Apa norma yang terkandung dalam Pasal 56 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, khususnya BAB IV - AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, Pasal 56, memuat:

(1) Audit Infrastruktur SPBE terdiri atas:
a. audit Infrastruktur SPBE Nasional; dan
b. audit. . .
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-46-
b. audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.
(2) Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga
pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi.
(3) Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.
(41 Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dan Audit Infrastruktur
SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan
audit Infrastruktur SPBE.
(5) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)', Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika terkait
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit
Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata
cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE diatur
dengan Peraturan Lembaga pemerintah non
kementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan
teknologi.
Bagian Ketiga
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-47-
Bagian Ketiga
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik