Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN, BAB II - KEWAJIBAN, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala 
Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara 
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan dan risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan sebelum Wajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran pajak, dikenakan sanksi administratif berupa 
denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu 
rupiah) untuk setiap pelanggaran. 
7 
 
 (2) Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala 
Kantor yang memb idangi pelayanan lelang negara tidak 
melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota up. Kepala 
Badan Keuangan Daerah paling lambat setiap 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dikenakan sanksi admini stratif berupa 
denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ra tus lima puluh ribu rupiah) 
untuk setiap laporan yang tidak disampaikan dan/ atau 
terlambat disampaikan. 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ditagih d engan Surat Tagihan Denda (STD) dan 
merupakan penerimaan daerah yang dibayarkan ke Kas Daerah 
dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) . 
(4) Surat Tagihan Denda (STD) sebagaimana dimak sud pada 
ayat ( 3) akan dikirimkan berupa fil e elektronik kepada 
PPAT/PPATS/ Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang 
negara, melalui Aplikasi BPHTB online . 
(5) Surat Tagihan Denda (STD) sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini. 
(6) Surat Tanda Setoran (STS ) yang dikeluarkan oleh Bank 
pengelola Kas Daerah sebagai tempat pembayaran adalah 
merupakan bukti sah pembayaran sanksi administrasi sesuai 
Surat Tagihan Denda (STD) .