Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL Nomor 12 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 48?
Pasal Pasal 48 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL Nomor 12 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8, pada , menyatakan:

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempert imbangkan 
sebagian atau seluruh faktor -faktor berikut : 
a. jenis sumber air; 
b. lokasi sumber air; 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e. kualitas air; dan 
12 
 f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air. 
(3) Penggunaan faktor -faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disesuaikan dengan kondisi Daerah. 
(4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan 
Gubernur. 
Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini d engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul. 
Ditetapkan di Bantul 
Pada tanggal 20 Juli 2018 
BUPATI BANTUL 
 
SUHARSONO 
 
Diundangkan di Bantul 
Pada tanggal 20 Juli 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
 
RIYANTONO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 201 8 NOMOR 12 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
DAERAH IS TIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : ( 12,28 /201 8) 
 
13 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
NOMOR 12 TAHUN 2018 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH 
 
1. UMUM 
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah 
Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, namun demikian dinamika 
permasalahan semakin berkembang sehingga diperlukan kesinergian dan 
harmonisasi dengan peraturan perundan g-undangan yang lebih tinggi, 
dan sederajat agar mampu menyelaraskan, menyesuaikan konsepsi 
sehingga Peratuan Daerah tersusun secara sistematis sesuai dengan 
kaidah pembentukan peratuan perundang -undangan. 
Sampai dengan saat ini Peraturan Daerah Nomor 0 8 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Daerah. Namun demikian dengan ditetapkannya 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34 -8670 
Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, maka 
terdapat beberapa perubahan substansi yang harus ditindaklanjuti dengan 
perubahan Peraturan Daerah. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu 
dilakukan perubahan. 
II. PASAR DEMI PASAL 
 Pasal I 
Angka I