Jelaskan isi kandungan Pasal 177 dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, ketentuan pada BAB XXII - KETENTUAN LAIN -LAIN, Pasal 177 berbunyi:

.. 
a. menerima, mancari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan aset; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
perorangan atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan 
a set; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan aset; 
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang pengelolaan aset; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan aset; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/ a tau dokumen yang di bawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
pengelolaan aset; 
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
J. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang pengelolaan aset sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan . 
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat 
ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana . 
/-ANTON TONCE MATUTINA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR G 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
PRO VIN SI NUSA TENGGARA TIMUR: ~ TAHUN 2017 2017 ,.ANTONIUS 2017 BAB XXIV 
KETENTUANPENUTUP