Bagaimana redaksi normatif Pasal 26 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, BAB IV - TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN, Pasal 26 berbunyi:

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 
berupa uang penunjang pengadaan barang jasa sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 13 dipengaruhi oleh paket pekerjaan yang telah 
selesai dilelang oleh kelompok kerja. 
Pasal27 
(1) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertlmbangan 
obje.ktif lalnnya berupa uang penunjang pengadaan barang jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dirumuskan sebagai 
berikut: 
Tambahan Penghasilan Pega'v\'ai = skor prestasi x jumlah paket 
pekerjaan yang telah selesai dllelang x harga satuan yang 
ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. 
-24 -
(2) Tambahan Penghasilan Pegawal sebagaimana dlmaksud pada ayat 
(1) diberikan dengan ketentuan sebagal berlkut: 
a. Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila 
melaporkan hasil lelang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja 
setelah paket pekerjaan selesal dllelang dan berhasll 
menetapkan pemenang ; 
b. Skor 2 = skor prestasi 90% (sembilan puluh persen) apabila 
melaporkan hasil lelang lebih darl 2 (dua) hari kerja setelah 
paket pekerjaan selesai diletang dan berhasil menetapkan 
pemenang; 
c. Skor 3 = skor prestasl 50% (lima puluh persen) apabila 
melaporkan hasil lelang, tetapi tidak berhasil menetapkan 
pemenang/gaga l lelang dan PA/KPA tidak mengusulkan lelang 
ulang. 
(3) Skor prestasi tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan berdasarka n bukti pengiriman 
data ketepatan waktu pelaporan hasil lelang yang diterlrna oleh 
Baglan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota 
Madiun. 
(4) Daftar Perhitungan Nominatif Penerima Tambahan Penghasilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbltkan oleh Bagian 
Administras i Pernbangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun 
sebagai dasar pengajuan surat permlntaan pembayaran oleh 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. 
Pasal28 
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 
berupa uang penunjang tenaga pendldik/kepala sekolah/ 
pengawas/penilik sekolah sekolah non sertifikasi dan uang penunjang 
tenaga pendidik/kepala sekolah/pengawas/penllik sekolah sertifikasi 
yang diterlma oleh tenaga pendidlk/kepala sekolah/pengawas/penilik 
sekoiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d 
dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai. 
-25 -
Pasal29 
(1) Besaran Tambahan Penghasllan berdasarkan pertlmbangan 
objektif lalnnya berupa uang penunjang tenaga pendidlk/ 
kepala sekolah/pengawas sekolah/ penillk sekolah non sertiflkasl 
dan uang penunjang tenaga pendidlk/kepala sekolah/ 
pengawas sekolah/penilik sekolah sertiflkasi yang diterlma oleh 
PNS sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 28 dirumuskan 
sebagai berikut : 
Tambahan Penghasilan Pegawal = skor prestasl kehadiran/100 x 
harga satuan yang ditetapkan 
dalam SBU dan SBK 
(2) Metode penghitungan skor prestasl kehadiran pegawai yang 
dilakukan melalui slstem informasl manajemen klnerja pegawai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode 
perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18. 
(3) Daftar Perhitungan Nomlnatif Penerima Tambahan Penghasilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Daftar kehadlran PNS 
Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dlcetak dari 
aplikasi e-kinerja sebagai dasar pengajuan surat permintaan 
pembayaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu. 
BABV 
TATA CARA PEMBAYARAN