Menurut Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 5 Tahun 1960, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 5 Tahun 1960 tentang , pada , menyatakan:

, wajib memprioritaskan warga masyarakat pemegang hak atas tanah 
yang kurang mampu. BAB III 
SA SARAN 
Pasal4 
Sasaran pelaksanaan pendaftaran tanah yakni bidang tanah yang belum 
bersertifik.at yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah , 
Badan Usaha Milik Daerah, Desa, perseorangan, lembaga sosial dan 
keagamaan. 
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Satuan Togas 
Fisik dan Satuan Togas Yuridis. 
Pasal9 
(1) Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), 
mempunyai tugas: 
a. menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah; 
b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua 
bidang tanah yang ada diwilayah yang bersangkutan serta 
memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau 
kuasanya; 
c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti 
kepemilikan atau penguasaan tanah; 
d. membantu menyelesaikan terhadap tidak lengkapnya bukti 
kepemilikan tanah seuai aturan yang berlaku; 
e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah 
dikumpulkan; 
f. membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang 
bersangkutan mengenai data yang diumumkan; 
g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam 
huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau 
pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak; dan 
h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil 
kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Bupati. 
(2) Satuan tugas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), 
mempunyai tugas : 
a. penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau 
citra; 
b. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan 
pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya; 
c. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan 
Peta Bidang Tanah, serta menandatangani Surat Ukur; dan 
d. menjalakan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang 
berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP yang 
menghasilkan informasi ten Surat Ukur, serta informasi lainnya. 
(3) Satuan tugas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), 
mempunyai tugas: 
a. melaksanakan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah; 
b. melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah; 
c. melakukan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah; 
d. membuat daftar bidang-bidang tanah; 
e. menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis 
bidang tanah; 
f. menginvetarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya; 
g. menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/ a tau 
penegasan hak atas tanah; 
h. menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan 
dengan Data Yuridis pada aplikasi KKP; dan 
1. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap mingguf