Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor \l\ Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor \l\ Tahun 2018 tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF, khususnya BAB III - JENIS ARSIP KEUANGAN, Pasal 4, memuat:

Jenis Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau meliputi: 
Rencana Anggar an Pendapa tan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran 
Pendapa tan dan Belan ja Daerah Perubahan (APBD-P); 
Penyusunan anggaran ; 
Pelak sanaan anggaran ; 
Bantuan /pinj aman luar negeri ; 
Pengel olaan APBD/D ana Pinjaman/Hibah Luar Negeri; 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKO); 
Penyaluran anggaran tugas bantuan ; 
Penerimaan anggar an tugas pembantuan ; 
Pengel olaan anggaran pemilu ; 
J. Pelaks anaan anggaran pilkada dan anggaran biaya bantuan pemilu ; 
Pelaks anaan anggaran operasional pem ilu; dan 
I. Pemeriksaan /pengawasan keuan gan daerah. 
ltS 'HOWON 8JOZ: .Nfl.HVJ. 
nva.NVWV'I N:11'.J.VdfiHV}I HV"H:11'.Va varaaa 
ONl&Wn 'd'I NI..ilrnv 
'nvaNVWV'I N:11'.J.VdfiHV}I HV'H:11'.Va SnlVJ.:11'.'Hll:11'.S 
'nvaNVWV'I IJ.VdfiH 
9\ Q{: \ ';-1<1\f \, [B'a'atm+ nped 
)mna B'aUBN !P UB)jdB+;J+!O 
'rrepuaureq 
u;ii-ednqB}! lf8.I;JBQ -eip;ig WB[BP BAUUB+Bdw;iu;id tm'au;ip !U! q-edng 
UB.In+B.I;Jd tm'au-epun'au;id UB)jlf8+UP;JW;JW 'BAU!nlf8+;i'au;iw 'atm.IO d-eq;is .IB'a\l 
S IBS13d 
dfiJ.fiN:11'.d 
AIHVH 
LAMPI RAN 
PERATURANBUPATILAMANDAU 
NOMOR TAIIUN 2018 
TANGGAL 
TENT ANG 
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN APARATUR SIPIL 
NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 
LAMANDAU 
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF 
FUNGSI KEUANGAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 
1 2 3 4 5 
A. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) 
1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) 
Kebijkan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) anggaran berakhir 
- Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) 
Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
antara DPRD dan Pemda anggaran berakhir 
KUA beserta Nota Kesepakatannya 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
anggaran berakhir 
Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
anggaran berakhir 
Nata Kesepakatan PPA 2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir 3 tahun Perman en 
Prioritas Plafon Anggaran 2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir 3 tahun Perman en 
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 
Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir 3 tahun Musnah 
Dokumen RKA-SKPD 2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir 3 tahun Musnah 
3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Daerah (DPRD) 
Pengantar Nata Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD 
- Nota Keuangan Pemerintah 
- Materi RAPBD 2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir 3 tahun Perman en 
Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh 2 tahun setelah tahun 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah anggaran berakhir 3 tahun Perman en 
Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentan g Raperda 2 tahu n setelah tahun 
APBD anggar an berakhir 3 tahun Perman en 
Perman en 
Dokumen Rancangan Penjabaran APBD bese rta Lampiranny a 2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir 3 tahun 
Perman en 
Perman en Perman en 
3 tahun 3 tahun 
2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir f. Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD e. Penyam paian Permohonan Eval uasi kepada Menteri Dalam Negeri tentan g RAPBD 2 tahun setelah tahun 
beserta anggaran berakhir 
penjabarannya 
Peneta pan Perda APBD oleh Gubemur bese rta Penjab arannya 2 tahun setelah tahun 
angg aran berakhir 3 tahun 
Perman en 
Peraturan Daerah (PERDA) tentan g APBD 2 tahun setelah tahun 
angg aran berakhir 3 tahun 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan anggaran berakhir 
Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan 
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
- Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) 
Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah anggaran berakhir 
KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
anggaran berakhir 
Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir 3 tahun Perman en 
Nota Kesepakatan PPA Perubahan 2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir 3 tahun Perman en 
Prioritas Plafon Anggaran Perubahan 2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir 3 tahun Perman en 
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 
Perubahan 
Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui 2 tahun setelah tahun 
Sekretaris Daerah anggaran berakhir 3 tahun Musnah 
Dokumen RKA-SKPD Peru bahan 2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir 3 tahun Musnah 
Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kepada 
Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah (DPRD) 
Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD 2 tahun setelah tahun 
Peru bahan: anggaran berakhir 
Nota Keuangan Pemerinta h 
Mate ri RAPBD 
Hasi l Pembahasan Renc ana Anggar an Pendapatan dan Belan ja Daerah (RAPB D) 2 tahun setelah tahun 
Perubah an oleh Dewan Perwakil an Rakyat Daer ah (DPRD) dan Peme rintah Daerah anggaran berakhir 3 tahun 
3 tahun Perman en 
Perman en 
Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen 
APBD Peru bahan anggaran berakhir 
Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
anggaran berakhir 
Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
Peru bahan beserta penjabarannya anggaran berakhir 
Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
anggaran berakhir 
Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
anggaran berakhir 
Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan 2 tahun setelah tahun 
anggaran berakhir 3 tahun Perman en 
B PENYUSUNAN ANGGARAN 
1. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kecamatan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
anggaran berakhir 
2. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kabupaten/Kota 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
anggaran berakhir 
3. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
Daerah anggaran berakhir 
2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola anggaran berakhir 
Keuangan Daerah (PPKD) 
c PELAKSANAAN ANGGARAN 
1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS 2 tahun setelah Perda 3 tahun Dinilai kembali 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut basil 
pemeriksaan telah selesai 
2. Pendapatan 
Pendapatan Asli Daerah 2 tahun setelah Perda 3 tahun Perman en 
Surat Ketetapan Pajak Daerah ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah, antara lain 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
- Pajak Kendaraan Bermotor ten tang 
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pertanggungjawaban 
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) APBD disahkan dan 
- Pajak Air Permukaan tindak lanjut hasil 
- Pajak Rokok pemeriksaan telah selesai 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah 2 tahun setelah Perda 3 tahun Perman en 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain: 
2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah a) Retribusi Jasa Umum 
- Retribusi Pelayanan Kesehatan ten tang 
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pertanggungjawaban 
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil APBD disahkan dan 
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tindak lanjut hasil 
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pemeriksaan telah selesai 
- Retribusi Pelayanan Pasar 
- Retibusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 
Retribusi Jasa Usaha 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ten tang 
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pertanggungjawaban 
- Retribusi Tempat Pelelangan APBD disahkan dan 
- Retribusi Terminal tindak lanjut basil 
- Retribusi Tempat Khusus Parkir pemeriksaan telah selesai 
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 
- Retribusi Penyedotan Kakus 
- Retribusi Rumah Potongan Hewan 
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal 
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 
- Retribusi Penyebrangan di Atas Air 
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
Retribusi Perizinan Tertentu 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ten tang - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pertanggungjawaban - Retribusi Izin Gangguan APBD disahkan dan 
- Retribusi Izin Trayek tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut basil 
pemeriksaan telah selesai 
2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 5) Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
//� 
I / I "/l !11 I I 
' - 
Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2 tahun setelah Perda 3 tahun Perman en 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Bukti Penerimaan SKPD dari Bahan Layanan Umum 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Bukti Penerimaan Sunga dan atau Jasa Giro pada Bank 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan 
Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Dana Bagi Hasil un tuk Kabu paten 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
11�1 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut basil 
pemeriksaan telah selesai 
Dana Alokasi Umum (DAU) 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut basil 
pemeriksaan telah selesai 
2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
Daerah yang tidak Menerima DAU ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut basil 
pemeriksaan telah selesai 
2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
Dana Alokasi Khusus (DAK) ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut basil 
pemeriksaan telah selesai 
2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah, kecuali 
Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah ten tang daerah yang 
Alokasi Dana Penyesuaian pertanggungjawaban memperoleh dana 
APBD disahkan dan otonomi khusus, 
tindak lanjut hasil Perman en 
pemeriksaan telah selesai 
Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak Ian jut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Bantuan Keuangan Pemerintah pusat 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Penerima Hibah yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
Sumbangan Pihak Ketiga ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak Ian jut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA Selama barang dimiliki - Perman en 
Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Se lama piutang belum - Perman en 
tertagih 
Dokumen Piutang Daerah 
Se lama investasi masih - Perman en 
ada 
Dokumen Pengelolaan Investasi 
2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
3. Belanja 
Dokumen Belanja Langsung 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
- Belanja Pegawai ten tang 
- Belanja Barang dan J asa pertanggungjawaban 
- Belanja Modal APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Dokumen Belanja tidak Langsung 
- Pegawai 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
- Hi bah ten tang 
- Belanja Bagi Hasil pertanggungjawaban 
- Subsidi APBD disahkan dan 
Bunga tindak lanjut hasil - pemeriksaan telah selesai - Bantuan Sosial 
- Bantuan Keuangan 
- Belanja tidak terduga 
4. Pembiayaan Daerah 
Bukti Penerimaan Pembiayaan 2 tahun setelah Perda 3 tahun Perman en 
- SILPA ten tang 
- Dana Cadangan pertanggungjawaban 
- Dana Bergulir APBD disahkan dan 
Pinjaman Daerah tindak lanjut hasil - 
- Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD pemeriksaan telah selesai 
Bukti Pengeluaran Pembiayaan 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah - Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir ten tang - Penyertaan Modal pada BUMD pertanggungjawaban - Pengeluaran dari Dana Cadangan APBD disahkan dan - Pembiayaan Bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) tindak lanjut hasil - Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemda pemeriksaan telah selesai 
5. Dokumen Penatausahaan Keuangan 
- Surat Penyediaan Dana (SPD) 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah - Surat Permohonan Pembayaran (SPP) ten tang - Surat Perintah Membayar (SPM) pertanggungjawaban 
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
6. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 
- Buku Kas Umum (BKU) 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
- Buku Kas Pembantu (BKP) ten tang 
- Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek pertanggungjawaban 
- Rekening Koran Bank APBD disahkan dan 
- Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi tindak lanjut hasil 
- Bukti Penyetoran Pajak pemeriksaan telah selesai 
- Register Penutupan Kas 
- Serita Acara Pemeriksaan 
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), 
Terrnasuk Arsip Data Komputer (ADK) 
- Laporan Pendapatan Negara 
- Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran 
7. Daftar Gaji 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
8. Kartu Gaji 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
9. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
71� 
10. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: 
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2 tahun setelah Perda 3 tahun Perman en 
- Neraca ten tang 
- Laporan Arus Kas pertanggungjawaban 
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
D PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) 
1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: Selama masih menjabat 3 tahun Musnah 
- Kuasa Pengguna Anggaran 
- Kuasa Pengguna Barang/ Jasa 
- Pejabat Pembuat Komitmen 
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji 
- Pejabat Penandatanganan SPM 
- Bendahara Penerimaan/Pengeluaran 
- Pengelola Barang 
- termasuk berita acara serah terima jabatan 
E SISTEM AKUNTASI KEUANGAN DAERAH (SAKD) 
1. Manual Implementasi Sistem Akuntasi Keuangan Daerah (SAKD) Selama belum ada 2 tahun Perman en 
perubahan 
2. Kebijakan Akuntasi Selama belum ada 2 tahun Perman en 
perubahan 
3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
4. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulan/Semesteran 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah, Setelah 
ten tang Menjadi Laporan 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut basil 
pemeriksaan telah selesai 
11J72}jj 
F PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 
1. Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran 
Kegiatan Pernbantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan 2 tahun setelah Perda 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 3 tahun Musnah 
2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: 
- SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM 2 tahun setelah Perda 
Nihil ten tang 
- Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti pertanggungjawaban 
Pendukungnya a.I. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank APBD disahkan dan 
- Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penye lesaian Pekerjaan tindak lanju t hasil 
peme riksaan telah sele sai 1 tahun Musnah 
3. Buku Reken ing Bank 
4. Keputusan Pembuk uan Rekenin g 2 tahun sete lah Perda 
ten tang 
pertan ggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanj u t hasil 
pemerik saan telah seles ai 
Selama rekening masih 
aktif 3 tahun Musnah 
Perman en 
5. Pem bukuan anggar an terdiri: 
Buku Kas Umum (BKU), Buk u Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembuku an Selama reken ing masih 
Penc arian/Pengel uaran (DPP ), Daftar Himpunan Penc airan (DHP), dan Rekeni ng Koran aktif 5 tahun Musnah 
G PENERIMA ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 
1. Berkas Penerima Keuan gan Pelak sanaan dan Tugas Pem bantuan Termasuk Dana Sisa atau 
Penge luaran Lainnya 2 tahun setelah Perda 
ten tang 
pertanggu ngjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
peme riksaan telah sele sai 3 tahun Perman en 
2. Berkas Pene rimaan Pajak termasuk PPh , PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keter lambatan 2 tahun setelah Perda 
Menyelesaikan Peke rjaan tentang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 3 tahun Musnah 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
H PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU 
1. Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD 
Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu 2 tahun setelah Perda 1 tahun Perman en 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Peraturan/ Pedoman/ Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan 2 tahun setelah Perda 3 tahun Perman en 
Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Bahan U sulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
Provinsi, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Berkas Pembahasan RKA Pilkada dam Bantuan Pemilu 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan 
Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Provinsi 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
,zz(z] 
Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRSK) Pilkada KPUD dan Panwas 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
Provinsi dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Berkas Pembentukan Cadangan Pilkada 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
dari APBD ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari 2 tahun setelah Perda 3 tahun Penn an en 
APBD ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
I PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU 
1. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendara KPUD, Bendahara Panwasda 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak Ian jut basil 
pemeriksaan telah selesai 
2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan J asa, Bunga, Pelaksanaan 2 tahun setelah Perda 3 tahun Musnah 
Pilkada/ Pemilu ten tang 
1172f{p I 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 
3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/ Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/ Jasa, 2 tahun setelah Perda 
Rabat, Bunga, Jasa Giro tentang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 3 tahun Musnah 
4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantarannya Bukti Transfer Bank 2 tahun setelah Perda 
ten tang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut basil 
pemeriksaan telah selesai 3 tahun Musnah 
5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk 2 tahun setelah Perda 
Perubahan/ Pergeseran/ Revisinya tentang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
perneriksaan telah selesai 
J PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU 
1. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk 2 tahun setelah Perda 
Perubahan/ Pergeseran/ Revisinya tentang 
pertanggungjawaban 
APBD disahkan dan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan telah selesai 3 tahun 
3 tahun Musnah 
Musnah 
2. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Provinsi, Panwasda 2 tahun 
dan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) PPK dan Panwas diperbaharui setelah 3 tahun Musnah 
3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantara diantaran nya 2 tahun setel ah 
Bukti Trans fer Bank tentang 
pertanggun gjawaban 
APB N disahkan 
tindak Ian] u t uu 
dan 
basil 3 tahun Musnah 
71�(Ji I 
pemeriksaan telah selesai 
K PEMERIKSAAN/ PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH 
1. Laporan Hasil Pemeriks aan Badan Pemeriksa Keuangan Republi k Indones ia atas Laporan 4 tahun setelah 2 tahun Perman en 
Keuangan ditindaklanjuti 
2. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal 5 tahun setelah 2 tahun Perman en 
ditindaklanjuti 
3. Laporan Aparat Pemeriksaan Fungsional: 5 tahun setelah 2 tahun Perman en 
LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) ditindaklanjuti 
MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) 
Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP 
4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah : 2 tahun setelah tagihan 2 tahun setelah hak Perman en 
Tuntutan Perbendaharaan tun tu tan dan kewajiban 
Tuntutan Ganti Rugi perbendaharaan / habis 
tuntutan ganti rugi 
dilunasi 
Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 
�-a�--�--, 
ARIFIN LP. UMBING MARUKAN BUPATI LAMANDAU, Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal