Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945?
Substansi Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945 tentang Pengarusutamaan Gender, khususnya , Pasal 1, memuat:

PERATURAN DAERAB TENTANG PENGARUSUTAMAAN 
GENDER. Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATILAMPUNGSELATAN dan Den•n Penetujuan Beraama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEJI LAMPUJIG SELATAN 10 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 ten tang 
Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2008 ten tang Pedoman Um um Pelaksanaan 
Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011Nomor927); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Larnpung Selatan Nomor 06) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor l); 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas 
dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 
disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah. 
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencana.an SKPD untuk periode 
5 (lima) tahun. 
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 
12. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah 
strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu 
dimensi integral dari perencana.an, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan di daerah. 
13. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara 
perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan 
biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh 
struktur masyarakat yang lebih luas. 
14. Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disebut GAP adalah alat 
analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana SKPD 
melakukan pengarusutamaan gender. 
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, 
sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam 
menikmati basil pembangunan. 
16. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- 
laki dan perem puan. 
1 7. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis 
tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan 
tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses 
pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya 
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- 
laki dan perempuan. 
18. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai 
kesetara.an dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian 
permasalahan perempuan dan laki-laki. 
19. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat 
PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau 
kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi 
laki-laki dan perempuan. 
Pelaksanaan PUG bertujuan : 
a. mernberikan acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah , maupun 
Pihak Swasta , Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Media Massa dan 
Perguruan Tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender; Pasal 4 Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan 
pedornan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Pasal 3 Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender diwujudkan berdasarkan asas: 
a. non diskriminasi; 
b. persamaan substantif 
c. pemberdayaan; 
d. kemanusiaan; 
e. kebangsaan; 
f. partisipasi 
g. keadilan; 
h. ketertiban dan kepastian hukum; dan 
i. keseimbangan, keserasian dan keselarasan. BAB II 
AZAZ, MAKSUD DAN TUJUAK