Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, khususnya BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, Pasal 11, adalah:

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-OPD dalam rangka 
pengisian uang persediaan. 
(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : 
a. Surat Pengantar Pengajuan SPP-UP; 
b. Ringkasan SPP-UP; 
c. Rincian SPP-UP; 
d. Salinan SPD; 
e. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang 
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan SPP-LS dan; 
f. Lampiran lain yang diperlukan. 
(3) Ketentuan batas jumlah uang persediaan setiap OPD berdasarkan 
pertimbangan pada jumlah anggaran OPD sete]ah dikuran gi perkiraan 
komponen belanja daerah yang akan dilaksanakan melalui pembayaran 
langsung (LS) serta mempertimbangk an ketersediaan dana pada Kas 
Umum Daerah. 
(4) UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut: 
a. 1 / 12 (satu per dua belas) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja 
yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 50.000.000,-(lima 
puluh juta) untuk pagu sampai dengan Rp. 3.000.000.000,-(tiga 
miliyar rupiah); 
b. 1/ 18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA menurut klasifikasi 
belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 
100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 
5.000.000 .000,- (lima miliyar rupiah) sampai dengan Rp. 
7 .000.000 .000,-(tujuh miliyar rupiah); 
c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA menurut klasifikasi 
belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 
200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 
7.000.000.000,-(tujuh miliyar rupiah); 
d. Perubahan besaran UP diluar ketentuan pada butir a sampai dengan c 
ditetapkan oleh Kepala Sadan. 
e. Penggantian kembali UP sebagaimana dimaksud pada butir a sampai 
dengan c dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan 
sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana UP yang 
diterima; 
f. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 7 5% (tujuh puluh lima 
persen), sedangkan OPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan 
melebihi sisa dana yang tersedia, maka dapat mengajuk an TUP. 
g. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% (tujuh puluh lima 
persen), sedangkan OPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan 
melebihi sisa dana yang tersedia, maka dapat mengajukan TUP;