Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 60 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 60 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012, ketentuan pada BAB IV - PENYERAHAN TANAH PEMAKAMAN UMUM, Pasal 6 berbunyi:

(1) Pengembang perumahan yang akan melakukan pembangunan p erumahan 
atau rumah susun menyediakan tanah pemakaman seluas 2 % (dua persen) 
dari Nilai Jual Objek Pajak tanah yang dikuasainya sebagaimana tercantum 
dalam Site Plan /Rencana Tapak. 
(2) Penyediaan tanah pema kaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara menyediakan atau mengembangkan makam di dalam 
atau dilu ar lokasi pembangunan perumahan dengan perhitungan sebagai 
berikut: 
Luas Tanah Perumahan x 2% x NJOP tanah Perumahan 
NJOP Tanah Lokasi Tempat Pemakaman 
 
(3) Apabila bukti kepemilikan t anah perumahan memiliki lebih dari 1 (satu) bukti 
kepemilikan dengan NJOP Tanah yang berbeda, maka NJOP Tanah yang 
digunakan adalah NJOP Tanah yang tertinggi. 
(4) NJOP tanah pemakaman lebih besar NJOP -nya dari tanah perumahan, rumus 
pengadaan tanah makam dikembalikan ke rumus luas tanah perumahan 
dikali 2 % (dua persen) . 
(5) Penyediaan tanah pemakaman di luar lokasi pembangunan perumahan dapat 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. memperluas lahan Tempat Pemakaman Um um milik Pemerintah D aerah; 
b. memperluas lahan pemakamam milik masyarakat dengan ketentuan 
lokasi dalam wilayah administrasi Daerah dan mendapat persetujuan dari 
Kepala Dinas serta pengelola makam milik masyarakat; 
6 c. membangun makam baru di luar lokasi lahan p embangunan perumahan 
dengan ketentuan berlokasi dalam wilayah administrasi Daerah dan telah 
tersedia akses jalan menuju lokasi tempat pemakaman umum; 
d. lokasi lahan sesuai dengan RTRW dan/atau RDTRK yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah; dan 
e. lahan milik pen gembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas 
nama pengembang dan tidak dalam sengketa/konflik. 
(6) Penyediaan tanah pemakaman bagi pengembang rumah susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui rapat koordinasi SKPD terkait 
dengan memper timbangkan ketersediaan dan keterpaduan prasarana, sarana , 
dan utilitas bangunan rumah susun .