Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN, ketentuan pada BAB II - PERJANJIAN KINERJA, Pasal 5 berbunyi:

Penyusunan Perjanjian Kine rja sebagaimana dimaksud dalam P asal 4 
memiliki maksud dan tujuan: 
a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala Perangkat 
Daerah untuk meningkatkan intergritas, akuntabilitas, transpara nsi 
dan kinerja aparatur; 
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 
Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah pada Tahun Anggaran 
berkena an; 
c. Sebagai dasar peni laian keberhasilan/kegagalan p encapai an tujuan 
dan sasaran PD Tahun Anggaran berkenan; 
d. Sebagai dasar dalam pemberian penghargaan dan s anksi (reward and 
punishment); 
e. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitorin g, evaluasi dan 
supervisi atas pe rkemba ngan/kemajuan kinerja PD; dan 
f. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 
 
 
-5- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 Pasal 6 
 
(1) Pemerintah Kabupaten menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tingkat 
Kabupaten yang ditandatangani oleh Bupati dengan memuat sasaran 
strategis yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) beserta target pada tahun berken aan. 
(2) Pejabat Eselon II.b (Kepala Dinas/Badan) menyusun Perjanjian 
Kinerja de ngan memuat sasaran strategis dalam indikator kinerjanya 
serta target pada tahun berkenan yang ada dalam doku men 
perencanaan (RPJMD/Renstra) . 
(3) Pejabat Eselon III.a dan III.b (Sekretaris/Kabag/Kabid) menyusun 
Perjanjian Kinerja dengan memuat Sasaran Program dalam indikator 
kinerjanya dan target yang akan dicapai pada tahun berken aan yang 
ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 
(4) Pejabat Eselon IV.a dan V.a (Kasubag/Kasubid/Kasie ) menyusun 
Perjanjian Kinerja dengan memuat Sasaran Kegiatan dalam indik ator 
kinerja nya dan target yang akan dicapai pada tahun berkenan yang 
ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 
(5) Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan ditandatangani oleh Kepala 
Perangkat Daerah dan Bupati.