Menurut PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, pada BAB II - PEMBERIAN, PEMBAYARAN, PROSEDUR DAN, menyatakan:

(1) Banyaknya uang makan yang diterima oleh setiap Pegawai ASN didasarkan 
pada jumlah kehadiran yang bersangkutan. 
(2) Uang makan dibayarkan setiap bulan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. 
(3) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran 
langsung kepada Pegawai ASN yang bersangkutan. 
(4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk 
penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan dilengkapi dengan: 
a. daftar perhitungan uang makan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini; 
b. daftar hadir kerja; 
c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
(5) Bendahara Pengeluaran masing-masing OPD mengajukan daftar 
permintaan pembayaran uang makan kepada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Jayapura, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura 
mengajukan SPM-LS ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura untuk diterbitkan SP2D dalam rangkap 3 (tiga), dilampiri dengan: 
a. daftar perhitungan uang makan; 
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; 
c. SSP-PPh Pasal 21.