Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong . 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 
Wakil Presiden dan m enteri sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya . 
 
 
4 
 8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, 
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang 
layak huni . 
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih 
dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas 
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan . 
10. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawa san permukiman yang terdiri 
atas lebih dari satu satuan permukiman . 
11. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingku ngan hunian 
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan . 
12. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan 
kualitas fungsi sebagai tempat hunian . 
13. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi 
syarat . 
14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh 
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru . 
15. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas 
bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. 
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu 
mendapa t dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah . 
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 
layak, sehat, aman, dan nyaman . 
18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian y ang berfungsi untuk 
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 
budaya, dan ekonomi . 
19. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 
lingkungan hunian . 
20. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah 
penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kum uh yang 
ditetapkan oleh Bupati , yang dipergunakan sebagai dasar dalam 
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
21. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah 
sebidang tanah yang me rupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri 
sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana 
lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan 
lingkungan unt uk membangun kaveling tanah matang 
22. Pemugaran adalah kegiatan perbaikan tanpa perombakan mendasar, serta 
bersifat parsial terhadap rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas 
umum jika terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana 
semula. 
5 
 23. Peremaj aan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara 
menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
perumahan dan permukiman. 
24. Permukiman kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat 
terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau p ermukiman kumuh yang 
tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang dan/atau rawan bencana. 
25. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemeri ntah Daerah kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku . 
26. Izin prinsip adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Da erah kepada 
badan usaha atau perorangan yang akan melakukan suatu usaha atau 
melakukan investasi. 
27. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk 
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang 
berlaku sebagai izin peminda han hak, dan untuk menggunakan tanah 
tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. 
28. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL -UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelo laan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 
29. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan 
yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari 
Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala 1: 5.000. 
30. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjut nya disingkat RTBL 
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang 
dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan 
bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program 
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan pandua n rancangan, 
rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman 
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan 
pengembangan lingkungan/kawasan . 
31. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang 
melakukan pembangunan pe rumahan dan permukiman . 
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum . 
33. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara 
Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman . 
34. Kelompok swadaya masyara kat adalah kumpulan orang yang menyatukan 
diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan 
pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, 
sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai 
bersama. 
 
 
 
 
 
6 
 Bagian Kedua 
Maksud