Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 45 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 45 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya. 
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 
5. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya di Wilayah 
Kerjanya. 
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
7. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah 
Pelaksanaan Kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala 
Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
8. Panitia Pemililihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa 
untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat 
Panwas adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa 
untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. 
10. Pagu Desa adalah nominal honorarium PPKD dan Panwas untuk masing- 
masing desa. 
11. Pagu PPKD adalah jumlah pagu honorarium PPKD terhadap Pagu Desa. 
12. Pagu Panwas adalah jumlah pagu honorarium Panwas terhadap Pagu 
Desa. 
13. Honorarium PPKD dan Panwas adalah honorarium yang diberikan dalam 
rangka pelaksanakan Pemilihan Kepala Desa.