Apa substansi hukum dari Pasal 66 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, khususnya BAB VI - PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN, Pasal 66, adalah:

(1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen
Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan
manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik
bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen
Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
diterapkan melalui integrasi layanan
kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri
Sipil dari semua Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah.
(4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
a. bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi
Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau
antara lembaga pemerintah nonkementerian
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang manajemen kepegawaian dengan
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk
bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian
yang terintegrasi; dan
d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian
antara:
1. Instansi. . .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-57-
1. Instansi Pusat dan lembaga pemerintah
nonkementerian yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang manajemen kepegawaian; dan
2. Pemerintah Daerah dan lembaga
pemerintah nonkementerian yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang manajemen
kepegawaian.
(5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.
Paragraf 5
Pengaduan Pelayanan Publik