Apa norma yang terkandung dalam Pasal 67 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 67, memuat:

Besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung pada 
Bangunan Gedung dengan langgam tradisional memiliki 
ketentuan sebagai berikut: 
besaran ... 
-42-
besaran dan/ atau luasan Bangunan Gedung tradisional 
mempertahankan besaran dan/atau luasan yang 
ada/asli. 
dalam hal perubahan menyangkut besaran dan/ atau 
luasan Bangunan Gedung tradisional harus melalui 
pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya 
yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati. 
Besaran dan/atau luasan tapak pada Bangunan Gedung 
dengan langgam tradisional memiliki ketentuan sebagai 
berikut: 
besaran dan/atau luasan tapak pada Bangunan Gedung 
tradisional mempertahankan besaran dan/ atau luasan 
yang ada/ asli. 
dalam hal perubahan menyangkut besaran dan/ atau 
tapak pada luasan Bangunan Gedung tradisional harus 
melalui pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar 
Budaya yang ditetapkan melalui peraturan Bupati. 
Pasal68 
( 1) Simbol Bangunan Gedung dengan langgam tradisional 
mengikuti simbol yang ada/ asli pada bangunan tradisional 
setempat. 
Unsur/elemen Bangunan Gedung dengan langgam 
tradisional mengikuti simbol yang ada/asli pada banguna 
tradisional setempat. 
Pasa169 
( 1) Tata ruang dalam pada Bangunan Gedung dengan langgam 
tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut: 
tata ruang mempertahankan tata ruang dalam yang 
ada/asli 
dalam hal perubahan menyangkut tata ruang dalam 
harus melalui pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung 
Cagar Budaya yang ditetapkan melalui keputusan Bupati. 
Tata ruang luar pada Bangunan Gedung dengan langgam 
tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut: 
tata ... 
-43-
tata ruang luar mempertahankan tata ruang luar yang 
ada/asli. 
dalam hal perubahan menyangkut tata ruang luar harus 
melalui pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar 
Budaya yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.