Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 Pasal 269?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, Pasal 269 mengatur sebagai berikut:

(1) Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara 
lain: 
a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; 
b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; 
c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi 
terjadinya kebakaran; 
d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang 
berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan 
langsung kepada masyarakat dapat memasang Closed -Circuit 
Television (CCTV); 
e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan 
peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi 
gedung dan/atau bangunan tersebut. 
(2) Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah 
daerah. 
(3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: 
a. fungsi penggunaan bangunan; 
b. lokasi bangunan; dan 
c. unsur nilai strateg is bangunan . 
98
 (4) Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan 
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib 
dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 
a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB); 
b. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau 
bangunan; 
c. daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; 
d. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; 
e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan; 
f. Berita Acara Sera h Terima (BAST) ; dan 
g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan . 
(5) Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan : 
a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi 
bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
dan 
b. mengusulkan penetapan status penggunaan 
 
Paragraf 4 
Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas