Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 Pasal 28?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 28 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Buru
Ditetapkan di Namlea
IM UMASUGI
Diundangkan di Namlea
,pada tanggal 24 Agustus 2017
I
,4sBxnoTARIS DAERAH KABUPATEN BURU, f
f *N\
I, AHMAD ASSAGAF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN2017 NOMOR 02
NOREG PERATURAN
(681s l2ot7)DAERAH KABUPATEN BURU,PROVINSI MALUKU:
20
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan
daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang diberi mandat oleh rakyak untuk melaksanakan urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu
Lrnsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu
membawa nilai-nilai demokratif dan memperjuangkan aspirasi ralryat
dan daerah.
Tolak ukur keberhasilan DPRD Kabupaten Buru menjalankan
amanat ralryat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas,
dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Burrr. Untuk
menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan
Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta
tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja salna
secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara
pengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas
pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan
pengelolaan pemerintah daerah yang dilakukan dapat memberikan
manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di
daerah tersebut.
Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan
pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang
memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD, selain meningkatkan peran dan
tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka
mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan
ralryat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang
27
lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD
dan Pemerintah Da.erah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas,
kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat
fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi
oleh sekretariat DPRD Kabupaten Buru. Begitu pula dalam hal
meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD Kabupaten
Buru diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim
ahli alat kelengkapan DPRD Kabupaten Buru.
II. PASAL DEMI PASAL