Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 13, adalah:

(1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan 
permohonan IMB kepada bupati untuk melakukan kegiatan: 
a. Pembangunan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan 
gedung . 
b. Rehabilitas i/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana 
bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, per ubahan, 
perluasan/pengurangan; dan 
c. Pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat 
keterangan rencana kabupaten ( advis planning ) untuk lokasi yang 
bersangkutan. 
 
(2) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi 
khususoleh Pemerintah . 
(3) Pemerintah Daerahwajib memberikan secara cuma -cuma surat 
Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan 
mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis 
bangunan gedung . 
(4) Surat Keterangan Rencana Kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) merupakanketentuan yang berlaku untuk lokasi yangber sangkutan 
dan berisi: 
a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangunpada lokasi 
bersangkutan; 
b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yangdiizinkan; 
c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan 
ktb yang diizinkan; 
d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang 
diizinkan; 
e. KDB maksimum yang diizinkan; 
f. KLB maksimum yang diizinkan; 
g. KDH minimum yang diwajibkan; 
h. KTB maksimum yang diizinkan; dan 
i. Jaringan utilitas kota. 
 
(5) Dalam surat Keterangan Rencana Kabupatensebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dapat jugadicantumkan ketentuan -ketentuan khusus 
yangberlaku untuk lokasi yang bersangkutan. 
 
Paragraf 4 
 Halaman - 14 
 IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana 
Umum