Apa norma yang terkandung dalam Pasal 373 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 373, memuat:

(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawa li 
dengan pembentukan Tim Internal pada PD oleh Pengguna Barang untuk 
melakukan penelitian. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penelitian data administratif ; dan 
b. penelitian fisik . 
(3) Penelitian data administrati f sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilakukan untuk meneliti : 
a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, 
luas, kode barang , kode register, nama barang , nilai perolehan , dan 
peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah ; 
b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, 
nama barang , nilai perolehan, nilai buku , dan status kepemilikan 
untuk data barang milik daerah berupa bangunan; 
c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, 
kode barang , kode register, nama barang , nilai perolehan, nilai buku , 
dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah 
dan/atau bangunan ; dan 
d. data calon penerima Hibah . 
(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 
dengan cara mencoc okkan fisik barang milik daerah yang akan 
dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3). 
(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan 
Tim kepada Pengguna Barang. 
(6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
, Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada 
Pengelola Barang yang memuat : 
a. data calon penerima hibah ; 
b. alasan untuk menghibahkan ; 
c. data dan dokumen a tas tanah dan/atau bangunan ; 
d. peruntukan hibah ; 
e. tahun perolehan ; 
139
 f. status dan bukti kepemilikan ; 
g. nilai perolehan ; 
h. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk 
dihibahkan; dan 
i. lokasi. 
(7) Penyampaian surat permohonan s ebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) 
disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.