Bagaimana redaksi normatif Pasal 35 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, Pasal 35 berbunyi:

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adal ah kegiatan pengambilan 
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: 
a. asbes; 
b. batu tulis; 
c. batu setengah permata; 
d. batu kapur; 
e. batu apung; 
f. batu permata; 
g. bentonit; 
h. dolomit; 
i. feldspar; 
j. garam batu ( halite ); 
k. grafit; 
l. granit/andesit; 
m. gips; 
n. kalsit; 
o. kaolin; 
p. leusit; 
q. magnesit; 
r. mika; 
s. marmer; 
t. nitrat; 
u. opsidien; 
v. oker; 
w. pasir dan kerikil; 
x. pasir kuarsa; 
y. perlit; 
z. phospat; 
aa. talk; 
bb. tanah serap ( fullers earth ); 
cc. tanah diatome; 
dd. tanah liat; 
ee. tawas ( alum ); 
 
 
 
 
 
 
19 
 ff. tras; 
gg. yarosif; 
hh. zeolit; 
ii. basal; 
jj. trakkit; dan 
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai d engan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Log am dan Batuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bat uan yang nyata-nyata tidak 
dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan peng ambilan tanah untuk 
keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik / telepon, penanaman kabel 
listrik / telepon, penanaman pipa air/gas; 
b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bat uan yang merupakan ikutan 
dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dima nfaatkan secara komersil; 
dan 
c. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bat uan yang dikelola oleh 
perorangan yang dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari.