Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 16 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 16 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA, khususnya BAB IV - PERENCANAAN EVALUASI, Pasal 7, memuat:

Perencanaan evaluasi SAKIP meliputi : 
pelaksanaan evaluasi SAKIP Kabupaten Jembrana perlu 
memperhatikan beberapa kendala (constraint) yang secara 
umum dihadapi oleh evaluator yaitu ketersediaan waktu, 
dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan 
evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan 
evaluasi; 
fokus pelaksanaan evaluasi SAKIP adalah untuk 
meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas 
berbasis kinerja (SAKIP) dan peningkatan pencapaian 
kinerja Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di 
lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang berorientasi hasil ( result oriented 
governance); 
pelaksanaan evaluasi SAKIP menggunakan prinsip 
partisipasi dan co-evaluation dengan pihak evaluatan; 
keterlibatan pihak evaluatan pada proses evaluasi ini 
sangat penting untuk meningkatkan efektifitas evaluasi 
dan memperoleh hasil evaluasi yang andal; 
proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada 
pembangunan dan pengembangan serta penerapan 
komponen-komponen SAKIP; dan 
untuk … 
6 
untuk Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di 
lingkungannya yang sudah dievaluasi pada periode 
sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah 
mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak 
lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim 
Evaluator periode sebelumnya, hambatan dan kendala 
pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode 
sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada 
instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.