Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Selatan. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering 
Ulu Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 
perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Selatan. 
 
- 3 - 
 
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai 
wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Selatan. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Desa. 
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk 
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam 
memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, 
rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga 
pemberdayaan masyarakat. 
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan 
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan 
Desa. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 
- 4 - 
 
17. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses 
monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan 
tugas Kepala Desa. 
18. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala 
Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas 
Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.