Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 13 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerin tahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah an Daerah. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 
8. Tim Anggar an Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotany a terdiri dari 
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiay aan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
11. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA -SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan APBD. 
12. Program adalah penjabaran kebijaksanaan SKPD dalam bentuk upaya yang 
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 
13. Kegiatan adala h bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
satuan program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia ), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan ( input ) untuk 
menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa. 
14. Sasaran (target) adalah hasil yang dihara pkan dari suatu program atau 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 
15. Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program 
dan kebijakan. 
16. Hasil ( outcome ) adalah segla sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiattan -kegiatan dalam satu program. 
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang 
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yan g menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh pemerintah daerah. 
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Yang 
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan dipero leh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah daerah. 
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah. 
20. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah. 
21. Pembiayaan Daerah ad alah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun -tahun anggaran 
berikutnya. 
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA -
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPPA -SKP adalah dokumen yang memuat per ubahan pendapatan, 
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 
24. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber 
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengat ur 
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam 
setiap periode. 
25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan SPP.