Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO Nomor 10 Tahun 2011 pada Pasal 20?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO Nomor 10 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, BAB XV - PENYIDIKAN, Pasal 20 menyebutkan bahwa:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi 
wewenang khusus se bagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerint ah daerah yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peratauran 
perundang -undangan. 
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan t indak pidana retribusi daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 
17 
 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -
Undang H ukum Acara Pidana.