Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, khususnya BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 8, memuat:

Kepala Sub Bidang Ketahanan E konomi, Sosial, Seni dan B udaya 
 mempunyai tugas : 
Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang Ketahanan 
Ekonomi, sosial seni dan budaya di wilayah kabupaten/kota ; 
Pemetaan ketah anan lingkungan hidup dan sumber daya alam, Ketahanan 
Ekonomi, sosial seni dan budaya, serta ker ukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan di wilayah kota; 
9 c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan 
sumber daya alam di wilayah kota; 
Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan 
sumbe rdaya alam di wilayah kota; 
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang 
berdampak pada stabilita pemerintahan da lam negeri di wilayah kota; 
Pelaksanaan mon itoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro 
berdampak pada stabilitas pemerintahan da lam negeri di wilayah kota; 
Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang 
berdampak pada ketahana n nasional di wilayah kota; 
Pelaksanaan monitoring dan eva luasi perubahan sosial yang berdampak 
pada stabilitas pemerintah da lam negeri di wilayah kota; 
Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawa nan sosial di wilayah kota; 
Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat 
persatuan dan kesatuan bangsa di wil ayah kota; 
Fasilitasi dan koordinasi peletarian bahasa daerah sebagai bentuk 
manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman bud aya bangsa di wilayah 
kota; 
Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema 
kebangsaan, cinta tanah ai r dan na sionalisme di wilayah kota; 
Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri 
melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kota; 
Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat 
aliran k epercayaan di wil ayah kota. 
 
 
Paragraf Keempat 
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI