Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 30 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 30 Tahun 2018 tentang TAMBA HAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Batu . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu . 
3. Walikota adalah Walikota Batu . 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Batu. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur 
sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan . 
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu. 
8. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kota Batu . 
9. Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu yang 
selanjutnya diseb ut UPT Perkantoran Terpadu adalah 
Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah . 
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perkantoran Terpadu . 
11. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional 
yang tidak secara khusus ditetapk an dengan 
Keputusan Menter i Pendayagunaan Aparatur Negara . 
12. Rumpun Jabatan Fungsional/Rumpun Tugas adalah 
adalah himpunan jabatan fungsional keahlian 
dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang 
mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat 
satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas 
umum pemerintahan . 
Halaman 4 dari 10 hlm…