Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERA TURAN BUPATI MELA WI Nomor 23 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERA TURAN BUPATI MELA WI Nomor 23 Tahun 2017 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. 
2, Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan 
realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah 
selama satu periode. . . 
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) /Sisa Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran 
yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan 
koreksi pembukuan 
4. Ne " bk posisi keuangan 
· eraca adalah informasi yang menggamiar an .. d Pe :. . : t, kewajiban, tan emerintah Kabupaten Melawi mengenai ase, 
ekuitas pada tanggal tertentu. 
5. Laporan... 
ran Operasional adalah Laporan yang , 5. Lapo th ke · menyajikan inf genai selurul egiatan operasional le 1ntormasi men .. euangan . 
1 Poran yang tercermin dalam pendapat entitas pela) .. atan-LO, beb 
rplus/ defisit operas10nal dari suatu en tit ' an dan su . . (as pelaporan 
nyaiiannya d1sand1ngkan dengan periode seb 1 Yang pe J elumnya. 
Laporan Arus Kas adalah informasi mer 6. I ah: ngenai sumber 
Penggunaan, perub an kas dan setara kas selam: ' 
d k d a satu periode 
akuntansi, dan sal o as an setara kas pada tangga1 1 pelaporan 
Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang Me ~, 7. . . . 1enyajikan 
Informas1 Mengenru Perubahan Ekuitas yang terctm· · d • Ek . 
. · tan uitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi san Ekuitas Akhir. 
8. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penjelasan atau daftar 
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalan 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas. 
9. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas 
dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan 
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. 
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak 
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan APBD dengan 
kuantitas dan kualitas terukur. 
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 
sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. 
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 
sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. 
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- 
tahun anggaran berikutnya. 
:. 1e ··tnya disebut SiLPA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanu 
:. dan pengeluaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
anggaran selama satu periode anggaran. SAP 
1 ·jutnya disingkat Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanJ' ,¢ dalam 
. diteraplan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang :ntah 
:: k tangan pemermn ' menyusun dan menyajikan laporan eue die+ngkat 
:. rah, selanjutnya lismn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer » :.tah daerah yang 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pem"""" _ aan DPRD, 
d'b h erintah aer 
ibahas dan disetujui bersama olel pem 
dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 22 
19. 18. 
20.