Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 Pasal 37?
Dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN, Pasal 37 mengatur sebagai berikut:

(1) Perencanaan kegiatan fisik konstruksi dapat dilaksanakan oleh 
SKPD melalui: 
a. swakelola; 
b. penyedia jasa konsultan perencana; dan 
c. dinas teknis terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang. 
- 36 - 
 
 
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilaksanakan sendiri oleh SKPD pelaksana kegiatan sepanjang 
memiliki sumber daya dengan kompetensi yang sesuai. 
(3) Hasil pekerjaan perencanaan Swakelola dan penyedia jasa 
konsultan perencana sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf 
a dan huruf b harus melalui proses verifikasi perencanaan dari 
dinas teknis terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang. 
(4) Biaya perencanaan yang dibutuhkan dalam perencanaan 
kegiatan fisik konstruksi secara swakelola maupun o leh pihak 
dinas teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf c, mempergunakan tabel sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II -B Peraturan Walikota ini. 
(5) Biaya perencanaan yang dibutuhkan dalam perencanaan 
kegiatan fisik konstruksi oleh pihak penyedia jasa konsultan 
perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap 
mempertimbangkan kebutuhan dan kewajaran dengan 
mempergunakan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II-C dan II -D Peraturan Walikota ini dan berpedoman pad a 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(6) Hasil pekerjaan perencanaan kegiatan fisik konstruksi, baik yang 
dilaksanakan secara swakelola, oleh pihak dinas teknis terkait 
maupun penyedia jasa konsultan perencana sekurang - 
kurangnya terdiri dari: 
a. Rencana An ggaran Biaya; 
c. Spesifikasi teknis; dan 
d. Gambar -gambar teknis. 
 
Paragraf 2 
Perencanaan Kegiatan Fisik Non -Konstruksi