Apa substansi hukum dari Pasal 43 PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , khususnya BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 43, adalah:

( 1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jurnlah Kerugian 
Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada 
yang seharusnya Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat mengajukan 
permohonan pengurangan tagihan Daerah. 
(2) Dalam ha.I Pihak Yang 1 ferugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan penyetoran 
ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat mengajukan 
permohonan pengernbalian kelebihan setoran atas 
Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan . 
(3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundan g-undan gan. 
Bagian Kedelapan 
Penyerahan Upaya Penagihan Kerug ian Negara/Daerah 
Kepada Instansi Yan g Menangani Penguru san Piutang Negara 
Pasal44 
Walikota menyerahkan upay a penagihan Kerugi an Daerah 
kepada instans i yang menanga ni penguru san piuta ng negara 
berdasarkan SKP2K yang diter bitkan atas pengg antian 
Kerugian Daerah yang dinyatakan wanpre stasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa l 32, paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKP2K diterbitkan .