Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 9PERATURAN DAERAH KA3UPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 7?
Dalam 9PERATURAN DAERAH KA3UPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 21 Tahun 2013 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I
Lampiran 1.1
Lampiran 1.2
ampiran 1.3
Lamoiran 1. 4
Lampiran1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran IILaporan realisasi anggaran;
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerinta han daerah, organisasi,
pendapatan, beianja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran beianja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran beianja daerah
untuk keselarasan dan keterpa. duan urusan
pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah;
Daftar Piutang Daerah
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;
Neraca;
Laporan arus kas;
13LampiranIII
LampiranIVCatatan atas Laporan Keuangan. Pasal 8
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan
ini terdiri dari:
Laporan kinerja rercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ perusahaan daerah terc antum dalam
Lampiran VI Peraturan Daerah ini.