Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 3 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, pada , menyatakan:

( 1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: 
a. warga negara Repu blik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah 
Pertama atau sederajat; 
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada 
saat mendaftar; 
f. bersedia ... 
-7-
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
g. dihapus; 
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap karena melakukan: 
1. tindak pidana korupsi; 
2. tindak pidana penyalahgunaan narkotika, obat­
obatan terlarang lainnya; atau 
3. tindak pidana selain tindak pidana korupsi dan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun atau lebih; 
kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana 
penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka 
kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah 
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan 
berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari 
Ketua Pengadilan; 
J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 
k. berbadan sehat; 
1. bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan 
terlarang lainnya, dan HIV/ AIDS; 
m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali 
masa jabatan; 
n. bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai 
Kepala Desa tidak memiliki tanggungan tugas yang 
menjadi kewajibannya; 
o. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 
p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa; 
q. tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik. 
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
6. ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: