Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 1999 Pasal 6?
Dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentuk an Kabupaten Daerah Tingkat II Way, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

Pasal 5 
Untuk menegakkan kode etik, In spekt ur perlu membentuk Majelis Kode Etik/Tim 
Kehorm atan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka 
melakukan pelang garan terhadap Kode Etik. Kode Etik APIP ini terdir i dari 2 (dua) komporien dasar yaitu: 
a. prmsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan (tata 
nilai); 
b. aturan peril aku pejabat fungsi onal pengawa s dalam berin teraks i sesuai 
dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata wicara, dan tata 
laku); Pasal 4 Pasal 3 
Kode Etik APIP ini diberlakuk an bagi : 
a. Auditor; 
b. Pengawas Pen yelenggaraan Urusan Pem erintahan di Daerah (P2UPD); 
c. ASN / petug as yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan 
dan peman tauan tindak lanjutn ya; (1) Maksud ditetapkann ya kode etik APIP adalah tersedia nya pedoman perilaku 
bagi Pejabat Fungsional Penga was (Audi tor dan P2UPD) dalam men jalankan 
profesin ya dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengeval uasi 
perilaku APIP; 
(2) Tujuan Kode Etik APIP adalah: 
a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP; 
b. memast ikan pejabat fungsional pengaw as berperilaku prof esional dalam 
melaksanakan tugas pengawas an; 
c. menc egah pejabat fungsi onal pengawas bertingkah laku yang tidak etis 
sehingg a terpenuhi prin sip kerja yang akuntabel dan terlaksananya 
pengendalian pengawasan; BAB II 
MAK SUD D AN TUJUAN 
Pasa l 2 8. Apar at Pengawasan Intern Pem erintah (APIP) adalah unit organisas i di 
lingku ngan Peme rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kement erian Negara dan 
Lembag a Pem erintah Non Departemen yang mempun yai tugas dan fungsi 
melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. 
9. Audi ti adalah orang/instansi pem erintah yang diau dit oleh APIP. 
10. Organisasi adala h Pemerintah Daerah atau institusi yang menuru t peraturan 
perundang -undangan ditun juk sebagai atasan pimpinan APIP. 
DERITA DAERAH KABUPATEN LAMP UNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR <f>~ Diundan gkan di Suka dana 
pada tanggal I 27 ty'Clr~l 2018 
TARIS DAERAH 
N LAMPUNG TIMUR , ZAIFUL BOKHARI Ditetapkan di Sukadana 
pada tangga l r 3 fv¥Are{, 2018 Agar setiap orang meng etahuinya, memerintahkan pengu ndan gan Peraturan 
Bupati ini dengan penempa tannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lampung 
Timur. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga l diundangkan . Pasal 9 BABIV 
KET ENT UAN PENUTUP Kode etik APIP sebagaim ana dima ksud dala m Pasal 7 wajib dipergunakan sebagai 
acuan untuk mencegah terjadin ya tingkah yang tidak etis sehingga terwu jud 
Pejabat Fung sional Pengawas yang kredib el dengan kinerja yang optimal dala m 
pelaksanaan audi t. Pasal 8 Kode etik APIP sebagaiman a tercantum dalam Lampira n yang merupak an bagian 
yang tidak terpis ahkan dari Peraturan ini; Pasal 7 a. terwujud nya pejabat fungsi onal penga was yang kredi bel dengan kinerja 
pengawasan yang op timal; 
b. terwujud nya harmonisasi hubungan pejabat fungsional pengawas dengan 
organisas i, sesama pejabat fungsional pengaw as, dan piha k terkait; 
c. terwujudn ya kuali tas mutu pengawa san, serta citra dan martabat 
Inspekto rat sebagai insta nsi APIP ; 
B. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU 
APIP di lingk ungan Insp ektorat Kabupaten Lampung Timur wajib mematuhi 
prinsip -prins ip perilaku sebagai berikut: 
1. Integritas : 
Adalah mutu, sifat atau keada an yang menunjukkan kesatuan yang utuh 
sehingga memiliki potensi dan kemampu an yang memancarkan kewibawaan 
dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga 
hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya. 
2. Obyektiv itas : 
Adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan 
pribadi dan golong an dalam mengambil putusa n atau tindaka n. 
3. Kerah asiaan : 
Adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseo rang agar tidak 
diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya . 
4. Komp eten si : 
Adalah kem ampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berup a 
penge tahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 
pelaksan aan tugas jabatann ya. 
5. Akuntab el : 
Adalah kemamp uan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk 
menjaw ab dan mener angkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak A. LATAR BELAKANG 
Hasil kerja Aparat Pengaw asan Inrtern Pemerintah (APIP) diharapkan 
bermanfaat bagi pimpinan dan unit-uni t kerja serta pengguna lainnya untuk 
meningka tkan kinerja organis asi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat 
digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahu i dan 
mengakui tingkat profesion alisme pejabat fungs ional pengawas yang 
bersangkutan. 
Untuk itu disyaratkan diberl akukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang 
menun tut disiplin dari APIP berupa Kode Etik yang menga tur nilai -nilai dasar 
dan pedoman perilaku , yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan 
yang seksama dari masing-m asing pejabat fungsional pengawas (Auditor dan 
P2UP D). Pelanggaran terhad ap Kode Etik dapat mengaki batkan pejabat 
fungsiona l pengawas dib eri peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau 
organisasi. 
Kode Etik ini disusun menur ut sistematika sebag ai berikut: 
1. Latar Belakang. 
2. Prinsip-Pr insip Perilak u. 
3. Aturan Perilaku. 
4. Penegakan Kode Etik KODE ETIK APARA T PENGAWA SAN INTERN PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN INSPE KTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR B. J-o TAHUN 2018 
TENTANG KODE ETIK APARAT 
PENGAWASAN INTERN PEMERIN TAH 
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
4. Untuk mener apkan prinsip kompetensi, APIP wajib : 
a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki 
pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta peng alaman yang 
diperlukan; 
b. melakukan penga wasan sesuai denga n standar audit intern pemerintah; 
c. terus mene rus meningkatkan keah lian serta efektivitas dan kualitas 
pelaksanaan tugasn ya, baik yang diperoleh dari pendidikan form al, 
pelatihan, sertifikasi maup un pengalaman kerja. 3. Untuk mener apkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib: 
a. berha ti-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang 
diperoleh dalam tugasnya ; 
b. tidak mengguna kan inform asi untuk keuntungan pribadi atau dengan 
cara apapu n yang akan bertenta ngan dengan ketentu an perundang - 
undangan atau merugik an tujuan organisasi yang sah dan eti s. 2. Untuk menera pkan prinsip objektivitas, APIP wajib : 
a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan a tau hubungan apapun yang dapat 
menimbu lkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapa t 
men imbulka n pras angka, atau yang meragukan kem ampuannya untuk 
dapat melaks anakan tugas dan memenuhi tanggun g jawab profes inya 
secar a objek tif; 
b. tidak meneri ma sesua tu dalam bentu k apapun yang dapa t mengga nggu 
atau patut didu ga mengg anggu pertimbangan profesionaln ya; 
c. men gungkapkan semua fak ta materia l yang diketahui , yaitu fakta yang 
jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempeng aruhi 
pengambila n keputus an atau menutupi adanya praktik-praktik yang 
melang gar hukum. 1. Untuk men erapkan prinsip integritas, APIP wajib : 
a. melakukan peker jaan dengan kejujuran, ketekuna n dan tanggung jawab ; 
b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharus kan oleh 
ketentuan perundang-unda ngan dan profesi; 
c. menghormati clan berkontrib usi dengan tujuan organi sasi yang sah dan 
etis; 
d. tidak meneri ma gratifikasi t erkait denga n jabatan dalam bentuk apapun. C. ATURAN PERI LAKU yang memiliki hak atau berwenang untu k meminta keterangan atau 
pertanggungj awaban . 
6. Perilaku profe sional : 
Adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi 
atau oran g yang profesional dimana mem erluk an kepandaian khusus untuk 
menj alankannya . 
7. Independensi : 
Adal ah keadaan atau posisi dimana pejabat pengawas tidak terik at dengan 
pihak man apun, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu, bebas dan 
merdeka tanpa ditekan oleh pihak lain. 
8. Menjaga citra organisasi: 
Adalah sikap menjaga kesan positif dari Auditi dan masyarakat untuk 
memperoleh kepercay aan tentang gam baran Inspektorat seba gai instansi 
pengawas internal yang memiliki kualitas mutu terhadap produk yang 
dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pengawasan. 
9. Dalam hubunga n dengan auditan, APIP wajib: 
a. menjaga penampilan/p erform ance sesuai dengan tugasnya; 
b. menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mend ukung 
penyelesa ian tugas; 
c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan 
melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertuga s. 8. Dalam hubungan dengan sesama Pejabat Fung sional Pengawas wajib: 
a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis; 
b. menumbuhkan dan mem elihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; 
c. saling mengingatkan , memb imbing, dan mengoreks i perilaku. 7. Aturan perilaku dalam organi sasi, APIP wajib : 
a. mentaa ti semua peratur an perundang-undanga n; 
b. mendukung visi, misi, tujua n dan sasaran organi sasi; 
c. menunjukkan kesetiaan dala m segala hal berka itan dengan profes i dan 
organisasi dalam melak sana kan tugas; 
d. mengik uti perkembang an peratu ran perundang-un danga n dan 
mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang- 
undangan serta etika dan standar audit yang berlaku; 
e. melaksanaka n tugasny a secara jujur , teliti, bertanggung jawab, dan 
bersungguh -sungguh; 
f. tidak menjadi bagian dari kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada 
tindakan -tindakan yang mendiskr editkan profesi pejabat fungsiona l 
peng awas atau organisasi. 
g. berani dan bertanggungja wab dalam mengungk apkan seluruh fakta yang 
diketahuinya berdasarkan bukti audit; 
h. menghindar kan diri dari kegiatan yang akan membuat kemam puan 
dalam melaksanakan tugas dan t anggung jawab menjad i tidak objektif 
dan cacat; 
i. mena namkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada prinsip- 
prinsip perilaku pengaw asan; 
J. bijaksana dalam meng gunakan setiap data/ infomas i yang diperoleh 
dalam penugasan; 
k. menyimpan rahasia j abata n, rahasia negara, rahasia pihak yang 
diperiks a, dan hanya dapat meng emuka kannya atas perintah pejabat 
yang berwenang; 
1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; 
m. terus menerus meningk atkan kemahiran profesi, efektivitas dan kualitas 
pengawa san. 6. Untuk menera pkan prinsip perilaku profesional , APIP wajib: 
a. tidak terlibat dalam segal a aktifitas illegal, atau terlibat dalam tindakan 
yang mengh ilangkan kep ercayaan kepada profesi pengawa san intern atau 
organi sasi; 
b. tidak mengamb il alih peran, tugas, fungsi dan tangg ung jawab 
manajemen auditan dalam mclaksanakan tugas yang bersifat konsultasi. 5. Untuk menerapk an prmsi p akuntabel, APIP wajib menyam paika n 
pertanggungjaw aban atau j awaban dan keterangan atas kinerja dan 
tindakan nya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak 
atau kewenangan untuk meminta keterangan atau perta nggungjawaban. 
a. Sanksi: 
1) berupa sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh 
Pejabat Pembina Kepega waian; 1. LEMBAGA PENEGAK KODE ETIK (TIM KEHORMA TAN KODE ETIK) 
a. Bertugas : 
1) memeriksa Pejabat Fungsional Pengawas yang diduga melangga r Kode 
Etik; 
2) memberi rekomendasi terhadap hasil pemeriksaa n. 
b. Sifat : Adhoc/ sementar a. 
c. Keanggotaan: 
Berjumlah ganjil, m inimal 5 orang yang terdiri dari : 
1) Ketua merangkap Anggota; 
2) Sekre taris merangka p Anggota; 
3) Anggo ta seku rang-kurang nya 3 orang . 
d. Syarat Keanggotaan : 
Mempunyai jabatan minimal sama dan atau lebih tinggi dari Pejaba t 
Pengawas yang diperiks a atas duga an pelangg aran Kode Etik. 
e. Diangkat dan diberhent ikan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi profesi 
pengawasan dan ditetapkan oleh Pejaba t Pembina Kepegawaian yang 
bersangk utan. Dalam hal ini adalah Inspektur. 
f. Pemben tukan : 
1) ditetapkan dengan Keputusan Inspe ktur; 
2) dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/ 
pengaduan/ informasi dugaan pelanggaran ko de etik oleh Pejabat 
Fungs ional Peng awas diterima oleh Pimpinan Instansi (Inspektur ). 
3) tim kehorm atan Kode Etik berakhir masa tugas nya setelah 
menyampaikan hasil pemeriksa an kepa da Pejabat yang berwenang 
(Pejaba t Pembina Kepegawaia n) beru pa rekomendas i hasil 
pemeriksaan . 
4) keputusan tim keho rmatan Kode Etik, bersifat final. 
2. LARA NGAN ETIKA PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS : 
a. m elakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam 
Surat Tugas; 
b. menggunakan data/inform asi yang sifatnya rahasia untuk kepentinga n 
pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak mutu pengawasan, 
serta citra dan marta bat instansi pengawasan intern pemerin tah; 
c. mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan 
maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak 
lain; 
d. menerima gratifik asi dari Auditi dan atau pihak yang terkait dengan 
jabata nnya, keputus an maupun pertimbangan profesinya; 
e. berafiliasi deng an partai politik/ golongan tertent u yang dapa t 
mengganggu integri tas, obyektivitas, dan keharmo nisan dalam 
pelaksanaan tugas pengawa san; 
f. perbuatan tercela yang bertentan gan dengan norma dan peraturan 
perundang-undangan, kaida h agam a, serta norma sosial yang berlaku di 
kehidupan masya rakat. 
3. SANKS ! PELANGGA RAN KODE ETIK 
Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik pengawasan, maka Pejabat 
Fungsional Pengawas yang melanggar akan diberikan peringata n atau dapat 
diberhen tikan dari tugas pengawasan dan atau instansi. D. PENEGAKAN KODE ETIK 
ZAIFUL BOKHARI 2) Tingkatan sanksi: 
a) teguran tertulis bila pelan ggaran kode etik tingkat ringan; 
b) tidak diberi penugasan Aud it/Pemeri ksaan selama j angka waktu 
tertentu bila pelan ggaran kode etik tingkat sedang; 
c) usulan pembe rhentian dari Tim Audit/Pe meriksaan bila 
pelanggaran kode etik tingkat berat; 
d) dalam beberapa hal, dapat dikenakan sank si sesuai denga n 
peraturan perundan g-undangan. 
b. Klasi fikasi tingk at pelanggaran kod e etik ditentukan oleh Tim 
Kehormatan Kode Etik Pengawasan setelah melakukan pemeriksaan, 
investigas i, dan pelapora n pelanggaran kode etik. 
c. Pembinaan : 
Pimpinan Atasan Langsun g Pejabat Fungs ional Penga was melaku kan 
pembinaan profesi dan me ntal, dilaku kan mela lui pendidik an formal dan 
pendidikan informal.