Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR    09  TAHUN  2011 Nomor 09 Tahun 2011 Pasal 1?
Dalam NOMOR    09  TAHUN  2011 Nomor 09 Tahun 2011 tentang PAJAK REKLAME, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan . 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
perpajakan daerah sesuai dengan perundang -undangan yang 
berlaku. 
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame di 
Kabupaten Lampung Selatan . 
7. Reklame adalah benda atau alat atau perbu atan, atau media yang 
menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan 
komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, 
atau memujikan suatu barang, jasa seseorang atau bidang yang 
diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan 
didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan hukum 
yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama 
sendiri atau untuk atas nam a pihak lain yang menjadi 
tanggungannya. 
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usah a Milik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Unda ng-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar -besarnya 
kemakmuran rakyat. 
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
dikenakan Pajak Daerah. 
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi ata u Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang –undangan perpajakan daerah. 
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka wak tu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling 
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang. 
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian 
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan daerah. 
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, 
penentuan b esarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau 
retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetora n pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Bupati. 
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah surat keputusan yang mene ntukan besarnya jumlah pajak 
yang terutang. 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 
kredit pajak lebih besar daripada pajak y ang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang -undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bay ar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 
Keberatan. 
21. Surat Keputusan Keberatan adalah s urat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau ter hadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan 
oleh Wajib Pajak. 
22. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh 
wajib pajak. 
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatata n yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan 
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, 
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca 
dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daerah dan retribusi daerah. 
25. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah da n 
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan 
daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
26. Kas Daerah ad alah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.