Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 23 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kepariwisa taan (Lemb aran Negara Republik Indon esia tahu n 2009 Nom or 11, Tambahan Lem baran Negara Republik, Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undan g Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945; 
2. Undan g-Undang Republik Indon esia Nomor 29 tahun 2008 
tentan g Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 
di Propinsi Sulawesi Utar a (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2008 Nomor 102, Tamb ahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4875); 
3. Undan g-undan g Nomor 10 tahun 2009 Tentang 
Kepariwisa taan (Lemb aran Negara Republik Indon esia tahu n 
2009 Nom or 11, Tambahan Lem baran Negara Republik 
Indon esia Nomor 4966); 
4. Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambah an Lembar an Negara 
Republik Indon esia Nomor 5049) ; 
5. Und ang- undan g Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lemb aran Negara Republik 
Indonesia Nom or 82, Tambahan Lemb aran Negara Republik 
Indon esia Nom or 5234); 
6. Undang -undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
a Re ublik Indonesia tahun 2004 
'·-"' Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa ka1i 
terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
13. Peraturan Daerah Kabupat en Bolaang Mongondow Timur 
Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. ,(· 
BABI 
KETENTUAN UMUM 
Pasal l MEMUTUSKAN 
( ', 
I I ',._,.. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI JASA USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN 
BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 
2. Peme rintah Daerah adalah Kepala Daerah s ebagai unsur penyelenggara 
Pem erintahan Daerah yang memimpin pelaksan aan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom 
3. Bupati adalah Bup ati Bolaang Mon gondo w Timur 
4. Dinas Pariwi sata yang selanjutn ya disebut Din as adalah Kepala Dinas 
Pariwis ata Kabupat en Bolaang Mongondow Timur. 
Ke ala Dinas Pariwisata yang selanjutn ya disebut Kepala Dinas Pariwisata 
6. Petugas pada Dinas adalah Bendahara penerimaan atau petugas lain yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam rangka m elaksanakan pemungu tan 
retribusi jasa usaha 
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang m erupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak m elakuk an 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Komanditer, Perseroan 
lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, Firm a, Kongsi , Koperasi, Dana Pens iun, Persekutuan , 
Perkumpulan , Yayasan, Organisasi Masa , Organisasi Sosial Politik dan 
Organisasi Lainn ya, Lembaga dan bentuk Badan lainn ya termasuk Kontrak 
Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap. 
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip -prinsip komersial karena pada dasarn ya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta; 
9. Retribusi tempa t rekreasi dan olahraga adalah pungutan retribusi sebagai 
pemba yaran atas pela yanan fasilitas dan tempat rekreasi dan olahr aga yang 
disediakan , dikelola dan/ atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah . 
10. Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat tertentu yang digun akan 
sebagai wisata /rekreasi dan/atau olahraga bagi mas yarakat umum . 
11. Retribusi Tempat Penginapan/P esangrahan/Villa adalah pungutan retribusi 
sebagai pembayaran atas pela yanan fasilitas dan tern pat 
Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan , dikelola dan/atau 
diselenggarakan oleh Pem erintah Daerah . 
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk 
melakukan pemba yaran retribusi , termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Tempa t 
Penginapan /Pesangrahan/Villa serta fasilitas penunjangn ya. 
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pela yanan pada objek 
retribusi. 
14. Kas Umum Da erah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 
15. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutn ya disebut insentif adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai pengharg aan atas kinerja 
tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi . 
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutn ya disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribus i yang terutang . 
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD , adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi adminis tratif 
berupa bung a dan/ atau denda. 
18. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar , yang selanjutn ya disingkat 
SKRDLB, adal ah surat keterangan retribusi yang men entukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obiek dan subjek pajak atau retribusi , penentuan besarn ya pajak atau ,I 
... 
•' 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribus i 
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorann ya.