Apa substansi hukum dari Pasal 40 Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999?
Materi muatan Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara an Negara yang Bersih dan Bebas dari, khususnya , Pasal 40, adalah:

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas 
kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk 
mewakili Kepala Dinas. Pasal 38 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasa.137 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah 
dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. Pasal 36 
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Kepala Seksi wajib mengikuti 
dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing 
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 35 
Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas 
bawahannya. Pasa.124 
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
28 (1) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Muna Barat dapat dibentuk Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk, BAB VD 
KETENTUAN PERALIIIAN