Apa substansi hukum dari Pasal
17 PERATURAN Nomor 30 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN Nomor 30 Tahun 2017 tentang , khususnya BAB
IV - PENILAIAN, Pasal
17, adalah:

(
1
)
PNS
yang
dinilai
dapat
mengajukan
keberatan
atas
hasil
penilaian
yang
telah
dilakukan
;
(
2
)
Keberatan
atas
hasil
pengukuran
kinerja
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(
1
)
dibahas
dan
diselesaikan
oleh
Atasan
Pejabat
Penilai
secara
berjenjang
,
sampai
Kepala
SKPD
;
(
3
)
Dalam
hal
Kepala
SKPD
tidak
dapat
menyelesaikan
keberatan
terhadap
hasil
pengukuran
kinerja
,
maka
Kepala
SKPD
melaporkan
kepada
Tim
Monitoring
dan
Evaluasi
;
(
4
)
Tim
Monitoring
dan
Evaluasi
menindaklanjuti
hasil
pengukuran
kinerja
dengan
membahas
dan
memutuskan
bersama
-
sama
Kepala
SKPD
yang
bersangkutan
,
berdasarkan
bukti
-
bukti
pendukung
yang
ditunjukan
oleh
pihak
yang
bersengketa
;
(
5
)
Pejabat
penilai
dan
PNS
yang
dinilai
wajib
menandatangani
Formulir
Pengukuran
Kinerja
dengan
hasil
pengukuran
yang
diputuskan
oleh
Tim
Monitoring
dan
Evaluasi
bersama
dengan
Kepala
SKPD
yang
bersangkutan
.
Bagian
Kedelapan
Tim
Monitoring
dan
Evaluasi