Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 25 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 25 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN, khususnya BAB IV - TIM PENGENDALIAN DANA ALOKASI KHUSUS, Pasal 6, adalah:

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) bertugas: 
a. melakuk an rapat koordinasi dengan organisasi 
perangkat daerah pelaksana DAK mulai dari 
perencanaan dalarn menyusun rencana kerja kegiatan 
dengan berpedoman pada jukn is yang ada; 
b. mengikuti sosialisasi kebijakan anggaran untuk dana 
alokasi khusus,kemudian mensosialisasikan dan 
mengkoordinasikan hasil kebijakan tersebut kepada 
masing masing OPD terkait atau organisasi pelaksana 
untuk menyesuaikan pagu dan rencana kegiatan; 
c. melakuk an asistensi pada tingkat penganggaran untuk 
menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
APBD baik yang bersumber dari dana alokasi khusus 
maupun dana pendarnping; 
d. Melakukan rapat oordinasi dengan opd pelaksana untuk 
mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan 
serta mengetahui kendala baik administrasi maupun 
yang ada dilapangan; 
e. melaku kan rapat koordinasi triwulan untuk meminta 
laporan dari OPD pelaksana yang dikoordinasikan oleh 
sekretaris daerah dan menyusun laporan tersebut 
untuk disarnpaikan kepada Bupati Sekadau yang 
selanjutnya disarnpaikan kepada Menteri Negara 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan 
dan Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada 
Gubernur Kalimantan Barat; 
f. melakukan rapat rekonsiliasi untuk mengetahui 
realisasi penyerapan OAK oleh pihak ketiga guna 
mempercepat dan memperlancar dalarn proses 
penyerapan dana alokasi khusus dari kas daerah sesuai 
dengan tahapannya sebagaimana peraturan menteri 
keuangan,selanjutnya menyusun laporan realisasi 
tersebut untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan;