Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG, Pasal 5, adalah:

Halaman - 8 
 (1) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada P asal 4 
huruf a dapat berbentuk: 
a. Bangunan rumah tinggal tunggal; 
b. Bangunan rumah tinggal deret; 
c. Bangunan rumah tinggal susun; dan 
d. Bangunan rumah tinggal sementara. 
 
(2) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada P asal 
4 huruf b dapat berbentuk: 
a. Bangunan masjid, mushalla, langgar, surau; 
b. Bangunan gereja, kapel; 
c. Bangunan pura; 
d. Bangunan vihara; 
e. Bangunan kelenteng; dan 
f. Bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya. 
 
(3) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada P asal 4 
huruf c dapat berbentuk: 
a. Bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non -
pemerintah dan sejenisnya; 
b. Bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, 
pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya; 
c. Bangunan gedung pabrik; 
d. Bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, 
penginapan dan sejenisnya; 
e. Bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, 
bioskop dan sejenisnya; 
f. Bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, 
terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, 
pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar 
udara; 
g. Bangunan gedung tempat penyimp anan sementara seperti 
bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya ; dan 
h. Bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti 
bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan 
sejenisnya. 
 
(4) Bangunan gedung sosial dan budaya sebagaimana dimaksu d pada P asal 
4 huruf d dapat berbentuk: 
a. Bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah 
taman kanak kanak, pendidikan dasar , pendidikan menengah, 
pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya; 
b. Bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan 
puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti -
panti dan sejenisnya; 
c. Bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung 
kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya; 
d. Bangunan gedung laborato rium seperti bangunan laboratorium 
fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan 
e. Bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, 
gedung olah raga dan sejenisnya. 
 
 
 
(5) Bangunan fungsi khusus sebagaimana dimaksud pa da Pasal 4 huruf e 
meliputi: 
 Halaman - 9 
 a. Bangunan gedung untuk reaktor nuklir ; 
b. Bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan ; 
c. dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri. 
 
(6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada