Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 105?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, BAB XIX - KEDALUWARSA PENAGIHAN, Pasal 105 mengatur sebagai berikut:

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi ked aluwarsa setelah melampaui 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangn ya Pajak, kecuali apabila Wajib 
Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 
(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) tertangguh 
apabila: 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak 
langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat P aksa sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung se jak tanggal penyampaian Surat 
Paksa tersebut. 
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaima na dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya meny atakan masih mempunyai 
utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota. 
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaima na dimaksud pada ayat (2) huruf 
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsura n atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Paja k