Apa bunyi lengkap Pasal 58 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 12 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 12 Tahun 2017 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, pada BAB X - HAK ,KEWAJI &ANDAN PERAN MASYARAKAT, Pasal 58 dinyatakan:

(1).Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berbentuk :
Ia.perencanaan tata ruang ;
b.pemanfaatan ruang ;
:c.pengendalian pemanfaatan ruang ;dan
;d.kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
! memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan sumber daya alam .
(2)Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf adapat berupa :
a.masukan mengenai :1.persiapan penyusunan rencana tata ruang ;
2.penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan ;
;3.identifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau
kawasan ;dan
, 4.perUmusan konsepsi rencana tata ruang dan/atau penetapan
1 rencana tata ruang .
1b.kerja sama dengan pemerintah ,pemerintah daerah ,dan/atau sesama
I unsur masyarakat dalam perencanaan tataruang .
(3)!Bentuk dan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana
:dimaksud pada ayat(1)huruf b,berupa :
ia.masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang ;
Ib.keijasama dengan pemerintah ,pemerintah daerah ,dan/atau sesama
i unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang ;
;c.kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
Irencana tataruang yang telah ditetapkan ;dan
id.peningkatan efisiensi ,efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan
ruang darat ,ruang udara dan ruang dalam bumi dengan
|memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan
J peraturan perundang -undangan .
(4)Bentuk dan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
:sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c,berupa :
!a.masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi ,perizinan ,
! pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi ;
lb.keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana
|tata ruang yang telah ditetapkan ;
c.pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenahg dalam
hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah
ditetapkan ;dan
d.pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
I terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencaria
tata ruang .