Jelaskan isi kandungan Pasal 14 dari Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 1964.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara, Pasal 14 berbunyi:

Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pembangunan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di 
Kecamatan; 
b. penyusunan program dan melaksanakan bimbingan di bidang 
pembangunan; Pasal13 Seksi Pemerintahan; " urusan ketatausahaan, kehumasan, administrasi umum dan 
kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Minimal {SPM),. 
Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub-bagian umum dan 
Kepegawaian; 
(2).Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 
1. Menyiapkan bahan, konsep naskah Dinas sesuai arahan dari 
Sekertaris; 
2. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang 
menjadi tanggung jawabnya; 
3. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan 
pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekeraris; 
4. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan 
inventarisasi asset-aset baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak dllingkungan Kecamatan 
Bagian Ketiga -5- 
• Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan 
mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan 
fungsional; 
• Melakukan koordinasi dalam rangka peegakan hukum dan 
penggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan 
kualitas lingkungan; 
• Melakukan pendataan dan koordinasi dalam rangka pengendalian 
bangunan di sepanjang bantaran sungai; 
• Melakukan monitoring pelaksanaan dan koordinasi terkait penegakan 
Peraturan Daerah; 
• Menyiapkan bahan penerbitan Surat ljin Keramaian; 
• Memonitoring dan melakukan evaluasi situasi ketentraman dan 
ketertiban lingkup Kecamatan secara berkala; 
• Menyusun laporan tertulis atau situasi dan kondlsi Kecamatan tiap 
bulan, atau setiap saat diperlukan pada pimpinan Seksi Ketentraman dan Ketertiban : 
Memimpln, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan sesuai llngkup bidang tugasnya. 
Untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai 
fungsi; Pasal16 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Bagian Keenam Pasal 15 
Seksi Kesejahteraan Sosial : 
Untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi 
a. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat 
di bldang kesejahteraan sosial; 
b. penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang 
keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan 
masyarakat; 
c. penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan 
shodaqoh; 
d. penyusunan program dan pengumpulan bahan. c. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang 
d. pembangunan; 
e. penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan 
pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana 
fisik llngkungan Kecamatannya. 
Bagian Kelima 
Seksi Kesejahteraan -6- 
Kepala Camat, Sekretaris, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupatl atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; Pasal24 BABV 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN Dalam melaksanakan tugas, Kepala Camat dibantu oleh Satuan Organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya 
wajlb mengadakan rapat berkala. Pasal23 Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula 
kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Camat dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. 
Pasal22 Pasal 21 Sekretaris, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya. Kepala Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 
Pasal20 " Pasal 19 ; Kepala Camat mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penylmpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal18 Oalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris, Seksi, di lingkungan Camat 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik Pasal 17 BABIV 
TATAKERJA -7- 
MANI 
H KABUPATEN MUNA BARAT 
NOMOR : Diundangkan di Laworo 
pada tanggal 2015 Ditetapkan : di Laworo 
Pada tanggal : =zo - os>: 2015 
Pj. BUP , MUNA BARA T, 
( ~ \•2,9, ~ 
' ............ ~ L.M RA~lUN TlJM~flA 
'- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang 
mengetahuinya, mem erintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan 
penempatanya dalam Serita Daerah Kabup aten Muna Barat. Pasal27 Hal-hal yang belurn cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut 
dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-und angan yang berlaku. Pasal26 KETENTUANPENUTUP BABVI Jenjang jabatan dan kepa ngkata n diatur sesua i ketentuan perundan g- 
undangan yang berlaku. Pasa l25 - 8 - 
L.M RAJIUN TUMADA I MUNA BjRf T, 
ttis» I CAMA T 
SEKRETARIAT 
KELOMP OK JABATAN I 
FUNGSIONAL I I 
SUB BAG. SUBlBAG. 
UMUMOAN PENY USUNAN 
KEPEGAWAIA N PROG& 
PELAPORA N 
I I I 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
PEMERINTAHA N EKONOMI DAN KESEJAH TERAAN SOSIAL 
PEMBANGUNAN KETE NTRA MAN DAN 
KETERT IBAN 
DESAIKELURAHAN BAGAN 
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN : PERAT URAN BUPATI MUf'lA BARA T 
NOMOR , 14 TAHUN 2015 
TANGGAL 10 JANUARI 2015 L.AMP IRAN