Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, Pasal 18 menetapkan:

Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan 
Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 
 
 
 
- 2 - 
 
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484); 
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan 
Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245); 
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
- 3 - 
 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 70 Tahun 
, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran daerah Nomor 233 Tahun 2016); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 
 
 
- 4 -