Apa saja yang diatur dalam Pasal 37 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009 tentang , Pasal 37 menetapkan:

(1) Dalam rang ka monitoring dan evaluas i Bupati dapat 
mem bentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan wajib 
lapor yang diketahui oleh Asisten yang mem bidangi 
administrasi pembangunan dan kesejahteraan sosial dengan 
beranggotaa n O PD yang menye lenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang 
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 
masyarakat . 
(2) Kegia tan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada 
meliputi: 
a. penerapan prosedu r wajib lapor; 
b. cakupan proses wajib lapor; 
c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor; 
d. kualitas layanan pelayanan rehabi litasi; 
e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitas; 
dan 
f. jumlah prevalensi pecandu dan penyalahgunaa n narkoba. Bagian Kedua 
Mon itoring dan Evaluasi 
Pasal36 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 34 ayat (4) menjadi 
bahan evaluasi dan penyus unan kebijakan lebih lanjut. Pasal 35 (5) Data/i nformasi pecand u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan dalam bentuk rekapit ulasi data paling sedikit 
memuat: 
a. jumlah pecandu narkotika, psikotropika , dan zat adiktif 
lainnya yang ditangan i; 
b. identitas pecandu; 
c. jenis zat narkotika yang disalahgunakan; 
d. lama pemakaian; 
e. cara pakai zat; 
f. diagnose; dan 
g. jenis pengo batan/riwayat perawata n atau rehabilitasi yang 
dijalani. 
( 1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan 
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika , dan Zat Adiktif 
Lainnya serta Precursor Narkotika di Daerah dibentuk Forum 
Koordinasi . 
(2) Forum Koordinasi sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari unsur: 
a. Pemerintah Daerah; 
b. instansi/lembag a pemerin tahan di Daerah; dan 
c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat , 
organisasi mas yarakat/ pemuda . 
(3) Pembentukan Forum Koordinasi diatur dan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. BAB IX 
FORUM KOORDINASI