Apa norma yang terkandung dalam Pasal 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 5 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 5 Tahun 2017 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 27, memuat:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah in i selain dilakukan 
oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik In donesia dapat 
dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingku ngan Pemerintah 
Daerah. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keter angan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang re tribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih leng kap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan meng enai orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang priba di atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buk ti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta mela kukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa n tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menin ggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang be rlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa. 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pid ana retribusi; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai 
tersangka atau saksi. 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau. 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ket entuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyid ikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negar a Republik Indonesia, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Un dang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
 
 
 
 
 
14 BAB XVIII 
KETENTUAN PIDANA