Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal  32?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, Pasal  32 menyebutkan bahwa:

(1) Struktur keanggotaan TP PKK Desa /Kelurahan terdiri 
dari: 
a. Ketua : Isteri Kuwu/Lurah 
b. Wakil 
Ketua, 
Sekretaris, 
Bendahara, 
Anggota : laki-laki atau peremp uan bersifat 
sukarela yang mampu dan peduli 
terhadap upaya kesejahteraan 
keluarga dan tidak mewakili suatu 
organisasi, lembaga, dan Partai 
Politik. 
 
(2) Dalam hal Kuwu dan atau Lurahnya seorang 
perempuan atau tidak mempunyai isteri, maka Ketua 
Tim Penggerak PKK di d esa ditetapkan melalui 
mekanisme musyawarah untuk mufakat yang dihadiri 
tokoh masyarakat. 
(3) Susunan Keanggotan TP PKK Desa /Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
dengan Keputusan K uwu/Lurah . 
(4) Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dilantik 
oleh Ketua TP PKK Kecamatan serta 
dikukuhkan oleh Kuwu/Lurah sebagai Ketua Dewan 
Penyantun . 
 
13 
 (5) Anggota Tim Penggerak PKK dipilih dari kader 
secara musyawarah bersama Ketua TP PKK dan 
diusulkan kepada Kuwu/ Lurah untuk mendapat 
pengesahan. 
(6) Susunan kepe ngurusan TP PKK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: 
a. Ketua; 
b. Wakil Ketua; 
c. Sekretaris; 
d. Bendahara; dan 
e. Kelompok Kerja (Pokja) I, Kelompok Kerja II, 
Kelompok Kerja III, Kelompok Kerja IV. 
(7) Masa bakti pengurus TP PKK di Desa disesuaikan 
dengan masa jabatan kuwu yang bersangkutan dan 
TP PKK di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun atau 
disesuaikan dengan masa jabatan lurah yang 
bersangkutan. 
10. ketentuan Pasal 33 ayat ( 5), sehingga berbunyi sebagai 
berikut :