Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018 Pasal 16?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6, Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan 
pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dengan 
klasifikasi perpindahan sebagai berikut: 
a. dalam satu desa/kelurahan; 
b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan; 
c. antar kecamatan dalam satu kabupaten; 
d. antar kabupaten dalam satu provinsi; atau 
e. antar provinsi. 
• 12 
(2) Pelaporan pendaftaran perpindahan Penduduk WNI 
dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat 
pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan 
Surat Keterangan Pindah. 
(3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el secara 
reguler bagi penduduk WNI yang sudah memiliki KTP­
el dan pindah alamat: 
a. penduduk melapor kepada petugas di tempat 
pelayanan KTP-el, dengan mengi.s1 formulir 
permohonan dan membawa persyaratan berupa: 
1) KTP-el dengan alamat tempat tinggal asal; 
2) Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;dan 
3) fotocopy Kartu Keluarga. 
b. petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses 
dengan tata cara: 
1) merekam NIK yang tercantum dalam KTP-el 
yang lama dan mengembalikan KTP-el dengan 
alamat yang lama kepada pemiliknya; 
2) memproses pencetakan/personalisasi KTP-el 
dengan alamat yang baru; dan 
3) menyerahkan KTP-el dengan alamat yang baru 
kepada pemiliknya sekaligus menarik KTP-el 
dengan alamat yang lama. 
(4) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut oleh 
Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah 
dan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil untuk dimusnahkan. 
(5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja. 
(6) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada 
berlaku sebagai pengganti KTP, selama KTP 
baru belum diterbitkan. 
7. ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi 
sebagai berikut :