Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 124?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 124 mengatur sebagai berikut:

( 1) Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan 
sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan 
dilestarikan apabila telah berumur paling sedikit 50 (lima 
puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 
50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai 
penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan 
termasuk nilai arsitektur dan teknologinya, serta memiliki 
nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 
(2) Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat 
mengusulkan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang 
dilindungi dan dilestarikan. 
(3) Bangunan Gedung dan lingkungannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebelum diusulkan penetapannya 
harus telah mendapat pertimbangan dari tim ahli 
pelestarian Bangunan Gedung dan hasil dengar pendapat 
masyarakat dan harus mendapat persetujuan dari Pemilik 
Bangunan Gedung. 
(4) Bangunan Gedung yang diusulkan untuk ditetapkan 
sebagai Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan 
se bagainiana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai 
dengan klasifikasinya yang terdiri atas: 
a. klasifikasi utama yaitu Bangunan Gedung dan 
lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali tidak 
boleh diubah; 
b. klasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung dan 
lingkungannya yang bentuk fisiknya dan eksteriornya 
sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang 
dalamnya sebagian dapat diubah tanpa mengurangi 
nilai perlindungan dan pelestariannya; 
c. klasifikasi. .. 
-74-
c. klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan 
lingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh diubah 
sebagian tanpa mengurangi nilai perlindungan dan 
pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian utama 
Bangunan Gedung tersebut. 
(5) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mencatat 
Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan 
dilestarikan serta keberadaan Bangunan Gedung dimaksud 
menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(6) Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan 
lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara 
tertulis kepada pemilik. 
Paragraf 2 
Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan