Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB II - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, Pasal 9 menetapkan:

(1)Kepala OPD selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berwenang dan bertanggung jawab:
a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah bagi OPD yang dipimpinnya;
b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;
c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;
d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;
f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
9
g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentinganpenyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang
dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain,
kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah;
i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya; dan
j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.