Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 9, adalah:

{l) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 8 
merupakan kedudukan yang rnenunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka 
menjafankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau 
keterampilan untuk mencapai tujuan organlsasi. 
-10 -
(2) Jabatan Fungslonal Umum sebagaimana dlrnaksud pada ayat (1) 
terdlrl dari : 
a. rumpun jabatan teknls ; 
b. rumpun jabatan operasional ; 
c. rumpun jabatan administrasi ; 
d. rumpun jabatan pelayanan. 
(3) Rumpun jabatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a merupakan suatu jabatan yang melakukan cara membuat 
sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode 
tertentu. 
(4) Rumpun jabatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b merupakan kelompok jabatan yang melakukan proses 
kerja yang ditandai dengan mengoperastkan sesuatu 
peralatan/mesin. 
(5) Rumpun jabatan administrasl sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c merupakan kelompok jabatan yang melakukan kegiatan 
tat.a usaha. 
(6) Rumpun jabatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d merupakan kelompok jabatan yang membantu atau 
melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal 
maupun eksternal organisasi.