Apa saja yang diatur dalam Pasal 37 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 2 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 2 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU, BAB III - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG/ HEWAN, Pasal 37 menetapkan:

(1)Bahan berbahaya yang akan diangk ut harus terlindung
dalam tempat atau k emasan, sesuai dengan peraturan
perundan g-undangan yang berlaku.
(2)Bahanberbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diikat dengan kuat dan disusundengan baik, sehingga
beban muatan dapat merata secara pr oporsional pada kapal.
Bagian ke lima
Angkutan Khusus Sungai dan Danau
Pasal38
(1)Untukmenunjang usahatertentu, dapatdilakukan kegiatan
angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
(2)Usahatertentu sebagaimana dimaksud padaayat(1), meliputi :
a.usaha di bidang pertanian dan perkebunan;
b.usaha di bidang peternakan dan perikanan;
c.usaha di bidang perindustrian;
d.usaha di bidang pertambangan dan energi; atau
e.usaha tertentu di bidang lainnya.
(3)Kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud padaayat(1),
dilakukan oleh ba dan hukum Indonesia yang ber bentuk
Perseroan Terbatas (P T), Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau perorangan
Warga Negara Indonesia.
BABIV
ALUR PELAYARAN SUNGAI DAN DANAU
Bagian Kesatu
Klasifikasi A lur
Pasal39
Dalam Peraturan Daerah ini,alur pelayaran sungai dan
danau yang diatur adalah alur pelayaran sungai dan danau
kelasIII,dengan kri teriateknis :
a.memiliki kedalaman sungai ataudanaulebih kecil dari 5
(lima) meter;
b.memiliki lebar alur lebih kecil dari 100(seratus) meter;
c.memiliki ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di atas
sungai atau danau lebih kecil dari 10 (sepuluh) meter; dan
d.alur pelayaran harus di buat peta alur pelayaran dan buku
petunjuk pelayaran.
Bagian Ke dua
Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai dan Danau
ke Terminal Khusus