Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 36?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, BAB III - KRITERIA DAN TIPOLOGI, Pasal 36 menyebutkan bahwa:

(1) Tahapan pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) 
huruf a, meliputi: 
a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan; 
b. pendataan rnasyarakat terdampak; 
c. penyusunan rencana pemukiman baru , rencana pembongkaran 
pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; 
d. sosialisasi pada masyarakat terdampak; 
e. musyawarah untuk mufakat; dan 
f. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan 
permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana. 
(2) Tahapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) 
huruf b, meliputi: 
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 
b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru; 
c. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting; 
d. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan 
permukiman baru; 
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman 
kembali; dan 
f. proses penghunian kembali masyarakat terdampak'I (2) Tahapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) 
huruf b, meliputi: 
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 
b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain; 
c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman 
eksisting; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan 
e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak. 
(3} Tahapan pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
huruf c, meliputi: 
a. pemanfaatan; dan 
b. pemeliharaan dan perbaikan. 
Pasal35 
(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) 
huruf c, dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan 
permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan 
keamanan penghuni dan masyarakat. 
(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
melalui tahap: 
a. pra konstruksi; 
b. konstruksi; dan 
c. pasca konstruksi.