Jelaskan isi kandungan Pasal 19 dari Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, bahwa untuk melaksa nakan ketentuan pasal 4 Peraturan Nomor 28 Tahun 1999.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, bahwa untuk melaksa nakan ketentuan pasal 4 Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa n Nega ra yang Bersih dan Bebas dari, ketentuan pada , Pasal 19 berbunyi:

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukaan penyiapan bahan 
pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, 
kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan 
organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang­ 
undangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 
uraian tugas: 
a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian; 
b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan 
pegawai; 
c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan 
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; 
d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan 
evaluasi kinerja pegawai; 
e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan; 
f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 
g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol; 
h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
1. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan 
perundang-undangan; 
j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai 
dengan tugasnya. 
15 Pasal 21 
(1) Tugas pokok Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Penguatan 
Sumber Daya Komunikasi Publik, penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, 
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan 
pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber 
daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten. 
(2) Dalam melakukan tugas, Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan 
Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik memiliki uraian tugas 
pekerjaan, terdiri atas: 
a. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra 
positif Pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi 
konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi 
milik pemerintah daerah/media internal, diseminasi informasi kebijakan 
melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah; 
b. Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga 
komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik di 
Kabupaten. 
c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
bidang tugasnya. Pasal 20 
(1) Tugas pokok Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan telmis dan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi 
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta 
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 
pemerintah daerah di Kabupaten. 
( 1) Dalam melakukan tugas, Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi 
memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa 
dan sosial); 
b. Pengumpulan pendapat umum [survei, jajak pendapat), pengolahan 
aduan masyarakat, standardisasi pertukaran informasi untuk database 
informasi lintas sektoral; 
c. Pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional 
dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data inf ormasi untuk 
mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan 
daerah di Kabupaten; Paragraf Kelima 
Togas Pokok dan Uraian Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Dinas 
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
16 (1) Tugas pokok Seksi Layanan lnfrastruktur Dasar Data Center dan 
Pengembangan Internet, melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, 
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, 
disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan 
penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah 
Kabupaten, layanan keamanan informasi e-Govemment di Kabupaten. 
(2) Dalam melakukan tugas, Seksi Layanan lnfrastruktur Dasar Data Center 
dan Pengembangan Internet, melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data 
Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC); 
b. Menyelenggarakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam 
implementasi e-Govemment, Layanan peningkatan kapasitas SOM dalam 
pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Inf ormatika, Government Cloud 
Computing; 
c. Menyelenggarakan Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan 
publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan 
Intra Pemerintah, Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi 
pemerintah; Pasal 23 Pasal 22 
(1) Tugas pokok Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Layanan Hubungan 
Media, melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan 
hubungan media di Kabupaten. 
(2) Dalam melakukan tugas, Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Layanan 
Hubungan Media memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Menyelenggarakan layanan Pengolahan informasi publik untuk 
implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 
b. Pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan 
pengaduan masyarakat; 
c. Pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan 
bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, 
backgrounders}, di Kabupaten; 
d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
17 d. Menyelenggarakan Layanan bimbingan telmis dalam pemanfaatan sistem 
komunikasi oleh aparatur pemerintahan; 
e. Menyelenggarakan Layanan monitoring trafik elektronik, Layanan 
penanganan insiden keamanan informasi; 
f. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas Sum.her Daya 
Manusia di bidang keamanan informasi; 
g. Menyelenggarakan Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik 
Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK; 
h. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.