Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018 tentang TATA CARA PE MBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adal ah Kabupaten Tanah Laut. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam 
sistem dan prinsip Nega ra Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adala h Bupati Tanah Laut. 
5. Sekretaris Daerah adala h Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut . 
7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Tanah Laut . 
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabu paten Tanah Laut . 
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan 
Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Laut 
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerint ahan Negara 
Kesatuan Republik . 
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa . 
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditra nsfer melalui 
5 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat . 
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang a kan diterima oleh 
setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentasi 
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara 
nasional . 
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status 
Desa tertin ggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk 
miskin. 
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan 
geografis Desa setiap kabupaten. 
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , yang selanjutnya disingkat APBN, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , yang selanjutnya disingkat APBD , 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya di singkat APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 
19. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat R KUD, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
21. Rekening Kas Desa , yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekenin g tempat 
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan 
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank 
yang ditetapkan . 
22. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada 
kabupaten yang tidak ha bis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran 
atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak 
habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian 
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa . 
23. Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa , yang selanjutnya disingkat DPMD 
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut. 
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , yang selanjutnya disingkat 
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupa ten 
Tanah Laut . 
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah 
angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan 
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan 
komunikasi . 
26. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 
6