Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATJ BONDOWOSO Nomor iB Tahun 2018 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATJ BONDOWOSO Nomor iB Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Pemerint ah 
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah, Bupati menunjuk Bank Umum sesuai 
dengan kriteria dan persyaratan, dan/ a tau Bank Sentral 
untuk menyirnpan Uang Daerah yang berasal dari 
penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran 
Daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pembukaan , Penutupan dan 
Penempatan Rekening Perangkat Daerah dan Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bondowoso ; 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negru·a Republik Indones ia Nomor 4355); 
4.Undang-Undang ... 
-2-
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4575); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738; 
14.Peraturan ... 
-3-
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 
Nomor 3 Seri A); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 78 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 78); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN, 
PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING PERANGKAT 
DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BONDOWOSO. 
BABI 
KETENTUAN UMUM