Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Nomor 3 Tahun 2011?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Nomor 3 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011, Pasal 3 menetapkan:

(1) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan 
Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Uang pada 
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Bangka Belitung sebesar 
Rp. 4.520 .000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Dua 
Puluh Juta Rupiah ) sampai dengan Tahun 2016. 
(2) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan 
Penyertaan Modal Daerah tahun 2018 sampai dengan 
tahun 2022 sebesar Rp 10.000.000.000,00 ( Sepuluh 
Milyar Rupiah). 
(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) untuk tahun 2018, 2019, 2020 , 
2021 dan 2022 masing -masing sebesar Rp. 
2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) disesuaikan 
dengan kemampuan keuangan daerah. 
(4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dianggarkan pada APBD dengan 
mendapat persetujuan DPRD. 
(5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupa kan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. 
 
 
 
Pasal II 
 
 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lemba ran Daerah Kabupaten Bangka Barat. 
 
 Ditetapkan di Muntok 
pada tanggal 5 Maret 2018 
 BUPATI BANGKA BARAT, 
 
ttd. 
 
H. PARHAN ALI 
Diundangkan di Muntok 
pada tanggal 5 Maret 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA BARAT, 
 
ttd. 
 
YUNAN HELMI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 201 8 NOMOR 2 SERI A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 
(NOMOR URUT PERDA 7.3 / TAHUN 201 8)