Apa substansi hukum dari Pasal 56 pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013?
Materi muatan pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, khususnya BAB IX - TATA CARA PENGHAP USAN PIUTANG PAJAK, Pasal 56, adalah:

(1) Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, 
Penghapusan Sanksi Admini stratif berupa bunga dan/ atau denda 
walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat 
dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi; 
(2) Piutang Pajak yang tidal< dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. wajib Pajak/penanggun g Pajak meninggal dunia dengan tidak 
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris; 
b. wajib Pajak/penanggun g Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; 
c. wajib Pajak/penanggun g Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan 
pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk 
melunasi utang Pajaknya; 
d. wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat dilcetemukan lagi karena: 
I. wajib Pajak/penanggun g Pajak pindah alamat dan tidak mungkin 
dilcetemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala 
Lingkungan/Dusun mengetahui kepala Desa/Lurah; 
2. wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk 
selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala 
Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah. 
-23- 
(3) Wajib Pajak/penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan 
diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa setempat selama 14 (empat belas) 
hari kerja.