Menurut PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 24?
Pasal Pasal 24 dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, pada BAB V - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, menyatakan:

(1)Reperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh
anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau
Bapemperda berdasarkan Propemperda .
(2)Reperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD,
komisi, gabungan komisi, atau Bapemp erda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai
penjelasan atau keterangan dan/atau naskah
akademik.
(3)Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
a.pokok pikiran dan materi muatan yan g diatur;
b.daftar nama; dan
c.tanda tangan pengusul.
(4)Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada
yang telah melalui peng kajian dan
penyelarasan, memuat :
a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
b.sasaran yang ingin diwujudkan;
c.pokok pikiran, ruang ling kup, atau objek yang
akan diatur; dan
d.jangkauan dan arah pengaturan.
(5)Penyampaian Reperda sebagaimana dimaksud pada
diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(6)Dalam hal Reperda sebagaimana dimaksud pada
mengatur mengenai:
a.APBD provins i;
b.pencabutan perda provinsi; atau
c.perubahan perda yang hanya terbatas men gubah
beberapa materi ,
disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat
pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.