Bagaimana redaksi normatif Pasal 76 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003?
Norma hukum dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 76 berbunyi:

(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan 
pemantaatan dan konsep materi perjanjian. 
(2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
pemanfaatan BOS/ BSG, negogiasi juga tlililkukan 
terhadap porsi bagian Pemerintah Da.erah dari objek 
BOS/ BSG yang dilakukan pemanfaatan. (lj Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang 
eebagaanana climi:tksud dalam Pasal 74 ayat (2), pesena 
calon mitm. yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 
(dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan 
tender ulang gaga! dan selanjutnya melakukan seleksi 
langsung. 
(2) Seleksi Iangsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra 
yang mengikuti tender ulang :ieu~ruma dimaksud 
pada ayat (1). 
(3) Tahapan selekei la.ngsung terdiri atae: 
a. pembukaan dokumen penawaran; 
b. negosiasi; dan 
c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/ 
Pengguna Barang. 
(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan 
sepertl halnya p1u11e8 tender sebagaimana di.maksud 
dalarn Pa.sa1 63. PaAA175 Paragraf Kedua belas 
Seleksi Langsung ( 1) f'a11itia pemiliha.n menyatakan tender ulang apabila: 
a. tender dinyatakan gaga! eebagarmana dtmaksud 
dalam Pasal 73 ayat(1); atau 
b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang 
dari 3 (tiga) peserta, 
(2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan 
sebegai tender ulang, panitia pemilihan segera 
melakuka.n pcngumuman ulang di media masaa 
nasional lian web.'tite PP.mP.rintah Daerah. 
(31 Dalam hal tender ula.ng aebagaimana di.maksud pada 
rerdapat pal~ sedikit 3 (tiga.J orang peserta 
calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme 
tender. Paeal 74 1-'aragraf KesebeJas 
Tender Ulang 
Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan 
penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3), berla.ku mutatis mutandis terhadap 
penunjukkan langsung pada KSP atas barang milik daerah 
yang bersifat khusus sebagafmana dimaksud dalam Pasal 
59 ayat(2). 'Psu:1a l 7Q ( 1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang 
sebagaimana dimaksud <lalam Pasal 74 ayat (2), pesena 
calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri 
atas 1 (satu] peserta, maka panitia pemilihan 
menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya 
melakukan penunjukan langsung. 
(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon 
mitra yang ruengikuu tender ul.1:1.ng se~olaJ'.1a 
dimaksud pada ayat (1). 
(3) I"rolles taha.pan eeleksi langsung sebagaimana 
dimaksud dala.m Pasal 75 ber1aku mutatis mutandis 
terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung. Pasal 78 Paragraf Ketiga Belas 
Penunjukkan Langaung (l) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita 
acara negosiasi me!alui cara perbandingan antara hasil 
negosiasi masing-masing peserta calon mitra. 
(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon 
mttra dengan basil negosia8i terbaik kepada Pengelola 
Barang/ Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan 
sebagai mitra. 
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 
dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen 
pemilihan. Pasal 77 (3) Ketentuan umum pelaksanaan KSl' atau J::SUS/ 1'SG, 
termasuk perubahan yang mcnp.kibatkan penuruna.n 
kontribuai tl'!t.Rp dan J1P.lllbBgiBn keuntungan untuk 
pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan untuk 
pemanfaatan BOS/ BSG dilarang untukdinegosiasikan. 
(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi 
dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara 
ncgosiasi yang ditandatanga.ni oleh panitia pemilihon 
dan peserta cal.on mitra. 
.... ······-·----------- (1) Barang milik daemh ymig dapat dieewa berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah daserahkan 
oleh Pengguna Barang kepada Bupati; 
b. sehagian tanah dan/atau bangunan yang masih 
digunakan olen Pengguna Barang; dan/atau 
c. selain taneh dan/atau bangunan. 
(2) Sewa barang nlilik. daerah sebagaimana dlmakeud 
pada ayat (1) huruf a dilaJcsanalcan oleh Pengelol.a 
Barang setetah mendapat persetujuan Bu pari, 
(3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh 
Pengguna Harang setelah mendapat persetujuan dari 
Pengelola Barang. 
(4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, 
meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Sadan Usaha Milik Daerah; 
c. Swasta; dan 
d. Badan hukum lainnya. 
(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, 
antara lain: 
a. peroranga.n; 
b. persekutuan perdata; 
c. persekutuan firrna; 
d. persekutuan komanditer; . .-. Pasal 81 ( l) Penyewaan ba.rang .milik daerah dilakukan dengan 
tuiuan: 
a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik 
daerah yang belum/ tidak dilakukan penggunaan 
dalaln pelaksanaan tugas dan fungsi 
peny~ Pemerintahan Da.eroh; 
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka 
menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; 
dan/atau 
c. mencegah pe11ggunli.!l.I1 barang nLil.ik. daerah oleh 
pihak lain secara tidak sah. 
(2) Penyewrum barong milik daerah dilakuknn sepanjang 
tidak merugikan Pemerintah Da.erah dan tidak 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal BO Bagian Kellina 
9cwa 
Paragraf Kesatu 
Prinsip Umum 
Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka 
kerja sama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa 
mempedomani ketentuan perundang-undangan. Pasal 83 Pa.sal 82 
(11 Jandta waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 
(lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat 
diperpanjang. 
(2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lim.tt) IH11u11 
dan dapat diperpanjang untuk: 
a. kerja same. infrastn1ktUt·; 
b, kegiatan dengan karakteristik usaha yang 
memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; 
a tau 
c. ditentukan lain dalam undang-undantt· 
(3) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk 
kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan 
lebih dari 5 (limal tahun sebagaimana dimaksud pada 
huruf b dilakukan berdasark.an perhitungan 
basil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang 
berkompeten. 
(4) Jangka waktu sewa sebagairna.na. dima.ksud pada ayat 
(l) dapat dihitung berdasarkan periode sewa yang 
dikelompokkan sebagai berikut: 
a. per tahun; 
b. per bulan; 
c. per hrui; da.n 
d. per jam. 
(5) ,langka waktu AAwSl barang milik daerah dalam rangka 
kerja sa.ma infrastruktur sebagaimana dimaksud pada 
huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
dapat diperpanjang I (satu) kall. ,.-.. Paragraf Kedua 
Jangka Waktu Se"\Ao-a e. perseroan terbatas; 
f. lembaga/ organisasi intemasional/ asing; 
g. yayasan; atau 
h. koperasi. 
(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam