Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 6U Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 6U Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN, khususnya BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, Pasal 6, memuat:

PNS yang tidak masu.k kerja tanpa alasan yang dapat 
dipertan ggun gjawabkan dan atau sedang dalam proses 
hukum , maka tambahan penghasilan PNS dipotong 
sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap harinya. 
PNS yang tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari 
kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang 
dapat dipertan ggungjawabkan dan atau sedang dalam 
proses hukum scbagai tahanan, maka tambahan 
penghasilan tidak dibayarkan. 
Format absensi masuk kerja PNS sesuai dengan format 
absensi yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia. 
Kepala SKPD/Unit kerja membuat dan bertan ggung 
jawab terhadap rekapitulasi daftar PNS yang tidak hadir 
pada bulan sebelumnya sebagai dasar pengajuan 
pembayaran. 
PNS yang melaksanakan perjalanan dinas atau tidak 
masuk kerja dengan memberikan keterangan atau 
menjalankan tugas luar atas perintah tugas atasannya 
tetap diberikan tambahan penghasilan secara penuh. 
Mekanisme pengajuan pembayaran tambahan 
penghasilan oleh bendahara pengeluaran SKPD 
dilakukan sesuai dengan peraturan pengelolaan 
keuangan daerah yang berlaku . 
Format rekapitulasi daftar PNS yang tidak hadir 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang 
merupakan bagian Lidak terpisah dari Peraturan Bupati 
1mt. 
00906J 
BABIV 
KET ENTUAN LAIN-LAIN