Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 85 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI PASER Nomor 85 Tahun 2017 tentang PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Paser.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Desa adalah Desa dan Desa A dat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah anDesa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerin tah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak
dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam
hal pemerintahan, pembangun an dan pemberdayaan masyarakat .
8.Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa yang Bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan
Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
9.Pemegan g Kekuasaan Pengelolaan K euangan Desayang selanjutnya
disebut PKPKDesadalah Kepala D esa yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan kesel uruhan pengelo laan
keuangan D esa.
10.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan D esa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes a
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa yang d itetapkan dengan Peraturan Desa.
12.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana
Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.