Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 43 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, BAB II - SEKRETARIAT DAERAH, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
Sekretaris Daerah;
Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), membawahkan:
1.Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat I ,membawahkan:
Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan ;
Subbagian Kearsipan dan Perpustakaan ;dan
Subbagian Pemuda, Olahraga dan Pariwisata .
2.Bagian BinaKesejahteraan Rakyat II,membawahkan:
Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
Subbagian Sosial ; dan
Subbagian Kesehatan .
3.Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat III ,membawahkan:
Subbagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; dan
Subbagian Kominfo, Statistik dan Persandian .
4.Bagian Bina Kesejahteraan IV , membawahkan:
Subbagian Pengendalian Penduduk dan KB ;
Subbagian Pemberdayaan Peremp uan dan Perlindungan Anak ; dan
Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Asisten Ekonomi (Asisten II), membawahkan:
1.Bagian Bina Ekonomi I ,membawahkan:
Subbagian Energi Sumber Daya Mineral ;
Subbagian Pertanian dan Pangan ; dan
Subbagian Perikanan.
42.Bagian Bina Ekonomi II ,membawahkan:
Subbagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
Subbagian Perumahan danPertanahan; dan
Subbagian Perhubungan.
3.Bagian Bina Ekonomi III ,membawahkan:
Subbagian Lingkungan Hidup ;
Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ; dan
Subbagian Penanaman Modal dan Perizinan .
4.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
Subbagian Pengadaan Barang ;
Subbagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ; dan
Subbagian Pengadaan JasaKonsultansi dan Jasa Lainnya .
Asisten Umum (Asisten III), membawahkan:
1.Bagian Umum ,membawahkan:
Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
Subbagian Kepegawaian dan Keprotokolan ; dan
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga .
2.Bagian Organisasi dan Kerja Sama ,membawahkan:
Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ;
Subbagian Analisis dan Formasi Jabatan ;dan
Subbagian Kerja Sama Daerah .
3.Bagian Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat , membawahkan:
Subbagian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
Subbagian Penataan dan Batas Daerah; dan
Subbagian Kehumasan .
4.Bagian Hukum , membawahkan:
Subbagian Produk Hukum Daerah;
Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ; dan
Subbagian Pengembangan dan Dokumentasi Hukum.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.