Apa norma yang terkandung dalam Pasal 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor 6 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor 6 Tahun 1945 tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK, khususnya BAB XI - I, Pasal 27, memuat:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. 
 
 
Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 6 Januari 2017 
BUPATI KENDAL, 
Cap ttd 
MIRNA ANNISA 
Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 6 Januari 2017 
 
SEKR ETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL , 
 
Cap ttd 
BAMBANG DWIYONO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 6 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI 
JAWA TENGAH (6/2017)
16 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL 
NOMOR 6 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK 
DI KABUPATEN KENDAL 
 
I. UMUM 
Pada dasarnya, dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap 
orang, demi kehor matan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia. 
Dalam kaitanya dengan pernghormatan atas hak asasi manusia, secara 
sosial, kaum perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung 
menjadi korban kekerasan, dan kejahatan k emanusiaan ya ng merupakan 
pelanggaran hak asasi manusia, seh ingga perlu mendapatkan perlindungan 
dengan peraturan yang dapat memberikan pencegahan dan perlindungan 
terhadap korban kekerasan. 
Dalam Undang -Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Ru mah Tangga, telah dinyatakan bahwa segala bentuk 
kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak merupakan 
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan 
serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, sehingga harus 
mend apatkan perlindungan dari Negara melalui tingkat satuan pemerintahan, 
termasuk Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat agar terhindar dan 
terbebas dari kekerasan, ancaman penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. 
Untuk mem berikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban 
kekerasan secara terpadu dan komperhensip diperlukan bentuk layanan secara 
terpadu dari berbagai lembaga terkait meliputi pelayanan medis, mediocolegal , 
psikososial, bantuan hukum, pendampingan, kemandi rian ekonomi (pelatihan). 
Disamping itu, perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan 
disamping dilakukan oleh instansi pemerintah, juga menuntut peran serta dan 
peran aktif masyarakat, karena bagaimanapun juga tindakan tersebut terjadi di 
tenga h-tengah kehidupan masyarakat. 
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pe nghapusan Kekerasan Berbasis 
Gender dan Anak di Kabupaten Kendal . 
 
II. PASAL DEMI PASAL .