Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018 Pasal 5?
Dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018 tentang PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN/ATAU PAJAK BUMI DAN, BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1) Peimohonan pembebasan PKB dan/atau PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis dan 
ditujukan kepada Kepala Badan Pajak dan Retda yang 
dilengkapi dengan dokumen : 
a. surat keterangan Benda Bergerak dan/atau Benda Tidak 
Bergerak telah dilakukan penyitaan berdasarkan dokumen 
Berita Acara Penyitaan pada masing-masing perkara yang 
dikeluarkan oleh Instansi Penegak Hukum; 
b. risalah lelang yang dikeluarkan oleh lembaga yang bervvenang 
atas kegiatan pelelangan Benda Bergerak danlatau Benda 
Tidak Bergerak yang dilakukan Penyitaan; 
c. fotokopi STNK, untuk Benda Bergerak; dan 
d. fotokopi SPPT PBB-P2, untuk Benda Tidak Bergerak. 
(2) Penyampaian permohonan atau surat keterangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pos atau jasa 
pengiriman surat. 
Bagian Ketiga 
Penelitian Permohonan dan Keputusan