Jelaskan isi kandungan Pasal  1 dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Pati. 
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat 
Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam 
penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum 
dan ketenteraman masy arakat. 
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 
berdasarkan peraturan perundang - undangan ditunjuk 
selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup 
undang -undang yang menjadi dasar hukumnya masing -
masing. 
 
 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, 
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, 
Organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba 
teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan 
Perundang -Undangan yang berlaku guna mewujudkan 
kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir 
dan batin. 
8. Ketent eraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung 
arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun 
psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. 
9. Ketertiban Umum dan Ketent eraman Masyarakat adalah 
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah 
Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya 
dengan tenteram, tertib dan teratur. 
10. Alat perlengkapan jalan adalah rambu -rambu lalu lintas dan 
marka serta yang tidak berkaitan langsung dengan pemakai 
jalan seperti patok KM, pagar pengaman (guard rail). 
11. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati 
berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku 
terhadap suatu permohonan. 
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 
orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib 
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 
memperole h izin Usaha dan/atau Kegiatan. 
 
 
13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha 
dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya 
dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau 
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau 
merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsung an 
hidup manusia serta makhluk hidup lain. 
14. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses 
dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 
aman bagi manusia dan lingkungan. 
15. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum 
sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, 
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 
16. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat 
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir sampah. 
17. Bangun an Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam 
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 
18. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang 
peruntukannya untuk umum. 
19. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen 
lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan 
maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan. 
20. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-
lintas umum. 
21. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah 
ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar 
manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, 
pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa 
datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan 
dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. 
 
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang 
menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang /badan, yang dapat dilihat, 
dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.