Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 55 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 55 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini7 yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 
4. Bupati adalah Bupati Berau. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang. 
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Berau. 
7. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat 
Daerah Kabupaten Berau. 
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
10. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung 
yang digunakan untuk menyelenggarakan belanja bantuan keuangan yang 
bersifat umum atau khusus dari Daerah ke Provinsi. 
11. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD. 
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan [input) untuk 
menghasilkan keluaran [output) dalam bentuk barang/jasa. 
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan.