Jelaskan isi kandungan Pasal 19 dari WALIKOTA TOMOHON , Nomor logi Tahun 1945.
Sesuai dengan WALIKOTA TOMOHON , Nomor logi Tahun 1945 tentang , ketentuan pada BAB IV - SISTEM ELEKTRONIK PEMBA YARAN DAN, Pasal 19 berbunyi:

( 1) Dalam pelaksanaan Sistem Elektron ik pelap oran transa ksi, 
Wajib Pajak wajib: 
a. menjaga dan memel ihara dengan baik alat atau sistem 
perekam data transaksi usaha yang ditempat kan pada usaha 
Wajib Pajak; 
b. men yimpan data transaksi usaha beru pa tagihan pemb ayaran 
dan tiket masuk untukjangka waktu 5 (lima) tahu n; 
c. meny ampaikan data transaksi usaha yang dilampirka n pada 
SPTPD atau e-SPTPD ; 
d. melaporkan kerusakan alat atau sistem perekam data 
transaksi usaha kepada Badan ; 
e. membe rikan kemudaha n kepada Badan untuk memasang 
atau menghubungkan alat dan/atau sistem informasi 
pelapora n data transa ksi pemba yaran pajak di tern.p at usaha 
Wajib Pajak ; dan 
f. memberikan informasi mengenai merk , tipe, sistem infor mas i 
data transaksi, jumlah perangkat, sistem, dan informa si lain 
yang terkait dengan sistem data trans aksi pembayaran yang 
dimiliki Wajib Pajak. 
(2) Pelapo ran kerusakan alat atau siste m perekam data trans aksi 
usaha kepada Bada n sebaga imana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu 
kali dua puluh empat) jam. jl ., 
(3) Dalam hal kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk 
hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama 
berikutnya. 
• Pasal 20 
Dalam pelaksanaan Sistem Elektronik pelaporan transaks i, Badan 
berhak: 
a. memperoleh kemudahan pada saat memasang atau 
menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelapora n data 
transaks i pembayaran pajak ditempat usah a Wajib Pajak ; 
b. memperoleh informasi mengenai merk, tipe, sistem informas i data 
transaksi, jumlah perangkat, sistem, dan informasi lain yang 
terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki 
Wajib Pajak; 
c. mendapatkan rekapitulasi data transaks i usaha dan lapor an 
pembayaran Pajak dari Wajib Pajak; 
d. memonitor data transaksi usaha dan Pajak terutang; 
e. mengakses perangkat keras dan/atau perangkat lunak Sistem 
Elektronik pelaporan transaksi; 
f. melakukan pengawasan dan pemeriksaa n kepada Wajib Pajak 
apabila data yang tersaji dalam Sistem Elektronik pelaporan data 
berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh 
Wajib Pajak; dan 
g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan yang 
disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadin ya 
kerusakan dan/atau kehilangan perang kat dan/atau Sistem 
Elektronik. ' 
• Pasal 21 
Dalam pelaksanaan Sistem Elektronik pelaporan transaksi , Badan 
wajib: 
a. menjaga kerahasiaan setiap data transa ksi usaha Wajib Pajak, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah; 
b. membangun dan menyediakanjaringan; 
c. mengadakan , menyediakan , menyambu ng dan meme lihara 
perangkat Sistem Elektronik pelaporan tran saksi ; 
d. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan , apabila terjadi 
I 
I . kerusakan pada alat atau sistem pereka m data transaksi usaha 
sehingga mengakibatkan tidak berfungs inya Sistem Elektronik 
pelaporan transaksi ; dan 
e. meny impan data transaksi usaha Wajib Pajak pada basis data 
Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun . 
Bagian Keempat 
Larangan