Apa bunyi lengkap Pasal 121 dalam PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL Nomor 41 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL Nomor 41 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS, pada , Pasal 121 dinyatakan:

Peraturan
Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum , telah ditetapkan Peraturan Wali Kota
Nomor 32 Tahun 2017 tentang P edoman Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil ;
b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umu mdengan tetap menjaga tata kelola
pemerintahan yang baik, Peraturan Wali Kota sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf adan huruf b ,perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32
Tahun 2017 tetang Pedoman Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum Skala Kecil;SALINAN
2Mengingat :1. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tin gkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3828);
2. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antar a Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umu m (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tamb ahan
Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 5280);
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indone sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah ,
terakhir den gan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk kepentingan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah un 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah ,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman P engelolaan Keuangan Daerah ;
37. Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Ta nah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :13/PMK.02/2013 tentang
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan un tuk Kepentingan Umum
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan
Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 22 Ta hun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Tanah ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pela ksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 32 );
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok
(Lembaran Daer ahKota Depok Tahun 2016 Nomor 1 0);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM SKALA KECIL .
4Pasal I
Beberapa keten tuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32
Tahun 2017 tetang Pedoman Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 32)
diubah sebagai berikut :
1.ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebag ai
berikut :