Apa substansi hukum dari Pasal 5 Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 5, adalah:

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari aspek: 
a. bangunan; 
b. jalan lingkungan ; 
c. penyediaan air minum; 
d. drainase lingkungan ; 
e. pengelolaan air limbah; 
f. pengelolaan persampahan; dan 
g. proteksi kebakaran. Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh baru; 
c. peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
d. penyediaan tanah; 
e. pendanaan dan sistem pembiayaan; 
f. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; dan 
g. pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal. Pasa13 
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan: 
a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh baru; 
b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh; dan 
c. mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni 
dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur. BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP