Apa substansi hukum dari Pasal 51 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, khususnya BAB XIII - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 51, adalah:

Pendokumentasian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 
huruf i , dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) wajib disusun oleh pemeriksa pajak yang 
memuat paling sedikit: 
1. bukti bahwa pemeriksaan telah d ilaksanakan sesuai standar pelaksanaan 
pemeriksaan; 
2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan 
Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan; 
3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ; 
4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keb eratan atau banding 
yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 
5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya; 
b. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) harus memberikan gambaran mengenai: 
1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan; 
2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 
3. pengujian yang telah dilakukan; dan 
4. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu terkait dengan pemeriksaan. 
 
 
 
 
27 Pasal 52 
Hasil pemeriksaan pajak disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan seb agai berikut: 
a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun secara ringkas dan jelas, memuat: 
1. ruang lingkup atau pos -pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan 
pemeriksaan; 
2. memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat 
tentang ada atau tidak ada nya penyimpangan terhadap peraturan 
perundang -undangan perpajakan; dan 
3. memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. 
b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan antara lain: 
1. penugasan peme riksaan; 
2. identitas Wajib Pajak; 
3. pemenuhan kewajiban perpajakan; 
4. data/informasi yang tersedia; 
5. buku dan dokumen yang dipinjam; 
6. materi yang diperiksa; 
7. uraian hasil pemeriksaan; 
8. penghitungan pajak terutang; 
9. simpulan dan usul pemeriksa pajak.