Menurut PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor lo Tahun 2018, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor lo Tahun 2018 tentang PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH, pada BAB VIII - KETENTUANPENUTUP, menyatakan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 
Diundangkan di Bondowoso 
gal 15 Mor~t ,;i.018 Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 115 Mor,~t ~o,e 
S DAE'H KABUPATEN BONDOWOSO, 
AERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 
NOMOR otf. 
LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR TAHUN 2018 
TENTANG 
PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT 
DAERAH 
DAFI'AR DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 
A. FORM 1: DAFTAR TUJUAN KEGIATAN; 
B. FORM 2: DAFTAR RISIKO; 
C. FORM 3: FORMULIR ANALISIS RISIKO; 
D. FORM 4: SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO; 
E. FORM 5: SKALA DAMPAK TERJADINY A RISIKO; 
F. FORM 6: FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN; 
G. FORM 7: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN; 
H. FORM 8: LAPORAN PELAKSANAAN RTP; 
I. FORM 9: REALISASI PELAKSAAN RTP. 
FORM 1. .. 
A. FORM 1 
Perangkat Daerah ....................... Kabupaten Bondowoso Daftar Tujuan Kegiatan 
Tahun Anggaran 
No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kegiatan yang mendukung capaian 
Sasaran Perangkat Daerah 
1 2 3 4 
1 
2 
3 
dst 
Catatan: 
Kolom 1 berisi nomor urut 
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra 
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja 
4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis 
5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama Tujuan Kegiatan 
5 
.... Tanggal ....................... . 
Kepala Perangkat Daerah 
( ............................................. ) 
NIP. 
B. Form 2 
DAFT AR RISIKO 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso 
Perangkat Daerah ........................... . 
Nama Kegiatan ........................... . 
Tujuan Kegiatan 
No. Pernyataan Risiko Dampak 
(2) (3) 
1 
2 
3 
Catatan: ............ Tanggal ................................. . 
1 Kolom 1 berisi nomor urut 
2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang dapat terjadi Kepala Perangkat Daerah 
3 Kolom 3 berisi uraian dampak yang diakib.atkan oleh kemunculan risiko 
NIP ...................................... . 
C. FORM 3 
Formulir Analisis Risiko 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso 
Perangkat Daerah ............................ . 
Nama Kegiatan 
Tujuan Kegiatan 
No Uraian Risiko Skor 
KemunQkinan 
1 2 3 
1 
2 
3 
Petunjuk Pengisian 
1 Kolom 1 berisi nomor urut 
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko 
3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. 
4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi 
5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 dan kolom 4 Skor Skor Status 
Damoak 
4 5 
.••.......•• Tanggal .................•••.••••......... 
Kepala Perangkat Daerah 
NIP ...................................... . 
D. FORM 4 
SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO 
Kriteria Skala 
No Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan Nilai 
Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan 
1 Jarang Sekali Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari oada nol 1 
Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun 
2 Jarang Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinaai 2 Munokin teriadi sekali dalam 2 tahun 
3 Sering Mungkin tidak teriadi atau peluang 50/50 3 Munokin teriadi kira-kira sekali dalam setahun 
4 Sangat Sering Kemungkinan terjadi > 50% 4 Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun 
E. FORM 5 
SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO 
No Kriteria Definisi Kriteria Dampak Skala 
Damoak Nilai 
1 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun 1 sekali tidak signifikan 
2 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup ,2 signifikan 
3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3 
4 Tinggi Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4 Sekali 
F. FORM 6 
FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso 
Perangkat Daerah ............................ . 
Nama Kegiatan 
Tujuan Kegiatan 
Petunjuk Pengisian 
1 Kolom 1 berisi no urut 
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko 
3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan. 
4 Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak £fektif) 
5 Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yangmasih akan dikerjakan 
6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5 ---------------
.... Tanggal ....................... . 
Kepala Perangkat Daerah 
{ ............................................ . 
NIP. 
G. FORM 7 
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso 
Perangkat Daerah .•.......................... 
Kegiatan •......................•.••. 
Tujuan Kegiatan 
No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian 
1 2 
Pe1unjuk Pengisian 
1 Kolom 1 berisi no urut 
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko 
3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 6 kolom 5. 
4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan 
5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian 
6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5 3 Target Waktu Penanggung Keterangan Jawab 
4 5 6 
•••...•....• Tanggal •••••••••.•.•.••...•...••••••••••• 
Kepala Perangkat Daerah 
NIP ...................................... . 
H. FORM 8 
KOP PERANGKAT DAERAH 
No 
Sifat 
Lampiran 
Perihal Laporan Pelaksaan RTP Semester I/ II Kepada 
Yth. Bupati Bondowoso 
Di 
Bondowoso 
Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah ........ atas kegiatan 
utama sebagai berikut: 
No RTP Nama Kegiatan Target Realisasi 
1 
2 
Rincian lebih lanjut ada pada Lampiran laporan ini. 
Demikian ..... 
Tembusan: 
1. Wakil Bupati Bondowoso 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso 
3-. lnspektur Kabupaten Bondowoso % Keterangan 
Kepala Perangkat Daerah 
( .................................... ) 
NIP .......................•.•..•.... 
I. FORM 9 
REALISASI PELAKSANAAN RTP 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso 
Perangkat Dae rah .......................... .. 
Kegiatan 
Tujuan Kegiatan 
o • • o o a o • • o o O o o o O o o O o IO O O o O O O o O O O ♦ o O t O O O O O O O O O o O O O O O O O O IO O O o O o O O o O O o o O O O IO O O O o O o IO o • 0 IO O O o O O o t O O o t O O O O O O O O 0 
No. Pernyataan Risiko Rencana Tindak Pengendalian 
Uralan Target Waktu Penamr2ung Jawab 
1 2 3 4 5 
---
1 
2 
-
' 
Petunjuk Pengisian 
1 Kolom 1 berlsi no urut 
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko 
3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 7 kolom 3. 
4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Form 7 kolom 4. 
5 Kolom 5 berisl pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Form 7 kolom 5. 
6 Kolom 6 berisi realisasl Kegiatan Pengendalian yang dilakukan 
7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian 
8 Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RTP 
Uraian Realisasi Waktu Pelaksana 
6 7 8 
--~--·- ---
LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR .;t.6 TAHUN 2018 
TENTANG 
PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT 
DAERAH 
TATA CARA PENGISIAN 
DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 
I. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 
Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 5 
tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan 
Dokumen Penilaian Risiko kepada Walikota/Bupati pada saat 
penandatangan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yaitu: 
A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat 
Daerah. 
Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan Kegiatan 
Utama Perangkat Daerah sebagaimana FORM 1. 
Tahap Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat 
Daerah terdiri dari kegiatan: 
1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah. 
Sasaran Strategis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat dalam 
dokumen-dokumen berikut ini: 
Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Bondowoso; 
Rencana Strategis Perangkat Daerah; 
Rencana Kinerja Perangkat Daerah; 
Dokumen Perjanjian Kinerja; 
Laporan Kinerja Perangkat Daerah. 
2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah. 
Kegiatan Utama Perangkat Daerah pada dasarnya dapat 
diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini: 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 
Rencana Strategis Perangkat Daerah; 
Renja Perangkat Daerah; 
Dokumen Perjanjian Kinerja; 
Laporan Kinerja Perangkat Daerah. 
3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah 
Langkah kerja Penyusunan Tujuan Kegiatan Utama pada Perangkat 
Daerah adalah sebagai berikut: 
Kepala ... 
-2-
Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan 
Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh 
pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan 
atas Kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian di 
Perangkat Daerah; 
Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama pada 
masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak 
mungkin personil di masing-masing unit yang memahami 
Kegiatan Utama Perangkat Daerah; 
Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di 
masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Di.scusion 
(FGD); 
Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing­
masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 
untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Perangkat 
Daerah; 
Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di 
masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan 
Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan; · 
Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang sudah 
diperbaiki ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; 
Dokumen Daftar Tujuan, bersama dengan Daftar Risiko dan 
Dokumen RTP merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana 
Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan kepada 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 
B. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat 
Daerah. 
Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Risiko atas 
Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Form 2. 
Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas kegiatan utama Perangkat 
Daerah terdiri dari kegiatan: 
1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam kegiatan utama 
Perangkat Daerah. 
Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, 
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat 
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Perangkat 
Daerah atau tujuan/ sasaran Kegiatan. 
Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah 
memperoleh data risiko sebanyak- banyaknya baik Risiko internal 
maupun risiko ekstemal. 
Data risiko dapat diperoleh melalui: 
Dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa tahun 
terakhir; 
Dokumen ... 
-3-
Dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun 
terakhir; 
Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur 
dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam beberapa tahun 
terakhir; 
Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum; 
Laporan masyarakat/LSM; dan 
Informasi dari pegawai di Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
Langkah kerja identifikasi risiko 
Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan 
Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh 
pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Risiko atas 
Kegiatan di masing-masing unit: 
kegiatan penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing­
masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin 
personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama 
Perangkat Daerah; 
mekanisme penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing­
masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion; 
Daftar Risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing­
masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 
untuk dikumpulkan di Sekretaris /Kepala Bagian pada Perangkat 
Daerah; 
Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di 
masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan 
Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan; 
Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang sudah 
diperbaiki ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; 
Dokumen Daftar Risiko, bersama dengan Daftar Tujuan dan 
Dokumen RTP, merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana 
Kerja dan Anggaran yang diserahkan kepada Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah. 
C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian 
Tahap penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah 
tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang 
memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkan dari 
tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan: 
1. Menganalisis risiko yang teridentifikasi. 
Risiko yang dihasilkan dari tahapan Identifikasi Risiko selanjutnya 
dilakukan analisis risiko. Analisis Risiko untuk mengetahui 
level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan 
terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko 
terse but. 
Analisis ... 
-4-
Analisis Risiko menggunakan formulir Analisis Risiko sebagaimana 
Form 3. 
Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya risiko dapat dilihat pada 
Form 4. Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dari 
terjadinya risiko dapat dilihat pada Form 5. 
Analisis Risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan 
prioritas penanganan risiko oleh Perangkat Daerah. 
2. Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang 
Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat 
(ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah dalam mengendalikan risiko 
yang teridentifikasi. 
3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang 
Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian 
yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu 
sudah cukup dan efektif. 
Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang 
dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana 
tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu 
dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut 
disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau 
permasalahan pada saat pelaksanannya. 
Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang 
teridentifikasi : 
Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di 
atasnya. 
Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/ dijabarkan ke 
dalam prosedur baku. 
Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/ disusun 
Pengendalian terkait. 
Pengendalian sudah ada, telah memiliki/ dijabarkan ke dalam 
prosedur baku, namun belum dilaksanakan 
4. Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian 
Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat 
diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang 
cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus 
mempertimbangkan cost and benefit dan tidak menimbulkan proses 
kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat 
di dalam proses bisnis). 
Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 sampai 
dengan anggka 4 ada pada Form 6. 
5.Penyusunan ... 
-5-
5. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian. 
Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat 
teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen 
Rencana Tindak Pengendalian. 
Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian 
Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan 
Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada 
seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun 
Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing­
masing unit; 
Kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas 
kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan 
melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit 
yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah, Risiko atas 
kegiatan Utama dan cara penanganan risiko; 
Mekanisme penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas 
Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group 
Discusion; 
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di 
masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat 
eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah; 
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di 
masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan 
Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan; 
Dokumen hasil analisis Risiko atas Kegiatan yang sudah 
diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh kepala Perangkat 
Daerah; dan 
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, bersama dengan Daftar 
Tujuan dan Daftar Risiko merupakan kelengkapan atas 
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 
Formulir Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Form 7. 
D. Tahapan Review Dokumen Penilaian Risiko oleh lnspektorat. 
1. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar 
Risiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian merupakan 
kelengkapan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat 
Daerah yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah; 
2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Review atas Rencana Kerja 
dan Anggaran Perangkat Daerah juga melakukan review atas 
Dokumen Penilaian Risiko; 
3.Hasil ... 
-6-
3. Hasil review dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas 
Dokumen Penilaian Risiko; 
4. Draft Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan 
pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Bupati 
1. Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen 
Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Bupati; 
2. Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala 
Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat. 
3. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat 
penandatangan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat 
Daerah yang dilakukan paling lama 1 bulan setelah Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran diterima oleh Kepala Perangkat Daerah. 
II. PELAKSANMN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 
-Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada 
sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah. 
-Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak 
Pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama 
Perangkat Daerah. 
-Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak 
Pengendalian yang ditujukan kepada Walikota/Bupati melalui 
lnspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. 
Pelaporan menggunakan Form 8 dan 9. 
III. PEMANTAUAN/REVIEW ATAS PELAKSANMN RENCANA TINDAK 
PENGENDALIAN 
Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan review 
untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Tindak Pengendalian telah 
dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan 
perbaikan atas Dokumen Rencana Tindak Pengendalian. 
IV. EVALUASI ATAS PELAKSANMN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 
Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh 
Inspektorat Kabu paten .