Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 14?
Dalam PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor 60 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP, BAB Ill - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 14 mengatur sebagai berikut:

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
atau Pasal 9 ayat (5) atau pasal 9 ayat (6); 
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); 
dan/atau 
c. terdapat rekomendasi yang disampaikan aparat 
pengawas fungsional di daerah. 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan 
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya. 
- 9 -
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 
akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa 
tahap II tidak dilakukan. 
(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni 
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga 
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 
(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan 
Dana Desa. 
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali 
pada tahun anggaran berikutnya. 
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di 
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana 
Desa. 
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan 
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.