Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 28 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 28 Tahun 2018 tentang KETENTUAN JAM KERJA DAN PENGISIAN DAFTAR HADIR, BAB VII - PELANGGARAN DAN SANKSI, Pasal 18 berbunyi:

(1)Pegawai ASN yang melanggar ketentuan jam kerja dan
pengisian daftar hadir diberikan pembinaan oleh atasan
langsung.
(2)PNS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam
kerja dan pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan,
sedang dan berat.
(3) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin ringan
diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti
alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta ijin atasan
langsungnya, meliputi :
a. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara
berturut-turut atau berselang diberikan sanksi berupa
teguran lisan;
b. tidak masuk kerja selama 6 (enam) sampai dengan 10
(sepuluh) hari kerja secara berturut-turut atau berselang
diberikan sanksi berupa teguran tertulis;
c. tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) sampai dengan 15
(lima belas) hari kerja secara berturut-turut atau
berselang diberikan sanksi berupa teguran pernyataan
tidak puas secara tertulis.
(4) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin sedang
diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti
alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta ijin atasan
langsungnya, meliputi :
a. tidak masuk kerja selama 16 (enam belas) sampai dengan
20 (dua puluh) hari kerja secara berturut-turut atau
berselang diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan
gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. tidak masuk kerja selama 21 (dua puluh satu) sampai
dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja secara berturut-
turut atau berselang diberikan sanksi berupa penundaan
kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
c. tidak masuk kerja selama 26 (dua puluh enam) sampai
dengan 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
atau berselang diberikan sanksi berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(5) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin berat
diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti
alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta ijin atasan
langsungnya, meliputi :
a. tidak masuk kerja selama 31 (tiga puluh satu) sampai
dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja secara berturut-
turut atau berselang diberikan sanksi berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. tidak masuk kerja selama 36 (tiga puluh enam) sampai
dengan 40 (empat puluh) hari kerja secara berturut-turut
atau berselang diberikan sanksi berupa pemindahan
dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. tidak masuk kerja selama 41 (empat puluh satu) sampai
dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja secara berturut-
turut atau berselang diberikan sanksi berupa pembebasan
dari jabatan;
d. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari
kerja atau lebih secara berturut-turut atau berselang
selama 1 (satu) tahun diberikan sanksi berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS, dan/atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS.