Menurut PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , pada BAB III - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI, menyatakan:

(1) Dalam hal penerimaan Gratiflkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bukan dalam bentuk uang, penerimaan 
tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat 
pemberian. 
(2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung 
berdasarkan lrurs tengah valuta Bank Indonesia pada 
tanggal penerimaan, 
(1) La.poran Gratiflkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
disampaikan secara tertulis menggunakan sarana 
elektronik atau non elektonik dengan mengisi formulir 
pelaporan Gratifika.si. 
(2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada. a.yat (1) 
ciianggap lengkap apabila paling sedikit memuat: 
a. nama dan alama.t lengkap penerima dan Pemberi Gratifikasi; 
b, jabatan Aparatur Sipil Negara a.tau Penyelenggara Negara; 
c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; 
• I e , 
'' ·:' '\ 't 
,.· .... 
..t. .,. 
, ' 
, 
f • , • ~ s,. 
( 
., ' 
1' 
,. ! 
fl.,. 
•'t 
'. , 1:. 
' r 
. \ .. 
'1 . 
,· ; . 
111' ~ • ! .. 
,. 
l ' 
d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan 
e. nilai Gratifikasi yang diterima. 
(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( i) 
dilakukan dengan cara: 
a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau 
b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi 
diterima. 
(4) uPG seoagaiinana dimaksud pada ayat (3) hiiriif b 
meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam 
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Laporan Gratifikasi 
diterima. 
(5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Laporan 
Gratifikasi diterima secara lengkap.