Menurut NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003, apa isi dari Pasal 197?
Pasal Pasal 197 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, pada , menyatakan:

dilakukan dengan memperhitungkan 
faktor penyesuaian. 
(51 Nilai sebagaimana dimaksud pad.a ayat (4) merupakan 
limit/batasan terendah yang di8aIDpeikan kepada 
Bupati, eebegpi daaar penetapan nilai limit. 
(61 Nila.i limit/bata88l1 terendah aebegaimana dimaksud 
pa.eta ayat (5) edalah harp minimal barang yang akan 
dilelang. 
(71 Nilai limit sebqaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditetapkan oleh Bupati aelaku penjual. d. bangUnan yang berdiri. di atas tanah pihak lain yang 
dijual kcpada piha.k Jain pemilik tanah tersebut; 
e. ham1 bongkamn bangunan atau bangunan yang 
akan dibangun k:embali; atau 
f. seJain tanah dan/atau bangu.m.n yang tidak 
memiliki bukti kepem'1ikan de11pn nilai wi.jar paling 
tinssi Rp. 1.000. 000 (aa.tu jubl. rupiah) per unit. 
r-»; 
. . (1) Objck penjualan adalah barang .milik dacrah yang 
berada pada PP.ngelola Rarang/ Pengguna Barang, 
meliputi: 
a. tanah dsn/ atau bangunan; 
b. aeJam tanah dan/atau bangUan. Paaal 202 .l'aragraf Kedua 
Objek Penjualan (11 Hasil penjualan ha.rang milik daerah wajib di&etorkan 
seluruhnya lee rekening Kas Umum Daerah. 
(21 DalaJn hal barang mili.k daerah bera.da pada Badan 
Layanan Umum Daerah maka: 
a. Pendaparan da.erah dari penjualan baning millk 
daerah dalaln rangka penyelenggarasn pelayanan 
umum aesuai dengan tugaa dan fungsi Badan 
Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan 
daenm yang disetorkan selurulmya ke rekening 
leas Sadan Layanan Umum Daerah. 
b. .Pendapatan daerah d.Ati penjual.An be.rang milik 
daerah dalam rangka aelain penyelenggaman tugas 
dan fungai Sadan Layanan Umum Daerah 
merupa!tan penerlmaan daerah yang diaetorkan 
eeluruhnya. ke rekening Ka8 Umum Daerah . Pa8ll.l 201 (1) Barang mili.k daerah berupa seJain tanah dan/atau 
bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, 
dilakukan leJans u.lang eebanyak I (satu) kali. 
(2) PelaJcsanaan Jelang ulang aebapimana djmaksud pada 
ayat ( 1) dapat dilakukan penilaian Ulan£. 
(3) Da1am hal eetelah pe)ek8f!naan lelang ulang 
aebagaimana dimak8lld pada ayat (1) tidak laku dijwd, 
Pengelola BArang menindaldanjuti dengan penjualan 
tanpa lelang, tukar menukar, hibah atau penyerraan 
modal. 
(4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan 
eebegajmana djmak'5Ud pada ayat (3) ataa barang milik 
dacrah selain tanah chm/at.au bangunan ~ 
mends.pat penetujuan Bupati untuk maeing-masing 
kegiatan bereangkutan. 
(51 Dalam hal penjualan tanpa lelan1, tukar menukar, 
hibahatau penyertaan modal, sebap.imana dimeksud 
pada ayat (3) tidak dapat dilakunakan, maka dapat 
dilakukan pemuanahan. Pasal 200 
(2) Penjualan berang milik daerah berupa ta.nab dan/atau 
bft"gunan aebapimana dirilaksud pada ayat (1) humf a 
dilakukan dengan perayaratan eebagai berikut: 
a. memenuhi per8yaratan teknis; 
b, memenuhi persyaratan ekonomis, yakni aecara 
ekonomi8 lcbih meaiguntunglam bagi dae1·ah apabila 
barang milik daerah mjual, karena biaya opemsional 
dan pemelihanlan barang lebih besar darl pada 
manfaat yang diperoleh; dan 
c, memenUhi persyaratan yuridis, yakni be.rang milik 
daerah tidak terdapat per:aiaealahan hukum. 
(31 Syarat tcknia acbagaimana dllnaksud pada ayat (2) 
burul a antara lain: 
a. bkasi tanah dan/atau bengunan audah tidak 
seauai dengan tata ruang wilayah; 
b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan 
tidti.k d.t\ptt digurmkan dalam nmgka pelalaianaan 
tugas dan fungai penyelellt!PftUlll tugaa 
pemerintahan daemh; 
e, tanah kavling yang menurut awal perencanaan 
penpdaannya diperuntukkan bagi pembangunan 
perumahGn pegu.wai negeri Pemerintah De.erah yang 
benangkutan; 
d. bangunan berdiri di atas taDah milik pihak lain; 
a tau 
c. barang milik da.crah yang meJ181Ulggur (idlet tidak 
dapat dilakuk.an pen.eta.pan statua penggunaan atau 
pemanlaatan. 
(4) Penjua.Lan barang milik daerah aelain tanah dan/atau 
bangunan sebapimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan denpn perayaratan aebagai berikut: 
a. memenuhi persyaratan teknis; 
b. memenuhi per$yaratan ekonomis, yakni seeara 
ekonomia lebih menguntllllRkan bagi Pemerint.ah 
Daerah apabila barang milik daerah dijual, karena 
biaya operasional dan pemelihanlan barang lebih 
beaar daripada inanf.aat yang dipcrolch; dan 
c, memenuhi peniyaratan yuridis, yakni hllrang milik 
daerah tidak terdapa.t permualahan hukum. 
(5} Perayaiatan teknia aebagallnana dimalalu.d pad.a ayat (4) 
huruf a antara lain: 
a. barang milik daerah secara fiaik ti.dak dapat 
digunakan kaftna rueakdan tidak ekonomie apabila 
diperhajki. 
b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat 
digunakan 1agi akibat modemisasi; 
c. barang Pli1ik daerah tidak dapa.t diiunakan dan 
dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam 
apeaifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, 
hanguadan lain-lain sejenisnya; atau 
(1) Ketentuan lebill 1anjut mengenai Tata Cara Penjualan 
Ba.rans Milik Daerah diatur denpn Peraturan Bupati. Paaal. :205 (1) Penjualan barang millk daerah berupa kendaraan 
bermotor dinaa operaaional dapat dilak&anakan apabila 
teJah memenuhi pensyaratan, yakni berueia palli:ig 
singkat 7 (tujuh) tahun. 
(2) Ullia 7 (tujuh) tahun !le'hAgaiman• dimabud J)Qda ayat 
(11 adalah: 
a. terhitung mulai tangal, bulandan tahun 
perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untulc 
perolehan dalam kondisl baru; atau 
b. terhitung mulai t:anggtAI, bulandan tahun 
pembuatJ:mnya sesuai dokumen kepemilikan, untulc 
perolehan tidak da!am kondisi baru. 
(3) Dalam hal bamng m.ilik daerah berupa kendaraan 
bermotor ruaak berat den.gan siL!l8 lrondiai 6aik eetinggi- 
tingginya 30 % (t!ga puluh persen1, maka penjualan 
kendaraan bermotor dapat dilakukan eebelum beruaia 7 
(tujuh) tahun. 
(4) Pel\iualan kendaraan bennotor dilakukan sebelum 
berusia 7 (btjuh) tahun l!ICbapjmana djmabud pada 
berdaaarkan surat keterangan tertulis dari 
inst.an&i yang berkompeten. Paaa1204 Paaa1203 
Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang 
menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan 
bagi pembangunan perumahan pepwai negeri I'emerintah 
Daerah yang bersangkubm sebagaimane dimaksud dalam