Menurut PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2015, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Bupati adalah Bupati Paser sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan
barang milik daerah.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser .
4.Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola Barang
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser yang berwenang dan
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik
daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang
adalahKepala satuan kerja perangkat daerah yang memegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.
7.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
8.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas
suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
9.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah
Daerah.
10.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau
optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan.
11.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktutertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
12.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
13.Pihak lain adalah pihak -pihak sela in Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah.