Apa substansi hukum dari Pasal 31 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, khususnya BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 31, adalah:

( 1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip: 
a. efisien; 
b. efektif ; 
c. transparan dan terbuka; 
d. bersaing; 
e. adil; dan 
f. akuntabel. 
(2) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. Bagian Keempat 
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 
Untuk Kondisi Darurat 
Pasal29 
( 1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi 
darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new 
initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka 
rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah 
dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. bencana alam; dan 
b. gangguan keamanan skala besar. 
(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola 
Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/ a tau 
RKBMD tahun berikutnya. 
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Pengelola 
Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelahaan atas 
RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada 
APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/ a tau APBD tahun 
anggaran berikutnya. . - 
Pasal30 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan 
Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, diatur dengan Peraturan Bupati. 
Pasal37 
( 1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah 
dan/ atau bangunan terse but diperlukan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Harang yang bersangkutan.i Pasal36 
Penetapan status penggunaan Barang milik daerah dilakukan untuk: 
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan 
b. dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan 
umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan . Pasal35 
Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan dengan cara : 
a. Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya 
kepada Pengelola Barang disertai dengan usulan penggunaan ; dan 
b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul penggunaan kepada 
Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya . Pasal34 
( 1) Bupati berwenang menetapkan status penggunaan barang milik daerah 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1) huruf a. 
(2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang 
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada 
Pengelola Barang. 
(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain barang 
milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai 
tertentu. 
(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati . 
(5) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), dilaksanakan secara tahunan . BAB VII 
PENGGUNAAN 
Pasa133 
( 1) Penggunaan barang milik daerah meliputi: 
a. penetapan status penggunaan barang milik daerah; 
b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 
c. penggunaan sementara barang milik daerah; dan 
d. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain. 
(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan untuk: 
a. penyelenggaraan tugas dan fungi SKPD; dan 
b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan 
umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. . ' 
Pasal40 
( 1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada 
Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang 
lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status 
penggunaan barang milik daerah tersebut. 
(2) Pengguna barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Bupati. 
(3) Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat dilakukan untukjangka waktu: 
a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang 
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan 
b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang milik 
daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
(4) Penggunaan sementara barang milik daerah dalam jangka waktu kurang 
dari 6 (enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati. Pasal39 
(1) Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan. 
(2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan berdasarkan: 
a. inisiatif dari Bupati; dan 
b. permohonan dari Pengguna Barang Lama.