Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 46 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, pada BAB III - MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN, Pasal 46 menjelaskan:

huruf c bertujuan untuk menjamin
terwujudnya data yang akurat, mutakhir,
terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan nasional.
(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian
proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data
referensi, basis data, dan kualitas data.
(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
data SPBE.
(41 Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan
Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan
dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman
manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.
Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi