Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000 tentang RENCANA ZONASIWILAYAH PESISIRDANPULAU-PULAU KECIL, Pasal 15 berbunyi:

huruf hmerupakan ruang pesisir yang
-66-
penggunaannya untuk aktivitas dibidang pertahanan dan
keamanan.
(2)Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (1)huruf asampai dengan
huruf cterdiri atas:
a.pemanfaatan wilayah diperairan sekitar KPU-PK dilakukan
dengan tidak mengganggu fung'Oi lingkungan hidup dan
ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai
tarnbah bag]wilayah daerah KPU-PK yang bersangkutan;
b.pemanfaatan wilayah diperairan sekitar KPU-PK harus
mendukung danmenjaga fungsi pertahanan dankeamanan;
c.pemanfaatan diperairan sekitar KPU-PK yang berpotensi
tidak mendukung fungsi pospertahanan/keamanan dan
pendaratan amfibi, pemanfaatannya harns memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;dan
d.pengendalian pemanfaatan ruang lautdiperairan sekitar
KPU-PK, agar terdapat sinergitas antara kepentingan
ekonomi bagimasyarakat nelayan dan/atau pembudidaya
ikanyang tinggal disekitar kawasan dankegiatan pariwisata
bahari padaumumnya.
(3)Kegiatan Y8l1gtidak boleh dilakuk8l1 diKPU-PKsebagairnana
dimaksud dalam Pasal 25ayat (1)huruf asampai dengan
huruf cadalah pemanfaatan ruang taut disekitar kawa~
yangdapat mengganggu aktivitas.
(4)Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izindi
KPU-PK sebagaimana dimaksud dalamPasal25 ayat(1)huruf a
sampai dengan huruf cterdiri atas:
a.penelitian danpendidikan;
b.kegiatan kesejahteraan masyarakat;
c.kegiatan pelestarian lingkungan,;
d.pengawasan danpengendalian; dan
e.pengendalian pemanfaatan wilayah me1alui pemantauan,
pengawasan danpenertiban.
-67-
Paragraf 10
Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Pasal52
(1)Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (4Jmerupakan ruang yang berada dikawasan pesisir dan
pulau-pulau keeil dengan cirikhas tertentu yang dilindungi
untuk mewujudkan PWP-3-K seCaI'a beikelanjutan.
(2)Kegiatan yang boleh dilakukan dikawasan konservasi
sebagaimana dimaksud da1am Pasal 27sampai dengan Pasa1
29meliputi:
a.perlindungan ekosistem pesisir danlaut;
b.perlindungan habitat danpopulasi ikan;
e.pertindungan vegetasi pantai;
d.budidaya ikan skala keeil dengan metode yang
diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
.e.penangkapan ikan skala keeil dengan alat yang
diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
f.kegiatan dalam zona inti,diperuntukkan bagiperIindungan
mutlak habitat danpopulasi ikan serta alur migrasi biota
laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan}atau
rentan terhadap perubahan, perlindungan situs
budaya/adat tradisional, penelitian dan/atau pendidikan;
g.kegiatan dalam zona pemanfaatan terbatas, diperuntukkan
bagipedindungan habitat danpopulasi ikan, pariwisata dan
rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan/atau
pendidikan;
h.kegiatan dalam zona perikanan berkelanjutan,
diperuntukkan bagiperlindungan habitat danpopulasi ikan,
penangkapan ikan dengan alat dan eara yang ramah
lingkungan, budidaya yang ramah lingkungan, pariwisata
dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan
pendidikan;
i.kegiatan dalam zona pemanfaatan, diperuntukkan bagi
perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan,
pariwisata danrekreasi, penelitian danpengembangan, dan
pendidikan; dan
).kegiatan dalam zona lainnya, m.erupakan zona diluaI' zona
intidan zona pemanfaatan terbatas karena fungsi dan
k-ondisinya -ditetapkan sebagai zonatertentuantara lainzona
perlindungan danzonarehabilitasi.
(3)Kegiatan yangtidakbolehdilakukan dikawasan konservasi
sebagaimana dimaksud dalamPasal27sampai dengan Pasal
29meliputi:
a.penangkapan ikanyangmenggunakan borndanfatau bahan
peledak., biusdan!ataubahanbe-racun, se-rtamenggunakan
alattangkap yangbersifat merusak ekosistem diWP-3-K;
b.semuajenis kegiatan penambangan;
c.pembuangan sampah danlimbah;
d.kegiatan yangdapatmengganggu perlindungan habitat dan
populasi ikansertaalurmigrasi biotalaut;
e.kegiatan yangdapatmengganggu perlindungan ekosistem
pesisiryangunikdanfatau rentanterhadap perubahan; dan
f.budidaya ikanyangtidakramahlingkungan.
{4)Kegiatan yangbolehdilakukan setelah mendapatkan izindi
kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalamPasal27
sampai dengan Pasa!29meliputi:
a.penelitian danpendidikan;
b.pemeliharaan bataskawasan danbataszonasi;
c.rehabilitasi habitat danpopulasi;
d.pembangunan infrastIuktur;
e.monitoring danevaluasi;
f.pembangunan bangunan pelindung pantai;
g.pembangunan tambat perahu;
h.budidaya ikanskala kedl dengan metode yang
diperbolehkan sesuaizonasikawasan konservasi;
1.penangkapan ikandengan armada yangdiperbolehkan
sesuaizonasikawasan konservasi;
J.pariwisata danrekreasi yangdiperbolehkan sesuaizonaSl
kawasan konservasi; dan
k.pemasangan pipakabelbawahlaut.
(5)Ketentuan umum aktivitas yangdibolehkan, aktivitas yang
dilarang, danaktivitas yangdiperbolehkan setelah memperoleh
izinpadaKawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal30dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
pe-raturan. perundang-undangan.
(6)Prasarana minimum yangdipersyaratkan terkait dengan
pemanfaatan ruang dikawasan konservasi sebagaimana
'"69 '"
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 berupa
pemasangan' tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan,
bentuk dan wama sesuai peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
sampai dengan Pasal 30 di kawasan konservasi adalah
pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kawasan
konse1'Vasi.
Paragraf 11
Ketentuan Umum Pemanfaatan AIur Laut
Pasal53
(1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6)
huruf asampai dengan huruf e,merupakan perairan yang
dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa dan Iatau kabel
bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau
keeil seeara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
(2} Kegiatan yang boleh dilalrukan dialur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas:
a.kegiatan pelayaran;
b.lalu Hntas kapal dari dan Iatau menuju pelabuhan;
c.penempatan sarana bantu navigasij pelayaran;
d.penetapan rute kapal tertentu (ship routering system);
e.penangkapan ikan pelagis dan demersal menggunakan alat
tangkap yang' bergerak;
f.wisata bahari atraktif;
g.pengerukan alur pelayaran; dan
h.kegiatan yang selaras dengan pelestarianl perHndungan
lingkungan.
(3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam PasaI 31 ayat (2)terdiri atas:
a.penempatan pipa dan Iatau kabel yang memo tong alur
pelayaran, penempatannya tidak boleh ditempatkan pada
tingkungan alur pelayaran;
b.semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
e.penangkapan ikan dengan alat tangkap statis;
d.pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan
seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
e.penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak,
aliran Hstrik, bius danl atau bahan. beraeun, serta
menggunakan alattangkapyangbersifatmerusak
ekosistemdiWP-3-K;
f.kegiatanpertambangan; dan
g.pembuangan sampahdanlimbah.
(4}Kegiatanyangbolehdilakukansetelahmendapatkan izindi
alurpelayaransebagaimana dimaksuddalamPasal31ayat
{2}tel'dil'iata'3:
a.penelitiandanpendidikan;
b.pemanfaatan airlaut;
c.pengerukan alurpelayaran;
d.pemasangan kabeldan/ataupipabawahlaut;dan
e.monitoringdanevaluasi.
(5)Kegiatanyangbolehdilakukandialurpipadan/ataukabel
bawahlautsebagaimana dimaksuddalamPasal31ayat(3)
terdiriatas:
a.pemasangan kabeldanIataupipabawahlaut;
b.penggunaan ataupemanfaatan airlaut;
c.IaIuIintaspelayaran;
d.penangkapan ikanpelagismenggunakan alattangkapyang
bergerak.;
e.wisatabahari;dan
f.kegiatan yangselaras dengan pelestarianlperlindungan
lingkungan.
{6\KegiatanyangtidakbolehdilakukandialurpipadanIatau
kabelbawahlautsebagaimana dimaksuddalamPasal31ayat
(3)terdiriatas:
a.kegiatanpertambangan;
b.pembuangan sampahdanlimbah;
c.membuangjangkar;
d.kegiatanpenangkapan ikandemersalyangbergerakatau
ditarik;dan
e.pemasangan rumahikandanalatbantupenangkapan ikan
sepertirumponsertaterumbukarangbuatan.
(7)Kegiatanyangbolehdilakukansetelahmendapatkan izin
diaIurpipadan/ataukabelbawahlautsebagaimana
dimaksuddalamPasal31ayat(3)terdiriatas:
a.penelitiandanpendid1kan;
b.pemanfaatan airlaut;
c.monitoringdanevaluasi;dan
~71-
d.kegiatan penyelaman komersil.
(8)Kegiatan yangbolehdilakukan dialurmigrasi biotalaut
sebagaimana dimaksud dalamPasa131 ayat(4)terdiriatas:
a.lalulintaskapaldengan menurunkan kecepatan kapal
yangdapatmengganggu jalurmigrasibiotalaut;
b.kegiatan penelitian yang tidak mengganggu
kebel'langsungan migrasimotalaut;
c.kegiatan penangkapan ikandengan menggunakan alat
tangkap yangbergerak;
d.kegiatan yangselaras dengan pelestarianjperlindungan
biotadanlingkungan~
e.kegiatan penangkapan ikandengan menggunakan alat
tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan
perundang-undangan danramah lingkungan dengan
meminimalkan hasiltangkapan samplngan selain
spesiesIikantarget;dan
f.kegiatan pariwisata melihat penyu,pausdanlumba-lumba
dengantidakmengganggu tingkah lakunya dialamo
(9)Kegiatan yangtidakbolehdilakukan dialurmigrasibiotalaut
sebagaimana dimaksud da1amPasa1~1ayat{4)terdiri atas:
a.semuajeniskegiatan perikanan budidaya;
b.penangkapan ikan dengan Blat tangkap yangtidakramah
PenyudanMamalia Lautyaiturawaidanjaringinsang;
c.pemasangan alatbantupenangkapan ikanstatis;
d.penangkapan ikanyangmenggunakan bomdanjatau
bahanpeledak? biusdanl ataubahanberacun? serta
menggunakan alattangkap yangbersifat merusak
ekosistem diwilayah pesisir;
e.mengalihfungsikan alurmigrasi biotalautuntukkegiatan
lain;dan
f.pembuangan sampah danlimbab:.
(10)Kegiatan yangbolehdilakukan setelahmendapatkan izindi
alurmigrasi biotalautsebagaimana dimaksud dalamPasal
31ayat(4)terdiriatas:
a.kegiatan penangkapan ikanyangramahlingkungan;
b.kegiatan pariwisata dengantidakmengganggu tingkah laku
biotalautdia.1am;
c.kegiatan penelitian danpendidikan yangekstraktif;
d.penelitian danpendidikan; dan
-72-
e.monitoring danevaluasi.
(11)Ketentuan khusus alurpelayaran meliputi:
a.penempatan dan}atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran;
b.pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
c.pemeliharaan lebar dankedalarnan alur;
d.pengaturan danpenataan alU1"pelaYaI'an intemasional;
e.penyelenggaraan kenavigasian pada alurpelayaran; dan
f.pembatasan kecepatan kapal yang bemavigasi pada alur
pelayaran dan per1intasan yang berdekatan dengan alur
migrasi biota danIatau melintasi kawasan konservasi.
Pasal54
(1)Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan
pemanfaatan ruang dialurpelayaran danalurpipa danlatau
kabel bawah lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat
(6)huruf adanhuruf bberupa rarnbu pelayaran yang mudah
dikenali dengan bahan, bentuk danwama sesuai peraturan
perundang-undangan.
(2)Ketentuan khusus dialur pelayaran dan alur pipa/kabel
aawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (6)
huruf adan huruf badalah pengendalian kegiatan yang
berpotensi merusak sumber daya danekosistemnya.
Paragraf 12
Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Strategis Nasional
Pasal55
(1)KSN sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 35ayat (3)sampai
dengan ayat (5)selain memiliki potensi sumber daya alarn dan
jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis
dalarn menjaga pertahanan dankearnanan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan.
(2}Kegiatan yang boleh dilakukan diKSN sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 35ayat(3)sarnpai dengan ayat(5)terdiri atas:
a.pemanIaatan wilayah disekitar daerah latihan militer,
pangkalan militer dan markas komando Polair dilakukan
dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan
ekosistem alarni, serta memperhatikan peningkatan nilai
i
-73-
tambah bagiwilayah daerah latihan militer danpangkalan
militer yang bersangkutan;
b.pemanfaatan wilayah disekitar daerah latihan minter,
pangkalan militer dan markas komando Po1air harus
mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer,
pangkalan militer danmarkas komando Polair;
c.pemanfaatan disekitar daerah latihan militer, pangkalan
militer danmarkas komando Po1air yang berpotensi tidak
mendukung fungsi KSN, pemanfaatannya hams memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;dan
d.pengendalian pemanfaatan ruang 1autdisekitar KSN, agar
terdapat sinergitas antara kepentingan ekonomi bagi
masyarakat nelayan, kegiatan pariwisata danlatau
pembudidaya ikanyang tingga1 disekitarkawasan.
,(3)Kegiatan yang tidak boleh dilakukan diKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (3)sampai dengan ayat (5)
adaIah pemanfaatan ruang lautdisekitar kawasan yang dapat
mengganggu aktivitas danmengurangi nilaidan/atau fungsi di
dalam KSN sesuai dengan- ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4)Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izindi
KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (3)sampai
dengan ayat(5)terdiri atas:
a.penelitian danpendidikan;
b.kegiatan kesejahteraan masyarakat;
c.kegiatan pelestarian 1ingkungan;
d.pengawasan danpengendalian; dan
e.pengendalian pemanfaatan wi1ayah me1alui pemantauan,
pengawasan danpenertiban.
Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum
Pasal56
(1)Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat(l)huruf bberlungsi sebagai alatpengendali pemanfaatan
ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
...,74...,
berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses
administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan
pemanfaatan WP-3-K dilaksanakan, untuk menjamin
kesesuaian pemanfaatan ruang WP-3-K yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini.
(2)Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l}tel'diri atas:
a.Izin lokasi; dan
b.Izin pengelolaan.
(3)Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan
pesisir yang meneakup permukaan laut dan kolom airsampai
dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan
tertentudan/atau untuk memanfaatkan sebagian perairan
pulau-pulau keeil.
\4)Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b
diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber
daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau keeil.
(5)Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi
dasar pemberian izin pengelolaan.
(6}lzm lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
diberikan Gubernur kepada:
a.orang perseorangan warga negara Indones1a;
b.korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
atau
e.koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.
(7)Izin Lokasi berlaku sampai Izin Pengelolaan berakhir.
(8)Dalam hal lzin Pengelo1aan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) diperpanjang, wajib dilakukan perpanjangan Izin Lokasi
terlebih dahulu.
(9)Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan dikenakan
punguten sesuaidengan ketentuan pel'atuI'an perundang-
undangan.
Paragraf2
IzinLokasi
Pasal57
(1)Setiaporangyangmelakukan pemanfaatan ruangdari
sebagian perairan pesisirdanperairan pulau-pulau keeil
seearamenetap wajibmemiliki IzinLokasidariGubemur.
(2)lzinLokasisebagaimana dimaksud padaayat(1)diberikan
berdasarkan Alokasi Ruangsebagaimana dimaksud dalam
Pasal15ayat(3}danhamsmemenuhi syaratsesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
{3}lzinLokasisebagai sebagaimana dimaksud padaayatp}
menjadi dasarpemberian izinpengelolaan.
(4)Luasan Izin Lokasidiberikan sesuaidengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5}IzinLokasisebagaimana dimaksud padaayat(I)diberikan
dalam bataskeluasan dankedalaman tertentu yang
dinyatakan dalamtitikkoordinat geografis padasetiap
sudulnya.
(6)lzinLokasitidakdapatdiberikan padazonaintidikawasan
konservasi, alurlaut,.kawasan pelabuban, danpantaiumum
sesuaidenganperaturan perundang-undangan.
(7)Datamhalpemegang IzinLokasisebagaimana dimaksud pada
ayat(I)tidakmerealisasikan kegiatannya dalamwaktupaling
lama2(dua)tahunsejakizinditerbitkan, dikenai sanksi
administratif berupapeneabutan lzinLokasi.
(8)1zmLokasiperairan pesisirdanizinlokasipulau-pulau keeil
berakhir apabila:
a.habismasabedakunya; atau
b.dicabutolehpemberi izin.
(9)Dalamhalizinlokasisebagaimana dimaksud padaayat(1),
Gubemur wajibmemfasilitasi pemberian IzinLokasiperairan
pesisirkepadamasyarakat lokaldanmasyarakat tradisional
denganeara:
a.melakukan pemanfaatan ruangdansumberdayaperairan
pesisirdanperairan pulau-pulau keeiluntukpemenuhan
kebutuhan hidupsehari-hari; dan
h.fasilitasi pemberian 1zinLokasiberupakemudahan dalam
persyaratan danpelayanan eepat.
-76-
(lO)Pencabutan IzinLokasi perairan pesisir danIzinLokasipulau-
pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat(8)diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal58
(1)Untuk memperoleh IzinLokasi sebagaimana dimaksud dalam