Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 10 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 10 Tahun 2017 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: DAERAH 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan kabupaten. 
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso. 
6. Inspektur adalah lnspektur pada Inspektorat Kabupaten 
Bondowoso. 
7. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi 
fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan. 
8. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 
usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 
penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien 
dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
9 .Pemerintahan ... 
Paraf Koordinasi 
tnspektur Kabag Hu m 
~ 
-5-
9. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tu.gas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
10. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang bertujuan 
untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau 
dipertanggungjawabkan oleh obyek pengawasan telah 
dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis. 
11. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam 
jabatan fungsional dan/ atau Pegawai Negeri Sipil yang berada 
di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bondowoso yang diberi 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan pengawasan.