Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, BAB III - H I B A H, Pasal 12 menetapkan:

(1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), melakukan 
evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah pedoman yang berlaku. 
(2) Kepala BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan 
hasil evaluasi permohonan Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati 
melalui Ketua TAPD. 
(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
Keuangan Daerah, yang dituangkan dalam DNC-PBH. 
(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
disertai DNC-PBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati. 
(5) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan 
hasil evaluasi BKAD dan pertimbangan TAPD. 
(6) Persetujuan Bupati terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk 
lembar persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 
 
Bagian Keenam 
Penganggaran