Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KAB UPATEN SEKAD AU Nomor 2 Tahun 2017 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KAB UPATEN SEKAD AU Nomor 2 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTE RAA N, DAN UANG JASA, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(I] Pengha silan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghas ilan 
yang pajaknya dibebankan pada 
a. APBD , meliputi: 
I uang represe ntasi, 
2. tunjangan keluarga , 
3. tunjangan beras, 
4. uang paket; 
5. tunjangan jabatan; 
6. tunjangan alat kelengkapan; dan 
7.tunjangan alat kelenglapan lain. 
b. Pimpinan dan Ang@ota DP'RD yang bersangku tan, meliputi 
I tunjanga n komu nikasi intensif; dan 
2. tunjan gan reses 
(24 Pembebanan pajak penghasi lan kepada Pimpinan dan Ang&ota DPRD 
sebagaimana dimaksu d pada ayat () huruf a dan huruf b dilaku kan 
sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan 
(I] Lang representasi se baga irman.a dimaks ud dalam Pasal 2 ayat (I) 
hurufa angka 1 diberikan setiap bulan kepada irpinan dan Ang#ota 
DPRD. 
(2) Uang representasi ketua DPRD stara dengan gaj poko k Bupati. (] Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh 
persen) dari uang represen tasi etua DPRD kabupaten. 
(4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima 
persen ) dari uang represen tasi ketua DPRD eabu paten. 
(l) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras se baga imana diraksu d 
dalam Pasal 2 ayat (I] huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap 
bulan kepada Pirpinan dan Ang#o ta DP'RD 
(2) Tunjangan keluanga dan tunjagan beras beg Piro pinan darn Ang8oa 
3 
.· 
DPRD besamn ya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan 
beras bagi pegawadi apara tur sipil negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan . 
Uang pale t sebagai mana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (l] huruf a angka 
4 diberikan setiap bulan kepada Pi pinan dan Anggota p9RD sebesar 
10% (sepuluh persen ) dari uang representasi yang bersan gkutan 
Tunjangan jabatan sebaga imana dima.k sud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf 
a angka 5 diberikan setia p bulan kepada Pimpinan dan Anggo ta DPRD 
sebesar 145% (seratus empat puluh lira persen ] dari uang representasi 
yang bersangku tan 
(1 Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain 
se bagaiman a diraksu d dalam Pasal 2 ayat (I) huruf a angka 6 dan 
angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
yang duduk dalam badan musya warah , komisi, badan angkaran , 
badan pembentuka Perda, badan kehorma tan, dan alat kelengka pan 
lain. 
(2 'Tnjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain 
diberikan dengan keten tuan, untuk jabatan 
a. ketua, sebesar 7,5% (tuajuh koma lima persen ); 
b. waki l ketua, sebear 5% (lima persen ); 
c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen ); den 
d. apg@o ta, sebesar 3% (tiga perse n); 
dani tunjangan jabatan ketua DP'RD 
(3] Tnjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaks ud pada ayat 
(ldan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentu.k dan 
melaksanakan tugas. 
(l) unjangan komurikasi intensif se bagairmana dimak sud dalam Pas.al 
2ayat (l) huruf bangka I diberikan setia p bulan untuk peningkatan 
kinerja kepada Pirpinan dan Anggota DPRD 
(2) Tunjangan reses se bag#iman a dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf 
b angka 2 diberikan setia p melaksanakan reses kepa da Pin pina n 
dan Anggota DPRD 
(3) Tujangan korurika si intensif dan tunjangan reses diberi kean sesua 
dengan kemampuan keuangan daerah . 
(4) Kemampuan keuangan daerah sebagai mana dimaksu d pada ayat 
(3] ditentukan berdasarkaen hasil perhitungan atas besara n 
pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawad 
aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, 
yaitu tinggi, sedang, dan rendah 
(5] Ketentuan lebih lajut mengenai pengelom polan kerar puan 
• 
.· 
keuar gan daerah sebaga imana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati yang berped oman pada Peraturan 
Menteri 
(6) Pem berian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses 
seba gaimana dimak sud pada ayat (I) dan ayat (2] dilakukan dengan 
ketentuan, untuk kelom po.k kernampuan keuagan daerah 
a. tinggi , paling banyake 7 (tuajuh) kali, 
b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali, dan 
c. rendah, palin g banyak 3 (tiga ) kali; 
dari uang repre sentasi ketua DPRD 
(7]Besaran Tunjangan Korunikasi Intensif dan Tunjangan Ress bagi 
Pimpina DP'RD dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan 
Bu pati. 
Bagian Kedua 
Tujan gan Kesej ahteraan impinan dan Anggota DPRD 
Pascal 9 
(l Turjangan kesej ahteraan Pimpina n dan Anggota DPRD terdiri atas 
a. jamin an kese ha tan; 
b. jarinan kecelakaan kerja; 
c. jamin an kematian; dan 
d. paka ian dinas dan atribut 
(2) Selain tunjangan keseja.hteraan sebagaim ana dimaksu d pada ayat (I), 
Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesej ahteraan berupa 
a. rumah negara dan perle ngkapann ya 
b. kendarsa n dinas jabatan; dan 
c. belarja rumah tangga 
(3) Selin tunjangan kesejahteraan sebaga imana dimaksud pada ayat (I), 
Anggot DPRD dapat disediakan tunjangan kesejah teraan berupa 
a. rumah negaura damn perlengka pannya; dan 
b. tunjangan transporta si 
(I] Jaminan kesehatan sebagai rana dimak sud dalam Pasal 9 ayat () 
huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan keten tuan peraturan 
perundan g-undangan 
[2) Jarminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) juga 
terma suk istri dan ana.k sesu ai dengan keten tuan peraturan 
perundan g-undan gan 
(3) Selain jaminan keseha tan sebagaimat a dimaksud pada ayat (I), 
Pie pinan dan Anggota p9RD disediakan pemeriksaan kesehatan 
yang bertujuan untuk merge tahui status kesehatan di luar cakupan 
pelayanaon kesehat.an yang diberikan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sos ial Kesehatan. 
(4) Pemeriksaan kesehatan sebagai mana dimaks ud pada ayat (3) 
dilaksanakan I (satu) kahi dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di 
dalam negeri serta tidak termasu k istni dan anak 
5 
Jamin. an kecelaka.an kerja dan jaminan kera tian se baga mane 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf b dan huruf e diberikan sesuai 
dengan jam inaon ecela.kaan erja dan jaminan kera tian sesua dengan etentuan pera turan perundang-undangan