Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor IITAHUN Tahun 2011.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor IITAHUN Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten LampungTimur.
5.DP2KAD adalah Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6.Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten
Lampung Timur.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negera atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau
organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha
lainnya.
8.Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan
pengandung airdibawah tanah termasuk mata airyang muncul secara
alamiah diatas tanah.
9.Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas
mencakup segala usaha Inventarisasi, pemanfaatan, perizinan,
pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi airbawah
tanah.
10.Pengambilan AirBawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air
bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau
dengan cara membuat bangunan penurapan atau bangunan lainnya
untuk dimanfaatkan airnya danatau tujuan lainnya.
11.Penurapan Mata Airadalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air
berupa upaya mempertinggi permukaan mata air,penampungan danatau
pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya.
12.Izin Pengeboran (SIP) dan Izin Pengambilan AirBawah Tanah dan Mata
Air(SIPA) adalah izinatau kuasa melakukan pengeboran dan mengambil
airbawah tanah untuk keperluan sesuai peruntukan pemanfaatan dan
ketersediaannya serta tidak mengganggu keseimbangan airbawah tanah
dan lingkungan sekitarnya.
13.Izin Perusahaan Pengeboran AirBawah Tanah (SIPPAT) adalah izinatau
3
kuasa yang diberikan kepada orang perseorangan, bidang usaha nasionalbaik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan badanusaha asing disertai dengan kewajiban yang perlu dilaksanakan olehpemegang izindalam menjalankan kegiatannya.
14.Izin Juru Bor Air Bawah Tanah (SUB) adalah izin atau kuasa yang
diberikan kepada orang perseorangan yang telah memiliki sertifikat
keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari Asosiasi Profesi,
untuk melakukan kegiatan pengeboran airbawah tanah.
15.Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara
pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah kurang dari 2
(dua) inchi (±<5cm).
16.Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara
pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2
(dua) inchi (±>5cm).
17.Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara
penggalian.
18.Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan
atau mutu airbawah tanah pada akuifer tertentu.
19.Inventarisasi AirBawah Tanah adalah kegiatan memetakan, menyelidiki,
meneliti, mengeksplorasi, mengevaluasi, menghimpun dan mengelola data
airbawah tanah.
20.Konservasi AirBawah Tanah adalah pengelolaan airbawah tanah untuk
menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin
kesinambungan dan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta
meningkatkan mutunya.
21.Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan peraturan,
penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk
menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga
kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
22.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya
peraturan perundang-undangan pengelolaan airbawah tanah.