Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 18?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Ta hun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 1 3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 
3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
 
4. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 
6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 t entang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
7. Undang -Undang Nomor 1 2 Tahun 2 011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 5582) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan U ndang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tamb ahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 56 79); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No mor 3258 )sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentangPelaksanaan Kitab Undang -UndangHukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 90, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
 
11. Perat uran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 20 10 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 20 16 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 20 16 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 ); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Peraturan Dae rah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 20 12 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Da erah Kabupaten Jepara Nomor 
12); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten JeparaTahun 2013 No mor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 1); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 20 17 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
8); 
 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 
 
dan 
 
BUPATI JEPARA 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 
6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 
KEKAYAAN DAERAH . 
 
Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 6 , Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 20 16 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 20 16 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 4 ), sebagai berikut : 
1. ketentuan Pasal 2 , diubah dengan mena mbah jenis kekayaan daerah , 
pada urutan huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :