Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 3 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 
3. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan olah Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada 
bank yang ditetapkan. 
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan 
kerja perangkat daerah. 
9. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan 
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
satuan kerja perangkat daerah. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten 
Kubu Raya. 
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
Pengguna Anggaran. 
13. Pembayaran non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu 
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran 
menggunakan kartu, eek, bilyet goro, uang elektronik atau sejenisnya. 
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 
dengan jumlah tertentu _yang bersifat pengisian kembali (revolving), diberikan 
kepada Bendahara Pengcluaran untuk membiayai kegiatan operasional yang \ 
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. ( 
15. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang 
diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pengganti uang persediaan 
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 
16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan 
uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak 
dan melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan dan tidak dapat 
digunakan untuk pembayaran langsung. 
17. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat 
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh PPTK. 
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 
SPP. 
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diajukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan kegiatan Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan 
pembayaran. 
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh PA/ KPA untuk penerbitan surat Perintah Pencairan dana 
atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD 
atau Kuasa BUD berdasarkan SPM.