Apa substansi hukum dari Pasal 11 NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013?
Materi muatan NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN, khususnya BAB III - SUSUNAN ORGANISASI ULP, Pasal 11, adalah:

(l) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud daJam Pasal 8 ayat (1) huruf c, 
dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang dalam pelaksanaan 
tugasnya dikoordinasikan oleh Ketua POKJA. 
(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, 
terdiri dari: 
a. Ketua; dan 
b. Anggota. 
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua POKJA ULP memiliki kewenangan 
yang sama dengan anggota dalam pengambilan keputusan ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak. 
8 
(4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; 
b. menetapkan Dokumen Pengadaan; 
c. menetapkan besaran nominal Jamin an Penawaran; 
d. mengum umkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website dan 
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke 
LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui prakualifikasi dan 
pasca kualifikasi; 
f. melakukan evaluasi admin istrasi, teknis . dan harga terhadap 
penawaran yang masuk; 
g. menjawab sanggahan; 
h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 
1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan 
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bemilai paling 
tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 
2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
1. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokum en Pemilih an 
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP; 
j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
k. membuat laporan mengenai proses Pengadaan Baran g/Jasa kepada 
Kepola ULP; 
I. menyarnpaikan Serita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui 
Kepala ULP; 
m. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia 
Barang/ Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan 
dan pelanggaran lainnya; dan 
n. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala 
ULP. 
(5) Keputusan Penetapan Pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana ctimaksud 
pada ayat (4) huruf h tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP. 
(6) Anggota POKJA ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan 
barang/jasa diluar ULP. 
BABIV 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN