Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 13 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017, pada BAB IV - MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, Pasal 9 menjelaskan:

Penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran
dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan
bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.
Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai
informasi penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan
Desa.