Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ?- Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ?- Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN ASET DESA, pada BAB III - PENGELOLAAN, Pasal 4 menjelaskan:

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa 
berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. 
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan 
tanggungjawab: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; 
b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; 
c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset 
desa; 
d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; 
e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau 
penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah 
desa; 
f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai 
batas kewenangan; dan . 
&. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selam tanah dan/ atau 
bangunan. 
d) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, 
ambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil 
Pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan 
aset lainnya milik desa. e ) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Gepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 
4, 'rangkat Desa. «. • 
Ferangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari: 
a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan 
gg Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa. 
:etugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, 
crasal dari Kepala Urusan.