Menurut PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 8 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 43?
Pasal Pasal 43 dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 8 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015, pada , menyatakan:

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa. 
(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan Keuangan 
Desa; 
b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan 
keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan 
APBDes, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDes; 
c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan 
pendayagunaan aset desa; dan 
d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi 
keuangan desa. 
(3) Untuk melaksanakan Tugas Pembinaan dan Pengawasan di tingkat 
Kabupaten Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembina dan 
Pengawas Tingkat Kabupaten. 
(4) Tim Pembina dan Pengawasan Tingkat Kabupaten beranggotakan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
(5) Sekretariat Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten berada 
di SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
(6) Untuk melaksanakan tugas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 
di tingkat Kecamatan , Pem erintah Kecamatan membentuk Tim 
Pembinaan, Monitoring dan Evalu asi Kecamatan. 
(7) Tim Pemb inaan , Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan 
diketuai oleh Cam at dan beran ggotakan Sekretaris Kecamatan, 
Kepala Seksi dan unsur kecama tan lainnya yang ditunjuk oleh 
Cam at dan ditetapkan dengan Keputusan Camat. 
(8) Tim Pemb inaan , Monito ring dan Eval uasi Tingkat Kecamatan 
memp unyai tugas : 
a. Melaksanakan Pend ampingan Penyusunan Perencanaan, 
Pelaksanaan Penyusunan Pertanggun g jawaban dan Pelaporan 
pelaksanaan Pengelolaan Keuan gan Desa. 
b. Men gumpulkan data dan meneliti kelengkapan terhadap 
dokum en permohonan pencairan dana trans fer bese rta berkas 
persyaratan kelengkapannya dan dokumen pertanggun g jawaban 
APB Desa. 
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa. 
d. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan meneruskan laporan 
pelaksanaan APB Desa mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan samp ai dengan tahap peman faatan dan pelest arian 
hasil kegiatan. 
e. Melaporkan pelaksanaan APB Desa seluruh Desa di wilayah 
kerjanya kepada Bupati melalui Tim Pembina dan Peng awas 
Tingkat Kabu paten. 
3 
Pasal II 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Langkat. 
Ditetapkan di Stabat 
pada tanggal 4 April 2017 
BUPATI LANGKAT 
ttd 
NGOGESA SITEPU 
Diundangkan di Stabat 
pada tanggal 4 April 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT 
ttd 
INDRA SALAHUDIN 
002 UPATEN LANGKATTAHUN 2017 NOMOR: 8 BERITA DAERAH 
Salin linya 
KEP UM, 
4