Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM, pada BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM, Pasal 21 menjelaskan:

(1) Pembangunan obyek unggulan wisata alam mengacu pada 
rencana pengelolaan potensi pariwisata alam yang telah 
dituangkan dalam berbagai do kumen perencanaan 
pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah. maupun 
jangka panjang. 
(2) Pembangunan obyek unggulan wisata alam setu, taman hutan 
raya kota, taman wisata dan kebun wisata dapat diperuntukkan 
bagi kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati k eindahan alam 
dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. 
(3) Pembangunan obyek unggulan wisata alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi pembangunan sarana dan 
prasarana yang mengedepankan fungsi rekreasi, edukasi, 
informasi, konservasi dan atraksi serta y ang berfungsi untuk 
pembangunan masyarakat. 
18 
 (4) Pembangunan obyek unggulan wisata alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) juga meliputi pembangunan sarana 
penunjang kepariwisataan seperti sentra kuliner, sentra dagang, 
transpor tasi, kamar mandi, ruang ibadah, perparkiran dan 
sejenisnya yang menunjang kepariwisataan. 
(5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) berlokasi di wilayah obyek wisata dan atau di luar 
obyek wisata dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan . 
(6) Tata Cara Pembanguna n Objek Wisata akan diatur dalam 
Perat uran Wali Kota . 
 
Bagian Keempat 
Penyelenggaraan Pariwisata Alam 
Paragraf 1 
Umum