Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, khususnya BAB III - PERJANJIAN KINERJA, Pasal 13, memuat:

(1)Tata cara verifikasi perjanjian kinerja di tingkat OPD dapat
mengacu pada tata cara verifikasi perjanjian kinerja antara
Bupati dengan Kepala/Pimpinan OPD/Camat.
(2)Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh tim Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang ada di tiap-tiap OPD.
(3)Kegiatan verifikasi perjanjian kinerja yang dilakukan oleh
Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tingkat OPD, meliputi perjanjian kinerja antara :
a.Kepala/Pimpinan OPD/Camat dengan Pejabat Eselon III ;
b.Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV ; dan
c.Pejabat Eselon IV dengan Staf.
10(4)Dalam hal perjanjian kinerja telah diverifikasi dan
dinyatakan telah selaras dengan dokumen perencanaan oleh
Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dapat disepakati bersama dan ditandatangani
oleh pihak-pihak terkait.
(5)Lembar/dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati
bersama dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disimpan oleh OPD
bersangkutan dan menjadi bagian dari dokumen
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di tingkat OPD.
(6)Pelaksanaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
, dapat dibebankan pada masing-masing dokumen
pelaksanaan anggaran OPD tahun anggaran berkenaan.
Paragraf 4
Tim Verifikasi Perjanjian Kinerja