Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi, pada , Pasal 6 dinyatakan:

, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Pasal 7 sampai 4 - 
1 f 
t' Penerima Bantuan Hukum wajib: 
a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/ atau keterangan alat bukti 
secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan 
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum. Pasal 13 Penerima Bantuan Hukum berhak : 
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau 
perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima 
Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya; 
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum 
dan/ atau kode etik advokat; dan 
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. Pasal 12 Paragraf 2 
Penerima Bantuan Hukum (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: 
a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum; 
b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk 
pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi 
Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; 
d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang 
diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang 
sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan 
e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum 
berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang 
sah secara hukum. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan 
Bupati. Pasal 11 d. menenma dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan 
Hukum; 
e. mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membela Perkara yang 
menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/ atau 
instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan 
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan 
selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum. - 5 - 
(1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas : 
a. tersangka; dan/ atau 
b. terdakwa. 
(2} Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk 
perkara pidana dapat pada saat dimulainya dan/atau saat sedang dalam 
tahap: 
a. penyidikan; 
b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau 
c. upaya hukum. Pasal 17 Standar Bantuan Hukum Litigasi, meliputi: 
a. standar Bantuan Hukum dalam perkara pidana; 
b. standar Bantuan Hukum dalam perkara perdata; dan 
c. standar Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara. Pasal 16 Paragraf 2 
Standar Bantuan Hukum (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam