Apa saja yang diatur dalam Pasal 51 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010?
Ketentuan dalam PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BAB VII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA, Pasal 51 menetapkan:

(I) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. 
(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang 
APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP); 
(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, harus disetujui oleh Kepala 
Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTP KD); " 
( 4) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa dalam menatausahakan pengeluaran desa 
meliputi: 
a. Buku kas umum; 
b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; 
c. Bukukas harian pembantu. 
(5) Format Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran sebagiamana dimaksud pada ayat 
(4) hurufb, tercantum dalam lampiran ITC peraturan ini.