Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor W Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor W Tahun 2017 tentang PEMBERDAY AAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
20 
3. Bupati adalah Bupati Melawi. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Melawi. 
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Melawi di Wilayah Kerjanya. 
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diaku i dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa. 
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa 
dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. 
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwu judan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
14. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli 
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 
15. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa 
seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil 
pertan ian, industri, kerajinan rakyat, perkebunan dan perikanan. 
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat 
AD/ ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati 
bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi 
dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 
17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat 
melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu 
membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian 
sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. 
18. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah adalah 
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab 
permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan 
dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai 
tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan; 
19. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah 
lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan 
teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG. 
20. Warung Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Wartek adalah 
lembaga kemasyarakatan di Desa / Kelurahan yang memberikan pelayanan 
teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.