Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Nomor 1 Tahun 2009 pada Pasal 24?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Nomor 1 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS, BAB XVIII - PENYIDIKAN, Pasal 24 menyebutkan bahwa:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan 
Pemerintah D aerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus , 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hu kum 
Acara Pidana yang berlaku. 
 
 
 
(2) Penyidikan di bidang Retribusi Penyediaan dan 
Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) adalah pejabat pegawai negeri sipil yang tertentu 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi Penyediaan danPenyedotan 
Kakus , agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan 
Kakus ; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan 
Kakus ; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus ; 
g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
indentitas orang dan dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus ; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan;dan 
k. melakukan tindakan l ain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus menurut 
hokum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penunt ut 
Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.