Apa yang diatur dalam Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 pada Pasal 11?
Berdasarkan Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara an Negara yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

Untuk dapat melaksankan tugas pokok dimaksud maka Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak mempunyai fungsi: 
Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak. 
Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan 
bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
fungsinya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat 
secara lengkap terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati. 
Bagian Kedua 
Tugas