Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 6 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 6 Tahun 1945 tentang KETENTUAN BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN, ANGGOTA, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut . 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan u rusan pemerintahan 
daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat D aerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negar a 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan d aerah otonom. 
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan 
Daera h Kabupaten Kabupaten Tanah Laut . 
5. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dis ebut DPRD 
adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintah an daerah . 
7. Pimpinan DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua 
dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang - undangan . 
5 
 
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 
Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpa h/janji berdasarkan 
ketentuan perundang -undangan. 
9. Sekretaris D aerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretari s DPRD Kabupaten Tanah Laut. 
11. Alat kelengkapan DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, Komisi I, Komisi II, 
Komisi III , Badan Musyawarah, B adan Anggaran, Badan Kehormatan , 
Badan Legislasi, Panitia Khusus dan Panitia Kerja Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut . 
12. Uang Refresentasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD sehubungan dengan ked udukannya sebagai Pimpinan 
dan Anggota DPRD. 
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD untuk menghadiri dan mengikuti rapat -rapat. 
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD karen a kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua , 
Sekretaris dan Anggota . 
15. Tunjangan A lat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan 
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan 
kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris a tau 
Anggota Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau 
Badan Anggaran atau alat -alat kelengkapan lainnya.