Bagaimana redaksi normatif Pasal 23 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, BAB IX - MUSYAWARAH, Pasal 23 berbunyi:

(1) Musyawarah BPK diprakarsai oleh pimpinan BPK dan/atau anggota 
BPK. 
(2) Musyawarah BPK dipimpin oleh Pimpinan BPK. 
(3) Musyawarah BPK harus dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang pimpinan 
BPK. 
(4) Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah 
dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 
anggota BPK. 
(5) Keputusan rapat BPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota 
BPK yang hadir. 
(6) Keputusan rapat BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan 
anggota BPK yang hadir. 
(7) Apabila dal am rapat tidak mencapai kesepakatan, pengambilan 
keputusan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak oleh anggota 
BPK yang hadir.