Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor IITAHUN Tahun 2011.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor IITAHUN Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH, pada BAB III - PENGELOLAAN, Pasal 5 menjelaskan:

(1)Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan air
bawah tanah wajib memiliki izindari Bupati.
5
(2)Izinyang diberikan meliputi:
a.Izin Eksplorasi AirBawah Tanah atau Mala Air;
b.Izin Penurapan Mata Air;
c.Izin Pengeboran (SIP);
d.Izin Pengambilan AirBawah Tanah (SIPA);
e.IzinPerusahaan Pengeboran AirBawah Tanah (SIPPAT);
f.IzinJuru Bor (SUB).
(3)Untuk memperoleh izin, pemohon mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Bupati.
(4)Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain
kecuali atas persetujuan Bupati.
(5)Terhadap pemindahan atau pengalihan izinsebagaimana dimaksud pada
diatas, maka pemegang izin baru diwajibkan mengajukan
perubahan atau pengalihan izintersebut.
(6)Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas
terhadap:
a.keperluan airminum dan rumah tangga;
b.keperluan sosial dan peribadatan;
c.keperluan penyelidikan dan penelitian;
d.keperluan pembuatan sumur imbuhan;
e.keperluan pembuatan sumur pantau.