Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 21 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 21 Tahun 2017 tentang MEKANISME DAN TATA LAKSANA PEMBENTUKAN, BAB IV - KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, Pasal 12 berbunyi:

(!) Rencana kegiatan program TSP yang dibuat oleh perusahaan 
disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah 
Daerah melalui mekanisme program pembangunan 
inklusif/keikutsertaan semua pihak dan partisipatif. 
(2) FB TSP-SKD melakukan pendekatan melalui Forum TSP maupun 
perusahaan untuk menawarkan program prioritas. 
(3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
cara: 
a. mengidentifikasi program TSP yang akan diselenggarakan forum 
TSP /perusahaan; 
b. laporan rencana kerja dan anggaran biaya; 
c. menjalin komunikasi secara sistematis; 
d. menjalin kerja sama secara berkesinambungan. 
(4) FB TSP-SKD menyusun kerjasama TSP antara Pemerintah Daerah 
dengan Perusahaan. 
(5) Kerjasama sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) dituangkan dalam 
bentuk Perjanjian Kerjasama, sekurang-kurangnya memuat: 
a. obyek yang diperjanjikan; 
b. lamanya perjanjian; 
c. hak dan kewajiban para pihak; 
d. serah terirna program/kegiatan yang telah dilaksanakan.