Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 62 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 62 Tahun 2017 tentang SISTEM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH MELALUI, ketentuan pada BAB V - PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA DA ERAH MELALUI, Pasal 7 berbunyi:

(1) Pada setiap awal tahun anggaran berdasarkan S PD atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara 
Pengeluaran mengajukan SPP UP. 
 (2) PA/KPA menerbitkan SPM -UP berdasarkan SPP -UP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Permintaan 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
yang dibeban kan pada UP. 
 (3) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak untuk 
membiayai pengeluaran -pengeluaran yang menurut 
ketentuan harus dengan LS. 
 (4) Berdasarkan SPM -UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
PPKD menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara 
Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM -UP. 
 (5) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
 (6) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengisi an 
kembali UP setelah digu nakan 75% dan 
dipertanggungjawabkan. 
 (7) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 
dalam batas -batas sebagai berikut : 
 a. Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah 
dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah 
Daerah ; 
 b. Belanja Bar ang dan Jasa berupa barang pakai habis, 
jasa kantor, pemeliharaan kendaraan, 
cetak/penggandaan, pemeliharaan perlengkapan kantor, 
makan dan minum rapat, perjalanan dinas, biaya 
pengumuman lelang. 
16 
 (8) Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP tel ah 
dipergunakan dan dipertanggungjawabkan paling kurang 
75% (tujuh puluh lima) dari dana UP yang diterima. 
 (9) Sisa UP yang masih ada pada Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada akhir 
tahun anggaran harus disetorkan kemba li ke Rekening Kas 
Umum Daerah Paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
anggaran berkenaan.