Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2015, khususnya , Pasal 8, adalah:

(1) Setiap orang pribadi dan/ata u perusahaan yang mengajukan 
izin Pemanfaatan Ruang wajib mengajukan Pertimbangan 
Teknis Perencanaan ( advise planning ) dengan ketentuan 
meliputi : 
a. kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha dengan luas 
minimal 500 m2 (lima ratus meter persegi); 
b. kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha dengan luas 
dibawah 500 m2 dengan ketentuan berada di dalam 
kawasan perkotaan dan dalam pemanfaatan tanahnya 
dapat menimbulkan dampak pada struktur ekonomi, sosial 
dan lingkungan, meliputi : 
1. pembang unan homestay/guesthouse/dormitory ; 
2. pembangunan incenerator ; 
3. pembangunan perusahaan obat tradisional golongan 
pabrik jamu; 
4. pembangunan laboratorium kesehatan; 
5. pembangunan klinik kesehatan; 
6. pembibitan ternak; 
7. pasar hewan di perkotaan; 
8. pembangunan gudang di perkotaan; 
 
19 
 
 
 
 c. pengembangan tanah kavling komersial oleh badan 
hukum (PT/Koperasi ) dengan luas minimal 1000 m2 
dan/atau dengan pembagian bidang tanah lebih dari 
5 kavling; 
d. pembangunan perumah an baru dengan luas 
minimal 20.000 m2 atau perluasan perumahan 
dengan luas minimal 10.000 m2 oleh 
developer/pengembang/badan hukum anggota 
asosiasi; 
e. perubahan status tanah pertanian untuk rumah 
tinggal oleh perseorangan dengan luas minimal 500 
m2; 
f. tanah kavling oleh perseorangan dengan luas 
minimal 1.000 m2 dengan p embagian bidang tanah 
maksimal 5 kavling; 
g. tanah kavling non komersial oleh kelompok 
masyarakat merupakan pengaturan pemukiman 
sehat/konsolidasi lahan/ land reform ; dan 
h. pemecahan sebidang tanah kavling non 
komersial/tidak diperjualbelikan/ahli waris/hibah. 
(2) Pertimbangan Teknis Perencanaan (advise planning ) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
Banyuwangi dan/atau Rencana Rinci . 
(3) Untuk memperoleh pertimbangan teknis perencanaan 
(advise planning ), setia p orang atau badan harus 
mengajukan permohona n secara tertulis melalui 
Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi . 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten 
Banyuwangi kepada Kepala DPUCKPR Kabupaten 
Banyuwangi untuk memperoleh Advise Planning . 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 4. ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut :