Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 2 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN, pada BAB VI - DISIPLIN PEGAWAI, Pasal 11 menjelaskan:

Setiap Pegawai BLVD Non PNS dilarang : 
melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan marta bat 
negara dan pemerintah; . . . 
tidak masuk kerja atau meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa 
izin atasan; 
menyalahgunakan wewenang jabatan; 
menyalahgunakan atau mencuri barang-barang, uang, atau surat 
berharga milik Puskesmas; 
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 
meminjamkan barang-barang berupa dokumen atau surat berharga milik 
Puskesmas secara tidak sah; 
melakukan kegiatan secara sendiri dan/ atau bersama atasan, teman 
sejawat, bawahan, orang lain di dalam atau luar Puskesmas yang 
melanggar hukum dan berdampak negatif pada Puskesmas; 
bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai Puskesmas; 
melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan 
yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak 
yang dilayani di Puskesmas sehingga mengakibatkan kerugian; 
menghalangi kegiatan operasional Puskesmas yang dapat merugikan 
Puskesmas; 
membocorkan dan/ atau memanfaatkan rahasia Puskesmas yang 
diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, 
golongan, dan/ atau pihak lain; 
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau 
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 
1. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam 
melaksanakan pekerjaan atau pesanan dari Puskesmas untuk 
kepentingan pribadi atau orang lain; 
membawa keluar / menyuruh membawa keluar dari lingkungan 
Puskesmas, berupa dokumen atau barang-barang milik Puskesmas tanpa 
sepengetahuan dan izin pejabat yang berwenang di Puskesmas; 
menerima pemberian atau janji berupa apapun dari pihak manapun 
untuk kepentingan pribadi yang secara langsung atau tidak langsung 
berhubungan dengan tugas/wewenang/jabatan yang dimilikinya; 
melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 
membawa senjata tajam/senjata api kecuali petugas keamanan yang telah 
mendapat izin pejabat yang berwenang; 
melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif: 
menjadi pengurus/ anggota partai politik; 
melakukan perbuatan asusila di dalam atau di luar lingkungan Puskesmas; 
mencemarkan nama baik Puskesmas.