Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN, BAB III - PENYU SUNAN RPJM DESA, Pasal 6 menetapkan:

(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah 
kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang 
meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), antara lain: 
a. penetapan dan penegasan batas Desa; 
b. pendataan Desa; 
c. penyusunan tata ruang Desa; 
d. penyelenggaraan musyawarah Desa; 
e. pengelolaan informasi Desa; 
f. penyelenggaraan perencanaan Desa; 
g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan 
pemerintahan Desa; 
h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; 
i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan 
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi dan kewenangan Desa. 
(3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain: 
a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur 
dan lingkungan Desa antara lain: 
1. tambatan perahu; 
2. jalan pemukiman; 
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; 
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
s. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan 
- 9 - 
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi dan kewenangan 
Desa. 
b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana kesehatan antara lain: 
1. air bersih berskala Desa; 
2. sanitasi lingkungan; 
3. sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Desa seperti 
posyandu; dan 
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi dan 
kewenangan Desa. 
c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
1. taman bacaan masyarakat; 
2. pendidikan anak usia dini; 
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya 
sesuai kondisi dan kewenangan Desa. 
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi 
antara lain: 
1. pasar Desa; 
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 
3. penguatan permodalan BUM Desa; 
4. pembibitan tanaman pangan; 
5. penggilingan padi; 
6. lumbung Desa; 
7. pembukaan lahan pertanian; 
8. pengelolaan usaha hutan Desa; 
9. kolam ikan dan pembenihan ikan; 
10. kandang temak; 
11. instalasi biogas; 
12.mesin pakan temak; 
13.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi dan 
kewenangan Desa. 
e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1. penghijauan; 
2. pembuatan terasering; 
3. perlindungan mata air; 
4. pembersihan daerah aliran sungai; dan 
5. kegiatan lainnya sesuai kondisi dan kewenangan Desa. 
(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: 
a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; 
b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 
c. pembinaan kerukunan umat beragama; 
d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 
e. pembinaan lembaga adat; 
f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan 
g. kegiatan lain sesuai kondisi dan kewenangan Desa. 
(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: 
a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan 
perdagangan; 
b. pelatihan teknologi tepat guna; 
- 10 - 
c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, 
perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; 
d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: 
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa; 
2. kelompok usaha ekonomi produktif; 
3. kelompok perempuan, 
4. kelompok tani, 
5. kelompok masyarakat miskin, 
6. kelompok nelayan, 
7. kelompok pengrajin, 
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak, 
9. kelompok pemuda; dan 
10. kelompok lain sesuai kondisi dan kewenangan Desa.