Jelaskan isi kandungan Pasal 17 dari 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1945.
Sesuai dengan 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1945 tentang , ketentuan pada , Pasal 17 berbunyi:

. 
(2) Dalam melaksanakan penelitian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Bupati 
membentuk tim untuk melakukan penelitian. 
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. penelitian data administratif; dan 
b. penelitian fisik. 
(4) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan 
untuk ~e~eliti status dan bukti kepemilikan tanah, gambar situasi tennasuk lokasi 
tanah, nilai perolehan tanah, dan data tanah 
(5) Penelitian fisik b · · · se agaimana drmaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengam cara 
mencocokkan fisik tanah akan d .. a· ak d yang iiual dengan data administratif sebagaimana 
im su pada ayat (4). Pasal 17 
(1) Penjualan diawali dengan pembuatan perencanaan penjualan oleh Badan Keuangan 
dan Aset Daerah yang meliputi antara lain: 
a. data tanah; 
b. pertimbangan penjualan ; dan 
c. pertimbangan dari aspek teknis , ekonomis , dan yuridis oleh Sekertaris Daerah. 
~2) Sekertaris Daerah menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai dengan 
perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 16 
Pelaksanaan penjualan dilakukan berdasarkan : 
a. inisiatif Bupati; 
b. permohonan dari PNS. Pasal 15 
Penjualan dilakukan dengan persyaratan: 
a. pengajuan pennohonan penjualan diserta i dengan bukti perencanaan awal yang 
menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan 
PNS; 
b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing -masing PNS yang ditetapkan oleh 
Bupati. Bagian Ked ua 
Tata Cara Penjualan i 
r Pasal 14 
(1) Tanah lokasi pembangunan perumahan PNS dialihkan kepemilikannya dari 
Pemerintah Kabupaten Muna kepada PNS pemohon kepemilikan rumah. 
(2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 
penjualan. Bagian Kesatu 
Um um BABV 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN TANAH