Apa substansi hukum dari Pasal 133 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 133, adalah:

(1) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang berada pa da 
Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara 
Pengelola Barang dengan peminjam pakai. 
 
54
 (2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna 
Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara 
Serah Terima (BAST) . 
(3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara 
dan mengamankan objek pinjam pakai s ebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai. 
(4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus 
memberi tahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau 
memperpanjang pinjam pakai. 
(5) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan 
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna 
Barang . 
(6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan 
perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui Pengelola Barang . 
(7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: 
a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati ; 
b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai 
masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan pen yelenggaraan 
pemerinta h pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan 
c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam 
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penye lenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai 
dilaksanakan oleh Pengguna Barang .