Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 65 Tahun 2017 Pasal
 
15?
Dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 65 Tahun 2017 tentang P E, BAB
 
V - P, Pasal
 
15 mengatur sebagai berikut:

Untuk mendukung kegi
a
tan S
w
akelola,
 
Pengadaan Barang/Jasa yang
 
tidak 
 
dapat dis
e
diakan dengan ca
r
a Swadaya,
 
dapat
 
dilakukan
 
oleh
 
Penye
d
ia
 
Barang/Jasa yang dianggap
 
mampu
 
oleh 
T
PK.
Khusus
 
untuk
 
pekerjaan
 
konstruksi,
 
T
P
K :
menunjuk
 
1
 
(satu)
 
orang
 
anggota
 
s
e
bagai
 
penanggungjawab
 
teknis
 
pelaksanaan
 
pekerjaan
 
ya
n
g
 
dianggap
 
mampu atau
 
mengetahui
 
teknis
 
kegiatan/pekerjaan;
dapat
 
dibantu
 
oleh
 
personil
 
yang
 
ditun
j
uk
 
dari
 
Perangkat Daerah
 
teknis
 
terkait;
dapat
 
dibantu
 
oleh
 
personil
 
yang
 
d
i
tunjuk
 
dari luar Perangkat
 
Daerah
 
terkait; dan/atau
dapat
 
dibantu
 
oleh
 
pekerja
 
(tukang/mandor).
Khusus
 
pekerjaan
 
konstruksi
 
bangunan,
 
pembuatan
 
dan/atau peningkatan 
jalan
 
di
 
pedesaan,
 
untuk
 
mendukung kelancaran pelaksanaan Pengadaan
 
Barang/Jasa 
y
ang
 
dilakukan
 
secara Swakelola,
 
T
PK
 
mengajukan pencairan
 
d
ana
 
kepada
 
Kepala Desa
 
dengan
 
terbagi
 
3 (
tiga) tahap
 
yaitu :
tahap
 
kesatu
 
senilai
 
4
0
%
 
(empat
 
puluh 
persen)
 
mer
upakan uang 
dimuk
a 
dari nilai pekerjaan
 
untuk membiayai persiapan pelaksanaan
 
kegiatan
 
 
dan
 
TPK
 
telah siap memulai
 
pelaksanaa
n
;
tahap
 
kedua
 
senilai
 
3
0
%
 
(tiga
 
puluh
 
p
ersen) setelah
 
T
P
K 
mempertanggungj
a
wabkan minimal
 
9
0
%
 
(
sembilan
 
puluh persen) dari
 
nilai
 
uang
 
dimuka yang
 
t
elah
 
dipergunakan dan/atau
 
progres
 
fisik
 
pekerjaan telah
 
mencapai
 
3
0
%
 
(tiga puluh
 
persen
)
;
 
 
~
14
~
tahap
 
ketiga
 
senilai
 
3
0
%
 
(tiga
 
puluh
 
p
ersen)
 
setelah
 
T
P
K 
mempertanggungjawabkan
 
9
0
% 
 
(
semb
i
lan 
puluh 
 
persen) dari
 
total
 
nilai
 
uang
 
yang
 
telah
 
diterima
 
dan/atau progres fisik
 
pekerjaan telah
 
 
mencapai
 
6
0
%
 
(e
n
am
 
puluh
 
persen
)
; dan
T
PK
 
bertanggungjawab untuk m
e
nyelesaikan hasil pekerjaan
 
sesuai
 
rencana
 
dan
 
penggun
a
an
 
ke
u
angan
 
yang dapat
 
dipertanggingj
a
wabkan ;
buk
t
i
 
pembayaran
 
dianggap
 
sah
 
setel
a
h
 
ada
 
persetujuan dari
 
Sekretaris
 
Desa
 
selaku
 
koordinat
o
r pelaksana
 
teknis pengeloaan
 
keuangan
 
Desa.
T
PK
 
wajib
 
memonitor kemajuan f
i
sik 
semuakegiat
a
n pekerjaan yang menjadi
 
tanggungj
a
wabnya yang selanjutnya dievaluasi
 
setiap
 
minggu
 
dan
 
membuatkan
 
laporan.
T
PK
 
wajib
 
mempertanggungjawabkan r
e
alisasi
 
keuangan
 
dan realisasi
 
fisik 
pekerjaan
 
yang
 
menjadi
 
kewajibannya.
T
PK wajib
 
mempertanggungjawabk
a
n
 
hasil 
pekerjaan/
kegiatan
 
kepada
 
Kepala
 
Desa.