Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari WALIKOTA KUPANG, • PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 23 Tahun 2014.
Sesuai dengan WALIKOTA KUPANG, • PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pada , Pasal 11 berbunyi:

Paragraf 2 (3) Kesepakatan Bersama dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama atau 
dapat diperpanjang atas kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerja 
Sama. (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat maksud 
dan tujuan, ruang lingkup, serta jangka waktu. 
(1) Perjanjian Kerja Sama dapat ditandatangani oleh Walikota atau Wakil 
Walikota, Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah . 
(2) Perjanjian Kerja Sama antara lain memuat maksud dan tujuan, bentuk, obyek, 
ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian 
perselisihan dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan Pemerintah 
Daerah dengan Mitra Kerja sama. Pasal 12 Bagian Kedua 
Perjanjian Kerja Sama 
Paragraf 1 
Umum • (5) Pembahasan Materi Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), ayat (2) dan ayat (3) serta tidak termasuk dalam kerangka pelaksanaan 
kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBD tahun berjalan, difasilitasi oleh 
Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kerja sama. (4) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan 
penandatangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
• ayat (2) dan ayat (3) karena terkait materi/ obyek Kesepakatan Bersama, maka 
kewenangan penandatangan Kesepakatan Bersama sesuai dengan pendapat 
TKKSD. a. mitra kerja sama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau 
sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal 
setingkat pejabat eselon III; 
b. mitra kerja sama Daerah lain dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau 
pejabat setingkat; 
c. mitra kerja sama perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, 
Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam 
negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh pejabat minimal 
jabatan tingkat ketiga. 
--- ---- --- - -- - ------ ---- -- -- -------- ( a. mitra kerja sama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian atau sebutan lain, Sadan Usaha Milik Negara , dilakukan 
oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III; 
b. mitra kerja sama dari Daerah lain, dilakukan oleh Kepala Perangkat 
Daerah atau pejabat setingkat; 
c. mitra kerja sama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum 
Indonesia , Sadan U saha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan , dan lembaga 
di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh pejabat 
minimal jabatan tingkat ketiga; (3) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, 
apabila penandatangan dengan: a. mitra kerjasama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara, 
dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II; 
b. mitra kerja sama dari Daerah lain, dilakukan oleh Sekretaris Daerah 
atau pejabat setingkat; 
c. mitra kerja sama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum 
• Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga 
di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur 
atau sebutan lain yang setingkat; 
d. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. a. memerlukan Persetujuan DPRD; 
b. penandatangan dengan: 
1) mitra kerja sama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara 
dilakukan oleh pejabat minimal pejabat setingkat eselon I; 
2) mitra kerja sama dari Daerah lain dilakukan oleh Gubernur, 
Bupati/Walikota; 
3) mitra kerja sama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum 
Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan 
lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan 
oleh Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat. 
(2) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila 
penandatangan dengan: • (1) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota, 
apabila: Kewenangan Penandatanganan