Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna 
Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
MunaBarat. 
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua 
dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Muna Barat. 
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat. Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK 
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEW AN PERW Al{ILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT MEMUTUSKAN : Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional; 
10·. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 
2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017. 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat 
Tahun 2017 Nomor 9). -3 -