Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat . 
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat . 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan . 
5. Dinas/Biro/Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang 
berwenang memungut Retribusi. 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
 
- 5 - 
 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan 
nama dan dal am bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap . 
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan . 
8. Jasa ad alah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fa silitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinik mati oleh orang pribadi 
atau Badan . 
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah de ngan menganut prinsip -prinsip komersial 
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta . 
10. Retribusi Pemak aian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas 
pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah . 
11. Retribusi Tempat Penginapan dan A srama/Pesanggrahan/Villa 
adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat 
penginapan dan asrama/pesangrahan/villa yang dimiliki dan 
dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess. 
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran 
atas pelaya nan penyedian bibit untuk dijual yang diperlukan 
oleh Daerah . 
13. Retribusi Tempat Rekreasi adalah pembayaran atas pelayanan 
penyediaan tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. 
14. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas 
pelayanan penyediaan tempat pemotongan hewan yang dikelola 
oleh Pemerintah Daerah. 
14a.Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan 
tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, 
 
- 6 - 
 
tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan 
terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 
14b.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pembayaran atas 
pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya 
dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikelo la oleh Pemerintah Daerah. 
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya 
Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi 
kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya . 
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
peraturan perundang -undangan retribusi diwaji bkan untuk 
melakukan pemb ayaran retribusi termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu . 
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan . 
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang 
telah dilakukan deng an cara lain ke Kas Daerah melalui tempat 
pembay aran yang ditunjuk oleh Gubernur. 
19. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPdORD adalah surat pendaf taran yang digunakan oleh 
Wajib Retribusi dalam rangka memakai/menggunakan/ 
menikmati/memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah. 
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang men entukan 
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang . 
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit 
 
- 7 - 
 
retrib usi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda . 
23. Pemeriksaaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objekti f dan professional berdasarkan suatui standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Retribusi Daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang -undangan 
retribusi daerah . 
24. Penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negari Sipil untuk mencari sert a mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang 
retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya. 
25. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul y ang 
memenuhi persyaratan benih bermutu . 
26. Bibit Ternak a dalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah ( embrio 
yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetic 
lebih baik dari rata -rata mutu ternak setempat ). 
27. Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang 
digunakan untuk memperbanyak dan mengemb angbiakan Ikan . 
28. Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD ) adalah perangkat 
dinas daerah yang ditugasi menyel enggarakann perbanyakan 
Benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan . 
29. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk 
hubungan antara nilai yang ditujukan oleh instrument ukur atau 
system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang 
berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu . Atau 
dengan kata lain, K alibrasi adalah kegiatan untuk menentukan 
kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara 
membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur 
 
- 8 - 
 
(traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk 
satuan ukuran tertentu . 
30. Laborato rium Kalibrasi adalah Laborat orium yang terakreditasi 
oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 
1702 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur 
(Laboratarium) . 
31. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insen tif 
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai 
penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi. 
 
2. ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf , yakni huruf f dan huruf g, 
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :