Menurut PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 10 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 39?
Pasal Pasal 39 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 10 Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada , menyatakan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat 
memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai 
Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang 
obyektif dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
b. bahwa ... 
Mengingat - 000226 
b. bahwa sehubungan 
Daerah Kabupate, "&an pelaksanaan Peraturan 
tentang Pember," intang Nomor 7 Tahun 2016 Kabup~ten gs,""kan dan susunan Perangkat Daerah 
Jabatan pa, "8 yang berkaitan dengan Pengisian 
. rang at Daerah yang baru selesai 
dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2017. maka ketentuan Pasal 9 Pe u B .. ' ceraturan upati Sintang Nomor 
141 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 
Anggaran 2017 yang menyatakan bahwa pemberian 
tambahan penghasilan mulai berlaku sejak tanggal l 
Januari Tahun 201 7 dengan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Oaerah 
Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sintang, tidak dapat dilaksanakan untuk 
pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sintang atas beban kerja bulan Januari Tahun 2017, 
dengan alasan bahwa pada bulan Januari Tahun 
2017 Susunan Organisasi Perangkat Daerah masih 
berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupatcn Sintang Nomor 5 Tahun 2013; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b , maka untuk mengakomodir 
pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 
atas bcban kerja bu Ian Januari Tahun 2017, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang 
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas 
Beban Kerja Bulan Januari Tahun 2017; 
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
2. Undang-Undang ... 
• 009227 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3263) scbagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 141); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4017) sebagaimana tel ah diu bah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4193); 
8. Peraturan 
• 090228 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
I I. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017; 
14. Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 3); 
16. Peraturan .., 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); 
Menginga! MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS 
BEBAN KERJA BULAN JANUARI 2017.