Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 16 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 16 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA, pada BAB IX - PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI, Pasal 16 menjelaskan:

(1) Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur 
menyusun LHE untuk masing-masing Perangkat Daerah 
yang dievaluasi. 
(2) LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan 
fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu 
Kertas Kerja Evaluasi. 
(3) LHE untuk Perangkat Daerah dan/atau unit kerja 
organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan 
menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan 
hasil evaluasi periode sebelumnya. 
(4) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan 
mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan 
manajemen kinerja instansi yang dievaluasi permasalahan 
atau temuan hasil evaluasi ( tentative finding ) dan saran 
perbaikannya diungkapkan secara jelas dan 
dikomunikasikan kepada pihak evaluatan untuk 
mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya. 
(5) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja yang 
dievaluasi. 
(6) Ikhtisar hasil evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi 
hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan 
unit kerja organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai 
hasil evaluasi. 
(7) Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas 
Aparatur dan Menteri Dalam Negeri.