Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 79 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 
1 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu. 
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas 
Hulu. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 
Kabupaten Kapuas Hulu. 
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Pangan 
Kabupaten Kapuas Hulu. 
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan 
Kabupaten Kapuas Hulu. 
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau 
Badan Daerah. 
10. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan, Pembibitan dan Kesehatan 
Hewan yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana 
Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 
Kapuas Hulu. 
11. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbenihan, 
Pembibitan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan 
Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. 
12. Perbenihan/pembibitan adalah proses pengembangan dan 
perbanyakan tanaman, dan ternak untuk menghasilkan 
benih/bibit baik melalui generatif, vegetatif maupun injuse 
breeding.