Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 28 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 28 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPI L, khususnya BAB III - KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 8, adalah:

(1) Pembantu umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a merupakan suatu jabatan yang tugasnya 
bersifat rutin dan memfasilitasi operasional perkantoran . 
(2) Pengadministrasi umum (pengadministrasian 2) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b 
merupakan suatu jabatan penatausahaan dan pengelolaan 
administrasi perkantoran . 
(3) Pengadministrasi tertentu (pengadmini strasian 1) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c 
merupakan suatu jabatan penatausahaan dan pengelolaan 
administrasi perkantoran yang bersifat khusus karena 
memerlukan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 
oleh instansi pe merintah . 
(4) Petugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a merupakan suatu jabatan sebagai pelaksana 
teknis/lapangan atas tugas dan fungsi SKPD . 
(5) Penyelia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(2) huruf b merupakan suatu jabatan yang bertugas sebagai 
koordinator dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap 
petugas operasional . 
(6) Perencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(2) huruf c merupakan suatu jabatan yang bertugas 
menyiapkan rancangan pelaksanaan teknis pekerjaan dan 
operasional atas tugas dan fungsi SKPD /Unit Kerja . 
(7) Protokol p impinan (ajudan Bupati/ ajudan Wakil Bupati, 
sekretaris pribadi Bupati/ sekretaris Wakil Bupati) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d 
merupakan suatu jabat an yang bertugas mendampingi dan 
melayani dalam setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan 
Bupati /Wakil Bupati serta mengatur dan 
mengkoordinasikan jadwal kegiatan Bupat i/Wakil Bupati . 
(8) Pengelola keuangan (bendahara pengeluaran/bendahara 
penerimaan) sebaga imana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf e merupakan suatu jabatan yang bertugas 
melaksanakan pengelolaan APBD. 
 12 
 
(9) Pengelola barang (pengurus barang pengguna) sebagaimana dimaksu d dalam