Apa substansi hukum dari Pasal 20 PERATURAN DAERAH KAB UPATEN SEKAD AU Nomor 2 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KAB UPATEN SEKAD AU Nomor 2 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, khususnya BAB LIL - BELANJA PENUNJANG KEOIATAN DPRD, Pasal 20, adalah:

l) Belanja penunjang kegia tan DPRD disediaka n untuk mendulung 
kelancaran fungsi , tugas, dan wewenang DPRD berupa 
a. program , yang terd iri atas 
penyelenggaraan rapat; 
2 kunjngan kerja, 
3. pengkajian, penelaahan , dan penyiapan Perda ; 
4. peningka tan kapasitas dan profesion alisme sumber day 
manusia di Lingk ungan DPRD; 
5. koord inasi dan konsultasi kegia tan pemeri ntahan dan 
kemasyaraka tan; dan 
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang 
DPRD; 
b. dana opera sional Pirpinan DP'RD; 
c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat 
kelengka pan DPRD; 
d. penyediaan tenaga Ahli fraksi ; dan 
' 
e. belanja sekretaria t fraksi 
(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaim ana dimaks ud pada ayat (1 
disusun berdasaran rencana kerja yang ditetapk.an sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
Pasel 2l 
Program sebagaimana dimaksu d dalam asal 20 ayat (I} huruf a 
diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
(l) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagai mana dimaksud dal 
Pasa l 20 ayat (l) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketu DPRD 
dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegia tan operasional yang 
berkaitan dengan repre sentasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksan aan tugas ketua Dpp dan wakil ketu DPRD 
8e hari-hari 
(2) Dana opera sional sebagaimaha pala ayat (I] diberikan sesuad dengan 
keram puan keuangan daerah sebagaimana dimaksu d dalam Pase 8 
ayat (5 
(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (I 
dan ayat (2] disusun secara kolektif oleh sekretari s DPRD dengan 
keten tuan sebagai berikut 
a. ketua DPRD, dengan kelompok kemam puan keuangan daerah 
l. tinggi , paling banyak 6 (enam ) kali; 
2. sedang paling banyak 4 (empat) kali; 
3. rendah , paling banyak 2 (dua) kali; 
dai uang representasi Ketua DPRD; 
b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemam puan keuangan 
daerah 
• ting8i , paling banyak 4 (empat) kali; 
2. sedang, paling banyak 2,5 (duakomalim a) kali, 
3. rendah , paling banyak 1,S (satu koma lima) kali, 
dari uang representasi wakil ketua D9RD 
(4) Pemberian dana operasional sebagai mana dimaksud peda ayat (3 
dilaku kan setia p bulan dengan ketentuan 
a.80% (dela pan puluh persen) diberikau secara sekaligu s untuk 
semua biaya atau disebut lmpsu m dan 
b.20% (dua puluh persen ) diberikan untuk dukurgan dana 
operasional lainnya 
(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasion al setelah pelaksanaan 
ketentuan pemberian se bagaima n.a dimaksu d pada ayat (4) tidak 
digunakan sampai dengan akhir tahun arggaran , sisa dana dimaksu d 
haru s diseto rkan ke rekerning kas urum daerah paling lam bat 
tanggad 31 Des mber tahun anggara n berkenaan 
(6] Dana operasional Pimpinan DP'RD tidak digunakan untuk keperluan 
pribadi, kelom poke, dan/atau golongan, dan penggunaan nya haru s 
memperhatikan asas man faat, efektifitas, efisiensi, dan 
akuntabilitas 
(7) Besaran Tunjangan Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua 
DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bu pati 
10