Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabu paten Minahasa Tenggara; 
2. Pemerintahan Daerah adalah nenvelenzaaraan urusan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia tahun 1945; 
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara ; 
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
- , ...... - 
pengguna anggaranypengguna barang yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 
5. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang 
I 
ketenagakerjaan . 
6. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan . 
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 
merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya , Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma , kongsi, koperasi dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan , organisasi massa , 
organisasi politik , organisasi lainnya, lembaga , dan bentuk 
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 
8. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang 
memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari 
untung atau tidak , baik milik swasta maupun negara. 
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Daerah 
atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti legalitas, 
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 
badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan 
tertentu . 
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang a tau 
pelaku usaha/kegiatan tertentu , baik dalam bentuk izin 
maupun tanda daftar usaha; 
11. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayan 
pemberian izm sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan 
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan 
meningkatkan - .·�- martabatnya menuju terwujudnya 
masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 
13. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
K'etenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS 
Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah 
yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga 
kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 
penganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau 
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau 
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan 
kerja, hari tua, dan meninggal dunia. 
14. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang, 
termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah, yang 
telah membayar iuran. 
15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak 
peserta dan atau anggota keluarganya. 
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara 
teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau 
penyelenggara negara. 
1 7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna 
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi 
kebutuhan orang lain atau masyarakat. 
18. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang 
selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau 
informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, 
menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau 
membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada 
kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 
6 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
20. Surat permintaan pembayaran langsung, yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
'. 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan 
pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis 
\ 
kegiatan.