Apa substansi hukum dari Pasal 3 PENGEMBANGANSUMBE RDAYAMANUSIA BUPATI SEKADA U Nomor 53 Tahun 2016?
Materi muatan PENGEMBANGANSUMBE RDAYAMANUSIA BUPATI SEKADA U Nomor 53 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, khususnya , Pasal 3, adalah:

huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang 
bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pengadaan , mutasi dan 
informasi kepegawai an. 
(2) Subbidang data dan informasi kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan , 
mengo lah dan meru muskan bahan kebijaka n teknis di bidang data dan 
infromasi kepegawaian, serta mengen dalikan pelaksana an kegiatan sesuai 
tugas pokok dan fungsinya. 
(3) Subbidang data dan informasi kepegawaian dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menye lenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja di sub bidang data dan informasi 
kepegawaia n; 
b. pengump ulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di 
bidang data dan inform asi kepegawaian ; 
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang data dan informasi 
kepegawaian ; 
d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pela yanan umu m di bidang data 
dan informasi kepegawaian sesuai peraturan perun dang-undangan ; 
e. penge ndalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang data dan informasi kepegawaian ; 
f. pembe rian saran dan pertim bangan kepada kepala bidang berkanaan 
dengan tugas pokok dan fungsi di bidang data dan informasi kepegawaian ; 
g. pelaksanaan monit oring dan penyus unan laporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kepegawaian; dan 
h. pelaksanaan tugas lain di bidang data dan informasi kepegawaian yang 
diserahkan oleh kepala bidang. Pasal 10 (1) Subbidang kepangkatan seba gaimana dimaks ud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 
a angka 2 dipimpin oleh seorang kepa la subbidang yang bertanggung jawa b 
langsung kepada kepala bidang pengadaan, mutasi dan informasi 
kepegawaian. 
(2) Subbidang kepangkatan mempu nyai tugas meng umpul, mengolah dan 
merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kepangkatan, serta 
mengendalikan pelaksanaan kegia tan sesuai tugas pokok dan fungsin ya. 
(3) Subbidang kepangkatan dalam melaksanakan tugas sebag aimana dimaksud 
pada ayat (2) menyelenggarakan fungs i: 
a. penyusun an program kerja di sub bidang kepang katan; 
b. pengumpulan , pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di 
bidang kepangkatan; 
c. pelaksanaan koor dinasi dan fasilitasi di bidang kepangkatan; 
d. pelaksanaan urusan pemeri ntahan dan pelayanan umum di bidang 
kepangkatan sesuai peraturan perundang-u ndangan yang berlaku; 
e. penge ndalian dan pengawasan terha dap pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi di bidang kepan gkatan ; 
f. pemberian saran dan pertim bangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas pokok dan fungs i di bidang kepangkatan ; 
g. pelaksanaan monitoring dan penyus unan laporan terhadap pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi di bidang kepangkatan ; dan 
h. pelaksanaan tugas lain di bidang kepangkatan yang diserahkan oleh 
kepala bidang. Pasal 9 •', 
(1) Subbidang jabatan dan pengembangan potensi pegawai sebagaimana 
dimaks ud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang kepal a 
subbidang yang bertanggung jawab langsu ng kepada Kepala bidang 
pengembangan dan pemb inaan apar atur sipil negara. 
(2) Subb idang jabatan dan pengem bangan potensi pegawai rnempun yai tugas 
mengumpul , mengo lah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaba tan 
pimpinan tinggi dan jabatan admini strasi pemindahan antar jabatan serta 
mengendalikan pelaksanaan keg iatan sesuai tugas pokok dan fungsin ya. 
(3) Subbidang jabatan dan pengembangan potensi pegawai dalam melaksanaka n 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kerja di sub bidang jabatan dan pengembangan 
potensi pegawai ; Pasal 12 (1) Bidang pengem bangan dan pembinaan aparatur sipil negara sebagaimana 
dimaks ud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang kepala bidang 
yang bertanggung jawab langsung kepada kepala badan. 
(2) Bidang pengembangan dan pembinaan aparatur sipil negara mempun yai tugas 
men yiapkan bahan dan merum uskan kebijakan teknis di bidang jabatan 
pimpinan tinggi dan jabatan administr asi, pengembangan potensi pegawai , 
pendidikan dan pelatihan serta bertanggu ng jawab memim pin pelaksanaan 
seluruh kegiatan pelayanan serta admin istrsi di bidang pengembangan dan 
pem binaan aparatur sipil negara . 
(3) Bidang pengembangan dan pembinaan aparatur sip il negara dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan program kerja di bidang pengem bangan dan pembinaan 
aparatur sipil negara; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jabatan dan 
pengembangan potensi pegawai; 
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang disiplin, 
kedu dukan hukum dan kesejahtera an ASN ; 
d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan 
dan pelatihan ; 
e. pengawasan terha dap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
pengem bangan dan pembinaan apar atur sipil negara ; 
f. pengkoord inasian dan fasilita.si terhadap pelaksanaa n tugas pokok dan 
fungsi di bidang pengembangan dan pembinaan aparat ur sipil negara ; 
g. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengem bangan dan pembinaan 
aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undan gan; 
h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang 
pengem bangan dan pembinaan aparat ur sipil negara sesuai peraturan 
perundang -undangan yang berlaku ; 
1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan 
dengan tugas pokok dan fungs i di bidang pengem bangan dan pem binaan 
aparatur sip il negara ; 
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 
fungsi di bidang pengem bangan dan pembin aan aparatur sipil negara ; dan 
k. pelaksanaan fungs i lain yang diberikan di bidang oleh Kepala Badan di 
bidang pengem bangan dan pem binaan aparatur sipil negara yang 
diserahkan oleh Kepala Badan sesuai peraturan peru ndang-undangan yang 
berlaku. Pasal 11 Bagian Keempat 
Bidang Pengembang an dan Pembi naan Aparatur Sipil Negara 
( 1) Subbidan g pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 
(3) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung 
jawab langsung kepada kepala bidang pengembangan aparatur sipil negara. Pasal 14 (1) Subbidang disiplin , kedudukan hukum dan kesejaht eraan ASN sebag aimana 
dimaks ud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang 
kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang 
pengembangan dan pembinaan aparatur sipil negara. 
(2) Subbid ang disiplin, kedud ukan hukum dan kesejahteraan ASN mempunyai 
tugas mengumpul , mengolah dan merum uskan bahan kebijakan teknis di 
bidang disiplin , kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN serta 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsin ya. 
(3) Subbidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) men yelenggar akan 
fung si: 
a. penyusunan program kerja di sub bidang disiplin , kedu dukan hukum dan 
kesej ahteraan ASN ; 
b. pengumpulan , pengolahan bahan dan peru musan kebijakan teknis di 
bidang disiplin , keduduk an hukum dan kesejaht eraan ASN; 
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang disiplin , kedudukan hukum 
dan kesejahteraan ASN ; 
d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
disiplin , kedudukan hukum dan kesejaht eraan ASN ; 
e. pengen dalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidan g disiplin , kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN ; 
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
deng an tugas pokok dan fungsi di bidang disiplin , kedudukan hukum dan 
kesejah teraan ASN ; 
g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan 
ASN ; 
h. pelaksanaan tugas lain di bidang disiplin , kedudukan hukum dan 
kesejaht eraan ASN yang diserahkan oleh kepala bidang . b. pengumpulan , peng olahan bahan dan perum usan kebijakan tekn is di 
bidang pemindahan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan adm inistrasi dan 
peng embangan potensi pegawai; 
c. pelaksana an koordinasi dan fasilitasi di bidang jabatan dan penge mbangan 
potensi pegawai; 
d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangjabata n 
dan pengembangan pote nsi pega wai; 
e. pengendalian dan penga wasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang jabatan dan pengembangan potensi pega wai; 
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas pokok dan fungsi di bidang jaba tan dan pengembangan 
potensi pega wai; 
g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksan aan 
tuga s dan fungsi di bidang jabatan dan pengembangan potensi pegawai; 
dan 
h. pelaksanaan tugas lain di bidang jabatan dan pengembangan potensi 
pega wai diserahkan oleh kepala bidang.