Apa bunyi lengkap Pasal 27 dalam PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, pada BAB III - TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH, Pasal 27 dinyatakan:

(!) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Pajak Daerah Wajib Pajak tidak 
berada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang 
terdapat pihak yang berwenang untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk 
hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda 
untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya; 
(2) Apabila pada saat pemeriksaan lanjutan setelah dilakukan penundaan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, 
pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai 
Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewaki li Wajib Pajak guna membantu 
kelancaran pemeriksaan; 
(3) Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mew akili Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk rnembantu kelan caran 
pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani Surat 
Pernyataan Penol akan Memb antu Kelancaran Pemeriksaan; 
PARAF HIRARKI 
ASISTE N TATA PEMERINTAHAN 
KEPALA IAGIA N HUKUM SETDA 
PARAF KOORDINAST 
KEPALA AD AN PENDAPATA N DMEAH PARAF HIRARKI 
WAKIL WALIKOTA 
SEKRETARIS DAERAH 
HARMONISAST DAN SINKRONI9AS L 
KASUBAG PPHD 
ANALIS PRODU K HUKUM DAERAH 
- 20­ 
(4) Dalam ha! pegawa i Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Surat 
Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Tim Pem eriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara 
Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim 
Pemeriksa Pajak Daerah.