Menurut PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 37 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 37 Tahun 2018 tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN, pada BAB IV - DAFTAR KEWENANGAN DESA, menyatakan:

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur dan diurus oleh Desa. 
Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain : 
a. Pengelolaan keuangan desa; 
b. Pengelolaan sistem administrasi desa; 
c. Pengelolaan sistem informasi desa; 
d. Pengelolaan aset desa; 
e. Pengelolaan data monografi desa; 
f. Pengelolaan data profil dan potensi Desa; 
g. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; 
h. Pemilihan Anggota BPD; 
i. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 
j. Pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan 
desa; 
k. Pengelolaan data penduduk miskin di desa; 
1. Penyiapan dokumen dan patok batas Desa; 
m. penyusunan tata ruang dan peta sosial Desa; 
n. penyelenggaraan musyawarah Desa; 
o. penjoisunan dokumen perencanaan Desa (RKP dan 
RPJMDesa); 
p. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; 
q. penyusunan struktur organisasi Pemerintah Desa; 
r. Pengelolaan BUM Desa; 
s. pengelolaan eirsip Desa; 
t.. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD, 
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa. 
u. Pengelolaan tambatan perahu milik desa; 
V. Pengelolaan infrasruktxir milik desa; 
w. Pengelolaan program perlindimgan sosial di desa; 
X. Pengelolaan infrasruktur lingkungan permukiman 
masyarakat Desa; 
y. Pengelolaan embung Desa; 
z. Pengelolaan pembangkit listiik tenaga mikro hidro, 
sumber energi mandiri, dan sumber energi baru 
terbarukan di desa; 
aa. Pembinaan keagamaem skala desa; 
bb. Pengelolaan makam Desa dan petilasan desa; 
cc. Pengelolaan saluran irigasi tersier; 
dd. Pengelolaan lapangan Desa; 
ee. Pengelolaan kolam renang Desa; 
ff. Pengelolaan usaha budidaya perikanan di desa; 
gg. Pengelolaan usaha pertanian di desa; 
hh. Pengelolaan usaha perkebunan rakyat di desa; 
ii. Pengelolaan usaha hutan rakyat di desa; 
jj. Pengelolaan usaha petemakan di desa; 
kk. Pengelolaan air bersih berskala Desa; 
11. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan sanitasi 
lingkungan desa; 
mm. Pembinaan kesehatan masyarakat desa dan pengelolaan 
pos pelayanan terpadu desa; 
nn. Pengelolaan sarana dan prasarana taman bacaan 
masyarakat dan Perpustakaan desa; 
oo. Pengelolaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat 
desa; 
pp. Pengelolaan pasar dan kios Desa; 
qq. Pengelolaan balai pembibitan tanaman, 
petemakan/benih lokal desa; 
rr. Pengelolaan wisata desa; 
ss. Pengelolaan teknologi tepat guna di desa; 
tt. Penghijauan skala desa; 
uu. Pengelolaan sampah skala desa; 
w. Perlindungan mata air desa; 
WW. Pengelolaan kesenian dan budaya masyarakat desa; 
XX. penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman wilayah 
dan masyarakat Desa; 
yy. Pengembangan perekonomian masyarakat Desa; 
zz. peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat 
Desa; 
aaa. peningkatan kapasitas kelompok perempuan di desa; 
bbb. Peningkatan kapasitas kelompok pemuda di desa; 
ccc. Pembinaan olahraga skala desa; 
ddd. Pembentukan dan fasilitasi paralegal di desa; 
eee. Peningkatan mutu anak usia sekolah di desa; 
fir. Pengelolaan PAUD milik desa.