Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BAB V - LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Pertanggun gjawaban pengelolaan Siltap dan 
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 
(3) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB 
Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya 
adalah pertanggungjawaban APBDesa. 
Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana, masing-
masing disertai dengan Surat Pernyataan 
Tanggungjawab Belanja (SPTJB) setiap semester. 
Laporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana 
dimaksud pada Pasal (1) dan Pasal (2) disampaikan 
oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dibuatkan 
Surat Pengantar. 
(4) Carnal melalui Tim Pendamping Kecamatan 
mengoreksi kelengkapan administrasi laporan dan 
pertanggungjawaban dimaksud dan selanjutnya 
menyampaikan ke Bupati Cq. DPMPD Kabupaten 
Kotabaru. (1) 
(2) 
(3)