Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten
Pringsewu.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Pringsewu.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
7.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang -Undang
dengan tidak mendapatkan imba lan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar -
besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terb atas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap .
9.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu)tahun kalender, kecuali bila wajib pajak
menggunakan buku yang tida k sama dengan tahun
kalender.
10.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun
pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan
perpajakan daerah.
11.Nomor Pokok Wajib P ajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan
usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak d an
kewajiban Perpajakan Daerah.
12.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir ke Kas Daerah .
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumla h kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau yang tidak
seharusnya terutang.
15.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.
16.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak dan/atau hak dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan
perpajakan.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pa jak, besarnya
sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak, yang telah ditetapk an.
19.Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.
20.Surat Keputusan Pembetulan adalah sura t keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang -undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat
Keputusa n Keberatan.
21.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh wajib pajak.
22.Pemeriksaan adalah serangkai an kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang -undangan pajak daerah.
23.Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang
dilakukan di Dinas Pendapatan yang diberikan
kewenangan melaksanakan pemungutan pajak
daerah.
24.Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang
dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan
usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau t empat lain
yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.
25.Pemeriksa PajakDaerah adalah Pegawai Negeri
Sipildilingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga
ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan
pemeriksaan pajak daerah.
26.Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat
perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan per aturan
perundang -undangan perpajakan.
27.Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang
bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer
dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan
disimpan dalam disket, compact disc, tape backup,
harddisk, atau me diapenyimpanan elektronik
lainnya.
28.Penyegelan adalahtindakan menempelkan kertassegel
dalamrangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan
tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak
bergerak yang digunakan atau patut diduga
digunakan sebagai tempat atau alat untuk
menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data
yang dikelola secara elektronik dan benda -benda lain,
yangdapatmemberi petunjuk tentang kegiatan usaha
atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.
29.SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan ada lah surat
yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi
pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,
perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan
pemberian hak kepada WajibPajakuntukhadirdalam
Pembahasan AkhirHasilPemeriksaan.
30.Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ( Closing
Conference ) adalah pembahasan antara wajib pajak
dan pemeriksa pajak atas temuan Pemeriksaan yang
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
kedua belah pihak d an berisi koreksi baik yang
disetujui maupun yang tidak disetujui.
31.Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi
tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang
disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan
jelas serta sesuai dengan ruang lingkup d an tujuan
pemeriksaan.
32.Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang
dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak
daerah dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa
padapemeriksaan sebelumnya.
33.Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan
Pajak atas Bandin g terhadap surat keputusan
keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
34.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang
pajak dan biaya penagihan pajak.
35.Juru Sita Pajak Daerah adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang khusus untuk melaksanakan
tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan
surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
36.Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan
penagihan pajak yang dilaksanak an oleh Jurusita
Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang
meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak,
masa pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak.
37.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang
diberi wewenang oleh peraturan perundang -undangan
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.
38.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa ner aca dan laporan laba rugi untuk periode
tahun pajak tersebut.
39.Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten
Pringsewu.