Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 19 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: Nomor rma Tahun 2010.
Redaksi dari Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: Nomor rma Tahun 2010 tentang pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pada BAB II - UNSUR SJSTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH, Pasal 19 menjelaskan:

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) 
huruf a dilaksanakari dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang 
ditetapkan. 
Pasal20 
(1) Pimpinan lnstansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b. 
(2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada 
, pimpinan lnstansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: 
a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada 
pegawai; 
b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang 
mendukung pencapaian visi dan misi; dan 
c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan 
pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, 
ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana 
pengembangan karir. 
l 
[ 
I Pasal21 
(1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan system informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. 
(2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pengendalian umum; dan 
b. pengendalian aplikasi. 
Pasal22 
Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. pengamanan sistem informasi; 
b. pengendalian atas akses; 
c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan 
a. perangkat lunak aplikasi; 
d. pengendalian atas perangkat lunak sistem; 
e.. pemisahan tugas; dan 
f. kontinuitas pelayanan. 
Pasal23 
Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a 
sekurang-kurangnya mencakup: 
a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif; 
b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan 
serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya; 
c. penetapan organisasi . untuk mengimplementasikan dan mengelola program 
pengamanan; 
d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas; 
e. implementasi kebijakan yang efektif alas sumber daya manusia terkait dengan 
program pengamanan; dan 
f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program 
pengamanan jika diperlukan. 
PasaI24 
Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sekurang 
kurangnya mencakup: 
a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan 
sensilivitasnya; 
b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal; 
c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses 
yang tidak diotorisasi; dan 
d. pemantauan alas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta 
tindakan perbaikan dan penegakan disiplln. 
Pasal25 
Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sekurang-kurangnya mencakup: 
a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program; 
• I 
' r 
f b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang 
dimutakhirkan; dan 
c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas 
kepustakaan perangkat lunak.