Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 09 Tahun 2010 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 09 Tahun 2010 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Kabupaten 
Sekadau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara 
kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang .Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Sekadau sebagai unsur penyelengaraan 
pemerinlah Kabupaten Sekadau; 
3. Kepala daerah adalah Bupati Sekadau; 
4. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Sekadau; 
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau; 
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah 
daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis 
daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain; 
7. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat 
daerah Kabupaten Sekadau; 
8. Satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sekadau selanjutnya disebut SKPD Kabupaten 
Sekadau adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan, kelurahan dan lembaga lain; 
9. Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas 
atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan; 
10. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, 
penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskan dinas serta media 
yang digunakan dalam komunikasi kedinasan; · 
11. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai, alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau 
djkeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pem~rint~h' Kabupaten Sekadau;; t - . . . . . ., - . • � - ' 
12. Format ~dalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta 
penggunaan lambang/logo dan cap dinas; 
13. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD; 
14. Kap naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang 
ditempatkan dibagian atas kertas; 
5.zz z- nzsKar nas acaar op surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPp 
tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampui naskah; 
16. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan; 
17. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau 
pejabat dibawahnya; 
! 
, 
- 3 
18.Manaat aaaan veiimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk 
mneiaxuxan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat; 
19. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada 
seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan 
pada jabatannya; 
20. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifa! 
pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama _Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 
21. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat 
pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati. 
22. Peraturan bersam a adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang 
bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah. 
23. Keputusan Bupati adalah naskah din as dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat 
penetapan konkrit, individual dan final. 
24. Keputusan Kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang 
bersifat penetapan, individual, konkrit dan final. 
25. Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati kepada bawahan untuk 
melaksanakan tugas-tugas pemerintah. 
26. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisikan pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk 
cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 
27. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, perminlaan jawaban 
atau saran dan sebagainya. 
28. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai 
tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu ha!. 
29. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi 
perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 
30. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang 
dikeluarkan oleh yang berwenang. 
31. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak 
atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama 
32. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang 
berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
33. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada 
bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. 
34. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi 
pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam 
rangka kedinasan. 
35. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada 
pejabal/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan urrtuk menghadiri suatu acara kedinasan. 
36. Surat keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 
. perisi pemyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas. • .-· . ; 
37. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepad~ 
seorang pegawai untuk menghadap. 
38. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai 
tanda terima. 
39. Nola dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar 
pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan. 
40. Nola pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep 
naskah dinas kepada atasan. 
41. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis 
kepada bawahan. 
• 4 
42. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis 
pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis. 
43. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang 
bersifal umum. 
44. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan 
pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan. 
45. Rekomendaasi adalah naskah dinas. dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau 
calatan tentang sesualu hal yang dapal dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 
46. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim 
melalui telekomunikasi eleklronik. 
47. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraluran daerah. 
48. Serita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah. 
49. Serita acara adalah naskah dinas yang. berisi keterangan alas sesuatu hal yang dilanda tangani 
oleh para pihak. ' 
50. Notulen adal~h naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat. 
51. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu. 
52. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi kelerangan alas 
kehadiran seseorang. 
53. Piagam adalah naskah dinas dari pejabal yang berwenang berisi penghargaan alas prestasi 
yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan. 
54. Surat tanda tamat pendidlkan dan pelatihan disingkat STIPP adalah naskah dinas yang 
merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelalihan tertentu. 
55. Sertifikal adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan 
tertentu. 
56. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan sesuatu naskah dinas. 
57. Pencabutan adalah suatu pemyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut. 
58. Pembatalan adalah pemyalaan bahwa suatu naskah dinas dinggap tidak pernah dikeluarkan.