Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 7 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 7 Tahun 2016 tentang PERUBA HAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 53, khususnya , Pasal 5, memuat:

(1) Persyaratan pengajuan permohonan pinjaman adalah : 
a. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar; 
b. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun; 
c. berdomisili tetap dan memiliki usaha di Kota Padang 
Panjang; 
d. mengajukan surat permohonan; 
e. melampirkan rekomendasi dari lurah setempat; 
f. melampirkan foto kopi KTP suami/istri yang telah 
berkeluarga; 
g. fotokopi Kartu Keluarga; 
h. melampirkan profosal pengembangan usaha; 
i. melampirkan fotokopi jaminan/anggunan; 
j. foto jaminan/fisik jaminan ; 
k. penjamin PNS melampirkan slip gaji bersih yang 
diterima dan surat pernyataan bersedia dipotong gaji; 
dan 
l. foto denah lokasi usaha d an foto kegiatan usaha 
nasabah. 
 
(2) Jenis anggunan yang dapat dijaminkan pada UPTD 
Pengelolaan Dana Bergu lir adalah : 
 
a. sertifikat tanah; 
 
b. BPKB kendaraan dengan keriteria sebagai berikut: 
No Umur / Buatan Tahun Nilai Agunan = Nilai jual x % 
1 1 s/d 3 tahun 90 % 
2 Diatas 4 tahun 85 % - 50 % 
( tergantung kondisi fishik ) 
 
c. PNS dengan kriteria sebagai berikut : 
1. penjamin PNS adalah PNS yang berusia maksimal 50 
tahun berdinas di lingkungan Pemerintahan Kota 
Padang Panjang, masih aktif dan bertugas di Kota 
Padang Panjang ; 
2. penjamin PNS hanya boleh menjamin 1 (satu) orang 
peminjam. 
d. jenis agunan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, 
seperti surat -surat berharga atau benda -benda berharga 
lainnya; dan 
e. khusus terhadap permohonan pinjaman diatas 
Rp.25.000.000, -(dua puluh lima juta rupiah) diberikan 
persya ratan tambahan yaitu, TDP, SIUP, Izin industri 
atau izin lainn ya yang mengikat. 
 
 
- 4 - 
 
File ; D : Surat -Surat kop Kota (3) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro 
dan atau calon penerima dana bergulir telah disetujui 
pinjaman harus melengkapi persyaratan tambahan sebagai 
berikut : 
a. surat taksiran nilai jaminan; 
b. jaminan sertifikat tanah; 
c. nilai jaminan minimal melebihi dari plafond pinjaman 
(jumlah pinjaman maksimal 80% dari nilai jaminan); 
d. buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil atau 
sepeda motor; 
e. foto kegiatan usaha dan foto jaminan ; 
f. surat pernyataan penyerahan jaminan;dan 
g. menandatangani surat perjanjian pinjaman, kuitansi dan 
berita acara penyerahan pinjaman. 
 
2. ketentuan Pasal 12 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 
berbunyi sebagai berikut :