Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 64?
Dalam Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, BAB XIV - KETENTUAN PIDANA, Pasal 64 mengatur sebagai berikut:

( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah. 
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berwenang: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perumahan dan kawasan 
permukiman; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. me min ta ban tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perumahan dan kawasan 
permukiman; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
perumahan clan kawasan permukiman; 
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 
J. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang -undangan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana . ~---------- ··--·--··--· -···--··-----·· 
f ANTON TON CE MATUTINA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 1 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 04 AHUN 2018 Diundangkan di Larantuka 
pada tanggal :!:!) SU.L\ 2018 
UR j" ' ,,,.-- /ANTONIUS H BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP