Apa norma yang terkandung dalam Pasal 17 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, khususnya BAB VI - PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN, Pasal 17, memuat:

(1)Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
a.perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifatadministratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunanpenilaian kineija pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atauhambatan karir lainnya;
b.pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam haltimbul intimidasi atauancaman fisik;
c.bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkunganPemerintah Daerah;
d.kerahasiaan identitas.
(2)Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindunganterhadap Pejabat/ Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuandiskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/ Pegawai karenamelaporkan gratifikasi.
(4)Apabila terdapat ancaman fisikdan/atau psikis kepada Pejabat/ Pegawaikarena melaporkan gratifikasi, Pejabat/ Pegawai dapat memin taperlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atauintansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
(5)Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada BupatiTanggamus melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.