Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 02Tahun 1997 tentang Pembentukan
kabupaten Daerah Tingkat IITulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat IITanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 28Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang -Undang Nomor 2Tahun 2017 Tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6018);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63);
9Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);
11.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum No.25/PRT/M/2007
Tentang Pedoman Sertifïkat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
12.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum No.26/PRT/M/2007
Tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
14.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat
No.05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
Gedung;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01Tahun
2013 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 97);
16Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08Tahun
2016
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN TANGGAMUS
BABI
KETENTUAN UMUM