Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI  BANDUNG  BARAT Nomor 53 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI  BANDUNG  BARAT Nomor 53 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAB UPATEN BANDUNG, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas 
adalah perangkat d aerah yang mempunyai tugas , fung si, dan urusan di bidang 
pemberdayaan usaha mikro. 
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari 
Daerah yang dipimpin oleh camat . 
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas um um 
pemerintahan. 
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi kriteria : 
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usa ha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 
3 8. Pelaku Usaha Mikro adalah orang yang melakukan usaha mikro di lokasi yang 
telah ditetapkan. 
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan 
iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu 
tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh da n mandiri. 
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro 
melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan 
perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatk an kemampuan dan daya 
saing Usaha Mikro . 
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun 
tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, 
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro , 
usaha kec il, dan usaha menengah dengan usaha besar . 
12. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat IUM, adalah bukti tertulis yang 
diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan sebagai bukti/tanda legalitas yang menyatakan sah 
bahwa Usaha Mikro yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan dan 
diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. 
13. Lokasi IUM adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro yang berada di 
lokasi sesuai dengan domisili usaha. 
14. Pendataan Usaha Mikro adalah sistem pengumpulan, pengolahan, 
penyimpanan dan publikasi data perkembangan Usaha Mikro yang dilakukan 
secara berkesina mbungan dan dikelola oleh Dinas dan Kecamatan . 
15. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.