Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI MELAW Nomor 34 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MELAW Nomor 34 Tahun 2017 tentang ARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA eoR!'' KAB UPATEN MELA¢, 'LINGKUNGAN PEMERINTAH, pada BAB IV - PENGELOLA LHKPN, Pasal 7 menjelaskan:

244 
atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1: gtaP?K PN. ) dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola ) ~as!° "",at Kerja Pengelola LHKPN Tingkat SKPD 
qdmi . sebagaimana dimaksud dalam ayat 
,4 bertugas· 
a. Membuat akun Penyelenggara Negara/Wei;b aJ LHKPN; 
Membuat/Update daftar wajib lapor; b. 
c. 
d. Melakukan pendampingan pengisian/e-fillin g; 
Memonitori pelaporan LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk 
selanjutnya disampaikan kepada Admin Instans: S Sl. 
Amin Unit Kerja Pengelolaa Aplikasi e-LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja 
" _nagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
BABV 
SANKS!