Apa substansi hukum dari Pasal 47 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, khususnya , Pasal 47, adalah:

D 
 
 (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan 
melalui tahapan : 
a. persiapan; 
b. pelaksanaan; dan 
c. pelaporan. 
 
13 
 (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi : 
a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa 
antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka 
waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala 
Desa diberhentikan; 
b. pengajuan biaya pemilihan dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia 
pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling 
lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak panitia dibentuk; 
c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh 
penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
diajukan oleh panitia pemilihan; 
d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon 
Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka 
waktu 15 (lima belas) hari; 
e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi 
bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari; dan 
f. penetapan calon Kepala Desa an tar waktu oleh 
panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang 
calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang 
dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk 
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih 
dalam Musyawarah Desa. 
 (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b , meliputi : 
a. penyelenggaran Musyawarah Desa dipimpin oleh 
Ketua BPD yang teknis pelaksanaan 
pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; 
b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak 
dipilih oleh Musyawarah Desa melalui 
musyawarah mufakat atau me lalui pemungutan 
suara; 
14 
 c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh 
panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa 
melalui mekanisme musyawarah mufakat a tau 
melalui pemungutan suara yang telah disepakati 
oleh Musyawarah Desa; 
d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh 
panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan 
e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa. 
 (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat. 
 (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) berasal dari : 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 
i. perwakilan kelompok pemerhati dan 
perlindungan anak; 
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau 
k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat. 
 (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari 
setiap dusun. 
 (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan 
disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa 
dengan memperhatika n jumlah penduduk yang 
mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan 
keputusan BPD. 
 
 
15 
 (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
huruf c meliputi : 
a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui 
Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa 
mengesahkan calon Kepala Desa terpilih; 
b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil 
Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima 
laporan dari panitia pemilihan ; 
c. penerbitan K eputusan Bupati tentang 
pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa 
terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya laporan dari BPD ; dan 
d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 
30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputu san 
pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa 
terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan. 
 (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
dan aya t (4) dapat dipersingkat dengan 
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang 
pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.