Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang ALOKASI DANA DESA PERALIHAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 
Bupati Kotabaru. 
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru. 
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dcsa 
Kabupaten Kotabaru. 
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kotabaru. 
6. Camat adalah camat dalam dalam wilayah Kabupaten 
Kotabaru. 
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat dcsa dalam wilayah 
Kabupaten Kotabaru. 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya mcrupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-
Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 
dibahas dan disepakati bersama BPD. 
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn 
yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama olch Pemerintah Daerah dan 
DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah 
dana perimbangan yang diterima daerah dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 
17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH 
adalah dana yang bersumber dan pendapatan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka 
persentase untukmendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana 
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 
(enam) tahun. 
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya 
disingkat RKP Desa adalah penjabaran dan RPJM Desa 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menampung scluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan. 
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang 
Pemerintah Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 
23. Alokasi Dana Desa Peralihan Kegiatan Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat ADD PKPD adalah 
alokasi dana Pagu Wilayah Perangkat Daerah dialihkan 
alokasi dan pelaksanaannya kepada pemerintah desa.