Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 15 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 15 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG, pada , Pasal 16 menjelaskan:

; dan/atau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 
(2) Penundaan sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran 
Dana Kampung Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana 
Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya. 
(3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya 
lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada 
Tahap I, penyaluran Dana Kampung Tahap I tidak dilakukan. 
(4) Dalam hal sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa Dana 
Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 
% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi 
sisa Dana Kampung di RKUD. 
(5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran Dana Kampung. 
- 8 -
(6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan 
oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi 
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan 
Dana Kampung. 
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 
Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 
7. ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :