Bagaimana redaksi normatif Pasal 34 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN Nomor 7 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN Nomor 7 Tahun 2016 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, BAB XII - PENYIDIKAN, Pasal 34 berbunyi:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewen ang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Hukum Acara Pidana 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu dilingku ngan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, 
berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana; 
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana; 
d. memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan ba han bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen -dokumen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap barang bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf c; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(4) Penyidik sebagaima na dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
 
 
 
16