Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 3 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 15?
Pasal Pasal 15 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SEMERU, pada BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang .
Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2018
Plt. BUPATI LUMAJANG
ttd.
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes.
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
ttd.
Drs, GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP.19651217 199003 1 007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :
95-3/2018
PARAF KOORDINASI
Jabatan Paraf Tanggal
Sekda
Asisten
Plt. Kepala BPKD
Plt. Kabag. Hukum
7
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SEMERU
I.PENJELASAN UMUM
Perusahaan Daerah Semeru diharapkan agar dapat bersaing dan
berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang
berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab
dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Semeru berdasarkan
prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan
Perusahaan Daerah Semeru dengan melaksanakan penyertaan modal.
Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Lumajang Kepada Perusahaan Daerah Semeru. Penetapan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kepada Perusahaan Daerah Semeru dengan mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri 21 Tahun 2011.
II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL