Bagaimana redaksi normatif Pasal 40 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 4355); a. bahwa ancaman bahaya bencana geologi seperti gunung Nomor 1 Tahun 2004?
Norma hukum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 4355); a. bahwa ancaman bahaya bencana geologi seperti gunung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di, Pasal 40 berbunyi:

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 37 dan hasil audit sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 38, ditemukan adanya 
penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 39 ( 1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi 
Pemerintah Daerah dapat meminta laporan kcpada 
pihak pelaksana. 
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat 
meminta untuk dilakukan audit. Pasal 38 i. pengelolaan keuangan; dan 
j. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan mitigasi 
regional bencana geologi dengan lembaga usaha. 
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), bupati menunjuk pejabat tertentu untuk 
melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. kegiatan reklamasi; g. pengelolaan lingkungan hidup; f. perencanaan tata ruang; e. kegiatan konservasi lingkungan hidup; d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta 
kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan 
dalam negeri; 
(5) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan 
untuk mencapai kesepakatan mengenai: 
a. bentuk dan besamya ganti rugi; 
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau 
perusakan; 
c. tindakan tertentu untuk menjarnin tidak akan 
terulangnya pencemaran dan atau perusakan; dan 
d. tinda.kan untuk menccgah timbulnya darnpak 
negatif terhadap lingkungan hidup. 
(6) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku 
terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Lingkungan Hidup. 
(7) Dalarn penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat 
digunakan jasa mediator dan/ atau arbiter untuk 
membantu menyelesaikan sengketa. Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan