Menurut PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 42 Tahun 2018, apa isi dari Pasal
17?
Pasal Pasal
17 dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 42 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA, pada BAB
VI - PEMBERIAN, menyatakan:

(1)Wajib
retribusi
tera
/tera
ulang
dapat
mengajukan
permohonankeringanan
dan
pengurangan
atas
ketetapan
retribusi
terhadapobjek
dan
subjek
tertentu
paling
lama
1
(satu
)bulan
sejak
tanggalditerbitkannya
SKRD
atau
dokumen
lain
yang
dipersamakandengan
memberikan
alasan
yang
jelas
.
14(2)Wajib
retribusi
tera
/tera
ulang
sebagaimana
dimaksud
padaayat
(1),meliputi
:a.
lembaga
sosial
;danb.
lembaga
-lembaga
lain
yang
melaksanakan
kegiatan
sosial
.(3
)Tata
cara
pengajuan
permohonan
keringanan
,pengurangan
danpembebasan
retribusi
sebagaimana
dimaksud
pada
diaturlebih
lanjut
oleh
Keputusan
Kepala
SKPD
.BAB
VIIPENGEMBALIAN
KELEBIHAN
PEMBAYARANPasal
18(1)Dalam
hal
terdapat
kelebihan
pembayaran
retribusi
,
wajibretribusi
tera
/tera
ulang
dapat
mengajukan
permohonanpengembalian
kepada
Wali
Kota
melalui
Kepala
SKPD
PelaksanaPemungut
Retribusi
.(2}
Kepala
SKPD
Pelaksana
Pemungut
Retribusi
menetapkanKeputusan
telah
terjadi
kelebihan
pembayaran
retribusi
ataspermohonan
wajib
retribusi
tera
/tera
ulang
.(3)Permohonan
pengembalian
sebagaimana
dimaksud
pada
harus
memuat
hal
-hal
sebagai
berikut
:a.
nama
dan
alamat
wajib
retribusi
tera
/tera
ulang
;b.
masa
retribusi
;c.
besarnya
kelebihan
pembayaran
;d.
alasan
-alasan
yang
jelas
;dane.
dilampirkan
fotokopi
SKRD
dan
SSRD
.(4)Dalam
jangka
waktu
paling
lama
6
(enam
)
bulan
sejakditerimanya
permohonan
pengembalian
kelebihan
sebagaimanadimaksud
pada
,
Kepala
SKPD
Pelaksana
PemungutRetribusi
harus
memberikan
keputusan
.(5)Apabila
jangka
waktu
sebagaimana
dimaksud
pada
sudahterlampaui
dan
Kepala
SKPD
Pelaksana
Pemungut
Retribusi
tidakmemberikan
keputusan
,
maka
pengembalian
kelebihanpembayaran
retribusi
dianggap
dikabulkan
dan
SKRD
LB
harusditerbitkan
dalam
jangka
waktu
paling
lama
1
(satu
)bulan
.(6
)Pengembalian
kelebihan
pembayaran
retribusi
sebagaimanadimaksud
pada
dilakukan
dalam
jangka
waktu
palinglama
2
(dua
)bulan
sejak
SKRDLB
diterbitkan
.(7
)Jika
kelebihan
pengembalian
kelebihan
pembayaran
retribusidilakukan
setelah
lewat
2
(dua
)
bulan
sebagaimana
dimaksudpada
,Wali
Kota
memberikan
imbalan
bunga
sebesar
2%(dua
persen
)sebulan
atas
keterlambatan
pembayaran
kelebihanpembayaran
tersebut
.
15BAB
VIIIPENGHAPUSAN
PIUTANG
RETRIBUSIPasal
19(1)
Kepala
SKPD
Pelaksana
Pemungut
Retribusi
dapat
mengajukanpenghapusan
piutang
retribusi
kepada
Wali
Kota
dalam
hal
:a.
piutang
retribusi
tidak
dapat
ditagih
lagi
;danb.
kedaluwarsa
.(2)Piutang
retribusi
tidak
dapat
ditagih
lagi
sebagaimana
dimaksudpada
ayat
(1
)huruf
a,apabila
wajib
retribusi
tera
/tera
ulang
:a.
meninggal
dunia
;b.
tidak
diketahui
keberadaannya
;danc.
mengalami
pailit
.(3)
Hak
untuk
melakukan
penagihan
retribusi
menjadi
kedaluwarsasebagaimana
dimaksud
pada
huruf
b
setelah
melampauijangka
waktu
3
(tiga
)
tahun
terhitung
sejak
saat
terutangnyaretribusi
,kecuali
jika
wajib
retribusi
tera
/tera
ulang
melakukantindak
pidana
di
bidang
retribusi
.BAB
IXTATA
CARA
PEMERIKSAAN
RETRIBUSIPasal
20(1)
Wali
Kota
melalui
Kepala
SKPD
Pelaksana
Pemungut
Retribusiberwenang
melakukan
pemeriksaan
untuk
menguji
kepatuhanpemenuhan
kewajiban
retribusi
dalam
rangka
melaksanakanPeraturan
Daerah
Kota
Medan
Nomor
2
Tahun
2016
tentangRetribusi
Pelayanan
Tera
/Tera
Ulang
.(2)Pemeriksaan
sebagaimana
dimaksud
pada
didasarkanpada
:a.
hasil
pemantauan
SKPD
Pelaksana
Pemungut
Retribusiterhadap
wajib
retribusi
tera
/tera
ulang
yang
bersangkutan
;b.
laporan
pihak
ketiga
;danc.
permintaan
wajib
retribusi
tera
/tera
ulang
atas
kelebihanpembayaran
retribusi
yang
terutang
.(3)wajib
retribusi
tera
/tera
ulang
yang
diperiksa
wajib
:a.
memperlihatkan
dan
/atau
meminjamkan
buku
atau
catatan
,dokumen
yang
menjadi
dasarnya
dan
dokumen
lain
yangberhubungan
dengan
objek
retribusi
yang
terutang
;b.
memberikan
kesempatan
untuk
memasuki
tempat
atauruangan
yang
dianggap
perlu
dan
memberikan
bantuan
gunakelancaran
pemeriksaan
;dan
/atauc.
memberikan
keterangan
yang
diperlukan
.
16
(4)Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain
dalam rangka pemeriksaan ,pihak lain yang bersangkutan wajib
memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta atas
dasar permintaan pemeriksa .
(5)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKRDKBT atau
SKRDLB .
(6)Berdasarkan atas hasil terhadap wajib retribusi tera/tera ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)terdapat kekurangan
pembayaran ,wajib retribusi tera/tera ulang yang bersangkutan
wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen )sebulan
untuk paling lama 12(dua belas )bulan .
(7)Dalam halberdasarkan atas hasil pemeriksaan terhadap wajib
retribusi tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5}
terdapat kelebihan pembayaran ,wajib retribusi tera/tera ulang
yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(8)Bentuk ,ukuran dan isiSKRDKBT dan SKRDLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
Perdagangan selaku Pelaksana Pemungut Retribusi .