Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 
2 
 
3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
5. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431 ); 
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 t entang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4953); 
8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
9. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 200 9 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 200 9 Nomor 1 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 ); 
10. Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 
11. Undang -Undang Nomor 1 2 Tahun 20 11 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran N egara Nomor 5234 ); 
12. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 20 11 tentang Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Tahun 20 11 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5256 ); 
 
 
 
 
 
3 
 
13. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah kedua kali dengan Undang -undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Nomor 5679) ; 
14. Undang -undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 298 , Tambahan Lembaran Neg ara Republik 
Indonesia Nomor 5607 ); 
15. Undang -undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Keperawatan (Lembaran Negara Repub lik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Neg ara 
Republik Indonesia Nomor 56 12); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637 ); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502 ) sebagaimana diubah de ngan PP Nomor 74 Tahun 
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340 ); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 14 0, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5161); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 201 7 tentang 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 20 17 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041 ); 
4 
 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 20 12 Nomor 264, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5372 ); 
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional; 
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pem anfaatan Dana Kapasitas Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah ; 
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undangan Nomor 12 
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peru ndang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 21 Tahun 2011 ; 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
29. Peraturan Menteri Kesehat an Nomor 001 Tahun 2012 
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 
Perorangan; 
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada jaminan kesehatan 
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015; 
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional; 
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 
tentang Standar tarif pemeriksaan Calon Tenaga Kerja 
Indonesia; 
33. Peraturan Menteri Ke sehatan Nomor 75 Tahun 201 4 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ; 
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 
tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; 
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penggunaan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan 
Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan 
biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat 
pertama milik pemerintah daerah; 
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 201 6 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 
5 
 
37. Peraturan Menteri Kese hatan Nomor 52 Tahun 2016 
tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam 
penyelenggaraan program jaminan kesehatan 
sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016; 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 
12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 15 ); 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kab upaten 
Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi 
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11/E); 
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupa ten Banyuwangi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13). 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 
Dan 
BUPATI BANYUWANGI 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
PERATURAN DA ERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 12 
TAHUN 2011 RETRIBUSI JASA UMUM. 
 
Pasal I 
 
Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 
Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum, diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan dalam pasal 2 huruf c dihapus , sehingga pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: