Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor 3 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN HUTAN ADAT, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan adalah 
Instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Katingan.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah 
Masyarakat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok 
secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal 
usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat 
hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta 
adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, 
sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu 
secara turun temurun.
7. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau 
perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan 
batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara 
turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari 
leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat 
atau hutan adat.
8. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk 
mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya 
bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang
jdih.katingankab.go.id
9.senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban 
masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak 
dapat dipisahkan.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh 
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan 
tetap.
11. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani 
hak atas tanah.
12. Hutan Perseorangan/Badan Hukum adalah hutan yang berada 
pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama 
perseorangan/badan hukum.
13. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat 
hukum adat. /
14. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak atas tanah.
15. Pemangku Hutan Hak adalah masyarakat hukum adat, 
perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam 
kelompok atau badan hukum yang memiliki hak untuk mengurus 
hutan hak
16. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan 
kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan 
hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan 
kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk 
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
17. Hak Ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah 
kewenangan masyarakat adat untuk mengatur secara bersama- 
sama pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada 
didalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata 
pencahariannya pada dasarnya tanpa bangunan.
18. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 
kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan 
mengelola lingkungan hidup secara lestari.
19. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari kearifan lokal berupa 
substansi pengetahuan yang diperoleh dari hasil kegiatan olah 
piker dalam konteks tradisi, termasuk namun tidak terbatas pada 
keterampilan, inovasi, dan praktek-praktek dari Masyarakat 
Hukum Adat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang 
tertulis ataupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi 
ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.
20. Pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan 
Pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat 
sepanjang kenyataannya masih ada.
21. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia 
MHA adalah panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk 
melakukan proses verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat 
hukum adat dan wilayah adatnya.