Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik, pada , menyatakan:

BAB III 
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan 
Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan membentuk 
P2TP2A . 
(2) P2TP2A beranggotakan SKPD yang terkait, Tim Penggerak PKK, Darma 
Wanita, Rumah Sakit, Puskesmas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan 
Organisasi Kemasyarakatan terkait. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A diatur dengan Peraturan 
Bupati. Pasal 8 (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, 
diantaranya: 
a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang 
tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan 
pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan 
pendampingan secara optimal; 
b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan 
perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan 
berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi; 
c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban 
tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, 
korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban 
perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, 
penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan 
perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi 
dari Pemerintah Daerah; 
d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak 
dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa 
depannya;dan 
e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari 
stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan 
masyarakat. 
(2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung 
jawabnya secara optimal agar anak terhindar dari kondisi khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 7 Bagian Kelima 
Perlindungan Khusus -8- 
(3) (2) GT-KLA diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi perencanaan 
pembangunan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan 
pembangunan KLA. 
Keanggotaan GT-KLA terdiri dari SKPD dan seluruh pemangku 
kepentingan anak, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha 
dan masyarakat. (buat penjelasan) 
Tugas Pokok GT-KLA meliputi: 
a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan 
KLA; 
b. melakukan advokasi dan komunikasi informasi dan evaluasi 
kebijakan KLA; 
c. mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data 
dasar; 
d. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA 
yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber 
daya;dan 
e. menyusun RAD KLA dan mekanisme kerjanya; (1) Bagian Kesatu 
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak