Apa saja yang diatur dalam pasal 1 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ?- Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ?- Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN ASET DESA, BAB III - PENGELOLAAN, pasal 1 menetapkan:

l ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan 
dengan pertimbangan: 
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 
penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan 
fasilitas tersebut. 
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 
pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain: 
a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun;dan 
b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna. 
(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya 
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilarang menjarninkan, 
menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek 
bangun guna serah atau bangun serah guna. 
(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya 
yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat 
perjanjian, dan konsultan pelaksana.