Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1( Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1( Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, BAB VII - PENGGUNMN ADD, Pasal 8 berbunyi:

(1) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
terdiri atas bidang: 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
a. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 
b. Belanja tak terduga. 
(2)Bidang ... 
0 ·---13 -
(2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 
dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah 
dituangkan dalam RKPDesa. 
(3) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi kegiatan: 
a. 
b. 
C. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. penghasilan tetap dan tunjangan; 
operasional kantor desa; 
tunjangan dan operasional BPD; 
operasional TP PKK; 
operasional LPMD; 
operasional RT/ RW; 
operasional organisasi dan Pemerintah Desa; 
pembentukan BPD; 
Penyelenggaraan kerja sama desa; 
J. Penyelenggaraan Musyawarah Desa; 
k. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa; 
1. Pengelolaan Informasi Desa; 
m. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; 
n. Penyelenggaraan evaluasi pemerintahan desa; 
o. Pembangunan kantor desa; 
p. Rehabilitasi Kantor Desa; 
q. Pengadaan sarana dan prasarana kantor; 
r. Pendataan Desa (Penyusunan profil desa); 
s. Inventarisasi dan legalisasi aset; 
t. Pembentukan produk hukum desa; 
u. Pengangkatan perangkat desa; dan 
v. jasa pengabdian masa bakti aparatur desa; 
(4) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi kegiatan: 
a. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban; 
b. Pembinaan LKD, meliputi: 
1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas RT /RW; 
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas TP PKK Desa; 
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Karang Taruna; 
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Posyandu; 
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas LPMD; dan 
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Lembaga 
Kemasyarakatan lainnya. 
c.Pembinaan ... 
.. 
-14 -
c. Pembinaan Pemuda dan Olahraga; 
d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga; 
e. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya; 
f. Pembinaan kerukunan umat beragama; 
g. Pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan; 
h. Pembinaan Keluarga Berencana.