Menurut PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT Nomor 2 Tahun 2012, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT Nomor 2 Tahun 2012 tentang PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangandengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Diundangkan diPanaragan
pada tanggalDitetapkan diPanaragan
pada tanggal 2012
BUPATI TULANG BAWANG BARAT
BAC' ARBASRI
2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
PARYANTO
TAHUN^O^f^KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMERATAAN GURU PNS KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT
BABI
PENDAHULUAN
A.Umum.
Pemera^anguru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikanantarkabupaten antarkota, dan antarprovinsi serta dalam upaya mewuiudkanpenmgkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional danffT tUoan^pendldlkan nasional, telah ditetapkan Peraturan BersamaMenten Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MenteriPendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan danMenteri Aqama05/X/pB/201 1, SpB/03/M.pAN-RB/1 0/2011 48 Tahun 2011Neo^r^ VTahun 2011tentan9 penataan dan pemerataan Guru pegawai
pNS TK/TKImengatur Penataan dan pemerataan guruPNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMp/SMpLB, SMA/SMALB, danSMK.9
penoa!ndan Pemera,aan auru PNS diKabupaten
RuanaPedoman Penataan danPemeratan Guru PNS.
auruPelaksanaan. dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan
mekanismeada.knteria guru yang dapat dimutasikan kesekolah lain. meKanisme pemmdahan, danpendanaan.
B.Tujuan
SMP°/SMP|PR^dan pemerataan guru PNS TK/TKLB. SD/SDLB.SMA/SMALB, dan SMK disusun sebagai acuan bagi peiabat pembinakepegawaian, kepala dmas pendidikan kabupaten, kepala sekolah dan pemanakukepentingan (stakeholder) lainnya dalam penataan dan pemerataan auru PNRTK/TKLB, SD/SDLB. SMP/SMPLB. SMA/SMALB. danSMK.Pemerataan 9UrU PNS
C.Ruang Lingkup
Ped°™2pela^ penataan danpemerataan guru pegawai neqerip(pNS) meliputi kebijakan penataan dan pemerataan guru pNS mekanisme pelaksanaan, pemantauan danevaluasi, pembinaan danpengawasan pendanaandan pelaporan sesuai dengan peraturan Bersama Menteri Negara pendPayaqunaan
Datam^Neqe^i ^MenteriBir°krasi- Menteri Pendidikan Nasional, MenteriSpB/03/MpANRB/1^ N°mOr °5/X/pB/201 1,48Tahun 2011’ 158/pMK.01/201 1,11Tahun 2011 tentang penataan danpemerataan Guru pegawai Negeri Sipil
D.pengertian
Dalam Pedoman Pelaksanaan iniyang dimaksud dengan'1.Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama Menteri NenaraPendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Menteri PendidfkanNasKtnaL Menteri Dalam Negeri. Menteri Keuangan. dan MeneriAqSX°MK0i™^SPB/03/M.PAN. RB/IO/fon. 48 Tahun
Pegawai Negeri Sipil.3°Pena,aan dan Pemerataan Guru
2 pendidik Pmfesional dengan tugas utama mendidik menqaiarmemb imbing mengarahkan, melatih. menilai. dan mengevaluasi peserta 9didik
pendidikan menengah^"ialurpe"dldika" 'o™'. Pendidikan dasar, dan
4.Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik,
distribusi, dankomposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riilmasing-masing
satuan pendidikan.
5.Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuaidengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengankebutuhan riilmasing-masing satuan
6.Pedoman Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan PemerataanGuru PNS pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, gurumata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengankurikulum tingkat satuan pendidikan.
7.Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan,antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, danantarprovinsi dalamrangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuanadmimstrasi pangkal yang bersangkutan.
8.Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang adalebih sedikit dariyang dibutuhkan.
9.Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dariyang dibutuhkan.
10.Pemerintah adalah pemerintah pusat.
11.Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ataupemerintah kota