Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 9?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor 10 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

(1) Calon Petinggi wajib memenuhi persyaratan : 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, 
melaksanakan undang -Undang dasar negara 
republik indonesia tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan 
negara kesatuan republik indonesia dan 
bhinneka tunggal ika; 
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah 
menengah pertama atau sede rajat; 
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) 
tahun pada saat mendaftar; 
f. bersedia dicalonkan menjadi Petinggi; 
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana 
penjara; 
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 
(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana 
penjara dan mengumumkan secara jujur dan 
terbuka kepada publik bahwa yang 
bersangkutan pernah dipidana serta bukan 
sebagai pelaku kejahatan berulang -ulang; 
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 
Putusan Haki m yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 
j. berbadan sehat; 
k. tidak pernah sebagai Petinggi selama 18 
(delapan belas) tahun tiga kali masa jabatan; 
l. berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa; 
m. siap menjadi Petinggi sampai selesai masa 
jabatan; 
n. memiliki kep edulian kepada upaya 
pengembangan adat -istiadat; dan 
o. tidak pernah melakukan pelanggaran adat 
istiadat dan norma -norma lain yang berlaku 
dalam masyarakat. 
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri 
sebagai Petinggi harus mendapatkan persetujuan 
tertuli s dari Pejabat Pembina Kepegawaian; 
(2a) Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri 
menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 
-6- 
 
 
Perda -Kubar/180/2017 
 (2) apabila terpilih dan diangkat menjadi Petinggi, 
yang bersangkutan dibebaskan sementara dari 
jabatannya selama men jadi petinggi tanpa 
kehilangan hak sebagi pegawai negeri sipil. 
(3) Bagi Pegawai negeri sipil yang ingin mencalonkan 
diri menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada 
harus membuat Surat Pernyataan 
pengunduran diri dari jabatan organiknya apabila 
terpil ih menjadi petinggi, dan Surat pernyataan 
bersedia bertempat tinggal di kampung apabila 
terpilih menjadi Petinggi yang diketahui oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian; 
(3a) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat 
menjadi Petinggi berhak mendapatkan tunj angan 
petinggi dan penghasilan lainnya yang sah. 
(4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Petinggi 
diberhentikan sementara dari jabatan organiknya 
dengan tidak kehilangan hak -hak kepegawaian; 
 
5. ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf d dan huruf e 
dihapus dan a yat (2) diubah , sehingga Pasal 41 
berbunyi sebagai berikut: