Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999?
Norma hukum dalam dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Fengendalian Gratifrkasi, BAB III - PENGEIIDALIAIT GRATIFII(ASI, Pasal 6 berbunyi:

IGrakteristik secara umum terhadap gratifikasi yang tidak
wajib dilaporkan adalah:
berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang
diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persya.ratan
atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip
kewajaran atau kepatutan;
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlalu;
dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan,
penghormatan dalam hubungan sosial antar sesarna
dalam batasan nilai yang wajar; atau,
merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah
,-
adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di
masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
(21 Gratilikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:
pemberian karena hubungan keluarga, yaitu
kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri,
anak/menantu, cucu, besaa, paman/bibi,
kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang
tidak memiliki konllik kepentingan;
hadiah dalam bentuk uang atau barang yang memiliki
nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pemikahan,
kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau
upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per
pemberi dalam setiap acaLra paling banyak
Rp 1.O0O.OOO,OO (satu juta rupiah);
pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang
didami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri,
atau anak penerima gratifikasi paling banyak
Rp1.OO0.OOO,O0 (satu juta rupiah);
pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut,
pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak
dalam bentuk uang, atau tidak berbentuk setara uang
yang paling banyak Rp3OO.OOO,O0 (tiga ratus ribu rupiah)
per pemberial per orang dengan total pemberian
Rp1.OOO.OOO,0O (satu juta rupiah) ddam 1 (satu) tahun
dari pemberi yang sama;
Pemberian sesama rekan keq'a tidat dalam bentuk uang
atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro,
saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling
banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per
pemberian per orang dengaa total pemberian maksimal
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun
dari pemberi yang sama;
hidangaa atau sajian yang berla}u umum;
prestasi akademis atau non akademis yang diikuti
dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan,
perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi
atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;,?
maafaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai
berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang
berlaku umum;
seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat
tulis serta sertiJikat yang diperoleh dari kegiatan resmi
kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi,
pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang
atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan
prestasi kery'a yang diberikan oleh Pemerintah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
atau,
diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan,
yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai,
tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar
aturan intemal instansi pegawai.