Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor 41 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor 41 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAA N SEKOLAH BERASRAMA, khususnya BAB III - PENYELENGGARAA N SEKOLAH BERASRAMA, Pasal 3, adalah:

Untuk menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah 
Berasrama dibentuk Organisasi Penyelenggara Sekolah 
Berasrama. 
Organisasi Penyelenggaraan Sekolah Berasrama 
berkedudukan pada Dinas yang bersifat non struktural. 
Pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk 
mengembangkan kompetensi keahlian bidang Teknologi 
Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan dengan 
Tambahan Keterampilan menjahit Pada SMKN 7 Kaur 
(Technopreneur Merdeka) dan SMKN 8 Kaur (Pusaka Kaur). 
Pendidikan diselenggarakan dengan maksud 
mengembangkan program unggulan 4 laboratorium masa 
depan ( nanoteknologi, bioteknoloqi, renewable energy, dan 
robotic pada SMAN 10 Kaur (Pentagon). 
http://jdih.bengkuluprov.go.id
Mendorong berfikir kreatif, inovatif dan ilmiah untuk 
melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna, memiliki 
kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif, 
memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan lebih tinggi / atau memiliki jiwa kewirausahaan 
dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. 
Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan 
komponen Instansi terkait. 
Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap peserta didik dapat 
dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Instansi 
yang ada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan Dunia 
Usaha dan Industri yang ada di Kabupaten Kaur, Provinsi 
Bengkulu atau dari Daerah Lain. 
Bagian Kedua 
Struktur Organisasi Penyelenggara