Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati; Nomor n Tahun 2014?
Ketentuan dalam Peraturan Bupati; Nomor n Tahun 2014 tentang , Pasal 3 menetapkan:

, Kepala Dinas PMPTSPTK berkewajiban untuk: 
a. menerapkan prinsif pelayanan pu blik yang mudah , sederhana , 
cepat , tepat , lancar , transparan dan bermutu ; 
b. menerapkan mekanism e perizinan dan non perizinan , mulai dari 
permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Non 
Perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Pela yanan 
dan Standar Operasional Prosedur . 
c. men yampaikan tembusan perizinan dan non perizinan kepada 
SKPD terkait ; Pasal 5 Penyelenggaraan PTSP dalam pela yanan Dokumen Perizinan dan Non 
Perizinan adalah : 
a. Penyelenggaraan PTSP yang meliputi : 
1. melakukan penerimaan dan/ atau penolakan berkas permohonan 
perizinan dan non perizinan ; 
2. menerbitkan dan menandatangani dokumen penzman dan non 
perizinan ; 
3. men yerahkan dokumen perizinan dan non perizinan ; dan 
4. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan . 
b. Pemberian , penolakan , pencabutan dan pembatalan dokum en 
perizinan dan non perizinan di DPMPTSPTK dilaksanakan dan 
ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan 
dari Tim Teknis yang disertai dengan lamp iran analisa/kajian teknis 
dan lain-lain yang dianggap perlu . 
c. Apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat , maka 
penerbitan dokumen atau penolakan perizinan dan non perizinan 
dapat ditandatangani oleh Sekretaris Dinas . 
d. Dalam men yelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan , 
Kepala Dinas PMPTSPTK berkoordinasi dengan SKPD terkait. Pasal 4 
10 ( 1) Dalam penyelenggaraan perizman dan non perizinan , Kepala Dinas 
PMPTSPTK dibantu oleh Tim teknis; 
(2) Anggota Tim Teknis terdiri dari petugas teknis SKPD terkait yang 
mempun yai kompetensi dan kemampuan dibidangn ya, yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ; 
(3) Petugas teknis SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 
merupakan Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Staf 
terkait yang diusulkan oleh kepala SKPD sebagai anggota Tim Teknis 
sesuai bidang tugasn ya; Pasal 7 (1) DPMPTSPTK menerbitkan perizman dan non perizinan setelah 
mendapatkan rekomendasi dari SKPD teknis . 
(2) Format dan bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercamtum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 d. men yampaikan laporan pela yanan perizinan dan non perizinan 
setiap triwulan kepada Bupati dan SKPD terkait lainn ya. 
(2) Standar pela yanan dan standar operasional prosedur perizinan dan 
non perizinan diatur dalam peraturan kepala Daerah yang memuat 
jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah , 
dasar hukum , pers yaratan pelayanan , mekanisme dan prosedur, 
jangka waktu penyelesaian , biaya/tarif, Produk pela yanan dan 
penangan pengaduan , saran dan masukan . 
(3) Dalam pengelolaan perizinan dan non perizinan, DPMPTSPTK juga 
menerapkan pela yanan secara online secara bertahap . 
11 Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, 
DPMPTSPTK bertanggung jawab secara administratif , sedangkan 
tanggungjawab teknis berada pada SKPD terkait . Pasal 10 BAB III 
PEMBINAAN, PENGAWASAN , PENGENDALIAN , MONITORING DAN 
EVALUASI (1) DPMPTSPTK memungut Retribusi/Pendapatan dari setiap periz~nan 
dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Apabila pengelolaan perizinan dan non perizinan telah dilimpahkan 
seluruhn ya kepada DPMPTSPTK maka target retribusi perizinan dan 
non perizinan menjadi target penerimaan DPMPTSPTK. 
(3) mekanisme penerimaan pemungutan Retribusi dari setiap perizinan 
dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSPTK sesuai dengan 
Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan. 
(4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh 
pemohon perizinan dan non perizinan disetorkan secara langsung ke 
rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Kalbar dan tembusan Surat 
Tanda Setoran tersebut disampaikan kepada DPMPTSPTK. 
(5) DPMPTSPTK wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan 
retribusi atas perizinan dan non perizinan sercara berkala kepada 
Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah . Pasal 9 diperlukan sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya 
masing-masing sebagai tim teknis. pada DPMPTSPTK apabila SKPD dapat menempatkan pegawainya Pasal 8 
12 Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati 
ini dibebankan pada: Pasal 13 BAB VI 
PEMBIAYAAN (1) Pemohon Izin dan Non izm mempun yai hak men yampaikan 
pengaduan terhadap pela yanan yang diberikan ataupun keberatan 
secara lisan dan/ atau tertulis apabila pela yanan perizinan dan non 
perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ­ 
undangan dan/ atau Standar pela yanan yang telah ditetapkan . 
(2) DPMPTSPTK bersama SKPD teknis terkait wajib menanggapi dan 
menangani pengaduan mas yarakat. 
(3) Pengaduan terhadap layanan administratif disampaikan kepada 
Kepala Dinas DPMPTSPTK. 
(4) Mekanisme pengaduan pela yanan perizinan dan non perizinan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Standar 
Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur . Pasal 12 BAB IV 
PENGADUAN (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Bupati. 
(2) Pembinaan , pengawasan , pengendalian , monitoring dan evaluasi 
setelah terbitn ya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi 
tanggungjawab SKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan ; 
(3) Pembinaan , pengawasan , pengendalian , monitoring dan evaluasi 
secara administrasi terhadap pela yanan perizinan dan non perizinan 
dilakukan oleh Kepala Dinas PMPTSPTK . Pasal 11 
13 S lin . u i d ngan asllnya 
KEPALA BAGIAN HUKUM BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 14 ZAKARIA TTD SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU , Diundangkan di Sekadau 
pad a tanggal 1 Maret 2018 RUPINUS TTD BUPATI SEKADAU, Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 1 Maret 2018 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sekadau . Pasal 15 Penandatangan Perizinan Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku lagi. Kewenangan Pelimpahan ten tang 127 /43/DPMPTSPTK/2017 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , Keputusan Bupati Nomor Pasal 14 BAB VI 
KETENTU AN PENUTUP a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau; 
b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat. 
14 IV. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANO 
1. Izin Usaha Jasa Kontruksi 
2. Izin Mendirikan Bangunan III. BIDANG KESEHATAN 
1. Izin Toko Obat ; 
2. Izin Apotik ; 
3. Izin U saha Penyelenggaraan Optical 
4. Izin U saha Klinik II. BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 
1. Izin U saha Perdangangan (SIUP) ; 
2. Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang ; 
3. Izin Usaha Industri (IUI); 
4. Izin U saha Pengambilan Mata Air (SIPMA) ; 
5. Izin Usaha Perbengkelan; 
6. Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPT) ; 
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) ; 
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ; 
9. Tanda Daftar Perusahaan (TD P); 
10. Tanda Daftar Industri (TDI) ; 
11. Tanda Daftar Gudang (TDG) ; I. BIDANG PENANAMAN MODAL 
1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri ; 
2. Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri ; 
3. Izin Usaha/ Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri ; 
4. lzin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri ; A. PERIZINAN DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 14 TAHUN 2018 
TANGGAL 1 MARET 2018 
TENT ANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN 
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS 
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU 
~- n S su i d ngan asliny 
PALA BAGIAN HUKUM RU PI NUS TTD BUPATI SEKADAU , B. NON PERIZINAN 
1. Penerbitan Kartu Pencari Kerja ; 
2. Rekomendasi Penerbitan ID Calon Tenaga Kerja Indonesia; 
3. Pengantar Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk Jasa Kontruksi ; 
4. Rekomendasi Pembuatan Parport Tenaga Kerja Indonesia. VIII. BIDANG KETENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
1. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 
2. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja VII. BIDANG TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
1. Izin Reklame Billb oard/ Berkontruksi 
2. Izin Menara Antena Telekomunikasi 
3. Izin Warung Internet VI. BIDANG PARIWISATA 
1. Izin Usaha Hotel Klasifikasi Bintang; 
2. Izin Usaha Hotel Klasifikasi Melati ; 
3. Izin Usaha Restoran ; 
4. lzin U saha Bar/ W arung Kopi ; 
5. Izin Usaha Rumah Makan ; 
6. Izin Usaha Rumah Bola Sodok (Billiard); 
7. Izin Usaha Karaoke ; 
8. Izin Usaha Salon Perawatan Kecantikan ; 
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); V. BIDANG PERHUBUNGAN 
1. Izin Trayek; 
2. Izin Usaha Angkutan Umum ; 
RUPINUS TTD BUPATI SEKADAU , 
1, KEPALA PERANGKAT DAERAH Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal ..... Demikian Rekomendas i ini diberikan untuk dipergunakan sebagaim ana 
mestinya. Rekomendasi ini diberikan untuk memperoleh : 
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
2. Tanda Taptar Perusahaan (TDP 
3. lain-lain yang diperlukan untuk mendirikan usaha : 
Nama Usaha 
Jenis Usaha 
Alamat Usaha Nama 
Tern pat/ tanggal lahir 
Alam at dengan ini memberikan rekomendasi kepada : Dasar pemberian Rekomendas i : 
1. Undang -Undang . 
2. Peraturan Pemerin tah . 
3. Peraturan Menteri . 
4. Surat Permohonan . Jabatan 
Alamat Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama . 
NIP . REKOMENDASI 
NOMOR . KOPPERANGKATDAERAH LAMPIRAN II PERA TURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 14 TAHUN 2018 
TANGGAL 1 MARET 2018 
TENT ANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN 
PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA 
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU