Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 36 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 36 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan ;
1.Daerah adalah Kabupaten Langkat .
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten .
3.Bupati adalah Bupati Langkat .
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat .
5.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat .
6.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Langkat .
7.Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Keija Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Langkat .
8.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Langkat .
9.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah
lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dart wewenangnya bersifat
independen danbebas dari pengaruh kekuasaan manapun .
10.Penyelenggara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif ,
legislatif ,atau yudikatif ,dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku .
11.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut
dengan LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya
tentang uraian danrincian informasi mengenai harta kekayaan ,data pribadi ,
termasuk penghasilan pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara .
12.Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan
instansi /lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan
mengumumkan harta kekayaan .
13.Tim Penggelola LHKPN adalah timyang membantu kelancaran pelaksanaan
penyelenggara LHKPN .t