Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 092 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 092 Tahun 2017 tentang , pada BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
i 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
rintah oleh l araan urusan pemenn an 2. Pemerintahan Daerah adalah penye!"" ay at pa~rah menurut asas Pemerintah Daerah dan Dewan Perw an . . otonomi seluas-luasnya otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsP eublik Indonesia dalam sistem dan prinsip Negara esatuan 
Re 1blik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara epu 
Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Sintang. 
5. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di buat oleh Bupati Sin tang. 
6. Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. 
7. Pengundangan adalah Penempatan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Acara Republik Indonesia, Tambahan Beritan Negara Indonesia, Lembaran Daerah dan Berita Daerah. 
8. Kementrian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah Instansi/Institusi yang menggun akan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD). 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. disebut 
Daerah APBD 
yang 
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dacrah yang arena jabatanya mempunyai ia ~";" menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan da re gan aer% 
11. Satuan 
· nn095 
.saa» «es nearest Pama» sane coma dog}et,"".d"l' 
perangkat daerah pada pemerintah daerah se 
anggaran/pengguna baran g. 
.. digka t PPKD 
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya nsmng 1s 
adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai ta 
be · dak bagai Bendaharawan melak.sanakan pengelolaan APBD dan rtin se 
Umum Daerah. 
disebut PA adalah pejabat 
Kementerian/Lembaga/ 
yang disamakan pada 13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat 
lnstitusi Pengguna APBN /APBD. 
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
yang ditetapkan oleh PA untuk mengggu nakan APBN atau ditetapkan olch 
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD. 
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 
18. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing- 
masing K/L/D/1. 
19. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 
oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang 
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya. 
20.Bagian Pengadaa adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
intang yang erfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di mana B · 
PengadaanSekretariat Daerah Kabupaten Sintang. ag1an 
21. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat : 
Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengada ,e ahlian 
yang ditunjuk guna melaksanakan Pengadaan La,_"" arang/jasa 
Langsung dan E-Purchasing. gsung, Penunjukan 
22. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah • • . 
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas me ~,_ Panitia/pejabat yang 
pekerjaan. emenksa dan menerima hasil 
23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah ata , 
lain yang selanjutya disebut APe ,"" 8as inter pada institusi 
pengawasan melalui audit, reviu, evalue aparat yang melakukan 
I . ' ' as1 pemantau d pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tu an, tan kegiatan 
gas dan fungsi organisasi. 
24.Penyedia...... 
• nn009 
. , 24. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan Baran g/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainn ya. 
25. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok 
Kerja Bagian Pengadaan /Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan 
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalarn proses Pengadaan 
Baran g/Jasa. 
26. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai 
tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, 
tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan 
aturan/ prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan. 
27. Pakta Integritas adalah Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk 
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalarn 
pengadaan barang/jasa. 
28. Barang adalah setiap benda baik berwu jud maupun tidak berwu jud, 
bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 
29. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 
lainnya. 
·?""","onsultansi adatah jasa tayanan profesional yang membutuhkan 
ee nan tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamak e dalah olah pikir (brainware). can a 
31. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan ke 
mengutamakan keterampilan (skillware) da _ mampuan tertentu yang 
yang telah dikenal luas didunia usa _ " Sat sistem tata kelola 
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa sey_," untu} menyelesaikan suatu 
Pekerjaa onstruksi aan Pens~. ~."","a onsultansi, Pelaksanaan 
32. Sertifikat Keahlian Pengadaan Be g/ pengakuan dari pemerintah ata @rang/Jasa adalah tanda but 
dibidang Pengadaan Barang/as ompetensi dan kemampuan profesi 
33. Swakelola adalah Pengadaan B 
direncanakan, dikerjakan dan/ arang/Jasa dimana pekerjaann seam s iav ares.«»,"Ki",{z"_meat sin pro/7.dz; 
masyarakat. zmerntah lain dan/atau kelom pok 
34. Kontrak Pengadaan Barang/Ja Ppjanjian iertutis antaa [3st"g selanjutya disebut Kontrak adatah pelaksana Swakelola. engan Penyedia Baran g/J . g iasa atau 
35. Pelelangan Umum adalah 
konstruksi/j ~ metode pemilihan , 
kes. /Jasa lainnya yang dapat diika Penyedia barang/peke-+ 
pekerjaan konstruksi/jasa lain r k ti oleh semua per 5. Cr]aan nya yang mememuhi nyecdia barang/ 
36. Pelelangan Terbatas adalah syarat. 
konstruksi dengan jumt. "tode pemilihan penyedia B pekerjaan yang komplei Penyedia yang diyakin i «._,"Fang/pekerjaan 
· erbatas dan untuk 
37.Pelelangan ..... ..... 
• 00097 
tod e pemilihan Penyedia Baran g/Jasa 
37. Peieianean seemhana adala""[; ~anes tnggi Rp. 5.000.000.000,00 
Lainnya untuk pekerjaan yang 
(lima miliar rupiah). . 
milihan Penyedia Pekerjaan 
38. Permi an Langsung adalah Mct", Like unei Rp. 5.000.000.000,00 
Konstruksi untuk pekerjaan yang bernila1 
(lima miliar rupiah). 
a Penvedia Jasa Konsultansi untuk 
39. Seleksi Umum adalah metode pemilihan '.ia Jasa Konsultansi yang 
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua peny 
memenuhi syarat. 
ilihe Penyedia Jasa Konsultansi 40. Seleksi Sederhana adalah metode pem1nan _ Rp. 200.000.000,00 untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tmtgg ' 
(dua ratus juta rupiah). 
41. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang 
memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang 
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 
42. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlomb 
barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan y g 
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 
43. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia Barang/ Jasa 
dengan cara menunjuk langsung 1 {satu) Penyedia Barang/ Jasa. 
44. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa tanpa melalui 
Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. 
45. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau 
badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah. 
46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan mcrupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 
Usaha Kecil sebagaimana dirnaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
47. Surat Jarninan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan t rtuli 
yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional, 9at 
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan 
Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhin y ke »ii Penyedia Barang/Jasa. ya rewajiban 
48. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan ·kn . . . 
mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan %a, [ek ologi tinggi, a/aa pekemaan yang beri diatas ks. 1o0.o63 {u,{5," khusus miliar rupiah). ·' ·' ,0 (seratus 
49.Pengadaan ...... 
• nn0099 
49. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan 
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi 
dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
50. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE 
adalah Unit Kerja/Tim untuk menyelenggar akan sistem pelayanan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik. 
51. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang 
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia 
Barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik 
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang 
telah ditentukan. 
52. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik 
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu 
dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. 
53. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem 
katalog elektronik. 
54. Portal Pengadaan Nasional adalah pin tu gerbang sistem informasi 
elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara 
nasional yang dikelola oleh LKPP.