Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 51 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 51 Tahun 2017 tentang TUGAS , FUNGSI , DAN RINCIAN TUGAS, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupat i Bandung Barat. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat. 
5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Bandung Barat. 
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Man usia Kabupaten Bandung Barat. 
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat. 
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat. 
9. Subb agian adalah Subbagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat. 
10. Subbidang adalah subbidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat. 
11. Perangkat Daerah adalah unsur pemban tu Bupati dalam penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan. 
 
3 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka 
mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah. 
13. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP 
adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk 
mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan 
organisasidalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang 
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab yang disusun 
secara berkala. 
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat 
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 
(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD) yang d isampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah. 
15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ 
adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaika n 
oleh Bupati kepada DPRD. 
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyeja hterakan masyarakat. 
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah. 
18. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daera h.