Jelaskan isi kandungan Pasal 124 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Nomor 6 Tahun 2009.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Nomor 6 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG, ketentuan pada , Pasal 124 berbunyi:

Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pengaturan 
mengenai tarif Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi harus disesuaikan dengan mengacu kepada 
biaya pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh 
Daerah ; 
b. bahwa d alam rangka menindaklanjuti Undang -Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahu n 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan , yang mana dalam Pasal 79A mengatur 
bahwa dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen 
Kependudukan (dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum 
sebagai alat bukti autentik yang d ihasilkan dari pelayanan 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) tidak dipungut 
biaya; 
c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada 
masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor 
Retribusi Daerah, diperlukan perubahan atas beberapa tari f 
Retribusi Daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Umum ; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah Kabupaten Si ntang tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Umum ; 
Mengingat ... 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai 
Undang -Undang (Lembaran Negara Re publik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
 3. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negar a Republik Indonesia Nomor 5049); 
 4. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali ter kahir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG 
dan 
BUPATI SINTAN G 
MEMUTUSKAN : 
 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 201 2 TENTANG 
RETRIBUSI JASA UMUM . 
 
PASAL I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 4 Tahun 201 2 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 201 2 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4) diubah sebagai 
berikut : 
1. ketentuan Pasal 1 angka 6 , angka 25, angka 26 , dan angka 27 
dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai beri kut :