Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 49 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 49 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB  III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 menetapkan:

(1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sos ial, mempunyai 
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 
Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial yan g meliputi 
pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuh an sosial ekonomi fakir 
miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarg a rentan dan 
komunitas terpencil, pelestarian dan penanaman nila i-nilai kepahlawanan, 
keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generas i 
muda/pelajar/mahasiswa, Guru dan masyarakat, member ikan penghargaan 
pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerd ekaan, memfasilitasi 
penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormata n, restorasi sosial, 
memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional, Makam Pah lawan Nasional, 
pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisa si sosial, wahana 
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usa ha, pekerja sosial 
masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Ten aga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, 
penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan 
pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial sesuai dengan peraturan 
perundang–undangan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang 
Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, me mpunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan 
sosial; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miski n dan 
pemberdayaan sosial; 
c. bimbingan teknis dan supervisi penanganan fakir mis kin dan 
pemberdayaan sosial; 
d. pelaksanaan koordinasi dengan unit dan atau Instans i terkait 
penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; 
e. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penangan an fakir miskin 
dan pemberdayaan sosial; 
f. pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan 
pemberdayaan sosial; dan 
g. pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.