Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah a dalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara an Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut a sas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem d an prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah . 
3 5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan Daerah dan mendapat penugasa n dari Kepala Badan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
8. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima 
hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang. 
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan U ndang -Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. 
11. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang ti dak melakukan usaha 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara , atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, ya yasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi: pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai degan ketentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daerah. 
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat d ilihat, dibaca, 
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 
16. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan 
penetapan besarnya pajak reklame; 
17. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah 
keseluruhan pemba yaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik 
dan/atau penyelenggaraan reklame. 
18. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah 
ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, 
berdasarkan kriteria kep adatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek 
kegiatan di bidang usaha. 
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah 
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan seba gai tanda pengenal diri atau identitas 
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah. 
20. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 
21. Tahun Pajak adalah j angka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. 
 
4 22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan Daerah. 
23. Formul ir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak 
untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada 
Dinas. 
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan be sarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak ya ng 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ad a kredit 
pajak setelah dilakukan pemeriksaan. 
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda. 
29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. 
30. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang -undangan perpajakan daerah yang terdapat 
dalam SKPD, SKPDN, SKPDLB, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan 
Pembetulan, atau Keputusan Keberatan. 
31. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya di singkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar. 
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek pajak, penentu an besarnya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 
34. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi 
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa dan/atau 
penyitaan. 
35. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak 
daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan 
seketika dan sekaligus, memberitahukan Sura t Paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta 
menjual barang yang telah disita. 
36. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Wajib 
Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melu nasi utang 
pajak menurut ketentuan peraturan perundang -undangan. 
5 37. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara 
penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat 
atau calon pembeli. 
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiat an menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah. 
39. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Dinas. 
40. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat 
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat t inggal 
Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas. 
41. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, 
berdasarkan pengaturan perundang -undangan perpajakan. 
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
43. Kahar ( force majeure ) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau 
kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat 
melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau 
tidak tepat waktu.