Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 22 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 22 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD), BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
4. Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah Kabupaten diProvinsi
Lampung.
5. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus
yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka
waktu 20(dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan
tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus
yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Tanggamus adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah
untuk jangka waktu 5(lima) tahun, terhitung sejak tahun 2013 sampai
dengan tahun 2018.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang
selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Tanggamus adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan
maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif
untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam
rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.
13. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja SKPD.
14. Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
15. Rencana Keija Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode satu (1)tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan
Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program¬
program indikatif untuk mewujudkan visidan misi.
21. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambi! oleh
Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program Pembangunan adalah program-program indikatif yang
merupakan penjabaran kebijakan Bupati dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Visi dan
Misi.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.
24. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang
langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok,
organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam
proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.
25. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk
menghadirkan stakeholder dalam rangka mendiskusikan dan memahami
isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan
kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus
tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik
dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan
keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa
musrenbang ditingkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder
atau focus group discussions ditingkat SKPD maupun ditingkat lintas
SKPD.