Menurut PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, pada BAB III - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS G RATIFIKASI, menyatakan:

Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap Gratifikasi yang 
diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal: 
 a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, 
bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak 
angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, 
kakak/adik/ipar, sepupu , dan keponakan sepanjang tidak 
terdapat Konflik Kepentingan ; 
 b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang Berlaku 
Umum; 
 c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan 
dana, investasi , atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku 
Umum; 
 d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian , atau organisasi 
yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum; 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, 
sertifikat, tas , dan pakaian dengan logo atau informasi terkait 
instansi yang Berlaku Umum , yang diterima dalam 
seminar/pelatihan/ workshop /konferensi atau kegiatan sejenis; 
 f. hadiah, apresiasi , atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan 
atau kompetisi y ang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait 
dengan Kedinasan; 
 g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya 
dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh 
pemerintah sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku; 
 h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards , 
atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan ; 
 i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan Kedinasan 
yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepa njang tidak 
terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode 
etik Pejabat /Pegawai yang bersangkutan; 
 j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti 
honorarium, transportasi, akomodasi , dan pembiayaan yang telah 
ditetapkan dal am standar biaya yang berlaku di instansi penerima 
Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak 
terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan 
yang berlaku di instansi penerima; 
 k. karangan bunga dengan nilai yan g wajar; 
 l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, 
pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau 
upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu 
juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegi atan; 
 m. bingkisan/cinderamata/ souvenir atau benda sejenis yang diterima 
tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana 
dimaksud pada huruf l paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan; 
 n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami 
oleh Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, 
dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam 
11 
 setiap peristiwa; 
 o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, 
promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang 
atau alat tukar lainnya paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus 
ribu) per pemberian per orang dengan total pemberian 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dal am waktu 1 (satu) tahun 
dari pemberi yang sama ;dan 
 p. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang 
atau alat tukar lainnya paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus 
ribu rupiah) per pemberian per orang dengan to tal pemberian 
paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) 
tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh 
bawahan ke atasan.