Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG Nomor 17 Tahun 2003?
Norma hukum dalam LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga n Negara (Lembara n Negara Republik, Pasal 14 berbunyi:

(empatbelas) yang dalam pelaksanaan 
memerlukan suatu pedoman; a. Menimbang BUPATI LAMPUNG TIMUR , PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUS I PELAYANAN KESEHATAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN BUPATI LAMP UNG TIMUR 
NOMOR 33 TAHUN 2012 
TENT ANG BUPATI LAMPUNG TIMUR 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pemb agian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintaha n Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repub lik Indon esia 
Tahun 2007 Nomo r 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemeri ntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelola an Keuangan Daerah (Lemba ran Negara 
Republik Indone sia Tahun 2005 Nomo r 140, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelo laan Keuang an Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 
2005 Nomo r 48, Tambah an Lemba ran Negara Republik 
Indon esia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomo r 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2012 
Nomor 171, Tamb ahan Lemb aran Negara Republik 
Indon esia Nomor 5340) ; 10. Und ang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Saki t (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesi a Nomor 5072) ; 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nega ra 
Republik Indone sia Nomor 5063); 8. Undang-Un dang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo r 130, Tambahan 
Lembaran Negara Repub lik Indones ia Nomor 5049); 7. Undang-Un dang Nomor 33 Tahun 2004 tentan g 
Perimb angan Keuangan antara Peme rintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lemb aran Negara Tahun 2004 
Nom or 126, Tambahan Lembaran Nega ra Nomor 4438); 6. Undan g-Undang Nomor 32 Tahu n 2004 tentang 
Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 2004 Nomo r 125, Tam bahan 
Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaiman a telah 
diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undan g 
Nom or 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemb aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahar aan Negara (Lemba ran Negara Repub lik 
Indonesia Tahun 2004 Nom or 05, Tamb ahan Lemb aran 
Negar a Republik Indonesia Nomor 4355) ; 
PERATURAN BUPA TI LAMPUNG TIMUR TENT ANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUP ATEN LAMPUN G TIMUR NOMOR 25 TAHUN 
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. MEMUTUSKAN : 20. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 
32 Tahun 2012 tentan g Pedoman Teknis Pengelolaa n 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ruma h Sakit 
Umum Daerah Sukadana; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 
25 Tahun 2011 tenta ng Retribusi Pelayanan Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2011 Nomor 25); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 
23 Tahu n 2007 tentan g Pemb entukan Organ isasi dan 
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahu n 2007 Nomor 23) 
sebagaiman a telah diubah deng an Peraturan Daerah 
Kabup aten Lampung Timur Nomo r 06 Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampu ng Timur Tahun 
2009 Nomor 06); 17. Peraturan Daerah Kabu paten Lampung Timur Nomor 
19 Tahun 2007 tentang Urusa n Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 
19); 16. Keputusa n Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 
2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa 
Umum 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
82/M en.Ke s/SK/VI/ 1997 tentang Pola Perhitungan 
Tarif Rumah Sakit Pemer intah 14. Peratu ran Menteri Dalam Nege ri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diuba h dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
Menetapkan 
12. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah 
pelayanan kepada pasien untu k observas i, perawatan, diagnos is, 
pengob atan, rehabilitasi medis dan/ a tau pelayanan kesehatan lain 
dan menempati tempa t tidur selama 4-12 jam. 11. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan , rawat 
inap, dan tindakan gawa t darur at yang mencakup pelayanan medik 
dan penunjang medik, pelayana n konsultasi khusus dan medico legal, 
pelayanan jenazah, pengg unaan kendaraan ambulance/ mobil jenaza h 
pada rumah sakit. 10. Pelayanan Rawat Inap adalah p elayanan kepada pasien untuk 
observas i, perawatan , diagn osis, pengobatan, rehabilitasi medik dan 
atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap. 9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk 
observasi , diagnosi s, pengo batan, rehab ilitasi medik dan pelayanan 
kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutn ya disingkat BLUD 
adalah SKPD /unit kerja pada SKPD dilingku ngan Pemer intah Daerah 
yang diben tuk untuk memberikan pelayanan kepada masyara kat 
berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang dijual tan pa 
mengutama kan mencari keun tung an dan dalam melakuk an 
kegiatannya berdasar kan prinsip efesiensi dan produktifitas. 7. Fasilitas Kesehata n adala h Rum ah Sa kit, Puskesmas, Puskesmas 
Rawat Inap, Puskesmas Pembant u, Puskesmas Keliling, Poskesdes 
dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur. 6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiata n usaha secara 
konvensional dan atau berdasar kan Prinsip Syariah yang dalam 
kegiatan nya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; 5. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transm igrasi Kabupaten 
Lampung Timur; 4. Rumah Sa kit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana 
Kabupaten Lam pung Timur. 3. Dewan Perwaki lan Rakyat adalah Dewan Perwak ilan Rakyat Daerah 
Kabupate n Lampu ng Timur. 2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur . Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemer intah Daerah Kabu paten Lampu ng 
Timur. Pasal 1 BAB I 
KETEN TUAN UMUM 
26. Retrib usi Pelayanan Kesehata n adalah sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas 
yang dibebankan kepada masyara kat atau pihak ketiga sebagai 
imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya. 25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 
dibe rikan Pemerintah Daerah untu k tujuan kepentingan dan 
kema nfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. 24. Bahan dan Alat adalah oba t, bahan kimia, alat keseh atan, bahan 
radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengobatan, dan re habilitasi. 23. Pemul asaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi 
perawa tan jenazah, yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan, pema kaman dan kepentingan 
proses peradilan. - 22. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan 
denga n kepentingan hukum. 21. Pelayana n Konsu ltasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam 
bentuk konsultasi medik, gizi, fisiotherapi dan konsultasi lainn ya ya ng 
diberikan baik di rawat jalan mau pun rawat inap. 20. Pelayana n Penunj ang Non medik adalah pelayanan yang diberikan di 
Rum ah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan 
medik. 19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penun jang 
penegakan diagnosis dan terapi. 18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi 
upaya penc egahan/preven tif, pengobatan/penyembuhan /kuratif dan 
pemulihan /rehabilitatif yang selaras yang bertuju an untuk 
penc egahan dan peningkatan kesehatan gigi dan mulu t pada pasien 
di rumah sakit. 16. Tindakan Medik Non Operatif adal ah tindakan tanpa pembedahan. 
17. Pelayana n Rehab ilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah 
pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentu k 
pelayanan fisiote rapi, terapi okupasional, terapi wica ra, 
ortot ik/ prostetik , bimbi ngan sosial medis dan Pelayanan psikologi 
serta rehabilitasi lainnya. tindakan pembedahan yang 
pembiusa n loka l atau tanpa 15. Tindakan Medik Operatif adala h 
menggunakan pembiusan umum, 
pembiusan. yang harus 
risiko 13. P~lay.anan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang 
d1ben~an sece patnya untuk mencegah/ menanggulangi 
kematian atau cacat . 
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien 
dilaksanakan oleh tenaga med ik. 
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan 
di Rumah Sakit dan Puskesmas Rawat lnap . 36. Tindakan Keperawatan adal ah pelaksan aan dari rencana tindakan 
keperawatan oleh tenaga keperawatan /kebidanan agar kebutuhan 
pasien terpenuhi secara optimal baik secara mandiri maupun 
bekerjasama dengan tim kesehatan lainnya. 35. Asuhan Keperawatan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh 
tenaga kepera watan k epada pasien, keluarga, kelompok masyaraka t 
dengan memp erhatikan kebutuhan manus ia baik sakit maupun seha t 
tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidik an dan status 
lainny a. 34. Pelayanan Keper awatan adalah pelayanan terhadap pasien yang 
dilaks anakan /diberikan oleh tenag a keperawatan/kebidanan yang 
meliputi Asuhan Keperawat an/Kebidanan dan Tindakan 
Keperawatan/Kebidanan yang mend apatj asa dari kegiatan tersebu t. 33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaks ana 
pelayanan atas jasa yang diberikan kepad a pasien dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengob atan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik, 
dan atau p elayanan lainn ya yang terdiri d ari jasa medik, jasa 
paramedik dan jasa manajemen/p engelola. 32. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rum ah Sakit 
atas pengguna an fasilitas rumah sakit dan b ahan medis habis pakai 
dalam rangk a mela yani kebutuhan pasien atau pengguna jasa rumah 
sakit, tidak terma suk p enggunaan obat-obatan. 31. Jasa Saran a adal ah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atau 
Puskesmas atas pemakaian sarana , fasilitas rumah sakit, bahan, 
obat-obatan, b ahan kimia dan alat kesehatan h abis pakai yang 
digu nakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan 
dan rehabilitasi. 30. Bendahara pengeluaran adalah pejaba t fung sional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, membay arkan, mena tausahakan , dan 
memp ertanggungjawabkan uang untuk k eperlu an b elanja daerah 
dalam rangk a pelaksana an APBD pad a SKPD. 29. Bendahar a penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerirna , menyimpan, menyetorkan, mena tausahakan, dan 
memp ertanggungj awabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 28. Rekening Kas Umum Daerah adalah r ekening tempat penyimpan an 
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung 
seluruh penerim aan derah dan memb ayar seluruh p engeluaran 
daerah pada bank yang ditetapk an. 27. Kas Umum Daera h adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh kepal a daerah untuk menampun g seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 
Bagi pasien masyarakat miskin , anak jalanan , korban kekeras an, anonim , 
korban kecelak aan yang tidak ditemukan keluar ganya, masyarakat yang 
tertimp a bencana alam, kerusuhan , dan atau tertimp a wabah dapa t 
diberik an kerin ganan dan atau dibebaskan dari retribus i. Pasal 2 BAB II 
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 4 7. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangk aian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu mem buat terang tindak pidana yang terjadi di 
bidang retribus i serta menem ukan tersangkan ya. 46. Pihak Ketiga adalah badan hukum/lemba ga sebagai 
penjamin / penanggu ng biaya atas pelayana n kesehata n di puskesmas 
dan Rum ah Sakit yang menjadi tanggungannya. 45. Pelayanan lainny a adalah pela yanan yang berkaitan dengan fungsi 
rum ah sakit seperti pelayanan pendidikan dan pelatihan, penelitian 
dan peng gunaan fasili tas lainnya di rumah saki t. 44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutn ya disin gkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagih an retribusi dan/ atau sanksi 
admini strasi berupa bung a dan/ a tau denda. 43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutn ya disin gkat SKRD 
adalah surat ketetapa n retribusi yang menentukan besarny a jumlah 
pokok retribusi yang teruta ng. 42. Wajib Retribu si adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
Peraturan Perundang-undan gan retribu si diwajibkan untuk 
melakukan pemb ayaran retribu si, termasuk pemungut atau pemotong 
retribu si tertentu. 41. Pemer iksaan Kesehatan/Keurin g adalah Tind akan pemeriksaan 
status kesehatan seseorang untuk memp eroleh surat keterangan 
sehat. 40. Tindak an dan Terapi adalah tinda kan pembedahan dan tindakan 
pengobatan dengan mempergu nakan alat dan tindak an diagnosis 
lainnya. 39. Penerima an Fungsional Rumah Sakit adal ah penerimaan yang 
diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/ 
atau jasa yang diberi kan oleh Rum ah Sakit dalam menjalankan 
fungsinya melayan i kepentingan masyarakat atau Instan si Pemerintah 
lainnya. 38. Tempat Tidur adalah tempa t tidur yang terca tat dan tersedia di ruan g 
rawat inap Rumah Sakit. 
Penerimaan yang berup ajasa pelayanan diberikan melalui DPA-RSU D 
Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Pasal 9 Penerimaan se baga imana dimaksud pada Pasal 7 dilarang digunakan 
langsung untuk membia yai pengeluaran kecual i ditentukan lain oleh 
peratura n perundang-undangan. Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana berupa uang atau eek 
harus disetor ke kas umum daerah pada Bank Umum yang seha t yang 
ditunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja .