Bagaimana redaksi normatif Pasal  1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 1 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 1 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
6. Mendirikan Bangunan gedung adalah pekerjaan untuk membangun baru, 
mengubah, memperlus, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung 
sesuai dengan persyaratan t eknis yang berlaku. 
7. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah 
perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan 
gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung 
untuk membangun baru, mengu bah, memperluas, mengurangi, dan/atau 
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 
8. IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh pemerintah 
daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan 
gedung baru. 
9. IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh 
pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun 
konstruksi pondasi bangunan gedung yang merupakan satu kesatuan 
dokumen IMB. 
10. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan 
gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB. 
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
salinan 
-5- 
 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, 
maupun kegiatan khusus. 
12. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter 
sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. 
13. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan 
karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi 
tidak sederhana. 
14. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki 
penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan 
pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus. 
15. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang 
fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi 
usaha, maupun sosial dan budaya. 
16. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi banguna n gedung 
sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan 
teknisnya. 
17. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang 
meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta 
kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. 
18. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia 
jasa konstruksi bangunan gedung dan pengguna bangunan gedung. 
19. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, 
atau perku mpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan 
gedung. 
20. Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah orang perorangan atau 
badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi 
bidang bangunan gedung meliputi perencanaan teknis, pelak sana 
konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis 
bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya. 
21. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau 
bukan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelo la 
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang 
ditetapkan. 
22. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta 
prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. 
23. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian 
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan 
sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 
24. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, 
bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai 
dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan 
untuk memperpanjang usianya. 
25. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan 
bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan 
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan 
menurut periode yang dikehendaki. 
26. Rehabilitasi atau Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak 
berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang 
salinan 
-6- 
 
dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas 
bangunannya. 
27. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat 
penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung. 
28. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelaha pembekuan 
IMB. 
29. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau 
sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarananya 
dan sarananya. 
30. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW 
kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang 
telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. 
31. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 
penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana 
pemanfaatan kawasan perkotaan. 
32. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL 
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan 
pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan 
lingkungan, rencana umum dan pand uan rancangan, rencana investasi, 
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. 
33. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk 
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci 
tata ruang. 
34. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah 
informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang 
diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu. 
35. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung 
dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
36. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan 
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana 
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
37. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan 
luas tanah pe rpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana 
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
38. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah 
perpe takan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang 
dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
39. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim 
yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan 
gedung u ntuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian 
dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk 
memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan 
salinan 
-7- 
 
bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus 
per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu 
tersebut. 
40. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau 
perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada pemerintah 
daerah. 
41. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, 
atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan 
gedung. 
42. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan OPD adalah 
perangkat daerah yang telah diberi wewenang oleh Bupati untuk 
menyelenggarakan pelayanan perizinan, menerbitkan dan menandatangani 
dokumen dan/atau sertifikat perizinjan yang diatur dan ditetapkan dengan 
peraturan Bupati. 
43. Pejabat Penerbit Izin adalah Organisasi Perangkat Da erah yang tugas dan 
tanggung jawabnya dibidang pelayanan perizinan atau pejabat lain yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati. 
44. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari 
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 
melalui satu pintu. 
45. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepent ingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan 
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar 
tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, 
dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien 
luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan 
pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam 
rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan 
tersebut. 
46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menu rut peraturan 
perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
47. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaa tkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
48. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakuka n dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah 
salinan 
-8- 
 
51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
52. Masyarakat adalah perorangan, k elompok, badan hukum atau usaha dan 
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, 
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang 
berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. 
53. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari 
daerah kabupaten yang dipimpin camat. 
 
Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan