Menurut 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 46?
Pasal Pasal 46 dalam 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat, pada , menyatakan:

Pasal 45 
Setiap orang yang melakukan kekerasan , eksploitasi , perlakuan salah dan 
penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan 
Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya. BABXI 
KETElfTUAN SAifKSJ (I) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah 
melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya. 
(2) Koordinasi dan kerjasarna antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 
Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan. 
(3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, 
advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan 
mekanisme layanan Perlindungan Anak. 
(4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga 
lainnya meliputi, advokasi, rujukan , pemulangan, reintegrasi sosial , 
fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pasal 44 Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu 
oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan/ atau lernbaga lain yang dibentuk oleh 
Bupati. Pasal 43 (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh BPPKB atau nama lain sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG : 
4/LS/2014 roNO 
LEMBARAJI DAIJ'RAB KABUPATEll LAMPUNG SELATAllf TAHU'& 2015 KOllOR RYCK01MENOZA SZP 
Diundangkan di Kalianda I 
pada tanggal \~ M.•rt.~ /2015 
SBKRBTARIS DABRAH LUroPATEN LAMPUNG SELATAK, Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal I~ M~rt t 2015 
BUPATI LAMPUNG SBLATAN. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Larnpung Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 48 BAB XIV 
KETENTUANPENUTUP 
Hal tersebut dikarenakan anak tennasuk ke dalam kelompok individu yang 
masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat 
keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih 
rnembutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula . 
Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjarnin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh , berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak 
tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa 
anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat 
hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak 
adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban 
mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat 
memenuhi tugas itu. Sebagai insan yang baru tumbuh dan berkembang, Anak harus mendapat 
perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karena di 
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, 
sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang 
dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak 
berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan 
situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pada umumnya 
anak masih Jabil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang 
sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya. Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, mempunyai 
kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, terutama dalam kehidupan suatu keluarga . Dalam perspektif 
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan 
generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta 
berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta 
hak sipil dan kebebasan. I. UMUM PENYELENGGARAAif PERLINDUNGAN ANAK TENTARG PENJELASAll ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAR 
NOMOR Lf TAHUN 2015 
Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, 
dunia usaha maupun pemerintah untuk memberikan jaminan, memelihara 
dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan 
yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, 
terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilingkungan 
keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun 
untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari 
pemerintah. 
Pendekatan yang digunakan dalam upaya perlindungan anak, yang 
dituangkan dalam peraturan daerah tentang perlindungan anak, meliputi 
dua bentuk pendekatan, yakni: 
A. Pendekatan Pembangunan. Sesuai dengan paradigma baru dalam 
perlindungan anak yang tidak saja berorientasi pada upaya pelayanan 
hak hak tetapi berorientasi pada pembangunan hak anak maka 
pendekatan yang digunakan dalam perda ini adalah pendekatan 
pembangunan. Dalam pendekatan pembangunan, orientasi peraturan 
daerah tidak diarahkan pada upaya mengatasi isu dan permasalahan 
yang dihadapi dalarn perlindungan anak, rnisalnya pada upaya 
menyelesaikan masalah anak terlantar, atau trafficking dan lain-Iain, 
namun perlindungan anak diarahkan pada pengembangan hak anak. 
Dalam konteks yang demikian, paradigma pembangunan hak anak 
adalah upaya yang dilakukan untuk menempatkan isu anak dalam isu 
pembangunan dan mengkaitkan seluruh isu pembangunan 
berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 
B. Pendekatan sistem mengasumsikan bahwa perlindungan anak 
merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat sejumlah sub 
sistem yang sating berhubungan dan saling bergantungan satu sama 
lain untuk mencapai tujuan perlindungan anak di Kabupaten Lampung 
Selatan . Dengan demikian pendekatan sistem yang digunakan dalam 
peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengitegrasikan seluruh 
jenis-jenis hak anak dan seluruh isu-isu anak kedalam kebijakan, 
program dan kegiatan pembangunan, baik ditingkat pemerirrtah 
provinsi kabupaten maupun desa, yang pelaksanaanya dilakukan sejak 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan, 
program dan kegiatan dimaksud. Dengan konsep yang demikian , maka 
komponen-komponen yang diintegrasikan dalam upaya perlindungan 
anak meliputi: 
1. Integrasi antara kewajiban dan tanggung jawab dari seluruh 
komponen yang terlibat dalam perlindungan anak, yakni orang tua 
dan keluarga, masyarakat (LSM, Lembaga agama , tokoh masyarakat) 
serta pemerintah (tingkat pemerintahan dan sektor); Tujuan perlindungan sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila dikaitkan dengan 
hukum perlindungan merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak 
dan kewajiban dalam hukum. 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mengamanatkan, 
bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi". 
Pembentukan Peratu ran Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak yang mengatur secara jelas , tegas, dan komprehensif untuk 
mewujudkan upaya-upa ya perlindungan anak yang efektif dan 
komprehensif dengan memakai dan melibatkan seluruh sumber daya 
yang ada, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pernerintah 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan 
perlindungan anak sebagai suatu strategi kebijakan yang integral dari 
seluruh kebijakan dan pembangunan daerah. Sistern perlindungan anak terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yang 
saling terkait yaitu kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, 
peradilan anak, dan perubahan perilaku sosial.Ketiga kornponen 
tersebut didasarkan pada hukum dan kebijakan dan didukung dengan 
data dan infonnasi Peraturan Daerah ini mengatur sistem perlindungan 
anak dengan menekankan pada komponen sistem kesejahteraan sosial 
bagi anak dan keluarga, peradilan anak, dan data dan informasi.Sistem 
kesejahteraan sosial dan anak dititikberatkan pada intervensi primer, 
intervensi sekunder, dan intervensi tersier. Peradilan anak menekankan 
diversi dan keadilan restoratif dengan menguatkan peran masyarakat 
dalam melakuka.n advokasi terhadap aparat penegak hukum dan 
memfasilitasi penyelesa.ian kasus anak berhadapan dengan hukum 
secara musyawarah dan mufakat. Sedangkan data dan informasi 
menitikberatkan pada pengumpulan data. secara terstruktur dan 
pemanfaatan data dan informasi untuk pembuatan kebijakan , 
perencanaan, penganggaran, dan monitoring -evaluasi perlindungan 
anak . 2. Integrasi kebijakan dan program antar tingkat pemerintahan, an tar 
sektor dan SKPD, antara pemerintah dan LSM, lembaga keagamaan; 
3. Integrasi antara upaya pelayanan perlindungan anak yang 
berorientasi pada penyelesa.ian kasus/isu dengan upaya 
pembangunan hak anak;dan 
4. Penyelarasan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, 
pengendalian, pengawasan dan tindak-lanjut kebijakan dan program 
perlindungan hak anak; dan 
5. Mengintegrasikan upaya perlindungan suatu jenis hak anak dengan 
jenis-jenis hak anak lainnya . 
Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah 
Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, Pemerintah 
Daerah perlu mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif 
untuk menjamin semua anak berada dalam lingkungan yang kondusif 
bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan anak yang 
efektif harus menggunakan pendekatan sistem guna menciptakan 
lingkungan yang protektif untuk melindungi anak-anak dari segala 
bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan sa.lah, dan penelantaran, 
termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak da1am situasi 
darurat.