Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 67TAHW Tahun 1945 Pasal 9?
Dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 67TAHW Tahun 1945 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR DINAS, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seoarang kepala
bidang yang dalam melaksanakan tugas
bertanggungjawab kepada atasan langsung.
Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok
yaitu memimpin, merencanakan, mengatur dan
mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pada Seksi
Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Seksi
Pengawasan dan Hubungan Industrial dengan fungsi
sebagai berikut :
Menyusun rencana kerja operasional dan rencana
anggaran dibidang tenaga kerja;
Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;
Mengatur pembagian tugas dan pendistribusian
tugas kepada bawahan;
Menyusun perencanaan tenaga kerja daerah
Kabupaten, pembinaan dan penyelenggaraan
system informasi ketenagakerjaan;
Melaksanakan kebijakan, pedoman, norma,
standar, prosedur dan kriteria monitoring evaluasi
pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala
kabupaten;
Melaksanakan kebijakan pusat dan provinsi,
penetapkan kebijakan daerah dan pelaksanaan
strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang ketenagakerjaan skala kabupaten;
Penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi
pasar kerja serta pendaftaran pencari kerja skala
kabupaten;
Melaksanakan penegelolaaan data pencari kerja
dan lowongan kerja skala kabupaten;
Melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan
perusahaan pengerah jasa tenaga kerja (PPTKIS);
Penerbitan dan pengendalian rekomendasi izin
perdirian lembaga pelatihan kerja (LPTKS) skala
kabupaten;
Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam
penyelenggaraan pameran bursa kerja/jobs fair
skala kabupaten;
1.Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan
pengantar kerja dan penempatan tenaga kerja
antar kerja local (AKAL), serta penerbitan surat
persetujuan penempatan (SPP) antar kerja daerah
(AKAD) skala kabupaten;
Pembinaan penyuluhan pendaftaran dan seleksi
calon TKI serta pengawasan pelaksanaan
rekrutmen calon TKIdan monitoring;
Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor
cabang pelaksana penempatan tenaga keija
Indonesia swasta (PPTKIS) dikabupaten;
Penerbitan rekomendasi paspor TKI diwilayah
kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI;
Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan
provinsi, perumusan kebijakan daerah dan
pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala
kabupaten;
Menilai prestasi keija bawahan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengembangan karier;
Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bidang
tenaga keija kepada atasan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakeijaan,
pelaksanaan upah minimum provinsi dikabupaten;
Melakukan penyelesaian permasalahan dalam
hubungan industrial yang teijadi antara pekeija
dan pengusaha berdasarkan undang-undang yang
berlaku;
Melakukan penelitian dan pengawasan pemakaian
izinpesawat uap, pesawat angkat dan mesin-mesin
produksi diperusahaan;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di
perintah atasan;
Bidang Tenaga Keija dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas;
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang
Tenaga Keija dibantu oleh :
Seksi Penempatan dan Pelatihan Tenaga
Keija;
Seksi Pengawasan dan Hubungan Industri;
Seksi Trasmingrasi.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Paragraf 1
Seksi Penempatan dan Pelatihan Tenaga Keija