Menurut PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 42 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 42 Tahun 2017 tentang PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok. 
 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan 
daerah otonom . 
 3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 
 4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah . 
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah . 
 6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh Kepala dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik 
Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang -undangan . 
 7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya 
disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
Pemerintah Kota Depok . 
 
 
 
 
4 
 
 8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, 
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah 
ditetapkan secara efektif dan efis ien untuk kepentingan 
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang 
baik. 
 
 
 9. Inspektorat Daerah adalah aparat pengawasan intern 
pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada 
Wali Kota. 
 
 10. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas 
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan 
Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah . 
 11. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum 
dalam Dokumen Ren cana Strategis Perangkat Daerah. 
 12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum 
dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. 
 13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan 
untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam 
rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasar an Perangkat 
Daerah. 
 14. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
kegiatan pada Perangkat Daerah. 
 15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan “apa”, 
“dimana”, “kapan”, “mengapa ”, dan “bagaimana ” sesuatu 
dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap 
pencapaian tujuan. 
 16. Anali sis Risiko adalah pr oses penilai an terhadap r isiko yang 
telah teridentifikasi, dalam ra ngka mengestimasi 
kemungkinan munculnya dan besaran da mpaknya, untuk 
menetapkan le vel atau status risikonya. 
 17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat 
RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan 
oleh Perangkat Daerah. 
 
 
5 
 
 18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA -PD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD . 
 19. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan 
penugasan dari pim pinan instansi yang lebih tinggi kepada 
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 
 20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan 
yang akan dicapai dari Kegiatan Utama Perangkat Daerah . 
 21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko -risiko yang 
dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan 
Utama Perangkat Daerah. 
 22. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan 
Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah.