Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON Nomor 3 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, pada , Pasal 1 dinyatakan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom; 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerin tahan dari 
Bupati Cirebon untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan ; 
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Kepala Kelurahan 
sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon di 
bawah Kecamatan; 
6. Desa adalah kesatuan masy arakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerin tahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ; 
8. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 
9. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang 
membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik 
tugas pelayanan kesekretariatan, tekni s maupun 
kegiatan dalam wilayah; 
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokrat is; 
12. Peraturan Desa adalah peraturan p erundang -
undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas 
5 
 dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 
Desa ; 
13. Keputusan Kuwu adalah Keputusan yang ditetapkan 
oleh Kuwu yang bersifat menetapkan dalam rangka 
melaksanakan Perat uran Desa maupun Peraturan 
Kuwu; 
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan 
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra Pemerintah Desa /Kelurahan dalam 
memberdayakan masyarakat; 
15. Lembaga Pemb erdayaan Masyarakat 
Desa /Kelurahan yang selanjutnya disingkat 
LPMD /LPMK adalah wadah yang dibentuk atas 
prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah 
Desa /Keluraha n dalam menampung dan 
mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat 
dibidang pembangunan; 
16. Tim P enggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga Desa /Kelurahan yang selanjutnya disingkat 
TP PKK Desa /Kelurahan adalah lembaga 
kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan 
organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi 
sebagai fasilitator, perenca na, pelaksana pengendali 
dan penggerak pada masing -masing jenjang 
pemerintahan untuk terlaksananya program PKK; 
17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
Desa/Kelurahan , untuk selanjutnya disingkat Gerakan 
PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembanguna n 
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang 
pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat 
menuju keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi 
luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan 
dan keadilan gende r serta kesadaran hukum dan 
lingkungan ; 
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau 
sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui 
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang 
ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ; 
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau 
sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui 
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya 
yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ; 
6 
 20. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang 
berpengaruh dan ditokohka n oleh lingkungannya, 
dimana kriteria penokohan tersebut karena pengaruh 
posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiaannya, 
serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti 
oleh masyarakat sekitarnya. Contoh : Tokoh Agama, 
tokoh adat, to koh perempuan, tokoh pemuda dll; 
21. Karang Taruna adalah organisasi sosial 
kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana 
pengembangan setiap anggota masyarakat yang 
tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan 
tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk 
masyarakat terutama generasi m uda di wilayah desa 
terutama bergerak di bi dang usaha kesejahteraan 
sosial; 
22. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut 
Warga Karang Taruna adalah setiap anggota 
masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun 
sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yan g 
berada di desa /kelurahan ; 
23. Lembaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat LINMAS adalah komponen khusus 
kekuatan pertahanan keamanan Negara di tingkat 
Desa yang berfungsi membantu masyarakat 
menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat 
malapetaka; 
24. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan 
dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan 
dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk 
melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna 
mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta 
ikut memelihara keamanan, ketent eraman dan 
ketertiban masyarakat, kegiatan sosial 
kemasyarakatan ; 
25. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya 
disebut Satuan Linmas adalah Organisasi yang 
dibentuk oleh pemerintah Desa dan beranggotakan 
warga masyarakat yang disiapkan d an dibekali 
pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan 
kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan 
memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara 
keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, 
kegiatan sosial kemasyarakatan ; 
26. Anggota Satuan Linmas adalah Warga Negara 
Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan 
secara sukarela turut serta dalam kegiatan 
7 
 perlindungan masyarakat ; 
27. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat 
MUI adalah wadah musyawarah para ulama, 
pemimpin da n cendekiawan muslim dalam mengayomi 
umat dan mengembangkan kehidupan yang islami 
serta meningkatkan partisipasi umat islam dalam 
pembangunan nasional di Desa/K elurahan; 
28. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut 
Wartek adalah lembaga kemasyarakatan d i 
desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, 
informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat 
Guna (TTG) yang dibentuk dan ditetapkan dengan 
Keputusan Kuwu /Lurah ; 
29. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG 
adalah teknologi yang sesuai de ngan kebutuhan 
masyarakat, dapat menjawab permasalahan 
masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat 
dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara 
mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek 
ekonomi dan aspek lingkungan ; 
30. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada 
dibawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang 
dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma 
terdiri dari 10 – 20 rumah tangga atau sesuai dengan 
situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan 
keanggotaan seorang ketua dan se kretaris yang dipilih 
sebagai kelompok potensial terdepan dalam 
pelaksanaan program PKK ; 
31. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan 
masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan 
pembangunan; 
32. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan 
proses perubah an sosial ke arah yang lebih baik 
bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di 
desa/kelurahan ; 
33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar 
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, 
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, 
supervi si, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 
desa/kelurahan. 
 
 
 
8 
 2. ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: