Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 38 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 38 Tahun 2016 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN, pada BAB III - PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH, Pasal 6 menjelaskan:

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik, 
maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri dengan 
Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.