Jelaskan isi kandungan Pasal 42 dari PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, ketentuan pada BAB IV - BANTUAN SOSIAL, Pasal 42 berbunyi:

( 1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 
-23 -
(2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada 
penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran 
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 
Pasal43 
(1) Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai 
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran 
dan diungkapkan pada catatan Atas Laporan Keuangan dalam 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
(2) Format konversi dan pengungkapan Bantuan Sosial berupa barang 
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran 
Peraturan Walikota ini. 
BABY 
BANTUAN KEUANGAN 
Pasal44 
(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada 
Partai Politik yang bertujuan untuk operasional Partai Politik. 
(2) Pengurus partai politik tingkat kota mengajukan surat permohonan 
bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan 
tembusan disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik. 
(3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah kursi di DPRD. 
(4) Partai politik penerima bantuan keuangan wajib membuat laporan 
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan 
meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan 
keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan 
keuangan partai politik per kegiatan. 
(5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bersifat 
tidak mengikat, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan 
penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
-24 -
Pasal45 
Tata cara permohonan bantuan keuangan diatur sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan keuangan 
kepada partai politik.