Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor 60 Tahun 2014?
Substansi PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor 60 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP, khususnya BAB Ill - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 9, memuat:

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 
pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah 
ke Rekening Kas Desa. 
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas 
Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah 
dipenuhi. 
(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat 
minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh 
persen) 
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat 
minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat 
puluh persen); dan 
c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat 
puluh persen). 
(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I 
dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen 
Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa. 
(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II 
dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 
Anggaran 2017 dari Kepala Desa. 
(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III 
dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 
dengan tahap II dari Kepala Desa. 
(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh 
lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan 
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen). 
(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase 
capaian output dari seluruh kegiatan. 
- 7 -
(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, 
cara pengadaan, dan capaian output. 
(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, 
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data 
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian/lembaga terkait. 
BABIV 
PENGGUNAAN DANA DESA