Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 19 Tahun 2018 pada Pasal 11?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 19 Tahun 2018 tentang SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH, BAB V - SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

(1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem 
Online pelaporan transaksi meliputi : 
a. Wajib Pajak berhak : 
1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ 
legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/ 
karcis; 
2. memperoleh fasilitas e-SPTPD; 
3. menerima e-SSPD; 
4. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha 
dan informasi terkait perpajakan daerah; 
5. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data 
transaksi usaha; 
6. menerima jaringan untuk Sistem Online yang 
dilaksanakan oleh Badan; 
7. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/ 
penempatan online sistem tidak mengganggu alat 
dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan 
8. mendapatkan penggantian alat dan Sistem Online 
yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang 
disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan 
Wajib Pajak. 
b. Wajib Pajak berkewajiban : 
1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau 
sistem perekam data transaksi usaha yang 
ditempatkan pada usaha Wajib Pajak; 
2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill 
pembayaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 
3. menyampaikan data transaksi usaha yang 
dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD; 
4. melaporkan ... 
9 
 
4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 
(satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau 
sistem perekam data transaksi usaha yang 
mengalami kerusakan kepada Badan, jika kerusakan 
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, 
pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama 
berikutnya; 
5. memberikan kemudahan kepada Badan dalam 
pelaksanaan Sistem Online seperti menginstal/ 
memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem 
informasi pelaporan data transaksi pembayaran 
pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan 
6. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem 
informasi data transaksi, jumlah perangkat dan 
sistem serta informasi lain yang terkait dengan 
sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki 
Wajib Pajak. 
 
(2) Dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi, hak 
dan kewajiban Badan meliputi : 
a. Badan berhak : 
1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan 
Sistem Online seperti menginstal/memasang/ 
menghubungkan alat dan/atau sistem informasi 
pelaporan data transaksi pembayaran pajak di 
tempat usaha/outlet Wajib Pajak; 
2. memperoleh informasi mengenai merk/type , sistem 
informasi data transaksi, jumlah perangkat dan 
sistem, serta informasi lain yang terkait 
dengansistem informasi transaksi pembayaran yang 
dimiliki Wajib Pajak; 
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan 
laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak; 
memonitoring data transaksi usaha dan Pajak 
terutang; 
4. mengakses hardware dan/atau software Sistem 
Online pelaporan transaksi; 
5. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada 
Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem 
Online pelaporan data berbeda dengan laporan 
SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib 
Pajak; 
6. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan 
baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib 
Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau 
hilangnya perangkat dan/atau Sistem Online. 
b. Badan berkewajiban : 
1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha 
Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah; 
2. membangun ... 
10 
 
2. membangun dan menyediakan jaringan; 
3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan 
memelihara perangkat Sistem Online pelaporan 
transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya 
perangkat dan sistem data transaksi pembayaran 
dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem 
Online; 
5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 
apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem 
perekam data transaksi usaha sehingga 
mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem Online 
pelaporan transaksi; 
6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada 
database Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.