Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 8?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dim aksud pada Pasal 
2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ter diri dari : 
a. LAMPIRAN I LRA. 
Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 
Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program dan kegiatan; 
Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka 
pengelolaan keuangan negara; 
b. LAMPIRAN II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. LAMPIRAN III Laporan Operasional; 
d. LAMPIRAN IV Laporan Perubahan Ekuitas; 
e. LAMPIRAN V Neraca; 
f. LAMPIRAN VI Laporan Arus Kas; 
g. LAMPIRAN VII Catatan atas Laporan Keuangan; 
h. LAMPIRAN VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah; 
i. LAMPIRAN IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak 
tertagih; 
j. LAMPIRAN X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan 
dana bergulir; 
k. LAMPIRAN XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Dae rah; 
l. LAMPIRAN XII 
 Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah; 
m. LAMPIRAN XIII Daftar rekapitulasi aset tetap; 
n. LAMPIRAN XIV Daftar rekapitulasi Konstruksi Dalam P engerjaan; 
o. LAMPIRAN XV Daftar rekapitulasi aset lainnya; 
p. LAMPIRAN XVI Daftar dana cadangan daerah; 
q. LAMPIRAN XVII Daftar kewajiban jangka pendek; 
r. LAMPIRAN XVIII Daftar kewajiban jangka panjang; 
s. LAMPIRAN XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran berikutnya; 
t. LAMPIRAN XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah; 
*) Lampiran lainnya Ikhtisar Laporan Keuangan Desa (Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2016 dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD.