Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 37 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 37 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PERUBAHAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Bogor.
42.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan ya ng menjadi kewenangan
daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
7.Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Aparatur Kota Bogor.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengem bangan Sumber Daya Aparatur Kota Bogor.
9.Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disingkat PNS/CPNS adalah PNS/CPNS yang
bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Sistem Perubahan Tunjangan Keluarga Berbasis Online
yang selanjutnya disebut SIPUJANGGA adalah mekanisme
dalam perubahan tunjangan keluarga bagi PNS/CPNS berbasis
Teknologi Informatika.
11.Tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan
kepada PNS/CPNS yang mempunyai anak (a nak kandung,
anak tiri ,dan anak angkat).
12.Tunjangan Istri/Suami adalah tunjangan yang diberikan
kepada PNS/CPNS yang telah berstatus kawin dibuktikan
dengan Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang.
13.Teknologi Informasi adalah suatu teknik
untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.
5Bagian Kedua
Maksud danTujuan
Pasal2
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mewujudkan
penyelenggaraan SIPUJAN GGA guna efisiensi keuangan
negara di Pemerintah Daerah.
Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini
adalah terbangunannya aplikasi SIPUJANGGA pada Sistem
Informasi Pegawai (SIMPEG).