Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 20 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, pada BAB V - KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 20 menjelaskan:

Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang 
melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme 
internet b anking dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah. 
Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara 
manual maupun elektronik. 
Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah baik 
tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang 
berlaku.