Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam Kepala Daerah menyamp aikan Ran angan Peratura n Nomor 16 Tahun 1945?
Norma hukum dalam Kepala Daerah menyamp aikan Ran angan Peratura n Nomor 16 Tahun 1945 tentang r.dang . omor 23 Tah ndan .sanakan ceten uan Pasal J_O ~;at (1) mbang · a. D~ 3E -\! •. 9 . .\.::. :\H OT..\ ?E'. :\L ':'.:\:-:-,:: -~·GG. R.~ zo: 7 PEL.\1 S .\ '..\: ?:::RT GG.. G • .... A PE. :L . ·:\ H, Pasal 1 berbunyi:

Dalam P raturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daernh adalah Kota Pekal ongan. 
2. Pem rintahan Daera h adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasn ya 
dalam sistem dan pri nsip Nega ra Kesatuan Republik Indone sia 
sebugaimana dirnak sud dalarn Undang -Undang Dasar Republik Indonesia. 
3. Pemerintah Daerah adalah Waliko ta sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Daer ah yang memimp in pelaksanaan urusan pemerintahan 
) ang menjadi kewena ngan daerah otono m. 
4. Walikota adalah Waliko ta Pekalongan . 
5. Dewan Perwakilan Rak yat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lernbaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah . 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daer ah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang diteta pkan dengan 
Peraturan Daerah. 
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutn ya disingkat LRA adalah 
ikhtisar sumber. alokasi, dan pemakai an sumb er daya keuangan yang 
dikelola oleh pernerintah pusat/d aerah yang menggambarkan 
perbandingan antara anggaran dan realisasin ya dalam satu periode 
pelaporan. BAB I 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : 
PERATUR~N DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJA WABAN 
PELAKSANAAN ANGGA RAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KOTA PEKAL ONGAN TAHUN 2017 . M .netapl an r 4'W N PERWAI ILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN 
DAN 
WALJKOTA PEKALONGAN 
kekayaan beraih peme rintah yang meru pakan s Ii ih 
ajiban pemerintah . 
11Mf> .P.'81• adalah uana masuk ke ka daerah . 
keluar dari ka daerah . LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan 
penuruna n SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awaJ , SiLPA/SiKPA , 
koreksi dan SAL akhi r. 
9. Neraca ad alah lapor an yang menyajikan informas i posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, kewa jiban, dan ekuuas pada tanggal 
tertentu. 
10. Lapo ran Operasional yang selanjutnya disingka t LO adalah laporan yang 
menyajik an informas i men genai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entita s pe laporan yang tercermin daJam pendapa tan-LO , beban dan 
surplu s/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiann ya 
disandi ngkan dengan periode sebelumn ya. 
11. Laporan Arus Kas yang selanjutn ya disingkat LAK adalah lapora r. yang 
menyaji kan inform asi mengena i sumber , penggunaan , perubahan kas dan 
setara kas selam a satu periode akuntans i, serta saldo kas dan setara kas 
pada tanggal pelaporan. 
12. La.poran Peru bahan Ekuitas yang selan jutnya disingkat LPE adalah 
laporan yang menyajikan informasi meng enai perubahan ekuitas yang 
terdiri dari ekuita s awal, surp lus/defis it-LO, koreksi dan ekuitas akhir . 
13. Catatan atas Lapo ran Keuangan yang selanjutn ya disingkat CaLK adalah 
laporan yang men yajikan informas i tentan g penjelasa n atau daftar rinci 
atau anaJisis atas rulai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, 
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 
14. Aset adalah sum ber daya ekonom i yang dikuas ai dan/atau dimil iki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana rnanfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat dipero leh. baik 
oleh pemerintah maupun mas yarakat, serta dapat diukur dalam satuan 
uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan Jase. bagi mas yaraka t umu m dan surnbe r-sumber daya yang 
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
15. KewaJib an adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesa.iann ya mengakiba tkan aliran keluar sumber daya ekon omi 
lMGl*"Ultah. 
d, LPE; 
e. Neraca; c. W; Pasal 2 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang 
memuat: 
a. LRA; 
b. LPSAL; BAB II 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPA TAN 
DAN BELA NJA DAERA H p nambah nilai keka yaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangku tan. 
20. Belan ja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai keka yaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangku tan. 
21. Surplus adalah selisih lebih antara pendap atan daerah dan belan ja 
daerah . 
22. Defisit adala h selisih kurang antar a pendapatan daerah dan belanj a 
daerah. 
23. Pernb iayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembal i 
dan/ atau pengelu aran yang akan diterima kembali , baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran 
berikutn ya. 
24. Penerimaan pembia yaan adalah semua penerimaan yang perlu diba yar 
kembali baik pada tahun anggar an yang bersangkutan maupun pada 
tahun-tahun angg aran berikutn ya. 
25. Pengeluaran pemb iayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutn ya. 
(Rp. 86.788.900.000,00) 
(Rp. 8.252.340.587,0Ql 
Rp. 78.536 .559.413,00 Rp. l .016.990.454 .000,00 
Rp. 924.172.718.082,00 
(Rp. 92.817 .735.918,00) 
realisasi surplus/ defisit sejumlah 
711.ND.;IJP1J.'t.l.3,00 denpn rincian sebag ai beriku t : b kurang anggaran dengan realisasi belanja sejurnlah 
Rp 92 817.735.918,00 dengan rincian sebagai berikut: 
I AnllPIJ'8.ll belanja Rp. 915.920.377.49 5,00 
(Rp. 14.281.176 .505,00) 2 Realiaaai pendap atan 
liaih Rp. 930.201.554.000 ,00 Pasn.14 
Urman LRA sebaga imana dimaksu d dalam Pasal 2 sebagai beriku t : 
a limh kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejuml ah 
Rp. 14.281.176 .505.00 dengan rincian sebaga i berikut : 
1 Angp.ran pcndap atan 
eetelah perubah an d Lebih Pernbi ayaa n Anggaran (SiLPA) P mbi } n c tro Rp. 96.715.284.571,00 
Rp. 9.894.575.338,00 
Rp. 86.820. 709.233, 00 
Rp. 78.568.368.646,00 Rp. 915.92 0.377.495 ,00 
Rp. 924.172.718.082,00 
(Rp. 8.252.340.587 ,00) a. Pendapatan 
b. Belanja 
urplu /(Defi it) 
c. Pernbiay n 
Penerimaan Pasal 3 
LR ebagairnana dirnak ud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 
2017 sebagai b rikut : I merik : H\ n oleh BPK Perwo.kila n .Jawa Tengah dengan Opmi W1 r 
\, i r T. npn t nge uahan]. 
( ) bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampi ri clengan 
luJ rt n l c: uang r n badan usah a milik daerah / peru sahaan daerah. 
b. Bcban RQ. 811.787 613.169155 
c urplus dari kegiatan operasional Rp. 133.737.343.305.09 
d. Defisit dan kegiatan non operasional {RQ. 9.222.362.177162} 
e. urplus / defi it sebelum pos iuar biasa Rp. 124.514 .981.127.47 
f. Surplu / defisit pos luar biasa (Rp. 1.403 263 564,00) 
g. urplu Japoran operasional Rp. 123.111.717.563 ,47 Pasal6 
LO sebaga imana dimaksud dala rn Pasal 2 a ·at (1) huruf c dengan tahun ang 
berakhir sampai dengan 31 Desernb er 2017 sebagai ber ikut : 
a. Pendapatan Rp. 945.524.956.474,64 Jumlah 
d Lebih Pernbiaj aan Angg aran ( iLPA ) 
e aldo anggaran lebih akhir b Rp. 96.5 8.89' (>()(),00 
(RQ. 96.588.898.009,00J 
Rp. 0.00 
R:12. 78.568.368 646,00 
Rp. 78.568.36 .646,00 an, ar m lebih , wal Pa al 5 
irn na dim I sud dalarn Pasal 2 ayat (1) h truf b dengan tahun 
n l De mber 2017 sebaaai benkut · 1. th _R.._p. __ """"6;,-',. 8 ...... 2~0. 7 09. 2331.)0 
Rp. 31.80ll.2J3,00 1 pembi ~ an nett Rp 8<, 788 1)00 000.00 pt mbt n , in netto . 1·1111111 ,11 
,()) deugan rm I in sebagr i berikut p. 
l,p. l) tN I ~' ( I JJHll)() ui .. I .·1h Rp 
Pp 
,\ll' znmn it u '\n t .,h.-.1:i pt llRt lu \I in pt rubi , 111 , t 1111\ll th 
i n ',H'\ 1 in 't t $( b ~) ,i h ril ut n r11\\,\ H\ 1 'ml, \\ , in I p I {I ' t t )l)l) l l>O,( l) J I I .t d n» \1\ ru 1'1 \t\ ~,\.,\I bi 111111 
\ ' l I II \,\.\ti l I ml» \ I\