Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 20 Tahun 2011 pada Pasal 21?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 20 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN /AT AUPERTOKOAN, BAB XVII - PENYIDIKAN, Pasal 21 menyebutkan bahwa:

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukanpenyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
a.Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
d.Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
e.Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
g.Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i.Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j.Menghentikan penyidikan;
k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang
dapat pertanggung jawabkan.
10
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.