Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 46 PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, pada BAB IV - INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN, Pasal 46 menjelaskan:

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada 
Bupati untuk melakuka n: 
a. pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah; 
b. penghapusan: 
1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik 
negara/ daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai 
ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau 
2. uang dan/ atau barang bukan milik negara/ daerah yang 
berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
(2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati: 
a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian 
Kerugian Negara/Daerah; dan 
b. mengusulkan penghapusan: 
1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik 
negara/ daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai 
ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau 
2. uang, dan/ atau barang bukan milik negara/ daerah yang 
berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
(3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 
Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
paling sedikit memuat materi: 
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari 
penggantian Kerugian Negara/Daerah; 
b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang 
milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai 
ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/ atau uang 
dan/ atau barang bukan milik negara/ daerah yang berada 
dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan; dan 
c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat 
berharga, dan/ atau barang milik negara/ daerah yang berada 
dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain dan/ atau uang dan/ atau barang bukan milik 
negara/ daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan 
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai ASN Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain. 
(4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 
Negara/Daerah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b; 
(5)Surat ... 
Paraf Koordinasi \ 
\ 
'\ 
-26-
(5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 
Negara/Daerah disampaikan kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; 
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian 
Negara/Daerah; dan 
d. Bupati.