Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 55 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 55 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN, BAB II - PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN, Pasal 4 menetapkan:

(1) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan dilakukan secara bertahap, 
dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. 
(2) Penyaluran dana tahap pertama sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari 
nilai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilakukan setelah Pemerintah 
Daerah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Provinsi sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Penyaluran dana tahap selanjutnya dilakukan setiap awal triwulan yang 
bersangkutan masing-masing sebesar 25 % (dua puluh lima persen). 
(4) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
dikhususkan untuk yang dialokasikan pada APBD murni tahun 
berkenaan. 
(5) Terhadap penyaluran Belanja Bantuan Keuangan yang dialokasikan pada 
perubahan APBD tahun berkenaan, penyalurannya dilakukan 100% (seratus 
persen) setelah Pemerintah Daerah menerima Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA) PD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.