Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 22 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 22 Tahun 2009 tentang PEMBERIAN BANTUAN BERGULIR KEPADA PETANI DAN NELAYAN DI, khususnya BAB IV - MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN, Pasal 9, adalah:

(1) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) terdiri dari: 
a. Sekretariat Daerah bagian Perekonomian dan Penanaman Modal. 
b. Camat. 
c. Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL). 
(2) Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud 
huruf a, bertugas: 
1. metakukan koordinasi dengan bagian kesejahteraan dan bagian keuangan sehubungan 
dengan penyediaan dana bantuan tersebut; 
2. menghimpun proposal yang diusulkan oleh kelompok yang direkomondasikan oleh 
Camat dan diketahui oleh Kepala Desa; 
3. melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kesiapan dan kelayakan usaha yang akan 
diberikan bantuan; 
4. melakukan monitoring dan evaluasi bersama dinas tcrkait. 
(3) Camat sebagamana dimaksud ayat (1) huruf b, bertugas: 
I. melakukan verifikasi terhadap proposal yang diusulkan oleh kelompok scbelum 
diberikan rekomondasi; 
2. melakukan peninjauan terhadap lokasi usaha yang diusulkan. 
3. melakukan pembinaan terhadap kelompok yang telah menerima bantuan; 
4. memberikan rekomendasi kepada kelompok dan/atau perorangan yang usahanya 
dianggap layak untuk diberikan bantuan. 
(4) Petugas Penyuluhan Lapangan sebagaimna dimaksud ayat (1) huruf c, bertugas: 
I. melakukan pe mbinaan kepada kelompok petani dan nelayan; 
2. membuat laporan hasil pembinaan, yang ditunjukan kepada Bupati yang tembusannya 
disampaikan kepada Camat.