Menurut PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 43 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 43 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2014, pada , menyatakan:

(1) Monitoring menara dimaksudkan untuk pengawasan 
terhadap setiap menara telekomunikasi sehingga dapat 
meng- update database baik kondisi fisik dan pola 
lokasi BTS pada sebuah menara telekomunikasi. 
4 
t 
(2) Pengawasan menara digunakan untuk mendapatkan 
informasi visual lapangan yang terkait dengan 
kelayakan operasional menara dan* fungsionalitas 
sarana penunjang seperti: 
a. pagar menara; 
b. kondisi fisik menara; 
c. kondisi lingkungan di dalam site; 
d. grounding kabel; 
e. penangkal petir; 
f. lampu halangan penerbangan; dan 
g. lampu penerangan. 
(3} Pengawasan menara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan : 
a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Kabupaten Kapuas Hulu; dan 
b. minimal dua kali dalam setahun berdasarkan 
laporan yang disampaikan oleh pemilik menara. 
(4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian 
menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada 
Bupati, untuk dijadikan sebagai bahan untuk : 
a. meng-update database sistem informasi 
pengendalian menara telekomunikasi; dan 
b. pertimbangan dalam menentukan kebijakan 
selanjutnya. 
ketentuan Pasal 11 dihapus. 
ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: