Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari NOMOR 8 TAHUN 2018 Nomor 34 Tahun 2003.
Sesuai dengan NOMOR 8 TAHUN 2018 Nomor 34 Tahun 2003 tentang Rekomendasi Pembentukan Desa, ketentuan pada , Pasal 8 berbunyi:

( 1) Keuangan Desa persiapan bersumber dari batuan 
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten , bantuan 
Keuangan Pemerintah Provinsi dan Sumber lainn ya yang 
sah dan tidak mengikat . 
(2) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa 
persiapan men yusun rencana kerja pembangunan Desa 
persiapan dengan mengiku tsertakan partisipasi 
masyarakat Desa persiapan . 
(3) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah 
disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk 
dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian 
kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan . 
(4) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam Bagian Kedua 
Keuangan dan Pembangunan Desa Persiapan Pasal 7 
Dalam menjalankan tugasn ya Penjabat Kepala Desa 
Persiapan wajib mengikutsertakan partisipasi mas yarakat 
Desa setempat . kesehatan ; dan 
h. pembukaan akses perhubungan antar Desa ; 
i. menfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 
Definitif; 
J. menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Desa 
Persia pan; dan, 
k. melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa 
Persiapan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati 
melalui Camat dan Kepal a Desa Induk. 
(5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
dengan keputusan Bupati. 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal: berkewaj iban Camat melalui Daerah Pemerintah Pasal 11 BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENG A WASAN Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir dapat 
membentuk lembaga-lembaga kemas yarakatan Desa dengan 
mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pasal 10 
Lembaga Desa Pasal9 
( 1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa 
persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa induk. 
(2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa 
persiapan yang tidak mampu dibia yai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sekadau , dan dapat dibia yai oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi. pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
induk. 
(5) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan , 
terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk , 
pengelolaann ya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa 
persiapan . 
(6) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional 
paling banyak 30°/o dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa induk. '