Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam 2. Und.ang-U ndang Nomor 20 Tahun 2003 tentana Nomor 20 Tahun 1945?
Norma hukum dalam 2. Und.ang-U ndang Nomor 20 Tahun 2003 tentana Nomor 20 Tahun 1945 tentang Pcm bentukan Peraturan Pe mndang-undangan (Lembara n Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011, Pasal 2 berbunyi:

.-· 7. Pemberantasan buta aksara adalah keglatan atau 
usaha yang terencana dan ei.stematis untuk 
membebaskan penduduk Kabupaten Pringsewu dari 
kondisi buta aksara. 
8. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga 
masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat 
membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia 
dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya. 
9. Penuntasan buta aksara adalah pemenuhan 
kebutuhan belajar secara individu yang belum 
mampu membaca, menulis aksara latin dan berhitung 
yHLtg dilaksanakan oleh ui~1i.:.iasi mas_yar·akat clan 
pemerirrtab melalui prinsip pembelajararr, met.ode 
pembetaiaran, stratei:d pembelaiaran. 
10. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah lembaga 
pendidlkan keterampiJan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat atau organisasi atau yayasan untuk 
mcmy.iap.kan wai-ga ~yi.u-Hk.al yang lidak 
meneruskan pendidikan ke jenjang J.ebih tinggi 
dengan membekali pengetahuan dan keterampilan 
seoara profesional, yang dapat menjawab tantangan 
untuk pengangguran dalam rangka memasuki Dunia 
Usaha dan Dunia lndustri. 
11. Kelompok Belajar a.dalah kclompok yang tcrdiri dari 
warga belajar yang masih belum bisa baca tulis 
berusia antara 15-45 tahun keatas yang memiliki 
kemauan untuk belajar membaca dalam rangka 
meningkatkan mutu hidup yi:l.Dg mernpunyai jadwal 
pembelajaran, rencana pembelajaran. kegiatan 
pembelajaran dan bahan belajar. 
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat a.dalah Lembaga 
Pendidikan yang lahir dari masyarakat, untuk 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup 
masyarakat di bidang pendidikan dalam rangka 
meningkatkan harkat dan martabat hidup 
masyarakat untuk mencapaj kehidupan yang 
seimbang dan selaras dengan masyarakat umumnya. 
Lembaga ini terkendali dengan administrasi yang 
lengkap dan teeorganielr, ~- 
(1) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
menyiapkan program pemberantasan buta aksara. BAB IV 
TANGGUNG JAW AM 
Pasa.16 Pasal !) 
(1) Ruang lingkup Pemberantasan buta aksara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
dilakukan melalui Penyelenggara Program Pendidikan 
Keaksaraan Fungl!ional yang meliputi: 
a. lembaza kursus dan lembaga pelatihan; 
b. kelompok be!ajar; dan 
c, pusat kegiatan belajar masyarak.at. 
(2) Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggara Program 
Pendiclikan Keaksaraan Fungsional sebagaimana 
dimaksud ayat (I) dapat memberikan bantuan dana 
operasicnal kegiatan dan tunjangan bagi pelaksana 
kegiatan sesuai dengan program kegiatan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) RP.11tuk rfari rata eara pemberian serta besarnya 
bantuan tunjangan diatur dengan Peraturan Bupati. (1) Sasa.ran umum penuntasan buta aksara adalah 
eemua penduduk di Kabupaten Pringscwu, tcrutama 
yang memiliki masalah buta aksara. 
(2) Sasaran fungstonal adalah penduduk usia 15 (lima 
belas) tahun ke atae, sampai 45 (empat puluh lima) 
tahun. ,-. BAB Ill 
SASARAN DAN RUANG UNGKUP Fungsi PP.mhf'!mntasan Buta Ak&ara adalah untuk 
membangun keaksaraan penduduk dewasa yang belum 
bisa memba.ca, menulis atau berhitung dan 
berkomuni.kasi dalam bahasa Indonesia, melalui 
pengalaman dan penerapan keberhas:ilan dalam 
pendidikan keaksaraan. Pasal3 b. mendukung suksesnya program pendidikan untuk 
:semua;dan 
e. mendukung peningkatan k111.uitaa aumber daya 
manusia di Kabupaten Pringsewu. 
Pasal9 
(I) Dalam pelaksanaan pemberantasa.n buta aksara, 
Pemerintah Daerah memanfaatkan Sumber Daya 
Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait. (l) Biaya pemberantasan buta aksara dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan 
tidak mengikat. 
(2) Besarnya biaya pemberantasan buta. aksara 
dialokasikan secara proporeional dengan tetap 
memperhatikan kemampu.an keuangan daerah. Pasal8 (4) Susunan organisasi dan mekanisme keria dari tim 
koordinaai/kelompok .kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2J, diatur Iebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. (1) Keberhasilan pemberantasan buta aksara merupakan 
ranggungjawab Pemerintah Daerah. 
(2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud padaayat (1) berupa: 
a. pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di 
Tingkat: 
l. Kabupt.len/KuUJ.; 
2. Kecamatan; 
3. Kelurahan dan Pekon. 
b. tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, terdiri dari unsur 
pernerintah, masyarakat dan ewasta. 
(3) Tugas Tim Koordinaei/Kelompok Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah: 
11. rneuibantu melakukan pendataan bagi penduduk 
yang tidak dapat membaca dan menulis aksara 
latin; 
b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada 
pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan 
c. melakukan validas.i data secara berkala dan 
evaluasi kemampuan penduduk dalam baea tulis 
aksara latin bersama dengan Organisasi Perangkat 
Daerah terkait. Pasal 7 (2) Perangkat Pemerintah dan Pemenntah Uaerah 
&ehflgaimana dimaksud pada ayat (11 adalah: 
a. Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu; 
b. Badan Pusat Statistik Ka.bupaten Pringsewu ; dan 
c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Pringsewu. 
,,.. .. 
.. Sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Bukum 
Sekretariat Daerah Kabup ten Pringsewu, LEMB.ARJ\N DAERAII KADUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR ur 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEV.tU: 04~c/PJ..c./ZJ1I A. BUDIMAN PM dto Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal 26 Septe:·:bcr 20T7 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWUj dto 
SUJADl Ditetapkan di Pringsewu 
pacla tanggal Z,j Septm bex 2 O fl Agar setiap orang mengetahuinya, mP-:merintahkRn 
pengundangan Peraturan Daerah im dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pri.iig8':wu. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
cliundangkan. BABV 
KETENTIJAN PENUTUP