Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah, pada BAB III - TATARANTRANSPORTASILOKAL, Pasal 2 menjelaskan:

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam 
pembangunan dan pengembangan transportasi di Daerah. pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal 
tujuan penumpang dan/ a tau barang, serta angkutan penyeberangan 
dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi . 
25. Penerbangan adalah satu kesatua sistem yang terdiri atas pemanfaatan 
wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi 
penerbangan keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta 
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 
26. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandara udara 
asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah 
ditetapkan. 
27. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
penyelengaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan 
fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu 
lintas pesawat udara, penumpang, kargo, dan/ atau pos, tempat 
perpindahan intra dan/ a tau antarmoda serta meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. 
28. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan 
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara 
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat 
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang 
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, 
serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 
29. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan 
sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan 
rute penerbangan dari dan ke luar negeri. 
30. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai 
cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani 
penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi 
perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. 
31. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyai 
cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas. ·-- 
-·-- -- - - ··-- - ---------------- BABY 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal8 
(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Tatralok di Daerah. 
(2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara 
teknis dilakukan oleh Dinas. 
(3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara 
teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan1 Pasal 7 
Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan 
huruf d, Dinas wajib melakukan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan 
sinkronisasi. Pasal 6 
(1) Dalam hal sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi . 
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis 
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang: 
a. perhubungan; 
b. perencanaan pembangunan; 
c. keuangan; 
d. penanaman modal; 
e. pekerjaan umum; 
f. perumahan rakyat; dan 
g. lingkungan hidup. BAB IV 
PEMBIAYAAN