Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR    09  TAHUN  2011 Nomor 09 Tahun 2011 Pasal 28?
Dalam NOMOR    09  TAHUN  2011 Nomor 09 Tahun 2011 tentang PAJAK REKLAME, BAB XVII - PENYIDIKAN, Pasal 28 mengatur sebagai berikut:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah 
Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Hukum Acara 
Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang -undangan. 
(3) Wewenang Penyidi k sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencar i dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan 
Daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
Badan sehubungan dengan tindak pidana d i bidang perpajakan 
Daerah; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terha dap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlan gsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan Daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan p enyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidi kan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang -Undang Hukum Acara Pidana.