Apa substansi hukum dari Pasal 24 PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2017 tentang PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, khususnya BAB III - HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN, Pasal 24, adalah:

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa; 
Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa yang akan
diberhentikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah Kepala Desa melakukan konsultasi
dengan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan terhadap
pemberhentian;
Dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa telah sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan, Camat wajib memberikan rekomendasi berupa persetujuan secara tertulis
yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan
Kepala Desa; 
Dalam hal menurut penilaian Camat proses pemberhentian Perangkat Desa tidak atau belum
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi berupa
penolakan secara tertulis kepada Kepala Desa;
Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada huruf e, Perangkat Desa tetap menjalankan tugas; dan
Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan dasar oleh Kepala
Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan kepada yang
bersangkutan dan ditembuskan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah
ditetapkan.