Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI, khususnya , Pasal 4, adalah:

huruf b dan huruf c, Menteri
menyampaikan usulan perubahan atau Pembatalan
Perjanjian Perdagangan lnternasional kepada Presiden.
(21 Dalam hal Presiden memberikan persetujuan atas usulan
perubahan atau Pembatalan Perjanjian Perdagangan
Internasional, Menteri melakukan perundingan ulang
Perjanjian Perdagangan Internasional dengan mitra
perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamPerjanjian Perdagangan Internasional terkait dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Presiden tidak memberikan persetujuan atasusulan perubahan atau Pembatalan Perjanjian
Perdagangan I nternasional, maka Perj anj ian Perdagangan
Internasional berlaku sebagaimana mestinya.