Menurut PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 18 Tahun 2012, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR, pada , menyatakan:

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah oton om.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala perangkat
daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
dibidang pemungutan pajak daerah.
86.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik ,
atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap, dan bentuk badan lainnya.
7.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disebut paja k adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8.Nomor Objek Pajak yang selanjutnya d isingkat
dengan NOP adalah nomor identitas objek pajak
yang diberikan pada saat dilakukan pendaftaran
dan/atau pendataan objek pajak yang digunakan
dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana
Wajib Pajak da lam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
9.Pensiunan PNS/TNI/Polri adalah pensiunan
PNS/TNI/Polri yang dibuktikan dengan Surat Kepu tusan
Pensiun dari instansi ber wenang.
10.Dihapus.
11.Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS
adalah perguruan tinggi yang berbentuk Akademi,
Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas
yang diselenggarakan oleh badan penyelenggaraan PTS
yang berbentuk yayasan, perkumpulan social,
dan/atau badan wakaf.
12.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat dalam Tahun Pajak atau dalam bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan perpajakan daerah.
913.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP a dalah surat yang digunakan oleh WP
untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan
perpajakan daerah.
14.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan
untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang
kepada W ajibPajak.
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dis ingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dis ingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
olehWali Kota.
17.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dis ingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa denda.
18.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesa lahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang -undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.
19.Surat Keputusan Keberatan adala h surat keputusan
atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh WajibPajak.
20.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek d an subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada W ajibPajak
serta pengawasan penyetorannya.
1021.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/ata u bukti
yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan
daerah
22.Warga berpenghasilan rendah adalah Warga Kota Bogor
yang tercantum dalam data Pendataan Program
Perlindungan Sosial (PPLS) dan /atau hasil musyawarah
kelurahan atau yang termasuk dalam daftar register
kelurahan sebagai warga miskin.
23.Warga tidak mampu membayar pajak adalah Warga Kota
Bogor yang tidak mampu membayar PBB P2
karena memiliki penghasilan tahunan yang tidak
sebanding dengan kebutuhan dasar/pokok yang harus
dipenuhi.
2.Ketentuan dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f diubah,
serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut: