Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 3~ Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 3~ Tahun 2017 tentang PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat, 
Dinas PM, PTSP, dan Naker adalah Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Bondowoso. 
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya 
disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi 
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 
produk pelayanan melalui satu pintu. 
Paraf Koordinasi 6.Pendelegasian ... 
Ka. PM, PTSP, Kabag. 
& N aker Or anisasi Kabag. 
Hukum 
-7-
6. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 
kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non 
penz1nan termasuk penandatanganannya atas nama 
pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Dinas PM, 
PTSP, dan Naker yang ditetapkan dengan uraian yang jelas. 
7. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pin tu adalah Dinas 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso. 
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri 
maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di 
wilayah Negara Republik Indonesia. 
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang 
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan , 
fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan , 
pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
12. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 
kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan 
Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama 
penerima wewenang. 
13. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat 
PSE, adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang 
diberikan melalui PTSP secara elektronik. 
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara 
Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah 
Sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang 
terintegrasi antara Pemerintah Pusat yang memiliki 
kewenangan Perizinan dan Non perizinan dengan 
Pemerintah Daerah.