Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945?
Substansi PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , khususnya , Pasal 4, memuat:

(i} Kewajiban penolakan Gratifikasi sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat ( 1) dikecualikan dalam hal: 
a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung; 
b. Pemberi Gratifikasi tidak diketahui; 
c. Penerima Gratifikasi ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang 
diterima; 
d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat 
a.tau upaeara lieagamaan; dan./ at.au 
e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu : 
penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan 
baik institusi, membahayakan penerima dan/ atau 
mengancam jiwa/harta atau pekerjaan pejabat 
/pegawai. 
2) Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi 
kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)wajib melaporkan 
Gratifikasi tersebut kepada KPK atau kepada KPK melalui 
UPG. 
(3) Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima Gratifikasi yang tidak 
Dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat {l) berupa 
makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi 
wajib menyampaikannya kepada UPG. 
(4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG 
menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ke panti asuhan, panti jompo atau tempat penyaluran 
bantuan sosial lainnya. 
(5) Penyaluran Gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.