Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 23 Tahun 2017 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
- 2 -
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU.