Apa bunyi lengkap Pasal 63 dalam PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 2 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 2 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB  V - PENGADAAN, Pasal 63 dinyatakan:

, maka:
a.Pengguna Barang sementara mengembalikan Barang
Milik Daerah kepada Pengguna Barang; atau
b.dilakukan pengalihan status penggunaan
kepada Pengguna Barang yang menggunakan
sementara Barang Milik Daerah .
52(2)Mekanisme pengalihan status penggunaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
sampai dengan Pasal 60 berlaku mutatis mutandis
terhadap mekanisme pengalihan status penggunaan
kepada peng guna sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b.
Pasal69
(1)Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan
permohonan perpanjangan waktu penggunaan sementara
atasBarang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 a yat (2).
(2)Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan Pengguna Barang kepada Wali Kota paling lambat
3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan
sementara Barang Milik Daerah berakhir.
(3)Mekanisme pengajuan permohonan, penelitian,
persetujuan, dan penetapan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 68 berlaku
mutatis mutandis pada mekanisme pengajuan
permohonan, penelitian, persetujuan ,dan penetapan
oleh Wali Kota terhadap perpanjangan penggunaa n
sementara Barang Milik Daerah .
Bagian Kelima
Penetapan Status Penggunaan Barang MilikDaerah
untuk Dioperasikan olehPihak Lain
Pasal70
(1)Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan
untuk dioperasikan oleh pihak lain.
(2)Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum
sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang bersangkutan.
53(3)Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang
dengan pimpinan pihak lain.
(4)Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul
selama jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak
lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah .
(5)Pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah
dilarang melakukan pen galihan atas pengoperasian
Barang Milik Daerah tersebut kepada pihak lainnya
dan/atau memindahtangankan Barang Milik Daerah
bersangkutan.
(6)Wali Kota dapat menarik penetapan status Barang Milik
Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal
pemerintah daerah akan menggunakan kembali
untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau pihak
lainnya.
Pasal71
(1)Permohonan penggunaan Barang Milik Daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis
oleh Pengguna Barang bersangkutan kepada Wali Kota.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.data barang milik daerah;
b.pihak lain yang akan menggunakan Barang Milik
Daerah untuk dioperasikan;
c.jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah
yang dioperasikan oleh pihak lain;
d.penjelasan serta pertimbangan penggunaan Barang
Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; dan
e.materi yang diatur dalam perjanjian.
54(3)Pengajuan permohonan sebagai mana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri dokumen:
a.fotokopi keputusan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;
b.fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak
lain yang akan mengoperasikan Barang Milik Daerah
kepada Pengguna Ba rang; dan
c.fotokopi surat pernyataan dari pihak lain
yang akan mengoperasikan Barang Milik Daerah
kepada Pengguna Barang.
(4)Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c merupakan pernyataan pihak lain
yang memua t:
a.Barang Milik Daerah yang akan dioperasionalkan
dalam rangka pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi
Perangkat Daerah/Unit Kerja;
b.menanggung seluruh biaya pemeliharaan Barang Milik
Daerah yang timbul selama jangka waktu
pengoperasian Barang Milik Dae rah;
c.tidak mengalihkan pengoperasian
dan/atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah
selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik
Daerah; dan
d.mengembalikan Barang Milik Daerah kepada Pengguna
Barang, apabila jangka waktu pengop erasian Barang
Milik Daerah telah selesai.
Pasal72
(1)Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
.
(2)Penelitian s ebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen
yang dipersyaratkan.
55(3)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum mencukupi Pengelola Ba rang dapat:
a.meminta keterangan kepada Pengguna Barang
yang mengajukan permohonan penggunaan Barang
Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain;
b.meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain
yang akan mengoperasikan Barang Milik Da erah;
c.mencari informasi dari sumber lainnya;
d.melakukan pengecekan lapangan dengan
mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.
Pasal73
(1)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Wali Kota menetapkan penggunaan
Barang Mi lik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
(2)Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(3)Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
palingsedikit memuat:
a.dataBarang Milik Daerah ;
b.jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah
untuk dioperasionalkan pihak lain;
c.pihak lain yang akan mengoperasionalkan Barang Milik
Daerah;
d.kewajiban pihak lain yang mengoperasikan Barang
Milik Daerah ; dan
e.kewajiban Pengguna Barang.
(4)Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
antara lain memelihara dan mengamankan Barang Milik
Daerah yang dioperasikan.
56(5)Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksu d
pada ayat (3) huruf e meliputi:
a.menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian;
dan
b.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.
(6)Dalam hal Wali Kota tidak menyetujui permohonan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
, Wali Kota menerbitkan surat penolakan
kepada Pengguna Barang disertai alasan.
Pasal74
(1)Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Ba rang
untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan
dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna
Barang dengan pihak lain .
(2)Perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang.
(3)Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 2) dilakukan setelah adanya Keputusan
Wali Kota.
Pasal75
Perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74ayat (1)
sekurang -kurangnya memuat:
a.dataBarang Milik Daerah yang menjadi objek;
b.Pengguna Barang;
c.pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah ;
d.peruntukan pengoperasian Barang Milik Daerah ;
e.jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah ;
57f.hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain
yang mengoperasikan Barang Milik Daerah ,
termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan
pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah ;
g.pengakhiran pengoperasian Barang Milik Daerah ; dan
h.penyelesaian perselisihan.
Pasal76
(1)Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan
penggunaan Barang Mili k Daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain .
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan Pengguna Barang kepada Wali Kota paling lambat
3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan Barang
Milik Daerah berakhir .
(3)Mekanisme pengajua n permohonan, penelitian,
persetujuan, dan penetapan penggunaan Barang
Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
sampai dengan Pasal 75berlaku mutatis mu tandis
pada mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan
perpanjangan jangka waktu penggunaan Barang Milik
Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) .
Pasal77
Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaks anaan
penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang -undangan.
Pasal78
(1)Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain berakhir apabila:
a.berakhirnya jangka waktu penggunaan Barang Milik
Daerahuntuk dioperasikan oleh pihak lain,
sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
58b.perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna
Barang;
c.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.
(2)Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Bar ang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat dilakukan apabila:
a.pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah
tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang
dalam perjanjian; atau
b.terdapat kondisi yang mengaki batkan pengakhiran
penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain sebagaimana dituangkan
dalam perjanjian.
(3)Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian Barang Milik
Daerah yang didasarkan pada kondisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang meminta
persetujuan Wali Kota.
Pasal79
(1)Pada saat jangka waktu penggunaan Barang Milik
Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir,
pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik
Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah tersebut
kepada Pengguna Barang dengan BAST.
(2)Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan
Barang Milik Daerah untuk dioperasikan pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota
paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya BAST,
dengan melampirkan fotokopi BAST.
59BAB VII
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum
Pasal80
(1)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:
a.Pengelola Barang dengan persetujuan Wali Kota,
untuk Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
b.Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola
Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan
oleh Pengguna Barang, dan selain tanah
dan/atau bangunan.
(2)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan
kepentingan daerah dan kepentingan umum.
(3)Pemanfaatan Barang Mi lik Daerah dapat dilakukan
sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(4)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa
memerlukan persetujuan DPRD.
Pasal81
(1)Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah
serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan
dibebankan pada mitra pemanfaatan.
(2)Biaya persiapan pemanfaataan Barang Milik Daerah
sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan
dibebankan pada APBD.
(3)Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang M ilik Daerah
merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
60(4)Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daera h
merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya
ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
(5)Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah
dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan
daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum
Daerah.
Pasal82
(1)Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan
dilarang dijaminkan atau digadaikan.
(2)Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi
daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan
Barang Milik Daerah.
Pasal83
Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
a.Sewa;
b.Pinjam Pakai;
c.KSP;
d.BGS atau BSG; dan
e.KSPI.
Bagian Kedua
MitraPemanfaatan
Pasal84
Mitra Pemanfaatan meliputi:
a.penyewa, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah
dalam bentuk Sewa;
61b.peminjam pakai, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah
dalam bentuk Pinjam Pakai;
c.mitra KSP, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah
dalam bentuk KSP;
d.mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah
dalam bentuk BGS/BSG; dan
e.mitra KSPI, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah
dalam bentuk KSPI.
Pasal85
Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
memiliki tanggung jawab:
a.melakukan pembayaran atas pemanfaatan Barang Milik
Daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
b.menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai
ketentuan bentuk pemanfaatan;
c.melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang
Milik Daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil
pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah ;
d.mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya
pelaksanaan; dan
e.memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan
dalam perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah .
Pasal86
(1)Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi:
a.tanah dan/atau bangunan; dan
b.selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian
atau keseluruhannya.
62(3)Dalam hal objek pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan
yang menjadi objek pemanfaatan Barang Milik Daerah
adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan
yang dimanfaatkan.
Bagian Ketiga
Pemilihan danPenetapan MitraPemanfaatan
Barang MilikDaerah
Pasal87
Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip -prinsip:
a.dilaksanakan secara terbuka;
b.sekurang -kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
c.memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
d.dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki
integritas, handal ,dan kompeten;
e.tertib administrasi; dan
f.tertib pelaporan.
Pasal88
(1)Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP
pada Pengelola Barang atau BGS/BSG terdiri atas:
a.Pengelola Barang; dan
b.panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang.
(2)Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP
pada Pengguna Barang terdiri atas:
a.Pengguna Barang; dan
b.panitia pemilihan ,yang dibentuk oleh Pengguna
Barang.
63Pasal89
(1)Pemilihan mitra dilakukan melalui tender.
(2)Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP
merupakan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus,
pemilihan mitra dapat dilakukan melalui Penunjukan
Langsung.
Pasal90
(1)Dalam p emilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG,
Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki tugas
dan kewenangan sebagai berikut:
a.menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain
persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja
panitia pemilihan;
b.menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang
meliputi:
1.kemampuan keuangan;
2.spesifikasi teknis; dan
3.rancangan perjanjian.
c.menetapkan panitia pemilihan;
d.menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan
usulan dari panitia pemilihan;
e.menyelesaikan perse lisihan antara peserta calon mitra
dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat;
f.membatalkan Tender, dalam hal:
1.pelaksanaan pemilihan tidak sesuai
atau menyimpang dari dokumen pemilihan;
2.pengaduan masyarakat ada nya dugaan kolusi,
korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia
pemilihan ternyata terbukti benar;
g.menetapkan mitra;
64h.mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
pemilihan mitra; dan
i.melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra
kepada Wali Kota.
(2)Selain tugas dan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan,
Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapat:
a.menetapkan Tim pendukung; dan/atau
b.melakukan tugas dan kewenangan lain
dalam kedudukannya selaku Pengelola
Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12.
Pasal91
(1)Panitia pemilihan sekurang -kurangnya terdiri atas:
a.ketua;
b.sekretaris; dan
c.anggota.
(2)Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaks ud
pada ayat (1) berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan,
paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
a.unsur dari Pengelola Barang dan dapat
mengikutsertakan unsur dari Perangkat Daerah/unit
kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra
pemanfaa tan KSP Barang Milik Daerah pada Pengelola
Barang;
b.unsur dari Pengguna Barang dan dapat
mengikutsertakan unsur dari Perangkat Daerah/unit
kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra
pemanfaatan KSP Barang Milik Daerah pada Pengguna
Barang; dan
c.unsur da ri Pengelola Barang serta dapat
mengikutsertakan unsur dari Perangkat Daerah/unit
kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra
BGS/BSG.
65(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diketuai oleh:
a.unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mit ra
Pemanfaatan KSP Barang Milik Daerah pada Pengelola
Barang atau BGS/BSG; dan
b.unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra
Pemanfaatan KSP Barang Milik Daerah pada Pengguna
Barang.
(4)Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk
dalam keanggota an panitia pemilihan.
Pasal92
(1)Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan
sebagai panitia pemilihan:
a.memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta
integritas;
b.memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis
untuk melaksanakan tugas;
c.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
pengelolaan Barang Milik Daerah ;
d.mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
e.tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang -kurangnya meliputi:
a.berstatus Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah
dengan golongan paling rendah II/b atau yang setara;
b.tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
c.memiliki kemampuan kerja secara berkelompok
dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
Pasal93
(1)Tugasdan kewenangan panitia pemilihan meliputi:
a.menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra
dan menyampaikannya kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang untuk mendapatkan
penetapan;
66b.menetapkan dokumen pemilihan;
c.mengumumkan pelaksa naan pemilihan mitra di media
massa nasional dan di website pemerintah daerah
masing-masing;
d.melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
e.melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap
penawaran yang masuk;
f.menyatakan tender gagal;
g.melakukan tender dengan peserta calon mitra
yang lulus kualifikasi;
h.melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal
tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan
melalui tender;
i.mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil
tender/seleksi langsung/ penunjukan langsung
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
j.menyimpan dokumen asli pemilihan;
k.membuat laporan pertanggungjawaban mengenai
proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang; dan
l.mengusulkan perubahan spesifikasi tek nis
dan/atau perubahan materi perjanjian
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal
diperlukan.
(2)Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi
perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l
dilaksanakan se telah mendapat persetujuan dari Wali Kota
untukBarang Milik Daerah yang usulan pemanfaatannya
atas persetujuan Wali Kota.
(3)Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi
perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l
dilaksanakan setelah mendapa t persetujuan dari Pengelola
Barang untuk Barang Milik Daerah yang usulan
pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.
67Pasal94
(1)Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender,
calon mitra Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib
memenuhi per syaratan kualifikasi sebagai berikut:
a.persyaratan administratif sekurang -kurangnya
meliputi:
1.berbentuk badan hukum;
2.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3.membuat surat Pakta Integritas;
4.menyampaikan dokumen penawaran beserta
dokumen pendukungnya; dan
5.memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
b.persyaratan teknis sekurang -kurangnya meliputi:
1.cakap menurut hukum;
2.tidak masuk dalam daftar hi tam pada pengadaan
barang/jasa pemerintah;
3.memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan
teknis dan manajerial; dan
4.memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan
dan fasilitas lain yang diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan.
(2)Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak
yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pen gelola
Barang/Pengguna Barang, tim pemanfaatan, maupun
panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang
menjadi calon mitra.
Pasal95
(1)Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya
untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra
yang dibiayai dari APBD, yang meliputi:
a.honorarium panitia pemilihan mitra;
68b.biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman
ulang;
c.biaya penggandaan dokumen; dan
d.biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan pemilihan mitra.
(2)Honorarium panitia pemilihan m itra sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.
Bagian Keempat
Tender
Paragraf 1
Prinsip Umum
Pasal96
Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan
Barang Milik Daerah kepada mit ra yang tepat dalam rangka
mewujudkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang efisien,
efektif, dan optimal .
Pasal97
Tahapan tender meliputi:
a.pengumuman;
b.pengambilan dokumen pemilihan;
c.pemasukan dokumen penawaran;
d.pembukaan dokumen penawaran;
e.penelitian k ualifikasi;
f.pemanggilan peserta calon mitra;
g.pelaksanaan tender; dan
h.pengusulan calon mitra.
69Paragraf 2
Pengumuman
Pasal98
(1)Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan
tender di media massa nasional sekurang -kurangnya
melalui surat kabar haria n nasional dan website
pemerintah daerah.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang -kurangnya memuat:
a.nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;
b.identitas barang milik daerah objek pemanfaatan;
c.bentuk pemanfaatan;
d.peruntukan objek pemanfaatan; dan
e.jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.
Paragraf 3
Pengambilan Dokumen Pemilihan
Pasal99
(1)Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan
secara langsung kepada panitia pemilihan
dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu
dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
(2)Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra
yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.
70Paragraf 4
Pemasukan Dokumen Penawaran
Pasal100
(1)Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen
pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan
dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu
dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
(2)Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra
yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.
Paragraf 5
Pembukaan Dokumen Penawaran
Pasal101
(1)Pembukaan dok umen penawa ran dilakukan secara terbuka
dihadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat
yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
(2)Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan
dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.
Paragraf 6
Penelitian Kualifikasi
Pasal102
(1)Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi
terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan
dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat
waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi
dan persyaratan untuk mengikuti tender pemanfaatan.
(2)Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.
71Paragraf 7
Pemanggilan Peserta CalonMitra
Pasal103
Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra
yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan
tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik ( e-mail).
Paragraf 8
Pelaksanaan Tender
Pasal104
(1)Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan
barang milik daerah berdasarkan spesifikasi teknis
yang telah ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna
Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon
mitra yang lulus k ualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).
(2)Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon
mitra yang memasukkan penawaran.
(3)Hasil tender dituangkan dalam berita acar a
yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon
mitra selaku pemenang tender.
Paragraf 9
Pengusulan danPenetapan MitraPemanfaatan
Pasal105
(1)Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra
pemanfaatan disampaika n secara tertulis oleh panitia
pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
berdasarkan berita acara hasil tender.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan
dokumen pemilihan.
72Pasal106
Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemen ang
tender sebagai mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia
pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105ayat (1)
dengan Keputusan Pengelola Barang/Pengguna Barang.
Paragraf 10
Tender Gagal
Pasal107
(1)Panitia pemilihan menyatakan tender gagal ap abila:
a.tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus
kualifikasi;
b.ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak
sehat;
c.dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan
Daerah ini; atau
d.calon mitra mengundurkan diri.
(2)Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi
kepada peserta calon mitra.
Paragraf 11
Tender Ulang
Pasal108
(1)Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:
a.tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1); atau
b.peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang
dari 3 (tiga) peserta.
(2)Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan
sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan
pengumuman ulang di media massa nasional dan website
pemerintah daerah.
73(3)Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta
calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.
Paragraf 12
Seleksi Langsung
Pasal109
(1)Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulan g
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2),
peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri
atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan
tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi
langsung.
(2)Seleksi langsung dil akukan dengan 2 (dua) calon mitra
yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3)Tahapan seleksi langsung terdiri atas:
a.pembukaan dokumen penawaran;
b.negosiasi; dan
c.pengusulan calon mitra kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang .
(4)Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan
seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
Pasal110
(1)Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan
pemanfaatan dan konsep materi perjanjian.
(2)Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan
terhadap porsi bagian pemerintah daerah dari objek
BGS/BSG yang dilakukan pemanfaatan.
74(3)Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG,
termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan
untuk pemanfaatan BGS/BSG dilarang
untuk dinegosiasikan.
(4)Segala sesuatu yan g dibicarakan dalam forum negosiasi
dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi
yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta
calon mitra.
Pasal111
(1)Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita
acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil
negosiasi masing -masing peserta calon mitra.
(2)Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon
mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai
mitra.
(3)Usulan sebaga imana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen
pemilihan.
Paragraf 13
Penunjukkan Langsung
Pasal112
(1)Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 8ayat (2),
peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya
terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan
menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan
penunjukan langsung.
(2)Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon
mitra yang mengikuti ten der ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
75(3)Proses tahapan seleksilangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berlaku mutatis mutandis terhadap proses
dalam tahapan penunjukan langsung.
Pasal113
Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapa n
penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 2
dan ayat ( 3), berlaku mutatis mutandis terhadap
penunjukkan langsung pada KSP atas Barang Milik Daerah
yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 9
.
Bagian Kelima
Sewa
Paragraf 1
Prinsip Umum
Pasal114
(1)Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan:
a.mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah
yang belum/tidak dilakukan penggunaan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peny elenggaraan
pemerintahan daerah;
b.memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka
menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
dan/atau
c.mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak
lain secara tidak sah.
(2)Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan sepanj ang tidak
merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
76Pasal115
(1)Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:
a.tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan
oleh Pengguna Barang kepada Wali Kota;
b.sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih
digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
c.selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Bara ng
setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
(3)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan
oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan
dari Pengelola B arang.
(4)Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah
meliputi:
a.Badan Usaha Milik Negara;
b.Badan Usaha Milik Daerah;
c.swasta; dan
d.badan hukum lainnya.
(5)Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,
antara lain:
a.perorangan;
b.persekutuan perdata;
c.perseku tuan firma;
d.persekutuan komanditer;
e.perseroan terbatas;
f.lembaga/organisasi internasional/asing;
g.yayasan; atau
h.koperasi.
77(6)Tata cara pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah
oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ay at (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Wali Kota.
Paragraf 2
Jangka Waktu Sewa
Pasal116
(1)Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama
5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat
diperpanjang.
(2)Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang untuk:
a.KSPI;
b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan
waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; at au
c.ditentukan lain dalam undang-undang.
(3)Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan
dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih
dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan h asil kajian
atassewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
(4)Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dihitung berdasarkan periodesitas sewa
yang dikelompokkan sebagai berikut:
a.per tahun;
b.per bulan;
c.per hari; dan
d.per jam.
(5)Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah dalam rangka
kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
78Pasal117
Lingkup pe manfaatan Barang Milik Daerah dalamrangka KSPI
dapat dilaksanakan melalui sewamempedomani ketentuan
peraturan perundang -undangan.
Paragraf 3
Formula Tarif/Besaran Sewa
Pasal118
(1)Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah
ditetapkan oleh Wali Ko ta:
a.untuk Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan; dan
b.untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan dengan berpedoman
pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah .
(2)Besaran s ewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah besaran nilai nominal sewa Barang Milik Daerah
yang ditentukan.
(3)Besaran sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a
atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha
yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2)
huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian
dari masing -masing je nis infrastruktur.
(4)Mempertimbangkan nilai keekonomian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) antara lain
dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan
membayar (ability to pay ) masyarakat dan/atau kemauan
membayar ( willingness to pay) masyarakat.
79Pasal119
Formula tarif sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil
perkalian dari:
a.tarif pokok sewa; dan
b.faktor penyesuai sewa.
Pasal120
(1)Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
huruf a adalah hasil perkalian antara nilai indeks Barang
Milik Daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan
dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.
(2)Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)