Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 7 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 7 Tahun 2018 tentang PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN KURANG SALUR, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupa ten Penajam Paser Utara . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara . 
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser U tara. 
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam s istem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
- 4 - 
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut 
PKPK Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyel enggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiba n desa tersebut. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 
yang ditetapkan dengan Peratu ran Desa. 
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan 
yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
12. Kurang Salur Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya 
disebut Kurang Salur ADD adalah selisih pagu anggaran ADD yang seharusnya 
diterima Desa Tahun Anggaran 2017 dengan realisasi Penyaluran Alokasi Dana 
Desa Tahun Anggaran 2017 dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening 
Desa.