Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 41?
Pasal Pasal 41 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB VI - PEMANFAATAN, menyatakan:

(1)Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain.
(2)Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang untuk:
a.kerja sama infrastruktur;
b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan
waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
c.ditentukan lain dalam Undang-Undang.
(4)Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati.
(5)Besaran sewa atas barang milik daerah untuk kerja sama
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang
memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing
jenis infrastruktur.
(6)Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan
berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik
daerah.
(7)Sewa barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan
perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:
a.para pihak yang terkait dalam perjanjian;
b.jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka
waktu;
c.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
d.hak dan kewajiban para pihak.
(8)Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan
Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas
Umum Daerah.
(9)Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara
tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.
(10)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
, penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk
kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap
dengan persetujuan Pengelola Barang.
24
(11)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sewa barang
milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pengakhiran Perjanjian Sewa