Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 75 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, pada BAB VIII - PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, Pasal 75 menjelaskan:

Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan
diberi penomoran, selanjutnya dilakukan autentifikasi.
Autentifikasi sebagaimana dimaks ud pada ayat (1)
dilakukan oleh :
Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum untuk
peraturan daer ah, PB Kepala Daerah dan
keputusan bupati;
sekretaris daerah untuk peraturan DPRD,
keputusan DPRD, keputusa npimpinan DPRD, dan
keputusan badan kehormatan DPRD.