Menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 26?
Pasal Pasal 26 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, pada BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, menyatakan:

(1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan
informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari
masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
(21 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
menggunakan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
(3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar
Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan
berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses
data dan informasi, dan pemenuhan standar
interoperabilitas data dan informasi.
(41 Standar interoperabilitas data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.
(5) Instansi Pusat menggunakan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3)
didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat
masing-masing.
(6) Pemerintah Daerah menggunakan data dan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
didasarkan pada Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah masing-masing.
(71 Penyelenggaraan
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-2t-
(71 Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar
Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.
Bagian Kedelapan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum