Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Kabupaten adala h Pemerintah Kabupaten Pasuruan . 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan . 
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan . 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan . 
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyeleng garaan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksana an, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 
Keuangan daerah. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
8. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Sekretaris Daerah selaku 
Koordinator Pengelola Keuangan Da erah, Kepala SKPKD selaku PPKD dan 
Kepala OPD sel aku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang. 
3 
 9. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan 
Keuangan Daerah Kab upaten Pasuruan yang melaksanakan fungsi 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Peja bat 
Pengelola Keuangan Daerah yang b ertindak dalam kapasitas seb agai 
bendahara umum daerah. 
11. Pejahat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola K euangan Daerah yang selanjutnya disebut 
dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pe ngelolaan APBD 
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah . 
12. Kuasa BUD adalah pejahat yang diheri kuasa untuk melaksanakan sehagian 
tugas dan fungsi BUD. 
13. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui seb agai 
penam bah kekayaan b ersih. 
14. Belanja Daerah adalah pengeluaran daerah yang merupakan perkiraan 
beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar 
relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 
disloi minasi, khususnya pemberian pelayanan umum.