Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, ketentuan pada BAB III - WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 6 berbunyi:

Anggota BPD dilarang: 
merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok 
masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau 
golongan masyarakat Desa; 
melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima 
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat 
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya; 
menyalahgunakan wewenang; 
melanggar sumpah/janji jabatan; 
merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan Perangkat 
Desa; 
merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan; 
sebagai pelaksana proyek Desa; 
menjadi pengurus partai politik; dan 
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.