Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 5 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN, PENYEDIAAN DAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN (BERAS) DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU, BAB IV - PERENCANAAN DAN PENETAPAN, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan
dilakukan dengan mempertimbangkan :
a.kebutuhan untuk mengatasi bencana alam,
kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga
yang dialokasikan melalui cadangan pangan;
b.informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan
peta rawan pangan atau laporan dari instansi yang
mengurus ketahanan pangan;
c.kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan
pengelolaan cadangan pangan.
BABV
PENDANAAN
Pasal6
Besaran dana untuk penyediaan cada ngan pangan
pemerintah Daerah dialokasikan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu
pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah .
BABVI
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal7
(1)Bupati menugaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pringsewu untuk mengelola cadangan
pangan daerah (bera s) Kabupaten Pringsewu.
(2)Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran
cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu,
dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Cadanga n Pangan
Kabupaten Pringsewu, dengan susunan terdiri atas :
Pengarah :1.1.Bupati Pringsewu ;
2.2.Wakil Bupati Pringsewu .
Penasehat :1.Sekretaris Daerah Kabupaten
Pringsewu ;
2.Asisten Sekretaris Daerah
Kabupaten Pringsewu Bidang
Ekonomi dan Pembangunan .
Ketua :Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pringsewu .
Sekretaris :Kepala Bidang Distribusi dan
Cadangan Pangan Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Pringsewu .
Anggota :1.UnsurBagian Bina Pengembangan
Ekonomi Sekretariat Daerah
Kabupaten Prings ewu;
2.Unsur Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Pringsewu ;
3.Unsur Badan Penangulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Pringsewu ;
4.Unsur Dinas Pertanian Kabupaten
Pringsewu ;
5.Unsur Dinas Sosial Kabupaten
Pringsewu ;
6.Unsur Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon Kabupaten
Pringsewu ;
7.Unsur Perum Bulog Div isi Regional
Lampung Kabupaten Pringsewu .
(3)Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Daerah
Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada
bertugas sebagai berikut :
a.bertanggung jawab dalam mengelo la cadangan
pangan daerah ( beras);
b.melakukan koordinasi dengan instansi terkait
tentang pengelolaan, penyedian, dan pengadaan
cadangan pangan (beras) daerah ;
c.membuat rekomendasi hasil identifikasi dan/atau
verifikasi sasaran yang menerima bantuan
cadangan pangan, dengan melampirkan data dan
informasi tentang:
1.jumlah rumah tangga dan/individu calon
penerima bantuan cadangan pangan; dan
2.jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
d.mengupayakan kelancaran pelaksanaan
penyaluran cadangan pangan;
e.membuat Berita Aca ra Serah Terima cadangan
pangan kepada rumah tangga sasaran penerima
cadangan pangan yang diketahui Camat dan
Lurah/Kepala Pekon setempat;
f.menyelesaikan masalah -masalah dalam
pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan
pangan daerah dalam hal:
1.pencairan dan pemanfaatan dana untuk
pengadaan cadangan pangan; dan
2.penyaluran cadangan pangan;
g.menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan
kepada Bupati selaku Pengarah dan Wakil Bupati
selaku Penanggungjawab melalui Sekretaris
Daerah Ka bupaten selaku Ketua Tim Pelaksana
Pengelola Cadangan Pangan Daerah .
(4)Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Daerah
(Beras) Kabupaten Pringsewu di bantu oleh Petugas
Investigasi dan Verifikasi Cadangan Pangan Daerah
(Beras) Kabupaten Pringsewu, ditetapkan d engan
Keputusan B upati, bertugas sebagai berikut :
a.melakukan pemantauan mengenai kondisi
ketersediaan pangan dan kerawanan pangan
masyarakat yang mengalami rawan pangan
transien (keadaan darurat akibat bencana alam
dan bencana sosia l) dan/atau rawan pangan
kronis, serta gejolak harga pada masing -masing
kelurahan/pekon dan kecamatan;
b.melakukan investigasi kepada masyarakat yang
mengalami rawan pangan transien dan rawan
pangan kronis;
c.hasilpemantauan dan investigasi disampaikan
kepada Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan
Daerah dengan melampirkan data -data dan
informasi tentang:
1.jumlah rumah tangga dan/atau individu yang
mengalami rawan pangan;
2.lokasi warga yang mengalami rawan pangan;
3.penyebab terjadinya rawan pangan;
d.menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
investigasi kondisi ketersediaan dan kerawanan
pangan setiap satu bulan sekali dan/atau pa da
saat terjadinya rawan pangan .
BABVII
MEKANISME PENGADAAN
Pasal8
Mekanisme pengadaan cadangan pangan pemerintah
Kabupaten dilaksanakan berdasarkan per aturan
perundang -undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa
pemerintah dengan ketentuan:
a.kualitas Gabah Kering Giling (GKG) yang harus
disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah
Kabupaten dengan kadar air maksimal 14 % (empat
belas persen) dar ikadar hamp a/kotoran maksimum
30 % (tiga persen);
b.harga yang dikenakan sesuai Harga Pembelian
Pemerintah (HPP) untuk Harga Kering Panen dan
Harga Kering Giling.