Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 117 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal92, Pasal 117 menjelaskan:

( 1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam 
hal tertentu. 
(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjualan 
barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran 
harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau 
menurun untuk mencapai harga tertinggi . 
(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah 
dilakukan pengumuman lelang dan dihadapan pejabat lelang. 
(4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada 
, meliputi: 
a. barang milik daerah yang bersifat khusus; atau 
b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 
(5) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a, merupakan barang-barang yang diatur secara 
khusus, yakni: 
a. rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah; 
dan 
b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada: 
1. Bupati; 
2. Wakil Bupati; 
3. mantan Bupati; atau 
4. mantan Wakil Bupati. 
(6) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
huruf b, antara lain yaitu : 
a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan 
umum;1 Pasal 116 
(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan : 
a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau 
tidakdigunakan/ dimanfaatkan; 
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah; dan/atau 
c. sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang -undangan . 
(2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah barang milik daerah yang tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 
atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. q. tempat pembuangan sampah untuk umum; 
r. cagar alam dan cagar budaya; 
s. promosi budaya nasional; 
t. pertamanan untuk umum; 
u. panti sosial; 
v. lembaga pemasyarakatan; dan 
w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk 
instalasi pendukung. .. -······-·-·------ ---- ------ -- ------- --- ---- --- --- -,