Apa saja yang diatur dalam Pasal 58 PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 58 menetapkan:

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bodowoso. 
Diundangkan di Bondow 
pada tanggal \ N0\lllm r d--O'7 Ditetapkan di Bo dowoso 
pada tanggal t ovtm ~e-r olOl 1 
owoso,t__,_. ._ 
L AMIN SAID HUSNI 
RAH KABUPATEN BONDOWOSO, 
l HIDAYAT 
LEMBARAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO TAHUN 2017 
NOMOR tb 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 343-16/2017 
m 
\ ' 
I. UMUM PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO 
NOMOR \b TAHUN 2017 
TENTANG 
TATA CARA TUNTUTAN GANT! KERUGIAN DAERAH 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah dalam hal ini 
Kabupaten Bondowoso harus mempunyai sumber keuangan agar 
mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di 
Kabupaten Bondowoso. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden 
diserahkan kepada Bupati selaku pengelola keuangan daerah. 
Kerugian daerah d.apat terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah 
karena pelanggaran hukum atau kelalaian oleh Pegawai ASN Bendahara 
dalam lingkup pemerintahan daerah, Pegawai ASN Bukan Bendahara, 
Pejabat Lain yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan 
yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan 
Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain yang menguasai uang dan/ atau barang bukan milik 
negara/ daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerin tahan. 
Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah 
akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai ASN Bendahara 
dalam lingkup pemerintahan daerah, Pegawai ASN Bukan Bendahara, 
Pejabat Lain yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan 
yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan 
Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain yang menguasai uang dan/ atau barang bukan milik 
negara/ daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. 
II. PA SAL DEMI PA SAL