Apa substansi hukum dari Pasal 80 Pedoman Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 1 Tahun 2004?
Materi muatan Pedoman Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nega ra (Lembaran Negara Repub lik, khususnya , Pasal 80, adalah:

Tatalaksana penga ngkatan dan penqanqkatan kembali Staf Medis Rumah Sakit adalah 
dengan mengajukan permohona n kepa da Direktur dan selanjutnya Direktu r 
berdasarkan pertimbang an dari Komite Medis dapat menga~~lk an atau menolak 
permo honan tersebut. 
Pasaf 81 
Lama masa kerja sebagai staf medis Rumah Sakit adalah sebagai berikut : 
(1) Untuk Staf Med is Organik adalah sampai yang bersangkutan mema suki masa 
pensiun sesuai peraturan perundang-und angan yang berlaku. 
(2) Untuk Staf Medis Mitra adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali 
untuk bebe rapa kali sepanjang yang bersangkuta n masih memenu hi persyaratan. 
(3) Untuk Staf Medis Relawan (voluntir) adalah selama 1 (satu) tahun dan dapa t 
diangkat kembali untuk beberapa kali sepa njang yang bersanqkuta n masih 
memenuhi semua persyaratan. .. Pasal 77 
(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) huruf a. merupakan 
asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebeba san ar us informasi agar 
informasi secar a langs ung dapat diterima bagi yang memb utuhkan . 
(2) Akuntabi litas sebagaim ana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) huruf b, merupaka n 
kejelasan fungsi, struktur. sistem yang diperca yakan pada Ruma h Sakit agar 
pengelolaanya dapat dipertanggu ngjawab kan. 
(3) Responsib ilitas sebaga'imana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) huruf c, 
merupaka n kese suaian atau kepat uhan di dalam pengelo laan organ isasi terhadap 
bisnis yang se hat serta perundang-undanga n. 
(4) lndependensi se bagaimana dimaksud dalam pasa l 75 ayat (2) huruf d, merupakan 
kema ndirian pengelolaan organisasi secara profes ional tanpa benturan kepentingan 
dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak se suai dengan 
peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang se hat. 
(5) Akuntabilit as sebagaim ana dimaksud ayat (2) diwuj udkan dalam perencanaan , 
evaluasi dan laporan /perta nggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan , 
hubungan ke rja dalam organisasi, manajemen SOM , penqelolaan aset, dan 
manajeme n pelayanan. (4) Pengelolaan su mber daya manusia sebagai mana dimaksud dalam pasal 75 ayat 
{1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yan g jelas meng enai sumber 
day a rnanusia yang berorientasi pad a pemenuhan seca ra kuantitat if I kompeten 
untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisie n, efektif, dan 
produktif . 
Bagian Ketiga 
Kewenangan Klinik 
Pasal87 
Setiap Ookter yang diterima sebagai Staf Medis Rumah Sakit diberikan kewenangan 
klinik oleh Direktur setelah memperhatikan rekome ndas i dari Komite Medis. 
(1) Penentuan kewenang an klinik dldasa rkan atas jenis ljasah/ sertifikat yang dimiliki 
Staf Medis . 
(2) Dalam hal kesulitan menentukan kewenangan kllnlk maka Komite Medis dapat 
meminta informa si atau pen dapat dari Kolegium terkait. Pasal85 
Dokter Staf Penga jar adalah Dokter yang mempu nyai status tenaga pengajar , baik dari 
status kepegawaian Depart emen Kesehatan , Depa rtemen Pendidikan Nasional atau 
Depa rtemen lain yang dip ekerjakan dan atau diperban tukan untuk menjadi pendid ik dan 
atau pengajar bag i peserta didik di bidang kesehat an. Kualifikas i sesuai dengan 
kompetensi di bidang nya serta mempunyai hak dan kewajiba n sesuai deng an peraturan 
perundang-undang an.