Bagaimana redaksi normatif Pasal 20 dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Nomor 61 Tahun 2007?
Norma hukum dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan, Pasal 20 berbunyi:

huruf e, berup a perolehan dari kerjasam a oper asional, 
sewa menyewa dan/ a tau usaha lainnya yang mendukung rugas 
dan fungsi Sadan Layanan Umum Daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana 
dimak sud dalam huruf a dan huruf b, diperluk an 
pedom an untuk Sadan Layanan Umum Daerah Saruan 
Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Di 
Lingkungan Pernerintah Kabupate n Sin tang dalam 
melak ukan kerjasarna; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai maria dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c. perlu men et apkan 
Peraturan Bupari Sint ang tentang Pedoman Kerjasama 
dengan pihak lain pada Sadan Layarian Umum Daer ah 
Satuan Kerja Perarigkat Dacrah dan Unit Pelak.san a 
Tekrris Dinas Di Lingkurr gan Pcm rintah Kabup aten 
Sin tang; 
Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapa n 
Undang-Undung Darurat Nomor 3 Tahun 1953 teruang 
Pernbcntukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentan g 
Pcnetapan Undang-Undang Dacrah Tingkat (I Di Kalirnantan 
(Lemb oran Nq~ara Rcpublik Indonesia Tahun 1953 Nomor • 
Tarnb ahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 35:l) 
sebagai Undang-Und a.ng Il-ernbaran Negara Rcpublik lndotlc."~~ 
Tahun 1959 Nomor 72, Tarnb ahan Lembaran Negurs RcpuWJ,; 
Indonesia Nornor 1820); BUPATI SINTANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR &-8 TAHUN 2018 
TENTANG 
PEDOMAN KERJASAMA DENGAN PJHAK LAIN PADA SADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH SATUAN KERJA PE RANGKAT DAERAH DAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SINTAN G - 
l 
12. Peraturan ... 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
4. · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 587) sebaga imana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
9. Peratu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelol aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 2005 Nomo r 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578) ; 
10. Peraturan Pemerintah Nomo r 12 Tahun 2017 tentang 
Pembin aan Dan Peng awasan Penyelenggar aan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuan gan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negar a Republik Indonesi a Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diub ah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lemb aran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lemb aran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5340); 
4. Sa.tuan. "' BAB I 
KETENTUAN UMUM