Menurut PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, pada BAB II - PENILAIAN KINERJA, PENGHITUNGAN MASA KINERJA DAN, menyatakan:

(1) Perhitungan besarnya TKD untuk satu masa kinerja didasarkan pada 
ketepatanmemenuhi ketentuan pelaksanaan waktu kehadiran dan pulang yang ditentukan dalam mesin absensi sidik jari ( fingerprint ) dan 
komponen disiplin dan komponen pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Khusus dan 
Fungsional Umum dan/atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya 
untuk masa kinerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. 
5 
 (2) Dalam hal pelaksanaan absen sidik jari tidak dapat dilakukan secara 
normal yang disebabkan adanya gangguan listrik, melaksanakan tugas sebelum dan sesudah waktu pelaksanaan absen sidik jari (tugas lapangan 
mendampingi Bupati/Wakil Bupati ke wilayah distrik atau rapat-rapat 
dinas), melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan SPPD, cuti, sakit, dan mengikuti diklat struktural perhitungan hari kerja dicatat oleh para Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian 
pada masing-masing OPD sesuai dengan format yang ditentukan. 
(3) Sekretaris OPD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Sub Bidang 
Kepegawaian dalam hal mencatat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mensinkronisasikan data tersebut dengan rekapitulasi absensi 
sidik jari sebagai data akurat kehadiran pejabat dan ASN setiap bulan. 
(4) Komponen kehadiran dinilai berdasarkan terlambat datang dan pulang 
cepat, izin, tanpa keterangan, dinas luar tanpa SPPD, cuti dan sakit dan nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sangat baik, baik, sedang, 
kurang baik dan tidak baik dengan perhitungan sebagaimana tercantum 
dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Bagian Ketiga 
Hari Kinerja