Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 KEPUTUSAN  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2018.
Redaksi dari KEPUTUSAN  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2018 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH, pada , Pasal 5 menjelaskan:

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pembangunan daerah tertinggal dapat melakukan 
pemutakhiran RAN-PPDT sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan.