Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 16?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN SERTA LARANGAN, Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

Pimpinan dan Anggota BPK dilarang : 
merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat 
Kampung , dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat 
Kampung ; 
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keput usan 
atau tindakan yang akan dilakukannya; 
menyalahgunakan wewenang; 
melanggar sumpah/janji jabatan; 
merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung ; 
merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang -
undangan; 
sebagai pelaksana proyek Kampung ; 
menjadi pengurus partai politik; 
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 
menjadi panitia pemilihan Kepala Kampung dan Pengisian Perangkat 
Kampung ; 
menjadi panitia pengisian Anggota BPK; dan 
menjadi panitia lelang aset Kampung .