Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 6 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 6 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama 1ain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.