Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, khususnya BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Pasal 11, memuat:

(1) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA. 
(2) Pejabat Pengadaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan: 
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
b. menetapkan Dokumen Pengadaan; 
c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di 
website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi 
untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk 
diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 
d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui 
prakualifikasi atau pascakualifikasi; 
- 23 - 
 
 
e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap 
penawaran yang masuk; 
f. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan 
Langsung; 
g. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen 
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 
h. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa kepada PA/KPA; 
i. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada 
PA/KPA; dan 
j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 
(3) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dalam hal diperlukan, Pejabat Pengadaan dapat 
mengusulkan kepada PPK: 
a. perubahan HPS; dan/atau 
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 
(4) Pejabat pengadaan dilarang menjadi: 
a. PPK untuk pekerjaan yang sama; 
b. PPHP untuk pekerjaan yang sama; 
c. APIP terkecuali menjadi pejabat pengadaan untuk 
pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh SKPD -nya; 
d. Bendahara pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan, yaitu: 
1. Bendahara Pengeluaran; 
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan 
3. Pembantu Bendahara Pengeluaran. 
(5) Format Keputusan PA/KPA tentang Penunjukan Pejabat 
Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Walikota ini. 
 
Bagian Kesepuluh 
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)