Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, Pasal 13 menjelaskan:

(1) Penerbitan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk mernperoleh persetujuan dari pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran rnelalui PPK-OPD dalam rangka 
tarn bahan uang persediaan. 
(2) Dokurnen SPP-TU sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: 
a. Surat pengantar SPP-TU; 
b. Ringkasan SPP-TU; 
c. Rincian SPP-TU; 
d. Salinan SPD; 
e. Surat pemyataan untuk ditandatangani oleh pengguna 
anggaran/h.-uasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang 
yang dirninta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan 
uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD; 
f. Surat keterangan yang rnemuat penjelasan keperluan pengisian 
tambahan uang persediaan; dan 
g. Lampiran lainnya. 
(3) Batas jurnlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD 
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan; 
(4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) 
bulan, rnaka sisa tambahan uang disetor ke rekening Kas Umum Daerah; 
(5) Dalam rangka untuk mempertanggu ngjawabkan dana Tambahan Vang 
yang diterima, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPTU-Nihi l, dengan 
dilampiri: 
a. Surat Pengesah an Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas 
penggunaan dana TU beserta lampiran dan bukti-bukti 
pendukungnya; 
b. Rincian pengeluaran per Rincian Objek belanja 
(6) Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 digunakan dalam 
rangka pelaksanaan pengeluaran OPD yang harus 
dipertanggungjawabkan.