Menurut 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur. 
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas 
adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur. 
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang disebut Kepala Dinas 
adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores 
Timur . PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
KEARSIPAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI FLORES TIMUR dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR Dengan Persetujuan Bersama telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); ---- ······- .. -- 
11. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. 
12. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan 
dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat 
diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 
13. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau 
terus-menerus . 
14. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 
15. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan 
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara 
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 
dan/ atau lembaga kearsipan. 
16. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberdaan dan 
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, 
keamanan dan keselamatan. 
17. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip 
terjaga . 
18. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang 
kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau 
pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan 
tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. 
19. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan 
hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk 
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip . 
20. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan 
tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan 
kearsipan . 
21. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI 
adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah 
nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan 
yang berkedudukan di ibukota negara. 
22. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 
dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang 
pengelolaan arsip dinamis. 
23. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 
24. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 
25. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, 
jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan 
yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan 
arsip . 
26. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan 
cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, 
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip 
statis kepada lembaga kearsipan.f 
27. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi 
kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu 
sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, 
prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. 
28. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis 
secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan 
dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. 
29. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara 
efisien, efektif dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, 
pemanfaatan , pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem 
kearsipan nasional. 
30. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis 
pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan 
arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga 
kearsipan. 
31. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu 
sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai 
komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar 
pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam 
penyelenggaraan kearsipan secara nasional. 
32. Sistem Kearsipan Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat 
SKKFI' adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan 
berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas 
tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling 
mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
33. Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya 
disingkat SIKKFT adalah Sistem Informasi Arsip di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dikelola oleh Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur yang 
menggunakan Sarana Jaringan Informasi Kearsipan Kabupaten Flores 
Timur. 
34. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN 
adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara 
nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. 
35. Jaringan Informasi Kearsipan Kabupaten Flores Timur yang disingkat 
JIKKFI' adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dikelola oleh Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur. 
36. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar 
berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah 
diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga 
kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada 
publik. 
37. Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan dan 
keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya. 
38. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip 
bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. 
39. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan 
yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks 
kegiatannya sehingga menjadi suatu berkas karena memiliki hubungan 
informasi, kesamaanjenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerjal 
Pasal4 
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan: 
a. terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Negara, 
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahan, organisasi 
politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dan Lembaga 
Kearsipan Kabupaten sebagai penyelenggara kearsipan daerah ; 
b. tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang 
sah; 
c. terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
d. terjaminnya perlindungan kepentingan Negara, dan hak-hak keperdataan 
rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 
terpercaya; 
e. terselenggaranya kearsipan daerah sebagai suatu sistern yang 
komprehensif dan terpadu;f Pasal 3 
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan kearsipan daerah. 1. kemanfaatan; 
m. aksesibilitas; dan 
n. kepentingan umum dan kearifan lokal. a. kepastian hukum; 
b. keautentikan dan kepercayaan; 
c. keutuhan; 
d. asal-usul; 
e. aturan asli; 
f. keamanan dan keselamatan; 
g. keprofesionalan; 
h. koresponsipan; 
l. keantisipatifan; 
J. kepartisipatifan; 
k. akuntabilitas; 40. Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan 
terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan 
penyelamatan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah 
terjadi musibah. 
41. Sumber Daya Kearsipan adalah dukungan terhadap sistem kearsipan 
nasional berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, 
organisasi kearsipan dan pendanaan. 
42. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan 
terhadap suatu jenis arsip .