Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI BARITO KUALA Nomor 60 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BARITO KUALA Nomor 60 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA, pada , Pasal 4 dinyatakan:

(1) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
kepada Pemerintah Desa sebagai mana tertuang dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 
Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 terdiri dari : 
a. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp . 4.358.120.179,- 
(Empat milyard tiga ratus lima puluh delapan juta 
seratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan 
rupiah ); dan 
b. Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 407.398.175,- 
(Empat ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh 
delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah ) 
(2) Pengalokasian dana bagi hasil pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan 
ketentuan : 
a. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan paling banyak 
50% (lima puluh persen ) dari realisasi Pajak Bumi dan 
Bangunan satu tahun sebelumnya dengan capaian 
100% dari target PBB dari masing masing Desa ; 
b. Bagi hasil pajak daerah set elah dikurangi alokasi bagi 
hasil Pajak Bumi dan Bangunan, 60% (enam puluh 
persen ) dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 
40% (empat puluh persen ) dibagi secara proporsional 
sesuai realisasi penerimaan hasil pajak bumi dan 
bangunan dari masing masin g desa 
(3) Pengalokasian dana ba gi hasil Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung 
berdasarkan ketentuan : 
a. 60% (enam puluh perse n ) dibagi secara merata kepada 
seluruh desa ; dan 
b. 40% (empat puluh perse n) dibagi secara proporsional 
berdasarkan variabel tingkat kemiskinan, jumlah 
penduduk, luas wilayah dan kategori perkembangan 
desa. 
(4) Penetapan Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito 
Kuala Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantu m 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini 
 
2. ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: