Apa substansi hukum dari Pasal 1 b.PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Nomor 15 Tahun 2018?
Materi muatan b.PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Nomor 15 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Galon Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawai.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya
disingkat TPP adalah sejumlah uang yang diberikan
kepada PNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Jam kerja adalah waktu bekerja bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Hari Kerja adalah hari kerja efektif bagi PNS sesuai aturan
yang berlaku.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan
dalam jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.