Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN  BUPATI JAYAPURA Nomor 11 Tahun 2015.
Sesuai dengan PERATURAN  BUPATI JAYAPURA Nomor 11 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Divisi Regional (Divre) Perusahaan 
Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) yang bertugas dan 
bertanggungjawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai ke 
titik distribusi dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi. 
2. Pelaksana distribusi adalah Kelompok Kerja (Pokja) raskin ke titik distribusi 
yang terdiri dari aparat distrik, kampung/kelurahan yang bertugas dan 
bertanggung jawab menyampaikan beras kepada penerima manfaat raskin. 
3. Titik distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh satker 
raskin kepada Pelaksana Distribusi di distrik atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah 
daerah dengan Divre. 
4. Penerima manfaat adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di kampung dan 
kelurahan yang berhak menerima beras raskin sebagai hasil seleksi melalui proses Musyawarah Kampung yang ditetapkan ke dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh kepala kampung dan disahkan oleh 
kepala distrik. 
5. Musyawarah Kampung adalah forum di tingkat kampung sebagai sarana 
untuk menetapkan penerima manfaat yang memang teridentifikasi berhak menerima beras raskin.