Apa bunyi lengkap Pasal 137 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003?
Menurut ketentuan dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, pada , Pasal 137 dinyatakan:

(1) Pihak yang dapat melakukan BOS/ BSG adalah 
Penge1ola Rarang. 
(2) Pihak yang dapat menja.di mitra BGS / BSG meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Sadan Usahe. Milik Daerah; 
c. Swasta kecuali perorangan; dan/ atau 
d. Baden HUkum lahlnya. 
(3) Dalarn hal miba BGS/ BSG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) membentuk konsoraium, mitra BOS/ BSG 
harus membentuk bedan hukum 1ndoneaia. Sf!'bagai 
pihak yang bertindak untuk dan atas name mitra BGS/ 
BSG dalam perjanjian BOS/ BSG. (1) Mitra ROS at.au mitra RSG yang telah ditetap'k.an, 
selamajangka waktu peqoperasian: 
a wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum 
Daerah setiap t.ahun sesuai besaran yang telah 
ditetapkwa; 
b. wajib memelihara objek BGS/ BSG; dan 
c. dilarang menjaminkan, mengadaikanatau 
memindahtangankan: 
I. tanah yang menjadi objek BGS/ BSG; 
2. ha$il BCS yang diguna.kan .l.ongsung untuk 
penye)enggaraan tugae dsn fungsi Pemerintah 
Daerah; dan/ atau 
3. basil BSG. 
(2) Mitra BOS baiang milik daerah harus menyerahkan 
objek BOS kepada Bupad pada akhk jsngka waktu 
pengoperaaian, aetB1ah dilakukan audit oleh aparat 
pengawasan intern pemerintah. Paaal 136 (2) Haail pelakaanaan BGS/ BSG sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat {I) adalah bangunan bes:1u. fasllitas yang 
te1ah dieorahkan oleh mitre. eew1ah berakhirnya. jangka. 
waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau aetelah 
selesainya pembangunan untuk BSG. 
(1) Dalam pelaksanaan BGS/ BSG, mitra BGS/ BSG dapat 
melakukan perubahan dan/atau penambahan basil 
BGS/ BSG. 
(2) Perubahan dan/atau penambahan basil BGS/ BSG 
sebagaimana dimalcsud pada ayat ( 1 J dapat dilakukan 
aeauai dengan penydenggaraan tuga.s dl:lll fungsi 
Pem.erintah Da.erah dan/atau untuk program-program 
nasional seauai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. Pasal 140 (1) Geduns, bangunan, aarana clan fasilitasnya yang 
diadaken oleh mitra BGS/ BSG merupakan basil BGS/ 
BSG. 
(2} Sarana dan fasilitas basil BGS / BSG sebqaimana 
dimaksud pada ayat (1), antara.lain: 
a. pemlatan dan mesin; 
b. jalan, irigaei danjarinpn; 
c. aset tetap 1ainnya; dan 
d. aeet lainnya. 
(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas aebagaimana 
djmaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah 
scjal< diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai 
perjanjian atau pada saat berakhirnya pcrjanjian. Pantgral Keempat 
Haail BGS/ BSG