Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANG, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
 
1.
 
Daerah
, 
adalah Kabu
p
aten 
Probolinggo
.
 
2.
 
Pemerintah Daerah
, 
adalah 
Pemerintah Kabupaten Probolinggo
.
 
3.
 
Bupati
, 
adalah Bupati 
Probolinggo
.
 
4.
 
Tindak Pidana Korupsi
 
yang selanjutnya disingkat TPK
, 
adalah tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Undang
-
Undang Nomor 31 Tahun 
1999
 
tentang 
Pembe
rantasan Tindak Pidana Korupsi
 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang
-
Undang 
Nomor 2
0
 
Tahun 2001.
 
 
4
 
 
5.
 
Whis
t
le Blower
, 
adalah seseorang ya
n
g melaporkan perbuatan yan
g 
 
berindikasi 
TPK
 
yang terjadi di dalam organisasi
 
tempatnya bekerja atau pihak 
terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya 
indikasi TPK tersebut.
 
6.
 
Whistle Blowing System
, 
adalah mekanisme penyampaian pengaduan 
 
 
dugaan 
TPK
 
yan
g telah terjadi, sedang terjadi
 
dan
/
atau akan terjadi yang 
melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang 
dilakukan di 
Lingkungan 
Pemerintah Daerah.
 
7.
 
Audit Investigatif
, 
a
dalah proses mencari, menemukan
 
da
n mengumpulkan 
bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak 
suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutn
ya.
 
8.
 
Tim 
Penerima Pengaduan
, 
adalah 
tim yang beranggotakan Pejabat 
Pegawai 
Negeri Sipil 
di Lingkungan
 
Pemerintah Daerah 
yang 
ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati 
untuk menerima pengaduan dari whistle blower, 
menyelidiki, memproses
 
serta
 
menyampaikan rekomend
asi tindak lanjut
 
kepada Bupati
.
 
9.
 
Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah y
ang 
se
lanjutnya disingkat P2UPD
, 
adalah jabatan fungsional yang mempunyai 
ruang lingkup, tugas, tanggungiawab, dan wewenang untuk melakukan 
kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di 
daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan P
eraturan 
 
Perundang
-
undangan yang diduduki o
leh Pegawai Negeri Sipil.
 
10.
 
Auditor
, 
adalah Pegawai Negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, 
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan 
pengawasan pada Instan
si Pemerintah.