Apa yang diatur dalam NOMOR 40 TAHUN 2018 BUPATI SEKADAU Nomor 5 Tahun 2017 pada Pasal 111?
Berdasarkan NOMOR 40 TAHUN 2018 BUPATI SEKADAU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang, Pasal 111 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau 
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah, dipandang perlu menetapkan Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
huruf a, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang 
Milik Pemerintah Kabupaten Sekadau ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati . 
1. Undang-Un dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembara n Negara Repu blik Indones ia Nomor 4286); 
2. Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pemben tukan Kabu paten Melawi dan Kabupaten 
Sekadau di Provinsi Kalima ntan Barat (Lembara n 
Negara Republik Indon esia Tahun 2003 Nomor 149, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4344); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Mengingat Menimbang BUPATISEKADAU PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK 
PEMERIN TAH KABU PATEN SEKADAU TENT ANG PERATURAN BUPAT I SEKADAU 
NOMOR 40 TAHUN 2018 BUPATI SEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT J~SALINAN l ' 
Negara Republik Indon esia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambaha n 
Lembaran Negera Republik Indo nesia Nomor 4400); 
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerin tah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomo r 4438); 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahu n 2011 
Nomo r 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) ; 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomo r 23 
Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ; 
8. Peraturan Pemerintah Nomo r 58 Tahun 2005 tenta ng 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo r 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia 
Nomor 4578); 
9. Peratu ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah ((Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 310); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 2083); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sekadau Tahun 2010 Nomor 2); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 201 7 
Nomor 2).