Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 9 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 9 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan 
DPRD dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selajutnya disingkat BPKAD adalah Sadan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. 
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun. 
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang 
selanjutnya disingkat DPU dan TR adalah Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun. 
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 
satu atau beberapa program dan/ atau kegiatan. 
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 
-4 -
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan 
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan 
tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan 
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 
9. Tambahan penghasilan berdasarkan be ban kerja adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sesuai dengan 
kelas jabatan atau besaran pekerjaan yang harus 
dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
10. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 
obyektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang 
diberikan kepada tenaga pendidik, kepala sekolah, 
pengawas sekolah, penilik sekolah di lingkungan 
Pemerintah Kota Madiun. 
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang 
selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk 
permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu . 
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD berdasarkan SPM.