Apa substansi hukum dari Pasal  1 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 5 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 5 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonomi. 
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian 
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 
sesuai. 
8. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan 
pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan 
ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 
9. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,ekonomi, dan 
ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 
10. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki 
potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang 
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, 
kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 
11. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 
ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta 
mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 
12. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena 
masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak 
berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, 
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank 
sentral. 
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/wali 
kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat 
penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan 
Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah 
angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan 
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan 
komunikasi. 
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, 
adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh 
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi 
Bendahara Umum Negara. 
20. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat 
yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada 
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.