Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA, BAB III - APBDesa, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) 
huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian /pengadaan barang 
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan; 
(2) Belanja barang/jasa sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. alat tulis kantor; 
b. benda pos; 
c. bah an/ material; 
d. pemeliharaan; 
e. cetak/penggandaan; 
f. sewa kantor desa; 
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 
h. makanan dan minuman rapat; 
i. pakaian dinas dan atributn ya; 
j. perjalanan dinas; 
k. upah kerja; 
1. honorarium narasumber / ahli; 
m. operasional Pemerintah Desa; 
n. operasional BPD; dan 
o. pemberian barang pada masyarakat /kelompok masyarakat. 
(3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf o dilakukan untuk menunjang 
pelaksanaan kegiatan .