Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  BARITO KUALA Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  BARITO KUALA Nomor 20 Tahun 2018 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daera h adalah Kabupaten Barito Kuala; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala ; 
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala ; 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito 
Kuala adalah Perangkat D aerah penyelenggaraan pelayanan ter padu satu 
Pintu, selan jutnya disingkat Dinas PMPTSP yang merupakan perangkat 
Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua 
bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu 
pintu ; 
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti 
legalitas, me nyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk 
melakukan usaha atau kegiatan tertentu; 
6. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk i zin maupun Tanda Daftar Usaha; 
7. Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan Peri zinan dan Non Peri zinan yang prose s pengelolaannya 
mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan 
dalam satu tempat; 
8. Pedoman Prosedur tetap/Standar Operasional prosedur adalah pedoman bagi 
organisasi pemerintah dan aparatur Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Kuala, 
yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk 
penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai 
dengan aturan dan kewenangan yang berlaku ;