Apa saja yang diatur dalam Pasal 25 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, BAB VIII - PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU, Pasal 25 menetapkan:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan 
Pajak Daerah kepada Kepa la Dinas. 
(2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara 
tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan paling kurang 
memuat: nama dan alamat Wajib Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan 
pajak yang dimohon dan alasan yang mendasa ri diajukannya permohonan 
pengurangan pajak, serta melampirkan: 
a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon; 
b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 
c. SSPD dan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD. 
(3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh 
persen). 
(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak, 
Kepala BPKD menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan 
pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak. 
 
Bagian Kelima 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi