Apa yang diatur dalam Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 pada Pasal 13?
Berdasarkan Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara an Negara yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

(l) Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimak d 
pada. pasal 3 [tiga] aya~ (1) melaksanakan koordinasi pelksanaan tu::s 
pemb~a~, _d~ pembenan dukungan administrasi kepada seluruh unit 
orgamsas1 di lingkungan Dinas Pengendalian penduduk, KB, pp dan PA 
Kabupaten Muna Barat. 
(2) D?-lam melaksan~ tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fung~i: 
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas PP, KB, pp dan PA daerah; 
b. Penyusunan rencana program dan anggaran; 
c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, 
hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat; 
d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, 
verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana 
e. Pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh pimpinan. 
9 dan (1) Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud 
pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas Melaksanakan kebijakan 
telmis bidang pelaksanaan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 
daerah. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Bidang KB, 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang KB, ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga; . . k tah an dan 
b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang KB, e an 
kesejahteraan keluarga; d prosedur dan rma norm.a stan ar Pelaksanaan penyelenggaraan no : , . c. . . . KB k tahanan dan keseJahteraan keluarga, 
cntena b1dang , e . en impanan, pengendalian 
d Pelaksanaan penenmaan, P Y . . . . ib . lat dan obat konstraseps1 daerah, pendistri ustan a 
e. Pelaksanaan pelayanan KB ~aerah; h bid g pembinaan ketahan remaja; 
f. Pelaksanaan kebijakan teknkn1s. dader\aht i::ang bina keluarga Iansia dan 
g. Pelaksanaan kebijakan te is ae 
rentan; . daerah bidang pemberdayaan keluarga 
h, Pelaksanaan kebijakan t~kn1s . 
. htera melalui usaha mikro keluarga, 
seja . k rtaan ber-KB daerah; Pelaksanaan pemb1naan ese . bid g KB ketahanan dan 
1. dan evaluas1 1 an ' . Pelaksanaan pemantauan l· kesejahteraan keluarga; Pasal 15 c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria dibidang pengendalian 
penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan 
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB; 
d. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah 
dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; 
e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah; 
f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 
kemasyarakatan tingkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB; 
g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB; 
h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengndalian penduduk, 
system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang 
pengendalian penduduk dan KB; 
1. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, 
system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang 
pengendalian penduduk dan KB 
j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 
10 k. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB, ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga; 
1. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.