Apa bunyi lengkap Pasal 16 dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 9 Tahun 2013?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 9 Tahun 2013 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, pada , Pasal 16 dinyatakan:

, dan Pasal 20 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sekadau Nomor 02 Tahun 2006 tentang 
; 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014; 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4287); 
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4344); 
ten tang 2004 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
4. Undang-Undang 32 Tahun • • 
• Pemerintahan Daereh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang 
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
5. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran 
Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
• 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repblik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5178); 
12. Peraturan Presiden Nomo 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana embangunan langka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2010 - 2014; 
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
91); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
• 4 
• 
• 
• ----- ---- 
Menetapkan 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Nomor: 07 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Provinsi Kalimantan Barat 2008-2028; 
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 
: 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RP)MD) Provinsi 
Kalimantan Barat 2008-2013; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 07 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau; 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor · 02 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Sekadau; 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor • 04 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Sekadau Tahun 2005 - 2025; 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Dae, ah (RPJMD) Ka bu paten 
Sekadau Tahun 2011 - 2015. 
MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG RENCANA KER)A 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014.