Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANG, pada BAB V - HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN, Pasal 7 dinyatakan:

(1)
 
Setelah pelaksanaan penugasan audit investigati
f selesai, 
Tim Audit 
segera 
meny
usun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif. 
 
(2)
 
Tim 
Audit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melakukan ekspose internal 
untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi 
kecukupan bukti dan pe
ncapaian sasaran penugasan.
 
(3)
 
Berdasarkan hasil ekpose internal
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
, 
Inspektorat 
Kabupaten Probolinggo 
melakukan ekspose eksternal denga
n unit 
yang berwenang
.
 
(4) 
 
Hasil ekspose eksternal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan 
dalam risalah Hasil Ekspose ya
ng ditanda
tangani oleh Inspektur 
Kabupaten 
Probolinggo 
dan pejabat yang mewakili 
Unit Kerja
. 
 
 
8
 
 
(5) 
 
Dalam hal pimpinan 
Unit Kerja 
tidak sepakat dengan materi hasil penugasan 
audit investigatif, maka Risalah Hasil Ek
spose memuat alasan 
ketidaksepakatan tersebut 
dan 
dilaporkan kepada Bupati. 
 
(6) 
 
Dalam hal
 
pimpinan
/atasan pimpinan 
obyek penugasan 
menolak untuk 
menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup 
ditandatangani 
oleh 
tim yang ditugaskan dan 
Insp
ektur 
Kabupaten Probolinggo
 
dengan menyebutkan alasan penolakannya. 
 
(7)
 
Untuk penugasan audit in
vestigati
f
, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 
a.
 
Ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan 
hasil audit dengan Instansi 
Peny
idik; 
 
b.
 
Ekspose d
engan Instansi Peny
idik dilakukan apabila temuan hasil audit 
menyimpulkan adanya pen
yimpangan yang menimbulkan keru
gian 
keuangan 
negara
; 
 
c.
 
Tu
juan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk 
mendapat kepas
tian terpenuhinya unsur/aspek hu
kum yang dapat 
memberikan
 
dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor/P2UPD bahwa 
kasus yang diaudit tersebut berindikasi 
TPK
 
atau Tindak Perdata atau yang 
bersifat tindakan administrati
f
 
berupa Tuntutan Perbendaharaan
/
Tu
ntutan 
Ganti Rugi (TP/TGR)
; 
 
d.
 
Kesepakatan hasil ekspose dituang
kan dalam Risalah Hasil Ekspose yang 
ditandatangani oleh Inspektur
 
Kabupaten Probolinggo
 
dan Instansi Penyidik; 
 
 
e. 
 
Pembi
caraan hasil audit investigati
f
 
dengan pimpinan obyek penugasan 
dilakukan setelah adanya ekspose ekternal. Dalam hal pimpinan obyek 
p
enugas
an terkait dan/atau bertanggungj
awab atas penyimpangan yang 
ditemukan, pembicaraa
n
 
hasil audit dilaku
kan hanya dengan atasan 
pimpinan
 
obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam 
notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan 
hasil 
audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek 
penugasan; 
 
 
f. 
 
Pembahasan tidak dilakukan d
al
am hal atasan 
pimpinan
/atasan pimpinan 
obyek penugasan 
merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak 
yang be
rtanggungjawab atas pe
nyimpangan yan
g ditemukan;
 
 
g. 
 
Laporan Hasil 
Au
dit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan 
pembahasan dengan Instansi Penyidik dan pembicaraan dengan 
pimpinan
/atasan pimpinan 
obyek penugasan
.
 
 
9
 
 
(8) 
 
Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpin
an obyek penugasan 
setelah 
dilakukan 
ekspose
 
eksternal, 
berupa simpulan has
il penugasan audit 
investigati
f
 
yang telah mengak
omodasi hasil ekspose ekternal
.
 
(9) 
 
Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan 
dituangkan dalam Risala
h Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh 
Inspektur dan Pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat 
kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan un
tuk 
melaksanakan tindaklanjut
.
 
(10) 
 
Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek pe
nu
gasan tidak setuju dengan 
sim
pulan hasil penugasa
n audit investigati
f
, Risalah 
Pembicaraan 
Akhir 
memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil 
penugasan audit 
investigati
f.
 
(11) 
 
Dalam
 
pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untu
k 
menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup 
ditandatangani 
Tim 
yang ditugaskan dan Inspektur 
Kabupaten Probolinggo 
denga
n menyebutkan alasan penolakan
.
 
(12) 
 
Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek 
penugasan tid
ak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, 
maka pembicaraan akhir diganti d
engan menyampaikan simpulan hasi;
 
penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan 
o
byek penugasan yang bertanggung
jawab untuk melakukan
 
tindak lanjut.