Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 27 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 27 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, khususnya , Pasal 11, memuat:

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewa jiban : 
melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas 
laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK RI setiap hari 
kerja pertama di tiap minggunya; 
menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan 
pener imaan.gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI; 
menyampaikan laporan rekapitulasi. penanganan dan tindak lanjut laporan 
penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui lnspektorat 
secara periodik; 
merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; 
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan 
pengendalian Gratifikasi; 
melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan 
gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; 
melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah; dan 
melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program 
pengendalian gratifikasi.