Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 12 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 12 Tahun 2017 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 ;:
i
r
2.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IIToba Samosir
dan Kabupaten Daerah Tingkat IIMandailing Natal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3794 );
3.Undang -Undang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888 )sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 41Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang -Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412 );.
4.Undang -Undang Nomor 26Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725 );
5.Undang -Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959 );
6.Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966 );
7.Undang -Undang Nomor 32 Tahun .2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059 );
8.Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5068 );
9.Undang -Undang Nomor 11Tahun 2010 tentang 'Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5168 );
10.Undang -Undang Nomor 4Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214 );
11.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 );
12.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ),sebagaimana telah diubah1'
!;
i
;r
|;
\
I:-
beberapa kali terakhir dengari Undang -Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan'Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia
Nomor 5679 );
13.Undang -Undang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah ,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 );
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tatacara
Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160 );
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393 );
19.Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042 ;)
20.Peraturan Presiden Nomor 81Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang kawasan Danau Toba dan Sekitamya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191 );
21.Peraturan Presiden Nomor 3Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
22.Peraturan Presiden Nomor 4Tahun 2016 tentang Perciepatan
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
23.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
Kabu paten ;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusurian Peraturan Daerah Rencana
.Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten /Kota ;
25.Peraturan Menteri Dalam Blegeri Nomor 80Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;!,!
;;
'i
:
1
;;
;
:
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah ;
27.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1Tahun
1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7Tahun 1991 Seri D
Nomor 3);I-
~'
];
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 -2037 . ;