Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 57 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 57 Tahun 1945 tentang HARG A SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
 
 
 
 
SALINAN 
jdih.pontianakkota.go.id 
 2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang -Undang Daru rat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tin gkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang -Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nom or 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 
3. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstr uksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 11, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6018 ); 
4. Undang -Undang Nomor 2 8 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
6. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tamb ahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah be berapa kali, terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tamba han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta h 
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 95); 
jdih.pontianakkota.go.id 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan U ndang -Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ; 
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2006 tentan g Persyaratan Teknis Bangunan 
Gedung; 
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan 
Bangunan Gedung Negara; 
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan 
Pekerjaan Bid ang Pekerjaan Umum; 
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan 
Konstruksi dan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
07/PRT/M/201 4 tentang Perubahan Kedua Perat uran 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang 
Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa 
Konstruksi; 
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2017 
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/L embaga; 
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang B angunan 
Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 ); 
 
 
 
 
 
jdih.pontianakkota.go.id 
 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dae rah 
Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan D aerah Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Po ntianak Tahun 
2015 Nomor 1); 
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN 
BANGUNAN GEDUNG NEGARA.