Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI SLEMAN Nomor 27 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SLEMAN Nomor 27 Tahun 1945 tentang PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, khususnya BAB 
I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
 
1.
 
Pemilu
/Pilkada
 
adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan 
W
akil 
P
residen, 
Dewan Perwakilan Rakyat
, 
Dewan Perwakilan Daerah
, 
Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah
, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 
2.
 
Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para 
p
e
milih dengan menawarkan visi, misi, progra
m peserta Pemilu dan
/
atau 
informasi lainnya, meliputi kamp
anye pemilu Presiden dan Wakil 
P
residen, 
DPR, DPD, dan DPRD, kampanye pemilu kepala daerah dan wakil kepala 
daerah.
 
3.
 
Pelaksana Kampanye adalah pihak
-
pihak yang ditunjuk oleh Peserta 
Pemilu untuk mela
kukan kegiatan Kampanye.
 
4.
 
Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon 
bersama
-
sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 
mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke K
omisi 
P
emilihan 
U
mum
 
dan bertanggung jawab atas pelaksa
naan teknis penyelenggaraan 
Kampanye.
 
5.
 
Alat peraga kampanye adalah benda, alat, dan
/
atau media dalam bentuk 
reklame yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dipergunakan 
memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu partai politik atau 
orang untuk me
narik perhatian umum kepada partai politik atau orang 
yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu 
tempat umum.
 
6.
 
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk 
susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komers
ial, dipergunakan 
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, 
jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu 
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan 
atau didengar dari suatu tempat 
ole
h
 
umum berupa baliho, billboard, 
megatron, kain, balon udara, selebaran dan sej
e
nisnya.
 
7.
 
Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari 
pero
l
ehan lainnya yang sah.
 
8.
 
Daera
h adalah Kabupaten Sleman.
 
9.
 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 
10.
 
Bu
pati
 
adalah
 
Bupati Sleman.
 
11.
 
Badan Pengawas Pemilu ya
ng selanjutnya disebut Bawaslu a
dalah Badan 
Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman.
 
12.
 
Panitia Pengawas Pemilu 
yang selanjutnya dis
ebut Panwaslu adalah Panita 
Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman.
 
13.
 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Sleman.
 
14.
 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang 
selanjutnya disingkat DPMPPT adalah perangkat daerah yan
g mempunyai 
tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan
 
15.
 
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
 
yang 
selanjutnya disingkat DPUPKP 
adalah
 
perangkat daerah
 
Kabupaten Sleman
 
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan ged
ung dan 
prasarana bangunan gedung
.
 
16.
 
Badan
 
Kesatuan Bangsa 
dan Politik adalah perangkat daerah 
Kabupaten 
Sleman 
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan 
bangsa dan politik dalam negeri
.
 
17.
 
Satuan Polisi Pamong Praja 
yang selanjutnya disebut Satp
ol
 
PP adalah 
perangkat daerah
 
Kabupaten Sleman
 
yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
 
18.
 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
 
Kabupaten Sleman
 
yang
 
selanjutnya disebut Kepala
 
D
P
MPPT adalah 
Kepa
la Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Sleman.