Apa bunyi lengkap Pasal 22 dalam pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013?
Menurut ketentuan dalam pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 22 dinyatakan:

(1) Setelah mempertim bangkan alasan berikut bukti pendukun g yang diajukan 
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dalam 
jangka waktu 14 (empat belas hari) hari kerja setelab tanggal diterimanya 
permohonan secara lengkap diterbitkan Surat Keputusan; 
(2) Surat Keputusan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau 
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 
b. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau 
lamanya penundaan sesuai dengan perti.mbangan Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah; atau 
c. menolak permohonan Wajib Pajak. 
(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telab terlampaui dan tidak diterbitkan suatu 
keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak 
dan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus 
diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelab jangka waktu 14 
(empat belas) hari kerja tersebut berakhir ; 
(4} Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Pejabat yang 
ditun juk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran 
Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak; 
(5) Dalam ha! permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada 
huruf c, Bupati atau Pejabat yang ditun juk menerbitkan Surat 
Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak. 
- 10- 
PasaJ 23 
(I) Dalam hal terhadap Wajb Pajak yang sedang mengajukan permohonan 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak diterbitkan SKPDLB 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan 
bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak 
yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah; 
(2) Dalam ha! besam ya kelebihan pembayaran Pajak dan/ atau pemberian 
imbalan bunga lebih kecil dari utang Pajak yang belum diangsur, besarnya 
angsuran dari sisa utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan : 
a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap 
angsuran yang telah disetujui; dan 
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah 
disetujui. 
(3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/ atau masa angsuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan : 
a. memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/ 
pembayaran dan perubahan saldo utang Pajak serta permin taan usulan 
peru bahan angsuran; 
b. Wajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 
c. menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak 
yang juga berfun gsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan 
Angsuran Pembayaran sebelumnya berdasarkan usulan yang 
clisam paikan oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
tanggal diterimanya usuJan Wajib Pajak. 
(4) Dalam ha! sam pai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b Bupati atau Pejabat yang clitunjuk tidak menerima usulan 
perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditun juk 
dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran 
Pajak dengan: 
a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa 
angsuran; dan 
b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang disetujui. 
(5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat 
Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya; 
(6) Dalam ha! besam ya kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian 
imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang 
ditunda, Wajib Pajak tetap melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama 
sesuai dengan jangka waktu penundaan. 
BABV 
TATA CARA PENAGIHAN