Apa yang diatur dalam SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 4 Tahun 2011 pada Pasal 134?
Berdasarkan SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 4 Tahun 2011 tentang PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG DIANGGARKAN, Pasal 134 menyebutkan bahwa:

a yat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebag aimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri D alam 
Negeri Nomor 21 T ahun 2011 yang menyatakan “ Dasar 
pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan 
dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan 
bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian 
atas kelebihan penerimaan daerah tahun -tahun sebelumnya 
yang t elah ditutup ditetapkan dengan Keputusan K epala Daerah 
dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan 
terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan ”; 
 b. bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Undang -
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang – Undangan yang m enyatakan “ Semua Keputusan 
Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan 
Bupati/Walik ota, atau Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah 
ada sebelum Undang -Undang ini berlaku harus dimaknai 
sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan 
Undang -undang ini ”; 
 
2 
 c. bahwa berdasa rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga 
Yang Dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Untuk Mendanai Kebutuhan Mendesak Ta hun Anggaran 
2016 ; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Neg ara Republik Indon esia 
Nomor 4286 ); 
2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355 ); 
3. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali t erakhir dengan 
Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679) ; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 05 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578 ); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165 ); 
 
3 
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keua ngan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 5 Nomor 2036 ); 
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ; 
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Probolinggo Tahun 201 2 Nomor 4); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA 
TIDAK TERDUGA YANG DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN 
MENDESAK TAHUN ANGGARAN 2016 .