Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 133 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB VI - PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 133 menjelaskan:

(1) Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat 
dan pertimbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis 
bangunan gedung Tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang 
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. 
(2) Tata cara penyeleng garaan forum dengar pendapat masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu 
melakukan tahapan kegiatan yaitu: 
a. Penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan 
bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting bagi 
lingkungan; 
b. Penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada 
huruf a kepada masyarakat khususnya masyarakat yang 
berkepentingan dengan RTBL dan bangunan gedung yang akan 
menimbulkan dampak penting bagi lingkungan; 
 
c. Mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b 
untuk menghadiri forum dengar pendapat. 
(3) Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
adalah masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis 
bangunan gedung Tertentu dan penyelenggaraan bangunan gedung yang 
akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan. 
(4) Hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penyelenggara 
dan wakil dari peserta yang diundang. 
(5) Dokumen sebag aimana dimaksud pada ayat (4) berisi simpulan dan 
keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara 
bangunan gedung . 
(6) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.