Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 pada Pasal 22?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 22 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam rangka p enyelenggaraan Bantuan Hukum sebaga imana dimaksud 
dalam Pasal 6, Pemerint ah Daerah member ikan dana Bantuan 
Hukum kepada Pemberi B antuan Hukum. 
(2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati 
melalui Kepala Bagian Hukum. 
(3) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaim ana dimaksud 
pada ayat (2) dengan melam pirkan : 
a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum; 
b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum; 
c. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari 
Lurah/Kepala Desa atau dokumen sejenisnya; 
d. foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai 
lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi; 
 
 e. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum; 
f. program Bantuan Hukum; 
g. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum; 
h. uraian singkat pokok perkara yang di mohonkan Penerima Bantuan 
Hukum; 
i. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja N egara dan APBD 
Pemerintah Daer ah Provinsi; dan 
j. perkembangan penanganan perkara.