Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI, BAB IV - BEBAN KERJA, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

Beban kerja Kepala SKPKD selaku PPKD pada Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Pasuruan adalah se bagai berikut : 
menyusun keb ijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
mengesahkan DPA -OPD/DPPA -OPD; 
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
4 
memb erikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah; 
melaksanakan pungutan pajak daerah; 
menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama 
pemerintah daerah; 
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan 
barang milik daerah. 
Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah, PPKD yang 
bertindak sebagai BUD dibantu oleh : 
A. Kuasa BUD, yang mempunyai tugas : 
1. menyiapkan anggaran kas; 
2. menyiapkan SPD; 
3. menyiapkan SP2D; 
4. memantau pelaksanaan penerimaaan dan pengeluaran APBD oleh 
bank; 
5. mengusahakan dan mengatur d ana yang diperlukan dalam 
pelaksanaan APBD; 
6. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 
anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 
7. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
8. Penerbitan SPD, Verifikasi SPP dan SP2D atas Bel anja yang diajukan 
oleh OPD se Kabupaten Pasuruan sesuai Penjabaran APBD Tahun 
2017 terdiri dari : 
Dinas : 22 OPD 
Lembaga Te knis : 10 OPD 
Bagian : 10 OPD 
Kecamatan : 24 OPD 
9. mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah pada BUD terkait dengan 
fungs i penganggaran meliputi : 
penyusunan APBD/ P-APBD ; 
pengendalian kas (Keuangan Daerah) melalui penerbitan Surat 
Penyediaan Dana (SPD); dan 
penyusunan anggaran kas. 
10. mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah pada BUD terkait dengan 
dengan pelaksanaan fungsi perbendaharaan meliputi : 
penyiapan, pengujian SP2D dan penerbitan SP2D untuk 
merealisasikan belanja OPD berdasarkan permi ntaan pejabat 
pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah sebagai 
mana permintaan melalui SPM ; 
membuat register SP2D ; 
5 
pencatatan dokumen pengeluaran kas yang didasarkan atas 
realisasi SP2D ; 
pelaksanaan pembukuan penerim aan dan pengeluaran kas (buku 
B-IX) 
11. mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah pada BUD terkait dengan 
fungsi verifikasi meliputi : 
melakukan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPM dari 
OPD yaitu Kelengkapan dokumen SPM-UP/GU/ TU/LS untuk 
penerbitan SP2D men cakup surat pernyataan tanggung jawab 
pengguna anggara n/kuasa pengguna anggaran, surat pengantar 
SPP-UP/GU/TU/LS, SPP UP/GU/TU/LS, surat pengesahan 
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya; 
verifikasi/ pengujian dokumen pengeluaran kas/ pengeluaran 
belanja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kelengkapan 
data dukungannya; 
pengujian dokumen penerimaan kas, STS, nota kredit dll. 
melaksanakan pencatatan dokumen penerimaan kas melalui 
entry ju rnal penerimaan (penerimaan dinyatakan sebagai 
pendapatan setelah mendapat laporan penerimaan dari Bank 
Jatim selaku Bank Pemegang Kas); 
melaksanakan pencatatan dokumen pengel uaran kas melalui 
entry jurnal SPJ (SP2D dinyatakan sebagai belanja setelah 
mendapatkan laporan pencairan dari Bank Jatim selaku Bank 
Pemegang Kas) . 
12. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas adalah : 
penerbitan SPD dilakukan per tri bulan seban yak kegiatan yang 
diajukan dikalikan jumlah OPD se Kabupaten Pasuruan ; 
penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya pengajuan SPM dari OPD se Kabupaten Pasuruan ; 
pembuatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dilaksanakan 
setiap hari kerja . 
B. Kuasa PPKD yang mempunyai tugas : 
1. menandatangani SPM-LS/SPM Tambahan Penghasilan Pegawai 
Daerah (TPPD), Belanja Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan 
Keuangan, Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga serta Menyampaikan 
Laporan realisasi penyerapannya; 
2. pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan bidang dan fungsi 
kewenangannya kepada PPKD. 
C. Pembantu BUD Bidang Aset ya ng mempunyai tugas melaksanakan 
penyelenggaraan penatausah aan perumusan kebijakan pengelolaan 
Barang Milik Daerah (BMD) yang dalam melaksanakan tugasnya, 
Pembantu BUD Bidang Aset mempunyai fungsi : 
1. pelaksanaan penelitian dan menyiapkan bahan pertimbangan 
persetujuan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan; 
6 
 2. pelaksanaan penyusunan RKMD pengadaan dan RKMD 
pemeliharaan; 
3. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan 
pemanfaatan dan usulan pemindahtanganan; 
4. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan 
penggunaan, pemanfaatan pemusnahan dan penghapusan; 
5. pelaksa naan penyelenggaraan penatausahaan Barang Mi lik Daerah 
yang telah diserahkan dari OPD yang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD ke dalam daftar 
barang pengelola; 
6. pelaksanaan penyelenggaraan pemusnahan atas Barang Milik Daerah 
pada daftar barang pengelola; 
7. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik 
Daerah yang telah diserahkan; 
8. pelaksanaan penghimpun daftar hasil pemeliharaan OPD; 
9. pelaksanaan penyelenggaraan penyiapan dokumen asli kepemilikan 
Barang Milik Daerah; 
10. pelaksa naan penyelen ggaraan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan 
laporan Barang Milik Daerah; 
11. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi, bimtek dan monev di bidang 
pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 
12. menyimpan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah seperti bily et 
deposi to, surat kepemilikan saham; 
D. Pembantu BUD Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan 
akuntansi, pelaporan, dan evaluasi terhadap transaksi keuangan, yang 
dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu BUD Bidang Akuntansi 
mempunyai fungsi : 
1. pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Akuntansi untuk 
acuan pelaksanaan tugas ; 
2. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan 
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ; 
3. pelaksanaan evaluasi atas realisasi APBD ; 
4. pelaksanaan penyusunan konsep lapor an keuangan pemerintah 
daerah ; 
5. pelaksanaan penyusunan konsep rancangan peraturan daerah 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan konse p 
rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksa naan APBD; 
6. pelaksanaan pembinaan teknis akuntansi dan pelaporan OPD ; 
7. pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas. 
7