Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, khususnya BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 6, adalah:

( 1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah kepala seksi yang membidangi. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan, 
kepala seksi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan. 
(3) Tim pengelola kegiatan berasal dari unsur perangkat 
desa dan lembaga kemasyarakatan Desa, dengan 
komposisi sebagai berikut: 
a. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. 
(4)Tim ... 
-12-
(4) Tim Pengelola Kegiatan menyampaikan bukti-bukti 
pembelanjaan kepada Pelaksana Kegiatan dalam rangka 
pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. 
(5) Tim Pengelola Kegiatan dapat diberikan honorarium 
paling banyak 3 (tiga) kegiatan. 
(6) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) ditetapkan sebagai berikut: 
a. Ketua diberikan honorarium paling banyak Rp. 
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 
kegiatan; 
b. Sekretaris diberikan honorarium paling banyak Rp. 
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan; 
c. Anggota diberikan honorarium paling banyak Rp. 
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)per 
kegiatan. 
(7) Kepala seksi yang dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang 
menjadi tanggung jawabnya; 
b. menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri; 
c. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di 
dalam APBDesa; 
d. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan 
atas beban anggaran belanja kegiatan; 
e. menyiapkan dokumen anggaran atas beban 
pengeluaran pelaksanaan kegiatan; 
f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan 
g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan 
kepada kepala Desa. 
(8) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan 
bertanggungjawab kepada PKPKD. 
Bagian Ketiga 
Bendahara