Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR Nomor 1 Tahun 2014?
Substansi PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR Nomor 1 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, khususnya BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, Pasal 3, memuat:

huruf b diberikan pada Desa Tertinggal dan Desa
Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi.
(2) Alokasi afirmasi per desa dihitung denga rumus sebagai
berikut:
AAper Desa =AAKab I{(2 x DST) +(1x DT)}
Keterangan:
AAper Desa = Alokasi Afirmasi per Desa
AAKab ...
- 8 -
AAKab =Alokasi Afirmasi Kab Dalam Lampiran
Perpres mengenai Rincian APBNTA 2018
J urnlah Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggiDST =
DT=
(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang
memiliki jurnlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1
(satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
(4) Besaran Alokasi Afirrnasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2
(dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah
Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa
Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan.
Pasal6
Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan Zatau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
statistik.