Apa substansi hukum dari Pasal 13  Nomor N Tahun 2016?
Materi muatan  Nomor N Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN, khususnya BAB VI - KETENTUANPENUTUP, Pasal 13, adalah:

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangggal 
diundangkan. ti., 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penetapannya 
dalam Berita Daerah Kota Tomohon. ij 
Ditetapkan di Tomohon 
pada tanggal 1 Fe bruar i 2018 
TOMOHON , 
Diundangkan di Tom ohon 
pada tanggal 2 Fe b r a a r i, 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
KOTA TOMOHON , I PARAF KOORD INASI 
WAKIL WALIKOTA TOMOHON 
SEKRETARIS DAERAH 
ASISTEN PEREKONOMIAN 
INSPEKTUR KOTA 
KABAG HUKUM ~ 
KADIS PMD DAN PTSP ~ 
BERITA DAERAH KOTA TOM OHON TAHUN 2018 NOMOR 248 
LAMPIRAN PERATURAN 
TOMOHON 
NOMOR 6 TAHUN 2018 
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM 
RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN WALIKOTA 
TERPADU SATU PINTU . 
NO. DIN AS IZIN NON IZIN KET 
1. DINAS TENAGA 1. LE MBA GA 1. BURSAKERJA 
KERJA PENEMPATAN KHUSUS (BKK) 
TENAGA KERJA 2. PAMERAN BURSA 
INDON ESIA KERJA (JOB) YANG 
SWASTA (LTKPS) DILAKSANAKAN 
2. PERPANJANGAN OLEH SWASTA 
LTKPS 3. PERJANJIAN 
3. PERUBAHAN PENEMPATAN 
LTKPS ANTARA PPTKIS DAN 
4. PERPANJANGAN CTKI 
IMTA (IZIN 4. PENGESAHAN 
MEMPEKERJAKAN PERATURAN 
TENAGA ASING) PERUSAHAAN 
5. IZIN LEMBAGA 5. PENDAFTRAN 
PELATIHAN KERJA PERJANJIAN KERJA 
(ILPK) BERSAMA 
6. PENCATATAN 
LEMBAGA 
KERJASAMA 
BIPARTIT 
7. PENCATATAN 
SERIKAT 
PEKERJA/ SERIKAT 
BURU 
8. PELAPORAN JENIS 
PEKERJAAN 
PENUNJUNG 
PEMBORONGAN 
PEKERJAAN 
9. PELAPORAN 
PERUBAHAN JENIS 
PEKERJAAN 
PENUNJANG DALAM 
PEMBORONGAN 
PEKERJAAN 
10.PENDAFTARAN 
PERJANJIAN 
PEMBORONGAN 
PEKERJAAN 
11.PENDAFTARAN 
PERJANJIAN 
PENYEDIAAN JASA 
PEKERJA /BURUH 
12.PENCATATAN 
PERJANJIAN KERJA 
13.KARTU PENCARI 
KERJA 
14.STANDART TEMPAT 
PENAMPUNGAN 
CALON TENAGA 
KERJA INDONESIA 
2. DIN AS 1. IZIN TRA YEK 1. REKOMENDASI 
PERHUBUNGAN KENDARAAN BARU 
2. REKOMENDASI 
MUTASI MASUK 
(KAJIAN TEKNIS) 
3. REKOMENDASI 
MUTASI KELUAR 
(KAJIAN TEKNIS) 
3. DIN AS 1. IZIN TEMPAT 
LING KUNG AN PENYIMPANAN 
HID UP SEMENTARA 
(TPS) LB3 
2. IZIN 
PEMBUANGAN 
LIMBA CAIR 
(LING KUN GAN 
IPLC) 
3. IZIN 
LING KUN GAN 
4. DIN AS 1. SURAT IZIN 1. TANDA DAFTAR 
PERDAGANGAN US AHA PERUSAHAAN (TDP) 
DAN PERDAGANGAN 2. TANDA DAFTAR 
PERINDUSTRIAN (SIUP) GUDANG (TDG) 
2. IZIN USAHA 
INDUSTRI (IUI) 
3. IZIN USAHA 
PENGELOLAAN 
PASAR 
TRADISIONAL 
(IUPPT) 
4. IZIN USAHA 
PU SAT 
PERBELANJMN 
(IUPP) 
5. IZIN USAHA 
TOKO MODERN 
(IUTM) 
6. SURAT IZIN 
TEMPAT USAHA 
MI NUMAN 
BERALKOHOL 
(SITU-MB) 
5. DINAS SOSIAL PANTI SOSIAL/ 1. REKOMENDASI IZIN 
ORGANISASI SOSIAL UNDIAN GRATIS 
(OROS) YAYASAN YANG BERHADIAH (UGB) 
BERGERAK DI BIDANG 2. REKOMDASI IZIN 
KESEJATRAHAN SOSIAL PENGUMPULAN 
(PERIZINAN) ULANG BARANG 
(PUB) 
6. DINAS PARIWISATA TANDA DAFTAR USAHA 
PARIWISATA (TDUP) 
7. DIN AS 1. IZIN MANDIRIKAN 1. SERTIFIKAT LAIK 
PERUMAHAN BANG UN AN FUNGSI BANGUNAN 
RAKYAT DAN GED UNG GED UNG 
KAWASAN 2. IZIN MENDIRIKAN 2. SERTIFIKAT 
PERMUKIMAN BANG UN AN KEPEMILIKAN 
DAE RAH REKLAME BAN GUN AN 
3. IZIN MENDIRIKAN GED UNG 
BANG UN AN 3. SERTIFIKAT DAN 
ME NARA REGISTRASI BAGI 
4. IZIN ORANGATAU 
PEMBANGUNAN BADAN HUKUM 
PENGEMBANGAN YANG 
PERUMAHAN MELAKSANAKAN 
5. IZIN PERANCANGAN DAN 
PEMBANGUNAN PERENCANAAN 
DAN RUMAH SERTA 
PENGEMBANGAN PERENCANAAN PSU 
KAWASAN TING KAT 
PERMUKIMAN KEMAMPUAN KECIL 
8. SEKERTARIAT 1. IZIN USAHA JASA 
DAERAH BAGIAN KONSTRUKSI (IUJK) 
PEMBANGUNAN 2. IZIN LOKASI 
9. DINAS PERTANIAN 1. IZIN USAHA 
DAN PERIKANAN PETE RN AKAN 
2. IZIN PRAKTEK 
DOKTER HEW AN 
10. DINAS KOPERASI 1. IZIN USAHA 
USAHA KECIL DAN SIMPAN PINJAM 
MENENGAH KOPERASI 
2. PERPANJANG IZIN 
USP 
3. IZIN PEMBUKAAN 
KANTOR 
CABANG/KANTOR 
CABANG 
PEMBANTU 
KOPERASI 
4. IZIN PEMBUKAAN 
KANTORKAS 
5. PERPANJANGAN 
IZIN KANTOR 
CABANG/KANTOR 
CABANG 
PEMBANTU 
KOPERASI 
6. PERPANJANGAN 
IZIN KANTOR KAS 
11. DIN AS 1. !ZIN MENDIRIKAN 
PENDIDIKAN DAN SEK OLAH 
KEBUDAYAAN 2. IZIN OPRASIONAL 
DAE RAH SEK OLAH 
3. !ZIN OPRASIONAL 
LE MBA GA 
PENDIDIKAN 
KETERAMPILAN 
(LPK) 
4. !ZIN OPRASIONAL 
PENDIDIKAN ANAK 
USIA DINI (PAUD) 
KELOMPOK 
BERMAIN (KB) 
5. IZIN 
PENYELENGGARAA 
N KEGIATAN 
KESENIAN /PAGELA 
RAN SEN! 
6. !ZIN 
PENYELENGGARAA 
N KEGIATAN 
PERHELATAN 
7. IZIN MEMBAWA 
CAGAR BUDAYA 
KELUAR DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 
DALAM 1 (SATU) 
DAERAH PROPINSI 
12. DINAS KESEHATAN 1. !ZIN PENDIRIAN 1. SERTIFIKA T LAIK 
RUMAH SAKIT HIGIENE SANITASI 
KELAS C HOTEL 
2. IZIN PENDIRIAN 2. SERTIFIKA T LAIK 
RUMAH SAKIT HIGIENE SANITASI 
KELAS D RUMAHMAKAN 
3. !ZIN OPERASIONAL 3. SERTIFIKAT LAIK 
RUMAH SAKIT TIPE HIGIENE JASA 
KELAS C DAN BOGA 
FASILITAS 4. SERTIFIKAT LAIK 
PELAYANAN HIGIENE SANITASI 
KESEHATAN DEPOT AIR MINUM 
4. !ZIN OPERSIONAL 5. SERTIFIKAT LAIK 
RUMAH SAKIT TIPE HIGIENE SANITASI 
D DAN FASILITAS 6. SERTIFIKAT 
PELAYANAN PRODUKSI 
KESEHATAN PASANGAN 
5. !ZIN USAHA INDUSTRI RUMAH 
PELAYANAN TANGGA 
KEPERAWATAN DAN 7. SURAT TERDAFTAR 
KEBIDANAN PENGOBATAN 
6. IZIN TOKO OBAT TRADISIONAL 
7. IZIN SARANA 8. SERTIFIKAT 
KESEHATAN PRODUKSI ALAT 
8. IZIN TENAGA KESEHATAN KELAS 
KESEHATAN UNTUK 1 (SATU) TERTENTU 
PRAKTIK TENAGA 9. SERTIFIKAT 
MED IS PEMBEKALAN 
9. IZIN OPTIKAL KESEHATAN 
10. KLINIK UMUM RUMAH TANGGA 
PERTAMADAN (PKRT) KELAS 1 
UTAMA (SATU) TERTENTU 
11.IZIN PERUSAHAAN 
LABORATORIUM RUMAH TANGGA 
KES EHATAN 10.REKOMENDASI IZIN 
SW ASTA USAHA IND USTI 
12.IZIN KECILOBAT 
PENYELENGGARAA TRADISIONAL (IKOT) 
N LABORATORIUM 11. REKOMENDASI IZIN 
KESEHATAN PENDIRIAN RS 
13.IZIN PMA/PMDN 
PENYELENGGARAA 12.REKOMENDASI IZIN 
N LABORATORIUM PENYELE NGARAAN 
KI NIK RS PMA/ PMDN 
14. IZIN KLINIK 
RADIOLOGI 
15. IZIN KLINIK CT 
SCAN 
16. IZIN KLINIK 
FISIOTERAPI 
17.IZIN 
PENYELENGGARAA 
N KLINIK MEDICAL 
CHECK -UP 
18.IZIN MENDIRIKAN 
KLINIK 
19.IZIN OPRASIONAL 
KL I NIK 
20.IZIN APOTIK 
21.IZIN 
PENYELENGGARA 
OPTIKAL 
22. IZIN PEST CONTROL 
23.IZIN 
PENYELENGARAAN 
SALO N 
KECANTIKAN 
24.IZIN 
PENYELENGGARAA 
N SEHAT PAKAI AIR 
(SPA) 
25. IZIN PEDAGANG 
ECERAN OBAT 
26.IZIN TEMPAT 
PENGOBATAN 
TRADISONAL 
27. IZIN PRAKTIK 
REKAM MEDIS 
28. IZIN PRAKTIK 
DOKTER 
29. IZIN PRAKTIK 
DOKTER SPESIALIS 
30. IZIN TUKANG GIGI 
31. IZIN PRAKTIK 
PEMASANGAN GIGI 
PALS U 
32.IZIN PRAKTIK 
TERAP I WICARA 
33. IZIN KERJA TRAFIS 
WI CARA 
34. IZIN KERJA BIDAN 
35. IZIN PRAKTIK BIDAN 
36. IZIN PRAKTIK 
APOTEKER 
37.IZIN KERJA 
PERAWAT 
38.IZIN PRAKTIK 
PERAWAT 
39. IZIN PREKTIK 
PERAWAT GIGI 
40.IZIN KERJA 
PERAWAT GIGI 
41. IZIN PRSKTIK DAN 
IZIN KERJA 
PERA WAT ANESTESI 
42.IZIN KERJA 
PRAKTIKI DAN IZIN 
KERJA TENAGA 
RADIOGRAFER 
43.IZIN PARKTIK DAN 
IZN KERJA TENAGA 
FISIOTERAPIS 
44. IZIN PRAKTIK AHLI 
TENAGA 
LABORATORIUM 
MEDIK 
45.IZIN PRAKTIK DAN 
IZIN KERJA TENAGA 
LABORTORIUM 
46.IZIN PRAKTIK DAN 
IZIN KERJA TENEGA 
GIZI 
47.IZIN PRAKTIK DAN 
IZIN KERJA TENAGA 
REFRAKSIONIS 
OPTISIEN 
48.IZIN PRAKTIK DAN 
IZIN KERJA TENAGA 
SANITARIAN 
49. IZN PRAKTIK DAN 
IZIN KERJA 
OKUPASI TRAFIS 
50.IZIN PRAKTIK DAN 
IZIN KERJA 
ORTOTIS 
PROSTETIS 
51.IZIN KERJA DAN 
TENAGA 
KEFARMASIAN 
52.IZIN USAHA JASA 
PELA YANAN 
AKUPUNTUR 
53.IZIN USAHA 
PERDAGANGAN 
AKUPUNTUR 
54. IZIN UNIT 
TRANSFUSIDARAH 
55.ISIN TOKO ALAT 
KESEHATAN 
56.IZIN SUB 
PENYALUR ALAT 
KESEHATAN 
57.IZIN USAHA MIKRO 
OBAT 
TRADISIONAL 
(UMOT) 
58. IZIN PRINSIP 
INDUSTRI KECIL 
OBAT 
TRADISIONAL 
(IKOT) 
59.IZIN PRODUKSI 
MAKANANDAN 
MINUMAN PADA 
INDUSTRI RUMAH 
TANGGA 
60.IZIN CABANG 
PENYALUR ALAT 
KESEHATAN 
PARAF KOORDINASI 
WAKIL WALIKOTA TOMOHON ~ 
SEKRETARIS DAERAH tJll\ 
ASISTEN PEREKONOMIAN 
INSPEKTUR KOTA 
KABAGHUKUM 
KADIS PMD DAN PTSP TOMOHON ,