Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, khususnya BAB IV - KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 9, memuat:

Pelaksanaan rekonsilisasi, terdiri atas: 
Rekonsiliasi data trans aksi pembayaran pajak daerah dan 
retribusi daerah; dan 
Rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan 
retribusi daerah. 
- 15 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi 
daerah dilakukan dengan mencocokkan data transaksi s erta data 
wajib pajak yang tertera dalam aplikasi LKD Pemkab Kutai Barat 
dan/atau SIMPADA (Sistem Informasi Pendapatan Daerah) dengan 
data menurut sistem yang dikelola oleh Bank Umum. 
Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi 
daera h dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada 
akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPD terkait dengan 
Bank RKUD, Bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor Pos yang 
hasilnya dituangkan dalam berita acara. 
Rekonsiliasi penerimaan setia p jenis pajak daerah dan retribusi 
daerah meliputi: 
Rekonsiliasi rekening koran; 
Pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (deposit intransit) 
pada hari bersangkutan; dan 
Data pemindah bukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah secara elektronik maupun non elektronik. 
Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi 
daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan 
daerah antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian 
transaksi hasil rekonsilisasi data transaksi pe mbayaran pajak daerah 
dan retribusi daerah di SKPD terkait. 
Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPD terkait dan Bank 
Penerbit Nota Kredit yang hasilnya dilaporkan ke Kepala SKPD 
terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya 
rekonsil iasi dimaksud. 
 
Bagian Ke lima 
Kegagalan Transaksi