Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESUAHTERAAN, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

T\rnjangan kesejahteraa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Buru terdiri atas :
a. Jaminan Kesehatan;
b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
c. Jaminan Kematian; dan
d. Pakaian Dinas dan Atribut.
Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pimpinan DPRD Kabupaten BurL disediakan tunjangan
kesejahteraan beruPa:
a. Rumah Negara dan Perlengkapannya;
b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
c. Belanja Rumah Tangga.
Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Anggota DPRD Kabupaten Buru dapat disediakan tunjangan
kesejahteraan beruPa:
a. Rumah Negara dan Perlengkapannya; dan
b. T\rnjangan TransPortasi.(s)
(6)
(1)
(21
t3)
(4)Ketentuan mengenal
dimaksud pada aYat (2)tunjangan Kesejahteraan sebagaimana
d.iatur dalam Peraturan Bupati Buru'
{21
(3)Pasal 10
(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara
Jaminan sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jaminan kesehatan sebagaimana
termasuk istri dan anak sesuai
perundang-undangan.
Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru disediakan
pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status
kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
Badan Penyelen ggara Jaminan Sosial Kesehatan'
pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di
dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak'dimaksud Pada aYat (1) juga
dengan ketentuan Peraturan
(4)
'Jaminan
dimaksud
jaminan
ketentuanPasal 1 1
kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana
dalam Pasal 9 (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
dan Anggota DPRD KabuPaten