Apa saja yang diatur dalam Pasal 21 PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 16 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 16 Tahun 2017 tentang PEDOMAN, TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN, BAB III - PENDIRIAN, Pasal 21 menetapkan:

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa 
(2) Modal BUM Desa terdiri atas; 
a. penyertaan modal Desa; dan 
b. penyertaan modal masyarakat Desa. 
(3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
terdiri atas; 
a. Hibah dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau 
lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; 
b. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
yang disalurkan melalui Mekanisme APB Desa; 
c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan 
dan /atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan yang kolektif 
Desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa. 
d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. 
(4) Penyertaan modal dalam masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/ atau simpanan masyarakat. 
(5) Penyertaan modal yang bersumber dari desa minimal sebesar 51 % dan dari 
masyarakat maksimal 49% dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang 
Penyertaan Modal.