Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 21 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 21 Tahun 2018 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. 
5. Pajak DaerahT yang selanjutnya disebut Pajak7 adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha 
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 
7. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau 
Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
8. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerahy-yang selanjutnya disingkat SPTPDT 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan danZatau pembayaran pajak, objek pajak danZatau bukan 
objek pajak, danZatau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
10. Surat Setoran Pajak Daerah7 yang selanjutnya disingkat SSPD7 adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati 
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah7 yang selanjutnya disingkat SKPD7 adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar7 yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan7 yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT7 adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil7 yang selanjutnya disingkat SKPDN7 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar7 yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari 
pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
- 5-
16. Surat Tagihan Pajak Daerahj yang selanjutnya disingkat STPDT adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk 
periode Tahun Pajak tersebut.