Apa bunyi lengkap Pasal 58 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor MOR Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor MOR Tahun 2017 tentang qqIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAK SANA T} TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, pada , Pasal 58 dinyatakan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa tarif 
pelayanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 
c. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum 
Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan 
Masyarakat di Kabupaten Sintang; 
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darur at Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembe ran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Und,;;;-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 0u475 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prakti k 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jamin an Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 201 l ten tang Badan 
Penyelenggara Jami nan Sosial (Lembaran negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 I 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakh ir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 • Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertam a Milik Pemerintah Daerah; 
l1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011· • 
12. Peraturan.. I 
i 
9, 
001476 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukun gan Biaya 
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertam a Milik 
Pemerintah Dacrah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 761); 
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 
tcntang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3}; 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sin tang Nomor 7); 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TARIF PELAYANAN PADA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKA T DI KAB UPATEN 
SINTANG