Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 53?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 3 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 53 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 2\ ^ 8"" 3^1*^ 
SEKRETARIS DAERAH / 
KABUPATEN PACITAN ^ 
Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19591017 198503 1 015 Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal il\ - ^ - 2017 
^BUPATI PACITAN 
INDARTATO 
LE: 
NOMdRv2a5-5/20 UPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 3 
RAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR 
1 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG 
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN 
I. UMUM 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah 
menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh 
DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan 
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-
nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. 
Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari 
sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. 
Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan 
Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak 
saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan 
dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu 
pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga 
pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat 
memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di 
daerah tersebut. 
Paraf Hierarki 
Sekda 
AsiSU^lPRl 
Kan 
Katag 
Hukum Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah 
perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai, oleh karena itu perlu 
adanya Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebagai pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Ral^at Daerah. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan peran 
dan tanggung jawab lembaga perwakilan ral^at daerah dalam rangka 
mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan 
daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, 
mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah 
Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk 
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. 
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui 
penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD. 
Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD 
diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat 
kelengkapan DPRD. 
Paraf Koordinasi 
A^M^n X 
FD Perr.riikarsa t 
II. PASAL DEMI PASAL