Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 NOMOR 40 TAHUN 2018 BUPATI SEKADAU Nomor 5 Tahun 2017?
Ketentuan dalam NOMOR 40 TAHUN 2018 BUPATI SEKADAU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupat en Sekadau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutn ya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sekadau selaku Pengelola Barang yang berwen ang dan 
bertanggung jawab melaku kan koordinas i pengelolaan barang 
milik daerah. 
6. Satuan Kerja Perangka t Daerah, yang selanju tnya disingkat 
SKPD adalah unsur pemban tu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menja di 
kewenangan daerah . 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutn ya UPTD adalah 
unsu r pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian 
kegia tan teknis operasional dan/ atau kegiatan te knis 
penunj ang tertentu perangkat daer ah indukn ya. 
8. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah kepala 
SKPD yang mempun yai fungsi pengelolaan barang milik 
daer ah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 
9. Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Pera ngkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupa ten Sekadau selaku Penggun a 
Barang. BAB I 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : 
PERA TURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETUNJU K TEKNIS 
PELA KSANAAN SENSUS BARANG MILIK PEMERINTAH 
KABUPATENSEKADAU Menetapka n 
Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 
menge luarkan, menatausahakan barang milik daerah pada 
Pengguna Barang. 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adala h rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 
15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 
semua barang yang berasal/ dibeli dengan dana yang 
bersumber dari APBD atau yang diperoleh dari hibah , hasil 
perjanjian/kon trak, penyerahan/penguasaan sebagai akibat 
ketentuan peraturan perundang-undangan, diperoleh 
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap , atau divestasi dari penyertaan modal pemerintah 
daerah. 
16. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan 
perhi tungan, pengu rusan , penye lenggaraan, pengaturan , 
pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam 
unit pemakaian. 
17. Sensus Barang Milik Daerah yang selanju tnya disebut Sensus 
BMD adalah kegiatan inventar isasi yang dilaksanakan secara 
khusus untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua 
barang milik daerah Kabupa ten Sekadau dengan mencocokkan 
data yang tersed ia dengan kondis i lapangan sehingga diperoleh 
data yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan yang 
sebenarnya. 
18. Kartu Inve ntaris Barang yang selanjutn ya disingkat KIB adala h 
kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara mengelua rkan dan 
daerah pada Pejabat tugas menenma , menyimpan , 
menatausahakan barang milik 
Penatausahaan Barang. 
13. Pengu rus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional 10. Kepa la UPTD adalah kepala unsur teknis dinas di lingkungan 
Pemerin tah Kabu paten Sekada u selaku Kuasa Penggu na 
Barang. 
11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 
melaksanakan fungs i tata usaha barang milik daerah pada 
Pengguna Bara ng. 
12. Pengurus Barang Pengelo la adalah pejabat yang diserahi 
Pasa l 2 
Mak sud pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah untu k 
menyeragamkan langkah -langkah dan tindakan para petugas 
sensus, sehingga pelaksanaan sensus barang milik daerah 
terken dali dan tepat sasaran. 
Tujuan ditetapkannya peratu ran Bupati ini adalah untuk 
meningkatkan tertib adm inistras i dan peng elolaan barang milik 
daerah melalui pendataan barang yang tepat dan akurat BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN tersendiri atau kumpulan/kolektif yang dilengkapi data, 
nilai/harga dan keterangan lainnya mengenai barang terseb ut 
untuk keperluan inventarisasi maupun tujuan lain selama 
barang itu belum dihapuskan. 
19. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR 
adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang 
ada dalam ruangan . 
20. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah 
himpu nan pencatatan data teknis dan administratif barang 
berupa Tanah, Pera latan dan Mesi n, Gedung dan Bangunan, 
Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan 
Konstruksi dalam Penge rjaan pada Penge lola Barang dan 
Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang. 
21. Rekapitulasi Buku Inve ntaris yang kemudian disebut Rekap BI 
adalah rekapi tulasi barang inventaris menurut golongan, kode 
bidang bara ng, nama bidang barang, jum lah barang dan nilai 
serta keterangan lainnya. 
22. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII adalah 
gabu ngan/komp ilasi dari BI yang berasal dari Penge lola 
Barang dan Penggu na Barang dan/ atau Kuasa Pengguna 
Barang sebagai hasil sensus barang milik daerah. 
23. Kode Barang adalah kode barang milik daerah sesuai dengan 
penggolongan masing-mas ing barang milik daerah. 
24. Kode lokasi adalah kode yang menun jukan lokasi SKPD dan 
UPTD yang menguasai/menggunakan barang milik daerah.