Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor lo Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor lo Tahun 2018 tentang PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH, Pasal 1 berbunyi:

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Boondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 
6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang 
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengarnanan barang milik Daerah, 
Negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang 
selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem 
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 
menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah. 
8.Pengawasan ... 
-5-
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 
secara efektif dan efisien untuk kepentingan 
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan 
yang baik. 
9. lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten 
Bondowoso yang merupakan aparat . pengawasan 
intern pemerintah yang bertanggung jawab 
langsung kepada Bupati. 
10. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas 
kemungkinan kejadian yang mengancam 
pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran 
Perangkat Daerah. 
11. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang 
tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis 
(Renstra) Perangkat Daerah. 
12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang 
tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat 
Daerah. 
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang 
diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah 
diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan 
Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah. 
14. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari 
suatu kegiatan pada Perangkat Daerah. 
15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, 
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu 
dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif 
terhadap pencapaian tujuan 
16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap 
risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka 
mengestimasi kemungkinan munculnya dan 
besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau 
status risikonya. 
17 .Rencana ... 
-6-
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya 
disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang 
akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. 
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta 
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD 
19. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang 
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang 
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan 
yang disertai dengan indikator kinerja. 
20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi 
tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Uta.ma 
perangkat daerah. 
21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko­
risiko yang dihasilkan dari kegiatan ldentifikasi 
Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah. 
22. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi 
Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah. 
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat daerah 
yang mengelola keuangan daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.