Apa norma yang terkandung dalam Pasal 64 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, khususnya BAB VI - PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN, Pasal 64, memuat:

(1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas
pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan
barang dan jasa pemerintah, diperlukan
keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan,
penganggaran, pengadaan barang dan jasa
pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan
dan evaluasi bagi Instansi Fusat dan Pemerintah
Daerah.
(2) Penyusunan.
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-54-
(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis
perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan
jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan,
penganggarart, pengadaan barang dan jasa
pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang
mencakup layanan perencanaan, layanan
penganggaran, layanan pengadaan, layanan
akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan
evaluasi.
(4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan melalui:
abagi pakai data perencanaan, penganggaran,
pengadaan barang dan jasa pemerintah,
akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan
evaluasi;
b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk
bagi pakai data; dan
penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan,
penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja,
dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
(5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.c
Paragraf 3
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-55-
Paragraf 3
Kearsipan