Apa norma yang terkandung dalam Pasal 20 BUPATI MUNA BARAT Nomor l Tahun 2015?
Substansi BUPATI MUNA BARAT Nomor l Tahun 2015 tentang L~J; .. 2). pemenuhan persyaratan tekms dan la1k Jalan; 3). pelanggaran perizinan angkutan umum. n. mengumpulkan, pengelolaan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; o. menyusun dan, khususnya , Pasal 20, memuat:

(1) Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 
dan pengendalian terhadap pengelolaan Bandar udara yang dibangun atas 
prakarsa Pemerintah Kabupaten, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan 
fasilitas Bandar udara, pengawasan terhadap keselamatan penerbangan, 
pengelolaan terminal bandara, pengendalian dan pengawasan kelancaran 
angkutan udara, pembangunan fasilitas penunjang operasional bandara 
angkutan udara, pembangunan fasilitas penunjang operasional Bandara dan 
pemblnaan terhadap asosiasl perusahaan Airline serta pemberian perizinan 
usaha di bandara sesuai peraturan perundang-undangan yang ber1aku ; 
(2) Bidang Perhubungan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
· berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Pasal21 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Bidang 
Perhubungan Udara mempunyai fungsi: 
a. pengawasan dan pengendalian kelancaran angkutan udara ; 
b. pengawasan dan pengendalian terhadap system operasi dan keselamatan 
penerbangan ; 
c. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum; 
d. pemantauan pelaksanaan izin usaha angkutan niaga, pelaksanaan jaringan 
dan rute penerbangan, persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas 
angkutan udara; 
e. pemberian persetujuan izin terbangtFA perusahaan angkutan udara tidak 
terjadwal antar ; dalam satu Kabupaten dengan pesawat udara 30 tempat 
duduk; 
f. pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas alas) dan larif 
referensi; 
g. pembinaan terhadap asosiasi bidang perhubungan udara. 
Pasal22 
(1) Bidang Perhubungan Udara terdiri alas: 
a. Seksi Angkutan Udara dan Keselamalan Penerbangan; 
b. Seksi Kebandarudaraan ; 
c. Seksi Kalayakan Fasililas Udara dan Mekanikal Elektrikal. 
· (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Udara. 
Pasal23 
(1) Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan mempunyai lugas : 
a. memantau pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan niaga dan 
pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan melaporkan 
ke Pemerintah; - . - 12 - 
- .. .. b. menyusun rute penerbangan baru ke dan dari daerah yang 
bersangkutan dan pemantauan pelaksanaan persetujuan rute 
penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah; 
c. memantau pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan 
kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah; 
d. memantau pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah; 
e. persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak tejadwal. 
dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke 
Pemerintah; 
f. memantau pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan 
angkutan udara non berjadwal. dengan pesawat udara di atas 30 tempat 
duduk dan melaporkan ke Pemerintah; 
g. memantau personil pelaskanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan 
tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke Pemerintah; 
h. memantau personil petugas pengamanan operator penerbangan dan 
person ii petugas ke Pemerintah; 
i. memantau pelaksanaan kegiatan general sales agen dan melaporkan ke 
Pemerintah; 
j. memberikan lzin, arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi 
Muatan Pesawat Udara (EMPU); 
k. memantau, penilaian, pengawasan, pengendalian dan tindakan korektif 
tehadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan ke Pemerintah; 
I. mengusulkan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan 
udara ke I dari luar negeri. Pengusulan Bandar udara di wilayah kerjanya 
yang terbuka untuk angkutan udara ke I dari luar negeri disertai alasan 
dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut 
kepada Pemerintah. 
(2) Seksi Kebandarudaraan mempunyai tugas : 
a. memberikan rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum, 
pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar 
udara umum dan melaporkan ke Pemerintah, pada Bandar udara yang 
belum terdapat kantor bandara; 
b. memberikan rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandara udara 
umum yang melayani pesawat udara ~ 30 tempat duduk dan 
pemantauan terhadap penetapan serta melaporkan kepada Pemerintah; 
c. memantau pelaksanaan kegiatan pengaturan pesawat udara di apron, 
pertolongan, kecelakaan penerbangan, pemadam kebakaran (PKP-PK). 
salvage, pengaman Bandar udara dan GSE pada bandar udara yang 
belum terdapat kantor adbandara; 
d. memantau personil teknik bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah. 
pada Bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara; 
e. menjadi anggota KOMVAL apabila Bandar udara berdekatan dengan 
wilayah kerjanya; 
f. memantau pelaksanaan penetapan bandar udara berdekatan dengan 
wilayah kerjanya; 
g. memantau pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan ; - t 3 - 
.. ; .. operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ~ 30 tempat 
duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandara udara yang berlum 
terdapat kantor adbandara; · 
h. memberi izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani 
pesawat udara dengan kapasitas ~ 30 tempat duduk dan ruang udara di 
sekitamya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) ; dalam satu 
Kabupaten, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. 
Pemberitahuan pemerian izin pembangunan bandar udara khusus; 
i. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggaraan 
bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan 
kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi 
tanah dan I atau perairan serta ruang udara penyelenggaraan bandar 
udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk peratuan 
pemerintah daerah. 
(3) Seksi Kalayakan Fasilitas Udara dan Mekanikal Elektrikal mempunyai tugas: 
a. menentukan fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan 
melaporkan ke Pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat 
kantor adbandara; 
b. memantau sertifikasi fasilitasi/ peralatan elektronika dan listrik 
penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang 
belum terdapat kantor adbandara; 
c. memantau kegiatan GSE dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar 
udara yang belum terdapat kantor adbandara; 
d. menentukan pelaksanaan penetapan/izin operasi bandara udara umum 
yang melayani pesawat udara ~ 30 tempat duduk dan melaporkan ke 
Pemerintah, pada badar udara yang belum terdapat kantor adbandara; 
e. menentukan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang 
terkait dengan pengamanan banda udara dan melaporkan ke 
pemerintah, pada bandara udara yang belum terdapat kantor 
adbandara; 
f. membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat 
udara : 
1 ). membantu kelancaran tim investigasi dalam pencapaian lokasi 
kecelakaan; 
2). membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor 
pesawat udara memitiki pemerintahan dan dalam melaksanakan 
koordinasi dengan unit terkait; 
3). membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing. 
Bagian Ketujuh 
Bidang Pengembangan Sistim 
Pasal24 
(1) Bidang Pengembangan Sistim mempunyai tugas melaksanakan penelitian 
dibidang perhubungan, i penetapan sasaran dan arah kebijakan 
pengembangan sistem transportasi menyusun Rencana Umum 
Pengembangan Perhubungan (RUPP), menyusun tatanan Makro Strategis 
Perhubungan (TMSP), Tatanan Transportasi Wilayah (TATRAWIL), ; - 14 - 
menyiapkan kerangka acuan, studi kelayakan, menyiapkan kajian untuk 
perumusan kebijakan dan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur 
dibidang transportasi wilayah, perumusan kebijakan tarif angkutan kelas 
ekonomi serta pengkajian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang perhubungan wilayah; 
(2) Bidang Pengembangan Sistim dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada di bawah kepada Kepala Dinas.