Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 1 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 1 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
5. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang 
Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
salinan 
-2- 
 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
7. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444); 
8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
9. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5188); 
10. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang -Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5772); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
15. Peraturan Pemeri ntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
salinan 
-3- 
 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang 
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 
18. Peraturan Bersa ma Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan 
Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika dan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 
Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/ 
2009, Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan 
dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 
Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 276), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/ 
2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 -2033 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 
Nomor 132); 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 
2013 Nomor 133); 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 
 
dan 
 
BUPATI SERDANG BEDAGAI 
salinan 
-4- 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN 
BANGUNAN.