Apa substansi hukum dari Pasal 3 Peraturan Daerah. Nomor n Tahun 2018?
Materi muatan Peraturan Daerah. Nomor n Tahun 2018 tentang dan biaya., khususnya BAB II - ASAS DAN TUJUAN, Pasal 3, adalah:

Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem
pembayaran non tunai.
(21 Pembayaran selagaimum4 dimalsud pada ayat (1) meliputi :
(a) Belanja Tidak langsung :
Belanja Pegawai;
2. Belanja Bunga;
3. Belanja Subsidi;
4. Belanja Hibah;
5. Belanja Bantuan Sosial;
6. Belanja Bantuan Bagr Hasil dari
Provinsi / Kabupaten / Kota;
7. Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi / Ikbupaten /
Kota;
8. Belanja Transfer Kepada Pemerintah Desa;
9. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
kelurahan dan partai politik;
(b) Belanja Tidak Terduga.
(c) Belanja langsung :
Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Modal;