Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor 24 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya
disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon
peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh
pendidikan.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa
(SLB) yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
(TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri
maupun swasta.
3. perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta
didik dari sekolah yang satu/yang sejenis ke sekolah
yang lain I y ang sejenis.
4. Sertifikat Hasil ujian Nasional atau Surat Keterangan
Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN
atau SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan
bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata
pelajaran yang diujikan secara nasional
S.ljazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat
Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang
selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat
pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa
pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan
pendidikan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu.
7 . Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah
Kantor Wilayah Kementerian yang Berkedudukan di
Provinsi Bengkulu.
8. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang
yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab
langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
9. Sekolah Keberbakatan adalah Sekolah yang khusus
-5-
menerima keahlian di Bidang Olahraga.
IO.MKKS adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah '
11.Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut
Dapodik adalah system pendataan skala nasional yang
terpadu, dan merupakan sumber data utama
pendidikan nasional.