Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor (OTAHUN Tahun 2011 pada Pasal 45?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor (OTAHUN Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 45 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah mimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah imdengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenLampung Timur.
Ditetapkan diSukadana
pada tanggal 2011
ERWIN A FINPit. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,
Diundangkan diSukadana
pada tanggal 1$HoU&m&C 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
IWAYAN SUTARJA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR to
19
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR KOTAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
I.UMUM
Polensi periambangan diKabupatern Lampung Timur mempunvai
peranan yang penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk
menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi
tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan ehsien agar
dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapal terkendali sehingga
kemampuan daya dukung lingkungan tetap lerpelihara. Pengelolaan
pertambangan diKabupalen Lampung Timur dilakukan melalui upaya
penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha, pcngendalian dan
pengawasan. Pengelolaan periambangan harus tetap menjaga fungsi
lingkungan hidup sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna
memenuhi kebuluhan induslri manufacture dan konstruksi.
Dengan berlakunya Undang -Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang
Pemerinlahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengelola
sumber daya mineral dan batu bara yang tersedia diwilayahnya termasuk
pengawasan dan pengendalian. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan Pemerinlahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerinlahan Daerah Kabupalen Kola, untuk
itupengelolaan pertambangan dilakukan daerah sesuai kewenanganm a.
II.PASAL DEMI PASAL