Jelaskan isi kandungan Pasal 27 dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, ketentuan pada BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 27 berbunyi:

(1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
a. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.
(21 Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:
a. Pusat Data nasional;
b. Jaringan Intra pemerintah; dan
c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
(3) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah terdiri atas:
a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah; dan
b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.
(4) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada
huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data
yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling
terhubung.
(5) Pusat
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
(5) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a terdiri atas Pusat Data yang
diselenggarakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang
memenuhi persyaratan tertentu.
(6) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf b merupakan jaringan
interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar
Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah.
(71 Sistem Penghubung Layanan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c
merupakan perangkat integrasi yang terhubung
dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah untuk melakukan
pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.
(8) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan
oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
menghubungkan antar simpul jaringan dalam
Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
(9) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf b merupakan Sistem Penghubung
Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah untuk melakukan
pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat
atau dalam Pemerintah Daerah.
Paragraf2...
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-23-
Paragraf 2
Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional