Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, khususnya BAB V - KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 13, memuat:

(1) Pengeluaran Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi 
yaitu pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja 
untuk melak sanakan suatu aktivitas. 
(2) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Belanja Tidak Langsung: 
1. Belanja Pegawai; 
2. Belanja Bunga; 
3. Belanja Subsidi; 
4. Belanja Hibah; 
5. Belanja Bantuan Sosial; 
6. Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota; 
7. Belanja Ban tuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota; 
8. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kampung ; 
9. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan K ampung 
dan Partai Politik; 
- 17 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 10. Belanja tidak terduga. 
b. Belanja Langsung: 
1. Belanja Pegawai; 
2. Belanja Barang/Jasa; 
3. Belanja Modal; 
(3) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 
pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang -undangan 
yang berlaku. 
 
Bagian Kedua 
Sistem pembayaran