Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, pada BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 12 dinyatakan:

(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan
berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Arsitektur
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-
(3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh
kepala daerah masing-masing.
(4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah
Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala
daerah berkoordinasi dan dapat melakukan
konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu
pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan
atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
berdasarkan:
a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di
Pemerintah Daerah;
c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21
huruf d sampai dengan huruf j; atau
d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.
(7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh
kepala daerah masing-masing.
Bagian Keempat
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum