Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

2diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal12
(1)Pelaksanaan pengelolaan b agian dari hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa .
(2)Permohonan pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dilakukan oleh Kepala Desa setelah APBDesa
tahun berkenaan ditetapkan.
(3)Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat , serta belanja tidak terduga .
2.Pasal 13diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal13
(1)Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
(2)Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a.Tahap Kesatu, paling banyak sebesar 50% (lima puluh
persen) dari total pagu anggaran yang ditetapkan oleh
Bupati diberikan setelah APBDesa ditetapkan; dan
b.Tahap Kedua, sebesar total pagu anggaran dikurangi
pencairan Tahap Kesatu, setelah melaporkan realisasi
penggunaan dana Tahap Kesatu paling kurang sebesar
50% (lima puluh persen) .
(3)Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana Tahap
Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
meliputi:
a.surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebanyak 5 (lima) rangkap masing -masing dilampiri
dengan:
1.surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan
realisasi pelaksanaan APBDesa dari Kepala Desa;
-5-
2.surat pernyataan bertanggungjawab penuh secara
formal maupun materiil dari Kepala Desa atas
pelaksanaan dan penggunaan dana Bagian dari Hasil
PajakDaerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada
Desa;
3.surat rekomendasi Camat; dan
4.foto copy Rekening Kas Desa.
b.kuitansi ;
c.Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran
berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap beserta Rencana
Anggaran Biayanya ;
d.Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD tahun
anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
e.Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank Umum
untuk penempatan Rekening Kas Desa sebanyak 2 (dua)
rangkap.
(4)Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud
pada aya t (3) diverifikasi oleh Camat, dengan ketentuan
sebagai berikut :
a.dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan
dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan
keKepalaDesa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi; dan
b.dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai
dengan ketentuan, maka Camat membuat daftar
rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa untuk
disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
(5)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah menerima
permohonan pencairan dana dari Camat selanjutnya
mengecek kelengkapan berkas administrasi, dengan
ketentuan sebagai berikut :
a.dalam hal hasil pengecekan administrasi masih terdapat
kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan
dikembalikan kepada Camat untukdiperbaiki dan/atau
dilengkapi; dan
b.dalam hal hasil pengecekan administrasi sudah lengkap
dan sesuai dengan ketentuan, maka Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa mengajukan proses pencairan dana
kepada Badan Pengelolaan Pendapatan ,Keuangan dan
AsetDaerah.
(6)Badan Pengelolaan Pendapatan , Keuangan dan Aset Daerah
memproses pencairan sesuai ketentuan perundang -undangan
yang berlaku setelah menerima pengajuan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b.
-6-
(7)Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
mentransfer pencairan danasebagaimana dimaksud pada
ke Rekening Kas Desa.
(8)Dalam hal Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah sudah mentransfer dana dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, maka memberitahukan
kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(9)Dalam hal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah
mendapatkan pemberitahuan dari Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah , selanjutnya
menginformas ikan kepada Pemerintah Desa melalui Camat.
3.ketentuan Pasal 1 6diubah, se hingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal16
(1)Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pencairan
tambahan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bupati c.q.Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat .
(2)Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.suratpermohonan pencairan dana kepada Bupati c.q.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebanyak 5 (lima) rangkap masing -masing dilampiri
dengan:
1.suratpernyataan kesanggupan menyampaikan laporan
realisasi pelaksanaan APBDesa dari Kepala Desa;
2.surat pernyataan bertanggungjawab penuh secara
formal maupun materiil dari Kepala Desa atas
pelaksanaan dan penggunaan dana Bagian dari Hasil
Pajak Daerah dan Retri busi Daerah Kabupaten kepada
Desa;dan
3.surat rekomendasi Camat.
b.kuitansi;
c.Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun
anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap beserta
Rencana Anggaran Biayanya apabila tambahan dana
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten kepada Desa digunakan pada tahun anggaran
berkenaan .
-7-
4.ketentuan Pasal 17 diubah, se hingga berbunyi sebagai
berikut: