Apa substansi hukum dari Pasal 229 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 229, adalah:

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) , dilengkapi 
dokumen pendukung berupa : 
a. proposal pra kelayakan studi ( pra feasibility study ) proyek KSPI; 
b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI ; dan 
c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari 
Kementerian/Lembaga dan/atau Dinas Teknis sesu ai kententuan 
peraturan perundang -undangan. 
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b , paling 
sedikit memuat: 
a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI ; 
b. dasar penunjukan/penetapan; 
c. barang milik daerah yang direncanakan untuk dijadikan sebagai 
objek KSPI; 
d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI ; dan 
e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.