Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 5?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN, BAB II - I, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1) Bentuk -bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain: 
a. kekerasan fisik; 
8 
 b. kekerasan psikis; 
c. kekerasan seksual; 
d. penelantaran; 
e. eksploitasi; dan/atau 
f. kekerasan lainnya. 
(2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf a disebabkan 
karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau 
cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau 
menyebabkan kematian. 
(3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
disebab kan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
(4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disebabk an karena : 
a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual; 
b. pemaksaan hubungan seksual; 
c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; 
dan/atau 
d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 
komersial dan/ atau tujuan tertentu. 
(5) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disebabkan 
karena: 
a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak 
secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 
dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang 
bertanggung jawab atas pengasuhannya; 
b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, 
atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh 
orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab 
atas pengasuhannya; 
c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau 
d. perbuatan yang me ngakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 
atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang 
tersebut. 
(6) Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disebabkan 
karena : 
a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 
b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi 
tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbu dakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan 
hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan 
seseorang oleh pihak lain untu k mendapatkan keuntungan baik 
materiil maupun immateriil; dan/atau 
9 
 c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh 
lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan . 
(7) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
disebabkan karena : 
a. ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan 
hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, 
baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan 
rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan 
b. pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban 
disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu 
melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.