Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Norma hukum dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, Pasal 4 berbunyi:

, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 
19, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 
33 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata 
Tertib Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah beberapa kali 
diubah dan ditambah terakhir 
dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor I/MPR/1998;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
Nomor IX/MPR/1998 tentang 
Pencabutan Ketetapan Majelis 
Permusyawatan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor II/MPR/1998 
tentang Garis-garis Besar Haluan 
Negara.
- 83 -Memperhatikan: 1. Keputusan Pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 10/PIMP ./1998 
tentang Penyelenggaraan Sidang 
Istimewa Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang 
Istimewa Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
tanggal 10 sampai dengan 13 
November 1998 yang membahas 
Rancangan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
yang dipersiapkan oleh Badan 
Pekerja Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-4 
tanggal 13 November 1998 Sidang 
Istimewa majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tanggal 
10 sampai dengan 13 November 
1998.
- 84 -M E M U T U S K A N
Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PER-
MUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA TEN-
TANG PENYELENGGARA 
NEGARA YANG BERSIH DAN 
BEBAS KORUPSI, KOLUSI, 
DAN NEPOTISME.