Jelaskan isi kandungan Pasal 42 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, ketentuan pada BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 42 berbunyi:

Setiap bangunan gedung dan persilnya wajib mengelola air hujan sebagai 
upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, 
dengan cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan, infiltrasi air hujan, 
dan menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir 
melalui optimasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen 
buatan. 
Instrumen pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan Pada bangunan 
gedung Dan Persilnya meliputi: 
Informasi karakteristik wilayah terkait dengan karakteristik tanah, 
topografi, muka air tanah, dan jenis sarana pengelolaan air hujan; 
Instrumen pelaksanaan pengelola an air hujan pada bangunan 
gedungbaru; dan 
Instrumen pelaksanaan pengelolaan air hujan pada bangunan 
gedungeksisting. 
Tahapan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada bangunan gedung 
dan persilnya terdiri atas: 
Tahapan penyele nggaraan untuk gedung baru; dan 
Tahapan penyelenggaraan untuk gedung eksisting. 
Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung dan 
persilnyaditetapkan oleh bupati. 
Ketetapan Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung 
danpersilnya disampaikan kepada pemohon IMB bersamaan 
denganpenerbitan surat KRK. 
 
 Halaman - 23 
Pemenuhan ketetapan Status Wajib Kelola Air Hujan dalam 
dokumenrencana teknis bangunan gedung merupakan bagian dari 
prasyaratditerbitkannya IMB. 
Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung dan persilnya, 
meliputi: 
Statu s Wajib Kelola Air Hujan persentil 95; dan 
Status Wajib Kelola Air Hujan berdasarkan analisis hidrologi 
spesifik. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air hujan pada bangunan 
gedung dan persilnya diatur dalam peraturan bupati. 
 
Paragraf 5 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)