Apa substansi hukum dari Pasal  6 PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 36 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 36 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH, khususnya BAB  II - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, Pasal  6, adalah:

Pengajuan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan usulan
rancangan produk hukum daerah yang ditujukan
kepada Wali Kota dengan tembusan disampaikan
kepada Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dengan persy aratan sebagai berikut:
1.usulan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah
pemrakarsa;
2.usulan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a)surat/nota dinas permohonan penerbitan produk
hukum daerah kepada Wali Kota disertai latar
belakang dan dasar hukum;
b)rancangan produk hukum daerah (di dalam setiap
lembaran konsep bertuliskan draftdi sudut kanan atas
dan/atau berbentuk watermark );
c)soft copy (file) rancangan produk hukum daerah
yang tersimpan dalam Compact Disc (CD)
atauFlashdisk;
d)salinan atau foto kopi produk hukum daerah
sebelumnya (apabila ada);
3.dalam rancangan produk hukum daerah paling sedikit
memuat:
a)dasar pertimbangan;
b)dasar hukum;
c)materi pengaturan atau penetapan;
d)penjelasan lain yang mendukung.
b.usulan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, diterima oleh Kepala Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dan selanjutnya didisposisi
kepada Kepala Sub Bagian Perundang -undangan.
7c.Kepala Sub Bagian Perundang -undangan memeriksa
dan menelaah kesesuaian usulan produk hukum daerah
untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan hasil:
1.mengembalikan usulan kepada Perangkat Daerah
pemrakarsa untuk melengkapi persyaratan
apabila tidak sesuai atau diper lukan persyaratan
tambahan;
2.membuat dan mencetak rancangan produk hukum daerah
dalam 3 (tiga) rangkap; dan
3.menyampaikan rancangan produk hukum daerah
kepada Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan
paraf koordinasi oleh Kepala Perangkat Daer ah pemrakarsa
kemudian dikembalikan kepada Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.
d.Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia memeriksa
rancangan produk hukum daerah dengan hasil:
1.mengembalikan rancangan produk hukum daerah
kepada Kepala Perangka t Daerah pemrakarsa
untuk diperbaiki, apabila terdapat koreksi;
2.meminta penjelasan Perangkat Daerah pemrakarsa
apabila diperlukan;
3.memberikan paraf pada rancangan produk hukum daerah
beserta lampirannya, apabila tidak terdapat koreksi; dan
4.menyampaikan rancangan produk hukum daerah
kepada Asisten Pemerintahan untuk dilakukan paraf
koordinasi.
e.Asisten Pemerintahan memeriksa rancangan produk hukum
daerah dengan hasil:
1.mengembalikan rancangan produk hukum daerah
kepada Kep ala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
apabila terdapat koreksi;
2.memberikan paraf pada rancangan produk hukum daerah
beserta lampirannya, apabila tidak terdapat koreksi; dan
3.menyampaikan rancangan produk hukum daerah
kepada Bagian Hukum dan Hak A sasi Manusia
yang selanjutnya disampaikan oleh Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusia kepada Sekretaris Daerah
untuk dilakukan paraf koordinasi.
8f.Sekretaris Daerah memeriksa rancangan produk hukum
daerah denga n hasil:
1.mengembalikan rancangan produk hukum daerah
kepada Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
apabila terdapat koreksi;
2.memberikan paraf pada rancangan produk hukum daerah
beserta lampirannya, apabila tidak terdapat koreksi,
untuk selan jutnya disampaikan kepada Wali Kota
untuk ditandatangani .
Bagian Ketiga
Penandatanganan