Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 120 Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah Nomor 27 Tahun 2011.
Redaksi dari Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah Nomor 27 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK, pada , Pasal 120 menjelaskan:

Peraturan 
Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak di Kota 
Probolinggo; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 
dengan Unda ng-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang -Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
2. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
2 
 3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yanga Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Neg ara Republik Indonesia Nomor 3851); 
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembend aharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
9. Undang -Undang Nomor 23 Tah un 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 01 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang 
Pelaporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4124); 
3 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 40578); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t entang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) ; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahu n 2016 Nomor 244); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 tahun 2006 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 
Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14); 
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENENTUAN 
BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK DI KOTA PROBOLINGGO . 
 
4