Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 28 Tahun 2017 tentang standar satuan harga pakaian dinas dan atribut, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Langkat .
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom .
4.Bupati adalah Bupati Langkat .
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah .
6.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan
wakil ketua DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan .
7.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD
kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat .
9.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat .
10.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai
Pimpinan dan Anggota DPRD.
11.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas .
12.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua ,Wakil
Ketua dan Anggota DPRD .ft
’8»
13.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota
Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia
Anggaran atau alatkelengkapan lainnya .
14.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
16.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan kesehatan ,Jaminan
kecelakaan keija,Jaminan kematian ,pakaian dinas dan atribut ,rumah
Negara dan perlengkapannya ,kendaraan dinas jabatan /dan belanja rumah
tangga .
17.Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ,dalam halPemerintah
Daerah belum dapat menyediakan rumah negara .
18.Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ,sebagai pengganti mobil
operasional DPRD .
19.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat .
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat .
21.Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi /Master suatu
daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu
yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran
Tunjangan Komunikasi Intensif ,Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan pada setiap Master .*