Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BURU Nomor 39 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BURU Nomor 39 Tahun 2017 tentang BESARNYA TARIF DAN PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PERIZINAN, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan. Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah nyang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.
4.
5.
6.
7.
8.Bupati adalah Bupati Buru.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten.
Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
Pemerintahan dari Bupati I Walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Badan Usaha adalah sekumpulan orang danlata:a modal yang
merupakan kesatlr.an, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau
badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau
organisasi lainnya, lembaga dan berbentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan danlatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan usaha.9.
10.
12.
i3.11. Penzinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam iingkup izin maupun tanda daftar
usaha.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluuhnya berada
diatas danf atau di dalam tananh dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus.
Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin
yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan
usaha untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar
desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan tata
ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang
ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati
bangunan tersebut.
Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunanL4.
15.
gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.
16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung
dan luas tanah perpetakanldaerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah
persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari
dasar lantai bangunan, ditempat bangunan gedung tersebut didirikan
sampai dengan titik puncak bangunan.
18. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau menganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman
danf atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus
menerus.
19. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha /kegiatan kepada
orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
2A- Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha yang
memperhatikan pemilik usaha dan calon-calon pelanggannya.
21. Surat lzin Ternpat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin
yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan usaha untuk
memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang
diperlukan dalam rangka penanaman modal.
22. Retribusi Sampah adalah pelayanan persampahanl kebersihan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (pengambilan atau
pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara,
pengangkutan sampah dari sumbernya danlatau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi
pembuangan atau pemusnahan akhir sampah).
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah.
25. Pemungutan adaiah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi,
serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke
Kas Daerah meialui tempat pembayaran yang ditunjuk oieh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok Retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Irbih Bayar, yang seianjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar daripada Retribusi yang terutama atau seharusnya tidak
terutang.
29. Surat Teguran adalah surat peringatan kepada Wajib Retribusi yang
tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar
sebagai awai tindakan penagihan Retribusi terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanski administratif
berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, danf atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan sesuatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undalgan
Retribusi Daerah.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan
pengawasan penyidik POLRI.
33. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau PPNS
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.
34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.