Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Nomor IG Tahun 2014 Pasal 6?
Dalam PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Nomor IG Tahun 2014 tentang PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA, BAB II - PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

(1) Tunjangan dibayarkan setiap bulan kepada:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa; dan
0. BPD.
(2) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus
ribu rupiah) per bulan.
(3) Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
a. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
b. Kepala urusan/kepala seksi Desa sebesar Rp. 1.200.000,-
(satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
c. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus
ribu rupiah) per bulan;
d. Staf Desa/Staf BPD:
1) tenaga administrasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2) tenaga kebersihan/ keamanan/ operator boat/ supir
sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu
rupiah).
(4) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
ditetapkan sebagai berikut:
a. Ketua BPD sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu
rupiah) per bulan;
b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
per bulan;
c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu
rupiah) per bulan; dan
d. Anggota BPD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima
puluh ribu rupiah) per bulan.
(5) Pelaksana tugas/penjabat Kepala Desa tidak berhak menerima
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala
Desa berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada
.
(7) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa
berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).