Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 17 Tahun 2010?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 17 Tahun 2010 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK., FUNGSI, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau; 
b. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau; 
c. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah 
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945: 
d. Pemerintah Daerah adalah Bupati Perangkat Daerah sebagai penyelenggara 
Pemerintahan Daerah; 
e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa ; 
f. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Pelaksana program 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sekadau; 
g. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Kepala Badan Ketahanan 
Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Sekadau 
h. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Ketahan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten 
Sekadau; 
1. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana operasional Badan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sekadau; 
j. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang 
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 
merata dan terjangkau; 
k. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah 
maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan 
lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan 
makanan dan minuman; 
I. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan / 
atau sumber lain: 
r m. Cadangan pangan daerah adalah persediaan pangan di wilayah/ daerah untuk konsumsi 
manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat; 
n. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, 
membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk 
pangan; 
o. Pengangkutan pangan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka 
memindahkan pengan dari suatu tempat ketempat lain dengan cara atau sarana 
angkutan apapun dalam rangka produksi, permodalan, dan / atau perdagangan 
pangan; 
p. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan 
dengan prinsip gizi seimbang; 
q. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/ atau 
ketidakmapuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan; 
r. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan 
social masyarakat yang memerlukan tindakan secara cepat dan tepat diluar prosedur 
biasa; 
s. Terjangkau adalah keadaan diamana rumah tangga secara berkelanjutan mampu 
mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan. untuk hidup yang sehat dan produktif; 
t. Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem 
Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, 
ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku u:aha melalui penyuluhan; 
u. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan 
adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau 
dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi 
pasar, teknologi. permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk 
meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup: 
v. Pertanian yang mencakup tanaman pangan. hortikultura. perkebunan dan peternakan 
yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, 
usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya 
alam hayati dalam agro okosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan 
teknologi, modal. tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar- 
besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; 
w. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari pra 
produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam 
sistem bisnis perikanan; 
x. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan. kawasan. 
hutan. dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan; 
y. Pelaku utama kegiatan Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan yang selanjutnya 
disebut Pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, 
perkebun, peternak, nelayan, pembudidayaan ikan, pengelola ikan beserta keluarganya; 
z. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau kooperasi yang dibentuk 
menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian. perikanan, dan kehutanan; 
aa. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan 
dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh 
kembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama; 
bb. Penyuluh pertanian, Penyuluh Perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh 
PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan 
warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan; 
cc. Penyuluh swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga 
yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan; 
dd. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga 
masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi 
penyuluh; 
ee. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para 
penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi 
informasi, teknologi, rekayasa sosial; 
ff. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan 
sebagai materi penyuluhan; 
gg. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintahan dan / atau masyarakat yang 
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan: 
hh. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut 
Komisi penyuluhan adalah kelembagaan independent yang dibentuk pada tlngkat 
pusat. Provinsi, dan kabupaten/ kota yang terdiri atas pakar dan /atau praktisi yang 
mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan 
pedesaan. 
ii. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada 
Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sisitem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
jj. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Kepala daerah dan/ atau desa dan 
, dari pemerintahPropinsi kepada kabupaten /Kota dan Desa serta dari pemerintah 
Kabupaten/Kota Kepada Desa untuk melaksanakan tugas -tugas tertentu.