Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI KAUR Nomor 04 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KAUR Nomor 04 Tahun 2016 tentang , khususnya BAB I - KETENTUAN UM1JM, Pasal 1, adalah:

· Dalarn _Peraturan Bupati ini yang dimaksud c\engan: 
I. Daerah adafah Kabupaten Kaur; 
. 2. Pemeriritah:Daerah adalah Pem_erintah Kabupaten Kaur; 
3. Bupati adalah Bupati Kaur; 
· 4. Desa .adalah desa dan µesa ·adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usu!, dan/ atau hak tradisional yang diakui clan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintah.an Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan clan 
f - 3 -
kepentingan masyarakat setempat dalarn sistem pemerintaha.n Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
··o. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perarigkat Desa sebagai 11nsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
;: 7. Sadan Permusyawaratan Desa a tau yang disebut dengan nama lain adalal1 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
• 8. Keuangan Desa adalah semua haJ, dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
9. Pengelolaan Keuangan Desa .adalah keselun1han ~giatan yang meliputi 
perencanaan, pelal(sanaan, penatausahaan, · pelaporan, dan 
pertanggungjawabari keuangan desa. 
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer rnelalui 
Anggaran Pendapatan dan -Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangurian, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
• 11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adala.h dana perimbangan 
yang diterima Kabupa.ten/Kota. da.lam Angga.ran Pendapa.ta.n dan Be]anja 
Daerah Kabupaten/Kota seteJah ~ikurangi Dana AJokasi Khusus. · 
.12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sel<),Iljutnya disingkat APBD, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan De1!a 
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat· RKUD, adalah 
rekcning tempat penyimpanan uang da.erah yang ditentukan oleh 
bupati/walikota untuk ·menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 
15. Rekening Kas Desa, yang .selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat 
penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan 
Desa dan digunakan untuk membayar se!uruh penge!uaran Desa pada Bank 
yang ditetapkan.