Apa norma yang terkandung dalam Pasal 19 PERATURAN  WALIKOTA  SAMARINDA Nomor M Tahun 2018?
Substansi PERATURAN  WALIKOTA  SAMARINDA Nomor M Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI, khususnya BAB IV - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DPA -APBD, Pasal 19, memuat:

(1) Bendahara peneri maan wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh 
penerimaan Kas RSUD I.A Moeis Kota Samarinda . 
(2) Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh 
pengeluaran Kas RSUD I.A Moeis Kota Samarinda . 
(3) Setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, RSUD I.A Moeis 
Kota Samarinda mengajukan Surat Permintaan Pengesahan kepada Walikota 
melalui Pejabat PPKD untuk mendapat pengesahan atas penerimaan dan 
pengeluaran . 
(4) Surat Permintaan Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampi ri 
dengan laporan pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban Kas. 
(5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri 
Laporan Realisasi Anggaran dan Salinan Rekening Koran Bank . 
(6) Laporan Pertanggungjawaban Kas sebagaiman a dimaksud pada ay at (3) 
dilampiri: 
a. untuk penerimaan Kas: 
1. daftar kumpulan bukti penerimaan; 
2. sobekan buku Kas umum; 
3. rekapan penerimaan; dan 
 
4. surat tanda setoran ke bank dan/atau bukti penerimaan bank lainnya 
yang sah. 
 b. untuk pengeluaran Kas: 
1. daftar kumpulan bukti pengeluaran/ realisasi anggaran; 
2. sobekan buku Kas umum; 
3. bukti pembayaran (kwitansi, faktur, nota pembayaran) yang sah; dan 
4. kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan pembebanan rekening 
Belanja. 
11 
 
(7) Bentuk pertanggungjawaban pengeluaran Kas sebagaim ana dimaksud pada ayat 
(6) huruf c angka 3 dan disesuaikan dengan sistem keuangan dan k ebijakan 
Akuntansi RSUD I.A Moeis Kota Samarinda . 
(8) Setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutny a Direktur menyampaikan 
laporan realisasi Pendapatan: 
a. asli ke pada Walikota ; 
b. tembusan 1 untuk Bagian Keuangan; 
c. tembusan 2 un tuk Inspektorat Daerah ; dan 
d. tembusan 3 untuk Badan Pendapat Daerah Kota Samarinda . 
(9) Pertanggun gjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dibuat dalam 
rangkap 2 (dua), dokumen asli dan foto kopi/salinan dikirim ke Bagian 
Keuangan, kemudian dokumen asli dikembalikan dan disimp an kembali di 
RSUD I.A Moeis Kota Samarinda 
(10) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) PPKD menetapkan dan mengesahkan pene rimaan dan pengeluaran Kas 
RSUD I.A Moeis Kota Samarinda .