Apa norma yang terkandung dalam Pasal 54 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Substansi Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, khususnya BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 54, memuat:

( 1) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa: 
a. tanah dan/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna 
Barang kepada Bupati; 
b. sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh 
Pengguna Barang; dan/atau 
c. selain tanah dan/ atau bangunan. 
(2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 
(3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 
persetujuan dari Pengelola Barang. 
(4) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan 
pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. .. 
Pasal59 
(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan 
persetujuan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang. 
(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 
sewa kepada:, a. per tahun; 
b. per bulan; 
c. per hari; dan 
d. per Jam. Pasal 58 
(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak 
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. 
(2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
, dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: 
a. kerja sama infrastruktur; 
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa 
lebih dari 5 (Hrna) tahun; atau 
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. 
(3) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama 
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 
(4) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan 
perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang 
berkompeten. 
(5) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung 
berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut: Pasal 57 
(1) Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang; dan 
b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang. 
(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dinaksud pada 
, dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan. 
(3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan adanya penambahan, bagian 
yang ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam 
Berita Acara Serah Terima pada saat berakhirnya jangka waktu sewa. (5) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar 
(force majeure}, perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan 
oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa.