Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 3 Tahun 2018 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Batu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah an 
Daerah . 
3. Walikota adalah Walikota Batu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Batu. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bappelitbangda adalah unsur perencana 
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan 
 
 
Halaman 4 dari 1 0 hlm… 
 tugas dan mengoordinasikan penyusunan, 
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 201 7 
sampai den gan T ahun 2022 yang merupakan 
penjabaran dari visi, misi , dan program kepala 
daerah. 
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Ren cana Kerja Pemerintah 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 
1 (satu) tahun . 
9. Rencana Strategis Perangk at Daerah yang 
selanjutnya disebut Renstra -PD adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak Tahun 201 7 sampai 
dengan Tahun 2022. 
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja -PD adalah dokumen pere ncanaan 
satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan 
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan . 
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi . 
13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah 
pembangunan yang diutamakan dan didahulukan 
dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan 
visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang 
berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan 
sasaran pembangunan Provinsi dan Nas ional. 
14. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 
15. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang 
diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 
tujuan . 
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran 
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan 
oleh Bappe litbangda. 
17. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah adalah 
program dan kegiatan utama dan harus 
didahulukan dari yang lainnya dalam rangka 
mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil 
Walikota yang telah ditetapkan dalam RPJMD 
Tahun 201 7–2022. 
 
 
Halaman 5 dari 1 0 hlm… 
 18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari 
kegiatan/program yang akan atau telah dicapai 
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur .