Apa bunyi lengkap Pasal 28 dalam PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor b5 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor b5 Tahun 2016 tentang KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, pada BAB III - KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 28 dinyatakan:

1. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g digunakan 
untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari 
propinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah 
dacrah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa dan 
pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ a tau peningkatan 
kemampuan keuangan. 
2. Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah 
daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. 
3. Bantu an keuangan yag bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah 
daerah pemberi bantuan. 
4. Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran 
pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 
Pasa\29 
I. Bclanja tidak terduga sebagimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h 
mcrupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak 
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial 
yang tidak diperkirakan sebelumnya yang telah ditutup. 
2. Kegiatan... 
2. . . +.. ·baggaimana dimaksud pada ayat (l) yaitu egiatan yang bersifat tidak biasa set ag , gangguan terhadap stabilitas d , t d lam rangka pencegahan g · 
untuk tanggap larura!}_ demi terciptanya keamanan, ketentraman dan penyelenggaraan pemerintal1an le 
ketertiban masyarakat di daerah. 
d h tahun-tahun sebelumnya 3. Pengembalian atas kelcbihan penerimaan_", 
at () harus didukung yang telah ditutup sebagaimana dimaksue pada 
dengan bukti-bukti yang sah. 
l. 
2. Pasal30 
d d 1 Pasal 19 huruf a dianggarkan Belanja pegawai sebagaimana dimaksu lalam 
pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 
Bclana bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja 
:. de b·le · tidak tcrduga scbagairmana bag hasil, belanja bantuan keuangan, lan bclanja tic 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, sampai dengan huruf h hanya dapat dianggarkan pada bclanja SKPD. 
Paragraf 2 
Belanja Langsung