Bagaimana redaksi normatif Pasal 25 dalam BUPATI MUNA BARAT Nomor l Tahun 2015?
Norma hukum dalam BUPATI MUNA BARAT Nomor l Tahun 2015 tentang L~J; .. 2). pemenuhan persyaratan tekms dan la1k Jalan; 3). pelanggaran perizinan angkutan umum. n. mengumpulkan, pengelolaan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; o. menyusun dan, Pasal 25 berbunyi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang 
Pengembangan Sistim mempunyai fungsi : 
a. penyusunan dan penetapan rencana pengembangan transportasi wilayah; 
b. pelaksanaan penelitian, kajian dan studi kelayakan sarana dan prasana 
transportasi serta pengembangan manajemen multi moda bidang 
perhubungan wilayah; 
c. pengkajian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanan kebijakan 
bidang transportasi wilayah yang berkaitan dengan kebijakan nasional; 
d. penyiapan bahan kerjasama penelitian antar lembaga dalam rangka 
insvestasi dibidang perhubungan; 
e. penyiapan bahan dan menyusun strategi kebijakan perhubungan dalam 
rangka antisipasi perkembangan sektor- sektor lain; 
f. penyusunan Sistem Transportasi Wilayah (SISTRAWIL) yang berskala 
regional dan lokal dan tataran transportasi wilayah (tatrawil); 
g. penyusunan rencana umum pengembangan perhubungan yang meliputi 
cakupan pelayanan wilayah Kabupaten dan terhubung dengan pelayanan 
skala internasional; 
h. pengumpulan, mengolah dan menyajikan informasi dan laporan bidang 
perhubungan wilayah; 
i. perumusan dan analisis biaya transportasi dalam rangka penetapan struktur 
tarif kelas ekonomi dalam wilayah Ka bu paten; 
j. pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan yang ditetapkan 
Pemerintah (batas atas) dan tarif referensi. 
Pasal26 
(1) Bldang Pengembangan Sistim terdiri atas: 
a. Seksi Penelitian dan Hubungan antar Lembaga; 
b. Seksi Pengembangan Sistem, Evaluasi dan Pelaporan; 
c. Seksi Pentarifan dan Analisis Biaya Transportasi. 
(2) ~eksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
Jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sistim.