Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN, BAB II - PERJANJIAN KINERJA, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

Bupati menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja kepada Presidan 
melalui Kement erian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi selambat -lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 
Dokumen Anggaran disahkan. 
Kepala Perangkat Daerah menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja 
ke Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat -
lambatnya 1 (satu ) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
disahkan.