Jelaskan isi kandungan Pasal 26 dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, ketentuan pada BAB V - PENGGUNAAN, Pasal 26 berbunyi:

(1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang selain tanah 
dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu berdasarkan kewenangan 
yang didelegasika n oleh Bupati . 
(2) Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme : 
a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status 
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD 
dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang. 
b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a , 
dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan 
dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. 
c. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah 
diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola 
Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan . 
(3) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 . 
(4) Terhadap p engajuan permohonan penetapan status penggunaan barang 
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian 
sebagaimana ketentuan Pasal 24. 
(5) Berdasarkan hasil penelitian seb agaimana dimaksud pada ayat ( 4), 
Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah. 
15
 (6) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetu jui permohonan Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), Pengelola Bara ng 
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan. 
 
Bagian Ketiga 
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah