Bagaimana redaksi normatif Pasal 30 dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iS Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iS Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN, BAB IX - KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI, Pasal 30 berbunyi:

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi
Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang -undangan .
Kepala Daerah melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi
Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa
informasi yang dibentuk oleh PPID Utama .
Surat keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga
berfungsi sebagai surat kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah
Daerah Kabupaten diKomisi Informasi Provinsi Sumatera Utara .
Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pembantu ,Pejabat yang menangani bidang
hukum dan pejabat fungsicnal serta pejabat /staflainnya sesuai
dengan kebutuhan .
PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi
dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID
Pembantu terkait ,pejabat yang menangani bidang hukum ,pejabat
fungsional dan pihak lainyang dipandante petlu .
Mekanisme keija Tim Fasilitasi Penanga
oleh timberdasarkan arahan Atasan PPI
Tim melaporkan proses penanganan dan'hasil penyelesaian sengketa
informasi kepada Atasan PPID .Sengketa Informasi diatur
A- tPEE-UIW 'PARAF KOORDINAS*
-15-