Menurut PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 20?
Pasal Pasal 20 dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, pada BAB V - KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI, menyatakan:

Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang 
melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme 
internet b anking dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah. 
Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara 
manual maupun elektronik. 
Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah baik 
tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang 
berlaku.