Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, BAB IV - TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Bupati dapat mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada 
Kepala BPKD atau Pejabat yang ditunjuk. 
(2) Kepala BPKD atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan 
menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan hasil 
Penghitungan NPA atau Dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Kepala BPKD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD 
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah, dalam hal Wajib 
Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
. 
(4) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKD wajib menyampaikan 
laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada 
Bupati . 
 
Bagian Kedua 
Tata Cara Penerbitan STPD