Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 Pasal 106?
Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , Pasal 106 mengatur sebagai berikut:

( 1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk 
keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib adrninistrasi 
pemanfaatan bangunan gedung. 
(2) Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) meliputi 
bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang telah ada. 
(3) Khusus pendataan bangunan gedung baru, dilakukan bersamaan dengan 
proses IMB, proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan bangunan gedung, 
(4) Pendataan bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah 
Daerahdengan berkoordinasi dengan Pemerintah. 
(5) Pemerintah Daerah wajib menyimpan secara tertib data bangunan gedung 
sebagai arsip Pernerintah Daerah. 
(6) Hasil pendataan bangunan gedung disusun menjadi sistem informasi 
bangunan gedung yang senantiasa diperbaharui setiap hari. 
(7) Tatacara pendataan bangunan gedung mengikuti pedoman teknis sesuai 
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
(1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 
107 dilakukan untuk seluruh a tau sebagian bangunan gedung, komponen, 
bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana dalarn rangka pemeliharaan 
dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan 
untuk memperoleh perpanjangan SLF. 
(2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung dalam melakukan kegiatan 
pemeriksaan berkala sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat menggunakan 
penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung atau perorangan yang 
mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai. 
(3) Lingkup layanan pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : 
a. pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan 
perawatan bangunan ged ung; 
b. kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan 
persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan gedung; 
c. kegiatan analisis dan evaluasi; dan 
d. kegiatan penyusunan laporan. 
(4) Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rurnah tinggal deret dan 
bangunan rumah tinggal sementara yang tidak laik fungsi, SLF-nya dapat 
dibekukan. Pasal 111 Paragraf4 
Pemeriksaan Berkala (1) Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 
meliputi perbaikan dan/ atau penggantian bagian bangunan gedung, komponen, 
bahan bangunan dan/ a tau prasarana dan sarana berdasarkan rencana teknis 
perawatan bangunan gedung. 
(2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalarn melakukan kegiatan 
perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menggunakan penyedia 
jasa perawatan bangunan gedung bersertifikat dengan dasar ikatan kontrak 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
(3) Perbaikan dan/ a tau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung 
dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen 
rencana teknis perawatan bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah. 
(4) Hasil kegiatan perawatan dituangkan ke dalarn laporan perawatan yang akan 
digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan perpanjangan 
SLF. 
( 5) Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pasal 110 Paragraf3 
Perawatan (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan (K3L). 
(4) Hasil kegiatan pemeliharaaan dituangkan ke dalam laporan pemeliharaan yang 
digunakan sebagai pertimbangan penetapan perpanjangan SLF. 
Tata cara perpanjangan SLF diatur dengan Peraturan Bupati tentang Sertifikat Laik 
Fungsi Bangunan Gedung. Pasal 113 (1) Perpanjangan SLF bangunan gcdung sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 107 
diberlakukan untuk bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sesuai dengan 
ketentuan: 
a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal atau deret sampai 
dengan 2 (dua) lantai; dan 
b. 5 [lirna] tahun untuk bangunan gedung lainnya. 
(2) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah 
tumbuh, rumah sederhana sehat dan rurnah deret sederhana tidak dikenakan 
perpanjangan SLF. 
(3) Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan paling lam bat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum 
berkhimya masa berlaku SLF dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 
(4) Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan setelah pemilik/pengguna/pengelola 
bangunan gedung memiliki hasil pemeriksa.an/kelaikan fungsi bangunan 
gedung berupa: 
a. laporan pemeriksa.an berkala, laporan pemeriksaan dan perawatan 
bangunan gedung; 
b. daftar sirnak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan 
c. dokumen surat pemyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung 
atau rekomendasi. 
(5) Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh pemilik/pengguna/pengelola 
bangunan gedung dengan dilampiri dokumen: 
a. surat permohonan perpanjangan SLF; 
b. surat pemyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau 
rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang 
ditandatangani di atas meterai yang cukup; 
c. as built dra.wings; 
d. fotokopi lMB bangunan gedung atau perubahannya; 
e. fotokopi dokumen status hak atas tanah; 
f. fotokopi dokumen status kepemilikan bangunan gedung; 
g. rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang fungsi 
khusus;dan 
h. dokumen SLF bangunan gedung yang terakhir. 
(6) Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 
(7) SLF disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh} hari kerja 
sejak tanggal penerbitan perpanjangan SLF. Pasal 112 Paragraf5 
Perpanjangan SLF 
Paragraf8 
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Geduq yang Dilestarikan