Apa substansi hukum dari Pasal 136 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 136, adalah:

(1) KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau 
tidak cukup tersedia dana d alam APBD untuk memenuhi biaya 
operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap 
barang milik daerah yang dikerjasamakan. 
(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah 
yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung . 
(3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 
memiliki karakteristik: 
a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan; 
b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara 
udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan 
bendungan/waduk; 
c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan 
perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau 
d. barang lain yang ditetapkan Bupati . 
(4) Penu njukan langsung mitra KSP atas baran g milik daerah yang bersifat 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelo la 
Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik 
Negara/ Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu 
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan . 
(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 
waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian 
keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah . 
(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerah , 
harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang 
dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah da erah 
dengan nilai investasi mitra dalam KSP .