Apa substansi hukum dari Pasal 132 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 132, adalah:

(1) Pemberian persetujuan /penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam 
pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: 
a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak 
digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah; 
b. barang milik daerah yang dimohon akan digu nakan untuk 
menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah 
pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan 
c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak 
ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai. 
(2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), Bupati menerbitkan surat 
persetujuan pinjam pakai yang sekurang -kurangnya memuat: 
a. identitas peminjam pakai; 
b. data barang milik daerah objek pinjam pakai; 
c. jangka waktu pinjam pakai; dan 
d. kewajiban peminjam pakai. 
(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) , Bupati melalui 
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai 
alasannya.