Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 22 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 22 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN A TAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017, Pasal 18 menetapkan:

Uandang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
-2- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang -Unda ng Nomor 47 Tahun 1999 
tentang P embentuka n Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten M alinau, Kabupaten Kutai Barat, 
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 
(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2000 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3962); 
3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R epublik 
Indonesia Nomor 4421); 
4. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679 ); 
5. Peraturan P emerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lemb aran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangah Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
7. Perat uran Bupati Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2017 
Tentang Rencana Ke rja Pemerintah Daerah Tahun 
2018 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 
2017 Nomor 19); 
 
 
 
-3- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 MEMUTUSKAN: 
 
Menet apkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERAT URAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG 
RENCANA KE RJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 201 8. 
 
 
PASAL I 
 
Ketentuan dalam Lampiran Pe raturan Bupati Nomor 19 
Tahun 201 7 tentang Rencana Ker ja Pem erintah Daerah 
Tahun 201 8 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat 
Tahun 201 7 Nomor 1 9) diubah , sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
PASAL II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai 
Barat. 
 
Ditetapkan di Sendawar 
pada ta nggal 3 September 2018 
 
BUPATI KUTAI BARAT, 
 
 
ttd 
 
 FX. YAPAN 
 
 
Diundangkan di Sendawar 
pada tanggal 3 September 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 
 
 
 ttd 
 
 YACOB TULLUR 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 22. Nama Jabatan Paraf 
H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati 
Drs. Yacob Tullur, M.M. Sekda 
Ir. H. Achmad Sofyan, M.M. Kepala BP3D 
Yosef Stevanson, S.H. Kabag . Hukum 
Pidesia, S.E. , M.Si. Kasub bag. Kumdang