Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
Paraf Koordinasi 5.Dewan ... 
, 
-4-
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bondowoso. 
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
7. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat 
BPK, adalah lembaga negara yang memiliki wewenang 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara. 
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perJanJ1an kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang 
selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
terten tu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerin tahan. 
12. Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai. 
13. Pihak Yang Merugikan adalah Bendahara, Pegawai ASN 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan 
hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah. 
14. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk 
menerima, menyimpan dan membayar atau 
menyerahkan uang Negara/Daerah, surat-surat berharga 
dan barang milik Negara/Daerah. 
15. Pegawai ASN Bukan Bendahara adalah Pegawai ASN yang 
bekerja/ diserahi tugas selain tugas bendahara. 
16. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat 
penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat 
negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai ASN Bukan 
Bendahara. 
1 7. Pengampu adalah orang a tau badan yang mempunyai 
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena 
sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam 
segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum. 
18.Ahli ... 
kum 
'' 
-5-
18. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang 
menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum 
kekayaan karena meninggalnya pewaris. 
19. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat 
TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap 
Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat 
kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang 
bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 
20. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, 
adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai ASN 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan 
menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh 
perbuatannya melanggar hukum dan/ atau melalaikan 
kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung 
ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian. 
21. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara 
saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang 
an tara Buku Persediaan Barang dengan sis a barang 
yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat 
lain yang ditunjuk. 
22. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang 
dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak 
maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun 
yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, 
diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh­
tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 
23. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Jawa 
Timur dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso. 
24. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Bupati. 
25. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya 
disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses 
penyelesaian kerugian daerah. 
26. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian, yang 
selanjutnya disebut Majelis, adalah para pejabat yang 
ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk 
menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian 
kerugian daerah. 
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang 
selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat pernyataan dari 
Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain, menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan 
bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi 
tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian 
Negara/Daerah dimaksud. 
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 
Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS, adalah 
surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak 
mungkin diperoleh. 
29.Surat ... 
Paraf Koordinasi 
Kaba . H \ 
-6-
29. Surat Keputusan Pembebanan Sementara, yang 
selanjutnya disingkat SKPS, adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan bupati tentang pembebanan penggantian 
sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk 
melaksanakan sita jaminan. 
30. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang 
selanjutnya disingkat SKP2K, adalah surat keputusan yang 
ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap ten tang pembebanan penggantian Kerugian 
Negara/Daerah terhadap Pegawai ASN Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain. 
31. Surat Keputusan Pembebanan, yang selanjutnya disingkat 
SKP, adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan yang mempun yai kekuatan hukum 
final tentang pembebanan penggantian kerugian negara 
terhadap bendaha ra. 
32. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya 
disebut SK-PBW adalah surat keputusan tentang 
pemberian kesempatan kepada bendahara untuk 
mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan 
penggantian kerugian daerah. 
33. Penghitungan ex officio adalah suatu perhitungan 
perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang 
ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan 
meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus 
berada di bawah pengampunan dan/ atau apabila 
Bendahara yang bersangkutan tidak membuat 
pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan 
langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan 
berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat 
perhitungannya dan pertanggungjawabannya. 
34. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan 
gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi 
terhadap pelaku kerugian Negara/Daerah . 
35. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 
kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin 
Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan.