Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017 Pasal 6?
Dalam PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN, BAB IV - 4, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2)huruf a,
meliputi:
a.kewenangan berdasarkan hakasal usul;
b.kewenangan lokal berskala Desa;
c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan;
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf Kedua
Perincian Kewenangan Desa
Ttsal7
(1)Perincian kewenangan
dimaksud dalam P
a.siste morganisaDesa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana
huruf apaling sedikit terdiri atas :
ngkat Desa;
b.pernbinaan kelei mmasyarakat Desa;
c.pcngelolmm tana
maupun masy;
pembangunan is
d.pengembangan ;.Desa, yang dikelola oleh pamong desa aktif
isetempat yang hasilnya untuk mendanai
ruktur atau keperluan desa;
masyarakat Desa.
(2)Selain kewenangai
Daerah Kabupaten
kewenangan berdas;
Pemerintah Desa.lagaimana dimaksud pada ayat (1)Pemerintah
oat melakukan identifikasi dan inventarisasi
।hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan
(3)Berdasarkan hasil ic
dimaksud pada ay
kewenangan hakas.
dankebutuhan.fikasi dan inventarisasi kewenangan, sebagaimana
2)Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan
tillainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi,
(4)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada
dan ayat (2)diatur dandiurus oleh Desa.