Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 18 Tahun 2012?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR, khususnya , Pasal 16, adalah:

dilampiri dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara
perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya
orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran
pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang
gerilya, atau janda/dudanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 huruf a) berupa:
a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b.fotokopi Kartu Kelua rga;
c.fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi
Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan,
dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari bejabat
yang berwenang;
18d.fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak
sebelumnya;
e.fotokopi SPPT PBB P2 tahun Perm ohonan.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara
perseorangan, dalam hal objek pajak berupa lahan
pertanian yang mendukung ketahanan pangan
sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a.1.b)., berupa:
a.fotokopi KTP;
b.fotokopi Kartu Keluarga;
c.fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak
sebelumnya;
d.fotokopi SPPT PBB P2 tahun Permohonan;
e.surat keterangan yang mendukung alasan
permohonan dari Lurah setempat atau instansi
terkait.
(4)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak
yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek
pajak yang Wajib Pajak -nya orang pribadi
pensiunan PNS/TNI/POLRI atau janda/dudanya,
sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a angka 1
huruf c) berupa:
a.fotokopi KTP;
b.fotokopi surat keputusan pensiun;
c.fotokopi slip gaji pensiunan atau dokumen sejenis
lainya;
d.fotokopi Kartu Keluarga;
e.fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak
sebelumnya;
f.fotokopi SPPT PBB P2 tahun Permohonan;
g.dihapus.
19(5)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak
yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek
pajak yang Wajib Pajaknya orang p ribadi mantan
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
mantan Gubernur dan Wakil Gubernur,
mantan Bupati/Wakil Bupati, mantan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota atau janda/dudanya sebagaimana
dimaksud dala m Pasal 12 huruf a angka 1 huruf d)
berupa:
a.fotokopi KTP;
b.fotokopi surat keputusan pengangkatan
atau pemberhentian sebagai Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia, mantan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Bara t,
mantan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Bogor;
c.fotokopi pelunasan PBB P2 tahun pajak
sebelumnya.
(6)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk permo honan Wajib Pajak
yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek
pajak yang Wajib Pajak -nya orang pribadi
yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban
PBB-nya sulit dipenuhi, sebagaimana dimaksud