Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , khususnya BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 6, adalah:

( 1) Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dilaksanakan oleh 
PPKD. 
(2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara 
ex-officio oleh Walikota. 
(3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh 
kepala Perangkat Daerah . rang mernbidangi pengelolaan 
keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 
(4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan 
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum 
kewenangan untuk rnenyelesaikan Kerugian 
dilakukan PPKD. Daerah, 
Daerah 
Bagian Keempat 
TPKD 
Pasal7 
(1) Dalam rangl a penyelesaian Kerugian Daerah terhadap 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, PPKD 
membentuk TPKD. 
(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 
pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh} hari 
kerja setelah dibentuk. 
(3) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki 
tugas dan wewenang: 
a. menyusun krono1ogis terjadinya Kerugian Daerah; 
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian 
Daerah: 
c. menghitungjumlah Kerugian Daerah: 
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat 
dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian 
Daerah: dan 
e. me aporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD. 
Pasal8 
Bukti sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (3) huruf 
b diperoleh melalui: 
a. pengumpulan dokurnen pendukung; dan/atau 
b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi rnelalui 
"a vancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga 
terlibatj mengetab ui terjadinya Kerugian Daerah yang 
dituangkan dalam hasil pemeriksaan. 
Pasal9 
TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah 
sebagaimana dimaksud da1am Pasal 7 ayat (3) huruf c 
dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki 
kompetensi.