Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 25 Tahun 1945 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 25 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA, BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(1) Kepala UPT mempunyai tugas melakukan 
perencanaan , penerimaan, penyimpanan, 
pendistribusian, pengamatan mutu, pencatatan dan 
pelaporan, monitoring dan evaluasi , perbekalan 
farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan 
dalam rangka pelayanan kesehatan tingkat pertama 
pemerintah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta 
anggaran UPT Instalasi Farmasi; 
b. melakukan perhitungan perencanaan obat 
pelayanan kesehatan dasar maupun obat program 
yang dibutuhkan oleh masyarakat; 
c. penerimaan obat dari hasil pengadaan yang 
sudah ditetapkan berdasarkan e -katalog maupun 
non e -katalog; 
d. melaksanakan penyimpan obat dan perbekalan 
kesehatan di penyimpanan Instalasi Farmasi 
sesuai standart penyimpanan yang sudah 
ditetapkan; 
e. melaksanakan Sistem Distribusi obat secara aktif 
ke puskemas dan distribusi disesuaikan dengan 
anggaran yang tersedia ; 
f. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan 
obat dan perbekalan kesehatan; 
g. melakukan kegiatan monitoring ketersediaan dan 
mutu obat di puskesmas dan melakukan fasilitasi 
teknis tentang pengelolaan obat di Puskesmas; 
 
6 
 h. persiapan perencanaan kebutuhan perbekalan 
farmasi; 
i. pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, 
pemeliharaan dan pendistribusian obat, Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan 
perbekalan farmasi lainnya; 
j. pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan, 
mutasi, penggunaan obat, Narkotika, Psikotropika 
dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi 
lainnya; 
k. pelaksanaan monitoring evaluasi kecukupan 
persediaan obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat 
Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya; 
l. melaksanakan pengendalian pengelolaan obat di 
pelayanan kesehatan tingkat p ertama pemerintah 
daerah; 
m. pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat 
secara umum baik yang ada dalam persediaan 
maupun yang akan didistribusikan; 
n. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di 
bidang tugasnya; 
o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan 
terkait bidang tugasnya; dan 
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya . 
 
Bagian Kedua 
Subbagian Tata Usaha