Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 16 Tahun 2016 pada Pasal 11?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 16 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Pelayanan 
Masyarakat sesuai dengan rencana kerja kecamatan; 
b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan 
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan 
pelayanan, info rmasi dan pengaduan; 
c. merencanakan bimbingan dan pembinaan serta 
petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; 
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pelayanan masyarakat desa/ kelurahan; 
e. melaksanakan administrasi rekomendasi dan sura t 
keterangan yang dibutuhkan masyarakat; 
f. menyiapkan dan menyusun Standar Pelayanan Publik 
dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di 
Kecamatan ; 
g. melaksanakan administrasi penerimaan dan 
pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan 
pelayanan dari masyarakat serta meneruskan ke Seksi 
yang membidangi (Pelayanan satu pintu); 
h. melaksanakan penyerahan dokumen kep ada 
masyarakat pengguna layanan ; 
 
9 
 
i. menyiapkan dan menyebarkan berkas survey Indek 
Kepuasan Masyarakat serta mengolah data hasil 
survey; 
j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta 
penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai 
ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 
prestasi kerja serta pengembangan karier; 
k. membantu kelancaran penerbit an perizinan tertentu 
oleh Camat yang meliputi: 
1. Izin Usaha Mikro Pemberian izin usaha mikro 
dengan batasan modal usaha sampai 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (rumah kediaman 
tidak bertingkat dengan luas bangunan kurang 
dari 100 m2 non perumahan), dengan dilam piri 
gambar teknis sederhana dari Dinas Pekerjaan 
Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang 
Kabupaten Banyuwangi; 
3. Rekomendasi Izin Keramaian; dan 
4. Izin usaha mikro lainnya yang merupakan 
kewenangan Camat berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dari Bupati. 
l. membantu Camat dalam menghitung dan menetapkan 
besaran retribusi atas sumber pendapatan daerah di 
kecamatan; 
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada 
atasan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut: