Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN Nomor 6 Tahun 1945 Pasal 4?
Dalam PERATURAN Nomor 6 Tahun 1945 tentang PELAYANAN KESEHATAN, BAB II - MAKSUD, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

ayat (1
) secara bertahap d
apat didaftarkan
 
menjadi 
peserta 
program 
JKN PBI yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kemampuan anggaran.
 
(4)
 
P
elayanan kesehatan bagi pasien miskin bukan pes
erta JKN 
Penerima Bantuan 
Iuran
 
harus memprioritaskan program 
unggulan 
Pemerintah Daerah yang 
mendukung penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu untuk 
meningka
tkan Indeks Pembangunan Manusia
.
 
(5)
 
Pelay
anan kesehatan bagi pasien miskin bukan peserta JKN 
Penerima Bantuan 
Iuran
 
juga diperuntukkan bagi lansia miskin yang
 
memerlukan pelayanan 
kesehatan
.
 
10
 
 
(6)
 
pasien yang dilayani dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan 
angka kematian ibu 
serta 
pasien lansi
a miskin 
sebagaimana
 
dimaksud
 
pada 
dan 
ayat 
(5
) dalam kepengurusan administrasinya tanpa rekomendasi 
dari Dinas Sosial namun tetap melengkapi persyaratan lainnya termasuk Surat 
Pernyataan Miskin yang ditandatangani pemohon, 
Kepala Desa/Lurah 
dan 
C
amat
.
 
(7)
 
Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana 
dimaksud pada 
termasuk pelayanan untuk pasien HIV AIDS dan 
pelayanan Keluarga Berencana M
edik Operatif Wanita (MOW)
.
 
(8)
 
Pelayanan 
Keluarga Berencana 
Medik Operatif Wanita (MOW) 
ba
gi 
pasien miskin 
bu
kan peserta JKN 
Penerima Bantuan Iuran
 
ditanggung biaya pelayanannya 
oleh P
emerintah 
Daerah
.