Apa yang diatur dalam b. bahwa berd asar kan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Nomor mo Tahun 2014 pada Pasal 1?
Berdasarkan b. bahwa berd asar kan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Nomor mo Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumb er, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA TAHUN 2015 Menetapkan 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 
Tentang Pegelolaan Keuangan Desa; 
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 5 
tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2015; u 
(6) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 
(7) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan narna lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 
(8) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten/Kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, PeJaksanaan 
Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pernberdayaan 
masyarakat; 
(9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 
APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 
(10) Transfer kedaerah adalah bagian dari belanja Negara daJam rangka 
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, 
dan otonomi khusus, dan dana transfer lainnya; 
(11) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah: 
(12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; 
(13) Rekening KasUmum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menreri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk rnenarnpung scluruh 
penerirnaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Ncguru pada 
Bank sentral; 
(14) Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 
• rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; 
(15) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran; 
(16) Keuangan Desa adaJah semua hale dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; 
(17) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung 
jawaban; 
(18) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun; v. 
u - ... 
I 
I (2) Pasal 3 
Pengalokasian Dana Desa dihitu b . 
Luas Wilayah Desa Angka K ng. ~rdasarkan jumlah Penduduk Desa 
Geografis. ' emis nan Desa dan tingkat kesulita~ 
P~~galokasian Dana Desa setiap D d1h1tung berdasarkan: esa, sebagaimana dimaksud ayat (1) 
a. Alokasi Dasar y ke d . ' ang merupakan aJokasi yan d ib . D pa a setiap Desa sebesar 90o/c ( b.I g I agr secara merata 
ana Desa setiap kabupaten/kota~ d:~m I an puluh per seratus) dari 
b. AJokasi yan d.h. ' k . . g J itung dengan mem h ik . 
em1skinan~ luas wilayah, dan tin p:~ an ~ JUmlah penduduk, angka 
~~ selanJutnya disebut "Bagia; F~ kesfl!)tan geografis setiap Desa 
en t : rmu a ' dengan bobot sebagai (1) • Pasal 2 
Besaran Dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pagu anggaran Dana Desa Kabupaten . BAB II 
PENGALOKASIAN DAN BESARAN DANA DESA (19) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat; 
(20) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana A1okasi Khusus; 
(21) Kelompok Transfer adalah dana · yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Dacruh 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaterr/Kota; 
(22) Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan; 
(23) Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa 
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa; 
(24) Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBOesa melalui 
rekening kas desa; 
(25) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa . ;:;.