Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 58 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 58 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1.DaerahadalahKota Bogor .
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bogor.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
6.Pengelola Barang Milik Daerah adalahpejabat yang berwenang
dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan
Barang Milik Daerah .
7.Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah .
8.Pengelola Barang Milik Daer ahyang selanjutnya disebut
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
Barang Milik Daerah .
69.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
dalam penyele nggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah selaku Pengguna Barang .
10.Inventarisasi/sensus adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang
Milik Daerah .
11.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD
yang m empunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah
selakupejabat pengelola keuangan daerah.
12.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah .
13.Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah
yang melaksanakan satu atau beberapa program .
14.Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah .
15.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya
disebut sebagai Kuasa Pengguna B arang adalah kepala unit
kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang
untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik -baiknya.
16.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah
pada Pengguna Barang.
17.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional
Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
18.Pengurus Barang Pen gelola adalah pejabat yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan
Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
19.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum
yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengelua rkan,
menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
20.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang
yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
721.Pembantu Pengurus Ba rang Pengguna adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah
pada Pengguna Barang.
22.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarka n, menatausahakan
dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah
pada Kuasa Pengguna Barang.
23.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unsur pelaksana tugas teknis pada PD.
24.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan Barang Milik Daerah .
25.Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara
sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek dan sub -sub rincian objek.
26.Kodefikasi Barang adalah p emberian kode Barang Milik Daerah
sesuai dengan penggolongan masing -masing Barang Milik
Daerah.
27.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang
Milik Daerah .
28.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
kepada pihak lain dengan meneri ma penggantian
dalam bentuk uang .
29.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik
dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah .
30.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik
Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusa n
dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya .
8BAB II
MAKSUD DANTUJUAN
Pasal2
Maksud pelaksanaan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah
adalah guna mendapatkan data barang yang benar, akurat ,
dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal3
Tujuan pelaksanaan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah
adalah:
mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik
Daerah;
memperoleh rincian data Barang Milik Daerah yang benar,
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai
asal-usul, spesifikasi barang, alama t/lokasi barang, jumlah,
kondisi dan tahun perolehan serta harga/nilai perolehan;
terlaksananya pemutakhiran dan legalisasi status penggunaan
Barang Milik Daerah pada setiap PD/Unit Kerja
untuk mendukung data yang reliabel sesuai
dengan asas fungsional, a sas kepastian hukum,
asas transparansi, a sas efisiensi, a sas akuntabilitas ,dan asas
kepastian nilai;
mendukung perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah.