Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 20?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 7 Tahun 2013 tentang , BAB XVII - PENYIDIKAN, Pasal 20 mengatur sebagai berikut:

(1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejab at Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabu paten 
Pesawaran diberiwewenang khusus sebagai Penyidik un tuk 
melakukan penyidikan tindak pidanadi bidang perpaja kan daerah 
dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Un dang 
Hukum Acara Pidana. 
 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerin tah Daerah yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan Perundang-undangan. 
 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketera ngan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bida ng 
retribusi agar keterangan atau laporan tersebut men jadi lebih 
lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menge nai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuata n yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah dan retribusi tersebut; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajaka n daerah 
dan retribusi; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidangperpajakandaerahdanretribusi ; 
e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukt i dari 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melak ukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa n tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daera h dan 
retribusi; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meningg alkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda da n/atau 
dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pid ana di 
bidang perpajakan daerah dan retribusi 
i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya da n 
diperiksa sebagai tersangka dan saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daera h dan 
retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undanga n. 
 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyid ikan kepada 
Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republi k Indonesia, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Un dang 
Hukum Acara Pidana. 
 
5. DiantaraPasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) P asal, yakniPasal 
21A yang berbunyi sebagai berikut :