Menurut PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 7 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG, pada , menyatakan:

(1) SKPD sebagaimana tersebut pada Pasal 4 menyusun RKA SKPD untuk 
mendapatkan pengesahan DPA SKPD kepada PPKD sebagai dasar 
pelaksanaan. 
(2) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Bendahara Umum Daerah 
menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pengelola 
Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 
(PPK-SKPD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disampaikan kepada 
Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Berau. 
(3) Atas dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah 
(BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
SKPD pelaksana bertanggung jawab secara fisik dan Keuangan terhadap belanja 
yang dikelola dan mempertanggung jawabkan penggunaannya kepada Bupati 
Berau.