Apa saja yang diatur dalam Pasal 34 PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN, BAB X - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 34 menetapkan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Murung Raya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Puruk Cahu 
pada tanggal 12 Februari 2018 
 
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MURUNG RAYA , 
 
 ttd 
 
 SYARKAWI H. SIBU 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ditetapkan di Puruk Cahu 
pada tanggal 12 Februari 2018 
 
BUPATI MURUNG RAYA , 
 
 ttd 
 
PERDIE 
 
 
 LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA 
NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN 
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DALAM 
RANGKA PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
 
 
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN MURUNG RAYA 
 
NO SEKTOR JENIS IZIN DAN NON IZIN YANG 
MENANDA 
TANGANI 
1 2 3 4 
1. PENANAMAN 
MODAL 1. Pendaftaran Penanaman Modal (Non Badan 
Hukum Indonesia) 
2. Pendaftaran Penanaman Modal (Badan Hukum 
Indonesia) 
3. Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal; 
4. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha; 
5. Izin Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal 
di Sektor Industri; 
6. Perubahan Izin Usaha . KEPALA 
DPMPTSP 
2. PARIWISATA 1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata: 
a. TDUP Pengelolaan Pemandian Air Panas 
Alami; 
b. TDUP Pengelolaan Gua; 
c. TDUP Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan 
Purbakala; 
d. TDUP Pengelolaan Museum; 
e. TDUP Pengelolaan Pemukiman dan / atau 
Lingkungan Adat; 
f. TDUP Pengelolaan Objek Ziarah; 
g. TDUP Wisata Agro; 
2. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata: 
a. TDUP A ngkutan JalanWisata ; 
b. TDUP Angkutan Jalan Wisata di Sungai dan 
Danau; 
3. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata: 
a. TDUP Biro Perjalanan Wisata; 
b. TDUP Agen Perjalanan Wisata ; 
4. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan 
Minuman : 
a. TDUP Restoran; 
b. TDUP Rumah Makan; 
c. TDUP Bar / Rumah Minum; 
d. TDUP K afe; 
e. TDUP Jasa Boga; 
f. TDUP Pusat Penjualan Makanan; 
5. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi: 
a. TDUP Hotel; 
b. TDUP Bumi Perkemahan; KEPALA 
DPMPTSP SALINAN 
 
 c. TDUP Pondok Wisata; 
d. TDUP Rumah Wisata; 
e. TDUP Motel; 
6. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan 
Hiburan dan Rekreasi : 
a. TDUP Gelanggang Rekreasi Olahraga ; 
b. TDUP Gelanggang Seni ; 
c. TDUP W isata Ekstrim; 
d. TDUP Arena Permainan; 
e. TDUP Hiburan Malam; 
f. TDUP Rumah Pijat; 
g. TDUP Taman Rekreasi ; 
h. TDUP Karaoke ; 
i. TDUP Jasa Impresariat/Promotor; 
7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan 
Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi dan 
Pameran : 
- TDUP Penyelenggaraan Pertemuan, 
Perjalanan Intensif, Konferensi dan Pameran; 
8. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata: 
- TDUP Jasa Informasi Pariwisata; 
9. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta : 
a. TDUP Wisata Arung Jeram; 
b. TDUP Wisata Dayung; 
c. TDUP Wisata Selam; 
d. TDUP Wisata Memancing; 
e. TDUP Wisata Olah Raga Tirta; 
f. TDUP Dermaga Wisata ; 
10. Tanda Daftar Usaha Spa: 
- TDUP Spa; 
3. PERTANIAN 1. Kegiatan Usaha Pertanian yang Berada D alam 
Daerah Kabupaten : 
a. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B); 
b. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P); 
c. Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi (IUP); 
d. Pengesahan Rencana Kerja Pembukaan 
dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan 
(RKPPLP); 
2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan 
Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah 
Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong 
Hewan : 
a. Izin Usaha Peternakan; 
b. Izin Usaha Pemotongan Hewan; 
c. Izin Pelayanan Kesehatan Hewan; 
d. Izin Praktek Dokter Hewan; 
3. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub 
Distributor) Obat Hewan ; 
4. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan 
(SKKH) ; KEPALA 
DPMPTSP 
4. PERIKANAN 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 
2. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan 
(TPUPI); 
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); 
4. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI); KEPALA 
DPMPTSP 
5. SOSIAL 1. Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 
meliputi: 
a. Panti Sosial; KEPALA 
DPMPTSP 
 
 b. Panti Rehabilitasi Sosial; 
c. Rumah Singgah; 
d. Rumah Perlindungan Sosial; 
2. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing; 
3. Izin Penyelenggaraan Pengumpulan S umbangan 
Dalam Wilayah Kabupaten; 
6. TENAGA KERJA 1. Izin LPK Swasta ; 
2. Pendaftaran LPK Pemerintah ; 
3. Pendaftaran LPK Perusahaan ; 
4. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 
(LPTKS) ; 
5. Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (IMTA) ; KEPALA 
DPMPTSP 
7. ENERGI DAN 
SUMBER DAYA 
MINERAL DAN 
KEHUTANAN 1. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam 
Daerah Kabupaten ; 
2. Rekomendasi Mengikuti Pelelangan W IUP 
Mineral Logam dan /atau Batubara ; 
3. Rekomendasi Pemberian WIUP Mineral Bukan 
Logam dan/atau Batuan ; KEPALA 
DPMPTSP 
8. 
 
 
 PENDIDIKAN 1. Izin Pendirian SD ; 
2. Izin Pendirian SMP ; 
3. Rekomendasi Pendirian SMA ; 
4. Rekomendasi Pendirian SMK ; 
5. Izin Pengembangan SD dan SMP Menjadi 
Satuan dan/atau Program Pendidikan Berbasis 
Keunggulan L okal; 
6. Rekomendasi Pengembangan SMA dan SMK 
Menjadi Satuan dan/atau Program Pendidikan 
Berbasis Keunggulan L okal; 
7. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ; 
8. Izin Kelompok Belajar ; 
9. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ; 
10. Izin Majelis Ta’lim ; 
11. Izin Rumah Pintar ; 
12. Izin Balai Belajar Bersama ; 
13. Izin Lembaga Bimbingan Belajar ; KEPALA 
DPMPTSP 
9. PEKERJAAN 
UMUM DAN 
PENATAAN 
RUANG 1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung ; 
2. Izin Usaha Jasa Kontruksi ; 
3. Sertifikat Laik Fungsi ; 
4. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan B angunan 
Gedung (SKBG); KEPALA 
DPMPTSP 
10. PERUMAHAN 
DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 1. Izin Pemba ngunan dan Pengembangan 
Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR); 
2. Izin Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan untuk Komersil/ Bukan Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (Non MBR); 
3. Izin Pembangunan dan Pengembangan 
Kawasan Pemukiman; KEPALA 
DPMPTSP 
11. PERTANAHAN 1. Izin Lokasi ; 
2. Izin Membuka Tanah; KEPALA 
DPMPTSP 
12. LINGKUNGAN 
HIDUP 1. Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan 
Sampah, Peng angkutan Sampah dan 
Pemrosesan Akhir S ampah y ang 
diselenggarakan oleh S wasta; 
2. Kelayakan Lingkungan ; 
3. Izin Lingkungan ; KEPALA 
DPMPTSP 
 
 
4. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ; 
5. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PPLH) : 
a. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan 
Badan Air/Sumber Air; 
b. Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah 
untuk Aplikasi Pada Tanah ; 
13. KESEHATAN 1. Izin Mendirikan Rumah S akit K elas C dan D ; 
2. Izin Operasional Rumah Sakit K elas C dan D ; 
3. Surat Izin Prakti k Tenaga Teknis Kefarmasian 
4. Izin Toko Alat Kesehatan 
5. Izin Penyelenggaraan Optikal 
6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 
7. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga 
8. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga 
9. Izin Klinik Kesehatan 
10. Izin Apotik 
11. Izin Toko Obat 
12. Izin Praktik Dokter 
13. Izin Profesi Tenaga Gizi 
14. Izin Prakti k Perawat 
15. Izin Prakti k Bidan 
16. Izin Prakti k Analis Kesehatan 
17. Izin Pr aktik Apoteker 
18. Izin Prakti k Kefarmasian ; 
19. Izin Prakti k Nutrisionis ; 
20. Izin Laik Sehat Rumah Makan/ Warung/ 
Katering; 
21. Izin Depot Air Minum Isi Ulang ( DAMIU) ; 
 
 
 
 
KEPALA 
DPMPTSP 
14. PERHUBUNGAN 1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan 
Fasilitas Parkir ; 
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang D alam 
Trayek Pe rdesaan dan Perkotaan D alam Satu 
Daerah ; 
3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 
untuk Jalan Kabupaten ; 
4. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan 
Kawasan Tertentu yang wilayah operasinya 
dalam Satu Kabupaten ; 
5. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan 
Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP ; 
6. Surat Ukur Kapal ; 
7. PAS Kapal ; 
8. Sertifikasi Kesempurnaan Kapal ; 
9. Surat Tanda Kecakapan (STK) ; 
10. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai 
dan Danau ; 
11. IzinTrayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai 
dan Danau ; 
12. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan sesuai 
Domisili Badan Usaha ; 
13. Surat Izin Angkutan Barang ; 
14. Surat Izin Angkutan Barang Barang 
Khusus/Berbahaya ; KEPALA 
DPMPTSP 
 
 15. Izin Peluncuran ; 
16. Izin Penumpukan ; 
17. Izin Tambat Kapal ; 
18. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan 
Kapal ; 
19. Izin Pembangunan dan Pengoperasian 
Pelabuhan Pengumpan Lokal ; 
20. Izin Pembangunan dan Pengoperasian 
Pelabuhan Sungai dan Danau ; 
21. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di 
Pelabuhan Pengumpan Lokal ; 
22. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk 
Pelabuhan Pengumpan lokal ; 
23. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam 
untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal ; 
24. Izin Pekerjaan Pengerukan diwilayah Perairan 
Pelabuhan Pengumpan Lokal ; 
25. Izin Reklamasi di wilayah Perairan Pelabuhan 
Pengumpan Lokal ; 
26. SuratPersetujuan Pengoperasian Kapal 
Angkutan Sungai; 
27. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal 
Sungai dan Danau; 
28. Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana 
Angkutan Sungai dan Danau; 
29. Surat Keterangan Radio; 
30. Surat Izin Non Trayek (Trayek Tidak Tetap dan 
Tidak Teratur); 
31. Izin B angunan Air di Perairan Pedalaman; 
32. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal 
Khusus ; 
33. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan 
dan Lepas Landas Helikopter ; 
15. KOPERASI , 
USAHA KECIL 
DAN MENENGAH 1. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP) dengan wilayah 
keanggotaan dalam Satu Kabupaten ; 
2. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Unit Simpan 
Pinjam (USP) ; 
3. Persetujuan / penolakan Pembukaan Kantor 
Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor 
Kas KSP ; KEPALA 
DPMPTSP 
16. KEBUDAYAAN Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah 
Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ; KEPALA 
DPMPTSP 
17. PERDAGANGAN 1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan : 
a. Izin Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUP2T); 
b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 
c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); 
2. Tanda Daftar Gudang (TDG); 
3. Surat Keterangan Penyimpan Barang (SKPB) ; 
4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 
Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri 
5. STPW Pemberi Waralaba Lanjutan Berasal dari 
Dalam Negeri ; 
6. STPW Pe nerima Waralaba Berasal dari Waralaba 
Dalam Negeri ; 
7. STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari KEPALA 
DPMPTSP 
 
 Waralaba Luar Negeri ; 
8. STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari 
Waralaba Dalam Negeri ; 
9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol (SIUP -MB); 
10. Rekomendasi Penerbitan PKAPT dan Pelaporan 
Rekapitulasi Perdagangan Kayu Antar Pulau ; 
11. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; 
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; 
13. Izin Reklame ; 
18 PERINDUSTRIAN 1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil ; 
2. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah ; 
3. Tanda Daftar Industri (TDI) ; 
4. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri 
Kecil; 
5. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri 
Menengah ; 
6. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) ; 
7. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) ; KEPALA 
DPMPTSP 
 
 
 
 BUPATI MURUNG RAYA , 
 
 ttd 
 
 PERDIE