Apa bunyi lengkap Pasal 102 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003?
Menurut ketentuan dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, pada , Pasal 102 dinyatakan:

( 1) Pinjasn pakai barang milik daerah dilaksanakan antara 
JM'!merintah pusat dan Pemerintah Daernh atau antar 
Pemerintah Daerah dalain rangka penyelenggacaan 
pemerintahan. 
(2) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik da.erah 
dilakukan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang 
berada pada Pengelola Barang; den 
b. Penggune B11rang, untuk barang milik daerah yang 
berada pa.da Pengguna Barang. 
(3) PeJaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelo!a Bllrang/ 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dil.a.ksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati. .,,..- .. PasaI 101 Paragraf Kedua 
Pihak Pclakaana Pinjam P.dkai b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 
pcmerintahan daerah. 
(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan 
pemanfaatan ata.s objek pinjam pakai. 
. ·' .. [ 1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalaln perjanjian 
serta ditandatangani oleh: 
a. Peminjam Pakai clan Bupati, untuk barang milik 
daerah yang berada pada Pengelola BaraJl8; dan 
b. Peminjam Pakai clan Peng,i1ola Baran& unruk 
barang milik daerah yang berada pada Pengguna 
Barang. Pasal 105 P81'88J'af Keenam 
Perjanjian Pinjam Pakai (1) SeJama. jansJca waktu pinjain pnkai, pcmm.JaD) paka.i 
dapat mengubah bentuk barang milik dAerah, 
sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi 
dan/atau penurunan nilai barang milik daerah. 
(2) Perubehan bentuk bara.ng mllik daerah sebagaimana 
dim.ala!lud pada ayat (11; 
a. tanpa discrtai dengan perubahan bentuk dan/ata.u 
konstruksi dasar banmg mitik daerah; atau 
b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau 
konstruksi dasar barang milik daerah. 
(3) Usulan perubahan bentuk barang milik daerah 
sebagaimana dbnaksud pada ayat (2), dilakukan dengan 
mengajukan pennohonan pcrubahan bentuk oleh 
peminjam pakai kepada: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada 
pada Pengelola Ba.rang; dan 
b. Pengelo1a Barang, untuk barang milik daerah yang 
benula pada Pengguna Barang. 
(4) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud padA ayat (2) huruf b, dilakukan setelah 
mendapat penetujuan Bupati. Parauaf Kellina 
Perubahan Bentuk Rarang Milik Daerah