Apa bunyi lengkap Pasal 39 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL, pada BAB IX - PERLINDUNGAN TENAGA KERJA, Pasal 39 dinyatakan:

(1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja: 
a. 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) 
hari kerja dan 1 (satu) hari istirahat mingguan dalam seminggu; 
b. 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) 
hari kerja dan 2 (dua) hari istirahat mingguan dalam seminggu; dan 
c. waktu kerja khusus pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerjaZburuh melebihi waktu kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib: 
a. ada persetujuan pekerjaZburuh; 
b. paling banyak 3 (tiga) jam sehari dan 14 (empat belas) jam seminggu; 
c. membayar Upah kerja lembur; 
d. memberikan istirahat kepada pekerjaZburuh; dan 
e. memberikan makan. 
- 15-
Pengusaha wajib memberikan istirahat kepada pekerjaZburuh: 
a. istirahat antara, paling sedikit setengah jam setelah bekerja 4 (empat) jam 
terus menerus; 
b. istirahat mingguan (1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 
(minggu) dan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 
c. istirahat pada hari libur resmi; 
d. istirahatZcuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja 
setelah bekerja 12 (dua belas) bulan terus menerus; 
e. istirahat bagi pekerjaZburuh perempuan yang melahirkan anak selama 1,5 
(satu setengah) bulan sebelum saat melahirkan dan 1,5 (satu setengah) 
bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter atau bidan; dan 
f. istirahat 1,5 (satu setengah) bulan apabila pekerjaZburuh mengalami 
keguguran kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan 
atau bidan yang menangani. 
Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian 
Kerja Bersama. 
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 
dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-
undangan.