Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 340 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 340 menjelaskan:

dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas 
kewenangannya . 
(2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melebihi batas waktu hasil p enilaian, maka sebelum dilakukan penjualan 
terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang. 
(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang 
akan dijual berdasarkan hasil pene litian dan penilaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat: 
a. data kendaraan perorangan dinas; 
b. nilai perolehan; 
c. nilai buku; 
d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan 
e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah un tuk 
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) untuk Pejabat 
Negara dan pegawai ASN. 
(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan 
dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada 
pemohon melalui Penggelola Barang. 
(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3), Pengelola 
Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepad a 
Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara . 
(6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3), Pengguna 
Barang menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas 
yang ditandatangani Bupati dengan pegawai ASN. 
(7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang -kurangnya 
memuat: 
a. identitas pegawai ASN; 
b. data kendaraan perorangan dinas; 
c. bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan 
d. hak dan kewajiban kedua belah pihak.