Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 14 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 14 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati 
adalah Bupati Kotabaru. 
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kotabaru. 
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya 
disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan 
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kcbutuhan dasar kesehatan yang 
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 
iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 
5. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut 
Jamkesda adalah suatu program bebas biaya 
pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan 
pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit 
Umum Daerah Kotabaru maupun rurnah sakit yang 
ditunjuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai 
peserta Penerima Bantuan luran (PB1) Program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 
6. Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan yang 
selanjutnya disingkat PBI adalah adalah fakir miskin 
dan orang tidak mampu. 
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah 
Daerah untuk melakukan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat miskin yang tidak mampu diluar k
uota JKN/ Pal. 
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 
disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 
kesehatan yang mcnyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan 
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di w
ilayah kerjanya 
9. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya 
disingkat SKTM adalah Surat keterangan yang 
diterbitkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan diketahui 
Camat yang menerangkan bahwa seseorang warga 
Desa/Kelurahan setempat adalah warga yang benar-
benar miskin dan tidak mampu yang ditentukan 
dalam ketentuan yang berlaku. 
10. Tim Koordinasi adalah Tim yang ditetapkan olch 
Bupati yang bertugas melaksanakan koordinasi 
program Jamkesda. 
11. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas memverifikasi 
kelenglcapan surat pertanggung jawaban