Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 3 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN, BAB I - PENDAHULUAN, Pasal 5 berbunyi:

dalam UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang 
memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. 
Tata kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya ber beda-beda karena Desa 
sejatinya komunitas yang unik/khas. 
Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis. 
Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang 
selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala 
Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga 
penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa 
terkait hal -hal strategis di Desa h arus dibahas dan disepakati dalam 
musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib 
dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. 
Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan 
yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD 
dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan 
penyelenggaraan musyawarah Desa. 
18 
 Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata 
Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana 
Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi 
masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa 
berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis. 
Pedoma n umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa untuk mengelola 
penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan Tata Kelola 
Desa yang Demokratis.