Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 12?
Pasal Pasal 12 dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , pada , menyatakan:

('i) Per;unj~1kan PPTI< sebagaimana dimaksud dalam pas al 11 ayat (1) berdasarkan 
pertimba nga;, kompe:tensi jabatan , anggaran kegiatan , beban kerja/ tugas pokok dan 
fungsi, !okasi, d~n / atau renlang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. 
(?.) PPTI< bertanggung jawab kepada pengguna anggaran / kuasa pengguria anggaran. 
(i) 
(2) Bc1giJn Kecnarn 
Pcj;11J:it Pcn:it.:ius.:ill.i,:rn I-<cu.:rng.:in Sl<PD 
Dalam melaksanakan wewenang atas penggunaa n anggaran yang dimu~t _dalam DPA 
-Sl<PO , kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPO sebagai pejabat penatausahaa n keuangan SKPo:· 
Pejabat penatausaha2 n keuangan SKPD seb;:igairnana dimaksud p~da ayat ( ·1) 
men,punyai tugas : 
a. men-2liti kelengkap3n SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; 
b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh 
ben'dallara pengeluaran; 
c. 111c11yi.:1r,k::in Sr'M: d::in 
d. rm~nyiapkan laporar. keuangan SKPD. 
I I 
,. 
------
(3) Pejobat pena~ousahaan keuangan SKPD tidak boleh me,angkap sebagai pejabat yang 
be11ug2s rnelakukan pernungutan penerirnaan negara /daerah, bendahara , dar:, /atau 
PPTI<. 
(1) Bagian l<etujul1 
Bendaharu Penerimaan/Pengeluaran 
Pas.ii 14 
KcpZlla Daerah atas usul PPKD mengangkat Bendahara · Penerimaan untuk 
me!ai,sanakan tugas kebendeharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pad.a Saluan 
Kerja Per~;igkat Daerah. 
(::2) Ks;)c:ia D2erah a:as usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk 
rnelaks«nakan lug2i~ l<ebendalBraan dalam rangka pelaksanaan anggaran· belanja pada 
Satuc"m Korja Perangkat Oaerah. 
(3) Senciallara Penerimaan dan Bendahara Pengcluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) don 2yat (2) adD!ah Pejabat Fungsiona l. 
(4) Bendaharn Penerima2n/Pengeluaran dilarang melakuka n, baik secara langsung 
maupun tidak !angsung, l<egiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan 
jasa atau bertindal< sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penju alan tersebut, serta 
menyimpan uang pada sL.1atu bank atau lemabaga keuangan lainnya atas nama pribadi. 
(5) 8:mciahara penerimaan dan pengeluaran secara fungsiona l bertanggung jawab atcJs 
pelaksc::r.8an tugasnya kepada PPi<O selaku BUD.