Apa norma yang terkandung dalam Pasal 88 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 88, memuat:

(1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan 
membongkar Bangunan Gedung harus berdasarkan pada 
Perencanaan Teknis yang dirancang oleh penyedia jasa 
perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi 
kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan 
klasifikasinya, kecuali untuk Bangunan Gedung hunian 
tunggal sederhana, Bangunan Gedung hunian deret 
sederhana, dan Bangunan Gedung darurat. 
(2) Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanaan teknis 
untukjenis Bangunan Gedung lainya yang dikecualikan dari 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur 
di dalam peraturan Bupati. 
(3) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukan 
berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan 
kerja dengan penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung 
yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya. 
(4) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun 
dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung. 
Sub Paragraf 1 
Dokumen Rencana Teknis 
Pasal89 
(1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dapat meliputi: 
a. gambar rencana teknis berupa rencana teknis 
arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/ 
elektrikal; 
b. gambar detail; 
c. syarat-syarat umum dan syarat teknis; 
d. rencana anggaran biaya pembangunan; dan 
e. laporan perencanaan. 
(2)Dokumen ... 
-53-
(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar 
untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan 
kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifikasi 
Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan, 
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. 
(3) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung wajib 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
a. pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung yang 
digunakan bagi kepentingan umum; 
b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat 
masyarakat untuk Bangunan Gedung yang akan 
menimbulkan dampak penting; 
c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan 
mendapatkan pertimbangan dari TABG serta 
memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan 
Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 
(4) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan 
dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung. 
(5) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) Bupati menerbitkan IMB.