Apa substansi hukum dari Pasal
 
17 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, khususnya BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA, Pasal
 
17, adalah:

(1)
 
Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, 
standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan 
dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perund
ang
-
undangan.
 
 
(2)
 
Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, 
standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang
-
undangan.
 
 
(3)
 
Besaran tunjangan peru
mahan yang dibayarkan harus sesuai dengan 
standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar 
rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk 
mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
 
 
(4)
 
Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan 
harus sesuai 
dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk 
standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, 
tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan 
dinas jabatan.
 
 
(5)
 
Besaran tunjangan perumahan dan tunjan
gan transportasi Pimpinan 
dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan 
perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD 
Provinsi.
 
 
(6)
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan 
tunjangan transportasi diatur dalam
 
Peraturan Walikota.