Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor TAHUN Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah anDaerah .
3.Bupati adalah Bupati Toba Samosir .
4.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir .
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toba Samosir .
6.Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala
Inspektorat Kabupaten Toba Samosir .
7.Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Keija Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Toba
Samosir .
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan peijanjian keija yang
bekeija pada instansi Pemerintah .
9.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 30Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
10.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir yang menjalankan fungsi eksekutif ,legislatif ,
atau yudikatif ,dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan yang berlaku .
11.Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki
oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi
tanggungan ,baik berupa harta bergerak ,harta tidak bergerak ,maupun
hak-hak lainya ,yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh
Penyelenggara Negara sebelum ,selama dansetelah memangku jabatannya .
12.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disebut LHKPN ,adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara ,yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
13.Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan
instansi /lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan
mengumumkan harta kekayaannya .
14.Tim Pengelola LHKPN adalah timyang membantu kelancaran pelaksanaan
penyelenggaraan LHKPN .