Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 41 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 41 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN AKREDITASI, pada BAB V - TATA CARA PELAKSANAAN AKREDITASI, Pasal 7 dinyatakan:

Satuan pendidikan harus mengajukan permohonan akreditasi ke Dinas 
dengan melakukan evaluasi diri melalui pengisian Instrumen Akredita si dan 
Instrumen Pendukung yang telah dikirimkan o leh Badan Akreditasi Propinsi 
Sekolah/Madrasah (BAP -S/M) . 
Satuan pendidikan mengirimkan Instrumen Akreditasi dan Instrumen 
Pendukung dan mengajukan permohonan untuk diakreditasi kepada Badan 
Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) melalui Unit Pelaksana 
Akreditasi –Sekolah/Madrasah (UPA -S/M) Kota. Pengajuan akreditasi oleh 
satuan pendidikan harus dilengkapi dengan surat pernyata an Kepala satuan 
pendidikan tentang Keabsahan Data dalam Instrumen Akreditasi dan 
Instrumen Pendukung. 
Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) menentukan 
kelayakan visitasi berdasarkan hasil evaluasi diri. Apabila pemeriksaan hasil 
evaluasi diri dinyatakan layak untuk divisitasi, maka Badan Akreditasi 
Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) menugaskan asesor untuk 
melaksanakan visitasi ke satuan pendidikan . Namun apabila hasil 
pemeriksaan tersebut dinyatakan tidak layak, maka Badan Akreditasi Propinsi 
Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) membuat surat kepada satuan pendidikan yang 
berisi tentang penjelasan agar satuan pendidikan yang bersangkutan 
melakukan perbaikan. 
Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) menetapkan dan 
menugaskan tim asesor untuk melaksanakan visitasi ke satuan pendidi kan. 
Asesor melaksanakan visitasi dengan jalan melakukan klarifikasi, verifikasi 
dan validasi data evaluasi diri satuan pendidikan sesuai dengan kondisi yang 
ada. 
Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) melakukan 
verifikasi terhadap hasil visitasi dan menetapkan hasil akreditasi satuan 
pendidikan . 
Apabila satuan pendidikan tidak terfasilitasi karena keterbatasan kuota 
dalam melaksanakan akreditasi maka satuan pendidikan dapat mengajukan 
akreditasi dengan biaya mandiri.