Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANYUASIN Nomor 2- Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANYUASIN Nomor 2- Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelengga,r.fl, Pemerin.tahan, Daerah yMg mernimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan · rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin. 
7. btonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8. Daera¥-7· 
4 
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilaya.h yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD adalah unsur 
pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. 
10. Disiplin aclalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati 
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 
Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan 
Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi 
hukuman disiplin. 
11. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada 
pegawai agar dapat melaksana.kan pelayanan perizinan/non 
perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan 
terjangkau. 
12., Kepala Qinas. adal@ Ke,pala Qi.ua$ Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.