Apa saja yang diatur dalam Pasal 211 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 211 menetapkan:

(1) Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang 
dapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan: 
a. inisiatif Pengguna Barang ; atau 
b. permohonan dari pihak lain. 
(2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dalam 
bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada 
Bupati . 
(3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG 
yang ditujukan kepada Pengguna Barang . 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain: 
a. latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan BGS/BSG; 
c. jangka waktu BGS/BSG; 
d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan 
e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk 
tugas dan fungsi pemerintahan.