Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 092 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 092 Tahun 2017 tentang , pada BAB V - PENUTUP, Pasal 7 dinyatakan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini, dengan pcnempatann ya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. 
Ditetapkan di 
pada tanggal 
BUPATI SINT 
4 
(] JAROT WINARN O 
Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 1 Februari 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG • 
YOSEPHA HASNAH 
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOpe a4 • 2017 Sin tang 
I Februari 
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR 4 TAHUN 2017 
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2017 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENGELOLAAN KEG IATAN 
DI KAB UPATEN SINTANG 0n0101 
PELAK SANAAN 
PEMBANGUNAN 
I. PENGELOLA DAN PELAK SAN AAN KEG IATAN 
A. Pengelola Kegiatan dan Pejabat Pelaksanaan Kegiatan Anggaran 
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(I) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili 
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. 
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
mempunyai kewenangan: 
a. menctapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 
b. menetapkan kebijakan tent.ang pengelolaan baran g daerah; 
c. menetapkan pengguna anggaran/penggun a barang; 
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/a tau bendahara 
pengeluaran; 
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; 
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan 
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 
(3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mehmpahkan sebagian atau seluruh kekua kepada: saannya 
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 
b. Kcpala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD; dan 
c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)sela1 pejabat pengguna anggaran/penggun a bar ang. 
(4) Pelimpahan kekuasaan dimaksud ditet kan Bupati berdasarkan · . tap} dengan keputusan 
.. prnsIp pemisahan kewenan memenintahkan, menguji, dan 8an antara yang mengeluarkan uang. Yang menerima atau 
(5) Untuk melaksanakan APBD, B %u a. Pejabat yang diberi , 'Pat menetapkan: 
P . wenang menand tan . enyediaan Dana (SPD); lat gani Surat 
b. Pejabat yang diberi wewenan Perintah Membayar (SPM_ & menandatangani Surat c. Pejabat yang diberi' Pertan¢ ~. wewenang mer 1ka, &gungjawaban (SPJ); ngesah k Surat d. Pejabat yang diber ' 
P • nI wewenan 
erntah Pencairan Dana (SP2p. Benandatangani Surat 
e. Bendaha daerah 
• 001102 
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ; 
; pendahara penerimaan pembantu dan bendahara 
pengeluaran pembantu; . 
g. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, 
belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, 
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak 
terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; 
2. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 
(I) Sekretaris Dae rah selaku koorclinator pengelolaan keuangan 
daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu 
Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk 
pengelolaan keuangan daerah. 
(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang: 
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
APBD; 
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
barang daerah; 
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 
d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD· 
e. tugas-tugas pcjabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan 
penyusunan laporan keuangan daerah dala rangka pertan ggung jawaban pelaksanaan APBD, am 
Selain mempunyai tugas koordinasi :b , 
pada huruf b di atas, Sekretaris Dae,_""Pagaimana dimaksud 
a. memimpin TAPD; mempunyai tugas: 
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. " ""P}an pedoman pengeltolaa barahis aerah; d. erikan persetujuan pe sah a 'j 
SKPD; dan engese an DPA-SKPD/DPPA- 
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi daerah lainn ya berdasarkan a,_ Sl pengelolaan keuan gan 
Bupati. asa yang dilim pahkan oleh 
(4) Ko0ordinator pengelolaan atas :laks euangan daerah b pei zsanaan tugas sebagaima ~ ertan ggung jawab 
dan huruf c di atas, kepaa BL"a dimaksud pada hurur % 
3. Pejabat Pengelolaan Keu 
() Kepala satan ~.""gn Daera (PPKD) z raj%,[{""" cu«sin paran (sPro . menyusun dan melale 
keuangan daerah; Gsanakan kebijakan b. menyusun pengelolaan 
APBb, rancangan APBD a 
» rancan c. melaksanakan fu, . &an Perubahan 
mcyusu a~,";" sahara umum Dae pertanggung jawaba, "Uangan daerah (BUD); 
c. melaksanakan ,_ Pelaksanaan APE. dalam rangka 
«w»a»a» s's..{a ve«al,"" ~ 
asa yang 
(2) PP,p f. 
(3) 
. 000103 
sistem (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan 
penerimaan dan penge1uaran kas daerah; 
e. menetapkan SPD; 
f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian 
pinjaman atas nama pemerintah daerah; 
g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
daerah; 
h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 
penghapusan barang milik daerah. 
(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan 
kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. 
(4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
tugasnya (3) 4. Kuasa Bendahara Umum Daerah : 
(1) Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati. 
(2) Kuasa BUD mempunyai tugas: 
a. menyiapkan SPD; 
b. mencrbitkan SP2D; 
c. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah : 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 
oleh ban k dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD· 
f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan menatausahakan investasi daerah Kab mengelola/ 
h. melakukan pembayaran berdasan.,"Paten Sintang; 
pengguna anggaran atas bcban !mmtaan pejabat 
daerah; reKenmng kas umum 
i. melaksanakan pemberian pinjam Kabupaten Sintang; J an atas nama Pemerintah 
j. melakukan pengelolaan utan de Kabupaten Sintang; dan & 1an piutang Pemerintah 
k. melakukan penagihan piutang p Sintang. temerintah Kabupaten 
Kuasa BUD bertan ggun + 
kepada BUD. 8 Jawab atas pelaksanaan 
(4) PPKD dapat melimpahkan dilingkungan Badan untux _,_ kepada pejabat %: berikut: melaksanakan tu amnn ya 
· gas-tugas sebagai a. menyusun rancangan APp 
APBD; dan rancangan Perubahan b. melakukan pengendalian pela1 sanaan APBD. • 
c. menyiapkan ... 
• nn110% 
c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan 
jaminan atas nama pemerintah daerah; 
d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan 
daerah; 
e. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
f. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 
penghapusan barang milik daerah. 
5. Pejabat Pengguna Anggara n/Pejabat Penggu na Barang (PA/PB] 
(I) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Baran g adalah Pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran belanja daerah, 
yang terdiri dari para Kepala SKPD yang ditetapkan sebagai 
pengguna anggaran. 
(2) Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang bertan ggu ng jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah dan berta.n ggung jawab atas tertib 
penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada satuan kerja 
yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang 
dikelola oleh bendahara. 
(3) Dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan, Pejabat 
Pengguna Anggaran/ Pejabat Pengguna Barang daerah 
mempunyai tugas dan wewenang antara lain : 
a. menyusun RKA-SKPD; 
b. menyusun DPA-SKPD; 
c. melakukan tinda.kan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 
f. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/1; 
g. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); h. menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan , Staf 1di si,, af : 5 s acm mistrasi 
ste teknis dan staf pendukung lainnya atas usulan Pp 
Kepala Bagian, Kepala Bidang, kepala sub be . ' 
sub bidang dan/atau kepala seksi; agan, kepala 
i. menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/e ~. 
i. menetapkan Paniua/Pej~bat Penerimai.Bi. 
k. menetapkan: .erjaan ; 
l) pemenang pada Pelelangan atau , 
Penunjukan Langsung untuk pa e penyedia pada 
Pekerjaan Konstruk si/Jasa Ls; " Pengadaan Barang/ 
R». 16o.0oo.0o0.0oo,oo «send"."",," ea mitar aiaa 
2) pemenang pada Seleksi atau rupiah); atau 
Penunjukan Langsung untuk penyedia pada 
Konsultansi dengan nilai ;. paket Pengadaan Jasa 
(sepuluh miliar rupiah Batas Rp. 10.000,000.000,0o 
I. Selain tugas pokok dan kewer dimaksud pada huruf c di ata Pangan sebagaimana 
Pejabat Pengguna Anggarany_'' dalam hal diperlukan dapat: cjabat Pengguna Baran 
l) menetapkan tim teknis; de lg 
2) menetapkan tim ;, 1an/atau 
Pe Juri/tim ahli cngadaan melalui Se u untuk pelaksanaa+ ayembara/Kontes. +naan 
m. mengawasi .. , keuangan pemberian 
• n0105 
. an zaran SKPD yang dipimpinnya; m. mengawasi pelaksanaan 1gga ai dengan ketentuan n mer»yam»anan poran_keuanea ,".as 
peraturan perundang-undangan 3J"" pp dengan Bagian o. menyelesaikan perselisihan ant", dalam hal terjadi Pengadaan /Pejabat Penga cdaan , 
perbedaan pendapat; dan lih seluruh . . dan peme araan p. mengawas penympanan 
Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa. . . . .. b q. menetapkan Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, 
panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain- 
,~e tota utang dan piutang yang mcnjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya; 
s. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang 
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. 
t. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 
yang dipimpinnya. 
u. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna 
barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 
kepala daerah. 
v. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
kepala daerah melalui sekretaris daerah. 
w. merekapitulasi laporan dari PPK dan melampirkan 
laporan dari masing-masing PPK, yang selanjutnya 
disampaikan kepada Bupati Sintang, Cq. Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang yang tindasannya ditujukan 
kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kepala BPKAD 
Kabupaten Sintang dan Inspektur Kabupaten Sintang. x. menyerahkan hasil kegiatan yang telah selesai 
dilaksanakan berikut seluruh kekayaan kepada Bupati Sintang dan selanjutnya Bupati Sintang akan menyerahkan kepada Unit Pengelola. 
6. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Kaase Pengguna Barang (KPB) : 
(I) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaks 4ae tsar-togas setbasairan_aiaisu pad~ angia jjt;""""" sampai dengan huruf x) di atas dapat melimpahkan . oagya es»iii iep»a ij «ea._j~~' sic5$z? Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pe se 
enggun a Barang. 
(2) KPA untuk dana dekonsentrasi da ditetapkan oleh PA pada Kementria, gas pembantuan 
lainnya atas usul Kepala Daerat /Lembaga/Institusi pusat 
(3) Pelimpahan scbagian kewenan gan set. , 
aneka () ai aas er«saran 5~'~["iana tersebut paa besaran SKPD, besaran jumlah &an tingkatan daerah kerja, lokasi, kompetensi dan/.~_"8 yang dikelola, bebah 
pertimbangan objektif lainnya rentang kendali dan/atau 
(4) Pelimpahan sebagian 1 pad; huruf ewenangan seba .: a ur a di atas ditetapkan 5, a£aimana dimaksud SKPD melatui ppp oleh Bupati atas usul kepa1a 
(5) Pelimpahan .• 
(5) 
(6) 
(7) nn100 
dimaksud pada angka (1) di atas, 
Pelimpahan sebagaimana 
meliputi : .. engakibatkan pengeluaran a. melakukan tindakan yang m 
atas beban anggaran belanja; .... .. 
a.an assn«a mag{".as c. melakukan pengujian atas tag1han 
pembayaran; . de ihak d. mengadakan ikatan/perjanjian kcaam a_{cngan P 
lain dalam batas anggaran yang telah Litetapian ; 
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; ; 
i. dan f. mengawasi pelaksanaan unit kerja yang dipimpinny@ _ g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran 
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat 
pengguna anggaran. 
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas bertan ggung 
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penggun a Anggaran/ 
Pengguna Baran g; 
Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pejabat Kuasa 
Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) di 
atas, sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitrnen 
(PPK) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di 
bidang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Pcjabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah 
pejabat yang bertan ggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 
(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : 
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Baran g/J yang meliputi: gr asa 
l) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; 
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 
3) Rancangan Kontrak. 
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Be ,f c. menyetujui bukti pembelian atat arang/Jasa; 
Kuitasi surat Perintah Kera (SP)/s~,"",""andatan gani 
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedi p_ 'Janian. 
e. mengendalikan pelaksanaan Koc,_;"a 3arang/Jasa; 
f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaie Jasa kepada PA/KPA; 1an Pengadaan Barang/ 
g. menyerahkan hasil pekerjaan Peng% kepada PA/KPA dengan Berita A &adaan Barang/Jasa 
h. melaporkan kemajuan pe., _Cara Penyerahan; 
any teraan termasuk ggaran dan hambatan pelaks penyerapan 
PA/KPA setiap bulan; dan SSanaan pekerjaan kepada 
ZEZ#;ZZ.zz a » a 8 asa. 
(2) Selain tugas pokok dan 1 
pada anei tj i @as, a.LL,t," ", {" sbasaimana imaisua a. mengusulkan kepada PA/p, 'Perlukan, PPK dapat : 
l) perubahan paket . ' : 
2) perubaha jasa""""piaan; dan/atau 
cgatan pengadaan : 
$ 
b. menetapkan ... 
n117 
(3) 
(4) 
(5) :. tas Direksi 
.. dukun yang terdiri a 
b. menetapkan tim pen ~as, Tm Pelaksana Swakclola, 
Lapangan, Konsultan Penga ' 
dan lain-lain; ahli emberi penjelasan teknis 
c. menetapkan tim atau t; _, L'san aan tugas Bagian (aanwijzer) untuk mem an P 
Pengadaan/ Pejabat Pengadaan ; dan ale dibayarkan d. menetapkan besaran Uang Muka yang an 
kepada Penyedia Barang/Jasa. 
PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk 
melaksanakan pengadaan Baran g/jasa. 
Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan 
scbagai berikut : 
a. memiliki integritas; 
b. memiliki disiplin tinggi; 
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta 
manajerial untuk mclaksanakan tugas; _ _ . 
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pemah terlibat 
KKN; 
e. menandatangani Pakta Integritas; 
f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat 
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan 
g. memilik.i Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 
Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana 
dimaksud pada angka (4) huruf f dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. 
(6) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, seperti yang tercantum pada angka (4), PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. 
(7) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf c di atas, adalah: 
a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (s1 dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin ; 
dengan tuntutan pekerjaan; sesuai 
b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan Pengadaan Barang/Jasa; dan dengan 
c. memiliki kemampuan kerja secara be+p melaksanakan setiap tugas/peckerjaann,_'bompok dalam 
(8) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri sebagaimaa iaaksud pada a~,"","cmenuhi persyaratan 
pada angka 7 huruf a dapat die terbatas, persyaratan golongan IIla atau disetaraka, 4_'8anti dengan paling kurang engan golongan Ilia. 
(9) PPK dilaran g mengadakan ik&at. menandatangani Kontrak denga 3an perjanjian atau behum terse~ia anggaran ad{t,"""edia Barangjasa apabi%a Yang dapat mengakibatkan dila, Ckup tersedia anggaran tersedia untuk kegiatan yang a'Ruinya batas anggaran 
oayai dari APBN/App Yang 
8. Pejabat .• t 
nn0108 
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 
(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, 
kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. 
(2) PPK-SKPD mempunyai tugas: . 
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa 
yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan 
diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 
b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPPLS 
gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan- 
gundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 
c. melakukan verifikasi SPP; 
d. menyiapkan SPM; 
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 
f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan 
g. menyiapkan laporan keuangan SKPD. 
(3) Karena beban tugasnya, PPK-SKPD tidak boleh merangkap 
sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/ a tau Pejabat Pembuat Komitmen 
(4) Dalam melaksanakan tugasnya PPK-SKPD dibantu oleh 
Pembantu PPK-SKPD yang melaksanakan fungsi : 
a. Verifikasi; 
b. Pembuatan SPM; 
c. Akuntansi dan pelaporan. 
9. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Pembantu Benda hara/Bendahara Pembantu 
(I) Bupati atas usu! Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menetapkan bendahara penerimaan de b h ik tan endahara pengeiuaran untui melaksanakan tugas kebendahar rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. raan dalam 
(2) Bendahara penerimaan 
sebagaimana dimaksud 
fungsional. dan 
pada bendahara pengeluaran 
angka (1) adalah pejabat 
(3) Bendahara penerimaan dan bendahara 
langsung maupun tidak langsung a;_ Pengeluaran baik secara 
pera@angan, pekerjaan pertboron~.,"""" melgkuan kegiatan 
bertindak sebagai penjamin penjualan jasa atau 
penjualan, serta membuka rekenin;;�s kegtatan/pekerjaan/ 
uang pada suatu bank atau lemba ,", ''os atau menyimpan 
nama pribadi. za ceuangan lainnya atas 
(4) Dalam hal PA melimpahkan sebai 
KPA, Bupati menetapkan benaa""kewenangannya kepada 
bendahara pengeluaran pembant Penerimaan pembantu dan Pada unit kerja terkait. 
(5) Bendahara penerimaan d 
fungsional bertan g 1an bendahara pengeluar kepada PPKD .[ Dg jawab atas pelak s ran secara set. BUD. sanaan tugasnya 
10.Baoi. 
- 00109 
10. Bagian Pengadaan/Pejabat Pengadaan . 
(1) Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Bagian Pengadaan 
yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang 
Pengadaan Barang/Jasa. 
(2) Bagian Pengadan pada Pemerintah Daerah dibentuk oleh Kepala 
Daerah. 
(3) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam Bagian Pengadaan 
dilakukan oleh Kelompok Kerja Bagian Pengadaan • 
(4) Keanggotaan Bagian Pengadaan wajib ditetapkan untuk: 
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruk si/Jasa lainnya 
dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (duajuta rupiah); 
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
(5) Anggota Kelompok Kerja Bagian Pengadaan berjumlah gasal 
beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah 
sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 
(6) Kelompok Kerja Bagian Pengadaan sebagaimana dimaksud 
angka (3) dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi 
penjelasan teknis. 
(7) Paket Pengadaan Baran g/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yan g be rn ilai pal ing tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua 
ratu s jut.a 
rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan atau Pejabat Pengadaan. 
(8) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan 
oleh Kelompok Kerja Bagian Pengadaan/Pejabat Pengadaan . 
(9) Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat 
Pengadaan. 
(10) Tugas Pokok dan kewenangan Kelompok Kerja Bagian Pengadaan/Pejabat Pengadaan meliputi : 
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Baran g/Jasa; 
b. menetapkan Dokumen Pengadaan; 
c. menetapkan besaran nomimal Jaminan Penawaran; 
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan B: g/ website Pemerintah Daerah/Institusi m_'rang/Jasa di 
papan pengumuman resmi untu ~,"""" masmg dan 
menyampan«an e LPsE unr durum"", " serta 
Pengadaan Nasional; an lam Portal 
e. menilai kualifikasi Penyedia p 
prakualifikasi atau pascaku alifika; 'rang/Jasa melalui 
f. melakukan evaluasi administrasi, t ekn i· de h penawaran yang masuk; ' ns tan arga terhadap 
g. khusus untuk kelompok kerja Bagian P 
I) menjawab sanggahan; 'engadaan 
2) menetapkan Penyedia Barang/ 
a) Peletin gan atau penunjGia,"" ntk: 
Pengadaan Barang/P eke.. angsung untuk paket 
yang beratai pi,""an Konstruksi jasa lainn% 
(era~ts mar r%la#j,[";" 8.100.006.06o.0o0, 
re ' ,., .: J w 
n00110 
) Seleksi atau Penunjukan langsung untuk pal"! 
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling t68 
R. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
3) menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokume 
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 
4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa; 
5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepa 
Kepala Bagian Pengadaan 
h. Khusus Pejabat Pengadaan: 
1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untu' 
a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsun 
untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi /Jasa Lainnya yang bernilai paling tin& 
R 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/ata 
b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan LangsS 
untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang 
berilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puhuh 
juta rupiah); 
2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen 
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 
3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ 
Jasa kepada PA/KPA; dan 
4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan 
Pengadaan kepada PA/KPA. 
Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 
(11) Tugas pokok dan kewenangan Kepala Bagian 
meliputi: agia Pengadaan 
a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Bagian 
Pengadaan ; 6 "w 
b. menyusun program kerja dan anggaran B . 
c. mensawass's~iurn egiatan sen%~["" ngadaan;_ 
Bagian Pengadaan dan melapori., an g/jasa di 
penyimpangan dan/atau indikas; apabila ada 
d. membuat laporan pertan ggu,P"nympangan; 
kesir ngjawaban atas pelak 
egiatan Pengadaan Barang/Jasa ke csanaan 
Lembaga/Kepala Daerah/pi ePada Menteri/ Pimpinan 
e. elaks 'impinan Institusi; 
. melaks anakan pengembangan dan ; " 
Manusia Bagian Pengadaan . pembinaan Sumber Daya 
f. menugaskan/menempatkan/memind 
Kerja sesuai dengan beban _ lahkan anggota Kelompok 
Kerja Bagian Pengadaan ; a., a masing-masing Kelompok 
g. mengusulkan pemberhentian 
ditugaskan di Bagian Pe,""ta Kclompok Kerja yan 
~aero, amaii «Gia ~l"~i,{"?'pi ~j?Kia~a 
perundang- undangan dan/ata ,' Planggaran peraturan 
( 12) Sc lain tugas pokok dan k 
pada angka (1) dala, "Swewenangan sebagaim a ~ea@oar/via~.,""""} "enukn iris,""? "akau 
a. perubahan Hrs,"an dapat mengusuiiia ,7;" Bagian 
b. perubahan s,'on/atau an kepada PPK: 
pesifikasi teknis ke- peer)aan. 
(13) Kepala ... I. 
• 000111 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) Kepala Bagian Pengadaan/Anggota Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik 
dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. 
Dikecualikan dari ketentuan pada angka (13) untuk 
a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki 
keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, 
Kepala Bagian Pengadaan/anggota Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai 
tetap Lembaga/Institusi Penggun a APBN/ APBD yang bukan 
Pegawai Negeri. 
b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala Bagian 
Pengadaan/anggota Kelompok Kerja Bagian Pengadaan 
/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai 
Negeri. 
Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau 
memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli 
yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta. 
Kepala Bagian Pengadaan dan Anggota Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan dilarang duduk sebagai: 
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); 
c. Bendahara; dan • 
d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota Ba · an 
Pengadaan untuk Pengadaan Baran&/Jasa yang di,[ "" 
1nstansmnya. 
(17) Penyedia Barang/ Jasa daJam pelaks p Jas b sanaan engadaan Baran / sa wajit memenuhi persyaratan sebagai beriku t: ' 
a. memenuhi ketentuan peraturan 
menjalankan kegiatan/usa.. Perundang-undangan untuk 
b. memiliki keahlian, pengalam a 
ial an, cemampuan tekni manejri untuk menyediakan Be tek is dan 
c. memperoleh paling kuran, "rang/Jasa; 
Penyedia Barang/Jasa dalam ,at) pekerjaan sebagai 
terakhir, baik di lingkungas 'Un waktu 4 (empat) tahun 
terma: ik pemerintah mau sul pengalaman subkontrak: pun swasta, 
d. ketentuan sebagaimana dim. 
dikecualikan bagi Penyedia _ 'sud pada huruf e 
kurang dari 3 (tiga) tahut. arang/Jasa yang baru berr 
e. iliki in; :ran 
. memii sumberdaya man : 
ain yas drperiuion al."~,";"! Peraaan an siea 
f. dalam hal Penyedia p, 3aaan Barang/Jasa; 
kemitraan, Penyedi ~@rang/Jasa akan :laa 
Pnarjian ken%a ZZ.[t, 'a«rans/asa hars~,""" kan 
pcrscntase kemitra%, PPerasi/kemitraan y%,_ Punyai 
kemitraan tersebut. dan perusahaan , '8 memuat 
g. memiliki kemampua Yang mewakili 
untuk Usaha M,i"" pada bidang peker 
am»a» »ilk: fa%» EE."?z,pm 
usaha non-kecil: Jang pekerjaan rans ccl scrta 
h. memiliki Keman, Ya g sesuai untuk 
kecuali puan dasar (p y uen untuk pengadaan B: untuk usaha arang / J non kecil asa Konsultansi. ?I 
• 
(i) Khusus . 
i. khusus untuk Pelelangan dan 
Pengadaan Pekerjaan Konstruk si 
keuangan dari bank; Pemilihan 
memiliki 0n0112 
Langsung 
dukungan 
(18) 
(19) 
(20) khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruk si dan Jasa 
Lainnya harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket 
(SKP) sebagai berikut: 
SKP = KP--P. 
KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: 
a) untuk Usaha Kecil nilai Kemampuan Paket (KP) 
ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan 
b) untuk Usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) 
ditentukan sebanyak 6 (enam ) atau 1,2 (satu koma dua) N 
P = jumlah Paket yang sedang dikerjakan 
N =jumlah Paket pekerjaan terbanyak yang dapat 
ditandatangani pada saat bersam aan selama 
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau clireksi yang 
bertindak untuk dan atas nam a perusahaan tidak sedang 
dalam menjalani sank si pidana, yang dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan yang ditandatangani Penyedia Baran g/ jasa. 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah 
memenuhi kewajiban perpajakan Tahun terakhir; 
m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengika tkan 
diri pada kontrak; 
n. tidak termasuk dalam daftar hitam ; 
o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau 
dengan jasa pengiriman; dan 
p. menandatangani Pakta Integritas 
Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan 
kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/jasa asing dikecualikan untuk angka I7 Huruf d, huruf j dan huruf I 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c,huruf d,huruf f,huruf h,huruf i, dikecualikan ba> Barang/jasa orang perorangan. gi Penyedia 
Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tah terae ; scbagaimana dimaksud pada angka i7 hurr 'ht' _"?_ir, 
untuk Pengadaan Langsung dengan cecualikan 
pembelian atau kuitansi: menggunakan bukti 
' J. 
1. 
(21) Pegawai K/L/D/I dilaran g menjadi p % , 
kcua yang bersargiutan men,.,ht, """{g Barang/Jase, 
K/L/D/I. cut tiluar tanggun gan 
(22) Penyedia Barang/Jasa yang pertentangan kepentingan Barang/Jasa. 
II.Pengadaan Secara Elektro nik. 
(I) Ketentuan Umum Pengadaan S 
a. Pengadaan Barang/e ?Sara Elektronile. 
Kab asa emerintah di Lin aoupaten Sintang dilaku kan gkup Pemerintah dikembangkan oleh LKPp, secara elektroil · nu yang 
b. Pengadaan • keikutsertaan nya .: 
d.1 menimbulkan arang me 'di enjadi Penyedia 
. 001:3 
naeaa» am meoaa ea gang"}, " " cara e-tendering atau e-purchas ing. Pengadaan 
Pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang secara 
elektronik bertujuan untuk : .. 
1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 
2) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang 
sehat; 
3) memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; 
4) mendukung proses monitoring dan audit; dan 
5) memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. 
(2) E-Tendering. 
a. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses 
Pengadaan Baran g/Jasa sarnpai dengan pengumuman 
pengumuman 
pemenang. 
b. Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana 
dimaksud pada angka (1) adalah PPK, Bagian Pengadaan 
/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa. 
c. E-tendering dilaksanakan dengan menggun akan system 
pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. 
d. Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur 
perlindungan Hak atas Kekayaan Intelekrual dan kerahasian 
dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem 
keamanan dan pcnyimpanan dokurn en elektronik yang 
menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca 
pada waktu yang telah ditentukan . 
e. Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1) mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan 
integrasi dengan sistem Pengadaan Baran g/Jasa secara 
elektronik; 
2) mengacu pada standar proses pengadaan secara 
elektronik; dan 
3) tidak terikat pada lisensi tertentu (free licens e). 
Bagian Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa sccara elektronik 
diselenggarakan oleh LPSE Kabupaten Sintan. yang 
g. Dalam Pelaksanaan E-Tendering dilakukan d g k sebagai berikut: engan cetentuan 
l) Tidak diperlukan Jaminan Penawaran· 
2) Tidak diperlukan sanggahan kualifikaei: 
3) Apabita penawaran yang masu ZN", as 
pesera, pemihan penyeaiaa ,L,[,z,'i 3 (tea) 
dilakukan negosiasi tekris dan hara yi,"" dengan 
4) Tidak diperlukan sanggahan bandi· , Yi 
5) Untuk ilih nng; peman penyedia Jasa Konsultan s°· 
a) Daftar pendek berjumlah 3 (tga " 
penyedia Jasa Konsultansi. sam pai 5 (Lima) 
b) Seleksi sederhana dilakukan 
pascakualifikasi. dengan metode 
6) Ketentuan lebih lanjut me , 
oleh LKPP, engenai E-Tendering ditetapkan 
7) Percepatan pelaksanaan E-T e . mer fe rendering dilakukan mantaatkan Informasi Kin e . ~ dengan enja Penyedia Barang/Jasa. 
8) Pelaksanaan ... 
5 f. 
. 0011% 
8) Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada 
huruf g iakukan dengan hanya memasukkan pena"","" 
harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang 
memerlukan penilaian kualifikasi,administrasi dan teknis, 
serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. 
9) Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada huruf 
g paling kurang terdiri atas : 
a) Undangan; 
b) Pemasukan penawaran harga; 
c) Pengumuman pemenang. 
(3) E-Purchasing. 
a. Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik 
(E Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis 
dan harga Barang/Jasa. 
b. Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 
1 diselenggarakan oleh LKPP. 
c. Barang/ Jasa yang dicantumkan dalam katalog eletronik 
ditetapkan oleh LKPP. 
d. K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/ 
Jasa yang sudah dimuat dalam system katalog elektronik 
sesuai dengan kebutuhan K/L/D/l. 
e. E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau 
pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/ Institusi. 
f. Ketentuan lcbih lanjut mengenai E-Purchasing ditetapkan oleh LKPP. 
(4) Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 
a. Unit LPSE mempunyai tugas : 
I) Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan; 
2) Memfasilitasi Bagian Pengadaan 
pengumuman pelasanaan pengadaan; 
3) Memfasilitasi Bagian Pengadaan/Pejabat p laks aka s. • ar 'engadaan me1 csan; can pemilihan penyedia bare z/i 
elektronik; ang,jasa secara 
' 4) Memfasilitasi Penyedia barang/jasa de ihak -·i berke c. an pi :-pihak yang rKepentmngan menjadi pengguna LPSE: 
5) Melaksanakan tugas-tugas lain ran o Bupati sesuai tugas dan fungsi. Ja g diteruskan oleh 
b. LPSE dapat melayani kebutuhan BUM Non Pemerintah melaksanakan IN/BUMD/ Organisasi 
clekronik ai abupaten sine",""n barang/jasa secar 
Daerah Kabupaten Sintang lps ,a luI website Pemerintah c. LPSE udak melaksanaka, "n tang.go.id. 
teh ade tan tidak bertan ernatap pembuatan paket &gung jawab 
Pemerintah, penentuan meto. ,_Pngadaan barang/jas