Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 244 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 244 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua, pada BAB V - PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA, Pasal 9 menjelaskan:

( 1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas : 
a. Bukti pembelian; 
b. Kwitansi; 
c. Surat Perintah Kerja (SPK); 
d. Surat Perjanjian, dan 
e. Surat Pesanan (SP)/ Order Kerja (OK) 
(2) Bukti pembelian/kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan b, digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang 
nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah). 
(3) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, 
digunakan untuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang nilainya 
sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah). 
(4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
digunakan untuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang nilainya 
diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). - dalam rangka pencegahan bencana, dan/atau 
- akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat 
menghentikan kegiatan pelayanan publik. 
b) Barang dan/ atau jasa yang spesifik dan hanya dapat 
dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang 
hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari 
pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang 
pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah 
Daerah; 
2. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang 
meliputi: 
a) Barang dan/atau jasa berdasarkan tarif resmi yang 
ditetapkan pemerintah; 
b) Barang dan/atau jasa yang bersifat kompleks yang hanya 
dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus 
dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu; 
c) Pekerjaan pengadaan serta distribusi untuk penyediaan 
bahan habis pakai kesehatan, reagensia, dan farmasi, 
dalam rangka menjamin ketersediaannya untuk 
mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan 
masyarakat pengguna layanan. 
(1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Pejabat pengadaan/Panitia 
Pengadaan/Pokja terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan 
tertulis dari : 
a. Walikota, untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas 
Rp. 50.000 .000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau 
b. Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk untuk pengadaan yang 
bemilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000 ,00 (lima puluh milyar 
rupiah). 
(2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD RSUD 
S. K. Lerik dan harus memperhatikan prinsip-prinsip: 
a. Objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek 
integritas moral , kecakapan pengetahuan mengenai proses dan 
prosedur pengadaan barang/jasa , tanggung jawab untuk mencapai 
sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan 
barang/ jasa. 
b. Independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya 
pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam Pasal 11 (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pasal 8, 
dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan . 
(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud ayat ( 1), dapat 
berbentuk tim/Panitia Pengadaan/Pokja BLUD/Pejabat 
pengadaanyang dibentuk BLUD RSUD S. K. Lerik sesuai aturan yang 
berlaku atau dilaksanakan oleh ULP pada Pemerintah Daerah Kota 
Ku pang . 
(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri 
dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi 
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang 
diperlukan. Pasal 10 (5) Surat Pesa.nan (SP)/Order Kerja (OK) sebagaimana dimaksud pada 
huruf d, digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa 
melalui Swakelola, E-Purchasing dan pembelian secara on-line. ·• 
BE TA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 2.13 BE KOTA KUPANG,£... \l. SE i\.( JONAS SALEAN Ditetapkan di Kupang 
pada tanggal 16 Agustus 2016 .( 
pada tanggal 16 A e Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan 
Walikota ini, dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kota Kupang. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. BAB VII 
PENUTUP