Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG Nomor 2 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. 
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang. 
www.jdih.empatlawangkab.go.id
-4- 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang. 
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang 
Tahun 2008 -2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah 
perwujudan kehendak rakyat yang ditetapkan sebagai Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang unt uk 
Periode 18 (delapan belas) tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai 
dengan 2025. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
5 (Lima) tahun yang merupakan penja baran dari visi, misi, dan program 
Bupati terpilih setiap lima tahunan yang merupakan penjabaran dan 
tahapan RPJPD. 
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah 
untuk p eriode perencanaan . 
8. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. 
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dis ebut SKPD adalah Unit 
Kerja di L ingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. 
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan. 
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya -upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
12. Strategi adalah langkah -langkah berisikan program -program indikatif untuk 
mewujudkan visi dan misi. 
13. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
daerah untuk mencapai tujuan. 
 
2. ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat 3 
(tiga), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: