Apa norma yang terkandung dalam Pasal 21 PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya BAB V - STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, Pasal 21, memuat:

Petugas Pelayan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai 
tanggung jawab: 
a. men yiapkan form ulir perm ohonan informas i; 
b. menerima permohonan informasi; 
c. melakuk an verifika si data Pemo hon Inform asi; 
d. melakuk an verifikasi informasi yang diminta; 
e. melakukan registrasi pencatatan permintaan inform asi dalam buku besar setelah 
selesai verifikasi; 
f. memproses lebih lanjut ke PPID/PPID Pembantu; 
g. melakuk an pencatatan dan penomoran surat inform asi yang disampai kan 
ke Pemohon Informasi; 
h. Dalam ha! inform asi yang diminta bersifat terbuka, maka PPID wajib memberikan 
jawaban permohonan informasi berupa pemberitahuan tertulis kepada pemoho n 
informasi paling lambat 10 (sepulu h) hari kerja setel ah permohonan diterima; 
1. apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID menyiapkan jawaban 
dengan menggunakan Formulir Penolakan Pennohonan I nformasi Publik sesuai 
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permoho nan 
informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi; 
j. mendokumentasikan dan menyiapkan evalua si pelaporan layanan informasi 
setiap bulan dan setiap akhir tahun; 
11 
k. apabila menerima permo honan informas i yang dikecualikan, wajib meneruskan 
kepada PPID/PPID Pembantu; 
1. format pennohonan informasi sebagaimana dimaksu d pad a h uruf a, tercantum 
dalam Larnpiran II Peraturan Bupati yang merupak an bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini; 
m. format registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar 
sebagaimana dimaksud pada huruf e, tercantum dalam Lampiran III Peraturan 
Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
n. format jawaban permohonan informasi berupa pemberi tahuan tertulis kepada 
pemohon informasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, tercantum dalam 
Larnpiran IV Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bu pati ini; dan 
o. format formulir penolakan permohonan informasi publik sebagaimana dimaks ud 
pada huruf i, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Bagian Ketujuh 
Bidang Pendukung Pejabat Pengelola Inform asi dan Dokumentasi