Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 460 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB XV - BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA, Pasal 460 menjelaskan:

(1) Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa rumah negara 
golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara golongan III 
kepada Bupati , yang sekurang -kurangnya disertai dengan data dan 
dokumen: 
a. surat pernyataan dari Pengguna Barang rumah negara golongan III 
yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual 
tidak dalam keadaan sengketa; 
b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III; 
c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang 
milik daerah; 
d. Surat Ijin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III; 
e. gambar/ ledger , lokasi, tahun perolehan, luas tanah , dan bangunan 
rumah negara golongan III; dan 
170
 f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan 
III dari Pengguna Barang rumah negara golongan III. 
(2) Pengguna Barang rumah negara golongan III bertanggung jawab penuh 
atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).