Apa saja yang diatur dalam Pasal 23 3.Bupati adalah Bupati Pringsewu. Nomor m Tahun 2016?
Ketentuan dalam 3.Bupati adalah Bupati Pringsewu. Nomor m Tahun 2016 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, BAB XIV - KADALU WARSA PENAGIHAN, Pasal 23 menetapkan:

(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika
wajib pajak retribusi melakukan tindak pidana di
bidangretribusi.
(2)Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagimana ayat (1)
tertangguh jika:
a.diterbitkan Surat Teguran; atau
b.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadalu warsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohon an keberatan
oleh Wajib Retribusi.