Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARAN G/JASA, BAB IV - KOMITE ETIK, Pasal 7 berbunyi:

, Komite Etik berwenang : 
melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku 
pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa 
dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ 
jasa; 
menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/ 
jasa, Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan dan 
jajarannya, OPD dan/atau masyarakat; 
mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data 
dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang 
diterima; 
mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan 
yang diterima; 
melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktura l, 
dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ 
jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi; 
melaksanakan pemerikasaan atas pengaduan/keluhan 
yang diterima; 
menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik ole h 
pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola 
pengadaan barang/jasa baik yang dilaporkan oleh 
penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik 
langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang 
mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau 
masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat 
srtuktural dan pejabat fungsional pengelola pengada an 
barang/jasa. 
mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh pejabat struktural dan pej abat 
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk di 
tetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan 
kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pejabat 
struktural dan pejabat fungsional pengelola penggad aan 
barang/jasa pengadaan;dan 
melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Laporan Komite Etik kepada Bupati melalui Sekretari s 
Daerah mengenai orang pribadi pejabat struktural da n 
pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa 
bersifat rahasia. 
 
 
 
 
 Paragraf 4… 
8 
 
Paragraf 4 
Tanggung jawab