Jelaskan isi kandungan Pasal 14 dari Negar a Republik Indonesia NomO£ 4932) ; 2. Undang -Undang Nomo r 18 Tahun 2008 tentang Nomor mo Tahun 2009.
Sesuai dengan Negar a Republik Indonesia NomO£ 4932) ; 2. Undang -Undang Nomo r 18 Tahun 2008 tentang Nomor mo Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah [Lembaran, ketentuan pada , Pasal 14 berbunyi:

13) Bentuk, ukuran, buku tanda pcmbayaran dan buku 
penerimaan retnbusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) dan ayat (2) diatur dc;ngan Peraturan Bupati. ,- t 1) Setiap pembayaran retribusi diberik.an tanda bukti 
pembayaran. Pe.aal 13 12) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat- 
lambetnya 7 ltujuh) bari aejak diterbitkannya. atau 
dokumcn Jain yang dipenamakan dengan SKRD. 
P) Tata cara pembayanm, al\@S\lran clan pembayeran 
retribusi matur dengan Peraturan Bupa.d. 
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan 
retribusi. (1) Wajib Retribusi dapat ~jukan kebera.tan hanya 
kepeda Bupsti pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 
dokwnen lain yang clipcreamakan. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-aJasan :yang jelas. 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan scjak tanggal SKRD atau 
dolrumen lain yang r.tipersama!can, diterbitlmn, 
kecuali apabila. Wajib Retribu&i tcrlalu dapat 
menunjukan behwa jangka waktu itu tidak dapat 
·dipcm.ibi karcna keadaan diluar kekuasaannya. 
(4) Keada.an dil.uar kekuseeennya aebagaimana 
dimaksud pada ayat (31 adalah suatu keadaan yang 
terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib 
retribusi. Pasal 17 BAB XI 
KEBERATAN DalaJn hal Wajib Retril:n.lsi tid.ak membayar tepat 
waktunya atau kurang mcmbayar, clikenakan sankai 
administrasi berupa bunga sebeear 2"A. (dua pel'9en) dari 
aeti&.p bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang cbbayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pa.sal 16 BABX 
SANKS! ADMINISTRASI adaJab pada saat 
dokumen lain yang ~) Saat Retribusi terutang 
diterbitkannya SKRD atau 
dipersamakan. ( l) Masa Retribuai edalah jangka waktu yang 1amanya 
l (satu) buJan kalcnder. Pasal 15 BAB IX 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT 
RETRIBUSITERUTANG 
(1) Atas kelebihan pembe.yaran retnl>usi, wajib n:tribusi 
dapat mengajukan permohonan pengembalian 
kepada Bupati. 
('2) Rupati da1arn jangka waktu palin& lama 6 (enam) 
bulan aejak diterbitkannya permohonan kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ban.ls mcmberikan kcputu81Ul. 
13) Apabila jangka waktu aebageimana dimakaud peda 
talah dilampaui dan Bupati tidak 
memberikan suatu kqJuLusan, pennohonan 
pengembalian kelebihan retribuai dianf!B,9p 
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalem 
jangka waktu paling lama. 1 (satu) bulan ~20 BABXll 
PENGEMBAIJAN KELEBIHAN PEMBAYARAN .. -, (1) Jika penpjuan kebt:ratan dikabulkan sebagjan atau 
seluruhnya, kelebihan pembe.yaran Retribusi 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
eet>esar 2."A. (dua penen} sd»•lan atau paling lama 12 
(dua belas) bulan. 
(2) lmbalan bunga ~bagaimana djmahud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan Pelunasan 8aD!ptU dengan 
diterbitknnnya SKRDLB. Pasal 19 U) Bupati dalam jangka waktu piling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggaI surat keberatsn cliterima harus 
memberikan kcputusan atas keberatan yans 
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputuean 
Kebemtan. 
(2) .Ketentuan sc:bagaimana dimaksud pada ayat (ll 
adaJah untulc memberikan kepaatlan hukum bagi 
Wajib Rctribusi, be.hwa keberatan yang diajukan 
harus diberikan keputusan oleh Bupati. 
(3) Keputusan Bupati aras keberaam dap&t berupa 
mcnerima. sclunJhnya atau seOOgian, menolak a.tau 
mf!nambeh besarnya Retribusi yang terhutang. 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana climakaud pub1 
telah lewat clan Bupati tidak memberikan 
suatu keputusan. keberatan yang diaiukan tersebut 
dianggap dikabulkan. Pasal 18 
(1) Jnstalasi ~ng meJaksanakan pemungutan rebibusi 
dapat diberikan insentif atas daaar pencapaian 
kinerja tersebut, PasaJ :.!2 BABXIV 
INSENTIF PEMUNGUTAN {2) .Pemberian pengunmgan, Jceringanan dan 
pembebaean Rctribusi aebagaimena dUneksud pada 
, dapet diberikan dengan memperhatikan 
kemampuan Wajib Retribusi antara lain unt.uk 
mengangsur karena bencana aJam dan kerusakan. 
(3) Tata cam pemberian pengurangan, .keringanan dan 
pcmbebasan retribsi sebagaimana dimekaud pada 
ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. ( 1) Bupati dapat memberikan pcnguranpn, kerinpnan 
dan pembebe.san retribusi. Pasal 21 BABXID 
t>.ENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI f7) Ta.ta cara pengembalian kelebihan pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimakaud pada ayat (1) diatur 
denpn Peraturan Bupati. ,-.. {6) Jika pengambilan kelebihan pembayaran retribuai 
dilakuJam setelah lewat jangka waJctu 2 (dua) bulan, 
Bupati memberika.n imbalan buoga sebesar 2% (dua 
penM1n) scbulan ataa keterlambatan pembayaran 
kelebihan retribuai. (5) Pengembalian lrelebihan pembayaran retribusi 
sebagaimana djmaksud pada ayat (lJ di.lakukan 
dalam jangka waktu paling lama. 2 (dua) bulan sejak 
ditcrbitkanny~ SKRDLB. (4) Apabila Wajlb Reuibusi mempwtyll.i utang retribuei 
lninnya, kelebihan pembayaran retribusi 
sebapimana rJUnaksud J)6da ayat (l) langsung 
diperhitungkan untuk mehmasi kelebihan terdahulu 
ut.ang retribUsi tersebut. 
(2) Puiyidik aebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
p-Jabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingirungan 
Pemerint:ah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai ketentuan .Peraturan Perundang- 
Undangan. 
(3) Wewenang penyidik aebagaimana climeksud pad.a 
adalah: 
a. menerima. mencari, mcngumpulkan daD meneliti 
keteranpn atau Japoran berkenaan dengan tindak 
pidana dibidan& relribusi agar keterangan atau 
laporan tenebut m.enjadi Jebih lengkap dan jelas; 11) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 
Pcjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 
Pemerintah Dacrah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk mehikukw1 penyelidikan tidak pidana 
di bida.ng retribusi d.aerah sebegaimana di1TU11ktmd 
deism Undang.-Undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku. l'asal24 BABXVI 
PENYIDIKAN l3) Denda sebagaimalla dlmaksud pada ayat (1) 
mcrupakan penerimaan negara. BAB XV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 
Prulnl 23 
(1) Wajib retribusi yang ticlak melaksanakan 
kewajibannya sehingga men1gi!mn keuaDgan daerah 
di.tuu:iun pidana kwunga.n paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling bl\nyak 3 (tiga} kali jumlah 
retribuai terutang yang tidak atau kurang bayar. 
(2) Tindak pidana acbagainuuta dimak8ud pada ayat (l} 
adelah pelanggaran. (2) Pembcrian insent.if scbagaimana. dimaksud pada 
ayat (I) ditetaplcan melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerab. 
(3) Tat.a cara pebayaran pengurangon, keringanan dan 
t-nhehaaan retribuai aehapimana dimak.aud pada 
ayat {l) diatur denpn Peratwan Bupati yang 
berpedoman pe.da Peraturan Daerah. 
11) Hak untuk melakukan penagihan mribusi 
dinyatakan kadaluwarea setelah melampaui 3 (tigal 
tahun terhitung sejak saat terhutangnya RetrtbUsi. 
kccu.ali apabila Wajib Retribuei melakukan tindak 
pidana dibidang retribusi. Pasal25 b. mc:neliti. mencari dan mengumpu]kan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan t.entang 
kebena.ran perbuamn )'llllg di!Hkuk»n sehubungi.tn 
dengan tindak pidana dibidang retribu9i daerah; 
c, memmta ket.erangan dan baban bukti dari orang 
pn"badi atau bad.an aehubungan dengan tidak 
pidana dibidang retribus.i; 
d, memeriksa buku-buku, catatan-catatan clan 
dolrumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi; 
e, melakeonakan pensgeledahan untuk 
mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokwnen-dokwnm lain, serta 
melakukan penyit.aan terhadap balum bukti 
tersebut; 
r. meminta bantuan tcnaga ahli dalain rangka 
pelaksuaan tugas penyelidik.Qn tidak pidana 
dibidang retribusi daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau t.empat pada saat 
pcmerilaaan sedang berlangaung dan memerikaa 
identit.u orang mm/ at.au dokwnen yang clibo.wci; 
h. memutrel seseoraog yang bcrkaitan dengan tindak 
pidana retribuai daerah; 
i, mCl'l.Ulllgil orang untuk didengar keterangan dan 
dipcrik.sa sebagai teraangka dan sanksi; 
j. rnenghenrikan pr.nyidilcan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pjdana dibidang 
retribusi daera.h sesuai ketcntuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4} Penyidikan a<'bapimana dimakaud pada ayat (1) 
memberitahukan dimuJainya penyidikan clan 
menyampaikan ha8il penyidikannya kepada Penuntut 
Umum mulai mela.kulmn Penyidik:an Pejabet Polisi 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketmtuan 
yang dia.tur dalmn Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yang berlaku.