Apa bunyi lengkap Pasal 23 dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1945 tentang , pada , Pasal 23 dinyatakan:

(1) Penjualan dilaksanakan setelah penandatanganan akad kredit antara PNS pemohon 
kepemilikan rumah dengan bank yang telah ditunjuk. 
(2) Akad kredit antara PNS dengan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan . Pasal 22 
(1) Berdasarkan keputusan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sekertaris 
Daerah melakukan penjualan secara langsung kepada PNS calon pembeli yang 
dituangkan dalam akta jual beli. 
( (2) Berdasarkan akta jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan serah 
terima tanah dari Sekertaris Daerah kepada PNS bersangkutan. 
(3) Serah terima tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dituangkan dalam Berita 
Acara Serah Terima (BAST) . 
(4) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekertaris Daerah 
mengajukan usulan penghapusan tanah kepada Bupati. Pasal 21 1(1) Berdasarkan berita acara basil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 aya~ 
(3) dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati 
menetapkan keputusan penjualan . 
(2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. daftar nominatif PNS calon pembeli; 
b. data tanah yang akan dijual ; 
c. nilai perolehan dan/ atau nilai buku tanah; 
d. nilai limit penjualan; dan 
e. peruntukan penjualan. Pasal 20 
(l) Sekertaris Daerah mengajukan pennohonan persetujuan penjualan kepada Bupati. 
(2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu 
penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan 
penilaian ulang. ( 1) Berdasark b . Pasal 19 
8 . an enta acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), 
u~a~ melalui Sekertaris Daerah menugaskan Panitia Penilai untuk melakukan 
pemla1an atas tanah yang akan dii 1 
(2) P . . lJUa . amtia P il · · · . en ai sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati. 
(3) Has~} penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan limit 
penJualan tanah . Hasil penelitian seba aim . 
berita acara penelitia! ana dunaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam 
(7) Tim menyarnpaikan b~rita . (6) kepada B . . acara basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
upati melalu1 Sekertaris Daerah. 
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR. .. PENGELOLA ····;~~--H~~· ····· .. BAGIAN HUKUM ASISTEN PARAF KOORDINASI 
UNIT/SATUA KERJA 
SEKDA KA~. MUNA Diundangkan di Raha 
pada tanggal ( 0 {<Sib f;lll 2018 
S~SDAERAH, 
NURDIN Ditetapkan di Raha 
pada t ggal f Oft~ /!,fjR.. 2018 c, Pasal 27 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 
(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan 
I perumahan PNS. 
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim 
Terpadu Pembangunan Perumahan PNS. BAB VII 
MONITORING DAN EV ALUASI Pasal 25 
(l) p~~~ayaran harga penjualan tanah dilakukan secara tunai atau dapat 
dicicil/ diangsur dalarn jangka waktu 5 (lima) tahun. 
(2) Harg~ penjualan tanah dibayar melalui Bendahara yang ditunjuk oleh Bupati, untuk 
selanJutnya disetor ke Kas Daerah. ( 1) Harga tanah . . . . Pasal 24 
dan/ ata d. byang ~~ dijual dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
(2) u 1 awah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) . 
Besarnya harga tan h b . Penil . b . a se agairnana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia 
at se agaunana dimaksud dalarn Pasal 19. Bagian Ketiga 
Harga Tanah dan Tata Cara Pembayaran