Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 57 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, pada BAB IV - AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, Pasal 57 menjelaskan:

(1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
a. audit Aplikasi Umum; dan
b. audit Aplikasi Khusus.
(21 Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata
cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
(3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non
kementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan
teknologi.
(4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.
(5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (4l,lnstansi Pusat
dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit
Aplikasi Khusus.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata
cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE diatur dengan
Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
Bagian Keempat . .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-48-
Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik