Menurut Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI, pada BAB II - IZIN LOKASI, menyatakan:

(1) Perusahaan yang ingin memperoleh tanah guna untuk melaksanakan rencana 
Penanaman Modal wajib memperoleh Izin Lokasi dari Bupati. 
(2) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan Perolehan Tanah sebelum 
Izin Lokasi ditetapkan. 
\ 
s 
-3-
(3) Izin Lokasi bukan merupakan Hak Atas Tanah. 
(4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dan 
dianggap sudah dipunyai oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam hal: 
a. tanah yang akan diperoleh merupakan masukan (inbreng) dari para 
pemegang saham; 
b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh 
Perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau 
seluruh rencana Penanaman Modal Perusahaan lain tersebut, dan untuk 
itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang; 
c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam melaksanakan usaha 
industri dalam suatu kawasan industri; 
d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara 
pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan 
pengembangan tersebut; 
e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah 
berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha 
sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tesebut berbatasan 
dengan lokasi usaha yang bersangkutan; 
f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal 
tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan 
tidak lebih dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha 
bukan pertanian; atau 
g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana Penanaman 
Modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh Perusahaan yang 
bersangkutan melalui peralihan hak dari Perusahaan lain, dengan 
ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi, yang menurut Rencana 
Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang 
sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan. 
(5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f Perusahaan yang 
bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau 
penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Dinas dan Kantor Pertanahan.