Apa substansi hukum dari Pasal 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, khususnya BAB V - PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL, Pasal 31, adalah:

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan 
situasi keamanan yang kondusif bagi berjalannya penanaman modal. 
(2) Pemerintah Daerah menjamin semua aset penanam modal yang telah 
menanamkan modalnya melalui prosedur resmi di Daerah dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan, dan tindakan anarkis yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pemerintah Daerah menjamin semua aset yang menjadi hak milik sah 
masyarakat daerah dari penyerobotan maupun pemaksaan penggunaan dan pemanfaatan dalam kegiatan penanaman modal. 
(4) Pemerintah Daerah dapat mencabut izin apabila berdasarkan hasil 
evaluasi ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum 
dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(5) Dalam hal izin telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan lokasi penanaman modal 
melalui kerjasama dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 
 
17