Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, ketentuan pada BAB III - H I B A H, Pasal 8 berbunyi:

Hibah kepada Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah lainnya 
diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah 
lainnya; 
penerima Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi 
Pemerintah Daerah; dan 
mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, 
akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis 
yang telah dilaksanakan. 
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan dengan persyaratan 
paling sedikit: 
penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lainnya; 
merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 
sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan; dan 
mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, 
akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. 
Hibah kepada badan usaha milik nega ra atau badan usaha milik Daerah 
diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar; 
- 12 - 
penerima Hibah berkedudukan sebagai badan usaha milik negara 
atau badan usaha milik Daerah; dan 
mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, 
akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. 
Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling 
sedikit: a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah; 
memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 
dan 
berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah. 
Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 
memiliki kepengurusan yang jelas; 
telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum 
dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
berkedudukan dalam wilayah adm inistrasi Pemerintah Daerah; 
memiliki sekretariat tetap di Daerah; dan 
mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, 
akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan 
sejenis yang telah dilaksanakan. 
Dalam hal NPHD dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, 
maka Hibah diberikan kepada penerima Hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping. 
 
Bagian Keempat 
Pengajuan