Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 Pasal 381?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 381 mengatur sebagai berikut:

(1) Pengelola Barang mela ksanakan penilaian dengan menugaskan : 
a. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, untuk tanah 
dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal; 
b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, untuk selain tanah 
dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal. 
(2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati . 
(3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap : 
a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan; 
b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, 
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang , kode 
register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; 
142
 c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam P asal 377. 
(4) Tim m elakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal 
pemerintah daerah dan/atau PD terkait, yang dituangkan dalam 
dokumen hasil kajian. 
(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , 
penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon 
penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat 
pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah 
yang berasal dari barang milik daerah. 
(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada 
dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati .