Apa yang diatur dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017 pada Pasal 31?
Berdasarkan PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENETAPAN TARIF PELAYANAN, BAB III - PENETAPAN JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN, Pasal 31 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RSUD dapat 
memberikan fasllitasi dan pelayanan praktek kllnlk dan 
penelitian klinik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) 
huruf b. 
(2) Jenis pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. pelayanan pendampingan internship iulusan pendidikan 
kedokteran; 
b. pel.ayanan pembimbingan praktek l<llnik/komunitas 
mahasiswa kedokteran; 
C. pelayanan pembimbingan praktek kllnik/komunitas 
mahasiswa keperawatan/kebidanan; 
d. pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas 
mahasiswa pendidikan kesehatan lalnnya; 
e. pelayanan praktek siswa dan/atau mahasiswa non 
kesehatan; 
f. pelatihan (lnhouse training); dan/atau 
g. studi banding (benchmarking). 
(3) Untuk menjamin keamanan, keselamatan pasien dan atau 
kenyamanan pasien, RSUD wajlb melakukan pengawasan, 
pengendalian dan penilaian terhadap penyelenggaraan praktek 
kllnik secara efektif dan eflsien. 
(4) Setiap lnstitusl pend[dikan yang mengirlmkan peserta didiknya 
untuk melakukan praktek klinik wajlb menyediakan paling 
sedlkit 1 (satu) pembimbing kllnik dan/atau supervisor praktek 
ldinik yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. 
-36 -
(5) Dalarn hal instltusi pendidikan tidak dapat rnernenuhi ketentuan 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (4), maka RSUD dapat 
rnenyediakan kualifikasl tenaga dimaksud dengan biaya 
penyediaan dibebankan pada lnstitusi pendidikan yang 
bersangkutan. 
(6) Dalarn pelaksanaan penyelenggaran praktek dan penelftlan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), RSUD berhak 
mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan. 
(7) Jasa sarana sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) terdiri dari: 
a. institutional fee; 
b. bahan habls pakai selarna praktek; 
c. penggunaan sarana dan fasllltas; dan/atau 
d. penggunaan air, listrik dan/atau telepon. 
(8) Jasa pelayanan sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) terdiri 
darl: 
a. honorarium pembimbing klinik dan/atau pelatih; dan/atau 
b. pelayanan pembimbing manajemen RSUD. 
(9) Biaya pelayanan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan atau 
tenaga non kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya satuan 
aktivitas selama pelatihan (activity based costing) termasuk 
penggandaan materi pelatihan, honor pelatihan, pembirnbing 
klinik, sertiflkat dan institutional fee. 
(10) Pelayanan praktek kllnik dan penelltian klinik sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum 
dalam Larnpiran Peraturan Walikota ini. 
Bagian Keempat 
Pelayanan Kesehatan Lalnnya 
Paragraf 1 
Pelayanan Transportasi Pasien (Ambulanc e) 
dan Transportasl Jenazah 
Pasal32 
(1) Pelayanan transportasl pasien (ambulance) dan pelayanan 
transportasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat 
(3) huruf c angka 1, disesuaikan ketersediaan transportasl 
pasien (ambulance) dan atau mobil jenazah. 
-37 -
(2) Pelayanan transportasi pasien (ambulance) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diklaslfikasikan dalam 2 (dua) jenis, 
terdiri dari: 
a. pelayanan transportasi pasien (ambulance) tanpa kru 
pendamping;dan/atau 
b. pelayanan transportasi pasien (ambulance) rujukan 
didampingi 1 (satu) tenaga keperawatan. 
(3) Komponen tarif pelayanan transportasi pasien (ambulance) 
terdlri dari: 
a. biaya pengganti bahan bakar dan jasa sarana (BBMS) 
dlperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke 
lokasi penghantaran dengan tarif awal diperhitungkan untuk 
5 (lima) kilometer pertama (10 (sepuluh) km pergi-pulang), 
sedang kilometer tambahan selanjutnya dihltung per 
1 (satu) kilometer (pergi); 
b. jasa sarana diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk 
biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi 
kendaraan, depresiasl (penyusutan) dan operasional (pajak 
kendaraan) yang dikonversikan dalam satuan per kilometer 
(pergi); dan 
c. jasa pelayanan, terdiri dari: 
1. jasa pelayanan untuk sopir; dan/atau 
2. jasa medlk jika disertai kru tenaga medik dan/atau jasa 
keperawatan jika diserta kru keperawatan. 
(4) Biaya penyeberangan dengan kapal feri dlperhltungkan pergi­
pulang termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru. 
(5) Untuk transportasi paslen (ambulance) yang dilengkapi dengan 
emergency kit dan obat-obatan emergency dan disertai tindakan 
medik besaran tarif disetarakan dengan pelayanan 
kegawatdaruratan. 
(6) Untuk penghantaran luar kota dan diperlukan menginap, maka 
diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang 
berlaku di kota yang dituju. 
(7) Pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan pelayanan 
transportasl jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lamplran 
Peraturan Walikota ini. 
-38 -
PasaJ 33 
{l) Pelayanan transportasl jenazah sebagaimana dimaksud dalam