Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN WALIKOTA TERNATE Nomor 3 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA TERNATE Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERI ZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODA l DAN, khususnya BAB II - I, Pasal 4, adalah:

Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: 
a. Perizinan Bidang Penanaman Modal , terdiri dari : 
1. Pendaftaran Penanaman Modal 
2. Izin Usaha 
3. Izin Kantor Perwakilan 
b. Perizinan Bidang Pertanian dan Peternakan , terdiri dari : 
1. Izin Usaha Peternakan 
2. Izin Pemasukan dan pengeluaran Hewan Ternak dan Hasil 
Hewan Ternak 
3. IzinPemotonganTernak/Jagal Hewan 
4. Izin Pengadaan Benih/Bibit Tanaman Hutan 
5. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat 
c. Perizinan Bidang Industridan Perdagangan , terdiri dari : 
1. Izin Usaha Perdagangan 
2. Izin Usaha Industri 
3. Tanda Daftar Perusahaan 
4. Tanda Daftar Gudang 
5. Surat Keterangan Penyimpanan Barang 
 d. Perizinan Bidang Perhubungan , yaitu Izin Trayek 
e. Perizinan Bidang Lingkungan Hidup , yaitu Izin Lingkungan 
f. Perizinan Bidang Ketenagakerjaan , terdiri dari : 
1. Izin Operasional LPTKS 
2. Izin Perpanjangan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 
3. Izin Lembaga Pelatihan 
4. Ketrampilan Swasta (LPKS) 
 g. Perizinan Bidang Kesehatan , terdiri dari : 
1. Izin Operasional Rumah Sakit 
2. Izin Operasional Klinik 
3. Izin Operasional Apotek 
4. Izin Operasional Toko Obat 
5. IzinOperasional Toko Alat Kesehatan 
6. Izin Operasional laboratorium Klinik 
7. Izin Operasional Optik Kacamata 
8. Izin Operasional Pengobatan Tradisional 
9. Izin Operasional Puskesmas 
10. Izin Praktek Dokter Spesialis 
11. Izin Praktek DokterUmum 
12. Izin Praktek Dokter Gigi 
13. Izin Praktek Bidan 
14. Izin Praktek Tukang Gigi 
15. IzinKerja Apoteker 
16. Izin Kerja TenagaKesehatan 
17. Izin Operasional Klinik Fisioterapi 
18. Izin rumah Bersalin 
19. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak 
20. Izin Operasional klinik Rontgen 
21. IzinPraktek tenaga teknis Kefarmasian (SIPTTK) 
 
 h. Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , terdiri 
dari : 
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi 
 i. Perizinan Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukimanan dan 
Pertanahan : 
 1. Izin Pemasangan Reklame (IPR) 
 2. Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 
 j. Perizinan Bidang Pariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata): 
 1. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata: 
 a. Usaha Wisata Alam 
 b. Usaha Wisata Budaya 
 c. Usaha pengelolaan sumber daya alam dan/atau potensi 
budaya serta minat khusus sebagai sasaran wisata 
 2. Bidang Usaha Kawasan Pariwisata 
 3. Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata : 
 a. Angkutan Jalan Wisata 
 b. Angkutan Laut, sungai, dan danau wisata 
 4. Bidang Usaha JasaPerjalananWisata 
 a. Biro Perjalanan wisata 
 b. Agen Perjalanan Wisata 
 5. Bidang Usaha jasaMakanan dan Minuman 
 a. Restoran 
 b. RumahMakan 
 c. Bar/RumahMinum 
 d. kafe 
 e. Jasa Boga 
 f. Pusat Penjualan Makanan dan Oleh -oleh 
 6. Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi : 
 a. Hotel 
 b. Vila 
 c. Pondok Wisata 
 d. Motel/Penginapan 
 e. Home Stay/Rumah Wisata 
 7. Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi 
 a. Gelanggang Rekreasi Olahraga (rumah Bilyar, Gelanggang 
Renang, Lapangan Tenis, lapangan futsal, lapangan 
bulutangkis, ); 
 b. Gelanggang Seni (sanggar Seni, gedung pertunjukan seni) 
 c. Arena Permainan 
 d. Tempat Hiburan Malam (Klub Malam, Pub, Disk otik) 
 e. Rumah Pijat 
 f. Taman Rekreasi 
 g. Rumah/Tempat Usaha Karaoke 
 h. Jasa Impesatriat/Promotor 
 i. Salon/Spa 
 8. Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, 
Konferensi dan pameran. 
 9. Bidang Usaha jasa informasi pariwisata 
 10. Bidang usaha JasaKonsultan Pariwisata 
 11. BidangusahajasaPramuwisata 
 12. Bidang Usaha Wisata Tirta (Wisata Selam, Wisata Olahraga 
Tirta, Dermaga Wisata, Wisata Memancing, Wisata Bahari, 
wisata Sungai/Danau/Waduk) 
 k. Perizinan Bida ng Pendidikan dan Kebudayaan : 
 1. Izin Pendirian TK (Taman Kanak -kanak)/ TKLB (Taman Kanak -
Kanak Luar Biasa). 
 
 2. Izin Pendirian KB (kelompok bermain)/ TPA (tempat penitipan 
anak) /SPS (satuan pendidikan anak usia dini sejenis). 
 3. Izin Pendiria n Satuan PNF (Pendidikan Non Formal) terdiri 
dari: 
 a. LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan 
 b. Kelompok Belajar 
 c. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 
 d. Majelis Taklim 
 e. Satuan PNF sejenis 
 4. Izin Pendirian dan Operasional Sekolah 
 
l. Layanan Non Perizinan, terdiri dari : 
1. Retribusi Persampahan ; 
2. Retribusi Pemadam Kebakaran ; 
3. Pajak Reklame . 
 
 
Pasal II 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate. 
 
 
 Ditetapkan di Ternate 
 pada tanggal 10 Januari 2018 
 
WALIKOTA TERNATE, 
 
 TTD 
 
 
 BURHAN ABDURAHMAN 
 
Diundangkan di Ternate 
pada tanggal 11 Januari 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE, 
 
 TTD 
 
 
 
 M. TAUHID SOLEMAN 
 
 
BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 201 8 NOMOR 345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pejabat Paraf 
 
Sekretaris Daerah 
 
Asisten Peng. Eko & Pembangunan 
 
Ka. DPMPTSP 
 
Kabag Hukum & HAM