Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN Nomor 5 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN Nomor 5 Tahun 2018 tentang TATACARA PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. 
4. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPPDRD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Kota Balikpapan. 
5. Kepala BPPDRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kota Balikpapan. 
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 
kawasan yang di gunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan 
dan pertambangan. 
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedalaman serta laut wilayah kota. 
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah da n/atau perairan dan/atau laut. 
 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 3 Tahun 2010 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 
2010 Nomor 13 S eri B Nomr 13 , Tambahan Lembara n 
Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 ) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 
1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( Lembaran 
Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1); 
 
- 3 - 
 
 
 9. Bangunan Strata Title adalah bangunan gedung bertingkat atau bangunan 
kompleks yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 
bangunan -bangunan yang terstrukturkan secara fungsional dalam arah 
horizontal maupun vertikal, merupakan satuan -satuan yang masing -
masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi 
dengan bangunan bersama dan tanah/bumi bersama. 
10. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 
suatu Iingkungan yang terbag i dalam bagian -bagian yang distrukturkan 
secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 
satuan -satuan yang masing -masing dapat dimiliki dan digunakan secara 
terpisah , terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian 
bersama , benda bersama dan tanah bersama. 
11. Rumah Susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan 
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, 
serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 
12. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 
memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
13. Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 
memenuhi kebutuhan khusus. 
14. Rumah Susun Komersial adalah rumah susun yang diseleng garakan 
untuk mendapatkan keuntungan. 
15. Apartemen adalah suatu bangunan bertingkat tinggi yang beratap dasar 
yang biasanya ditinggali orang sebagai tempat tinggal milik pribadi, yang 
bergandengan dengan milik bersama dalam bagian -bagian yang 
diperuntukan bag i pemakaian bersama, biasanya penghuninya lapisan 
masyarakat ke las atas, dengan dilengkapi sarana yang mewah dan 
modern. 
16. Tanah Bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk 
bangunan yang d igunakan atas dasar hak bersama , secara tidak terpisah 
yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam 
persyaratan izin mendirikan bangunan. 
17. Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak 
terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satua n-
satuan rumah su sun. 
18. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah 
susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah 
untuk pemakaian bersama. 
19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, 
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 
20. NJOP Bumi adalah nilai jual bumi ya ng dihitung dalam satuan rupiah per 
meter persegi. 
21. NJOP Bumi Bersama adalah NJOP pada bumi bersama yang merupakan 
tanah bersama yang menjadi alas hak atas tanah berdirinya suatu 
bangunan rumah susun beserta bangunan bersama, benda bersama dan 
bangunan gedung lainnya. 
22. NJOP Bangunan adalah nil ai jual bangunan yang dihitung dalam satuan 
rupiah per meter persegi. 
23. NJOP Bangunan Bersama adalah NJOP pada bangunan bersama yang 
berdiri pada bumi bersam a atau tanah bersama yang merupakan bagian 
bersama secara tid ak terpisah atau benda bersama yan g secara terpisah 
dengan bangun an rumah susun dan bangunan gedung lainnya. 
24. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat 
NJOPTKP adalah batas n ilai jual objek pajak yang tidak kena pajak . 
- 4 - 
 
 
 25. Pemilik adalah perseorangan atau badan yang memiliki Satuan Rumah 
Susun atau Satuan Apartemen . 
26. Nilai Perbandinga n Proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah 
angka yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun 
terhadap hak atas bagian bersama, ben da bersama dan tanah bersama 
yang dihitung berdasarkan nilai satuan rumah susun yang bersangkutan 
terhadap jumlah n ilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu 
pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya 
pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. 
27. Pertelaan adalah rincian penunjukan batas yang jelas dari masing -masing 
satuan rumah susun termasuk bagian bersama, benda bersama, tanah 
bersama, serta NPP dal am bentuk gambar ( stratadrawing ) dan uraian yang 
dibuat developer/pengembang untuk pengesahan akta pemisahan rumah 
susun/ strata title . 
28. Luas Bumi /Luas Tanah yang selanjutnya disebut LT adalah luas 
permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan untuk digunakan 
secara keseluruhan. 
29. Luas Bumi Bersama/Luas Tanah Bersama yang selanjutnya disebut LTB 
adalah luas keseluruhan bumi/ tanah yang digunakan secara bersama. 
30. Luas Bangunan Efektif yang selanjutnya disingkat LBE adalah luas 
keseluruhan bangunan yang dijual. 
31. Luas Bangunan Bersama yang selanjutnya disingkat LBB adalah selisih 
antara luas bangunan kotor dengan luas bangunan efektif. 
32. Luas Satuan Unit Bangunan yang selanjutnya disebut LUB adalah luas 
unit bangunan yang tercantum pada sertifikat hak milik Rumah Susun 
atau Apartemen. 
33. Akta Jual Beli yang selanjutnya disingkat AJB adalah akta autentik 
mengenai perbuatan hukum atas peralihan hak atas tanah dan hak milik 
atas satuan rumah susun melalui jual beli yang dibuat oleh pejabat yang 
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang -undangan. 
34. Perjanjia n Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disingkat PPJB adalah 
perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara penjual dan 
pembeli untuk d alam jangka waktu tertentu yang masing -masing 
mempunyai kewajiban dan hak untuk memperoleh suatu prestasi tertentu 
yang akan dilanjutkan dengan AJB. 
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB -P2 
yang terutang kepada wajib pajak.