Bagaimana redaksi normatif Pasal 24 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, Pasal 24 berbunyi:

(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi : 
 
 
14 
 a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;dan 
b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal. 
(2) Pengendalian pelaksanaan penana man modal dilakukan oleh SKPD 
yang membidangi penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, 
dan pengawasan. 
(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan cara : 
a. kompilasi; 
b. verifikasi; dan 
c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber 
informasi lainnya. 
(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan cara : 
a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal; 
b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman 
modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan 
c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang 
dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya. 
(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan cara : 
a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan 
penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan; 
b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan 
c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman 
modal. 
(6) Tata cara pelaksanaan pema ntauan, pembinaan, dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
Bagian Keenam 
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal