Apa norma yang terkandung dalam Pasal 82 dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006?
Substansi dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge lolaan Barang Milik Negara /Daerah sebag aimana telah, khususnya , Pasal 82, memuat:

(l)Pemusnahan dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati. . 
(2)Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
berita acara dan dilaporkan kepada Bupati. BABX 
PEMUSNAHAN Pasal 80 
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk -bentuk pemindahtanganan dan persetujuan, 
penjualan kendaraan dinas, penjualan rumah dinas daerah, pelepasan hak atas 
tanah dan/ atau bangunan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah 
daerah diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penyertaan Modal 
Pemerinta.h Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang diajukan oleh 
Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya; 
d. pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah. tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi t.erkait; 
e. pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah untuk dit.etapkan; dan 
f. pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik 
Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan 
dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah dit.etapkan. 
31 (4) Pengelola Barang Menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan 
Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebageimana dirnaksud 
pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi 
barang. 
(5) Pencatatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dan ayat (2), 
dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, Kartu Inventaris Barang B, Kartu 
Inventaris Barang C, Kartu Inventaris Barang D, Kartu lnventaris Barang E, dan 
Kartu lnventaris Barang F. 
(6) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah diatur dalaln peraturan Bupati 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 87 
( 1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Daerah 
yang berada dibawah penguasaannya kc dalam Daftar Barang Pengelola menurut 
penggolongan dan kodefikasi barang. 
(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan 
pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang 
Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi 
barang. 
(3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BABXIl 
PENATAUSAHAAN 
Bagian Kesatu 
Pembukuan (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: 
a. berdasarkan keputusan dan/ atau laporan penghapusan dari pengguna Barang 
Milik Daerah yang berada pada pengguna barang; atau 
b. berdasarkan keputusan Bupati untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 
Pengelola Barang. (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah 
berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang. 
(5) Pelaksanaan Pengbapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.