Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KOTA  PANGKALPINANG Nomor 6 Tahun 2014.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOTA  PANGKALPINANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

ayat (6 ) Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1091), U ndang -Undang Darurat 
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No mor 1091), dan Undang -
Undang Da rurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumetera Selatan sebagai Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tamba han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 
 
3. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 200 0 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 0 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 033); 
 
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 201 6 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 201 6 
Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 946); 
 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 
 
6. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 20 12 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 12 Nomor 1 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 332); 
 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahu n 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korb an 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200 6 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 604); 
 
9. Peraturan Peme rintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
 
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 44) ; 
 
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang 
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 
Nomor 02, Seri D Nomor 01); 
 
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN P ERWAKILAN RAKYAT DAERA H KOTA PANGKALPINANG 
dan 
WALIKOTA PANGKALPINANG 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 6 
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 
 
 Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 
Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 201 4 Nomor 06) 
diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 5 dan angka 6 Pasal 1 
diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka, yaitu angka 2 1 
sampai dengan angka 2 5, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: