Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL, pada BAB VII - HUBUNGAN KERJA, Pasal 31 menjelaskan:

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. 
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan atas: 
a. jangka waktu; atau 
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. 
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai 
dalam waktu tertentu, yaitu: 
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
(4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan 
yang bersifat tetap. 
(5) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. 
- 12 -
(6) Perjanjian kerja waktu tertentu dapat diperbaharui setelah melebihi masa 
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu 
tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh 
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 
(7) Perjanjian kerja waktu tertentu, perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu 
dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu wajib didaftarkan pada 
Dinas. 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembuatan, dan 
pendaftaran perjanjian kerja waktu tertentu, perpanjangan perjanjian kerja 
waktu tertentu dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati. 
(9) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), 
demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.