Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor t2 Tahun 2017 pada Pasal 27?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor t2 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009, Pasal 27 menyebutkan bahwa:

, dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten 
Bond~woso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan telah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Timur 
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 
188/49.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 2 (dua) 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso; 
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan juga perlu 
diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat 
lokal dan nasional guna mewujudkan fungsi dan tujuan 
pendidikan nasional ; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang ... 
Paraf Koordinasi 
Kadin Dikbud Kabag. Hukum 
tl ' ' 
-2-
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 4380); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4769); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4863); 
10. Peraturan ... 
Paraf Koordinasi 
-3-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 
2007 tentang Standar Isi untuk Program Kejar Paket A, 
Program Paket B dan Program Paket C; 
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
Guru; 
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 
2009 tentang Pendidikan Inklusif; 
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar 
Pelayanan pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 
Usia Dini; 
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia 
Dini; 
Paraf Koordinasi 
Katlin Dikbud Kabag. Hukum 24.Peraturan ... 
Off i \ 
-4-
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar 
dan Menengah; 
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan 
Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C; 
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 
2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 
Sekolah/Madrasah ; 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan 
Lokal Wajib di Sekolah/ Madrasah; 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
dan 
BUPATI BONDOWOSO 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 
Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 
Seri E) diubah sebagai berikut: 
1. ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: