Apa bunyi lengkap Pasal 61 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, pada BAB IX - LAPORAN KEGIATAN, Pasal 61 dinyatakan:

(1) Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Langsung 
guna memberi informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan 
daerah, tertib administrasi pe ngelolaan aset daerah serta 
sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan Pemerintah/ 
Pemerintah Daerah, maka wajib disusun laporan sebagai berikut: 
a. Laporan Realisasi Fisik/ Output dan Keuangan: 
- 60 - 
 
 
1. PA/KPA kegiatan fisik maupun non fisik menyampaikan 
laporan perkembangan fisik/output maupun keuangan 
serta permasalahan setiap bulan dengan mengacu pada 
DPA-SKPD kepada Walikota u.p Bagian Administrasi 
Pembangunan dengan tembusan kepada: 
a) Inspektorat; 
b) Bappeda; dan 
c) BPKAD. 
selambat -lambatnya tang gal 5 (lima) bulan berikutnya. 
2. Bagian Administrasi Pembangunan menghimpun laporan 
kegiatan Laporan Realisasi Fisik/ Output dan Keuangan 
bulanan dengan menggunakan format RPK -1 dari SKPD 
baik kegiatan fisik maupun non fisik. 
b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan 
Setiap SKPD menyusun Laporan Capaian Kinerja setiap 
triwulan dan disampaikan ke Bappeda. 
c. Khusus Laporan Kegiatan Fisik Konstruksi: 
1. Untuk keperluan pengendalian dan pengawasan 
pelaksanaan pekerjaan dilapangan dibuat buku harian, 
mingguan dan bulanan, dimana segala peristiwa dan 
kejadian yang penting dilapangan direkam dalam 
laporan tersebut untuk dipergunakan sebagai pegangan 
dalam pengambilan keputusan dan tindakan lebih lanjut. 
2. Buku Harian/Laporan Harian. 
Penyedia Jasa mempunyai kewajiban untuk membuat 
dan menyimpan buku harian yang berisi hal -hal sebagai 
berikut: 
a) kuantitas dan macam bahan yang ada dilapangan; 
b) penempatan tenaga kerja untuk setiap macam 
tugas dan/atau ketrampilannya; 
c) jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia; 
d) taksiran kuantitas peker jaan yang dilaksanakan; 
e) jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan; 
f) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa 
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap 
kelancaran pekerjaan; dan 
- 61 - 
 
 
g) catatan -catatan lain yang berkenaan dengan 
pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja ( shop 
drawing ), spesifikasi teknis dan kelambatan 
pekerjaan dibanding dengan rencana serta upaya 
pemecahannya. 
Buku harian dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan 
ditandatangani oleh pelaks ana lapangan Penyedia Jasa, 
diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Lapangan, 
Distribusi Buku Laporan Harian diatur sebagai berikut: 
a) asli untuk PPK; 
b) lembar kedua untuk PPTK; 
c) lembar ketiga untuk Bagian Administrasi 
Pembangunan; 
d) lembar terakhir untuk Penyedia Jasa. 
3. Laporan Mingguan. 
Laporan mingguan dibuat oleh Penyedia Jasa atau 
Konsultan Pengawas setiap minggu yang berisikan 
rangkuman dari laporan harian dan berintikan jenis dan 
kemajuan fisik kumulatif pekerjaan dalam periode satu 
minggu, serta hal - hal atau kejadian -kejadian penting 
perlu ditonjolkan. 
4. Laporan bulanan. 
Penyedia Jasa atau Konsultan Pengawas juga harus 
membuat laporan bulanan yang berisikan kemajuan fisik 
kumulatif bulanan dan rekapitulasi laporan mingguan 
dan hal -hal serta kejadian -kejadian penting yang timbul 
dalam bulan bersangkutan. 
Untuk mencegah timbulnya perbedaan pendapat dengan 
Penyedia Jasa, PPK bersama PPTK sebelum 
menandatangani semua laporan yang dibuat oleh 
Penyedia Jasa wajib meneliti dengan cermat kebenaran 
laporan tersebut. La poran tersimpan rapi dan setiap 
berkas disusun secara teratur sesuai dengan tanggal dan 
bulan laporan sehingga dapat dicari dengan mudah 
setiap saat diperlukan. 
d. Laporan Hasil Kegiatan Fisik Konstruksi. 
1. Setelah Penyerahan Pertama (PHO), PPK menyerahkan 
hasil pengadaan fisik konstruksi kepada PA/KPA selaku 
Pengguna Barang. 
- 62 - 
 
 
2. Setelah menerima hasil pengadaan kegiatan fisik dari 
PPK, PA/KPA membuat laporan hasil kegiatan fisik 
konstruksi dan usul penggunaannya kepada Walikota 
selaku Pemegang Kek uasaan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah dengan tembusan Kepala BPKAD sebagaimana 
tercantum dalam lampiran IX G Peraturan Walikota ini 
dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Pertama 
Pekerjaan Konstruksi; 
3. Laporan hasil kegiatan fisik konstruksi dilaksanak an 
segera setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah 
Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (berakhirnya masa 
pelaksanaan kegiatan) agar hasil kegiatan pembangunan 
dapat segera difungsikan dan dimanfaatkan; 
4. PA/KPA bertanggung jawab untuk memeriksa kebenaran 
data laporan hasil kegiatan; 
5. Segala kerusakan bangunan yang timbul akibat cacat 
tersembunyi dalam struktur maupun akibat pelaksanaan 
yang kurang sempurna selama masa pemeliharaan 
menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa/ 
pelaksana; 
6. Segala kerusakan yang timbul akibat kelalaian pengguna 
bangunan menjadi tanggung jawab pengguna 
bangunan; 
7. Hasil kegiatan fisik konstruksi dicatat sebagai barang 
milik daerah oleh SKPD setelah dilakukan Berita Acara 
Serah Terima Pekerjaan 100%. 
e. Laporan Hasil Kegiatan Fisik Non Konstruksi. 
1. PA membuat laporan hasil kegiatan fisik non konstruksi 
(barang/jasa) yang bersifat menambah aset dan usul 
penggunaanya kepada Walikota selaku Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 
tembusan Kepala BPKAD sebagaimana tercantum dalam 
lampiran IX H Peraturan Walikota ini dengan dilampiri 
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 
2. Laporan hasil kegiatan fisik non konstruksi dicatat 
sebagai barang milik daerah oleh SKPD dan Bagian 
Sekretariat Daerah setelah dilakukan Berita Acara Serah 
Terima Pekerjaan 100%. 
- 63 - 
 
 
f. Laporan Akhir Kegiatan. 
Setelah kegiatan dimasing -masing SKPD selesai 
dilaksanakan, PA/KPA membuat Laporan Akhir Kegiatan 
kepada Walikota dengan tembusan: 
1. Kepala Bappeda; 
2. Inspektur Inspektorat; 
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; dan 
4. Kepala BPKAD. 
Laporan Akhir Kegiatan berisi uraian tentang tahapan 
kegiatan yang meliputi: 
1. pendahuluan; 
2. tujuan; 
3. pelaksanaan dan hasil kegiatan; 
4. tolok ukur kinerja; 
5. output; dan 
6. outcome. 
(2) Bentuk dan Contoh Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran IX G Peraturan Walikota ini. 
 
Bagian Kedua 
Papan Nama Kegiatan