Apa substansi hukum dari Pasal 21 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, khususnya BAB IV - TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN, Pasal 21, adalah:

yang diberikan kepada bendahara penerimaan, 
bendahara pengeluaran, bendahara penerlmaan pembantu, 
bendahara pengeluaran pernbantu, pengurus barang, pengurus 
barang pernbantu, pembantu pengurus barang dan penyimpan 
barang d1rumuskan sebagai berikut : 
Tambahan Penghasilan Pegawal = skor prestasl x harga satuan 
yang ditetapkan SBU dan SBK 
(2) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan 
sesual dengan prosentase ketepatan waktu pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 sebagai berikut : 
a. Skor 1 = skor presj:asi 100% (seratus persen) apablla laporan 
bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, 
Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BPKAD terklrim paling 
lambat tanggal 10 bulan berlkutnya ; 
b. Skor 3 = skor prestasi 80% (delapan puluh persen) apabila 
laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi 
Barang, Laporan Mutasi Barang Persedlaan ke BPKAD terklrirn 
setelah tanggal 10 bulan dan paling larnbat akhlr bulan 
berikutnya i 
-23 -
c. Skor 5 = skor prestasi 50% (lima puluh persen) apabila 
laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi 
Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BPKAD terkirim 
pada 2 bulan berikutnya . 
Pasal25 
(1) Skor prestasi tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dltetapkan 
berdasarkan bukti penglriman data ketepatan waktu 
pelaporan yang diterima oleh BPKAD-
(2) Daftar Perhltungan Nominatif Penerima Tambahan Penghasilan 
dicetak darl apllkasl e-kinerja sebagal dasar pengajuan surat 
permlntaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu. 
Bagian Kedua 
Uang Penunjang Pengadaan Barang/Jasa