Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 29 Tahun 2018 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 29 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, BAB V - TAHAPAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a,
dilakukan dengan membentuk tim dan kelengkapannya,
pembekalan tim, menyusun rencana tindak dan
sosialisasi.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
b.Tim Penyusun SOP AP OPD; dan
c.Tim Penyusun SOP AP Unit Kerja.
(3)Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.dibentuk oleh Bupati;
b.mempunyai tugas salah satunya untuk menganalisa,
menyusun, memonitor SOP AP dari OPD dan
melaporkan hasilnya kepada Bupati;
c.susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari
penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan
anggota.
(4)Pembentukan Tim Penyusun SOP AP OPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
11a.dibentuk oleh Kepala OPD;
b.mempunyai tugas mengumpulkan data, menganalisa,
meneliti dan menyusun SOP AP pada bidangnya
masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada
Kepala OPD;
c.susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari
penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota.
(5)Pembentukan Tim Penyusun SOP AP unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.dibentuk oleh Kepala Unit Kerja;
b.mempunyai tugas merumuskan dan menyusun SOP
AP pada masing-masing bagian di lingkungan unit
kerja;
c.susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari
ketua, sekretaris dan anggota.
Bagian Ketiga
Penilaian Kebutuhan