Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor 10 Tahun 2015 pada Pasal 46?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor 10 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015, Pasal 46 menyebutkan bahwa:

Petinggi yang berstatus pegawai negeri sipil apabila 
berhenti sebagai Petinggi dikembalikan kepada 
instansi induknya. 
Petinggi yang berstatus pegawai negeri sipil apabila 
telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai 
negeri s ipil diberhentikan dengan hormat sebagai 
pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 
 
 
 
-9- 
 
 
Perda -Kubar/180/2017 
 Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta hkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 
Barat. 
 
 
Ditetapkan di Sendawar , 
pada tanggal, 7 November 2017. 
 
BUPATI KUTAI BARAT, 
 
 
 ttd 
 
 FX. YAPAN 
 
 
 
 
Diundangkan di Sendawa r, 
pada tangg al, 7 November 2017. 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 
 
 
 ttd 
 
 YACO B TULLUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10. 
 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 10/74/2017. Nama Jabatan Paraf 
H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati 
Drs. Yacob Tullur, M.M Sekda 
Silas Sinar, S.Sos Ass. I 
Faustinus Syaidrahman, S.Sos., M.M Kepala DPMK 
Yosef Stevanson, S.H. Kabag. Hukum 
Pidesia, S.E., M.Si. Kasubbag. Kumdang