Apa substansi hukum dari Pasal 22 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, khususnya BAB VII - KETENTUAN LAIN -LAIN, Pasal 22, adalah:

Batas maksimum penerimaan daerah pada SKPD yang dapat 
dilaksanakan secara tunai sebesar Rp.5.00 0.000,00 (lima juta rupiah) 
per hari. 
Batas maksimum penggunaan Uang Persediaan pada SKPD dalam 
bentuk tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari. 
Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi 
penerimaan daerah dibebankan pada obyek pajak dan retribusi atau 
pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
- 21 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 (4) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi 
pengeluaran daerah dibebankan pada pihak penerima transfer sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.