Menurut PERATURAN DAERAH KAB UPATEN MELAWI Nomor ?Z Tahun 2009, apa isi dari Pasal 33?
Pasal Pasal 33 dalam PERATURAN DAERAH KAB UPATEN MELAWI Nomor ?Z Tahun 2009 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, pada BAB XVII - KETENTUAN PENYIDIKAN, menyatakan:

(1) Pejabat pcgawai ncgeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
dibcri wcwenang khusus scbagai Pcnyidik untuk mclakukan penyidikan 
tindak pidana dibidang Pcrpajakan Dacrah atau Retribusi Dacrah. 
(2) Penyidik... 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil 
tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimak sud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang 
retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap 
danjelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilaku kan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokum en lain 
yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatakan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan-bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah 
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang dan 
tempat kerja pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang atau dokum en yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf e Pasal ini, 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan ; 
k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat 
dipertan ggungjawabkan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
H ukum Acara Pidana.