Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN Nomor 11 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN Nomor 11 Tahun 2017 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 3, adalah:

( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. l.634.028.101.932,00 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 719.681.399.000,00 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. l.182.444.537.867,00 
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 
c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 33.018.400.000,00 
e. Belanja bantuan sosial dan keu­ 
lainnya sejumlah Rp. 9.032.000.000,00 
f. Belanja bagi hasil kepada 
Pemerintah Desa sejumlah Rp. 7.242.916.061,00 
g. Belanja bantuan keuangan 
kepada Desa dan Partai Politik Rp. 396.300.926.500,00 
sejumlah 
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.989.321.504,00 
86.537.4 7 4.896,00 
483. 7 43 .278. 830 ,00 
149.400.645.274,00 
719.681.399.000,00 Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. Jumlah (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Modal 
€ Pasal 4 
( 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 4.000.000.000,00­ 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 
Tahun Anggaran 
b. Pencairan dana cadangan Rp. 
sejumlah 
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah Rp. 
yang dipisahkan sejumlah 
d. Penerimaan pinjam an daerah Rp. 
sejumlah 
e. Penerim aan kembali pemberian Rp. 
pinjaman sejumlah 
f. Penerimaan piutang daerah Rp. 
sejumlah 
7 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan 
sejumlah Rp. 
b. Penyertaan Modal (investasi) 
Pemerintah Daerah 
sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 
c. Pembayaran Pokok Utang 
sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 
d. Pemberian Pinjaman Daerah 
sejumlah Rp.