Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 58 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 58 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN, Pasal 8 berbunyi:

(1) Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penunjukan Plh 
sebagaimana diaksud dalam Pasal 6 ayat (2), adalah: 
a. Untuk Plh Sekretaris Daerah, surat perintah ditetapkan oleh Gubemur 
Jawa Timur; 
b. Untuk Plh pejabat eselon ll.b, surat perintah ditetapkan oleh Bupati; 
c. Untuk Plh pejabat eselon lll.a sebagai kepala PD, surat perintah 
ditetapkan oleh Bupati; dan 
d. Untuk Plh pejabat eselon lll.a selain sebagai kepala PD,;Plh pejabat 
eselon Ill.b, Plh pejabat eselon IV.a, Plh pejabat eselon IV.b, Plh pejabat 
eselon V.a, dan Plh Kepala Satuan Pendidikan, surat perintah 
ditetapkan oleh kepala PD; \ 
(2) Dalam hal kepala PD berhalangan tetap atau berhalangan sementara, maka 
penerbitan surat perintah penunjukan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d dilakukan oleh kepala BKPPD. 
Bagian Ketiga 
Berakhimya Tugas Plh