Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN  WALIKOTA  PADANG PANJANG Nomor 26 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN  WALIKOTA  PADANG PANJANG Nomor 26 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, pada BAB II - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN, Pasal 9 menjelaskan:

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing -masing Perangkat 
Daerah ; 
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan 
Kota Padang Panjang ; 
c. menyusun program kerja setiap tahun; 
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap t ahun; 
f. bertanggung jawab kepada Walikota; 
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota; 
h. menyusun Data Terpilah Perempuan dan anak; 
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing -masing instansi; 
j. menetapkan Tim Driver sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 
untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; 
k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; 
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point serta pokja 
data di masing -masing Perangka t Daerah ; dan 
m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Walikota.