Apa substansi hukum dari Pasal 9 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004?
Materi muatan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, khususnya BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 9, adalah:

(1) Bendahara sebagaimana dmaks ud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dijabat oleh Pasal 8 
(1) Kepala Seks i sebagaimana dimaks ud dalamPasal 6 ayat (1) huruf b bertindak 
sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangn ya. 
(2) Kepala Seks i sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempun yai tugas : 
a. men yusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan 
yang menjadi tanggung jawabn ya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan 
penyusunan APBDesa ; 
b. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir bersama dengan TPK 
setelah diteta pkann ya APB Desa; 
c. melaksanakan kegiatan dan/ a tau bersama Lembaga Kemas yarakatan , 
Kelomp ok Mas yarakat , TPK Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; 
d. mengen dalikan pelaksanaan kegiatan yang men jadi tanggu ngjawabn ya; 
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya kepada Kepala Desa ; dan 
f. men yiapkan dokumen anggaran atas beban penge luaran pelaksanaan 
kegiatan yang men jadi tanggung jawabnya. 
(3) Dokumen anggaran seba gaimana dimaksud pada ayat (2) huru f f melipu ti 
rencana anggaran belanja (RAB) akhir dan Surat Permintaan Pem bayaran . Pasal 7 
(1) Sekretaris Desa sebagaim ana dimaksu d pada Pasal 6 ayat (1) huruf a bertin dak 
selaku Koordina tor PTPKD . 
(2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mempun yai tugas : 
a. roen yusun dan melaksanakan kebijakan penge lolaan APBDesa ; 
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa , perubahan 
APBDesa dan pertanggungjawa ban pelaksanaan APBDesa ; 
c. melakukan penge ndalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang tel.ah 
ditetapkan dalam APBD esa; 
d. menyusun pelapo ran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ; 
e. melakukan verifikasi terhadap bukti -bukti penerimaan dan penge luaran 
APBDesa. dan 
f. melakukan verifikasi terhadap bukti -bukti penerimaan dan pengeluaran 
APBDesa . ( 1 J PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsu r 
Perangkat Desa , tercliri dari: 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kepala Seksi ; dan 
c. Bendahara 
(2) PTPKD sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa pada setiap ta.h un anggaran . 
(3) PTPKD sebagaimana dimak sud pasal ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. menyusun Rencana Penggu naan Dana (RPO) APBDesa melalui 
musyawarah bersaroa Badan Permus yarawatan Desa dan pimpin an 
lembaga kemas yarakatan Desa dengan berpedoman pada Peraturan 
Bupati; dan 
b. men yampaikan informasi/pengumuman kepada mas yarakat desa tentang 
besaran dan penggunaan dana APBDesa. Pasal 6 ,. 
• •