Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI  LUMAJANG Nomor 47 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI  LUMAJANG Nomor 47 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM ) TINDAK PIDANA KORUPSI, khususnya BAB IV - TINDAK LANJUT, Pasal 5, memuat:

Hasil telaah atas pengaduan Whistle Blower yang memenuhi 
kriteria dilak ukan tindak lanjut berupa audit investigatif . 
 
6 
Hasil telaah atas pengadu an Whistle Blower yang tidak 
memenuhi kecukupan informasi diarsipkan. 
Penugasan audit investigatif atas informasi 
laporan/pengaduan oleh Whistle Blower diprioritaskan 
terhadap hal -hal yang strategis, material dan menjadi 
sorotan publik . 
Penugasan audit investigatif atas informasi 
laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai 
salah satu kondisi berikut : 
informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam 
atau telah dilakukan audit investigatif oleh BPK atau 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya;dan 
informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam 
atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh 
instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. 
Dalam penugasan audit investigatif atas info rmasi 
laporan/pengaduan oleh Whistle Blower sebelum diterbitkan 
Surat Tugas terlebih dahulu dilakukan hal -hal sebagai 
berikut: 
penentuan tim audit oleh Inspektur; 
penyusunan hipotesis dan program; 
pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, 
antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau 
prasarana lainnya oleh Inspektur .