Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 Standar  Pelayanan; Nomor 9 Tahun 2009?
Ketentuan dalam Standar  Pelayanan; Nomor 9 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Probolinggo . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo . 
3. Walik ota adalah Walikota Probolinggo . 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah . 
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pela yanan sesuai dengan peraturan perundang -
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administrastif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyele nggara adalah 
setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 
dibentuk berdasarkan undang -undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 
badan hukum lain yang dibentuk semata -mata untuk kegiatan pelayanan publik . 
7. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang 
membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan 
pelayanan publik. 
8. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi 
Penyelenggara adalah satuan kerja penye lenggara pelayanan publik yang berada di 
lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 
dibentuk berdasarkan undang -undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 
badan hukum lain yang dibentuk semata -mata untuk kegiatan pelayan an publik. 
9. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, 
pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi 
penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serang kaian 
tindakan pelayanan publik. 
10. Masya rakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 
sebagai orang perseo rangan, kelompok, maupun badan hukum yang 
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
11. Standar Pelayanan adalah tolok u kur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 
12. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian 
kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 
13. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada SKPD 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepad a kepala SKPD. 
4