Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB IV - PENEGAKAN KODE ETIK, Pasal 10, adalah:

(1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan 
sanksi moral. 
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 
secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 
a. pernyataan secara tertutup; atau 
b. pernyataan secara terbuka. 
(4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada 
huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam 
ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang 
bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat 
pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS 
yang bersangkutan. 
(5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada 
huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat 
lain yang ditunjuk melalui : 
a. forum pertemuan resmi PNS; 
b. upacara bendera; atau 
c. papan pengumuman. 
(6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik 
yang dilakukan oleh PNS. 
(7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungnnya sekurang-
kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya 
minimal sama dengan PNS yang diperiksa.