Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 26?
Pasal Pasal 26 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, pada BAB VI - BANTUAN HUKUM NO NLITIGASI, menyatakan:

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum nonlitigasi dilakukan setelah 
Pemberi Ba ntuan Hukum menyelesaikan p aling sedikit 4 (empat) 
kegiatan dalam satu paket dari kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan 
laporan yang disertai dengan bukti pendukung. 
(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dihitung berdasarkan tarif per paket k egiatan sesuai dengan standar 
biaya pelaksanaan Bantuan Hukum nonlitigasi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Bantuan Hukum nonlitigasi 
diatur dalam Peraturan Bupati.