Apa substansi hukum dari Pasal 42 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, khususnya BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 42, adalah:

(1) Layanan SPBE terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik; dan
b. layanan publik berbasis elektronik.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung
tata laksana internal birokrasi dalam rangka
meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah
di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(3) Layanan
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-34-
(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan
SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan
publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diterapkan pada Instansi Pusat dikoordinasikan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diterapkan pada Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri.
Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik