Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 0 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 0 Tahun 2017 tentang pELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DESA, khususnya BAB VII - PENGELOLAAN, Pasal 13, memuat:

(1) Setiap belanja desa atas beban Dana Transfer ke Desa 
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapa 
dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil 
yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 
(3) Segala bentuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang 
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, 
Pengadaan Barang dan Jasa serta Honorarium. 
(4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan 
desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perdes 
tentang APBDesa clitetapkan menjadi Perdes. 
(5) Pendistribusian Dana Transfer ke Desa sesuai Perkades 
tentang Penjabaran APBDesa, dilaksanakan di forum 
rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/ a tau 
pelaksana kegiatan. 
(6) Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang 
disimpan/diarsipkan di Desa berupa : 
a. Rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber 
dana; 
b. Kwitansi pembayaran; 
c. Foto perkembangan kegiatan 0% (nol perseratus), 50% 
(lima puluh perseratus) dan 100% (seratus 
perseratus); 
cl. Data dukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, 
SPPD. Nota pembelian; 
e. Keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana 
kegiatan; 
f. Rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait; 
g. Kegiatan yang beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f antara lain adalah jembat 
bangunan gedung, bendungan air, senderan d a an, 
k · · 1 b'h cl · 2 engan etinggian tebi lari (dua) meter; 
h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat clan/ atau BPD melalui musyawarah desa.