Menurut PERATURAN BUPATI BURU Nomor 39 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 16?
Pasal Pasal 16 dalam PERATURAN BUPATI BURU Nomor 39 Tahun 2017 tentang BESARNYA TARIF DAN PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PERIZINAN, pada BAB VII - PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangafi Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.
Ditetapkan di Namlea
pada tanggal Jufi 2A77
,L(2)
Uh
RAMYIBIM UMASUGI
Diundangkan cii Namlea
pada tanggal O6 Juli 2Ol7
/ *ro**oRrs DAERAH /
KABUPATEN BURU,
AHMAD ASAF1
SAGParaf Koordinasi
Kabag Hukumd
Camat Batabua-lf
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2Afi NOMOR <q
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : TAFIUN 2Ol7
TANGGAL : O6 JULI ZAfi
TENTANG : BESARNYA TARIF DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTR}.SI
TERPADU DI KECAMATAN BATABUAL.
T. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNANIIMB dengan luas bangunan < 50 M.
A. Tata Cara Pendataan dan Kajian Teknis
i. Pelaksanaan pendaftaran wajib retribusi lzin mendirikan
Bangunan/iMB dengan luas bangunan < 50 M 2 dilaksanakan
oleh PATEN KECAMATAN BATABUAL, peLayanan pendaftaran
dilaksanakan oieh bagian petugas pendaftaran sesuai dengan
prosedur pelayanan izin.
2. Kegiatan pendaftaran meliputi :
a. Memberikan informasi kepada pemohon;
b. Menjelaskan kepada pemohon tentang persyaratan dan
prosedur IMB;
c. Menyediakan dan menyampaikan formulir pendaftaran IMB;
d. Memberikan penjelasan yang diperlukan oleh pemohon yang
berkaitan dengan IMB.
3. Dalam rangka melaksanakan pendataan, Paten Kecamatan
Batabual membentuk tim pendataan dan kajian teknis yang
bertugas untuk :
a. Melakukan inventarisasi pendataan dan kajian teknik
potensi retribusi IMB;
b. Melakukan pemantaman dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pemungutan retribusi IMB;
c. Menyelenggarakan pendaft arafl waj ib retribusi.
4. Kegiatan pendataan rvajib retribusi IMB adalah
sebagai :
a. Diawali dengan mempersiapkan pendataan dokumen yang
diperlukan berupa formulir isian sebagai bahan pendataan
wajib retribusi;
b. Tim menyampaikan formulir kepada wajib retribusi yang
bersangkutan;
c. Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan
kepada Paten Kecamatan Batabual melalui tim/petugas' retribusi yang ditunjuk;
d. Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c,
petugas mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarkan
nomor urut;
e. Daftar induk wajib retribusi disampaikan kepada Bupati
dengan tembusan SKPD terkait, antara lain :
1) DPMPTSP;
DPMPTSP;
Inspektorat;
Dinas Pemukiman dan Perumahan Ralryat;
BPKAD;
Satuan Polisi Pamong Praja.
B. Tata Cara Penetapan Retribusi
1. Camat selaku Kepala Paten atas nama Bupati menetapkan
keputusan tentang pemberian lzin Mendirikan Bangunan/
IMB yang disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas terkait.
2. Penetapan retribusi oleh Kepala SKPD Dinas terkait
berdasarkan perhitungan retribusi yang dilakukan oleh Camat
selaku Kepala PATEN sesuai dengan lzin Mendirikan
Bangunan/ IMB yang ditetapkan.
3. Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2
dengan menerbitkan SKRD.
4. Apabiia berdasarkan hasil penelitian ditemukan data baru
danf atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang,
maka dikeluarkan SKRD tambahan.
C. Tata Cara Penagihan Retribusi
1. Pelaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan seteiah 7
(tujuh) }:,ari sejak jatuh tempo pembayaran dengan
mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang.
3. Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana
dimaksud pada angka 2 dikeluarkan oleh Kepala SKPD Dinas
terkait.
T. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUNTAN RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN/HO dengan skala mikro dengan nilai investasi
< Rp. 50.000.000.
A. Tata Cara Pendataan dan Kajian Teknis
1. Pelaksanaan pendaftaran wajib retribusi lzin gangguan/HO
skala mikro dengan nilai investasi Rp. 50.0OO.OOO
dilaksanakan oleh PATEN KECAMATAN BATABUAL, pelayanan
pendaftaran dilaksanakan oleh bagian petugas pendaftaran
sesuai dengan prosedur peiayanan izin-
2. Kegiatan pendaftaran meliputi :
a. Memberikan informasi kepada pemohon;
b. Menjelaskan kepada pemohon tentang persyaratan dan
prosedur izin gangguanl HO ;1)
2l
3)
4l
s)
c. Menyediakan dan menyampaikan formulir pendaftaran izin
gangguan IHO;
d. Memberikan penjelasan yang diperlukan oleh pemohon yang
berkaitan dengan izin gangguan/ HO.
Formulir diisi oleh pemohon dengan jelas, lengkap dan benar
kemudian diserahkan kembali kepada petugas informasi dan
pendaftaran Paten Kecamatan Batabual;
Kegiatan pendataan dilakukan oleh Paten Kecamatan
Batabual, kegiatan pendataan meliputi :
a. Diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan
berupa formulir isian sebagai bahan pendataan wajib
retribusi;
b. Tim menyampaikan formulir kepada wajib retribusi yang
bersangkutan;
c. Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan
kepada Paten Kecamatan Batabual melalui tim/petugas
retribusi yang ditunjuk;
d. Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c,
petu-gas mengisi d,aftar induk wajib retribusi berdasarkan
nomor urut;
e. Daftar induk wajib retribusi disampaikan kepada Bupati
dengan tembusan
SKPD terkait, antara lain :
1) DPMPTSP;
2) Inspektorat;
3) BLH;
4) BPKAD; dan
5) Satuan Polisi Pamong Praja.
f. Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada
angka 3 huruf d selanjutn3ra dapat dipergunakan sebagai
dasar penetapan NOMOR POKOK \MAJIB RETRIBUSI
DAERAH (NPWRD).
B. Tata Cara Penetapan Retribusi
1. Camat selaku Kepala Paten atas nama Bupati menetapkan
keputusan tentang pemberian lzin GangguanlHO yang
disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas terkait.
2. Penetapan retribusi oleh Kepala SKPD Dinas terkait
berdasarkan perhitungan retribusi yang dilakukan oleh Camat
selaku Kepala PATEN sesuai dengan lzin Gangguan/Ho yang
ditetapkan.
3. Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2
dengan menerbitkan SKRD.
4. Apabila berdasarkan hasil penelitian ditemukan data baru
d,anlatau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang,
maka dikeluarkan SKRD tambahan.3.
4.
C. Tata Cara Penagihan Retribusi
1. Pelaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan setelah 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan
mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang.
3. Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana
dimaksud pada angka 2 dikeluarkan oleh Kepala SKPD Dinas
terkait.
III. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Sampah (Bagian dari
Surat Izin Ternpat Usaha/SITU) skala mikro dengan nilai investasi
< Rp. 50.000.000.
A. Tata Cara Pendataan dan Kajian Teknis
1. Pelaksanaan pendaftaran wajib retribusi surat tzirr tempat
usaha / SITU ( pemungutan retribusi sampah ) skala
mikro dengan nilai investasi Rp. 5O.0O0.O00 diiaksanakan oiehPATEN Kecamatan Batabual, pelayanan pendaftaran
dilaksanakan oleh bagian petugas pendaftaran sesuai dengan
prosedur pelayana n izin.
2. Kegiatan pendaftaran meliputi :
a. Memberikan informasi kepada pemohon;
b. Menjelaskan kepada pemohon tentang persyaratan dan
prosedur surat izin tempat usaha/SITU (pemungutan
retribusi sampah);
c. Menyediakan dan menyampaikan formulir pendaftaran
surat izin tempat usaha/ Situ (pemungutan retribusi
sampah);
d. Memberikan penjelasan yang diperlukan oleh pemohon yang
berkaitan dengan surat izin tempat usaha/SITU
(pemungutan retribusi sampah).
3. Formulir diisi oleh pemohon dengan jelas, lengkap dan benar
kemudian diserahkan kembali kepada petugas informasi dan
pendaftaran PATEN Kecamatan Batabual;
4. Kegiatan pendataan dilakukan oleh PATEN Kecamatan
Batabual, kegiatan pendataan meliputi :
a. Diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan
berupa formulir isian sebagai bahan pendataan wajib
retribusi;
b. Tim menyampaikan formulir kepada wajib retribusi yang
bersangkutan;
c. Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan
kepada PATEN Kecamatan Batabual melalui tim/petugas
retribusi yang ditunjuk;
d. Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c,
petugas mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarkan
nomor urut;
e. Daftar induk wajib retribusi disampaikan kepada Bupati
dengan tembusan
SKPD terkait, antara lain :
1) DPMPTSP;
2) Inspektorat;
3) Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat;
4) BPKAD; dan
5) Satuan Polisi Pamong Praja.
f. Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada
angka 3 huruf C selanjutnya dapat dipergunakan sebagai
dasar penetapan Nomor Pokok 'Wafib Retribusi Daerah
(NPV/RD).
B. Tata Cara Penetapan Retribusi
i. Camat seiaku Kepala Paten atas nama Bupati menetapkan
keputusan tentang pemberian Surat Izin Tempat Usaha/SITU
{Retribusi Sampah) yang disampaikan kepada Kepala SKpD
Dinas terkait.
2. Penetapan retribusi oleh Kepala SKPD Dinas terkait
berdasarkan perhitungan retribusi yang dilakukan oleh Camat
selaku Kepala PATEN sesuai dengan Surat lzin Tempat
Usaha/SITU (Retribusi Sampah) yang ditetapkan.
3. Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2
dengan menerbitkan SKRD.
4. Apabila berdasarkan hasil penelitian ditemukan data barudan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang,
maka dikeluarkan SKRD tambahan.
C. Tata Cara Penagihan Retribusi
1. Peiaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan setelah 7(tduh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan
mengeluarkan surat bayxlpenyetoran atau surat iainnya
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang.
3. Surat tegaranlpenyetoran atau surat lainnya sebagaimana
dimaksud pada angka 2 dikeluarkan oleh Kepala SKPD Dinas
terkait.
h ATI BU
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : TAHUN 2OL7
TANGGAL : O6 JULI 2Ol7
TENTANG : BESARNYA TARIF DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
RtsTRIBUSI PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU DI KECAMATAN BATABUAL
BENTUK, FORMAT DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBU SI DAERAH
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN/IMB DENGAN LUAS < 50 M2.
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN/HO SKALA MIKRO DENGAN NILAI INVESTASI
Rp. .50.000.000.
SURAT KETETAPAN RTTRIBUSI DAERAH RETRIBUSI SAMPAH
(BAGIAN DARI SURAT IZIN TEMPA? USAHA/SITU} SKALA MIKRO
DENGAN NILAI INVESTASI Rp. < 50.000.000.
,V
M UMASUGIA.
B.
C.