Bagaimana redaksi normatif Pasal 133 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003?
Norma hukum dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 133 berbunyi:

(11 Dalam hal Bupali a.tau Pengelola Barang ddak 
menyetujui permohonan perpanjAll8'lJl janglca waktu 
KSP, objek KSP beecrta sarana berikut fa.silitasnya 
diaerahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada 
saat berakhtmyajangka waktu KSP sebaplmana diatur 
daJam perjanjian KSP. Pa.sal 132 
(11 DalaJn nmgka menentukan kelayakan perpanjangan 
jangka waktu pelakeana.an KSP atae pen:nohonan 
perpanjangan aeb&Raimana dimaksud dalam Pasal 128, 
Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak 
yang berlrompeten untuk melaJrukan analisis kelayakan 
perpanj~ pelaksanaan KSP. 
(2) Perpanjtmg811 jangka waktu KSP berlaku pada saat 
penandat:angmian perjanjian KSP antara .Pengelola 
Barang dengan mitra KSP dilakukan. (1) Penilai &ehagaimana dimakaud da1am Paaal 129 ayat (41 
huruf b bertups melakukan penghitungan nilai bamng 
milik daerah yang alam dijadikan objek KSP, besaran 
kontribusi tetap clan persentase pcmhagjan keuntungan 
KSP. 
(21 Pl:nilai 8Cbapimana rfimaksud pada ayat (11 
menyampaikan l.aporan penilaian yang merupekan basil 
pelaksanaan tuga.s kepada Pengelola Barang. Pasal 131 (21 Tun KSP 8ebagaimana dimakaud pada ayat (1) 
menyampaikan laporan pelabanaa.n tugas kepada 
Pcngelola Barang. 
{31 Apabila basil pelakaenaan tugas Tim KSP sebapimana. 
dimakaud pe.da a.yat (.2) mcnunjukkan bahwa 
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidalr 
dapat diaetujui, Pengelola Ba.rang menerbitkan surat 
penoJakan perpanjangan jangka waktu KSP yang 
ditujukan kepachl milnl KSP disertai dengan alasan. 
(4J Apabila basil pelaksanaan tugas Tim KSP 8ebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mcnunjukkan ba.hwa 
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat 
disetajui, Pengelola Barang menerbitkan surat 
peraetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang 
clitujukan kepada. mitra KSP. 
(5) Berdaaarkan pe!'8etujuan perpanjangan jangka waktu 
KSP aebagaimana djmak$ud pada ayat (4), Tim KSP 
menyusun perjaajian perpaaja.ngan jangka. waktu KSP 
aekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan. ,..--. 
111 Penetapan ab\tus penggunaan barang inilik daerah 
sebagai hasil dari pelaksanaan BOS/ BSG dilaksanakan 
oleh Bupati, dalaJn rangka penyelenggaraan tugas dan 
fungsi OPD tcrkait. Pasal 135 (1) BGS/ BSO barang mllik daerah dilaksanakan dengan 
pertimba.ngan: 
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan 
fas1lltaa bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
untuk kepentingan pclayanan umum dalam rangke. 
penyelenaaraan tups den fungsi; dan 
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalaJn 
APBD untuk penyedjaan bangunan dan fasilitas 
terse but. 
(2) Dangunan dan .r-il.itasnya yang menjadi bagien dari 
hasil pelakaanaan BGS / BSG harus dilengka.pi dengan 
lzin Mendirikan Bangunan (IMBJ atas nama Pemerintah 
Dae rah. 
(3) Bia.ya persiapan BOS/ BSG yang dikeluark.an Pengelola 
Barang atau Pengguna Barang sampai dengan 
penunjukan mitra BOS/ BSG dibcbankan pada APBD . 
(4) B.ii:tya persiapan BOS/ BSG yang terjadi setelah 
ditetapkannya mitra BGS/ BSG den biaya pelakanaan 
BGSJ BSG mmjadi beban mitrayang bersangkutan. 
(5) Penerimaan basil pe)aln•1anaan BGS/ BSG merupakan 
penerimaan da.erah yang wajib disetorkan seluruhnya 
lee rekening Kas Umum Da.erah. 
(6) BOS/ BSG barang mllik daerah sebapimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penge)ola Barang 
11etelah mendapat peiaetujuan Dupati. . .r-. Paragraf Kesatu 
Prinsip Umum