Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 62 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 62 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PARKIR, PAJAK, Pasal 4 menetapkan:

a 
(1) Pembayaran pajak secara elektronik selain 
sebagaimana diatur dafam Pasal 4 ay3t (6) juga 
menggunakan MTPB. 
(2} Petunjuk teknis penggunaan MTPB diatur iebih lanjut 
dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 
5 
3. ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, 
sehingga Pasai 5 berbunyi sebagai berikut: 
Pasa!S 
{ 1) Pelaporai-i pajak secara elektronik dilaksar1akan olch 
Badan Pendapatan dengan menggunakan alat atau 
sistem perekam data transaksi usaha. 
{2) Atas JJm Bupati, Kepala Radan ben.venang 
menghubungkan alat atau sistem perekan1 data 
transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk dipasang pada alat atau sistem yang dimiliki 
oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang 
dimihki oleh Sadan Pendapatan. 
(3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), merekam setiap 
transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek 
Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat 
dipantau ol<'!h Sadan Pendapatan . 
(4) Data transaksi u.saha \Vajib Pajak hanya digunakan 
untuk kepentingan Perpajakan Daerai'-1. 
(5) Pelaporan transaksi secara elektronik meliputi sistem 
informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi 
pembayaran yang dila.kukan oJeh Subjek Pajak kepada 
Wajib Pajak. 
4. ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut: 
Pasal6 
( 1) Pelaporan transaksi secara elektronik sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 4a rneliputi : 
a. Pajak Hotel 
1. pembayaran sewa kamar {room); 
2. pembayaran makanan dan minuman ifood and 
beverage); 
6 
3. pembayaran jasa penunjang, untuk: 
a) laundry/ binatu; 
b) telepon, faksimile, internet, teleks dan 
fotokopi; 
c) transportasi yai."lg dikelola hotel atau yang 
dikerjasarnakan oieh hotel dengan pihak lain; 
d) service charge. 
4. pembayaran penggunaan fasihtas hiburan dan 
clah raga yang disediakan hotel; 
5. banquet, berupa: 
a) persewaan ruang rapat; 
bl ruang pertemuan. 
b. Pajak Restoran 
1. pembayaran makanan dan minuman; 
2. pembayaran pemakaian n1ang rapat atau n1ang 
pertemuan di restoran (room charge}; 
3. pembayaran service charge; 
4. pembayara .n jasa boga/ catering. 
c. Pajak Hiburan 
1. Pembayaran atas room charge; 
2. harga tanda masukikarcisjtiket masuki 
minimum charge/ covercharge/ first drink charge 
<fan sejenisnya ; 
3. food an.d. beverage; d.an 
4. service charge untuk objek pajak hiburan 
ben.1pa: 
a. tontonan film; 
b. pagelaran kesenian, musik, tari, da.n / ata.u 
busana; 
c. kontes kecantikan, binaraga, dai7. sejenisnya; 
d. pameran; 
e. sirkus, akrobat, pasar maJam, dan sulap; 
f. pijat refleksi., spa, dan pusat kehuganm 
(fitness center); 
g. karaoke keluarga; 
h. kafe; 
1. tempat rekrcasi; dan 
J· arena permainan. 7 
(2) Pelaporan transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi ketentuan 
scbagaii-n.ana din1aksud pada ayat (1) huruf a, huruf b 
dan huruf c, ditambah dengan Pajak Parkir yang 
rneliputi: 
1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/ smart 
card; dan 
2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir 
untuk pelayanfu."1. Vallet atau pembayaran parkir 
berlangganan. 
5. ketentuan Pasal 8 ayat (1} huru.f d dan ayat (2} diubah 
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berih.ut: 
Pasai 8 
( 1) Daiam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara 
elektronik; guna menentukan besarnya pajak yang 
harus dibayar oJeh \.vajib pajak, Wajib Pajak berhak: 
a. Memperoleh pembebasan dari kewajiban porpora.si/ 
iegaiisasi bili pembayaran, harga tanda masuk/ 
tiket i karcis; 
b. memperoleh hasil pereka.man data transaksi usaha 
dan informasi terkait perpajakan daeral1; 
c. menerima jarninan kerahasiaan atas setiap data 
transaksi usaha; 
d. menerima jaringan untuk secara elektronik yang 
dilaksanakan oleh Badan Pendapata..r1; 
e. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ 
penempatan secara elektronik tidak mengganggu 
perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib 
Pajak; dan 
L mendapatkan pengga--11 .tian pen:mgkat dan secara 
elektronik yang rusak a tau tidak 
berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan 
karena perbuatan atau kesaiahan Wajib Pajak. 
(2) Dalarn pelaksanaan pelaporan data transaksi secara 
elektronik, Badan Pendapatan berhak: 
a. memperoleh kemudahan pBda saat pelaksanaan 
secarn elektronik seperti menginstal/memasang/ 
mcnghubungkan perangkat dan sistcm di tempat 
usaha Wajib Pajak; 
b. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem 
informasi data transaksi , jum1ah pera.ngkat. chm 
sistem, serta informasi lain yang terkait dengan 
sistem informasi transaksi pembayaran yang 
dimiliki Wajib Pajak; 
c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha 
dan l;:1poran pembayaran Pajak da.ri Wajib Pajak; 
d. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak 
ten1tang; 
e. mengakses hardware danjatau software pelaporan 
transaksi secara elektronik; 
f. mel;:3kukan pengawasan dan pemeriksaan kepada 
Wajib Pajak apabi!a data yang tersaji dalam 
pelaporan data secara elektronik be:rbeda dengan 
iaporan SPTPD. 
g. melaporkan kepada penegak hukum atas 
perbuatan baik yang disf!ngaja a.tau karena 
kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya 
kerusakan dan/atau hilangnya perangkat 
dan/ atau perangkat tidak berfungsi. 
6. Ketentuan Pasa1 9 diubah. sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai herikut: