Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor MO~ Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor MO~ Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabu paten Kaur; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur; 
3. Bupati adalah Bupati Kaur; 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalain sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Repu blik Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa herdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan · secara demokratis. 
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa. 
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa:,' selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerin tahan Desa. 
12. Dana Desaadalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan <;ligunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan ,pengelolaan keuangan Desa. 
';~-· 16. Pelaksana Teknis Pengelolaari Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 
1 7. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 
18. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. 
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan I>esa. 
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 
21. Penerimaan Desa adalah U ang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa. 
22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan· dari APBDesa melalui rekening kas Desa. 
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. 
1 24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa. 
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 
Desa. 
27. Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang digunakan dalam penatausahaan 
keuangan des~