Bagaimana redaksi normatif Pasal 
11 dalam PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014 tentang URUSAN PEMERINTAHAN, BAB V - I, Pasal 
11 berbunyi:

Apabila dalam penyelenggaraan 
U
rusan Pemer
intahan yang menjadi 
kewenangan 
D
aerah, terdapat tambahan urusan dari Pemerintah, 
maka 
pemberlakuannya di
 
D
aerah
 
dilaksanakan
 
sesuai
 
ketentuan
 
peraturan 
p
erundang
-
u
ndangan
.
Apabila dalam evaluasi penyelenggaraan 
Urusan P
emerintahan yang 
menjadi kewenangan 
D
aerah terdapat 
Urusan Pemerintahan 
yang tidak 
dan /atau belum dapat dilaksanakan oleh 
D
aerah, maka urusan 
pemerintahan itu dapat diserahkan kepada 
P
emerintah, Pemerintah 
Provinsi atau dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi
, 
Pemerintah 
Kabup
aten
 
Kota/Kota lain, atau pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan 
peraturan perundang
-
undangan.