Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, pada , Pasal 7 dinyatakan:

dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- 
Pulau Kecil, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan 
melibatkan masyarakat berdasarkan nonna, standar dan 
pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersinergi dan 
berkelanj utan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2013-2033; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daser Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); BUPATI LAMPUNG SELAT.Ali, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
Mengingat Menimbang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUB 2013-2033 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 08 TAHUN 2014 PROVINSI LAMPUNG BUPATI LAMPUNG SELATAN 
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4739), sebagairnana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan; 
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil; 
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.17 /MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.08/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 
tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan 
dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu 
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia; 
12. Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 
Tahun 2009-2029 [Lembaran Daerah Provinsi Larnpung 
Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Nornor 346); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 
Tahun 2012 [Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Nomor 23);