Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 aPERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 19 Tahun 2018.
Redaksi dari aPERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 19 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN , pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 11 menjelaskan:

(1)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2) huruf b
mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART .
(2)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang
melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
-7-
c.melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
(3)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap
bulan;dan
c.memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada
masyarakat Desa melalui musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam
1 (satu) tahun.
Pasal12
(1)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat
(2),pelaksana operasional dipimpin oleh kepala pelaksana dan dibantu oleh
sekretaris dan bendahara khususnya dalam mengurus pencatatan dan
administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
(2)Pelaksana operasional unit usaha dapat dibantu karyawan sesuai dengan
kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan
tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
Pasal13
(1)Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
a.masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
b.berdomisili dan menetap di Desa paling rendah selama 2 (dua) tahun;
c.berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha
ekonomi Desa; dan
d.pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat .
(2)Pelaksana operasional diberhentikan dengan alasan:
a.meninggal dunia;
b.telah selesai masa bakti sebagaiman a diatur dalam AD/ART BUM Desa;
c.mengundurkan diri;
d.tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat
perkembangan kinerja BUM Desa; dan
e.terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pasal14
(1)Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2) huruf c mewakili
kepentingan masyarakat .
(2)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan:
a.BUMDesayangdimiliki olehsatu Desa ,pembentukan pengawas dilakukan
dengan Keputusan KepalaDesa yang bersangkutan; dan
b.BUMDesayangdimiliki lebih dari satu Desa,pembentukan pengawas
dilakukan dengan keputusan Bersama Kepala Desa .
-8-
Pasal15
(1)Susunan pengawas terdiri atas:
a.ketua;
b.wakil ketua merangkap anggota;
c.sekretaris merangkap angg ota; dan
d.anggota.
(2)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7
(tujuh) orang.
(3)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari unsur
pemerintah Desa dan BPD.
(4)Pengawas berkewajiban mengadakan rapat umum paling sedik it1 (satu) kali
dalam setahun untuk kinerja BUM Desa.
(5)Rapat umum Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan
untuk:
a.memilih danmengangkat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b.menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
c.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kin erja pelaksana
operasional.
(6)Hasilpemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c
disampaikan kepada Kepala Desa dan sebagai salah satu bahan pelaksanaan
kewajiban dan kewenangan Kepala Desa sebagai penasihat BUM Desa.
(7)Masa bakti pengawas diatur dalam AD/ART.
Bagian Keempat
JenisUsaha
Pasal16
(1)Jenisusaha BUM Desa meliputi:
a.air minum Desa;
b.usaha listrik Desa;
c.lumbung pangan;
d.sumber daya lo kal dan teknologi tepat guna;
e.usaha penyewaan (renting) ;
f.usaha perantara (brokering) ;
g.usaha perdagangan (trading);
h.bisnis keuangan; dan/atau
i.usaha bersama ( holding) sebagai induk dari unit usaha ya ng dikembangkan
masyarakat Desa.
(2)Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lo kal dan teknologi tepat guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Desa.
-9-
(3)Jenisusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf
idapat dikembangkan sesu ai dengan kebutuhan dan potensi Desayang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
Pasal17
Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan
perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:
a.sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
b.pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
c.pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial ( social business ) dan bisnis
penyewaan ( renting);
d.analisis kelayakan usaha BUM Desa yang b erorientasi pada usaha perantara
(brokering ), usaha bersama ( holding), bisnis sosial ( social business ), bisnis
keuangan ( financial business ) dan perdagangan ( trading), bisnis penyewaan
(renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan
sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik,
lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek
perencanaan usaha;
e.pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM
Desa antar Desa atau kerjas ama dengan pihak swasta, organisasi sosial -
ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
f.diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis
keuangan ( financial business ) dan usaha bersama ( holding).
Bagian Kelima
Modal
Pasal18
(1)Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
(2)Modal BUM Desa terdiri atas:
a. penyertaan modal Desa; dan
b. penyertaan modal masyarakat Desa.
Pasal19
(1)Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (2) huruf a
terdiri atas:
a.hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau
lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
b.bantuan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
c.kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai
kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
-10-
d.aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan tentang Aset Desa.
(2)Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan
masyarakat.
Pasal20
(1)Penyertaan modal kepada BUMDesa yang memiliki unit usaha perkreditan
Desa dapat dilaksanakan :
a.jika usaha perkreditan dalam keadaan sehat; atau
b.unit usaha perkreditan Desa baru terbentuk.
(2)Usahaperkreditan dalam keadaan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufadilihat dari b eberapa indikator yang terdiri atas:
a.jumlah daftar tunggu;
b.tingkat kemampuan pengembalian nasabah; dan
c.tingkat kredit macet paling tinggi 5% (lima persen).
(3)Apabila unit usaha BUM Desa tidak mengalami kemajuan berdasarkan hasil
evaluasi oleh Pemerintah Desa ,usaha tersebut dapat dialihkan ke usaha yang
lebih menguntungkan yang diputuskan melalui musyawarah desa .
(4)Pengalihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk modal dan
aset,baik dalam bentuk uang maupun barang.
Bagian Keenam
Administrasi
Pasal21
(1)Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan BUM Desa dilaksanakan
kegiatan administrasi .
(2)Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
a.mengetahui keadaan harta kekayaan BUM Desa setiap saat termasuk kondisi
keuangan;
b.alatkontrol dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
c.alat monitoring dan evaluasi bagi BUM Desa untuk menyusun rencana kerja;
dan
d.bahan pengambilan keputusan.
(3)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:
a.buku daftar anggota;
b.buku kegiatan , yang terdiri atas:
1.buku kas umum ;
2.laporan laba rugi dan bagi hasil keuntungan ;
3.laporan perubahan modal (ekuitas) ;
-11-
4.neraca;
5.laporan inventaris ;
6.daftar kredit macet dan la ncar(bagiBUMDesa yang unit usaha
perkreditan) ;
7.dataBUMDesa; dan
8.buku kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang
membidangi urusan desa;
(4)Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3)
ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Desa.
BABIV
TAHUN BUKU
Pasal22
Tahun buku dan tahun anggaaran B UM Desa menggunakan sist em kelender yang
dimulai pada tanggal 1 (satu)Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31(tiga
puluh satu) Desember.
BABV
BAGI HASIL USAHA
Pasal23
(1)Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil
transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain,
serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2)Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2)
diperuntukkan sebagai berikut:
a.pendapatan asli Desa;
b.penguatan modal BUM Desa;
c.pendidikan, pembinaan,dan pelatihan;
d.dana kesejahteraan pengelola BUM Desa; dan
e.dana sosial.
(3)Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf apaling
rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) .
(4)Penguatan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf b
paling rendah sebesar 20%(dua puluh persen) .
(5)Besaran pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), ayat (3)
dan ayat (4) ditetapkan dalam musyawarah Desa .
(6)Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5)
dituangkan dalam AD/ART.
-12-
BABVI
AD/ART
Pasal24
(1)BUM Desaharus memiliki AD/ART.
(2)AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat bagi setiap
komponen organisasi dan melindungi kepentingan bersama.
Pasal25
AD/ART sebag aimana dimaksud dalam Pasal24 disusun dengan tata cara sebagai
berikut:
a.pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga masyarakat dan tokoh
masyarakat untuk membentuk tim perumus ;
b.tim perumus yang telah terbentuk menggali aspirasi dan merumuskan pokok -
aturannya dalam bentuk rancangan;
c.Musyawarah Desa untuk membahas rancangan sebagaimana dimaksud pada
hurufb;
d.pembuatan berita acara mengenai pengesahan rancangan menjadi AD/ART
dalam musyawarah Desa ;
e.Penetapan AD/ART dengan Keputusan Kepala Desa;
f.penyusunan dan pembentukan pengelola B UM Desa; dan
g.pembuatan berita acara penyusunan dan pembentukan pengelola.
BABVII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
DANKERJA SAMA ANTAR DESA
Bagian Kesatu
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
Pasal26
BUMDesa dapat membuat kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:
a.dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau
dikelola BUM Desa yangmengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus
mendapat persetujuan penas ihat dan disetujui oleh BPD serta tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang -undangan; dan
b.dalam hal kerjasama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki
atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang maka
kerjasama cukup dilaporkan secara tertulis kepada penas ihat.
Bagian Kedua
Kerja Sama Antar Desa
Pasal27
(1)Kerjasama antar Desa dapat dilakukan atasunsur saling menguntungkan
dalampengembangan usaha BUM Desa.
-13-
(2)Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan:
a.pemahaman tentang manfaat kerjasama;
b.perencanaan kerja sama usaha;
c.persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
d.bentuk kemitraan usaha.
(4)Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan
masing-masing pemerintah Desa .
Pasal28
(1)Kerjasamaantar Desa sebagimana dimaksud dalam P asal27ditetapkan dalam
naskahperjanjian kerjasama.
(2)Naskah perjanjian kerjasamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a.subyek kerjasama;
b.obyek kerjasama;
c.jangka waktu;
d.hak dan kewajiban;
e.pendanaan;
f.keadaan memaksa;
g.pengalihan aset; dan
h.penyelesaian perselisihan.
(3)Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan
olehpelaksana operasional dari masing -masing BUM Desa yang bekerjasama.
BABVIII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal29
(1)Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM
Desa kepada penasihat yang secara ex-officiodijabat oleh Kepala Desa.
(2)BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam
membina pengelolaan BUM Desa.
(3)Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM
Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
(4)Pertanggungjawaban pelaksana operasional BUM Desa dilaksanakan dengan
ketentuan :
a.setiap a khir tahun anggaran, pelaksana operasional BUM Desa wajib
menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Kepala
Desa;
-14-
b.laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
1.laporan kinerja pengelolaan BUM Desa selama 1 (satu) t ahun;
2.realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indi kator
keberhasilan ;dan
3.laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha .
c.pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan
serta pengembangan usaha kedepan.
(5)Mekanisme dan ta ta cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ditetapkan dalam AD/ART.
BABIX
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN
Pasal30
(1)Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
(2)Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan
kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
(3)Unit usaha milk BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset
dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan perundang -undangan mengenai kepailitan.