Apa substansi hukum dari Pasal 48 PERATURAN BUPATI SANGGAU Nomor 14 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SANGGAU Nomor 14 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI, khususnya , Pasal 48, adalah:

(1) Penyaluran APBDesa yang berasal dari DD, ADD, Bagian dari hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, 
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten, dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 
Desa. 
(2) Penyaluran APBDesa yang berasal dari ADD sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan secar a bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Tahap I,paling cepat bulan Januari dan palin g lambat minggu ketiga 
bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen); 
b. Tahap II,palin g cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat 
bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan 
c. Tahap II,paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen). 
(3) Penyaluran APBDesa yang berasal dari ADD untuk Tahap I dapat 
dilakukan apabila Pemerintah Desa sudah menyarnpaikan Peraturan Desa 
tentang APBDesa tahun anggaran berjalan . 
6 
(4) Kades mengajukan surat permohonan penyaluran Tahap I kepada PPKD 
dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang 
berkenaan, 
(5) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimak sud pada ayat (4) 
disam paikan rangkap 2 (dua) kepada Bupati melalui Cam at. 
(6) Camat memberikan Surat Pengantar berdasarkan surat permohonan 
penyaluran dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Tim 
Pembina Kabupaten dengan memperhatikan kelengkapan dan persyaratan 
pencairan anggar an yang telah ditentukan. 
(7) Kelengkapan dan persyaratan penyaluran APBDesa sebagaiman a 
dimak sud pada ayat (6)dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Tahap Pertama berupa : 
I. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan ; 
2. Surat Pengantar dari Desa ; 
3. Surat Permohonan Penyaluran dari Desa ; 
4. fotokopi rekening Koran Pemerintah Desa pada PT. Bank Kalbar ; 
5. Lembar Verifikasi Penatausahaan Keuangan Desa. 
b. Tahap Kedua berupa: 
I. Surat Pengantar dari Desa ; 
2. Surat Permohonan Penyaluran dari Desa ; 
3. Laporan Realisasi APBDesa Sementer Akhir tahun anggaran 
sebelumnya ; 
4. fotokopi rekening Koran Pemerintah Desa pada PT.Bank Kalbar ; 
5. Lembar Verifikasi Penatausahaan Keuangan Desa. 
c. Tahap Ketiga berupa : 
I. Surat Pengantar dari Desa ; 
2. Surat Permohonan Penyaluran dari Desa; 
3. Laporan Realisasi APBDesa semester pertama ; 
4. fotokopi rekening Koran Pemerintah Desa pada PT.Bank Kalbar ; 
5. Lembar Verifikasi Penatausahaan Keuangan Desa. 
(8) Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan Desa selaku ketua Tim Pembina Kabupaten berdasarkan 
surat pengantar dari Carn al, memberikan Surat Pengantar permohonan 
penyaluran anggaran kepada Kepala PPKD. 
(9) PPKD berdasarkan Surat Pengantar yang disam paikan Perangkat Daerah 
yang membidangi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Surat 
Pengantar Carn al dan surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa 
memerintahkan Bendahara Bantuan Keuangan untuk melakukan transfer 
dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa. 
(10) Bagi Desa yang baru menyelesaikan penyusunan APBDesa pada Bulan 
Maret dan seterusnya, maka pencairan tetap dilaku kan mulai Tahap I 
pada bulan Maret, dan seterusnya, 
(11) Penyaluran APBDesa yang berasal dari ADD Tahap II dilakukan setelah 
Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa Sementer 
Akhir tahun anggaran sebelumnya. 
(12) Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa berdasarkan hasil Verifikasi oleh 
Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD. 
(13) Penyaluran APBDesa yang berasal dari ADD Tahap III dilakukan setelah 
Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi Penggunaan ADD 
sampai dengan tahap I dan II berdasarkan hasil Verifikasi oleh Sekretaris 
Desa selaku koordinator PTPKD. 
(14) Laporan realisasi penggunaan APBDesa yang berasal dari ADD Tahap I 
dan II sebagaimana dimak sud pada ayat (13) adalah laporan realisasi 
penggunaan ADD semester pertama . 
7 
( 15) Pemerintah Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan APB Desa 
yang berasal dari ADD Tahap III kepada Bupati melalui Cam at palin g 
lambat bulan Januari tahun anggara n beriku tnya. 
(16) Laporan reali sasi penggunaan APB Desa yang berasal dari ADD Tahap III 
sebagaimana dimak sud pada ayat ( 15) adalah laporan realisasi 
penggunaan ADD semester akhir . 
4. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A 
sehingga Pasal 48A berbunyi sebagai berikut :