Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri ntahan Daerah dan, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Muna Barat dan 
Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Muna barat; 
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaran urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut atas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
4. Kepala Daerah adalah Bupati Muna Barat; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintah Daerah; 
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan 
modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan 
modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan 
tertentu; 
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum 
dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang; 
8. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank yang sahamnya 
sebagian milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara; BABI 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN 
MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
MUNA BARAT KEPADA BANK PEMBANGUNAN 
DAE RAH. Menetapkan