Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 25 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 25 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA, BAB VI - TATA KERJA, Pasal 8 berbunyi:

(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi tugas dan fungsi Dinas dan UPT disusun 
Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional 
Prosedur (SOP). 
(2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau 
manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta 
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapka n oleh Bupati 
berdasarkan Peraturan Perundangan -undangan. 
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan UPT wajib 
menerapkan prinsif koordinasi, integrasi, sinkronisasi 
dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing -
masing maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi 
lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas 
dan fungsi masing -masing dan menerapkan asas 
umum Penyelenggaran Negara. 
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Ling kungan 
Dinas Kesehatan dan UPT wajib mengawasi, 
memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta 
memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah -langkah yang diperlukan sesuai 
Peraturan Perundang -unda ngan. 
(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas dan UPT 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab kepada atasan masing -masing dan 
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada 
waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja 
organisasi lain secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 
(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 
(7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan 
masing -masing setiap pimpinan satuan kerja wajib 
mengadakan rapat berkala. 
(8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di Lingkungan 
Dinas dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan 
satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan sat uan 
organisasi setingkat di bawahnya. 
 
 
 
 
 
 
9