Bagaimana redaksi normatif Pasal 
43 dalam PERATURAN Nomor 23 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN Nomor 23 Tahun 2017 tentang PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS, BAB 
IX - KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILAGE), Pasal 
43 berbunyi:

Kewenangan klinis adalah kewenangan dari anggota KSM untuk melaksanakan 
pelayanan medis sesuai dengan kompetensiprofesi dan kea
hliannya 
(dimasukkan desinisi)
.
Tanpa kewenangan klinis maka seorang ten
aga medis 
tidak dapat menjadi 
anggota KSM
.
Jenis kewenangan klinis yang berlaku di 
RSUD
 
meliputi :
kewenangan 
klinis sementara (tempory clinical privilage);
kewenangan 
klinis dalam keadaan darurat (emergency clinical privilage);
kewenangan 
klinis bersyarat
 
(p
rovisional clinical privilage).
Lingkup kewenangan klinis (clinical privilage) untuk pelayanan medis tertentu 
diberikan dengan berpedoman pada buku putih (white book) yang disusun oleh 
kolegium profesi bersangkutan;
Kewenangan klinis diberikan oleh Dire
ktur atas rekomendasi Komite medis 
melalui Subkomite Kredensial setelah melalui proses kredensial yang dilakukan 
ol
eh Subkomite Kredensial
.