Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 10?
Dalam Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, BAB VII - PENGAWAASAN, Pasal 10 mengatur sebagai berikut:

( 1) Keanggotaan Klinik Konsultasi Pengawasan ditetapkan dengan 
Keputusan Jnspektur . 
(2) Untuk mendukung operasional dan kinerja anggota Klinik Konsultasi 
Pengawasan dapat diberikan kompensasi berupa honorarium yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium Klinik Konsultasi 
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.f 2. Bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah; 
3. Bidang pelayanan Klinik Kon.sultasi Pembangunan Fisik: 
4. Bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pembangunan Sosial, Ekonomi 
dan Budaya; dan 
5. Bidang pelayanan Klinik Konsultasi Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan. 
(2) Klinik Konsultasi Pengawasan dipimpin oleh seorang penanggung jawab 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lnspektur. 
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada penenggung jawab. 
(4) Bidang dipimin oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada penanggung jawab . 
(5) Bagan struktur organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.