Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 04 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 04 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, khususnya BAB IX - SANKSI, Pasal 9, adalah:

dan laporan realisasi penggunaan 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ; 
b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) 
dan / atau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan 
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya. 
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 
akan disalurkan pada tahap 1, maka penyaluran Dana 
Desa tahap I tidak dilakukan. 
(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai 
dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, 
sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi 
sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya. 
(5) Dalam hal sampai Bulan Juli tahun anggaran berjalan 
Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 
masih lebih besar dad 30% (tiga puluh per seratus), 
pcnyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan 
penyaluran Dana Desa tahap II.