Jelaskan isi kandungan Pasal 89 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 8 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 8 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, ketentuan pada BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 89 berbunyi:

tidak berlaku. 
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada 
konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, 
yaitu kepala Daerah (strategic apex) , sekretaris Daerah (middle line), 
dinas Daerah (oper ating core) , badan/fungsi penunjang 
(technostructure), dan staf pendukung (supporting staff) . Dinas 
Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang 
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah 
dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang 
Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan 
wajib maupun urusan pi lihan. 
Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang 
(technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 
pembantu Kepala Daerah dalam mel aksanakan fungsi mengatur dan 
mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti 
(operating core) . Badan daerah sebagai technostructure yang 
melaksanakan fungsi -fungsi penunjang penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah , meliputi perencanaan, keuangan , 
kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan , penelitian dan 
pengembangan , serta fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang -
undangan . Unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan 
tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah , Pusat 
Kesehata n Masyarakat serta unit pelaksana teknis lainnya dibentuk 
sesuai kebutuhan dan kharakteristik daerah. 
 
 
Dalam ...... 
 
Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah 
sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat 
Daerah Kabupaten Way Ka nan didasarkan pada asas efisiensi, 
efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang 
jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. 
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas 
wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta 
besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang 
diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan 
oleh setiap Daerah melalui Perangkat Da erah. 
Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah 
adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada 
daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan 
wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang 
berkaitan denga n pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan 
dengan pelayanan dasar . Dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan 
pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar , 
agar apa yang menjadi kebutuh an dasar masyarakat dapat 
termenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang 
melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan 
pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe 
C. 
Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten Way 
Kanan sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan 
Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur 
manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode 
kerja dan pe nyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, 
penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, 
standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi 
urusan pemerintahannya. 
Berdas arkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah 
yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. 
Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. 
Unsur pe laksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada 
Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi 
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan 
Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi 
pembinaan dan pengawasan penyele nggaraan Pemerintahan Daerah 
diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten 
dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat 
kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan 
dan pelayanan tertentu yang bersifat seder hana dan intensitas tinggi. 
 
 
 
Kepala ...... 
 
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat 
dan camat atau nama lain di Kabupaten Way Kanan bertanggung jawab 
kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris 
Daerah dalam pe rtanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi 
pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi 
atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala 
badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja 
dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah. Dalam rangka 
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat di daerah yang berdaya guna dan 
berhasil guna, dengan Peraturan Daerah ini juga ditetapkan Staf Ahli 
Bupati Way Kanan yang tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, kepala badan, 
sekretaris DPRD, kepala unit pelaksana daerah , kepala atau sebutan 
lain pada lembaga lain sekretaris daerah a dalah pertanggungjawaban 
administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dinas daerah, badan, sekretariat DPRD, unit pelaksana daerah, 
lembaga lain, dengan demikian kepala di nas, kepala badan, 
sekretaris DPRD, kepala unit pelaksana daerah, kepala atau sebutan 
lain pada lembaga lain bukan merupakan bawahan langsung 
sekretaris daerah. 
 
I. PASAL DEMI PASAL