Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000 Pasal 19?
Dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000 tentang RENCANA ZONASIWILAYAH PESISIRDANPULAU-PULAU KECIL, Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

ayat(2)terdiri atas:
a.penelitian danpendidikan;
b.pariwisata;
c.pengerukan alurpelabuhan;
d.monitoring danevaluasi;
e.pembangunan bangunan pelindung pantai;
f.fasilitas pokok terdiri daridermaga, kolam pelabuhan, jalan
komplek dandrainase;
g.fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi
pelabuhan, suplai airbersih, instalasi listrik danstasiun
pengisian bahan bakar;
h.salvage;
1. penggelaran/ pemasangan kabelj pipahawah laut; dan
....,57....,
J. penggunaan atau pemanfaatan airlaut.
Pasal42
(1)Kegiatan yang boleh dilakukan diKPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (3)terdiri atas:
a.kegiatan bongkar muat kegiatan perikanan;
b.pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang
sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan
perikanan;dan
c.kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan
keselamatan pelayaran.
(2)Kegiatan yang tidak boleh djJakukan di KPU-PL-WKO
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (3)terdiri atas:
a.penangkapan ikan dengan aIat penangkapan ikan statis
dan Iatau bergerak yang mengganggu kegiatan
kepelabuhanan;
b.penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius
dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap
yang bersifat merusak ekosistem diwilayah pesisir;
c.semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
d.pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan
seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
e.pembuangan sampah dan limbah;dan
f.kegiatan yang mengganggu/ menghalangi penyelenggaraan
kegiatan pelabuhan perikanan.
(3)Kegiatan yang boleh dil$kan setelah mendapatkan izin di
KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (3)
terdiri atas:
a.penelitian dan pendidikan;
b.pariwisata;
c.pembangunan bangunan pe1indung pantai;
d.pembangunan tambat perahu;
e.pengerukan alUl' pelabuhan perikanan;
f.monitoring dan evaluasi; dan
g.penempatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang
pelabuhan perikanan yang bersifat menetap.
Pasa143
(1)Prasarana umum yangdipersyaratkan terkait dengan
pemanfaatan ruangdiKPU-PL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal15ayat(3)hurufcterdiriatas:
a.aIur-pelayaran;
b.perairan tempatlabuh;
c.kolampelabuhan untukkebutuhan sandardanolahgerak
kapal;
d.perairan tempatalihmuatkapal;
e.perairan untukkapalyangmengangkut bahan/barang
berbahaya danberacun;
f.perairan untukkegiatan karantina;
g.perairan alurpenghubung intrapelabuhan;
h.perairan pandu;
i.perairan untukkapalpemerintah; dan
j.tandabatassesuaidenganbatasyangtelahditetapkan.
(2)Prasarana minimum yangdipersyaratkan terkait dengan
pemanfaatan ruangdiKPU-PL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal15ayat(3)hurufcterdiriatas:
a.Fasilitas pokokterdiridaridermaga,kolam pelabuhan,jalan
komplek dandrainase;
b.fasilitas fungsional terdiri darikantor administrasi
pelabuhan, TPI,suplaiairbersih, instalasi listtikdan
stasiunpengisian bahanbak.al' nelayan; dan
c.fasilitaspenunjang terdiridariposjagadanMCK.
(3)Ketentuan khusus diKPU-PL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal15ayat(3)hurufcterdiriatas:
a.kegiatan kepelabuhanan harusmenjamin kelestarian
lingkungan;
b.kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan
pengendalian pencemaran danmitigasi bencana; dan
c.koefisien pemanfaatan perairan untukpelabuhan terminal
khusussebagaimana dimaksud dalamPasal20ayat(3)yang
bersifatmenetap adalah40%daritotalkeseluruhan.
-59-
Paragraf5
Ketentuan Pemyataan Pemanfaatan Zona Hutan Mangrove
Pasal44
(1)KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat(3)huruf d
merupakan hutan mangrove yang tumbuh didaerah pantai,
biasanya terdapat didaerah teluk dandimuara sungai.
(2)Kegiatan yang boleh dilakukan diKPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat(1)terdiri atas:
a.perlindungan hutan mangrove;
b.rehabilitasi hutan mangrove;
c.penelitian danpendidikan;
d.ekowisata;
e.tracking mangrove; dan
f.perikanan tangkap dan perikanan budidaya skala
tradisional.
(3)Kegiatan yang tidak boleh dilakukan diKPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat(1)terdiri atas:
a.menduduki kawasan hutan mangrove;
b.menebang hutan mangrove;
c.membakar hutan mangrove;
d.memanfaatkan kayu hidup yang berasal darikawasan hutan
mangrove untuk kepentingan ekonomi;
e.mencemari hutan mangrove;dan
f.memperdagangkan kayu yang berasal datihutan mangrove.
(4)Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izindi
KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1)terdiri
atas:
a.pembangunan bangunan pelindung pantai; dan
b.pembangunan tambat perahu.
Paragraf6
Ketentuan Pemyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap
Pasal45
(1)KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (3)huruf
eadalah ruang wilayah lautyang dialokasikan untuk kegiatan
penangkapan ikan.
(2)Kegiatan yang boleh dilakukan diKPU-Pr-P sebagaimana
dimaksud dalam Pasal22 ayat(1)huruf aterdiri atas:
a.perikanan tangkap
diperbolehkan sesuai
undangcul;d~ngan
denganukuran annada -yang
peraturan perundang-
b.pemanfaatan yangtidakmelebihi potensi lestarinya atau
jumlahtangkapan yangdiperbolehka..TI (JTB};
c.ukuran kapal penangkapan ikan,alatpenangkapan ikan
{API}dan81atbantupenangkap ik2n{ABPI}yangdigunakan
dalam kegiatan penangkapan ikansesuai dengan peraturan
perundang-undangan yangberlaku; dan
d.pemasangan rumah ikandanalatbantu penangkapan ikan
seperti rumpon danterumbu karang buatan.
(3)Kegiatan yangtidakbolehdilakukan diKPU-PT-P sebagaimana
dimaksud dalam Pasal22 ayat(1)hurufaterdiriatas:
a.menempatkan alattangkap statisdalam alurpelayaran, alur
migrasi biotadanalurpipajkabel bawah laut;
b.pertggunaan alatyangmerusak lingkungan seperti bahan
peledak, potasdanalattangkap yangberpotensi merusak
Iingkungan;
c.penggunaan alatpenangkapan ikan(API),ukuran kapal
penangkapan ikan,danalatbantu penangkap ikan{ABPI)
yangtidaksesuai dengan peraturan perundang-undangan
yangberlaku; dan
d.penangkapan jenisikanyangdilindungi.
(4\Kegiatan yangbolehdilakukan setelah mendapatkan izindi
KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal22ayat(1)
hurufaterdiriatas:
a.penelitian danpendidikan;
b.pariwisata danrekreasi;
c.monitoring danevaluasi; dan
d.penempatan alatpenangkapan ikanyangbersifat statis.
(5)Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan
pemanfaatan ruang padaKPU-PT-P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal22ayat{1)hurufa,padawilayah pesisir, yaitu
tempat tambat kapal.
Pasal46
(1)Kegiatan yangboleh dilakukan diKPU-PT-D sebagaimana
dimaksud dalam Pasal22ayat(1)hurufbterdiri atas:
dengan ukuran armada yang
denganperaturan perundang--61-
a.perikanan tangkap
diperbolehkan sesuai
undangan;
b.pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau
jumlah tangkapan yangdiperbolehkan (JTB);
c.ukuran kapal penangkapan ikan, alatpenangkapan ikan
{API} danalatbantu penangkap ikan {ABPI} yang digunakan
dalam kegiatan penangkapan ikansesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
d.pemasangan rumah ikandanalatbantu penangkapan ikan
'.seperti rumpon~ rumah ikandanterumbu karang buatan.
(2)Kegiatan yangtidak boleh dilakukan diKPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22ayat(1)huruf bterdiri atas:
a.menempatkan alattangkap yang bersifat statis pada alur
pelayaran;
b.men&:,ounakan alatyang merusak lingkungan seperti bahan
peledak, potas danalattangkap yang berpotensi merusak
Iingkungan;
c.menangkap ikandengan ukuran kecil(tidak layak tangkap);
dan
d.penangkapanjenis ikanyangdilindungi.
(3)Kegiatan yang balehdilakukan setelah mendapatkan 1ZIn di
KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22ayat (1)
huru{ bterdiri atas:
a.penelitian danpendidikan;
b.penangkapan ikandengan alattangkap danukuran kapal
yang dibolehkan mengacu pada peraturan perundang-
undang;
c.pembangunan bangunan pelindung pantai;
d.pembangunan tambat perahu;
e.pariwisata danrekreasi; dan
f.monitoring danevaluasi.
(4)Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan
pemanfaatan ruang pada KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22ayat (IJhuruf bpada wilayah pesisir, yaitu
tempat tambat kapal.
'"62 '"
Pasal47
Ketentuan khususyangberlaku padaSubZonaPelagisDemersal
diKPU-PTsebagaimana dimaksud dalamPasal22 ayat(1) hurufa
danhurufbyaitu:
a.kegiatan penangkapan ikanharusmenggunakan peralatan Y&"1g
ramahlingkungan;dan
b.kegiatan penangkapan ikanharns mempertimbangkan
perlindungan habitatdanpopulasi ikan.
Paragraf7
Ketentuan Pemyataan Pemanfaatan ZonaPerikanan Budidaya
Pasal48
(1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalamPasal15 ayat(3)huruf
fadalahruangWP-3-K yangdialokasikan untukkegiatan
budidaya lautyangramahlingkungan.
(2)Kegiatan yangboleh dilakukan dalam KPU-BD-BL
sebagaimana dimaksud dalamPasal23ayat(1)hurufaterdiri
atas:
a.budidaya 1autdenganmetode, alatdantekno1ogi yangtidak
merusak ekosistem diWP-3-K~
b.kegiatan penangkapan ikanskalakeeilpadasaattidak
terdapat kegiatan budidaya;
e.kegiatan budidaya 1autdengan tekno1ogi tradisional dan
semiintensif; dan
d.kegiatan budidaya 1autdengan menggunakan keramba
jaringapung.
(3)Kegiatan yangtidakbo1ehdilakukan dalamKPU-BD-BL
sebagaimana dimaksud dalamPasal23ayat(1)hurufaterdiri
atas:
a.kegiatan budidaya yangmenggunakan metode, alatdan
teknologi yangdapatmerusak ekosistem di\VP-3-K;
b.penangkapan ikanyangmenggunakan bahanpe1edak, bius
dan!ataubahanbel'acun, sertamenggunakan alattangkap
yangbersifatmerusak ekosistem diWP-3-K;
c.penangkapan ikandenganalatmenetap danlataubergerak
yangmengganggu kegiatan budidaya taut;
d.k.egiatan pertambangan;
e.kegiatan nonperikanan sertalintaskapalyangdapat
mengganggu kegiatan budidaya;
-63-
f.penggunaan pakan biota budi daya seeara berlebihan;dan
g.pembuangan sampah danlimbah.
(4)Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin
dalam KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat(1)huruf aterdiri atas:
a.penelitian danpendidikan;
b.pengembangan pariwisata danrekreasi;
e.pembangunan bangunan pelindung pantai;
d.pembangunan tambat perahu;
e.monitoring danevaluasi;
f.menempatkan prasarana dan sarana perikanan
budidaya;dan
g.penangkapan ikandemersal.
(5)Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan
pemanfaatan ruang diKPU-BD-BL sebagaimana dimaksud
dmam Pa.sal23 ayat(1)huruf aterdiri atas:
a.koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya lautadalah
80%(deIapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar
20% (dua puluh persen) untuk alur-alur flalu lintas perahu
yang mendukung kegiatan budidaya; dan
b.prasarana budidaya lauttidak bersifat permanen.
(6)Persyaratan khusus pada KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat(1)huruf aterdiri atas:
a.kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu
karang; danfatau
b.pengembanganbudidaya laut disertai dengan kegiatan
pengembangan pembenihan.
(7)Kegiatan budidaya pada KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)huruf aadalah budidaya Iaut di
sebagian perairan pesisir, sebagian perairan pulau-pulau keeil
danlepas pantai.
Pasal49
(1)Kegiatan yang boleh dilakukan diKPU-BD-BPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat(1)huruf bterdiri atas:
a.pengambilan airlaut untuk kegiatan perikanan budidaya
danpergaraman;
b.budidaya yang ramah lingkungan;
e.mengembangkan infrastruktur budidaya payau; dan
-64-
d.mengembangkan teknologi tambak yang ramah lingkungan.
(2)Kegiatan yang tidak boleh dilakukan diKPU-BD-
BPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat (1)huruf b
terdiri atas:
a.merusak dan menghilangkan fungsi hutan mangrove dan
ekosistem perairan;
b.pembu2ln.g2ln. limbah yang mencemari lingkungan perairan;
c.memberi pakan yang mengandung antibiotik yang dilarang
danpenggunaan_ pakan biota budidaya secara berlebihan;
d.penangkapan ikan dengan alatmenetap danIatau bergerak
yang mengganggu kegiatan budidaya payau~
e.penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius
danlatau bahan beracun, serta menggunakan alattangkap
yang bersifat merusak ekosistem diWP-3- K;dan
f.kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat
mengganggu kegiatan budidaya payau.
(3)Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izindi
KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam PasaI 23ayat (1)
huruf bterdiri atas:
a.penelitian danpendidikan;
b.pembangunan bangunan pelindung pantai;
c.pembangunan tambat perahu;
d.pengembangan pariwisata danrekreasi; dan
e.monitoring danevaluasi.
(4)Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang diKPU-BD-BP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat (1)huruf b
mengikuti alokasi ruang sesuai dengan RTRW Provinsi
dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.
Paragraf8
Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pergaraman
Pasa150
(1)KPU-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat(3)huruf
gadalah bagian pengembangan garam baik untuk konsumsi
dan non konsumsi seperti industri, peternakan maupun
lainnya.
{2}Kegiatan yang boleh dilakukan diKPU-GR-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat(1)terdiri atas:
a.pengambilan airlautuntuk kegiatan per~araman;
'"65'"
b.kegiatan penangkapan ikan skala kedl pada saat tidak
terdapat kegiatan pergaraman;
c.mengembangkan infrastruktur pergaraman; dan
d.mengembangkan teknologi pergaraman yang ramah
lingkungan.
(3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-GR-R
sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (l) terdiri atas:
a.kegiatan budidaya perikanan yang menggunakan metode,
aJat, bahan dan teknoJogi yang dapat merusak ekosistem di
WP-3-K;
b.pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan
seperti rumpon;
c.penangkapan ikan yang menggunakan born dan/atau bahan
peledak, bius danl atau bahan beracun, serta menggunakan
alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem diWP-3-K;
rl.merusak dan menghilangkan fungsi hutan mangrove dan
ekosistem perairan;
e.pembuangan Iimbah yang mencemari Iingkungan perairan;
f.penangkapan ikan dengan alat menetap dan Iatau bergerak
yang menggan&>ou kegiatan pergaraman; dan
g.kegiatan non pergamaran serta lintas kapal yang dapat
mengganggu kegiatan pergaraman.
(4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di~
KPU-GR-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1~
terdiri atas:
a.budidaya rumput laut dengan metode? alat dan teknologi
yang tidak merusak ekosistem dan ramah lingkungan;
b.penelitian dan pendidikan;
c.pembangunan bangunan pelindung pantai;
d.pengembangan pariwisata dan rekreasi;
e.menempatkan prasarana dan sarana pergaraman;dan
f.monitoring dan evaluasi.
Paragraf9
Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona
Pertahanan Keamanan
Pasal51
t1)Zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam