Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 19 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 19 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 4, Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamba han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4886); 
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 43); 
6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Neg ara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik I ndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke dua atas 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antar a Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 No mor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah denga n Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 1 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155 ); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamba han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4812); 
 
4 
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tah un 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daera h (RPJPD) 
Kota Depok Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2008 Nomor 1); 
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 201 6 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 201 6 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 201 6 Nomor 7 ); 
 
 Dengan Persetujuan Bersama 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 
 dan 
 WALI KOTA DEPOK 
 MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 4 
TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL MELALU I 
PENAMBAHAN KEPEMILIKAN MODAL SAHAM PEMERINTAH 
KOTA DEPOK PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK . 
 
 
 
 
 
 
5 
 Pasal I 
 Beberapa keten tuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah 
Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal 
Melalu i Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah 
Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 
dan Banten, TBK. (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 20 16 
Nomor 4) diubah sebagai berikut : 
 1. ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: