Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN, BAB II - PRINSIP PENGELOLAAN, Pasal 13 menetapkan:

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan 
pembe rdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, 
dapat mempertimbangkan tipologi Desa 
 21 berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, 
meliputi : 
Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis 
Lumbung Ekonomi Desa meliputi : 
1. pembentukan usaha ekonomi 
warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa 
Bersama dan/atau lembaga ekonomi 
masyarakat Desa lainnya melalui pemberian 
askes modal, pengelolaan produksi, distribusi 
dan pemasaran bagi usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif dan usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan; 
dan 
2. pembukaan lapangan kerja untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup bagi 
masyarakat Desa. 
Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa untuk 
memperkuat Lumbu ng Ekonomi Desa, meliputi : 
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok 
dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui 
pemberian akses modal, pengelolaan 
produksi, distribusi dan pemasaran bagi 
usaha ekonomi pertanian berskala produktif, 
usaha ekonomi untuk ketahanan pa ngan, 
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan 
kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan; 
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga 
kerja terampil dan pembentukan 
wirausahawan di Desa; dan 
3. pengembangan lapangan kerja untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup bagi 
masyarakat Desa. 
 22 c. Desa Maju memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa untuk 
menegakkan Lumbung Ekonomi Desa meliputi : 
1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi 
warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa 
Bersama melalui pemberian akses modal, 
pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian 
berskala produktif, usaha ekonomi untuk 
ketahanan pangan, dan usaha ekonomi 
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 
satu Desa satu produk unggulan; 
2. peningkatan kualitas dan kuantitas 
wirausah awan di Desa; 
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga 
kerja ahli di Desa; dan 
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup bagi 
masyarakat Desa. 
Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun 
Desa Maju memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis 
dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira 
Desa, meliputi : 
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan 
pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, 
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan 
anak, serta pemberdayaan masyarakat 
margina l dan anggota masyarakat Desa 
penyandang disabilitas; 
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan 
pelestarian lingkungan hidup; 
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi 
bencana alam, penanganan bencana alam, 
serta penanganan kejadian luar biasa 
lainnya; 
 23 4. pengemban gan kapasitas masyarakat Desa 
untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana 
Desa secara transparan dan akuntabel; dan 
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam 
memperkuat tata kelola Desa yang 
demokratis dan berkeadilan sosial. 
Desa Tertinggal, Desa Berkemban g maupun 
Desa Maju memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis 
dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, 
meliputi : 
1. membentuk dan mengembangkan budaya 
hukum serta menegakkan peraturan hukum 
di Desa; 
2. membentuk dan mengembangkan 
keterbu kaan informasi untuk mendorong 
masyarakat Desa yang partisipatif dan 
komunikatif; dan 
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan 
budaya Desa.