Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 3?
Dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 24 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 32, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : 
a. Uns~~m~nan K~alaDinu; 
b. Unsur Pembantu Sekretariat ; 
c. Unsur Pelaksana 
1. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan ; 
2. Bidang Pendidikan Dasar; dan 
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal; 
-3 -
d. UPTD Satuan Penidikan; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 
(4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(5) Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala 
UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 
Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala 
Dinas. 
2. Diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 clisisipkan 
1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 5 secara 
keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 
Pasal5 
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan pelayanan administrasi kepada semua 
unsur di lingkungan Dinas rneliputi pengelolaan 
adrninistrasi urnurn, perencanaan, kepegawaian dan 
rumah tangga. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan 
perencanaan program kerja dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ; 
-4 -
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program 
kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang 
secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ; 
c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, 
dan perlengkapan ; 
d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan 
di lingkungan Dinas ; 
e. pengelolaan administrasi dan pembinaan 
kepegawaian di lingkungan Dinas; 
f. pelaksanaan administrasi keuangan dan 
pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ; 
fl. penyusunan rencana program, 
pelaksanaan/pengadaan, pemeliharaan sarana dan 
prasarana di lingkungan dinas ; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan 
yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
3. Diantara huruf h dan huruf i ayat (1) Pasal 7 disisipkan 
1 (satu) huruf yakni huruf hl, sehingga Pasal 7 secara 
keseluruhan berbunyi sebagai berikut: