Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor 1 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, ketentuan pada , Pasal 12 berbunyi:

UU No. 23tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya
tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat yang dalam
pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf adan huruf b,dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043)
2. Undang-Undang Nomor 7Tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3040);
3. Undang-Undang Nomor 11Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
5. Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4667)
6. Undang-Undang Nomor 5Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3671);
7. Undang-Undang Nomor 18Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3833);
8. Undang-Undang Nomor 36Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3881);
9. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunl999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3886);
10. Undang-Undang Nomor 2Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);
11. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);
12. Undang-Undang Nomor 28Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247);
13. Undang-Undang Nomor 18Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
14. Undang-Undang Nomor 19Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86);
15. Undang-Undang Nomor 38Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);
17. Undang-Undang Nomor 21Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720);
18. Undang-Undang Nomor 26Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
19. Undang-Undang Nomor 18Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4851);
20. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);
21. Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025 );
22. Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
24. Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
25. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
26. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);
28. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 1980
tentang Penanggulangan Gelandangan dan
Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4532);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5094);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2011
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5230);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);
39. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012
tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
40. Peraturan Presiden Nomor 74tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian- Bagian Jalan;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi
Pamong Praja;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41Tahun
2012 tentang Pedoman Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun
2013 tentang Seragam Satuan Polisi Pamong
Praja;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, dan
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT