Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor mi Tahun 2008 Pasal 31?
Dalam BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor mi Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI, Pasal 31 mengatur sebagai berikut:

Untuk menjamin kepastian Usaha, Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berkewajiban ; 
a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang 
menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; 
b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan pesisir 1 
dan laut; 
c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan 
d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha 
Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan. 
( 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat 
memberikan perlindungan kepada Nelayan dan Pembudi Daya 
Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan 
ikan dan pembudidayaan ikan. 
(2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan 
pembudidayaan ikan; 
b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan 
PembudiDayalkan;dan 
c. jenis risiko lain yang diatur dalam peraturan perundang­ 
undangan. 
(3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. wabah penyakit Ikan; 
c. dampak Perubahan Iklim; dan/ atau 
d. pencemaran. 
(4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan dalam bentuk asuransi. 
(5) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau 
b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa;