Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017 tentang IZIN USAHA INDUSTRI, pada BAB V - TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, PERLUASAN INDUSTRI, Pasal 16 menjelaskan:

(1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4) wajib memuat 
ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk: 
a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari 
instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana 
produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-
lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal persetujuan prinsip 
diterbitkan; 
c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat 
pernyataanyang telah dibuatnya. 
(2) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di 
Kawasan Industri/Kawasan Berikat diawasi oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri dan Hasilnya wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 
(3) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi 
diluar Kawasan Industri atau Kawasan Berikat diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang hasilnya wajib dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
8 
 (4) Surat Pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang 
akan diterbitkan. 
 
Bagian Kedua 
Perluasan Lokasi