Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 1 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 1 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam peraturan ini
 
yang dimaksud dengan:
 
1.
 
Daerah
,
 
adalah Kabupaten Probolinggo
.
 
2.
 
Bupati
,
 
adalah Bupati Probolinggo
.
 
3.
 
Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya 
disingkat 
D
inas 
PM
 
dan 
P
TSP
 
adalah
,Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Probolinggo
.
 
4.
 
Perijinan
,
 
adalah pemberian legalisasi kepada seseorang atau badan hukum 
baik dalam bentuk Ijin atau non ijin maupun tanda daftar usaha
.
 
5.
 
Non Perijinan
,
 
adalah segala bentuk fasilitas f
iskal, insentif, kemudahan lainnya 
dan inf
ormasi mengenai penanaman modal
 
sesuai dengan ketentuan
 
peraturan 
perundang
-
undangan
.
 
6.
 
Ijin
,
 
adalah dokumen administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
yang merupakan bukti legalisasi, menyatakan sah atau m
emperbolehkan 
seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu
.
 
7.
 
Non ijin
,
 
adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan legalitas kepada 
seseorang atau badan hukum di luar perijinan
.
 
8.
 
Kewenangan
,
 
adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil 
kebijak
sanaan dalam rangka penyelengga
raan pemerintahan
.
 
4
 
 
9.
 
Pelimpahan Kewenangan
,
adalah 
proses 
pengalihan tugas 
Bupati
 
dibidang 
Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan melalui 
p
endelegasian kepada 
Dinas
 
PM
dan
P
TSP
.
 
10.
 
Perangkat Daerah
, 
adalah unsur pembantu 
Bupati
 
dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah
.
 
11.
 
Tim Teknis Perijinan
,
 
adalah unsur
-
unsur 
Perangkat Daerah
 
terkai
t, yang 
mempunyai 
kompetensi di
bidangnya.