Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI I{ABUPATEN BARITO TIMUR Nomor 13 Tahun 1945 pada Pasal 25?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI I{ABUPATEN BARITO TIMUR Nomor 13 Tahun 1945 tentang PEDOIIIAN PELAI{SANAAII PEI{GARUSUTAMAAI$ GTIIDER, BAB X - K TENTUAT{ PENUTUP, Pasal 25 menyebutkan bahwa:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahrrinya, memerintahkan pengundangan Perattrran Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal ll M E I2018
PIt. BUPATI BARITO TIMUR,
Diundangkan di Tamiang Layang
padatanggal U MFI 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,
:,aa___
ESKOP
BERTTA DAERAH KABUpATEN BARITo rrMUR TAHUN 2018 NoMoR..l"}
I.PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
UMUM
Seiring dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka upaya
peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas
keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan
menerima manfaat pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan pengaturran
kesetaraan gender di Kabupaten Barito Timur, sebagaimana kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah
berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Berkaitan dengan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan perempuan, bahwa untuk menciptakan kepastian kesetaraan
antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk
berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah,
perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah sebagaimana Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 20O8 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2}fi tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur tentang Pengarusutamaan Gender.
PASAL DEMT PASAL