Menurut Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur . 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Dinas 
dan/ atau Badan yang melaksanakan urusan Pemerintah bidang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Flores Timur. 
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas dan/ atau Kepala Badan 
yang melaksanakan urusan Pemerintah bidang perumahan dan 
kawasan permukiman di Kabupaten Flores Timur. 
6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat BSPSK adalah bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores 
Timur bagi Masyarakat pemilik rumah dengan kategori Rumah Tidak 
Layak Huni . 
7. Masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya 
disingkat MRTLH adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan 
daya beli sehingga perlu mendapat bantuan stimulan pemerintah. 
8. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah 
Masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni yang terhimpun 
dalam suatu kelompok dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) 
orang. 
9. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan 
memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang 
diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara 
perseorangan atau berkelompok. 
10. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan 
pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atai PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN 
STIMULAN PERU MAHAN SW ADA YA KABUPA TEN. Menetapkan MEMUTUSKAN: 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 07 /PRT/M/2018 tentang Bantuan 
Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 403); 
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 
Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya Provinsi (Berita Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor ); 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 
Nomor 0156); -- .. ·---------------- --- ------------ 
--------------- -- ..... prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau 
berkelompok. 
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan 
harkat dan martabat penghuninya , serta aset bagi pemiliknya. 
12. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan 
upaya masyaraka t. 
13. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai 
bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang 
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum . 
14. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU 
adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang 
yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat , aman , 
dan nyaman. 
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran . 
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk 
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 
Flores Timur. 
17. Tim Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat TTD adalah tim yang 
dibentuk oleh Kepala Dinas untuk membantu Pejabat Pembuat 
Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan 
Perumahan Swadaya Kabupaten. 
18. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah 
tenaga profesional lokal yang direkrut dan diangkat oleh Kepala 
Perangkat Daerah untuk menjadi identifikator, penggerak dan 
pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan 
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten. 
19. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah 
rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, 
kecukupan minimum luas bangunan , dan kesehatan penghuni. 
20. Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten adalah 
lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten 
per desa/kelurahan. 
21. Bank/Pas Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat 
dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana 
bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan 
pemerintah. 
22. Penerima Bantuan Stimulan adalah penerima Bantuan Stimulan per 
desa/kelurahan. 
23. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum 
yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan 
sebagian tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat =: 
Bagian Kesatu 
Bentuk, Besaran dan Jenis Bantuan Stimulan 
Perumahan Swadaya Kabupaten