Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam Sektor Penyelenggaraan Kepari wisataan; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 64 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam Sektor Penyelenggaraan Kepari wisataan; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 64 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan, pada , Pasal 9 dinyatakan:

A kepari wisataan Tim Koordinasi Kepariwisataan 
menyusun Rencana Induk Pengembangan dan 
Pembangunan Kawasan Pariwisata (Integra ted 
Tourism Master Plan). 
(2) Penyusunan Rencana Indu k Pengembangan dan 
Pembangu nan Kawa san Pariwisata (Integrated 
Tourism Master Plan) sebagaiman a dimaksud pada 
ayat ( 1), dikoordinasikan oleh Ketua Harian . 
(3) Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembanga n 
dan Pembang unan Kawasan Pariw isata (Integrated 
Touris m Master Plan) sebagaimana dimak sud pada 
ayat ( 1), Tim Koordinasi Kepariwisataa n dapat 
dibantu oleh tenaga ahli. pembangunan sinergitas rangka (1) Dalam Pasal 5A 3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipi satu pasal, yakni 
Pasal SA yang berbunyi se bagai beriku t: - 6 - PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESI A 
Agar ... Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . Pasal II Kepariwisataan bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lainn ya yang 
sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi tugas Tim pelaksanaan Pendanaan Pasal 12 6. ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi 
se bagai beriku t: Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan melaporkan 
pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala 
paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu­ 
waktu jika diperlukan. Pasal l lA BAB IVA 
PELAPORA N 5. Dian tara BAB IV dan BAB V disisipi satu bab, yakni BAB 
IVA yang berbun yi sebagai berikut: - 7 - PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
Salinan sesuai dengan aslin ya 
SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 26 YASO NNA H. LAOLY ttd. MEN TERI HUKU M DAN HAK ASASI MANUS IA 
REPUBLI K INDONES IA, Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Maret 2018 JOKO WIDODO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Maret 20 18 dalam Lembaran Negara dengan 
Republik ini Presiden Pera tu ran pengundangan 
penempatannya 
Indonesia. Agar setiap orang menget ahuin ya, memerin tahkan - 8 - PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA