Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018 tentang STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN, Pasal 8 menetapkan:

(1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota . 
(2) Kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. kegiatan pemeriksaan reguler /audit operasional/ audit kinerja ; 
b. kegiatan pemeriksaan serentak surat pertanggungjawaban (sisa uang 
yang harus dipertanggungjawabkan ); 
c. kegiatan pemeriksaan serentak penatausahaan keuangan sekolah 
(dana biaya operasional sekolah ); 
d. kegiatan reviu laporan Keuangan PD dan laporan keuangan daerah 
(LKD) Pemerintah Kota Pontianak ; 
e. kegiatan evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal 
pemerintah (SPIP) PD; dan 
f. evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) PD dan reviu laporan 
kinerja Pemerintah Daerah ; 
(3) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT seperti pemeriksaan akhir masa jabatan 
atau alih t ugas jabatan Kepala PD dan pemeriksaan khusus/ kasus 
pengaduan masyarak at dan monitoring , sesuai sifatnya tidak 
dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan 
dalam APBD secara rutin setiap tahun. 
 
(4) Kegiatan pemeriksaan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud dalam 
, dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyarata n 
administrasi sebagai berikut : 
a. mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang 
ditandat angani oleh Supervisi Pemerik saan atau pejabat yang 
mewakili ; dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur 
atau pejabat yang mewakili. 
 
(5) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang 
ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.