Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 16 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 16 Tahun 2018 tentang PEMBAKUAN NO MOR KODE BIDANG, UNIT BIDANG, SUB UNIT /SATUAN KERJA, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonomi . 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
DPRD Kabupaten Sintang. 
5. Perangkat Daerah adalah organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran / barang. 
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional 
Dinas/Lembaga Teknis Daerah. 
8. Nomor ... 
8. Nomor Kode Lokasi adalah nomor kode yang 
menggambarkan/mcnjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi 
Kabupaten/Kotn, bidang, SKPD, unit kcrja, sub-sub unit kerja scrta tahun 
pembclian barang. 
9. Nomor Kode Bidang adalah pcngelompokan kode Bidang pada setiap 
SKPD. 
10. Kodcfikasi adalah pembcrian pengkodcaan barang pada setiap barang 
inventaris Milik Pemcrintah Dacrah yang menyatakan kode lokasi dan 
kode barang. 
l I. Kodc Unit Oidang/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengelompokan 
Saluan Pcrangkat Daerah dcngan memperhatikan pengelompokan bidang 
scsuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah. 
12. Kodc Sub Unit./Satuan Kcrja adaJah pengelompokan 
bagian/sckrctariat/bidang scsuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah. 
13. Kodc Scksi/Sub Bidang/Sub Bagian adalah pengelompokan seksi/Sub 
Bidang/Sub Bagian pada sctiap Bidang/Sekretariat/Bagian sesuai Struktur 
Organisasi Perangkat Dacrah. 
14. Kode Unit Pclaksana Teknis adalah pengelompokan Unit Pelaksana Teknis 
scsuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.