Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 36 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 36 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, BAB Ill - TIM PENGELOLA LHKPN, Pasal 6 berbunyi:

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola 
LHKPN. 
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri 
dari Pengarah, Penangung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 
Admin Instansi, Admin Unit Kerja dan anggota. 
(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Wajib LHKPN di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau; 
b. berkoordinasi dengan KPK dalam ha! monitoring dan evaluasi 
terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan 
mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e- 
LHKPN melalui www .elhkpn.kpk.go.id; 
c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan 
Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember 
setiap tahun; 
d. melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan 
jabatan Wajib LHKPN ke dalam Aplikasi e-LHKPN; 
e. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban 
penyampaian dan pengumuman LHKPN; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 
(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 
Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sekadau. 
(5) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.