Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU Nomor 06 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU Nomor 06 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Bengkulu 
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemer intahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bengkulu. 
4. Walikota adalah Walikota Bengkulu. 
5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 
6. Keuangan Daerah adala h semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah. 
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggung - jawaban, 
dan pengawasan keuangan daerah. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daera h yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaa n keuangan daerah. 
 
 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan 
kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam 
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. 
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKP D adalah perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/barang. 
14. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan 
satu atau beberapa program; 
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja 
SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 
17. Kuasa Pengguna An ggaran adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
18. Pengguna barang adalah pejabat pemegang 
kewenangan pengguna barang milik daerah. 
19. Pejabat Penatausahaan Keuan gan SKPD yang 
selanjutnya disingkat PPK -SKPD adalah pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD. 
20. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang 
daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar sel uruh pengeluaran daerah. 
21. Rekening Kas Umum daerah adalah rekening 
tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan 
oleh Walikota untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang telah 
ditetapkan. 
22. Bendahara Peneri maan adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. 
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk un tuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD. 
 
 24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh 
sekretaris daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala 
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang 
angotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, 
PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 
25. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke 
Kas Daerah. 
26. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari 
Kas Daerah. 
27. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah 
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 
bersih. 
28. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah 
daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih. 
29. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih 
antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 
30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang 
antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 
31. Pemb iayaan Daerah adalah semua penerimaan 
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 
yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun -
tahun anggaran berikutnya. 
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
diseb ut SiLPA adalah selisih lebih realisasi 
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 
33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang 
atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehin gga daerah dibebani kewajiban 
untuk membayar kembali. 
34. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah 
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, 
dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan 
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu 
tahun angg aran, dengan mempertimbangkan 
implikasi biaya akibat keputusan yang 
bersangkutan pada tahun berikutnya yang 
dituangkan dalam prakiraan maju. 
35. Prakiraan Maju ( Forward Estimate ) adalah 
perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan 
guna memastikan kesinambungan program dan 
kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar 
penyusunan anggaran tahun berikutnya. 
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari 
kegiatan/program yang akan atau telah dicapai 
sehubungan dengan penggunaan angg aran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur. 
 
 37. Penganggaran Terpadu ( unified budgeting ) adalah 
penyusunan rencana keuangan tahunan yang 
dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis 
belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan 
yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi 
alokasi dana. 
38. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di 
bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan nasional. 
39. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam 
bentuk upaya yang berisi satu a tau lebih kegiatan 
dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan misi SKPD. 
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang 
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada 
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasa ran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 
baik berupa personal (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, 
dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/jasa. 
41. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari 
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari 
suatu kegiatan. 
42. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang 
dihas ilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program dan kebijakan. 
43. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari 
kegiatan -kegiatan dalam satu program. 
44. Rencana Pembangunan Jangka M enengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
45. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
46. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat RKA -SKPD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi 
program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 
47. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat P engelola 
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA -
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan 
selaku Bendahara Umum Daerah. 
48. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 ( satu) 
tahun. 
 
 49. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS merupakan program 
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan k epada SKPD untuk setiap program 
sebagai acuan dalam penyusunan RKA -SKPD. 
50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPA -SKPD merupakan 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan oleh pe ngguna anggaran. 
51. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran 
untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
52. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD berdasarkan SPM. 
53. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 
disingkat SPM adalah dokumen yang 
digunakan/diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -
SKPD. 
54. Surat Perintah Membayar Langsung yang 
selanjutnya disingkat SPM -LS adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA -SKPD kepada pihak ketiga. 
55. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang 
disediakan untuk satuan kerja dalam 
melaksanakan kegiatan operasional sehari -hari. 
56. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingakat SPM -UP a dalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D untuk 
pengisian uang persediaan bendahara pengeluaran 
SKPD yang akan dipergunakan untuk mendanai 
kegiatan operasional kantor sehari -hari. 
57. Surat Perintah Mem bayar Ganti Uang Persediaan 
yang selanjutnya disingkat SPM -GU adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -
SKPD yang dananya dipergunakan untuk 
mengganti uang persediaan yan g telah 
dibelanjakan. 
58. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang 
Persediaan yang selanjutnya disingakt SPM -TU 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -
SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari 
jumlah batas pagu uang persediaan yang telah 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 
 
 59. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib 
dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak 
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
sebagai akiba t perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang -undangan atau 
akibat lainnya yang sah. 
60. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang 
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal 
dari perolehan lainnya yang sah. 
61. Utang Daerah adalah jum lah uang yang wajib 
dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban 
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
berdasarkan peraturan perundang -undangan, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang 
sah. 
62. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 
menampung kebutuhan yang memerlukan dana 
relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 
tahun anggaran. 
63. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah 
merupakan suatu proses yang berkesinambungan 
yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang 
mempunyai tugas dan fungsi melakukan 
pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk 
menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah sesuai dengan rencana dan 
peraturan perundang -undangan. 
64. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang yang nyata dan pasti 
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai. 
65. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD 
di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk 
untuk memberikan pelay anan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, 
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 
66. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat 
SPD adala h dokumen yang menyatakan tersedianya 
dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 
penerbitan SPP. 
67. Investasi adalah penggunaan aset untuk 
memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, 
dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat 
lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 
 
2. ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut :