Apa yang diatur dalam PERATURAN BVPATI 1'U13AJt Nomor 6 Tahun 2015 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BVPATI 1'U13AJt Nomor 6 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH RABUPATEN TVBAN, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

(1) Besaran pem\»ayaan open,sionaJ pelayanan l..ahke'"1a ber,mmbe,· dan , 
a. pendapatan retribusi pelayanan pemetikSMt> )aborat01ium k!inik, 
pmneriksaan kesehatan !ingkungan, dan/atau 
pcndapatan peleyanan keaehatan penunjang; dan 
h. pendapatan dati subsidi APBI). 
(2) Besaran pembiayaan opernsional pelayanan Labkesda yang bersumber 
dari pendapatan retribusi sehagaimana dimakaud p,.da ayat (!) huruf a 
diseauaikan dengar, rccana pendapatan retribusi p,laylltlAfl pemetiksaan 
laboratorium k1inik, pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan, 
d&n/atau pendapatan p~Jayar,an penunjang ke,whatan. 
{31 Rencana pendapaum retrihusi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 
d;hitung berdasarkan mta-rata penei'imaan retrihusi selama 3 (tiga) 
tahun terakhir. 
(4) Besamya aubaid; pemrnayaan operasional l..abkesda aehaga,mana 
dimaksud pada ayat {1) huruf b <lisesuaikan dengan program -kegiatan 
yang disetujui DPRD dalam DPA OPD Dinas Kesehatan, meliputi, 
a. suhsid, APBD untuk bolaaja :modal sebaga, bentuk invcstasi pub!;k 
oleh Pernerintah Daerah; 
b, aubsidi pemenuhan kebutuhan reagen dan pera!atan laboratorium; dan 
c. suhaidi APBD untuk bu:,ya tetep, aeperti gaji, air, listrik, atau 
pe:me!iharaan gedung dan peralntan. 
Bag:IIU\ Keenam 
P,manfaatan l'<ombiayaan l1PTD 
Pa1'al 19 
Ill Prmanfaatan pemblayaan yang becaumber dari sub,jdi APBD dan/atau 
APBN disesuaikar, dengan pen,ntukannya. 
(2) Pemanfuatan J)(:"mbiayaan yang bersumber dari pendapatan retribusi 
pelayanan keaehatan, dan k1aim peleyanan pasien BPJS "' Kesehatan, 
diatur sebagru berikut, 
a. jasa peleyamm pernberi pelayanan langsung {pelayanan te,naga profesi 
kesehatan) danjasa pelayanan um urn: dan 
b. jasa sarana untuk dukungan rnaya nperasional peleyanan kesebatan 
obat, bahan m~.dis habis pakai, rnaya pemeliharaan dan kalibrn,si. 
{3) Pemanfaatan peml>iayaan pendapatan dan dana kapitasi pr,,erta Bl'JS -
Keaehatan diatur sebagai berikut: 
a, pembeyaran jasa pelaylltlAfl kesehatan, oesuai dengan pe,·aturan 
pemndangan yang berlaku; d<>.n 
b, dukunga.n bia.ya. operasional pelayanan kesctiatan. 
(4) Pemanfaatan da.na. kapitasi untuk dukungan biaya operas,onal 
scba;:aimana dimaksud pada ayat {31 hurufb. dimanfaatkan untuk 
a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan rnedis hahis pakai; dan 
h. biay1' operaS!Onal pelayanan kesebawn lalnnya. 
(51 Dukung.an bia.ya operaaional peleyanan kesehatan lainnya sebagaimana 
dhnakaud pada ayat (41 huru(l>. meliputi; 
a, bclanja barang operasional. terdiri dari: 
l) peleyanan kesebatan dalam gedung; 
2) pelayanan kescbatan luar gedung; 
3) operasional dan pmnelibarnan kendaraan Plrnkesmas kelilin.g; 
4) bahan cetak atau alat tu!is kantor 
S) administrasi, koortlinafil program dan sistem infonna,ci; 
6) peningkatan kapafiltaa sumber-daya manusia kesehat.an; dan/atau 
7) pemelibaraan aa.,«na dan prasarana. 
b. OO!anja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya 
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
{61 Dalrun rangka efektivitas dan efisiensi pernanfaatan dana kapitasi dan 
basil klaim non kap(taai, Kepala Puak:esmas wajlb melakukan 
pengendalian mutu pdayanan pasie,; J3PJS -Keseb&tan dan penge.nd..:lian 
biaya operasjonaJ, 
== 
l'ENYELBNGGARAAN PELJI.YANAN KESEHATAN 
PADA UPIO PUSKESMAS OAN JARtlfGANNYA 
Bagian Ke""'tu 
Ummn 
(!) Puskearnas rnempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 
mencapai tujuan pemba11gunan kesehatan di wila,yah kerjanya dalam 
rangka rnendukung te,:wujudnya desa sehat dan kecmnatan sehat. 
(ii D..:larn mdaksanakari tugas sebagai:rnana dimaksud pada ayat {1) 
Puakesmas menyelenggarakan fungaic 
a. penyelenggaman UKM tingkat pe,ta,na di wilayah ke,:ianya; 
b. penyelenggaraan UKP tingkat pe1tama di wila,yah kerjanya; dan 
c, penyele,;ggaraan fungsi sebagai wahana pendidikan dan perwlitian 
tenaga kesehatan. 
-30 -
(3) Pcnye!enggaraan UKM set,agaimana diatur dalam Pas.al 10 ayat (3) 
pembiayaannya dibel>ankan pada Subsidi APBD dan/atau Subsidi BOK 
(APBNI, maka penyelenggaraan UKM ticlak termasuk ,;ebagai oby~k 
retribuai. 
(4) Dalrun rnenyelenggarakan UKP dan fung,;; wahana pendidikan dan 
penelitian, Puakemas dapat memungut tar\f ot,yek retr\busi pelayanan 
sebag:ai leyanan ""suai dengan ketentuan Perda Nomor 15 Tahun 2015.