Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 14 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG, pada , Pasal 3 dinyatakan:

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terh adap anggaran dalam rangka pemulihan 
yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pemerintah 
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang 
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah. 
(3) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada 
termasuk belanja untuk keperluan mendesak dan kebutuhan keadaan darurat bencana yang dimulia sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan 
transisi darurat bencana ke pemulihan. 
(3a) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagimana dimaksud pada ayat 
(3) mencakup: 
a. Kegiatan pada Status Siaga Darurat Bencana meliputi : 
1) kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat; 
2) aktivasi pusat pengendali operasi (Pusdalops) menjadi pos 
komando (posko) tanggap darurat; 
3) penyusunan rencana kontijensi; 
4) aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi tanggap 
darurat; 
5) pengadaan sarana dan prasarana media center; 
6) sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan 
evakuasi penduduk yang terancam bencana; 
7) penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi; 
8) pengadaan peralatan pengadaan dini; 
9) pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi; 
10) evakuasi penduduk/masyarakat terancam; 
 
8 
 11) penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta 
personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana; 
12) penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini 
dan sarana komunikasi; 
13) melakukan kegiatan mitigasi struktural non struktural untuk 
mencegah/mengurangi dampak bencana; 
14) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan 
siaga darurat; 
15) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan 
siaga darurat; 
16) mobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana; 
17) sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat 
bencana; 
18) kegiatan lain terkait kebutuhan siaga darurat bencana sesuai 
arahan Bupati. 
b. Kegiatan pada Status Tanggap Darurat adalah untuk memenuhi 
kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi: 
1) pencarian dan penyelematan korban bencana; 
2) pertolongan darurat; 
3) evakuasi korban bencana; 
4) kebutuhan air bersih dan sanitasi; 
5) pangan; 
6) sandang dan peralatan sekolah; 
7) pelayanan kesehatan; dan 
8) penampungan serta tempat hunian sementara. 
c. Kegiatan Transisi Darurat ke Pemulihan adalah penanganan yang 
dilakukan bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan social ekonomi masyarakat segera berfungsi : 
1) bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada 
saat tanggap darurat meliputi antara lain: 
a) tempat hunian masyarakat bagi rumah yang 
hancur/hilang/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap; 
b) pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital; 
c) biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat 
yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital; 
d) kebutuhan air bersih; 
e) pangan; 
f) sandang; 
g) pelayanan kesehatan; 
h) pelayanan psikososial; dan 
i) kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status 
tanggap darurat bencana berakhir. 
 
9