Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, pada BAB VIII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN, Pasal 12 menjelaskan:

(1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Zakat Profesi, 
Bupati dapat membentuk tim audit yang meliputi aparat pengawasan dan 
OPD terkait, yaitu: Asisten yang membidangi Keagamaan dan Kesejahteraan 
Rakyat, OPD yang membidangi Kepegawaian, OPD yang membidangi keuangan 
khususnya Penggajian PNS, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 
1 
(2) Pemeriksaan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan 
pada OPD dan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu. 
(3) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban memberikan laporan 
pengelolaan Zakat Profesi kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 
(1) Bendahara gaji yang terbukti lalai dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(2) UPZP yang terbukti lalai dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan