Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 53 Tahun 2014?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 53 Tahun 2014 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, Pasal 16 menetapkan:

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran 
 
(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran 
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan 
dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan 
pemasaran hasil peternakan. 
 
(2) Untuk me laksana kan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Kesehatan Masyarakat Veteriner , Pengolahan dan Pemasaran 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 
masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran ; 
b. perencanaan dan pela ksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat 
veteriner, pengolahan dan pemasaran ; 
c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan 
masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran ; dan 
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran . 
 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan P emasaran 
mempunyai uraian tugas : 
a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang 
kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran yang 
menjadi tugas dan kewenangannya; 
b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan 
pemerint ahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan masyarakat 
veteriner, pengolahan dan pemasaran ; 
c. mempelajari peraturan perundang -undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan -bahan lain yang 
berhubungan dengan bidang kesehatan masyarakat v eteriner, 
pengolahan dan pemasaran ; 
d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 
kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil 
peternakan; 
e. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan 
masyarakat veteriner, p engolahan dan pemasaran hasil di bidang 
peternakan; 
f. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah 
dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan; 
g. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan 
skala kecil; 
16 
 h. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian 
dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan; 
i. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan; 
j. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewa n; 
k. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis ; 
l. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan 
hewan qurban; 
m. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit 
pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan ; 
n. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan 
hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 
o. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan 
yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan 
pengolahan (SKKP/S KP) dibidang peternakan dan kesehatan hewan; 
p. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang 
peternakan dan kesehatan hewan; 
q. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan 
kesehatan hewan; 
r. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan 
hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan; 
s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 
pimpinan; 
t. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Se ksi Kesehatan Masyarakat 
Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran berdasarkan Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan 
sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan 
u. melaksanakan tugas dinas la innya yang diberikan oleh pimpinan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
 
Bagian Kelima 
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan