Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor MOR Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor MOR Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI, pada BAB II - B, Pasal 3 dinyatakan:

B 
(1) Reklame insidentil, wajib pajak reklame insidentil cukup melakukan 
pembayaran pajak reklame insidentil ke Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sebelum 
pemasangan reklame insidentil . 
(2) Reklame tetap menempel berupa papan nama toko yang menempel pada 
bangunan, wajib pajak dapat langsung melakukan pembayaran pajak 
reklame ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Banyuwangi dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. lebar bangunan toko tampak dari depan: 
1. 1 M -2 M (satu meter sampai dengan dua meter), lebar papan nama 
toko sama dengan lebar toko dan tinggi 1 M (satu meter); 
2. > 2 M -4 M (lebih dari dua meter sampai dengan empat meter), lebar 
papan nama toko 2 M (dua meter) dan tinggi 1 M (satu meter); 
3. > 4 M -6 M (lebih dari empat meter sampai dengan enam meter), 
lebar papan nama toko 3M (tiga meter) dan tinggi 1,5 M {satu koma 
lima meter) ; 
4. > 6 M -8 M (lebih dari enam meter sampai dengan delapan meter), 
lebar papan nama toko 4 M (empat meter) dan tinggi 2 M (meter). 
5. > 8 M (lebih dari delapan meter), lebar papan nama toko minimal 6 M 
(enam meter) dan tinggi minimal 2 M (dua meter). 
b. toko dapat memasang papan reklame sponsor dengan ukuran maksimal 
50 % (lima puluh persen) dari luas papan nama toko menempel. 
c. pemasangan papan nama toko harus mendapat rekomendasi oleh Tim 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
5 
(3) Reklame tetap berupa papan bertiang, wajib pajak harus sudah 
mendapatkan izin penyelenggaraan reklame yang diterbitkan oleh instansi 
berwenang berupa rekomendasi penerbitan izin sebelum melakukan 
pembayaran pajak reklame. 
(4) Reklame tetap berupa papan bersinar wajib pajak harus sudah 
mendapatkan izin penyelenggaraan reklame yang diterbitkan oleh instansi 
berwenang berupa rekomendasi penerbitan izin sebelum melakukan 
pembayaran pajak reklame. 
(5) Reklame tetap berukuran lebih dari 8 M2 (delapan meter persegi) harus 
mendapatkan izin penyelenggaraan reklame dari Tim Reklame yang 
diterbitkan oleh instansi berwenang berupa rekomendasi penerbitan izin 
sebelum melakukan pembayaran pajak reklame. 
Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banyuwangi. 
Ditetapkan di Banyuwangi . 
Pada Tanggal \ <3 ~ C¾'tM 4N /).() I 7 
ANGI, 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada Tanggal l <o j lM'lM aN 21) l 7 
Plt. SE DAERAH 
NIP 19591227 198603 1 022 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 2,.