Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 343?
Pasal Pasal 343 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, menyatakan:

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan 
pemerintahan; 
b. untuk op timalisasi barang milik daerah; dan 
c. tidak tersedia dana dalam APBD . 
(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila 
pemerintah da erah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan 
pengganti. 
(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar 
menukar dapat dilakukan: 
a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah a tau penataan kota; 
b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar; 
c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah 
pusat/ pemerintah daerah; 
127
 d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan , apabila objek tukar 
menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan; dan/atau 
e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau 
ketentuan peraturan perundang -undangan , apabila objek tukar 
menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan. 
(4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lainnya; 
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik 
pemerintah lainnya yang dimiliki negara; 
d. Pemerintah Desa; atau 
e. Swasta; 
(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak 
swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.