Menurut PERATURAN BUPATI KUNINGAN Nomor 1 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KUNINGAN Nomor 1 Tahun 2017 tentang KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2017, pada , menyatakan:

Guna menghindari kekosongan hukum, sebelum 
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD 
Ka bu paten Kuningan Tahun 201 7, dalam menunjang 
kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat 
menggunakan Anggaran Belanja Tahun 2017 untuk 
memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan 
wajib. 
Pasa12 
(1) Kebutuhan belanja yang bersifat mengikat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: 
a. Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung). 
b. Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas 
Perhubungan dan Sekretariat Daerah). 
c. Penyediaan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian 
Lepas. 
d. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Jasa Kebersihan 
Kantor. 
e. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional 
Dinas (BBM Operasional Pengangkut Sampah). 
f. Upah Lembur PNS dan Non PNS (Petugas 
Ke bersihan). 
g. Pemeliharaan Rutin TPSA. 
(2) Kebutuhan belanja yang bersifat Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: 
a. Belanja Kesehatan. 
b. Belanja Pendidikan (Penyediaan Biaya 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyediaan Jasa 
Pegawai Tidak Tetap). 
c. Belanja Tidak Terduga.