Bagaimana redaksi normatif Pasal 180 dalam PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG Nomor 3 Tahun 2006?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG Nomor 3 Tahun 2006 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ATAS PEMAKAIAN, Pasal 180 berbunyi:

angka 4 Undang -Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah 
Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Pajak Penerangan Jalan Atas Pemakaian Listrik Bukan 
Dari Perusahaan Listrik Negara tidak sesuai lagi dengan 
aturan yang ada didalam Undang -Undang tersebut, 
sehingga perlu dilakukan pencabutan ; 
 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pencabutan 
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pajak Penerangan Jalan Atas Pemakaian 
Listrik Bukan Dari Perusahaan Listrik Negara ; 
 
 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara 
Republi k Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) , Undang -Undang 
Darurat Nomor 5 Tahun 19 56 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 1091) dan Undang -Undang Darurat Nomor 6 
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja 
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 1821); 
 
3. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1291 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5987); 
 
4. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kep ulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 0 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 033); 
 
5. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 200 2 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 2 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 189); 
 
6. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
7. Undang -Undang Nomor 1 T ahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
8. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelol aan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
9. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 20 04 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
10. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 20 09 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200 9 Nomor 1 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5049 ); 
 
11. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 16 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ); 
 
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 200 7 Nomor 02, Seri 
E Nomor 0 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 
2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 
2015 Nomor 10); 
 
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang 
(Lembar an Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 200 8 
Nomor 02, Seri D Nomor 01) ; 
 
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 
2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 
Pangkalpinang Tahun 20 16 Nomor 18); 
 
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 
2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran 
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 201 0 Nomor 20) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2016 (Lembaran 
Daerah Kota Pa ngkalpinang Tahun 2016 Nomor 04); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dengan Persetujuan Bersama 
 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PANGKALPINANG 
 dan 
 WALIKOTA PANGKALPINANG 
 
 MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 20 06 
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ATAS PEMAKAIAN 
LISTRIK BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 
 
 
 Pasal I 
 
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 20 06 
Pajak Penerangan Jalan Atas Pemakaian Listrik Bukan Dari 
Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Daerah Kota 
Pangkalpinang Tahun 20 06 Nomor 10) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap ora ng mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundan gan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang . 
 
 
 Ditetapkan di Pangkalpinang 
 pada tanggal 5 Februari 2018 
 
 WALIKOTA PANGKALPINANG, 
 
 dto 
 
 
 H. MUHAMMAD IRWANSYAH 
 
Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tangg al 5 Februari 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PANGKALPINANG, 
 
 dto 
 
 
RADMIDA DAWAM 
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 201 8 NOMOR 3 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 1.3 /201 8)