Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 58 Tahun 2017 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 58 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penunjukan Plh 
sebagaimana diaksud dalam Pasal 6 ayat (2), adalah: 
a. Untuk Plh Sekretaris Daerah, surat perintah ditetapkan oleh Gubemur 
Jawa Timur; 
b. Untuk Plh pejabat eselon ll.b, surat perintah ditetapkan oleh Bupati; 
c. Untuk Plh pejabat eselon lll.a sebagai kepala PD, surat perintah 
ditetapkan oleh Bupati; dan 
d. Untuk Plh pejabat eselon lll.a selain sebagai kepala PD,;Plh pejabat 
eselon Ill.b, Plh pejabat eselon IV.a, Plh pejabat eselon IV.b, Plh pejabat 
eselon V.a, dan Plh Kepala Satuan Pendidikan, surat perintah 
ditetapkan oleh kepala PD; \ 
(2) Dalam hal kepala PD berhalangan tetap atau berhalangan sementara, maka 
penerbitan surat perintah penunjukan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d dilakukan oleh kepala BKPPD. 
Bagian Ketiga 
Berakhimya Tugas Plh