Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN, khususnya BAB III - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN, Pasal 13, adalah:

(1)Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan .
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :a.perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan
dengan mempedomani rencana umum kota,rencana strategis ,
dan rencana keija Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan ;
b.penyusunan bahan kebijakan ,standar operasional prosedur ,
dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal ;
c.pembagian tugas ,pembimbingan ,penilaian ,penghargaan ,dan
penegakan /pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment )dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup
Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan
perundang -undangan ;
d.penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan ;
e.penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib
administrasi pemerintahan kelurahan ;
f.penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial
politik ,ideologi negara ,dan kesatuan bangsa ;
g.penyusunan bahan pembinaan ,pencatatan dan tertib
administrasi dibidang pertanahan ;
12
h.pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan
administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN
berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan
perundang -undangan untuk terbangunnya pelayanan yang
transparan dan akuntabel ;
i.pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan
kelurahan ;
j.pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan ;
k.penyusunan bahan pengendalian ,evaluasi ,dan penilaian
lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan ,unsur pelaksanaan perumusan kebijakan ,unsur
pelaksanaan tugas ,dan unsur -unsur lainnya berdasarkan atas
peraturan perundang -undangan ;
l.penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya
berdasarkan atas peraturan perundang -undangan ;
m.penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan ;dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait
dengan tugas dan fungsinya .
Bagian Keempat
Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat