Apa substansi hukum dari Pasal 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, khususnya BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 23, adalah:

(1) Bagian Hukum wajib meme riksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), paling lama 5 (Lima) hari kerja 
setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum harus 
memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan d isertai 
dengan alasannya. 
(2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi 
persyarata n, Kepala Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum
 menandatangani perjanjian kerja. 
(3) Dalam hal permo honan Dana Bantu an Hukum ditolak, Pemberi 
Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonanny a setelah
 memperbai ki kelengkapan permohonan.