Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "pertimbangan kepentingan nasional" yaitu
pertimbangan terhadap seluruh kepentingan yang terkait dengan
dampak positif maupun dampak negatif atas Perjanjian Perdagangan
Internasional yang telah disepakati dan disahkan oleh Indonesia dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepentingan nasional paling sedikit meliputi:
1. meningkatkan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
2. meningkatkan akses pasar barang dan jasa di luar negeri;
3. meningkatkan daya saing dan pertumbuhan produksi dalam negeri
serta melindungi konsumen; dan
4. melindungi neraca pembayaran.