Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 56?
Pasal Pasal 56 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL, pada BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN, menyatakan:

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang 
untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini. 
-20-
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang untuk: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tenaga Kerja Lokal; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Tenaga Kerja Lokal; 
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di 
bidang Tenaga Kerja Lokal; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang Tenaga Kerja Lokal; 
g. menyuruh berhenti dan Z atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang danZatau dokumen; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
Tenaga Kerja Lokal; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak 
pidana di bidang tenaga kerja lokal menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai Negeri 
Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.