Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 5 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP BAGI APARA TUR PEMERlNTAH DESA DAN, khususnya BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguru s 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa; 
3. Badan Permusyarawatan Desa adalah Badan 
Permusyawaratan rakyat di desa yang terdiri dari ketua 
RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan 
lainn ya. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 
selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD , adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa 
yang yang menampung seluruh penerimaan desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa 
pada bank yang ditetapkan. 
7. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyarawatan Desa.