Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Wallkota lnl yang dimaksud dengan : 
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Sadan Pengeloia Keuangan dan Aset 
Daerah Kata Madiun. 
2. Sadan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya dislngkat SKD, 
adalah Sadan Kepegawaian Daerah Kota Madlun. 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsingkat SKPD 
adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan 
pemerlntahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretarlat Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, 
Jnspektorat, Sadan, Satuan Palisi Pamong Praja, Kantor, 
Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah di llngkungan Pemerintah 
Kota Madiun. 
4. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
melaksanakan satu atau beberapa program dan atau keglatan. 
5. Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah, yang selanjutnya 
dislngkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujul bersama oleh Pemerlntah 
Daerah dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, dan ditetapk;m 
dengan peraturan daerah. 
6. Pegawal Negeri Sipll, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah 
Pegawai Negerl Slpil dan Calon Pegawai Negerf Slpil sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajlban , 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam 
suatu organisasl. 
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawal 
Negeri Sipll dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi 
negara. 
-4 -
9. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang 
Pegawal Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan 
fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan 
organisas i. 
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seseorang Pegawal Negerl Sipil dalam suatu satuan organisasi 
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan 
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredlt. 
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasllan yang 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipll dan Calon Pegawai Negeri 
Slpil di llngkungan Pemerlntah Kota Madiun berdasarkan 
berdasarkan beban kerja dan berdasarkan pertimbangan obyektif 
lainnya dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan 
kesejahteraan . 
12. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan sesuai dengan kelas jabatan atau 
besaran pekerjaan yang harus dllakukan oleh suatu jabatan yang 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai harl dan jam kerja 
efektif sesuai ketentuan yang berlaku. 
13. Tambahan penghasllan berdasarkan pertimbangan obyektif lalnnya 
adalah tambahan penghasilan yang diberlkan karena menjalankan 
pengelolaan keuangan/barang tingkat kota, pengelolaan 
keuangan/barang tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah/ 
Unit Kerja, pengelolaan pengadaan barang jasa, dan menjalankan 
tugas sebagal tenaga pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah, 
penilik sekolah di lingkungan Pemerlntah Kota Madiun. 
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagal dasar pelaksanaan 
oleh pengguna anggaran. 
-s -
15. Surat Permlntaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya 
dlsingkat SPP-LS adalah dokumen yang dlajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. 
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat 
SPM LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP20 
berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung. 
17. Surat Perlntah Pencalran Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang dlgunakan sebagal dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan surat 
perintah membayar. 
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
kepala dinas/kepala badan/inspektur/sekretaris/direktur/ 
kepala kantor/ camat sebagai pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang dlpimpinnya. 
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberl kuasa untuk melaksanakan sebaglan 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsl SKPD. 
BABll 
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN