Apa norma yang terkandung dalam Pasal 51 PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 2 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 2 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB  V - PENGADAAN, Pasal 51, memuat:

apabila Barang Milik Daerah berupa
bangunan belum memiliki IMB dan dokumen perolehan
dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna
Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut
digunakan untuk penyelenggaraa n tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.
42(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) apabila Barang Milik Daerah berupa
tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum
memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perole han dapat
diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang
yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut
digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) apabila Barang Milik Daerah berupa
selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD
belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen
dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan
dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa Barang
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut
digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (8) huruf b, huruf c, dan huruf d
belum ada, maka pengajuan usul pe rmohonan penerbitan
status penggunaan disertai surat pernyataan dari Pengguna
Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang
tersebut adalah Barang Milik Daerah yang dari awal
pengadaannya direncanakan untuk dilakukan
pemindahtanganan dengan cara penyert aan modal
pemerintah daerah.
(6)Barang Milik Daerah yang belum memiliki dokumen
kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan
dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status
penggunaan Barang Milik Daerah .
Pasal53
(1)Pengelola Barang melakukan peneli tian atas permohonan
penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah
dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
43(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen
yang dipersyaratkan.
(3)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a.meminta keterangan atau data tambahan kepada
Pengguna Barang yang menga jukan permohonan
penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah ;
dan/atau
b.melakukan pengecekan lapangan.
(4)Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan terhadap Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan serta Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki
dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah.
Pasal54
(1)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Wali Kota menetapkan status
penggunaan Barang Milik Daerah .
(2)Status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Wali Kota.
(3)Dalam hal Wali Kota tidak menyetujui permohonan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
, Wali Kota melalui Pengelola B arang menerbitkan
surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.
Paragraf 2
Penetapan Status Penggunaan Barang MilikDaerah
OlehPengelola Barang
Pasal55
(1)Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang
berdasarkan kewenangan ya ng didelegasikan oleh Wali Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45ayat (2).
44(2)Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mekanisme :
a.Pengguna Barang mengajukan permohonan penetap an
status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh
dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah
kepada Pengelola Barang.
b.pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dilakukan setelah diterimanya Barang
Milik Daerah berdasark an dokumen penerimaan barang
pada tahun anggaran yang berkenaan.
c.permohonan penetapan status penggunaan Barang
Milik Daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang paling lambat
pada akhir tahun berkenaan.
(3)Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan
Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.
(4)Terhadap pengajuan permohonan penetapan status
penggunaan Barang Milik Daerah sebagaiman a dimaksud
pada ayat (2) dilakukan penelitian sebagaimana ketentuan