Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH, BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan 
Desa sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman 
pada perencanaan pembangunan Daerah. 
(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan 
seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. 
(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan Pembangunan Desa. 
(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang 
secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang 
membidangi Pemerintahan Desa. 
(5) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat 
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/ atau pihak ketiga. 
(6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya. 
Pasal3 
Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
Pasal4 
(1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka 
meliputi: 
a. RPJM Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun; dan 
b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa 
untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 
(2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.