Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 pada Pasal 24?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, , Pasal 24 menyebutkan bahwa:

(1) Tim Pertimbangan secara bertahap melakukan rapat koordinasi paling lambat 
5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala Perangkat 
Daerah . 
(2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam 
Berita Acara dan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim 
Pertimbangan dan Kepala Perangkat Daerah pemberi rekomendasi, yang 
dilampiri dengan daftar isian chek list, yang selanjutnya disampaikan kepada 
TAPD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatang ani. 
(3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang 
dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah 
(DNC -PBH) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. 
(4) Ketua TAPD menyampaikan rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima 
Belanja Hibah (DNC -PBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati 
untuk mendapatkan persetujuan belanja Hibah. 
(5) Persetujuan Bupati terhadap Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah 
(DNC -PBH) dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati dan menjadi 
dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Hiba h dalam rancangan KUA 
dan PPAS. 
 
14 Paragraf 3 
Penganggaran