Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 2?
Dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 9 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, BAB II - KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

( 1) PNS yang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan 
.. ,.. ..... hahon nPnah~c::il~n s~hl t::1h11n sekali. 
-5 -
(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
terdiri dari : 
a. Tambahan Penghasi lan Berdasarkan Behan Kerja ; 
dan 
b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 
Obyektif Lainnya kepada tenaga pendidik, kepala 
sekolah, pengawas sekolah, penilik sekolah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 
Pasal3 
Besaran tambahan penghasilan satu tahun sekali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
No Jabatan Besaran 
fRp) 
1 2 3 
1. Sekretaris Daerah 12.512.500 ,00 
t2. Staf Ahli 8.505.000,00 
~-Asisten 9.905.000,00 
f4. Kepala BPKAD, Bappeda, DPU dan TR 9.905.000,00 
15. Kepala SKPD Selain BPKAD, Bappeda, 8.417.500,00 
DPU dan TR, Kecamatan 
6. Kepala Bagian di Lingkungan 6.650.000,00 
Sekretariat Daerah 
t7. Camat 6.650.000,00 
e. lnspektur Pembantu 6.230.000,00 
g_ Kepala Bagian di Lingkungan 6.230.000,00 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah 
10. Sekretaris BPKAD, Bappeda, DPU dan 6.125.000,00 
TR 
11. Sekretaris SKPD Selain BPKAD, 6.037.500,00 
Bappeda , DPU dan TR, Kecamatan 
12. Kepala Bidang pada BPKAD, Bappeda, 5.950.000,00 
DPU dan TR 
1 ,... T~---1-o.:...J--,.,, .,...,.,,.;l,n QU"Pn ~Pl!:lin S 77S 000.00 
-6 -
1 2 3 
14. Sekretaris Kecamatan 5.775.000,00 
15. Kepala Sub Bagian / Kepala 5.022.500,00 
Seksi / Kepala Sub Bidang pada 
BPKAD, Bappeda , DPU dan TR 
16. Kepala Sub Bagian / Kepala 4.935.000,00 
Seksi/Kepala Sub Bidang pada SKPD 
Selain BPKAD, Bappeda, DPU dan TR, 
Kecamatan 
17. Lurah 5.022.500,00 
18. Kepala Seksi di Kecamatan 4.497.500,00 
19. Kepala Sub Bagian di Kecamatan 4.165.000 ,00 
20. Kepala UPTD 4.322.500,00 
Ql. Sekretaris Kelurahan 4.165.000,00 
22. Kepala Seksi di Kelurahan 4.077 .500,00 
Q3. Kepala Sub Bagian di UPTD 4.077.500,00 
24. Staf Teknis BPKAD, Bappeda, DPU 2.152.500,00 
danTR 
Q5. Staf Teknis SKPD Selain BPKAD, 1.995.000,00 
Bappeda, DPU dan TR 
26. Staf Operasional BPKAD, Bappeda, 1.977.500,00 
DPU dan TR 
t27. Staf Operasional SKPD Selain BPKAD, 1.942.500,00 
Bappeda, DPU dan TR 
28. Staf Administrasi BPKAD, Bappeda, 1.872.500,00 
DPU dan TR 
29. Staf Administrasi SKPD Selain BPKAD, 1.767.500,00 
Bappeda, DPU dan TR 
30. Staf Pelayanan BPKAD, Bappeda, DPU 1. 767.500,00 
danTR 
31. Staf Pelayanan SKPD Selain BPKAD, 1.715.000,00 
Bappeda, DPU dan TR 
32. Jabatan Fungsional Tertentu 1 5. 775.000 ,00 
33. Jabatan Fungsional Tertentu 2 5.022.500,00 
34. Jabatan Fungsional Tertentu 3 4.935.000,00 
-7 -
1 2 3 
35. Jabatan Fungsional Tertentu 4 4.165.000 ,00 
36. Jabatan Fungsional Tertentu 5 2.275.000,00 
37. Tenaga pendidik, kepala sekolah, 450.000,00 
pengawas sekolah, penilik sekolah di 
lingkungan Pemerin tah Kota Madiun 
yang bersertifik:asi 
38. Tenaga pendidik, kepal.a sekolah, 1.000.000,00 
pengawas sekolah, penilik sekolah di 
lingkungan Pemerintah Kota Madiun 
yang belum bersertifikasi 
BABW 
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
SATU TAHUN SEKALI 
Pasal4 
(1) Tambahan Penghasilan satu tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada PNS yang 
telah melaksanakan tugas dan kewajibannya di 
lingkungan Pemerintah Kota Madiun paling singkat 
selama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Mei 2018. 
(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), tidak ctiberikan kepada : 
a. PNS bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun 
belurn mencapai satu tahun ; 
b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau 
dinonaktifkan ; 
c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak 
dengan hormat ; 
d. PNS yang diperbantukan / dipekerjakan pada 
Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah 
Kota Madiun ; 
e. PNS yang menjalankan tugas belajar dengan masa 
-8 -
f. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara 
atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan 
pensiun dengan masa lebih dari 6 (enam) bulan ; dan 
g. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah 
Kota Madiun. 
BABIV 
TATA CARA PEMBAYARAN 
PasalS 
Tambahan penghasilan satu tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan apabila telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.