Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, BAB III - H I B A H, Pasal 10 menetapkan:

(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan 
, paling sedikit dilengkapi dokumen: a. proposal, paling sedikit memuat: 
- 13 - 
 
 1. latar belakang; 
2. maksud dan tujuan; 
3. rincian rencana kegiatan; dan 
4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah. 
b. surat keterangan tanggung jawab; dan 
c. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping 
(apabila diperlukan). 
(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan, lembaga, dan Organisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, selain dilengkapi 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan 
persyaratan administrasi, dan khusus untuk mendirikan/rehabilitasi bangunan harus dilengkapi dengan dokumen teknis. 
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi: 
a. Hibah kepada badan dan lembaga bagi yang dibentuk berdasarkan 
peraturan perundang-undangan: 1. surat keputusan kepengurusan tingkat Daerah; 
2. surat pernyataan badan/lembaga dibentuk berdasarkan 
peraturan perundang-undangan; 
3. surat pernyataan tanggung jawab; 
4. surat keterangan domisili badan/lembaga dari kepala 
desa/lurah setempat; 
5. salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua dan sekretaris 
atau sebutan lain yang masih berlaku; 
6. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama 
badan/lembaga (untuk hibah dalam bentuk uang); dan 
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
b. Hibah kepada badan dan lembaga bagi yang telah memiliki Surat 
Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati: 
1. surat keputusan kepengurusan; 
2. surat pernyataan tanggung jawab; 
3. surat keterangan domisili badan/lembaga dari kepala 
desa/lurah setempat; 
4. SKT dari Bupati atau kepala perangkat Daerah yang 
membidangi politik; 
5. salinan fotocopy kartu tanda penduduk ketua dan sekretaris 
atau sebutan lain yang masih berlaku; 
6. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama 
badan/lembaga (untuk hibah dalam bentuk uang); dan 
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
c. Hibah kepada badan dan lembaga bagi yang bersifat sosial 
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh 
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah: 1. surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi 
vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan 
kewenangannya; 
2. 
surat keputusan kepengurusan; 
3. surat pernyataan tanggung jawab; 
- 14 - 
 
 4. surat keterangan domisili badan/lembaga dari kepala 
desa/lurah setempat; 
5. salinan fotocopy kartu tanda penduduk ketua dan sekretaris 
atau sebutan lain yang masih berlaku; 
6. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama 
badan/lembaga (untuk hibah dalam bentuk uang); dan 
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
d. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk 
berdasarkan badan hukum Indonesia: 
1. surat pengesahan atau penetapan sebagai badan hukum dari 
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 
2. surat keputusan susunan kepengurusan; 
3. surat pernyataan tanggung jawab; 
4. surat keterangan domisili Organisasi Kemasyarakatan dari 
kepala desa/lurah setempat; 
5. salinan fotocopy kartu tanda penduduk ketua dan sekretaris 
atau sebutan lain yang masih berlaku; 
6. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama Organisasi 
Kemasyarakatan; dan 
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
(4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi gambar 
rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.