Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, khususnya BAB IV - SANKSI ADMINISTRASI, Pasal 4, adalah:

dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat 
pelayanan publik tertentu; 
(2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu 
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah izm yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi : 
a. Perizinan terkait usaha; 
b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; 
c. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ; 
d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 
BABV 
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN