Menurut PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 13 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jenis, Zona Pemasangan dan Jumlah Alat Peraga, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut . 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan U rusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan D ewan Perwakilan Rakyat D aerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantu an dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut . 
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut 
KPU Kabupaten Tanah Laut adalah Lembaga penyelenggara pemilihan 
umum sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Penyelenggara 
Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut berdasarkan ketentuan 
yang diatur dalam Undang -Undang Pemilihan. 
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang s elanjutnya 
disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Sat uan P olisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut. 
7. Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Laut adalah Instansi yang dibentuk oleh 
Pemerintah untuk memba ntu dan mendukung kelancaran tugas dan 
kewenangan KPU Kabupaten Tanah Laut dan kesekretariatan. 
5 
 
8. Komisioner/Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut adalah W arga Negara 
Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Tanah Laut yang melalui proses 
seleksi telah terpilih da n dilantik untuk menjadi Anggota Komisi Pemi lihan 
Umum Kabupaten Tanah Laut. 
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanah Laut untuk 
menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Kecamatan atau na ma lain. 
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya 
disebut Panwas Kabupaten Tanah Laut adalah Panitia yang dibentuk oleh 
Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi 
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati d i wilayah Kabupaten 
Tanah Laut. 
11. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut yang 
selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat 
untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut yang 
dipilih secara langsung dan de mokratis. 
12. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut adalah 
Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat , terdaftar dan diteta pkan 
sebagai peserta pemilihan . 
13. Kampanye Pemili han Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut yang 
selanjutnya disebut kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih 
dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau 
informasi lainnya yang bertujuan menge nalkan atau meyakinkan pemilih . 
14. Panitia Pemungutan Suara yang se lanjutnya disingkat PPS adalah Panitia 
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakan 
Pemilihan di Tingkat De sa atau sebutan lain/ Kelur ahan. 
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 
KPPS adalah Panitia yang dibentuk oleh PPS Kabupaten Tanah Laut untuk 
menyelenggarakan Pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. 
16. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPD P 
adalah Petugas Rukun Tetangga /Rukun Warga atau nama lain yang 
membantu PPS dalam Pe mutakhiran Data Pemilih . 
17. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan calon bersama -
sama dengan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan 
pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan 
ke KPU Kabupaten Tanah Laut. 
18. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat 
visi, misi, dan program pasangan calon, s imbol atau tanda gambar 
pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan 
untuk mengajak orang m emilih pasangan calon te rtentu. 
19. Fasilitas Umum adalah tempat/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, atau yang setara dengan 
itu ya ng dapat digunakan untuk kegiatan kampanye dengan izin sesu ai 
peraturan perundang -undangan. 
20. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu 
diluar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, 
6 
 
pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa dat ang serta 
kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, 
kedalaman dan tinggi tertentu . 
21. Hari ad alah hari Kalender .