Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 1992.
Redaksi dari KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN, pada , Pasal 7 menjelaskan:

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari: 
1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 
 
2. Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah; 
3. Direktorat Pembinaan Umum Pemerintahan; 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4. Direktorat Pembinaan Pemerintahan Kota; 
5. Direktorat Pembinaan Pemerintahan Desa; 
6. Direktorat Pembinaan Keuangan Daerah; 
7. Direktorat Pembinaan Pendapatan Daerah.