Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999?
Substansi dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Fengendalian Gratifrkasi, khususnya BAB II - MAKSUD,TUJUAIY, DAIY PRII{SP, Pasal 3, memuat:

Prinsip dasar dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yaitu:
. setiap Pejabat /Pegawat diwajibkaa menolak Gratifikasi yang
dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak
yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan
Pejabat/ Pegawai, dan pemberian tersebut dilarang oleh,'./
aturan yang berlaku, dengan pengecualian yaitu:
1. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
2. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
3. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang
diterima; dan/atau
4. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak,
seperti : dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik
institusi, membahayakar diri sendiri/karier
penerima/ ada ancaman lain;
Gratifikasi yang dimaksud pada pada huruf a wajib
dilaporkan kepada KPK melalui UPG.
setiap Pejabat/Pegawai dilarang menawarkan atau
memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun yang
dikategorikan suap kepada lembaga pemerintah,
perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau
asing untuk mendapatkan berb"gai bentuk marrfaat /
kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
setiap Pejabat/ Pegawai dilarang meminta atau menerima
gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap
baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam
negeri maupun di luar negeri, baik dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana eleldronik dari
perseorangan atau lembaga terkait dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-
undangan yang berlaku; dan
setiap Pejabat/Pegawai bertalggungjawab menjaga
profesionalitas dan integritas dengan melaporkan
penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi.