Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam 1. Undang -Undan g Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk an Daerah­ Nomor 29 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam 1. Undang -Undan g Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk an Daerah­ Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk an Daerah­, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Mun a. 
2. Pemerintah Daerah. adalah Bupati sebagai unsur penyelengg ara Pemerintah an Daera h 
yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom . 
3. Bupati adalah Bup ati Muna . 
4. Perangkat Daerah adalah Perangk at Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupat en Muna. 
_ 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mun a. 
6. Inspektur adalah. Inspektur Kabupaten Muna . 
7. Piagam Audit Intern adalah dokum en formal yang menegaskan komitm en Bupati 
terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelengg araan 
pemerintahan di lingkungan Pem erintah Kabupaten Mun a dan memuat tujuan , 
wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengaw asan intern oleh Apar at 
Pengawasan Intern Pemerintah. 
8. Apar at Pengawasan Intern Pemerintah yang selanju tnya disingk at APIP adalah 
instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengaw asan 
intern di lingkungan Pem erintah. 
9. Sistem Pengendalian Intern adalah pros es yang integral pada tindak an dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakin an memadai atas tercapain ya tujuan organ isasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keand alan pelaporan keuangan, pengaman an aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundan g-undangan . 
10. Sistem Pengendal ian Intern Pemerintah yang selanjutnya disin gkat SPIP, adalah 
Sistem Pengendali an Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 
lingkun gan Pemerint ah Pus at dan Pemerintah Daerah. BAB I 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA. Menetapkan 6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2014 Nomor 244, 
Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomo r 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2015 
Nomor 58, Ta.mbahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Republik Indon esia Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890) ; 
8. Peraturan Daerah Kabupat en Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabup aten Mun a 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Ta.mbahan 
Lembaran Daerah kabupaten Mun a Nomor 6); 
9. Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Insp ektor at 
Kabupaten Muna. 
 
SEKDA KAB. MUNA 
SEKREWS ... DAERAH, ASISTEN r 
BAGIAN HUKUM 
r=PE~N~G~E~L-O-L~A,;,_:_;,;...:._~ ...6.1.:__~ ~___J 
. ··························· NURDIN PAMONE /vS z o/ZA.T 
--1.-'-"'•~..i:..!~~ ~-l-~ ~-~~_J 
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOM OR. .18 2018 Diundangkan di Raha 
pada tanggal S- 1- 
UNIT /SA TUAN KERJA Ditetapkan di Raha 
pada tanggal 5 -J _ 2018 Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peratur an Bupati ini dengan 
penempatann ya dalam Berita Daerah Kabupat en Mun a. Pasal 10 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . BAB ill 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 
(1) Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan , wewenang dan 
tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP . 
(2) Piagam Audit Intern memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat , Visi dan Misi , Togas 
Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat , Tanggung Jawab Inspektorat , 
Tujuan , Sasaran , dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kode Etik dan Standar Audit APIP , 
Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Togas dan Jabatan Auditor, 
Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala. 
(3) Dokumen Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
Bupatiini . Pasal 2 
Piagam Audit Intern disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan 
ta.ta kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui 
pendekatan yang sistematis , dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 
manajemen risiko, pengendalian , dan proses tata kelola APIP. BAB II 
PIAGAM AUDIT INTERN 11. Peng awasan Intern adalah seluruh pros es kegiatan audit , reviu, evalu asi, 
pematauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap peny elenggaraan tugas dan 
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan efektif dan 
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan ta.ta kepem erintahan 
yang baik. 
 
PENGELOLA A SI STEN S~KDA KAB. MUl'-IA 
BAGIAN HUKUM I PARAF KOO RDINASI 
I lJNIT/SATUAt'-1 KERJA P RAF/TGL Piagam Audi t Intern ini berlaku sejak tangg al ditetapkan dan apabila diperlukan 
maka akan dilakukan perubah a dan/a tau penyempurn aan guna menj arnin 
keselar asan dengan praktik -praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan 
lingkungan organisasi , dan perkemban gan praktik -prak tik penye lenggaraan 
tugas dan fung si pemerintah. Piagam Audit Intern ini t dijadikan dasar 
bagi Bupa ti untuk mengevaluasi kegia tan APIP Insp ektor K bup aten Mun a. Penjelasan atas Piagam Audi t Intern ini sebagaimana tercantum dalam 
Lamp iran Piagarn ini yang merupak an bagian yang tidak terpisahkan dari piagam 
ini. 1. Peng awasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audt, reviu, pemanta uan dan evalua si, 
konsultasi (consu lting activities ) dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangk a memberik an 
keyakinan yan g memadai bahw a kegiatan telah dilaks anakan sesuai dengan 
tolak ukur yang telah ditetapkan secar a efektif dan efisien untuk kepentingan 
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik; 
2. Inspektorat Kabup aten Mun a adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
yang dibentuk dengan tugas melaksan akan pengawasan intern di lingkung an 
Pemerintah Kabup aten Mun a; 
3. Inspektorat Kabup aten Mun a memiliki kewenangan untuk mengaks es seluruh 
informasi , sistem informasi , catatan, dokumenta si, aset dan personil pada 
instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupa ten Mun a yang diperluk an 
sehubun gan dengan pelaksan aan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta 
kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini; 
4. Untuk mewujudkan Peng awasan Intern yang efektif, Kepala Perangk at 
Dae rah/Unit Kerja Pemerintah Kabup aten Mun a wajib menciptakan dan 
memelihara lingkung an pengendalian yang baik melalui: 
a. penegakan integritas dan nilai etika; 
b. komitmen terhad ap komp etensi ; 
c. kepemimpinan yang kondusif ; 
d. pembentukan struktur organis asi yang sesuai dengan kebutuhan ; 
e. pendel egasian wewenan g dan tanggung jawab yang tepat; 
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusi a; 
g. hubun gan yang baik dengan instansi Pemerintah terkait. PIAGAM AUDIT INTERN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR 1% TAHUN 2018 
TENTANG PIAGAM AUDIT INT ERN DI LINGU KAN PEMERINTAH KAB UPATEN MUNA 
 
Misi Inspektorat Kabupaten Mun a adalah : 
a. mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bermartabat; 
b. memantapkan keduduk an dan peran Inspe ktorat; 
c. mengoptimalkan peran SPIP. III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUP ATEN MUN A 
Visi Inspektorat Kabup aten Mun a adalah "Peng awas dan Pengarah 
Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien, Bebas 
Korup si, Kolusi dan Nepotisme melalui Pengawasan Profesional ". II. KEDUDU KAN DAN PERAN INSPEKTORAT KAB UPATEN MUNA 
1. Inspektorat Kabupaten Muna merupak an unit kerja yang dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungs inya berada dan bertanggungj awab 
langsung kepada B upati. 
2. Struk tur dan keduduk an Inspe ktorat Kab upaten Mun a adalah sebagai 
beri kut: 
a. struktur organ isasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja; 
b. Inspektorat Kabupat en Muna dipimpin oleh seorang Insp ektur; 
c. Inspektur Kabu paten Mun a diang kat dan diberhenti kan oleh Bupati 
sesu ai dengan peratu ran perundang -und angan ten tang 
pengang katan dan pemberhentian PNS; 
d. Inspektur Kabupate n Muna bertanggung jawab langsung kepada 
Bupati; 
e. Audi tor Inspektor at Kab upaten Mun a bertanggung jawab secara 
langsung kepada Inspektur Kabup aten Muna. I. PENDAH ULU AN 
1. Piag am Audi t Intern merupakan dokum en forma l yang menyatakan 
tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawas an intern oleh 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 
2. Piagam Audi t Intern merupakan penegasan komitm en Bupati terhadap 
arti pentin g fungsi pengawasan intern ata.s penyelenggaraan pemer intah an 
di lin gkun gan Pemerintah Kabupaten Mun a. 
3. APIP adalah instan si Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan 
peng awasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/ ata.u Pemerintah Daerah, 
yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembang unan, Inspektor at 
Jenderal Kementerian , Inspekt orat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negar a, 
Inspektorat Utama/lnspektorat Lembaga Peme rintah, Inspektorat /unit pengawasan 
intern pada Kesekreta.riatan Lembaga Tinggi Negara dan Lem baga Negara, lnspektorat 
Provin si/Ko ta./Kabupaten, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum 
Pemerintah lainn ya sesuai dengan peraturan perundang- undangan . PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN LAMPIRAN II PERA TURAN BUPATI MUNA 
NOMOR {i3 TAHUN 2018 
TENTAN G PIAGAM AUDIT INTERN DI LING UKAN PEME RINTAH KAB UPATEN MUN A 
 
V. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAW ASAN INSPEKTO RAT KAB UPATEN MUNA 
Tujuan penyel enggaraan pen gawasan intern oleh Insp ektorat Kabup aten 
Muna adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan 
dan sasaran , yaitu : 
a. meningkatkan sistem pen gawa san dan pengendali an internal yang 
efektif dengan melib atkan peran serta Perangkat Daerah dan 
masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 
pada Pemerintah Kabup aten Mun a; 
b. terwujudn ya sistem pengawasan dan pengendalian inte rnal yang efektif 
dan mampu mendet eksi secara dini gejala penyim pangan ; 
c. untuk dapat mencapai tujuan fungsi pen gawasan intern tersebut, 
mak a lingkup pengaw asan Insp ektor at Kabupaten Muna, meliputi: 
a. audit internal secara berkal a atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pem erintah Kabupa ten Mun a; 
b. audit dengan tujuan terte ntu atas penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pemerintah Kabup aten Mun a; 
c. reviu atas pen yelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabup aten 
Mun a, seperti reviu atas laporan keuan gan Pemerin tah Daerah 
dan reviu atas laporan akuntabili tas kinerja Instansi Pemerintah 
Kabupaten Muna; 
d. pemantauan dan evalu asi atas penyelenggaraa n tugas dan fungsi 
Pemerintah Kab upaten Mun a, seperti pemantauan dan evaluasi atas 
tindaklan jut laporan hasil pemeriksaan ; - Agar APIP melaksanakan tugas pokokn ya dengan efektif , hams mampu : 
a. memb erikan keyakinan yang memadai atas ketaatan , kehematan, 
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tuju an pen yelenggar aan tugas dan 
fungsi instansi Pemerintah ; 
b. memberikan peringatan dini dan meningka tkan efektivita s mana jemen 
risiko dalam pen yelen ggara an tugas dan fungsi instansi Pemerintah; 
c. memelihara dan meningkatkan kuali tas tata kelola penyelengg araan 
tugas dan fungs i instan si Pemerin tah. Dalam melaksanakan tugas sebagaim ana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Bupati Mun a Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisa si, 
Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Insp ektorat Kabupaten Muna bahwa Inspektorat 
Kabupaten Muna men yelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas i pengawasan ; 
b. pelaksanaan peng awasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, 
reviu , evaluas i, pemantauan, dan kegiata n pengawasan lainn ya; 
c. pelaksanaan pengaw asan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bu pati; 
d. penyusunan laporan basil pengawasan; 
e. pelaksanaan adminstras i Inspektorat ; dan 
f. pelaksan aan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 
tugas dan fungsin ya. Sesu ai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu n 2016 tentang Perangkat 
Daerah , Inspektorat sebagai Perang kat Daerah di bawah Kepala Daerah yang 
mempun yai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksa naan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Togas Pembantuan oleh 
perangkat pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah. 
 
VIII. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS JABA TAN AUDITOR 
a. Aud itor tidak boleh terlibat langsun g dalam pelaksanaan operas ional 
kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat 
mengganggu obyektifit as dan independensi seorang auditor. 
b. Auditor tidak boleh merangk ap jabatan sebagai pejabat struktural. VII. PER SYARATAN AUDITOR YAN G DUDUK DALAM INSPEKTORAT KAB UPATEN MUN A 
Persyara tan Auditor Intern yang duduk dalam Inspektor at Kabup aten Mun a 
sekur ang-kurangny a meliputi : 
a. memiliki sertifik at Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai 
peraturan perundan g-und angan tentang Jabatan Fungsional Audi tor; 
b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional , independen, jujur , 
dan o byektif dalam pelaksan aan tugasnya; 
c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan 
disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya; 
d. wajib mematuhi Kod e Etik dan Stand ar Aud it Intern Pemerintah; 
e. wajib menjaga kerahasiaan inform asi terkait dengan pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibk an berdasarkan 
peratur an perundang -und angan; 
f. memahami prinsip -prin sip tata kelola organ isasi yang baik dan 
mana jemen risiko; 
g. berse dia meningka tkan pengetahuan , keahlian dan kemam puan 
prof esionalism enya secara terus-menerus. VI. KODE ETil( DAN STANDAR AUDIT APIP 
Piagam Audit Intern mensy aratkan bahwa Audito r dalam pekerjaan nya 
harus senan tiasa mengacu pada Standar Audi t dan Kode Etik yang 
dikeluarkan oleh organisasi prof esi (AAI PI). Adapun kegiatan pengawasan Insp ektor at Kabup aten Mun a adalah: 
a. pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; 
b. penan ganan kasus pengaduan di lingkung an Pemerintah Daerah; 
c. reviu laporan keuan gan Pemerintah Dae rah; 
d. monitorin g tind ak lanjut hasil temuan pengawasan; 
e. evaluasi berkala temuan pengawasan; 
f. pemant auan Laporan Harta Kekayaa n Penyelenggaraan Negara (LHKPN) 
dan Laporan Harta Kekayaa n Aparatur Sipil Negara (LHKA SN); 
g. pengembangan tenaga pemeriks an dan aparat ur pengawasan; 
h. koordinasi pengawasan dalam rang ka penyusunan PKPT; 
i. evaluasi LAKIP LKPD ; dan 
j. Satu an Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. e. pemantauan dan aktivit as pengawasan lainnya yang berupa asisten si, 
sosialis asi dan konsultasi terhadap penye lenggaraa n tugas dan fungsi 
Pemerintah Daerah. 
 
XII. INSPEKTORAT KAB UPATEN MUN A DAN BADAN KEU ANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP ) 
a. Inspektor at Kabup aten Mun a menja di mitra kerja BPKP Selaku Pembin a 
penyelenggaraan SPIP dalam rangka mem bangun dan meningk atkan 
pengendali an intern pemerin tah yang meliputi : 
1. Penera pan pedom an teknis penyelenggaraan SPIP; 
2. sosialisasi SPIP; 
3. Pendidikan dan pelatihan SPIP; 
4. pembimbin gan dan konsultansi SPIP; dan 
5. pening katan kompetensi auditor APIP. 
b. Inspektorat Kabup aten Mun a membang un kerjasama dengan BPKP selaku 
koordin ator APIP untuk men ingkat kan pengawasan penye lenggaraan 
Peme rintahan Dae rah dan meningkatkan kualitas LKP D. - XI. INSPEKTORAT KAB UPATEN MUNA DAN APARA T PENG AWASAN EKSTERN 
1. lnsp ektor at Kabup aten Muna menjadi mitra pendamping bagi aparat 
pengawasan ekstern selam a pelaksana an penugasan, baik sebagai 
penyedia data/inform asi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat 
pembah asan temuan audit. 
2. Insp ektorat Kabup aten Mun a dapat berkoordinasi den gan aparat 
peng awasan ekstern untuk mengurangi duplik asi dengan lingkup 
penug asan lnspektor at. 
3. Tindak lanjut dan status atas setia p rekom endasi audit yan g 
disam paikan aparat pengawasan e kstern merupak an bah an pengawasan 
bagi Inspektor at Kabup aten Mun a terhadap penyelenggaran tugas dan 
fungsi instansi. 
4. Insp ektor at Kabup aten Mun a menyamp aikan laporan hasil pemeriksaan 
kepada BPK - RI sebagaiman a diwajibk an Undan g-Und ang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggun g Jawab 
Keuangan Negara. X. INSP EKTORA T KAB UPATEN MUNA DAN SATUAN KERJA 
a. Dalam rangka pelaks ana an fung si pengawasan intern, mak a hubun gan 
antara Insp ektorat Kabup aten Mun a dengan satuan kerja adalah 
hubungan kemitr aan antara auditor dan auditan atau antar a konsult an 
dengan penerima jasa. 
b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsult asi), 
satuan kerja harus mem berikan dan menyajikan informasi yang relevan 
dengan ruang lingkup penugasan. 
c. Satuan kerja wajib menindaklanju ti setiap rekom endasi audit yang 
diberikan oleh Insp ektorat Kabup aten Mun a dan melaporkan tindak 
lanjut. 
d. Beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Insp ektor at 
Kabup aten Mun a sesuai dengan prosedur yang berlaku . IX. HUB UNGAN KERJA DAN KOORDINASI 
Untuk mewujudkan efektivi tas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawa san 
intern , Inspektor at Kabup aten Mun a perlu menjalin kerjasam a dan 
koordin asi dengan satuan kerj a (selaku objek pengawasan), aparat 
pengawasan ekst ern dan Badan Pengawasan Keuang an dan Pembangunan . 
 
PARAF KOOR DINASI 
UNIT/SATU AN KERJA PARAF/TGL 
SEKDA KAB. MUN A ~ fll(,' 
ASISTEN 1 
JV'/ 
BAGIAN HUKUM ta 
PENGELOLA .. i~s;;i-,;::ro'iiA- r····· 
-~ 
' XIII. PENILAIAN BERKALA 
a. Inspektorat Kabu paten Muna secara berkala harus menilai apakah 
tujuan , wewenang dan tanggungjaw ab yang didefinisikan dalam. Piagam 
ini tetap mema dai dalam. kegiatan pengawasan intern sehingg a dapat 
mencapai tujuannya . 
b. Has il penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan 
Bup ati. c. Inspektorat Kab upaten Muna harus menggunakan peratu ran-peraturan 
di bidang Jabatan Fungs ional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP 
selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.