Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 1 Tahun 2004?
Norma hukum dalam PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik, Pasal 12 berbunyi:

c BABV 
PENGELOLAAN BERBASIS APLIKASI SISKEUDES Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi 
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pasal 11 Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi semua 
pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh desa. Pasal 10 
( 1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. 
(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 
(3) Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan 
sendirinya. 
(4) Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Kepala Desa tetap menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, 
Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa 
kepada Bupati. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa ten tang APBDesa kepada Camat diatur lebih lanjut dalam 
Keputusan Bupati. Pasal 16 (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Kepala Desa 
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi 
Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan 
Bupati. 
(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran 
sebelumnya. 
(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa 
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 
penyelenggaraan Pemerintah Desa. 
(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut 
Peraturan Desa dimaksud. r: Pasal 15 (3) Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan 
sendirinya, dan harus disahkan {Posting) pada Aplikasi Siskeudes oleh 
Admin Kabupaten. 
{4) Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. ,. 
(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam