Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANG, pada BAB 
I - V, Pasal 6 menjelaskan:

(1)
 
Inspektur 
Kabupaten Probolinggo
 
menyampaikan surat tugas yang 
mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan 
tembusan kepada Bupati. 
 
(2)
 
Dalam melakukan
 
penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar 
menukar informasi dengan instansi penyidik.
 
7
 
 
(3)
 
Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan 
penugasan, Inspektur 
Kabupaten Probolinggo
 
dapat memberitahukan secara 
tertulis permas
alahan tersebut kepada Bupati.
 
(4)
 
Pengumpulan bukti dilakukan oleh Auditor/P2UPD dengan menggunakan 
prosedur
, teknik
 
dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya. 
 
(5)
 
Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau 
untu
k memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi 
 
atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang terkait atau kepada 
 
pihak
-
pihak lainnya yang relevan. 
 
(6)
 
Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ay
at (5) 
dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK). 
 
(7)
 
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti 
yang diperoleh, 
Auditor 
/
P2UPD mengidentifkasikan jenis penyimpanga
n
, fakta 
dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya 
dipatuhi, penyebab dan dampak 
yang ditimbulkan serta pihak yan
g terkait
. 
 
(8)
 
Auditor/P2UPD yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan 
pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang 
diperolehnya telah cukup, kompeten dan r
elevan. 
 
(9)
 
Pengendalian penugasan audit invest
igatif dilakukan melalui revi
ew
,
 
pembahasan internal dengan 
Tim Pengarah 
guna menjamin mutu.