Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN  WALIKOTA BLITAR Nomor 7 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  WALIKOTA BLITAR Nomor 7 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Blitar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
4 
 
3. Kepala Daer ah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota 
Blitar. 
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai 
yang diangkat dengan Surat Keputusan Walikota Blitar untuk jangka 
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pemb angunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah. 
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. 
6. Tambahan Penghasilan Pegaw ai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat 
TP PTT adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai 
Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar yang diangkat dengan Surat 
Keputusan Walikota Blitar dengan tujuan meningkatkan produktivitas 
dan meningkatkan kes ejahteraan. 
7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan 
Pegawai Tidak Tetap yang tidak menaati kewajiban dan/atau 
melanggar larangan bagi Pegawai Tidak Tetap baik yang 
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 
8. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada 
Pegawai Tidak Tetap berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis, 
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. 
9. Jam Kerja Pegawai Tidak Tetap adalah jam kerja sebagaimana yang 
berlaku bagi Peg awai Negeri Sipil. 
10. Keterangan yang sah adalah surat pemberitahuan/ keterangan yang 
dibuat secara tertulis oleh Pegawai Tidak Tetap dan telah mendapat 
persetujuan dari atasan langsung serta dapat dipertanggungjawabkan 
sebenarannya. 
11. Cuti adalah keada an tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka 
waktu tertentu. 
12. Penilaian Hasil Kerja Pegawai Tidak Tetap meliputi penilaian, Kemauan, 
Belajar, Kepedulian, Kedisiplinan, Pengelolaan diri, Komunikasi, Etika, 
Tanggung jawab dan Prakarsa. 
13. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap adalah jumlah penghasilan yang 
diterima oleh Pegawai Tidak Tetap setiap bulan terdiri dari Gaji Pokok, 
Tunjangan Bidang Tugas dan Tunjangan Pangan. 
5 
 
14. Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPA-SKPD merupakan dok umen yang memuat pendapatan dan belanja 
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. 
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat 
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
untuk pe rmintaan tunjangan dengan jumlah penerima, peruntukkan 
dan waktu pembayaran. 
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana. 
17. Presensi elektronik fingerprint yang selanjutnya disebut fingerprint 
adalah sarana atau alat bantu eletronik yang dilengkapi dengan 
aplikasi atau software untuk memenuhi kebutuhan data secara cepat , 
otomatis dan valid dengan menggunakan verifikasi sidik jari. 
18. Hari adalah hari kerja 
19. Jam Kerja adal ah waktu untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas di 
hari kerja 
20. Jam istirahat kerja adalah saat pemulihan untuk waktu tertentu , 
biasanya setelah melakukan pekerjaan atau tugas di hari kerja