Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEDOBAAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan; 
2. Bupati adalah Bupati Pacitan; 
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pen^una 
barang. 
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah. 
5. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu 
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat 
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang 
elektronik, atau sejenisnya. 
6. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan 
sejumlah dana tertentu sesuai dengan penntah pengirim yang 
ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai 
penerima. 
7. Pemindahbukuan adalah suatu kegiatan jasa bank untuk 
memindahkan sejumlah dana tertentu dengan mengkredit (menambah) 
rekening penerima dengan mendebit (mengurangi) rekening pengirim. 
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adedah 
rekening tempat penjdmpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang telah ditetapkan. 
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk imtuk 
menerima, menjdmpan, meyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah 
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menjdmpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah 
11. Petugas Pemungut adalah seseorang yang melakukan pemungutan atas 
pajak/retribusi dari wajib pajak/retribusi berdasarkan SPPT yang telah 
ditetapkan. 
12. Pengirim adalah orang atau badan yang menerbitkan Perintah 
Pemindahbukuan Dana kepada penerima. 
13. Penerima adalah orang atau badan yang disebut dalam Perintah 
Pemindahbukuan Dana untuk menerima Dana hasil pemindahbukuan 
dari pengirim. 
14. Standing Instructions yang selanjutnya disingkat SI adalah Perintah 
yang diberikan oleh nasabah kepada bank agar melakukan transfer 
dana untuk tujuan dan periode tertentu.