Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI, khususnya , Pasal 3, adalah:

Pemerintah Pusat dapat melakukan Peninjauan Kembali
Perj anjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ay at (21 y ang persetujuannya dilakukan dengan
Undang-Undang atau yang pengesahannya dilakukan dengan
Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan
nasional.