Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 menetapkan:

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Badan di bidang Politik Dalam Negeri . 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana , dimaksud pada Aya t (1), Kepala 
Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi : 
Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politikdalam 
negeri di wilayah kabupaten/kota; 
Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur -unsur yang mempengaruhi politik 
dalam negeri di wilayah kota; 
Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan panc asila 
di wilayah kabupaten/kota; 
Peningkatan partisipasi masyarakat di bida ng politik di wilayah kota; 
10 e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bida ng politik di wilayah 
kota; 
Pelaksa naan dan fasilitasi pendidik an politik di wilayah kota; 
Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan buda ya politik di 
wilayah kota; 
Penyusunan data dan informasi partai po litik di wilayah kabupaten/kota; 
Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kota; 
Pelaksanaan verfikasi bantuan keuangan part ai politik di wilayah kota; 
Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik 
dalam negeri di wilayah kota; 
Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik da lam negeri di wilayah 
kota; 
Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik seba gai badan 
hukum di wilayah kota; 
Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan waki l presiden di 
wilayah kota; 
Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dewan perwak ilan rakyat, 
dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah . 
pemantauan pelaksanaan pemilihan kep ala daerah di wilayah kota; 
Pemantauan perkembangan politik da lam negeri di wilayah kota. 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana y ang dimaksud pada 
dan (2), Kepala Bida ng Politik Dalam Negeri dibantu oleh : 
Kepala sub bidang pengembangan budaya dan etika politik; 
Kepala sub b idang fasilitasi partai politik, organisasi masyarakat dan 
pemilu.