Menurut Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Nomor 12 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 34?
Pasal Pasal 34 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembe ntukan Organisasi, pada , menyatakan:

, UPTD Pendidikan Kecamatan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga; 
b. kebijakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga; 
c. pengelolaan data pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan 
informasi; 
d. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
e. pengelolaan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, 
kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat; 
f. pengidentifikasian dan pengusulan kebutuhan sarana sekolah, 
perkantoran dan sarana pendukung lainnya; 
g. pengidentifikasian dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan 
gedung; 
h. penyaluran pemberian subsidi; 
i. pembinaan peningkatan mutu manajemen pendidikan TK/TKLB, 
SD/SDLB; 
J. penyiapan rekomendasi TK/TKLB, SD/SDLB proses Pendirian, 
penegerian, dan pencabutan izin kelembagaan; 
k, pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI); 
1. koordinasi dengan pengawas dalam pembinaan penilaian kinerja 
sekolah; 
m. koordinasi dengan penilik PFNI dalam pembinaan, penilaian 
pendidikan nonformal dan informal; 
n. pembinaan kebudayaan dan kesenian; dan 
o. monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan. Pasal 35 UPTD Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di 
bidang pendidikan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan, 
melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 34 ( 1) UPTD Pendidikan Kecamatan adalah unsur pelaksana Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 
(2) UPTD Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga. Pasal 33 Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kelima 
UPTD Pendidikan Kecamatan 
16 ( 1) UPI'D Perikanan Budidaya adalah unsur pelaksana teknis Dinas 
Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Kecamatan Mataram 
Baru dan mempunyai wilayah kerja dalam daerah. Pasal 38 Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Keenam 
UPI'D Perikanan Budidaya (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala 
UPI'D dalarn melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsional meliputi 
pengawas dan penilik PNFI berdasarkan peraturan perundang - 
undangan yang berlaku. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
a. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga serta 
hubungan masyarakat; 
b. melaksanakan penyusunan administrasi perlengkapan dan 
perawatan sarana dan prasarana; 
c. melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian; 
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. ( 1) Kepala UPI'D Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas : 
a. merencanakan kegiatan kerja UPI'D Pendidikan Kecamatan; 
b. melaksanakan penyelenggaraan koordinasi pelayanan pendidikan di 
Kecamatan meliputi penyelenggaraan pendidikan TK/TKLB, 
SD/SDLB; 
c. melakukan pembagian tugas pelaksanaan tugas UPI'D Pendidikan 
Kecamatan; 
d. melakukan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan 
penyelenggaraan koordinasi pelayanan pendidikan di kecarnatan 
meliputi penyelenggaraan pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB; 
e. melakukan pengoreksian pelaksanaan tugas UPI'D Pendidikan 
Kecarnatan; 
f. melaporkan pelaksanaan tugas UPI'D Pendidikan Kecamatan. Pasal 37 Paragraf 3 
Uraian Tugas Susunan Organisasi UPI'D Kecamatan terdiri dari: 
a. Kepala; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 36 Paragraf 2 
Susunan Organisasi 
18 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 , 
UPI'D Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, 
pengembangan, dan pemeliharaan serta koordinasi pemanfaatan 
pengelolaan sarana pelabuhan perikanan; 
b. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan; 
c. pelaksanaan pelayanan jasa dan retribusi pelabuhan perikanan; 
d. pembinaan kepada nelayan mengenai alat tangkap yang ramah 
lingkungan; 
e. pengawasan penangkapan perikanan; 
f. koordinasi pelaksanaan urusan keamanan , ketertiban, kebersihan serta 
koordinasi pengawasan mutu basil perikanan; Pasal 45 UPTD Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengembangan, 
pembangunan, pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan 
ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan. Pasal44 (1) UPI'D Perikanan Tangkap adalah unsur pelaksanaan teknis Dinas 
Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Kecamatan Labuhan 
Maringgai dan mempunyai wilayah kerja dalam daerah. 
(2) UPTD Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dipimpin oleh Kepala UPI'D yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. Pasal 43 Paragraf 1 
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Ketujuh 
UPTD Perikanan Tangkap (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : 
a. merencanakan dan melaksanakan operasional pembenihan ikan dan 
penyediaan benih , calon induk dan induk unggul serta sarana dan 
prasarana pembenihan clan budidaya; 
b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan distribusi benih, calon 
induk dan induk unggul termasuk pemasaran hasil ; 
c. melaksanakan pengembangan teknologi budidaya; 
d. memberikan pembinaan dan penyuluhan di bidang perikanan 
budidaya; 
e. melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap mutu benih, calon 
induk, dan induk unggul yang digunakan, dihasilkan, dan 
didistribusikan oleh pembudidaya; 
f. membuat laporan informasi, basil evaluasi kualitas, kuantitas distribusi 
hasil kegiatan budidaya dan penggunaan sarana dan prasarana 
budidaya baik BBi, dempond , UPR, dan pembudidayaan; 
g. membuat perencanaan kerja setiap bulan. 
17 ( 1) Kepala UPTD Perikanan Budidaya mempunyai tugas: 
a. melaksanakan koordinasi dengan jabatan fungsional dan instansi 
lain yang terkait ; 
b. melaksanakan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan usaha 
budidaya perikanan di wilayah kerjanya; 
c. memberikan konsultasi dan penyuluhan di bidang usaha budidaya 
perikanan; 
d. melaksanakan perencanaan dan mengatur operasional kegiatan 
usaha budidaya perikanan di wilayan kerjanya; 
e. membuat laporan kegiatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan di 
Kabupaten. 
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
a. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, hubungan 
masyarakat; 
b. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan perawatan sarana dan 
prasarana; 
c. melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan dan 
kepegawaian. Pasal 42 Paragraf 3 
Uraian Tugas Susunan UPTD Perikanan Budidaya terdiri dari: 
a. Kepala; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 41 Paragraf 2 
Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, UPTD Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi : 
a. penerapan teknis pembenihan dan distribusi benih; 
b. produksi benih calon induk dan induk unggul ; 
c. pembinaan dan pengembangan pembenihan; 
d. pemasaran basil; 
e. pelaksanaan urusan administrasi tata usaha. Pasal 40 UPTD Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pembinaan, 
pengembangan, operasional, pembenihan ikan dan penyediaan ikan, calon 
induk dan induk unggul. Pasal 39 (2) UPTD Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 
19 (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : 
a. memberikan pembinaan dan penyuluhan di bidang perikanan 
tangkap; 
b. melaksanakan sosialisasi mengenai alat tangkap yang ramah 
lingkungan; 
c. membuat laporan setiap bulan kepada Kepala UPTD; 
d. melaksanakan pengembangan teknologi penangkapan ikan; 
e. mela.ksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran 
dan kelestarian sumberdaya kelautan; 
f. membuat laporan informasi dan evaluasi kegiatan perikanan 
tangkap; 
g. melaksanakan penarikan retribusi daerah (PAD) pada pelelangan 
ikan; 
h. melaksanakan kontrol dan monitoring hasil penangkapan ikan 
beserta hasil olahannya; 
i. membuat perencanaan kerja setiap bulan. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
a. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, hubungan 
masyara.kat; 
b. mengelola perlengkapan dan perawatan sarana dan prasarana; 
c. melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan dan 
kepegawaian. ( 1) Kepala UPTD Perikanan Tangkap mempunyai tugas : 
a. melaksanakan koordinasi dengan jabatan fungsional dan instansi 
lain yang terkait ; 
b. menyusun rencana dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, 
pengembangan, dan pemeliharaan serta koordinasi pemanfaatan, 
pengelolaan sarana pelabuhan perikanan. 
c. memberikan layanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran 
pelabuhan; 
d. merencanakan dan mengatur operasional kegiatan usaha perikanan 
tangkap baik pelayanan jasa dan retribusi perikanan serta 
pengawasan penangkapan perikanan; 
e. membuat laporan kegiatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan di 
Kabupaten. Pasal 47 Paragraf 3 
Uraian Tugas Susunan Organisasi UPTD Perikanan Tangkap terdiri dari : 
a. Kepala; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 46 Paragraf2 
Susunan Organisasi g. pelaksanaan urusan administrasi tata usaha. 
20 ( 1) Kepala Unit UPTD Kesehatan Hewan mempunyai tugas: 
a. melakukan koordinasi dengan jabatan fungsional pada UPTD 
Kesehatan Hewan dan instansi lain yang terkait; Pasal 52 Paragraf 3 
Tugas Pokok Susunan Organisasi UPTD Kesehatan Hewan terdiri dari : 
a. Kepala; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 51 Paragraf 2 
Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
UPTD Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan dan pengaturan operasional kegiatan penyidikan , 
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; 
b. pemberian konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan 
hewan; 
c. penerbitan surat keterangan dokter hewan (veterinary certificate) 
dalam rangka status kesehatan hewan; 
d. pemeriksaan dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang 
masuk ke wilayah kabupaten; 
e. koordinasi dengan instansi dan jabatan pada instansi yang terkait 
lainnya; 
f. pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas. Pasal 50 UPTD Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
kegiatan dinas di bidang pemeliharaan dan kesehatan hewan. Pasal 49 ( 1) UPTD Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana teknis Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di Kecamatan 
Batanghari dan mempunyai wilayah kerja dalam daerah. 
(2) UPTD Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 48 Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Bagian Kedelapan 
UPTD Kesehatan Hewan 
21 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, UPTD Petemakan terpadu menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan dan pengaturan operasional kegiatan usaha peternakan 
dan rumah potong hewan ; 
b. pemberian konsultasi dan penyuluhan di bidang usaha peternakan; 
c. koordinasi dengan instansi dan jabatan fungsional pada instansi yang 
lain yang terkait; 
d. pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas. Pasal 55 UPTD Peternakan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian kegiatan dinas di bidang kegiatan teknis operasional. Pasal 54 ( 1) UPTD Peternakan Terpadu adalah unsur pelaksana teknis Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di Kecamatan 
Labuhan Ratu dan mempunyai wilayah kerja dalam daerah; 
(2) UPTD Peternakan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. Pasal 53 Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Bagian Kesembilan 
UPTD Petemakan Terpadu (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu 
Kepala UPfD dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian 
dan keterampilan secar a profesional. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : 
a. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, 
hubunganmasyarakat penyelenggaraan administrasi perlengkapan 
dan perawatan sarana dan prasarana; 
b. menyelenggarakan administrasi keuangan dan kepegawaian; 
c. melaksanakan tugas lain yang duberikan oleh atasan. b. melaksanakan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan 
kesehatan di bidang kesehatan hewan; 
c. memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang 
kesehatan hewan; 
d. menerbitkan surat keterangan dokter hewan (veterinary certificate) 
dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, 
produk hewan dan bahan pangan asal hewan ; 
e. memeriksa dokumen terhadap hewan/temak produk hewan yang 
masuk ke wilayah kerjanya. 
22 Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kesepuluh 
UPTD Perbenihan dan Pembibitan (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : 
a. bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan di bidang 
kesehatan hewan di UPTD bagi kelompok jabatan fungsional Medik 
Veteriner; 
b. membantu melaksanakan tugas tenaga medik kesehatan hewan di 
UPTD bagi kelompok jabatan fungsional Paramedik Kesehatan; 
c. melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
a. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, hubungan 
masyarakat; 
b. menyusun administrasi perlengkapan dan perawatan saran.a dan 
prasarana; 
c. melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan dan 
Kepegawaian. ( 1) Kepala UPTD Peternakan Terpadu mempunyai tugas: 
a. melakukan koordinasi dengan jabatan fungsional dan instansi lain 
yang terkait ; 
b. melaksanakan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan usaha 
peternakan terpadu di wilayah kerjanya ; 
c. memberikan konsultasi dan penyuluhan di bidang usaha 
peternakan; 
d. merencanakan dan mengatur operasional kegiatan usaha 
peternakan dan rumah potong hewan di wilayah kerjanya; 
e. melakukan koordinasi dengan badan/ instansi yang terkait; 
f. membuat laporan kegiatan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan di Kabupaten. Pasal 57 Paragraf 3 
Uraian Tugas Susunan Organisasi UPTD Peternakan Terpadu terdiri dari : 
a. Kepala; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 56 Paragraf2 
Susunan Organisasi 
23 ( 1) Kepala UPTD Perbenihan dan Pembibitan mempunyai tugas : 
a. merumuskan kebijakan teknis dibidang perbenihan dan tanaman; 
b. menyelenggarakan urusan administrasi, keuangan dan 
kepegawaian; 
c. memberikan informasi kepada petani tentang benih-benih unggul 
yang dapat dikembangkan; 
d. melaksanakan pencarian dan melaporkan potensi komoditi sebagai 
sumber pendapatan asli daerah (PAD); 
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 62 Paragraf 3 
Uraian Tugas Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Perbenihan dan 
Pembibitan terdiri dari : 
a. Kepala; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 61 Paragraf2 
Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, UPTD Perbenihan dan Pembibitan menyelenggarakan fungsi : 
a. pencarian, pengumpulan, pemanfaatan atau pelestarian benih 
bermutu unggul dalam rangka penyediaan benih unggul; 
b. sertifikasi yang bekerjasama dengan instansi lain/terkait; 
c. pembinaan dan pengawasan kepada petani penagkar benih/waralaba; 
d. pengidentifikasian pohon induk lokal/blok penghasil tinggi tanaman 
milik petani untuk diusulkan mendapat rekomendasi sebagai 
produsen benih/bibit; 
e. tempat belajar / mengajar bagi penyuluh dan petani. Pasal 60 UPTD Perbenihan dan Pembibitan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pencarian, pengumpulan, pemanfaatan dan pelestarian benih unggul 
(plasma nuftan). Pasal 59 ( 1) UPTD Perbenihan dan Pembibitan adalah unsur pelaksana teknis 
Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang berkedudukan di Kecamatan 
Sukadana yang mempunyai wilayah kerja dalam daerah; 
(2) UPTD Perbenihan dan Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dipimpin oleh Kepala UPrD yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 58 
24 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Gunung Balak 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana 
pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan , 
rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi 
alam; 
b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten di 
bidang kehutanan untuk diimplementasikan sesuai peraturan 
perundang-undangan; 
c. pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
hutan; dan 
d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan 
pengelolaan hutan. Pasal 65 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Gunung Balak 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan 
fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 ( 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hu tan Lindung (KPLH) Gunung Balak 
adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
yang berkedudukan di Sukadana yang mempunyai wilayah kerja 
dalam daerah; 
(2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPLH) Gunung Balak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 
Perkebunan dan Kehutanan . Pasal 63 Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kesebelas 
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPLH) Gunung Balak (3) Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai tugas : 
a. melaksanakan kegiatan teknis UPTD Perbenihan dan Pembibitan 
sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan; 
b. melaksanakan kegiatan teknis UPTD Perbenihan dan Pembibitan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : 
a. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, hubugnan 
masyarakat; 
b. menyusun administrasi perlengkapan dan perawatan sarana dan 
prasarana; 
c. menyelenggarakan administrasi keuangan dan Kepegawaian. 
25 b. Dalam rangka mendukung pelaksana tugas pokok dan fungsi UPTD 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung {KPHL) Gunung Balak dibentuk 
resort sebagai satuan wilayah pengelolaan . a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala 
UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang memerlukan 
keahlian dan keterampilan secara profesional . (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
a. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga serta 
hubungan masyarakat; 
b. menyusun administrasi perlengkapan dan perawatan sarana dan 
prasarana; 
c. melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian; 
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (1) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Gunung 
Balak mempunyai tugas : 
a. melakukan perencanaan, membina, mengendalikan dan mengawasi 
kegiatan pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung; 
b. melaksanakan kegiatan dan penyusunan rencana kerja tahunan 
pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung; 
c. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi serta menyiapkan bahan 
untuk pemanfaatan hutan lindung dan kawasan lindung; 
d. melaksanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk merumuskan 
kebijakan operasional di bidang pengelolaan hutan lindung dan 
kawasan lindung; 
e. melaksanakan penyiapan bahan untuk pemberian legalitas usaha 
jasa lingkungan hutan lindung dan kawasan lindung; 
f. melaksanakan kegiatan dan penyiapan bahan untuk penataan arah 
kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung; 
g. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi pengawasan perlindungan 
tumbuhan pada kawasan hutan lindung. Pasal 67 Paragraf 3 
Uraian Tugas Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 
Gunung Balak terdiri dari: 
a. Kepala ; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Resort Gunung Balak utara; 
d. Resort Gunung Balak Selatan; 
e. Resort Muara Sekampung; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 66 Paragraf 2 
Susunan Organisasi 
26 Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari: Pasal 71 Paragraf 2 
Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, UPI'D Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggaran fungsi: 
a. penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan pelayananyang 
berkelanjutan; 
b. pembinaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan 
bermotor; 
c. penilaian dan pengujian teknis kendaraan bermotor; 
d. penyelenggaraan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan 
bermotor; 
e. koordinasi kegiatan dengan instansi terkait; 
f. penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pasal 70 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok 
melaksanakan tugas teknis dinas dibidang penyelenggaraan pelayanan 
teknis pengujian kendaraan bermotor serta pemungutan retribusi 
pengujian kendaraan bermotor berdasarkan perundang-undangan yang 
berlaku. Pasal 69 ( 1) UPI'D Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana teknis 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan 
di Kecamatan Sukadana dan mempunyai wilayah kerja dalam daerah. 
(2) UPI'D Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 68 Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Bagian Keduabelas 
UPI'D Pengujian Kendaraan Bermotor d. Satuan wilayah pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Resort 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Gunung Balak yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPI'D 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Gunung Balak. c. Satuan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terbagi atas: 
a. Resort Gunung Balak Utara; 
b. Resort Gunung Balak Selatan; 
c. Resort Muara Sekampung. 
27 (1) UPTD Perbenihan dan Alat Mesin Pertanian adalah unsur pelaksana 
teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang 
berkedudukan di Kecamatan Sukadana mempunyai wilayah kerja 
dalam daerah; 
(2) UPTD Perbenihan dan Alat Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 73 Paragraf 1 
Keduduka, Tugas Pokok, dan Fungsi Bagian Ketigabelas 
UPTD Perbenihan dan Alat Mesin Pertanian (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas: 
a. melaksanakan kegiatan teknis UPTD Pengujian Kendaraan 
Bermotor sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan; 
b. melaksanakan kegiatan teknis UPTD Pengujian Kendaraan 
Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
a. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan 
hubungan masyarakat; 
b. mengelola perlengkapan dan perawatan sarana dan prasarana; 
c. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan; 
d. melaksanakan urusan kepegawaian; 
e. mengelola data dan membuat laporan; 
f. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program. (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas: 
a. melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor; 
b. melaksanakan akreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraan 
bermotor; 
c. melaksanakan pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor; 
d. memberikan petunjuk, bimbingan , membina dan mengawasi 
pekerjaan dalam lingkungan UPTD. Pasal 72 Paragraf 3 
Uraian Tugas a. Kepala; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 
28 (1) Kepala UPTD Perbenihan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas: 
a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perbenihan, pembibitan 
dan alat mesin pertanian; 
b. menyelenggarakan urusan administrasi, keuangan, dan 
kepegawaian di bidang perbenihan, pembibitan, dan alat mesin 
pertanian; 
c. menyampaikan informasi kepada petani benih-benih/bibit unggul 
dan alat mesin pertanian yang dapat dikembangkan; 
d. melaksanakan tugas lain yang biberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 75 Paragraf 3 
Uraian Tugas Susunan organisasi UPTD Perbenihan dan Alat Mesin Pertanian terdiri 
dari: 
a. Kepala; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 76 Paragraf 2 
Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, UPI'D Perbenihan dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pencarian, mengumpulkan, pemanfaatan atau pelestarian benih/bibit 
unggul dalam rangka penyediaan benih/bibit unggul; 
b. pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten 
bekerjasama dengan instansi; 
c. penyediaan benih/bibit bermutu sesuai peraturan yang berlaku; 
d. bimbingan dan pemantauan kepada petani penangkar benih/bibit; 
e. penentuan pohon induk lokal/blok penghasil tinggi tanaman milik 
petani diusulkan kepada instansi yang terkait untuk mendapatkan 
rekomendasi sebagai produsen benih/bibit; 
f. penyediaan dan perawatan alat mesin pertanian; 
g. operasional alat mesin pertanian dan unit pelaksana jasa Alsintan 
(alat mesin pertanian); 
h. pembinaan kepada petani pemakai alat mesin pertanian; 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 75 UPTD Perbenihan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok 
melaksanakan , melestarikan benih unggul dan membimbing petani 
menggunakan Alat Mesin Pertanian. Pasal 74 
29 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, (UPTD) Unit Layanan Pengadaan menyelenggaran fungsi: 
a. pelaksanaan pengkajian ulang rencana umum pengadaan barang/jasa 
bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
b. pelaksanaan penyusunan rencana pemilihan penyedia barang/ jasa; 
c. pelaksanaan pengumuman pengadaan barang/ jasa pada situs 
(website) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten 
Lampung Timur www.lampungtimurkab.go.id dan papan pengumuman 
resmi untuk masyarakat serta rnenyampaikan ke Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan pada Portal Pengadaan 
Nasional 
d. pelaksanaan penilaian kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui 
prakualifikasi atau pascakualifikasi; 
e. pelaksanaan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhad ap 
penawaran yang masuk; Pasal 79 UPTD Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/ jasa yang 
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Pasal 78 (1) UPTD Unit Layanan Pengadaan adalah unsur pelaksana teknis Dinas 
Pekerjaan Umum yang berkedudukan di Kecamatan Sukadana yang 
mempunyai wilayah kerja dalam daerah; 
(2) UPTD Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 77 Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Bagian Keempatbelas 
UPTD Unit Layanan Pengadaan (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas: 
a. melaksanakan kegiatan teknis UPTD Perbenihan dan Alat Mesin 
Pertanian sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan; 
b. melaksanakan kegiatan teknis UPTD Perbenihan dan Alat Mesin 
Pertanian sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku . (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
a. melaksanakan urusan ketatausahaan , rumah tangga, hubungan 
masyarakat; 
b. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan perawatan sarana dan 
prasarana; 
c. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan kepegawaian. 
30 (1) Kepala UPTD Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas: 
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Unit Layanan 
Pengadaan ; 
b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/ jasa Unit 
Layanan Pengadaan; .. 
c. menyusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan; 
d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit 
Layanan Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan 
dan/atauindikasipenyimpangan; 
e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 
pengadaan barang/ jasa kepada Bupati; Pasal 81 Paragraf 3 
Uraian Tu.gas Susunan Organisasi UPTD Unit Layanan Pengadaan terdiri dari: 
a. Kepala; 
b. Kepala Sub Bagian Tata U saha; 
c. Kelompok Kerja (Pokja); 
d. Staf Pendukung. Pasal 80 Paragraf 2 
Susunan Organisasi f. pelaksanaan menjawab sanggahan dari penyedia barang/ jasa; 
g. pelaksanaan penyampaian hasil pemilihan dan menyerahkan salinan 
dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK); 
h. pelaksanaan penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia 
barang/ jasa; 
i. pelaksanaan pengusulan perubahan harga perkiraan sendiri , kerangka 
acuan kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak 
kepada Pejabat Pembua t Komitmen (PPK); 
J. pelaksanaan penyusunan dan melaksanakan startegi, kebijakan, 
standar, sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengadaan 
barang/jasa di lingkungan Unit Layanan Pengadaan; 
k. pelaksanaan pembuatan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan 
kepada Bupati ; 
1. pelaksanaan pemberiaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran; 
m. pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan menggunakan sistem 
pengadaan secara elektronik di Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE); 
n. pelaksanaan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang 
telah dilaksanakan ; 
o. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pengadaan yang 
mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan 
barang/ jasa, daftar hitam penyedia. 
31 (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Kelompok Kerja 
(Pokja) Unit Layanan Pengadaan . 
(5) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas : 
a. melaksanakan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan 
sendiri paket -paket yang akan dilelang/ seleksi; 
b. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan 
kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada 
Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) ; 
c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan 
menetapkan dokumen pengadaan; 
d. melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa mulai dari 
pengumuman kualifi.kasi atau pelelangan sampai dengan 
menjawab sanggah; (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : 
a. melaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, 
ketatausahakan, perlengkapan dan rumah tangga Unit Layanan 
Pengadaan; 
b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/ diseleksi; 
c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan 
Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan; 
d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa yang 
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan 
Pengadaan ; 
e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang 
disampaikan oleh penyedia barang/ jasa; 
f. mengelola sistem pengadaan barang/ jasa dan sistem informasi 
data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan 
pengadaan barang/ jasa; 
g. mengelola dokumen pengadaan barang/ jasa; 
h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan 
menyusun laporan; 
r. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf 
pendukung Unit Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan 
barang/ jasa; 
J. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya . (2) Kepala UPTD Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Kelompok 
Kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan . f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya 
manusia Unit Layanan Pengadaan; 
g. menugaskan anggota Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan beban 
kerja maeing -masing; 
h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota 
Pokja Unit Layanan Pengadaan Kepada Bupati dan/atau Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;dan 
1. mengusulkan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan sesuai 
dengan kebutuhan; 
J. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya. 
32 ( 1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV/ a; 
(2) Kepala UPTD pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah 
At.as, Sekolah Menengah Pertama sekaligus merupakan guru yang 
diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah; 
(3) Kepala Tata Usaha pada UPTD/B atau UPT Sekolah Menengah 
Kejuruan merupakan Jabatan Struktural eselon IV /b; 
(4) Kepala Tata Usaha pada UPTD Sekolah Menengah At.as (SMA), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan 
Jabatan Struktural eselon V /a. Pasal 82 BAB IV 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN (6) Staf Pendukung mempunyai tugas : 
a. melaksanaan pendampingan dalam proses penjelasan teknis 
pekerjaan selaku anwijzer kepada Kelompok Kerja (Pokja) 
pengadaan; 
b. memberikan masukan dan pertimbangan teknis terhadap 
perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan perubaha