Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, khususnya BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 7, adalah:

Setiap orang atau perusahaan yang berger� dibidang 
pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP­ 
LS dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah wajib 
melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.