Menurut PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 63?
Pasal Pasal 63 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, pada BAB III - KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB, menyatakan:

(1) Proses penerbitan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum
meliputi :
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis
terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. dalam haldokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi
persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis
dansurat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis;
c. dalam haldokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan
secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen rencana
teknis dansurat persetujuan dokumen rencana teknis;
d. DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas
dokumen rencana teknis yang telah disetujui;
e. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada huruf edisampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
f. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
kepada DPMPTSP; dan
g. DPMPTSP mengesahkan dokumen rencana teknis dan menerbitkan
dokumen IMB.
(2) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a
beranggotakan TABG yang dipilih dandiberi tugas oleh Dinas PUPR.
(3) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)melakukan pengkajian
terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan :
a. fungsi bangunan gedung;
b. klasifikasi bangunan gedung;
c. persyaratan tata bangunan;
d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
e. pemenuhan perizinan dan/ atau rekomendasi instansi terkait.
(4) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan
surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada
huruf bdanhuruf ctercantum dalam Lampiran Iyang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor
Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf edan
huruf fsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.