Apa yang diatur dalam PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor /3bTAHUN Tahun 2015 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor /3bTAHUN Tahun 2015 tentang PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

\ ' -v Pasal 13 sampai 6- 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
Bidang Pengendallan mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian; 
b. pengoordfnasfan pelaksanaan pengawasan dan pengendallan pada 
lnstansl terkait dan lnstansi penananaman modal;; 
c. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan. 
d. penyefesaian permasalahan/pengaduan perusahaan perlaku penanam 
modal; 
e. pelaksanaan bimblngan dan soslallsasi kebijakan pengawasan dan 
pengendalian; 
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal25 Bagian Keenam 
Bidang Pengendalian 
Pasaf24 
(1) Bidang Pengendalian mempunyai tugas merencanakan kebijkan teknis 
pengendalian, pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
penanaman modal diinstansi terkait, memeriksa dan menilai perusahaan 
pelaku penanaman modal serta memberikan pertimbangan guna 
meningkatkan pengawasan dan pengendalian; 
(2) Bidang Pengendallan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah Kepafa Badan. (1) Sub Bidang Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas meneliti, 
memverfflkasl dan mengkajl dokumen permohonan lzin, memberi 
pertimbangan kepada pimpinan serta menyiapkan drat perizinan bagi yang 
sudah memenuhi persaratan sesual peraturan perundangan yang berlaku; 
(2) Sub Bidang Non Perizlnan Penanaman Modal mempunyai tugas meneliti, 
memveriflkasl, mengkaji dokumen permohonan non perizinan dan 
memberfkan pertimbangan kepada pimpinan serta menyiapkan drat non 
perfzfnan bagi yang sudah memenuhl persaratan sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku. Pasal23 (1) Bidang Perizinan terdiri atas: 
a. Sub Bidang Perizinan Penanaman Modal; 
b. Sub Bidang Non Perizinan Penanaman Modal. 
(2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bldang Perlzlnan. Pasal22 f. penylapan konsep pembekuan/pencabutan persetujuan, perizinan dan 
penarikan kemball fasllitas dari perusahaan penanaman modal; 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. • 8. 
SASIV 
TATAKERJA 
Pasal30 
Dalam melaksanakan tugas Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Sub Bidang/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan 
Sadan Penanaman Modal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronlsasi balk dllingkungan Sadan maupun di luar Sadan sesuai dengan 
tugas masing-masing. Pasal26 
( 1) :idsangb P~ngendalian terdiri atas . 
· u B1dang Peng · 
b. Sub Bidang Peng:;~:~ da~ Pengendalian; 
(2) S b B'd an elaporan u ·' ang sebagaimana tersebu . . . ;.~b B1dang yang berada di bawah ~~~ ~t=~ d1pimpin. oleh seorang kepala 
t ang Pengendalian. anggung Jawab kepada Kepala 
Pasal27 
( 1) Sub Bidang Pengawasan d P . 
menylapkan konse en a an e~gendalran mempunyai tugas 
perusahaan pelakt gen2n:!~";::menksaaan dan penilaian terhadap 
evaruasi sebagai tindak laniut pelaksoanaal dan melakukan monitoring dan (2) s b bl ~ an pengawasan · P~rtimb~~~~npe:::aan p:~in~~Ja~':" ;~r;:i::i ~:!a:;:i:~b~!~!i 
penanaman modal serta menyiapkan kebijakan penyelesaian pengaduan. 
Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasaf 28 
Kelompok Jabatan Fungsionar mempunyai tugas melaksanakan sebaglan tugas 
teknis Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. 
Pasal29 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari 
sejumlah Pegawai Negeri Sipll dalam jenjang jabatan fungsional yang 
tert)agi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ; 
(2) Kelompok Jabatan Fungslonal yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sadan; 
(3) Jumlah Jabatan F ungsional dimaksud pada ayat ( 1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; 
(4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. . . .. 9- I 
SABV 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN