Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 7 Tahun 2016 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Batu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah . 
3. Walikota adalah Walikota Batu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu. 
5. Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource yang 
selanjutnya disingkat PTBWR adalah Badan 
Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan 
terbatas. 
6. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang 
adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada 
badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 
7. Penyertaan modal daerah atas barang milik 
daerah adalah pengalihan kepemilikan barang 
milik daerah yang semula merupakan kekayaan 
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 
modal/saham daerah pada badan usaha milik 
daerah. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Batu yang selanjutnya disingkat AP BD adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya 
disingkat RUPS adalah organ p erseroan yang 
mempun yai wewenang yang tidak diberikan 
kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam 
batas yang ditentukan dalam peraturan 
perundang -undangan dan/atau anggaran dasar 
perseroan.