Apa substansi hukum dari Pasal 18 Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Nomor 13 Tahun 1945?
Materi muatan Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Pembentukal Daerah-daerah Kabupaten dalam, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukal Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 42);3. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 61, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);5. Undang-Undarrg Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 49, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5214);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaima::ra telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Menetapkan :Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2016 Nomor 87).
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN SRAGEN