Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, BAB VIII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(3) Pimpinan OPD yang terbukti lalai dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11 dapat dikenakan sangsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Pengaturan Teknis mengenai bagi hasil pungutan Zakat Profesi yang sesuai 
dengan Syari'at Islam diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu. 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas 
Hulu. BAB IX 
SANKSI