Apa saja yang diatur dalam Pasal 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 23 menetapkan:

(1) Bagian Hukum wajib meme riksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), paling lama 5 (Lima) hari kerja 
setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum harus 
memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan d isertai 
dengan alasannya. 
(2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi 
persyarata n, Kepala Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum
 menandatangani perjanjian kerja. 
(3) Dalam hal permo honan Dana Bantu an Hukum ditolak, Pemberi 
Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonanny a setelah
 memperbai ki kelengkapan permohonan.