Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN, khususnya BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN, Pasal 5, memuat:

(1) Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 
Januari 2017 dilaksanakan dengan cara : 
a. bagi Penyelenggara Negara yang baru 
diangkat atau Penyelenggara Negara yang 
pensiun maka pelaporan harta kekayaan 
dilakukan dengan menggunakan format baru 
untuk kemudian disampaikan kepada KPK 
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 
pengangkatan atau pensiun; 
b. bagi Penyelenggara Negara yang sudah pernah 
menyampaikan LHKPN Model KPK -A atau 
Model KPK -B dan mengalami perubahan atau 
terkena update dua tahunan maka harta 
kekayaan yang dilaporkan yaitu posisi per 31 
Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK 
paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018. 
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara : 
a. melalui aplikasi e -LHKPN pada alamat 
www.elhkp n.kpk.go.id ; atau; 
 
 
 
 6 b. melalui formulir LHKPN format excel untuk 
kemudian dikirimkan melalui email 
elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada 
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan 
LHKPN secara langsung di Kantor KPK a tau 
Pos dalam bentuk file excel yang telah 
disimpan dalam media penyimpanan data 
dengan formulir LHKPN dapat diunduh 
melalui www.kpk.go.id/layanan -publik/lhkpn . 
(3) Petunjuk teknis pelaporan harta keka yaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id .