Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 14 Tahun 2014 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provi nsi, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

(1) Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, 
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 
( 1) Imbalan bunga sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung sejak bulan 
pelunasansampai dengan diterbitkannya SKPDLB . 
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian , Wajib 
Pajakdikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 500/o (lima puluh 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusa.n keberatan d ikurangi 
dengan pajak yang telahdibayar sebelum mengajukan keberatan . 
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan pennohonan bandi ng, sanksi 
administratif berupadenda sebesar SOo/o (lima puluh persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidakdikenakan . 
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlahpajak berdasa.rkan Putusan Banding diku rangi Paw 17 
( 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 
Pengadilan Pajakterhadap keputusan mengenai keberatannya yang 
ditetapkan oleh Bupati . 
(2) Pennohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulisdalam bahasa. Indonesia, dengan alasa.n yang jelas dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulansejak keputusan diterima , dilampiri salinan 
dari surat keputusan keberatan tersebut . 
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar 
sampai denganl (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding . Pasal 16 
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak 
tanggal SuratKeberatan diterima, harus memberi keputusan atas 
keberatan yang diajukan. 
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian,menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Bupatitidak memberi suatu keputusan , keberatan yang diajukan 
tersebut dianggapdikabulkan . 10 
 
BABXI 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 
Pau120 
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak , Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonanpengembalian kepada Bupati . 
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, 
sejakditerimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan putusan . 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui danBupati tidak memberikan suatu keputusan , permohonan 
pengembalian pembayaranpajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan . BABXl 
PEMBETULAlf, PEMBATALAlf, PENGURANGAN KETETAPAN DAN 
PElfGHAPUSAN ATAU PElfGURANGAN SANKSI ADMllflSTRATIF 
Paal 19 
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya , Bupati dapat 
membetulkanSKPD, SKPDKB , SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang dalampenerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau 
kesalahan hitung dan / penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang - undanganperpajakan daerah . 
(2) Bupati dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan sa.nksi administratif berupa 
bunga , denda,dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan 
perundang - undangan perpajakan daerah , dalam hal sa.nksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya; 
b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB , SKPDKBT atau 
STPD , SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar ; 
c. mengurangkan atau membatalkan STPD ; 
d. membata.lkan basil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 
ditentukan ; dan 
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak . dengan pembayaran pajak yang telahdibayar sebelum mengajukan 
keberatan. 11