Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 129 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 129 Tahun 2018 tentang RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, pada , Pasal 8 menjelaskan:

(1) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
berupa:
a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah
yang diterushibahkan;
c. perubahan
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA-8-
c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim
asuransi Barang Milik Negara pada kementerian
negar a f lembaga tertentu;
d. perubahan anggaran belanja dalam rangka tanggap
darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya
bencana alam;
e. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum
Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, antar subbagian
anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), atau
antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.O8;
f. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak antar satuan kerja
dalam 1 (satu) program yang sama;
g. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SuratBerharga Syariah Negara untuk pembiayaan
kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga
termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat
Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada
tahun 2OL8;
h. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)
Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni
untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
i. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)
Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan ineligible
expenditrtre atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman
dan/atau hibah luar negeri;
j. pergeseran anggaran antara program lama dan pogram
baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui
Dewan Perwakilan Rakyat;
k. pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan danauntuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian
Negara/Lembaga;
l. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa
perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang
bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah
closing date;
m. realokasi
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-9 -
m. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari
perrrbahan komposisi instrumen pembiayaan utang
dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal;
n. perubahan/tambahan kew4iiban yang timbul dari
penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan
Pinjaman T\rnai, dan/atau penambahan SBN sebagai
akibat tambahan pembiayaan;
o. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi
berdasarkan perubahan parameter, realisasi perubahan
harga minyak mentah Indonesia , danf atau nilai tukar
rupiah;
p. perubahan pembayaran investasi pada
organisasi/lembaga keuangan internasional/badan
usaha internasional sebagai akibat dari perubahan
kurs;
q. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa
penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni
Pendamping DIPA Tahun 2OL8 yang tidak terserap
untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang
dibiayai pinjaman luar negeri; dan
r. pergeseran anggaran dalam satu atau antar
Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau antar kewenanganuntuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan,
urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi,
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Pembahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan olehpenambahan atau pengurangan anggaran belanja
kementerian negara/lembaga dan/atau Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara termasuk pergeseran rincian
anggarannya.
(3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan dan pergeseran
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal9...
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA-10-