Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  10 PERATURAN GUBERNUR BANTEN Nomor 8 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN GUBERNUR BANTEN Nomor 8 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN, pada BAB III - PENDANAAN, Pasal  10 menjelaskan:

Dalam hal perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum 
terbentuk, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku perangkat 
daerah.