Apa substansi hukum dari Pasal 1 NOMOR  4 TAHUN 2015 Nomor 4 Tahun 2015?
Materi muatan NOMOR  4 TAHUN 2015 Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADAPERUSAHAA N DAERAH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

DalamPeraturan ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Lhokseumawe .
2.Pemerintah Daerah Kotayang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah
unsurPenyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota danPerangkat
Daerah Kota.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah
Dewan Per wakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
4.Walikota adalah Walikota Lhokseumawe .
5.Wakil Walikota ad alahWakil Walikota Lhokseumawe.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK
adalah Anggaran Pe ndapat danBelanja Kota Lhokseumawe.
7.Qanun Kota adalah peraturan perundang -undangan sejenis peraturan daerah
Kota yang mengatur penyelenggara an pemerintahan dan ke hidupan
masyarakat kota di Aceh.
8.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud
uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah,
Bangunan, Mesin -mesin, Inventaris, Surat -surat berh arga, Fasil itas dan hak
lainnya.
9.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan
ModalDaerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada
kegiatan usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal
daerah oleh pihak ketig ayangmampu mengembalikan nilai pokok ditambah
dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu .
10.Satuan Kerja Perangkat Kotayang selanjutnya disingkat S KPKadalah
perangka t daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe .
11.Pengelola Penyertaan Modal Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi
adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
12.Perencanaan Penyertaan Modal Daerah adalah usulan rencana Penyertaan
Modaloleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan Penyertaan
Modaltahun anggaran berikutnya .
13.Rencana Kegiatan Penyertaan Modal adalah dokumen perencanaan tahunan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang berisi
kegiatan Penyertaan Modal dan anggaran yang diperlukan untuk tahun
anggaran berikutnya .
14.Penasihat Penyertaan Modal Kota Lhokseumawe yang untuk selanjutnya
disebut Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang
memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan
Penyertaan Modal Daerah .
15.Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan
tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan ti dak dapat dilaksanakan
atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
16.Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe yang
selanjutnya disebut PDAM Ie Beusaree Rata adalah Perusahaan Milik Daerah
Kota Lhokseumawe yang didirikan untuk men yelenggarakan pengembangan
sistem penyediaan air minum di seluruh Kota Lhokseumawe .
-5-
17.Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat
PDPLadalah Badan Usaha Milik Daerah yang bidang usahanya berada dalam
lingkup dan kewenangan Walikota Lhokseumawe .
18.Inspektorat adalah inspektorat Kota Lhokseumawe.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan