Bagaimana redaksi normatif Pasal 28 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1( Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1( Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, BAB IX - PENGORGANISASIAN, Pasal 28 berbunyi:

(1) ADD dianggarkan setiap tahun dalam APBD. 
(2) Dinas PMD mengajukan permohonan Pencairan ADD kepada 
Sekretaris Daerah berdasarkan pengajuan dari Camat. 
(3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
BPKAD melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses 
lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi 
kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). 
(4)ADD ... 
' . 
r--
.n -24 -
(4) ADD disalurkan melalui rekening pada Bank Jatim Cabang 
Bondowoso yang selanjutnya diteruskan dan/ atau 
dipindahbukukan ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing­
masing Desa. 
(5) Tata Cara Pencairan ADD Tahap I sebesar 50% (lima puluh 
per seratus) sebagai berikut: 
a. Desa diwajibkan melampirkan: 
1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa; 
2. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2018; 
3. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2018; 
4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
5. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan; 
b. membuka rekening Bank pada Bank Jatim Cabang 
Bondowoso atas nama Rekening Kas Pemerintah Desa 
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
c. Proses Pencairan ADD di Rekening Desa dilakukan oleh 
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, 
selanjutnya Bendahara Desa mendistribusikan pada 
lembaga yang menangani kegiatan masing-masing. 
d. ADD yang diterima oleh masing-masing Desa wajib 
dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dalam bentuk 
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilaporkan kepada 
Bupati melalui Camat; 
e. Kecamatan menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan 
Keuangan (RFK) kondisi 100% (seratus per seratus) dan 
penggunaan ADD Tahun 2018 berdasarkan RFK yang 
disampaikan oleh Desa; 
f. Camat menyampaikan Surat Keterangan penyelesaian 
SPJ penggunaan ADD Tahun 2018 berdasarkan laporan 
SPJ dari Desa; 
g. SPJ dibuat rangkap 3 (tiga) dan dikirim dengan 
pengantar Camat kepada: 
1) Bupati melalui Dinas PMD sebanyak rangkap 1 
(satu); 
2) Camat setempat sebanyak rangkap 1 (satu); dan 
3) Arsip Asli, Desa sebanyak rangkap 1 (satu). 
(6)Tata ... 
-25 -
(6) Tata Cara Pencairan ADD Tahap II sebesar 30% (lima puluh 
per seratus): 
a. Pemerintah Desa diwajibkan membuat Surat 
Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD Tahap I, 
termasuk didalamnya bukti pelunasan pajak-pajak yang 
dipungut bagi kegiatan yang bersumber dari ADD, sesuai 
dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; 
b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD 
tersebut harus dikirim kepada Camat untuk diteliti dan 
dievaluasi dan selanjutnya Camat mengirimkan Surat 
Permohonan Pencairan ADD Tahap II dengan dilampiri 
Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) 
Desa Tahun 2018 kepada Bupati melalui Dinas PMD; 
c. Camat menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan 
Keuangan (RFK) kondisi 100% (seratus per seratus) dan 
Penggunaan Alokasi Dana Desa {ADD) Tahap I 
berdasarkan RFK yang disampaikan oleh Desa. 
d. Camat menyampaikan surat keterangan penyelesaian 
SPJ penggunaan ADD Tahap I berdasarkan surat 
pernyataan penyelesaian SPJ dan laporan SPJ dari Desa; 
(7) Tata Cara Pencairan ADD Tahap III sebesar 20% (lima 
puluh per seratus): 
a. Pemerintah Desa diwajibkan membuat Surat 
Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD Tahap II, 
termasuk didalamnya bukti pelunasan pajak-pajak yang 
dipungut bagi kegiatan yang bersumber dari ADD, sesuai 
dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; 
b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD 
tersebut harus dikirim kepada Camat untuk diteliti dan 
dievaluasi dan selanjutnya Camat mengirimkan Surat 
Permohonan Pencairan ADD Tahap III dengan dilampiri 
Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) 
Desa Tahun 2018 kepada Bupati melalui Dinas PMD; 
c. Camat menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan 
Keuangan (RFK) kondisi 100% (seratus per seratus) dan 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 
berdasarkan RFK yang disampaikan oleh Desa. 
d.Camat ... 
-26 -
d. Camat menyampaikan surat keterangan penyelesaian 
SPJ penggunaan ADD Tahap II berdasarkan surat 
pernyataan penyelesaian SPJ dan laporan SPJ dari Desa; 
e. Apabila Rekapitulasi Laporan Fisik dan Keuangan 
penggunaan ADD dan Surat Keterangan penggunaan 
ADD Tahap II belum dikirimkan kepada Bupati melalui 
Dinas PMD, maka pencairan ADD tahap III tidak dapat 
direalisasikan dan untuk dana yang tersisa menjadi Sisa 
Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) APBDesa dan 
dimasukkan anggaran tahun berikutnya. 
Bagian Kedua 
Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa,