Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM, BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM, Pasal 12 menetapkan:

kepada Wali Kota sesuai kewenangannya. 
(2) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan 
persyaratan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya 
mengemb alikan permohonan kepada pemohon. 
(3) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Wali Kota sesuai 
dengan kewenangannya memberikan persetujuan prinsip 
usaha penyediaan sarana wisata alam kepada pemohon. 
(4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak 
diterbitkan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya. 
(5) Dalam hal waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada 
terlampaui, pemegang perset ujuan prinsip belum 
menyelesaikan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 12 
, Wali Kota sesuai kewenangannya mengeluarkan surat 
pembatalan persetujuan prinsip. 
14 
 (6) Izin usaha penyediaan sarana wisata diberikan untuk jangka 
waktu 55 (lima puluh lima ) tahun. 
(7) Izin usaha penyediaan sarana wisata sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua 
puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali. 
(8) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya berdasarkan 
hasil evaluasi terhadap izin usaha. 
Paragraf 5 
Perpanjangan Izin