Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018 tentang KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati i ni yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasn ya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatu an Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone sia Tahun 1945. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daer ah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Kabup aten Minahasa Tenggara; 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. 
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; 
7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian pada Sekretariat Daerah 
Kabup aten Minahasa Tenggara yang mempunyai tugas membe rikan Pelayanan 
Admini strasi dalam pengadaan barang /jasa di Kabupaten Minahasa Tengggara; 
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Kepala Unit Layanan 
Penga daan yang menjalan kan tugas tertentu yang terkai t proses pengadaan 
barang/ jasa di Kabupaten Minahasa Tenggara ; 
9. Penggu na Anggar an yang selan jutnya disingka t PA adalah Pejabat Pengguna 
Anggara n pada Organisasi Perangkat Daerah; 
10. Kuasa Penggu na Angg aran yang selanjutnya disin gkat KPA adalah Kuasa 
Peng guna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah; 
l l. Pejaba t Pembu at Komitm en yang selan jutnya disingkat PPK adala h Pejabat 
Pembuat Komitmen pada Organisasi Peran gkat Daerah ; 
12. Kode Etik Unit Layan an Penga daan Barang /Jasa Peme rintah yang selanjutnya 
disingkat Kode Etik adalah Norma perilaku Pejaba t Strukt ural, Tim Pelaksar.a 
dann POKJA Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Dac-e - 
Kabupaten Minahasa Tenggara ; 
13. Tim Etik adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati mempunyar 
tugas mengawasi terhadap norma prilaku Pejabat Struktu ral, Tim Pelaksana 
Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah Kabu paten 
Mina hasa Tenggara; 
14. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Bupat i untuk melaksa nakan 
proses pengadaan barang/ jasa yang terdiri dari Ketua Pokja dan Anggota Pokja 
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Minahasa Tenggara; 
15. Kelompok Kerja selanjutn ya disebut POKJA ULP adalah kelompok kerja yang 
berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat 
dirambah sesuar dengan kompleksitas pekerjaan , yang bertugas untuk 
melaksanakan pemilihan peny edia penga daan barang /jasa di Unit Layanan 
Pengandaan Barang/ Jasa Pemeri ntah Kab upaten Minahasa Tenggar a; 
16. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemeri ntah selanjutn ya disebut 
LKPP ada lah Lembaga peme rintah yang bertu gas mengemb angkan dan 
merusmuskan kebijakan pengada an barang/ jasa pemerintah; 
17. Pengadaan barang/jasa Pemerin tah yang Selan jutnya d.isebut Penga daan 
Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Organisa si 
Perangkat Daerah yang Prosesnya di mulai dari perencanaan kebutuhan 
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memp eroleh barang /jasa 
pemerintah; 
18. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau Oran g Perseorangan yang 
memiliki kual ifikasi utnuk menyediakan barang / peke rjaan kons truksi/ jasa 
konsul tasi/jasa lainn ya; 
19. Barang adalah setiap benda baik berwuj ud maup un tidak berwu jud, berger ak 
maupun tidak berger ak, yang dapat d.iperdagan gkan, dipakai , d.ipergun akan 
atau dimanfaatkan penggun anya; 
20. Pekerjaa n Kons truk si adaah seluruh peke rjaan yang berhubungan dengan 
pekerja an konstruk si bangun an atau pem buatan wujud fisik lainy a; 
21 Jasa Konsu ltasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian 
tertentu diberba gai bidang keilmuan yang men gutamak. an adan ya olah pikir 
! brain ware) ; 
,Jasa Lainnya adalah jasa yang mem butuhk an kemampuan tertentu yang 
-nengutamakan kete rampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 
·eiah dikenal luas di dunia usaha untuk men yelesaikan suatu pekerjaan atau 
,ega..la pekerjaan dan/atau penyedian jasa selain jasa konsultasi, pelaks anaan 
?"'�e!Jaan konstruksi dan pengad aan barang; 
ada intervensi yang menganggu terciptanya mekanisme pasar dalam 
pengadaan barang / jasa; 
f. adil mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi 
semua calon penyedia barang /jasa dan tidak mengarah untuk memberi 
keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan 
nasional; dan 
g. akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan 
ketentuan yang terkait - dengarf penadaan barang / jasa sehingga dapat 
dipertanggung jawabkan.