Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.
5.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan Barang Milik Daerah.
56.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Barang Milik
Daerah.
7.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
9.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai
atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada
saat tertentu.
10.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian
kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
11.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang
sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
12.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah
status kepemilikan.
13.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah
Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
Pengelola Barang.
15.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
616.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
17.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang disepakati.
18.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara
Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan
infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
19.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Daerah.
20.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
21.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,
antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan
pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk
barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
22.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah
Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
723.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
24.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau
kegunaan Barang Milik Daerah.
25.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang,
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
28.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang
digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
29.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data
barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
30.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.