Menurut PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011, apa isi dari Pasal 82?
Pasal Pasal 82 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, pada BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK, menyatakan:

(1) Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Dinas Pendap atan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan 
untuk itu melakukan pendaftaran dan pendataan jumla h Wajib Pajak. 
(2) Pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak dilaku kan untuk objek Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak 
Sarang Burung Walet. 
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adal ah kegiatan mendaftarkan 
sendiri objek pajak oleh Wajib Pajak yang belum mem iliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah (NPWPD) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keua ngan dan Aset Daerah, 
atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewe nangan untuk itu dengan 
mengisi formulir pendaftaran. 
(4) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilakukan sebagai 
berikut: 
a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengamb il, mengisi dan 
menandatangani formulir yang disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah, atau Satuan Kerja Perangk at Daerah yang diberi 
kewenangan untuk itu; 
b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditand atangani disampaikan kepada 
Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Dae rah, atau Satuan kerja 
Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk itu d engan melampirkan: 
1. fotocopi KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa 
2. fotocopi Surat Keterangan domosili tempat usaha; 
3. fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jik a ada; 
4. fotocopi Akte pendirian perusahaan, jika ada; 
 
 
 
 
 
34 
 5. fotocopi PBB tempat usaha, jika ada; 
6. surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab b erhalangan dengan 
disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa; 
c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pe ndapatan, Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah, atau Satuan Kerja Perangk at Daerah yang diberi 
kewenangan untuk itu memberikan tanda terima pendaf taran; 
d. berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir 
pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan K euangan Dan Aset 
Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibe ri kewenangan untuk itu, 
menerbitkan : 
1. surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daer ah dan Sistem 
Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan ; 
2. surat penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawa b Usaha Wajib Pajak; 
3. kartu NPWPD; 
4. maklumat; 
(5) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahan ya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuang an Dan Aset Daerah akan 
mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan; 
 
Bagian Ketiga 
Tata Cara Surat Pemberitahuan Pajak, Penetapan dan 
Pemungutan Pajak