Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 82 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 82 Tahun 2017 tentang DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN, pada , menyatakan:

(1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a . 
(2) Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal -usul sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi : 
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup; 
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan/atau 
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
 
 
5 Pasal 5 
(1) Perincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal -Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas: 
a. sistem organisasi masyarakat adat; 
b. pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c. pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d. pengelolaan tanah hak milik Desa berupa tanah kas Desa /tanah carik 
desa/tanah bengkok/tanah titisara; dan 
e. pengembangan peran masyarakat Desa. 
f. kegiatan masyarakat lainnya berdasarkan adat istiadat setempat dan 
merupakan warisan budaya lok al serta rutin dilaksanakan setiap tahun 
oleh masyarakat dan desa . 
(2) Kewena ngan Berdasarkan Hak Asal -Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dan diurus oleh Desa. 
 
Paragraf 3 
Kewenangan Lokal Berskala Desa