Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 6 Tahun 2014.
Redaksi dari Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 menjelaskan:

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian basil pajak daerah dan retribusi 
daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya pajak 
daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk 
setiap desa setelah dikurangi retribusi pelayanan kesehatan. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraaturaan Daerah, 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa . 
12. Bagian dari basil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian 
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada 
Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang diterima oleh 
Pemerintah Daerah. 
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa.