Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 pada Pasal 15?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, BAB VII - TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG, Pasal 15 menyebutkan bahwa:

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu 2 x 24 jam sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala BPKD 
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap barang 
bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak. 
(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh 
sekurang -kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk setempat 
yang dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya. 
(3) Setia p melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara 
pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak dan 
saksi -saksi. 
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan 
dengan syarat adanya saksi sebagaim ana dimaksud pada ayat (2). 
(5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita 
ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah dan saksi -saksi. 
(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, 
meskipun Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan 
Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang 
bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disi ta, atau ditempat barang 
bergerak dan/atau Benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di 
tempat -tempat umum. 
(8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat 
sekurangkurangnya: 
a. kata "disita"; 
b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; 
c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan 
hak atau merubah barang yang disita. 
12 Pasal 16 
(1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan 
pelaksanaan penyitaan. 
(2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang mi lik Wajib Pajak yang berada 
di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain 
termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang 
dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa: 
a. barang bergerak termasuk mob il, perhiasan, uang tunai, dan deposito 
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya, 
piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau 
b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi 
tertentu. 
(3) Penyi taan terhadap barang Wajib Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap 
barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, 
penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan, di tempat 
tinggal yang bersangkutan maupun ditempat lain. 
(4) Penyi taan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sampai 
dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang 
pajak dan biaya penagihan pajak.