Apa saja yang diatur dalam Pasal 43 PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN, BAB III - PENYU SUNAN RPJM DESA, Pasal 43 menetapkan:

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
dilampiri proposal teknis kegiatan. 
(2) Proposal teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para 
kepala desa yang melakukan kerja sama an tar Desa. 
(3) Proposal teknis kegiatan untuk kegiatan sarana prasarana harus 
dilengkapidengan: 
a. sketsa lokasi kegiatan; 
b. dokumen survey teknis; 
c. gambar desain manual; 
d. perhitungan volume; 
e. survey harga bahan dan alat; 
f. kesepakatan pembayaran upah kerja; 
g. perhitungan Rencana Anggaran Biaya; 
h. kajian sederhana mengenai dampak lingkungan; 
1. Berita Acara Musyawarah; 
j. Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat dan 
Daftar Penyumbang; 
k. pernyataan hibah lahan dari masyarakat untuk lahan 
yang dihibahkan oleh masyarakat; 
- 23 - 
I. pemyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi; 
m. kesanggupan swadaya dan gotong royong; 
n. rencana penggunaan alat berat; 
o. pemyataan kesiapan warga untuk mengerjakan. 
(4) Proposal teknis kegiatan untuk kegiatan non sarana prasarana 
harus dilengkapi dengan: 
a. survey harga bahan dan alat; 
b. perhitungan Rencana Anggaran Biaya; 
c. daftar calon penerima manfaat; 
d. Berita Acara Musyawarah; 
e. Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat dan 
Daftar Penyumbang. 
(5) Proposal teknis kegiatan beserta lampirannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.