Apa substansi hukum dari Pasal 9 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003 tentang , khususnya BAB IV - PERSYARATAN, Pasal 9, adalah:

Calon penerima izin belajar wajib memenuhi persyaratan: 
a. Masa kerja: 
1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun diangkat menjadi PNS; dan 
2. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mengabdi bagi PNS pindah 
masuk. 
b. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali sifat kegiatan akademik 
atau non akademik pada program studi yang diikuti yang mengharuskan 
PNS dapat meninggalkan tugas sebagian waktu kerja atas izin Pimp inan 
Perangkat Daerah; 
c. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; 
d. bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah selama mengikuti 
pendidikan dan sekurang -kurangnya 4 (empat) tahun terhitung sejak 
menyelesaikan pendidikan; 
e. Tidak sedang mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 
f. Bukan merupakan kelas jauh atau kelas Sabtu - Minggu; 
g. J angka waktu pelaksanaan lzin Bela jar disesuaikan dengan ketentuan 
yang berlaku pada lembaga pendidikan yang diikuti; 
h. Bersedia mengikuti program studi berdasarkan Keputusan Bupati 
kecuali atas izin Bupati; 
1. Program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditas i 
minimal B dari lembaga yang berwenang; 
J. Pendidikan yang akan ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan 
tugas jabatan pada perangkat daerah/unit kerja tempat PNS bekerja ; 
dan 
k. PNS tidak berhak menuntut penresuaian ijazah ke dalam pangkat yang 
lebih tinggi, kecuali ada formasi°I Pasal 8 
Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, sekurang­ 
kurangnya memuat: 
a. Kesediaan mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima 
jika mengundurkan diri dan/ atau tidak mampu menyelesaikan 
pendidikan yang disebabkan oleh kelalaian sendiri; 
b. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar atau tugas 
belajar mandiri yang diikuti; 
c. Tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Flores Timur sekurang­ 
kurang 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar 
kecuali yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi. 
d. Kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika yang 
bersangkutan tidak menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya; 
e. Kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat bagi PNS yang 
mengikuti program tugas belajar mandiri; dan 
f. Kesediaan ditempatkan sesuai formasi yang ada setelah menyelesaikan 
pendidikan. 
( 1) Pimpinan perangkat daerah mengajukan usulan tugas belajar kepada 
Bupati dengan tembusan Kepala Badan paling lambat pada akhir 
semester 1 (satu) tahun anggaran berjalan. 
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan 
kelengkapan adminstrasi untuk mengikuti seleksi ke lembaga 
pendidikan. 
(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi: 
a. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai 
Rencana Strategis 5 (Hrna) tahun; 
b. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir ; I Bagian Kesatu 
Tugas Belajar