Apa bunyi lengkap Pasal 44 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, pada BAB III - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 44 dinyatakan:

(1) Pemberian Belanja Bantuan Sosial haru s dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. selektif; 
b. memenuhi persyaratan P enerima Belanja Bantuan Sosial; 
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan 
tertentu dapat berkelanjutan; dan 
d. sesuai tujuan penggunaan. 
(2) Kriter ia selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan 
bahwa Belanja Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang 
ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemun gkinan risiko 
sosial. 
(3) Kriteria persyaratan Penerima Belanja B antuan Sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. memiliki identitas yang jelas; dan 
b. berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat . 
(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, dimaksu dkan bahwa pemberian Belanja Bantuan Sosial 
tidak wajib dan tidak harus d iberikan setiap tahun anggaran. 
(5) Keadaan tertentu yang memungkinkan Belanja Bantuan Sosial dapat 
diberikan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dimaksudkan bahwa Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun 
anggaran sampai Penerima Belanja Bantuan Sosial telah lepas dari risiko 
sosial. 
(6) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pa da ayat 
(1) huruf d, meliputi: 
a. rehabilitasi sosial; 
b. perlindungan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d. jaminan sosial; 
e. penanggulangan kemiskinan; dan 
f. penanggulangan bencana. 
 
Bagian Ketiga 
Bentuk Risiko Sosial