Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KAB UPATEN SEKAD AU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 9?
Dalam PERATURAN DAERAH KAB UPATEN SEKAD AU Nomor 2 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTE RAA N, DAN UANG JASA, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

ayat (34 huruf a dapa t disediakan bag Angiota DPRD esua 
standar berdasar k.an ketentuan peraturan perundang-undangan 
(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapan nya serta 
kendarasu n dinas jabatan sebagai man dimaksud pada ayat (l) dan 
pemakaian rumah negara dan perlengka pannya se bagai mana 
dimaks ud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan peru ndang-undangan. 
(4] Pereliharaan rumah negara dan perle ngka pannya serta kendaraan 
dinas jabatan sebaga irmana dimaks ud pada ayat(l) dan peme liharaan 
rumah negara dan perle ngkapannya sebagaimana dim.aksu d pad.a 
dibebankan pada APBD 
(5] Dalam hal Pipinan DP'RD berhen ti atau berak hir masa bakti , rurah 
negara dan perlengka pann ya serta kendara.an dinas jabatan wajib 
dikembaikan dalam kead aan baik kepada Pererin tah Daerah paling 
lam bat I (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakh irnya ma.sa 
bakti 
• 
(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan 
perle ngkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara 
dan perlen gkapan nya wajib dikerbalikan dalam keadaan bake 
kepad Pereri ntah Daera h palin g lambat I (atu) bulan seja.k 
tanggal berhenti atau berakh irnya masa baeti 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah 
negara dan perlengka pannya serta kendaraan dinas jabatan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedo man pada 
Peraturan Menteri 
asal 14 
(I) Rumah negara dan perlengka pannya serta kenda raan dinas jabatan 
yang disediakan se bagai mana dirak.su d dalam Pasal 13 tidak dapa t 
disewa belikan , digunausahakan , dipindahtangankan, dan/atau 
diubah status hukumnya 
(2] Strukt ur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan 
sebaga imana dimak sud pada ayat (I) tidak dapat diubah 
(I) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 
negara dan kendaraan dinas jabatan bag Pim pinan D9RD 
se bagairman a dimaksu d dalam Pasal 13, kepada yang bersangku tan 
diberikan tunjarga n peru mah a.n dan tunjangan tran sporta si 
(2) Dalam ha Pernerintah Daerah belumn dapat menyediakan rumah 
negara bagi Angota DPRD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13, 
kepa da yang bersan gkutan da pat dibenikan tunjangan perumahan 
(3) Tunjangan peru mahan dan tunjangan transportasi bagi Pim pinan 
DPRD ebagai mana dimaksud pada ayat (l) diberikan dalam 
bentuk uang dan dibayarkan setia p bulan terhitung mulai tanggal 
pengucapan sumpah/janji. 
(4] Tunjangan perumahan sebagai rmana dimaks ud pada ayat (2) dan 
tunjangan transportasi bag Anggota DPRD sebagairana dimak.su d 
dalam asal 9 ayat (3 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan 
setiap bulan terhitung mulai tang&al pengu capan sumpah/janji 
(5] Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai 
Pim pinan dan/atau Anggota DP'RD pada DPRD yang sama hanya 
diberikan salah satu tunjangan perumahan 
(6] Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang uami atau istrin ya menja bat 
sebagai kepala daerah /wakil kepala daerah pada daera.h yang same 
tidak diberikan tunjangan perumahan 
(7) Bagi Pimpinan dan/atau Ang8ota DP'RD yang diberhentikan 
sementara tidake diberikan tunjangan peru mah an dan tunjangan 
transportasd 
Ruma.h negara dan perlengka pannya serta kendaraan dinas jabatan 
se bagai mana dimak sud dalam Pesa 13 serta tunjangan perurah an dan 
7 
tunangan transporta si se bagair aca dimaks ud dalam Pa.sad 15 tidae 
dapat diberikan kepad a Pim pinan dan Anggot4 DPRD secara bersaura.an 
(l] Besaran tunjangan peru rnahan se bagaim ana dima sud dalam asal 
15 harus mnemperhatikan asas kepatutan, kewajaran , rasio nalites, 
standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangu nan 
dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
(2) Besaran tunjangan transporta si se bagai mana dimaksud dalarm Pas.al 
I5 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran , rasionali tas, 
standar harga setempat yang berlakeu sesuai dengan keten tuan 
peraturan peru ndang-undan gan 
(3] Besaran tunjangan peru mahan yang dibayarkan haru s sesuad dengan 
standacr sat uan haurga sewa rumah yang berlaku untuk stand.ar 
rurah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termau k 
me bel, belanja listrik, air, gas, dan telepon . 
(4] Besaran tunjangan transporta si yang dibayark.an harus sesuad 
dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku 
untuk standar kendaraan din.as jabatan bagi Pim pinan dan Anggo ta 
DPRD, tidak terma suk biaya perawatan dan biaya operasional 
kendaraan dines jabatan 
(5] Besaran tunjangan peru mahan dan tunjangan transport ed 
Pimpinan dan Anggota DPRD tidak bole h melebihi besaran tunjan@an 
perumahan dan tunjangan transporta si im pinan dan Arggot DpRD 
provin si. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perurahan 
dan tunjan gan transportasi diatur dalam Peraturan Bu pati 
(I] Belanja rumah tang&a sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 9 ayat (2 
huruf c disediakan dalam rangka menunjan g pelaksanaan fungsi, 
gas , dan wewenan g Pimpinan DPRD 
(2) Belanja rumah tang.ga se baga imana dimaksu d pada ayat (1) 
digunakan untuk meme muhi kebutuhan minima rumah tangga 
dergan mem perti mbangkan keram puan keuangan daerah 
(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana 
dinaksa d pada ayat [2) dian ggar kan dadam program dan kegia tan 
sekretariat DPRD 
(4) Ketentuan menge nai standar kebutuhan minimal rumah tangga 
sebagaimana dirak sud pada ayat (3] diatur dalam Peraturan Bu pati. 
(5) Dalam ha Pimpinan DPRD idak menggu nakan fasilitas rumah 
negara dan perleng kapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga 
sebagairma na diraksu d dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e 
• 
Bagian Ketiga 
Uang Jasa Pengabdian impinan dan Ang&ota DPRD 
(l) Pimpinan atau Anggo ta DPRD yang menirggal dunia atau mengakhiri 
masa baktinya diberikan uang jasa penga bdia. 
(2) Besaran uang jasa pengabdian se bagai mana dimaksu d pada ayat (I) 
disesuaikan dengan masa bakti impinan dan Anggota DPRD, dengan 
ketentuan 
a. mas.a bakti kurang dari atau sampai dengan I (satu) tahun, 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar l (satu) bulan uang 
repre sentasi ; 
b. mass bakti sampai dengan 2 {dua) tahun, diberikan uang jase 
pengabdia sebesar 2 (dua] bulan uang representasi; 
c. masa bakti sam peai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jaa 
pengabdian sebesar 3 (tiga] bulan uang representasi; 
d. rmasa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa 
pengabdiant sebesear 4 (empat) bulan uang representasi; dan 
e. mass bakti sampai dengan S (lira )tahun, diberikan uang jas 
penga bdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam ) 
bulan uang repre sentasi 
(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meningeal dunia, tang jasa 
penga bdian se bagai mana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada 
ahli warisnya. 
(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang 
bersan gkutan diberh entikan dengan horm at sesuai dengan 
keten tuan peraturan perundang-undangan . 
(5 Dalam hal impinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak 
hormat , tidak diberikan uang jasa pengabdian