Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam  Nomor N Tahun 2016 Pasal 5?
Dalam  Nomor N Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN, BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk : 
a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pela yanan publik ; 
b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan , 
mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin 
kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi 
perizinan dan non perizinan ; 
d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas 
perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/ diterbitkan ; 
dan 
e. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan 
administrasi pela yanan perizinan secara tertulis setiap 3 
(tiga) bulan kepada Walikota.