Apa substansi hukum dari Pasal 17 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, khususnya BAB VIII - TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG, Pasal 17, adalah:

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu 2 x 24 jam sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Ba dan 
menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang 
bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak. 
13 (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh paling 
sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk set empat yang dikenal oleh 
Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya. 
(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara 
pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak dan 
saksi. 
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan 
dengan syarat adanya saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita 
ditandatangani oleh Juru Sita Pajak D aerah dan saksi -saksi. 
(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, 
meskipun Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan 
Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan p ada barang 
bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang 
bergerak dan/atau Benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di 
tempat umum. 
(8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat 
paling sedi kit: 
a. kata "disita"; 
b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; dan 
c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan 
hak atau merubah barang yang disita.