Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 1 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, pada , Pasal 15 menjelaskan:

Instansi pemungut Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi adalah Dinas Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidan g 
komunikasi dan informatika. 
 Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo. 
Diteta pkan di Situbondo 
Pada tanggal 20 maret 2018 
BUPATI SITUBONDO, 
 
ttd. 
DADANG WIGIARTO 
Diundangkan di Situbondo 
Pada tanggal 22 juni 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO , 
 
ttd. 
SYAIFULLAH 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 7 
NOREG P ERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA 
TIMUR : 62-1/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 
NOMOR 1 TAHUN 2018 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGE NDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI 
 
I. UMUM 
Berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah , pelayanan pengawasan dan pengendalian 
menara telekomunikasi dikategorikan dalam retribusi jasa umum. Pelayanan 
yang diberikan ol eh Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan 
pengendalian menara telekomunikasi membutuhkan peran serta masyarakat 
melalui pembayaran retribusi atas pemanfaatan ruang menara 
teleko munikasi yang besarannya disesuaikan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 
Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/P UU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 tentang pengujian Undang -Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 
UUD Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya penjelasan Pasal 124 
tentang Retribusi Menara Telekomunikasi yang putusannya me nyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempuny ai kekuatan 
hukum mengikat . Oleh karena itu, peraturan daerah yang tarif retribusinya 
didasarkan pada penjelasan Pasal 124 dimaksud tidak bisa dijadikan dasar 
pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Cara 
penghitungan tarif retribusi mengac u pada surat Direktur Pendapatan dan 
Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
nomor : S -209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pedoman 
Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
Sehubungan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 
Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi . 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I