Apa yang diatur dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 pada Pasal 76?
Berdasarkan NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 76 menyebutkan bahwa:

(11 Pembangunan bangunan gedung di ata.s prasarana 
dan/atau sarana umum harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL; 
b. tida.k mengganggu fungsi sarana dan prasarana 
yang berada di bawahnya dan/atau di sekitamya; 
c. tetap memperhatikan keserasian bangunan 
terhadap liugk11ngannya; 
d. mendapatlcan persetujuan dari pihak y$lng 
beiwen.ang;dan 
e. mempertimbangkan pendapat TABG dan 
pendapat masyarakat. 
(2) Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah 
yang melintasi pra&arana. d.an/atau sarana umum 
harua memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL; 
b. tidak untuk fungsi human atau tempat tinggal; 
c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana. 
yang berada di bawah ta.nab; 
d. memiliki sarans. khusua untuk kepentingan 
keamanan dan .keselamatan bagi pengguna 
bangunan; 
f. mendapatkan persetujuan dari pihak yang 
berwenang; dan 
e. mempertimbangkan pendapa.t TABG dan 
pendapat masyarakat. 
(3) Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau 
di atas air harus memenuhi persyaratan sebagat 
berikut: 
a. sesuai dengan R'IRW, RDTR dan/atau RTBL; 
b. tidak mengganggu keseimbangan Jingkungan dan 
ti.lngsi lindung kawasan; 
c. tidakmenimbulkan penccmaran; 
d. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, 
kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi 
pengguna bangunan; .--. Bagian Keenam 
Persyaratan Pembangunan Bangunan C".Nlung di Atas 
atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum 
dan pada Daerah Ranta.ran Udara Listrik Tegangan Tinggi 
atau Ekstra Tinggl atau Ultra Tinggi dan/atau Menara 
Telekomunikasi d.an/atau Menara Air Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan 
gedung cagar budaya yang dilestarikan diatur dalam 
Peraturan Bupati. Pasal 75 
(1) Bangunan geclung adat dapat berupa ba.ngunan 
ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, baJai/ 
gedung pertemuan masyarakat adat atau aejenisnyo.. 
(2) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan 
oleh nui11yara.kat adat sesuai ketentuan hukum adat 
yang tidak bertentangan de.ngan kP.tP.ntuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakuk.an 
dengan mengjkuti persyaratan administratif dan 
persyarat.an teknis sebagaimana dimaksud dalam