Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 51 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 51 Tahun 2017 tentang TUGAS , FUNGSI , DAN RINCIAN TUGAS, BAB II - TUGAS , FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, Pasal 3 menetapkan:

(1) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, m enetapkan, 
mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas Badan . 
 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Badan mempunyai Fungsi: 
a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian dukungan 
penyelenggaraan Pemerintahan di bidang sekretariat, perencanaan dan 
mutasi pegawai, pengembangan karir , dan pengembangan sumber daya 
manusia , UPT, serta jabatan fungsional; 
b. pengkoordinasi an dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan 
pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang 
perencanaan dan mutasi pegawai, pengembangan karir , dan 
pengembangan sumber daya manusia ; dan 
c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas Badan. 
(3) Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan rencana Strategis, 
program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP , LKPJ 
dan LPPD Badan; 
b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang 
meliputi sekretariat, perencanaan dan mutasi pegawai, pengembangan 
karir, pengembangan sumber daya manusia , UPT, dan Jabatan 
fungsional; 
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan 
dan mutasi pegawai, pengembangan karir , dan pengemb angan sumber 
daya manusia; 
d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan 
Pemerintahan di bidang perencanaan dan mutasi pegawai, 
pengembangan karir dan pengembangan sumber daya manusia ; 
e. merumuskan rencana pembangunan di bidang perencanaan dan mutasi 
pegawai, pengembangan karir , dan pengembangan sumber daya manusia ; 
f. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, perencanaan 
dan mutasi pegawai, pengembangan karir , pengembangan sumber daya 
manusia , UPT, dan jabatan fungsional; 
g. menyam paikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada 
Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang 
perencanaan dan mutasi pegawai, pengembangan karir , dan 
pengembangan sumber daya manusia ; 
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama d engan instansi dan/atau 
lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan; 
i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan; dan 
j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
5 Bagian Ketiga 
Sekre tariat