Apa substansi hukum dari Pasal 31 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, khususnya BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBDesa, Pasal 31, adalah:

(1) Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a 
untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya 
tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam 
satu tahun anggaran. 
(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) ditetapkan dengan peraturan desa. 
(3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit memuat: 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 
cadangan; 
c. besaran dan rmc1an tahunan dana cadangan yang 
harus dianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 
(4) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat bersumber dari penyisihan atas 
Penerimaan Desa, kecuali dari Penerimaan yang 
penggunaannya telah ditentukan secara khusus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) ditempatkan pada rekening tersendiri. 
(6) Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun 
akhir masa jabatan kepala Desa. 
( 1) Pencairan Dana 
dalam Pasal Pasal 32 
Cadangan 
31 ayat sebagaimana dimaksud 
(1) digunakan untuk 
menganggarkan Pencairan Dana Cadangan dari rekening 
Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun 
anggaran berkenaan. 
(2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu 
sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam 
peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan 
berkenaan. 
(3) Penggunaan ... 
-26-
(3) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari 
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 
Belanja Desa. 
Bagian Kelima 
Kode Rekening Penganggaran