Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 11?
Dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG, BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

(1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan 
yang bersifat lintas bidang di bidang: 
a. pembangunan Kampung; dan 
b. pemberdayaan masyarakat. 
(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan secara 
swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat 
Kampung setempat. 
(3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) wajib 
digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan 
lapangan kerja di Kampung. 
(4) Dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan pembangunan 
dan pemberdayaan dapat dianggarkan untuk biaya penunjang kegiatan 
paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu anggaran kegiatan. 
(5) Prioritas bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat 
kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, 
anggaran dan belanja kampung yang disepakati dan diputuskan dalam 
musyawarah Kampung yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung. 
(6) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang 
pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat kampung, kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan. 
(7) Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan 
kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mempertimbangkan 
tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, 
meliputi: 
a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal; 
b. Kampung berkembang; dan 
c. Kampung maju dan/atau mandiri. 
(8) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang 
pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan 
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung dengan 
mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Kampung dapat 
menghidupi dirinya sendiri secara mandiri. 
(9) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7), dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan 
dengan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan 
Kampung, yaitu: 
a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal; 
b. Kampung berkembang; dan 
c. Kampung maju dan/atau mandiri. 
(10) Ketentuan mengenai prioritas penggunaan Dana Kampung untuk bidang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
, ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) berpedoman pada Peraturan Menteri 
Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. 
(11) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(12) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), 
Bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang 
menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 
(13) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan pada 
saat evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKampung. 
(14) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)T diatur 
dalam bentuk pedoman teknis.