Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017 pada Pasal 72?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN, BAB VIII - POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL, Pasal 72 menyebutkan bahwa:

(1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
huruf b, dapat dilakukan dalam proses: 
a. pemugaran atau peremajaan ; dan 
b. pemukiman kembali ; 
(2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, masyarakat dapat: 
a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada 
masyarakat yang terdampak; 
b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan 
rencana pemugaran dan peremajaan; 
c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik 
berupa dana, tenaga maupun material; 
d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang 
berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, 
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum; 
e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan 
peremajaan; 
f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses 
pelaksanaan pemugaran dan peremaja an; dan/atau 
g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada 
instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat 
berjalan lancar. 
(3) Dalam proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b, masyarakat dapat: 
a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada 
masyarakat yang terdampak; 
b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan 
rencana permukiman kembali; 
c. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan yang 
dibutuhkan untuk prose s pemukiman kembali; 
d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali; 
e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa 
dana, tenaga maupun material; 
f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses 
pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau 
g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada 
instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan 
lancar.