Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 62?
Dalam Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, BAB XI - LARANGAN, Pasal 62 mengatur sebagai berikut:

Orang perorangan dan/atau badan hukum dilarang: 
menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai 
dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan 
utilitas umum yang diperjanjikan; 
membangun perumahan dan/ atau permukiman di luar kawasan 
yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman; 
membangun perumahan, dan/ atau permukiman di tempat yang 
berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang dan/ a tau orang; dan 
menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali 
rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah setelah terjadi 
kesepakatan dengan masyarakat setempat . 
Orang perorangan dilarang membangun Lisiba. 
Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, 
perumahan, dan/ atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan 
pemanfaatan ruang1 
Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan 
permukiman, dilarang mengalih fungsikan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum di luar fungsinya. 
Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah 
lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman . 
Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang men jual kaveling tanah 
matang tanpa rumah.