Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 26 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN HIV ( HUMAN IM MUNODE FFICIENCY VIRUS ) DAN AIDS (ACQUIRED IM MUNO DEF FICIENCY SYNDROM E) DI KABUPATEN KLA TEN, pada BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN, Pasal 26 menjelaskan:

Pemerintah Daerah ber kewajiban :
Menetapkan situasi epidemi HIV di dalam wilayah tanggung jawabnya .
Melakukan upaya penanggulangan HIV-AIDS secara komprehensif
berkesinambungan dari seluruh PD dan Instansi terkait .
Memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan ODHA untuk
memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas
setempat dan layanan kesehatan lainnya.
Menyediakan sarana dan prasarana untuk:
1.Pencegahan penularan lebih lanjut ;
2.Skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ
dan/atau jaringan yang didonorkan;
3.Layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
4.Layanan untuk pencegahan dari ibu hamil HIV kepada bayi yang
dikandungnya;
5.Layanan tes HIV dan PDP dengan kualitas baik dan terjamin dengan
biaya terjangkau;
6.Monitoring pengobatan HIV ;
7.Layanan rehabilitasi bagi ODHA sesuai tu gas pokok dan fung si PD
terkait;
8.Melakukan sistem pencatatan - pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS;
dan
Mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan
IMS untuk memeriksakan kesehatannya minimal 2 kali dalam
setahun .
Paragraf 2
ODHA