Jelaskan isi kandungan Pasal 37 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN Nomor 7 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN Nomor 7 Tahun 2016 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, ketentuan pada BAB X - V, Pasal 37 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dal am Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan . 
 
 
 Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 7 November 2016 
BUPATI PASURUAN, 
 
 ttd. 
 
M. IRSYAD YUSUF 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 7 November 2016 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURU AN, 
 
 ttd. 
 
AGUS SUTIADJI 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 
TAHUN 201 6 NOMOR 16 
17 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 
NOMOR 7 TAHUN 2016 
TENTANG 
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 
 
 
I. UMUM 
Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
menegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi 
mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi 
menghasilkan produk akh ir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik 
yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, 
sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
yang me rata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang -
Undang Dasar Tahun 1945. 
Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi 
berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri 
barang dan jasa yang diperlukan dala m penyelenggaraan pekerjaan 
konstruksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 
2010 tentang Perubahan at as Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha 
Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin 
usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan 
berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, 
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam 
rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah. 
Dengan diundangkann ya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan 
Pemberian Iz in Usaha Jasa Konstruksi Nasional, serta Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi 
dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, maka Berdasarkan pertimbangan -
pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. 
 
II. PASAL DEMI PASAL