Apa yang diatur dalam PERATURAN Nomor 23 Tahun 2017 pada Pasal 
11?
Berdasarkan PERATURAN Nomor 23 Tahun 2017 tentang PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS, BAB 
V - I, Pasal 
11 menyebutkan bahwa:

(1)
 
Pemerintah Daerah 
bertanggung
jawab terhadap kelangsungan hidup, 
perkembangan dan kemajuan 
RSUD.
 
(2)
 
Dalam melaksanakan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pemerintah Daerah berwenang :
 
a.
 
menetapkan
 
Hospital Bylaws
 
RSUD
;
 
b.
 
menetapkan 
Standart Pelayanan Minimal 
RSUD
;
 
c.
 
mengalokasikan
 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan 
 
misi 
RSUD
;
 
d.
 
membentuk 
dan menetapkan Pejabat Pengola dan Dewan Pengawas;
 
e.
 
melakukan 
evaluasi atas kinerja Pejabat Pengelola BLUD 
RSUD
 
yang 
d
ilakukan minimal 1 (satu) tahun
 
sekali;
 
f.
 
memberhentik
an Pejabat Pengelola 
dan 
Dewan Pengawas 
karena sesuatu hal 
yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
 
g.
 
menyetujui 
dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD 
 
RSUD
;
 
h.
 
menyetujui 
rencana 
RSUD
 
untuk mutu dan keselamatan pasien serta 
meneri
ma laporan dan tindak lanjut tentang program mutu dan keselamatan 
pasien tersebut;
 
i.
 
menyetujui
, mengesahkan
 
dan mengumumkan visi dan misi 
RSUD
 
serta 
melakukan riview berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atas visi dan misi 
tersebut;
 
j.
 
menyetujui 
Rencana Strat
egis dan/atau Rencana Strategi Bisnis, kebijakan 
dan 
Standart Operasional Prosedur 
RSUD
;
 
k.
 
Memberikan p
enghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan 
sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan.
 
(3)
 
Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
 
dimaks
ud
 
pada ayat (
2
) dapat 
didelegasikan 
kepada Direktur 
dengan berdasarkan
 
peraturan 
 
perundangan
-
undangan
 
yang berlaku
.
 
(4)
 
Pemerintah Daerah bertanggung
jawab menutup deficit anggaran 
RSUD
 
yang 
setelah diaudit secara independen bukan disebab
kan kar
ena kesalahan dalam 
pengelolaan
.
 
(5)
 
Pemerintah Daerah bertanggung
jawab atas terjadinya kerugian pihak lain, 
termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam 
 
pengelolaan 
RSUD
.
 
 
 
 
11