Apa substansi hukum dari Pasal 49 PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya BAB VIII - TATA CARA PELAYANAN KEBERA TAIN, Pasal 49, adalah:

(1) Ata san PPID wajib memberika n tangg apan dalam bentuk keputusan tertulis yang 
disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang menga jukan keberatan atau 
pihak yang mene rim a kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari scjak dicatatnya 
pengajuan kebera tan terse but dalam buku register kebe ratan. 
(2) Keputusan tertulis sebagaiman a. dimaksud pada ayat (), paling kurang memuat : 
a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; 
b. nomor surat tanggapan atas keberatan; 
c. tanggapan /jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan; 
d. perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau 
seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan 
e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud dalam 
huruf d. 
(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
, pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut. 
21 
Pasul 50 
Pem ohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima 
kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID dapat mengajukan 
permohonan penye lesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi paling 
lambat 14 (empat betas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.