Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN  WALIKOTA BATU Nomor 6 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN  WALIKOTA BATU Nomor 6 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DAERAH AGRARIA, Pasal 3 berbunyi:

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peratur an Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 20 18 NOMOR 6/E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ditetapkan di Batu 
pada tanggal 24 Januari 2018 
 
WALIKOTA BATU, 
 
 
ttd 
 
DEWANTI RUMPOKO 
 
 
Diundangkan di Batu 
pada tanggal 24 Januari 2018 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 
 
ttd 
 
 
ALWI 
 
 
halaman 6 dari 10 hlm… 
 
 
 
 
 
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DAERAH AGRARIA UNTUK 
PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI 
TAHUN ANGGAR AN 201 8 
 
 
I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Kegiatan serti fikasi lahan usaha pertanian /non pertanian 
sebagai bagian dari upaya P emerintah Daerah dalam rangka untuk 
mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah/lahan , 
mengurangi kemiskinan dan pengangg uran, mengurangi sengketa dan 
konﬂik pertanahan/lahan , dan diharapkan dapat mengoptimalisasi 
pemanfaatan tanah/lahan yang tadinya belum memiliki hak atas 
tanah . 
 Peran serta Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun 
Warga (RW) dalam penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan 
Kota B atu kepada masyarakat merupakan ujung tombak dan kunci 
kesuksesan pelaksanaan semua program pembangunan. Dalam 
rangka memberikan penghargaan terhadap jasa -jasa Ketua RW dan 
ketua RT se -Kota Batu, maka Pemerintah Kota Batu memandang 
perlu untuk memberikan k epastian hukum terhadap hak kepemilikan 
tanah mereka melalui program bantuan sertifikasi tanah. 
 Dalam rangka membantu percepatan pendaftaran tanah 
tersebut , Pemerintah Kota Batu menyelenggarakan kegiatan 
pendaftaran tanah pertama kali melalui PRO DA Tahun Anggaran 
2018. Penserti fikatan tanah melalui PRO DA memberikan banyak 
keuntungan , antara lain adanya subsidi dari pemerintah, sehingga 
masyarakat khususnya Ketua RT dan Ketua RW mendapatkan 
keringanan biaya dan proses penerbitan sertipikat sesuai dengan 
waktu yang telah ditetapkan. 
 Dengan diberikan tanda bukti hak (sertifikat) atas bidang tanah 
yang dimiliki/dikuasai, akan memberikan rasa ketenangan dan 
ketentramankarena sertifikat hak atas tanah memberikan jaminan 
kepastian hukum atas bidang tanah yang di milikinya, meminimalisir 
terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan, meningkatkan 
nilai asetnya, serta dapat dijadikan jaminan pinjaman ke bank untuk 
menambah modal kegiatan usaha. 
 Untuk dapat memenuhi target penyelesaian tepat waktu dan 
tepat sa saran, serta untuk mencapai hasil yang optimal kinerja dan 
keuangan di dalam kegiatan PRODA Tahun Anggaran 2018 
diperlukan Petunjuk Teknis yang diharapkan agar tidak menimbulkan 
multitafsir dalam pelaksanaan . 
 
 
 Lampiran Peraturan Walikota Batu 
 Nomor : 6 Tahun 2018 
 Tanggal : 24 Januari 2018 
halaman 7 dari 10 hlm… 
 B. Tujuan PRODA 
Tujuan PRODA adalah se bagai berikut: 
1. memberikan motivasi dan bantuan subsidi kepada masyarakat 
khususnya pemegang hak atas tanah yang kurang mampu , untuk 
bersedia membuatkan sertifikat atas hak yang di milikinya 
tersebut; 
2. menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang 
perta nahan; 
3. membantu pemerintah daerah dalam hal menciptakan suatu 
suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram; 
4. menumbuhkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilik tanah 
dalam menciptakan stabilitas politik serta pembangunan di bidang 
ekonomi; 
5. menumbu hkan rasa kebersamaan dalam menyelesaikan sengketa 
pertanahan; 
6. memberikan kepastian hukum pada pemegang hak atas tanah; 
dan 
7. membiasakan masyarakat pemegang hak atas tanah untuk 
memiliki alat bukti yang otentik atas haknya tersebut. 
 
C. Sasaran PRODA 
1. Sasaran PRODA adalah bidang tanah yang belum bersertipikat, 
yang d ikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan. 
2. Subjek PRODA adalah perorangan . 
 
D. Tahapan Pelaksanaan PRODA 
Adapun tahapan kegiatan PRODA meliputi: 
1. pengumpulan data awal (alat bukti/alas hak) ; 
2. usulan calon peserta dari Kepala Desa/Lurah ; 
3. penetapan peserta ; 
4. pemberkasan peserta; 
5. verifikasi berkas peserta 
6. pendaftaran/entry data; 
7. pengukuran bidang tanah; 
8. pemeriksaan tanah; 
9. pengumuman; 
10. pengesahan data fisik dan data yuridis/ penerbitan SK Hak; 
11. penerbitan sertifi kat; 
12. penyerahan ser tifikat; dan 
13. supervisi dan laporan. 
 
E. Sumber dan Sistem Pembiayaaan Kegiatan PRODA 
1. Anggaran dalam rangka kegiatan PRODA ini bersumber dari AP BD 
Kota Batu Tahun Anggaran 2018 serta pendapatan lainnya yang 
sah menurut ketentuan peraturan pe rundang -undangan; 
2. Sistem pembiayaan kegiatan PRODA mengikuti mekanisme 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 
Tahun 201 5 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional . 
halaman 8 dari 10 hlm… 
 II. POKOK -POKOK KEBIJAKAN KEGIATAN PRODA 
 
A. Peserta /Subjek PRODA 
1. Peserta kegiatan PRODA adalah masyarakat Kota Batu khususnya 
Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Kota Batu yang masih akt if 
sampai dengan bulan Juni 201 7 atau yang ditunjuk oleh Ketua RT 
dan Ketua RW sebagai pengganti peserta , dengan persyaratan 
peserta sebagai berikut : 
a. perorangan Warga Negara Indonesia , khususnya yang 
berdomisili di wilayah Kota Batu ; 
b. memiliki lahan/tanah yang belum berserti pikat; 
c. calon peserta terpilih tela h diidentifikasi dan diseleksi oleh 
desa/kelurahan serta telah diverifikasi oleh kecamatan, dan 
dilaporkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan Kota Batu ; 
d. memiliki bukti kepemilikan tanah 
bukti kepemilikan berupa Akte Tanah , petok D, atau bukti 
lainny a yang dapat digunakan oleh pemohon untuk pendaftaran 
tanah ; 
e. apabila pemohon mengurus proses pembuatan Akta Tanah 
melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT S)/Camat 
dibebaskan dari biaya jasa PPATS ; 
f. bersedia menunjukkan batas -batas tanah yang akan 
diserti pikatkan pada waktu pengukuran berlangsung oleh 
Kantor Pertanahan Kota Batu; 
g. bersedia menan ggung Surat Setoran Pajak (SSP) ; 
h. bersedia melengkapi persyaratan administrasi lainnya yang 
dipersyaratkan ; 
i. hanya dapat mengajukan satu bid ang tanah yang lokasinya di 
wilayah Kota Batu ; dan 
j. apabila hak kepesertaan yang dimiliki Ketua RT atau Ketua RW 
sebagaimana dimaksud angka 1 akan dialihkan pada orang lain 
tidak diperbolehkan ada biaya pengganti . 
2. Kewenangan penetapan peserta sebagaimana di maksud pada 
angka 1 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota dengan 
memperhatikan usulan dari Kepala Desa/Lurah . 
3. Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan usulan dari Kepala 
Desa/Lurah dengan tetap m emperhatikan ketersediaan waktu 
yang diperlukan untuk proses pensertifikatan tanah Tahun 2018 . 
 
B. Objek Bidang Tanah 
 Bidang tanah yang dapat ditanggung pembiayaannya oleh 
kegiatan PRODA yaitu seluruh atau sebagian bidang tanah dalam 
satu desa/kelurahan, yak ni: 
1. tanah non pertanian, dengan ketentuan luas tanah paling luas 500 
m² (lima ratus meter persegi); 
2. tanah pertanian dengan ketentuan paling luas 1500 m² (seribu 
lima ratus meter persegi); dan 
 
halaman 9 dari 10 hlm… 
 3. Apabila luasan tanah melebihi yang disebutkan dalam angka 1 dan 
2, dan beban biaya sertifikasi melebihi dari besaran yang telah 
ditetapkan , maka beban biaya atas kelebihan tersebut menjadi 
tanggung jawab peserta . 
 
C. Rincian Biaya 
 Kegiatan PRODA yang dibiayai Pemerintah Daerah melalui 
APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2018 paling banyak sebesar 
Rp1.556.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu 
Rupiah) per bidang, dengan rincian standar pembiayaan sebagai 
berikut : 
1. biaya administrasi dan operasional: 
 
No. Rincian Biaya (Rp) 
1. Pembelian blangko permohonan 20.000,00 
2. Pembelian 7 buah materai 
@ Rp6000,00 42.000,00 
3. Pembelian 4 patok 
@ Rp20.000,00 80.000,00 
4. Honorarium saksi per bidang: 
a. Kepala Desa 
b. Sekretaris Desa 
c. 2(dua) orang Perangkat 
Desa /Kelurahan @ Rp4 0.000,00 
d. 1 (satu) orang pendamping 
pengukuran dari Desa @ Rp4 0.000,00 
100.000,00 
 50.000,00 
80.000,00 
 
40.000,00 
5. Bantuan Transportasi Panitia Pemeriksa 
per bidang (4 orang x Rp4 0.000) 160.000,00 
6. Bantuan Transportasi Juru Ukur dan 2 
orang Pembantu Ukur per bidang 
(3 orang x Rp4 0.000,00) 120.000,00 
JUMLAH 692.000,00 
 
2. biaya serti pikasi paling besar Rp864.000,00 (Delapan Ratus Enam 
Puluh Empat Ribu Rupiah) per bidang tanah (berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 20 15 tentang Jenis dan 
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan P ajak yang B erlaku 
pada Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ) 
ditanggung oleh Pemerintah Kota Batu dan dibayarkan kepada 
Kantor Pertanahan Kota Batu; 
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi 
peserta PRODA dengan sasaran Ketua RT dan Ketua RW atau yang 
ditunjuk oleh Ketua RT dan Ketua RW dibebaskan . 
4. untuk biaya Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung oleh peserta; dan 
5. apabila biaya material pendukung administrasi (materai dan patok) 
melebihi biaya sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 di 
atas, menjadi tanggung jawab peserta . 
 
 
 
halaman 10 dari 10 hlm… 
 III. PENUTUP 
1. Petunjuk Teknis kegiatan PRODA ini merupakan pedoman dalam 
pelaksanaan kegiatan PRODA Tahun 2018 oleh Pemerintah Kota 
Batu dan Kantor Pertanahan Kota Batu. 
2. Penyelenggaraan kegiatan PRODA bertujuan memberikan pelay anan 
pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, 
mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran 
tanah di wilayah Kota Batu. 
3. Dalam mem roses penetapan hak atas tanah hendaknya dilakukan 
dengan cermat dan teliti berdasarkan ketentuan peratu ran 
perundang -undangan serta berdasarkan atas alat bukti/alas hak dan 
kelengkapan yang memenuhi persyaratan administrasi, formal, 
teknis dan yuridis, sehingga tidak menimbulkan sengketa atau cacat 
hukum di kemudian hari serta menimbulkan keresa han masyarakat. 
4. Peserta kegiatan PRODA bertanggungjawab secara pribadi atas segala 
akibat hukum baik secara perdata maupun pidana mengenai 
kebenaran formal dan material atas alat bukti/alas hak dan 
penunjukkan batas -batas bidang tanah dalam pendaftaran ha k atas 
tanahnya. 
5. Apabila terjadi masalah atau sengketa di bidang pertanahan sedapat 
mungkin diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak terjadi 
mufakat antara para pihak , dapat diselesaikan l itigasi atau upaya 
hukum sebagaimana diatur dalam Peratur an Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 
6. Pemerintah Desa/Kelurahan melaporkan hasil kegiatan PRO DA di 
wilayah masing -masing kepada Walikota melalui Kepala Dinas 
Peruma han, Kawasan Permukiman dan Pertanahan . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WALIKOTA BATU, 
 
ttd 
 
 
DEWANTI RUMPOKO 
halaman 11 dari 10 hlm…