Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH  PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor 5 Tahun 2018 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH  PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri 
dari: 
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran ; 
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi 
Anggaran Menurut Urusan 
Pemer intahan Daerah dan Organisasi; 
Lamp iran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran 
Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 
Lampiran I.3 : Rekapit ulasi Realisasi Anggaran 
Belanja Daerah Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 
Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran 
Belanja Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangk a 
Pengelolaan Keuangan Negara; 
 
 
 
- 8 - 
 
 
 b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih 
c. Lampiran III : Laporan Operasional 
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas 
e. Lampiran V : Neraca 
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas 
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuang an 
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan 
Piutang Tak Tertagih 
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 
Penyisihan Dana Bergulir 
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 
Daera h 
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi 
Penambahan dan Pengurangan Aset 
Daerah 
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap 
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 
Pengerjaan 
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya 
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan 
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek 
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang 
s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan -Kegiatan yang Belum 
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 
Anggaran Berikutny a 
t. Lampiran XX : Iktisar Laporan Keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah