Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam peraturan pcr urrdarrg- undangan dilakukan pcncata tan dan Nomor 23 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam peraturan pcr urrdarrg- undangan dilakukan pcncata tan dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sintang. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutny a disebut SKPD 
adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan 
Pemerin tah Kabupa ten Sintang. 
5. Pengguna Anggaran yang selanjutn ya disebut PA adalah pejabat 
pemeg ang kewenan gan penggu na anggaran un tuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA 
adalah pejabat yang memp eroleh kuasa dari PA untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab 
penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan 
Bup ati. 
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejaba t yang melaksanakan 
fungsi tatausaha keuang an pada SKPD . 
8. Bendahar a Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang 
selanjutn ya disebut dengan kepala SKPKD mempun yai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD bertindak sebagai bendahara 
umum daerah. 
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD 
adalah Satu _an Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lin gkungan pemerintah 
daerah yang dibentuk untuk memberik an pelayanan kepada 
~~syar akat berupa penyediaan baran g dan/ atau jasa yang 
dijual tanpa m~ngutamak~ mencari keuntungan, dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produk tivitas . 
11. Pejabat pen~elola BLUD ad~ah_ pimpinan BLUD yang 
be~g gung Jaw~b ~erhad_ap kirierja operasional BLUD yang 
terdiri atas perrumpm, pejabat keuangan dan pejaba t teknis 
yang sebutann ya disesuaikan dengan nom enklatur yang 
berlaku pada BLUD yang bers angkutan. 
20. Memo ... 12. Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah 
yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan 
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan 
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejah teraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala 
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah . 
14. Rekening Penerima Hi bah Langsung adalah rekening tern pat 
penyimpanan uang yang ditentukan oleh Kepala SKPD BLUD 
Unit Kerja untuk menampung seluruh penerimaan hibah 
langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran 
belanja/ pemb iayaan langsung . 
15. Hibah adalah pendapatan berupa uang/barang/surat 
berharga atau jasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah 
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan 
peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 
16. Surat Pemyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya 
disingkat SPTJ adalah surat pemyataan yang dibuat oleh 
PA/Kuasa PA yang menyatakan bertanggungjawab penuh 
atas seluruh pendapatan langsung dan belanja terkait 
pendapatan langsung serta pengembalian pendapatan . 
17. Surat Pemyataan Telah Menerima Hi bah Langsung yang 
selanjutnya d isebut SPTMHL adalah surat pernyataan 
tanggungjawab penuh atas penerimaan hibah langsung 
dan/ atau belanja terkait hibah langsung (belanja yang 
bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk 
penc at.a.tan persedi aan dari hibah belanja modal untuk 
pencatatan aset tetap I aset lainnya dari hi bah, dan 
peng eluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga 
dari hibah) yang ditandatangani oleh PA. 
18. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang 
selanjutriy a disebut SP38 adalah surat permintaan 
peng esahan yang diterbitkan oleh PA pada SKPD atau KPA 
pada UPTD kepada Bend ahara Umum Daerah untuk 
mengcsahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang 
yang digunakan langsung . 
19. Surat Peng esahan Pendapatan dan Belanja yang se1anjutnya 
disebut SP28 adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahar a 
Umum Daerah untuk men gesahkan p endapat.a.n dan atau 
belanja be rupa uang berda sarkan SP38. 
(2). Pendapata n ... Pasal 3 
(1) Ruang lingkup substansi dalam Peraturan Bupati ini mengatur 
tentang: 
a. pendapatan berupa uang yang diterima SKPD dan UPTD 
dapat digunakan langsung oleh SKPD dan UPTD tanpa 
harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah; dan 
b. pendapatan hibah berupa barang/jasa/surat berharga 
yang diterima SKPD dan UPTD . (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 
memberikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan 
pengajuan pengesahan pendapatan dan belanja berupa uang 
atau barang/ jasa/ surat berharga yang diterima oleh Badan 
Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sintang agar sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 
(2) Tuju~ ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar 
te~u.dny8: prose _s pe~aksanaan pengajuan pengesahan 
menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, serta 
transparan, dengan memperhatikan asas keadilan kepatuhan 
manfaat dan sesuai peraturan perundang -undangan yan~ 
berlaku . BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP