Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2018 tentang DAF'TAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN, pada BAB IV - KEWENANGAN DESA, Pasal 6 dinyatakan:

( 1) Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala 
desa paling sedikit terdiri atas: 
a. Pelestarian budaya dan tradisi desa; 
b.Penyiapan ... 
-6-
b. Penyiapan penetapan dan penegasan batas desa; 
c. Penetapan rencana tata ruang desa, peta sosial dan peta 
aset desa; 
d. Pendataan penduduk; 
e. Pengelolaan sarana dan prasarana aset desa; 
f. Penyelenggaraan kerjasama an tar desa dan/ a tau pihak 
ketiga; 
g. Penghargaan puma tugas perangkat desa; 
h. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat 
desa; 
i. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman 
masyarakat desa; 
j. Pelaksanaan dan pemberdayaan pengarusutamaan 
gender di Desa; 
k. Pengelolaan pasar Desa; 
I. pengelolaan tempat pemandian umum; 
m. pengelolaan jaringan irigasi; 
n. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 
o. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos 
pelayanan terpadu; 
p. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 
q. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; 
r. pengelolaan embung Desa; 
s. pengelolaan air minum berskala Desa; dan 
t. pembuatan jalan Desa antara permukiman ke wilayah 
pertanian. 
(2) Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa setelah 
dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi: 
a. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan 
permukiman desa; 
b. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi desa 
antara lain: jalan lingkungan, jembatan desa, gorong­
gorong, jalan permukiman, jalan poros desa, jalan desa 
antara permukiman ke lokasi pertanian, jalan desa 
antara permukiman ke lokasi wisata. 
c. Pengelolaan sarana dan prasarana energi desa; 
d. Pengelolaan sarana dan prasarana informasi dan 
komunikasi desa; 
e. Peningkatan kualitas dan akses terhadap Pelayanan 
Sosial Dasar; 
f. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dasar 
desa; 
g. Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan; 
h.Pengelolaan ... 
-7-
h. Pengelolaan sarana dan prasarana produksi ekonomi 
produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa 
satu produk unggulan; 
1. Pengembangan produk unggulan desa dan/ a tau produk 
unggulan kawasan perdesaan di bidang Pertanian, 
industri rumah tangga, peternakan, pariwisata dan 
Teknologi Tepat Guna (TTG); 
j. Pengelolaan sarana dan prasana untuk pelestarian 
lingkungan hidup desa; 
k. Pengelolaan sarana dan prasarana un tuk 
penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar 
biasa lainnya; 
1. Pengelolaan BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama; 
m. Pengelolaan hutan Desa; 
n. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga 
kemasyarakatan Desa; 
o. Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kapasitas 
pengelola keagamaan di desa; 
p. Penyelenggaraan administrasi kependudukan. 
Pasal7 
(1) Pemerintah desa melakukan kewenangan Hak asal-usul dan 
kewenangan lokal berskala desa yang menjadi tolak ukur 
dalam penetapan program pembangunan desa dan 
pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa. 
(2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain di luar 
ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
BABV 
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA