Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 48?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGENAAN, Pasal 48 menyebutkan bahwa:

, Pasal 49 ayat (7), Pasal 55 ayat (2), Pasal 65 
, dan70 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 
5 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Angkutan, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengenaan 
Sanksi Administratif dan Besaran Denda Administratif; 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, {Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Angkutan (Lembaran Daerah Kota 
Ku pang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Kupang Nomor 255); WALIKOTA KUPANG, DENGAN RAHMAT TVHAN YANG MAHA ESA 
Mengingat Menimbang PERATURAN WALIKOTA KUPANG 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 
NOMOR 2. TAHVN 2016 
TENTANG 
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA 
ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN . . 
. . 
' 
. 
sr,;~ --~ ·:£:.s;..a.- t'-- 
Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam