Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018 tentang PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG, BAB III - PENDELEGASIAN WEWENANG, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1)meliputi :
a.menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan
penyerahan izin/non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang
berlaku ;
b.menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan
administrasi perizinan dan non perizinan .
c.menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Bupati .
d.memberikan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat ;
e.melakukan pemungutan retribusi terkait pelayanan perizinan dan non
perizinan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang -undangan .
r«-"RoeoaL
Jenis perizinan dan non
dapat ditambah dan diatuaura nadimaksud pada Pasal 5ayat (2)
ran Ibupati . "dalam Per;
KABAG
HUKUM
(1)Kepala Dinas menanc atangani p|rizinar|dan non perizinan sebagaimana
dimaksud pada Pasal (rhnrnfTTTE pat meLakukan koordinasi dan konsultasi
dengan instansi terkaitKASUBBAG '
(2)Koordinasi dan konsul|
untuk perizinan dan riorTperizinan yang mempunyai dampak penting dan
luas .LSi
£ SrER -UU-AN
uljtasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
(3)Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat
diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari OPD terkait .