Menurut PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 10 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 10 Tahun 2018 tentang TENAGA AHLI HUKUM, pada , menyatakan:

Undang -Unda ng Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); SALINAN 
Halaman 2 dari 7 hlm... 
 5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negar a Republik Indonesia Nomor 4400 ); 
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
7. Undang -Undang Nomor 5 Tah un 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemb aran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ; 
9. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 4 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Neg ara Republik Indonesia Nomor 5601 ); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200 6 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614 ); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Int ern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 
Halaman 3 dari 7 hlm... 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -undangan; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua a tas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 
17. Perat uran Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA AHLI HUKUM 
PADA BAGI AN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH .