Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  LAMPUNG SELATAN Nomor 06 Tahun 2011?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN  LAMPUNG SELATAN Nomor 06 Tahun 2011 tentang PAJAK RESTORAN, khususnya BAB VII - PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK, Pasal 11, memuat:

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang nya pajak, 
Bupati dapat menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal : 
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 
yang terutang tidak atau kurang dibayar; 
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 
15 (lima belas) hari dan setelah ditegur seca ra tertulis tidak 
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat 
teguran; 
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan. 
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum 
terungkap yan g menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 
terutang. 
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak.. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimak sud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut. 
(4) Kenaikan sebagaimana dimak sud pada ayat (3) tidak dikenakan jika 
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan. 
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak 
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak.