Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 3 berbunyi:

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, terdiri atas : 
a. Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
3. Sub Bagian Keuangan. 
b. Bidang Industri, membawahi : 
1. Seksi Industri Agro. 
2. Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka. 
3. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. 
c. Bidang Perdagangan, membawahi : 
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri. 
2. Seksi Perdagangan Luar Negeri. 
3. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan. 
d. Bidang Metrologi Legal, membawahi : 
1. Seksi Standardisasi dan Pelayanan. 
2. Seksi Pengawasan dan Penyidikan. 
3. Seksi Sarana dan Penyuluhan Kemetrologian. 
e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi : 
1. Seksi Operasional dan Pemanfaatan Pasar. 
2. Seksi Sarana dan Prasarana. 
3. Seksi Pembinaan dan Ketertiban. 
f. UPTD terdiri dari : 
1. UPTD Perindustrian dan Perdagangan, membawahi : 
 Sub Bagian Tata Usaha. 
2. UPTD Perindustrian dan Perdagangan Pengelolaan Pasa r, membawahi: 
 Sub Bagian Tata Usaha. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 
 (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang ya ng berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub B agian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
(6) Masing-masing UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang b erada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida k terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.