Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 39 Tahun 2018 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 39 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI, BAB V - PENYAMPAIAN PENGADUAN, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) pengaduan dapat disampaikan oleh penerima pelayanan kepada 
penyelenggara pelayanan melalui : 
a. penyampaian pengaduan secara lisan, yakni secara langsung 
disampaikan kepada petugas pelaksana pelayanan pada Perangkat 
Daerah, BUMD, BLUD, UPT dan Sekolah Negeri terkait; 
- 7 -
b. penyampaian pengaduan secara tidak langsung, disampaikan 
masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk : 
1. surat yang dialamatkan kepada Perangkat Daerah, BUMD, 
BLUD, UPT dan Sekolah Negeri terkait; 
2. media massa baik cetak maupun elektronik yang terdapat di 
Kabupaten Berau; dan website milik Pemerintah Daerah, yakni: 
www.beraukab.go.id , pada menu hubungi kami; 
3. melalui layanan jaringan online, yakni menyampaikan 
pengaduan via : 
a) Call Center nomor 055421008; 
b) Faximile nomor 055421068; 
c) SMS nomor 08115384488; 
d) Telegram nomor 08115384488; 
e) Whats App nomor 08115384488; 
f) Line nomor 08115384488; 
g) Email pengaduan@beraukab.go.id; 
h) Facebook@pemkabberau. pemkabberau; 
i) Twitter@p. berau; 
j) Instragram@pemkabberau; 
4. aplikasi Pengaduan Aspirasi Masyarakat "PARAS" Berau 
Online; 
5. sarana Pengaduan yang disediakan oleh setiap Perangkat 
Daerah, BUMD, BLUD, UPT dan Sekolah Negeri; dan 
6. sarana atau media lain, dengan memperlihatkan aksesbilitas 
penyelenggara pelayanan. 
(2) Setiap pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) paling sedikit 
mencantumkan data sebagai berikut: 
a. data pengadu, meliputi : 
1. nama; 
2. alamat; 
3. nomor induk kependudukan; 
4. nomor kontak pengadu; 
5. substansi pengaduan; dan 
6. dokumentasi. 
b. data teradu, untuk ruang lingkup pengaduan yang meliputi 
penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme, 
pelanggaran disiplin pegawai, dengan data: 
1. nama aparatur sipil negara atau nama Perangkat Daerah dan 
atau pemerintah desa/ kelurahan teradu; 
2. nomor induk pegawai teradu; 
3. jabatan teradu; dan 
4. alamat teradu, 
c. lokasi kasus. 
Apabila pengadu tidak menuliskan /atau menyebutkan data-data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaduan tersebut tidak 
diterima. 
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a. obyektif; 
b. bersifat kontruktif; 
c. menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, 
penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan, wewenang, dan 
kesalahan yang dilakukan aparatur sipil negara ; 
d. sumbang dan saran ditembuskan kepada pihak yang jelas/ terkait; 
dan 
e. belum pernah diproses untuk disalurkan.