Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN, khususnya BAB II - PENDELEGASIAN KEWENANGAN, Pasal 2, adalah:

(1) Bupati me ndelegasikan kewenangan kepada K epala DPMPTSP, 
meliputi: 
a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan 
pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan; dan 
b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan 
pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati. 
(2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 
oleh DPMPTSP meliputi: 
a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; 
b. penerbitan /penandatanganan dokumen izin dan nonizin; 
c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan 
d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin. 
(3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b 
dilakukan oleh Kepala DPMPTSP . 
(4) Apabila Kepala DPMPTSP belum ditunjuk oleh Bupati maka 
penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh 
Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Bupati. 
(5) Apabila Kepala DPMPTSP /Pelaksana Tugas berhalangan lebih dari 3 
(tiga) hari kerja, penandatanganan Perizinan dan N onperizinan 
sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh 
pejabat struktural satu tingkat dibawahnya. 
(6) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan atas nama Kepala 
DPMPTSP. 
(7) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat ( 2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.