Apa bunyi lengkap Pasal 19 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, pada , Pasal 19 dinyatakan:

Pada badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibentuk Unit 
Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan kebutuhan. perencanaan belanja daerah dengan mempersiapkan bahan dan 
petunjuk teknis , menyusun , menganalisa dan mengkaji serta 
mengendalikan rencana kebutuhan barang milik daerah. 
(3) Subbidang perencanaan dan analisa kebutuhan barang milik daerah 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
men yelenggarakan fungsi : 
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan , pedoman dan petunjuk 
teknis penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah ; 
b. mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan perencanaan 
kebutuhan barang milik daerah ; 
c. menganalisa kebutuhan barang milik daerah ; 
d. men yiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala 
tentang perkembangan kebutuhan barang milik daerah ; 
e. men yiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik 
Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah (RKPBMD) ; 
f. men yiapkan bahan penyusunan analisis standar harga barang . 
15 Pasal 24 
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Susunan Organisasi, Tu gas Pokok , 
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP (1) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama , jabatan 
administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah berhalangan sementara sekurang­ 
kurangn ya 7 (tujuh) hari kerja , maka pejabat diatasnya dapat menunjuk 
pejabat lain sebagai pelaksana harian guna menjamin kelancaran 
pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjan ya. 
(2) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama , jabatan 
administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah berhalangan tetap , maka pejabat diatasnya 
dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas guna menjamin 
kelan caran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjan ya. 
(3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/ atau pelaksana tugas 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai 
ketentuan yang berlaku . 
(4) Togas , fungsi , kewenangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau 
pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ­ 
undangan . BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN