Menurut Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 16?
Pasal Pasal 16 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, pada BAB VI - SANKS I, menyatakan:

( 1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah 
dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana 
Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen). 
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
, dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran 
berikutnya. 
(3} Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 
DAK Fisik dan Dana Desa.1 (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan 
oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi 
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana 
Desa. 
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada 
bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 
DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.