Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 
2. Bupati adalah Bupati Jayapura. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala SKPD adalah Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jayapura. 
7. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Jayapura. 
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang 
yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi; 
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik 
Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan 
warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik 
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan 
penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan 
penanam modal asing. 
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara 
Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 
 
 
5 
 14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan 
usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 
15. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha 
yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan 
kegiatan usaha. 
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan 
penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perluasan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 
18. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran 
adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal. 
19. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip 
adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang 
usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 
20. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin 
prinsip perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan 
penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 
21. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk 
melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 
22. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan 
untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas izin prinsip perluasan/persetujuan 
perluasan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan 
sektoral. 
23. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh 
perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam izin usaha/izin usaha perluasan sebelumnya sebagai 
akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 
24. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas 
fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
25. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada 
penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 
 
 
6 
 26. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah 
Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman 
modal di daerah. 
27. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
29. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman 
modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ketentuan yang 
ditetapkan. 
30. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (PTSP) 
adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 
Lembaga atau Instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan 
yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 
31. Sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang 
selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan 
non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. 
32. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Kepala Daerah 
yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan 
pengawasan dan penertiban penyelenggaraan penanaman modal serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. 
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi melakukan pembinaan 
penyidikan/koordinator pengawasan sesuai dengan peraturan tentang 
koordinasi dan melaksanakan kegiatan supervisi pada institusi dinas.