Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN, khususnya BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, Pasal 7, adalah:

(1) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati, terdiri atas belanja hibah Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten dan belanja hibah 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Panwas 
Ka bu paten. 
(2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan 
pemilihan sesuai peraturan perundang -undangan. 
Pasal8 
(1) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
kepada KPU Kabupaten dituangkan dalam NPHD dan 
ditandatangani oleh Bupati dan Ketua KPU Kabupaten . 
(2) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
kepada Panwas Kabupaten dituangkan dalam NPHD dan 
ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Panwas Kabupaten. 
(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 
memuat ketentuan mengenai: 
a. pemberi dan penerima hibah; 
b. tujuan pemberian hibah; 
c. besaran dan nnc1an penggunaan hibah kegiatan 
Pemilihan; 
d. hak dan kewajiban; dan 
e. tata cara penyaluran hibah. 
(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan pakta integritas dari penenma hibah yang 
menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan 
sesuai dengan NPHD. 
Pasal9 
(1) PPKD menerbi tkan SPD sebagai dasar pelaksanaan belanja 
hibah kegiatan pemilihan kepada KPU Kabupaten dan 
belanja hibah kegiatan Pemilihan kepada Panwas 
Ka bu paten. 
(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses 
pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan melalui 
mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan 
perundang -undangan .