Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 02 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 02 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Walikota ini,yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaran /barang.
Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
j Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Unit Keija adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.
Rencana Keija dan Anggaran SKPD yang sek.njutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
5
Pedoman Pelaf^sanaan W&D 2017
Program SKPD adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi SKPD.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
1Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
Daerah.
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
6
Pedoman PeCa^sanaan IR&D 2017
melaksanakan fungsi lata usaha keuangan pada SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD dan SKPD.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, mem bayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
aa. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.
ab. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.
ac.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk kekasdaerah.
ad.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kasdaerah.
ae. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
af. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.
ag. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
ah. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
ai. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna
anggaran.
aj. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
ak.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
7
Pedoman PeCa^sanaan_APBT) 2017\
al.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pcjabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.
am.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
an.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.
ao.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-
TUadalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.
ap.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar
peijanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
PPTK.
aq.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/
kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD.
ar.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM -UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan
sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
as.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dananya dipergunakan untuk menganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.
at.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
au.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D ata^
8
Pedoman Pelaksanaan AP&D 2^17
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
av.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
aw. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
ax. At-cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan
pengeluaran. riil yang ditunjukkan dengan bukti-bukti
pengeluaran yang sah.
av.Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah surat perintah
kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS untuk
melaksanakan perjalanan dinas.
*