Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, khususnya BAB II - SUMBER DAN BESARAN SERTA PENGANGGARAN, Pasal 2, memuat:

(1) SiltapKepala Desadan Perangkat DesaTahun 
Anggaran 2017dianggarkan dalam APBDesa yang 
bersumber dan ADD yang telah ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun 
Anggaran 2017. 
(2) Pcngalokasian Siltapsebagaimana dimaksud pada 
perscntasenya diatur berdasarkan besaran 
ADDdengan perhitungan sebagai berikut : 
a. jika ADD berjumlah sampai dengan 
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling 
banyak digunakan 60% (cnam puluh perseratus); 
b. jika ADD berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,-
(tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara 
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak 50% (lima puluh 
perseratus); 
c. jika ADD berjumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus 
juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,-
(Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara 
Rp.350.000.000,- sampai dengan paling banyak 
40% (empat puluh perseratus); 
d. jika ADD berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,-
(Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara 
Rp.360.000.000,- sampai dengan paling banyak 
30% (tiga puluh perseratus). 
(3) Perbandingan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
diatur sebagai berikut : 
a. Sekretaris Desa 70% (tujuh puluh perseratus) 
sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) 
dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; 
b. Kepala Dusun 50% (lima puluh perseratus) 
sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) dari 
penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan 
c. Kepala Seksi 50% (lima puluh perseratus) dari 
penghasilan tetap Kepala Desa per bulan. 
d. Kepala Urusan 50% (lima puluh perseratus) dari 
penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.