Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 pada Pasal 32?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB IV - INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN, Pasal 32 menyebutkan bahwa:

huruf a; 
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat 
diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat(l); 
c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
; 
d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
dan/ a tau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian 
Negara/Daerah; 
e. meminta keterangan /pendapat dari narasumber yang 
memiliki keahlian tertentu; dan/ atau 
f.hal ... 
Paraf Koordinasi 
1 · -24-
f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah . 
(4) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis 
memutuskan: 
a. menolak seluruhn ya; 
b. menerima seluruhn ya; atau 
c. menerima atau menolak sebagian. 
(5) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat 
menugaskan TPKD melalui Bupati untuk melakukan 
pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan 
Kerugian Negara/Daerah yang terjadi.