Bagaimana redaksi normatif Pasal 21 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 5 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 5 Tahun 2017 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI, Pasal 21 berbunyi:

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribus i dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati. 
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan , sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retrib usi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 
 
11 (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permoh onan 
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulk an dan SKRDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu) bulan. 
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi l ainnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagai mana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling la ma 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di lakukan setelah 
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran keleb ihan pembayaran 
Retribusi. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembal ian kelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati.