Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 22 PERATURAN  BUPATI  PROBOLINGGO Nomor 11 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN  BUPATI  PROBOLINGGO Nomor 11 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, pada BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 22 menjelaskan:

(1)
 
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (2) huruf a, 
mencakup:
 
a.
 
Si
LPA tahun sebelumnya;
 
b.
 
pencairan dana cadangan; 
 
c.
 
hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 
14
 
 
 (2)
 
SiLPA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a antara lainpelampauan 
penerimaan pendapatan terhadap belanja,penghematan belanja, dan sisa dana 
kegiatan lanjutan.
 
(3)
 
SiLPA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 
a.
 
menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebihkecil dari pada
 
realisasi belanja;
 
b.
 
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; 
 
c.
 
mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhirtahun anggaran 
belum diselesaikan.
 
(4)
 
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b 
digunakan untuk menganggarkan pencairan dan
acadangan dari rekening dana 
cadangan ke rekening kas Desadalam tahun anggaran berkenaan.
 
(5)
 
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimanadimaksud pada 
huruf c digunakan untukmenganggarkan hasil penjualan kekayaan 
desa yangdipisahkan.
 
 
Pa
sal 23
 
(1)
 
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (
2) huruf 
b, terdiri dari :
 
a.
 
pembentukan dana Cadangan; 
 
b.
 
penyertaan modal Desa.
 
(2)
 
Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangansebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a untuk 
mendanaikegiatan yang penyediaan dananya tidak 
dapatsekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 
(3)
 
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa.
 
(4)
 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
palingsedikit memuat:
 
a.
 
penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 
b.
 
program dan kegiatan yang akan dibiayai dari danacadangan;
 
c.
 
besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harusdianggarkan;
 
d.
 
sumber dana cadangan; 
 
e.
 
tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 
(5)
 
P
embentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat 
bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa,kecuali dari penerimaan yang 
penggunaannya telah ditentukansecara khusus berdasarkan peraturan 
perundang
-
undangan.
 
(6)
 
Pembentukan dana cadangan seb
agaimana dimaksud pada ayat(2) ditempatkan 
pada rekening tersendiri.
 
(7)
 
Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masajabatan Kepala 
Desa.
 
15
 
 
 Bagian Ketiga
 
Perencanaan APBDesa