Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 28 Tahun 2017 pada Pasal 30?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 28 Tahun 2017 tentang standar satuan harga pakaian dinas dan atribut, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 30 menyebutkan bahwa:

Peraturan Bupati inimulai berlaku sejak diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat .
Ditetapkan diStabat
padja tanggal 31
BUPATI LANGKAT ,2017
NGOGESA S1TBPU
Diundangkan diStabat
pada tanggal A^iMUs 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT ,
INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR 2.0
m
i p& Af-
WMETJRIS
|SS5
r|„|K4gUBBAG_7-^""
5TAF BAGMM HUSutl4S,yyj
i
/
PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANGKAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATE PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT»
I.UMUM
Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah
menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah .Sebagai salah satu
unsur penyelenggara pemerintahan daerah ,DPRD diharapkan mampu
membawa nilai-nilai demokratis dan mempeij uangkan aspirasi rakyat dan
daerah .
Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat ,tidak terlepas
dari sumber daya manusia ,integritas ,dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota
DPRD .Untuk menunjang haltersebut ,perlu dilakukan koordinasi antara
DPRD dan Pemerintah Daerah agar teijalin hubungan yang baik,harmonis ,
serta tidak saling mendominasi satu sama lain.Peningkatan keija sama secara
kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika
politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di
pihak lain,sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah
yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat didaerah tersebut .
Untuk dapat beijalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan
daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai .Pengaturan
tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ,selain
untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat
daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi ,menjamin
keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi ,tugas ,dan
wewenang lembaga ,mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD
dan Pemerintah Daerah ,serta meningkatkan kualitas ,kineija DPRD ,juga
untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan .
Materi muatan Peraturan Daerah inijuga menata sekretariat fraksi melalui
penyediaan sarana ,anggaran ,dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD .
Begitu pula dalam halmeningkatkan kualitas kineija alat kelengkapan DPRD
diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD .*
II.PASAL DEMI PASAL