Bagaimana redaksi normatif Pasal 73 dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Norma hukum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , Pasal 73 berbunyi:

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana geologi 
harus memperhatikan RTRW / RDTR/RTBL/ Peraturan Zonasi untuk Kawasan 
Bencana Alam Geologi. 
(3) Penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh Daerah harus direncanakan 
berdasarkan ketentuan konstruksi terhadap ketahanan gernpa zona 4 (empat) 
atau mikro zonasi yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. 
l4) Bangunan gedung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bangunan gedung pada umumnya, kecuali bangunan gedung hunian rumah 
tinggal dan rurnah deret 1 (satu) lantai; dan 
b. bangunan gedung tertentu. 
(5) Bangunan gedung hunian rumah tinggal dan rumah deret l(satu) lantai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat didirikan dengan 
persyaratan pokok yang memenuhi persyaratan minimal konstruksi untuk 
menghindarkan runtuh total. 
(6) Bangunan gedung yang sudah didirikan sebelum Peraturan Daerah ini 
diterbitkan yang belum direncanakan untuk tahan gempa, dibina oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai kontruksi tahan gempa. 
(7) Dalam hal peraturan zonasi untuk kawasan bencana alam geologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat 
menetapkan lokasi yang berpotensi bencana alam geologi dengan Kepu tusan 
Bupati. 
( 1) Penyelenggaraan pembangunan bangunan ged ung secara swakelola 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 menggunakan gambar rencana teknis 
sederhana atau garnbar rencana prototip. 
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada pemilik 
bangunan gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau garnbar 
prototip. 
(3) Pengawasan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi 
bangunan ged ung. Pasal 78 Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakan secara swakelola 
atau rnenggunakan penyedia jasa. dibidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau 
pengawasa.n. Pasal 77 Paragraf 1 
Umum Bagian Kedua 
Kegiatan Pembangunan (1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, 
pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. 
(2) Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
diselenggarakan melalui proses perencanaan teknis dan proses pela.ksanaan 
konstruksi. 
(3) Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, 
perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan pemanfaatan bangunan 
gedung. 
(4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawat.an dan 
pemugaran serta kegiatan pengawasannya. 
(5) Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dima.ksud pada ayat 
( 1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksa.naan pembongkaran serta 
pengawasan pembongkaran. 
(6) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
penyelenggara bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi 
dan persyaratan teknis untuk menjarnin keandalan bangunan gedung tanpa 
menimbulkan darnpak penting bagi lingkungan. 
(7) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa dibidang penyelenggaraan 
gedung. Pasal 76 Bagian Kesatu 
Umum BABIV 
PENYELERGGARAAR BANGUNAN GEDURG 
( 1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasa.1 79 ayat (5) dapat meliputi: 
a. gambar rencana telmis berupa rencana teknis arsitektur, struktur dan 
konstruksi, mekanikal/ elektrikal; 
b. gambar detail; 
c. syarat-syarat umum dan syarat teknis; 
d. rencana anggaran biaya pembangunan; dan 
e. laporan perencanaan. 
(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diperiksa, 
dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan 
mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi 
bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan dan kemudahan. 
(3) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
a. pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung untuk bangunan gedung 
yang digunakan bagi kepentingan umum; 
b. pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung dan memperhatikan 
pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang akan menimbulkan 
dampak penting; dan 
c. koordinasi dengan Peinerintah Daerah, dan rnendapatkan pertimbangan dari 
Tim Ahli Bangunan Gedung serta rnemperhatikan pendapat masyarakat 
untuk bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 
(4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. Pasal 80 Paragraf3 
Dokumen Rencana Teknis (1) Setiap kegiatan rnendirikan, mengubah, menambah dan membongkar 
bangunan gedung harus berdasarkan pada perencanaan teknis yang dirancang 
oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi 
kompetensi dibidangnya sesuai dengan f ungsi dan klasifikasinya. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanan 
teknis untuk bangunan gedung hunian tunggal sederhana, bangunan gedung 
hunian deret sederhana, dan bangunan gedung darurat. 
(3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis bangunan gedung lainnya yang 
dikecualikan dari ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
(4) Perencanaan bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja 
dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan bangunan 
gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya. 
(5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen 
rencana teknis bangunan gedung. Pasa.1 79 Paragraf2 
Perencanaan Teknis