Menurut PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 31 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 31 Tahun 2017 tentang PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 
Hulu. 
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dan lebih 
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 
wilayah kerjanya. 
Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki 
tempat tidur yang digunakan untuk melakukan rawat inap 
tingkat pertama. 
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang 
selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk 
menanggulangi kasus kegawatdaruratan. 
Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas rawat inap 
yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan 
neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam 
sehari dan 7 hari seminggu. 
Bidan Praktek Swasta adalah bidan yang diberi izin untuk 
menjalankan praktik perseorangan setelah memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan. 
Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal 
adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang 
meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, 
pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan 
pelayanan bayi baru lahir. 
Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran 
bayi, plasenta serta selaput yang diperlukan untuk 
memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil 
dengan waktu kurang lebih 6 (enam) minggu. 
Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau 
hampir cukup bulan, baik secara spontan maupun disertai 
penyulit yang memerlukan tindakan medis operatif atau non 
operatif. 
Peserta adalah seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten 
Kapuas Hulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 
atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan berdomisili dari 
kepala desa. 
14. Fasilitas Pelayanan Primer adalah sarana pelayanan kesehatan 
yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu 
Puskesmas dan jaringannya serta Bidan Praktek Swasta. 
15. Fasilitas Pelayanan Sekunder/Tersier adalah sarana pelayanan 
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat 
lanjutan. 
16. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan dan tindakan yang 
dilakukan oleh petugas kesehatan. 
17. Kelas perawatan adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak 
peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 
18. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi 
pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 
fasilitas kesehatan. 
19. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
dapat digunakan dalam rangka menyelenggarakan upaya 
pelayanan kesehatan orang-perorangan baik secara promotif, 
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang bisa dilakukan 
oleh pemerintah ataupun masyarakat umum. 
20. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang 
selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non 
departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga 
sejahtera. 
21. Pelayanan persalinan normal adalah pelayanan kesehatan 
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten 
untuk menolong wanita hamil yang akan melahirkan secara 
normal. 
22. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk 
mengantar jemput pasien untuk rujukan medik dan pelayanan 
lain yang diberikan terhadap pasien. 
23. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat 
SKTM adalah surat keterangan yang menunjukan bahwa 
seseorang adalah orang yang tidak mampu / miskin yang 
dikeluarkan oleh kepala desa. 
24. Orang tidak mampu/miskin adalah masyarakat yang tidak 
dapat membayar tarif pelayanan yang dibuktikan dengan 
SKTM. 
25. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK 
adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat 
fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai 
tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya 
selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba dan 
beberapa hari setelah bersalin. 
26. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat 
JKN/Kartu Indonesia Sehat (K1S) adalah program pemerintah 
yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan 
yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat 
hidup sehat produktif dan sejahtera. 
27. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI 
adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan 
orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah 
sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. 
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum 
publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh 
penduduk Indonesia. 
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian 
sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis 
pengeluaran negara yang ditetapkan dengan undang-undang. 
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.