Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA  DEPOK Nomor 50 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA  DEPOK Nomor 50 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH, pada , Pasal 1 dinyatakan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok. 
 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 
 3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
 4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur 
Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom 
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
 6. Akuntansi adalah proses indentifikasi, pencatatan, 
pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran , 
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan 
serta penginterprestasian atas hasilnya. 
 7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 
disebut SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, 
kewajiban dan ekuitas dalam pelaporan finansial 
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja 
dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan 
anggaran berd asarkan basis kas yang ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 
 
6 
 8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi 
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
 9. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan 
unsur pendapatan -LO, beban, surplus/defisit dari 
operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, 
dan surplus/defisit. 
 10. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah 
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian 
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang -
undangan atau akibat lainnya yang sah. 
 11. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilaku kan 
untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode 
yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun 
piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.