Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 23 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 23 Tahun 2018 tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPMENUJU MASYARAKAT KABUPATEN TANGGAMUS YANG SEHAT BERBASISSISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

1.Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksudkan dengan:2.Bupati adalah Bupati Tanggamus
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
4.Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus
5.Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dandewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tujuanpembantuan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah dalam Penyelanggaraan urusan Pemerintahan yang menjadiKewenangan Daerah
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematisdan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidupdan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum
Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupuntulisan dari setiap pengadu kepada instansi yangbertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/ataukegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/ataupasca pelaksanaan.
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk ataudimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponenlain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehinggamelampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yangmenimbulkan perubahan langsung atau tidak langsungterhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkunganhidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkunganhidup.
Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputipenerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuanrekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaianperkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepadapengadu danyang diadukan.
Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkajimateri pengaduan serta mengkky^ifikaj^ij^
13.Verifikasi pengaduan adalah kegiatankebenaran pengaduan.
14.Pelanggaran tertentu adalah pelanggarandihentikan seketika akan menimbulkanperusakan lingkungan hidup yang lebih berat.15.Pelanggaran yang serius adalahhukum yang mengakibatkan pencemaranlingkungan hidup yang relatif besar danmasyarakat.untuk memeriksa
yang apabila tidak
pencemaran dan/atau
tindakan melanggar
dan/ atau kerusakan
menimbulkan keresahan
’
DDiuLingkungan Hidup yang selanjutnya disingkatPPLH adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang bertanggungjawab yang memenuhi persyaratan tertentu dandiangkat oleh Menteri17,^ejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnyadisingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yangbertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu.18.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalahBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.19.Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/ataubadan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemarandan/ atau perusakan lingkungan hidup.20.Instansi terkait adalah instansi yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan materi aduan yang bukan merupakanpengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan diKabupatenTanggamus.