Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 11 menetapkan:

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan 
Pemilu mempunyai tugas : 
Penyusunan program kerja Sub Bidang Hubungan Fasilitasi Partai Politik, 
Organisasi Masyarakat dan Pemilu; 
Pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah 
yang besifat spesifik di bidang hubungan Fasilitasi Partai Politik, 
Organisasi Masyarakat dan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku; 
Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Hubu ngan 
Fasilitasi Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu sesuai 
peraturan perundang -undangan yang berlaku; 
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi di bidang hubungan Fasilitasi Partai Politik, Organisasi 
Masyarakat dan Pemilu sesuai peraturan perundang -undangan yang 
berlaku; 
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang 
hubungan Fasilitasi Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu 
sesuai peraturan perundang -undangan yang berl aku; 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
hubungan Fasilitasi Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu 
sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku; 
Pembinaan dan pengawasan di bidang hubungan Fasilitasi Partai Politik, 
Organisasi Masyarakat dan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku; 
12 h. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang 
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang 
hubungan Fasilitasi Partai Poli tik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu; 
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang hubungan Fasilitasi Partai Politik, Organisasi 
Masyarakat dan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang -undangan 
yang be rlaku; 
Pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan Fasilitasi Partai Politik, 
Organisasi Masyarakat dan Pemilu yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 
 
 
Paragraf Kelima 
KEPALA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL