Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor 18 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor 18 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAI{ BERh4OTOR, PEMBEBASAN, khususnya BAB II - OBJEK PKB, PEMBEBASAN BBNKB II DAN SWDKLLJ, Pasal 2, adalah:

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pemberian
Keringanan PKB, Pembebasan BBNKB II dan SWDKLLJ
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. keringanan tunggakan pokok pajak kendaraan
bermotor (PKB) dan sanksi administrasi berupa denda
pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan
bermotor yang menunggak 3 (tiga) tahun keatas,
hanya dipungut pokok tunggakan pajak 2 (dua) tahun
terakhir dan pokok pajak 1 (satu) tahun berjalan
sesuai dengan tanggal jatuh tempo;
b. keringanan tunggakan PKB dan sanksi administrasi
berupa denda PKB untuk kendaraan bermotor yang15.
t6.
(1)
{2)-6-
menunggak kurang dari 3 (tiga) tahun, hanya
dipungut pokok tunggakan pajak 1 (satu) tahun
terakhir dan pokok pajak 1 (satu) tahun berjalan
sesuai dengan tanggal jatuh temPo;
c. keringanan tunggakan pokok pajak kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
di atas, dikenakan untuk kendaraan bermotor tahun
pembuatan 2013 ke bawah;
d. pembebasan sanksi administrasi berupa denda PKB
untuk kendaraan bermotor yang terlambat
melakukan daftar ulang atau menunggak kurang dari
1 (satu) tahun, hanya dipungut pokok pajak 1 (satu)
tahun berjalan sesuai dengan tanggal jatuh tempo
dan pembebasan sebagaimana dimaksud dikenakan
untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2014 ke
atas;
e. pembebasan pengenaan BBN-KB II terhadap
pendaftaran kendaraan bermotor dalam Provinsi
Bengkulu, kendaraan mutasi masuk, dan kendaraan
bermotor angkutan umum plat dasar kuning milik
perseorangan menjadi berbadan hukum Indonesia;
f. pembebasan sebagaimana dimaksud pada huruf e di
atas tidak berlaku untuk kendaraan tahun
pembuatan/tahun perakitan 2Ol7 dan 2018;
g. pembebasan terhadap denda SWDKLLJ tahun
lalu;dan
h. untuk pokok SWDKLLJ tahun lalu dan tahun berjalan
serta denda SWDKLL, tahun berjalan tetap
dikenakan.
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di atas, telah teridentifikasi/terdaftar pada Kantor Satuan
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam
wilayah Provinsi Bengkulu, atau Kendaraan Bermotor
yang melakukan mutasi masuk ke dalam wilayah Provinsi
Bengkulu.
Pemberian keringanan PKB, Pembebasan BBNKB II dan
SWDKLLI tidak berlaku untuk Kendaraan Bermotor milik
pemerintah/dinas.(3)
-7 -