Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 NOMOR 9 TAHUN 2018 Nomor 100/03/TPDP-KS/201 Tahun 2017?
Ketentuan dalam NOMOR 9 TAHUN 2018 Nomor 100/03/TPDP-KS/201 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Desa Persiapan, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah m enurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi s eluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republi k Indonesia 
Tahun 1945. 
2. Pemerintah Daerah adal ah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimp in pelaksanaan urusan pem erintah an yang 
menjadi kewe nangan daerah otonom . 
3. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 
4. Gubernu r adalah Gubernu r Kalimantan Barat 
5. Bupat i adalah Bupati Sekada u. 
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
bagian wilayah dari Dae rah kabupa ten/kota yang 
dipimpin oleh cam.at. 
7. Cam.at adalah Cam.at Sekadau Hilir. 
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutn ya disebut Desa , adalah 
kesatuan mas yarakat hukum yang m emiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan , kepentingan 
mas yaraka t setempat berdasar kan prakarsa 
mas yarakat , hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional 
yang di akui dan dihorma ti dalam sistem pemerintah an 
Negara Kesat uan Republik Indonesia. 
9. Pemerin tahan Desa adalah penyelenggara an urusan BAB ! 
KETENTUAN UMU M 
penggabungan beberapa dusun dan/ atau desa , atau 
bagian desa yang bersandingan , atau pemekaran dari 
satu desa menjadi dua desa atau lebih atau 
pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada 
yang dipers iapkan untuk menjadi desa definitif. adalah adalah 15. Pembentukan Desa Persiapan penyelenggaraan pemerintahan dan pala yanan publik 
lainn ya di Desa Persiapan dan tugas-tugas lainn ya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku . 
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membant u 
Kepala Desa dalam menyusun kebijakandan koordinasi 
yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur 
pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana 
teknis dan unsur kewila yahan . untuk melaksanakan ditugaskan oleh Bupati pemerintahan dan kepentingan mas yarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
10. Pem erintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebu t 
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa . 
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempun yai wewenang , tugas dan kewajiban untuk 
men yelenggarakan rumah tangga Desan ya dan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotan ya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan di tetapkan secara demokratis. 
13. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
Pemerintahan Desa. 
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelak sanaan hak dan kewajiban Desa . 
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah musyawarah antara Badan Permus yawaratan 
Desa , Pemerintah Desa dan unsur mas yarakat yang 
disele nggarakan oleh Badan Permus yawaratan Desa 
untuk men yepakat i hal yang bersifa t strategis . 
23. Anggaran Penda patan dan Belan ja Desa , selanjutn ya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. pelak sanaan kerja lingkungan merupakan 16. Cakupan wila yah adalah dusun yang menjadi cakupan 
wilayah Desa Persiapan. 
1 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah admin istrasi 
pemerin tahan antar Desa yang merupakan rang kaian 
titik-titik koor dinat yang berada pada permukaan bumi 
dapat beru pa tanda-tanda alam seperti igir/ punggun g 
gunung/ pegun ungan (wate rshed), median sungai 
dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan 
dalam bentuk peta . 
18. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas 
Desa secara karto metrik di atas suat u peta dasar yang 
disepakati . 
19. Desa Persiapan adalah bagian dari satu Desa atau lebih 
Desa yang bersanding yang dipers iapkan untuk 
dibentuk menja di Desa baru . 
20. Dusun adalah bagian dari wila yah dalam Desa yang