Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 57 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 57 Tahun 1945 tentang HARG A SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, pada BAB VI - STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA, Pasal 9 menjelaskan:

Standar Luas Bangunan Gedung Negara meliputi : 
gedung kantor 
 
Klasifikasi Sederhana Klasifikasi Tidak Sederhana 
9,6 M2 / Personil 10,0 M2 / Personi l 
rumah negara 
 
Tipe Luas Bangunan Luas lahan *) 
Khusus 400 m2 1.000 m2 
A 250 m2 600 m2 
B 120 m2 350 m2 
C 70 m2 200 m2 
D 50 m2 120 m2 
E 36 m2 100 m2 
*) luas lahan disesuaikan dengan kondisi 
daerah/ ketentuan yang diatur dalam R encana 
Tata Ruang Wilayah yang dituangkan dalam 
Peraturan Daerah. 
 
Tipe Untuk KeperluanPejabat/Golongan 
Khusus 1. Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non - Departemen, 
Kepala Lembaga Tinggi/ Tertinggi Negara. 
2. Pejabat -pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 
A 1. Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi, 
2. Pejabat -pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 
B 1. Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi 
2. Pejabat -Pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 
3. Pegawai Negeri Sipil yang golongan IV/d dan golongan IV/e 
C 1. Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang 
2. Pejabat -Pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 
3. Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/a sampai dengan 
golongan III/d 
D 1. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang 
2. Pejabat -Pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 
3. Pegawai Negeri Sipil yang golongan III/a sampai dengan 
golongan III/d 
E 1. Kepala Sub Seksi 
2. Pejabat -Pejabat yang jabatannya setingkat den gan 1) 
3. Pegawai Negeri Sipil yang golongan II/d kebawah 
jdih.pontianakkota.go.id