Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi, pada , Pasal 2 menjelaskan:

Pasal I BAB I 
KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN. MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 
dan 
BUPATI KUBU RAYA - 2 - 
! r 
\ (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas: 
a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan 
Hukum; 
b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; 
c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, 
bertanggungjawab dan akuntabel; dan 
d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan 
Hukum pada akhir tahun anggaran. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah Daerah berwenang: 
a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan 
pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan 
b. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh 
Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat. 
(3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi hukum. Pasal 6 BAB II 
TOGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 
(1} Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang memerlukan jasa 
hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. 
(2) Orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya 
dan/ atau keluarganya. Pasal 4 
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu 
menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. 
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
Pemberi Bantuan Hukum. 
(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara 
keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun 
nonlitigasi. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: 
a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 
mendapatkan akses keadilan; 
b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan 
kedudukan di dalam hukum; 
c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara 
merata di Daerah; dan 
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Pasal 3 sampai 3 - 
Pemberi Bantuan Hukum berhak: 
a. melakukan rekruitmen terhadap advokad, paralegal, dosen dan mahasiswa 
fakultas hukum; 
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; 
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program 
kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban 
Paragraf 1 
Pemberi Bantuan Hukum