Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 21 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 21 Tahun 2017 tentang MEKANISME DAN TATA LAKSANA PEMBENTUKAN, khususnya BAB IV - KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, Pasal 9, adalah:

(!) Bentuk dan struktur organisasi FB TSP -- SKD adalah: 
a. dewan Pengarah; dan 
b. pelaksana, dengan susunan keanggotaan: 
1. Ketua 
2. Sekretatis 
3. Keanggotaan 
(2) Dewan Pengarah sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, 
memiliki komposisi perwakilan yang seimbang antara Pemerintah 
Kabupaten, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, 
LSM, perguruan tinggi). 
(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu: 
a. pelaksana terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing kelompok 
pihak yang berkepentingan, sesuai relevansinya terhadap persoalan 
yang menjadi fokus FB TSP-SKD; 
b. keanggotaan FB TSP-SKD dapat ditambah dengan 
narasumber/konsultan sesuai kebutuhan; 
c. anggota-anggota Pelaksana FB TSP-SKD ditunjuk oleh Dewan 
Pengarah; 
d. masa kerja anggota Pelaksana dikaji ulang setiap tahun; 
e. evaluasi kinerja anggota Sadan Pelaksana FB TSP-SKD dilakukan 
oleh Dewan Pengarah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.