Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 45 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 45 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, BAB IV - HONORARIUM PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA, Pasal 6 berbunyi:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu 
Raya. 
0uneroin d9\{%,ee 2en Pada tanggal............. 
Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 
ODAN PRASETYO 
BERITA DAERAH[KABUPATEN KUBU RAYA 
TAHUN...29I.. NoMOR.'I.. 
\ 
\ Ditetapkan di Sungai Raya 
pada tanggal 2 lovemler 2017 
'BUPATI KUBU :;YA,�� 
r > • T%sos cf[ 
LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR H5 TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN 
KEPALADESA 
PERHITUNGAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN 
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA 
A. LATAR BELAKANG 
Dalam upaya mendukung pelakasanaan Pemilihan Kepala Desa 
guna menentukan pemimpin desa yang merupakan ujung tombak 
pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui 
sistem yang mengedepankan azas demokrasi, maka biaya Pemilihan 
Kepala Desa akan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah serta mempertimbangkan Biaya 
Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah adalah untuk Honorarium PPKD dan Panwas. 
Bahwa dengan adanya Honorarium PPKD dan Panwas 
diharapkan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara optimal 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud diberikannya Pedoman Pemberian Honorarium PPKD 
dan Panwas adalah sebagai petunjuk dalam penghitungan Honorarium 
PPKD dan Panwas untuk masing masing desa serta petunjuk untuk 
menghitung Honorarium PPKD dan Panwas masing-masing anggota. 
Tujuan diberikannya Pedoman Pemberian Honorarium PPKD dan 
Panwas adalah agar Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat 
berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
C. PAGU MASING-MASING DESA 
Pagu Honorarium PPKD dan Panwas masing-masing desa 
diberikan berdasarkan : 
1. Azas merata yaitu Honorarium PPKD dan Panwas se-Kabupaten 
Kubu Raya dikalikan 60% dan selanjutnya dibagikan secara merata 
kepada seluruh desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala desa 
(Pagu rata-rata) 
2. Azas berkeadilan yaitu Honorarium PPKD dan Panwas se-Kabupaten 
Kubu Raya dikalikan 40% dan selanjutnya dikalikan Persentase DPT 
masing-masing Desa (Pagu Proporsional) 
Untuk mengetahui Pagu Honorarium PPKD dan Panwas masing- 
masing desa, harus diketahui terlebih dahulu besarnya Daftar Pemilih 
Tetap (DPT) dari sumber yang berwenang karena DPT merupakan faktor 
utama dalam penentuan besarnya pagu desa. 
DPT harus diterima pada tanggal yang disepakati dan jika 
melewati tanggal dimaksud maka untuk penghitungan pagu desa 
menggunakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dikurangi 50% 
(DPS-50%). Dengan demikian dapatlah dihitung pagu desa untuk 
masing-masing desa dengan rumus sebagai berikut: 
Pagu Desa = Pagu rata-rata + Pagu Proporsional 
Untuk mencari Pagu rata-rata Honorarium PPKD dan Panwas 
untuk masing-masing desa dengan rumus sebagai berikut : 
Pagu Kab x 60% 
Pagu rata-rata = n 
Ket: 
Pagu Kab 
n Pagu Honorarium PPKD dan Panwas se-Kabupaten 
Kubu Raya 
Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa 
Untuk mencari Pagu Proporsional Honorarium PPKD dan 
Panwas untuk masing-masing desa dengan rumus sebagai berikut : 
Pagu Proporsional = % DPT x (Pagu Kab x 40%) 
atau 
Pagu Proporsional = % DPS-50% x (Pagu Kab x 40%) 
Ket: 
Pagu Kab 
%DPT 
% DPS-50% Pagu Honorarium PPKD dan Panwas se-Kabupaten 
Kubu Raya 
DPT masing-masing Desa berbanding dengan jumlah 
DPT seluruh desa 
DPS-50% masing-masing Desa berbanding dengan D 
jumlah DPT dan DPS-50% seluruh desa 
Untuk mencari Pagu PPKD untuk masing-masing desa dengan 
rumus sebagai berikut: 
Pagu PPKD = Pagu Desa x 7 5% 
Untuk mencari Pagu Panwas untuk masing-masing desa 
dengan rumus sebagai berikut : 
Pagu Panwas = Pagu Desa x 25% 
D. BESARAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) 
Besaran Honorarium PPKD diberikan berdasarkan jumlah 
PPKD tersebut. Jumlah tersebut paling sedikit 5 (lima) orang dan paling 
banyak 7 (tujuh) orang. Adapun struktur PPKD terdiri dari: 
1. Ketua; 
2. Sekretaris; 
3. Bendahara; dan 
4. Anggota. 
J ika kepanitiaan terse but terdiri dari 5 (lima) orang panitia maka 
anggota terdiri dari 2 (dua) orang sedangkan jika kepanitiaan tersebut 
terdiri dari 7 (tujuh) orang panitia maka anggotanya terdiri dari 4 (empat) 
orang. 
Adapun besaran honorarium kepanitiaan yang terdiri dari 5 (lima) orang 
panitia adalah se bagai beriku t : 
1. Ketua sebesar 25% dari pagu PPKD; 
2. Sekretaris sebesar 22% dari pagu PPKD; 
3. Bendahara sebesar 19% dari pagu PPKD; dan 
4. Anggota sebesar 17% dari pagu PPKD. 
Sedangkan besaran honorarium kepanitiaan yang terdiri dari 7 (tujuh) 
orang panitia adalah sebagai berikut: 
1. Ketua sebesar 20% dari pagu PPKD; 
2. Sekretaris sebesar 17% dari pagu PPKD; 
3. Bendahara sebesar 15% dari pagu PPKD; dan 
4. Anggota sebesar 12% dari pagu PPKD. 
Besaran tersebut di atas merupakan pagu 1 (satu) kali kegiatan, jika 
Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) ingin merincinya perbulan maka 
harus dibagi banyakn ya bulan PPKD bekerja. 
f Adapun besaran Honorarium Panwas adalah sebagai berikut: 
1. Ketua sebesar 38% dari pagu Panwas; 
2. Sekretaris sebesar 33% dari Panwas; dan 
3. Anggota sebesar 29% dari pagu Panwas. 
Besaran tersebut di atas merupakan pagu 1 (satu) kali kegiatan, jika 
Panwas ingin merincinya perbulan maka harus dibagi banyakn ya bulan 
Panwas bekerja. E. BESARAN HONORARIUM PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA 
DESA 
Besaran Honorarium Panwas diberikan juga berdasarkan [ 
jumlah PPKD. Jumlah Panwas tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang. 
Adapun struktur Panwas terdiri dari: 
1. Ketua; 
2. Sekretaris; dan 
3. Anggota. 
4 • 
F. LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN 
Laporan Pertan ggungjawaban Honorarium PPKD dan Panwas 
dilampirkan pada Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh 
PPKD yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial dan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya. 
G. PAJAK 
Belanja Honorarium PPKD dan Panwas dikenakan PPh pasal 21 
sebesar 5% (lima persen) 
H.PENUTUP 
Pedoman Pemberian Honorarium PPKD dan Panwas ini 
merupakan petunjuk dalam penghitungan pagu PPKD dan Panwas 
untuk masing masing desa. 
BUPATI KUBU RAY p_ 
Diundangkan di Sungai Raya 
Pada tangga.... Noy@ember 2ol} 
P' SEKRETARIS DAERA KABUPATEN KUJBI RAY 
,--- � - �\""'-- - 
ODAN! PRASETYO 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 
TAHUN...20. D.. NoMOR. .1.%.. 7Rssos( -