Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 pada Pasal 47?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, BAB III - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 47 menyebutkan bahwa:

(1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan belanja Bantuan Sosial, 
meliput i: 
a. pelatihan vokasional; 
b. pembinaan kewirausahaan; 
c. bimbingan mental sp iritual; 
d. bimbingan fisik; 
e. pelayanan aksesibilitas; 
f. bimbingan sosial dan konseling; 
24 g. bantuan dan asistensi sosial, dan/atau 
h. bimbingan resosialisasi. 
(2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan belanja Bantuan 
Sosial, meliputi : 
a. bantuan langsung; 
b. penyediaan aksesibilitas; 
c. penguatan kelembagaan; 
d. advokasi sosial; dan/atau 
e. bantuan hukum. 
(3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan belanja Bantuan 
Sosial, meliputi : 
a. peningkatan kemauan dan kemampuan; 
b. pelatihan keterampilan; 
c. pemberian stimulan modal; 
d. peralatan usaha dan tempat usaha; 
e. peningkat an akses pemasaran hasil usaha; 
f. penataan lingkungan; 
g. supervisi dan advokasi sosial; 
h. penguatan keserasian sosial; dan 
i. pendampingan. 
(4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan belanja Bantuan Sosial, 
meliputi tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan 
sosial. 
(5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan belanja 
Bantuan Sosial, meliputi: 
a. penyuluhan dan bimbingan sosial; 
b. pelayanan sosial; 
c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; 
d. penyediaan a kses pelayanan kesehatan dasar; 
e. penyediaan ak ses pelayanan pendidikan dasar; 
f. penyediaan akses pelayan an perumahan dan pemukiman; dan 
g. penyediaan akses pelatihan, modal us aha, dan pemasaran hasil usaha. 
(6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan B elanja 
Bantuan Sosial, meliputi : 
a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, 
berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan 
penampungan; 
b. pemulihan darurat prasarana dan sarana; 
c. bantuan perbaikan rumah masyarakat; 
d. santunan duka cita; dan 
e. santunan kecacat an. 
(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (6) dapat 
dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik. 
25 Pasal 48 
(1) Batas nilai tertinggi Belanja Bantuan Sosial bagi masing -masing penerima, 
disesuaikan dengan nilai tertinggi untuk pe ngadaan langsung dalam paket 
pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
(2) Dalam hal Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk penanggulangan bencana 
pada tahap rehabilitasi, besaran jumlah Belanja Bantuan Sosial dapat 
diber ikan melebihi batas nilai ter tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam hal terdapat Belanja Bantuan Sosial yang besaran jumlahnya melebihi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang 
diamanatkan oleh ketentuan peraturan p erundang -undangan. 
 
Bagian Ke lima 
Pengajuan dan Persyaratan Permohonan