Apa substansi hukum dari Pasal 11 PBRATURAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR06TAHU'2016 Nomor 06TAHU'2016 Tahun 1945?
Materi muatan PBRATURAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR06TAHU'2016 Nomor 06TAHU'2016 Tahun 1945 tentang PENANGGULANGAN BENCANADAERAH, khususnya BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, Pasal 11, adalah:

huruf b, Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan berwenang melakukan dan/atau meminta
pengerahan sumber daya, yang meliputi antara lain:
a.sumber daya dalam daerah;
b.lembaga intemasional yang bertugas menangani bencana;
c.Search And Rescue (SAR);
d.Tentara Nasional Indonesia (TNI)
e.Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
f.Palang Merah Indonesia (PMI);
g.Perlindungan Masyarakat (Linmas);
h.Lembaga Sosial dan Keagamaan; dan/ataui.SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait.
(2)Status Darurat Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(3)Ketentuan dan tata cara pelaksanaan koordinasi, pengerahan dan
pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diatur
dalam Peraturan Bupati.