Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 61 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 12 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 12 Tahun 2017 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, pada BAB XI - PENYIDIKAN, Pasal 61 menjelaskan:

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten
diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan -ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri dari:
a.menerima ,mencari ,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penataan ruang ;
b.meneliti ,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
|pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan penataan ruang ;.
c.meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang penataan ruang ;
;d.memeriksa dokumen -dokumen berkenaan dengan tindak pidana di
|bidang penataan ruang ;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan ,pencatatan ,dokumen -dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang ;
!g.menyuruh berhenti clan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana
; dimaksud pada huruf e;
jh.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
I penataan ruang ;
'i.memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
1 sebagai tersangka atau saksi ;
j.menghentikan penyidikan ;dan
k.melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang menurut hukum
yang dapat dipertanggungjawabkan .
(3).Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang -undangan .