Menurut PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 11?
Pasal Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, pada BAB IV - KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI, menyatakan:

Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang 
melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyet oran pajak 
daerah dan retribusi daerah dalam rangka pengelolaan Pendapatan 
Daerah. 
Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara 
manual maupun elektronik. 
- 16 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 (3) Pertanggung jawaban atas penerimaan daerah baik tunai maupun 
non tunai mengikuti peratura n dan ketentuan yang berlaku. 
 
Bagian Ke tujuh 
Penerimaan Daerah Lainnya , Non Pajak dan Retribusi Daerah