Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Ketentuan dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, Bab V - Penutup, Pasal 4 menetapkan:

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.
- 195 - Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 9 November 2001
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
- 197 -BAB I
 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia diciptakan Allah, Tuhan Yang 
Maha Kuasa, sebagai bangsa majemuk atas dasar 
suku, budaya, ras dan agama. Anugerah tersebut patut 
disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan 
yang hingga saat ini tetap dapat terus dipertahankan, 
dipelihara, dan dikembangkan.
Semua agama turut memperkokoh integrasi 
nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan 
rasa adil, kasih sayang, persatuan, persaudaraan, dan 
kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya 
bangsa yang dimanifestasikan melalui adat istiadat 
juga berperan dalam mengikat hubungan batin pada 
diri setiap warga bangsa.
Kesadaran kebangsaan yang mengkristal yang 
lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan, akibat 
- 198 -penjajahan, telah berhasil membentuk wawasan 
kebangsaan Indonesia seperti yang tertuang dalam 
Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu tekad 
bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung 
bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tekad bersatu ini 
kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa 
yang merdeka dan berdaulat dalam proklamasi 17 
Agustus 1945. Akan tetapi, sejak terjadinya krisis 
multidimensional, muncul ancaman yang serius 
terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran 
dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal 
itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, 
berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam 
pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap 
amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian 
terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan 
sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor 
yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.
Faktor yang berasal dari dalam negeri, 
antara lain, (1) masih lemahnya penghayatan dan 
pengamalan agama dan munculnya pemahaman 
terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, 
serta tidak harmonisnya pola interaksi antara umat 
beragama; (2) sistem sentralisasi pemerintahan 
di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya 
penumpukan kekuasaan di Pusat dan pengabaian 
- 199 -terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme 
kedaerahan; (3) tidak berkembangnya pemahaman 
dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan 
dalam kehidupan berbangsa; (4) terjadinya 
ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam 
kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas 
kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari 
kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi 
yang bertentangan dengan moralitas dan etika; (5) 
kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku 
sebagian pemimpin dan tokoh bangsa; (6) tidak 
berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan 
lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku 
yang menyimpang dari etika yang secara alamiah 
masih hidup di tengah-tengah masyarakat; (7) adanya 
keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan 
nasional dalam merespons pengaruh negatif dari 
budaya luar; (8) meningkatnya prostitusi, media 
pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, 
dan penyelundupan obat-obat terlarang.
Faktor-faktor yang berasal dari luar negeri 
meliputi, antara lain, (1) pengaruh globalisasi 
kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan 
antar bangsa yang semakin tajam; (2) makin kuatnya 
intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan 
kebijakan nasional.
- 200 -Faktor-faktor penghambat dan yang sekaligus 
merupakan ancaman tersebut dapat mengakibatkan 
bangsa Indonesia mengalami kemunduran dan 
ketidakmampuan dalam mengaktualiasikan segenap 
potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, 
mengembangkan kemandirian, keharmonisan dan 
kemajuan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sungguh-
sungguh untuk mengingatkan kembali warga bangsa 
dan mendorong revitalisasi khazanah etika dan 
moral yang telah ada dan bersemi dalam masyarakat 
sehingga menjadi salah satu acuan dasar dalam 
kehidupan berbangsa.
B. Pengertian
Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan 
yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang 
bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa 
yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar 
dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam 
kehidupan berbangsa.
C. Maksud dan Tujuan
Rumusan tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini 
disusun dengan maksud untuk membantu memberikan 
penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan 
moral dalam kehidupan berbangsa.
- 201 -Etika Kehidupan Berbangsa dirumuskan dengan 
tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan 
kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan 
berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam 
kehidupan berbangsa.
- 203 -BAB II
POKOK-POKOK ETIKA KEHIDUPAN 
BERBANGSA
Dengan mencermati adanya berbagai kondisi 
masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, 
diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa 
yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, 
ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, 
serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-
nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa 
mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, 
sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap 
toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga 
kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.
Adapun uraian Etika Kehidupan Berbangsa 
adalah sebagai berikut :
- 204 -1. Etika Sosial dan Budaya
Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa 
kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan 
kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, 
saling menghargai, saling mencintai, dan saling 
menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. 
Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan 
kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan 
dan semua yang bertentangan dengan moral agama 
dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, 
juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya 
keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku 
para pemimpin baik formal maupun informal pada 
setiap lapisan masyarakat.
Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang 
berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, 
dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber 
dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, 
interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif 
sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, 
diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang 
benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas 
budaya dari masyarakat.
- 205 -2. Etika Politik dan Pemerintahan
Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan 
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, 
dan efektif serta menumbuhkan suasana politik 
yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa 
bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, 
menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, 
kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih 
benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 
keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan 
berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan 
agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian 
tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, 
siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar 
kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu 
memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.
Masalah potensial yang dapat menimbulkan 
permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara 
musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan 
sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur 
budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan 
sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. 
Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan 
mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku 
dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok 
- 206 -kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar 
kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan 
kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi 
dan golongan.
Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi 
kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap 
jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, 
memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur 
dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan 
kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan 
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang 
bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, 
tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap 
munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, 
tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak 
terpuji lainnya.
3. Etika Ekonomi dan Bisnis
Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar 
prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh 
perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan 
dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan 
realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang 
jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos 
- 207 -kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan 
saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk 
pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat 
kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. 
Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik 
monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang 
mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif 
terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, 
serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala 
cara dalam memperoleh keuntungan.
4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan 
dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa 
tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup 
bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan 
terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak 
kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang 
menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum 
sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang 
hidup dan berkembang di dalam masyarakat.
Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara 
adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif 
terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, 
dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah 
- 208 -sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi 
hukum lainnya.
5. Etika Keilmuan
Etika Keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung 
tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan 
teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat 
dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk 
mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan 
nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan 
secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, 
dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, 
inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan 
membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta 
menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.
Etika Keilmuan menegaskan pentingnya budaya 
kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan 
waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta 
menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai 
hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong 
tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, 
rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu 
mengubah tantangan menjadi peluang, mampu 
menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan 
baru, dan tahan uji serta pantang menyerah. 
- 209 -6. Etika Lingkungan
Etika Lingkungan menegaskan pentingnya 
kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan 
hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan 
dan bertanggungjawab.
- 211 -BAB III
ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan untuk membangun etika 
kehidupan berbangsa diimplementasikan sebagai 
berikut :
1. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan 
budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, 
keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara 
melalui pendidikan formal, informal dan 
nonformal dan pemberian contoh keteladanan 
oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, 
dan pemimpin masyarakat.
2. Mengarahkan orientasi pendidikan yang 
mengutamakan aspek pengenalan menjadi 
pendidikan yang bersifat terpadu dengan 
menekankan ajaran etika yang bersumber 
dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa 
serta pendidikan watak dan budi pekerti yang 
- 212 -menekankan keseimbangan antara kecerdasan 
intelektual, kematangan emosional dan spritual, 
serta amal kebijakan.
3. Mengupayakan agar setiap program 
pembangunan dan keseluruhan aktivitas 
kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika 
dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan, maupun evaluasi.
- 213 -BAB IV
KAIDAH PELAKSANAAN
Kebijakan untuk internalisasi dan sosialisasi 
etika kehidupan berbangsa dilakukan secara sungguh-
sungguh dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :
1. Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan 
berbangsa tersebut menggunakan pendekatan 
agama dan budaya.
2. Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan 
berbangsa dilakukan melalui pendekatan 
komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak 
melalui cara indoktrinasi.
3. Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan 
berkesinambungan untuk melakukan internalisasi 
dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa.
4. Mengembangkan dan mematuhi etika-etika 
profesi: etika profesi hukum, politik, ekonomi, 
- 214 -kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya 
sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan 
berbangsa.
5. Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan 
etika kehidupan berbangsa merupakan bagian 
dari pengabdian kepada Allah, Tuhan Yang 
Maha Kuasa.
- 215 -BAB V
PENUTUP
Etika kehidupan berbangsa ini disusun untuk 
diamalkan oleh seluruh warga bangsa.
- 217 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR VII/MPR/2001
TENTANG
VISI INDONESIA MASA DEPAN
- 219 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VII/MPR/2001
TENTANG
VISI INDONESIA MASA DEPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA,
- 220 -Pasal 1
Visi Indonesia Masa Depan terdiri dari tiga visi, 
yaitu :
(1) Visi Ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana 
termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) Visi Antara, yaitu Visi Indonesia 2020 yang 
berlaku sampai dengan tahun 2020;
(3) Visi Lima Tahunan, sebagaimana termaktub 
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.