Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014.
Sesuai dengan Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, ketentuan pada , Pasal 11 berbunyi:

( 1 ). Bupati wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu; 
(2). Penyederbanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ; 
a. Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan di lakukan oleh Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat; 
b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah di tentukan 
secara nasional. BAB IV 
PENYELENGGARAAN PELA YANAN UMUM