Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 14 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 14 Tahun 2017 tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS, khususnya BAB 1 - Il, Pasal 5, adalah:

Kepala UPTD mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja UPTD seSUal rencana kerja 
dinas; 
b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 
program dan kegiatan UPTD; 
c. melaksanakan pengambilan sampel UJI sekaligus 
melakukan pemeriksaan dan pengujian parameter 
kualitas lingkungan (air, udara dan tanah); 
d. melayani jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis 
di bidang laboratorium lingkungan; 
e. melaksanakan pemungutan retribusi jasa pengujian; 
f. melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke 
kas daerah; 
g. mengem bangkan teknis dan metode analisis 
laboratoriwn lingkungan seSUal dengan sistem mutu 
lahoratorium dan standar yang berlaku; 
h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama 
yang balk dan saling mendukung; 
1-menilai hasil kerja bawahan untuk bahan 
pengembangan karier; 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada 
Kepala Dinas. 5 
Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaba 
Pasal6 
Sub 8agian Tata Usaha mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja dan anggaran UPfO ; 
b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum 
UPTD; 
c. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha keuangan 
UPTD; 
d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan 
UPTD; 
e. melaksanakan urusan rumah tanggal UPTD ; 
f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 
UPTD; dan 
g. melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh 
kepala UPTD. 
Bagian Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal7 
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan 
keablian dan keterampilan. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional, 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi 
dan bidang keahliannya. 
(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk oleh Kepala Dinas diantara tenaga fungsional 
yang ada dilingkungan Dinas. 
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagairnana 
dimaksud pada ayat (3), diatur sesuB.! dengan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
(5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 6 
(1) Kepala BABV 
TATAKERJA 
Pasal8 
UPTD berkewajiban melaksanakan pnnslp-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi dalam lingkungan, UPTD maupun dengan 
lembaga teknis lainnya. 
(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Kepala Dinas. 
(3) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugas sesuai 
dengan UT81an tugas yang te1ah ditetapkan dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan 
menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan 
tugas secara cepat dan tepat. 
(4) Kepala UPTD berkewajiban merrumpm, mengadakan 
koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta 
memberdayakan bawahannya dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. 
BABVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal9 
Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, 
penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai 
dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.