Apa yang diatur dalam KEPUTUSAN  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2018 pada Pasal 4?
Berdasarkan KEPUTUSAN  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2018 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pembangunan daerah tertinggal dan menteri 
atau pimpinan Instansi Pusat harus melaksanakan 
RAN-PPDT yang tertuang dalam rencana kerja masing -
masing Instansi Pusat . 
(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pembangunan daerah tertinggal dan menteri 
atau pimpinan Instansi Pusat dalam melaksanakan 
RAN-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam 
rangka percepatan pembangunan d aerah tertinggal. 
(3) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi 
dalam rangka percepata n pembangunan daerah 
tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikoordinasikan oleh m enteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah 
tertinggal .