Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, BAB II - RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1)Piutang Pajak untuk wajib Pajak orang pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang
dapat dihapuskan adalah:
a.pajak terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDT,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali; dan
b.pajak terutang yang menurut data administrasi pada
Badan/Dinas, tidak dapat dan/atau tidak mungkin
ditagih lagi yang disebab kan karena:
1.hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa;
2.Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahli waris;
3.Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan
lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan
dari pejabat yang berwenang;
4.Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan
harta tidak mencukupi untuk melunasi utang
pajaknya;
5.Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak
pidana yang dilakukannya dan telah memiliki
ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
6.Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak
dapatdihindari berdasarkan kejadian nyata dan
diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang
berwenang;
7.dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak
ditemukan dikarenakan forcemajeure ;
8.hak negara untuk melakukan penagihan Pajak
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi
tertentu sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan
yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9.Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat
diketemukan lagi karena Wajib Pajak/
Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak
mungkin diketemukan lagi dan/atau Wajib
Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan
Indonesia untuk selama -lamanya.
(2)Piutang pajak untuk wajib pajak Badan yang tidak dapat
atau tidak mu ngkin ditagih lagi yang dapat dihapuskan
adalah:
a.Wajibpajak bubar, likuidasi atau pailit dan
penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi;
b.hak untuk melakukan penagihan pajak sudah
kedaluwarsa;
c.dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak
ditemukan dikarena kanforce majeure ; dan
d.hak negara untuk melakukan penagihan pajak
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu
sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati.