Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 116 pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007.
Redaksi dari pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, pada BAB I - KETENTUAlf UMUM, Pasal 116 menjelaskan:

Rencana Zonasi Wi1ayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah kolaborasi dari 
Rencana Struktur Ruang dan Rencana Po1a Ruang yang digambarkan dalam 
Peta Rencana Zonaai Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan Skala 1 :290.000 
sebaga.imana tercantum dalam Larnpiran XII dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 115 BABVll 
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pasal 114 
Arahan pengembangan zona konservasi pulau-pulau kecil dilakukan dengan 
melestarikan dan melindungi kawasan tertentu di Pulau Sebesi dan Pulau 
Sebuku. Strategi pengembangan zona konservasi pulau-pulau kecil dilakukan melalui 
pengawasan dan pengendalian kelestarian lingkungan. Pasal 113 
(1) Arahan pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang 
dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelenggaran di bidang 
perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 
(2) Pelanggaran di bidang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau- 
pulau kecil sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )meliputi : 
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi; 
b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 
yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; 
c. pemanfaatan ruang tidak sesuai persyaratan izin pemanfaatan 
ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau 
d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh 
peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. 
(3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagairnana dimaksud dalam ayat 
(2}, pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi meliputi: 
a. sanksi adrninistratif; dan/atau 
b. sanksi pidana. BABIX 
ARAHAN SA.NKSI