Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 
25 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 65 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 65 Tahun 2017 tentang P E, pada BAB 
XIV - PENGAWASAN, Pasal 
25 menjelaskan:

(1)
 
I
nspekto
r
at Kabupaten Probolinggo
 
sebagai 
apar
a
t 
pengawas
 
intern 
pemerintah
 
wajib
 
melakukan
 
pengaw
a
san terhadap
 
proses Pengadaan
 
Barang/Jasa
 
di
 
Desa.
 
(2)
 
Setiap
 
pengaduan
 
tentang
 
Pengadaan
 
Barang/Jasa
 
di
 
Desa wajib 
ditindaklanjuti
 
oleh
 
I
nspekto
r
at 
Kabupaten Probolinggo
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~
21
~
 
 
Bagian
 
Kedua
 
Sanksi
 
Pas
a
l
 
26
 
(1)
 
Penyedia
 
Barang/Jasa
 
dapat
 
diberikan
 
sanksi
 
jika
 
terbukti melakukan
 
dengan
 
sengaja
 
perbuatan sebagai berikut
 
:
 
a.
 
berusaha
 
mempengaruhi
 
T
PK
 
atau
 
pihak
 
lain
 
yang
 
berwenang dalam
 
bentuk
 
dan
 
cara
 
ap
a
pun,
 
baik
 
langsung maupun
 
tidak
 
langsung
 
gu
n
a
 
memenuhi
 
keinginannya
 
yang bertentangan dengan
 
ketentuan
 
pr
o
sedur
 
yang
 
telah ditetapkan dalam
 
dokumen
 
perjanjian
 
kerja
 
dan/atau ketentuan
 
peraturan
 
perundan
g
-
udangan;
 
b.
 
melakukan
 
persekongkolan dengan
 
Pe
n
yedia
 
Barang/Jasa lain
 
untuk
 
mengatur
 
harga
 
penawa
r
an
 
di
luar prosedur 
pelaksanaan
 
Pengadaan 
Barang
/
Jasa, sehingga
 
mengurangi
/
menghambat, memperkecil
 
dan/atau 
meniadakan persaingan
 
yang
 
sehat
 
d
a
n/atau
 
merugikan orang
 
lain;
 
c.
 
membuat
 
dan/atau
 
menyampaikan
 
d
okumen
 
dan/atau keterangan 
lain
 
yang 
 
tidak
 
benar
 
unt
u
k
 
memenuhi persyaratan
 
Pengadaan
 
Barang/Jasa;
 
d.
 
mengundurkan
 
diri
 
dari 
pelaksanaan
 
perjanjian
 
kerja
 
dengan
 
alasan
 
yang 
 
tidak
 
dapat
 
dipertanggungjawabkan dan/atau
 
tidak
 
dapat
 
diterima
 
 
oleh
 
T
PK; dan
 
e.
 
tidak
 
dapat
 
menyelesaikan
 
pekerjaan
 
s
e
suai
 
dengan
 
surat
 
perj
a
njian
 
kerja.
 
(2)
 
 
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa
 
:
 
a.
 
sanksi
 
administratif,
 
berupa
 
peringatan/teguran
 
tertulis;
 
b.
 
gugatan
 
secara
 
perdata;
 
dan/atau
 
c. 
 
pelaporan
 
secara
 
pidana
 
kepada
 
pihak
 
yang
 
berwenang.
 
(3)
 
Sanksi
 
sebagaimana dima
k
sud
 
pada
huruf
 
b
 
dan huruf 
c,
 
dilakukan 
 
sesuai 
 
dengan 
 
ketentuan 
 
Peraturan Perundan
g
-
undangan.
 
(4)
 
Dalam hal
 
ditemukan
 
penipuan/pemalsuan atas
 
informasi
 
yang disampaikan
 
Penyedia
 
Barang/Jasa, dikenakan
 
sanksi pembatalan
 
sebagai
 
calon
 
pemenang.
 
(5)
 
Dalam hal
 
 
terjadi pelanggaran 
 
dan/atau 
 
kecurangan 
 
dalam proses
 
Pengadaan
 
Barang/Jasa,
 
maka
 
T
PK
 
:
 
a. 
 
dikenakan
 
sanksi
 
administrasi;
 
b.
 
dituntut
 
ganti
 
rugi; dan/atau
 
c. 
 
dilaporkan
 
secara
 
pidana.
 
 
 
 
 
~
22
~
 
 
(6)
 
Sanksi 
 
administrasi 
 
sebagaimana di
m
aksud 
 
pada 
 
ayat 
 
(
5
) huruf
 
a
 
berupa
 
teguran/pe
r
ingatan
 
tert
u
lis
 
dan
 
apabila
 
terjadi pelanggaran dan/atau
 
kecurangan
 
y
a
ng
 
dilakukan
 
deng
a
n sengaja
 
oleh
 
anggota
 
T
PK 
dalam
 
proses 
Pengadaan Barang/Jasa 
di
 
Desa,
 
maka
 
dapat
 
d
iberhentikan
 
sebagai 
anggota
 
T
PK.