Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  WALIKOTA  BATU Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 18?
Dalam PERATURAN  WALIKOTA  BATU Nomor 20 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NO MOR 97 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); SALINAN 
 
Halaman 2 dari 14 hlm… 
 3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, T ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421 ); 
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
7. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495 ); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
9. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601 ); 
10. Peraturan Pe merintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemb aran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 
 
Halaman 3 dari 14 hlm… 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4826); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4890); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentan g Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
 
Halaman 4 dari 14 hlm… 
 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201 4 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 6 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
23. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Stand arisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 
Daerah; 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
 
Halaman 5 dari 14 hlm… 
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, tera khir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa; 
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penga lokasian 
Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa; 
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
226/PMK.107/2017 tentang Perubahan Rincian Dana 
Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2018; 
34. Peraturan Daerah Kota Batu Nom or 8 Tahun 2011 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
35. Peraturan Walikota Batu Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa; 
36. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2016 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala D esa; 
37. Peraturan Walikota Batu Nomor 97 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ; 
 
Halaman 6 dari 14 hlm… 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIK OTA BATU NOMOR 97 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 . 
 
Pasal I 
 
Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Batu 
Nomor 97 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Tahu n Anggaran 2018 
sebagai berikut: 
1. ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 menjadi 
sebagai berikut: