Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Nomor 6 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 80?
Pasal Pasal 80 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Nomor 6 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG, pada BAB VI - A, menyatakan:

A 
Peraturan Daerah ini berlaku efek tif paling lambat tanggal 1 
Januari 2018. 
 
 
PASAL II... 
PASAL II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabu paten Sintang. 
 
 
Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 31 Agustus 2017 
BUPATI SINTANG , 
 
 TTD 
 
 
JAROT WINARNO 
 
 
Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 31 Agustus 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 
 
 
 TTD 
 
 
YOSEPHA HASNAH 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 201 7 NOMOR 6 
 
 
Salinan sesuai dengan a slinya 
 
 KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
 
HERKOLANUS RONI, SH., M.Si 
 Pembina 
 NIP. 19750403 200312 1 005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PER ATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINS I KALI MANTAN 
BARAT : ( 6 /201 7) 
PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG 
 
NOMOR 6 TAHUN 201 7 
 
TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 
TAHUN 201 2 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 
 
I. UMUM 
Dengan berlakunya Undang -Undang N omor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi 
Daerah dan Retribusi Daerah , maka daerah diberikan kewenangan untuk 
melakukan pemungutan Retribusi daerah dan retribusi daerah sesuai dengan 
peraturan tersebut. Retribusi daerah mempunyai peranan penting dalam 
rangka me mbiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan 
daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
 
Pemerintah Kabupaten Sintang telah men etapkan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 201 2 tentang Retribusi Jasa U mum sebagai dasar pemungutan 
Retribusi daerah di wilayah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut 
mengatur pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan , Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan , Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil , Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum , Retribusi Pelayanan Pasar , Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor , 
Retribusi Penggantian Biaya Ceta Peta , dan Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi . Namun dalam perjalanannya terdapa t peraturan perundang -
undangan baru dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir beberapa 
jenis retribusi dan tata cara penetapan tarif retribusi. 
 
Dalam rangka melaksanakan peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi 
dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, kepastian hukum dan penyesuaian 
perkembangan ekonomi serta optimalisasi pelaksanaan pemungutan Retribusi 
Daerah, maka perlu dilakukan perubah an atas Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut. Materi yang diatur dalam 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
Umum terkait dengan perubahan tarif beberapa jenis retribusi , penghapusan 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendu duk dan Catatan Sipil 
dan memperjelas prosedur pemungutan, pengertian dan kriteria objek dan 
jenis Retribusi Jasa Umum. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
PASAL I