Menurut PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN, pada BAB IV - 7, menyatakan:

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN di 
bentuk Tim Pengelola LHKPN. 
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Koordinator LHKPN : 
1. Ketua : Sekretaris Daerah . 
2. Wakil Ketua : Inspektur Daerah. 
3. Sekretaris : 1. Kepala Badan 
Kepegawanan 
Pendidikan dan 
Pelatihan. 
 : 2. Kepala Bidang Data 
Disiplin dan 
Kesejahteraan Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan. 
4. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan 
dan Kesejahteraan 
Rakyat. 
 2. Asisten Perekonomian 
Pembangunan dan 
Sumber Daya Alam. 
 3. Asisten Administrasi 
Umum. 
 4. Sekretaris DPRD. 
b. Admin LHKPN : 
1. Kepala Sub Bidang Disiplin Bidang Data 
Disiplin dan Kesejahteraan Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; 
2. Kepala Sub B agian Hubungan Masyarakat 
Protokol dan Publikasi Bagian Perundang -
undangan Persidangan dan Hubungan 
Masyarakat Sekretariat DPRD; dan 
 
 8 3. Penyiap Bahan Disiplin Sub Bidang 
Disiplin Bidang Data Disiplin dan 
Kesejahteraan Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelati han. 
(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Koordinator LHKPN : 
1. melakukan pendataan Penyelenggara Negara ; 
2. menyampaikan data kepegawaian dan data 
perubahan jabatan Penyelenggara Negara 
kepada KPK; 
3. berkoordin asi dengan KPK untuk memantau 
dan evaluasi terhadap kepatuhan 
Penyelenggara Negara dalam menyampaikan 
dan mengumumkan LHKPN ; 
4. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk 
mematuhi kewajiban penyampaian dan 
pengumuman LHKPN ; 
5. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN ; 
dan 
6. menyampaikan laporan kepada Bupati atau 
Pejabat berwenang. 
b. Admin LHKPN : 
1. melakukan Registrasi ke KPK; 
2. melakukan pendaftaran dan update data 
Penyelenggara Negara; 
3. memverifikasi perubahan dan validasi data 
Penyelenggara Negara; 
4. melakukan koordinasi den gan KPK untuk 
aktivasi akun Penyelenggara Negara; 
5. melakukan pemantauan kepatuhan 
Penyelenggara Negara; dan 
6. menyampaikan laporan kepada Koordinator 
LHKPN. 
 
 
 9 BAB V 
 
SANKSI