Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1962.
Sesuai dengan Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1962 tentang 2. Undang-Undang Nomor l , Undang-Undang Nomor 28 ianun l 959 ten tang, ketentuan pada , Pasal 9 berbunyi:

(1) Pembagian keuntungan dari penyertaan modal dihitung 
berdasarkan prosen tasi perimbangan modal yang dimiliki 
pada perusahaan. BABV 
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN Pasal 8 
Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 
dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan. BAB IV 
TATA CARA PENYERTAAN MODAL (6) Sisa setoran modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah 
Daerah kepada PDAM Tirta Jasa sebesar Rp. 
4.965.702.500.- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh 
Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang 
akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah (5) Untuk Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b telah disetor 
oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2013 sebesar 
Rp. 5.034.297 .500,- (Lima Milyar Tiga Puluh Empat Juta 
Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). (4) Sisa setoran modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah 
Daerah kepada PT. Bank Lampung sebesar 
Rp. 8.470.664.063,16 (Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh 
Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam 
Puluh Tiga 16 / 100) yang akan dilaksanakan secara 
bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Dari jumlah dana Penyertaan Modal kepada PT. Bank 
Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 
2013 sebesar Rp. 16.529.335.936,84,- (Enam Belas Milyar 
Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh 
Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam 84/ 100). (2) Penambahan dan pengurangan besarnya nilai penyertaan 
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dan ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan serta 
pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ( 1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi 
besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 
dan perkembangan kinerja perusahaan. Pasal 7 
(1) Penyertaan modal daerah pada perusahaan yang 
dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah iru, 
dinyatakan tetap berlaku. 
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
penyertaan modal daerah yang sudah dianggarkan dalam 
APBD dan belum direalisasikan, maka ketentuan, tata cara, 
dan aturan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan 
Daerah ini. BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN