Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 50?
Pasal Pasal 50 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, pada BAB XIII - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, menyatakan:

(1) Bupati dalam pelaksanaan pemeriksaan memberikan wewenang kepada 
Kepala Badan untuk membentuk Tim Pemeriksa yang memiliki kebebasan dan 
kemandirian dalam tahap pemeri ksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan hasil pemeriksaan. 
(2) Tim Pemeriksa diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan 
keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara 
fisik terhadap setiap aset yang dikelola Waj ib Pajak. 
(3) Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pemeriksaan dilaksanakan dengan persiapan melalui: 
1. kesesuaian dengan tujuan pemeriksaan; dan 
2. mendapat pengawasan yang seksama; 
b. luas pemeriksaan ( audit scope ) ditentukan berdasar kan petunjuk yang 
diperoleh yang harus dikembangkan melalui: 
1. pencocokan data; 
2. pengamatan; 
 
26 3. permintaan keterangan; 
4. konfirmasi; 
5. teknik sampling, dan/atau 
6. pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan; 
c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti ko mpeten yang cukup 
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan; 
d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak; 
e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu 
oleh 1 (satu) atau lebih orang yang memiliki ke ahlian tertentu yang 
diperlukan dalam pemeriksaan yang bukan merupakan pemeriksa; 
f. apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama -sama dengan Tim 
Pemeriksa dari instansi lain; 
g. pemeriks aan dapat dilaksanakan di kantor, tempat kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat 
lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak; 
h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 
dilanju tkan di luar jam kerja; 
i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja 
Pemeriksaan (KKP); 
j. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan 
pajak.