Jelaskan isi kandungan Pasal 47 dari PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, ketentuan pada BAB IV - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 47 berbunyi:

(1) SKPD Pengguna Anggaran belanja Bantuan Sosial melakukan proses 
pengadaan barang sesuai DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
(2) SKPD Pengguna Anggaran belanja Bantuan Sosial mencatat barang hasil 
pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja Bantuan Sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada Penerima belanja Bantuan Sosial. 
(3) Penyerahan belanja Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh SKPD 
Pengguna Anggaran belanja Bantuan Sosial kepada Penerima Belanja 
Bantuan Sosial, yang meliputi: 
a. bagi belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas : 
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima; 
2. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima; dan 
3. surat pernyataan tanggung jawab penerima. 
b. bagi belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas : 
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima; 
2. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala keluarga; 
dan 
3. surat pernyataan tanggung jawab penerima. 
c. bagi belanja Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga 
non pemerintah, terdiri atas : 
- 33 - 
 
 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dibubuhi cap serta dicantumkan nama 
lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain; 
2. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan 
atau sebutan lain; dan 
3. surat pernyataan tanggung jawab penerima. 
 
Bagian Keduabelas 
Penggunaan