Apa substansi hukum dari Pasal 2 NO MOR 3 TAHUN 2018 BUPA TI BUTON Nomor ino.r Tahun 1959?
Materi muatan NO MOR 3 TAHUN 2018 BUPA TI BUTON Nomor ino.r Tahun 1959 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik, khususnya , Pasal 2, adalah:

Cukupjelas II. PASAL DEMI PASAL Ruang lingkup pengaruran peraturan daerah ini meliputi susunan 
organisasi pernerintah desa , kedudukan, tugas, dan fungsi kepala 
desa dan perangkat desa , tata kerja pemerintah desa, hak, kewa jiban, 
dan larangan perangkat desa, pengangkatan dan pemberhentian 
perangkat desa , pakaian dinas dan atribu t, dan peningkatan 
kapasitas aparatur desa. I. UMUM 
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomo r 6 Tahun 2008 
tentang Pedoman Penyusunan Organ isasi dan Tata Kerja 
Pemeri ntahan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkemb angan 
masyarakat dan peraturan perundang -undangan, sehingga perlu 
diga.nti; 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang ­ 
Undan g Nomo r 6 Tahun 2014 tentang Desa , perlu dilakukan 
pengaturan mengenai tata cam _pengangkatan dan pemberh entian 
perangkat desa melalui Peratur an Daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dimaksud pada huruf 
a, dan huruf b, perlu memb entuk Peraturan Dae.rah tenta ng Susunan 
Organisaasi dan Tata Kerja Pem erintah Dsa serta Tata Cara 
Penga ngkatan dan Pernberhe ntian Perangkaa t Desa ; SUSUNA N ORGANISAS I DAN TATA KERJA PEMERIN TAH DESA SERTA 
TATA CARA PENGANCKATAN DAN PEMB ERHENTIAN PERANGKAT DESA TENTANG PENJELASAN ATAS 
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
NOMOR 3 TAHUN 2018