Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 36 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 36 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud de ngan:
1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Sekretaris Daerah ada lah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5.Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk
Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota.
6.Pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan
peraturan perundang -undangan daerah yang mencakup
tahapan perencanaan, penyusu nan, pembahasan, pengesahan
atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
47.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
8.Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk
Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt), atau pejabat
yang berwenang yang mengajukan ranc angan produk hukum
daerah.
9.Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daera h yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
11.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah
dalam Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah.
12.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah ke bijakan
yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga
masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik,
terganggunya ketentraman dan ketertiban umum,
terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan/atau diskrimin asi
terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan,
dan gender.
Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, danRuang Lingkup
Paragraf 1
Maksud danTujuan