Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 pada Pasal 301?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 301 menyebutkan bahwa:

(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (2) huruf d, adalah tanah 
dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut 
kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat 
banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk 
diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan 
persahaba tan antara negara/daerah dengan negara lain atau 
masyarakat/lembaga internasional. 
(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain 
sebagai berikut: 
a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, 
jalan tol, dan rel ker eta api; 
b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air; 
c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk 
saluran irigasi; 
d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; 
e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal; 
f. tempat ibadah; 
g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial 
111
 h. pasar umum; 
i. fasilitas pemakaman umum; 
j. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan 
bahaya banjir, lahar dan lain -lain bencana; 
k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi; 
l. sarana dan prasarana olahraga untuk umum; 
m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya 
untuk lembaga penyiaran publik; 
n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, 
Perserikatan Bangsa -Bangsa, dan lembaga internasional di baw ah 
naungan Perserikatan Bangsa -Bangsa; 
o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
p. rumah susun sederhana; 
q. tempat pembuangan sampah untuk umum; 
r. cagar alam dan cagar budaya; 
s. promosi budaya nasional; 
t. pertamanan untuk umum; 
u. panti sosial; 
v. lembaga pemasyarakatan; dan 
w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk 
instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat terpisahkan.