Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor 1 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang
selanjutnya disingkat Satpol PPdan Linmas adalah satuan kerja
perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang yang
menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat
6. Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu
keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan
nyaman, tenteram, tertib, danteratur
7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
8. Izin adalah keputusan Pejabat Pemerintah yang berwenang
sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air,serta diatas permukaan
air,kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana tata
ruang yang peruntukan, penataan dan pengawasannya
dilakukan oleh Pemerintah Daerah
11. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan
untuk pejalan kaki.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut
bayaran.
12. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan
tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau
barang yang bersifat tidak segera.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak
untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan
memproduksi, menjual, mengiklankan dan/ atau
mempromosikan produk tembakau;
15. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang
terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan
serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material
buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal
penyerapan air.
16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk
kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua
gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang, gedung perkantoran umum, dan
pusat perbelanjaan.
17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah
rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
18. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan
kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara
lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras,
penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
19. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian,
pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat
dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk
apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau
mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut
bayaran maupun tidak dipungut bayaran
20. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil
alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil
pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
21.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau
kompanen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup
yang telah ditetapkan.
22. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara,
adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang
didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang
dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya
dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau
berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan
konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang
menempatkan perangkat telekomunikasi.
23. Orang adalah orang perseorang maupun badan sebagai subjek
hukum penganggungjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan
Daerah ini.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah
pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan
menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak,
menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum,
lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang
bersifat semen tara/ tidak menetap.
26. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan
meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan
alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
27. Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan
norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak
mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup
mengembara ditempat umum.
28. Orang terlantar adalah orang yang karena suatu sebab
mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya dan dalam kondisi terlantar, hidupnya tergantung
pada bantuan orang lain.
29. Sungai adalah alur atau wadah airalami dan/ atau buatan
berupa jaringan pengaliran airbeserta airdidalamnya, mulai
dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kirioleh
garis sepadan.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang
dengan bukti itumembuat terang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.
33. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang