Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 21 Tahun 2011, apa isi dari Pasal 22?
Pasal Pasal 22 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 21 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, pada BAB XVIII - PENYIDIKAN, menyatakan:

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah.
a.Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
10
b.Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
d.Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
e.Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
g.Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;
h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i.Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j.Menghentikan penyidikan;
k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungj awabkan .
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.