Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 30 Tahun 2018 Pasal 35?
Dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 30 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, BAB VII - PSE, Pasal 35 mengatur sebagai berikut:

Ruang lingkup PTSP-el terdiri atas: 
a. subsistem pelayanan informasi; 
b. subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan 
c. subsistem pendukung. 
Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas: 
a. panduan Perizinan dan Nonperizinan; 
b. direktori PTSP; 
c. data realisasi penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan 
untuk publik; 
d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada 
setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan; 
e. tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan; 
f. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP; 
g. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan 
h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan. 
Subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang 
menyediakan layanan: 
a. Perizinan dan Nonperizinan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h kecuali huruf e; 
b. integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 
Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan 
Pertanahan Nasional, perbankan, asuransi, dan pihak lain yang terkait; 
c. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan 
(Online Tracking System); dan 
d. penerbitan dokumen izin dan nonizin dapat berwujud kertas yang 
ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara 
elektronik yang memiliki Tanda Tangan Elektronik. 
- 14 -
Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling 
sedikit terdiri atas sistem elektronik: 
a. pengaturan administrasi jaringan elektronik; 
b. pengaturan administrasi basis data (database); 
c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik; 
d. bantuan permasalahan aplikasi (help desk) untuk petugas pelayanan; 
e. pelayanan konsultasi; 
f. pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin; 
g. catatan sistem {log system) elektronik; 
h. jejak audit (audit trail) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan; 
i. cadangan (back up) sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan 
j. pusat pemulihan bencana. 
Bagian Kedua 
Hak Akses