Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 15 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 15 Tahun 2018 tentang KODE ETIK BAGIAN LAYANAN PENGADAAN, pada BAB   I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
 
1.
 
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
 
3.
 
Pemerintah Daerah, adalah Kabupaten Pro
bolinggo.
 
4.
 
Sekretariat Daerah, 
adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo
.
 
5.
 
Sekretaris Daerah, 
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
 
 
Probolinggo
.
 
6.
 
Bagian Layanan Pengadaan, 
adalah Bagian pada Sekretariat Daerah yang 
mempunyai
 
tugas memberikan 
pelayanan
 
administrasi 
dalam pengadaan 
barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 
7.
 
Kepala 
Bagian Layanan Pengadaan, 
adalah Kepala 
Bagian
 
Layanan Pengadaan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo
.
 
8.
 
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, 
adalah Pejabat Pe
ngguna
 
Anggaran pada 
Perangkat Daerah.
 
9.
 
Kuasa Pengguna Anggaran yang
 
selanjutnya disingkat KPA, 
adalah Kuasa
 
Pengguna Anggaran pada 
Perangkat Daerah.
 
10.
 
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
om , 
adalah 
Pejabat
 
Pembuat Komitmen pad
a 
Perangkat Daerah.
 
 
4
 
 
11.
 
Kode Etik 
Bagian
 
Layanan Pengadaan y
ang selanjutnya disingkat Kode
 
 
Etik
,
 
adalah 
norma 
perilaku Pejabat Struktural dan
 
Kelompok Kerja
 
Pemilihan 
Penyedia
 
Barang/Jasa Pemerintah 
Daerah.
 
12.
 
Tim Etik, adalah Tim
 
yang dibentuk 
dengan 
Keputusan
 
Bupati
 
mempunyai 
tugas mengawasi terhadap n
orma prilaku Pejabat Struktural
 
dan 
Kelompok 
Kerja
 
Pemilihan Penyedia
 
Barang/Jasa 
Pemerintah
 
Daerah.
 
13.
 
Kelompok Kerja
 
yang selanjutnya disebut Pokja
 
Pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa, 
adalah 
kelompok k
erja yang berjumlah 
ganjil
 
beranggotakan 
sekurang
-
kurangnya
 
3 
(ti
ga) 
orang dan dapat 
ditambah sesuai dengan 
kompleksitas pekerjaan, ya
ng bertugas untuk melaksanakan 
pemilihan
 
Penyedia Pengadaan Barang/Jasa di Bagian 
Layanan Pengadaan.
 
14.
 
Lembaga Kebijakan Pen
gadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
yang
 
selanjutnya 
disingkat LKPP, 
adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengemb
angkan 
dan merumuskan kebijakan
 
Pengadaan Barang/Jasa
.
 
15.
 
Pengadaan 
Barang/Jasa
 
Pemerintah 
yang selanjutnya 
disebut Pengadaan 
Barang/Jasa, 
adalah ke
giatan untuk 
memperoleh
 
barang/jasa 
oleh Perangkat 
Daerah yang 
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 
diselesaikanya seluruh kegiat
an untuk memperoleh barang/jasa.
 
16.
 
Penyedia Barang/Jasa, 
adalah 
badan usaha 
atau 
orang perseorangan 
yang
 
memiliki
 
kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruks
i/jasa 
konsultansi/jasa lainnya.
 
17.
 
Barang, 
adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
 
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 
atau dimanfaatka
n penggunaannya.
 
18.
 
Pekerjaan Konstruksi, 
adalah seluruh pekerjaan 
yang berhubungan de
ngan
 
pekerjaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
 
19.
 
Jasa Konsultansi, 
adalah jasa layanan p
rofesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu dibe
rbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
 
adanya olah 
pikir (brainware).
 
20.
 
Jasa Lainya, 
adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
 
yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 
telah dikenal luas di dunia usaha un
tuk menyelesaikan suatu pekerj
aan atau 
segala 
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa 
konsultasi, pelaksanaan 
pekerjaan konstru
ksi dan pengadaan barang.
 
21.
 
Dokumen Pengadaan, 
adalah dokumen yang ditetapkan oleh 
Pokja
 
Pemilihan 
Penyedia 
Barang/Jasa
 
ya
ng memuat informasi dan ketentuan yang harus 
ditaati
 
oleh para
 
pihak dal
am proses pengadaan barang/jasa.
 
 
5
 
 
22.
 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
, 
adalah 
perjanjian tertulis antara PPK
om
 
dengan penyedia barang/jasa atau pelaksan
a 
swakelola.