Apa substansi hukum dari Pasal 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Nomor B/39/AA.02/2018 Tahun 2017?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Nomor B/39/AA.02/2018 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2, adalah:

Indikator Kinerja U tama (IKU) meru pakan acuan ukuran 
kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau BAB II 
RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA tahunan. 
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih 
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek 
dari tujuan. 
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah a tau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran 
sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD. 
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri 
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi 
dari beberapa atau kesemuajenis sumber daya tersebut. 
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 
pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan 
kebijakan. 
10. Has il (outcome) adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan­ 
kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran 
strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. 
11. Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator) yang 
selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari 
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.