Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 
disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang menangani 
urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa. 
3. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan 
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usu! dan adat istiadat Desa. 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama 
lain adalah lembagayang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
4J 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati ha! yang bersifat 
strategis. 
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah musyawarah antara Sadan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan 
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa 
yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten. 
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Sadan Permusyawaratan Desa. 
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
Desa. 
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan 
Sadan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara 
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan 
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang 
dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan 
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai 
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan 
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, 
masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang 
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika 
masyarakat Desa. 
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang 
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, 
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, 
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang 
dihadapi desa. 
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan 
Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, 
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 
19. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang 
menjadi bagian dari RKP Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun 
yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah 
5 - 
Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan 
Daerah. 
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 
kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam 
memberdayakan masyarakat. 
21. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang 
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari 
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa 
masyarakat Desa. 
Pasal2 
(1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa 
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 
Perencanaan Pembangunan Kabupaten. 
(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan 
seluruh masyarakat Desa secara partisipatif. 
(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap 
Pelaksanaan Pembangunan Desa. 
(4) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi 
oleh pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis 
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten. 
(5) Dalam rangka mengoordinasikan perencanaan pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat 
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader 
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. 
(6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di wilayahnya.