Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 62 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 62 Tahun 1945 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 menetapkan:

Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) seba gaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
1983 Tentang Ketentuan Umum D an Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999) ; 
3. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat P aksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
2 5. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaiman 
telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 
6. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
7. Undang -Undang Nomor 1 T ahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
8. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (L embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
9. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Le mbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
10. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4438); 
11. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 
12. Undang -Undang Nomor 28 Ta hun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
13. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
14. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara 
republik I ndonesia Nomor 5679); 
 
 
 
3 15. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601 ); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tenta ng 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 210 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo r 4578); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 
 
 
4 24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negar Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana tela h diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negar Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5351); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaat Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesi Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In donesia Nomor 5161); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesi Nomor 5165); 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 201 4 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 92, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 ); 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201 4 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 201 4 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diub ah dengan 
Peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peratuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ; 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 4 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 
Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republi k Indonesia 
Nomor 55 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864) ; 
 
5 32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041 ); 
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 201 5 tentang 
Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan barang/ Jasa (Lembaran Negeri 
Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 655); 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunja ng Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Dana 
Operasional; 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pem erintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754 ); 
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
 
 
 
 
6 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (B erita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penga nggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Ment eri Dalam Negeri 
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
125); 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Pengelol aan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4); 
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kabup aten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 13 Seri 
A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, 
Provinsi Jawa Barat : 13/404/2016) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 
Tahun 201 7 tentang Perubahan Anggaran Pendapa tan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2017 Nomor 9 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/224/201 7); 
44. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2016 Nomor 76 Seri A) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat 
Nomor 18 Tahun 201 7 tentang Perubahan Kedua Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 201 7 Nomor 18 Seri A) ; 
 
 
 
 
 
 
7 MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEN TANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017 .