Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 5 Tahun 2014 tentang PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi 
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan 
jasa konsultansi pengawasan pekerjaan 
konstruksi. 
 4 6. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi seperti konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 
8. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. 
9. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. 
10. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 
 5 11. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 
12. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo. 
14. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah tim yang 
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
18. Penilaian kinerja adalah penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi, baik secara kualitas dan kuantitas berdasarkan kriteria atau indikator tertentu. 
 
 
 6 BAB II 
 
MAKSUD DAN TUJUAN