Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 82 Tahun 2017 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 82 Tahun 2017 tentang DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a . 
(2) Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal -usul sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi : 
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup; 
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan/atau 
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
 
 
5 Pasal 5 
(1) Perincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal -Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas: 
a. sistem organisasi masyarakat adat; 
b. pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c. pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d. pengelolaan tanah hak milik Desa berupa tanah kas Desa /tanah carik 
desa/tanah bengkok/tanah titisara; dan 
e. pengembangan peran masyarakat Desa. 
f. kegiatan masyarakat lainnya berdasarkan adat istiadat setempat dan 
merupakan warisan budaya lok al serta rutin dilaksanakan setiap tahun 
oleh masyarakat dan desa . 
(2) Kewena ngan Berdasarkan Hak Asal -Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dan diurus oleh Desa. 
 
Paragraf 3 
Kewenangan Lokal Berskala Desa