Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI LAMA NDAU Nomor I'- Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI LAMA NDAU Nomor I'- Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata, khususnya BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7, memuat:

( 1) UPT Museum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian 
serta pelayanan administrasi museum. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala 
UPT Museum Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. memimpin UPT Museum Daerah dalam rangka mendayagunakan sumber 
daya secara optimal untuk memenuhi standar nasional museum 
nasional; 
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan serta 
anggaran UPT Museum Daerah; 
c. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan UPT 
Museum Daerah untuk berbagai tingkatan perencanaan; 
d. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan nonformal; 
e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan nonformal; 
f. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup 
UPT Museum Daerah; 
g. melaksanakan koordinasi teknis di bidang permuseuman; 
h. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan 
Kepala Subbag Tata Usaha beserta bawahannya sesuai bidang tugas 
jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
1. membimbing Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Subbag Tata 
U saha beserta bawahannya sesuai dengan bidang tugas jabatannya guna 
pencapaian kinerja jabatannya; 
J. memeriksa basil kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Subbag 
Tata Usaha beserta bawahannya sesuai bidang tugas jabatannya sebagai 
bahan evaluasi; 
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ 
Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian 
kinerja; 
1. menyampaikan saran dan pertim bangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya 
sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas jabatannya. 
Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha