Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 8 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 8 Tahun 2018 tentang BESARAN TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, BAB I - KETENTUA N UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Per wakilan Rakyat Daerah 
menurut azas otonomi dan tugas p embantuan dengan prinsip otonomi 
seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negar a Republik Indonesia Tahun 1945. 
- 3 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur pe nyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Kepala D aerah adalah Bupati Kutai Barat. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tekn is Daerah 
dan Kecamatan di lingkungan P emerintah Kabupaten Kutai Barat. 
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya 
disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Kampung Kabupaten Kutai Barat. 
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang se lanjutnya disingkat BKAD 
adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai barat. 
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Pe rangkat Daerah 
Kabupate Kutai Barat . 
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang un tuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
10. Pemerintahan Kam pung adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat 
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ka mpung. 
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK 
adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
13. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di 
Daerah Kabupaten Kutai Barat. 
14. Perangkat Kampung adalah unsur Pemerintah Kampung, Pembantu 
Kepala Kampung yang terdiri dari unsur Sekretariat Kampung, Unsur 
Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis yang ada di Daerah 
yang diangkat berdasarkan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
15. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang 
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 
16. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintaham kampung yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut . 
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah renca na keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan dit etapkan dengan Peraturan Daerah. 
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya 
disebut APB Kampung, ada lah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Kampung. 
- 4 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 19. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan 
oleh Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK, dan Lembaga Adat 
yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kampung ( APBK) . 
20. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan uang untuk operasional 
lembaga Rukun Tetangga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas 
pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman 
dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. 
21. Rukun Tetan gga selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga 
diwilayah Kabupaten Kutai Barat.