Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN, BAB II - PRINSIP PENGELOLAAN, Pasal 9 menetapkan:

(1) Dalam menentukan prioritas penggunaan DD 
didasarkan pada prinsip : 
 15 a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan 
kepentingan seluruh warga Desa tanpa 
membeda -bedakan; 
b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan 
kepentingan Desa yang lebih mendes ak, lebih 
dibutuhkan dan berhubungan langsung 
dengan kepentingan sebagian besar 
masyarakat Desa; 
c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan 
kewenangan hak asal usul dan kewenangan 
lokal berskala Desa; 
d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa 
dan kreatifitas Ma syarakat; 
e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa 
mengutamakan pelaksanaan secara mandiri 
dengan pendayagunaan sumber daya alam 
Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan 
keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; 
dan 
f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan 
keadaan dan kenyataan karakteristik 
geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, 
dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan 
atau perkembangan dan kemajuan Desa. 
 
(2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f , meliputi : 
a. tipologi desa berdas arkan kekerabatan 
meliputi : 
1. desa geneologis yaitu suatu desa yang 
ditempati oleh sejumlah penduduk 
dimana masyarakatnya mempunyai 
ikatan secara keturunan atau masih 
mempunyai hubungan pertalian darah ; 
2. desa teritorial yaitu suatu desa yang 
ditempati sejum lah penduduk atas dasar 
suka rela dan terbentuk menjadi tempat 
 16 pemukiman berdasarkan kepentingan 
bersama; dan 
3. desa campuran yaitu suatu desa dimana 
penduduknya mempunyai ikatan 
keturunan dan wilayah sama kuatnya . 
b. tipologi desa berdasarkan hamparan 
melipu ti : 
1. desa pesisir/desa pantai; 
2. desa dataran rendah/lembah; 
3. desa dataran tinggi; dan 
4. desa perbukitan/pegunungan. 
c. tipologi desa berdasarkan pola permukiman 
meliputi desa dengan permukiman : 
1. menyebar; 
2. melingkar; 
3. mengumpul; dan 
4. memanjang (seperti pada banta ran 
sungai/jalan). 
d. tipologi desa berdasarkan pola mata 
pencaharian atau kegiatan utama 
masyarakat meliputi : 
1. desa pertanian; 
2. desa nelayan; 
3. desa industri (skala kerajinan dan/atau 
manufaktur dengan teknologi sederhana 
dan madya); dan 
4. desa perdagangan (jas a-jasa). 
e. tipologi desa berdasarkan tingkat perkemba -
ngan kemajuan desa meliputi : 
1. Desa Maju atau Desa Pra -Sembada ; 
2. Desa Berkembang atau Desa Madya ; dan 
3. Desa Tertinggal atau Desa Pra -Madya. 
 
(3) Data tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2) huruf e bersumber dari Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi . 
 
 17 Pasal 10 
 
DD digunakan untuk membiayai program dan 
kegiatan bidang pembangunan Desa yang ditujukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Desa, peningkatan kualitas hi dup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan, dengan 
memprioritaskan penggunaan DD diarahkan untuk 
pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan 
Desa, antara lain : 
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk 
pemenuhan kebutuhan : 
1. lingkungan pemukiman; 
2. transportasi; 
3. energi; dan 
4. informasi dan komunikasi. 
b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial 
dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 
1. kesehatan masyarakat; dan 
2. pendidikan dan kebuda yaan. 
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk 
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang 
meliputi: 
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif 
untuk ketahanan pangan; 
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif 
yang di fokuskan pada kebijakan satu Desa 
satu produk unggulan yang meliputi aspek 
produksi, distribusi dan pemasaran; dan 
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya 
yang difokuskan pada kebijakan satu Desa 
satu produk unggulan yang meliputi aspek 
produksi, distribu si dan pemasaran. 
 18 d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan 
untuk pemenuhan kebutuhan: 
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 
2. penanganan bencana alam; 
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 
4. pelestarian lingkung an hidup. 
e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang 
sesuai kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam 
Musyawarah Desa.