Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018 tentang PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG, pada BAB VI - TATA CARA KERJASAMA, Pasal 7 menjelaskan:

(1)Unsur media cetak ,media siber dan media elektronik yang akan
melakukan keijasama publikasi ,harus mengajukan permohonan ke
pengguna anggaran dengan melampirkan dengan persyaratan yang telah
ditentukan .
(2)Terhadap permohonan yang diajukan oleh unsur media cetak ,media siber
dan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
verifikasi oleh timverifikasi .
(3)Verifikasi oleh timdilakukan untuk memperoleh keabsahan media massa
sesuai dengan ketentuan yang ada.
(4)Setelah perusahaan media diverifikasi dapmemenuhi persyaratan ,kriteria
dan kualifikasi teknis ,selanjutnya tim verifikasi mengeluarkan daftar
perusahaan media yang dapat melakukan keijasama dilingkungan
PAPftFPKOf~)lRr]1^aera^Pat*atahun berkenaa
hJ u m mA,
(5)Daftar perusahaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (4)berisi
nama media ,nama perusahaan ,penanggungjawab ,alamat ,dan nama
wartawan yang ditugaskan oleh pemimpin perusahaan atau pemimpin
redaksi media yang dimaksud .
(6)Media cetak yang dapat bekeijasama dengan pemerintah daerah adalah
media cetak yang terbit diskala nasional dan Provinsi Sumatera Utara dan
terdaftar diSerikat Perusahaan Pers (SPS ).
(7)Media Siber yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai adalah media siber dengan skala nasional dan Provinsi
Sumatera Utara yang mendapat rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan
Informatika tempat media siber didirikan .
(8)Keijasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
dengan media massa ditentukan sesuai dengan kemampuan anggaran
keuangan daerah .