Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 9 Tahun 2018 tentang PAKET KOMPLIT LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 
Timur, da n Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
, sebagaimana telah diubah dengan Undang -
 -2- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 
 Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan 
atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentuka n Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3962); 
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 te ntang 
Administrasi Kependudukan (Lemb aran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaiman a telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kep endudukan 
(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 20 13 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475 ); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPAT I TENTANG PAKET KOMPLIT 
LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL .