Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018 pada Pasal 11?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018 tentang PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG, BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

Pada saat Peraturan Bupati inimulai berlaku ,Peraturan Bupati Serdang Bedagai
Nomor 2Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
EXAMINASI Pasal 12
Peratjaran Bupatji i
. KABAG
Agpa»nulai berlaku pada tanggal diundangkan .
tergetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan
sm:mpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdangoral g
eng {n Bu
Bedaj iai.
KASliBBAG
PER-UU-ANk Ditetapkan diSeiRampah
pada tanggal {k N\e/il£)\8
BUPATI SERDANG BEDAGAI ,
H.SOEKIRMAN
Diundangkan diSeiRamp
pada tanggal \& NVL \ZQ
SEKRETARIsbAERAH >K^BUPATEN SERDANG BEDAGAI ,
HADI WINARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018 NOMOR 2S)
PAr«AFKORDIMASi
ffli'flilEEf
IrfeSaS
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
: TAHUM 20
TANGGAL :lb W\tl
TENTANG :PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAINOMOR
DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN NO
PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
IZIN LOKASI
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT )
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB )
IZIN LINGKUNGAN
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL )
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PADA TANAH
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP )
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP )
IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI
IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI (TDUI )
izflMmPADI/HULLER /PENYOSOHAN BERAS
T IM)ADAEXApGUDAjNG(TDG )
IZNTEMRAT Fp ]
KABAG
T fI^^FTAfe iJ^AHK PARIWISATA (TDUP )
IZNPRAKTIK I)OKTER9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
IUAILAN MINUMAN BERALKOHOL 18.
19.
20.
fwmsx &ISIDAN
PERAV21.IZ
22.IZ;
IZN~PRAKTfK ’FISf0‘PERAPIS 23.
IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN 24.
IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA 25.
IZIN OPERASIONAL UNIT TRANFUSI DARAH 26.
IZIN PENDIRIAN KLINIK KECANTIKAN 27.
28.IZIN APOTEK
29.IZIN PRAKTIK APOTEKER
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN NO
IZIN PRAKTIK ASISTEN APOTEKER 30.
IZIN MENDIRIKAN KLINIK 31.
IZIN OPERASIONAL KLINIK
IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS CDAN D
IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS CDAN D
IZIN TOKO OBAT
IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL
IZIN PENGOBAT TRADISIONAL
IZIN SALON
IZIN PENDIRIAN DEPOT AIR MINUM ISIULANG
IZIN PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN
IZIN LAIK HYGIENE RESTORAN DAN RUMAH MAKAN
IZIN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP )
SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD.B)
SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
(STD-P)
PERUBAHAN LUAS LAHAN
PERUBAHAN JENIS TANAMAN
PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
DIVERSIFIKASI USAHA32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
-PUS4TPERBELANJAAN (IUPP )
(ELOLAAN PASAR TRADISIONAL
IZIN USAHA TOKQ MODERN (IUTM )
K&M&TTATOMPE NJDAFTARAN WARALABA (STPW )
^N^kEKL
IZIN USAH9rRETE iNAKAN
HVP
^RUANAN
IZIN USAH VANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG5:
5:
54
55
56
58.PI
59.
IZIN TRAYEK 60.
IZIN USAHA WARNET
IZIN LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN SWASTA61.
62.
PARAF KQRD !NA5fiBUPATI SERDANGr BEDAGAI ,
i T
H.SOEKIRMAN
S&o«iaposeszii