Apa norma yang terkandung dalam Pasal 46 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 29 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 29 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG, khususnya , Pasal 46, memuat:

, Kepala Seksi Fasilitasi Akses Permodalan mempunyai 
rincian tugas: 
-8-
menyusun rencana kerja Seksi Fasilitasi Akses Permodalan 
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 
melaksanakan tugas; 
mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang 
baik pada bawahan dan tugas Seksi Fasilitasi Akses 
Permodalan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu; 
memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan 
agar pekerjaan Seksi Fasilitasi Akses Permodalan dapat 
dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang 
berlaku; 
mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 
yang berhubungan dengan tugas Seksi Fasilitasi Akses 
Permodalan melalui informasi dan sumber data yang ada 
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 
merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Fasilitasi Akses Permodalan dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat 
digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 
membimbing penyiapan bahan penyusunan kebijakan di 
bidang fasilitasi akses permodalan; 
mengatur pelaksanaan fasilitasi (Informasi, akses) di bidang 
permodalan kepada petani kebun; 
membimbing pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan 
permodalan usaha tani perkebunan; 
membimbing pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan 
analisa data usaha tani sebagai bahan pedoman teknis 
penumbuhan dan penguatan permodalan bagi kebun; 
membimbing pelaksanaan penyusunan pedoman 
pemanfaatan dan peluang serta akses permodalan 
perkebunan; 
mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 
1. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi 
Akses Permodalan berdasarkan rencana dan realisasinya 
untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 
permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 
melaporkan kegiatan Seksi Fasilitasi Akses Permodalan 
berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang 
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 
lanjut; dan 
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 
dan petunjuk atasan. 
-9-
Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Berau. 
Ditetapkan di Tanjung Redeb 
Diundangkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal, 18 Juli 2018 
- 10-
LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BERAU 
NOMOR 29 TAHUN 2018 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
PERKEBUNAN. 
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN 
KEPALA DINAS 
KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 
BIDANG 
PRODUKSI 
y 
SEKSI 
BUDIDATA DAN BAHAN 
TANAMAN 
SEKSI 
REHABILITASI DAN 
PEREMAJAAN 
SEKSI 
PENYIAPAN DAN 
PERLUASAN LAHAN SEKRETARIAT 
SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN ASET 
BIDANG 
PERLINDUNGAN X BIDANG 
PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN USAHA 
SEKSI 
BIMBINGAN DAN 
PENGAWASAN SARANA 
PERLINDUNGAN 
SEKSI 
PENGENDALIAN 
ORGANISME PENGGANGGU 
TANAMAN 
SEKSI 
DAMPAK LINGKUNGAN DAN 
PENCEGAHAN KEBAKARAN y y 
BIDANG 
PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA PERKEBUNAN 
X 
SEKSI 
BINA USAHA SEKSI 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 
PERKEBUNAN 
SEKSI 
>ENGOL AHAN PASCA PANEN 
DAN PEMASARAN SEKSI 
KELEMBAGAAN 
PERKEBUNAN 
SEKSI 
PEMBINAAN KEMITRAAN SEKSI 
FASILITASI AKSES 
PERMODALAN 
UPTD