Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 04 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 04 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 
2. Pcmerintah Daerah adalah Kepala Daerah scbagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 
Bupati Kotabaru. 
4. Badan Pengclola Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru. 
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Kotabaru. 
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Kotabaru. 
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten 
Kotabaru. 8. Desa adalah Dcsa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru. 
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 
10. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang 
akan diterima oleh setiap desa, yang besarannya 
dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh perseratus) 
dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa 
secara nasional. 
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk desa, angka 
kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat 
kesulitan geografis desa setiap kabupaten. 
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya discbut APB Desa adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Desa. 
16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang 
Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bandahara 
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada 
bank sentral. 
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
18. Rekening Kas Desa yang sclanjutnya disingkat RKD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa 
pada bank yang ditetapkan. 
19. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan 
Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis 
disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau 
Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada desa 
yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir 
tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran APBDesa. 
20. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana 
kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan 
dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa. 
21. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah 
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
22. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya 
disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat 
kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat 
kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar 
Daerah. 
23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya 
disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan 
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan 
variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 
infrastruktur, transportasi, dan kom unikasi.