Apa saja yang diatur dalam Pasal 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH, BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 22 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura. 
. 
Ditetapkan di Sentani 
pada tanggal 20 Juli 2018 
BUPATI JAYAPURA, 
 ttd 
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 
Diundangkan di Sentani 
pada tanggal 23 Juli 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
ttd 
Drs. YERRY FERDINAND DIEN 
PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 1959114198401002 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 9 
 salinan sesuai dengan aslinya, 
n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
RISCHARD LATUKOLAN, SH. 
PENATA TK.I 
 NIP. 197208201993041001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA: 
09/2018 
 
 
 
16 
 PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
 NOMOR 9 TAHUN 2018 
TENTANG 
PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH 
 
I. UMUM 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan 
Retribusi Daerah maka dalam upaya memaksimalkan potensi Pendapatan Daerah diperlukan kemandirian Pemerintah Daerah dalam menggali 
sumber-sumber pendapatan daerah dalam menunjang pembangunan 
daerah. 
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang 
memiliki peranan cukup strategis dalam meningkatkan kemampuan 
keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakm uran rakyat, sehingga perlu dilakukan upaya-
upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem pemungutan yang 
sederhana dan efisien sehingga dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak. 
Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah system administrasi 
perpajakan berperan penting dalam kesuksesan pemungutan Pajak di 
Daerah, system administrasi perpajakan modern lebih menekankan pada 
transparansi dan akuntabilitas perpajakan baik itu dari Wajib Pajak maupun fiskus. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta 
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak maka perlu 
dilaksanakan Sistem Online Pajak Daerah. 
Tujuan Sistem Online Pajak Daerah adalah untuk membangun data 
perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meminimalkan kontak antara 
aparatur perpajakan dengan Wajib Pajak, dan meningkatkan profesionalisme bagi aparatur perpajakan maupun Wajib Pajak. 
II. PASAL DEMI PASAL