Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999?
Norma hukum dalam PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 15 berbunyi:

. ana dimaksud pada pasal 4 (~mpat) 
B . Layanan Pengadaan sebagaun . ,r perumusan kebijakan, (1) agian · t gas menyiap~an dan t (3) mempunya1 u dan fungsi, pamantauan . aya . .:1r,.. elaksanaan tugas binaan teknis mengkoordmas!A,O.n p . dan penyelenggara~n pem daan. 
e:1:~!trisr°f:Su!~=a di bid~n::-~:::~~ 1a::~:::1r) Bagian 
a k akan tugas sebagaun ·. . 
(2) Untuk mela sand menyelenggarakan fungs~-. di bidang administras1 
Layanan Penga aan . erumusan keb1Jakan 1 
a. Pelaksanaan penyiapan p dan jasa pemerintah; 
layanan pengadaan barang Pasal 14 
10 e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten. 
11 (1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) 
mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan 
dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, 
administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, tata laksana, analisa 
jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan 
kinerja organisasi. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
Organisasi menyelenggarakan fungsi: Pasal 17 (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) 
menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 
dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan 
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang 
kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan administrasi aset Sekretariat 
Daerah, serta arsip, ekspedisi dan sandi telekomunikasi. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang rumah tangga, 
administrasi keuangan dan aset Sekretariat daerah, arsip, ekspedisi, 
serta sandi telekomunikasi; 
b. Pelaksanaa koordinasi dan penyusunan rogram kegiatan serta petunjuk 
eknis pelaksanaan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan 
set Sekretariat Daerah, arsip, ekspedisi serta sandi telekomunikasi. 
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset 
Sekretariat Daerah, arsip, ekspedisi serta sandi telekomunikasi; 
d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di 
bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset Sekretariat 
daerah, arsip, ekspedisi serta sandi telekomunikasi; 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Asisten. Pasal 16 b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 
petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, 
monitoring dan evaluasi; 
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah; 
d. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi pengadaan barang 
dan jasa pemerintah; 
e. Pelaksanaan pelaporan pengadaan barang dan jasa pemerintah; 
f. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia layanan pengadaan; 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten. 
12 (1) Bagian Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas menyiapkan 
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan 
pembinaan teknis daministrasi sumber daya di bidang administrasi 
kerjasama, penyelenggaraan keprotokolan, dan komunikasi publik. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi 
kerjasama; 
b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 
petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, serta pemantauan evaluasi dan 
pengendalian kerjasama; 
c. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di 
bidang kerjasama; 
d. Pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas luar 
negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah daerah, pimpinan serta 
anggota DPRD; 
e. Pelaksanaan juru bicara Bupati dan Peme~tah Da~r~; 
f. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan 
masyarakat dan protokol; . . 
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggara~ pem~nntah~ 
dan pembangunan di bidang pengumpulan dan penyanngan informasi, 
media dokumentasi dan protokol; 
h. Pelak~aan tugas lain yang diberikan oleh Asisten. Pasal 18 a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, 
analisa jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan 
kinerja organisasi; 
b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 
petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan; 
c. Ketatalaksanaan, analisa jabatan, dan kepegawaian, pelayanan publik 
serta peningkatan kinerja organisasi; 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan 
dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; 
e. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya bidang 
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan kepegawaian, 
palayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; 
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten. 
13 (1) Subbagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas menyiapkan 
bahan koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan di bidang ~dm~isreasi 
kepala daerah dan wakil kepala daerah, aparatur legislatif serta 
administrasi pengembangan otonomi daerah. . 
Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ~yat ~l) Subba~ 
Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai uraian pekerjaan 
terdiri atas: · bid a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi dan pembinaan di 1 ang 
administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota 
legislatif; . . . 1 · · · b. Pela.ksanaan pengumpulan bahan sos1alisas1t, kon~ud tearsa1h,. supervis1 
koordinasi, monitoring dan evaluasi progranm o onomi a , (2) Pasal 20 (1) Subbagian Pemerintahan sebagaim.ana dim.aksud pada pasal 4 (empat) 
mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan 
petunjuk pelaksanaan tata pemerintahan, administrasi wilayah 
pemerintahan dan pertanahan serta pelaksanaan tugas dekosentrasi dan 
dan tugas pembantuan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Pemerintahan mempunyai 
uraian pekerjaan terdiri atas: 
a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi di bidang tata pemerintahan 
pemekaran dan penggabungan wilayah, perubahan nama, batas dan ibu 
kota; 
b. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk mengenai tata 
pemerintahan, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta 
pertanahan; 
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 
d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan/desa/kelurahan; 
e. Pelaksanaan penyusunan jadwal rapat koordinasi secara berkala 
dengan instansi di lingkungan pemerintah daerah; 
f. Pelaksanaan penyiapan koordinasi penataan batas kecamatan dan 
desa/kelurahan; 
g. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan kawasan khusus dan nama - nama 
geografi dan rupa bumi; 
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian; Pasal 19 Paragraf Kedua 
Togas dan Uraian Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Bagian Sekretariat 
Daerah 
14 (1) Subbagian Agama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (6) 
menyiapakan perumusan kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan 
kegiatan, monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang keagamaan dan 
melaksanakan tata usaha bagian. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Subbagian 
Agama menyelenggarakan uraian tugas: 
a. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang agama; 
b. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan sarana 
agama, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan, pondok 
pesantren, kelembagaan agama dan pembinaan kehidupan beragama; 
c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan sarana agama, sarana pendidikan 
agama, pendidikan keagamaan, kelembagaan agama dan pembinaan 
kehidupan keagamaan; Pasal 22 (1) Subbagian Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada