Apa saja yang diatur dalam Pasal 195 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014?
Ketentuan dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, BAB X - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 195 menetapkan:

v^bt^ bYang milik daerah selain dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupatib^milik daerah selain tanah dan/atau bangunan^”“^1 ieblhdan Rp’ 5-000.000.000,00 (lima miliar rupiah)diskanoleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRDH
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)mirupakannilaiZ^eny^^da'am bentUk P“jUalan’—«kar
perolehantntuk^btmuThi^^nÜai
DPRD -bag— Maksud pada
pada ayat Wdan ayat (2)fasilitas pemakaman umum;bX^aX!“daSPenang8^-gan
sarana dan prasarana posdantelekomunikasi;sarana danprasarana olahraga untuk umum;
beSerta Penduk“8nyaSS—
fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RennhiibIndonesia sesuai dengan tugas danfungsinya8 Republik
rumah susun sederhana; ’
tempat pembuangan sampah untuk umum-cagar alam dan cagar budaya;promosi budaya nasional;
b.secara ekonomis lebihdan/ataumenguntungkan bagi daerah apabila dijual;
(2)
ESHS—
(5)
(6)
d.
e.
f.(1)
(2)
(3)
(4)
b.tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannvadigunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeriS pemenntah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-°'bangUnan Sebagai akibat darf keadaan kaharteastsrpihak iain yang d«uai
keambalbi°a^bangUn“ ^angun
seiain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki buktin^ah) peTulit”83”PaHng “nggi Rp’ 1000000 (satu jutad.., Pasal 197te“nbarang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam halMKXSX >±7WadaIah PenjUalan bara^
Lelang sebagaimana dimaksud nada a™t 1“tan pengumuman lelang dan dihadapan UjabartóZ
mZuSda,am hal terten‘U^«na^imaks^ ayat (1)
" berSifet khUSUS—peraturan
dkdaarahlai™ya yan8 ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati
bKenegara g010ngan 111yan8 diJual kepada penghuninya yang' sah b.Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada-ninya yan§ sah-
1.Gubemur/ Bupati /Walikota;2.Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota-3.mantan Gubemur/ mantan Bupati/mantan Walikota;
wXo”a;danGubernUr/mantan Wakil Bupati/mantan Wakil
5.Sekretaris Daerah Provinsi
b™”dn“Iainnya’ Sebagaimana dimakaud Pada ayat (4)huruf
a'umum;dan/ataUbangUnan yan8 akan digunakan untuk kepentingan
(1)PhshI 198SXS*barang mUik daerah dilakukan peniiaian ™tuk
i
I
I
i
I
i
I(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Dikecualikan dariketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yangdSÏÏ untuk
(1)dÜakUkanSebag—^Ztmemperhitungkan faktor penyesuaiang
terend^n^Tpadaa^ (4)merupakan limit/batasanIhStgdlSampaikan kePada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai
Nilailimit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)adalah harga minimal barang yang akan dilelang.Y (Jadalah
Pada ayat ditetapkan oleh Bupati
(1)
(2)
(3)
(4)Pasal 199Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku
Padanellk6Pf^n’dilakukan lelang ulang sebanyak ffsatu) kali21 ?ang Ulang sebaëaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.y 1J
Dalam halsetelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerahPada ayat (1)Üdak laku dÜual’ PMgelola Barangmenmdaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah® penyertaan modal atau pemanfaatan ’
dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (3)atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
(1)
(4)
(5)
(1)
(2)(2)
(3)Pasal 200Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulangSbanyak 1(satJ)
^^8 ^lang sebaSaimana dimaksud pada ayat (1)dapatdilakukan penilaian ulang.F
lelang ulan« sebagaimana dimaksud padannnLJi?k dlJua >Pengelola Barang menindaklanjuti dengan\paklangl tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.8
aval 3kegiatan sebagaimana dimaksud padaXiA’ aang mihk daerah seIain tanah dan/atau bangunan
bersangkutan.^8*perSetuJ'uan BuPati untuk masing-masing kegiatan
penvTrtaan1tanpamenukar, hibah' atau?dx’sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak dapatdilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.
. Pasal 201Kas11 peiyualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya kerekening KasUmum Daerah.y
Daerahberada pada Badan Layanan Umum
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)nlnve^^milik daerah dalam rangkapenyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsid^mrk^^TU™Um °aerah merupakan penerimaan daerah yangdisetorkan seluruhnya kerekening kas Badan Layanan Umumuaeran.
b'P™an1aerahdari penjualan barang milik daerah dalam rangkatugas dan fungsi Badan Layanan UmLmElmerupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnyakerekening KasUmum Daerah.y
Paragraf Kedua
Objek Penjualan