Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 6 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 6 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 
4. Desa adalah desa d an desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
- 3 - 
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditr ansfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selan jutnya disingkat APB Desa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
7. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank 
sentral. 
8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menampung seluruh pe nerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada ban k yang ditetapkan. 
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh 
setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persenta se 
tertentu dari anggaran Dana D esa yang dibagi dengan jumlah desa secara 
nasional. 
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status 
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi. 
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitu ng dengan memperhatikan jumlah 
penduduk Desa, luas Wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap 
Kabupaten/Kota. 
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki ol eh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar -
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
13. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK F isik adalah dana 
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 
fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
14. Kantor Perlayanan Perbenda haraan Negara yang selanjutnya disebut KPPN 
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 
kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat 
penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan 
Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 
 
 
 
- 4 -