Apa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 pada Pasal 15?
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu, Pasal 15 menyebutkan bahwa:

(1) Inspektur Pembantu I membawahi wilayah kerja pembinaan 
dan pengawasan pada: 
a. Sekretariat Daerah; 
b. Dinas Pariwisata & Kebudayaan; 
c. Badan Pengelola Keuangan, Asset dan Pendapatan Daerah; 
d. Dinas Pendidikan; 
e. Badan Lingkungan Hidup; 
f. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 
g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 
h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 
i. Wilayah Kecamatan Napano Kusambi; 
j. Wilayah Kecematan Kusambi; 
k. Wilayah Kecamatan Sawerigadi; 
1. Wilayah Kecamatan Maginti. 
(2) Inspektur Pembantu II membawahi wilayah kerja pembinaan 
dan pengawasan pada : 
a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 
c. Dinas Perhubungan; 
d. Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian; 
e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
f. Dinas Perumahan, Kawasan Pennukiman dan Pertanahan; 
g. Dinas Sosial; 
h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu; 
i. Dinas Kesehatan; 
j. Dinas Kelautan dan Perikanan 
k. Wilayah Kecamatan Barangka; 
1. Wilayah Kecamatan Lawa; 
m. Wilayah Kecamatan Wadaga. 
(3) Inspektur Pembantu III membawahi wilayah kerja pembinaan 
dan pengawasan pada: 
a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 
b. Dinas Pertanian dan Pangan; 
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
e. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD); 
f. Satuan Polisi Pamong Praja (POL-PP); 
g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); h) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi 
i) Pengawasan dalam rangka percepa~ menuju good 
. governance, clean govement dan pelayanan publik. 
J) Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan. 
k) Penyusunan pedoman/strandar dibidang pengawasan. 
I) Koordinasi program pengawasan. 
m) Pemeriksaan hibah/bantuan sosial. 
n) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi. 
o) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa. -6- 
Dalam pelaksanaan pemeriksanaan khusus/investigasi yang 
menyangkut keuangan dan pembangunan dilakukan oleh Pejabat 
Fungsional Auditor/ P2UPD Pejabat Pengawas Pemerintah. Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektur 
Pembantu berkoordinasi dengan Jabatan Fungsional 
Auditor/P2UPD untuk keselarasan pelaksanaan tugas masing­ 
masing. Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib 
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja.