Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 23 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 23 Tahun 2018 tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPMENUJU MASYARAKAT KABUPATEN TANGGAMUS YANG SEHAT BERBASISSISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, khususnya BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 18, memuat:

Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IITulangBawang dan Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang.'Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang(Lembaran Republik IndonesiaNomor 47>Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286) ;
5.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemenksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan^Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangan-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5589);
!0. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan(^baran Negara Republik IndonesiaTahun 2°°4 Nomor 90,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 21Tahun 2007 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
Pasal II
Peraturan Bupati inimulai berlaku sejak tanggal 1Agustus 2018.
Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenTanggamus.
Ditetapkan diKota Agung
pada tanggal 3ojuli 2018
Pj.BUPATI T GAMUS
Diundangkan diKota Agung
pada tanggal 31Juli 2018
Plh.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,
FB.KARJIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 484
IV.a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM
dprdRIbupati/wakil bupati/pxmpinan DPRD/ANGGOTA
NO
1PROVINSI
TUJUAN
2S
A
T
U
A
N
3LUAR DAERAH
DALAM KOTA
LEBIH DARI 8
(DELAP AN) JAMDIKLATBUPATI/WAKIL
BUPATI/
PIMPINAN DPRDANGGOTA DPRD
1 ACEH OH 885,0005
848,0006
140.0007
110.000
2 SUMATERA UTARA OH 910,000 871,000 150.000 110.000
3 RIAU_OH 910,000 871,000 150.000 110 000
4 KEPULAUAN RIAU OH 910,000 871,000 150.000 110.000
5 JAMBI OH 910,000 871,000 150.000 110.000
6 SUMTERA BARAT OH 934,000 895,000 150.000 110.000
7 SUMATERA SELATAN OH 934,000 895,000 150.000 110.000
8 LAMPUNG OH 934,000 895,000 150.000 110.000
9 BENGKULU OH 934,000 895,000 150.000 110.000
10 BANGKA BELITUNG OH 1,008,000 965,000 160.000 120.000
11 BANTEN OH 910,000 871,000 150.000 110.000
12 JAW ABARAT OH 1,057,000 1,013,000 170.000 130.000
13 DK.IJAKARTA OH 1,300,000 1,250,000 210.000 160.000
14 JAWA TENGAH OH 910,000 871,000 150.000 110.000
15 D.l YOGYAKARTA OH 1,033,000 989,000 170.000 130.000
16 JAWA TIMUR OH 1,008,000 965,000 160.000 120.000
17 BALI OH 1,180,000 1,130,000 190.000 140.000
18 NUSA TENGGARA BARAT OH 1,082,000 1,036,000 180.000 130.000
19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 1,057,000 1,013,000 170.000 130.000
20 KALI MATAN BARAT OH 934,000 895,000 150.000 110.000
21 KALIMANTAN TENGAH OH 885,000 848,000 140.000 110.000
22 KALIMANTAN SELATAN OH 934,000 895,000 150.000 110 000
23 KALIMANTAN TIMUR OH 1,057,000 1,013,000 170.000 130.000
24 KALIMANTAN UTARA OH 1,057,000 1,013,000 170.000 130.000
25 SULAWESI UTARA OH 910,000 871,000 150.000 110.000
26 GORONTALO OH 910,000 871,000 150.000 110.000
27 SULAWESI BARAT OH 1,008,000 965,000 160.000 120.000
28 SULAWESI SELATAN OH 1,057,000 1,013,000 170.000 130.000
29 SULAWESI TENGAH OH 910,000 871,000 150 000 110.000
30 SULAWESI TENGGARA OH 934,000 895,000 150.000 110.000
31 MALUKU OH 934,000 895,000 150.000 110.000
32 MALUKU UTARA OH 1,057,000 1,013,000 170.000 130 000
33 PAPUA OH 1,426,000 1,366,000 230.000 170.000
34 PAPUA BARAT OH 1,180,000 1,130,000 190.000 140.000
BUPAi f7ANGGAMUSPRO'/! VS;LA'L-UNG
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR :40tahun 2018
TENTANG
mZJooKEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
»2017 TENTANG perjalanan DINAS JABATANDALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DANPEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN TANGGAMUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGGAMUS,