Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATI'R.AIT WALIKOTA KOTAUOBAGU Nomor uoR Tahun 2014?
Ketentuan dalam PERATI'R.AIT WALIKOTA KOTAUOBAGU Nomor uoR Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber, BAB VI - SANKSI, Pasal 14 menetapkan:

(1) walikota menunda penyaluraa Dana Desa, dalam hal:
a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4), (5) dan (6);
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 3O"/" (tiga puluh persen); dan/atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.qr
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana
Desa tahap II tahun anggaftrn berjalan sebesar Sisa Dana
Desa di RKD talun anggaran sebelumnya.
(3) Da1am hal Sisa Dana Desa di RKD tahun arlgga,ran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II
tidak dilakukan.
(a) Daiam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun
anggaran bedalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 30olo (tiga puluh persen),
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimalsud
pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana
Desa di RKUD.
(5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimara dimaksud
pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah
dalam hal terdapat potensi atau telah te{adi penyimpangan
penyaluran dan/atau pengguna€m Dana Desa.
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71
disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa sebelum batas waktu tahapan penya,luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.