Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ~ Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ~ Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawa san Penyelenggaraan, ketentuan pada BAB III - b. mewujudkan pelayanan bantuan hukum di Klinik, Pasal 4 berbunyi:

(1) Petug3:s Kantor Depan (front office) Klinik Bantuan Hukum 
menenma aparatur _ yang membutuhkan pelayanan bantuan 
eukum dan selanJutnya mengarahkan aparatur tersebut 
epada Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum . (9) Ketua Klinik Bantuan Hukum berdasar:k~ kajian/ telaah 
hukum yang dilakukannya terhadap jenis kasus yang 
dihadapi aparatur, m.emberikan pertimbangan hukum yang 
disampaikan kepada Penanggung Jawab Klinik Bantuan 
Hukum, dan selanjutnya Penangung Jawab Klinik Bantuan 
Hukum menyampaikan pertimbangan hukum beserta 
rekomendasi saran tindak dan cara penanganannya kepada 
Sekretaris Daerah untuk mendapat arahan. 
(10) Berdasarkan arahan Sekretaris Daerah, Penanggung Jawab 
Klinik Bantuan Hukum selanjutn ya memerintahkan Ketua 
Klinik Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan 
bantuan hukum berupa advis hukum kepada aparatur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk permasalahan 
hukum yang dapat diselesa ikan oleh Klinik Bantuan Hukum, 
sesuai tingkatan penyelid ikan dan penyidikan. 
, ( 11) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 10) secara teknis ditangani oleh Koordinator Bidang 
Tindak Pidana Umum, Koordinator Bidang Tindak Pidana 
Korupsi, atau Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus 
dengan berkoordinasi dengan Ketua Klinik Bantuan Hukum . 
(12) Apabila advis hukum tidak dapat dilakukan, maka 
Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum akan 
merekomendasikan pendampingan hukum aparatur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) oleh Lembaga Bantuan 
Hukurn atau Advokat, kepada Bupati . 
(13) Bupati menunjuk Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pada tahap 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan pidana, hingga 
putusan pengadilan yang berkekuatan Hukurn tetap , dan 
Lembaga ~antuan Hukum atau Advokat tersebut wajib 
menyampaikan laporan kepada Klinik Bantuan Hukum. ·:-_1;; 'f: . ; .. ~.:,-.. 
\.::-:: :;~-~~5\;i. · ...