Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 2 Tahun 2013?
Substansi PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam, khususnya , Pasal 10, memuat:

A 
(1) Alokasi anggaran usulan bantuan sosial dituangkan dalam format Rencana Kegiatan 
Anggaran (RKA) yaitu: 
a. bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 
b. bantuan berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. 
(2) Usulan bantuan sosial yang disetujui ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-SKPD dan/atau DPA-PPKD. 
(3) Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh Saluan Kerja Perangkat 
Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja 
bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek bantuan sosial alas 
usulan SKPD yang membidangi, dengan objek dan rincian objek meliputi: 
a. bantuan sosial organisasi kemasyarakatan; 
b. bantuan partai politik. 
(4) Bantuan dalam bentuk barang atau jasa dianggarkan dalam bentuk program dan 
kegiatan oleh SKPD atau SKPKD dalam kelompok belanja langsung. 
3. ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah kemudian disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), 
sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: