Apa substansi hukum dari Pasal 97 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 97, adalah:

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 96 ayat 
(2), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk KSPI dapat 
dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang . 
(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilaporkan kepada Bupati . 
(3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dituangkan dalam perjanjian Sewa. 
(4) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhitungkan nilai 
sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa 
barang milik daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pa sal 85 sampai dengan Pasal 92. 
(5) Perhitungan sebagaimana dimak sud pada ayat (4) dapat meminta 
masukan dari Penilai. 
 
40
 (6) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki 
kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara 
sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan . 
(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani 
oleh penyewa yang sekurang -kurangnya memuat keterangan mengenai 
ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk 
membayar lunas secara bertahap . 
 
Paragraf 7 
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa