Apa bunyi lengkap Pasal 145 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB XIII - PENGHAPUSAN, Pasal 145 dinyatakan:

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan dalam hal: 
a. barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan 
dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan; atau 
b. terdapat alasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Pasal 144 
( 1) Penyertaan modal pemerin tah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa 
kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang -undangan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan 
Bupati. b. barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang lebih 
optimal untuk disertakan sebagi modal Pemerintah Daerah. ' . 
-- -- --- ------···-- - -··- - "·· -- - Pasal 152 
(1) Penghapusan barang milik daerah yang masih mempunyai nilai 
ekonomis, dapat dilakukan melalui: 
a. pelelangan; dan/atau 
b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. 
(2) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor 
ke kas daerah.f Pasal 151 
(1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat 
dipergunakan , dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah. 
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan . Pasal 150 
(1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal . 149 ayat ( 1) huruf c, dilakukan dalam hal barang milik 
daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, putusan pengadilan yang 
telah berkekutan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 
lainnya . 
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan: 
a. berdasarkan keputusan dan/ atau laporan penghapusan dari 
Pengguna Ba rang un tuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang ; atau 
b. berdasarkan keputusan Bupati untuk barang milik daerah yang 
berada pada Pengelola Barang. (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilakukan 
dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan b, disebabkan karena : 
a. pemindatanganan atas barang milik daerah; 
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah 
tidak ada upaya hukum lainnya; 
c. menjalankan ketentuan undang -undang; 
d. pemusnahan; atau 
e. sebab lain. 
(5} Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3} 
dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Pengelola 
Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(6) Persetujuan penghapusan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada 
, dikecualikan untuk: 
a. pengalihan status penggunaan barang milik daerah ; 
b. pemindahtanganan; atau 
c. pemusnahan. 
(7) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik 
daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar 
Barang Pengguna dan / atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. 
(8) Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (5), dilaporkan kepada Bupati. 
Bagian Kedua 
Inventarisasi