Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 26 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 26 Tahun 1945 tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARADILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS, khususnya , Pasal 1, adalah:

Bupati adalah Bupati Tanggamus.
dl^PRDUnSUr Pembantu kepala daerahAnarata'sM^penyelen88ara<“ Urusan Pemerintahan.
ke,ja yang bekeiia pada
PeZÏllTX fNegara’ yangdisebuttS2?aPesawai negen sipil dan pegawaiStet^nb8?pei: | anJlan kerJa y“g diangkat oleh^bmakePegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negaralamnya dan digaji berdasarkan ^ratuSperundangundangan;
Negeri Sipil’ yan§ selanjutnya disingkat PNStertotuX^yan« memenuhi ayarat
n H 1-’sebagai Pegawai secara tetap oleh
pemerintahan"3kepegawaian untuk menduduki jabatanpalamPeraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan:1Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
adaIah Pemerintah KabupatenPeraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 890);Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentangDisiphn Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5135);Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 114’ Tambahan Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Nomor 5887);Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6037);1°.Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2017 tentangembmaan dan Pengawasan Penyelenggara PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 3);
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keija, yangselanjutnya disebut PPPK, adalah warga negara Indonesiayang memenuhi syarat tertentu, yang diangkatberdasarkan peijanjian kerja untuk jangka waktutertentu dalam rangka melaksanakan tugaspemerintahan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman yang berisinorma atau etika yang mengatur sikap, tingkah laku danperbuatan Pegawai didalam melaksanakan tugas danpergaulan hidup sehari-hari;10. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku adalahlembaga non struktural dilingkungan PemerintahKabupaten Tanggamus yang bertugas melakukanpenegakan, pelaksanaan, serta menyelesaikanpelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;11. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atauperbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan KodeEtik dan Kode Perilaku;12. Tindakan Administrasi adalah tindakan yang diberikankepada Pegawai sebagai akibat dari pelanggaran terhadapketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;13. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganharus memberitahukan kepada pejabat yang berwenangtentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaranKode Etik dan Kode Perilaku;14. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukanpelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;15. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keteranganguna kepentingan pemeriksaan tentang suatupelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang iadengarsendiri, ialihat sendiri daniaalami sendiri.16. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat PembinaKepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum atauPejabat lamyang ditunjuk.