Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 57 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 57 Tahun 1945 tentang HARG A SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, pada BAB III - PENGATURAN PENYELENGGARAAN, Pasal 7 menjelaskan:

Pelaksanaan pembinaan pembangun an bangunan gedung Negara , Daerah 
melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah, maupun 
masyarakat untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung 
negara. 
Pelaksanaan pengendalian pembangunan bangunan gedung daerah . 
Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat 
Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan 
Pembangunan Gedung Negara/Daerah. 
Aparat Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam pembangunan bangunan 
gedung daerah , apabila melakukan pelanggaran ketentuan dikenak an 
sanksi sesuai ketentuan tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan -peraturan 
pelaksanaannya. 
Apabila penyedia jasa konstruksi yang ter libat dalam pembangunan 
bangunan gedung negara/daerah melakukan pelanggaran dikenakan 
sanksi dan /atau ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang -
undangan .