Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 Pasal 278?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, Pasal 278 mengatur sebagai berikut:

Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain: 
memelihara rumah neg ara dengan baik dan bertanggung jawab, 
termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara 
bersangkutan; dan 
menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang 
berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat 
Izin Penghunian (SIP) . 
Penghuni rumah negara dilarang untuk: 
mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis 
dari pejabat yang berwenang pada PD yang bersangkutan; 
menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan 
peruntukkannya; 
meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian 
maupun keseluruhannya, kepada pihak lain; 
menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun 
keseluruhannya, kepada pihak lain; 
menjaminkan rumah negara atau menja dikan rumah negara sebagai 
agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk 
apapun; dan 
menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing -
masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.