Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 Pasal 105?
Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , Pasal 105 mengatur sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah khususnya instansi teknis pembina penyelenggaraan 
bangunan gedung dalam proses penerbitan SLF bangunan gedung, 
melaksanakan pcngkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung hunian rumah tinggal tunggal tennasuk rumah tinggal tunggal 
sederhana dan rumah deret dan pemeriksaan berkala bangunan gedung 
hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret. 
(2) Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak terdapat tenaga teknis yang cukup, Pemerintah Daerah dapat 
menugaskan penyedia jasa pengkajian teknis kontruksi bangunan gedung 
untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian 
rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana. 
(3) Dalam hal penyedia jasa sebagairnana dimaksud pada ayat (2} belum tersedia, 
instansi teknis pembina penyelenggara bangunan gedung dapat bekerja sama 
dengan asosiasi profesi di bidang bangunan gedung untuk melakukan 
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Pasal 104 (1) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk proses 
penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung hunian rumah tinggal 
tidak sederhana, bangunan gedung lainnya atau bangunan gedung tertentu 
dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang 
memiliki sertifikat keahlian. 
(2) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk proses 
penerbitan SLF bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa 
pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat dan tim 
internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan 
internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
fungsi khusus tersebut. 
(3) Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk 
proses penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak 
sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya dan bangunan gedung 
tertentu untuk kepentingan umum dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian 
teknis konstruksi bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian. 
( 4J Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan ged ung untuk proses 
penerbitan SLF bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa 
pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung yang memiliki sertifikat 
keahlian dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan 
mernperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang fungsi dimaksud. 
(5) Hubungan kerja antara pemilik/pengguna bangunan gedung dan penyedia jasa 
pengawasan/ manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis 
konstruksi bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kontrak. Pasal 103 
{2l SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 
mengikuti prinsip pelayanan prima dan tanpa pungutan biaya. 
(3) SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (l} diberikan setelah 
terpenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan 
fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,