Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor n Tahun 2014.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor n Tahun 2014 tentang Pemanfaatan dan Pegelolaan Dana Kapitasi dan, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:

( 1) Dana Kapitasi peserta JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke 
rekening masing-masing FKTP setiap bulan. 
(2) Dana Kapitasi yang ada di rekening Puskesmas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang telah tera.komoclir dalam DPA Dinas 
Kesehatan Kota segera dapat dicairkan berdasarkan aturan 
pengelolaan keuangan yang berlaku. 
(3) Besaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi.an Kesatu 
Pemanfaatan Dana Kapitasi BABV 
PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI Pasal 4 
Biaya Jaminan Kesehatan untuk Peserta JKN Penerima Bantuan Iuran 
{PBI) bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh pemerintah 
dan biaya Jaminan Kesehatan Peserta JKN Non PBI bersumber dari 
iuran yang dibayar oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah. BAB IV 
SUMBER DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI Pasal 3 
Jenis Program Fasilitas dengan Jaminan Kesehatan Nasional meliputi : 
a. Kapitasi 
b. Non Kapitasi BAB III 
JENIS PROGRAM Pasal 2 
Maksud dan tujuan Peraturan ini untuk memberikan arahan dan 
acuan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi dan non 
kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional . BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Dana Non Kapitasi dilaksanakan dengan mekanisme pencairan 
anggran oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten 
Muna Barat selanjutnya melaksakan: 
a. Melaksanakan pembayaran jasa pelayanan kepada petugas 
kesehatan sesuai dengan bukti-bukti klaim pelayanan kesehatan 
yang telah diferifikasi. Pasal 9 Pasal 8 
Pembayaran klaim Dana Non Kapitasi JKN bertujuan untuk 
meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan Kesehatan, meliputi : 
a. Pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertam.a; 
b. Pelayanan Persalinan. BAB VI 
PEMBAYARAN KLAIM DANA NON KAPITASI Pasal 7 
Dana Non Kapitasi yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan 
Kabupaten Muna Barat disetorkan dahulu ke Kas Daerah dan 
selanjutnya dapat dimanfaatkan langsung oleh FKTP dengan rincian 
sebagai berikut : 
a. Pelayanan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama : 
1) Jasa Operasional Sarana sebesar 5% (lima persen); 
2) Jasa pelayanan kesehatan sebesar 95% (Sembilan puluh lima 
persen). 
b. Pelayanan Persalinan : 
1) Jasa Operasional Sarana sebesar 5% (lima persen); 
2) Jasa pelayanan kesehatan sebesar 95% (sembilan puluh lima 
persen). Bagian Kedua 
Pemanfaaatan Dana Non Kapitasi Pasal 6 
(1) Dana Kapitasi Peserta JKN yang ada pada rekening masing-masing 
Puskesmas dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan akses 
pelayanan kesehatan digunakan sebagai berikut : 
a. Operasional FKTP sebesar 10 % (Sepuluh persen); 
b. Obat-obatan, Alkes dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) 
sebesar 20% (Dua puluh persen); 
c. Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 70% (Tujuh puluh persen). 
(2) Biaya operasinal FKTP, Pengadaan obat - obatan, Alkes dan BPHP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Poin a dan b digunakan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
(3) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
poin a dapat digunakan langsung berdasarkan aturan pengelolaan 
keuangan yang berlaku. 
·~ - PARAF K O< OINASI I KrrUTUSA N o~ ,iJtl~H/\ T 
l, c \TJA'I KERJSA / .:' r /1GL· 
-.,t;. • ,..::J ~i.~J~N:::A~B:.:A.:::RA~T +-'c-1T:---- 
~ ~ 
IJK,', JI 0 BERITA DAERAH KABUPATENMUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR ··· ___ LM. KN~ TUMADA 
...... -- Ditetapkan di Lawo ro 
p~d1t~~ a1 ~,., I - 2016 
PJ.BUP~ ~A BARAT , \ I . I Pasal 10 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diund angkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan 
Peraturan Bupati in.i denga n penempatanya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Muna Barat. BAB VII 
KET ENTUAN PENUTUP b. Melaksak an pembaya ran jasa sarana pelayanan kesehatan kepada 
bendahar a penerimaan untuk selanjutnya bendahara penerimaan 
menyetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah.