Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 2 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI, BAB I - V, Pasal 5 berbunyi:

(1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pada pasal 4 
dapat dikenakan pemotongan/ pengurangan bilamana : 
a. tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta senam pagi pada 
hari jum’at dengan alasan tanpa kabar tertuli s atau lisan kepada 
atasan langsung, maka tambahan penghasilan dikurangi 1 % per 
pelaksa naan apel/ senam pagi. Khusus bagi tenaga medis dan 
paramedis keikutsertaan apel pagi dan apel siang serta senam pagi 
disesuaikan dengan jadwal /penugasa n dari pimpinan i nstansi 
masing –masing, sedangkan untuk guru apel pagi dan apel siang 
pelaksanaannya disesuaikan den gan ketentuan di sekolah masing –
masing, bagi Tenaga fungsional PPL dan Tenaga Fungsional lainnya 
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang 
bersangkutan; 
b. meninggalkan tempat tugas/ kerja pada jam kerja tanpa kabar atau 
tidak mendapat izin tertulis dari atasan langsung, maka t ambahan 
penghasilan dikurangi 1 % per jam; 
c. tidak masuk kerja tanpa kabar atau tanpa alasan yang dapat 
dipertanggung jawabk an, maka t ambahan penghasilan dikurangi 5 % 
per hari bagi yang melaksanakan ketentuan ; 
7 
 
 5 hari kerja dan 4 % per hari bagi yang melaksanakan ketentuan 6 
hari kerja; dan 
d. tidak masuk kerja di atas 15 hari kerja tanpa kabar atau tanpa 
alasan yang dapat dipertan ggung jawabkan tidak mendapat 
tambahan penghasilan untuk bula n yang bersangkutan . 
(2) Bagi PN S yang menjalankan cuti di atas 12 hari kerja, maka tambahan 
penghasilan tidak dibayarkan terhitung pada hari ke 13 dan seterusnya. 
(3) Bagi PNS yang menjalankan cuti melah irkan tetap diberikan Tambahan 
Penghasilan 
(4) Bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar tidak diberikan Tambahan 
Penghasilan. 
(5) Bagi PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 
Struktural/Fungsional/Teknis dan CPNS yang mengikuti Diklat 
Prajabatan tetap dib erikan Tambahan Penghasilan. 
(6) Disamping pengurangan terhadap tambahan penghasilan kepad a Pegawai 
Negeri Sipil/Calon P egawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tetap 
dikenakan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam P eraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
dan Instruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tindakan 
Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Kerja PNS Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.