Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor M Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor M Tahun 2017 tentang PENERAPAN MASTERPLAN SMARr CITY, BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 5 berbunyi:

(1) Masterplan Smart City disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
A. Pendahuluan; 
B. Visi Smart City Daerah; 
C. Strategi Pembangunan Smart City Daerah; 
D.Rencana Aksi Smart City Daerah; 
E. Peta Jalan Pembangunan Smart City Daerah; 
F. Penutup. 
(2) Uraian secara rinci Masterplan Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terinci dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
BABV 
KETENTUANPENUTUP 
Pasa16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 5 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 
~'7 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR Q:,o 
Kota yang semakin canggih serta 
kehidupan masyarakat dengan kualitas hidup 
yang tinggi adalah keinginan semua orang, 
dengan kemajuan teknologi manusia 
tentunya berhaarap untuk mendapatkan 
hidup yang lebih mudah dan sehat. 
Kenyataan lain adalah dengan mayoritas 
orang hidup dikota, maka kualitas hidup yang 
mencerminkan hidup yang nyaman serta 
berbasis teknologi menjadi suatu impian 
masyarakat kota. Namun setiap kota atau 
daerah pasti memiliki permasalahan yang 
terus bertambah dalam penataan ruangnya 
seiring waktu berjalan, salah satu 
permasalahan adalah pertambahan 
penduduk. 
Pertambahan penduduk yang relatif 
cepat di perkotaan menimbulkan berbagai 
permasalahan khas kota, seperti penurunan 
kualitas pelayanan publik, berkurangnya 
ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan 
di jalan raya, kesulitan mendapat tempat 
parkir, meningkatnya exploitasi sumerdaya 
alam dan energi, penumpukan sampah, 
peningkatan pengangguran dan angka kriminalitas, dan masalah-masalah 
sosial lainnya. Beberapa masalah tersebut 
akan terus bertambah seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk, namun tak 
jarang permasalahan yang muncul 
diakibatkan oleh pembangunan kotanya 
sendiri. Untuk dapat menyelesaikan masalah 
serta mencegah hal tersebut diperlukan 
solusi cerdas dan gagasan yang baik, maka 
d ibutu h ka n manajemen kota me lal u i 
pendekatan konsep perencanaan yang 
berkelanjutan. 
Saat ini tengah berkembang konsep 
Smart City atau kota cerdas, dimana kota­
kota besar di Indonesia sudah mulai 
menerapkan konsep terse but, namun masih 
belum mencapai seutuhnya. Menurut 
Washburn et al. (2010) Smart City 
didefinisikan sebagai penggunaan teknologi 
komputasi cerdas untuk mengintegrasikan 
komponen-komponen penting dari 
infrastruktur dan layanan kota, seperti 
adrninistrasi kota, pendidikan, keshatan, 
keselamatan public, real estate, transportasi 
dan keperluan kota lainnta, dimana 
penggunaan kesuluruhannya harus dilakukan 
secara cerdas saling berhubungan 
dan efisien. Didukung pernyataan Caragliu et 
01. (2011) bahwa Smart City adalah kota yang 
mampu menggunakan SDM, modal social, 
dan infrastuktur telekomunikasi modern 
(information and communication 
technology) untuk mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan 
kualitas hidup yang tinggi, dengan 
manajemen sumber daya yang bijaksana 
melalui pemerintah berbasis partisipasi 
masyarakat. 
Cohen (2011) menyebutkan bahwa 
kota cerdas diidentifikasikan pada enam 
dimensi utama yaitu smart government, 
smart economy, smart society, smart 
mobility, smart environment, dan quality of 
live. Pengertian dari dimensi mobilitas 
cerdassebagai salah satu dimensinya yaitu 
mobilitas cerdas pada sebuah kota cerdas 
lebih menekankan pada pergerakan yang 
mudah. Hal tersebut dijamin oleh 
kemampuan inovatif dan berkelanjutan dari 
transportasi umum serta penggunaan 
kendaraan dengan dampak lingkungan yang 
rendah. Dari enam dimensi tersebut dalam 
penerapannya setiap kota dapat 
memfokuskan pada salah satu dimensi saja 
tergantung dari 
karakteristik kota dan urgensi permasalahan 
kotanya. 
Gerakan pembangunan Smart City di 
Indonesia juga semakin semarak dengan 
munculnya lembaga-Iembaga pengukuran dan pemeringkatan kinerja samart city, salah 
satu gerakan besar adalah yang dirancang 
Kementerian Komunikasi dan informatika 
Republik Indonesia yaitu gerakan menuju 100 
Smart City. Tujuannya adalah mendorong 
kota dan kabupaten di Indonesia melakukan 
akselerasi pembangunan dengan 
menggunakan konsep Smart City. Mulai dari 
penyusunan masterplan Smart City, 
merancang dan melaksakan program "quick 
win" Smart City dan melaksnakan road-map 
atau peta jalan pembangunan Smart City 
dalam 5 hingga 10 tahun. Pada tahun 
2017,gerakan 100 Smart City memilih 25 Kota 
dan Kabupaten berdasarkan assessment 
yang dilakukan oleh tim ahli dari berbagai 
kalangan yang ditunjuk oleh Kemkominfo, 
salah satunya adalah Kabupaten 
Banyuwangi, Jawa Timur. 
Banyuwangi adalah Kabupaten 
terluas di Jawa Timur yaitu mencapai 
5.782,50 km2
, dari luasan ini terdapat banyak 
potensi alam yang terhampar dari 
ujung utara 
hingga 
selatan. 
I 
~· •.. ·l _I d 
Sunrise ofjava merupakan julukan untuk 
Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan 
julukan tersebut Banyuwangi terletak di 
ujung timur Pulau Jawa. Dewasa ini, 
perkembangan Kabupaten Banyuwangi 
cukup pesat baik dari aspek ekonomi, sosial, 
budaya, pariwisata, dan aspek lainnya. 
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten 
Banyuwangi ke depan akan semakin baik dan 
daya tarik investasi akan semakin kuat 
dengan semakin baiknya sarana dan 
prasarana penunjang aktifitas 
perekonomian, antara lain ditunjukkan 
dengan pembangunan dan pengembangan 
berbagai infrastruktur serta peran serta 
Pemerintah dalam pembuatan kebijakan 
ekonomi yang semakin inovatif. 
Dalam hal pembangunan dan 
pengembangan infrastruktur Kabupaten 
Banyuwangi diwujudkan dengan upaya 
peningkatan pengoperasian Bandara 
Blimbing Sari menjadi bandara internasional, 
penyediaan sarana dan prasarana 
transportasi, pengembangan pariwisata, 
penyediaan kebutuhan listrik, energi, air 
bersih, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, 
perbankan, pusat perdagangan, gedung 
olahraga, perhotelan dan Rumah Sakit. 
Ketersediaan infrastruktur yang memadai 
tersebut ditunjang oleh faktor-faktor 
lingkungan yang kondu~if bagi kegiatan 
ekonomi dan investasi yaitu lingkungan 
kemudahan berusaha, lingkungan 
pendidikan berkualitas, lingkungan 
kemasyarakatan yang mendukung, serta stabilitas politik dan pemerintahan. 
Perkembangan pembangunan di jalan besar 
Banyuwangi Kota pun telah dicapai saat ini, 
juga mengindikasikan adanya peningkatan 
pelayanan umum kepada masyarakat dengan 
terpenuhinya sarana dan prasarana dasar 
bidang pendidikan, sosial dan ekonomi 
masyarakat. Walaupun demikian upaya 
peningkatan pelayanan umum di semua 
sektor pembangunan harus terus 
ditingkatkan baik kualitas maupun 
kuantitasnya. 
Proses pembangunan Smart City 
merupakan usaha yang memerlukan waktu 
dan tidak seketika, dikarenakan pada tahap­
tahap tertentu usaha pembangunan Smart 
City juga perlu melibatkan semua pihak di 
tingkat daerah maupun tingkat pusat, baik 
dari warga, pemerintah, swasta, maupun 
stakeholder lainnya. Berdasarkan gambaran 
diatas maka Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi memerlukan sebuah wadah, 
dimana wadah tersebut merupakan berbagai 
inovasi yang muncul dari proses berfikir 
kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi­
inovasi demi mewujudkan kehidupan 
masyarakan Banyuwangi yang lebih 
sejahtera, sehat, nyaman, dan aman, yaitu 
dengan masterplan Smart City Kabupaten 
Banyuwangi. 
Masterplan Smart City dibuat karena 
berperan sebagai landasan materi dan 
panduan pembangunan konsep kota masa 
kini dan masa depan Kabupaten Banyuwangi. 
Masterplan berperan besar dalam 
Mas-ter Pian Srnart 8anyuwan gi Srnart Kampunfj 201 j' 
membantu Pemerintah menetapkan 
kebijakan , regulasi, dana rah serta prioritas 
pembangunan kota. Sebagai perencanaan 
yang disusun secara khusus berdasarkan visi, 
identitas, dan karakter kota, masterplan 
Smart City mempermudah Pemeritahan 
Kabupaten Banyuwangi dalam mengurai 
masalah khas di tiap daerah. 
A.,2 Tujuan Master Pian 
Adapun tujuan dari disusunnya 
masterplan Smart City Kabupaten 
Banyuwangi ini dibuat adalah sebagai 
berikut: 
1. Menyediakan landasan materi dan 
implementasi praktis rencana 
pengembangan daerah Kabupaten 
Banyuwangi berdasarkan konsep Smart 
City. 
2. Menyediakan panduan perencanaan 
pengembangan Kabupaten Banyuwangi 
berdasarkan 6 dimensi Smart City (Smart 
Governance, Smart Economy, Smart 
Society, Smart Branding, Smart Living, 
dan Smart Environment) 
3. Menyusun prioritas pembangunan Smart 
City dalam jangka pendek 1 Tahun (2017-
2018), jangka menengah 5 Tahun (2018-
2023), dan jangka panjang 5-10 Tahun 
(2023-2028) 
4. Mengimplementasikan program quick 
win Smart City dalam 1 Tahun kedepan. 
1\3 Landasan Hukum 
Adapun dasar hukum yang menjadi 
landasan dalam masterplan Smart City ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang; 
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik ; 
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik; 
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah; 
8. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun2003 
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan e-Government ; 
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan 
Informatika; 
10. Memorandum of Understanding (MoU) 
antara Kementerian Komunikasi dan 
Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 
2017 Tentang Pelaksanaan Program 
Menuju 100 Smart City di Indonesia . 
,A . .4 Kerangk .a Pikir Smart City 
Smart City atau kota pintar, merupakan 
suatu konsep pengembangan , penerapan , dan 
implementasi teknologi yang diterapkan untuk 
suatu wilayah (khususnya perkotaan) sebagai 
sebuah interaksi yang kompleks diantara 
berbaga i sistem yang ada didalamnya. 
Penggunaan kata city (kota atau daerah) untuk 
merujuk kepada kota sebagai pusat dari negara 
atau wilayah, dimana semua pusat kehidupan 
berada pada pemerintahan, perdagangan, 
pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain. 
Penduduk di kota relatif lebih banyak 
dibandingkan wilayah lain, misalnya di desa atau 
daerah terpeneil di Indonesia. Kota menjadi daya 
tarik masyarakat untuk menetap, sehingga 
banyak masyarakat yang melakukan urbanisasi 
atau proses perpindahan masyarakat dari desa ke 
kota untuk memperoleh penghidupan maupun 
pendidikan yang nyaman, sehat, bersih dan 
berbasis teknologi. 
Kerangka pikir (frameworks) Smart City atau 
daerah pintar telah dikembangkan oleh banyak 
pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri 
maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti 
Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan lEE 
telah mengembangkan kerangka piker terhadap 
pembangunan Smart City, Selain lembaga­
lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang 
dikembangkan oleh lembaga think tank dalam 
negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan 
tersebut telah disesuaikan dengan konteks 
Indonesia dan menjadi aeuan bagi Penduan 
Penyusunan Masterplan Smart City, 
Oalam membangun Smart City Kabupaten 
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi telah 
memiliki Kesiapan Oaerah Pintar atau Smart City 
Readiness . Terdapat beberapa elemen utama 
dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam 
(nature); struktur daerah (structure); 
infrastruktur (infrastructure); suprastruktur 
(superstructure); dan budaya (culture). Untuk 
keperluan penyusunan Masterplane ini, kajian .Smart City Readiness difokuskan kepada tiga 
elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan 
Suprastruktur ilustrasi elemen kesiapan daerah 
pintar, berikut adalah ; 
• Struktur: pembangunan sumber daya 
manusia (SDM) pelaksana (people) dan 
penerima manfaat Smart City, peniyapan 
sumber daya anggaran, dan sumber daya 
tat a kelola dan tata pamong 
• Infrastruktur: pembangunan infrastruktur 
pendukung Smart City yang meliputi 
infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau 
TIK, dan infrastruktur sosial untuk 
kepentingan umum. Infrastruktur digital atau 
TIK merupakan faktor penting mendukung 
keberhasilan berjalannya smart city. IT di 
banyuwangi, khususnya di pemerintah 
kabupaten banyuwangi seluruhnya terpusat 
di dinas komunikasi informatika dan 
persandian, dari total 35 OPO, 28 Kelurahan, 
dan 189 desa dan 45 keeamatan seluruhnya 
sudah terkoneksi dengan jaringan internal 
pemerintah kabupaten banyuwangi yang 
seluruhnya di gunakan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat . 
Oari topologi jaringan internet 
pemerintah kabupaten banyuwangi dapat dilihat 
bahwa untuk ketersedian internet, Pemkab 
Banyuwangi di support oleh 3 ISP yaitu Biznet, 
Telkom dan ICON+ sebagai penyedia jasa layanan 
internet dari 3 ISP terse but didapatkan 450Mbps 
Bandwidth internet dengan detail sebagai 
berikut: 
Penyedia Bandwith 
Layanan Internet Domestik < International 
Biznet 100 Mbps 100 Mbps 
Telkom 100 Mbps 100 Mbps 
Icon + - SO Mbps 
Tabel A.1 Data Bandwith Penyedia layanan Internet 
oari total keseluruhan bandwidth di bagi ke 
OPO, Kelurahan, oesa dan puskesmas dengan 
kapasitas bandwidth dinamis sesuai dengan 
kebutuhan. 
Untuk keamanan internet, di 
tempatkan firewall di belakang router dari 
ISP, selain untuk keamanan firewall dalam 
topologi di atas berfungsi juga untuk 
mekanisme load balancing bandwidth dari ke 
tiga isp, untuk memblokir konten pronografi 
sara dan lain-lain, juga di gunakan untuk 
membatasi akses akses yang dirasa tidak 
diperlukan selama jam kerja Kantor seperti 
konten video streaming selain itu di gunakan 
juga untuk manajemen bandwidth untuk 
ditiap SKPo. 
• Suprastruktur: penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan dan tata-Iaksana pelaksanaan 
pembangunan Smart City. 
Gambar A.2 Dimensi Smart City 
Dari gambar A.l diatas dapat dilihat 
bahwa untuk mencapai kota cerdas 
diperlukan elemen utama yaitu potensi alam, 
stuktur daerah, infrastruktur, suprastruktur, 
dan budaya. Jika semua kesiapan ditiap 
elemen sudah terpenuhi maka dengan 
mudah program-program di tiap SKPD yang 
terancang dalam smartplane akan berjalan. 
Pada gambar A.2 dapat dijelaskan bahwa 
untuk menjalankan beberapa dimensi yang 
menjadi rangkaian smartcity, maka 
diperlukan beberapa unsur ditiap dimensi. 
Sasaran dari smart governance adalah 
mewujudkan tat a kelola dan tata pamong 
pemerintah daerah yang efektif, efisien, 
komunikatif dan terus melakukan 
peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi 
dan adopsi teknologi yang terpadu. Smart 
governance harus dapat diimplementasikan 
ke dalam tiga unsur dalam tata kelola yaitu 
pelayanan, birokrasi, dan kebijakan. Sasaran dari smart branding 
adalahinovasi dalam memasarkan daerahnya 
sehingga mampu meningkatkan daya saing 
serta dengan mengembangkan tiga elemen 
yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. 
Smart economy memiliki sasaran untuk 
mewujudkan ekosistem yang mendukung 
aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras 
dengan sektor ekonomi unggulan daerah 
yang adaptif terhadap perubahan yang 
terjadi di era informasi saat ini, serta 
meningkatkan financial literasi masyarakat 
melalui berbagai program diantaranya 
mewujudkan less-cash society. Smart living 
menjadi salah satu dimensi dalam smart city 
untuk menjamin kelayakan taraf hidup 
masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf 
hidup dapat dinilai dari tiga elemen, anatara 
lain kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas 
kesehatan, dan kelayakan moda transportasi 
untuk mendukung mobilitas orang dan 
barang di dalam sebuah smart city. 
Master Plan Smart City Banyuwangi Smart Kampung 2017 
Smart society memiliki sasaran untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang 
humanis dan dinasmis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, 
komunatif dan interaktif, dengan digital literacy yang tinggi. Untuk mewujudkannya terdapat tiga 
elemen sebagai landasan antara lain, komunitas warga, ekosistem pembelajaran, dan sistem 
keamanan. Samart environment memiliki sasaran untuk dapat mengelola lingkungan yang pintar dan 
terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, dimana lahirnya ide tentang smart city yang menjadi 
elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. 
Master Plan Smart City Banyuwangi Smart Kampung 2017 
A. ViS! SlV1ART CI.TY DAERJ\H 
Penjelasan Visi terdiri dari beberapa 
poin pokok, antara lain: 
.:. Peningkatan kualitas daerah melalui 
pembangunan SDM yang unggul, 
tangguh dan berkualitas merupakan 
upaya untuk mendukung pembangunan 
nasional. SDM yang unggul mampu 
menopang suatu daerah untuk menjadi 
daerah yang lebih berkualitas, lebih baik 
dan berdaya saing serta kemandirian 
yangtinggi 
.:. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah 
satu modal untuk pembangunan 
ekonomi. Peran serta masyarakat dalam 
meningkatkan pendapatan perkapita 
merupakan salah satu indikasi 
tercapainya pembangunan ekonomi 
daerah. Peningkatan perekonom ian 
Banyuwangi diletakkan pada 3 basis 
ekonomi utama daerah, meliputi : 
pertanian tanaman pangan, perikanan 
dan kelautan, kehutanan, perkebunan , 
dan hortikultura, 2) pariwisata alam dan 
budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 3) UMKM dan perdagangan 
tradisional yang menjadi mata pencaharian 
sebagian besar masyarakat 
.:. Masyarakat Banyuwangi semakin sadar 
akan peran sertanya dalam pembangunan 
daerah. Berperan secara langsung dan 
tidak langsung menjadi tututan untuk 
melibatkan diri menuju kemajuan dan 
kesejahteraan bersama. Masyarakat 
menuntut transparasi dari pemerintah 
daerah sebagai bentuk pemenuhan 
kebutuhan menejemen kepercayaan 
dalam mendukung setiap program 
pemerintah daerah yang akan dijalankan. 
Sebagai pilar utama dalam 
pembangunan, masyarakat bersama 
dengan pemerintah daerah mewujudkan 
Banyuwangi yang lebih baik dan 
transparan 
.:. Era globalisasi seiring dengan tuntutan 
kebutuhan masyarakat yang semakin 
meningkat, membuat aparatur 
pemerintah daerah selalu berusaha 
semaksimal mungkin memanfatkan 
perkembangan teknolog i untuk -
mengembangkan sistem informasi fasilitas layanan publik, sarana dan prasarana. Hal tersebut 
merupakan wujud daerah berkembang yang selalu memunculkan inovasi dalam menjalankan 
pemerintahan yang sehat, bersih dan memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuwangi. Inovasi­
inovas! yang sudah ada ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas untuk menjadikan 
Banyuwangi sebagai kota pintar yang tak lepas dari pemanfaatan TI. 
Dalam rangkamewujudkanVisi Smart City Kabupaten Banyuwangiyang telah 
ditetapkan diatas, maka 
Kabupaten Banyuwangi 
Misil : Mewujudkan 
pemerintahan 
efisien, komunikatif 
Misi2 : Meningkatkan 
penataan wajah kota dan ditetapkan Misi Smart City 
sebagai berikut : 
tata kelola dan tata pamong 
Banyuwangi yang efektif, 
dan inovatif 
daya saing daerah dengan 
pemasaran pariwisata daerah 
d iii n g k up n a s ion a I dan internasional 
Misi 3 : Men in g kat k an IJ aktivitas ekonomi masyarakat yang 
selaras dengan perkembangan :~~ . pariwisata, serta meningkatan financial 
literasi masyarakat melalui program" < less-cash society 
Misi4 : Mewujudkan lingkungan yang layak tinggal, nyaman dan efisien inancial 
literasi masyarakat melalui program less-cash society 
Misi 4 : Mewujudkan lingkungan yang layak tinggal, nyaman dan efisien 
Misi 5 : Mewujudkan ekosistem masyarakat yang produktif, komunikatif, dan iteraktif dengan 
digital literacy yang tinggi 
Misi 6 : Mewujudkan tata kelola lingkunganyang baik,bertanggung-jawab dan berkelanjutan 
Enam butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan Smart City yang telah di 
temakan dalam bentuk Visi Smart City Daerah. Penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
Misil 
Mewujudkan Tata Kelola dan Tata Pamong Pemerintah Banyuwangi yang Efektif, Efisien, 
Komunikatif dan Inovatif 
Dalam mewujudkan efektivitas, efisiensi, komunikatif dan inovatif tata kelola 
pemerintahan Banyuwangi yang mengacu pada pemanfaatan teknologi memberikan 
percepatan dalam proses pencapaiannya.Tata kelola dan tata pamong yang menjadi misi 
merupakan elemen dari tata pemerintahan yang pintar (Smart Governance). Dengan 
mengutamakan 3 pilar yaitu infrastruktur (pelayanan publik), birokrasi, serta suprastruktur 
(kebijakan pubJik) menjadi prasarat utama mewujudkan misi tersebut. DaJam upaya mencapai 
Misi 1, maka dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian sebagai berikut: 
Tata Kelola dan tata pamong 
Pemerintah Banyuwangi 
yang efektif, efisien, 
komunikatif dan inovatif e .. Pengembangan aplikasi 
E-Gov 
~'t;~:: Bir~krasi yang:Adil . . . 
Bertanggung Jawab & Terbuka 
Layanan Akses Sistem 
Informasi Kebijakan Pemerint 
W' -
lSarana ~r~sa ,r~n", .~.~~~itorin 
Kebutuhan Masyarakat 
Gambar B.l. Perencanaan Terintegrasi Misi 1 
Misi2 
Meningkatkan daya saing daerah dengan 
penataan wajah kota dan pemasaran 
pariwisata daerah di lingkup nasional dan 
international. 
Perwujudan dari Smart Branding ( 
branding daerah yang pintar) adalah 
peningkatan inovasi dalam memasarkan 
daerah Banyuwangi sehingga mampu 
meningkatkan daya saing daerah dengan 
mengemban elemen pariwisata Banyuwangi 
yang terus meningkat, bisnis yang selalu 
Daya Saing Daerah Dengan 
Penataan Wajah Kota 
Dan Pemasaran Pariwisata 
Daerah Di Lingkup Nasional 
Dan Internasional berkembang dan wajah kota yang lebih indah 
serta elok. Berfokus pada meningkatkan 
keseja hteraa n masya ra kat, a ktivitas 
perekonomian Banyuwangi didorong oleh 
beberapa komponen utama yaitu brand 
value Banyuwangi serta perkembangan 
kehidupan sosial dan budaya loka!. 
Peningkatan brand value diawali dengan 
pemanfaatan potensi lokal serta promosi 
besar-besaran untuk menarik pelaku bisnis 
dan investor dalam membantu percepatan 
pembangunan Kabupaten Banyuwangi. 
Tata Ruang dan 
Banyuwang 
.~ r ~./ ~ '"",, t:'~ .. _""~_~:l:C;"'" _~ ... '. ,""if: 'fJf~ ..... r::;: ,~"'~ ~_ 
",: :;In:;fratruktur Pendukung , ';;'~,~ 
Aspek Pariwisata 
Gambar 8.2 Perencanaan Terintegrasi Misi 2 
Aktivitas Ekonomi Masyarakat 
Yang Selaras Dengan 
Perkembangan Pariwisata, 
Serta Meningkatkan Finansial 
Literasi Masyarakat Melalui 
Program Less-cash Society 
~lnfonnasiPen~o~a 
Keuangan Oaerah 
Gambar B.3 Perencanaan Terintegrasi Misi 3 
Misi3 
Meningkatkan aktivitas ekonomi 
masyarakat yang selasara dengan 
perkembangan pariwisata, serta 
meningkatan financial literacy masyarakat 
melalui program less-cash society 
Daerah dengan kategori memiliki tata 
keola perekonomian yang pintar (Smart 
Economy) akan mampu mewujudkan 
ekosistem perekonomian yang dapat 
memenuhi tantangan di era informasi yang 
disruptif dan menuntut tinggi tingkat 
adaptasi yang cepat. Berbasis sistem informasi, Banyuwangi dapat me menu hi 
kebutuhan primer dalam penstabilan 
pemantauan aktivitas ekonomi masyarakat. 
Pariwisata sebagai aspek yang mengalami 
perkembangan cukup pesat, mendorong 
pemerintah daerah untuk mengembangkan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam 
mencapai Banyuwangi sebagai Smart 
Economy, ekosistem industri, kesejahteraan 
masyarakat serta ekosistem transaksi 
keuangan menjadi sorotan utama dan 
sasaran strategis dalam pencapaiannya. 
Misi4 
Mewujudkan Lingkungan yang layak 
Tinggal, Nyaman dan Efisien 
Banyuwangi melaksanakan keutamaan untuk 
menjamin kelayakan taraf hidup 
masyarakatnya . Tiga elemen yang menjadi 
tolak ukur kelayakan hidup yaitu kelayakan 
pola hid up, kelayakan kualitas kesehatan, dan 
kelayakan moda transportasi untuk 
mendukung mobilitas orang dan barang. 
Dalam perwujudan sebagai Banyuwangi 
dengan komponen Smart Living, 
Lingkungan Layak Tinggal 
Nyaman dan Efisien pemerintah daerah selalu berusaha 
mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan 
sebagai tolak ukur kelayakan hidup 
masyarakat Banyuwangi. Transportasi 
menjadi prioritas utama dalam 
pengembangannya, dengan daerah yang 
cukup luas, transportasi menjadi modal 
mobilitas utama masyarakat untuk 
melaksanakan aktivitas. Baik dari asek 
perekonomian dan pariwisata, Banyuwangi 
mengembangkan inovasi untuk mewujudkan 
setiap impian masyarakat memiliki 
lingkungan tinggal yang nyaman dan efisien. 
Gambar 8.4 Perencanaan Terintegrasi Misi 4 
MisiS 
Mewujudkan ekosistem masyarakat yang 
produktif, komunikatif, dan iteraktif dengan 
digital literacy yang tinggi 
Manusia sebagai unsur utama dalam 
suatu daerah merupakan suatu pembahasan 
utama dalam komponen Smart City, yaitu 
pembahasan spesifik tentang Smart Society. 
Ekosistem sosio-teknis menunjukkan 
pergerakan intensif antara dimensi fisik dan 
Ekosistem masyarakat 
yang produktif, komunikatif, 
dan iteraktif dengan digital 
literacy yang tinggi virtual dari kehidupan warga. Interaksi yang 
semakin tanpa batas dan tanpa sekat antar 
manusia melaui pemanfaatan teknologi. 
Sehingga tercipta ekosistem masyarakat yang 
komunikatif dan interaktif. Komunitas warga 
yang terbentuk di Banyuwangi didukung 
dengan pembelajaran yangterus 
berkembang mampu mewujudkan 
masyarakat Banyuwangi menjadi masyarakat 
yang produktif. 
0 __ 
fJ~----, 
8 ............... -----" 
o.~-----" 
.~-----" 
Gambar 8.5 Perencanaan Terintegrasi Misi 5 
Strategi pembangunan smart city daerah merupakan rumusan perencanaan 
komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam 
mencapai tujuan dan sasaran smart city sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang 
komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan 
tranformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja sejak tahap perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. 
Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian 
sasaran strategis pembangunan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam 
perencanaan pembangunan smart city daerah (strategy focussed-management). Rumusan 
strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya 
menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan 
kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan smart city daerah. 
Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu 
strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat 
inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan 
beberapa sasaran. 
Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan 
sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT 
(strength, weakness,opportunity, dan threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis 
SWOT adalah hasil telaah dari analisis masa depan, analisis kesiapan daerah yang 
selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal. Identifikasi 
faktor internal dan ekternal, serta analisis SWOT yang dimaksudkan akan dipaparkan untuk 
setiap dimensi smart city beserta strategi dn indikator untuk tiap strategi. 
Identifikasi faktor internal dan ekternal, serta analisis SWOT untuk Tata Keola 
Pemerintahan yang pintar dalam tabel dibawah ini : 
Tabel C.1. Faktor Internal dan Eksternal Analisis SWOT Smart Governance 
1. Adanya peningkatan penegakan peraturan 
daerah dan kepala daerah 
2. Perlunya penguatan penataan ruang 
eksisting Kabupaten Banyuwangi 
3. Banyuwangi telah memiliki sistem informasi 
daerah yang cukup baik dalam pelaksanaan 
pemerintahan 
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah setiap tahun membaik 
5. Harmonisasi dan penataan tata ruang 
wilayah 
6. Sarana dan prasarana kesehatan 
7. Pengawasan dan pengendalian kesehatan 
8. Standar Nasional Pendidikan 
1. Kunjungan Pemda lain untuk studi banding 
terkait tatakelola pemerintahan 
2. lahan terbuka hijau yang luas 
3. Sarana dan prasarana Infrastruktur 
perhubungan 
4. Optimaiisasi pemanfaatan jaringan internet 
Akses Pendidikan 1. Regulasi Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan 
2. SDM berkompeten di bidang IT 
3. Rendahnya akses masyarakat terhadap 
penddikan tinggi 
4. Rendahnya kualitas fasilitas publik 
Rendahnya kuantitas fasilitas publik 
1. Kejahatan Cyber 
2. Inflasi harga sembako 
3. Bencana Alam 
Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten 
Banyuwangi. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang 
dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin 
membantu proses perumusan strategi tata kelola pemerintahan yang "pintar" dan benar­
benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan . Penggunaan metode 
SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh 
pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas 
dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut : 
Tabel C.2. Rumusan Strategi Hasil Analisis SWOT Smart Governance 
Strategi (S -0) Strategi (W -0) 
1. Mengembangkan sistem informasi layanan 1. Memanajemen pemantauan 
data dan kependudukan penyusunan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan desa 
2. Mengembangkan Sistem Informasi 2. Mengembangkan Sistem Informasi yang 
manajemen kepegawaian daerah dapat digunakan oleh setiap SKPD untuk 
3. Mengoptimalan SDM berkkompeten TI untuk pengaduan secara online berkaitan 
setiap SKPD dengan kerusakan / gangguan jaringan 
pemkab kepada tim maintenance IT 
Dishubkominfo Kabupaten Banyuwangi 
Strategi (5 -T) Strategi (W -T) 
1. Mengembangkan Sistem Pengamanan 1. Mengembangkan data base sistem 
Informasi dan Layanan Pemerintah informasi yang bersifat urgent security 
2. Memonitoring Harga 5embako 2. Membuat kebijakan terkait 
penstabilitasan harga sembako 
3. Membuat Aplikasi Warning 5istem / Panic 3. Membentuk regulasi untuk pelaksanaan 
Button pelatihan evakuasi rutin pada lembaga 
pemerintahan, perusahaan dan lembaga 
pendidikan. 
Idari ana lisa 5-0, W-O, $-T dan W-T diperoleh beberapa strategi yang mendukung 
program pembangunan tata kelola yang pintar. Secara spesifik Tim Smart City menetapkan 
strategi yang digunakan adalah meningkatkan sistem pelayanan publik dan meningkatkan 
kualitas tata kelola pemerintahan. 
Identifikasi faktor internal dan ekternat serta anal isis SWOT untuk pemasaran dan promosi 
daerah yang pintar dalam tabel dibawah ini : 
Tabel C.3. Faktor Internal dan Eksternal Analisis SWOT Smart Branding 
Faktor Internal 
Strength (Kekuatan) 
1. Objek Wisata 
2. Penataan dan perencanaan wajah kota 
3. Ekosistem SDA dan perdagangan 
4. Batas Wilayah Pengembangan Pariwisata 
(WPP1, WPP2, WPP3) 
5. Kebijakan peraturan dan UU terakit 
pengembangan pariwisata Weakness (Kelemahan) 
1. Kesadaran masyarakat untuk menjaga 
dan mencintai lingkungan 
2. Kemampuan masyarakat berbahasa asing 
3. Informasi wisata berbasis GIS 
Faktor Eksternal 
Opportunity (Peluang) 
1. Infrastruktur dan budaya daerah 
tatakelola pemerintahan 
2. Organisasi/Komunitas masyarakat pecinta 
alam 
3. Kegiatan dan even berbasis budaya dan seni 
4. Pemasaran Ekosistem daerah dan wajah kota 
5. Taraf Pendidikan Masyarakat 
6. Angkutan wisata gratis Threat (Ancaman) 
l. Kondisi alam 
2. Kerusakan infrastruktur 
3. Menurunnya wisatawan ke Kawasan 
Pariwisata 
Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten 
Banyuwangi. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang 
dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin 
membantu proses perumusan strategi pemasaran dan promosi daerah yang "pintar" dan 
benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Penggunaan 
metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami 
oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran 
di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut: 
Identifikasi faktor internal dan ekternal, serta analisis SWOT untuk tata perekonomian 
daerah yang pintar dalam tabel dibawah ini : 
Tabel C.S. Faktor Internal dan Eksternal Analisis SWOT Smart Economy 
Faktor Internal 
Strength (Kekuatan) 
1. Pelaporan keuangan Oaerah yang sistematis 
2. Transaksi keuangan digital 
3. Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
4. Industri daerah pada sektor pertanian, 
perikanan, peternakan, manufaktur, 
pengolahan, packaging dll 
5. Produk perkebunan dan hortikultura; produk 
tanaman pangan Weakness (Kelemahan) 
1. Taraf pendidikan SO masyarakat 
2. Tidak semua SKPO di tiap daerah di 
Banyuwangi yang terfsailitas jaringan 
internet 
3. Pengetahuan masyarakat dalam 
berwirausaha 
Faktor Eksternal 
Opportunity (Peluang) 
1. Jaringan internet 
2. Usaha mikro dan makro masyarakat 
3. HKI dan Standarisasi industri 
4. Kebijakan dan Penanaman Modal 
S. Taraf Pendidikan Masyarakat 1. 
2. 
3. Threat (A