Apa substansi hukum dari Pasal 61 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, khususnya BAB V - PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN, Pasal 61, adalah:

(1) Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan
koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di
Pemerintah Daerah.
(21 Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE
Pemerintah Daerah.
(3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan
SPBE di Pemerintah Daerah.
(41 Koordinator...
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-52-
(4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh
sekretaris daerah.