Apa substansi hukum dari Pasal 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, khususnya BAB VIII - PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD, Pasal 31, adalah:

(1)Anggota BPD berhenti karena:
a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri; atau
c.diberhentikan.
(2)Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
karena:
a.berakhir masa keanggotaan;
b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan
Desa; atau
d.melanggar larangan sebagai anggota BPD.
(3)Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada
Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
(4)Dalam hal seluruh pimpinan dan anggota BPD mengundurkan diri
maka pemberhentian diusulkan oleh Camat.
(5)Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada
ditetapkan dengan keputusan Bupati.