Bagaimana redaksi normatif Pasal 111 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 111 berbunyi:

(1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang 
diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 
(5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan 
permintaan sewa dengan disertai alasan. 
(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohon an sewa yang diajukan 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5 ), 
Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik 
daerah . 
(3) Surat persetujuan s ebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) paling sedikit 
memuat: 
a. data barang milik daerah yang akan disewakan; 
46
 b. data penyewa; 
c. data sewa, antara lain: 
1. besaran tarif sewa; dan 
2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. 
(4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai 
data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data 
calon penyewa s ebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) huruf b. 
(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang 
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil 
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa . 
(6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon pe nyewa dan/atau 
Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan s ebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 5), maka besaran sewa yang dicantumkan dalam 
surat pers etujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian 
tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari 
calon penyewa dan/atau Pengguna Barang . 
(7) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang 
milik daerah berupa selain tana h dan/atau bangunan berdasarkan nilai 
sewa.