Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 24 Tahun 2011?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 24 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB ), khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Lampung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung
Timur.
6. Bidang Tata Ruang dan Bangunan adalah Bidang Tata Ruang dan
Bangunan diDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan diDinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Lampung Timur.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Lampung Timur.
10. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan dalam rangka
mendirikan bangunan secara Fisik berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
11.Plat Nomor adalah nomor urut yang terbuat dari plat persegi panjang yang
dipasang ditempat yang mudah terlihat dirumah ygsudah ada Izin
Mendirikan Bangunannya.
12. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri diatas tanah atau
tertumpu pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud
berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepen tingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3
Surat Setoran Retnbusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalahoukti pembayaran atau penyetoran retnbusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekasdaerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah..Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRDadalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlahpokok retribusi yang terutang.19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkatSKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardanpada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalahsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratifberupa bunga dan/ atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolahdata, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif danprofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusidan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.22. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusiadalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencariserta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindakpidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang teijadi sertamenemukan tersangkanya.