Apa norma yang terkandung dalam Pasal  12 PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 8 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 8 Tahun 2018 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN, khususnya BAB  V - PEMBIAYAAN, Pasal  12, memuat:

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bogor.
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2018
WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA
Diundangkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 20 18NOMOR 5SERIE
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.
N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001
9LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR :8 Tahun 2018
TANGGAL :4 Januari 2018
TENTAN G:KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2018
URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
A.Pengawasan Keuangan dan Kinerja
Pengawasan bertujuan u ntuk memberikan saran
kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa
dalam mengambil langkah -langkah perbaikan,
penyempurnaan ,serta tindakan -tindakan lain yang dapat
memperlancar dan tertib tugas yang menjadi ta nggung
jawabnya, dengan fokus:
1.Aspek Keuangan, dengan sasaran:
pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
pertanggungjawaban belanja pengadaan barang
dan jasa;
pertanggungjawaban belanja hi bah dan bantuan sosial;
dan
pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2.Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana
dan Prasarana, dengan sasaran:
pengelolaan persediaan;
pengamanan/sertifikasi aset daerah;
pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan Personel,
Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen
(P3D);
103.Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia,
dengan sasaran:
peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
pembinaa n jabatan fungsional tertentu; dan
pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4.Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
pelaksanaan program strategis dan program prioritas
pembangunan daerah;
evaluasi target capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen
perencanaan dan penganggaran.
B.Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan
masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi
serta men indaklanjuti pengaduan atau pelaporan
oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan
dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan
di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan.
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan
masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus
atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:
1.dugaan Korupsi, Kolusi ,danNepotisme (KKN);
2.penyalahgunaan wewenang;
3.hambatan dalam pelayanan publik;
4.pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5.koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan
pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1
sampai d engan angka 4.
11C.Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui
Penegakan Integritas, dengan fokus:
1.pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional
Anti Korupsi (Stranas AK);
2.verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti
Korupsi (Stranas AK);
3.verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN);
4.penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat
WBK/WBBM;
5.penanganan lapo ran gratifikasi ;
6.penanganan benturan kepentingan ; dan
7.penanganan Whistle Blowing System .
D.Kegiatan Reviu
Kegiatan reviudilakukan bertujuan untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan
telah disusun berdasarkan sistem pengen dalian intern
yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar
yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:
1.Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis, Renc ana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Kerja Anggaran dan Kebijakan Umum Anggaran
dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara KUA/PPAS);
2.ReviuLaporan Keuangan;
3.ReviuLaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4.Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang
dan Jasa; dan
5.ReviuRencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
12E.Kegiatan Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan
penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan
yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
1.evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2.evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
3.evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ; dan
4.evaluasi pelaksanaan program strategis nasional ,
dengan sasaran:
pemantauan/monitoring dan evalua si dana desa;
pemantauan/monitoring dan evaluasi dana Biaya
Operasional Sekolah;
evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif
gender;
operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal
dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan
Daerah (TP4D).
F.Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan ( joint audit )
dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat
Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non kementerian,
Inspektorat Daerah Provinsi dan In spektorat Daerah
Kabupaten/Kota, dengan fokus:
1.pengawasan bidang kesehatan;
2.pengawasan bidang pendidikan; dan
3.pengawasan bidang perizinan.
G.Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
1.pendampingan dan asistensi penyusunan Laporan
Keuangan Berbasis Akru al;
2.pendampingan dan asistensi penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Perangkat Daerah;
133.penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP)dibidang
pengawasan;
4.Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah)
danpeningkatan kapasitas sert a kapabilitas APIP; dan
5.pendampingan pengadaan barang dan jasa ( Probity Audit ).
WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA