Apa yang diatur dalam NOMOR 07 TAHUN 2018 Nomor 29 Tahun 1959 pada Pasal 9?
Berdasarkan NOMOR 07 TAHUN 2018 Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas: 
a. melaksanakan proses pembenihan ikan; 
b. melaksanakan manajemen kesehatan ikan dan lingkungan; 
c. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana perbenihan; 
d. menyelenggarakan operasional dan evaluasi kegiatan Balai Benih 
Perikanan; 
e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; 
dan 
f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
(2) Kelompok jabatan funsgional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari 
Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Pasal 8 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan 
UPTD; 
b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha; 
c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 
d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga; 
e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan; 
f. pengelolaan dan inventarisasai barang milik daerah; 
g. pelaksanaan urusan pelaporan; dan 
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 
 
ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; 
c. pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan; 
d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 
nelayan termasuk pedagang ikan; 
e. pelaksanaan pencatatan data produksi perikanan; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 
pelaksanaan kegiatan; 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. penyelenggaraan administrasi, pelayanan b. pelaksanaan (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas di 
bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan; (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan 
mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian 
tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan serta 
tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 10 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UPTD 
Tempat Pelelangan lkan mempunyai fungsi: 
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas di 
bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan; 
c. pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan 
ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; 
d. pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan; 
e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 
nelayan termasuk pedagang ikan; 
f. pelaksanaan pencatatan data produksi perikanan dan sumber daya 
laut lainnya; 
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 
pelaksanaan kegiatan; 
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
(1) Kelompokjabatan fungsional melaksanakan tugas: 
a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan 
program dan kegiatan teknis pelelangan; 
b. melaksanakan penimbangan dan penataan kegiatan pelelangan ikan; 
c. melaksanakan pendaftaran pelelangan ikan; 
d. melaksanakan pelelangan ikan secara terbuka untuk umum sesuai 
peraturan yang berlaku; 
e. melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap kapal ikan yang 
akan merapat ke dermaga; 
f. melaksanakan pendaftaran dan penertiban kegiatan pembongkaran 
ikan ; 
g. melaksanakan koordinasi dengan tim keamanan terpadu atau unit 
keamanan lain dalam pengamanan dan penertiban pelaksanaan 
pelelangan ikan dan kelestarian sumberdaya perikanan; 
h. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; 
i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD 
Tempat Pelelangan lkan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12 Pasal 11 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam 
pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja , program dan kegiatan 
UPTD; 
b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha; 
c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 
d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga; 
e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan; 
f. pengelolaan dan inventarisasai barang milik daerah; 
g. pelaksanaan urusan pelaporan; dan 
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 
 
(1) UPTD Pengelola Perikanan dipimpin oleh Kepala UPTD yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(2) Kepala UPTD Pengelola Perikanan mempunyai tugas memrmpm, 
mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam 
melaksanakan se bagian tugas dinas di bi dang perikanan serta tugas 
pembantuan. Pasal 14 (1) UPTD Pengelola Perikanan mempunyai tugas membimbing, memonitoring 
penerapan teknis kegiatan di bidang perikanan, teknik budidaya rumput 
laut, tambak, peningkatan produksi dan pelatihan kegiatan pengolahan 
ikan serta pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan (restocking). 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Pengelola Perikanan mempunyai fungsi: 
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas di 
bidang perikanan, budidaya rumpul laut, tambak, peningkatan 
produksi, dan pengolahan; 
c. pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan 
ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; 
d. pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan di bidang 
perikanan; 
e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan produksi pengolahan 
ikan; 
f. pelaksanaan pencatatan data perikanan dan sumber daya laut 
lainnya; 
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 
pelaksanaan kegiatan; 
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. - Pasal 13 Bagian Ketiga 
UPTD PENGELOLA PERIKANAN (2) Kelompok jabatan funsgional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari 
Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 
 
(1) Subbagian Tata Usaha mempun yai tugas pokok membantu Kepala UPTD 
dalam pengelola an urusan administr asi umum, kepegawaian, keuangan , 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan . 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan 
UPTD ; 
b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usah a; 
c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 
d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga; 
e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan; 
f. pengelol aan dan inventaris asai barang milik daerah; 
12:. oelaksanaan urusan pelaporan; dan Pasal 15 (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
UPTD mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang perikanan; 
b. pengaturan dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 
c. pengawasan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar 
tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam 
permasalahannya ; 
d. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan 
fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang 
berlaku ; 
e. pelaksanaan pengendalian , pengujian dan sertifikasi mutu hasil 
perikanan; 
f. pelaksanaan kaji terap dan penyebaran teknologi pengolahan hasil 
perikanan; 
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemakaian obat, 
bahan kimia dan bahan biologi pada unit pengolahan ikan ; 
h. pelaksanaan pelayanan teknis usaha perikanan budida ya air tawar, 
laut, dan payau; 
1. pengoordinasian dan konsultasi tugas -tugas dengan instansi terkait; 
J. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan; 
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD 
seseuai bidang tugasnya . 
 
(1) Kelompokjabatan fungsional melaksanakan tugas: 
a. pelaksanaan sosialisasi kebijakan mutu dan sistem mutu kepada 
pelaku usaha perikanan; 
b. pelaksanaan pendataan ditingkat pengumpul dan pengolah hasil 
perikanan (rumput laut, daning rajungan, dan ikan segar); 
c. pengumpulan biaya lelang di tingkat pengumpul dan pengolah hasil 
perikanan (rumpul laut, daging rajungan, dan ikan segar); 
d. pelaksanaan fasilitasi masyarakat pemohon sertifikasi CBIB; 
e. pendistribusian dan pengumpulan formulir Kartu Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 
f. pelaksanaan fasilitasi pengurusan izin pelaku usaha perikanan 
budidaya, penangkapan, dan pengolahan hasil perikanan; 
g. penanganan pengaduan masyarakat bidang usaha perikanan; 
h. pelaksanaan Demonstrasi Plot U saha Perikanan; 
1. pelaksanaan pelayanan teknis usaha perikanan budidaya air tawar, 
laut, dan payau; 
j. pelaksanaan pelayanan teknis pada usaha perikanan tangkap skala 
kecil/ nelayan kecil; 
k. pelaksanaan pelayanan teknis pada usaha perikanan pengolahan dan 
pemasaran hasil perikanan; 
1. pelaksanaan analisis masalah yang mempengaruhi Produksi Usaha 
Perikanan; 
m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; 
dan 
J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD 
sesuai bidang tugasnya. 
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari 
Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Pasal 16 h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 
 
Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD 
Kabupaten Muna dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan. Pasal 20 BAB VIII 
PEMBIAYAAN (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya maupun 
antar satuan organisasi terkait. 
(2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan 
masing-masing. 
(3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahan. 
(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. BAB VII 
TATA KERJA