Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016 pada Pasal 31?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016 tentang keadaan yang, BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN RKPD, Pasal 31 menyebutkan bahwa:

(1)Musrenbang tingkat pekon/kelurahan dilaksanakan
tim penyelenggara yang ditetapkan oleh Kepala
Pekon/Lurah sesuai dengan kebutuhan.
(2)Tugas tim penyelenggara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a.menyiapkan kebutuhan administrasi dan jadwal
acara;
b.menfasilitasi dan memantau pelaksanaan
Musrenbang tingkat pekon/kelurahan;
c.menyusun rencana kerja pembangunan pekon/
kelurahan;
d.menyusun berita acara hasil Musrenbang Tingkat
Pekon/Kelurahan;
e.memilih secara demokratis delegasi untuk
mengikuti Musrenbang Kecamatan dengan
mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
(3)Peserta Musrenbang t ingkat Pekon/Kelurahan terdiri
dari aparat pekon/kelurahan, Badan Hippun
Pemekonan, Delegasi RT/RW/Lingkungan, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, unsur perempuan,
organisasi atau lembaga kemasyarakatan, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan unsur
lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(4)Delegasi pekon/kelurahan sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh
Kepala Pekon/Lurah.
(5)Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Pekon/Kelurahan
dilaksanakan paling lambat minggu keempat setiap
bulan Januari.
Pasal32
(1)Musrenbang tingkat pekon/kelurahan, dilaksanakan
untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan
yang akan dilaksanakan di pekon/kelurahan.
(2)Hasil musrenbang tingkat pekon/kelurahan,
dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil
Musrenbang tingkat pekon/kelurahan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur
pemangku kepentingan yang menghadiri
musrenbang.
(3)Berita acara hasil Musrenbang tingkat Pekon/
Kelurahan diserahkan kepada Kecamatan sebagai
bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan.