Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Madiun. 
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 
4. Walikota adalah Walikota Madiun. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun. 
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Da erah Kota Madiun. 
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun. 
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Madiun. 
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya 
disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Madiun. 
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata Ruang Kota Madiun. 
11. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun. 
12. Badan Penanggulan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat 
BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 
Madiun. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerint ahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
- 4 - 
 
 
14. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disebut Perubahan APBD, adalah Perubahan 
Anggaran P endapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah 
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 
17. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
18. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
20. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 
1 (sat u) tahun. 
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya 
disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD 
setelah dise pakati dengan DPRD. 
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat 
RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusuna n APBD. 
23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam 
rangka penyusunan APBD, perubahan APBD, 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang anggotanya terdiri 
dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 
kebutuhan. 
- 5 - 
 
 
24. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
25. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksa nakan sebagian 
tugas dan fungsi SKPD. 
26. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 
yang selanjut nya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
28. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, 
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daera h yang bertindak 
dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 
29. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa 
BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian tugas Bendahara Umum Daerah. 
30. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK -SKPD, adalah pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 
31. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, 
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 
32. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat 
PPTK, adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 
33. Bendahara Pengelua ran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pengeluaran 
belanja/pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 
- 6 - 
 
 
34. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah petugas yang ditunjuk 
oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk membantu 
bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan 
dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD. 
35. Pemb antu Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang ditunjuk 
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
membantu Bendahara Pengeluaran sebagai kasir, pembuat 
dokumen pengeluaran dari satu atau beberapa kegiatan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 
36. Pejabat Pengadaan adalah pegawai di lingkungan Pemerintah 
Kota Madiun yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan 
Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 
37. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat 
yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 
pekerjaan. 
38. Kinerja adalah keluaran/hasil program dan kegiatan yang akan 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur. 
39. Program adalah pe njabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 
yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 
40. Kegiatan adalah bag ian dari program yang dilaksanakan oleh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa 
personil (sumber daya manusia), barang, mod al termasuk 
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) 
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa. 
41. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program at as 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 
42. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 
dan tujuan program dan kebijakan. 
- 7 - 
 
 
43. Hasil (outcome ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan -kegiatan dalam satu program. 
44. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau 
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
45. Standar Harga Satuan Barang adalah patokan harga satuan 
barang yang digunakan sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk perencanaan 
pengadaan barang dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
46. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus adalah patokan 
biaya tertinggi yang digunakan sebagai pedoman Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 
menyusun perencanaan anggaran. 
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat 
DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja 
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 
48. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang 
selanjutnya disingkat DPPA -SKPD, adalah dokumen yang memuat 
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 
49. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 
kegiatan -kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar 
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 
50. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk 
mengajukan permintaan pembayaran. 
51. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya 
disingkat SPP -UP, adalah dokumen yang diajukan bendahara 
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat 
pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung. 
- 8 - 
 
 
52. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPP -GU, adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang 
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 
53. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang 
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung 
dan uang persed iaan. 
54. Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka, yang selanjutnya 
disingkat SPP -UM, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja rekanan guna 
melaksanakan kegiatan SKPD oleh rekanan yang mengajukan uang 
muka. 
55. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya 
disingkat SPP -LS, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada 
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah 
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 
disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 
56. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pe ncairan dana 
yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat 
Perintah Membayar. 
57. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan 
SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran - 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai uang 
persediaan untuk mendanai kegiatan. 
58. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPM -GU, adalah d okumen yang diterbitkan 
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah 
dibelanjakan. 
- 9 - 
 
 
59. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPM -TU, adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena 
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 
60. Surat Perintah Membayar Uang Muka, yang selanjutnya disingkat 
SPM-UM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA -SKPD karena kebutuhan uang muka kerja. 
61. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluar an Dokumen Pelaksana Anggaran -Satuan Kerja 
Perangkat Daerah kepada pihak ketiga. 
62. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa 
yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang 
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. 
63. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 
barang/layanan jasa. 
64. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan 
yang dapat diikuti semua Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 
65. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 
Rp.5.0 00.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
66. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan 
Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
- 10 - 
 
 
67. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 
untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa 
Konsultansi yang memenuhi syarat. 
68. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa 
Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
69. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung 
kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi. 
70. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem 
katalog eletronik. 
71. Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen acuan pekerjaan yang 
sekurang -kurangnya berisi gambaran umum kegiatan yang akan 
dilaksanakan, jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat, 
waktu pelaksanaan pekerjaan, kualifikasi tenaga ahli, besaran total 
biaya pekerjaan dan s umber pendanaan, serta analisa kebutuhan 
tenaga ahli. 
72. Barang adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, 
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 
73. Pekerjaan Kon struksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud 
fisik lainnya. 
74. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan 
konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan 
spesifikasin ya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta 
pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa. 
75. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam 
berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa 
pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam 
rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk 
piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka 
acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa. 
76. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan 
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam 
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau 
penyedia jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerj aan 
konstruksi dan pengadaan barang. 
- 11 - 
 
 
77. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD/Unit 
Kerja sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah 
lain, dan/atau kelompok masyarakat. 
78. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah 
unit organisasi pada Pemerintah Daerah yang berfungsi 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, 
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 
79. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat 
LPSE, adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan 
barang/jasa secara elektronik. 
80. Rencana Umum Pengadaan, yang selanjutnya disingkat RUP, 
adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan 
barang/jasa yang bersumber dari APBD/APBN. 
81. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yang selanjutnya 
disingkat SiRUP, adalah aplikasi sistem informasi rencana umum 
pengadaan berbasis web (web based) yang berfungsi sebagai saran 
atau alat untuk mengumumkan RUP. 
82. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah 
tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di 
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui 
ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk 
memenuhi persyaratan seseorang menjadi panitia/pejabat 
pengadaan. 
83. Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan 
penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
84. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang 
mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun 
anggaran dan pelaksanaannya mem erlukan waktu lebih dari 12 
(dua belas) bulan serta secara teknis pekerjaannya tidak dapat 
dipecah -pecah yang dilakukan atas persetujuan Walikota Madiun. 
85. Surat Jaminan, yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan 
tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat 
(unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia 
Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja 
Unit Layanan Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewa jiban 
Penyedia Barang/Jasa. 
- 12 - 
 
 
86. Kegiatan fisik adalah kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh 
dan/atau meningkatkan nilai barang inventaris baik berupa 
bangunan konstruksi maupun barang termasuk aset tidak 
berwujud. 
87. Manajemen Konstruksi adalah kegiatan pengendalian waktu, 
biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib 
administrasi dalam pembangunan mulai dari tahap persiapan, tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai masa 
pemeliharaan. 
88. Uang Kinerja Kegia tan adalah sejumlah uang yang diberikan 
kepada Aparatur Sipil Negara di Kota Madiun sebagai bentuk 
penghargaan karena telah mencapai kinerja tertentu dalam upaya 
mendukung pencapaian output dan/atau outcome beberapa 
kegiatan dalam satu program.