Apa saja yang diatur dalam Pasal 152 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB X - I, Pasal 152 menetapkan:

Bangunan gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan 
Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini , maka IMB yang dimilikinya 
dinyatakan tetap berlaku. 
Bangunan gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik bangunan gedung wajib 
mengajukan permohonan IMB baru, dan melakukan perbaikan 
(retrofitting ) secara bertahap. 
bangunan gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan 
ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik bangunan gedung 
wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan 
(retrofitti ng) secara bertahap. 
Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini. 
bangunan gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini 
belum dileng kapi IMB, maka Pemilik bangunan gedung wajib 
mengajukan permohonan IMB. 
bangunan gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini 
belum dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemi lik Bangunan 
Wajib mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan perbaikan 
(retrofitting ) secara bertahap. 
bangunan gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum 
dilengkapi SLF, maka pemilik/Pengguna bangunan gedung wajib 
mengajukan permohonan SLF. 
Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini. 
bangunan gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini , maka pemilik/Pengguna bangunan gedung 
wajib mengajukan permohonan SLF baru. 
bangunan gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, namun kondisi bangunan gedung tidak Laik Fungsi , maka 
 Halaman - 71 
 pemilik/Pengguna bangunan gedung wajib melakukan perbaikan 
(retrofitting ) secara bertahap. 
bangunan gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam 
Peratu ran Daerah ini , maka SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap 
berlaku. 
Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF 
dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut: 
Untuk bangunan gedung selain dari fungsi hunian, penertiban 
kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat -
lambatnya 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah 
ini; 
Untuk bangunan gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non -
sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah 
dilakukan selambat -lambatnya 2 ( dua) tahun sejak 
diberlakukannya Peraturan Daerah ini; 
Untuk bangunan gedung fungsi hunian dengan spesifikasi 
sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah 
dilakukan selambat -lambatnya 1 (satu) tahun sejak 
diberlakukannya Peraturan Daerah ini.