Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI JENEPONTO Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI JENEPONTO Nomor 16 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

A 
 
(1) PNS yang melaksanakan tugas memiliki kekhususan tertentu dan 
berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat diberikan kelebihan TPP di 
atas nilai kela s jabatan/nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a berdasarkan kemampuan keuangan daerah ; 
(2) Jenis dan kriteria tugas tertentu dan pertimbangan obyektif lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. membutuhkan tanggung jawab besar; 
b. menuntut integritas yang tinggi; 
c. beban kerja; 
d. kondisi kerja; 
e. kelangkaan profesi; dan 
f. tugas tambahan lainnya. 
(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/BUD/Kuasa BUD ; 
c. Pembantu PPKD/BUD/Kuasa BUD; 
d. Pejabat Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna Anggaran; 
e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
f. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada satuan Perangkat Daerah; 
g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Perangkat Daerah; 
h. Panitia Pe meriksa Hasil Pekerjaan (PPHP); 
i. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada Satuan Perangkat Daerah; 
j. Bendahara Barang /Pengurus Barang pada Satuan Perangkat Daerah; 
k. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP); 
l. Satuan Polisi Pamong Pra ja dan Pemadam Kebakaran ; 
m. PNS yang bertugas pada Sub Bagian Kantor Penghubung; 
n. Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah; 
o. Pejabat/Petugas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; 
p. Pejabat dan Analis Perencana Pembangunan Daerah; 
q. Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Jeneponto; 
r. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); 
s. Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah ( TPTGR) ; 
t. Tim Manajemen Kinerja; 
u. Tim Baperjakat/ Penilai Kinerja; dan 
v. Sekretaris Pribadi/Ajudan dan/atau Supir Bupati/Ketua DPRD/Wakil 
Bupati dan Sekretaris Daerah; 
(4) Ketentuan mengenai PNS yang melaksanakan tugas memiliki kekhususan 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
(5) Besaran kelebihan TPP bagi kelompok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati . 
(6) Pemberian kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
dengan ketentuan besarannya tidak melampaui dari nilai TPP berdasarkan 
kelas jabatan masing -masing seb agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). 
 
3. ketentuan Pasal 6 ayat ( 2) dan ayat (3) diubah , dan di antara ayat (3) serta ayat 
(4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut :