Jelaskan isi kandungan Pasal 44 dari NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002.
Sesuai dengan NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., ketentuan pada , Pasal 44 berbunyi:

a. informasi klll'akteristik wilayah terkait dengan 
karakteristik tanah, topografi, muka air tanah dan 
jenis sarana. pengdolaan air hujan; 
b. instrumen pelakeanaan pengelolaan air hujan 
pads. bangunan gedung baru; dan 
c. instrumen pelaksanaan pengelolaan arr hujan 
pada bangunan gedung eksisting. 
(3) Tahapan penyele11Maraan pengelolaan air hujan pada 
bangunan gedung dan persilnya terdiri ata.s: 
a. tahapan penyelenggaraan untuk gedung baru; 
dan 
b. rahapan penyelenggaraan untuk gedung eksisting. 
(4) Status wajib kclole. air hujD.n pada bangunan gedung 
dan persilnya ditetapkan oleh pemerintBh daerah, 
(5) Keteta.pan status wajib kelola air bujl'ln pada 
bangunan gedung dan persilnya disampaikan kepada 
pemohon IMB bersamaan dengan penerbitan surat 
Keterangan Kencana Kabupaten (KRK). 
(6) Pemenuhan ketetapan status wajib kelo1a air hujan 
dalam dokUmen rencana tekrns bangunan gedung 
merupakan bagian da.ri pra-syarat diterbltkannya 
IMB. 
(7) Starus wajib kP.lol11 air hujan pa.da bangunan gedung 
dan persilnya, meliputi: 
a. status wajib kelola air hujan penentil 95; dan 
b. status wajib kelola air hujan berdasarkan analisis 
hidrologi speBifik. 
(8) Ketenuian lebih lanjut mengenai pcngclohum air 
hujan pada bangunan gedung dan persi]nya diatur 
dalam Peraturan Bupati . 
. ,-.. 
(31 Rcneann urnum dan panduan ranr.angan 
sebagaimana dim.aksud pada ayat ( 1) merupa.kan 
ketentuan-Jretentuan tata bangunan dan lingkungan 
pada suatu linglrungan/kawasan yang memuat 
rencana peruntukan lahan makro don rnikro, rencana 
perpetru<an, reneana tapak, rencana sistem 
pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, 
rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana 
wujud visual bangunen dan ruang terbuka hijau. 
(4) Rencana investasi. sebagaimana dimaksud pada 
ayat Ill merupakan arahan program tnvestaai 
bangunan gedung dan lingkungannya. yang cliausun 
berd:a.sarkan program bangunan dan lingkungan serta 
ketentuan rencana umum dan panduan reneana yang 
memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangJcu 
kepentlngan dalarn prui::;es pengendalian investasi dan 
pembiayaan dalam penataan lingkungiin /kawasan 
dan merupakan ntjukan bagi. para pemangku 
kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi 
dan pembiayaan suatu penataan atau pun 
mcnghitung tolok ukur keberhasilan mvestaei, 
sehingga tercapai kesinambungan pentahapan 
pelaksanaan pembangunan. 
(5) Ketentuan pengendalian rencana sebagaim.Bna 
di.maksud pads. avat ( 1) merupakan alat mobilisasi 
peran masing-masing pemangku kepentingan pada 
masa pelaksanaan atau maaa pemberlakuan RTBL 
8CSUai dcngan ka.pasitasnya druam euatu sistem yang 
disepakAfi hersama dan berla1ru sebagai rujukan bagi 
para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat 
keberhasilan kesinambungan pentahapan 
pelaksanaan pembangunan. 
(6) Pedoman pengenda1ian pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan alat untuk 
menganillkan perwujudan pela.ksanaan pena.taa.n 
b.angunan dan lingkungan/k$1WSIAAn yang 
berdasarkan dokumen RTBL. dan memandu 
pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, 
meningkat dan berkelanju11ill. 
(7) RTBL disusun beniasarkan pada pola penataan 
bangunan gedung dan lingkungan yang ditetapkan 
oleh. Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat serta 
dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah 
Daerah derwm swasta. dan/atau masyarakat seauai 
dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/ 
kawasan bersangkUtan dengan mempertimbangkan 
pendapa.t para ahli dan mo.eyarakat. 
(1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap 
beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
meliputi persyaratan struktur bangu.nan gedung, 
pembebanan pada bangunan gedung, struktur atas 
bangunan gedung, etruktur bawah bangunan gedung, 
pondasi Jangsung, pondasi dalam, keselamatan 
struk:tur, keruntuhan struktur dan persyaratan 
bahan. 
(2) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) harus kuat/kokoh, i:sl.H.bil dalam 
memikul beban dan memenuhi peniyaratan 
keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur 
yang direncanakan dengan mempertimbangkan: Patial.47 PerlS}'~.}llafi keeelematan bangunan gedung scbagallnana 
dimaksud dabun Pa'!lll 4S meliputi persyaratan 
kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan, 
perayaratan kemampuan bangunan gedung terhadap 
bahaya kebakaran dan persyaratan kernampuan 
bangunan gedung terhadap bahaya petir. Pasal 46 Puragraf6 
Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung 
Pasal.45 
Persyaratan keandalan bangunan gedung terdirt dari 
persyaratan keiselamatan bangunan gedung, pemyarntan 
~sehatan bangunan gedung, persyaratan kenyamanan 
bangunan gedung dan pecsyaratan kemudahan bangunan 
gedung. (81 Pola p!'!T)At.aan bangunan gedung dan lingkungan 
eebegaimana djmaksud pada ayat (7) meliputi 
pembangunan baru (new development), pemba.ngunan 
slsipan parsial (infill dern:luprne114, peremajaan kota 
(urban renewal}, pembangunan k:embali wilAyBh 
perkotaan (urban redevelopment}, pembangunan 
untuk mengbidupkan kembali wilayah perkotaan 
(urban relJitali?XJrion), dan pelestarian kawasan. 
(9) RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan 
bangunan gedung clan lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada aya.t (8) ini ditujukan bagi berbagai 
status kawasan seperti kawasan baru yang potensial 
berkembang, kawa.san terbangun, kawasan yang 
dilindungi dan dilestarikan atau kawasan yang 
bersifat gabungan atau campuran dari ket:iga jeni& 
kawasa.n pada ayat ini. 
(10)RTBL ditetap~l dengan Peraturan Dupati. 
a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan 
kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan 
gedung; 
b. pengaruh ak81 sebagai akibat dan beban yang 
bckerjn eelama umur layanan atruktur baik ~hiln 
muatan tet.a.p maupun sementara yang timbul 
akiba.t gempa, angin, korosi, jamur dan serangga 
perusak; 
c, pengaruh gempa terhadap substrUktUr maupun 
atrukrur ba.ngunan gcdung eeeuai zona 
gempanyB; 
d. atrulctur barsgunan yang direncanakan secara 
datail pada kondisi pembebanan maksimum, 
sehingga pada saa.t terjadi keruntuhan, kondisi 
struktumya masih memungkinkan penyel.amatan 
dirl penghuninya; 
e. struktur bawah bangunan gedung pada ln'kasi 
tanah yang dapat terjadi likulfaksi; clan 
f. keandalan banKUnan gedung. 
(3) Pembebanan pada bangunnn gedung s;ebagaimana 
dimaksud pada ayat 11) harua dianalisis dengan 
memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, 
beban sementara atau beban khusus yang mung)dn 
beke1ja selama umur pcle.yan.on dengan 
menggunakan SN! 03-17:26-2002 tentang Tata Cara 
Perencanaan Ketahanan Oempa Untuk Rumah dan 
Gedung atau edisi terbaru SNI 03-1727-1989 tentang 
Tata cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah 
dim Oedung atau ediai terbaru a.tau standar baku 
dan/atau pedoman teknis. 
(4) Struktur at.as bangunan gedung sebagaimana 
dimakRud pad.a ayat (1) meliputi konstruksi beton, 
konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi be.mbu, 
konstruksi dengan bahan clan teknologi khusus 
dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai 
berikut: 
a. konstruksi beton: SNI 03-1734-1989 tenzang Tata 
cara perencanaan beton dan struktur dinding 
bertulang untuk rumah dan gedung atau edisi 
terbaru, SNI 03-2847-1992 tentang Tata cara 
penghitungan struktur beton untuk bangunan 
gedung atau edisi terbaru, SNI 03-3430-1994 
tentang tata cam perencanaan dinding struktur 
pasangan blok beton berongga bertulang untuk 
bangunan rumah clan gedung atau edisi tcrbaru, 
SNI 03-3976-1995 tentang tats cara pengadukan 
pengecoran beton atau edisi terbaru, SNI 03- 
2834-2000 tentang Tata cara pembuatan rencana 
campuran beton normal atau edisi terbaru, SNI .- .. 
. ·. (6) Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat \5) harus direncanakan seblngga dasarnya 
terletak di atas lapillall tamlh ynng mantap dengan 
daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama 
berfungsinya bangunan gedung tidak mengalami 
penurunan yang melampaui batas. 
(7) Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
digunakan daJam hal lapisan tanah dengan da.ya 
dukung yang terletak cukup jauh di !Jawah 
permukaan tanah sehingga pengguna pondasi 
langsung dapat menyeb:tbkan penurunan yang 
berlebihan at.au ketidakstabilan konstruksi. 
(8) Keselamatan struktur ..ebagaimAnA dimaksud pada 
merupakan salah satu penentuan tingkat 
keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari 
hasil Pemeriksaan BerkU oleh tenaga ahli yang 
bersertifikat sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis 
t>emeriksaan &rkala Bangunan Gedung. 03.-3449-2002 tentang Tata cara rencana 
pembuatan campuran beton ringan dengan 
ogregat ringan atau edisi terbaru; tata cara 
perencanaan dan pa]aksanaan konstruksi beton 
pra-cetak dan pra-tegang untuk bangunan 
gedung, metode pengujian dan penentuan 
parameter percncanaan tahan 8CfDpa konstruksi 
beton pra-cetak dan pra-tegang untuk bangunan 
gedung dan spesifikasi sistem dan material 
konst:rulari beton pra-cetak dan pra-tegang untuk 
bangunan gedung; 
b. konstruksi baja: SNI 03-1729-2002 tentang Tut.a 
Cara Pembuatan dan Perakitan Konstruksi Baja 
dan Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Bala 
Selama Masa Konstruksi; 
c. konstruksi kayu: SNI 7973-2013 tentang 
Spesifilcasi Desain Untuk Konstruksi Kayu; 
d. konstruksi bambu: mengikuti kaidah 
perencanaan konstruksi bambu berdasarkan 
pedoman dan standar yang terkait; clan 
e , konstruksi dcngan bahan don teknologi khusue. 
mengilruli kaidah perencanaan konstruksi bahan 
clan teknologi khusus berdasarkan pedoman dan 
standar yang terkait. 
(5) Struktur bawah bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) meliputi pondasi langsung 
clan ponda.si dalam. 
,.. (1) Penyam.tan kemampuan bangunan gedung terhadap 
bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi alrtif, 
sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar clan 
aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, 
persyaratan pcncahayaan darurat, tanda arah ke luar 
dan s;stem peringatan bahaya. persyaratan 
komunikasi da!am bangunan gedung, persyaratan 
instalasi bahan bakar gas clan manajemen 
penanggulangan kebakaran. 
(21 Setiap ba.ngunan gedung kecuali rumah tinggfil 
tung.gal dan rumah deret sederhana haru» dilindungi 
dari bahaya kebaka.ran dengan sistem proteksi aktif 
yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem 
diteksi dan alarm. kebakaran, sistem pengendali asap 
keba.ka.Ian dan pusa.t pengendali kebakaran 
(3) Set!ap bangunan gedung kecuali rumah tinggal 
tunggal dan rumah deret sederhana harus dilinc1ungi 
dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif 
dengan mengikuti SNI 03-1736-2000 tentang Tata 
Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk 
Pencegahan Baba.ya Kebakarllll pada Bangunan 
f'ittlung atau edisi terbaru dan SNI 03-1746-2000 
tentang Tata Cara Perencanaan d.an Pemasangan 
Sarana Jalan ke Luar untuk Penyelamatan Terhadap 
Bahaya l<ebakaran pada Bangunan Oedung atau edisi 
terbaru. 
(4) Pcrsyaratan jalan kc lua.r don akseeibilitae unruk 
pemada.man kebakaran meliputi perencanaan akses 
bangunan dm lingkungan untuk peneegahan bahaya 
kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan 
keluar untuk penyclamata.n sesuai dcngan SNI 03 
1735-2000 tentang Tllta Cara Perencanaan Bangunan 
d.an Ungl<ungan untuk Pencegahan Bahaya 
Kebaka.ran pada Bangunan Rumah dan Gedung atau 
edisl terbaru dan SNI 03-1736-2000 tentang Tata 
Cara Perenca.naan Sistem Proteksi Pasif untuk 
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan 
Gedung atau edisi terbaru. Pasal 48 (9) I<eruntuhan struktur eebagaimaaa dimaksud pad.a 
merupakan salah satu kondisi yang harus 
dihindari dengan cara melakukan pemeriksaan 
berkala tingkat kea.ndalan bangunan gedung eesuai 
dengan ~ratut'lln Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis 
Pemeriksaan Berkala Bangunan Oedung. 
( lO)Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pa.da 
ayat (I) harus memenuhi persyarata.n keamanan, 
kcselamatan lingkungan dan pengguna bangunan 
gP.dung serta sesuai dengan SNI terkait. 
(2) Persyarafml instalasi proteksi petir hams 
memperhatikan perencanaan eistem proteksi pctir, 
ineta)asi protekai petir, pemHiklVlan clan 
pemeliharaan serta memenuhi SNI 03-7015-2004 
t.entang Si.stem Proteksi Petir pada Bangunan Gedung 
atau edisi terbaru dan/atau standar tekme lainnya. 
(3) Persyaratan sist.em kelistnlcan harus memperhatikan 
perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi 
listrlk, beban listrik, sumber daya listrik, 
transfonnator distribusi, pemeriksaan, pengujian dan 
pemeliharaan dan memenuhi SNI 04-0227-1994 
tentang Tegangan Standar atau edisi terberu, SNI 04- 
0225-2000 tentang Persyara.tan Umum Instalasi 
Listrik o.tau ediei terbaru, SNI 04-7018-2004 tf!niang 
Sistem Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga atau 
edisi terbaru dan SNI 04-7019-2004 tentang Sistem 
Pasokan Daya Listrik Darurat Menggunakan Energi 
Tersimpan atau Edisi Tcrbaru dan/atau 11tandar 
teknis Iainnya. (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap 
bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi 
persyaratan instalas! proteksi petir dan persyara.tan 
sistem kdistrikan. Pasa.149 (5) Persyaratlm pencahayaan darurat, tanda arah ke luar 
dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk 
memberikan arahan bagi pengguna. gedung dalam 
keadaaan darurat untllk menyelamatkan dirt sesuai 
dengan SNI 03-6573-2001 tentang Tata Cara 
Peran.cangan Pf!nc-.a.hayaan Darurat, Tanda Arab dan 
Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan Gedung 
atau edisi terbaru. 
(6) Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung 
sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk 
keperluan internal maupun untuk hubungan ke Iuar 
pada aaat terjadi kcbakarrul a.tau kondi.si lainnya 
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan mengenai telekomuni.kasi. 
(7) Pernyara.t.an instalasi bahan hakar gaR meliputi jenis 
bahan bakar gas dan instalaai gas yang dipergunakan 
baik dala!n jaringan gas kabupaten maupun gas 
tabung mengikuti ketentuan yang ctitetapkan uleh 
inetansi yang berwcnang. 
(8) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasiflkasi, 
tuas, jumhth Iantai dan/ atau jumlah penghuni 
tertentu harus mP.mpunyaj unit manaiemen proteksi 
kebakaran bangunan gedung. 
,. .. 
Paragraf7 
Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung 
Paw s1 
Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi 
persyaratan siatem penghawaan, pencahayaan, sa.nitasi 
clan penggunaan bahan bangunan. (2) Ststem pengamanan sebagaimana dimaksud pad.a 
ayat (l) merupakan kelengkapAn pengamanan 
bangunan gedung untuk kepentingan umum dari 
bahaya bahan peledak yang metiputi prosedur, 
peralatan dan petugas pengamanan. 
(3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud pada 
merupakan tata cara proses pemeriksanaan 
pengunjung bangunan gedung yang kemungkinan 
membawa bend.a atau bahan berbahaya yang dapat 
meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung 
d.an/atau pengunjung di dalamnya, 
(4) Pera1atan pengtllWl1UU1 eebafV'imana dimakaud dalam 
merupakan peralatan detektor yang 
digunakan untuk memeriksa pengunjung bangunan 
gedung yang kemungkinan membawa benda atau 
bahan bcrbahaya. yang dapat meledakkan dan/atau 
memhaksir bangunan gedung dan/atau pengumung di 
dalamnya. 
(SI Pctugas pcngamanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (:2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk 
memeriksa pengunjung bangunan gedung yang 
kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya 
yang d~pat meledakkan dan/atau membnkar 
banguna.n gedung d!MI/ arau pimgunjung di dalamnya. 
(6) Persyaratan si.stem pengamanan sebagatmana 
dimaksud pada. ayat t2) yang meliputi ketentuan 
mengenai tat.A eara perencanaan, pemasangan, 
pemeliharaan instalasi sistem pengamanan 
disesuaikan dengan pedoman dan standar teknis yang 
terkait. Pasal 50 
(11 Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum 
harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang 
memadai untuk menoegah terancamnya kcselamat.an 
penghuni dan harta benda a.kibat bencana bahan 
peledak.