Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. Pemerin tah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat , yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian 
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 
7. Bangunan Gedun g Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya 
untuk kepentingan publik, baikberupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, 
maupunfungsi sosial da n budaya. 
8. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan 
untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang 
dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan 
pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang da pat 
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya. 
9. Bangunan Gedung Adat merupakan bangunan gedung yang didirikan 
menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai dengan 
 Halaman - 3 
 budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai 
wadah kegiatan adat. 
10. Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional merupakan 
bangunan gedung yang didirikan m enggunakan kaidah/norma 
tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan 
secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan 
masyarakat sehari -hari selain dari kegiatan adat. 
11. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi darifungsi bangunan 
gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan 
persyaratan teknisnya. 
12. Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah bangunan gedung yang sudah 
ditetapkan statusnya sebagai bangunan Cagar Budaya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan tentang Cagar Budaya. 
13. Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi 
persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara 
signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumberdaya lainnya 
melalui penerapan prinsip bangunan gedung Hijau sesuai dengan fungsi 
dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. 
14. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasitentang persyaratan 
tata bangunan dan lingkunganyang diberlakukan oleh Pemerintah 
Kabupatenpada lokasi tertentu. 
15. Izin Mendirikan Bangunan Gedung , yang selanjutnya disingkat IMB 
adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamp ung 
Barat kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, 
mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan 
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 
16. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan 
yang dilakukan Pemilik bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah 
untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung . 
17. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya pada persil atau 
tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan 
gedung , dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai 
atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas 
persil atau tapak. 
18. Koefisien Dasar Bangunan , yang selanjutnya disingkat KDB adalah 
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 
bangunan gedung dan luas lahan/tanahperpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 
bangunan dan lingkungan. 
19. Koefisien Lantai Bangunan , yang selanjutnya disingkat KLB adal ah 
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan 
gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruangdan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
20. Koefisien Daerah Hijau , yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan 
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan da n lingkungan. 
 
 
21. Koefisien Tapak Basemen , yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas tapak basemendan luas 
 Halaman - 4 
 lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruangdan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
22. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih 
lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis 
penyelenggaraan bangunan gedung . 
23. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata 
cara, standar s pesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar 
Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan 
dalam penyelenggaraan bangunan gedung . 
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten , yang selanjutnya disingkat 
RTRW adalah hasil perencanaan t ata ruang wilayah kabupaten yang 
telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 
25. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya 
disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana TataRuang Wilayah 
kabupaten ke dalam rencanap emanfaatan kawasan perkotaa n. 
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk 
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana 
rinci tata ruang. 
27. Rencana Tata Bangunan dan Lingkunga n, yang selanjutnya disingkat 
RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk 
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program 
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, 
rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan. 
28. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan 
bangunan gedung yang meliputi proses Perencanaan Teknis dan 
pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan 
pembongkaran. 
29. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan 
gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, 
pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiriatas: 
rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, 
rencana tata ruang luar, rencana tata ruang -dalam/interior serta 
rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan 
teknis pendukung sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku. 
30. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli bangunan 
gedung yang disusun secara tertulisdan profesional terkait dengan 
pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses 
pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran 
bangunan gedung . 
31. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatk an 
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk 
kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. 
32. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh 
atau sebagian bangunan gedung , komponen, bahan bangu nan, dan/atau 
prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna 
menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung . 
 
33. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi 
bangunan gedung yang ditetapkan. 
 Halaman - 5 
 34. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung 
beserta prasarana dan sarananya agar selalu Laik Fungsi. 
35. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau menggantibagian 
bangunan gedung , komponen, bahan banguna n, dan/atauprasarana dan 
sarana agar bangunan gedung tetap Laik Fungsi. 
36. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan 
bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan 
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan 
menurut periode yang dikehendaki. 
37. Pemugaran Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan adalah 
kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke 
bentukaslinya. 
38. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh 
atau sebagian bangunan gedung , komponen, bahan bangunan, dan/atau 
prasarana dan sarananya. 
39. Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya , adalah 
upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, 
dengan cara memaksimalkan pemanfaata n air hujan, infiltrasi air hujan, 
dan menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir 
melalui optimasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen 
buatan. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik, Penyedia Jasa 
Konstruksi, dan Pengguna bangunan gedung . 
40. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, Penyedia Jasa 
Konstruksi, dan Pengguna bangunan gedung . 
41. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, 
atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik bangunan 
gedun g. 
42. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik bangunan gedung dan/atau 
bukan Pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan 
Pemilik bangunan gedung , yang menggunakan dan/atau mengelola 
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi 
yang ditetapkan. 
43. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan 
atau badan yang kegiatanusahanya menyediakan layanan jasa 
konstruksi bidang bangunan gedung , meliputi perencana teknis, 
pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, t ermasuk 
Pengkaji Teknis bangunan gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya. 
44. Tim Ahli Bangunan Gedung , yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim 
yang terdiridari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan 
gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian 
dokumen rencanateknis dengan masa penugasan terbatas, dan 
jugauntuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah 
penyelenggaraan bangunan gedung Tertentu yang susunan anggotanya 
ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas 
bangunan gedung Tertentu tersebut. 
 
 
 
45. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang 
mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian 
 Halaman - 6 
 teknisat as kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan . 
46. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi 
pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB yang diangkat 
oleh Pemilik bangunan gedung . 
47. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, 
dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan 
gedung , termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang 
berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung . 
48. Peran Masyarakat da lam Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah 
berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak 
dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, 
memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta 
melakukan Gugatan Perw akilan berkaitan dengan penyelenggaraan 
bangunan gedung . 
49. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk 
mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa 
pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai 
masukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah 
dalam penyelenggaraan bangunan gedung . 
50. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau 
lebih yang mewakili kelompok dalam men gajukan gugatan untuk 
kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan 
yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok 
dan anggota kelompok yang dimaksud. 
51. Pembinaan Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan 
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan 
tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan 
gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan 
gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepa stian 
hukum. 
52. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang -
undangan, pedoman, petunjuk, dan Standar Teknis bangunan gedung 
sampai didaerah dan operasionalisasinya di masyarakat. 
53. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan 
kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para Penyelenggara 
bangunan gedung dan aparat Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung . 
54. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan 
peraturan perundang -undangan bidang bangunan gedung dan upaya 
penegakan hukum . 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kedua 
 Halaman - 7 
 Tujuan dan Ruang Lingkup