Apa substansi hukum dari Pasal 19 Peraturan Bupati. Nomor &TAHUN2018 Tahun 2018?
Materi muatan Peraturan Bupati. Nomor &TAHUN2018 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN LALULINTASANGKUTAN JALANDANSUNGAI, khususnya , Pasal 19, adalah:

ayat(2)
dilaksanakan secaraberkoordinasi dengan instansi
terkait.
Pasal21
SetiapBadanHukum atauperorangan dilarang
NX memanfaatkan lahanpadadaerahmilikjalanuntuk
parkirkendaraan bermotor, bongkar muatbarang,dan
kegiatanlainnyakecualidenganizinBupati.
Pasal22
Pembukaan jalanmasukdanpemanfaatan lahanpada
daerahmilikjalansebagaimana dimaksud dalamPasal
19ayat(2)hurufbdanhurufc,berdasarkan ketentuan
danPeraturan Perundang-undangan yangberlaku.
Pasal23
Ketentuan lebihlanjuttentangperizinan sebagaimana
dimaksud dalamPasal21danPasal22diaturdengan
Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penggunaan JalanSelainUntukKepentingan
LaluLintas
Pasal24
(1)Instansi, badanHukumatauperorangan dilarang
menggunakan jalansebagairuanglalulintasuntuk
kegiatan diluarkepentingan lalulintas,yangdapat
merubah fungsidanperuntukan jalan.
(2)Penggunaan jalanselainuntukfungsidanperuntukan
dapatdiberikan izinBupati setelah mendapat
17vVTa
8
pertimbangan teknislalulintasdariDinasdan
berkoordinasi denganKepolisian.
Pasal25
Jenis-jenis kegiatan penggunaan jalanselainuntuk
kepentingan lalulintasdantatalaksana perizinannya
diaturdenganPeraturan Bupati.
BagianKeempat
Dispensasi Penggunaan Jalan
Pasal26
Setiap kendaraan angkutan barang dilarang
menggunakan jalanyangtidaksesuaidengankelasjalan,
dayadukung, sertatidaksesuaidenganmuatansumbu
terberat(MST)yangdiizinkanuntukjalanitu.
Pasal27
Kelasjalan,dayadukungdanmuatansumbuterberat
yangdiizinkan sertalarangan penggunaan jalan
sebagaimana dimaksud dalamPasal26,ditetapkan
denganrambu-rambu lalulintas.
Pasal28
(1)Bupatidapatmemberikan Dispensasi penggunaan
jalan-jalan tertentu, untukdilaluiolehkendaraan
angkutan barangsebagaimana dimaksud dalamPasal
26dengan berpedoman kepada ketentuan yang
berlaku.
(2)Dispensasi sebagaimana dimaksud padaayat(1)
diberikan kepada:
a.Kendaraan pengangkut membawa barangyang
dimensiukurandanberatnya tidakdapatdipisah-
pisahkan menjadibagianyanglebihkecil,
b.Kendaraan yangkarenaberatmuatannya melebihi
batasmuatansumbuterberat(MST)yangdiizinkan
untukkelasjalanyangdilaluinya,
c.Kendaraan angkutan barangyangmemasang
18v
1
keretagandengan ataukeretatempelan serta
kendaraan angkutan barangdengancontainer,
d.Kendaraan angkutan barangyangdigunakan untuk
kepentingan proyekpadasuatudaerahtertentu,
e.Kendaraan angkutan barangyangmembawa
muatanyangbersifatdarurat.
Pasal29
(1)Pemilikkendaraan barangsebagaimana dimaksud
dalamPasal28mengajukan permohonan dispensasi
penggunaan jalansecaratertuliskepadaDinas.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat(1)
pasaliniminimalberisikan datapemilikkendaraan,
spesifikasi kendaraan, rutejalan,jenismuatan, dan
lamapenggunaan jalan.
(3)SuratDispensasi penggunaan jalanmerupakan
bentukpengawasan terhadap penggunaan jalanyang
tidaksesuaidengankelasjalan,dayadukungjalan,
sertatidaksesuaidenganmuatan sumbuterberat
(MST)yangdiizinkan untukjalansebagaimana
dimaskud dalamPasal27.
(4)SuratDispensasi Penggunaan Jalansebagaimana
dimaksud padaayat(3),dikeluarkan olehDinas
denganjangkawaktutertentu.
Pasal30
Pemilikataupengusaha kendaraan angkutan barang
bertanggung jawabatassegalaresikokerusakan jalan
sebagai akibat proses pengangkutan danwajib
mengembalikan kondisijalankepadakeadaan semula.
Pasal31
Tanggung jawabpengangkut sebagaimana dimaksud
dalamPasal30dikenakan terhadap pemilik atau
pengusaha kendaraan angkutan barangyangmelakukan
pengangkutan secarareguleratauinsidentil dengan
menggunakan jeniskendaraan trukbesar,trailer,
19
AdNXFN
|
U
gandengan maupunkendaraan dengankontainer.
Pasal32
Ketentuan lebihlanjuttentangpelaksanaan Dispensasi
Penggunaan JalandiaturdalamPeraturan Bupati.
BagianKelima
Pengawasan Penggunaan Jalan
Pasal33
Untukmengawasi pengangkutan barangolehkendaraan-
kendaraan diluarkemampuan dayadukung yang
bersangkutan, Dinasmelaksanakan pengawasan dan
pemeriksaan kelebihan muatanangkutan barang.
Pasal34
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal33
dilaksanakan padatempat-tempat yangtelahditetapkan
danataupengawasan secaralangsung dijalan,yang
dilengkapi olehalatpenimbangan yangdapatdipindah-
pindah.
Pasal35
Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh
Aparatur SipilNegarayangmemilikikualifikasi Penyidik
Pegawai NegeriSipilyangruanglingkup tugasnya
membidangi urusanLaluLintasdanAngkutan Jalan
dibawahkoordinasi penyidik polri.
Pasal36
Ketentuan lebihlanjuttentangpengawasan penggunaan
jalandiaturdenganPeraturan Bupati.ra
J
“
BABVI
PENYELENGGARAAN SISTEMINFORMASI DAN
KOMUNIKASI LALULINTASANGKUTAN JALANDAN
SUNGAI
Pasal37
()Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan,
Ketertiban, danKelancaran LaluLintasdan
Angkutan JalandanSungaidiselenggarakan sistem
informasi dankomunikasi yangterpadu.
(2)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan
SistemInformasi danKomunikasi LaluLintas
AngkutanJalandanSungaisebagaimana dimaksud
padaayat(1)berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yangdilaksanakan olehDinas.
(3)SistemInformasi danKomunikasi LaluLintas
Angkutan JalandanSungaisebagaimana dimaksud
padaayat(1)digunakan untuk kegiatan
perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan sertaoperasional LaluLintasAngkutan
JalandanSungaiyangmeliputi:
a.Bidangprasarana Jalan,
b.Bidang sarana danprasarana LaluLintas
AngkutanJalandanSungai
NXc.Bidangregistrasi danidentifikasi Kendaraan
Bermotor danPengemudi, penegakan hukum,
operasional manajemen danrekayasa lalulintas,
sertapendidikan berlalulintas.
Pasal38
(1)Sistem Informasi danKomunikasi LaluLintas
Angkutan JalandanSungaisebagaimana dimaksud
dalamPasal37ayat(2)merupakan subsistem dalam
Sistem Informasi danKomunikasi LaluLintas
AngkutanJalandanSungai.
(2)Sistem Informasi danKomunikasi LaluLintas
Angkutan JalandanSungaiterpadu sebagaimana
dimaksud padaayat(1)dikendalikan olehpusat
21J
AAN
kendaliyangmengintegrasikan data,informasi, dan
komunikasi darisetiapsubsistem.
(3)Data,informasi, dankomunikasi sebagaimana
dimaksud padaayat(2)harusdapatdiakses oleh
PembinaLaluLintasAngkutanJalandanSungai.
(4)Ketentuan lebihlanjuttentang penyelenggaraan
Sistem Informasi danKomunikasi LaluLintas
Angkutan JalandanSungaidiaturdenganPeraturan
Bupati.
BABVII
SISTEMPEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal39 “
Dalamrangkameningkatkan ketertiban dankeselamatan
lalulintasangkutan jalandanSungai, kelestarian
lingkungan sertaterjaganya saranadanprasarana jalan,
Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem
pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan
ketentuan danperaturan yangberlaku.
Pasal40
Sistempemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalamPasal39,meliputi:
a.Pendataan kendaraan bermotor:
b.Pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan
bermotor,
c.Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan
kendaraan bermotor.
BagianKesatu
Pendataan Kendaraan Bermotor
Pasal41
Dalamrangka perencanaan danuntukmemenuhi
kebutuhan datalainnya dalam perencanaan
pembangunan Daerah,Dinasmelaksanakan pendataan
kendaraan bermotor.
22“
Pasal42
Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalamPasal41,sekurang-kurangnya memuat mengenai
jumlahdanjeniskendaraan bermotor.
Pasal43
Pelaksanaan pendataan kendaraanbermotor
dikoordinasikan denganpihakinstansi danlembaga
terkaitsecaraberkala.
BagianKedua
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan
Pemeriksaan EmisiGasBuang
Kendaraan Bermotor Pribadi
Paragraf 1
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Pasal44
(1)Setiapkendaraan bermotor yangdioperasikan dijalan,
harusmemenuhi persyaratan teknisdanlaikjalan
kendaraan bermotor sertamemenuhi ambang batas
emisigasbuang.
(2)Untukpemenuhan persyaratan teknisdanlaikjalan
sebagaimana dimaksud padaayat(1),setiap
kendaraan bermotor wajibdilakukan pemeriksaan.
Pasal45
(1)Persyaratan teknisdanlaikjalankendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalamPasal44ayat(1)
adalahmemenuhi ambang bataslaikjalanyang
meliputi:
a.Emisigasbuangkendaraan bermotor,
b.Kebisingan suarakendaraan bermotor,
c.Efisiensi sistemremutama:
d.Efisiensi sistemremparkir,
e.Kuncuprodadepan,
f.Tingkat suaraklakson,
g.Kemampuan pancardanarahsinarlampuutama,
23J
h.Radiusputar,
i.Alatpenunjuk kecepatan,
j.Kekuatan, unjukkerjadanketahanan banluar
untukmasing-masing jenisukurandanlapisan,
k.Kedalamalurbanluar:
1.Intensitas cahayayangmasukkekabin/kepekatan
kacafilm.
(2)Setiap kendaraan umum bermotor dilarang
memasang tanda-tanda, gambar,ataureklameyang
dapatmengganggu keselamatan lalulintas,kecuali
denganizinBupatisetelahmendapat rekomendasi
Dinas.
Pasal46
(1)Untukmemenuhi persyaratan teknisdanlaikjalan
sertaambang batasemisigasbuangkendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalamPasal45ayat
(1)hurufasampaidenganhuruf 1,wajibdilaksanakan
untukkendaraan wajibuji.
(2)Kendaraan bermotor wajibujisebagaimana dimaksud
dalampadaayat(1),meliputi:
a.Mobilbusumumdantidakumum,
b.Mobilpenumpang umum,
c.Mobilbarangumumdantidakumum,
d.Keretagandengan dankeretatempelan:
e.Kendaraan khusus.
(3)Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud padaayat(2),dilakukan
denganPengujian Kendaraan Bermotor.
Paragraf2
Pemeriksaan EmisiGasBuang
Kendaraan Bermotor Pribadi
Pasal47
Untukmengendalikan pencemaran udaradarisumber
bergerak, makasetiappemilik kendaraan bermotor
pribadiwajibmelakukan pemeriksaan emisigasbuang
24Jd
untukmemenuhi ambang batasemisigasbuang
kendaraan bermotor.
Pasal48
(1)Pemeriksaan emisigasbuangkendaraan bermotor
pribadi sebagaimana dimaksud dalamPasal47,
dilakukan sekurang-kurangnya sekalidalamsetahun.
(2)Pemeriksaan emisigasbuangkendaraan bermotor
pribadidilaksanakan padaunitpengujian kendaraan
bermotor, AgenPemegang Merk(APM)danbengkel
umumyangditunjuk sebagaiBengkelPelaksana.
Pasal49
(1)Terhadap pemilikkendaraan bermotor pribadiyang
melakukan pemeriksaan emisigasbuangdiunit
pengujian kendaraan bermotor milikpemerintah
daerahtidakdikenakan retribusi.
(2)Sebagaibuktibahwakendaraan bermotor pribadi
telahmemenuhi ambang batasemisigasbuang
diberikan SuratKeterangan danStikeryangdipasangTa
padakendaraan.
Pasal50
Bengkel pelaksana pemeriksaan emisigasbuang
kendaraan bermotor pribadi '”harus memenuhi
persyaratan:
a.Memiliki stallperbaikan danperawatan, pemeriksaan
danjalurkeluarmasukkendaraan,
b.Memiliki peralatan perbaikan danperawatan, air
service,diagnosa kendaraan, enginetuneupdan
peralatan khususuntukperbaikan danperawatan
sistembahanbakar,
c.Memilikiperalatan perlindungan keselamatan kerja,
d.Memiliki mekanik yangmempunyai pengetahuan,
keahlian danpengalaman yangsesuai,sertamemiliki
kualifikasi yangditetapkan,
e.Memilikialatpemeriksaan emisigasbuangkendaraan
25J
bermotorjenisdigitaluntukanalisisCOdanHCmesin
siklusotto/bahan bakarbensindanuntukanalisis
operasiasapmesindiesel/bahanbakarsolar:
f.Memiliki peralatan pendukung lainnya yang
dibutuhkan,
g.Memiliki izindariinstansi terkaitsebagaibengkel
tertunjuk danmasuk anggota Asosiasi Bengkel
SeluruhIndonesia (ASBEKINDO).
Pasal51
Peralatan pemeriksaan emisigasbuangkendaraan
pribadisebagaimana dimaksud dalamPasal50hurufe,
dapatdiadakan olehPemerintah Daerahdan/atau oleh
BengkelPelaksana setelahmendapat rekomendasi dan
keterangan lulustera/kalibrasi yangdikeluarkan oleh
Pejabatyangberwenang.
Pasal52
Pengawasan pemeriksaan emisigasbuangkendaraan
bermotor pribadidilakukan olehDinasdandapat
mengikutsertakan pakarbidanglingkungan hidupatau
institusilainyangditunjuk olehBupati.
Pasal53
Ketentuan lebihlanjutmengenai pemeriksaan emisigas
buangkendaraan bermotor pribadiakandiaturdengan
Peraturan Bupati.
BagianKetiga
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR dan
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Paragraf 1
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal54
Pengujian kendaraan bermotor terdiridari:
a.Pengujian PertamaKendaraan Bermotor.Aa
Ta
26v
b.Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor.
Pasal55
Pengujian pertama kendaraan bermotor (ujipertama)
sebagaimana dimaksud dalamPasal54huruf (fa)harus
memenuhi persyaratan sebagaiberikut :
a.Mengisiformulirpermohonan uji,
b.Surathasilpenimbangan beratkosongkendaraan,
C.Memilikibuktipembayaran retribusiujipertama,
d.Fotocopy SuratTandaNomorKendaraan (STNK)
denganmenunjukan yangaslinya,
e.Fotocopy sertifikat registrasi ujitype,
f.Memilikijatidiripemilikkendaraan,
g.Fotocopy fakturbagikendaraan baru,
h.Fotocopy suratketerangan teradarimetrologi untuk
mobiltankidantaxidenganmenunjukan yang
aslinya,
i.Fotocopy rekomendasi suratTanda Nomor
Kendaraan bagimobilbusumumdanmobil
penumpang umum,
j.Fotocopy Suratketerangan tidaklaikjalanbagi
mobilbusumumdanmobilpenumpang umumyang
diremajakan,
k.Fotocopy suratketerangan bengkel pembuat
karoseri/ bakmuatan,
llSuratketerangan hasilpemeriksaan mutu,dan
m.Membawa kendaraan yangakandiujikeunit
pelaksana pengujian kendaraan.
Pasal56
(1)Dalampelaksanaan pengujian pertama kendaraan
bermotor, setiapkendaraan yangdiujiharusdilakukan
pemeriksaan kondisiteknisnya.
(2)Pemeriksaan kondisiteknissebagaimana dimaksud
padaayat(1)meliputi:
a.Pemeriksaan rangkalandasan,
b.Pemeriksaan motorpenggerak,
27v“
Pemeriksaan sistempembuangan:
Pemeriksaan penerusdaya,
Pemeriksaan sistemroda,
Pemeriksaan sistemsuspensi,
Pemeriksaan alatkemudi:
Pemeriksaan sistemrem:paha
.Pemeriksaan lampu-lampu,
J.Pemeriksaan badankendaraan bermotor dan
k.Pemeriksaan komponen pendukung.
(3)Sebagai buktipemeriksaan kondisi teknis,maka
pengujimembuatkan hasilpemberkasan:
(4)Apabila suatukendaraan dinyatakan lulusuji,
diberikan tandabuktilulusujiberupabukudan
tandaujisertadilengkapi tandasamping.
(5)Masaujiberlakuselama6(Enam)bulan.
Pasal57
Buktihasilpengujian pertamakendaraan bermotor (Buku
Uji,TandaUji/PlatUjidanTandaSamping )dinyatakan
tidakberlakuapabilaKendaraan bermotor wajibujitidak
memenuhi persyaratan teknisdanlaikjalan.
Pasal58
Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalamPasal54huruf(b)harusmemenuhi
persyaratan sebagaiberikut :
a.Perpanjangan masaberlakutandauji.
1.Mengisiformulirpermohonan uji
2.Memilikitandabuktitulusujiyangsama
3.Memilikibuktipembayaran biayaujiberkala
4.FotocopySuratTandaNomorKendaraan (STNK)
denganmenunjukkan yangaslinya
5.Fotocopyjatidiripemilik kendaraan dengan
menunjukkan aslinya
6.Memiliki suratketerangan kehilangan dari
Kepolisian setempat apabilatandabukululusuji
hilang
28f
h.
J
7.Membawa kendaraan ketempatpelaksanaan uji
berkala
b.Perubahan tandabuktilulusuji
1.Mengisiformulirpermohonan
Memiliki tandabuktilulusujiyanglama
Memilikibuktipembayaran biayaujiberkala
FotocopySuratTandaNomorKendaraan (STNK)
denganmenunjukkan yangaslinya
5.Fotocopyjatidiripemilik kendaraan dengan
menunjukkan aslinya
6.Menyampaikan keterangan mengenai perubahan-
perubahan spesifikasi teknisdan/atau datapemilik
dan/atau wilayah operasi kendaraan dan/atau
melampirkan suratketerangan pemeriksaan mutu
dariDinasPerhubungan Provinsi
7.Membawa kendaraan ketempatpelaksanaan uji
berkala
c.Perpanjangan masaberlakutandaujiyangnumpang uji
1.Mengisiformulirpermohonan
2.Memiliki suratrekomendasi numpang ujidari
domisilikendaraan yangbersangkutan
3.Memiliki tandabuktilulusuji(bukuuji)yangmasih
adahalaman pengesannya
4.Memilikibuktipembayaran biayaujiberkala
5.FotocopySuratTandaNomorKendaraan (STNK)
denganmenunjukkan yangaslinya
6.Membawa kendaraan ketempatpelaksanaan uji
berkala
d.Pernilaian prosentase teknis kendaraan untuk
penghapusan /pelelangan
1.Mengajukan suratpermohonan
2.Memiliki tandabuktilulusujiyanglama
3.Memiliki buktipembayaran biayapenilaian
prosentase tekniskendaraan bermotor
4.Fotocopybuktikepemilikan kendaraan bermotor
(BPKB)
5.FotocopySuratTandaNomorKendaraan (STNK)
294
A2.
3.
4.
denganmenunjukkan yangaslinya
6.Membawa kendaraan ketempatpelaksanaan uji
berkala
Pasal59
(1)Dalampelaksanaan pengujian berkala kendaraan
bermotor, setiapkendaraan yangdiujiharusdilakukan
pemeriksaan kondisiteknisnya.
(2)Pemeriksaan kondisiteknissebagaimana dimaksud
padaayat(1)meliputi:
a.Pemeriksaan rangkalandasan:
Pemeriksaan motorpenggerak:
Pemeriksaan sistempembuangan,
Pemeriksaan penerusdaya,
Pemeriksaan sistemroda,
Pemeriksaan sistemsuspensi,
Pemeriksaan alatkemudi,
Pemeriksaan sistemrem,yua.
.Pemeriksaan lampu-lampu,
j.Pemeriksaan badankendaraan bermotor dan
k.Pemeriksaan komponen pendukung.
(3)Sebagai buktipemeriksaan kondisi teknis,maka
pengujimembuatkan hasilpemberkasan,
(4Apabila suatukendaraan dinyatakan lulusuji,
diberikan tandabuktilulusujiberupabukudan
tandaujisertadilengkapi tandasamping.
(5)Masaujiberkalaberlakuselama6(Enam)bulan.
Pasal60
Buktihasilpengujian berkalakendaraan bermotor (Buku
Uji,TandaUji/PlatUjidanTandaSamping )dinyatakan
tidakberlakuapabila:
a.Sudahhabismasaberlakunya:
b.Spesifikasi tekniskendaraan dirobah tidaksesuai
dengandatayangterterapadabukuuji,
c.Kendaraan bermotor wajibujitidakmemenuhi
persyaratan teknisdanlaikujib.
d.
e.
£
g
h.
30
Paragraf 2
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal61
(1)Setiappelaksanaan pengujian pertama kendaraan
bermotor dikenakan retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor.
(2)Komponen Retribusi Pengujian pertama Kendaraan
Bermotor terdiridari:
a.
b.BiayaAdministrasi /Formulir,
BiayaJasaPengujian Kendaraan Bermotor atau
UpahUji,
Biayapembubuhan NomorUji
BiayaPembuatan danPengecatan TandaSamping,
BiayaTandaUji,KawatdanSegel:
BiayaBukuUji,
Pasal62
Ketentuan tentangretribusi pengujian pertamakendaraan
bermotor diaturolehPeraturan Daerah
Pasal63
(l)Setiappelaksanaan pengujian berkala kendaraan
bermotor dikenakan retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor.
(2)Komponen Retribusi Pengujian berkala Kendaraan
Bermotor terdiridari:
a.Retribusi Pengujian pertamaKendaraan Bermotor
meliputi:
1)BiayaAdministrasi /Formulir,
2)BiayaJasaPengujian Kendaraan Bermotor atau
UpahUji,
3)BiayaPembuatan danPengecatan Tanda
Samping,
4)BiayaTandaUji,KawatdanSegel,
5)BiayaBukuUji,
6)Dendaketerlambatan ujiberkala(PerBulan)
31Cc.
d.
e.
f.
b.Retribusi Pengujian pertama Kendaraan Bermotor
meliputi:
1)SepedaMotor
2)Mobilpenumpang, MobilBus,MobilBarang
Pasal64
Ketentuan tentangretribusi pengujian berkalakendaraan
bermotor diaturolehPeraturan Daerah
Pasal65
(1)Kendaraan WajibUjiterdiridarimobilpenumpang
umum,mobilbus,mobilbarang,keretagandengan,
keretatempelan dankendaraan khusus.
AN (2)Kendaraan WajibUjiyangdioperasikan dijalan
sebagaimana dimaksud padaayat(1)harusmemenuhi
persyaratan teknislaikjalan,danemisigasbuang.
Pasal66
(1)Persyaratan teknislaikjalan,danemisigasbuang
sebagaimana dimaksud dalamPasal56ayat(2),
harussesuaidenganrancang bangunyangtelah
ditetapkan.
(2)Untukmemenuhi persyaratan teknislaikjalan,dan
emisigasbuang,sebagaimana dimaksud dalamPasal
56ayat(2),wajib:
a.Dilakukan pengujian berkala,
b.Dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
Pasal67
Untuksetiapkendaraan wajibujiselambat-lambatnya 14
(empatbelas)harisejakditerbitkan SuratTandaNomor
Kendaraan wajibdidaftarkan untukmendapatkan
penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
Pasal68
(1)Pelaksana pengujian terhadap kendaraan bermotor
wajibujidiselenggarakan olehDinas..
32/
(2)Pelaksanaan ujisebagaimana dimaksud padaayat(1),
dilaksanakan diUnitPengujian Kendaraan Bermotor.
(3)UnitPengujian Kendaraan Bermotor dapatberupaUnit
Pengujian StatisatauUnitPengujian Keliling.
Pasal69
Untukmemenuhi kebutuhan unitpengujian statisdengan
peralatan modern, Pemerintah Daerah dapat
mengikutsertakan pihakswastadalampembangunan
gedung danpengadaan peralatan yangmendapat
rekomendasi Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
dengansistemkerjasama yangsalingmenguntungkan.
Pasal70
Kendaraan wajibujiyangakandilakukan pemeriksaan
teknis,harusdalamkeadaan bersihdansiapuntuk
diperiksa.
Pasal71
(1)Sebagaibuktitelahdinyatakan lulusuji,diberikan
tandalulusujiberupabukuuji,tandaujidantanda
samping.
(2)Tandasamping sebagaimana dimaksud padaayat(1),
sekurang-kurangnya memuatketerangan mengenai:
a.Beratkosongkendaraan,
b.Jumlahberatyangdiperbolehkan danjumlahberat
yangdiizinkanuntukkendaraan bermotor tunggal,
c.Jumlah beratyangdiperbolehkan jumlahberat
kombinasi yangdiperbolehkan, jumlahberatyang
diizinkan danjumlah beratkombinasi yang
diizinkan untuk kendaraan bermotor yang
dirangkaikan dengankeretagandengan ataukereta
tempelan:
d.Dayaangkutorangdanbarang,
e.Kelasjalanterendah yangbolehdilalui.
33.A
.
v
Pasal72
(1)Pengujian kendaraan bermotor harusdilakukan oleh
tenagapengujiyangmemilikikualifikasi teknissesuai
ketentuan perundang-undangan yangberlakudengan
menggunakan fasilitasdanperalatan pengujian.
(2)Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud padaayat
(1)adalahperalatan ujikendaraan bermotor berupa
peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian
dasaratauperalatan pengujian keliling.
(3)Peralatan ujilengkap ataudasarsebagaimana
dimaksud padaayat(2)adalahperalatan yang
dipasang dandigunakan padalokasitempatpengujian
yangbersifattetap.
(4)Peralatan ujikelilingsebagaimana dimaksud padaayat
(2)adalahperalatan yangdigunakan padalokasi
tempatpengujian yangbersifattidaktetapdan
ditempatkan padakendaraan bermotor pengangkut
peralatan uji.
(5)Fasilitas danperalatan pengujian sebagaimana
dimaksud padaayat(1),dapatberupafasilitasdan
peralatan pengujian padalokasiyangbersifattetap
dan/atau padalokasiyangbersifattidaktetap.
(6)Dinasberkewajiban mengadakan tenagapenguji,
fasilitasdanperalatan pengujian sesuaipeningkatan
kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yangberlaku.
Pasal73
(1)Apabilasuatukendaraan dinyatakan tidaklulusuji,
pengujiwajibmemberitahukan kepadapemilikatau
pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi:
a.Perbaikan yangharusdilakukan,
b.Waktudantempatpelaksaaan ujiulang.
(2)Dalam halperbaikan yangharusdilakukan
sebagaimana dimaksud padaayat(l),kepada
pemilik/pemegang diberikan temposelama-lamanya
14(empatbelas)hari,tidakdiberlakukan sebagai
34V2.
(3)
(1)
(2)
(3)
(9)
(1)
(2)
(3)pemohon barudantidakdipungut biayauji.
Apabila setelah dilakukan ujiulangternyata
kendaraan masihdinyatakan tidaklulus,makauntuk
Ujiulangselanjutnya dikenakan retribusi kembali.
Pasal74
Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak
menyetujui keputusan pengujisebagaimana dimaksud
dalamPasal70,pemilik ataupemegang dapat
mengajukan permohonan keberatan secaratertulis
kepadapimpinan petugaspengujiyangbersangkutan.
Pimpinan petugaspengujidalamjangkawaktupaling
lama2(dua)jamharusmemberikan jawaban diterima
atauditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud
padaayat(1),setelahmendengar penjelasan dari
pengujiyangbersangkutan.
Apabila permohonan keberatan diterima harus
dilakukan ujiulang.
Apabila permohonan keberatan ditolakdan/atau
setelahdilakukan ujiulangsebagaimana dimaksud
padaayat(3),ternyata tetaptidaklulusuji,maka
pemilik/pemegang tidakdapatmengajukan lagi
permohonan keberatan.
Pasal75
Pemilik kendaraan bermotor wajibujidapat
memindahkan (mutasi) pengujian kendaraannya ke
tempatdimanakendaraan ituberdomisili.
Pemindahan pengujian berkalasebagaimana dimaksud
padaayat(1),harusmendapatkan rekomendasi dari
Dinas.
Perubahan statusdan/atau perubahan spesifikasi
tekniskendaraan bermotor dapatdilakukan setelah
diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan
rekomendasi dariDinassertamendapatkan Sertifikat
Registrasi UjiTipe(SRUT)
v
Ki
Penilaian Teknis
Pasal76
(1)Setiapkendaraan bermotor dapatdilakukan penilaian
teknis.
(2)Penilaian teknissebagaimana dimaksud padaayat(1),
berlakuwajibbagikendaraan bermotor yangakan
dilakukan penghapusan (scrapping) dan/atau
kendaraan angkutan penumpang umumyangakan
diremajakan.
(3)Penilaian teknisdilakukan terhadap kondisifisik
kendaraan bermotor olehpetugas penguji dan
dikenakan retribusi
(4)Sebagai buktitelahdilakukan penilaian teknis
diberikan SuratKeterangan HasilPenilaian Teknis.
BagianKeempat
Pemeliharaan, Perawatan dan/atau
Perbaikan Kendaraan Bermotor
Pasal77
(l)Untukmenjaga kondisikendaraan bermotor agar
memenuhi persyaratan teknislaikjalandanemisigas
buang,makakendaraan bermotor harusdilakukan
pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
(2)Pemeliharaan, perawatan danatauperbaikan
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud padaayat
(1),dapatdilaksanakan olehbengkel umumdan
bengkelkhusus.
Pasal78
(1)Terhadap bengkel umumdanbengkelkhususyang
melakukan pemeliharaan danpencucian kendaraan
bermotor, merupakan Bengkel Terdaftar danmasuk
anggotaASBEKINDO.
(2)Terhadap bengkel umumdanbengkelkhususyang
melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan
bermotoruntukmemenuhi persyaratan teknisdanlaik
jalan,merupakan BengkelTertunjuk.
36NA
(3)Terhadap bengkel umumyangmendapat izin
penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan
emisigasbuangkendaraan bermotor merupakan
BengkelPelaksana.
(4)BengkelTerdaftar, Tertunjuk sertaBengkelPelaksana
wajibmemberikan laporan secaraperiodik setiap
bulannya kepadaDinas.
(S5)Penyelenggaraan bengkelkendaraan bermotor dapat
dilaksanakan olehPemerintah Daerah,BadanHukum
danperorangan.
Pasal79
Ketentuan lebihlanjutmengenai Bengkel Terdaftar,
Tertunjuk sertaBengkel Pelaksana, diaturdengan
Peraturan Bupati.
BagianKelima
BengkelKonstruksi
Pasal80
(1)Bengkelkonstruksi adalahbengkelyangkegiatannya
memproduksi landasan atauchasis,rumah-rumah
kendaraan ataukaroseridanbakmuatanbarang.
(2)Bengkel konstruksi melakukan RubahBentuk
sebagaimana permohonan pemilikkendaraan setelah
mendapatkan rekomendasi dariDinassesuai
ketentuan yangberlaku.
(3)Untukmelakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
padaayat(1),bengkelkonstruksi wajibmelaksanakan
hal-halsebagaiberikut :
a.Mengajukan spesifikasi teknis,designkonstruksi
danatauprototypekendaraan yangakandibuat,
kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat
untukmendapatkan penetapan:
1.Pengesahan rancang bangun (Design) dan
spesifikasi teknis,
2.Pendaftaran jenislandasan dankonstruksi,
3.Jumlahberatyangdiperbolehkan (GrossVehicle
37EA
Weight),
4.Susunan muatansumbu:
5.Pemegang keputusan (Lisensi).
b.Pembuatan landasan dankaroseri harussesuai
denganketentuan yangtelahditetapkan,
c.Melaksanakan ujimutukepadaDinaskembali,
kendaraan yangtelahselesaidibuatsebelum
didaftarkan untukmendapatkan SuratTandaNomor
Kendaraan:
d.Dalam halpembuatan karoseri dilaksanakan
perusahaan lainyangditunjuk olehpemegang
keputusan (Lisensi) tanggung jawabterhadap
produksinya tetapberada padapemegang
keputusan yangbersangkutan,
e.Memiliki izindariinstansiterkait/Kementerian yang
bertangung jawabdibidangsaranadanprasarana
jalan.
Pasal81
Bengkelkaroseriyangmelakukan penyimpangan terhadap
ketentuan spesifikasi teknisdandesignyangtelah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalamPasal80ayat(3)
huruf a,Dinas dapat memerintahkan untuk
melaksanakan ketentuan yangtelahditetapkan dan
memberikan laporan kepada Direktorat Jendral
Perhubungan Darat.
BagianKeenam
Pembinaan Bengkel
Pasal82
(l)Untukmenunjang pelaksanaan danoperasional
pemeliharaan, perawatan danatauperbaikan
kendaraan bermotor, Dinasdapatmelakukan
pembinaan terhadap bengkel-bengkel sebagaimana
dimaksud dalamPasal81.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud padaayat(1)
meliputi:
38J
a.Pemberian bimbingan danarahan tentang
ketentuan-ketentuan teknis danlaikjalan
kendaraan:
b.Pengawasan mutuproduksi danpemeriksaan
peralatan yangdigunakan,
c.Peningkatan profesionalisme baiklangsung
maupuntidaklangsung:
d.Pendidikan danlatihan bagitenagamekanik
bengkel.
BABVIII
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALULINTAS
BagianKesatu
Programdan/atau RencanaKerja
Pencegahan Kecelakaan LaluLintas
Pasal83
Untukmenghindari terjadinya kecelakaan lalulintasdi
jalandanSungaiPemerintah Daerahmenetapkan program
dan/atau rencana kerjapencegahan kecelakaan lalu
lintas.
Pasal84
Programdan/atau rencanakerjasebagaimana dimaksud
dalamPasal83dilaksanakan secaraterkoordinasi yang
meliputi:
a.Pembinaan keselamatan lalulintasbagiparapemakai
jalandanSungai.
b.Identifikasi daerahrawankecelakaan lalulintas.
Cc.Analisisterjadinya kecelakaan lalulintas.
d.Penyusunan datadaninformasi sertapembuatan
laporankecelakaan lalulintas.
e.Pembangunan danpengadaan saranadanprasarana
pencegahan kecelakaan lalulintas.
f.Pembinaan etikaberlalulintasbagimasyarakat umum.
Pasal85
(1)Dalampenyusunan programdan/atau rencanakerja
39.
/
pencegahan kecelakaan lalulintasPemerintah Daerah
melibatkan :
a.Satlantas Polres:
b.Organda,
c.PT.AsuransiJasaRaharja:
d.RumahSakit,
e.PalangMerahIndonesia:
f.Organisasi NonPemerintah:
g.BadanHukumatauperorangan.
(2)Pemerintah Daerah wajibmenyediakan sarana
penanggulangan kecelakaan lalulintassekurang-
kurangnya meliputi:
a.Pos-pospelayanan keselamatan lalulintas:
b.Alatkomunikasi,
c.Kendaraan Ambulance:
d.Kendaraan Derek:
e.AlatP3K,
f.Alatlainyangdibutuhkan.
Pasal86
Ketentuan lebihlanjutmengenai program danatau
rencana kerjapenanggulangan kecelakaan lalulintas
diaturdenganPeraturan Bupati.
BagianKedua
Penderekan Kendaraan Bermotor
Pasal87
Untukmenghindari terjadinya hambatan dangangguan
lalulintasakibatterjadinya kecelakaan dan/atau karena
kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis,
diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.
Pasal88
(1)Penderekan kendaran bermotor sebagaimana
dimaksud dalamPasal87,dapatdiselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah,BadanHukumatauperorangan.
(2)Penderekan kendaraan bermotor yangdiselenggarakan
40N
1
olehBadanHukumdanPerorangan, harusdilengkapi
denganIzinBupati.
(3)Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat
dilakukan ataspermintaan pemilik kendaraan
bermotor dan/atau atasperintah petugas yang
berwenang.
Pasal89
Ketentuan lebihlanjutmengenai penderekan kendaraan
bermotor diaturdenganPeraturan Bupati.
BABIX
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
BagianKesatu
Pendidikan Mengemudi
Pasal90
Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraanTa
bermotor, bertujuan mendidik danmelatihcalon-calon
pengemudi kendaraan bermotoruntukmenjadipengemudi
yangmemiliki pengetahuan dibidanglalulintasdan
angkutan jalan,terampil, berdisiplin, bertanggungjawab
sertabertingkah lakudanbersikap mentalyangbaik
dalamberlalulintas.
Pasal91
Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat
dilaksanakan olehPemerintah Daerah,BadanHukumdan
Perorangan.
Pasal92
Untukmewujudkan tujuansebagaimana dimaksud dalam
Pasal90,Bupatimelakukan pembinaan terhadapA
penyelenggaraan pendidikan pengemudi yangmeliputi
pengarahan, bimbingan danbantuan teknisserta
pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :
a.Penyediaan fasilitas belajarberuparuangkelasdan
peralatan mengajar yangmemadai,
41d
b.Penyediaan fasilitas berupalokasilapangan untuk
praktekmengemudi,
c.Memiliki danmenggunakan kendaraan bermotor untuk
prakteklatihanmengemudi yangdilengkapi:
1)Tandabertuliskan latihan/belajar yangjelas
kelihatan daridepandandaribelakang.
2)Remtambahan yangdioperasikan olehInstruktur:
3)Tambahan kacaspionbelakang dansamping
khususuntukInstruktur.
d.Penyusunan danpengesahan kurikulum yangterdiri
darimatapelajaran teoridanpraktekmeliputi:
1)Pengetahun umum,
2)Peraturan perundang-undangan dibidanglalulintas
danangkutan jalan,
3)Pengetahuan praktis, mengenai teknikdasar
kendaraan bermotor, kecelakaan lalulintasdan
pertolongan pertama padakecelakaan sertasopan
santunatauetikaberlalulintasdijalan,
4)Praktek mengemudikan kendaraan bermotor di
lapangan praktek,
5)Praktekmengemudikan kendaraan bermotor dalam
berlalulintasdijalan,
6)Praktekperawatan kendaraan bermotor.
e.Persyaratan untukcalonsiswapendidikan sekolah
mengemudi,
f.Persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.
Pasal93
(1)Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat
menerbitkan surattandaluluspendidikan mengemudi.
(2)Surattandatuluspendidikan mengemudi dapat
dijadikan bahanpertimbangan mendapat SuratIzin
Mengemudi untukyangpertamakalinya.
Pasal94
(1)Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah
mengemudi hanyadapatdilaksanakan setelah
42/
mendapat izindariBupati.
(2)Sebelum mendapatkan izinsebagaimana dimaksud
padaayat(1),harusmendapatkan rekomendasi dari
DinasdanpihakKepolisian.
Pasal95
Ketentuan lebihlanjutmengenai persyaratan, pembinaan
danprosesperizinan diaturdenganPeraturan Bupati.
BagianKedua
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
Pasal96
Untukmeningkatkan kualitaspelayanan angkutan umum,
Pemerintah Daerahmelaksanakan pembinaan terhadap
pengemudi angkutan umum.
Pasal97
(1)Pembinaan pengemudi angkutan umumdilaksanakan
secaraterkoordinasi danberkesinambungan.
(2)Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat
dilaksanakan melalui :
a.Penyuluhan,
b.Pendidikan danlatihan:
c.Pemilihan Pengemudi Angkutan UmumTeladan.
(3)Dalampelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan
umum,Pemerintah Daerahmelibatkan :
Satlantas Polres,
Organda,
PT.AsuransiJasaRaharja,
Organisasi Pengemudi,
Organisasi NonPemerintah,m9£9rp
BadanHukumdanPerorangan.
Pasal98
Ketentuan lebihlanjutmengenai pembinaan pengemudi
angkutan umumdiaturdenganPeraturan Bupati.0
43
BagianKetiga
Fasilitas PejalanKaki
Pasal99
Dalamrangkapembinaan terhadap pemakaijalan,daerah
merencanakan, membangun, memelihara fasilitaspejalan
kakiyangmeliputi:
a.Trotoar,
b.Jembatanpenyeberangan dantempat-tempat
penyeberangan,
c.Tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian
kendaraan.
Pasal100
(1)Pembangunan fasilitassebagaimana dimaksud dalam
Pasal99,dilaksanakan sesuaidenganpedoman dan
standaryangtelahditetapkan.
(2)Pemerintah Daerahdapatmengikutsertakan instansi,
badanhukumdanperorangan dalampembangunan
fasilitaspejalankaki.
Pasal101
Pasilitas PejalanKakisebagaimana maksud dalamPasal
99digunakan sepenuhnya untukpejalankakidanbukan
“untukaktifitaslainnya'a
BABX
TEKNIKLALULINTAS
BagianKesatu
Manajemen LaluLintas
Pasal102
Untukkegiatan penyelenggaraan lalulintasyangselamat,
aman,