Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 96 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 96 Tahun 2018 tentang INTEGRASI ANGKUTAN PENGUMPAN KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT, Pasal 15 menetapkan:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Sistem Bus Rapid Transit, pengelolaan dan pengoperasian 
layanan integrasi diatur dengan Peraturan Gubernur; 
b. bahwa untuk mendukung layanan angkutan umum massal 
yang efisien, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau, perlu 
dilaksanakan integrasi seluruh angkutan pengumpan ke dalam 
sistem layanan angkutan umum yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah melalui Perseroan Terbatas Transportasi 
Jakarta; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Integrasi Angkutan Pengumpan Ke Dalam 
Sistem Bus Rapid Transit; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan; 
2 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 
Jalan; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah; 
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015; 
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan 
Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015; 
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi; 
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Sistem Bus Rapid Transit; 
12. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban 
Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dani 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Perseroan 
Terbatas Transportasi Jakarta; 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI ANGKUTAN 
PENGUMPAN KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT.