Menurut PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 40 Tahun 2013, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 40 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU, pada , menyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
 2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4118 ); 
 3. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 
4. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 
5. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
SALINAN 
 
Halaman 2 dari 5 hlm… 
 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
6. Undang -Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Peme rintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601 ); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Rep ublik Indonesia 
Nomor 6041 ); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 20 11 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 201 8 
tentang Perubahan Ke tiga atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersu mber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah ; 
 
 
Halaman 3 dari 5 hlm… 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
WALIKOTA BATU NOMOR 9 TAHUN 2013 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL . 
 
Pasal I 
 
Beberapa k etentuan dalam Peraturan Walikota Batu 
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan , serta Monitoring 
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 
36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan , 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 
Sosial , diubah sebagai berikut: 
 
1. ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah , sehingga Pasal 
9 berbunyi sebagai berikut: