Apa substansi hukum dari Pasal 92 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 92, adalah:

(1) Pemerintah Daerah memeriksa dan menilai syarat syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 serta 
status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan 
sebagai bahan persetujuan pemberian 1MB. 
(2) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi 1MB berdasarkan 
bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan penetapan retribusi se bagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Bangunan 
Gedung Sederhana 1 (satu) lantai terhitung sejak tanggal 
diterima permohonan 1MB. 
( 4) Pemeriksaan dan penilaian se bagaimana dimaksud pad a 
dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk 
Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) lantai terhitung sejak 
tanggal diterima permohonan 1MB. 
(5) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada 
dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) hari kerja untuk 
Bangunan Gedung Tidak Sederhana untuk kepentingan 
umum dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan 
(6)Pemeriksaan ... 
-56-
(6) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada 
dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh)) hari kerja untuk 
Bangunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan 
umum dan Bangunan Gedung Khusus dengan ketinggian 
lebih dari 8 (delapan) lantai terhitung sejak tanggal diterima 
permohonan 1MB. 
(7) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada 
dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling lama 18 (delapan belas) hari kerja untuk 
1MB pondasi Bangunan Gedung Tidak Sederhana untuk 
kepentingan umum dan Bangunan Gedung Khusus 
terhitung sejak tanggal diterima permohonan 1MB 
(8) Berdasarkan penetapan retribusi 1MB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pemohon 1MB melakukan 
pembayaran retribusi 1MB ke kas daerah dan menyerakan 
tanda bukti pembayarannya kepada Pemerintah Daerah 
(9) Ketentuan mengenai 1MB berlaku pula untuk rumah adat 
kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah dengan 
mempertimbangkan faktor nilai tradisional dan kearifan 
lokal yang berlaku di masyarakat hukum adatnya.