Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 3 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 3 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Paraf Hierarki ^ 
Sekda r 
Kabag 
Hukum X Pwaf Koordh^asi / 
A«iiten 1 
POPtmralurM V r 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Didam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006; 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PACITAN, 
dan 
BUPATI PACITAN. 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.