Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Nomor 1 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Nomor 1 Tahun 2018 tentang PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH, pada BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 
Ditetapkan di Sampit 
pada ta nggal 30 Juli 2018 
 
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 
 
 TTD 
 
SUPIAN HADI 
Diundangkan di Sampit 
pada tanggal 30 Juli 2018 
 
 SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, 
 
 TTD 
 
 HALIKINNOR 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 201 8 
NOMOR 1 
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 1,49/2018 
 
 
PENJELASAN 
 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR 1 TAHUN 2018 
 
TENTANG 
 
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN 
KOTAWARINGIN 
 
I. UMUM 
 
Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib 
dilaksanakan oleh setiap orang islam yang memenuhi syarat, baik secara 
finansial, fisik maupun mental. Disamping itu, kesempatan untuk 
menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga men jadi syarat dalam 
menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, 
penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk 
memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara Indonesia 
yang beragama islam. 
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas Nasional karena jumlah 
Jamaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan 
lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan 
berbagai aspek antara lain bimbingan, transpor tasi, kesehatan, akomodasi, 
konsumsi dan keamanan. Sehubungan dengan hal tersebut pelayanan dalam 
penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara pro fesional dan 
akuntabel. 
Berdasarkan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
penyelenggaraan ibadah haji Pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi Jamaah 
haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal 
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan dalam Pasal 35 ayat (2) 
disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan 
transportasi tersebut disesuaikan dengan standar yang berlaku umum. Atas 
dasar hal tersebut di atas maka disusun P eraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur yang di tuangkan sebagai pelaksanaan dari peraturan 
tersebut dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur untuk dasar penetapan 
biaya transportasi jamaah calon haji. 
 
II. PASAL DEMI PASAL