Apa substansi hukum dari Pasal 15 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 16 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 16 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA, khususnya BAB VIII - KOMPONEN PENILAIAN, Pasal 15, adalah:

Langkah-langkah kerja Evaluasi SAKIP meliputi evaluasi 
atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta 
penyimpulan hasil evaluasi. 
Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi : 
perencanaan kinerja; 
pengukuran kinerja; 
pelaporan kinerja; 
evaluasi internal; dan 
capaian kinerja. 
Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi : 
penilaian terhadap komponen akuntabilitas k inerja 
meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas 
dan aspek pemanfaatan; 
penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya 
berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan 
dalam dokumen LKjIP Perangkat Daerah/unit kerja 
organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus 
menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif 
Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan 
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 
kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai 
dengan kriteria masing-masing komponen yang ada 
dalam LKE; dan 
bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi SAKIP 
akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur dengan 
berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi 
SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan 
 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.