Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 79 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada BAB VII - TATA KERJA, Pasal 12 menjelaskan:

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang 
tugas masing-masing. 
Kepala UPT dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain di wilayah 
kerjanya. 
Kepala UPT wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian 
masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang berada di UPT dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada 
Kepala UPT. 
Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.