Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN Nomor 6 Tahun 1945 Pasal 
10?
Dalam PERATURAN Nomor 6 Tahun 1945 tentang PELAYANAN KESEHATAN, BAB IV - PERSYARATAN, Pasal 
10 mengatur sebagai berikut:

(1)
 
Persyaratan untuk memperoleh pelayan
an kesehatan bagi pasien miskin bukan 
peserta JKN 
Penerima Bantuan Iuran
 
di Puskesmas dan 
RSUD
 
meliputi
 
:
 
a.
 
Kartu Tanda Penduduk;
 
b.
 
Kartu Keluarga
;
 
c.
 
Surat Rujukan (jika pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit)
;
 
d.
 
Surat Pernyataan Miskin
 
yang ditandangani pemohon di 
atas materai 
 
Rp. 
6
.
000,
-
 
(enam ribu rupiah)
 
ditandangani Kepala Desa/Lurah dan Camat
;
 
 
e.
 
Isian Checklist Kriteria Masyarakat Miskin yang ditandatangani Kepala 
Desa/Lurah;
 
f.
 
Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
.
 
(2)
 
Surat Pernyataan Miskin
 
sebagaiman
a 
dimaksud pada 
huruf d 
ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setelah dilakukan verifikasi 
berdasarkan survey lapangan dan checklist kriteria masyarakat miskin
.
 
(3)
 
Dalam hal
 
hasil verifikasi sebagaimana
 
dimaksud pada
memenuhi 
syarat maka sel
anjutnya 
Surat Pernyataan Miskin
 
diteruskan kepada Camat 
dan Dinas Sosial
 
serta dicatat dalam updating data masyarakat miskin 
 
di 
Desa/Kelurahan
.
 
(4)
 
Dalam hal
 
hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada 
tidak memen
uhi 
syarat maka 
Surat Pernyataan Miskin
 
tidak dapat diterbitkan 
serta tidak 
dimasukkan dalam data masyarakat miskin di 
Desa/Kelurahan
.
 
13
 
 
(5)
 
Setelah 
Surat Pernyataan Miskin
 
ditandatangani pemohon dan 
Kepala 
Desa/Kelurahan 
sebagaimana 
dimaksud pada 
huruf
 
d, 
Surat 
Pernyataan Miskin
 
diteruskan ke Kecamatan untuk persetujuan Camat
.
 
(6)
 
Camat dalam memberi persetujuan sebagaimana
 
dimaksud
dilakukan 
verifikasi melalui data masyarakat miskin yang tercatat di 
Kecamatan
, hasil 
verifikasi oleh Desa/Kelurahan 
setempat dan dapat melibatkan petugas sosial 
 
di kecamatan
. 
 
(7)
 
Setelah 
Surat Pernyataan Miskin
 
ditandatangani oleh pemohon, Kepala 
Desa/Lurah dan Camat, 
Surat Pernyataan Miskin
 
diteruskan ke Dinas Sosial
 
untuk dila
kukan verifikasi, persetujuan dan penerbitan
 
rekomendasi
.
 
(8)
 
Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana 
dimaksud 
pada 
selanjutnya 
dicatat dalam data masyarakat miskin
.