Menurut PERATURAN BVPATI 1'U13AJt Nomor 6 Tahun 2015, apa isi dari Pasal 62?
Pasal Pasal 62 dalam PERATURAN BVPATI 1'U13AJt Nomor 6 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH RABUPATEN TVBAN, pada , menyatakan:

11) Kepala UPTD Puskesmaa dan Kepala UPTD l..abke&da wajib rnelaksanakan 
penata.usahaan piutang retribuoi dengan tertib. dan bail<. serta 
melaku.kan upaya penagihan denw,n sungguh-sungguh. 
(2) Penagilian retribusi kadaluwa,._ setelah melarnpaui jangka waktu 3 {tigal 
tahun terhitung sejak terhutangnya retribuoi. kecuali apabila wajib 
Retribusi rnelakukan tindak pi<lru:>.a dibidang retribusi. 
(3) Kadaluw,m;a penagihan retribuai sebagaimana dirnitksud pada ayat {2). 
tertangguh apabi!a , 
a. dite,·bitkan surnt teguran; atau 
b, ada pengakuan \Hang retr:ihusi drui wajih retribusi baik langsung 
rnaupun ttdak langsung. 
13) Masing-rnasing Kepala Puskesm.as melaporan kepada Kepala Dinas 
tentang retribusi kadaluarsa, untuk ""lanjutnya diajukan oleh Kepala 
Dinas kepada BupaU untuk penghapusan pin tang. 
Bagl&n Kedua 
Penghapunn Plutang -, 
(!) Piutang Retribuoi yang tidak munglcin ditagih 1agi kai-"'1a hak untuk 
rnclalmkan penagilian sudah kadaluw,m;a dapat dihapus secam abeolut. 
{21 penghapu""-1! piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa aebagaimana 
dimakaud pada ayat (1) harua rn~ndapatkan persetuJuan Bupati. 
(3) K€pala UPI"D Puskesmaa dan/atau UPJ"D Labk=la mengajukan ui,u]an 
rencana penghapu""-1! piutang kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk 
dilakukan telaah. 
(4) Haoil telaah sebag:aimana d;rnaksud pada ayat (3), dalam ha! aecara 
ekonorn,a dan per1lmbangan oosial dapat dihapuslran, rnaka Kepala Dinaa 
Kesehatan menga.jukan persetujuan penghapusan piutang retribua; 
pelayanan kesehatan kepada Bu pa.ti, 
-57 -
~= 
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RE'l'RJBUSl 
Pa&a.!64 
(11 Pengurangru, retribusi clan peml:>ebasan retribusi merupaka.n b,\g;an 
P<"<',TI sosial Peme,'intah Daerah dalam bentuk Oovemwnt Social 
Respon.w:rll:ffy {OSR). 
{2) Pembebasan retrib,sj d\luar yang sudah dhetapkan untuk pas:ien miskin, 
masyarakat tertentu, KLB atau Bencana Alam, ditetapkan oleh Bupati 
clalam rangka. mempelingatt 1-lari .Jedi Kabupaten Tubal, Hali Hari Besa; 
Nasional atau atas pertimbangan obyckHflain. 
~= 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN 
Bagian Ke""tu 
Pengelolaan penerimaan re-tribwii pelayanan ke5ehatan 
Pasa.165 
{11 Seluruh hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pacla UPTD 
Puslresma.s dan UPTD Labkeada wajib diaetor kc Kas Umum Daerah 
sesuai peraturan perunclangan yang berlaku. 
{2) Se1uruh peneiimaan pembayaran kapitasi peaerta BPJS -Kesehatan 
dapat clikelola secara langsung "'"'uai peratu,am perundangan. 
(3) Hasil penerimaan klaim pelayanan kesehatan BPJS Non Kapitasi disetor 
Bruto Ke Kas Umum Paerah. 
(4) Pemanfaatan seluruh basil pen"1imaan retribuai pclayru,ru, keseha.tan 
•ebagairnana dhnaksud pada ayat (l), ayat (2) dan a.vat (3) digunakan 
untuk penyediaan layanan sesuai jenis la,yanru, yan;: telah dibelikan oleh 
Puskesmas dan/atau Lahkeada, 
Bagian K<>d11a 
Perenco.nun Peman,.._t,.,. Perur,f'lmaan Retribusl 
Pa,..! 66 
{l) Setiap tahun Kepala UPTD Puskesma• dan Kepa1a. UPTD Labkesda 
mengajukan pemanfaatan penerimaan relnbusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pa.,._! 65 a.vat (4) berdasarka.n rencana Uttg<,I penelima.an dalam 
dokumen Rencana Kei:ia. J\nggarnn untuk pemenuhan kebutuhan jaM 
sarana. jblaya operasional) dan ja.sa pelayanan. 
-58 -
12) Proporsi kebutuhan Jaoo pe1ayanan yang ber,mmber da!'i dana l<ap!tasi 
disesuaikan kdentuan pemluran perundangan. 
13) Dalam hal alokaai angg,.ran jasa pelayanan ter<lapat kekuro.ngan, maka 
diajukan uaulan anggaran tarnbahan secara proporsional atas perubahan 
target pendapatan menggunakan mekanisrne Perubahan APED tahun 
berjalan. 
(4) Pe...,.neanrum belanja kornponen jasa sarana dan jaoo pelayanan 
sebagaimana dimakwd pada ayat (1) merupakan kategmi jenia Belanja 
Langsung dijabarkan dalam jenis belanja, meliputi: 
a. Belanja Pegawru, untuk komponen honor PNS/Non PNS; 
b. Bclanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sa,ana dan jasa 
pelayanan dari tar;f rettibusi ber<lasatkan perhitungan biaya satuan 
(u>Ut ="'1-
e, Belanja Modal, non inve,ataai antara lain untuk alat medik sederhana, 
komputer untuk billing syatem/administtaoi keuangan, linen, 
insttumen set bedah minor yang mempaken kon:,ponen tarif retribusi. 
(5) Kep,a.la Dinas ber<laoockan usulan perencanaan anggaran pcndapatan dan 
anggaran be!anja UPTD Puskeamas dan Ul'TD Labkesda, rnengajukan 
kebutuan keseluruhan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah Kabupaten Toban untuk dikonso!(da,;ikan dengan usulan 
perencanaan OPD lainnya. 
lilaglan Ket!p 
Per<>ncanaan Anggantn SUl>lridi DI Jilldang Kesehatan