Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 17?
Dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 1 Tahun 2018 tentang JASA KONSTRUKSI, BAB III - KEWENANGAN, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan
sebagaimana dimaksud dal am Pasal 15 ayat (1)
mempunyai tugas:
a.menyusun program dan kegiatan Pembinaan Jasa
Konstruksi ;
b.melakukan pengawasan p enyelenggaraan Jasa
Konstruksi terhadap Pekerjaan Konstruksi
pemerintah dan non p emerintah;
c.mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan
dan pengawasan lintas Kabupaten/K ota;
d.meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan
nilai tambah jasa, produk konstruksi lokal;
e.mengembangkan pasar kerjasama konstruksi di
wilayah Provinsi ;
f.mengkoordinasikan pengawasan di b idang Jasa
Konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah dan non
pemerintah;
g.melakukan m onitoring dan e valuasi Izin Usaha Jasa
Konstruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
daerahKabupaten/K ota;
h.melakukan pemantauan dan pemberian
saran/bantuan teknik dalam pelak sanaan Pekerjaan
Konstruksi ; dan
i.melaksanakan penilaian k inerjaPekerjaan Konstruksi
pemerintah dan non p emerintah.
(2)Program dan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun
dengan memperhatikan masukan dari Masyarakat Jasa
Konstruksi .
Bagian Kedua
Pelaporan