Bagaimana redaksi normatif Pasal
 
20 dalam PERATURAN Nomor 85 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN Nomor 85 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN, BAB
 
VI - KELENGKAPAN PLID, Pasal
 
20 berbunyi:

(1)
 
LLID wajib dibuat dan disediakan oleh 
PPID Utama dan PPID Pembantu 
paling
 
lambat
 
3 (tiga) bulan
 
setelah
 
tahun
 
pelaksanaan tahun
 
anggaran
 
be
rakhir.
 
(2
)
 
LLI
D 
sebagaimana dimaksud
 
pada 
ayat 
(
1) 
disa
mpaikan 
kepada Kementerian 
Dalam Negeri dan
 
Komisi Informasi
 
Pusat sesuai
 
kewenangan
 
masing
-
masing.
 
(3
)
 
 
LLID
 
sebagaimana dimaksud
 
pada 
aya
t 
(1)
,paling
 
sedikit
 
memuat
 
:
 
a.
 
G
ambaran umum kebijakan pela
yananinformasi dan dokumentasi
 
Publi
k 
 
di
 
Lingkungan 
Pemerintah 
Daerah
 
dan Pemerintah Desa
;
 
b.
 
G
ambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan
 
dokumentasi
 
Publik,
 
antara
 
lain:
 
1.
 
S
arana
 
dan
 
prasarana
 
pelayanan
 
informasi
 
dan
 
dokumentasi
 
Publik
 
yang 
dimiliki beserta 
kondisinya;
 
2.
 
S
umberdaya
 
manusia
 
yang
 
menangani
 
pelayanan informasi
 
dan 
dokumentasi Publik 
beserta kualifikasinya;
 
3.
 
A
nggaran
 
pelayanan
 
informasi
 
dan
 
d
okumentasi 
publik
 
serta
 
laporan
 
penggunaannya
.
 
c.
 
R
incian
 
pelayanan
 
informasi
 
da
n
 
dokumentasi
 
Publik yang meliputi
 
:
 
1.
 
J
umlah
 
permohonan
 
Informasi
 
Publik;
 
2.
 
W
aktu
 
yang
 
diperlukan
 
dalam
 
memenuhi
 
setiap permohonan Informasi 
Publik
 
dengan klasifikasi tertentu;
 
3.
 
J
umlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan
 
baik
 
sebagian
 
atau
 
seluruhnya;
 
4.
 
J
umlah
 
permohonan
 
Informasi
 
Publik
 
yangditolak beserta
 
alasannya;
 
d.
 
R
incian penyelesaian sengketa 
Info
rmasi 
Publik, meliputi
 
:
 
1.
 
J
umlah
 
keberatan
 
yang
 
diterima;
 
2.
 
T
anggapan
 
atas
 
keberatan
 
yang
 
diberikan
 
dan pelaksanaannya;
 
3.
 
J
umlah perm
ohonan penyelesaian sengketa 
ke
 
Komisi
 
Informasi
 
yang
 
berwenang;
 
4.
 
H
asil mediasi dan/atau keputusan 
ajudikasi Komisi
 
I
nformasi yang 
berwenang dan 
pelaksanaannya
 
oleh badan 
p
ublik, 
jumlah gugatan
 
yang
 
diajukan
 
ke
 
pengadilan, dan
 
hasil putusan
 
pengadila
n da
n 
pelaksanaannya oleh badan
 
publik;
 
e.
 
K
endala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan
 
informasi
 
dan
 
dokumentasi
 
Publik;
 
f.
 
R
ekomendasi dan rencana tindaklanjut 
untuk meningkatkankua
litas 
pelayanan 
informasi dan dokumentasi.
 
13