Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 42 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 42 Tahun 2018 tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, Pasal 10 menetapkan:

Undang -Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak 
mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi 
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan ; 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Penerimaan Pe serta Didik Baru pada Sekolah 
Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak ; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
 2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang -Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetap an Undang -Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 5 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 
 3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301 ); 
 
 
SALINAN 
jdih.pontianakkota.go.id 
 
 4. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
 5. Perat uran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Dasar (Lembar an Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nom or 
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran N egara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 
 8. Peraturan M enteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar 
di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan M enteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Per aturan M enteri Pendidikan 
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota (Berita 
Negara R epublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4640) ; 
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
jdih.pontianakkota.go.id 
 Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 955); 
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 4 
Tahun 201 8 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 
Taman Kanak -kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 
Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara 
Republik In donesia Tahun 2018 Nomor 605) ; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapk an : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK 
BARU PADA S EKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA 
PONTIANAK .