Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, khususnya BAB III - PERJANJIAN KINERJA, Pasal 9, memuat:

(1)Perjanjian kinerja dapat direvisi dan/atau disesuaikan dalam
hal terjadi kondisi sebagai berikut :
a.terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
b.terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi
pencapaian tujuan dan sasaran akibat adanya
perubahan program dan/atau perubahan kegiatan
dan/atau perubahan alokasi anggaran; dan
c.terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat
secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan
sasaran.
(2)Dalam hal terjadi pergantian atau mutasi pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Badan
Kepegawaian Daerah menginformasikan secara tertulis
kepada Sekretaris Daerah perihal adanya pergantian atau
mutasi pejabat dilampiri dengan daftar pejabat yang diganti
atau dimutasi.
(3)Dalam hal terjadi perubahan dalam strategi yang
mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran akibat
adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c, maka Kepala OPD yang bersangkutan
melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah,
Inspektur dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah perihal perubahan dimaksud disertai dengan uraian
penjelasan penyebab perubahan, paling lambat 3 (tiga) hari
setelah disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran atau
dokumen pelaksanaan perubahan anggaran.
Paragraf 2
Klausul Tertentu Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja