Apa saja yang diatur dalam Pasal 23 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebaga imana telah di Nomor 13 Tahun 1964?
Ketentuan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebaga imana telah di Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapa n Peraturan, Pasal 23 menetapkan:

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian SKDP terdiri atas: 
a. Seksi Sarana Prasarana Pengawasan; 
b. Seksi Tata Ruang Pengawasan Pengendalian Kelautan Pesisir 
Dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) 
c. Seksi Penegakan Hukum dan Penanganan Pelanggaran; 
(2) Seksf dfpimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bldang Pengawasan dan Pengendalian 
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 
Pasal24 
(1) Seksi Sarana Prasarana Pengawasan mempunyai tugas perencanaan dan 
pengembangan sarana pengawasan, penyediaan, operasional dan 
pemeriharaan sarana dan prasarana pengawasan. 
(2) Seksi Tata Ruang Pengawasan Pengendalian Kelautan Pesisir Dan 
Pulau-pulau Kecil (KP3K) mempunyal tugas melakukan identifikasi, 
inventarisasi dan monitoring tataruang pengawasan , penanganan 
kelautan, penataan dan penegakan hukum, operasional pengawasan dan 
pengendalian serta monitoring kerusakan SKPD; 
(3) Seksi Penegakan Hukum dan Penanganan Pelanggaran mempunyai 
tugas pembinaan, penegakan dan pengendalian sistem hukum serta 
peningkatan dan pengembangan kemampuan penanganan pelanggaran -9- 
Pasal34 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasl bawahannya dan dalam rangka pemberian blmbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 29 
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing­ 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
Pasal30 
Kepala Dlnas bertanggung jawab, memlmpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 
Pasal31 
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
Pasal32 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepafa Dinas dari bawahannya, wajib diolah 
dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. 
Pasal33 
Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula 
kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. BABIV 
TATAKERJA