Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI Nomor 62 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI Nomor 62 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN, BAB II - I, Pasal 3 berbunyi:

(1) 
 
Peng
anggaran b
antuan 
k
euangan
 
dalam APBD 
didahului dengan 
permohonan 
yang disertai
 
pro
posal
 
dari Pemerintah D
esa.
 
(2)
 
Permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(
1
)
 
disampaikan secara tertulis 
kepada Bupati melalui Kepala Dinas
.
 
 
5
 
 
(3)
 
Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 
:
 
a.
 
latar belakang, b
e
risi uraian tentang 
gambaran umum mengenai fakta
-
fakta
 
dan 
permasalahan
-
perm
asalahan yang melatar
 
belakang
i pelaksanaan
 
kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan
 
oleh Pemerintah Desa;
 
b.
 
maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
 
dilaksanakannya 
kegiata
n yang akan dibiayai dari
 
dana bantuan
 
keuangan;
 
c. 
 
bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan
 
dilaksanakan;
 
d.
 
jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan
 
tempat 
pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 
e
.
 
 
rincian keb
utuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian
 
tentang 
pe
rhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan
 
termasuk 
rincian kebutuhan bah
an dan peralatan serta gambar teknis
 
un
tuk 
pe
ngka
j
i
an konstruksi; dan
 
f.
 
 
tanda tangan Kepala Desa, menget
ahui BPD dan Camat setempat.
 
(4
) 
 
Apabila keg
iatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi
, maka rencana
 
anggaran biaya sebagaiman
a dimaksud pada ayat (3) huruf e
 
harus dibuat
 
dan 
ditandatangani oleh orang atau badan
 
yang memiliki kompetensi
 
perencanaan 
dalam bidang konstruksi.
 
(5)
 
Atas permohonan seb
agaimana dimaksud pada ayat (1)
 
Dinas 
P
emberdayaan 
Masyarakat dan Desa
 
melakukan evaluasi.
 
(6)
 
Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 
(5), 
Dinas 
P
emberdayaan Masyarakat dan Desa
 
dapat diba
ntu 
Tim Evaluasi 
yang 
dibentuk 
dengan Keputusan Bupati.
 
(7) 
 
Dinas 
P
emberdayaan Masyarakat dan Desa
 
sebagaimana dimaksud pada 
 
ayat (
5
)
 
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati 
melalui
 
TAPD.
 
(8)
 
TAPD memberikan pertimban
gan atas rekomendasi sebagaimana
 
dimaksud 
pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
 
keuangan daerah.
 
(9)
 
Rekomendasi K
epala 
Dinas 
P
emberdayaan Masyarakat dan Desa
 
serta
 
pertimbangan TAPD sebagaimana
 
dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) menjadi 
das
ar pencantuman alokasi
 
an
gg
aran bantuan keuangan dalam rancangan 
Kebijakan Umum APBD 
dan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
.
 
 
 
 
 
 
6