Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8?
Dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi : 
a. Kerangka Konseptual Sebagaimana dalam Lampiran I 
Peraturan Bupati ini. 
b. Kebijakan Akuntansi 01 Penyajian Neraca sebagaimana dalam 
Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini. 
c. Kebijakan Akuntansi 02 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran 
sebagaimana dalam Lampiran II.2 
Peraturan Bupati ini. 
d. Kebijakan Akuntansi 03 Penyajian Laporan Operasional 
sebagaimana dalam Lampiran II.3 
Peraturan Bupati ini. 
e. Kebijakan Akun tansi 04 Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas 
sebagaimana dalam Lampiran II.4 
Peraturan Bupati ini. 
f. Kebijakan Akuntansi 05 Penyajian Laporan Arus Kas 
sebagaimana dalam Lampiran II.5 
Peraturan Bupati ini. 
g. Kebijakan Akuntansi 06 Penyajian Laporan Perubaha n Saldo 
Anggaran Lebih sebagaimana dalam 
Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini. 
h. Kebijakan Akuntansi 07 Penyajian Catatan atas Laporan 
Keuangan sebagaimana dalam 
Lampiran II.7 Peraturan Bupati ini. 
i. Kebijakan Akuntansi 08 Penyajian Laporan Keuangan 
Konsolid asian sebagaimana dalam 
Lampiran II.8 Peraturan Bupati ini. 
j. Kebijakan Akuntansi 09 Penyajian Laporan Keuangan Daerah 
5 
 Dengan Konversi sebagaimana dalam 
Lampiran II.9 Peraturan Bupati ini. 
k. Kebijakan Akuntansi 10 Akuntansi Kas dan Setara Kas 
sebagaimana d alam Lampiran III.1 
Peraturan Bupati ini. 
l. Kebijakan Akuntansi 11 Akuntansi Piutang sebagaimana 
dalam Lampiran III.2 Peraturan 
Bupati ini. 
m. Kebijakan Akuntansi 12 Akuntansi Persediaan sebagaimana 
dalam Lampiran III.3 Peraturan 
Bupati ini. 
n. Kebijakan Aku ntansi 13 Akuntansi Investasi sebagaimana 
dalam Lampiran III.4 Peraturan 
Bupati ini. 
o. Kebijakan Akuntansi 14 Akuntansi Aset Tetap sebagaimana 
dalam Lampiran III.5 Peraturan 
Bupati ini. 
p. Kebijakan Akuntansi 15 Akuntansi Aset Lainnya sebagaimana 
dalam Lamp iran III.6 Peraturan 
Bupati ini. 
q. Kebijakan Akuntansi 16 Akuntansi Kewajiban sebagaimana 
dalam Lampiran III.7 Peraturan 
Bupati ini. 
r. Kebijakan Akuntansi 17 Akuntansi Pendapatan -LRA, Belanja, 
Transfer dan Pembiayaan 
sebagaimana dalam Lampiran III.8 
Peratu ran Bupati ini. 
s. Kebijakan Akuntansi 18 Akuntansi Pendapatan -LO dan Beban 
sebagaimana dalam Lampiran III.9 
Peraturan Bupati ini. 
t. Kebijakan Akuntansi 19 Koreksi Kesalahan, Perubahan 
Kebijakan Akuntansi, Perubahan 
Estimasi Akuntansi dan Operasi 
Yang Tidak Dilanjutkan 
sebagaimana dalam Lampiran IV 
Peraturan Bupati ini. 
 
u. Dihapus. 
v. Kebijakan Akuntansi 21 Akuntansi Dana Cadangan 
sebagaimana dalam Lampiran III.10 
Peraturan Bupati ini. 
 
2. ketentuan Pasal 9 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) 
yang berbunyi sebagai berikut : 
6