Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 28 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 28 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 6 menjelaskan:

(1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur 
mempunyai tugas melaksanakan sebag ian tugas Inspektur dalam 
pengaw asan pemerintahan dan aparatur pemerintah daerah. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektur 
Pembantu Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur mempunyai 
fungsi : 
a. pengumpulan bahan -bahan persiapan pemeriksaan bidang pemerintahan 
dan sumber daya aparatur ; 
7 
 b. penyiapan petunjuk, mengkoreksi dan membimbing pel aksanaan tugas 
pemeriksaan ; 
c. pengendalian pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian dan penilaian 
terhadap kegiatan dibidang Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur ; 
d. pengoordinasian materi pengawasan dan hasil -hasil pengawasan dibidang 
Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur ; 
e. pengendalian pengusutan mengenai kebe naran laporan atau pengada an 
tentang hambatan, penyimpangan, penyalahgunaan tugas perangkat 
daerah dibidang Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur ; 
f. penyusunan PKP, KKP, N HP dan Nota Dinas/Telaahan Staf; 
g. pengendalian pengawasan masyarakat baik secara perorangan maupun 
kelompok atau organisasi masyarakat yang dilakukan langsung atau 
tidak langsung baik tertulis berupa permintaan keterangan, pemb erian 
informasi, saran dan pendapat kepada pemerintah terhadap 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas 
dan fungsinya; 
i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Inspektur sesuai standar yang ditetapkan. 
 
 
Paragraf Keem pat 
INSPEKTUR PEMBANTU 
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL