Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 40 Tahun 2015?
Norma hukum dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 40 Tahun 2015 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 
2. Pemerinta h Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi . 
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui 
sekretaris daerah. 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintaha n, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan m asyarakat desa setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga Desanya dan melaksanakan tug as dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keter wakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA PEMERINTAH DESA 
4 
 
9. Perangk at Desa adalah pembantu kepala desa dalam 
menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari 
Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), 
Kepala Dusun (Kasun), Pembantu Kau r dan Pembantu Kasi 
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 
pemeri ntah desa dalam memberdayakan masyarakat. 
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 
Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis. 
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang -undangan yang 
ditetapkan oleh kepala d esa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
13. Peraturan Kepala Desa adalah semua per aturan yang dibuat oleh 
kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun 
peraturan lainnya. 
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan 
lingkun gan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat 
APBDesa adalah rencana k euangan tahunan Pemerintahan Desa 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan 
BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
16. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar 
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, 
pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise , monitoring, 
pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintah an desa. 
 
 
 
 
 
 
5