Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 5 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS, pada BAB V - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 7 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 
Ditetapkan di Putussibau 
Diundangkan di Putussibau 
pada tanggal 30 Mei 2017 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017 
NOMOR 5 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (5)/(2017) 
6 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 
NOMOR 5 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS 
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2017 
UMUM 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan 
pemerintah daerah untuk menyertakan modal (investasi) baik 
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
Dalam rangka mengembangkan Usaha Koperasi dan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah, selain peran Lembaga Pembiayaan juga 
diperlukan peran Lembaga Penjaminan Kredit, mengingat cukup 
banyak usaha yang secara ekonomis layak untuk mendapatkan 
pinjaman modal dari lembaga pembiayaan namun tidak memiliki 
kemampuan yang cukup untuk menyediakan jaminan kredit. 
Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Perseroan Terbatas 
Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang bertujuan 
untuk memberikan layanan penjaminan kredit bagi Usaha 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang 
membutuhkan modal usaha dari Lembaga Pembiayaan Bank atau 
Non Bank namun tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk 
menyediakan jaminan kredit yang dipersyaratkan. 
PT. Jamkrida Kalbar merupakan lembaga keuangan yang 
didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dengan 
struktur permodalannya terbagi atas kepemilikan saham masing-
masing sesuai proporsi modal yang disetor. Tujuan pembentukan 
PT. Jamkrida Kalbar adalah untuk meningkatkan kemampuan 
pendanaan usaha Koperasi dan UMKM melalui pemberian jasa 
penjaminan kredit serta mendorong pengembangan komoditas 
unggulan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
daerah dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. 
Untuk mendukung Pembentukan Badan Usaha Perseroan 
Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah 
Kabupaten Kapuas Hulu perlu ikut berperan serta memberikan 
dukungan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas 
Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat sesuai dengan 
pertimbangan kebutuhan investasi dan kemampuan keuangan 
daerah. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam