Bagaimana redaksi normatif Pasal 26 dalam Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945?
Norma hukum dalam Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945 tentang Pengarusutamaan Gender, BAB VIII - PEMBINAAN, Pasal 26 berbunyi:

Pasal 25 
(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG . 
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan. 
(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum 
diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya. 
(4) SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah 
melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 
Kerja SKPD. 
(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan 
perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyaraka t. 
(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam 
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi bahan pemantauan 
clan evaluasi pelaksanaan PUG. Pasa.124 Pasal 23 
Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi : 
a. pelaksanaan program dan kegiatan; 
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; 
c. sasaran kegiatan; 
d. pencapaian kinerja; 
e. pennasalahan yang dihadapi; dan 
f. upaya yang telah dilakukan. 
( 1) Lembaga pemerintah daerah yang diberikan tanggung jawab untuk 
melaksanakan pengarusutamaan gender, tetapi tidak melaksanakannya , 
dapat dikenai sanksi administratif atau pemberian disinsentif yang 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
(2} Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi administratif . Pasal 30 BAB XI 
SANKS I ( 1} Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi lembaga pemerintahan 
daerah, masyarakat, dunia usaha dan swasta yang telah melaksanakan 
pengarusutamaan gender dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan 
kesetaraan gender. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan 
semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan diberbagai bidang 
pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan 
program yang responsif gender. 
(3) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati . BABX 
PENGHARGAAN