Menurut Undang-Undang Nomor n Tahun 2014, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor n Tahun 2014 tentang Pemanfaatan dan Pegelolaan Dana Kapitasi dan, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muna Barat. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah 
Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat. 
5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang digunakan 
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, 
baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 
masyarakat. 
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP 
adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan 
perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan 
observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan 
kesehatan lainnya. 
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah Puskesmas 
dengan jaringannya merupakan bagian dari pada Dinas Kesehatan 
yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas 
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi puskesmas 
dengan atau tanpa perawatan.,. puskesmas pembantu {Pustu).,. 
puskesmas keliling termasuk Poskesdes dan Polindes. 
8. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan 
Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi 
pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dilakukan oleh 
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan pelayanan rawat inap 
tingkat pertama yang dilakukan pada Fasilitas Kesehatan tingkat 
pertama dengan fasilitas rawat inap. 
9. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan yang 
diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, 
pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di 
Puskesmas. BABI 
KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PEMANFAATAN DAN 
PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 
PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT. MEMUTUSKAN : 20. Peratur~~pati Muna Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Anggaran endapatan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat 
Tahun 2 . 
Menetapkan 
10. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan yang 
diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, 
pengobaran, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati 
tempat tidur di ruang rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari. 
11. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah 
jaminan. berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada 
setiap orang yang telah membayar iuran ata.u iurannya dibayar 
oleh pemerintah. 
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk 
Huntuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang 
kesehatan. 
13. Iuran adalah sejum]ah uang yang dibayar secara teratur oleh 
peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah untuk jaminan 
kesehatan peserta JKN kepada BPJS Kesehatan. 
14. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan 
Kesehatan adalah masyarakat Kabupaten Muna Barat yang 
tergolong fakir miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai 
peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya dibayar oleh 
pemerintah. 
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana 
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi 
medik dan atau pelayanan lainnya 
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar 
dimuka kepada FKTP oleh BPJS berdasarkan jumlah peserta yang 
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan 
kesehatan yang diberikan. 
17. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS 
Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang 
diberikan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang 
diberikan, 
18. Manajemen Klaim Pelayanan Kesehatan adalah penatalaksanaan 
kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian 
proses pelayanan dan pencairan dana kapita.si dan non kapitasi 
pada Dinas Kesehatan dan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama.