Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULA UAN ARU Nomor 3 Tahun 2003?
Menurut ketentuan dalam PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULA UAN ARU Nomor 3 Tahun 2003 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURA N DAERAH, pada BAB IV - ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, Pasal 6 dinyatakan:

Materi Muatan Peraturan Daerah mnengandung asas : 
pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 
berfungsi memberikan perlindu ngan dalam rangka menciptakan 
keten traman Masyarakat ; 
kemamusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 
mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak-Hak Asasi Manusi 
serta harkat dan mart abat setiap Warga Negara dan Penduduk Indon esia 
secara proporsional; 
kebangsean adalah bahwa setiap matcri muatan Peraturan Daerah harus 
menerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik 
(kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indon esia; 
• 
• d. kekeluargan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 
mencrminkan musyawarah untuk mencapai rufakat dalam setiap 
pengambilan keputusan ; 
kentsantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah 
merupakan bagian dan siste m hukum nasional yang berdasarkan 
Pancasila; 
bhineka tuntggal ika adalah bahw a materi ruatan Peraturan Daerah harts 
rhemperhatikan keragaman pendudu k, agama, suku dan golongan, kondisi 
khusus Darrah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah­ 
asala.h sensitif dalarn kehidupan bermhasyarakat, berbarg sa dan 
bernegara ; 
keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 
mencerminkan keadilan sectara proporsional bagi sctiap Warga Negara 
tan pa kecuali; 
kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Daera.h, tidak boleh berisi ha-hal yang 
bersifat membedakan berdasarkan latar bclakang antara lain agama, 
suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial ; dan 
ketertiban dan kcpastian hukum adelah bahwa sctiap materi mua tan 
Peraturan Daerah harus dapa t menimb ulkan ketertiban dalam masyarakat 
melalui jaminan adanya kepastian hukum dan/atau keseimbangan, 
keserasian dan keselarasan, adalah bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan , keserasian dan 
keselarasan antara kcpentingan individu dan masyarakat dengan 
kepentitgan Bangse dan Negara .