Apa saja yang diatur dalam Pasal 37 dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006?
Ketentuan dalam dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge lolaan Barang Milik Negara /Daerah sebag aimana telah, Pasal 37 menetapkan:

(1) Kerja sama penyecliaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilaksanakan 
terhadap: 
a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan pada Pengelola 
Barang/Pengguna Barang; 
b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih Pasal 36 
(1) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara: 
a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Ouna 
kepada Bupati setelah selesainya pembangunan; 
b. basil Bangun Serah Ouna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai 
Barang Milik Daerah; 
c. mitra Bangun Serah Ouna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka. waktu yang ditetapkan 
dalatn perjanjian; dan 
d. setelahjangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna 
terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum 
penggunaannya ditetapkan oleh Bupati. (7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi 
setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan 
biaya pelaksanaan Bangun guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban 
mitra yang bersangkutan. 
(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Millk Daerah harus menyerahkan objek Bangun 
Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah 
dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah. (5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan 
perjanjian yang sekurang- kurangnya memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 
c. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan 
d. hak clan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. 
(6) lzin mendirikan bangunan daJam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 
Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah. (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, basil Bangun Guna Serah atau Bangun 
Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas clan fungsi 
Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepulub persen). (3) Mitra Bangun Ouna Serah atau mitra Bangun Serah Ouna yang telah ditetapkan, 
selama jangka waktu pengoperasian: 
a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang 
besarannya ditetapkan berdasarkan basil perhitungan tim yang dibentuk oleh 
pejabat yang berwenang; 
b. wajib memelibara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan 
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangenkan: 
1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 
2. basil Bangun Guna Serah yang diguneken langsung untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/ atau 
3. hasil Bangun Serah Guna. 
17 (7) Formula dan/ atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati. 
(8) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur harus menyerahkan objek kerja sama 
penyediaan infrastruktur dan barang basil kerja sama penyediaan infrastruktur 
kepada Pemerintah pada saat berakhimya jangka waktu kerja sama penyediaan 
infrastruktur sesuai perjanjian. 
(9) Barang basil kerja sama penyediaan infrastruktur menjadi Barang Milik Daerah 
sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian. (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 
· disetorkan ke Kas Umum Daerah. -16- 
(4) Penetapan mitra kerja sama penyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka 
waktu kerja sama penyediaan infrastruktur: 
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang 
Milik Daerah yang menjadi objek kerja sama penyediaan infrastruktur; 
b. wajib memelihara objek kerja sama penyediaan infrastruktur dan barang 
basil kerja sama penyediaan infrastruktur; dan 
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat 
kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat 
perjanjian dimulai (clawback). (3) Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) 
tahun dan dapat diperpanjang. (2) Badan Usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang 
berbentuk: 
a. perseroan terbatas; 
b. Badan Usaha Mili.k Negara; 
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau 
d. koperasi. Pasal 38 
(1) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan antara 
Pemerintah dan Badan Usaha. (2) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola 
Barang dengan persetujuan Bupati. 
(2) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas Barang Mili.k Daerah pada Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c 
clilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati. digunakan oleh Pengguna Barang; atau 
c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ a tau bangunan. 
18 (4) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c 
meliputi: 
a. pengamanan fisik secara umum terhadap barang inventa.ris dan barang 
persediaan dilakukan oleh pengguna; 
b. penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola; dan 
c. pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan oleh pengguna 
terhadap tanah dan/ atau bangunan yang dipergunakan untuk 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh pembantu pengelola Pasal41 
(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ata.u Kuasa Pengguna Barang wajib 
melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 
(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventa.risasi, 
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; 
'b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, 
penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; 
c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara 
pemagaran clan pemasangan tanda batas, selain tanah clan bangunan 
dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan 
d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status 
kepemilikan. 
(3) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. pencatatan oleh pengguna barang dan dilaporkan kepada pengelola melalui 
pembantu pengelola; 
b. pemasangan label dilakukan oleh pengguna dengan koordinasi pembantu 
pengelola; clan 
c . pembantu pengelola menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah. BAB VII 
PENOAMANAN DAN PEMELIHARAAN 
Bagian Pertama 
Pengamanan Pasal 40 
Ketentuan mengenai ta.ta cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur 
dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan. Pasal 39 
Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) hurufb dan Pasal 35 ayat (2) 
dilakukan dengan ta.ta cara: 
a. rencana tender diumumkan di media massa nasional; 
b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) 
peserta calon mitra yang memasukkan penawaran; 
c. dalam hal calon yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta., 
dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan 
d. dalam hal setelah pengumuman ulang: 
1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta. calon mitra, proses dilanjutkan dengan 
mekanisme tender; 
2. terdapat 2 (dua) peserta. calon mitra, tender dinyata.kan gaga! dan proses 
selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; ata.u 
3. terdapat 1 (satu) peserta. calon mitra, tender dinyata.kan gagal dan proses 
selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. Bagian Kedelapan 
Tender 
19 Pasal46 
(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang 
berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil 
Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar 
Kebutuban Pemeliharaan Barang. 
(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
den Belanja Daerah. 
(4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya 
pemeliharaan menjacli tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, 
mitra Kerjasama Pemanfaatan, mitra Bangun Ouna Serah/ Bangun Serah Ouna, 
atau mitra Kerja sama Penyediaan Infre.struktur. Pasal 45 
(1) Pembantu Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 
bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah 
penguasaannya. Bagian Kedua 
Pemeliharaan Pasal44 
Barang milik daerah dapat d.iasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah den 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik 
Daerah d.iatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan. (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola 
Barang. Pasal 43 
(1) Bukti kepemiJikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib den amen. (3) Barang milik daerah selain tanah den/ a tau bangunan harus dilengkapi dengan 
bukti kepemUikan atas nama Pemerintah Daerah. (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemiliken 
atas nama Pemerintah Daerah . Pasal 42 
(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatken atas nama Pemerlntah 
Dae rah. terhadap tanah den/ atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna 
kepada Bupati. 
(5) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: 
a. musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daerah yang 
bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna den 
pada tahap selenjutnya pembantu pengelola bersama pengguna; 
b. upaya hukum perdata maupun pidana dengan berkoordinasi dengan 
Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat; den 
c. penerapan hukum melalui tindakan represif /pengambilalihan, penyegelen atau 
penyitaan secara paksa dilakuken oleh Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten 
Muna Barat bersama-sama instansi terkait/SKPD terkait. 
20 Pasal 53 (4) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaiman dimaksud ayat (2) ditetapkan 
oleh Bupati. (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
Pengguna Barang tampa melibatkan penilal, maka basil PenUaien Barang Milik 
Daerah hanya merupakan ni1ai taksiran. Pasal 52 
(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain ta.nab dan/atau bangunan da1am rangka 
pemanfaatan atau pemipdahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh 
Bupati, dan dapat meh"batkan peniJai yang ditetapkan Bupati. 
(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan 
· peraturan perundang-undangan. (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
untuk mendapatkan niJai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan . Pasal49 
Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca 
pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtangan barang milik daerah kecuali 
daJam hal: 
a. pemanfaatan da]am bentuk pinjam pakai; atau 
b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.