Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Uandang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 38 ), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 07 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - 
-2- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, 
Kabupat en Kutai Timur dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 74 Tahun 2000 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3 3962; 
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421 ); 
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5243 ); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang -Undang No mor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 5 
tentang Pedoman Pe nyusunan dan Penetapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 45 85); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan P engawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 
-3- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
; 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 
; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 
DAN PELAPORAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KUTAI BARAT .