Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 5 Tahun 2021.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 5 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN, PENYEDIAAN DAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN (BERAS) DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan ini yang dim aksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu .
4.Kecamatan adalah Kecamatan diKabupaten
Pringsewu .
5.Pekon/Kelurahan ad alah Pekon/Kelurahan di
Kabupaten Pringsewu .
6.Dinasadalah DinasKetahanan Pangan Kabupaten
Pringsewu .
7.Kepala Dinasadalah Kepala DinasKetahanan Pangan
Kabupaten Pringsewu .
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya di singkat APBD adalah Angg aran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu .
9.Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah
Lembaga yang dibetuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mintra Pemerintah Daerah
dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan
sosial ke pada masyarakat termasuk didalamanya
adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan),
Kelompok Tani (Poktan), Koperasi, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi
Kemasyarakat lainnya.
10.Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan
diseluruh Wil ayahKesatuan Republik Indonesia untuk
konsumsi manusia dan untuk mehadapi masalah
kekurangan pangan, ganguan pasokan dan harga,
sertakeadaan darurat.
11.Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan
yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12.Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan
pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah
Desa.
13.Cadangan Pangan Masyarakat adalah Persediaan
pangan yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat di
tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
14.Peredara n Pangan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan
kepada masyarakat baik diperdagan gkan atau tidak.
15.Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan
Pangan lainnya yang diberikan kepada Pemerintah
Daerah, dan/atau masya rakat dalam mengatasi
masalah pangan dan krisis pangan bagi masyarakat
miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, kerja sama
Internasional ;
16.Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan,
kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan
atau rumah tangga dalam memenu hi kebutuhan
pangan dan keamanan pangan.
17.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang
dialami sebagi an besar masyarakat disuatu wilayah
yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi
pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan
lingkungan , dan konflik sosial, termasuk akibat
perang.
18.Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana
alam, paceklik, dan kejadian yang terjadi diluar
kemampuan manusia untuk mencegah dan
menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
19.Bencana alam adalah serangka ian peristiwa yang
disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
tanah lonsor dan bencana alam lainnya.
20.Paceklik yang berkepanjangan adalah musim
kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga
merupakan m asa sulit dalam penyediaan pangan
disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode
terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara
penyediaan dan kebutuhan.
21.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah,
masyarakat atau rumah tangga yang tingkat
ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup
untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi
pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
22.Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan
suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara
untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
23.Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntuk kan
sebagai makanan sehari -hari sesuai dengan potensi
sumber daya dan kearifan lokal .