Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN, khususnya BAB II - KRITERIA USAHA DAN/ATAU, Pasal 3, memuat:

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib 
Amdal wajib memiliki UKL-UPL. 
(2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL -UPL sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi 
kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(3) Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL -UPL 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi usaha dan/atau kegiatan 
bidang : 
a. Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan; 
b. Komunikasi dan Informatika; 
c. Pekerjaan Umum; 
d. Pariwisata; 
e. Kesehatan; 
f. Energi dan Sumber Daya Mineral; 
g. Pertanian; 
h. Peternakan; 
i. Perikanan; 
j. Kehuta nan; 
k. Perindustrian dan Perdagangan; 
5 
 l. Bidang Pengembangan Nuklir; dan 
m. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 
(4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL -UPL wajib 
membuat SPPL.