Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 12 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ; 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 385 1); 
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); SALINAN 
 2 5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 
6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4393); 
7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4422); 
9. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
10. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom or 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
11. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
12. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah kedua kalinya dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 45 75); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 5 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 
 3 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelengga raan Pemerintahan Daerah kepada 
pemerintah, laporan keeterangan Pertan ggung jawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakila n Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelen ggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyaraka t (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 7 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 693); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 
Tahun 201 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 1 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351 ); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219) ; 
21. Peraturan Pemer intah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negaqra 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia 
Nomor 5717); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negaqra Republik 
Indonesia Nomor 5558), s ebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 
; 
 4 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang 
Pedoman Pembinaan da n Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana t elah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 ; 
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan ; 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2011; 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan S osial 
Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ; 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 201 3 
tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah ; 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 201 6 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja D aerah Tahun Anggaran 201 7 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 
Tahun 2016; 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 
2007 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri 
E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun 2007 Nomor 01); 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 
2014 Nomor 71); 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk 
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 
2018 (Lem baran Derah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 
Nomor 7) ; 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan daerah 
 5 Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 
2016 Nomor 19); 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lum ajang Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 201 6 Nomor 22); 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 201 7 Nomor 10). 
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang 
Tahun Anggaran 201 6 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun 201 7 Nomor 11). 
 
Dengan Persetujuan Bersama : 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LUMAJANG 
dan 
BUPATI LUMAJANG 
 
M E M U TU S K A N : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2017.