Bagaimana redaksi normatif Pasal 40 dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007?
Norma hukum dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , BAB Ill - ASAS l.JMUM DJ'.\N STRUf<TUR APBD, Pasal 40 berbunyi:

('I) 1·•: l~/\-01~1 'D c.li:..;usun dcng~ . .111 mcnggunc11<011 pcndcka tun kerongka pengeluaran j<1ngf<c1 
menergnll daerall, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi 
kr. rj:1. 
19 
1 (2) Penyusunan Rf<A-Sf<PD dengan pendekatan kerangka pengeluaran· jangka menengah 
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan 
anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran 
berikutnya dari tahun yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana 
unluk pclaksanaan program dan kegiatan tersebut pada lahun berikutnya. 
(3) Penyusunan RKA-Sf<PD dengan pendekatan penganggman terpadu dilakukan dengan 
mengintergrasikan seluruh i:,mses perencanaan dan pengangga ran di lin~~ungan . SKPD 
untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 
(4) Penyusun . Rf<A-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan 
memperha tikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang 
diharapkan dari kegia'tan clan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran 
dan hasrl terse but. •,; 
(5) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar 
satuan harga dan standar pelayanan minimal. · •' · 
(6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , ditetapkan dengan 
(1) 
(2) keputuscin Bupati. . • 
Bagian Keempat 
Penyiapan Raperda APBD 
Pasa\41 fo 
RKA-SKPD yang telah disusun oleh f<epala SKPD sebagaimana dimaksud dalam 
disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 
Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ·untuk 
menc!aah : 
a. !,esesuaian Rf'.J\-Sf<PD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada Rf<A-SKPD tahun 
berjalrn yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya; 
b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja standar satuan harga; 
c. kelengk.apa n instrumen pengukuran kinerja yang meiiputi capaian kinerja, indikator 
kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal; 
d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikulnya; dan 
e. sin!<.ronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. 
(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 
Pasal42 
(1) PPl<D menyusu n rancan9c1n Peraturan Daerah tentonq /\PBD beri[<ut ciokumP.n 
f)Cll<h1k11nq hercb::;111<:111 1-~I.Z/\ '.~1<1..,1) y:111~1 1,·l:111 drl,·l.1:tl1 (\l,·li I 1111 .'\11~1~1:11:111 i \'tti,•1i11!.!11 
Daernh. 
(2) Dol(Umen pendulwng sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri dari nota keuangan 
clan ranc;Jngnn APBD. 
20 
8AB V 
PENE:Ti\PAN APBD 
R:igian Pertama 
Penyampaian dan Pembahasan 
Rancang;:in Peraturan Daeral1 tentang APBD 
Pasal43 
Kepala Daerah menyarr.paikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRO 
disertai penjelasan d2n dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan ·oktober untuk 
dibahas d2!am rangl<a memperoleh persetujuan bersama . 
('I) Penetapan agenda dan tata cara pemballasan rancangan peraturan daerah tentang 
APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 sesuai dengan Peraturan tata tertib 
DPRD. 
(2) Pembailasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan 
APBD dengan KUJ, dan PPAS. 
(3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta 
Rf<A-Sl<PD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu. 
Bagi.:in l<.edua 
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerc1h Tentang APBD 
Pasal45 
(1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangka n dalam dokumen 
persetujuan bersarna antara kepala daerah dan DPRD. 
(2) Persetujuan bersama antar kepala dc1erah dan DPRD terhadap rancangan peraturan 
daerah tentang APBD ditandatangani olel1 l<epala daerah dan pimpinan DPRD paling 
lama 1 (satu) bulan sebelurn tahun anggaran berakhir. 
(3) Dal2m hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRO berl1alangan tetap, maka pejabat 
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepcJ!a 
daerah dan/atau selaku pimpinan sernentara DPRD yang menandatangani ·persetujuan 
bersama. ' 
(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), kepala daerah 
menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.