Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 pada Pasal 11?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana, BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingku ngan Hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d , mempunyai tugas 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pen cegahan, 
penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusak an lingkungan hidup. 
 
 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada a yat(1), Bidang 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hi dup, mempunyai 
fungsi : 
a. penetapan perumusan kriteria baku kerusakan lingku ngan; 
b. penentuan baku mutu lingkungan; 
c. pelaksanaan sosialisasi kriteria baku kerusakan dan baku mutu 
lingkungan; 
d. pengembangan sistem informasi kualitas lingkungan, potensi dampak 
dan pemberian informasi peringatan akan terjadinya pencemaran atau 
kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 
e. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi ketaatan izi n pembuangan 
limbah cair ke sumber-sumber air; 
f. pelaksanaan rekomendasi pembuangan limbah cair ke s umber-sumber 
air; 
g. pelaksanaan rekomendasi pemanfaatan air limbah apli kasi pada tanah; 
h. pelaksanaan evaluasi ketaatan pemenuhan persyaratan teknis izin 
pembuangan limbah cair; 
i. pelaksanaan evaluasi pelaporan hasil uji kualitas l imbah cair dan 
kualitas udara; 
j. penetapan kebijakan perumusan rencana pemantauan l ingkungan; 
k. penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan; 
l. pelaksanaan pemantauan sumber-sumber pencemar; 
m. pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah; 
n. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; 
o. penetapan kebijakan perumusan penanggulangan sumber -sumber 
pencemaran; 
p. pelaksanaan penanggulangan sumber-sumber pencemar ( pemberian 
informasi, pengisolasian dan penghentian); 
q. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber-sumber pencem ar; 
r. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber-sumber 
pencemar; 
s. penetapan kebijakan perumusan rencana pemulihan pen cemaran 
lingkungan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi da n restorisasi); 
t. pelaksanaan koordinasi rencana pelaksanaan pemuliha n pencemaran 
lingkungan terhadap sumber-sumber pencemar dan piha k terkait; 
u. pemberian informasi kepada sumber-sumber pencemar d an pihak 
terkait rencana pemulihan pencemaran lingkungan; 
v. pelaksanaan iventarisasi dan pendataan kegiatan per tambangan, 
energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan; 
w. pelaksanaan koordinasi perijinan kegiatan pertamban gan, energi, 
sumber daya dan mineral serta kelistrikan; 
x. pelaksanaan koordinasi pemantauan kegiatan pertamba ngan, energi, 
sumber daya dan mineral serta kelistrikan; 
 
 y. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan sosialisasi ke giatan 
pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan; 
z. pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan ling kungan; 
aa. pelaksanaan evaluasi hasil pemulihan pencemaran lin gkungan; 
bb. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan 
pencemaran lingkungan; 
cc. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait hasil 
pemulihan pencemaran lingkungan; dan 
dd. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.