Apa norma yang terkandung dalam Pasal 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017 tentang IZIN USAHA INDUSTRI, khususnya BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 32, memuat:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jayapura yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
13 
 b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana; 
d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang 
berkenaan dengan tindak pidana; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik 
tindak pidana; 
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau 
tempat padasaat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen-dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindakan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.