Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 64 Tahun 1945 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 64 Tahun 1945 tentang PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN, BAB II - RUANG LINGKUP, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat 
Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut : 
a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus); 
7 
 b. ADD yang berj umlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 
digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus); 
c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) 
digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan 
d. ADD yang berj umlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta 
rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus). 
(2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, 
jumlah perangkat sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja 
Pemerintah Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang -undangan, 
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.