Apa substansi hukum dari Pasal 1 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003?
Materi muatan Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemba ran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, khususnya , Pasal 1, adalah:

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Peme rintah Pusat dan 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Nega ra Republi k Indones ia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambah an Lembaran Negara Republik 
Indones ia); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan lnstans i Vertika l di Daerah (Lemba ran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373) ; 
8. Peraturan Pemerin tah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelola an Keuanga n Daerah (Lembaran Negara 
Repub lik Indones ia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 4578); 
9. Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebaga imana telah diubah denga n Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Perat uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penge lolaan Keuangan Daerah ; 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri N omor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoma n Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran dan Penda patan Belanja Daerah ; 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seka dau Nomor 2 Tahun 201 O 
tentang Pokok-pokok Penge lolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2). 
(1) Pemer intah daerah dapat membe rikan hi bah sesuai kemampuan keua ngan daerah 
dan dilakukan setelah mempr ioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. 
(2) Pembe rian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang 
pencapa ian sasara n progra m dan kegiatan pemerintah daerah dengan 
memperhatikan asas keadilan , kepatuta n, rasiona litas, dan manfaat untuk 
masyarakat. 
(3) Pembe rian hibah sebaga imana dimaksud pada ayat (1) memenuh i kriteria paling 
sedikit: 
a. peruntukann ya secara spesifik telah ditetapkan ; 
b. tidak wajib , tidak meng ikat dan tidak terus mener us setiap tahun angga ran, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perun dang-undan gan; dan 
c. memenuh i persyaratan pener ima hibah 
(4) Hibah dapat diberikan kepada : 
a. pemerintah; 
b. peme rintah daerah lainnya; 
c. perusah aan daerah; 
d. masya rakat; dan/atau 
e. organisasi kemasyarakatan Pasal 2 BAB II 
DASAR PEMBER IAN HIBAH 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingka t SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebaga i dasar penca iran dana yang diterb itkan oleh BUD 
berdasarkan SPM. 
12. Tim Anggaran Pemer intah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang 
dibentuk dengan keput usan kepa la daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang 
mempunyai tugas menyiapka n serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam 
rangka penyu sunan APBD yang anggota nya terdiri dari pejabat perencana daerah , 
PPKD dan pejab at lainnya sesua i dengan kebutuhan . 
13. Renca na Kerja dan Angga ran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah 
rencana kerja dan anggaran badan /dinas /biro keuangan /bagian keuangan selaku 
Bendahara Umum Daera h. 
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SK PD adala h 
dokumen perencanaan dan pengangg aran yang berisi program , kegia tan dan 
angga ran SKPD . 
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD 
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan /dinas/biro keuangan /bagian 
keuanga n selaku Bendahara Umum Daerah . 
16. Dokumen Pelaksa naan Anggaran SKPD yang selanjut nya disingkat DPA-SKPD 
merupaka n dokumen yang memu at pendapatan dan belanja setiap SKPD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran . 
17. Hibah adalah pember ian uang/barang atau jasa dar i pemerin tah daerah kepada 
peme rintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masya rakat dan 
organisas i kemasyaraka tan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukan nya, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengi kat, serta tidak secara terus menerus yang 
bertujuan untuk menunjang penyelenggar aan urusan peme rintah daerah . 
18. Naska h Perjanjian Hibah Daera h yang selan jutnya disingkat NHPD adalah naskah 
perjanjian hibah yang bersumber dar i Angg aran Pemerintah dan Belanja Daerah 
antara pemerintah daerah dengan pener ima hibah . 
19. Organisasi kemasyarakatan adala h organisasi yang dibentuk oleh angg ota 
masyara kat warga negara Repub lik Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaa n kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembanguna n dalam rangka mencapa i 
tujuan nasio nal dalam wadah Negara Kesatua n Republik Indones ia yang 
berda sarkan Pancas ila termasuk organ isasi non pemer intahan yang bersifat 
nasio nal diben tuk berdasar kan ketentuan perundang-undangan. r . 
(1) Daftar penerima hibah beserta besaran hibah atau jenis barang atau jenis jasa 
yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati , berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD . Pasa l 6 BABV 
PENETAPA N PENERIMA HIBAH (1) Hibah kepada masyara kat diberikan dengan minimal persyaratan yaitu memiliki 
kepeng urusan yang jelas dan berked udukan dalam wilayah admin istrasi 
Pemerintah Daerah Kabupate n Sekadau. 
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan minimal persy aratan 
yaitu: 
a. telah terdaf tar pada Pemer intah Daerah Kabupaten Sekadau sekurang ­ 
kurangnya 3 (tiga) tahun , kecuali diten tukan lain oleh peraturan perun dang­ 
undangan; 
b. berkeduduka n dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabup aten 
Sekadau ; dan 
c. memi liki sekretar iat tetap . Pasal 5 BAB IV 
PERSYAR ATAN PENERIMA HIBAH (1) Hibah kepada pemerintah bertu juan untuk menun jang peningkatan 
penye lenggaraan fungs i pemer intahan di daerah. 
(2) Hibah kepada perusa haan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan 
pelayana n kepada masyaraka t. 
(3) Hibah kepada peme rintah daerah lainnya bertujuan untuk menun jang 
peningkatan penye lenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum . 
(4) Hibah kepada masyarakat dan organ isasi kemasyarakat an bertu juan untuk 
meningkatkan partisi pasi penyelenggaraan pemba ngunan d aerah atau secara 
fungsio nal terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemer intahan daerah . 
(5) Belanja Hibah kepada peme rintah sebagaimana dima ksud pada ayat (1) 
dilaporkan pemer intah daerah kepada Menteri Dalam Neger i dan Menteri 
Keuangan setiap akhir tahun anggaran Pasal4 BAB Ill 
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH (1) Hi bah kepada Pemer intah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan 
kepada satuan kerja dar i kementer ian/lembaga pemer intah non kementer ian yang 
wilayah kerjanya berada dalam daera h yang bersangku tan. 
(2) Hibah kepada perusahaan daerah sebaga imana d imaksud d alam Pasa l 4 huruf c 
diberikan kepada Sada n Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang 
diterima pemer intah daerah dar i Pemerintah sesua i denga n ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
(3) Hibah kepada masyar akat sebaga imana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diber ikan 
kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang 
perekonomian, pendidikan, keseh atan, keagamaa n, kesenian, adat istiadat, dan 
keolahrag aan non-pro fesional. 
(4) Hibah kepada organisas i kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf e diberikan kepada organ isasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan 
peraturan perundang- undangan. Pasa l 3 
(1) Hibah dalam bentuk uang kepada instans i vertikal seperti kegiatan Tentara 
Nasiona l Indonesia (TNI) Manung gal Masuk Desa , pengamanan daera h, dan 
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) oleh Komisi Pemilihan Umum 
Daerah (KPUD ) dan organisasi semi pemer intah seperti Palang Merah 
Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI ), Praja Muda 
Karana (Pramuka), Korps Pegawai Repub lik Indonesia (KORPRI ), dan 
Pemb inaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dipertanggungjawabkan oleh 
pener ima hibah, dalam bentuk lapor an realisas i pengg unaan d ana, bukti-bukti 
lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundan g­ 
undang an, dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah 
digunakan sesuai NPHD . 
(2) Hibah d alam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah seperti 
Orga nisasi Kemasyara katan (ORMAS ) dan Lembaga Swadaya Masyaraka t 
(LSM ) dan masyarakat dipertanggu ngjawabkan dalam bentuk bukti tanda 
terima uang setinggi tingginya Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan 
laporan rea lisasi pengg unaan dana sesua i naskah perjanjian hibah, dan untuk nilai 
diatas Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah ) dipertanggungjawabkan oleh pener ima 
hibah dalam bentuk lapora n realisasi pengunaan dana dan bukti-bu kti lainnya yang 
sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peratura n perundang undangan . (1) Penya luran hi bah dalam bentuk uang sebaga imana dimaksud dalam Pasal 3 
lakukan melalui pemindahbukuan dari rekening umum kas daera h atau 
tunai kepada penerima hibah. 
(2) Penyal uran hibah dalam bentuk uang dilakukan secara bertahap dengan 
ketent uan sebaga i berikut : 
a. Sebesar 40% (empa t puluh p erser atus) dari keseluruhan dana sebaga imana 
terca ntum dalam Naskah Perjanjian Hibah dan diberikan setelah Naskah 
Perjan jian Hibah ditanda tangan i kedua belah pihak. 
b. Sebesar 30% (tiga puluh perser atus) apab ila penerimaan tahap pertama 
telah digunakan se luruhn ya atau ters isa sekurang-kurangnya 
Rp.5.000 .000,00 (lima juta rupiah) yang dibuktikan dengan laporan realisasi 
dan dilen gkapi bukti pertanggungjawaban yang sah. 
c. Sebesar 30% (tiga puluh perseratus) apab ila pene rimaan tahap kedua telah 
digunakan seluruhnya atau tersisa sekurang -kurangnya Rp.5.000.000,00 
(lima juta rupiah) dan pertanggungjawaban sela njutnya disampaikan 
selambat-lambatnya minggu ketiga bulan desembe r tahun yang 
bersangkutan . 
(3) Penyaluran hibah dalam bentu k barang atau jasa dilakuka n melalui kegiatan 
SKPD atau SKPKD yang bersangkut an. 
(4) Penya luran hibah berupa Sharing Dana Stimulan PNPM-PPK kepada kelompok 
masya rakat disesuaikan denga n ketentuan peratu ran perundang- undangan . 
(5) Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dapa t dilakukan sekaligus hanya jika 
disalurka n pada akhir tahun anggaran . 
Pasa l 9 Pasal 8 (1) Hibah dalam bentuk uang diang garkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daera h dalam kelompok belan ja tidak langsung atas usulan SKPD yang 
memb idang i. 
(2) Hibah dalam bentuk barang atau jasa dianggarkan dalam bentuk program dan 
kegiatan oleh SKPD atau SKPKD dalam kelompok belanja langs ung. Pasal7 BABVI 
ANGGARAN , PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (2) Pember ian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatanga i bersama oleh 
kepala daerah dan penerima hibah . 
(1) SKP D atau SKP KD melalui Pejabat Penanggungj awab Penge lolaan Belanja 
Hibah membu at rincian renc ana pengguna an untuk menga jukan SPP-L S beserta 
dokumen kelengkapannya kepada Bagian Keuangan; 
Dokumen kelengkap an seba gaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. proposa l atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta 
hibah kepada Pemer intah Kabupaten Sekadau; 
b. naska h perjanjian hibah sekurang kurangnya memuat identitas penerima 
hibah , tujuan pemberi an hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan 
ditandatangan i oleh Bupati Sekadau sebagai Pihak Pertama, diparaf oleh 
Kepala Bagian Keuangan dan Kepala SKPKD dan pejabat penanggungjawab 
pengelol a dana hibah yang ditunjuk dengan pener ima hibah sebagai Pihak 
Kedua , yang dibuat rangka p 2 (dua) masing-masing bermete rai cuku p; 
c. pemanfa atan dana hibah sebag ai lampiran pada Surat Perjanjian Pembe rian 
Hibah; Serita Acara Penyerahan hibah dari Pemer intah Kabupaten 
Sekadau dalam hal ini diwakili oleh Kepa la SKPKD sebagai Pihak Pertama 
kepada Pihak Kedua ; (2) BABVIII 
TATACARA PENGAJUAN SPP, SPM, DAN PENCAIRA N SP2D (1) SKPD atau SKPKD mengajukan usu Ian rencana anggaran belanj a hibah sesua i 
tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pem erintah Daerah (TAPD) 
melalui Bagian Keuangan untuk mendapatkan pembah asan. 
(2) Hasil pemb ahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam format RKA -PPKD. 
(3) Usulan hibah yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
APBD dan selanjutnya ditua ngka n dalam DPA-P PKD. Pasal 12 BABVII 
TATACARA PENGAJUA N USULAN ANGGARA N 
Pasa l 13 (1) Realisasi hibah dicantumkan pad a laporan keuangan pemer intah daerah dalam 
tahun anggar ang yang berjalan. 
(2) Hibah berupa barang yang belum disera hkan kepad a penerima hibah sampai 
dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebag ai persediaan dalam 
neraca. 
(3) Realisasi hibah beru pa barang atau jasa dikonversikan sesu ai stand ar akun tansi 
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungka pkan pada catat an atas 
laporan keuangan dalam peny usunan laporan keuang an pemerint ah daerah. (1) Pen anggun gjawab pengelol aan Belanja Hibah adalah Pejabat yang secara 
fungsional terkait dengan penerima hibah yang ditetapka n berdasarkan Keputusan 
Bupati. 
(2) Kebena ran mate rial atas pertanggu ngjawab an dana sebaga imana dimaksud pasa l 
(5) menjad i tanggu ng jawab penerima hibah.