Menurut Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah Nomor 36 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah Nomor 36 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN NILAI JUAL, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati Tanggamus ini, yang dimaksud
dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BadanUsaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
1
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
, usaha tetap.
7.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.
8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
; yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
i,9.Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
'i menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
j10.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
;; suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan
I peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
li