Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 5?
Dalam SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 18 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH, BAB IV - KETENTUAN BOSDA DAN BOP, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

 BOSDA dan BOP dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang 
terdiri dari : 
a. Belanja pegawai yang meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam 
melaksanakan program dan kegiatan sekolah serta untuk menunja ng 
peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 
6 
 b. Belanja modal yang hanya dipergunakan oleh satuan pendidikan jenjang 
SD dan SMP yang berstatus negeri guna membiayai Ujian Nasional 
Berbasis Komputer (UNBK); 
c. Belanja barang/jasa BOSDA yang d ipergunakan untuk : 
1. belanja alat tulis kantor; 
2. belanja alat listrik dan elektronika; 
3. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih; 
4. belanja peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga habis 
pakai; 
5. belanja surat kabar/majalah; 
6. belanja pemeliharaan alat-alat kantor; 
7. belanja pemeliharaan taman sekolah (kegiatan adiwiyata); 
8. belanja cetak dan pengadaan; 
9. belanja sewa peralatan pelatihan; 
10. belanja makanan dan minuman rapat; 
11. belanja makanan dan minuman kegiatan; 
12. belanja perjalanan dinas luar daerah; 
13. belanj a penggandaan; 
14. belanja kawat, fax atau internet; 
15. belanja perjalanan dinas luar daerah; 
16. belanja bahan bakar minyak/gas; 
17. belanja alat kesehatan atau alat laboratorium habis pakai; 
18. belanja jasa publikasi; 
19. belanja jasa dokumentasi; dan 
20. belanja pemeliharaan ins talasi air, listrik dan telepon. 
 Belanja pegawai BOSDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) , 
dipergunakan untuk membiayai honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan 
Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, 
laboran, teknis i, pranata komputer, petugas kebersihan sekolah, penjaga 
sekolah yang diberikan maksimal sebesar Rp. 600.000, - (enam ratus ribu 
rupiah) per bulan per orang. 
 Honorarium bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 
, diberikan berdasa rkan jumlah jam pelajaran per minggu dengan 
ketentuan batas maksimal adalah 40 (empat puluh) jam yang diampunya 
dengan besaran perhitungan sebagai berikut : 
a. Guru SD dan MI sebesar Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) per jam 
pelajaran; dan 
b. Guru SMP dan MTs sebesar Rp. 25.000, - (dua puluh lima rib u rupiah) per 
jam pelajaran; 
7 
  Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3), bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil 
yang mengampu pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, keterampilan, 
komputer dan pengelolaan informasi serta bimbingan dan konseling, 
honorariumnya diberikan dengan pe rhitungan beban kerja sebagai berikut : 
a. 24 (dua puluh empat) jam pelajaran setara dengan membimbing 150 
(seratus lima puluh) siswa; dan 
b. 40 (empat puluh) jam pelajaran setara dengan membimbing 250 (dua ratus 
lima puluh) siswa. 
 Belanja pegawai BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipergunakan 
untuk membiayai insentif Guru PAUD dengan nilai nominal paling tinggi 
sebesar Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per orang 
dengan memperhitungkan jumlah rasio guru terhadap rombongan belajar 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. layanan Taman Penitipan Anak adalah 1 (satu) orang guru yang menangani 
4 (empat) orang siswa; 
b. layanan Kelompok Bermain adalah 1 (satu) orang guru yang menan gani 8 
(delapan) orang siswa; dan 
c. layanan Taman Kanak -kanak/ RA ad alah 1 (satu) orang guru untuk 15 
(lima belas) orang siswa. 
 Belanja barang/jasa BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
dipergunakan untuk : 
a. biaya pendaftaran siswa baru dan biaya adm inistrasi; 
b. biaya penyelenggaraan proses pembelajaran; 
c. biaya untuk bahan habis pakai, buku -buku acuan untuk pendidik, buku 
bacaan anak atau alat tulis kantor; dan 
d. pembelian alat -alat D eteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) , pembelian 
obat-obatan ringan, kotak P3 K, transport petugas kesehatan; 
e. biaya transport dan berbagai dukungan kegiatan konkrit Gugus PAUD.