Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 19 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 19 Tahun 2018 tentang SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH, pada BAB V - SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI, Pasal 9 menjelaskan:

(1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), merekam 
setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek 
Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat 
dipantau oleh Badan. 
(2) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk 
kepentingan perpajakan Daerah. 
(3) Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan 
hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan 
dan Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Untuk melaksanakan Sistem Online pelaporan transaksi, 
Badan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 
(5) Badan dapat melakukan penyesuaian Menu Sistem Online 
pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau 
perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek 
dasar perhitungan pajak. 
 
Bagian Kedua 
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak