Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

( 1) PKPKD atas usul Koordinator PTPKD menetapkan 
Bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan 
dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 
(2)Bendahara ... 
-13-
(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat 
oleh Kepala Urusan Keuangan. 
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Kepala 
Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Desa menetapkan Kepala Urusan lainnya sebagai 
Bendahara. 
(4) Dalam hal Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) berhalangan sementara sebelum tahun 
anggaran berakhir, Kepala Desa menetapkan Pelaksana 
Harian Bendahara. 
(5) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai 
tugas menenma, menyimpan, membayar, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka 
pelaksanaan APBDesa. 
(6) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Bendahara melaksanakan tugas terkait dengan 
pajak di Desa sebagai berikut: 
a. memungut dan/ atau memotong Pajak Terhutang; 
b. menyetorkan Pajak Terhutang ke Bank/ Kantor Pos; 
dan; 
c. melaporkan Pemungutan dan/ a tau pemotongan 
Pajak Terhutang tersebut ke kantor pajak tempat 
Nomor Pokok Wajib Pajak terdaftar. 
(7) Bendahara baik secara langsung maupun tidak langsung 
dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan 
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta 
membuka rekening/ giro pos a tau menyimpan uang pada 
suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama 
pribadi. 
(8) Bendahara bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugasnya kepada PKPKD.