Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 44 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 8 menjelaskan:

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas : 
a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis 
terkait, badan usaha, organisasi, lembaga / asosiasi pemerintah maupun 
swasta dalam rangka men ghimpun potensi daerah ; 
b. Menghimpun, mengelola dan menyajikan data/informasi sumber daya 
dan potensi daerah secara akurat sebagai bahan promosi ; 
c. Melaksanakan pelayanan dan kemudahan informasi potensi daerah ; 
d. Melaksanakan koordinasi dengan investasi teknis d an lembaga terkait 
lainnya dalam rangka penyelenggaraan promosi investasi dan sumber 
daya lainnya baik didalam maupun diluar negeri, termasuk seminar, 
pameran, temu usaha, lokakarya dan lain -lain; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang se suai bidang 
tugasnya ; 
f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada kepala bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi 
Penanaman Modal . 
 
 
8 Pasal 9 
Kepala Seksi Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai 
tugas : 
a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal ; 
b. Menyusun kebijakan teknis pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 
penanaman modal ; 
c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah/kota lainnya, 
termasuk provinsi dan pusat dalam rangka Pen gendalian Pelaksanaan 
penanaman modal ; 
d. Melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian 
pelaksanaan investasi PMDN/PMA ; 
e. Melaksanakan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan penanaman modal ; 
f. Melaksanakan sosialisasi atas kebijak an dan perencanaan 
pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi daerah, pengendalian 
pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala 
kabupaten/kota ; 
g. Melaksanakan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang 
terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan 
Pemerintah Provinsi ; 
h. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan penanaman modal skala 
kabupaten/kota ; 
i. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal kabupaten/kota 
j. Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal dibid ang 
sistem informasi penanaman modal ; 
k. Melaksanakan peningkatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 
penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah atau pemerintah 
kabupaten/kota ; 
l. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Dinas 
Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 
m. Melaksanakan Penyederhanaan prosedur Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang 
tugasnya ; 
o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pe laksanaan tugas 
kepada kepala bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ; 
p. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan . 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Paragraf Ke empat 
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON 
PERIJINAN