Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 45 Tahun 2017 pada Pasal 37?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 45 Tahun 2017 tentang PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN DAERAH, BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 37 menyebutkan bahwa:

Pemerintah Daerah berwenang:a.menyusun dan menetapkan rencana indukpembangunan kepariwisataan Daerah
menetapkan destinasi pariwisata Daerah;c.menetapkan daya tarik wisata Daerah;d.melaksanakan pendaftaran, pencatatan, danpendataan pendaftaran usaha pariwisata;
mengatur penyelenggaraan dan pengelolaankepariwisataan diwilayahnya;
memfasilitasi dan melakukan promosi destinasipariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya;
memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitiankepariwisataan dalam lingkup Daerah;
memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yangberada diwilayahnya;
menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadarwisata; dan
mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan danpenyebarluasan informasi kepada masyarakat untukkepentingan pengembangan kepariwisataan.
Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelolasistem informasi kepariwisataan sesuai dengankemampuan dan kondisi Daerah.