Menurut PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 7 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 7 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL, pada BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuandangkan. 
�gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi. 
Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada tan zal lo Jaza 2017 
Piundanee + 
Pad1a ~ '&8an di Nanga Pinoh 
angga1 11 --:Y-<t.vtu "'-'l 2017 t SEKne 
( TARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI 
r IVO Ti �S MULYONO 
"8A 6, 
RAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2016 NOMO 7 �- ---------------- 
67 
PERATURAN BUPATI MELA WI 
NOMOR 7 Tu z017 
TANGGAL LO Jauari -2o x7 
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 
- Ruang Lingkup Program/Kegiatan No 
-- 2 3 I 
nT Sistem organisasi - pembinaan lembaga adat; 
masyarakat adat - pembinaan lembaga dan hukum hutan adat. 
% Pembinaan kelembagaan - pembinaan guru mengaji, imam masjid, imam dusun 
masyarakat atau guru sara. 
3 Pembinaan lembaga dan - pengisian pemangku adat. 
hukum adat 
4 Pengelolaan tanah Desa - pengelolaan tanah kas Desa; 
- pengelolaan tanah hak milik Desa. 
5 Pengembangan peran - pelestarian dan pengembangan kelompok swadaya dan 
masyarakat Desa gotong royong. 
} Po 
1 
i 
J 
f PERATURAN BUPATI MELA WI 
NOMOR 7 Tluu 20IT 
TANGGAL to Jzvu2w z 
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 
DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 68 
Bidang 
-1 2 'fiPemerintahan Desa 
, I 
. 
, 
l 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. Program/Kegiatan 
3 
penetapan dan penegasan batas Desa. 
penetapan batas wilayah Dusun. 
penetapan Dusun 
penyusunan dan penggunaan aplikasi profil Desa. 
pengembangan sistem administrasi dan informasi 
Desa. 
pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa. 
pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa. 
pendataan penduduk yang bekerja pada sektor 
pertanian dan sektor non pertanian. 
pendataan penduduk menurut jumlah penduduk 
usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan 
tingkat partisipasi angkatan kerja. 
pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas 
yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis 
pekerjaan dan status pekerjaan. 
pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri. 
penetapan organisasi Pemerintah Desa. 
pembentukan dan pembinaan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
penetapan perangkat Desa. 
penetapan BUM Desa. 
penetapan APB Desa. 
penetapan peraturan Desa. 
penetapan kerja sama antar-Desa. 
penetapan perencanaan Desa. 
pengadaan operasional perkantoran. 
pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa. 
pendataan potensi Desa. 
pemberian izin hak pengelolaan atas tanah De b · sa. ?""""R" Sa3; Py&apter periazinan usaha, tempat us: a, an pen«ran angunan. 
pendataan dan pengklasifi.kasian tenaga k · D erja esa penetapan Desa dalam keadaan daru t . 
ke·di· b urat seperti """? ncana, kontik, rawan pangan, wabah peny; it, gangguan keamanan, de ke>. 1: 
biasa lainnya dalam skala Desa'n ejadian luar 
pengelolaan arsip Desa. 
penetapan pos keamanan dan , 
lainnya sesuai dengan ,PO s kesiapsiagaan 
sosial masyarakat Desa; a,r"""han dan kondisi 
kondisi Desa. '' egatan lainnya sesuai 
la.~tan gunan Desa Pem 
1 69 
29. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa 
biasa lainnya dalam skala Desa. 
1. Pelayanan dasar Desa. 
pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes; 
pengembangan tenaga kesehatan Desa; 
pengelolaan dan pembinaan Posyandu; 
pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan 
tradisional; 
pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan 
narkoba dan zat adiktif di Desa; 
pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia 
dini (PAUD); 
pengadaan dan pengelolaan pusat kegiatan belajar 
masyarakat (PKBM) di Desa; 
pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya; 
pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa; 
fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok- 
kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa. 
2. Sarana dan prasarana Desa. 
pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor di 
Desa; 
pembangunan dan pemeliharaan pemukiman 
Desa; 
pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 
pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 
pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 
pembangunan dan pemeliharaan jembatan 
berskala Desa; 
pembangunan dan pemeliharaan saluran 
drainase / gorong-gorong berskala Desa; 
pembangunan dan pemeliharaan 
tarup/talud/bronjong berskala Desa; 
1. pembangunan energi baru dan terbarukan; 
pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 
pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa 
dan petilasan; 
I. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi 
lingkungan; 
pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala 
Desa; 
pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi 
Desa; 
pembangunan dan pemeliharaan dam parit; 
pembangunan dan pemeliharaan sumur tanah dalam; 
pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa· 
pembangunan dan pemeliharaan taman Desa: ' 
pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan 
saluran untuk budidaya perikanan; 
pengembangan sarana dan prasarana produks: 4; Desa. 'usI li 
3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa. 
pembangunan dan pengelolaan pasar D d kios Desa · esa an 
' b. pembangunan dan pengelolaan tem ikan milik Desa: pat pelelangan 
' 
III. Kemasyarakatan Desa 70 
pengembangan usaha mikro berbasis Desa, berupa 
pengembangan sentra usaha mikro kecil dan 
menengah; 
pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 
pembangunan dan pengelolaan keramba jaring 
apung dan bagan ikan; 
pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 
pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan 
dan penetapan cadangan pangan Desa; 
penetapan komoditas unggulan pertanian dan 
perikanan Desa; 
1. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama 
dan penyakit pertanian dan perikanan secara 
terpadu; 
penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk 
pertanian dan perikanan; 
pengembangan benih lokal; 
1. pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit 
kepada masyarakat; 
pengembangan ternak secara kolektif; 
pembangunan dan pengelolaan energi mandiri 
untuk kebutuhan industri dan rumah tanggas; 
pendirian dan pengelolaan BUM Desa; 
pengelolaan padang gembala; 
pengembangan wisata Desa di luar rencana induk 
pengembangan pariwisata kabupaten/kota; 
pengembangan dan pengelolaan balai benih ikan; 
pengembangan teknologi tepat guna pengolahan 
basil pertanian, perikanan, petemakan, 
perkebunan dan kehutanan; 
pengembangan sistem usaha produksi pertanian 
yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan 
dan budaya lokal. 
1. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman 
wilayah dan masyarakat Desa. 
2. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa. 
3. Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan 
melakukan mediasi di Desa. 
4. Pelestarian dan mengembangan swadaya gotong 
royong masyarakat Desa. 
5. Penanganan dan penanggulangan bencana di Desa. hr r 
.' 
- 
W.Jemerada9as l. eneenmnbanean sen uaa9ya1oi. [ 
Masyarakat 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi 
lembaga masyarakat dan lembaga adat. 
3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat. 
4. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir 
miskin. 
5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin 
masyarakat adat, dan difabel. » perempuan, 
6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi 
paralegal untuk memberikan bantuan hukum ke d warga masyarakat Desa. pa a 
7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa 8. penyelenggaraan promosi kesehatan d · 
hidup bersih dan sehat. tan gerakan 
9. pengorganisasian melalui pembentukan dan f . . . 
kader pembangunan dan pemberde tasilitasi 
@yaan masyarakat. , 
·---� -�- ..... - . , ..... ·- . 
10. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha 
ekonomi Desa. 
11. pendayagunaan teknologi tepat guna. 
12. peningkatan kapasitas masyarakat. 
13. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. 
BUPATI MELAWI,