Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 pada Pasal 60?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, BAB VIII - BONGKARAN, Pasal 60 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam rangka tertib inventarisasi aset milik Pemerintah Daerah 
baik berasal dari dana APBD, APBD Provinsi, APBN maupun hibah 
khususnya aset/barang bekas bongkaran kegiatan 
bangunan/gedung atau kegiatan lainnya, administrasinya diatur 
sebagai berikut: 
a. PA/KPA sebagai penanggungjawab seluruh pelaksanaan 
pembangunan melaporkan barang bekas bongkaran kepada 
Walikota dengan dilampiri Berita Acara Penyerahan Barang 
Bekas Bongkaran; 
- 59 - 
 
 
b. untuk kegiatan pembangunan atau rehabilitasi gedung yang 
sumber dananya dari APBN, Pemerintah Provinsi dan hibah 
maka: 
1. bagi lingkungan sekolah penanggung jawab atas barang 
bekas bongkaran adalah kepala sekolah masing -masing 
dengan mengetahui Pengawas Lapangan dan Kepala 
SKPD sekaligus melaporkan dan melampirkan Berita 
Acaranya; 
2. untuk diluar lingkungan sekolah yang bertanggung jawab 
untuk melaporkan dan melampirkan Berita Acara adalah 
Kepala SKPD masing -masing dengan mengetahui 
pengawas lapangan. 
c. apabila barang bekas bongkaran akan dimanfaatkan kembali 
maka: 
1. Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Walikota 
setelah diterbitkanny a Berita Acara Penyerahan Barang 
Bekas Bongkaran; 
2. hasil dari pemanfaatan atas barang bekas bongkaran 
segera dilaporkan kepada Walikota. 
(2) Format Berita Acara Penyerahan Barang Bekas Bongkaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
VIII Peraturan Walikota ini.