Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 50 Tahun 2016 Pasal 2?
Dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 50 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan , Penda patan dan Aset Daerah mem bantu 
Kepala Daerah dalam bidang pengelola keuangan, pendapatan dan aset 
daerah . 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala 
Badan mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuanga n, pendapatan 
dan aset daerah ; 
b. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengelola keuangan, pendapatan, 
dan aset Daerah ; 
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan ; 
d. Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (R.APBD) dan Rancangan Perub ahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD) ; 
e. Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 
f. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah ; 
g. Pengkoordinasian tata cara pelaksanaan dan pengurusan aset milik 
daerah ; 
4 h. Pengkoordinasian tent ang tata cara pengurusan dan pelaksanaan yang 
berkaitan dengan kegiatan investasi daerah ; 
i. Pelaksanaan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan 
pemasukan pendapatan ke dalam kas daerah secara maksimal, baik 
terhadap sumber pendapatan daerah ya ng ada maupun dengan 
penggalian sumber -sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku ; 
j. Pelaksanaan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak, 
retribusi da n pemungutan -pemungutan lainnya yang telah ada ; 
k. Pengkoordinasian seluruh usaha dibidang pemungutan dan pendapatan 
daerah berdasarkan ketentuan -ketentuan baik yang digariskan oleh 
Pemerintah maupun Pemeriantah Daerah ; 
l. Perencanaan, penertiban, penyelenggaraa n dan pengelolaan pajak daerah 
dan retribusi daerah ; 
m. Pengkoor dinasian pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan 
Wajib Retribusi Daerah ; 
n. Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan Objek/ Subjek Pajak Bumi dan 
Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat 
Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima 
kembali SPOP Wajib Pajak ; 
o. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan ; 
p. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan 
tugas sesuai dengan kebijaksa naan Kepala Daerah ; 
q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang 
tugas dan fungsinya ; 
r. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai 
standar yang di tetapkan . 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan ,Pendapatan dan Aset 
Daerah dibantu oleh : 
a. Sekretaris; 
b. Kepala bidang pengelolaan pendapatan ; 
c. Kepala bidang anggaran ; 
d. Kepala bidang perbendaharaan ; 
e. Kepala bidang aset; 
f. Kepala bidang akutansi . 
g. Unit pelaksana teknis Badan (UPTD) 
h. Kelompok jabatan fungsional . 
 
 
 
 
 
 
 
5 Paragraf Kedua 
SEKRETARIS