Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN LUMAJANG Nomor 11 Tahun 1945 Pasal 18?
Dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN LUMAJANG Nomor 11 Tahun 1945 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
 
 
 SALINAN 
2 3. Undang -Undang Nomor 28 Tah un 1999 tent ang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang -Undang Nomor 1 Ta hun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang-Undang Nom or 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Re tribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
10. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
11. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indone sia Nomor 4438); 
12. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
 
 
3 13. Peraturan Permerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Re publik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu n 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 ) 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 
21. Peraturan Pemerin tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 
 
4 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Kas Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) ; 
25. Peraturan Pemerinta h Nomor 71 Tahun 20 10 tenta ng 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyel enggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 14 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 
28. Perat uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelo laan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dal am Negeri Nomor 21 Tahun 20 11 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 
29. Peraturan Menteri Dalam Nege ri Nomor 1 9 Tahun 20 16 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
; 
30. Peraturan Me nteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ; 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
32. Peraturan D aerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 
Tahun 2007 Tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016; 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 
 
 
 
 
 
 
5 Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LUMAJANG 
dan 
BUPATI LUMAJANG 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERA H TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 16