Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, khususnya BAB IV - PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI, Pasal 6, memuat:

Pemungutan zakat profesi dilakukan setiap bulannya oleh Bendahara Gaji 
atau UPZP yang ada di masing-masing OPD. 
Dalam hal belum terbentuknya UPZP pada sebuah OPD, maka tugas 
pengumpulan dana zakat dilakukan oleh Bendahara gaji pada OPD yang 
bersangkutan. 
Bendahara gaji wajib memungut Zakat Profesi atau Infaq/Sedekah 
berdasarkan daftar Rekapitulasi Muzakki di masing-masing OPD.