Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 15 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 15 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA, BAB IX - PENGAWASAN, Pasal 15 menetapkan:

(1)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
melaksanakan fungsi pengawasan melalui monitoring,
evaluasi, dan pembinaan terhadap penggunaan Dana
Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan pemanfaatannya .
(2)Camat melaksanakan fungsi pengawasan melalui
pengendalian atas kegiatan yang bersumber dari Dana
Desa.
(3)Aparat Pengaw as Fungsional Daerah melaksanakan
fungsi pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan atas
pengelolaan Dana Desa.
Pasal16
(1)Dalam hal hasil pengawasan seb agaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) ditemukan Si sa
Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) , Bupati
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa:
a.meminta penjelasan kepada K epala Desa mengenai
SisaDana Desa terse but; dan/atau
b.meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk
melakukan pemeriksaan.
(2)SisaDana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen ),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana
Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran
berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya .
(3)Kepala Desa wajib menganggarkan kemb ali Sisa Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai
dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
(4)SisaDanaDesa wajib digunakan sesuai dengan
peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
(5)Hasilpemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa untuk ditindaklanjuti.
15
BABX
SANKSI ADMINISTRASI