Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 70 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 70 Tahun 2017 tentang PAGU INDIKATIF KEWIL AYAHAN, khususnya BAB V - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 7, adalah:

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 
 
 Ditetapkan di Bandung Barat 
 pada tanggal 6 November 2017 
BUPATI BANDUNG BARAT, 
 
ttd. 
 
 ABUBAKAR 
5 Diundangkan di Bandung Barat 
pada tanggal 6 November 2017 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT, 
 
ttd. 
 
MAMAN S. SUNJAYA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 70 SERI E 
 
6 LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
NOMOR 70 TAHUN 201 7 
TENTANG 
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN 
 
TATA CARA PENGHITUNGAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN 
 
A. Besaran Total PIKw 
Besaran total PIKw dihitung dengan rumus: 
Total PIKw = 10% x ((Block Grant + PAD) - (BTL + BL Pelayanan Kpd Masy)) 
Keterangan: 
PIKw : Pagu Indikatif Kewilayahan . 
Block Grant : Merupakan keseluruhan pendapatan yang diberikan 
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak 
disertai dengan ikatan atau syarat -syarat tertentu, 
yaitu D ana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Bukan 
Pajak (kecuali dana bagi hasil cukai hasil tembakau ). 
PAD : Pendap atan Asli Daerah . 
BTL : Belanja Tidak Langsung . 
BL Pelayanan 
Kpd Masy : Belanja Langsung untuk program dan kegiatan yang 
anggarannya terkait langsung dengan pelayanan 
kepentingan/kebutuhan masyarakat (contoh: badan 
penyelenggara jaminan sosial dan belanja untuk 
program kartu cermat bidang kesehatan ). 
 
B. Besaran PIKw Tiap Kecamatan 
Alokasi PIKw masing -masing kecamatan dihitung dari Total PIKw dikali Indeks 
Kewilayahan Kecamatan A. 
PIKw_A = Total PIKw x IKw_A 
 
Indeks Kewilayahan A (IKw_A) dihitung dengan variabel: 
luas wilayah diberi bobot 15 % (lima belas persen) 
jumlah d esa diberi bobot 15% (lima belas persen) 
jumlah penduduk diberi bobot 10% (sepuluh persen) 
jumlah angka kemiskinan diberi bobot 20% (dua puluh persen) 
pencapaian IPM diberi bobot 2 0% (dua puluh persen) ; 
jumlah realisasi PBB diberi bobot 10% (sepuluh persen) 
Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten diberi bobot 10% 
(sepuluh persen) . 
 
Setiap variabel dihitung skornya dengan cara proporsi, yaitu membandingkan 
angka tiap kecamatan terhadap total kabupaten. 
 
7 Setelah ditetapkan bobot variabel dan dihitung skor , maka dihitung indeks 
variabel, yaitu dengan cara perkalian antara bobot variabel dengan skor 
variabel. 
IVn = BVn x SVn 
Keterangan: 
IVn : Indeks Variabel ke -n 
BVn : Bobot Variabel ke-n 
SVn : Skor Variabel ke -n 
n : 1, 2, ..., 7 
 
Setelah dihitung indeks setiap variabel tersebut di atas , kemudian 
dijumlahkan maka diperoleh jumlah Indeks Kewilayahan (IKw), dengan rumus: 
IKw_A = IV1 + IV2 + IV3+IV4+IV5 + IV6 
Keterangan: 
IKw_A : Indeks Kewilayahan Kecamatan A 
IV : Indeks Variabel 
1,2, ..., 7 : Jenis Variabel 
 
BUPATI BANDUNG BARAT, 
 
ttd. 
 
ABUBAKAR