Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 4 Tahun 2015.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang -Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang -Undang Darurat 
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 
2 
 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, 
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 
Sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 18 21); 
3. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
4. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3143); 
5. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 
6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang 
Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan 
Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3783); 
7. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165, Tamba han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 297, Tambahan 
Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5606 ); 
9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
10. Undang -Undang Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 ); 
11. Undang -undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4720 ); 
 
3 
 12. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
99, Tambahan Lembaran Negar a Republ ik Indonesia 
Nomor 3495 ); 
13. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
14. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 
Nomor 2016 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 58); 
15. Peraturan Pemerintah Nom or 20 Tahun 1968 Tentang 
Berlakunya Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 47 37); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi 
Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4818); 
19. Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang 
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; 
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan 
Konvensi Tentang Hak -Hak Anak; 
21. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi N asional Penghapusan Bentuk -Bentuk 
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksp loitasi Seksual 
Komersial Anak; 
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi Nasional Pengh apusan Perdagangan 
(Trafiking) Perempuan Dan Anak; 
4 
 24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nom or 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi 
Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 
25. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Rejan g Lebong sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94). 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
dan 
BUPATI REJANG LEBONG 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN 
PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 
DAN ANAK