Jelaskan isi kandungan Pasal  23 dari PERATURAN    DAERA H KABUPATEN   NAGEKEO Nomor 9 Tahun 2011.
Sesuai dengan PERATURAN    DAERA H KABUPATEN   NAGEKEO Nomor 9 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELA YANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, ketentuan pada BAB XVII - 16, Pasal  23 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Nagekeo. 
 
 
 
Ditetapkan di Mbay 
pada tanggal 31 Oktober 2011 
BUPATI NAGEKEO, 
 
 
 
JOHANES SAMPING AOH 
 
 
Diundangkan di Mbay 
pada tanggal 31 Oktober 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO , 
 
 
 
JULIUS LAWOTAN 
 
LEMBARAN DAE RAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 201 1 NOMOR 9 
 
 
 
 
PENJELASAN 
 ATAS 
17 
 PERATURAN DA ERAH KABUPATEN NAGEKEO 
NOMOR 9 TAHUN 2011 
TENTANG 
RETRIB USI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 
 
I. UMUM 
Bahwa dengan berlakunya Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang -Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas -
luasnya, disertai dengan pemberian hak da n kewajiban 
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 
penyelenggaraan pemerintahan negara. Pelimpahan kewenangan yang 
diberikan oleh Pemerintah Pusat merupakan kebijakan strategis bagi 
daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mensejahtera kan rakyat 
sesuai kondisi dan situasi di daerah. 
 Namun di sisi lain implementasi terhadap kebijakan Pemerintah 
Pusat tersebut berimplikasi pada kemampuan keuangan daerah untuk 
membiayai belanja pembangunan. Dalam banyak hal, dana alokasi 
anggaran da ri Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan 
menutup seluruh kebutuhan Belanja Daerah . 
Dengan berlakunya Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi ruang 
seluas -luasnya untuk menggali d an me ncari sumber -sumber 
pendapatan ya ng penting dan strategis guna pembiayaan 
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pe layanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum merupakan langkah strategis guna mengatasi kekur angan 
pengeluaran daerah. 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan 
18 
 daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini termasuk retribusi 
jasa umum yang merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang 
disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum. Objek retribusi ini adalah penyediaan pelayanan 
parkir di tepi jalan umum yang dit entukan oleh Pemerintah Daerah. 
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penetapan tarif didasarkan 
pada biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, 
dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan 
efektivitas pengendalian atas pel ayanan tersebut. 
 
II. PASAL DEMI PASAL