Apa substansi hukum dari Pasal 30 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 5 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN, khususnya , Pasal 30, adalah:

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 
Paaal 30 
(1) Dana program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi 
Masyarakat yang dibiayai Pemerintab Daerah 
digunakan untuk: 
a. pelayanan kesehatan langsung ; 
b. pelayanan kesehatan tidak langsung . 
(2) Biaya pelayanan kesehatan langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu belanja jasa 
jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang 
digunakan untuk : 
a. pembiayaan jaminan kesehatan bagi penduduk 
yang didaftarkan Pemerintah Daerah pada BPJS 
Kesehatan; 
b. pembayaran klaim untuk pelayanan kesehatan 
dengan KMS ; dan atau 
c. pembayaran klaim untuk pelayanan kesehatan 
yang diberikan pada gelandangan dan orang 
terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal 
tetap. 
-7 -
(3) Biaya pelayanan kesehatan dengan klaim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hUIUf b dapat 
digunakan untuk: 
a. pelayanan kesehatan di PPK I yang besarannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan; 
b. biaya rawat inap di PPK I, yang biaya pelayanan 
persalinan di PPK I dan BPM sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. pelayanan kesehatan di PPK II dan PPK II lainnya 
menggunakan s1sem pembayaran INA-CBG's 
sesuai tipe rumah sakit sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
d. pelayanan kesehatan di PPK Lanjutan dengan 
surat pernyataan miskin menggunakan sistem 
pembayaran INA-CBG's sesuai tipe rumah sakit 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan; 
e. pelayanan ambulans dan ambulans jenazah ; 
f. pelayanan ANC dan PNC oleh 8PM; 
g. pelayanan obat penyakit kronis ; dan/ atau 
h. Sharing pembayaran pelayanan kesehatan akibat 
kecelakaan lalu lintas apabila total biaya melebihi 
biaya maksimal klaim dari Pr. Jasa Raharja 
(Persero). 
(4) Biaya pelayanan kesehatan dengan klaim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat 
digunakan pada PPK I dan/atau PPK II. 
(5) Biaya pelayanan kesehatan tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu 
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 
program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi 
Masyarakat yang dibaiayai Pemerintah Daerah antara 
lain terdiri dari : 
a. biaya rapat Tim Koordinasi dan Tim Pengelola 
dalam rangka perencanaan, penanganan masalah 
dalam pelaksanaan dan evaluasi ; 
b. biaya alat tulis kantor ; 
c. biaya cetak dan penggandaan ; 
d. biaya cetak KMS ; 
-8 -
e. biaya penanaman dan pemeliharaan software 
program program Pembiayaan Pelayanan 
Kesehatan Bagi Masyarakat yang dibiayai 
Pemerintah Daerah; 
f. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana 
program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi 
Masyarakat yang dibiayai Pemerintah Daerah ; 
g. biaya perjalanan dinas dalam dan luar kota dalam 
rangka koordinasi, konsultasi, monitoring dan 
evaluasi dan verifikasi program Pembiayaan 
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang 
dibiayai Pemerintah Daerah ; dan/ a tau 
h. honorarium steering committee (W alikota, W aki1 
Walikota dan Ketua Komisi II DPRD) dan 
Verifikator 
Kesehatan program Pembiayaan 
Bagi Masyarakat yang 
Pemerintah Daerah. Pelayanan 
dibiayai 
6. Ketentuan huruf g Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 
secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :