Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 61 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, pada BAB VIII - PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, Pasal 61 menjelaskan:

(1)Penandatanganan produk hukum daerah yang
berbentuk Peraturan Bupati dan PB Kepala Daerah
dilakukan oleh Bupati.
(2)Penandatanganan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
(3)Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati
sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a.Sekretaris Daerah;
b.BagianBina dan Fasilitasi Produk Hukum ; dan
c.Perangkat Daerah pemrakarsa.