Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKAD AU Nomor 4 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKAD AU Nomor 4 Tahun 2017 tentang BAD AN PERMUSYAWARATAN DESA, khususnya BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BAD AN PERMUSYARA WARATAN DESA, Pasal 4, memuat:

l 
(l) Musyawarah 9pp dilaksanakan dalam rangka menghasikan keputusan 
BPD terhad ap ha-hal yang bersiaf at strategis. 
(2] Hal yang bersifa t strategis sebagaiman a dirak sud pada ayat [l) seperti 
musyaowarah perm ba.hasan dan penyepea.katan fancagan Peraturan Desa , 
evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pererintahan Dea, 
menetapkan pera turan tata tertib BPD, darn usulan pemberhen tian anggo ta 
BPD 
(3 9pp menyelenggarakan musyawarah B3PD dengan mekanisme , se bagai 
berikut 
musyawara.h BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; 
musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 22/3 
(dua pertiga ) dari jumlah anggota BPD; 
pengam bilan keputusan dilakukan dengan cara musyawara.h guna 
men capai mufakat; 
apabila musyawarah mufakat tidak terca pai, pengambilan keputusan 
dilakukan dengan cara perungutan suare; 
pemungutan suara sebaga imana dimaks ud dalam huruf dinyatakan sh 
apabila disetujui oleh paling sedikit % (satu perdua) ditambah 1 (satu) 
dai jumlah anggota BPD yang hadir; dan 
hasil muyawarah BPD ditetapkan dengan kepu tusan BPD dan dilar piri 
notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretari s Bpp 
Paragraf 6 
Penyelenggaraan Musryacwaura.h Des 
asad 42 
(l Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasil itasi oleh 
Pemerin tah Desa. 
(2 Musyawarah Dess meru paka n forum permusyawara tan yang dilakukan oleh 
BPD, Pere rintah Desa, dan unsur masyaraka t Des.a untuk 
mem usyawarah.k.an hal yang bersi fat strategis dalam penyelenggaraa n 
emerinta han Des 
Hal yang bersi fat strategis sebagai man diraksud pada ayat (24 meliputi: 
penataan Dess , 
b perencaaan Desa, 
kerja ama Dess, 
d rencan a investasi yang masuk ke Desa , 
pembentukan BUM Desa, 
penambahan dan pelepasan aset Dess ; dan 
kejad ian luar biasa. 
Unur masyaraka t sebagai racna dimaks ud pada ayat (2) terdiri at.as 
tokoh adat; 
tokoh agama , 
tokoh masyaraka t, 
tokoh pendidikan, 
'' 
perwakilan kelompok tani 
f perwakilan kelompok nelayan, 
perwaki lan peraj in; 
perwakilan kelompok perempuan; 
l, perwakilan kelompok pemerhati dan perlin dungan anak ;n dan 
J perwaki lan kelorpok masy ara.ka t ma pan 
(5] Selain unsur masyaura.ka t sebaga imana dimaksud pada ayat (4), 
musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyaraka t lain sesuai dengan 
kond isi sosial budaya masy arakca t 
(6] Musyawarah Desa sebagai mana dimaksu d pada ayat (1 dibiaya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Paragraf 7 
Pembentukan Panitia Pemiihan Kepala Desa