Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BURU Nomor 9 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BURU Nomor 9 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RiNCIAN DANA DESA SETIAP, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelengara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Buru.
sekretaris Daerah Adalah sekretaris Daerah Kabupaten Buru.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberd.ayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru.6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru.7- Desa adalah kesatuaa masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Femerinatahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;8. Pemerintah Desa adalah Kepata Desa atau yang disebut dengan namaIain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dandigunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat;
10. Jumlah Desa. adalah jumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Burr.;11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya sisingkatAPBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru.18
L9
3.
4.
5.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBDesa adaiah rencana keuangan tahunanyang selanjutnya disingkat
Pemerintahan Desa.