Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN DAERAH KOTA  PANGKALPINANG Nomor 6 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA  PANGKALPINANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG, pada , Pasal 10 menjelaskan:

(1) Masyarakat wajib dan bertanggung jawab dalam 
membantu upaya penyelenggaraan perlindungan 
perempuan dan anak korban kekerasan melalui upaya: 
a. pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan 
dan anak; 
b. perlindungan dan dukungan moril atau materiil 
kepada korban; dan 
c. pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya 
tindak kekerasan. 
 
 
 
 
(2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dilakukan dengan cara: 
a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, 
pelecehan terhadap perempuan dan anak; 
b. mencegah anak dari kegiatan yang dapat 
mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik 
fisik, mental dan moral. 
(3) Upaya Perlindungan dan dukungan moril atau materiil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
dengan cara: 
a. turut bersama -sama memb erikan perlindungan dan 
kenyamanan terhadap perempuan dan anak; 
b. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan 
sektor informal; dan 
c. memberikan bantuan layanan psikologis. 
(4) Pengawasan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dilakuk an dengan cara: 
a. tidak bekerja pada malam hari bagi anak; 
b. mengawasi pekerja anak tidak boleh bekerja lebih 
dari 3 jam; dan 
c. memberikan laporan apa yang terjadi kepada 
instansi terkait yang menangani kekerasan 
perempuan dan anak. 
(5) Kewajiban dan ta nggung jawab masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
dengan melibatkan perseorangan, keluarga, lembaga 
organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi profesi , dan badan usaha. 
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut: