Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945 pada Pasal 29?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi, Pasal 29 menyebutkan bahwa:

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja yang membidangi hukum 
atau unit kerja yang ditunjuk menyampaikan laporan kepada Bupati. Pasal 28 Bagian Kelima 
Pela po ran Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi 
Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan 
laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Pasal 27 Paragraf 3 
Bantuan Hukum Nonlitigasi Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan 
Hukum menyelesaikan Perkara dan menyampaikan laporan yang disertai 
dengan bukti pendukung. Pasal 26 Paragraf 2 
Bantuan Hukum Litigasi Pasal 25 
(1) Unit kerja yang membidangi hukum wajib memeriksa kelengkapan 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {2) paling lama 3 
(tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan 
Hukum dan harus memberikan jawaban menenma atau menolak 
permohonan disertai alasannya. 
(2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, 
Kepala Unit kerja yang membidangi hukum dan Pemberi Bantuan Hukum 
menandatangani Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan 
Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan 
memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). - 10 - 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ( 2 /2018) f ~ y 
DANG R sr TYO 
l. MBA -1 vAFRAH ~,/\BLP,-7 , 'V.UB~l RA 'A 
TAl U ~!~ .... 40MOP . ~- · . 
- "••• •. 1, I~ .... • I.• ... Oiundangkan di Sungal Raya 
Pada tanggaL .. ~L .. M.~. 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA - Ditetapkan di Sungai Raya 
pada tanggal 31 Mei 2018 
BUPATI KUBU RAYA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu 
Raya. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 31 BAB VII 
KETENTUANPENUTUP (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, 
bersumber dari APBD. 
(2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada 
alokasi anggaran Unit Kerja yang membidangi hukum. 
(3) Ketentuan mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam Standar 
BiayaAPBD. Pasal 30 BAB VI 
PENDANAAN - 11 - 
Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara 
hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap 
individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian 
Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, 
merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi 
negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi 
warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan 
kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). 
Susatu keniscayaan akses keadilan meskipun terbuka bagi setiap warga 
negara, namun tidak semua warga negara dapat memperoleh akses keadilan 
tersebut. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan terutama menyangkut 
kemampuan keuangan untuk biaya memperoleh akses keadilan melalui jasa 
hukum, sehingga dengan keterbatasan kemampuan ekonomi dan keuangan 
yang ada mengakibatkan seolah-olah tertutup pintu akses keadilan bagi 
warga negara untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang dinyatakan 
dalam konstitusi sebagai suatu hak bagi setiap warga negara. 
Kemiskinan bukan hanya meliputi persoalan penghasilan, tetapi juga meliputi 
persoalan akses terhadap pelayanan publik, termasuk meningkatkan akses 
masyarakat miskin terhadap keadilan (access to justice). Akses keadilan dapat 
dimaknai sebagai Kemampuan masyarakat khususnya kaum miskin dan 
kelompok marginal untuk mencari dan mendapatkan solusi atas persoalan 
hukum yang mereka hadapi, melalui peradilan formal maupun informal, yang 
sejalan dengan prinsip dan standar hak asasi manusia. 
Adanya jaminan atas ketersediaan akses keadilan inheren pula adanya 
jaminan negara bagi setiap wargga negara utuk mendapat keadilan, 
karenanya perluasan akses keadilan menjadi sangat penting sebab jika 
dilaksanakan secara konsisten, dipastikan dapat berdampak positif terhadap 
peningkatan kesejahteraan rakyat dan penguatan tata kelola pemerintahan 
yang demokratis disamping akan meningkatkan kepercayaan masyarakat t 
terhadap pemerintah dan aturan hukum yang ada. Sehingga, tindakan anarki 
dan main hakim sendiri dapat dikurangi, ini tentu saja akan berdampak pada 
stabilitas sosial politik yang lebih baik. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 / 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum r 
diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Kubu Raya ~ 
belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya \ 
hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi 
dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan hak 
konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi 
orang atau kelompok masyarakat miskin. I. UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN TENT ANG NOMOR 2. TAHUN 2018 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA - 12 -