Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN HIV ( HUMAN IM MUNODE FFICIENCY VIRUS ) DAN AIDS (ACQUIRED IM MUNO DEF FICIENCY SYNDROM E) DI KABUPATEN KLA TEN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Klaten. 
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten. 
4.Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD
adalah lembaga non stru ktural yang mengkoordinir upaya
penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kabupaten. 
5.Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di
wilayah Kabupaten Klaten.
6.Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah forum
partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran kritis tentang HIV
dan AIDS untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan
sejahtera di tingkat kelurahan/desa. 
7.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah
Virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis retrovirus yang
menyerang sel darah putih dan me nurunkan sistem kekebalan tubuh
manusia . 
8.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS
adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV.
9.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah
orang yang sudah tertular HIV. 
10.Orang yang bertempat tinggal dengan pengidap HIV dan AIDS yang
selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja,
atau keluarga dari orang yang terinfeksi HIV. 
11.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi
yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual.
Kesehatan adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual dan sosial
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomis.
12.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan tertentu dan memiliki
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13.Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan komprehensif berupa
pelayanan kesehatan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, rehabilitatif,
termasuk pelayanan medis, kebidanan, kesehatan anak, remaja dan
dewasa, serta Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, yang meliputi
pelayanan anamnesis, pemeriksaan fisik, mental dan spiritual serta
penunjang medis yang meliputi pemeriksaan laboratorium dan
pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
14.Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk
menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan
serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta
mengurangi dampak negati f yang ditimbulkannya.
15.Pengobatan, Dukungan dan Perawatan yang selanjutnya disingkat PDP
adalah serangkaian upaya pelayanan kesehatan berupa pengobatan,
dukungan dan perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumber daya
dan pelayanan, dukungan secara holistik komprehensif dan luas untuk
ODHA dan keluarganya.
16.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik fisik, mental , spiritual maupun sosial, agar ODHA dan
OHIDHA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan
bermasyarakat. 
17.Konselor adalah orang yang dilatih untuk membantu orang lain untuk
memahami permasalahan yang mereka hadapi, mengidentifikasi dan
mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan mampu membuat
mereka mengambil keputusan atas permasalahan tersebut.
18.Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien
agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan
bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya
19.Konseling kesehatan adalah suatu dialog mengenai kondisi kesehatan
serta implikasinya antara seseorang yang bermasalah kesehatan atau
klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling kesehatan
atau konselor kesehatan dengan tujuan untuk memberdayakan klien
agar mampu menghadapi permasalahan kesehatan nya dan sanggup
mengambil keputusan yang baik, tepat dan sehat serta mandiri atas
permasalahan kesehatan tersebut. 
20.Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya
disingkat NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Program Pencegahan Penularan Ibu ke Anak yang disingkat PPIA adalah
pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu ke bayinya.
22.Informed Consent atau persetujuan tindakan medik adalah persetujuan
yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan
pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah
memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan
dilakukan.
23.Tes HIV adalah tes pemeriksaan darah untuk memastikan seseorang
sudah terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV. 
24.Konseling Tes Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah suatu tes
darah secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan informed
consent.
25.Konseling Testing Inisiatif Petugas Kesehatan yang selanjutnya disingkat
KTIP adalah pemeriksaan penunjang laboratorium atau lainnya atas
inisiatif petugas kesehatan untuk menegakkan diagnosis sesuai
kebutuhan medis p asien berdasarkan kewenangan dokter termasuk tes
HIV pada pasien.
26.Obat Anti Retro Viral atau ARV adalah obat-obatan medik yang dapat
menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa
memperlambat proses menjadi AIDS. 
27.Infeksi Oportunistik disingkat IO merupakan penyakit ikutan yang
ditimbulkan oleh organisme yang dalam keadaan tubuh normal tidak
menimbulkan penyakit atau mudah diatasi oleh tubuh, tetapi oleh
karena daya tahan tubuh yang menurun, tubuh tidak mampu
mengatasinya sehingga menimbulkan penyakit. 
28.LSM HIV-AIDS adalah LSM yang turut serta menyelenggarakan kegiatan
dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut
prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
29.Kewaspadaan Standar adalah prosedur standar sederhana yang
digunakan untuk melindungi petugas kesehatan terhadap risiko
penularan penyakit menular dari pasien yang ditolongnya, serta risiko
kecelakaan kerja pelayanan kesehatan termasuk tertular HIV AIDS ,
tuberculosis, hepatitis, infeksi virus, bakteri dan jazad renik lainnya .
30.Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah
kelompok y ang dibentuk oleh dan untuk ODHA/OHIDHA dalam
memberikan dukungan demi meningkatkan kualitas hidupnya. 
31.Perawatan Dukungan Dan Pengobatan yang selanjutnya disingkat PDP
adalah perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumberdaya,
pelayanan dan dukungan secara holistic komprehensip