Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 22 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 22 Tahun 2018 tentang PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini ,yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Penajam Paser Utara.
3.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4.Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Penajam Paser Utara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6.Tera Ulang adalah ha l menandai berkala dengan tanda tera sah ata u
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang
bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai
-3-
yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ya ng telah ditera.
7.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.
8.Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran ata s jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yangditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausa hakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat
Daerah.
10.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Retribusi atas jasa
pelayanan tera/tera ulang dan pengujian barang dal am keadaan
terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusny a tidak
terutang.
14.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayara n yang ditunjuk oleh
kepaladaerah.
-4-
15.SuratTagihanRetribusi DaerahyangselanjutnyadisingkatSTRD
adalahsurat untukmelakukantagihanRetribusi dan/atausanksi
administratif,berupabungadan/ataudenda.
16.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.
BABII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal2
Tata cara Pemungutan Retribusi meliputi:
a.pendaftaran dan pendataan objek Retribusi;
b.penetapan Retribusi;
c.pembayaran Retribusi;
d.pembukuan dan pelaporan Retribusi; dan
e.penagihan Retribusi.
Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi
Pasal3
(1)Wajib Re tribusi yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari
Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir
pendaftaran berdasarkan Objek Retribusi.
(2)Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili
di Daerah atau di luar Daerah.
(3)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan
jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau
kuasanya dan dikembalikan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala
Dinasuntuk memperoleh Daftar Induk Wajib Retribusi.
(4)Jangka waktu pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
penerimaan formulir pendaftaran.
-5-
(5)Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
Penetapan Retribusi
Pasal4
(1)Berdasarkan Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (3), Dinasmelakukan Tera/Tera Ulang kemudian
menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan .
(2)SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh
Kepala Dinas.
(3)Bentuk formulir SKRD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Bagian Ke empat
Pembayaran ,Pembukuan dan Pelaporan Retribusi
Pasal5
(1)Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai di tempat pelayanan
Retribusi diberikan.
(2)Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja
terhitung setelah tanggal SKRD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Kurang Bayar Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan
diterbitkan.
(3)Berdasarkan SKRD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi
membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
(4)Bendahara Penerimaan membuat tanda bukti pembayaran/atau bukti
lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
(5)Bendahara Penerimaan pada Dinas menyetorkan hasil pemungutan
Retribusi se bagaimana dimaksud pada ayat (4) ke kas daerah
-6-
menggunakan SSRD paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam.
(6)Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah
dalam waktu 1 x24(satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
penerimaan Retribusi.
(7)Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
lampiran III yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Bagian Kelima
Penagihan Retribusi
Pasal6
(1)Kepala Dinas melakukan penagihan Retribusi dengan menerbitkan
STRDatau dokumen lain yang dipersamakan dalam hal :
a.Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atauSurat Ketetapan
Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan belum dibayar pada saat
jatuh tempo; atau
b.terdapat kekurangan karena adanya kesalahan perhitungan
penelitian S KRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Penagiahan Retribusi sebagaimana dimaksud pada a yat (1), didahului
dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
(3)Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(4)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus
melunasi Retribusinya yang terutang.
(5)Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Kepala Dinas.
(6)Wajib Retribusi akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.
-7-
BABIII
TATA CARA PERHITUNGAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal7
(1)Wajib Retribusi mempunyai hak atas perhitungan pengembalian
pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada
Kepala Dinas.
(2)Suratpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikit memuat:
a.nama dan alamat Wajib Retribusi;
b.masa Retribusi;
c.jumlah pengembalian;
d.bentuk pengembalian; dan
e.bukti pembayaran Retribusi.
(3)Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian
atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi
dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah l ainnya oleh
Wajib Retribusi.
(4)Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.
(5)Apabila dalam jangka waktu se bagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus
diterbitkan SKRDLB.
(6)Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Dinas menerbitkan
surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi.
(7)Pejabat pengelola keuangan daerah mengembalikan kelebihan
pembayaran Retribusi sesuai surat perintah pembayaran kelebihan
Retribusi dan surat perin tah pencairan dana.
(8)Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah
disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara
Penerimaan.
-8-
BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Mei 2018
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Ttd
YUSRAN ASPAR
Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
Ttd
TOHAR
BERITA DAERAH KABUPA TEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 22.
-9-
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER
UTARA
NOMOR 22TAHUN 2018
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.
CONTOH :
FORMULIR PENDAFTARAN TERA/TERA ULANG
PENDAFTARAN UNTUK PERMOHONAN TERA/TERA ULANG
Telah diterima/diserahkan barang/pekerjaan untuk Tera/Tera Ulang
dengan perincian sebagai berikut:
NAMA PERUSAHAAN :
...........................................................................
ALAMAT/NO. TELP :
...........................................................................
...........................................................................
NO DESKRIPSI ALAT MEREK/TIPE KAPASITAS JUMLAH
1 2 3 4 5
Sertifikat dibuat atas nama :
.........................................................................
Perkiraan selesai :
.........................................................................
PENERIMAAN PENYERAHANPENERAPemberi Barang Penerima Barang Pemberi Barang Penerima Barang
Tgl: Tgl: Tgl: Tgl:
(........................) (........................) (........................) (........................) (........................)
PELANGGAN STAF ADM PELANGGAN STAF ADM
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Ttd
YUSRAN ASPAR
-10-
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER
UTARA
NOMOR 22TAHUN 2018
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG .
CONTOH FORMAT:
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah -NipahSKRD
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH )
Tahun :No. Urut
No. Jenis Alat UTTP JmlNilai
retribusiJumlah Nilai
RetribusiKeterangan
Jumlah Keseluruhan Rp. …………………………………………………………………………………………………………
Dengan huruf ( ……………………………………………………………………………………………………………………..)
Petugas Pemungut,
(……………………………………)
NIP. ……………………………..……..Penajam, ………………………………………………..
a.n. Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Penajam Paser Utara ,
(……………………………………)
NIP. …………………………………….
Perhatian :
1.Dasar : -Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
-Perbup Nomor …..... tahun ………. tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
2.Pembayaran dilakukan oleh wajib retribusi pada petugas p emungut dengan menggunakan SKRD, selanjutnya disetorkan
ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan dengan menggunakan SSRD.
BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,
Ttd
YUSRAN ASPAR
-11-
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER
UTARA
NOMOR 22TAHUN 2018
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG .
CONTOH FORMAT:
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah -NipahSSRD
(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH )
Bulan :
Tahun :
No. Rincian Jumlah
Jumlah Keseluruhan Rp. …………………………………………………………………………………………………………
Dengan huruf ( ……………………………………………………………………………………………………………………..)
Petugas Pemungut,
(……………………………………)
NIP. ……………………………..……..Penajam, …………………………………………
Bendahara Penerimaan
DinasKoperasi, UKM,
Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Penajam Paser Utara ,
(……………………………………)
NIP. …………………………………….
BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,
Ttd
YUSRAN ASPAR