Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATENPACITAN Nomor 9 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 28?
Pasal Pasal 28 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATENPACITAN Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA, menyatakan:

(1) Perangkat Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau 
golongan masyarakat tertentu; 
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan 
atau tindakan yang akan dilakukannya; 
g. menjadi pengurus partai politik; 
h. menjadi an^ota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau an^ota Badan 
Permusyawaratan Desa, einggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan Iain yang ditentukan dalam 
peraturan perundangan-imdangan; 
j. bekerja pada instansi pemerintah/swasta; 
k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum 
dan/atau pemilihan Kepala Daerah; 
1. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut-turut 
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, 
(2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-xmdangan.