Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor 28 Tahun 1999?
Norma hukum dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye lenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 4 berbunyi:

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; 
b. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya; 
c. Bidang Bidang Perizinan Dan Pengelolaan Tpi; 
d. Bidang Pengembangan Kawasan Dan Pembenihan Ikan. 
(6) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas: 
a. Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap; 
b. Seksi Permodalan dan Iptek Usaha Perikanan Tangkap; 
c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap. 
(7) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas: 
a. Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Budidaya; 
b. Seksi Permodalan dan Iptek Usaha Perikanan Budidaya; 
c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya. 
(8) Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada 
huruf c terdiri atas: 
a. Seksi Izin Pengelolaan TPI; 
b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 
c. Seksi Pengelolaan TPI 
(9) Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembenihan Ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas: 
a. Seksi Kawasan Budidaya; 
b. Seksi Kesehatan Lingkungan Budidaya; 
c. Seksi Pembenihan dan Pembesaran lkan. 
(10) Bagan susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
6 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan 
perencanaan, pelaporan dan data statistik perikanan, urusan keuangan 
dan perlengkapan, urusan umum dan kepegawaian. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi: Pasal 6 Paragraf Pertama 
Togas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan i. g. 
h. f. e. d. c. b. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 
pembudidaya ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan 
yang usahanya dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan 
dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan 
Pengelolaan Pembudidayaan ikan; 
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha 
kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang 
pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah 
kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan; 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil 
dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang 
pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah 
kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan; 
pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten; 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang kelautan dan perikanan; 
pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan usaha 
perikanan tangkap, bidang pengembangan usaha perikanan 
budidaya, bidang penzman dan pengelolaan TPI, bidang 
pengembangan kawasan dan pembenihan ikan serta kelompok 
jabatan fungsional; 
pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas; 
penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap 
UPTD; 
pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan 
perikanan yang diberikan oleh Bupati. a. 
1 a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan; 
b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, 
kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; 
c. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas; 
d. pengelolaan penyusunan program Dinas; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas: 
a. membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang 
kesekretariatan; 
b. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas; 
c. mengelola penyusunan rencana clan program kerja Sekretariat, 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada para Kepala Subbagian, sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan 
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier 
bawahan; 
f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan 
tugas bawahan; 
g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk 
melakukan koordinasi ekstemal yang berkaitan dengan tugas­ 
tugas Dinas; 
h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas Dinas; 
i. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi 
kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar; 
j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas; 
k. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada 
unit organisasi di lingkup Dinas; 
1. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Dinas; 
m. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan; 
n. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang 
menjadi kebutuhan Dinas; 
o. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; 
p. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; 
8 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan 
keprotokolan Dinas. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub 
Bagi.an Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 
a. penyusunan perencanaan program Subbagian Umum dan 
Kepegawaian; 
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, 
kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; 
c. pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas; dan 
d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7 Paragraf Kedua 
Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian pada Kelompok Sekretariat Dinas 
Kelautan dan Perikanan q. melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa 
pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat 
penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan 
bendahara; 
r. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada 
Bendahara; 
s. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan 
dinas kepada Kepala Dinas; 
t. mengelola perencanaan dan program Dinas; 
u. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran 
dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas; 
v. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, 
yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam 
rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 
w. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan 
tugas/ penugasan; dan 
x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
9 (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas: 
a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan 
administrasi umum dan Kepegawaian; 
b. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan 
Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan 
tugas, peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier 
bawahan; 
e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai 
pelaksanaan tugas bawahan; 
f. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan 
ditandatangani pimpinan; 
g. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan 
perundang-undangan urusan kesekretariatan; 
h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan 
dinas; 
i. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi 
perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
j. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat 
keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang 
berlaku; 
k. mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang kepegawaian 
lingkup Dinas; 
1. mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian; 
m. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan 
kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta 
ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas; 
n. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan 
kepegawaian dengan unit kerja lain yang terkait; 
o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, 
dan kearsipan; 
p. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, 
ketertiban, dan keamanan kantor; 
q. merencanakan kebutuhan barang inventaris; 
r. menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan 
Dinas; 
s. melaksanakan pengelolaan barang inventaris Dinas; 
10 (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris 
(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai 
tugas melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan; 
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas; Pasal 8 t. melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan 
Dinas kepada pimpinan; 
u. melaksanakan pengadaan perlengkapan Dinas; 
v. melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset 
Dinas; 
w. melaksanakan pengamanan/penyimpanan perlengkapan dinas 
yang rusak; 
x. membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan 
proses administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti 
rugi (TPTGR); 
y. melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkup 
Dinas; 
z. mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan; 
aa. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan 
pelaksanaan anggaran Subbagian Umum; 
bb. bersama-sama dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 
Pelaporan melaksanakan asistensi/pembahasan rencana 
anggaran Subbagian Umum dengan satuan kerja 
terkait/Tim/Panitia Anggaran; 
cc. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, 
yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, dalam 
rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 
dd. melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan 
tugas/ penugasan; 
ee. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas/kegiatan Subbagian Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; 
dan 
ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
11 c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas; dan 
d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (3), Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan 
mempunyai uraian tugas: 
a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan 
administrasi keuangan; 
b. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan 
tugas, peningkatan produktivitas, clan pengembangan karier 
bawahan; 
e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai 
pelaksanaan tugas bawahan; 
f. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan 
ditandatangani pimpinan; 
g. mengusulkan nama calon bendahara di lingkup Dinas; 
h. membina dan mengawasi bendahara di lingkup Dinas; 
i. menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas; 
j. mengoordinas:ikan pelaksanaan penerirnaan, pengeluaran dan 
pertanggungjawaban keuangan Dinas, sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 
k. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang 
Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang 
(SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), 
Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat 
Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan 
jasa; 
1. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan 
menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas; 
m. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi 
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ); 
n. melaksanakan akuntansi keuangan Dinas; 
o. menyiapkan Iaporan keuangan Dinas; 
p. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas; 
q. mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tun tu tan 
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); 
12 (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 
(2) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
pemberdayaan nelayan kecil. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Usaha 
nelayan kecil; 
b. pengelolaan urusan pemerintahan clan pelayanan umum di 
Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan nelayan 
kecil; dan Pasal 10 Paragraf Ketiga 
Tugas dan Fungsi Kelompok Bidang Dlnas Kelautan dan Perikanan r. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan 
Satuan/unit kerja lain yang terkait; 
s. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup 
Dinas; 
t. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan 
anggaran Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; 
u. bersama-sama dengan Kepala Sub Bagi.an Perencanaan, 
Pelaporan dan Statistik melaksanakan asistensi/ pembahasan 
rencana anggaran Subbagian Keuangan dan perlengkapan dengan 
satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; 
v. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, 
yang berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam 
pengambilan keputusan/kebijakan; 
w. melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan 
tugas/ penugasan; 
x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas/kegiatan Subbagian Keuangan dan perlengkapan, sesuai 
ketentuan yang berlaku; dan 
y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
13 mengelola kebijakan peningkatan 
ketenagakerjaan Pengembangan Usaha 
kewenangan kabupaten; 
i. mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang 
Perikanan Budidaya dan Tangkap; 
j. melaksanakan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan 
penerapan teknologi penangkapan ikan; 
k. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; 
1. mengelola teknologi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; 
m. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan 
sumberdaya manusia diBidang Pengembangan Usaha Perikanan 
Tangkap; 
n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala 
Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Pengembangan 
Usaha Perikanan Tangkap, dalam rangka pengambilan 
keputusan/kebijakan; 
o. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan 
tugas/ penugasan; kelembagaan dan 
Perikanan Tangkap h. d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan 
Tangkap, mempunyai uraian tugas: 
a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; 
b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya; 
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan 
tu gas; 
e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai 
pelaksanaan tugas bawahan; 
f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan 
perundang-undangan di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan 
Tangkap; 
g. mengelola perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan 
Usaha Perikanan Tangkap; 
14 (1) Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan 
Tangkap. 
(2) Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai 
tugas melakukan pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan 
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
serta pendampingan nelayan kecil. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis diklat dan pendampingan di Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; 
b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Diklat dan Pendampingan 
Usaha Perikanan Tangkap; dan 
d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (3), Kepala Diklat dan Pendampingan Usaha 
Perikanan Tangkapmempunyai uraian tugas: Pasal 11 Paragrar Keempat 
Tugas Pokok dan Fungsi Seksi pada Kelompok Bidang Pengembangan 
Usaha Perlkanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan p. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan 
pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Pengembangan Usaha 
Perikanan Tangkap; 
q. bersama dengan Sekretaris, melaksanakan asistensi/pembahasan 
pra rencana anggaran Bidang Pengembangan U saha Perikanan 
Tangkap dengan satuan kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia 
Anggaran; 
r. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan 
Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, sesuai 
ketentuan yang berlaku; dan 
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
15 a. membantu Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan 
Tangkap, dalam melaksanakan tugas urusan Diklat dan 
Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap; 
b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Diklat dan 
Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap, sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
c. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan masyarakat, 
organisasi masyarakatdan dunia usaha dalam mengembangkan 
Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap 
d. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan masyarakat, 
organisasi masyarakatdan dunia usaha dalam mengembangkan 
Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap; 
e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 
f. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan 
tu gas; 
g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai 
pelaksanaan tugas bawahan; 
h. menyiapkan bahan pengawasan ketentuan-ketentuan teknis 
peraturanPerundang-undangan di bidang sarana prasarana 
perikanan tangkap 
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, bimbingan dan 
pengawasanterhadap penggunaan alat tangkap perikanan; 
j. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 
k. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan 
tu gas; 
I. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai 
pelaksanaan tugas bawahan; 
m. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai 
pelaksanaan tugas bawahan; 
n. menyiapkan bahan pengawasan ketentuan-ketentuan teknis 
peraturanPerundang-undangan di bidang sarana prasarana 
nelayan kecil; 
o. melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan pelaksanaan 
pemeriksaan fisik kapal; 
p. melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan 
penginderaan jauh untuk nelayan kecil; 
p. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan bahan 
pengembangan diklat dan pendampingan perikanan 
tangkapdenga.n teknologi yang tepat guna; 
16 (1) Seksi Permodalan dan IPTEK Usaha Perikanan Tangkap dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap. 
(2) Seksi Permodalan dan IPTEK Usaha Perikanan Tangkap mempunyai 
tugas melakukan pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan 
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan fasilitas kemitraan usaha, serta pemberian 
kemudahan akses ilmu pengetahuan, telmologi. dan infonnasi kepada 
nelayan kecil. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Seksi Permodalan dan IPTEK Usaha Perikanan Tangkapmempunyai 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis permodalan dan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; 
b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam 
hal permodalan dan ilmu pengetahuan dan teknologi di Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan; Pasal 12 q. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap 
nelayan kecil; 
r. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan, yang berkaitan dengan kegiatan 
penyediaan clan fasilitasi diklat dan pendampingan usaha nelayan 
kecil, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 
s. melaporkan kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha 
Perikanan Tangkap, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; 
t. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan 
anggaran Seksi Diklat dan PendampinganUsaha Perikanan 
Tangkap; 
u. bersama dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan 
Statistik melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran 
Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap dengan 
satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; 
v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan 
Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap, sesuai 
ketentuan yang berlaku; dan 
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
17 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pennodalan dan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di Bidang Pengembangan Usaha 
Perikanan Tangkap; dan 
d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (3), Kepala Seksi Pennodalan, Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologimempunyai uraian tugas: 
a. membantu Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan 
Tangkap, dalam melaksanakan tugas urusan pennodalan, Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Pengembangan Usaha 
Perikanan Tangkap; 
b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Permodalan, Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
c. Menyiapkan bahan dalam pengembangan dan pengawasan 
Pennodalan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 
d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan Pennodalan, Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologipada masyarakat dan dunia usaha; 
e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 
f. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan 
tu gas; 
g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai 
pelaksanaan tugas bawahan; 
h. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, 
dan pengedaran dan/ atau Pennodalan, Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi; 
i. menyiapkan bahan penerapaan Pennodalan, Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi; 
j. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan program, 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang 
perikanan tangkap serta membina dan mengembangkan kerja 
sama kemitraan usaha nelayan kecil; 
k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, yang berkaitan dengan 
kegiatan pembinaan dan pengembangan urusan Teknologi, dalam 
rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 
1. melaksanakan kebijakan pengelolaan pennodalan serta 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
18 (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap. 
(2) Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai 
tugas melakukan pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan 
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkapmempunyai 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Usaha 
Perikanan Tangkap; 
b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam hal 
Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap di Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Pembinaan Kelembagaan Usaha 
Perikanan Tangkap di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan 
Tangkap;dan 
d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. Pasal 13 m. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang 
teknologi dan produksi perikanan tangkap serta melaksanakan 
pembinaan teknis perikanan tangkap; 
o. melaporkan kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha 
Perikanan Tangkap, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; 
s. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan 
anggaran Seksi Permodalan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Perikanan Tangkap; 
u. bersama dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi 
Permodalan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perikanan Tangkap 
dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; 
t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan 
Seksi Permodalan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perikanan 
Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku; 
y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
19 (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (3), Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha 
Perikanan Tangkapmempunyai uraian tugas: 
a. membantu Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, 
dalam melaksanakan tugas urusan Pembinaan Kelembagaan Usaha 
nelayan kecil di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; 
b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan Kelembagaan 
Usaha Perikanan Tangkap, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; 
e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan 
tugas bawahan; 
f. melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha 
nelayan kecil; 
g. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan program, 
pelaksanaanpenelitian dan pengembangan usaha nelayan kecil di 
bidang perikanan tangkap; 
h. melaksanakan inventarisasi, identifikasi usaha nelayan kecil; 
i. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan 
dalamrangkapeningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya 
manusiadibidang perikanan tangkap; 
j. menyiapkan bahan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan pada 
nelayan kecil; 
k. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembuatan alat 
penangkap ikan; 
1. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data 
kelembagaan nelayan kecil; 
m. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembuatan alat 
penangkap ikan; 
n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, yang berkaitan dengan 
kegiatan pembinaan dan pengembangan urusan nelayan kecil, dalam 
rangka pengambilan keputusan/kebijakan;; 
o. melaporkan kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan 
Tangkap, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; 
p. bersama dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan 
Statistik melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran 
Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap dengan 
satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; 
20 menilai dan mengevaluasi, e. memantau, mengendalikan, 
pelaksanaan tugas bawahan; Pasal 13 
(1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 
(2) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan clan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan usaha 
kecil pembudidaya ikan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Usaha kecil 
pembudidaya ikan; 
b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya; 
c. pembinaan clan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan usaha 
kecil pembudidaya ikan; dan 
d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan 
Budidaya, mempunyai uraian tugas: 
a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya; 
b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya; 
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan 
tu gas; Paragraf Kelima 
Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budl Daya 
Dinas Kelautan dan Perikanan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Perikanan Budidaya dan Tangkap, sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
21 f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan 
perundang-undangan di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan 
Budidaya; 
g. mengelola perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan 
Usaha Perikanan Budidaya; 
h. mengelola kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenaga 
kerjaan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya kewenangan 
kabupaten; 
i. mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang 
Perikanan Budidaya dan Budidaya; 
j. melaksanakan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan 
penerapan teknologi usaha kecil pembudidaya ikan; 
k. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang 
Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya; 
1. mengelola teknologi pengembangan usaha kecil pembudidaya ikan; 
m. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan 
sumberdaya manusia di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan 
Budidaya; 
n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, 
yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Pengembangan Usaha 
Perikanan Budidaya, dalam rangka pengambilan 
keputusan/kebijakan; 
o. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan 
tugas/ penugasan; 
p. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan 
pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Pengembangan Usaha 
Perikanan Budidaya; 
q. bersama dengan Sekretaris, melaksanakan asistensi/pembahasan 
pra rencana anggaran Bidang Pengembangan U saha Perikanan 
Budidaya dengan satuan kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia 
Anggaran; 
r. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan 
Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, sesuai 
ketentuan yang berlaku; dan 
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
22 Paragraf Keenam 
Tugas dan Fungsl Seksl pada Kelompok Bldang Pengembangan Usaha 
Perikanan Budi Daya Dinas Kelautan dan Perikanan