Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 9 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 9 Tahun 2018 tentang PAKET KOMPLIT LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bup ati ini yang dimaksudkan dengan : 
1. Daerah adalah Daera h Otonomi Kabupaten Kutai Barat . 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten . 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur pe nyelenggara 
pemerintahan daerah . 
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan 
 -3- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fung si 
dan kewenangan masing -masing . 
5. Kepala Daerah adal ah Bupati Kabupaten Kutai Barat . 
6. Pelayanan Paket Komplit adalah proses pelayanan bida ng 
kependudukan dan pencatatan sipil khususnya Akta Perkawinan, 
Akta Perceraian, Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) dalam satu pengurusan . 
7. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
instansi pelaksana ya ng mempunyai kekuatan hukum sebagai alat 
bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftara n penduduk 
dan pencatatan sipil . 
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, 
pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan 
pendud uk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan 
Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas ata u surat 
keterangan kependudukan. 
9. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang 
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, percera ian, 
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan 
nama dan perubahan status kewarganegaraan. 
10. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten Kutai 
Barat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan 
pelayanan dalam u rusan Admi nistrasi Kependudukan . 
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran 
Penduduk , Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya u ntuk pelayanan 
publik dan pembangunan sektor lain . 
12. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk 
yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan 
atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau 
surat keterangan k ependudukan lainnya meliputi pindah datang, 
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 
13. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data 
tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga s erta identitas 
anggota kel uarga. 
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah 
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 
instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Neg ara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
15. Penduduk adalah Warga Negara Indones ia dan Orang Asing yang 
bertempat tinggal di Indonesia; 
16. Orang Asing adalah ora ng bukan Warga Negara Indonesia . 
17. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang memuat peristiwa penting yang 
dialami seseorang meliputi : kelahiran , lahir mati, kematian, 
perkawinan, perc eraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, 
pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan 
kewarganegaraan. 
 -4- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 
 18. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli 
dan orang – orang bangsa la in yang disahkan dengan Undang –
Undang sebagai Warga Negara Indonesia . 
19. Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami 
oleh seseorang dalam Register Pencatatan sipil pada Instansi 
Pelaksana teknis yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.