Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7?
Dalam Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilak.ukan 
dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Desa. 
Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan 
sebagai berikut: 
Pencairan tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran 
bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap 
desa ; 
Pencairan tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran 
bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap 
desa; 
Pencairan tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran 
bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap 
desa; 
Pencairan tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran 
bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap 
desa. 
Penca iran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan 
berdasarkan rekomendasi Camat. Bagian Ketiga