Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 92 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 92 menjelaskan:

(1)Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang,
kecuali dalam hal tertentu.
(2)Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum
dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga
tertinggi.
(3)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan
pejabat lelang.
(4)Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) meliputi:
a. Barangmilik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut
oleh Bupati.
(5)Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang
diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain yaitu:
a.Rumah negara golongan III yang dijual kepada
penghuninya yang sah.
43
b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
1.Bupati;
2.Wakil Bupati;
3.mantan Bupati; dan
4.mantan Wakil Bupati.
(6)Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada
huruf b antara lain yaitu:
a.tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk
kepentingan umum;
b.tanah kavling yang menurut perencanaan awal
pengadaannya digunakan untuk pembangunan
perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA);
c.selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari
keadaan kahar ( force majeure );
d.bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang
dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
e.hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan
dibangun kembali; atau
f.selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki
bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi
Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.