Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW Nomor 82 Tahun 2015?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW Nomor 82 Tahun 2015 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SANGADI, BAB I - KETE NTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bup ati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undan g-Und ang Dasar Negara Republik 
Indonesia. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggar a 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
4. Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakya t Daerah yang berkeduduk an sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintah an Daerah. 
5. Cam at adalah P erangkat Daerah yang 
Pemerintahan Umum dan Pelayanan kepada melaksanakan tugas 
masyarakat di wilayah 
Kecamatan . 
6. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyar akat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguru s urusan 
pemerintahan, kepentin gan masyar akat setempat berdasar kan prakarsa 
masyarakat , hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara an urusan pemeri ntahan dan 
kepentin gan masyar akat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indon esia. 
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan Desa. 
9. Sanga di adalah Pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wew enang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangg a Desanya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan P emerintah Daerah. 
10. Penjabat Sanga di adalah seorang Pejabat yang diangk at oleh Pejabat 
yang berwe nang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta 
kew ajiban Sanga di dalam kurun waktu tertentu. 
11. Pelaksana Harian Sanza di selaniutnva disingkat Plh. Sang adi adalah 
fungsi pemerintahan yang angg otanya merupakan wakil dari penduduk 
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diteta pkan secara 
demokratis. 
13. Perangka t Desa adalah unsur staf yang m embantu Sangadi dalam 
penyusunan kebijakan dan koordin asi yang diwadahi dalam Sekretariat 
Desa, dan unsur pendukun g tugas Sangadi dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur 
Kewila yahan . 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang s elanjutn ya disebut 
APBD adalah rencana keuan gan tahunan Pemerintah Daerah. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , yang s elanjutn ya disebut 
APBD esa adalah rencana keuangan tahunan Pemerin tahan Desa. 
16. Calon Sang adi terpilih adalah calon Sangadi yang memperoleh suara 
terban yak dalam Pemilih an Sangadi. 
1 7. Putusan Pengadilan adalah pern yata an hakim yang diucapkan dalam 
sidan g pengadilan terbuk a, yang dapat berupa pem idanaan atau bebas 
atau lepas dari s egala tuntutan hukum . 
18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatann ya atau keadaannya 
berdasarkan bukti permul aan patut diduga sebagai pelaku tindak 
pidan a. 
19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntu t, diperiksa dan di adili 
di pengadilan . 
20. Terpidan a adalah seorang yang dipidan a berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah m emperoleh kekuatan hukum tetap. 
21. Hari adalah hari kerja.