Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Nomor 05" Tahun 2015?
Ketentuan dalam 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Nomor 05" Tahun 2015 tentang TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 
2. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. 
Bupati adalah Bupati Kaur. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 
adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
. ' 
s:·,' Desa' adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 
usu!_, adat istiadat setempat yang diakui dalam. sistem Pemerintah Nasional 
dan berada di Kabupaten Kaur. 
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pera.ngkat Desa. 
8. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa adalah bersumber dari 
APBD yang dialokasikan kepada Desa. 
9. Tunjangan Penghasilan Rukun Tetangga adalah bersumber dari APBD yang 
dialokasikan kepada Rukun Tetangga.