Menurut PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor MOR Tahun 2017, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor MOR Tahun 2017 tentang qqIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAK SANA T} TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, pada BAB IV - 00483, menyatakan:

Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya 
diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan 
kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sarna 
(PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jamin an kesehatan atau pihak 
Penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas. 
Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jamin an 
esehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
l) dan ayat (2) pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan 
BLUD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan.