Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 22 Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemben tukan, pada , Pasal 22 menjelaskan:

huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang 
mempun yai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan 
pelaksanaan fungsi , tugas , dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat 
kelngkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD yang tercermin dalam alat 
kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota , pimpinan 
fraksi , dan pimpinan alat kelengkapan DPRD . 
(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) seban yak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD . Pasal 24 
(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 
huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi , pela yanan , 
dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD 
sehari- hari . 
(2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 
(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD , dengan kelompok kemampuan keuangan daerah : 
1. tinggi , seban yak 6 (enam) kali ; 
2. sedang, seban yak 4 (empat) kali; 
3. rendah , seban yak 2 (dua) kali; 
dari uang representasi Ketua DPRD ; 
b. Wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah : 
1. tinggi , sebanyak 4 (empat) kali ; 
2. sedang, seban yak 2,5 (dua koma lima) kali; 
3. rendah, seban yak 1,5 (satu koma lima) kali; 
dari uang representasi Wakil ketua DPRD . 
(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setiap bulan dengan ketentuan : 
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya 
atau disebut lumpsum ; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainn ya. 
(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan 
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan 
akhir tahun anggaran , sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas 
umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berk enaan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan . 
(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi , 
kelompok dan/atau golongan , dan penggunaann ya harus memperhatikan asas 
manfaat , efektifitas , efisiensi, dan akuntabilitas. Pasal 23 
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam 
beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .