Menurut PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR12TAHUN2013TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUS TAHUN2013-2018 Nomor 10 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR12TAHUN2013TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUS TAHUN2013-2018 Nomor 10 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR12TAHUN2013TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUS TAHUN2013-2018, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
-7-
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemenntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PDadalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah Kabupaten Tanggamus;
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dankabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh
masyarakat provinsi dan kabupaten /kota/pekon, pengusaha/ investor,
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan
pekon, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok
masyarakat rentan termajinalkan;
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia;
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun;
-8-
1la.Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadapsasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir
periode perencanaan yang tercantum dalam Perubahan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun2013-2018 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5(lima)
tahun;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
PDadalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
12a.Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Perubahan Renstra PDadalah penyesuaian terhadap sasaran
tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode
perencanaan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018 sebagai
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5(lima) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renja PDadalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
1(satu) tahun;
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visidan misi;
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
19. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satuatau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
-9-
2.ketentuan Pasal 10diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :