Apa yang diatur dalam PERATURAN  WALIKOTA BATU Nomor 6 Tahun 1945 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN  WALIKOTA BATU Nomor 6 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DAERAH AGRARIA, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 2043); 
3. Undang -Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 
tentang Larangan P emakaian Tanah Tanpa Ijin yang 
Berhak atau Kuasanya ; 
4. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 
5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 
halaman 2 dari 10 hlm… 
 6. Undang -Undang N omor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
8. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang ( Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Tahun 200 7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4 725); 
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
10. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
11. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan ( Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3696 ); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 20 15 tentang 
Jenis dan Tari f atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang B erlaku pada Kementerian Agraria/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 351 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5804); 
halaman 3 dari 10 hlm… 
 15. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan ; 
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ; 
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nega ra 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah ; 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 20 11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
19. Peraturan Menteri Agrar ia dan Tata Ruang/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 
tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 201 7 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 
Tahun 20 07 tentang Pemeriksaan Tanah ; 
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran 
Tanah; 
22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme 
Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang 
Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota ; 
23. Peraturan Daerah Kota B atu Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan; 
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomo r 7 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ru ang Wilayah Kota Batu 
Tahun 201 0–2030 ; 
halaman 4 dari 10 hlm… 
 25. Peraturan Daerah Kota B atu Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 201 7 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah 
Tahun Anggaran 201 8; 
27. Peraturan Walikota Batu Nomor 31 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Teknis Program Daerah Agraria 
untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali Tahun 
Anggaran 2017 ; 
28. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 201 7 
tentang Penjabaran Anggaran Pend apatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 8; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PROGRAM DAERAH AGRARIA UNTUK PENDAFTARAN 
TANAH PERTAMA KALI TAHUN ANGGARAN 2018 .