Jelaskan isi kandungan Pasal 117 dari Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959.
Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , ketentuan pada , Pasal 117 berbunyi:

(4) Bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari 
Tim ahli pelestarian bangunan gedung dan basil dengar pendapat masyarakat 
dan harus mendapat persetujuan dari pemilik bangunan gedung. 
(5) Bangunan gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai bangunan gedung 
yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri atas : 
a. klasifikasi utama yaitu bangunan gedung dan lingkungannya yang bentuk 
fisiknya sama sekali tidak boleh diubah; 
b. klasifikasi madya yaitu bangunan gedung dan lingkungannya yang bentuk 
fisiknya dan eksteriomya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang 
dalamnya sebagian dapat diubah tanpa mengurangi nilai perlindungan dan 
pelestariannya; dan 
c. klasifikasi pratama yaitu bangunan gedung dan Iingkungannya yang bentuk 
fisik aslinya boleh diubah sebagian tanpa mengurangi nilai perlindungan 
dan pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian utama bangunan 
gedung tersebut. 
(6) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait mencatat bangunan gedung dan 
linglrungannya yang dilindungi dan dilestarikan serta keberadaan bangunan 
gedung dimaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(7) Bupati atas usulan Kepala SKPD yang terkait di bidang bangunan gedung 
rnenetapkan bangunan gedung yang dilestarikan yang berskala lokal/ daerah. 
{8) Keputusan penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi 
dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) disampaikan secara 
tertulis kepada pemilik. 
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan gedung 
yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan 
dan/atau laporan dari masyarakat. 
(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi: 
a. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi; 
b. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi 
pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; 
c. bangunan gedung yang tidak memiliki IMB; dan/ a tau 
d. bangunan gedung yang atas pengajuan pemiliknya menginginkan untuk 
dibongkar. 
(3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada pemilik/pengguna bangunan gedung yang akan 
ditetapkan untuk dibongkar. 
(4) Berdasarkan basil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung wajib melakukan pengkajian 
teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah. Paraaraf2 
Penetapan Pembongkaran