Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964?
Ketentuan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, BAB I - KETENTUAN UMUM antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara, Pasal 14 menetapkan:

Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pembangunan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di 
Kecamatan; 
b. penyusunan program dan melaksanakan bimbingan di bidang 
pembangunan; Bagian Keempat 
Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Pemerintahan: 
Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan 
kearsipan; 
b. penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan 
inventaris Kecamatan; 
c. penyusunan program dan urusan rumah tangga Kecamatan; 
d. penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 
Kecamatan; 
e. penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan 
pemerintahan umum; 
f. penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka 
pembinaan wilayah dan masyarakat; 
g. penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
pemerintahan; 
h. penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang 
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; 
I. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang 
kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan. Pasal 13 Seksi Pemerintahan; urusan ketatausahaan, kehumasan, administrasi umum dan 
kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Mi~imal (SPM),. 
Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub-bag1an umum dan 
Kepe.9awaian; 
(2).Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 
1. Menyiapkan bahan, konsep naskah Dinas sesuai arahan dari 
Sekertaris; 
2. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang 
menjadi tanggung jawabnya; . 
3. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung [awabkan 
pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekerarls; 
4. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan 
inventarisasi asset-aset baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak dilingkungan Kecamatan 
Bagian Ketiga .. -5- 
• Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan 
mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan 
fungsional; 
• Melakukan koordinasi dalam rangka peegakan hukum dan 
penggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan 
kualitas lingkungan; 
• Melakukan pendataan dan koordinasi dalam rangka pengendalian 
bangunan di sepanjang bantaran sungai; 
• Melakukan monitoring pelaksanaan dan koordinasi terkait penegakan 
Peraturan Daerah; 
• Menyiapkan bahan penerbitan Surat ljin Keramaian; 
• Memonitoring dan melakukan evaluasi situasi ketentraman dan 
ketertiban lingkup Kecamatan secara berkala; 
• Menyusun laporan tertulis atau situasi dan kondisi Kecamatan tiap 
bulan, atau setiap saat diperlukan pada pimpinan Seksi Ketentraman dan Ketertiban : 
Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya. 
Untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai 
fungsi; Pasal 16 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Bagian Keenam Pasal15 
Seksi Kesejahteraan Sosial : 
Untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi 
a. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang kesejahteraan sosial; 
b. penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang 
keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan 
masyarakat; 
c. penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan 
shodaqoh; 
d. penyusunan program dan pengumpulan bahan. Seksi Kesejahteraan . , c. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang 
d. pembangunan; 
e. penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan 
pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana 
fisik lingkungan Kecamatannya. 
Bagian Kelima : -6- 
Kepala Camat, Sekretaris, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku; Pasal24 ; BABV 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN Dalam melaksanakan tugas, Kepala Camat dibantu oleh Satuan Organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya 
wajib mengadakan rapat berkala. Pasal23 Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut. tembusan wajib disampaikan pula 
kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. Pasal22 Setiap laporan yang diterlma oleh Kepala Camat dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. Sekretaris. Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya. 
Pasal21 Pasal20 Kepala Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal19 II Kep~ Camat mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing 
dan 1>ila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. ; Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas Camat. Sekretaris, Seksi, di lingkungan Camat 
wajib menerapkan prinsip koordlnasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik : Pasal17 TATAKERJA BABIV -7- 
Diundangkan di Laworo 
padata ng al 2015 2015 Perat uran ini mulai berlak u pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang 
mengetahu inya, memerinta hkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan 
penem patanya dalam Serita Daerah Kabup aten Muna Barat. Pasal27 Hal-ha l yang belum cukup diatur dalam Peratu ran ini akan diatur lebih lanjut 
dalam suatu Peratu ran tersendiri dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pasal26 KETEN TUAN PENUTUP BABVI Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perunda ng­ 
undangan yang berlaku. . ., Pasal25 - 8 - 
L.M RAJIUN lUMADA ·· 
~ CAMAT 
SEKRETARIAT 
KELOMPOK JABATAN I 
FUNGSIONAL I I 
SUB BAG. SUB'BAG. 
UMUMOAN PENYUSU NAN 
PROG& KEPEGAWAIAN PELA PO RAN 
I I I 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
PEMERINTAH AN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 
PEMBANGUNAN KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN 
DESAJKELURAHAN BAGAN 
STRUKTUR ORGANISASI KECAMAT AN : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMO R 14 TAHUN 2015 
TANGGAL 10 JANUARI 2015 LAMPIRAN