Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  3 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, pada BAB X - KETE NTUAN PENUTUP, Pasal  3 menjelaskan:

Sebagai kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan 
dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan ini dibuat dan 
ditandatangani di Madiun pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkap secukupnya untuk 
dipergunakan seperlunya. 
PIHAK KEDUA 
PELAKSANA/PENYEDIA 
CV/PT. ………………………… 
 
( N a m a ) 
Direktur/Direktris 
PIHAK PERTAMA 
PPK 
 
( N a m a ) 
Pangkat 
NIP. 
 
 
 
 
 
WALIKOTA MADIUN, 
 
Ttd 
 
H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 
 
LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR : 33 TAHUN 2017 
TANGGAL : 21 Desember 2017 
 
 
A.1 CONTOH SURAT PERJANJIAN UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN 
KONSTRUKSI 
 
KOP SKPD 
 
 
SURAT PERJANJIAN 
UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI 
......................................... [tuliskan nama paket] 
Nomor ................................ .......... [tuliskan nomor Surat Perjanjian] 
 
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanj utnya disebut “Kontrak”) 
dibuat dan ditandatangani di ............... pada hari ................ tanggal ............ bulan 
............. tahun ................ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara 
................. [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, 
yang bertindak untuk dan atas nama ................ [nama satuan kerja PPK], yang 
berkedudukan di ................ [alamat PPK], berdasarkan Surat Keputusan ……………….. 
[pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK Nomor ........................ [No. 
SK penetapan sebagai PPK] selanjutnya disebut “PPK” dan .............................. [isi 
dengan salah satu di bawah yang sesuai] 
 
1. Untuk penyedia perseorangan, maka: 
[ ……………….. [nama penyedia], yang berkedudukan di ....................... [alamat 
penyedia], berdasarkan identitas Nomor …………………. [Nomor KTP/SIM/ Paspor 
Penyedia], selanjurnya disebut “Penyedia ”] 
 
2. Untuk penyedia badan usaha non KSO, maka: 
[……………….. [nama wakil Penyedia], ……………….. [jabatan wakil Penyedia], yang 
bertindak untuk dan atas nama ……………….. [nama Penyedia], yang berkedudukan 
di ……………….. [alamat Penyedia], berdasarkan [Akta Pendirian/Anggaran Dasar] 
Nomor ……………….. [Nomor Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal ……………….. 
[tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut 
“Penyedia ”] 
 
3. Untuk penyedia KSO/Kemitraan, maka: 
[Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 
1 [nama Penyedia 1]; 
2 [nama Penyedia 2]; 
3 dst. 
Paraf 
PPK Penyedia 
 
- 2 - 
 
yang masing -masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung 
renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah 
menunjuk ……………….. [nama anggota kemitraan/KSO yang ditunjuk sebagai wakil 
kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di 
……………….. [alamat Penyedia wakil kemitraan/KSO], berdasarkan surat Perjanjian 
kemitraan/KSO Nomor ……………….. tanggal ……………….. (selanjutnya disebut 
“Penyedia ”).”] 
 
MENGINGAT BAHWA: 
 
(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana 
diterangkan dalam Syarat -Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini 
(selanjutnya disebut “ Pekerjaan Konstruksi ”); 
 
(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, 
personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan 
Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; 
 
(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak 
ini, dan mengikat pihak yang diwakili; 
 
(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan 
penandatanganan Kontrak ini masing -masing pihak: 
 
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan 
kondisi yang terkait. 
 
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal - 
hal sebagai berikut : 
 
1. [untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, 
ditulis sebagai berikut: 
“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaim ana 
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 
( rupiah);”] 
 
[untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut: 
“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
adalah sebesar Rp ( rupiah);”] 
 
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang 
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 
 
Paraf 
PPK Penyedia 
 
- 3 - 
 
3. dokumen -dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Kontrak ini: 
 
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); 
b. pokok perjanjian; 
c. surat penawaran, beserta penawaran harga; 
d. syarat -syarat khusus Kontrak; 
e. syarat -syarat umum Kontrak; 
f. spesifikasi khusus; 
g. spesifikasi umum; 
h. gambar -gambar; 
i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan 
j. dokumen lainnya seperti: jaminan -jaminan, SPPBJ, BAHP. 
 
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi 
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen d engan ketentuan dalam 
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih 
tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 
 
5. Hak dan kewajiban timbal -balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang 
meliputi khususnya: 
 
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 
2) meminta laporan -laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan 
yang dilakukan oleh Penyedia; 
3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 
Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 
4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak 
yang telah ditetapkan kepada Penyedia; 
 
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga 
yang telah ditentukan dalam Kontrak; 
2) meminta fasilitas -fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 
5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan me nyediakan tenaga kerja, bahan -bahan, 
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen 
maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan 
perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 
6) memberikan keterangan -ketera ngan yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan PPK; 
7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 
Paraf 
PPK Penyedia 
 
- 4 - 
 
8) mengambil langkah -langkah yang cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada 
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. 
 
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan 
tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam 
Syarat -Syarat Umum/Khusus Kontrak. 
 
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini 
pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentu an 
peraturan perundang -undangan di Republik Indonesia. 
 
 
 
Untuk dan atas nama ……………….. 
Kepala Dinas....... 
Selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen 
 
 
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini 
untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 
6.000, - )] 
 
.............................. [nama lengkap] 
................................ [jabatan] Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan 
(KSO) 
……………….. 
 
 
 
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini 
untuk satuan kerja PPK maka rekatkan 
materai Rp 6.000, - )] 
 
.............................. [nama lengkap] 
................................ [jabatan] 
- 5 - 
 
A.2 CONTOH SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 
 
 
KOP SKPD 
 
 
 
 
…………….., ..... .................... 20.... 
 
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 
Nomor: ......................... [nomor surat] 
Paket Pekerjaan ............................ [nama peket pekerjaan] 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
................................................ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] 
................................................ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] 
................................................ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] 
 
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 
 
berdasarkan Surat Perjanjian nomor ................................ [nomor Surat Perjanjian] 
tanggal ................................ . [tanggal/bulan/tahun] , bersama ini memerintahkan: 
 
................................................ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] 
................................................ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] 
yang dalam hal ini diwakili ole h: .......................................... [nama lengkap wakil sah 
badan usaha] 
 
selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 
 
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - 
ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Macam pekerjaan ................................ ................... ; 
 
2. Tanggal mulai kerja ................................ ................... ; 
 
3. Syarat -syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 
 
4. Waktu penyelesaian : selama .... (......................) [hari kalender/bulan/tahun] dan 
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal ................................ 
 
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan 
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari 
Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan 
ketentuan yang te rcantum dalam Syarat -Syarat Khusus Kontrak. 
- 6 - 
 
 
Untuk dan atas nama ................. [satuan kerja PPK] 
Kepala Dinas.............................................. 
selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen 
[tanda tangan PPK] 
………………………. [nama lengkap PPK] 
NIP ...................... [NIP PPK] 
 
Menerima dan menyetujui: 
Untuk dan atas nama …………….. 
 
[tanda tangan] 
…………………………… [nama lengkap wakil sah badan usaha] 
…………………… [jabatan] 
- 7 - 
 
A.3 CONTOH SYARAT -SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 
 
KOP SKPD 
 
 
 
 
 
SYARAT -SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 
 
 
 
A. Ketentuan Umum 
 
1. Definisi Istilah -istilah yang digunakan dalam Syarat -Syarat Umum Kontrak ini 
harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai 
berikut: 
1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan kons truksi bangunan atau 
pembuatan wujud fisik lainnya. 
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau 
Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Peng guna 
APBN/APBD. 
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA 
adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan 
APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan 
APBD. 
1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK 
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dalam hal ini 
dirangkap/dijabat oleh PA/KPA 
1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah 
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas 
memeriksa dan menerima hasi l pekerjaan. 
1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern 
pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat 
yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan t ugas dan fungsi organisasi. 
1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan Pekerjaan Konstruksi. 
1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian 
kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk 
melaksanakan sebagian pekerj aan (subkontrak). 
1.9 Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama 
usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia 
asing, yang masing -masing pihak mempunyai hak, kewajiban 
dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 
- 8 - 
 
1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan , adalah 
jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak 
bersyarat ( unconditional ), yang dikeluarkan oleh Bank 
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang 
diserahkan oleh peny edia kepada PPK untuk menjamin 
terpenuhinya kewajiban penyedia. 
1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia 
yang mencakup Syarat -Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan 
Syarat -Syarat Khusu s Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang 
merupakan bagian dari kontrak. 
1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam 
Kontrak. 
1.13 Hari adalah hari kalender. 
1.14 Direksi lapangan adalah tim pendukung yang 
dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau 
lebih, yang ditentukan dalam syarat -syarat khusus kontrak 
untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 
1.15 Direksi teknis adalah tim pendukung yang 
ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan 
pekerjaan. 
1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) 
adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah 
biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. 
1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan 
perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, 
dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk 
menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. 
1.18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara 
langsung menunjang terwujudnya dan berfung sinya suatu 
konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam 
Dokumen Pengadaan; 
1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis 
pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu; 
1.20 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang 
layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan 
seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan 
dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang 
sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar; 
1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang 
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang 
disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. 
1.22 Personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara 
penuh sesuai dengan persyaratan y ang ditetapkan dalam 
Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan 
yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. 
- 9 - 
 
1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian 
pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam 
Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada 
penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 
1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini 
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai 
dengan masa pemeliharaan berakhir. 
1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia 
yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang 
diterbitkan oleh PPK. 
1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal 
penyerahan pertama pe kerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita 
Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh 
PPK. 
1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang 
ditentukan dalam syarat -syarat khusus kontrak, dihitung sejak 
tanggal penyerahan pertama pekerjaan samp ai dengan tanggal 
penyerahan akhir pekerjaan. 
1.28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang 
tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana 
disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan 
sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia. 
1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang 
setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan 
terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara 
keseluruhan maupun s ebagian dan/atau tidak sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, 
manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau 
keselamatan umum. 
 
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 
ini tetapi tid ak dapat bertentangan dengan ketentuan -ketentuan dalam 
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki 
dalam Surat Perjanjian. 
 
3. Bahasa dan 
Hukum 
 
4. Larangan 
Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme 
(KKN) serta 
Penipuan 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. 
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di 
Indonesia. 
 
4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para 
pihak dilarang untuk: 
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi 
atau menerima hadiah atau imbala n berupa apa saja atau 
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun 
yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan 
pengadaan ini; 
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar 
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk 
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini . 
- 10 - 
 
4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk 
semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk 
Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan 
melakukan tindakan yang dilarang di atas. 
 
4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan 
larangan -larangan di atas dapat dikenakan sanksi -sanksi 
administratif sebagai berikut: 
a. pemutusan Kontrak; 
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan 
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; 
c. sisa uan g muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan 
d. dimasukkan dalam daftar hitam. 
 
4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK 
kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan 
Institusi. 
 
4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
 
5. Asal Material/ 
Bahan 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri 
dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. 
 
5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan 
diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, 
tumbuh, atau diproduksi. 
 
5.3 Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, 
perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di 
Indonesia (produksi da lam negeri). 
 
5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa 
barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari 
dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus 
sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi 
perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang 
merupakan bagian dari penawaran penyedia 
 
 
6. Korespondensi 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau 
faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum 
dalam SSKK. 
 
6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan 
Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, 
dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara 
langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika 
disampaikan melalui surat tercatat, e- mail, dan/atau faksimili 
yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. 
- 11 - 
 
7. Wakil Sah Para 
Pihak Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, 
dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat 
berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan 
atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk 
penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. 
 
 
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat 
dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini 
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. 
 
9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan 
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan 
pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas 
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap 
telah termasuk dalam Nilai Kontrak. 
 
 
10. Pengalihan 
dan/atau 
Subkontrak 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal 
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan 
(merger ), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya. 
 
10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan 
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan. 
 
10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan 
dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. 
 
10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila 
pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan 
dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan. 
 
10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan 
kepada Penyedia spesialis. 
 
10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah 
persetujuan tertulis dari PPK. P enyedia tetap bertanggung 
jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 
 
10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan 
Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK. 
 
 
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan 
tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak 
menjadi pengabaian yang terus -menerus selama Masa Kontrak atau 
seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang 
lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara 
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan 
pengabaian. 
- 12 - 
 
 
12. Penyedia 
Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap 
personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan 
oleh mereka. 
 
 
13. Kemitraan/KSO Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut 
dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO 
dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan 
Kontrak. 
 
 
14. Penemuan - 
penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang 
berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai 
sejarah atau penemuan kekaya an di lokasi pekerjaan yang menurut 
peraturan perundang -undangan dikuasai oleh negara . 
 
 
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 
 
15. Jadwal 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat 
Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan 
dalam SSKK. 
 
15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang 
ditentukan dalam syarat -syarat khusus kontrak dihitung sejak 
tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 
 
15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang 
ditentukan dalam SSKK. 
 
15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan 
pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya 
dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, 
maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan 
tugas penyedia dengan adendum kontrak. 
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 
 
16. Penyerahan 
Lokasi Kerja 16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja 
kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan 
dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan 
bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam 
berita acara penyerahan lokasi kerja. 
 
16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal -hal 
yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka 
perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendu m Kontrak. 
- 13 - 
 
 
 
 
 
 
 
17. Surat Perintah 
Mulai Kerja 
(SPMK) 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi 
kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan 
pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja 
tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa 
Kompensasi. 
 
17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat -lambatnya 14 (empat belas) 
hari sejak tanggal penanda -tanganan kontrak. 
 
17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya 
pelaksanaan kontrak oleh penyedia. 
 
18. Program Mutu 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu 
pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh 
PPK. 
 
18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi: 
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 
b. organisasi kerja penyedia; 
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; 
e. prosedur instruksi kerja; dan 
f. pelaksana kerja. 
 
18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi 
pekerjaan. 
 
18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu 
jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. 
 
18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan 
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya 
terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan 
terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus 
mendapatkan persetujuan PPK. 
 
18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah 
kewajiban kontraktual penyedia. 
 
 
19. Rapat 
Persiapan 
Pelaksanaan 
Kontrak 19.1 Selambat -lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK 
dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan 
penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus 
sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 
 
19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati da lam rapat 
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: 
a. program mutu; 
b. organisasi kerja; 
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
- 14 - 
 
e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan 
personil; 
f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi 
pekerjaan. 
 
20. Mobilisasi 20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam 
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. 
 
20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: 
a. mendatangkan peralatan -peralatan terkait yang diperlukan 
dalam pelaksanaan pekerjaan; 
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung 
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau 
c. mendatangkan personil -personil. 
 
20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan kebutuhan. 
 
21. Pengawasan 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 
 
 
 
 
 
 
 
22. Persetujuan 
Pengawas 
Pekerjaan 21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika 
dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang 
berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas 
Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan 
pekerjaan. 
 
21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu 
bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, 
Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK. 
 
22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil 
Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus 
mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan. 
 
22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu 
adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban 
untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil 
Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas 
Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas 
Pekerja an, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas 
rancangan Hasil Pekerjaan Sementara. 
 
23. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas 
Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan 
dalam Kontr ak ini. 
 
24. Akses ke Lokasi 
Kerja 
 
25. Pemeriksaan 
Bersama Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK 
dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana 
pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. 
 
25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK 
bersama -sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi 
pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan 
detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata 
pembayaran. 
- 15 - 
 
 
25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PPK dapat membentuk 
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana -an Kontrak . 
 
25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. 
Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan 
isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 
 
25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau 
Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka 
penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat 
Personil dan/atau Peralatan yang be lum memenuhi syarat harus 
segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama. 
 
 
26. Waktu 
Penyelesaian 
Pekerjaan 31.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban 
untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai 
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program 
mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat -lambatnya pada 
Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 
 
31.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan 
akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena 
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan 
denda. 
 
31.3 Jika keterlambatan tersebut semata -mata disebabkan oleh 
Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban 
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan 
jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk 
diperpanjang. 
 
31.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah 
tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 
 
 
27. Perpanjangan 
Waktu 32.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian 
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka 
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal 
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan 
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal 
Penyelesa ian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal 
Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika 
perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 
 
32.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus 
telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa 
lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah 
penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk 
memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak 
dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka 
keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk 
memperpanjang Tanggal Penyelesaian. 
- 16 - 
 
 
28. Penundaan 
oleh Pengawas 
Pekerjaan Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia 
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini 
harus segera ditembuskan kepada PPK. 
 
 
29. Rapat 
Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau pen yedia dapat menyelenggarakan 
rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk 
menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan 
untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan 
atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan di ni. 
 
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas 
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya 
diserahkan kepada PPK dan pihak -pihak yang menghadiri rapat. 
 
29.3 Mengenai hal -hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas 
Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah 
rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang 
menghadiri rapat. 
 
 
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin 
Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang 
dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak 
atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan 
dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara 
tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas 
terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan 
perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh 
penyedia. 
 
30.2 Penyedia ber