Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, pada BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Pasal 7 dinyatakan:

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA -SKPD, 
PA menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. 
(2) Untuk Sekretariat Daerah, KPA menetapkan pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai 
PPK-SKPD. 
(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
mempunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi SPP; 
b. menyiapkan SPM; 
c. melakukan verifikasi SPJ; dan/atau 
d. menyusun laporan keuangan. 
(4) PPK-SKPD dilarang merangkap sebagai pejabat yang bertugas 
melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, 
PPK, dan/atau PPTK. 
(5) Dalam hal PPK -SKPD tidak dapat melaksanakan tugas sekurang -
kurangnya 1 (satu) bulan berturut -turut, maka yang 
melaksanakan tugas dan kewenangan PPK -SKPD adalah 
pejabat/staf yang ditunjuk sampai dengan batas waktu yang 
ditentukan oleh PA/KPA. 
(6) Format Keputusan PA/KPA tentang Penunjukan PPK -SKPD 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota 
ini. 
 
Bagian Keenam 
Bendahara Pengeluaran