Apa substansi hukum dari Pasal 18 ERATURAN DAERAH KABUPATEN Nomor 3 Tahun 2017?
Materi muatan ERATURAN DAERAH KABUPATEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang , khususnya , Pasal 18, adalah:

Uandang
-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
 
2.
 
Undang
-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten
tang Pembentukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
M
alinau, Kabupaten Kutai 
barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), 
sebagaimana telah diubah deng
an Undang
-
Undang Nomor 7 
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang
-
Undang Nomor 
47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten 
M
alinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 
3.
 
Undang
–
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
 
Republik Indonesia
 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia
 
Nomor 5587) sebagaim
ana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang
-
Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
-
Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara
 
Republik Indonesia
 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara
 
Repub
lik Indonesia
 
Nomor 5679);
 
SALINAN
 
-
2
-
 
 
Perda
-
Kubar/180
/2017
 
 
4.
 
Peraturan Daerah
 
Kabupaten Kutai Barat
 
Nomor 
9
 
Tahun 
201
6
 
tentang
 
Anggaran Pendapatan dan Bela
nja Daerah 
Tahun 201
7
 
(Lembaran Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Tahun 
201
6
 
Nomor 
9
).
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 
DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT 
 
 
D
an
 
 
BUPATI KUTAI BARAT
 
 
MEMUTUSKAN:
 
 
Menetapkan
 
:
 
PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERUBAHAN
 
ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BE
LANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
.