Menurut PERATURAN    DAERA H KABUPATEN   NAGEKEO Nomor 9 Tahun 2011, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN    DAERA H KABUPATEN   NAGEKEO Nomor 9 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELA YANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabu paten Nagekeo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo. 
3. Bupati adalah Bupati Nagekeo. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo. 
 
6 
 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Ko munikasi dan Informatika Kabupaten 
Nagekeo. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo. 
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah. 
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan 
perundang -undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 
9. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
10. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir 
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang 
bersifat sementara. 
12. Parkir Di Tepi Jalan Umum adal ah sebagian badan jalan umum yang 
digunakan untuk parkir kendaraan bermotor yang diberikan tanda dengan 
rambu parkir. 
13. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan 
teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta tempelan yang 
dirangkai dengan kendaraan bermotor. 
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu dari Pemerintah Daerah. 
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
7