Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 
 
 
4 
 2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
5. Bupati adalah Bupati Jayapura. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura. 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, 
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 
dari 10 (sepuluh). 
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran. 
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. 
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
pajak. 
14. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender. 
 
 
5 
 17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan 
daerah. 
18. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarannya 
namun belum melewati Masa Pajak. 
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak 
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya 
disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan 
dan/atau pembayaran pajak. 
21. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD 
elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai 
SSPD. 
22. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk 
menerimasetoran penerimaan Daerah. 
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
24. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian 
kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan 
sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. 
25. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen 
transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang 
dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak. 
26. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima 
sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada 
pengusaha hotel dan pengusaha restoran. 
27. Sistem Online adalah sambungan la ngsung antara subsistem satu 
dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time. 
28. Sistem elektronik yang sel anjutnya disebut sebagai sistem 
adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 
berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, 
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. 
29. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau 
perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah. 
30. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa 
layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank 
 
 
6 
 kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, 
penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan 
nasabah menjadi efektif dan efisien. 
31. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Wajib Pajak 
kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu. 
32. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau 
biaya. 
33. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau 
bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, 
maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka 
pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara 
yang sama.