Menurut 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, pada BAB VI - KERJASAMA DAN KOORD1NASIPERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAKDARI TINDAK KEKERASAN, menyatakan:

FP2ATK mempunyai tugas:
memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan;b.melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerahdan lembaga sosial lainnya;
melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak daritindak kekerasan;
mengumpulkan dan mengembangkan data dan informasiyang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak daritindak kekerasan;
melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi danpengawasan terhadap penyelenggaraan perlindunganperempuan dananak dari tindak kekerasan; danf.memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangankepada Bupati.