Apa substansi hukum dari Pasal 127 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 7 Tahun 2013?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 7 Tahun 2013 tentang , khususnya , Pasal 127, adalah:

huruf a Undang -
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
usi Pemakaian Kekayaan Daerah 
atu jenis Retribusi Jasa Usaha; 
abupaten Pesawaran Nomor 7 
Tahun 2013 belum cukup mengatur tentang objek 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan 
Kabupaten Pesawaran; 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
a dan huruf b, dalam rangka menyesuaikan 
perkembangan potensi kekayaan daerah Kabupaten 
Peraturan Dae rah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
idana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Lembaran Negara Republik 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran 
ara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo r 
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4749); 
 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi k 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomo r 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5772); 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Ta ta 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 
 
 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den gan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 
310); 
 
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik 
Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1420); 
 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
 
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Be rita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PESAWARAN 
dan 
 BUPATI PESAWARAN 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 
DAERAH. 
 
 Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 T ahun 
2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 44 Tahun 
2013) diubah sebagai berikut: 
 
1. ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: