Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor LJo Tahun 2018 Pasal 16?
Dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor LJo Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

(1) Pemberlakuan mesin absensi (Fingerprint) terhitung 
mulai Tanggal 1 Januari 2018, 
(2) Untuk memaksimalkan pengawasan terhadap jam kerja 
PNS, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan memonitor 
penandatanganan daftar hadir dimaksud. 
i 
(3) Apabila pada saat jam kerja PNS meninggalkan kantor 
tanpa pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah 
atau atasan langsung, maka mengurangi jumlah jam 
kerja PNS yang bersangkutan pada hari itu. 
(4) Untuk memudahkan pengawasan dan penghitungan 
jam kerja PNS setiap hari, Kepala Perangkat Daerah 
atau atasan langsung membuat daftar eek list 
keberadaan PNS setiap jam. 
(5) Penghitungan jumlah jam kerja yang dipenuhi oleh 
masing-masing PNS adalah akumulasi jumlah jam 
kerja setiap hari yang dipenuhi oleh PNS sebagaimana 
tercantum pada Lam piran VI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 
(6) Tambahan Penghasilan Pegawai ini tidak diberlaku 
bagi PNS peneruna Tambahan Penghasilan 
Berdasarkan Behan Kerja, Kondisi Kerja dan 
Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 
(7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi 
Perangkat Daerah atau Pegawai Negeri Sipil yang 
ditugaskan sebagai Sekretaris Daerah. 
(8) Penilaian Kinerja Kehadiran pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah atau Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8 diwajibkan 
melampirkan absensi manual yang disahkan oleh 
Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
(9) Dalam hal terjadi pergantian jabatan maka 
perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan 
kepada pegawai/pejabat yang lama dan baru dihitung 
dengan formula, Total TPP dibagi dengan jumlah hari 
kerja, maka diperoleh TPP Per Hari sebagai dasar 
penentuan harga satuan TPP, berdasarkan jumlah TPP 
per hari tersebut dikalikan dengan jumlah hari kerja 
dari pegawai/pejabat yang lama dan baru disaat 
menduduki jabatan. 
(10) Pemberian TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15a mengesam pingkan 
ketentuan dalam Pasal 2, dan Pasal 9 sam pai dengan