Apa substansi hukum dari Pasal 21 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 44 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 44 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN, khususnya , Pasal 21, adalah:

(1)Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pendirian
bangunan yang memiliki IMB,menyimpang dari IMB,dan/atau
tidak memiliki IMB dilakukan oleh DPKPPR ;
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan cara:
a.pemilik IMB wajib menyampaikan surat pemberitahuan
dengan melampirkan foto kondisi bangunan terakhir kepada
Kepala DPKPPR apabila pekeijaan mendirikan bangunan
diberhentikan sementara dengan disertai alasan yang jelas
paling lama 7(tujuh )hari keija setelah pekeijaan dihentikan
sesuai formulir yang ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
b.apabila pekeijaan mendirikan bangunan yang diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf aakan
dimulai kembali pembangunannya ,maka pemilik IMB wajib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala
DPKPPR paling lama 7(tujuh )hari keija sebelum pekeijaan
dilaksanakan sesuai formulir yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
c.dokumen IMB serta kelengkapannya yang wajib
diperlihatkan oleh pemilik IMB maupun penanggung jawab
bangunan pada petugas yang ditunjuk terdiri atas:
1.fotokopi IMB;
2.fotokopi GKSB sebagaimana lampiran KRKRTB ;dan
3.gambar arsitektur dan konstruksi bangunan
sebagaimana lampiran KRKRTB .
I l l
7
d.khusus untuk Pemilik IMB dengan luasan bangunan lebih
dari 500 (lima ratus )meter bujur sangkar membuat ruang
penyimpanan bahan bangunan untuk memudahkan
pemeriksaan ;
e.pemilik IMB bertanggung jawab menyediakan dan
memenuhi segala ketentuan Keamanan dan Keselamatan
Keija (K3);
f.papan petunjuk {plank )IMB harus diletakkan dilokasi
bangunan yang sesuai dan mudah dilihat secara jelas pada
bagian depan bangunan ;
g.pemilik IMB/pelaksana pembangunan wajib membantu
petugas yang ditunjuk Kepala DPKPPR dalam hal:
1.pemeriksaan material yang digunakan ;
2.pemeriksaan pekeija teknis yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan pekerjaan ;dan
3.pemeriksaan kualitas dan pengukuran bangunan serta
tata letak ,desain arsitektur ,konstruksi ,dan instalasi
bangunan .
h.pemilik IMB wajib menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Kepala DPKPPR bahwa pekerjaan mendirikan
bangunan telah selesai dilaksanakan paling lama 7(tujuh )
hari setelah pekeijaan dinyatakan selesai sesuai formulir
yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Wali Kota ini.
2.ketentuan Pasal 26diubah ,sehingga Pasal 26berbunyi sebagai
berikut :