Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 33 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 33 Tahun 2017 tentang PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BANYUWANGI, khususnya BAB II - PENCEGAHAN KONFLIK, Pasal 2, adalah:

(1) Pencegahan k onflik dilakukan dengan upaya: 
a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; 
b. mengembangk an sistem penyelesaian perselisihan secara damai; 
c. meredam potensi k onflik; dan 
d. membangun sistem peringatan dini. 
 
 
 
4 
 
(2) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan 
pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 
penyelenggaraan kegiatan : 
a. penguatan kerukunan umat beragama; 
b. peningkatan forum kerukunan masyarakat; 
c. peningkatan kesadaran hukum; 
d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan; 
e. sosialisasi peraturan perundang -undangan; 
f. pendidikan dan pelatihan perdamaian; 
g. pendidikan kewarganegaraan; 
h. pendidikan budi pekerti; 
i. penelitia n dan pemetaan wilayah potensi k onflik dan/atau daerah 
konflik; 
j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini; 
k. pembinaan kewilayahan; 
l. pendidikan agama dan penanaman nilai -nilai integrasi kebang saan; 
m. pengentasan kemiskinan; 
n. desa berketahanan sosial; 
o. penguatan akses kearifan lokal; 
p. penguatan keserasian sosial; dan 
q. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.