Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Norma hukum dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, Pasal 2 berbunyi:

, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Yang 
Dinyatakan Tetap Berlaku Dengan Ketentuan, ada tiga 
Ketetapan; Pasal 3, Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR Yang Dinyatakan Tetap Berlaku Sampai dengan 
Terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004, ada 
delapan Ketetapan; Pasal 4, Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR Yang Dinyatakan Tetap Berlaku 
Sampai Dengan Terbentuknya Undang-Undang, ada 
sebelas Ketetapan; Pasal 5, Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR yang Dinyatakan Masih Berlaku 
Sampai dengan Ditetapkannya Peraturan Tata 
Tertib Baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004, ada lima 
Ketetapan; Pasal 6, Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR Yang Dinyatakan Tidak Perlu Dilakukan 
Tindakan Hukum Lebih Lanjut, Baik karena bersifat 
final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai 
dilaksanakan, ada 104 Ketetapan.
- xiv -Materi dan status hukum Ketetapan MPR 
tersebut perlu diketahui oleh segenap komponen 
bangsa dan masyarakat luas mengingat terdapat 
perubahan kedudukan Ketetapan MPR dalam 
sumber tertib hukum di Indonesia. Pimpinan MPR 
memandang penting dilakukan penyebarluasan materi 
dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR tersebut. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
yang menyebutkan salah satu tugas Pimpinan MPR 
adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk 
memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas 
tersebut, jelas bahwa perintah peninjauan terhadap 
materi dan status hukum Ketetapan MPR adalah salah 
satu amanat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemahaman dan pengetahuan seluruh elemen 
masyarakat mengenai Ketetapan MPR RI Nomor I/
MPR/2003 yang memuat hasil peninjauan materi dan 
status hukum seluruh Ketetapan MPRS dan MPR RI 
sangat penting, khususnya ditengah upaya kita bersama 
melakukan pembelajaran untuk meningkatkan 
- xv -kesadaran dan tingkat kritis seluruh masyarakat 
Untuk tujuan itulah maka diperlukan sosialisasi 
yang diharapkan akan memberikan penjelasan yang 
mendalam dan sistematis akan hal ini.
Buku “Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 
tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status 
Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai 
dengan Tahun 2002”, ini akan memberikan informasi 
tentang materi dan status hukum Ketetapan MPRS 
dan Ketetapan MPR.
Demikian, semoga buku ini dapat memberikan 
informasi dan manfaat bagi masyarakat dan pihak-
pihak yang ingin mengetahui dan memahaminya 
secara utuh.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
- xvi -
Jakarta, Januari 2011
PIMPINAN MPR
Ketua,
H. M. TAUFIQ KIEMAS
Wakil Ketua,
Drs. HAJRIYANTO Y. 
THOHARI, M.AWakil Ketua,
Hj. MELANI LEIMENA 
SUHARLY
Wakil Ketua,
DR. AHMAD FARHAN 
HAMID, M.S. Wakil Ketua,
LUKMAN HAKIM 
SAIFUDDIN
- 1 -KETETAPAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR I/MPR/2003
 
TENTANG
 
PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN 
STATUS HUKUM 
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN 
RAKYAT SEMENTARA DAN 
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA,