Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH Nomor 4 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH Nomor 4 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN SAMPAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Selatan. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. 
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan 
tanggungjawab di bidang persampahan. 
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusi a 
dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari 
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak 
termasuk tinja dan Sampah spesifik. 
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah 
rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 
fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya. 
8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, 
konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan 
Pengelolaan khusus. 
9. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam 
bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan 
sejenisnya. 
10. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan 
kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. 
 
- 3 - 
 
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan 
kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana da n 
prasarana penunjang. 
12. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat 
khusus yang digunakan untuk kepentingan 
nasional/berskala nasional. 
13. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah 
penampungan Sampah yang berupa 
bak/bin/tong/kantong/keranjang Sampah. 
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 
perencanaan, pengurangan, dan penanganan Sampah. 
15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya 
disingkat TPS, adalah tempat sebelum Sampah diangkut 
ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau 
tempat pengolahan Sampah terpadu. 
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya 
disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, 
pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 
Sampah. 
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat 
TPA, adalah tempat untuk memproses dan 
mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara 
aman bagi manusia dan lingkungan. 
18. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R ( reduce, 
reuse, recycle ) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah 
tempat dilaksanakannya kegiatan, pemilahan, 
pengumpulan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang 
skala kawasan. 
19. Stasiun Peralihan Antara adalah sarana pemindahan 
dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan 
diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA 
jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan 
fasilitas pengolahan Sampah. 
20. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaba n 
pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah di tempat 
pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap 
orang. 
21. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang 
selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit 
Kerja pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa 
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan 
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas. 
 
- 4 - 
 
22. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 
hukum. 
 
 Bagian Kedua 
Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan