Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam WALIKOTA TOMOHON , Nomor logi Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam WALIKOTA TOMOHON , Nomor logi Tahun 1945 tentang , Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tomoh on. 
2. Walik ota adal ah Walik ota Tomohon. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota seba gai unsur 
penyelen ggara pemerintahan Daerah yang memimp in 
pelaksan aan urusan pemerintahan yang menjadi kewenan gan 
daerah otonom. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon . 
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanj utnya disebut Dinas adal ah Peran gkat Daerah yang 
melaksanakan tugas pelayan an di bidang perizinan . 
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah 
Perangkat Daerah yang melaks anakan tugas pelayanan di 
bidang perpajakan Daerah. ~ 
• 7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanj utnya disebut SatPol PP 
adalah Perangkat Daerah yang me laksanakan tugas di bidang 
penegakan Peraturan Daerah , menyelenggar akan keterti ban 
umum dan ketentraman mas yarakat serta meny elengg arakan 
pelindungan masyaraka t. 
8. Pajak Daera h yang selanjutn ya diseb ut Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
bada n yang bersifat memaksa berdasarkan Und ang- Undan g, 
dengan tidak mendapatkan imbal an secara langsung dan 
digunakan untuk kepe rluan daerah bagi sebe sar-besarn ya 
kemakmuran rakyat. 
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pela yanan yang disediakan oleh 
hotel. 
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirah atan 
term asuk jasa terkait lainny a dengan dipungu t bayaran, yang 
mencaku p juga mote l,losmen , gubuk pariwisata, wisma 
pariwisata , pesanggrahan , rumah penginap an dan sejenisny a, 
serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh ). 
11. Paja k Restoran adalah pajak atas pela yanan yang disediakan 
oleh restoran . 
12. Resto ran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah mak an, 
kafetaria, kantin, waru ng, bar, dan se jenisnya termasuk jasa 
boga/ katering. 
13. Pajak Hiburan adalah paja k atas penyelenggara an hiburan. 
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunju kan, permain an, 
dan/atau keramaian yang dinikmat i dengan dipungu t bayaran. 
15. Pajak Reklame adalah paja k atas penyelenggaraa n reklame. 
16. Pajak Penerangan Jalan adala h pajak atas penggunaan tenaga 
listrik, baik yang dihasil kan send iri maupu n diperoleh dari 
sumber lain. 
1 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 
kegiatan pengamb ilan mineral bukan logam dan batuan, baik 
dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk 
dimanfaatk an. 
18. Pajak Parki r adalah pajak atas penyelengg araan tempat parkir di 
luar badan jalan , baik yang disediakan berkaitan dengan pokok~ 
usaha maupun yang dised iakan sebagai suatu usah a, terma suk 
penyediaan tempa t penitipan kendaraan bermotor. 
19. Parkir adalah keadaan tidak berge rak suatu kendara an yang 
tidak bersifat sementara. 
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengam bilan dan/ atau 
pemanfa atan air tanah. 
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perko taan adalah 
paja k atas bum i dan/ atau bangunan yang dimiliki, diku asai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perh utanan, dan pertambangan . 
22. Bea Peroleh an Hak atas Tanah dan Bang unan adala h pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. 
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang dapat 
dikenak an Pajak. 
24. Wajib Pajak adalah orang pribad i atau badan usaha, meli puti 
pemba yar pajak , pemo tong pajak , dan pemun gut pajak, yang 
memp unyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peratu ran perundang-unda ngan perpa jakan Daerah. 
25. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha atau orang pero rang an yang 
men yediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi / jasa 
lainny a. 
26. Sistem Elektronik adalah serangkai an perangkat dan pros edur 
elektronik yang berfungs i mempe rsiapkan, mengumpulkan, 
mengolah, menganal isis, menyrmpan, 
men gumumkan , mengirimkan, dan/ atau 
informasi elekt ronik. 
27. Informasi Elektronik adalah satu a tau sekum pula n data 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbat as pada tulisan, suara, menamp ilkan, 
menyebarkan 
gambar , peta , rancangan , foto, electronic data interchange (EDI), 
surat elektronik ( electro nic maib, telegra m, teleks, teleco py a tau 
sejenisnya, huruf, tanda , angka , Kode Akses , simbo l, atau 
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 
dipahami oleh orang yang mamp u mema haminya. 
28. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang 
dibuat, diteruskan, dikirim kan, diterima, atau disimpa n dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnet ik, optikal, atau sejenisnya, 
yang dapat dilihat, ditam pilkan, dan/ atau didengar melalui 
------- ----- --- --------------- --- -- -- - 
• Komputer atau Sistem Elektronik, termas uk tetapi tidak terbatas 
pada tulisan, suara, gambar , peta, rancan gan, foto atau 
sejenisnya, huruf , tanda , angka , Kode Akse s, simbo l atau 
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahamin ya. 
29. Sura t Pemberitahua n Pajak Daerah yang selan jutn ya d isingkat 
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak d igunakan untuk 
melaporkan pengh itunga n dan/ atau pembayaran pajak , objek 
pajak dan/ atau bukan objekpaj ak, dan/ atau hart a dan 
kewajiban sesuai deng an ketentuan peratu ran perundang­ 
undangan perpajakan Daerah. 
30. SPTPD Elektronik yang selanjutnya d isebut e-SPTPD adal ah d ata 
SPTPD dalam bentuk Dokumen Elekt ronik. 
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selan jutnya disingkat SSPD 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilaku kan dengan menggunakan formu lir atau telah d ilakukan 
dengan cara lain ke kas Daerah melal ui tempat pem bayaran 
yang d itunjuk oleh Walikota. 
32. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk 
menerima setoran pene rimaan Daerah . 
33. Pemeri ksaan adalah serangkaian keg iatan menghimpu n dan 
mengo lah data , ketera ngan, dan/atau bukti yang dilakukan 
seca ra objektif dan p rofesional berdasarkan suatu standar 
pem eriksaan untuk menguji kepatu han pemen uhan kewajiban 
perpaj akan daerah dan/ a tau untuk tujuan lain d alam rangka 
melaksanak an ketentu an peraturan perundang-u ndan gan 
perpajakan Daerah . 
34. Pem ungutan Pajak adalah suatu rangkaia n kegiatan m ulai dari 
peng himpunan data objek dan subjek pajak , penentuan 
besarn ya pajak terutang sampai kegiatan p enagihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorann ya. 
35. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data tran saksi keuangan 
yang diproses dengan beberapa sistem /subsiste m yang berbeda 
berdasarkan dokumen sumber yang sama. M ., 
.. BAB II 
MAKSUD DAN TUJU AN