Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 Pasal 185?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 185 mengatur sebagai berikut:

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan 
umum dalam ra ngka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. 
Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan 
BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 
nama pemerintah daerah. 
Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau 
Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG 
dibebankan pada APBD. 
Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra 
BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang 
bersangkutan . 
Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah 
yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. 
BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati .