Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nomor 75 Tahun 1999 Pasal 3?
Dalam Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nomor 75 Tahun 1999 tentang 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diatur sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD setara dengan Bupati dan Wakil Bupati 
b. Wakil Ketua DPRD setara dengan Pejabat Eselon I 
c. Anggota DPRD setara dengan Pejabat Eselon II Pasal 2 
Uraian Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam 
La.mpiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 37. SIMDA Barang Milik 
Daerah adalah . pada Pengelolaan d aplikasi SIMDA Yan .. 
38 an Penatausah g men1tik ber: tk · Sistem Intl . aan Barang Milik O a an ormas1 Rencana U aerah; 
apJikasi berbasis web yang d ~bum Pengadaan (SIRUP) LPSE adaJah . 
La J' 1 uat dan dike b s1stem 
Yanan Pengadaan B m ang oleh Lembaga Keb ''ak arang/Jasa p, . lJ an 
melaporkan/mengumumkan Ren emenntah (LKPP) untuk 
39. Tarnbah cana Umum Peng d an Penghasilan Bam Pi • a aan Barang/Jasa; 
T c,a egawaz Negeri Si il PP adalah penghasilan yang d't . P yang selanjutnya disingkat 
tunjangan sesuai d I enma Pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan 
engan peraturan d kriteria: perun ang-undangan berdasarkan 
a. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS 
d'b b · · yang 1 e am pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai 
melampaui beban kerja normal; 
b. TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada PNS 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki 
tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; 
c. TPP berdasarkan Kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang 
memiliki resiko tinggi; 
d. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada 
PNS yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus 
dan langka. 
e. TPP berdasarkan disiplin aparatur dan kinerja kelembagaan adalah TPP 
yang diberikan kepada PNS yang menunjukan disiplin dalam 
menjalankan tugas serta menunjukan kinerja kelembagaan melalui 
laporan kinerja secara tepat waktu. - 10 - 
L.M. HUSEIN TALI 
BERJ TA DAERAH KABUPATEN MUNA BARA T TAHUN 2017 NOMOR BO Diundan gkan di : Laworo 
Pada tanggal : 26 jtmluni 2017 
Plt. SEKRETARI S DAER AH RONY YACOB. L. '26 ~t'HJ&fr} 201 7 Laworo Ditetapkan di 
Pada tanggal PAR AF i<OORD INASI 
KEPU TUSAl'I OUPAT I MUNA OARAT 
UNIT I SATU,\M KERJSA PA11AF I TGL: 
SE iDf, KAB. r:.ut:A BARAT 1---9'~--=----1 
/,SIS1EN -- -~ /)~ 
{3A(-:,A~ ' 1 \ ~ . :~~~ .. ~ J=-J Agar setiap oran g men getahuin ya, mem erintah kan pengundang an Peraturan 
Bupati ini, dengan penem patannya dalam Berit a Daerah Kabupaten Muna Barat. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasal 5 sampai 11 - 
No Jabatan Volume Bia ya 
(Rp) 
l .2 3 4 
1. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Selaku OB 2.000.000 
Penandatanaan SP2D 
2 Pembantu/Kuasa Bendahara Umum Daerah OB 1.300.000 
{BUD}/Selaku Penandatane:an SP2D 
3. Penzauna Anaaaran 
a. Pazu anazaran s.d Ro. 1.000.000.000 OB 800.000. - 
b. > Ro. 1.000.000.000 s.d Ro. 2.500.000.000 OB 900.000.- 
c. > Ro. 2.500.000.000 s.d Ro. 5.000.000.000 OB 1.100.000.- 
d. > Ro. 5.000.000.000 OB 2.000.000.- 
4. Kuasa Pen° 011"'° Ane:e:aran 
a. P~ anazaran s.d Ro. 1.000.000.000 OB 600 .000.- 
b. > Rp, 1.000.000.000 s.d Ro. 2.500.000.000 OB 750.000.- 
c. > Rp, 2.500.000.000 s.d Ro. 5.000.000.000 OB 850.000.- 
d. > Ro. 5.000.000.000 OB 1.500.000.- 
5. a. Peiabat Pelaksana Teknis Keziatan IPPTKJ 
(dibedkan perbulan } Dibayarkan sesuai DPA 
b. Peiabat Penatausahaan Keuane:an {PPKl dengan menyesueikan 
(diberikan perbulanl Stander Belaltja 
c. Pejabat Pembuat Komitmen IPPK} 
a. Pam anezaran s.d Ro. 1.000.000.000 OB 500.000.- 
b. > Ro. 1.000.000.000 s.d Ro. 2.500.000.000 OB 550.000.- 
c. > Ro. 2.500.000.000 s.d Rn. 5.000.000.00 OB 600.000.- 
d. > Ro. 5.000.000.000 OB 800.000.- 
6. StafPPK OB 300.000 .- 
No Jabatan Volume Bia ya 
(Rp) 
7. 1. Bendahara Penzeluaran 
a. Paau anaearan s.d Ro. 1.000.000.000 08 500.000,- 
b. > Rn. 1.000.000.000 s.d Ro. 2.500.000.000 08 600.000,- 
c. > Rn. 2.500.000.000 s.d Ro. 5.000.000.000 OB 700.000,- 
d. > Rn. 5.000.000.000.- OB 1.400.000,- 
2. Bendahara Penerimaan 
a. PaJru anazaran s.d Rn. 1.000 .000.000 OB 500.000,- 
b. > Ro. 1.000.000.000 s.d Ro. 2.500.000.000 OB 650.000,- 
c. > Ro. 2.500.000.000 s.d Ro. 5.000.000.000 08 750.000,- d. > Ro. 5.000.000.000 OB 1.000.000,- Honorarium bulanan PA/KPA, PPTK, PPK, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara 
Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, 
Pembantu Bendahara Penerima, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Petugas LPSE, 
Petugas BLP barang/jasa pemerintah, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
perbulan seperti tercantum daJam tabel : 1. Honorarium Bulan.an A. BELAIIJA PEGAWAI PADA KOMPODN BEL.ANJA LANGS1JIIG PEDOMA?f PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATElf MUKA BARAT 
TAHUN Al'fGGARAN 2017 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR : TAHUlf 2017 
TANGGAL: 
5o. Uralan Jumlah Tolak Tarif 
OraDJr Ulmr satuan (Rul 1 2 3 4 s A Rilai Kematan s/d Rp. 30.000.000,- 
1 Penzarah 1 1 OK 1.000.000,- 2 Ketua 1 1 OK 900.000,- 3 Wakil Ketua 1 1 OK 800.000.- 4 Sekretaris 1 1 OK 750.000.- 5 An22ota Ls 1 OK 650.000.- 6 Sekretariat Ls 1 OK 500.000,- 1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 
Honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melibatkan lintas sektor diberikan 1 
(satu) . kali per tolak ukur kegiatan yang tercantum pada target kinerja kegiatan 
seperti. yang tercantum dalam. tabel : 2. Honorarium Pegawal Pada Kelompok Belanja Langsung 
a. Honorarium. P58 8. 1. Pembantu Bendahara Pengeluaran 
a. Pazu anazaran s.d Ro. 1.000.000.000 OB 450.000,- 
b. > Ro. 1.000.000.000 s.d Ro. 2.500.000.000 OB 500.000,- 
c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp, 5.000.000.000 OB 550.000,- 
d. > Rp. 5.000.000.000 OB 800.000.- 
5o Jabatan Volume Blaya 
fRv) 
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu 
a. Paau anzaaran s.d Ro. 1.000.000.000 OB 500.000.- 
b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 600.000,- 
c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Ro. 5.000.000.000 OB 700.000,- 
d. > Rp. 5.000.000.000 OB 800.000,- 
3. Pembantu Bendahara Penzeluaran Pembantu 
a. Paau anaearan s.d Ro. 1.000.000.000 OB 300.000,- 
b. > Ro. 1.000.000.000 s.d Ro. 2.500.000.000 OB 400.000,- 
c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 500.000,- 
d. > Rp. 5.000.000.000 OB 600.000.- 
4. Pembantu Bendahara Penerimaan 
a. Paau anaaaran s.d Ro. 1.000.000.000 OB 300.000.- 
b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 350.000.- 
c. > Ro. 2.500.000.000 s.d Ro. 5.000.000.000 OB 400.000.- 
d. > Ro. 5.000.000.000 OB 450.000.- 
9. Penaurus Barang OB 700.000,- 
Penvimpan Barang SKPD OB 700.000,- 
10. Pejabat Pengadaan OB 700.000,- 
11. Petugas LPSE 
a. Administrator system I Jaringan/ Aeency OB 2.000.000,- 
b. Verifikator OB 1. 750.000,- 
c. Helo Desk OB 1. 750.000,- 
d. Trainer OB 1. 750.000,- 
e. Tenaga IT OB 1. 750.000,- 
f. Pelaksana Sekretariat OB 1.000.000,- 
12. Petuaas BLP Barana/.Jasa Pemerintah 
a. Kelompok Kerja (POKJA) OB 1. 700.000.- 
13. Panitia/Peiabat Penerima Hasil Pekeriaan 
a. Ketua OB 700.000,- 
b. Sekretaris OB 600.000,- 
c. Anazota OB 500.000,- 
llo. Uraian Bia ya Keterangan /Oran2 
1 2 3 4 1. Biaya Kontribusi Diklat Ditetapkan a. Diklat Pim I Rp. 120.000.000,- berdasarkan b. Diklat Pim II Rp. 20.261.000,- surat undangan c. Diklat Pim III Rp. 18.125.000,- dari pibak d. Diklat Pim IV Ro. 15.230.000.- penvelene:e:ara 2. Uang Saku berlaku apabila 
kegiatan yang diikuti lebih 
dari 3 hari 
a. Golongan n Ro. 250.000.- Per hari b. Golongan III Ro. 350.000.- Per hari c. Golongan N Ro. 450.000,- Per hari Pendidikan dan Pelatihan struktur teknis, fungsional teknis dari Instansi 
Pemerintah : 1) Blaya Pendidtkan dan Pelatlhan (DIKl,AT) Pemberian Bantuan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bagi PNS sebagai 
berikut: b. Biaya Tupa Bela.far dan Pendldikan dan Pelatlhan (DIKI,AT/BIMTEK) bagt PNS 3) Uang Saku Peserta Pelatihan dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- s.d Rp. 300.000,­ 
per kegiatan. 
4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural/kepemimpinan/ fungsional/teknis, 
yang dilaksanakan Badan Diklat diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. 
5) Tim/panitia pengelola kegiatan lingkup Kabupaten yang memerlukan koordinasi 
dan konsultasi lintas SKPD dan instansi vertikal dapat diberikan honorarium yang 
besarannya sesuai volume dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. Jamlah Tolak Tarlf No. Uralan 01'81U! Ukar Satwm fRDI 
1 Eselon I Ls 1 OJ 1.400.000.- 
2 Eselon II Ls 1 OJ 1200.000,- 
3 Eselon III Ls 1 OJ 800.000.- 
4 Eselon IV Ls 1 OJ 700.000.- 
5 Moderator Ls 1 OJ 600.000,- 2) Honorarium Nara.Sum.her clan Moderator B Bilal Keldatan dlatas Ro. 30.000.000.- s/d 70.000.000.- 
1 Pene:arah 1 1 OK 1.200.000,- 
2 Ketua 1 1 OK 1.100.000,- 
3 Wakil Ketua 1 1 OK 1.000.000,- 
4 Sekretaris 1 1 OK 900.000.- 
5 Anaaota Ls 1 OK 800.000.- 
6 Sekretariat Ls 1 OK 600.000.- 
c Bilal KeJdatan Dlatas Ro. 70.000.000. 
1 Pengarah 1 1 OK 1.500.000.- 
2 Ketua 1 1 OK 1.400.000.- 
3 WakilKetua 1 1 OK 1.300.000.- 
4 Sekretaris 1 1 OK 1.200.000.- 
5 Anzaota Ls 1 OK 1.100.000.- 
6 Sekretariat Ls 1 OK 750.000.- 
No. KOTA SATUAN BIAYA TIKBT 
ASAL TU JUAN BIS!IIS (Rul EKONOMI (Roi 
1. Kendari Jakarta 7.658.000,- 4.182.000.- 
2. Kendari BandaAceh 12.953.000,- 7.102.000.- 
3. Kendari Ba tam 10.568.000,- 5.658.000.- a) Biaya transportasi sesuai harga tiket (at cost) dan/ atau sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016 sebagai berikut: 2) Biaya transportasi perjalanan dinas Dalam Negeri Luar Provinsi : 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari : transportasi (tiket pesawat), 
transportasi PP dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari 
bandara tujuan kepenginapan serta airport tax. 1) Biaya transportasi perjalanan dinas Dalam Provinsi: 
Biaya transportasi PP dari tempat kedudukan ke dermaga keberangkatan ke 
dari dermaga tujuan dan dari dermaga tujuan kepenginapan diberikan secara 
lumpsum sebesar Rp. 1.500.000,- (satu kali setiap perjalanan) a. Blaya Transport Pergi/Palang Perjalanan dinas dalam Kabupaten dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang 
berasal dari Ibu Kota Kabupaten Muna Barat untuk kegiatan seminar, Lokakarya, 
Monitoring, Studi Banding, Rapat Koordinasi, Diklat/Pelatihan, Pemutakhiran Data, 
dan kegiatan Promosi/Kunjungan Kerja. Rincian tarif perjalanan dinas untuk PNS dan 
Non PNS adalah sebagai berikut : C. BELA!fJA BARAlfG/JASA 
1. PERJALANAN DINAS Untuk kegiatan rapat yang pesertanya ~ 100 orang dan rapat pimpinan daerah dapat 
menggunakan Fasilitas Hotel / diluar Fasilitas Pemerintah. No Konsumsl Satuan Bia ya 
(Rp) 
1 Half day Pax 180.000.- 
2 Fulldav Pax 250000,- 
3 Fullbord Pax 550.000,- d. Blaya KoD811111Si Pelatihan dan Rapat di Hotel No Konsumsl Satuan Bia ya 
(Ru) 
1 Makanan dalam kotak Orana/kali 45.000.- 
2 Makanan Prasmanan Orana/kali 40.000.- 
3 Snack Oranf!./ kali 15.000,- e. Blaya Konsumsl Rapat 1) Dlklat Luar Negerl 
PNS daerah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar negeri beban 
APBD Kabupaten Muna Barat, besarnya biaya pendidikan dan pelatihan mengikuti 
Peraturan Menteri Keuangan Republilc Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 
NO. ESELON/ DALAM LUARPROV. WAKTU 
GOLOIIGAN PROV. IRol fRDI l'UAVS.I 
1. Bupati/Ketua DPRD / 1.350.000,- 2. 750.000;- 5 Harl Wakil Bupati 
2. Eselon Ila/ W akil Ketua 1.000.000,- 1.400.000,- 5 Harl DPRD 
800.000,- 1.300.000,- 5 Harl 3. Eselon II / Anggota 
DPRD 550.000,- 850.000,- 5 Harl 
4. Eselon Ill 480.000,- 750.000,- 5 Harl 
5. Eselon IV/ Golongan IV 480.000,- 750.000,- 5 Harl 
6. Golongan III, II, I 380.000,- 500.000,- 5 Harl DanNonPNS b. Uang Harian Perjalanan Dlnas Dalam. Negerl dan Uang Representasl: 
1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah diatur dalam tabel 
berikut: b) Biaya transportasi PP dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan 
dan dari bandara tujuan kepenginapan diberikan secara lumpsum sebesar 
Rp. 2.100.000,- (satu ka1i setiap perja1anan). 
3) Perjalanan Dinas Dalam Kota, biaya transportasi dan uang harian diberikan 
maksimal sebesar Rp.250.000,- per hari; 
3) Perjalanan Dinas karena undangan/instansi/lembaga yang menanggung 
biaya konsumsi dan akomodasi yang bersangkutan diberikan uang 
transportasi dan uang harian 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sesudah 
kegiatan dan 1 ( satu) hari sesudah kegiatan; 
4) Perjalanan dinas yang batal karena penugasan lain/kebijakan pimpinan maka 
tiket yang batal akibat penugasan lain /kebijakan pimpinan tetap dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (format 
terlampir). 
5) Biaya transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti 
pengeluaran, dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran rill yang 
ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA (sebagai format 
terlampir). 4. Kendari Dennasar 5.455.000.- 3.273.000,- 
5. Kendari Jolriakarta 8.129.000,- 4. 706.000,- 
6. Kendari Padane. 11.167.000,- 5. 722.000,- 
7. Kendari Palembang 9.659.000,- 5.102.000,- 
8. Kendari Pekanbaru 11.220.000.- 5. 776.000,- 
9. Kendari Semarane: 9.659.000.- 5.027.000,- 
10. Kendarl Solo 9.659.000,- 5.166.000,- 
11. Kendari Surabava 11.103.000,- 5.466.000.- 
12. Kendari Timika 18.633.000,- 9.798.000.- 
13. Kendari Ambon 4.824.000.- 2.856.000.- 
14. Kendari Bandar 8.354.000,- 4.482.000,- 
Lamnuna 
15. Kendari Ma1ane. 10.322.000,- 5.487.000,- 
16. Kendari Makassar 2.663.000,- 1. 786.000.- 
TARIFBOTEL 
PEJABAT PEJABAT PEJABAT PEJABAT 
NO. PROVINSI SATUAN NEGARA/ NEGARA ESBLON ESELON 
PEJABAT LAINNYA/ 111/GOL. IV/GOL. GOL.1/11 
PEJABAT ESELONI ESELONII IV m 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Aceh OH 4.420.000 1.300.000 850.000 450.000 400.000 
2. Sumatera Utara OH 4.960.000 1.214.000 703.000 510.000 310.000 
3. Riau OH 3.817.000 1.168.000 868.000 450.000 380.000 
4. Kepulauan Riau OH 4.275.000 1.300.000 650.000 510.000 280.000 
5. Jam bi OH 4.000.000 1.200.000 740.000 400.000 290.000 
6. Sumatera Barat OH 4.240.000 1.155.000 884.000 477.000 370.000 
7. Sumatera Selatan OH 4.680.000 1.250.000 630.000 560.000 340.000 
8. Lampung OH 3.960.000 1.300.000 790.000 400.000 360.000 
9. Bengkulu OH 1.300.000 790.000 720.000 560.000 300.000 
10. Bangka Belitung OH 3.335.000 1.350.000 850.000 400.000 300.000 
11. Ban ten OH 3.810.000 1.430.000 1.024.000 800.000 400.000 
12. JawaBarat OH 3.700.000 1.760.000 800.000 560.000 460.000 
13. D.K.I. Jakarta OH 6.000.000 1.490.000 870.000 610.000 400.000 
14. Jawa Tengah OH 4.150.000 1.480.000 850.000 450.000 360.000 
15. D.I. Yogyakarta OH 4.700.000 1.350.000 810.000 630.000 460.000 
16. Jawa Timur OH 4.400.000 1.370.000 850.000 450.000 330.000 
17. Bali OH 4.890.000 1.810.000 990.000 910.000 660.000 
18. Nusa Tenggara OH 3.500.000 2.760.000 800.000 580.000 360.000 
Barat 
19. Nusa Tenggara OH 3.000.000 1.050.000 750.000 550.000 300.000 
Timur 
20. Kalimantan Barat OH 2.400.000 1.230.000 900.000 430.000 350.000 
21. Kalimat Tengah OH 3.000.000 1.560.000 750.000 560.000 450.000 
22. Kalimantan OH 4.250.000 1.680.000 820.000 540.000 390.000 
Sela tan 
23. Kalimantan Timur OH 4.000.000 3.750.000 950.000 550.000 450.000 
24. Kalimantan Utara OH 4.000.000 1.560.000 690.000 550.000 370.000 
25. Sulawesi Utara OH 3.200.000 1.553.000 640.000 549.000 342.000 
26. Gorontalo OH 1.320.000 1.150.000 550.000 400.000 260.000 
27. Sulawesi Barat OH 1.260.000 1.030.000 860.000 400.000 360.000 
28. Sulawesi Selatan OH 4.820.000 1.550.000 810.000 580.000 390.000 
29. Sulawesi Tengah OH 2.030.000 1.300.000 900.000 520.000 390.000 
30. Sulawesi Tenggara OH 1.850.000 1.100.000 600.000 450.000 420.000 
31. Maluku OH 3.000.000 1.030.000 740.000 580.000 410.000 
32. Maluku Utara OH 3.110.000 1.520.000 600.000 480.000 380.000 
33. Papua OH 2.850.000 1.670.000 760.000 460.000 410.000 
34. PapuaBarat OH 2.750.000 1.490.000 760.000 500.000 370.000 c. Bataan Blaya Penginapan Perjalanan Dlnas Dalam Negeri LUAR DALAMKOTA 
NO URAIAN SATUAN KOTA LEBIB DARIS 
(DELAPAN) JAM 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1. PEJABAT NEGARA OH 250.000 125.000 
2. PEJABAT ESELON I OH 200.000 100.000 
3. PEJABAT ESEWN II OH 150.000 75.000 2) Uang Representa.si 
No Jabatan Volume Bia ya 
fRol 1 2 3 4 1. Aiudan Buanati I W akil Bupati OB 1.500.000,- 2. Sopir BuDati 7 Wakil Buoati OB 1.500.000.- 3. Anee:ota Patwal OB 1.100.000,- 4. Peni?amanan Tertutuo 5. Sopir Cadangan Bupati/Wakil OB 1.100.000,- 
Buoati OB 1.100.000,- 
d. Surat Perintah Tugaa d 
an Surat Perintah Perjalanan Dinas 
l) SPr dan SPPD daJam 
ditand dan luar daerah ba . S kI1 
2) . a1:Rngani oleh Bupati/Wakil B ·. gi e etans Daerah Kabupaten Izin peIJa.Janan dina upati, B . s luar daerah ba . m~::~ Sekretaris Daerah Kabu:te:se::: ;ams mendapat persetujuan 
. surat permohonan . arat secara tertuli d tu.Juan perjaJanan pelJaJanan Yang dilam . . s engan 
(foto copy) disampS:: draft SPT dan SPPD, seteiru:'; un~~gan dan/ atau 
laporan basil pe . ke Sekretariat Daerah kab zsettyu1 tembusannya 
3) SPT dan SPPD ~ya sesuai dengan format terupate~ Muna Barat beserta 
o1eh Kepa1a SKPo daerah dan luar daerah un lamp1r; 
4) Daerah Kabupaten M= =~ KepaJa SKPD di:!ast:af SKP? ditandatangam 
SPT untuJc sf;af ling.k t, tangan1 oleh Sekretan 
J>erjaJanan daJam up Sekretanat Dae s 
ditandatan . dan 1uar daerah ditand rah Kabupaten Muna B SJ ;~ Sekre= i:.:i;::,n 1/Il;m, Asisi:~::;~•isten I/11/m'::, :.: 
.A dan SPPO daJam dan upaten Muna Barat· Bupati di tandata . emerintah O Juar daerah ba . , ngaru 
tandatan . aerah dan DPRO gi KeJ)ala dan star 
Penghub 88D:i oleh KepaJa Kant Kabupaten Muna B Kantor Penghubung 
.A ung ditand tan or, Sedan~ arar di Ja1, ......... _ enghubung; a gani oleh .rn . KepaJa Seksi d -cu ta di 
asmg-.rnasing KepaJa an Star Kantor 
Seksi Kantor ' i 
I 
I 1) Bagi PNS /Non PNS yang tidak menginap di hotel atau di tempat menginap 
lainnya diberikan 300/o (tiga puluh persen) dari tarif tersebut di atas; 
2) Bagi Ajudan/Sopir Bupati/Wakil Bupati menginap di hotel yang sama dengan 
Bupati/Wakil Bupati diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah di 
hotel tersebut. .Jika tidak menginap di hotel maka Ajudan/Sopir Bupati/Wakil 
Bupati diberikan 30o/o dari satuan Biaya Uang Penginapan Eselon III; 
3) Bagi SKPD yang mempunyai UPID dapat mengalokasikan biaya uang harian 
dalam wilayah Kabupaten masing-masing UPTD serta dari UPTD ke ibukota 
Kabupaten (kantor induk, dinas/badan) atau jika UPTD melakukan 
monitoring di wilayah UPTD masing-masing, maka tetap menyiapkan alokasi 
biaya uang harian; 
4) Perjalanan Dinas Istri Bupati dan atau lstri Wakil Bupati pelaksanaannya 
dapat dilakukan sesuai undangan, dan transport serta akomodasi hotel 
disetarakan dengan pejabat Negara, sedangkan uang harian disetarakan 
dengan pejabat Eselon II; 
5) Biaya penginapan untuk Non PNS disertakan dengan PNS Golongan I/II 
6) Honor diberikan perbulan kepada Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Pengamanan 
Tertutup, Tenaga Patwal, Sopir Bupati/Wakil Bupati, 
Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk 
mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap b. Blaya Pemellharaan Kendaraan. Dlnas 250.000 - 2. No. 
100.000,- Bia 
Kantor 3. 350.000 - Sataaa 
1. Biaya Pemeliharaan gedung/kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume 
geduog/kantor masing-masing SKPD yang dialokasikan pada DPA 
sekretariat/tata usaha SKPD yang diatur sebagai berikut: a. Biaya Pemelibaraan Gedmig/Kantor 2. BIAYA PBMBLIHARAAl'f DAii PBRAWATAII 1) Setiap pelaksanaan perjalaoan dinas ke luar negeri, didahului dengan 
meogajukan kerangka acuan perjalanan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk 
mendapatkao persetujuan/penolakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; 
2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat negara/kota 
tujuan, maksud dan tujuan perjalanan, kegiatan yang akan dilaksanakan 
selama perjalaoan luar negeri, yang dibuat dalam bentuk jadwal 
perjalanan/jadwal acara kegiatao (format terlampir); 
3) Biaya perjalanan dinas ke luar Negeri meliputi biaya traosportasi , passport, 
fiskal, visa, airport tax, konsumsi dan akomodasi yang dibuktikan dengan data 
pendukung bukti peogeluaran yang sah; 
4) Besarnya komponen biaya perjalanan untuk masing-masing eselon/ golongan 
meogacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK .02/2016 tentaog 
Perjalanan Dinas Luar Negeri; 
5) Setelah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diwajibkan untuk 
membuat laporan tentang hasil -hasil yang diperolah dari perjalanan luar negeri 
dan dilaporkan kepada Bupati/Wakil Bupati dan dipublikasikan melalui media 
massa atau dimasukkan ke dalam Website resmi pemerintah. e, Perjalanan Dlnas ke Luar lfegeri 6) Dalam hal perjalaoan Dinas dalam dan luar daerah yang tujuannya lebih dari 
satu wilayah diberikan tambahan uang harian dan biaya traosportasi dengan 
merevisi SPT dan SPPD; 
7) Setiap melakukan perjalaoan dinas harus melaporkan hasiloya kepada pejabat 
yang menertibkan SPPD dan hal yang bersifat khusus dila.porkan kepada 
Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat. 
8) Biaya Perjalaoan dinas Ketua, W akil Ketua, Sekrtaris dan Anggota Tim 
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam dan luar 
daerah yang dibebaokan pada SKPD, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh 
Kepala SKPD; 
9) Uang hariao organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, untuk 
Ketua disertakan dengan Eselon II, dan untuk W akil, Sekretaris disertakan 
deogan Eseloo III dan Anggota disertakan deogan Eseloo IV; 
c.Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 
Biaya pemeliharaan peralatan kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume 
dan beban kerja masing-masing SKPD yang dialokasikan pada DPA sekretariat 
/tata. usaha SKPD yang besarnya sesuai volume dan penggunaan. No. Jellis Unlt/tahun 
fR11) 
1 2 3 
1. Kanai Pengawaa/Puskel 22.000.000,- 
2. Kapal Penyuluhan 20.000.000,- 
3. Kanai Ooerasional SKPD 20.000.000,- 
4. Kapal Ooerasional Pemerintah Daerah 200.000.000,- d) Biaya perbaikan Kendaraan Dinas yang mengalami kerusakan karena 
kecelakaan ata.u akibat lainnya dibayarkan sesuai biaya yang dikeluarkan 
e) Biaya pemeliharaan kendaraan laut/speedboat untuk perunit/ta.hun 
diberikan maksimal sebesar : \o. Kapasitas CC UmurTelmls 
< S tahun > S tahun 
1 2 3 4 
1. < 2000 cc 10.000.000.- 18.000.000.- 
2. > 2000cc 15.000.000,- 25.000.000,- c) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat untuk perunit/tahun 
diberikan maksimal sebesar: No. Kapasltas cc UmurTelmls 
< Stahun > Stahun 
1 2 3 4 
1. < 125 cc 1.000.000.- 2.000.000.- 
2. > 125 cc 1.500.000,- 2.300.000,- b) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua untuk perunit /tahun 
diberikan maksimal sebesar : pakai sesuai peruntukannya meliputi biaya bahan bakar dan biaya pelumasan, 
dengan ketentuan: 
1) Biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan d.inas diberikan kepada pejabat 
struktural dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan 
kendaraan dinas; 
2) Khusus kendaraan dinas pelayanan/operasional rum.ah tangga Bupati/Wakil 
Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat yang melaksanakan 
kegiatan luar daerah / dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM 
disesuaikan kebutuhan; 
3) Pemberian biaya pemeliharaan kendaraan d.inas diberikan sebagai berikut: 
a) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan Eselon I di 
berikan at cost; 
/Kota dan sekitarnva diatur sebaaai berikut : 
Nilai Oedung Jalan Jembatan Pengairan Drainaae/ Dermaga Perhub . Keliatrikan Air 
No Fiaik (%) (%) (%) (%) Tanggul (%) (%) (%) Bersih 
(%1 1%1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 0-100 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
Juta 
2 > 100 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
Juta- 
250Juta 
3 >250 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 
Juta • 
500Juta 
4 >500 6.75 6.75 6.75 6.75 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
Juta -1,0 
Milvar 
5 >1,0 6.25 6.25 6.25 6.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 
Milyar- 
1,5 
Milvar 
6 >1,5 5.75 5.75 5.75 5.75 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Milyar· 
2,0 
Milvar 
7 >2,0 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 Milyar- 
2,5 
Milvar 
8 >2,5 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 Milyar· 
3,0 
Milyar 
9 > 3,0 4,50 4,50 4,50 4,50 4,25 4,25 4.25 4,25 Milyar- 4,25 
3,5 
Milvar 
10 >3,5 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 Milyar- 4,00 4,00 
4,0 
Milvar 
11 > 4,0 5.00 5.00 5.00 5.00 3,75 3.75 Milyar - 3.75 3.75 3.75 
4,5 
Mil var 
12 > 4,5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.25 3.25 Milyar· 3.25 3.25 3.25 
5,0 
Milvar a. Biaya desain (perencanaan ) yang beralokasi di Ibukota Provinsi /Kabupaten 4. BIAYA PBRBNCANAA.5 DAN BIAYA PENGAWASAN TEKIIIK a. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) 
berpedoman kepada Standar Harga Satuan yang ditetapkan melalui Peraturan 
Bupati tentang Stanclarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten 
Muna Barat, yang dalam pelaksanaannya manganut prinsip hemat, wajar dan 
disesuaikan dengan kebutuhan rill. 
b. Pengadaan Alat/Pera.latan Komputer (PC) 
Untuk setiap pengadaan 1 (satu) unit alat/peralatan komputer harus dilengkapi 
dengan printer dengan / atau tanpa printer yang pengalokasian anggarannya 
sesuai Peraturan Bupati Muna Barat tentang Standarisasi Harga Barang 
kebutuhan Pemerintah Kabupaten Muna Barat. 3. PENGADAA.5 ALAT TULIS DAN PBRLENGKAPAN KANTOR Jasa pembersihan (Cleaning Service) pada gedung /kantor dan halaman SKPD 
dialokasikan pada DPA masing-masing SKPD. d. Ketentuan Jasa Pemberslban (Cleaning Sennce} Gedung/Kantor Dinas 
Nilai Gedung Jalan Jembatan Pengairan Drainase/ Dermaga Perhub. Kelistrikan Air 
No Tanggul Bersih Fisik (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 1%1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 0-100 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Juta 
2 > 100 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Juta- 
250Juta 
3 > 250 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
Juta- 
SOOJuta 
4 >500 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Juta-1,0 
Milvar 
5 >1,0 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 Milyar· 
1,5 
Milvar 
6 >1,5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 Milyar- 
2,0 
Mil var 
7 >2,0 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 Milyar- 
2,5 
Mil"",. 
8 >2,5 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 MUyar· 
3,0 
Milvar 
9 > 3,0 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 Milyar- 
3,5 
MilvAr 
10 > 3,5 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 Milyar- 
4,0 
Mil var 
11 >4,0 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 Milyar- 
4,5 
Milvar 
12 >4,5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Milyar- 2.00 
5,0 
Milvar b. Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut : 13 > 5,0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Milyar-10 
Milvar 
14 >10 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 
Milyar-25 
Mil"",. 
Nilai Oedung Jalan Jembatan Pengairan Drainase/ Dermaga Perhub. Keliatrikan Air 
No Tanggul Bersih Fiaik (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%1 {%1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
15 25 Milyar 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 
>25 
Milyar- 
50 Milyar 
16 > 50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Milyar- 
100 
Milyar 
17 > 100 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
Milyar • 
250 
Milyar 
18 >250 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
Milyar • 
500 
Milyar 
a) Penggu na Angaran/Ku asa Pengguna Anggran wajib memb erikan uang muk a 
kepada penyedia untu k pers iapan mem ulai pekerjaan dan penyedia wajib 
mencairkan uang muka untuk kegitan dengan nilai kontrak di atas Rp. 100 juta 
bagi pekerjaan konstruksi dan pengad aan barang/jasa lainn ya, serta diatas Rp. 
40 juta jasa konsulta si. 6. PEMBERIAN UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA a. Kegiatan penga daan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan seca ra lelang 
terpusat pada ULP Barang / Jasa Peme rintah, sesuai ketent uan Peraturan Pres iden 
Nomor 54 Tahun 2010, perubahannya yaitu Peratur an Presiden Nomor 35 Tahun 
2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015; 
b. Seluruh kegiata n yang telah selesai dilelang diserahkan kemb ali kepada 
PA/PPK/KPA masin g-masin g SKPD untu k diproses Sura t Penunjukan Penyedia 
Barang /Jasa (SPPBJ) dan kontrak; 
c. Kegiatan Penunjuk an Langsung / e-catalog yang telah selesai diproses pada ULP 
diserahkan kembali kepa da PA/PPK/KPA masing-rnasing SKPD untuk dipros es 
Surat Perjanji an Kontrak (SPK) . 5. BLP BARAN G/JASA PEMERINT AH c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat sesuai tugas pokok dan fungsin ya 
wajib memantau dan mengawa si kinerja Konsultan Pengawa s /Pengawa s Teknik. 
d. Setiap SKPD /KPA wajib menyusun dan menayangkan Rencana Umum 
Penga daan (RUP ) Belanja Lang sung kedalam Sistem Informasi Rencana Umum 
Pengadaan (SIRUP) melalui portal nasional LPSE . 
e. PA/KPA menyampai.kan RUP setelah adan ya pers etujuan bersama antara Bupati 
dengan DPRD tentang KUA PPAS dan setelah Penetapan APBD. Drainase/ Dermaga Per hub. Kelistrikan Air 
Nilai Gedung Jalan Jcmbatan Pengairan Tanggu l Bersih No Fisik (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) {%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13 > 5,0 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 
Milyar-10 
Milvar 
14 >10 I.SO I.SO I.SO I.SO 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
Milyar-25 
Milyar 
15 25 Milyar 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
>25 
Mily ar- 
50 Milvar 
16 > 50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 LOO 
Mily ar - 
100 
Milvar 
17 > 100 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Milyar - 
250 
Milyar 
18 >250 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Milyar • 
500 
Milvar 
1) Pergeseran lokasi dan anggaran hanya dapat dilakukan melalui mekanisme 
perubahan Anggaran pendapatan Belanja Daerah; 
2) Pengajuan pergeseran lokasi/ anggaran diatur sesuai mekanisme perubahan 
anggaran yang didahului dengan perubahan KUS, PPAS dan RKA; 
3) Perubahan APBD dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran 
kepada Bupati Muna Barat Cq. PPKAD Kabupaten Muna Barat dan tembusannya 
kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dan 
Asisten yang membidangi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna 
Barat 8. PBRGBSBRAII LOKASI DAN ANGGARAlf a. PA/KPA menunjuk panitia /Pejabat penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan 
penilaian terhadap basil pekerjaan yang telah diselesaikan; 
b. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang anggotanya berasal dari Instansi 
sendiri, BPKAD dan Biro Administrasi Pembangunan; 
c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
1) Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; 
2) Memahami isi kontrak; 
3) Memiliki kwalifikasi teknis; 
4) Menandatangani fakta integritas,; dan 
5) Tidak menjabat sebagai Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar 
(PPSPM) atau Bendahara . 
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan 
setelah seluruh basil pekerjaan dilaksanakan sesuia. dengan ketentuan kontrak. 7. SBRAB TBRDIA PBKBRJ'AAN b) Dalam hal penyedia. tidak mencairkan uang muka sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka tidak diperkenankan untuk mencairkan termin berikutnya. 
c) Pemberian uang muka pada penyedia. barang/jasa diberikan setelah Surat 
Perjanjia.n /Kontrak ditandatangani, dan menyerahkan Surat Jaminan Uang 
Muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang 
diberikan dari Bank Pemerintah dan Bank Umum lainnya, serta Perusa.haan 
Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugia.n (Surety Bond) yang harus 
direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan disertai dengan 
rencana penggunaan uang muka untuk melaksananakan pekerjaan sesuai 
kontrak. 
d) Pemberian uang muka kepada penyedia barang /jasa diatur sebagai berikut: 
1) Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% dari nilai kontrak; 
2) Untuk usa.ha selain usa.ha kecil setinggi-tingginya 20 o/o dari nilai kontrak 
e) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membayarkan prestasi 
pekerjaan kepada Penyedia. dan Penyedia. wajib mencairkan uang berdasarkan 
prestasi pekerjaan, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan 
pajak: dan 
f) Pembayaran prestasi pekerjaan berupa tennin dilakukan senilai pekerjaan yang 
telah dilaksanakan, termasuk peralatan dan bahan yang menjadi bagia.n dari 
basil yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 
a. Data dan informasi yang disarnpaikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa 
Pengguna Anggaran merupakan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 
program/kegiatan dan anggaran 13. EVALUASI DAN PEll'GEll'DALJAll' Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). 12. PEll'GAWASAlf a. Dokumen Kegiatan