Bagaimana redaksi normatif Pasal 82 dalam pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007?
Norma hukum dalam pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, BAB I - KETENTUAlf UMUM, Pasal 82 berbunyi:

( l) Sebagian wilayah pesisir ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk 
kepentingan perlind ungan. 
(2) Kawasan konservasi sebagaimana di maksud pada ayat ( 1) mempunyai 
ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang diselenggarakan untuk 
melindungi: 
a. kelestarian plasma nu tfah perairan beserta ekosistemnya; dan 
b. kelestarian ekosistem wilayah pesisir yang unik dan/ atau rentan 
terhadap perubahan. Pasal 81 Paragraf 1 
Umum Bagian Ketiga 
Kawasan Konservasi c. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan 
dan permukirnan nelayan; dan 
d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas 
umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman. 
Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil setiap orang secara 
langsung atau tidak langsung dilarang untuk : 
a. menarnbang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem 
terumbu karang; 
b. mengarnbil terurnbu karang di Kawasan Konservasi; 
c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/ atau bahan lain yang 
merusak Ekosistem terumbu karang; 
d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem 
terurnbu karang; 
e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang 
tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya 
yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologi Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil; 
g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, 
pemukiman, dan/ a tau kegiatan lain; 
h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang larnun; 
i. melakukan penambangan pa.sir pada wilayah yang apabila secara teknis, 
ekologis, sosial, dan/ atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan 
dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat 
sekitarnya; Paragraf3 
Larangan