Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, BAB III - WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Anggota BPD wajib: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan 
gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan 
pribadi, kelompok dan/atau golongan; 
d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat 
masyarakat Desa; dan 
e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja 
dengan lembaga kemasyarakatan Desa. 
f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan 
dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
g. menyampaikan laporan hasil kerja kepada masyarakat 
paling sedikit satu kali dalam satu tahun pada saat 
berakhir tahun anggaran; dan 
h. menatausahakan administrasi BPD. 
(2) Laporan hasil kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf g, disampaikan kepada Camat untuk diteruskan 
kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang 
membidangi Desa. 
- 6 - 
 
 Bagian Keempat 
Larangan