Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN, BAB II - PERJANJIAN KINERJA, Pasal 7 menetapkan:

Bupati menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja kepada Presidan 
melalui Kement erian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi selambat -lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 
Dokumen Anggaran disahkan. 
Kepala Perangkat Daerah menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja 
ke Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat -
lambatnya 1 (satu ) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
disahkan.