Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARAN G/JASA, pada BAB V - PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN, Pasal 13 dinyatakan:

(1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, 
laporan OPD, media masa dan /atau pihak lain diluar ULP 
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : 
a. sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas 
pengaduan yang diterima dan menyampaikannya 
kepada Ketua Komite Etik; 
b. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang 
di persiapkan oleh Sekretariat untuk membahas 
pengaduan; 
c. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan 
apakah pengaduan layak atau tidak layak 
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; 
d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan 
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang p atut 
kepada pihak pengadu; 
e. apabila layak proses penanganan pengaduan 
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komi te 
Etik, dengan : 
1. Pemanggilan para pihak; 
2. Pengumpulan bukti ; dan 
3. Pemeriksaan bukti 
f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yan g 
ada Komite Etik memutuskaan dan menetapkan ada 
tidak pelanggaran terhadap Kode Etik; 
 
 g. apabila… 
10 
 
g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terja di 
pelanggaran terhadap Kode Etik, maka dalam 
keputusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi 
administratif yang diberikan kepada pejabat struktu ral 
atau pejabat fungsional pengelola pengadaan 
barang/jasa; 
h. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati 
dengan tembusan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris 
Daerah untuk diambil keputusan; dan 
i. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan 
pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Komite Etik. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimksud pada ayat (1) 
huruf g berupa : 
a. teguran tertulis; 
b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis; 
c. mutasi dari Kelompok Kerja/Sub Bagian ULP; 
d. penghentian tunjangan daerah paling kurang 3 (tiga) 
bulan; 
e. penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan 
f. pemberhentian dari jabatan strukural dan jabatan 
fungsional. 
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 
berdasarkan tingkat pelangggaran kode etik yang tid ak 
bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat 
dikenakan beberapa sanksi sekaligus. 
 
Bagian Kedua 
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan