Apa yang diatur dalam !PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 29 Tahun 2018 pada Pasal 10?
Berdasarkan !PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 29 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 37, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf cl dan 
huruf c2, seb.Lngga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi 
sebagai berikut: 
PasaJ 10 
( IJ Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman 
Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruI a rnempunyai Lugas: 
a. mclakukan pcnyusunan p1.:reocanaan program 
dan evaluasi pclaksanaan tugas-lugas pada Seksl 
Pengembangan dan Promosi Pcnariaman Modal ; 
b. melaksanakan promosi penanaman modal di 
dalam dan luar negeri ; 
c. menyusun petunjuk teknis promosi pcnanaman 
modal; 
d. menyusun maLeri promosi penanaman modal ; 
e. mengidenLifikasi peluang dan polensi penanaman 
modal; 
f. mengkoordinasikan dan mclaksanakan 
kebijakan-kebijakan di Bidang Penanaman Modal 
meliputi : penyusunan peta invesiasi daerah, 
usulan dan pemberian inscntif ; 
g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Umum 
Penanaman Modal (RUPM); 
h. melaksanakan fasilitasi kerja sama anLara UKM 
dengan pengusaha ; 
ht. melaksanakan pengu m puJan data da n pelaku 
usaha, mikro, kecil, meneng.:1h, dan besar; dan 
1. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan 
yang diberikan olch Kepala Bidang Penanaman 
Modal. 
(2) Seksi Pengenda lian dan Pelaksanaan Penanarnan 
Modal sebagaimana d.imaksud dalam PasaJ 9 ayaL (l) 
huruf b r,ncmpunyai tugas : 
a. melakukan penyusunan percncanaan program dan 
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi 
Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman 
Modal; 
-7 -
b melaksanakan pemantauan dan pcngendalian 
i.J,vcstasi daerah 
Penanaman Modal pelaksanaaa perkembangan 
berdasarkan Laporan Kegiatan 
(LKPM); 
c. mclakukan in ven Larisa si, mengolah dan 
mengevaluasi data 
pena naman modal ; rcalisasi kcgiatan usaha 
c 1. menyiapkan bahan 
pelaksanaan penanaman 
yang dimiliki ; 
c2. melakukan koordinasi pcmbinaan tcrhadap 
modal bcrdasarkan izin 
dan pemrosesan 
penyelenggaraan pelayanan penzman p<'nanarna.n 
modal; 
d. memberikan rckomeudasi izin usaha kegw.1.an 
penanrunan modal dan non perizinan yang menjadi 
kewenangan daerc1h; 
e. menyiapkan bahan blmbmgan, pembinaan dan 
penyuluha.n kepada penanam modal. 
r. melaksanakan dan. mengelola data dan perijinan 
bidang penanaman modal secara elcktronik ; clan 
g. mc.lakuka.11 tugas lain yang bersifat keclinasa.n yang 
diberikan ol.ch Kepala Bidang Pena.naman Modal. 
5 Kctcnturu, Pasal 13 diubah, sehingga Pasa.l 13 secara 
kcsclu.ruhan berbuny1 sebagai benkut :