Apa substansi hukum dari Pasal 8 NOMOR 53'- TAHUN 2017 Nomor 14 Tahun 1945?
Materi muatan NOMOR 53'- TAHUN 2017 Nomor 14 Tahun 1945 tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Lembaga Adat. 1., khususnya BAB IV - PERAN PEMERINTAH DAERAH, Pasal 8, adalah:

\ 
(1) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
dilaporkan kepada Bupati; 
(2) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Muna Barat; 
(3) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dilaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Muna Barat melalui Camat; Pasal 12 (1) Pembinaan dan pengendalian umum maupun telmis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal. 10 ayat (2) di tingkat kecamatan dilakukan oleh 
Camat, berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga adat 
tingkat Kecamatan serta pihak terkait lainnya; 
(2) Pembinaan dan pengendalian umum maupun teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) di tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh 
Kepala Desa/Lurah, berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dan 
lembaga adat tingkat Desa serta pihak terkait lainnya. Pasal 11 (1) Pembinaan dan pengendalian umum atas pelaksanakan Peraturan Bupati 
ini dilakukan oleh Bupati; 
(2) Pembinaan telmis atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bersinergi dengan instansi atau dinas 
terkait, Lembaga Keagamaan, Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu serta 
pihak terkait lainnya. L. tidak b. Memastikan Lembaga Masyarakat Adat Sarano rwu 
bertentangan dengan Norma, Agama, Adat Istiadat, Pancasila, dan 
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 
c. Memeriksa laporan kegiatan secara berkala agar menjadi lembaga 
yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel; 
d. Menjaga netralitas anggota Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu. 
Bagian Kedua 
Pembinaan