Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BANYUWANGI Nomor 19 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BANYUWANGI Nomor 19 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adal ah Kabupaten Banyuwangi . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi. 
5. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah 
semua organ isme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang 
secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi 
dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya . 
6. Peremajaan adalah kegiatan -kegiatan yang harus dilakukan dalam rang ka 
penggantian tanaman kelapa yang tidak produktif. 
7. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pengambilan janur dan nira 
serta penebangan pada tanaman kelapa. 
8. Pembinaan adalah setiap usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan 
berhasil guna dalam bentuk pe ngaturan, pemberian bimbingan dan 
peremajaan tanaman kelapa. 
9. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya 
dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk 
menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk 
memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun 
menjualnya kepada orang lain. 
10. Pengelola adalah Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang 
oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien & professional 
11. Pemeliharaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya menjaga 
kelangsungan hidup tanaman agar tetap hidup sehat dan memiliki 
produktivitas tinggi.