Apa substansi hukum dari Pasal 26  Nomor m Tahun 2017?
Materi muatan  Nomor m Tahun 2017 tentang , khususnya , Pasal 26, adalah:

( l) Pimpinan dan Anggota. DPRD diberikan pakaian dinaa 
dan e.tribut aebagaimana dima.kaud dalam Pas.al 22 
ayat (11 huruf d. 
(2) L>alam haJ Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan rumah negara bagi Anggota. DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada yang 
bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. Pasal 30 
(11 Dalatn hal Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas 
jabatan bagi Pirnpinan DPRD sebagaimana dimaksud 
dala.m Pasal 27, kepada yang bcraangkutan dibcrikan 
t.unjangan perumahan dan tunjangan tmnAp<>rt.aai. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang 
discdiakan eebagaimana di.maksud pada ayat ( 1) tidak 
dapat dnsbah. (I) Rumah negara dan perlenglcapannya serta kendaraan 
dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak dapat disewabelikan, 
digunausahakan, dipindahtangank.an, dan/ atau 
diubah status hukumnya. Pasal 29 (1) Dalam hal Pirnpinan DPRD berhenti atau berakhir 
masa baldi, rumah negara dan perlengkapannya serta 
kendaraan dinas jabatan wajlb dlkembalikan dalam 
keadaan bailc kepada Pemerintah Daerah paling 
lambat 1 (ea.tu) bulan sejak tBnggal berhenti atau 
beraklrimya masa bal'ti. 
(2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah 
negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir 
masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya 
wajib dikembalika.n dalam keadaan baik kepada 
Pemerintah Daerah paling larnbat 1 {1tan1) bulan !k"jak 
tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. Pasa.128 (4) Peme.liharaan rumah negara. dan perlengkapannya 
ecrta. kcnclaraan dinas jabe.tan scbagaimana 
dima.ksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara 
clan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada 
dibebankan pada APBD. (3) Pemakaian rumah n&gam. dan perl&ngkapannya aerta 
kendaraan dinas jabatan sehagaimana dimaksud 
pada ayat (l) dan pemakaian rumah negara dan 
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan eesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
r>aw 32 
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan 
dinas jabatan serta tunjangan perumahan dan tunjangan 
traneportas! s.ebAgaimana dimalcsud dalam Pasal 22 tidak 
dapa.t diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
secara bersamaan. Pasal 31 
(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memperhatikan asas 
kepatutan, kewajaran, rasionalitaa, standar harga 
setempot yang berlaku, dan standar luae bangunan 
dan lahan rumah negara. sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Besaran tunjangan transportaai sebagaimana 
dimaksud da!am Pasal 30 harus memperhatikan asas 
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga 
setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(3) Besa.ran tunjangan perumahan yang dibayarkan 
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa 
rumah yang berJaku untuk standar rumah negara 
bagi Pim.pinan dan .l\nf,gota DPRD, tidak termasuk 
meubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. 
(4) Besaran tunjangan traneportaai yang dibayarkan 
harus sesuai dengan standar se.tuan harga sewa 
kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan 
dinas jabatan bagi .t'impinan dan Anggota UPRO, 
tida.k terma.suk bia.ya pera.watan dan biaya 
opera.siona.l kenda.raan dinas jabatan. 
(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh 
melebihi besaran tunjangan perumahan dan 
tunjangan traneport.asi Pimpinan dan Anggota DPl«> 
l"rovinsi Lampung. 
(6) Ketentuwi lebih lanjut mengerial besaran Lunj!Ulgi:u1 
perumahan dan tunjangan transportasi diatuT dalam 
Peraturan Bupati. (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 
bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
dihP-rik11n dalsim hP.ntuk uang clan dibayarkan 
setiap bulan terhitung mula.i tanggal pengucapan 
sumpah/ janji. 
(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada 
dan tunjangan transportasi bagi Anggota 
DPRD scbagaimana dlmaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 
huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 
pengucapan sumpah/janji. 
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia 
atau mengakhiri mass baktinya diberikan uang jasa 
pengabdian. BABV 
UANG JASA PENGABDIAN PIMPJNAN 
DAN ANGGOTA DPRD