Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 37 PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN, pada BAB III - PENYU SUNAN RPJM DESA, Pasal 37 menjelaskan:

(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif 
Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 36 yang meliputi: 
a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN; 
b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari 
dana perirnbangan yang diterima kabupaten; 
c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
kabupaten; dan 
d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan 
belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja 
daerah kabupaten. 
(2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana 
prograrn/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) yang meliputi: 
a. rencana kerja pemerintah kabupaten; 
b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten; 
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan 
rakyat daerah kabupaten. 
(3) Hasil pencermatan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
dituangkan ke dalarn format pagu indikatif Desa. 
(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
dituangkan ke dalarn format kegiatan pembangunan yang masuk 
ke Desa. 
(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana 
pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalarn 
rancangan RKP Desa.