Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan, pada , menyatakan:

(1) Penetapan Alokasi Dana Desa untuk Desa dilakukan setelah 
rekonsiliasi realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat), 
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dan Dana 
Alokasi Umum yang diterima Kabupaten pada Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD). BAB IV 
MEKANISME PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, 
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada 
60 {enam puluh) Desa, yang ada clalam wilayah aclministrasi 
Kabupaten Mempawah. 
(2) Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang 
cliterima Desa berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah 
yang diterima Kabupaten pada Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD). 
(3) Rincian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
pada masing-masing Desa, ditentukan dengan cara sebagai 
berikut: 
a. 60% [enam puluh perseratus) dibagi secara merata; dan 
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional clan 
realisasi penerimaan hasil pajak clan retribusi dari Desa 
masing-masing. 
(4) Penetapan ReaJisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang 
diterima Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
, ditetapkan oleh Bupati. Pasal 3 BAB III 
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penyisihan minimal 10 persen dari Dana Bagi Hasil 
Pajak (Pusat), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, 
clan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten. 
(3) Penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah 
Desa berdasarkan realisasi dari Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat), 
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dan Dana 
Alokasi Umum yang diterima Kabupaten pada Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD). 
(4) Penetapan Realisasi Alokasi Dana Desa yang diterima 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
ditetapkan oleh Bupati. 
(7) Badan Peng elola Pajak dan Retribusi Daerah menyampaikan 
data terkait pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah kepada 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selalu Bendah ara 
Umum Daerah (BUD) paling lamb at tanggal 4 untuk setiap 
bulannya. c (1) Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa 
dilakukan setelah rekonsiliasi realisasi pendapatan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten pada Rekening 
Kas Umum Daerah (RKUD}. 
(2) PT. Bank Kalbar Cabang Memp awah sebagai tempat keduduk an 
Kas Umum Daerah Kah. Mempawah wajib menyampaikan Print 
Out Rekening Koran Pendapatan Pajak Daerah kepada 
Bendahara Penerimaan paling lama 1 x 24 jam untuk setiap 
harinya. 
(3) Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah (BPPRD) bertug as untuk men erirna , 
menyimpan, menyetorkan paling lama 1 x 24 jam ke Kas Daerah. 
(4) Bendahara Penerimaan pada BPPRD melakukan penatausahaan 
dan mempertanggungjawabkan seluruh pendapatan pajak 
daerah kepada Kepal a BPPRD paling lambat tanggal 3 untuk 
setiap bulann ya. 
(5) BPPRD melakukan pemisahan antara pendapatan pokok Pajak 
Bumi dan Bangunan serta denda tunggakan Pajak Bumi dan 
Bangunan paling lamb at tangg al 3 untuk setiap bulannya. 
(6) Bendahara penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
menyampaikan laporan pertan ggungjawaban realis asi 
penerim aan retribu si kepada BPPRD paling lambat tanggal 3 
untuk setiap bulann ya. C, Pasal 5 (2) PT. Bank Kalbar Cabang Mempawah sebagai tempat kedudukan 
Kas Umum Daerah Kab. Mempawah wajib menyampaikan Print 
Out Rekening Koran RKUD Pendapatan Transfer kepada 
Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD) paling lama 1 x 24 jam untuk setiap harinya. 
(3) Bendahara PPKD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKl\.D) melakukan penatausahaan dan 
mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan 
PPKD kepada Kuasa Bendahara Umurn Daerah (BUD) paling 
lambat tanggal 3 untuk setiap bulannya dan ditindaskan pada 
Sub Bidang Akuntansi Dana Transfer.