Bagaimana redaksi normatif Pasal 27 dalam Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964?
Norma hukum dalam Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, BAB Ill - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 27 berbunyi:

{1) Sub Bidang lmplementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan mempunyai 
tugas: 
menyusun program kegiatan Sub Bidang lmplementasi Kebijakan 
Publik dan Pendidikan berdasarkan Peraturan Perundangan­ 
Undangan: 
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan pendidikan di Bidang Politik; 
melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan teknis dengan instansi 
terkalt di bldang pemerintahan, kelembagaaan partai politik, budaya 
dan pendiidikan politik; 
melaksanakan ~ilitasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik pada 
kelembagaan parpol, onnas, LSM dan generasl muda; 
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan 
pemerintahan di bidang sistem dan implementasi publik dan 
pendldikan politik di daerah; 
melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang 
sistem implementasi publik dan pendidikan politik; 
melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur 
kesbangpol di bidang sistem implementasi publ1k dan pendidikan 
politik di daerah; 
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar 
pelaksaan tugas sesuai dengan ketentuan; 
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan pelaksanaan 
kelancaran tugas; 
melaksanakan tugas kedinasan lain sesui dengan perintah atasan; 
Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu mempunyai 
tugas: 
menyusun program kegiatan bidang kelembagaan partai politik dan 
fasilitasi pemilu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; 
menylapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan di bidang kelembagaan partai politik dan fasilitas pemilu 
legistlatif, pilpres dan pllkada; j. pelaksanaan koordinasi yang terkait di bidang-bidang lain di lingkungan 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan; 
Pasal26 -11 - 
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaaan kegiatan di 
bidang kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, 
fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah; 
melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang 
kesbangpol, kelembagaan politik, pemerintahan, kelembagaan partai 
politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah; 
melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan teknis (menunjuk kepada 
kebijakan umum nasional) di bidang kelembagaan politik pemerintahan, 
kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di 
daearah dan desk pemllu; 
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar 
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan; 
menylapkan perumusan kebijakan fasilitasi Jembaga antar legislatif dan 
eksekutif; 
melaksanakan verifikasi berkas parpol untuk memperoleh bantuan 
keuangan dari APBD yang memperoleh kursi di DPRD Propinsi; 
I. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan 
berdasarkan tugas dan fungsi. 
Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal28 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas teknls Kantor sesuai bldang keahlian dan kebutuhan.