Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 1 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 1 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, khususnya BAB II - KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 2, memuat:

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara 
dan Calon Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas 
dengan penuh tanggung jawab di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan kriteria sebagai 
berikut: 
Penilaian Kinerja yang terdiri dari : 
- Orientasi Pelayanan; 
- Integritas; 
- Kerja sama; 
- Komitmen, 
- Kepemimpinan (khusus pejabat struktural); dan 
- Togas tambahan . 
Penilaian Disiplin yang terdiri dari : 
- Kehadiran pada apel kerja pagi dan sore; 
- Kehadiran pada Upacara Hari-hari Besar Nasional; dan 
- Mengikuti kegiatan rapat bagi pejabat eselon II, III dan IV. 
ASN Pusat yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Minahasa Tenggara dapat diberikan TP sepanjang yang 
bersangkutan tidak menerima honor atas pembebanan APBN 
atau anggaran lainnya. 
Pejabat Pelaksana Togas (Plt) dan atau Pelaksana Harian (Plh) 
yang sifatnya mengganti pejabat definitif diberikan Tambahan 
Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku berhak menerima 
Tambahan Penghasilan sesuai dengan jabatan yang menjadi 
tanggung jawabnya . 
Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Calon Aparatur Sipil 
Negara dihitung mulai melaksanakan tugas yang dibuktikan 
dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Togas. 
Aparatur Sipil Negara dan Caolon Aparatur Sipil Negara yang 
melaksanakan tugas kedinasan yaitu Tugas Luar , Ijin Belajar, 
dan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang dibuktikan dengan 
surat tugas dari atasan dan dokumen pendukung lainnya berhak 
menerima tambahan penghasilan. 
Aparatur Sipil Negara dan calon Aparatur Sipil Negara yang tidak 
mengikuti apel pagi, apel sore, serta meninggalkan tugas dengan 
alasan kedinasan yang sah yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari atasan dapat diberikan tambahan penghasilan. 
Tambahan Penghasilan tidak diberikan apabila ASN: 
Menjalani Cuti; 
Melaksanakan Togas Belajar; 
Tidak masuk kantor lebih dari 14 (Empat belas) hari kerja 
dengan alasan apapun dalam masa kinerja; 
Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Displin 
PNS.