Apa substansi hukum dari Pasal 21 Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011?
Materi muatan Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 21, adalah:

Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) 
huruf c, meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang 
dilakukan antar sesama anggota KPB. 
Pasal22 
Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d, 
meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban 
kegiatan BSPSK1 Pasal20 
Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) 
huruf b, meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas 
bahan bangunan , teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan. Pasal 19 
(1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) 
huruf a, meliputi kegiatan : 
a. sosialisasi dan/ a tau penyuluhan; 
b. verifikasi calon Penerima BSPSK; 
c. kesepakatan calon Penerima BSPSK; dan 
d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal. 
(2) Kesepakatan calon Penerima BSPSK sebagaimana dimaksud pada 
huruf c, dilakukan melalui rembuk warga untuk: 
a. menentukan calon Penerima BSPSK; 
b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam 
pelaksanaan kegiatan BSPSK; dan 
c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan. 
(3) ldentifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui rembuk warga. Bagian Keempat 
Penyiapan Masyarakat