Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 11 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 11 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS, khususnya , Pasal 5, memuat:

(1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas atas nama 
Bupati terkait bidang kepegawaian, dalam bentuk dan susunan 
produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: 
a. petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dan 
Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama, Administrator, dan Pengawas, serta Pejabat 
Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Selatan; 
b. Keputusan penetapan angka kredit (PAK) pada jabatan 
fungsional tertentu; 
- 6 - 
c. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dan 
pengangkatan kembali PNS yang dikenakan pemberhentian 
sementara yang menduduki jabatan pengawas dan 
pelaksana, serta PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I 
golongan ruang III/d ke bawah karena melakukan 
pelanggaran tindak pidana; 
d. Keputusan pembebasan 
pengangkatan kembali 
ketrampilan; 
e. Keputusan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional 
ketrampilan; 
f. Keputusan Bupati tentang penunjukan dan penetapan 
besaran honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber di 
Lingkungan Sekretariat Daerah; dan 
g. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan hibah dan 
bantuan sosial di Lingkungan Sekretariat Daerah. 
(2) Sekretaris berwenang menandatangani naskah dinas bidang 
kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: 
a. izin cuti tahunan kepada PNS yang menduduki jabatan 
pimpinan tinggi pratama dan fungsional ahli madya/mahir di 
lingkungan satuan kerja; 
b. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pembina 
golongan ruang III/d keatas; sementara, pemberhentian dan 
kedalam jabatan fungsional 
c. Surat edaran dalam rangka mengkoordinasikan 
penyelengaraan urusan pemerintahan daerah; dan 
d. Surat Perintah Togas dalam ha! Wakil Bupati berhalangan 
dan atau sedang melaksanakan cuti atau tugas luar. 
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni