Apa bunyi lengkap Pasal 164 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003?
Menurut ketentuan dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, pada , Pasal 164 dinyatakan:

(11 Infrastruktur yang menjadi basil kegiatan KSPI atas 
barang milik daerah berupa: 
a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana 
dan prasarana; 
b. pengeml:)!mgan infraetruktur berupa penembahan 
dan/ atau peningkatan t.erhadap kapasita11, 
kuantitas dan/ atau kualita.a infrastruktur; dan/ atau 
c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambehan 
dan/ atau peningkatan terhadap ~IRUJittll:I, 
kuantitas dan/atau kualitaa infra.atruktur lainnya. 
(.2) Mitra KSPI menyerahkan in&li\struktur yang menjadi 
basil kegiatan KSPI atas baraQ milik daerah 
aebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) seeuai perjanjian 
atau pada saat berakhirnya perjanjian. 
{3) Penyerahan aebaga.imana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan olch mitra KSPI ataa barang m.i1ik daerah 
kepada PJPK. (11 Fonnula.si dan/atau besaran pembagim kelebihan 
keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Penetapan besaran pembagjan kelebihan keuntungan 
(clawbackJ aebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mempertlmbangkan h88il .kajian dart 
TUn KSPI yang dibentuk oleh Bupati. 
(3) Pcrhitungan pemhagian kelcbiban keuntungan 
(clawback) aebagaimana dimalalud pada ayat (I) 
dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: 
a. nilai inveatasi Pemerintah Daerah; 
b. Dilai mveetasi mitra KSPI; 
c. risilco yang ditanggung Dlitra KBPI; dan 
d. karakteristik infrastruktur. PasaI 163 b. pemhagian ataa kelebihan keuntl.mgan yang 
diperoleh dari yang ditentukan pe.da aaat perjanji.an 
dim.Wai (clawbadc}. 
(2) Pembegian ataa kelebihan .keuntungan aebagaimana 
dimakaud pada a.yat (1) huruf b merupakan penerimaan 
Pemerint.ah Daenili yang harua djMorkan ke rekening 
Klls Umum Daerah. 
,-. 
( 11 Dalaln hal mitra KSPI terlambat melakuk.an 
pembayaran atau melakukan pemba.yaran namun tidak 
sesuai dengan ketentuan atas pemhagian keuntungan 
KSPI, mitra KSPI atas barang lllilik daerah we.jib 
membavar denda sebapimana diatur dalam naskah 
perjanjian. Pasa.l 169 P:emgraf Ke-~mbilan 
Sank•i Dan Denda (1) Mitra KSPI melaporkan secara tertulis basil penyetoran 
pendapat.an daerah ataa KSPI kepe.da Bupati aesuai 
pei:JanJian dengan dilampiri bukti penyetoran 
pendapatan daP.nih. 
(2) Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana 
dimabud pada a.va.t (1) merupakan dokwnen sumber 
pelaksanaan penatausahaan KSPI. Pual 168 Pual 167 
(11 Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas 
pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berarla 
pad.a Pcngclola Barang. 
(21 Pengguna &rang melakukan penatausahaan ataa 
pelok$Qnaan KSPI ataa barang milik daerah yang berada 
pe.da Pengguna Barang. Panigraf Keaembilan 
Penatausahaan Ketentuan lebih Janjut mengenai Tata Cara. pelaksanaen 
KSPI Ate.s Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang dan 
Pmgguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal iee f 1) PJPK menyerahkan barang milik daerah yane diterima 
dari mitta KSPI atas barang milik claerah sebagaimana 
dimaksud dalmn Pasal 164 ayat {3) kepa.da Bupati. 
(2) .Barang basil KSPI ataa banmg milik daerah berupa 
.i.nfrastruktur be11erta fasilitasnya menjadi barang milik 
daerah sejak diaerahkan kepada Pemerintah Daerah. Paaal 165 
,- 
Mitra dikenakan ~luii administratif berupe surat teguran 
dalam hal: 
a. belum melakuk9n perbaikan dan/atau penggantian 
sebagaimana dimabud dalam Paeal 172 dan Paaa1 173 
pada saat berakhimya KSPI; atau Pasal 174 Pasal 173 
Fem.be.yam biaya sebagaimana dimakaud dalam Pasal 172 
ayat ( 1) dilakukan dengan cara menyetorkan lee Rekening 
Kaa Umum Daerab paUng lama 1 (satu) bu1an terhitung 
sejak adanya penetapan eebegaimana dimaksud delam 
PasaJ 172 ayat (2). Pasal 172 
(lJ Ualaln b.al perbaikan dan/a1a.u penggantian barang 
milik dactah aebegaimana djmaksud dalam .PllSltl 287 
dan Pasal 171 tirlsa'k dapat dilakukan, mitra KSPJ 
membayar lnaya perbaikan dan/atau penggantian 
tersebut secara tunai. 
(2) Penentuan besaran biaya eehagaimana djma!aaud pada 
ayat ( l) dit.etapkan olen t>J PK. Paul 171 
(1) Da1am hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 
hilang aelama pe.laksanaJm masa KSPI alal>at kesalahan 
atau kclalaian mitra KSl'l, mitra wajib menggan.ti objek 
dan basil KSPl dengan bamng yAng sama atau bareng 
yang eejenis dan setara. 
(21 Penggantian barang milik daerah aebagaimana 
dimakaud pada ayat ( l) harus sudah selesai 
dilaksanakan paling lam.bat pada saat berakhirnya 
KSPI. Pasal 170 
(I) l>Klam hal berang milik daerah yang menjadi objek KSPI 
tidak dipelibora dengan balk seauai ketentuan po.da 
perjllJljian, mitra KSPI memperbaiki aampai pada 
kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan. 
(2) Perbeikan sebagajmana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
sudah selcsai dilakaanakan paling lamba.t pada saat 
bcrakhirnya ma""' KSPI ata11 barang milik daerah. (2) Pembayanm dcnda sebagaimana djmaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui penyetoran ke rebning Kas 
Umum Daerah. 
(1) Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah 
danfatau barang milik daerah dalam penguasaan 
Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang. 
(2) Pengelola Ba.rang, Pengguna Barang dan .kuasa 
Pen~w1a Bara.rig bertanggungjawab atas pemeliharaan 
barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 
(31 Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik 
daerah sebagaimana dimakud pada ayat (2) adalah 
untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang 
milik daerah agar selalu dalarn kcadaan baik dan layak 
serta siap digunakan secara berclaya guna dan bP.rh.l'lsil 
guna. 
(4) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pemerintah Daerah harus memprioritaskan 
anggaran belanja pemelih.araan dalam jumlah yang 
culcup, Pasal 181 Ba.gian Kedua 
Pemellharaan (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai To:ttl Cam Pengomarum 
Barang Milik Da.erah diatur dengan Peraturan Bupati. 
(21 Tata Cara Pengamanan sebagedmana ayat (1) meliputi: 
a. tata cara pengamanan tanah; 
b. tata cara pengamanan gedung dan/ atau bangunan; 
c. tata cara pengamanan kendaraan dinas; 
d, ~U.. t:lil'H pengamarian rurnah Negara; 
e. tata cara pengamanan barang milik daerah berupa 
barang persediaan; 
f. tata cara pengamanan barang milik daerah selain 
tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah 
negaradan barang pereediaan yang mempunyai 
dokumen berita acara serah terima; 
g. tata cara pengamanan barang milik daerah berupa 
barang tak berwujud. Pasal 180 Bupau clapat menetapkan kebljakan asuransi atau 
pertanggungan dalam rangka pengamanan bamng milik 
daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daerah. Pasal 179 (2) Penyimpanan bukti kepe:milikan barang milik daerah 
dilakukan oleh Pengelola Barang. 
(lj Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan 
dengan tertib dan aman. Pasal 178 (1) Pengelola Barang, Pengsuna Barang dan/atau kuasa 
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang 
mi1ik daerah yang berada dalam penguasaannya. 
(2) Pengamana.n barang milik daerah sebagaimana 
di.maksud pada ayat (1), meliputi: 
a. pengamanan fisik; 
b. pengrunonnn administraBi; dan 
c. pengamanan hukum. Pasal 177 Bagian Pcrtama 
Pengamanan BAB VIII 
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Dalam hal denda sebagatmana dimaksud dalain Pasal 175 
tidak dilunasi mitra KSPI, make. penyele.sa.iannya 
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. Pasal 176 (1) Dalam hal perbaikan, penggantian dan/atau 
penyerahan barang milik daerah sebagaimana. 
dimaksud dalam Pa.sal 173 belum dilakukan terhitung 1 
[eatu) bulan sejak diterbitlm.nnyn suro.t teguran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, mitra 
dikenakan sanksi administratif berupa surat 
peringatan. 
(2) Dalam hal perbaikan, penggantian clan/at.au 
penyerahan barang mllik daerah belum dilakukan 
terhitung 1 jbulanl sejak diterbitkannya surnt 
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra 
dikenakan sanksi administratif berupa denda 
sebagannana diatur dala.m naskah perjanjian. Pasal 175 b. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi 
objck KSPI dan/atau hasil pemanfaatan pada saat 
berakhirnya KSPL 
(11 Pcnilaian barang milik daerah berupa tanah d.an/atau 
bangunan daJam rangka pemanfaatan atau 
pemindahtanganan dilakukan oleh: 
a. penilai pemerintah; atau 
b. penilai publik yang diteta.pkan oleh Bupati. 
(21 Penilai Publilc, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemer1ntah yang 
mempunyai izin pralctik Penilaian dan menjadi anggota 
asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. 
(31 Penilaian baranz milik da.erah sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (11 dilaksanakan untuk mendapatkan n.ilai 
wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
(4) Nilai wajar sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (3) yang 
diperoleh dari haeil penilaifm menjadi t.anggung jawab 
Penilai. Pasal 184 (1) Penilaian barang milik daerah dila.kukan dalarn rangka 
penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan 
atau pemindahtanganan. 
(2) PeniJaian barang mili.k daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l J dikecualikan untuk: 
a. pemanfaatan dalam benluk pinjam pakai; dan 
b. pemindahtangansn dalam bentuk hibah. 
(3) Penetapan nilai barang milik dneroh dalam rangka 
penyusunan neraea Pemerintah Daerah dilakukan 
dengan berpedoman pada Standar AkuntBnsi 
Pemerintahan (SAP]. 
(41 Biaya yang diperlukan da.1.am rangka. penilaian barang 
mili.k daerah dibebankan pada APBD. t'asal 183 BABIX 
PENJLAIAN Kctentuan lcbih lanjut mcngcnai Tata Cara Pcmel.iharaa.n 
R1n~ng M;J;k Oaerah diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 182 (51 Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana 
dimak&ud pa.da ayat (4) dibebankan pada. APDD. 
(6) Dalam hal barang milik daerah dila.kukan pemanfaatan 
dengan pihak Jain, biaya pemeJiharaan menjadi 
ta.n.ggung jawab sepenuhnra dari mitra pemanfaatan 
barang milik daerah. 
(1) Dalam lwndi!Ji tertentu, Bupati dapat melakukan 
penj)ajan bmbali dalam rangka kor(!ksi atas niW 
barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca 
Pemerintah Daerah. 
(2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan 
keuangan 8C8Uai . Stand.a.I Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) yang metede penilaiannya d;Jaksan11kan !'lf!RllAi 
standar penilaian. 
(31 Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai 
barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan 
berpedoman pada kctcntuan pemerintah yuag berlaku 
secara nasional. 
(4) Ketentuan pemerintah yang berlalcu secara nasional, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijalcan 
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas 
Pemerintah Daerah. Pasal 186 (1) Penilaian barang !Dilik daerah eelain tanah dan/atau 
bangunan dalam rangka pemanfaamn atau 
pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan 
oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang 
ditetapkan Bupati. 
(2) Tim sebagaimana djmaksud pada ayat (1) adalah 
panitia penabsir harga yang un~umya terdiri dari OPD I 
Unit Kerja terkait. 
(3) Penilai ~imAnA dimaksud pada ayat (1) adalah 
Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. 
(4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai 
wajar eesuai denpn ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
(5) Apabila penilaian 1:1ebapiman11 dim.aksud pada ayat (4) 
dilakukan oleh Pensguna Barang tanpa mehbatkan 
Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah 
hanya merupa]am nilai taksiran. 
(6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (~) ditetapkan oleh ijupati. Pasal 185 
{l) Pemindahtanganan barang milik daemh yang dilakukan 
set.elah mendapat persetujuan DPRD untuk: 
a. tana.h dan/atau bangunan; atau 
b, selain tanah dan/atau bangunan yang bemilai lebih 
dari Rp. 5.000.000.000,- (lima mmar rupiah). 
(21 Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagalmana dllnaksud pa.da ayat 
(1) huruf a tidak memerlukan persetuju.an DPRD, 
apabila: 
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau 
penataan kota; 
b. harue dihapuskan karena anggaran untuk 
bangunan pengganti sudah disediakan dalam 
dokumen penganggaran; 
e, diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan; 
d. diperuntukkan bagi kepentingan \ltnum; at.au Pasal 189 Bagian Kedua 
PeTsetujuan Pemindahtanganan (1) Dalam rangka pemindahtanganan ba.rang millk daerah 
dilakukan penile.ian. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan eebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), untuk pemindahtanganan dalarn bentuk 
hiboh. 
(3) PemJaian 8ebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar. Pasal 188 (1) Darang millk daerah yang tidak diperlukan bagi 
pP.nyP.11!nggAnuan tug11s pt'!lllP.rinta han dBP.TAh dBpAt 
dipindahtangankan. 
{21 Eentuk pemindahtanRanan barang milik daerah 
meliputi: 
a penjualan; 
b. tukar menukar; 
d. hibah; Q.UlU 
e. penyertaa.n modal Pemerintah Da.erah. Pasal 187 1:3AB X 
PEMINDAHTANQANAN 
Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 
.~ 
Tanah dan/atau bangunan di~runtnkken bogi pcgawai 
negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan 
sebagaimana dimakaud dalam Pasal 189 ayat (2) huruf c, 
o.da1ah: 
a. tanah dQn/atau bangunan yang mentpalcan k.ategori 
rumah negara/ daerah gnlongan llI; 
b. tanah yang merupakan tanah kavlina yang menurut 
perencanaan awalnya untuk pemba.ngunan perumahan 
pepwai negeri 8ipil Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. Pasal 192 Paaa.l 191 
8angunan yan" harus dihapuskan lalrena anggamn untuk 
bangunan pengganti sudah disediakan daJam dokumen 
penganggaran sebagaimana dimaksud dabun Pasal 189 
huruf b, dimakeudlan bahwa yang dihapuslc.an 
aclalah banpnan yang berdiri di ata.6 t.anflh terecbut 
dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di 
atas tanah yang sama (rekonetrukai) sesuai dengan alokasi 
angga.ran yang telah d1sediakan dalam dokumen 
penganggaran. (1) Tanah dan/at.au bQngunan .vang audah ddak sesuai 
dengan ta.ta ruang wilayah atau penataan kota 
8ebagaimana dlmaksud dalain Pasal 189 ayat (2) huruf 
a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah clan/at.au 
bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan 
dan/atau fungsi kawa.san wilayah. 
(2) Tanah dan/at.au bangunan yang tidak seanei IU-..ngan 
penataan kota sebag1dma11a djmaksud pada ayat (1), 
perlu dila.kukan penyesuaian yang berakibar pada 
perubahan lua& tanah dan/at.au bangunan tenM:bur. Pttaal 190 e. dilcuaaai Pemerintah Daerah benlalSfll"kan 
keputusan JMmiA(lilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang jika status 
kepemilikannya dipcrtabankan tldak layak secara 
ekonomis.