Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Nomor 16 Tahun 2013.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Nomor 16 Tahun 2013 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada , pasal 2 menjelaskan:

8disesuaikam dengan penetapan tema arsutektur bangunan
didalam RTBL.
(2)Persyaratan penampilan bangu nangedung sebagaimana dimaksud
dalampasal 28harus memperhatikan memperhatikan kaidah estetika
bentuk, karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada disekitarnya
serta dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian.
(3)Pemerintah Daerah dapat menetapkan ka idah arsitektur tertentu pada
suatu kawasan setelah mendengar pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung
dan pendapat masyarakat.
(4)Ketentuan persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal30
(1)Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan
gedung, dan keandalan bangunan gedung.
(2)Bentuk bangunan gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam
dimungkinkan m enggunakan pencahayaan dan penghawaan alami,
kecuali dalam hal fungsi bangunan gedung memerlukan system
pencahayaan dan penghawaan buatan.
(3)Ruang dalam bangunan gedung harus mempunyai ketinggian yang
cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya.
(4)Perubahan fungsi dan penggunaan ruang bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan
bangunan gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan
bangunan dan penghuninya.
(5)Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal31
(1)Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan
gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
harus mempertimbangkan terciptanya ruan g luar dan ruang terbuka
hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang
diwujudkan melalui pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses
penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya
kebutuhan prasarana dan sarana luar b angunan gedung.
(2)Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan
gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a.persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP);
b.persyaratan ruang sempadan depan bangunan gedung;
c.persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
d.ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
e.daerah hijau pada bangunan;
f.tata tanaman;
g.sirkulasi dan fasilitas parkir;
h.pertandaan;
i.pencahayaan ruang luar bangunan gedung.
(3)Ketentuan persyaratan keseimbangan, ke serasian dan keselarasan
bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 9
Konstruksi Bangunan Panggung
Pasal32
(1)Setiap bangunan gedung yang dibangun bisa menggunakan konstruks i
pondasi telapak di kawasan tanah keras dan menggunakan konstruksi
pondasi dengan sistem panggung di kawasan rawa .
(2)Ketentuan tentang konstruksi bangunan panggung sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.
Paragraf 10
Pengendalian Dampak Lingkungan