Apa substansi hukum dari Pasal 71 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, khususnya BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, Pasal 71, adalah:

(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Ba ngunan adalah Perolehan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan. 
(2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan seba gaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. pemindahan hak karena: 
1. jual beli; 
2. tukar menukar; 
3. hibah; 
4. hibah wasiat; 
5. waris; 
6. pemasukan dalam perseroaan atau badan hukum lain ; 
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
8. penunjukan pembeli dalam lelang; 
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuata n hukum tetap; 
10. penggabungan usaha; 
11. peleburan usaha; 
12. pemekaran usaha; atau 
13. hadiah. 
b. Pemberian hak baru karena : 
1. kelanjutan pelepasan hak; atau 
2. di luar pelepasan hak. 
(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah: 
a. hak milik; 
b. hak guna usaha; 
 
 
 
 
29 
 c. hak guna bangunan; 
d. hak pakai; 
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 
f. hak pengelolaan. 
(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah objek paj ak yang diperoleh: 
a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan a tas perlakuan timbal balik; 
b. negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan 
pembangunan guna kegiatan umum; 
c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang diterapkan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menj alankan usaha atau 
melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas bad an atau perwakilan 
organisasi tersebut; 
d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak ata u karena perbuatan hukum 
lain dengan tidak adanya perubahan nama; 
e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan 
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk ke pentingan ibadah.