Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 15 Tahun 2018 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 15 Tahun 2018 tentang KODE ETIK BAGIAN LAYANAN PENGADAAN, BAB  VI - PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

(1)
 
Pemeriksaan atas dasar pengaduan dar
i masyarakat, laporan 
Perangkat 
Daerah
, media massa, dan/atau pihak Lain di luar 
Bagian Layanan 
Pengadaan
 
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 
a.
 
Ketua
 
Tim E
tik mengadakan rapat tim etik 
yang dipersiapkan oleh
 
Sekretaris untuk membahas peng
aduan;
 
b. Rapat Tim Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan 
layak atau tidak layak untuk ditindak lanjuti dengan perneriksaaan;
 
c.
 
Apabila
 
tidak layak proses penanganan
 
pengaduan
 
dihentikan dan 
diberikan penjelasan tertulis yang patut kepa
da pihak pengadu;
 
d. Apabila layak proses
 
penangan
an pengaduan ditindaklanjuti 
dengan 
pemeriksaan oleh Sidang Tim Etik, dengan
 
: 
 
1.
 
 
Pemanggilan para pihak;
 
2. 
 
Pengumpulan bukti; d
an
 
3. 
 
Pemeriksaan bukti.
 
e. Sesuai dengan 
hasil pemeriksaan dan 
 
bukti
-
bukti yang ada Tim 
Etik
 
memutuskan 
dan
 
menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode
 
Etik;
 
f. 
 
Apabila 
diputuskan dan
 
ditetapkan bahwa telah terjadi 
pelanggaran
 
terhadap kode etik, maka dalam putusanny
a 
Tim Etik harus 
menc
antumkan Sanksi yang
 
diberikan
 
kepada Pejabat Struktural, dan 
Pokja 
Pemilihan Penyedia
 
Barang/Jasa
 
yang melanggar dapat berupa :
 
1.
 
Te
guran tertulis;
 
2. 
 
Mutasi dari 
Bagian Layanan Pengadaan
;
 
3. 
 
Penghentian tunjangan kinerja daerah paling kuran
g 3 (tiga)
 
bulan;
 
11
 
 
4. 
 
Pen
urunan p
angkat setingkat lebih rendah;
 
 
5. 
 
Pemberhentian Jabatan.
 
g.
 
Keputusan 
Tim Etik 
dilaporkan kepada Bupati untuk 
 
diambil
 
keputusan; 
 
h. Bupati 
a
tau Pejabat 
y
ang
 
d
itunjuk 
m
enetapkan 
p
emberian 
s
anksi
 
b
erdasarkan Keputusan Tim Etik.
 
(2) 
 
Sanksi 
 
sebagaimana dimaksud pada 
huruf 
h
, dikenakan 
berdasarkan
 
tingkat pelanggaran Kode Etik tidak bersifat bertingkat 
d
an 
dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.
 
 
Bagian Kedua
 
Pemeriksaan Atas Dasar 
Temuan