Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 10 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 10 Tahun 2017 tentang ELIMINASI MALARIA, ketentuan pada BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 15 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peng undangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem baran 
Daerah KabupatenPesawaran. 
 
 Ditetapkan di Gedong Tataan 
 pada tanggal 27 Desember 2017 
 
 BUPATI PESAWARAN, 
 
dto 
 
 DENDI RAMADHONA K. 
 Diundangkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 27 Desember 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 
 
dto 
 
 KESUMA DEWANGSA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMO R 32 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
PROVINSI LAMPUNG : 9 /577/PSW/2017. 
 
Sesuai Dengan Salinan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB PESAWARAN, 
 
dto 
 
 
SUSI PATMININGTYAS, S.H. 
Pembina Tk. I 
NIP. 19661015 199503 2 002 
LAM PIRAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
NOMOR : 10 Tahun 2017 
TENTANG ELIMINASI MALARIA 
 
I. PENTAHAPAN KEGIATAN UPAYA ELIMINASI MALARIA 
 
A. TAHAPAN ELIMINASI MALARIA. 
 
 1. Tahap Pemberantasan: 
belum semua unit pelayanan kesehatan mampu memer iksa kasus secara 
laboratorium (Mikroskopis); 
cakupan pelayanan dan sumber daya terbatas; 
bila semua penderita demam di unit pelayanan kes ehatan sudah 
dilakukan pemeriksaan sediaan darah, maka Slide Pos itif Rate (SPR) 
masih > 5%; 
adanya upaya pengendalian malaria secara intensi f untuk mencapai 
SPR< 5%; dan 
adanya keterlibatan pemerintah,pemerintah daerah , swasta, LSM, 
organisasi Profesi, Lembaga internasional dan lemba ga donor lainnya 
(pembentukan Tim Gebrak Malaria atau forum kerja sa ma lain yang 
sudah ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota). 
 
2. Tahap Praeliminasi: 
semua unit pelayanan kesehatan sudah mampu memer iksa kasus secara 
laboratorium (mikroskopis); 
semua penderita malaria klinis di unit pelayanan kesehatan sudah 
dilakukan pemeriksaan sediaan darah dan SPR mencapa i < 5%; 
adanya peningkatan kualitas dan cakupan upaya pe ngendalian malaria 
(surveilans, penemuan dan pengobatan, pemberantasan vektor) untuk 
mencapai Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 penduduk berisiko; 
adanya peningkatan keterlibatan pemerintah, peme rintah daerah, swasta, 
LSM, organisasi profesi, lembaga internasional, lem baga donor dan lain-
lain (pembentukan Tim Gebrak Malaria atau forum ker ja sama lain yang 
sudah ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan 
tersedianya peraturan perundangan di Provinsi/Ka bupaten/Kota yang 
mendukung kebijakan dan sumber daya untuk melaksana kan eliminasi 
malaria. 
 
3. Tahap Eliminasi: 
API sudah mencapai < 1/1000 penduduk berisiko da lam satuan wilayah 
minimal setara dengan Kabupaten/Kota; 
surveilans sudah berjalan dengan baik termasuk Active Case Detection 
(ACD) 
reorientasi program menuju tahap Eliminasi kepad a semua petugas 
kesehatan pemerintah maupun swasta yang terlibat da lam eliminasi 
sudah dicapai dengan baik; 
lintas sektor terkait telah berperan secara penu h dan sinergis mulai dari 
pemerintah, pemerintah daerah, LSM, oraginsai profe si, lembaga 
internasional, lembaga donor dan lain-lain dalam el iminasi malaria yang 
tertuang didalam Peraturan Perundangan daerah; dan 
upaya penanggulangan malaria dilakukan secara in tensif sehingga kasus 
dengan penularan setempat (indegenous) tidak ditemu kan dalam periode 
waktu satu tahun terakhir. 
 
4. Tahap Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali): 
mempertahankan kasus indigenous tetap nol; 
kegiatan surveilans yang baik masih dipertahanka n. 
reorientasi program menuju Tahap Pemeliharaan ke pada semua petugas 
kesehatan pemerintah maupun swasta yang terlibat da lam eliminasi 
sudah dicapai dengan baik; dan 
adanya konsistensi tanggung jawab pemerintah dae rah dalam tahap 
pemeliharaan secara berkesinambungan dalam kebijaks anaan, 
penyediaan sumber daya baik sarana dan prasarana se rta sumber daya 
lainnya yang tertuang dalam Peraturan Daerah atau P eraturan 
Perundangan yang diperlukan di Provinsi/Kabupaten/K ota. 
 
B. KEGIATAN ELIMINASI MALARIA. 
 
1. Tahap Pemberantasan: 
Penemuan dan tata laksana penderita; 
meningkatkan cakupan penemuan penderita malaria den gan 
konfirmasi laboratorium baik secara mikroskopis mau pun RDT. 
mengobati semua penderita malaria (kasus positif) d engan obat malaria 
efektif dan aman yang ditetapkan oleh Kementerian K esehatan RI (saat 
ini menggunakan Artemisinin Combination Therapy ). 
melakukan pemeriksaan ulang sediaan darah pemantaua n kualitas 
RDT, dan meningkatkan kemampuan mikroskopis. 
memantau efikasi obat malaria. 
Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; 
melakukan survei vektor dan analisis dinamika penul aran untuk 
menentukan metode pengendalian vektor yang tetap. 
mendistribusikan kelambu berinsektisida secara mass al maupun 
integrasi dengan program/sektor lain di lokasi ende mis malaria. 
melakukan penyemprotan rumah ( Indoor Residual Spraying ) atau 
pengendalian vektor lain yang sesuai di lokasi pote nsial atau sedang 
terjadi KLB. 
memantau efikasi insektisida (termasuk kelambu beri nsektisida) dan 
resistensi vektor. 
Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah; 
meningkatkan kemampuan unit pelayanan kesehatan pem erintah 
maupun swasta (Puskesmas, poliklinik, rumah sakit) dalam 
pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD)-KLB. 
menanggulangi KLB malaria. 
meningkatkan cakupan dan kualitas pencatatan-pelapo ran tentang 
angka kesakitan malaria serta hasil kegiatan. 
melakukan pemetaan daerah endemis malaria dari data rutin dan hasil 
survei. 
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (K IE); 
meningkatkan peran aktif masyarakat antara lain mel alui 
pembentukan Pos Malaria Desa (Posmaldes) di daerah terpencil. 
meningkatkan promosi kesehatan. 
menggalang kemitraan dengan berbagai program, sekto r, LSM, 
organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, or ganisasi profesi, 
organisasi internasional, lembaga donor, dunia usah a dan seluruh 
masyarakat. 
integrasi dengan program lain dalam pelayanan masya rakat, seperti 
pembagian kelambu berinsektisidadan pengobatan pend erita. 
menyusun Peraturan Daerah atau peraturan perundanga n lainnya 
untuk mendukung eliminasi malaria. 
Peningkatan Sumber Daya Manusia. 
menyelenggarakan pelatihan tenaga mikroskopis Puske smas dan 
rumah sakit pemerintah mapun unit pelayanan kesehat an swasta serta 
menjaga kualitas pemeriksaan sediaan darah. 
sosialisasi dan pelatihan tata laksana penderita. 
pelatihan tenaga pengelola malaria dalam bidang tek nis dan 
manajemen. 
 
 2. Tahap Praeliminasi: 
Penemuan dan Tata Laksana Penderita; 
menemukan semua penderita malaria dengan konfirmasi mikroskopis 
di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah maupun unit pelayanan 
kesehatan swasta. 
mengobati semua penderita malaria (kasus positif) d engan obat efektif 
dan aman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI (saat ini 
menggunakan Artemisinin Combination Therapy ). 
melakukan pemeriksaan ulang sediaan darah dan secar a berkala 
menguji kemampuan pemeriksaan mikroskopis. 
memantau efikasi obat malaria. 
meningkatkan cakupan penemuan dan pengobatan pender ita secara 
pasif melalui Puskesmas Pembantu, Upaya Kesehatan B erbasis 
Masyarakat (antara lain Poskesdes, Posyandu, Posmal des), praktek 
swasta, klinik, dan rumah sakit. 
mengatur dan mengawasi peredaran penjualan obat mal aria selain ACT 
(klorokuin, fansidar) di warung-warung obat. 
Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; 
mendistribusikan kelambu berinsektisida secara mass al maupun 
secara rutin melalui kegiatan integrasi dengan prog ram lain dapat 
mencakup >80% penduduk di lokasi fokus malaria deng an API ≥ 1 o/oo. 
melakukan penyemprotan rumah dengan cakupan >90% ru mah 
penduduk di lokasi potensial atau sedang terjadi KL B dan di lokasi 
fokus malaria dengan API ≥ 1 o/oo yang tidak sesuai dengan penggunaan 
kelambu berinsektisida. 
melakukan pengendalian vektor dengan metode lain ya ng sesuai untuk 
menurunkan reseptivitas, seperti manajemen lingkung an, larvasida, 
dan pengendalian vektor secara hayati. 
memantau efikasi insektisida (termasuk kelambu beri nsektisida) dan 
resistensi vektor. 
Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah; 
semua unit pelayanankesehatan pemerintah maupun swa sta 
(Puskesmas, poliklinik, rumah sakit) melaksanakan SKD-KLB 
malaria, dianalisis dan dilaporkan secara berkala ke Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota setempat. 
menanggulangi KLB. 
memperkuat sistem informasi kesehatan sehingga semu a penderita 
dan kematian Malaria serta hasil kegiatan dapat dic atat dan 
dilaporkan. 
melaporkan penemuan kasus dengan segera. 
menginventarisasi dan memetakan fokus malaria. 
membuat data dasar eliminasi, antara lain secara Ge ographycal 
Information System (GIS) berdasarkan data fokus, ka sus, vektor, 
genotipe isolate parasite dan intervensi yang dilak ukan. 
membentuk tim monitoring Eliminasi Malaria di Pusat , Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. 
Tugas utama tim tersebut adalah : 
membuat data dasar eliminasi; dan 
melakukan penilaian secara obyektif apakah suatu wi layah. 
kabupaten/kota sudah memenuhi syarat untuk masuk ta hap 
praeliminasi atau sudah siap memasuki tahap berikut nya, 
berdasarkan: 
- Status penularan malaria diwilayah tersebut; dan 
- Kesiapan dan kemampuan upaya pelayanan kesehatan setempat. 
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (K IE); 
meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye elimina si malaria. 
menggalang kemitraan dengan berbagai program, sekto r, LSM, 
organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, or ganisasi profesi, 
organisasi internasional, lembaga donor, dunia usah a dan seluruh 
masyarakat. 
melakukan integrasi dengan program lain dalam pelay anan 
masyarakat seperti pembagian kelambu berinsektisida , penemuan dan 
pengobatan penderita. 
mentaati dan melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan 
perundang-undangan lainnya untuk mendukung elimina si malaria. 
melakukan advokasi dan sosialisasi agar mendapat du kungan politik 
dan jaminan dalam penyediaan dana yang berkesinamb ungan untuk 
menghilangkan fokus aktif yang masih ada. 
mobilisasi dana yang bersumber dari kabupaten/kota, provinsi dan 
pusat maupun lembaga donor. 
menyelenggarakan pertemuan lintas-batas provinsi da n 
kabupaten/kota untuk merencanakan dan melakukan keg iatan secara 
terpadu dalam Eliminasi Malaria. 
Peningkatan Sumber Daya Manusia; 
reorientasi program menuju Tahap Eliminasi disampai kan kepada 
petugas kesehatan pemerintah maupun swasta yang ter libat dalam 
Eliminasi Malaria agar mereka memahami tujuan elimi nasi dan tugas 
yang harus dilaksanakan. 
pelatihan/refreshing tenaga mikroskopis puskesmas d an rumah sakit 
pemerintah maupun unit pelayanan kesehatan swasta s erta menjaga 
kualitas pemeriksaan sediaan darah. 
pelatihan tenaga pengelola malaria dalam bidang tek nis dan 
manajemen. 
sosialisasi dan pelatihan tata laksana penderita. 
 
3. Tahap Eliminasi: 
Tujuan utama pada tahap eliminasi adalah menghilang kan fokus aktif dan 
menghentikan penularan setempat di satu wilayah, mi nimal 
kabupaten/kota sehingga pada akhir tahap tersebut k asus penularan 
setempat (indegenous) nol (tidak ditemukan lagi). 
Sasaran intervensi kegiatan dalam tahap eliminasi a dalah sisa fokus aktif 
dan individu kasus positif dengan penularan setempa t (kasus indegenous). 
Pokok-pokok kegiatan yang dilakukan adalah: 
Penemuan dan tata laksana penderita; 
menemukan semua penderita malaria dengan konfirmasi mikroskopis 
baik secara pasif (PCD) di unit pelayanan kesehatan pemerintah dan 
swasta, maupun penemuan penderita secara aktif (ACD ). 
mengobati semua penderita malaria (kasus positif) d engan obat malaria 
efektif dan aman yang ditetapkan oleh Kementerian K esehatan RI (saat 
ini menggunakan Artemisinin Combination Therapy ). 
melakukan follow up pengobatan penderita malaria falcifarum pada 
hari ke-7 dan ke-28 setelah pengobatan, sedangakan penderita malaria 
vivax pada hari ke-7, 28 dan 3 bulan setelah pengob atan. 
melakukan pemeriksaan ulang sediaan darah dan secar a berkala 
menguji kemampuan mikroscopis menguji sediaan darah . 
memantau efikasi obat malaria. 
melibatkan sepenuhnya peran praktek swasta dan klin ik serta rumah 
sakit swasta dalam penemuan dan pengobatan penderit a. 
Pencegahan dan penenggulangan faktor resiko; 
melakukan pengendalian vektor yang sesuai,antara l ain dengan 
pembagian kelambu berinsektisida (cakupan > 80% pen duduk) atau 
penyemprotan rumah (cakupan > 90%) untuk menurunka n tingkat 
penularan dilokasi fokus baru dan fokus lama yang masih aktif. 
melakukan larvasidasi atau managemen lingkungan dil okasi fokus 
yang reseptivitasnya tinggi (Kepadatan vektor ting gi dan ada faktor 
lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan). 
memantau efikasi insektisida (termasuk kelambu ber insektisida) dan 
resistensi vektor. 
memberikan perlindungan individu dengan kelambu ber insektisida 
kepada penduduk di wilayah eliminasi yang akan berk unjung ke 
daerah lain yang endemis Malaria baik didalam maupu n di luar negeri 
Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah; 
semua unit pelayanan kesehatan pemerintah maupun sw asta 
(Puskesmas , poliklinik, rumah sakit) melaksnakan S KD-KLB 
malaria,dianalisis dan dilaporkan secara berkala k e Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota setempat. 
segera melakukan penanggulangan bila terjadi KLB m alaria. 
melaksanakan surveilans penderita dengan ketat teru tama bila sudah 
mulai jarang ditemukan dengan penularan setempat. 
melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah mas uknya kasus 
impor. 
melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif 
malaria untuk menentukan asal penularan penderita. 
melaporkan dengan segera setiap kasus positif malar ia yang ditemukan 
di unit pelayanan kesehatan pemerintah maupun swas ta kepada 
Dinas Kesehatan secara berjenjang sampai ke tingkat pusat. 
melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap fokus malaria untuk 
menentukan asal, luas danklasifikasi fokus tersebut . 
memperkuat sistem informasi malaria sehingga semua kasus dan hasil 
kegiatan intervensi dapat dicatat dengan baik dan dilaporkan. 
mencatat semua kasus positif dalam buku register se cara nasional. 
melaksanakan pemeriksaan genotipe isolate parasite secara rutin. 
membuat peta GIS berdasarkan data fokus, kasus posi tif, genotipe 
isolate parasite, vektor dan kegiatan intervensi ya ng dilakukan. 
memfungsikan tim monitoring eliminasi malaria di pusat, provinsi 
dan kabupaten/kota. 
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 
meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye elimina si malaria. 
menggalang kemitraan dengan berbagai program, sekto r, LSM 
,organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, o rganisasi profesi, 
organisasi internasional, lembaga donor, dunia usa ha dan seluruh 
masyarakat. 
melakukan integrasi dengan program lain dalam pelay anan 
masyarakat seperti pembagian kelambu berinsektisida dan pengobatan 
penderita. 
memfungsikan Peraturan Daerah atau peraturan perund ang-undangan 
lainnya dengan cara antara lain membebaskan biaya d iagnosis 
laboratorium dan pengobatan malaria di unit pelayan an kesehatan 
pemerintah, serta melarang penjualan obat malaria di warung atau 
kaki lima. 
melakukan advokasi dan sosialisasi untuk mendapatka n dukungan 
politik dan jaminan dalam penyediaan dana secara be rkesinambungan 
dalam upaya eliminasi malaria, khususnya menghilang kan fokus aktif 
dan menghentikan penularan setempat. 
mobilisasi dana yang bersumber dari kabupaten/kota, provinsi dan 
pusat maupun lembaga donor. 
melakukan pertemuan lintas batas antar provinsi dan kabupaten/kota 
untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan elimin asi malaria 
secara terpadu. 
Peningkatan Sumber daya manusia; 
melaksanakan reorientasi progam menuju tahap pemeli haraan 
(pencegahan penularan kembali) disampaikan kepada p atugas 
kesehatan pemerintah maupun swasta yang terlibat el iminasi. 
 Reorientasi ini mulai dilaksanakan bila: 
- surveilans yang ketat sudah mampu memutuskan penula ran 
malaria tempat secara total atau hampir total (p enderita 
indigenous sudah sangat jarang ditemukan); 
- penderita dengan penularan setempat hampir tidak d itemukan 
atau sangat jarang; dan 
- hampir semua penderita positif yang ditemukan ada lah kasus 
impor, relaps, induce dan introduced . 
melaksanakan pelatihan/ refresing tenaga mikroskopis Puskesmas dan 
rumah rumah sakit pemerintah maupun unit pelayanan kesehatan 
swasta terutama di daerah reseptive untuk menjaga k ualitas 
pemeriksaan sediaan darah. 
melaksanakan pelatihan tenaga Juru Malaria Desa (JM D) untuk 
kegiatan ACD di wilayah yang masih memerlukan. 
Tahap Eliminasi sudah tercapai bila; 
penderita dengan penularan setempatsudah dapat ditu runkan sampai 
nol dalam periode satu tahun terakhir. 
kegiatan surveilans di unit pelayanan kesehatan pem erintah dan 
swasta,mampu mendeteksi dan menghentikan bila terja di penularan 
malaria. 
 
4. Tahap Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali ): 
Tujuan utama pada Tahap Pemeliharaan adalah mencega h munculnya 
kembali kasus dengan penularan setempat. Sasaran surveilans kegiatan 
dalam Tahap Pemeliharaan adalah individu kasus posi tif, khususnya kasus 
impor. 
 
Pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan adalah: 
Penemuan dan tata laksana penderita; 
di wilayah dengan tingkat reseptivitas dan vulnerab ilitas yang rendah, 
penemuan penderita secara dini cukup dengan kegiata n PCD melalui unit 
pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta.di wil ayah dengan 
tingkat reseptivitas dan vulnerabilitas yang tinggi , penemuan penderita 
secara dini disamping PCD juga dilakukan ACD oleh J MD. 
semua sediaan darah diperiksa ulang di laboratorium rujukan secara 
berjenjang di kabupaten/kota, provinsi dan pusat. 
mengobati semua penderita malaria (kasus positif) d engan obat malaria 
efektif dan aman yang ditetapkan oleh Kementerian K esehatan RI (saat 
ini menggunakan Artemisinin Combination Therapy ). 
melakukan follow up pengobatan penderita positif falciparum pada hari 
ke-7 dan ke-28 setelah pengobatan, untuk penderita positif vivax pada 
hari ke-7,28 dan 90 (3 bulan) setelah pengobatan. 
Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; 
di wilayah dengan tingkat reseptivitas dan vulnerab ilitas yang 
tinggi,untuk menurunkan reseptivitas bila perlu dil akukan 
pengendalian vektor sesuaidi lokasi tersebut, seper ti larvasidasi atau 
manajemen lingkungan. 
di lokasi fokus bila, dilakukan pengendalian vektor yang sesuai di 
lokasi tersebut, seperti penyemprotan rumah atau pe mbagian kelambu 
berinsektisida. 
Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah; 
Untuk mencegah munculnya kembali kasus dengan penul aran setempat, 
dilakukan kegiatan kewaspadaan sebagai berikut: 
Pada tingkat reseptivitas dan vulnerabilitas rendah dilakukan: 
- penemuan penderita pasif (PCD) melalui unit pela yanan kesehatan 
baik pemerintah maupun swasta; 
- penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus po sitif untuk 
menentukan asal penularan; 
- follow up pengobatan penderita; dan 
 - surveilans migrasi untuk mencegah masuknya kasus impor. 
Pada tingkat reseptivitas dan vulnerabilitas tinggi dilakukan kegiatan-
kegiatan seperti diatas, ditambah kegiatan ACD oleh JMD, 
pengendalian vektor yang sesuai untuk menurunkan re septivitas. 
 
 Disamping kegiatan kewaspadaan seperti diatas, mas ih dilakukan 
kegiatan surveilans lain seperti: 
melaporkan dengan segera semua kasus positif yang d itemukan. 
mempertahankan sistem informasi malaria yang baik s ehingga semua 
kasus dan hasil kegiatan intervensi dapat dicatat d an dilaporkan. 
mencatat semua kasus positif dalam buku register di kabupaten/kota, 
provinsi dan pusat. 
melakukan pemeriksaan genotif isolate parasit. 
melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap fokus malaria untuk 
menentukan asal dan luasnya penularan serta klarifi kasinya. 
membuat peta GIS berdasarkan data fokus, kasus, gen otip isolate 
parasit,vektor dan kegiatan intervensi. 
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (K IE); 
meningkatkan promosi kesehatan untuk mencegah kemba linya 
penularan dari kasus impor yang terlambat ditemukan . 
menggalang kemitraan dengan berbagai program, sekto r, LSM 
organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, or ganisasi profesi, 
oganisasi internasional, lembaga donor, dunia usaha , dan seluruh 
masyarakat. 
melakukan integrasi dengan program lain dalam kegia tan penurunan 
reseptivitas. 
melakukan advokasi dan sosialisasi agar mendapat du kungan politik 
dan jaminan dalam penyediaan dana minimal untuk pem eliharaan 
eliminasi (mencegah penularan kembali). 
Peningkatan Sumber Daya manusia. 
melakukan refresing dan motivasi kepada petugas mik roskopis agar tetap 
menjaga kualitias dalam pemeriksaan sediaan darah. 
 
 
BUPATI PESAWARAN, 
 
 
dto 
 
DENDI RAMADHONA K. 
 
Sesuai Dengan Salinan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB PESAWARAN, 
 
dto 
 
SUSI PATMININGTYAS, S.H. 
Pembina Tk. I 
NIP. 19661015 199503 2 002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
NOMOR 10 TAHUN 2017 
 
TENTANG 
 
ELIMINASI MALARIA 
 
I. UMUM 
Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pesawaran san gat ditentukan 
oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang be rkualitas, dimana 
pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu u nsur penentu. 
Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang be rkualitas, 
masyarakat harus bebas dari berbagai penyakit, term asuk Penyakit Malaria. 
 
Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehata n Republik Indonesia 
telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang upaya 
Eliminasi Malaria antara lain Keputusan Menteri Ke sehatan Republik 
Indonesia No : 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Elimin asi Malaria. 
 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk upa ya yang lebih terpadu 
dan dalam upaya akselerasi Eliminasi Malaria di Kab upaten Pesawaran 
diterbikanlah Peraturan Daerah ini. 
 
II. PASAL DEMI PASAL