Apa substansi hukum dari Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2004?
Materi muatan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksana, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas Menetapkan 0 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor Per/21/M.PAN / 11/2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 
16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 52 
Tahun 2011 ten tang Standar Operasional Prosedur 
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
tahun 2011 Nomor 704); 
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Mempawah 
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah 
Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6); 
19. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 37 
Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah 
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mempawah 
Tahun 2016 Nomor 37); 
20. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 77 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mempawah 
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mempawah 
Tahun 2016 Nomor 77); 
MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG 
· PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI UNIT 
LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
MEMPAWAH. 0 
,..•:?. --..:.. ~, 0 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK, adalah 
pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. 
10. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mempawah selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi 
pemerintah Non Struktural yang bertugas menyelenggarakan seluruh 
pelayanan pengadaan barang / jasa di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Mempawah secara terintegrasi dan terpadu sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
11. Unsur ULP adalah Kepala ULP, Sekretariat ULP dan Kelompok Kerja 
ULP. 
12. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah Tim yang 
terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak 
sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan 
pemilihan penyedia barang / jasa di dalam ULP. 
13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mempawah yang 
selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Mempawah, adalah pusat 
• pelayanan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah 
Kabupaten Mempawah secara elektronik di Kabupaten Mempawah. 
14. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang 
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 
Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan 
Barang/ J asa. pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah. 
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Mempawah. 
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna 
APBN/APBD. 
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
SKPD. 0 
( 1) ULP mengelola seluruh renc ana pengadaan dan wak tu pelaksanaan 
peng adaan barang/jasa yang diusulkan oleh SKPD pada setiap 
tahun angg aran. 
(2) ULP bertanggu ngjawab dalam m elaksanakan pengadaan barang/jas a 
yang melalui p roses p elelangan/ seleksi dari pros es p elelang an 
samp ai dengan ditetapkann ya peme nang. Pasal 5 BABV 
HUBUNGAN KERJA Pasal 4 
( 1) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah Rancangan 
Peraturan Daerah ten tang APBD disetujui bersama oleh . Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . 
(2) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebag aimana dimaksud pada 
dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Umum 
Pengadaan (SIR UP). 
(3) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada 
dapat ditambahkan dalam Website Kabupat en Mempawah , 
Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau 
media lainn ya. 
(4) Kepala ULP menerima Rencana Umum Pengadaan yang akan 
dilelangkan 1 tahun anggaran dan memberikan Rencana Umum 
Pengadaan kepada sekretariat untuk dikompilasi. 0 BAB IV 
PERENCANAAN Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa disusun berdasarkan 
azas efektif, efisien , transparan , terbuka , dinam is, akuntabel dan mudah 
dipahami. 0 Pasal 3 BAB III 
AZAS Ruang Lingkup mekanisme pengadaan barang/jasa yaitu proses 
pemilihan penyedia barang/jasa pemeritah di Lingkungan ULP yang 
meliputi Kegiatan koordinasi, mekanisme pemilihan penyedia 
barang/jasa pemerintah dan pendampingan proses pengadaan 
barang/ jasa pemerintah . Pasal 2 BABII 
RUANG LINGKUP 15. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh 
ULP/Pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang 
harus ditaati oleh pihak dalam proses pengadaan barang/jasa 
Bi.:RH 0' £RAM MBUPATEN MEMPAWAH 
T.MiUN HOMOR ················ 0 DiuncJangkan di M mpawah 
pada tanggaf •••••••••••••• 
SEitRETARIS DA AH l<..'l.BUPflTCN MEMPAWAH Agar setip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Mempawah. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 11 BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 0 (2) Alur Pelaksanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 6 
(1) Mekanisme proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang 
dilakukan oleh ULP berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa 
Pemerintah. BABVI 
MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA (3) OPD Kabupaten Mernpawah memberikan laporan pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa kepada ULP setiap triwulan. 
(4) ULP melakukan koordinasi dengan LPSE terkait proses pengadaan 
barang/ jasa. 
-.,t 
I "'··~ • 2. Pokja ULP Menginput data paket pengadaan melalui SPSE dan 
mengumumkannya melalui media yang telah ditentukan paling 
kurang 7 (tujuh) hari kerja atau apabila diperlukan melalui media 
cetak dan / atau elektronik. 1. POKJA ULP Mengadakan Rapat Pemilihan Penyedia. ALUR PENGUMUMAN LELANG DAN PENERIMAAN 
DOKUMENPENAWARAN 3. Pokja ULP Menerima user ID dan password SPSE. 2. Kepala LPSE Menerima permohonan dan memberikan user ID dan password 
kepada Pokja ULP dengan tembusan kepada Kepala LPSE. 1. Kepala ULP Mengajukan perrnohonan user ID dan password SPSE 
kepada Admin Agency dengan meyerahkan daftar nama anggota Pokja 
ULP serta tembusan kepada Kepala LPSE. 0 ALUR PERMINTAAN USER ID/PASSWORD ANGGOTA 
POKJA ULP 5. RUP Tahun Anggaran berikutnya harus diselesaikan pada Tahun 
Anggaran berjalan. 4. RUP yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggran disampaikan 
kepada Admin Sirup untuk diumumkan dalam sistem. 2. Petugas penyusun RUP mengumpulkan bahan penyusunan RUP, Q penyusun RUP memeriksa kelengkapan bahan penyusunan RUP. 
3. Draft RUP dikaji dalam rapat internal Satker. 1. Penyusunan RUP menjadi tanggung jawab masing-masing Kuasa 
Pengguna Anggaran . dengan menunjuk seorang petugas penyusun 
RUP. ALUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH 
NO MOR Tahun 2018 
TANGGAL 2018 
TENTANG MEKANISME PENGADAAN BARANG /JASA 
MELALUI UNIT LAYANAN PENGANDAAN 
BARANG / JASA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
MEMPAWAH 
13. Menerima dokumen penawaran. 12. Menyusun Adendum Dokumen Pengadaan dan mengunggah melalui 
SPSE. 11. Menerima surat persetujuan dari PPK perihal adendum dokumen 
pengadaan dan menyampaikannya ke Pokja ULP 10. PA/KPA Menerima Surat Pemyataan Keberatan dari Kepala ULP dan 
memutuskan: 
a) Jika sependapat dengan PPK maka Peserta Pelelangan/Seleksi 
dapat memasukkan dokumen penawaran; 
b) Jika tidak sependapat dengan PPK maka menyampaikan ke Pokja 
ULP untuk menyusun. adendum dokumen pengadaan dan 
mengunggahnya melalui SPSE 9. Kepala ULP Menerima surat penolakan dari PPK, menyusun surat 
permohonan keputusan kepada PA/KPA perihal keberatan PPK; 0 8. PPK Menerima surat permintaan persetujuan perubahan rencana 
pelaksanaan pengadaan dan mengirimkan jawaban : 
a) Jika menyetujui maka menyampaikan surat persetujuan kepada 
Kepala ULP perihal adendum dokumen pengadaan.; 
b) Jika tidak menyetujui maka menyampaikan surat penolakan 
kepada Kepala ULP. 7. Pokja ULP Meninjau kembali jika ada usulan perubahan Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan [Spesifikasi Teknis, HPS, atau rancangan 
kontrak): 
a) jika "ada" rnaka mengirimkan surat permintaan persetujuan 
perubahan rencana pelaksanaan pengadaan kepada PPK sebelum 
dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan; 
b) Jika "tidak ada" maka dapat menerima dokumen penawaran. 0 5. Pokja ULP Memeriksa hasil tanya jawab (BAPP) dan 
mempertimbangkan kebutuhan "Penjelasan Lanjutan dengan 
Peninjauan Lapangan": 
a) jika ya maka dilakukan peninjauan lapangan; 
b) jika tidak maka dilanjutkan dengan menindaklanjuti usulan 
memeriksa apakah ada usulan perubahan Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan (Spesifikasi Teknis, HPS, atau rancangan kontrak) pada 
BAPP. 
6. Pokja ULP, Peserta Lelang dan PPK Melaksanakan Penjelasan 
Lanjutan dengan cara melakukan Peninjauan Lapangan 4. Pokja ULP melaksanakan Pemberian Penjelasan Pekerjaan dan 
menampung usulan Peserta Lelang melalui SPSE. Peserta lelang 
mendapat penjelasan dan tanya jawab melalui SPSE kemudian 
memasukkan dokumen penawaran. 3. Peserta Lelang Memperoleh infonnasi paket pengadaan, mendaftar 
dan mengunduh dokumen pengadaan 
I 
I 
l. 
BERH.~ DJ.1 ·'.RMI KABUPATEN MEMPAWAH 
rA~WN ••••••• ~ •••• NOMOR •• )1 . F Diundangkan di ~e pawah 
pada tanggal •••••• 1~~ 
SEKRElARIS DAE H KASUP,\TGJ MEMPAWAH 5. Sekretaris ULP menerima konsep jawaban sanggah dari Kelompok 
Kerja ULP, untuk kemudian dibuat laporanjawaban sanggah lelang 4. Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Layanan Pengadaan 
selaku Ketua ULP melakukan rapat pembahasan atau penelaahan 
subtansi sanggahan bersama Sekretaris ULP dan Pokja serta dapat 
dibantu oleh Bagian Hukum Setda Kab. Mempawah. 3. Kasubbag Layanan Pengadaan berkoordinasi bersama Kelompok 
Kerja Unit Layanan Pengadaan yang menerima sanggahan, dalam 
hal bahan sanggahan diperlukan oleh Kasubbag Layanan Pengadaan 
dapat melakukan pengumpulan data dari pokja yang memproses 
lelang bersangku tan, serta mencari referensi sanggah sebagai dasar 
untuk menjawab sanggahan. 2. Kasubbag Layanan Pengadaan mempelajari inti sanggahan dan 
membuat konsep jawaban. 1. Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Layanan Pengadaan 
selaku Ketua ULP menerima dan memberikan disposisi/ pengaduan 
kepada Kasubbag Layanan Pengadaan selaku Sekretaris ULP dan 
sekaligus memberikan pengarahan serta menugaskan Kasubbag 
Layanan Pengadaan untuk menelaah surat sanggahan. ALURJAWABANSANGGAHLELANG ,• 
0 0