Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU Nomor 07 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU Nomor 07 Tahun 2017 tentang PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS, khususnya BAB VIII - KETENTUAN PENY IDIKAN, Pasal 19, adalah:

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Kota diberikan wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana yang dilakukan, agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, men cari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana yang dilakukan; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 
pidana yang dilakukan; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen 
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang 
dilakukan; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meningggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, ben da, dan/atau dokumen yang 
dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana yang dilakukan; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yan g perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana yang 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -
Undang Hukum Acara Pidana.