Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 97?
Dalam pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, BAB I - KETENTUAlf UMUM, Pasal 97 mengatur sebagai berikut:

digarnbarkan dalam peta mitigasi bencana dengan tingkat ketelitian 1 
: 290. 000 sebagiamana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 98 d, sepanjang pesisir Kabupaten sebagai zona rawan gempa bumi. 
(2) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum 
dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
Arahan pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara : 
a. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang Alur Laut untuk jalur 
pelayaran di seluruh wilayah pesisir; 
b. mernasang dan rnemanfaatkan pipa/kabel bawah laut di Kecamatan 
Rajabasa dan Kecamatan Bakauheni, serta di wilayah pesisir lainnya; 
c. jalur penangkapan ikan terdiri dari Jalur Penangkapan 2 mil, Jalur 
Penangkapan 4 (empat) mil; 
d. inventarisasi dan mern.anfaatkan alur migrasi ikan, crustaceae, mamalia 
laut, dan penyu. Pasal 107 Strategi pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 
a. pengembangan jalur pelayaran; 
b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut; 
c. pengelolaan jalur penangkapan ikan; dan 
d. inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut. Pasal 106 Kebijakan pengelolaan alur laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi 
pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan pemanfaatan umum, 
konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah taut, Jalur penangkapan ikan, dan 
pemanfaatan migrasi biota laut. Pasal 105 Bagian Kelfma 
AlurLaut Arahan pengelolaan zona Kawasan Gunung Anak Krakatau diatur sesuai 
dengan RTRW Kabupaten. Pasal 104 Strategi pengelolaan zona Kawasan Gunung Anak Krakatau dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 
a. penegakan aturan pemanfaatan ruang; dan 
b. pengaturan kegiatan di sekitar zona Kawasan Gunung Anak Krakatau 
untuk kesejahteraan masyarakat. Pasal 103 b. pelestarian zona Kawasan Gunung Anak Krakatau dan sekitamya; 
c. pengembangan kegiatan yang sinergis di zona Kawasan Gunung Anak 
Krakatau dan sekitar zona Kawasan Gunung Anak Krakatau; dan 
d. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan zona Kawasan 
Gunung Anak Krakatau dan sekitamya. 
Kebijakan pengembangan zona konservasi pulau-pulau kecil dilakukan 
dengan melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan pulau-pulau 
kecil. Pasal 112 Paragraf 1 
Zona Konservasi Pulau-Pulau Kecil Bagian Ketiga 
Kawasan Konservasi Arahan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan mengembangkan 
wisata bahari, wisata minat khusus di kawasan pariwisata bahari Canti- 
Sebesi, Kecamatan Rajabasa, di Pulau Kandang-Panjurit Kecarnatan 
Bakauheni, dan Pulau Mundu di Kecamatan Ketapang. Pasal 111 Strategi pengembangan zona pariwisata dilakukan melalui promosi wisata 
bahari. Pasal 110 Kebijakan pengembangan zona pariwisata dilakukan melalui pengembangan 
sarana dan prasarana pariwisata. Pasal 109 Paragraf 1 
Zona pariwisata Bagian Kedua 
Kawasan Pemanfaatan Umum ( 1) Rencana pola ruang pulau-pulau kecil meliputi penetapan : 
a. kawasan pemanfaatan umum; dan 
b. kawasan konservasi. 
(2) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a sebagai zona pariwisata. 
(3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, 
ditetapkan sebagai zona konservasi pulau-pulau kecil. Pasal 108 BABVI 
RENCANA POLA RUANG PULAU-PULAU KECIL 
Baglan Kesatu 
Umum e. alur Laut digambarkan dalam Peta Alur Laut yang tercantum dalam 
Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
( 1) Setiap orang wajib : 
a. mentaati RZWP3K Kabupaten; dan 
b. mernanfaa.tkan ruang sesuai dengan izin; Bagian Kedua 
Kewajiban Masyarakat