Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 pada Pasal 85?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 85 menyebutkan bahwa:

KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan: 
a. dalam rangka kepentingan umum dan/ atau penyediaan infrastruktur 
guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan; 
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
penyediaan infrastruktur; dan 
c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 84 
( 1) BOS atau BSO berakhir dalam hal: 
a. berakhirnya jangka waktu BOS atau BSO sebagaimana tertuang 
dalam perjanjian BOS atau BSO; 
b. pengakhiran perjanjian BOS atau BSO secara sepihak oleh Bupati; 
c. berakhirnya perjanjian BOS atau BSO; dan 
d. ketentuan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Pengakhiran BOS atau BSO secara sepihak oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BOS 
atau BSO tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam 
perjanjian antara lain: 
a. mitra BOS atau BSO terlambat membayar kontribusi tahunan 
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; 
b. mitra BOS atau BSO tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 
(tiga) kali berturut-turut; atau 
c. mitra BOS atau BSO belum memulai pembangunan dan/ a tau tidak 
menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam 
keadaan force majeure. 
(3) Pengakhiran BOS atau BSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan oleh Bupati secara tertulis. b. hasil BSO yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai barang 
milik daerah; 
c. mitra BSO dapat mendayagunakan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam 
perjanjian; dan 
d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSO terlebih 
dahulu diaudit oleh aparat pengawas intern pemerintah sebelum 
penggunaannya ditetapkan oleh Bupati. ..