Apa substansi hukum dari Pasal 197 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB VII - PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 197, adalah:

(1) Proses identifikasi bangunan gedung yang diduga perlu dibongkar
meliputi :
a.Dinas PUPR mengidentifïkasi bangunan gedung yang akan ditetapkan
untuk dibongkar berdasarkan basil pengawasan dan/atau laporan
masyarakat; dan
b.Dinas PUPR menyampaikan basil identifikasi bangunan gedung
kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung melalui surat
pemberitahuan.
(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
a.identifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif yaitu
status hak atas tanah, kepemilkan bangunan gedung, dan
kepemilikan IMB; dan
b.pemeriksaan awal secara visual terhadap pemenuhan persyaratan
teknis bangunan gedung.
(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf bdapat
berupa :
a.pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan bangunan gedung
tidak perlu dibongkar;
b.pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menunjukan bahwa bangunan
gedung tidak memenuhi persyaratan administratif; dan/atau
c.pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan bangunan gedung
diduga atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.
(4) Dalam halpemberitahuan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat
(3)huruf bmenyatakan bahwa bangunan gedung tidak memenuhi
persyaratan status hak atas tanah dan/atau kepemilikan bangunan
gedung, Dinas PUPR menerbitkan perintah pembongkaran.
(5) Dalam halpemberitahuan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat
(3)huruf cdinyatakan bahwa bangunan gedung tidak memiliki IMB,
Dinas PUPR menerbitkan perintah kepada pemilik bangunan gedung
untuk segera mengurus IMB dan SLF bangunan gedungnya dengan
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 65 sampai
dengan Pasal 70.
(6) Dalam halpemberitahuan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat
(3)huruf cdinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan dapat
membahayakan penghuni dan/atau masyarakat, Dinas PUPR
menerbitkan perintah pembongkaran.