Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 6 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kapuas Hulu. 
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya 
yang bukan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang 
memiliki nilai ekonomis. 
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau 
kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai 
dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, 
surat berharga, fasilitas dan hak lainnya yang dimiliki oleh 
daerah yang merupakan kekayaan daerah. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
9. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan 
modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak 
ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga 
dengan suatu imbalan tertentu. 
10. Dividen adalah bagian laba usaha perseroan yang dibagikan 
kepada para pemegang saham secara proporsional 
berdasarkan besar saham yang dimilikinya. 
11. Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu yang 
selanjutnya disebut PT. UKM Kapuas Hulu adalah Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan 
4 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang. 
12. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau 
perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah 
Daerah, antara lain Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten, Pemerintah Kota, Perusahaan Daerah, 
Instansi/Lembaga Pemerintahan, dan Badan Usaha lain baik 
perseorangan, Nasional atau Asing. 
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat 
RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang 
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris 
dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan dan atau anggaran dasar perseroan terbatas. 
15. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas umum 
daerah.