Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 44 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 2 berbunyi:

(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Kota Tanjungbalai mempunyai tugas pokok membantu Kepala 
Daerah dalam Bidang Penanaman Modal dan merumuskan kebijakan dalam 
bidang perizinan dan in vestasi di Kota Tanjungbalai . 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Kota Tanjungbalai mempunyai fungsi : 
a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelola 
perizinan dan penanaman modal 
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Dinas 
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang 
telah ditetapkan dengan peraturan daerah 
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi bendaharawan umum 
e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan 
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan 
g. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan daerah 
h. Mengkoordinasikan pengelolaan gaji pegawai negeri sipil 
4 i. Mengkoordinasikan pengelol aan administrasi umum meliputi 
etatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan urusan rumah 
tangga 
j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan perhitungan semua 
penerimaan retribusi perizinan tertentu 
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan objek re tribusi perizinan 
tertentu yang berkaitan dengan pendapatan derah 
l. Mengkoordinasikan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
bidang tugas dan fungsinya 
m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai 
bidang tugas dan fungsinya 
 
(3) Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut diatas Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota 
Tanjungbalai : 
a. sekretaris; 
b. kepala bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ; 
c. kepala bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 
d. kepala bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan ; 
e. kelompok jabatan fungsional. 
 
Paragraf Kedua 
SEKRETARIS