Jelaskan isi kandungan Pasal 22 dari PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor b5 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor b5 Tahun 2016 tentang KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, ketentuan pada BAB III - KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 22 berbunyi:

. . k d d lam Pasal 19 huruf c digunakan I. Belanja subsidi scbagaimana dimaksuc 1a' ; de rusahaan/lembaga untuk menganggarkan bantuan biaya produksi cepada per ; ik¢ eh tertentu age arga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau o 
masyarakat banyak. 
2. Perusahaan/lembaga 
perusahaan/lembaga 
masyarakat. 
3. Perusahaan/lembaga tertentu penerima bclanja subsidi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
4. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Perusahaan/Lembaga 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati. 
5. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai 
dengan keperluan perusahaan/lembaga tertentu penerima subsidi dalam 
Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut 
dituangkan dalam Peraturan Bupati. 
Pasal23 
1. Belanja subsidi scbagaimano dimaksud dalam Pasal 19 huruf c digunakan 
untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga 
tertcntu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 
masyarakat banyak. 
2. Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum 
masyarakat. 
3. Perusahaan/lembaga tertentu penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
4. Dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, Perusahaan/Lembaga 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati. 
5. elanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dianggarkan sesuai dengan 
keperluan perusahaan/lembaga tertentu penerima subsidi dalam Peraturan 
Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan 
dalam Peraturan Bupati. 
Pasal.. tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum