Jelaskan isi kandungan Pasal 172 dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, ketentuan pada BAB XVI - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT, Pasal 172 berbunyi:

Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 
ditandatangani Pengelola Barang.t Pasal 171 
(1) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya digunakan sebagai 
tempat tinggal pejabat atau pegawai neger i sipil daerah yang 
bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian . 
(2) Pengguna barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik 
daerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara Golongan II 
dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. 
(3) Pengguna rumah negara Golongan I dan rumah negara Golongan II wajib 
menyerahkan barang milik daerah berupa rumah negara yang tidak 
digunakan kepada Bupati melalui pengelola barang . Pasal 170 
(1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 
huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang 
jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di 
rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang 
bersangkutan masih memegang jabatan tertentu terse but. 
(2) Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 
huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang 
tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk 
didiami oleh pegawai negeri sipil daerah . 
{3) Termasuk dalam rumah Negara golongan II adalah rumah Negara yang 
berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau unit kerja, rumah susun 
dan mess/asrama Pemerintah Daerah . 
(4) Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 
huruf c, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I 
dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. Pasal 169 
(1) Bupati berwenang menetapkan golongan rumah Negara dan status 
penggunaannya. 
(2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi kedalam 3 
(tiga) golongan, yaitu : 
a. rumah negara golongan I; 
b. rumah negara golongan II; dan 
c. rumah negara golongan III. 
(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang 
diajukan oleh Pengguna Barang . BAB XVII 
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA