Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2015 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, BAB II - PENILAIAN KINERJA, PENGHITUNGAN MASA KINERJA DAN, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Penilaian kinerja untuk penetapan TKD sebagai berikut : a. Penilaian kinerja PNS ditentukan berdasarkan disiplin dan pencapaian 
kinerja serta catatan lainnya selama masa kinerja; 
Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat penilai lainnya untuk yang 
ditunjuk membuat perhitungan TKD untuk Bupati, Wakil Bupati, PNS, Calon PNS dan Tenaga Kontrak sesuai tanggungjawabnya berdasarkan tarif TKD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
Sekretaris Daerah mengesahkan TKD yang diusulkan oleh Kepala SKPD 
sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. 
TKD untuk Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris 
Dewan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Distrik 
disahkan oleh Sekretaris Daerah. 
TKD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V dan pejabat non 
struktural disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD. 
Bagian Kedua 
Perhitungan Masa Kinerja