Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, khususnya BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA, Pasal 15, memuat:

(1)
 
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 
negara dan ke
ndaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan 
diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
 
 
(2)
 
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 
negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
 
 
(3)
 
Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk 
uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung
 
mulai tanggal 
pengucapan sumpah/janji.
 
 
(4)
 
Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan 
setiap bulan terhitung mulai
 
tanggal pengucapan sumpah/janji.
 
 
(5)
 
Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai 
Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya 
diberikan salah satu tunjangan perumahan.
 
 
(6)
 
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat
 
sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama 
tidak diberikan tunjangan perumahan.
 
 
(7)
 
Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan 
sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi.