Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor ?5 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor ?5 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau. 
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai OPD. 
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai OPD dalam wilayah kerja 
Kecamatan.