Jelaskan isi kandungan Pasal 19 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 8 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 8 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, ketentuan pada BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19 berbunyi:

Peraturan Da erah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan. 
 
 
Ditetapkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal 21 November 2016 
BUPATI WAY KANAN, 
 
 
Dto, 
 
 
RADEN ADIPATI SURYA 
 
 
Diundangkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal 21 November 2016 
SEKRETARIS DAE RAH K ABUPATEN WAY KANAN , 
 
 
Dto, 
 
 
BUSTAM HADORI 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 201 6 
NOMOR 8 
 
 
 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANA N 
PROVINSI LAMPUNG 08/WK/2016 
Disalin sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
 
INDRA ZAKARIYA R., S.H., M.H. 
Penata TK.I (III/d) 
NIP. 19750926 200212 1 003 
 
PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
NOMOR TAHUN 20 16 
 
TENTANG 
 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN WAY KANAN 
 
I. UMUM 
Bahwa dengan berlakunya Undang -Undang Nomor 23 Tahun 
2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 6 tentang 
Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan 
terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam 
pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya 
terhad ap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip 
tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja 
yang sesuai dengan kondisi nyata di masing -masing Daerah. Hal ini 
juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah 
yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Perubahan dimaksud 
bahkan berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, 
pengendalian serta pertanggungjawaban. 
Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang -
undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di 
Kabupaten Way Kanan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah da n Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 20 08 tentang 
Organisasi Dinas -Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaim ana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, 
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2013, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way 
Kanan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Bagian Dari 
Perangkat Daerah Kabupaten Way Ka nan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 perlu ditinjau 
kembali dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan , yang sesuai 
dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang -undangan tersebut di atas. 
Peraturan ...... 
 
Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 
(tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat 
tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan 
sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe 
A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan 
tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan 
kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada 
perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja 
terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi 
jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan 
variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 
80% (delapan puluh persen). Pada tiap -tiap variabel, baik variabel umum 
maupun variabel t eknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala 
nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). 
Ketentuan Besaran Organisasi berdasarkan tipe sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 74 
sampai dengan Pasal 93 adalah sebagai berikut : 
1. Sekretariat Daerah Kabupaten : 
a. Tipe A; terdiri atas : 
- paling banyak 3 (tiga) asisten . 
- masing -masing asisten terdiri atas paling banyak 4 (empat) 
bagian . 
- Masing -masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 
subbagian. 
b. Tipe B; te rdiri atas : 
- paling banyak 3 (tiga) asisten . 
- masing -masing asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 
bagian . 
- Masing -masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 
subbagian. 
c. Tipe C; terdiri atas : 
- paling banyak 3 (tiga) asisten . 
- masing -masing asisten terdiri atas paling banyak 2 (dua) 
bagian . 
- Masing -masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 
subbagian. 
2. Sekretariat DPRD; terdiri atas : 
a. Sekretariat DPRD tipe A terdiri atas : 
- paling banyak 4 (empat) bagian. 
- Masing -masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 
subbagian. 
b. Sekretariat DPRD tipe B terdiri atas : 
- paling banyak 3 (tiga) bagian. 
- Masing -masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 
subbagian. 
c. Sekretariat DPRD tipe C terdiri atas : 
- paling banyak 3 (tiga) bagian. 
- Masing -masing Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) 
subbagian. 
3. Inspektorat ..... 
 
3. Inspektorat 
a. Inspektorat Daerah tipe A terdiri atas : 
- 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur 
pembantu. 
- Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian. 
b. Inspektorat Daerah tipe B terdiri ata s : 
- 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur 
pembantu. 
- Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. 
c. Inspektorat Daerah tipe C terdiri atas : 
- 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur 
pembantu. 
- Sekretariat terdiri atas 2 (du a) subbagian. 
4. Dinas Daerah : 
a. Dinas Daerah tipe A terdiri atas : 
- 1 (satu) se kretariat , yang membawahi paling banyak 3 (tiga) 
subbagian. 
- paling banyak 4 (empat) bidang , yang membawahi paling 
banyak 3 (tiga) seksi . 
b. Dinas Daerah tipe B terdiri atas : 
- 1 (satu) se kretariat , yang membawahi paling banyak 2 (dua) 
subbagian. 
- paling banyak 3 (tiga) bidang , yang membawahi paling 
banyak 3 (tiga) seksi . 
c. Dinas Daerah tipe C terdiri atas : 
- 1 (satu) se kretariat , yang membawahi paling banyak 2 (dua) 
subbagian. 
- paling banyak 2 (dua ) bidang , yang membawahi paling 
banyak 3 (tiga) seksi . 
5. Badan Daerah : 
a. Badan Daerah tipe A terdiri atas : 
- 1 (satu) se kretariat , yang membawahi paling banyak 3 (tiga) 
subbagian. 
- paling banyak 4 (empat) bidang , yang membawahi paling 
banyak 3 (tiga) subbidang. 
b. Badan Daerah tipe B terdiri atas : 
- 1 (satu) se kretariat , yang membawahi paling banyak 2 (dua) 
subbagian. 
- paling banyak 3 (tiga) bidang , yang membawahi paling 
banyak 3 (tiga) subbidang. 
c. Badan Daerah tipe C terdiri atas : 
- 1 (satu) se kretariat , yang membawahi paling banyak 2 (dua) 
subbagian. 
- paling banyak 2 (dua ) bidang , yang membawahi paling 
banyak 3 (tiga) subbidang. 
6. Kecamatan : 
a. Kecamatan tipe A terdiri atas : 
- 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. 
- Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian. 
 
b. Kecamatan ..... 
 
b. Kecamatan tipe B terdiri atas : 
- 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. 
- Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian. 
7. Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling ban yak 3 
(tiga) seksi. 
Disamping ketentuan tersebut di atas, disebutkan pula bahwa 
Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan 
Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyeleng garakan 
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat 
memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku 
bagi dinas/badan lain. 
Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan 
bidang pekerja an umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan 
bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 
bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh 
satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan 
Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (du a) dinas/badan 
tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus 
tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A. 
Jika sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud di 
atas, ketentuan penambahan bidang sebagaima na dimaksud dalam