Apa norma yang terkandung dalam Pasal 39 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor (OTAHUN Tahun 2011?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor (OTAHUN Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, khususnya BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 39, memuat:

(1)Pengawasan terhadap izin usaha pertambangan dilaksanakan sebagai
tindakan preventif dan refresif;
(2)Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
a.pembinaan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat;
b.peningkatan kompetensi aparatur dan pengusaha;
c.peningkatan peran dan fungsi pelaporan baik dan Instansi, organisasi
kemasyarakatan dan masyarakat secara luas.
(3)Pengawasan refresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
tindakan penertiban terhadap pelanggaran oleh warga masyarakat
terhadap Peraturan Daerah, peraturan perundang -undangan dan
ketentuan lainnya yang berlaku;
(4)Bentuk tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berupa
a.teguran;
b.peringatan;
e.penutupan sementara;
d.pembatalan /pencabutan izin;
e.proses peradilan.
(5)Pengawasan usaha pertambangan meliputi bidang
a.penyelidikan umum;
b.eksplorasi;
c.prod uksidan pernasaran;
d.keselamatan dan kesehatan kerja;
e.pengelolaan lingkungan;
f.konservasi;
g.lenaga kerja;
h.barang modal;
i.jasa pertambangan;
j.pelaksanaan penggunaan produksi dalam negen;
k.penerapan standar pertambangan;
1.investasi, divestasi dan keuangan.
(6)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada aval (1)dan (2)dilaksanakan
oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
(7)Pelaksanaan pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi
dan pemasaran, konservasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta
lingkungan dan pengembangan masyarakat dilakukan seeara berkala a
(tiga) bulan sckah;
(8)Pelaksanaan pengawasan produksi dilaksanakan oleh DP2KAD
berkoordinasi dengan Dinas dalam hal pencalatan, perhitungan dan
penetapan volume produksi sebagai dasar penetapan pajak pengam ian
dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dan penetapan
produksi.
16