Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR Nomor 3 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR Nomor 3 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVlSI, khususnya BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, Pasal 11, memuat:

Dewan Pengawas berwenang menetapkan program umum tahunan LPPL Radio
dan Televisi.
Bagian Ketiga
Dewan Direksi
Pasal12
(1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri
atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur,
yang rnasing-masing memimpin divisi atau bagian.
(2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berasal
dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan/ atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal13
Dewan Direksi bertugas untuk:
a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan;
b. memimpin dan mengelola LPPL Radio dan Televisi sesuai dengan tujuan dan
senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan
operasional penyiaran;
d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g.Mewakili ...
- 8 -
g. mewakili lembaga didalam dan di luar pengadilan; dan
h. menjalin kerja sarna dengan lembaga lain baik didalam maupun di luar
negeri.
Bagian Keempat
Manajemen Penyelenggaraan Penyiaran
Pasa114
(1) Manajemen Penyelenggara Penyiaran terdiri atas:
a. struktur organisasi dan tata kerja;
b. sumber daya manusia dan keahliannya; dan
c. sistem penggajian.
(2) Manajemen Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berkedudukan di Daerah.
Pasa115
(1) Penyelenggara Penyiaran dipimpin oleh seorang kepala stasiun penyiaran dan
dibantu oleh seorang kepala divisi produksi, divisi pengembangan usaha dan
divisi teknik.
(2) Uraian tugas Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasa116
(1) Penyelenggara LPPL Radio dan Televisi memanfaatkan sumber daya manusia
yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis maupun kompetensi etis.
(2) Penyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lain
pendapatan berdasarkan standar profesi atau standar penggajian sesuai
kemampuan Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
BABV ...
-9-
BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Dewan Pengawas
Pasal17
(1) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
sebanyak 1 (satu) kali masa kerja berikutnya
(2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas
merupakan Warga Negara Indonesia yang:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
c. sehatjasmani dan rohani;
d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetisi intelektual yang setara;
f.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan
persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/ atau keahlian, serta
pengalaman di bidang penyiaran pu blik;
h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan
kepengurusan media massa lainnya; dan
1.non partisan.