Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, pada BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 16 menjelaskan:

(1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum 
secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan 
sebagai berikut : 
a. identitas pemohon bantuan hukum; 
b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan 
hukum; 
c. menyerahkan foto kopi atau salinan dokumen yang berkenaan dengan 
perkara; dan 
d. melampirkan Surat Keterangan Miskin dari lura h/kepala desa atau 
dokum en sejenisnya. 
(2) Dalam hal pemo hon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun 
permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan. 
(3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
ditua ngkan dalam bentuk tert ulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.