Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor T Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor T Tahun 2017 tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI, khususnya BAB Ill - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI, Pasal 5, adalah:

Berdasarkan Alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian 
Republik Indonesia, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten 
Sintang merinci lebih lanjut alokasi pupuk bersubsidi tersebut menurut 
kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang. 
Pasal6 
Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten 
Sintang dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu 
kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.