Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

(1) Bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pembinaan dan pengawasan usaha Industri Agro, Kimia , Tekstil, Aneka, 
Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. 
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bi dang Industri, 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana jangk a panjang bidang 
industri; 
b. pengolahan, pengumpulan, analisis dan diseminasi da ta bidang industri 
di tingkat kabupaten; 
c. penyusunan rencana kegiatan pembangunan bidang indu stri; 
d. penyusunanpenetapan rencana pembangunan industri Ka bupaten; 
e. pengorganisasian pelaksanaan dalam rangka efektivit as dan efesien 
sumberdaya; 
f. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan personal bid ang industri; 
g. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis dan ma najerial pada 
usaha Industri Agro; 
 h. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis dan ma najerial pada 
usaha Industri, Kimia, Tekstil, dan Aneka; 
i. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis dan ma najerial pada 
usaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; 
j. pelaksanaanpemberian fasilitasi bagi pelaku usaha i ndustri kecil 
menengah (IKM) di Kabupaten; 
k. pelaksanaanpemberian perlindungan kepastian berusah a terhadap usaha 
Industri di Kabupaten; 
l. pelaksanaanfasilitasi penerbitan Ijin Usaha Industr i (IUI) skala investasi 
sampai dengan 15 Milyar; 
m. pelaksanaan Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dal am rangka 
penerbitan IUI oleh Pemerintah dan Provinsi; 
n. penyusunan laporan informasi industri di Daerah Kab upaten Pasuruan; 
o. penyusunanPenetapan bidang usaha industri prioritas Kabupaten; 
p. pelaksanaanfasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan h asil penelitian, 
pengembangan penerapan teknologi di bidang industri ; 
q. pelaksanaanfasilitasi dan pengawasan terhadap pener apan standar 
produk industri (SNI); 
r. pelaksanaan pengembangan kemitraan antar pelaku usa ha industri kecil, 
menengah dan besar; 
s. pelaksanaanpembinaan Asosiasi Industri / Dewan ting kat kabupaten; 
t. pelaksanaan koordinasi lintas lembaga/institusi gun a menciptakan iklim 
industri yang seimbang; 
u. pelaksanaanpengawasan aktivitas industri terhadap b erbagai dampak; 
v. penyusunan pelaporan bulanan, tahunan dan insidenta l sesuai 
kebutuhan; dan 
w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.