Apa norma yang terkandung dalam Pasal 27 PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 3 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 3 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 6 1" 017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 7AH! ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, khususnya BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD, Pasal 27, memuat:

sebagaimana dim aksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam 
pogr" ~egiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
~berap° 
Pasal28 
OP OPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, diberikan l) _~a bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang 
giatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan 
iutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil 
Ketua DPRD sehari-hari. 
121 DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan 
emampuan keuangan daerah. 
g DOP DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau 
golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, 
efisiensi, dan akuntabilitas. 
4 Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan, sebagai 
berikut : 
a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.4OO.O0O,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) 
per bulan. 
b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.2OO.OOO,- (empat juta dua ratus ribu 
rupiah) per orang per bulan. 
5 DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan, dengan 
ketentuan: 
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya 
atau disebut lumpsum; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional 
lainnya. 
,6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan 
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak digunakan sampai 
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke 
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran 
berkenaan. 
Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran 
langsung pencairan DOP DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 
[Satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran. 
Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran 
men 'kan . 0 &aJui surat perintah membayar langsung untuk pencairan DOP DPRD "Pesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada 
9 [dahara umum daerah. ~""" Perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 
ampirkan · a. d . j"ar penerima DOP DPRD; dan . ~ 
akta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang I mer : ) , _ Zelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya. 
'a BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DOP DPRD rdasarkan ·b ·. di ks d d ay; surat perintah membayar langsung sebagammana Amasue pauta 
a!(9) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD. 
Pasad .., 
·v 13