Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam Standar  Pelayanan; Nomor 9 Tahun 2009?
Menurut ketentuan dalam Standar  Pelayanan; Nomor 9 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN, pada , Pasal 15 dinyatakan:

huruf a Undang -Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara 
pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan 
Standar Pelayanan; 
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan 
Standar Pelayanan bagi penyelenggara pelayanan publik di daerah, 
maka perlu disusun pedoman penyusunan standar pelayanan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pera turan Walikota 
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat 
Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 551) ; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
2 
 3. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 
4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Neg ara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar an Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2 009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357) ; 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; 
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) ; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Mene tapkan : PERATURAN WALIK OTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO. 
3