Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 23 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 23 Tahun 2018 tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPMENUJU MASYARAKAT KABUPATEN TANGGAMUS YANG SEHAT BERBASISSISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13, adalah:

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
TangglmusdengHn PenemPatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Ditetapkan diTanggamus
pada tanggal 23MEI 2018
AINAL ABIDINPj.BUPATI TA GAMUS,
Diundangkan diTanggamus
pada Tanggal 24MEI 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,
ANDI WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 472
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 24TAHUN 2018
TENTANG
KLINIK LAYANAN KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEKONKABU PATEN TANGGAMUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGGAMUS,
Menimbang
Mengingata.bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perludilakukan penguatan pengawasan denganmemngkatkan kapasitas, peran dan layanan APIPyang salah satunya memberikan deteksi dini danpenngatan terhadap potensi penyimpangan dankonsultasi dalam perspektif pengawasan pengelolaankeuanganpekon;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik dan bersih dilingkunganPemerintah Kabupaten Tanggamus secara umum dankhususnya pada Pemerintahan Pekon diLingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, makaperlu dibentuk Klinik Layanan KonsultasiPengelolaan Keuangan Pekon;c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas KlinikLayanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Pekon;
1.Pasal 18ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IITulangBawang dan Kabupaten Tingkat IITanggamus (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,TambahanCharan Negara Republik Indonesia Nnmnr wui.
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangPengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
6.Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 23Tahun 2007tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan AtasPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Menteri Dalam Negen Republik IndonesiaNomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman NomenklaturInspektorat Daerah Provinsi Dan Kabu paten /Kota (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunanperangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenTanggamus tahun 2016 Nomor 142, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KLINIKKONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEKONKABUPATEN TANGGAMUS