Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 47 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 54 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 54 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG, pada , Pasal 47 menjelaskan:

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Sub Bidang Monitoring dan 
Pelaporan mempunyai rincian tugas: 
a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Monitoring dan 
Pelaporan berdasarkan rencana strategis, data dan 
informasi yang ada serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan tugas; 
b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja 
yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang 
Monitoring dan Pelaporan dapat selesai dengan baik dan 
tepat waktu; 
c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan 
agar pekerjaan Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan 
dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai 
ketentuan yang berlaku; 
d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bidang Monitoring dan 
Pelaporan melalui informasi dan sumber data yang ada 
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
kerja; 
e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan 
Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam 
melaksanakan pekerjaan; 
f. melaksanakan monitoring ke lapangan untuk 
mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan 
dilaksanakan, dan kendala apa yang dialami selama 
pelaksanaan; 
g. menghimpun data dan menyusun laporan pelaksanaan 
kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah dan 
instansi vertikal; 
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring 
pembangunan; 
i. menghimpun data dan menyusun laporan hasil 
pelaksanaan pembangunan; 
j. mengoreksi dan membuat laporan realisasi fisik dan 
keuangan perangkat daerah setiap bulan secara online 
dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah, bantuan keuangan provinsi dan anggaran 
pendapatan dan belanja negara; 
k. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Bupati (LKPJ) untuk disampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 
1. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 
m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 
Monitoring dan Pelaporan berdasarkan rencana dan 
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian 
program dan permasalahan yang dihadapi, serta 
pemecahan masalah; 
n. melaporkan kegiatan Sub Bidang Monitoring dan 
Pelaporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai 
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas; 
o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil 
kebijakan lebih lanjut; dan 
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah dan petunjuk atasan. 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupeten Berau. Pasal II 
Ditetapkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal 15 Nopember 2018 
Diundangkan di Tanjung Redeb 
paclautanggal 15 Nopember 2018 
DAERAH KABUPATEN BERAU, 
ERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 54