Apa saja yang diatur dalam Pasal 57 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, BAB XII - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 57 menetapkan:

(1) Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Kepala BPKD 
sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan 
membahasnya bersama bidang yang menangani perpajakan. 
(2) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan 
yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 
(3) Apabila Tim Pemeriksa menemukan unsur pidana, wajib dilaporkan kepada 
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(4) Hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Tim Pemeriksa kepada 
Wajib Pajak dengan menggunakan Sur at Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 
(SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan. 
(5) Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memberikan tanggapan secara tertulis kepada 
Kepala B PKD paling lambat dalam 3 (tiga) hari setelah diterima SPHP dan 
dilampiri dengan bukti pendukung dan sanggahan seperlunya. 
28 (6) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindak 
lanjuti, maka Wajib Pajak dinyatakan menyetujui Laporan Hasil Pemeriksa an 
(LHP) dan harus menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Hasil (SP2H). 
(7) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan pajak, maka pemeriksaan dapat 
ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya 
indikasi kerugian Daerah dan/atau unsur pid ana. 
 
Bagian Kedua 
Pengawasan