Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor �' Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor �' Tahun 2018 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA, pada BAB II - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA, Pasal 3 menjelaskan:

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang 
bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi 
materi pengaturan . 
(4) Masukan dari masyarakat desa dan caroat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses 
penyusunan rancangan Peraturan Desa. 
(5) Rancangan Peraturan Desa yangtelah dikonsultasikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disampaikan Hukum Tua kepada BPD untuk 
dibahas dan disepakati bersama 
Paragraf2 
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD • 
Pasa l 7 
(1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa . 
(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana 
pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa 
tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. 
(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk 
ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD. 
Bagian Ketiga 
Pembahasan