Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Lumajang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
KabupatenLumajang.
7.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah
8.Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.
11.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
barang milik daerah.
3
12.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah.
13.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.
14.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah
pada Pengguna Barang .
16.Pengurus barang milik daerah yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan
fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang.
17.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan
menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat
Penatausahaan Barang.
18.Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum
yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna
Barang.
19.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengelola Barang.
20.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.
21.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa
Pengguna Barang.
21.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu
opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik
daerah pada saat tertentu.
23.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan
Penilai Pemerintah Daerah.
24.Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.
25.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam
melakukan tindakan yang akan datang.
26.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4
27.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik
daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang
bersangkutan.
28.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uang tunai.
30.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut
berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
31.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP
adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
32.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.
33.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya
disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah dan
Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
36.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah.
37.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang.
38.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara
Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima
penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit
dengan nilai seimbang.
5
39.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada
Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
40.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
41.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau
kegunaan barang milik daerah.
42.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan
dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya.
43.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik
daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
44.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik
daerah.
45.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan
bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
46.Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data
seluruh barang milik daerah.
47.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data
barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing
pengguna barang.
48.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat
data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing
Kuasa Pengguna Barang.
49.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah
Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian
dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil
pemerintah daerah yang bersangkutan.
50.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah.