Apa substansi hukum dari Pasal 40 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 29 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 29 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG, khususnya , Pasal 40, adalah:

, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya 
Perkebunan mempunyai rincian tugas: 
a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang 
Pengembangan Sumber Daya Perkebunan berdasarkan 
Renstra, data dan informasi yang ada serta sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan tugas; 
b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang 
baik pada bawahan dan tugas Bidang Pengembangan 
Sumber Daya Perkebunan dapat selesai dengan baik dan 
tepat waktu; 
- 4 -
c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan 
agar pekerjaan Bidang Pengembangan Sumber Daya 
Perkebunan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar 
sesuai ketentuan yang berlaku; 
d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Bidang Pengembangan Sumber 
Daya Perkebunan melalui informasi dan sumber data yang 
ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
kerja; 
e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program 
pengembangan sumber daya perkebunan; 
f. mengarahkan pelaksanaan pengembangan sumber daya 
perkebunan; 
g. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, pengawasan 
dan penyebaran materi pengembangan sumber daya 
perkebunan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 
h. mengoordinasikan pengelolaan kelembagaan dan 
pengembangan sumber daya manusia perkebunan; 
i. mengoordinasikan pemberian fasilitasi penumbuhan dan 
pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi 
pelaku utama dan pelaku usaha; 
j. membina peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
perkebunan, baik sumber daya manusia aparatur perkebun 
maupun pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) yang 
bergerak di bidang perkebunan; 
k. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi di bidang 
pengembangan sumber daya perkebunan; 
L mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 
m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang 
Pengembangan Sumber Daya Perkebunan berdasarkan 
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 
pemecahan masalah; 
n. melaporkan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya 
Perkebunan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil 
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang 
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 
lanjut; dan 
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 
dan petunjuk atasan. 
- 5-
4. ketentuan Pasal 42 diubah7 sehingga berbunyi sebagai berikut: