Apa substansi hukum dari Pasal 13 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017?
Materi muatan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI, khususnya BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 13, adalah:

huruf a diperingati secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali 
secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) 
hari kerja. 
(2) Sanksi adminitratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikenakan apabila pemegang Izin 
Lokasi tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu 
peringatan tertulis kedua. 
(3) Sanksi adminitratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. 
(4) Sanksi adminitratif berupa pencabutan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dikenakan apabila: 
a. pemegang Izin Lokasi tetap melaksanakan kegiatannya meskipun sedang 
dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan atau dalam jangka 
waktu tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban yang dibebankan 
kepadanya; 
b. pemegang Izin Lokasi tidak mematuhi pembatasan atau kewajiban yang 
ditetapkan dalam Izin Lokasi; dan/atau 
c. pemegang Izin Lokasi terbukti memberikan data/informasi yang tidak 
benar sewaktu mengajukan permohonan Izin Lokasi.