Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 26 Tahun 2016 Pasal  9?
Dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 26 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, BAB  II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  9 mengatur sebagai berikut:

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang -undangan dan HAM mempunyai 
tugas: 
Menyia pkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik 
pembuatan produk hukum perlindungan dan pembinaan hak azasi 
manusia; 
Menghimpun dan menelaah peraturan perundang -undangan sebagai 
pedoman teknis pembuatan rancangan peraturan daerah, peraturan 
kepala daerah, keputusan dan instruksi kepala daerah; 
Menyiapkan bahan lainnya usulan dan rancangan peraturan daerah 
bersama perangkat daerah kota terkait; 
Menyampaikan draft rancangan peraturan daerah ke lembaga legislatif; 
Mengeksaminasi produk hukum yang akan ditanda tangani walikota; 
Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta 
informasi yang berhubungan dengan hak azasi manusia; 
Melakukan sinkronisasi berbagai produk hukum dengan hak -hak azasi 
manusia; 
Menginventarisir permasalahan yang be rhubungan de ngan hak azasi 
manusia dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
Menyusun program kerja tahunan dan laporan hasil program kerja 
bagian hukum; 
Menyiapkan rancangan produk hukum daerah yang terdiri dari peraturan 
daerah, keputusan walikota , keputusan bersama dan instruksi walikota; 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hukum dan 
HAM sesuai dengan tugasnya; 
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada kepala bagian hukum dan HAM sesuai standar yang ditetapkan.