Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 61 Tahun 2016 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 61 Tahun 2016 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BAB III - susunW organisasi, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

Sub Bagian Program Pe#ncanaanmempunyai tugas:
a.Melaksanakan|an menyiapkan bahan koordinasi
Rencana Kerjdi§Anggaran dengan Sub Unit Kerja
dan Instan siterkait; .
b.Melaksanakan dan menyiapkan usulan, perubahan
danpembaha^kn Rencana Keija dan Anggaran
Satuan PolisiHlmong Praja; .
c.Menyusun reHlana dan program, evaluasi dan
pelaporan Sub Bagian, menginventans,
mempelajari Jan menginput semua data dan
informasi danpmenyusun Program Satuan Polisi
Pamong Praja;^ .
d.Menyusun pilgram tahunan, program jangka
menegah dahj[ program jangka panjang Satuan
Polisi Pamong rraja;
e.Menyiapkan ^ahanbersama unit keijaterkait
dalam penyu||unan Rencana Strategik Satuan
Perangkat Daétah(RKPD);
f.Melaksanakani; pemantauan, pengawasan dan
evaluasi terh^lap pengembangan dan pelaksanaan
kegiatan; ...
g.Membuat l^poran berkala terhadap hasil
monitoring, ;pengawasan dan evaluasi terhadap
pengembangfW danpelaksanaan kegiatan,
h.Menyiapkan Alihanuntuk melaksanakan
koordinasi dan eWaluasi program;
i.Menyusun lapóran pelaksanaan tugas Idan
akuntabilitas kihfeija Satuan Polisi Pamong Praja,
j.Melaksanakan i^anmenyiapkan bahan laporan
pelaksanaan kegjktan Sub Bagian Program; dan
k.Melaksanakan thsas lain yang dibenkan oleh
atasan;
Paragraf 2
SubBahianKeuangan
TPasal 8
Sub Bagian Keuangan mimpunya tugas :
a.Menyusun rencana anggaran;
b.Mengelola perjalan|&n dinas;
c.Mengelola biaya paigunjung kegiatan;
d.Mengelola biaya oj|erasional;
e.Melaksanakan jpembukyan,verifikasi, dan
pembinaan bendajjarawan;
f.Melaksanakan i|>enyelesaian administrasi gaji
pegawai;
g.Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
sesuai dengan per^turan perundang-undangan;
h.Melaksanakan tu^aslainyang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Sub Bagian dan Kepegawaian
.pasal 9
Sub Bagian Umum DariiKepegawaian mempunyai tugas:
a.Mengetik, menge|ola, mencatat, mengatur klasifikasi
dan mengadakani: naskah dinas serta pendistribusian
surat-menyurat;
b.Menghimpun, «mengsistematis, mengatur dan
memelihara sertQ merawat kerahasiaan arsip;
c.Mengkordinir pengolahan administrasi barang
daerah;
d.Membuat laporap pengadaan barang dan menyusun
inventaris barang;
e.Melaksanakan kegiatan kehumasan dan
kepustakaan;
f.Mengatur dan ipengkoordinir urusan rumah tangga
Satuan Polisi Painong Praja;
g.Melaksanakan: pengelolaan administrasi kepegawaian
dan menghinj^un serta menyusun inventaris
kepegawaian;
h.Menyusun dahijnengatur ketata laksanaan;
i.Membuat Dokuijnentasi kegiatan kepegawaian;
I
j.Menyusun rencana Ijebutuhan pegawai, diklat, DUK, 
Pensiun dan pembinaan;
k.Melaksanakan tugasi’lain yang diberikan oleh atasan.
BahianKetiga
Bidang Penegakan Peruwdang-Undangan Daerah
Padal 10
(1) Bidang pengeiolaan rPerundang-Undangan Daerah
mempunyai tugas mfmbantukepala satuan dalam
kegiatan penegakan P$!raturan Daerah.
(2) Bidang Penegakan PeraturanDaerah dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertangguang jawab, kepada Kepala Satuan yang
mempunyai tugas ntembantu Kepala Satuan dalam
kegiatan Penegakan Peraturan Daerah.
(3) Dalam pelaksanaann|aBidang Penegakan Peraturan
Daerah mempunyai tijingsi:
a.Melaksanakan kpordinasi pembinaan, pengawasan
dan penyuluhan dalam usaha Penegakan
Peraturan Daerah;
b.Mengkoordinasi pelaksanaan penyelidikan dan
penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan
Daerah;
c.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan .
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dan ayat <3), Bidang Penegakan Peraturan
Daerah dibantu olehk
a.Seksi Pembinaan JPengawasan, dan Penyuluhan
b.Seksi PenyelidikaB dan Penyidikan.
(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam jielaksanaan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala] Bidang.
ijParagraf 1
Seksi Pembinaan, pengawasan, dan Penyuluhan