Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR 9 TAHUN 2017 Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 56?
Dalam NOMOR 9 TAHUN 2017 Nomor 9 Tahun 2017 tentang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, BAB XVII - SANKSI ADMINISTRASI, Pasal 56 mengatur sebagai berikut:

(1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 
55 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut: 
a. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib jalan dan 
angkutan jalan dikenakan biaya penegakkan/ 
pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp. 500.000,- 
s.d. Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah s.d. l ima juta 
rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan 
KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu. 
b. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib jalur hijau, 
taman dan tempat umum dikenakan biaya penegakkan/ 
pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp.500.000,- s.d. 
Rp.1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah s.d. satu j uta 
rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan 
KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu. 
c. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib kebersihan da n 
keindahan lingkungan hidup dikenakan biaya 
penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar 
Rp.500.000,- s.d. Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu 
rupiah s.d. sepuluh juta rupiah) dan/atau sanksi 
administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya 
untuk sementara waktu. 
 
d. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib pedagang kaki 
lima dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan 
Peraturan Daerah sebesar Rp.250.000,- s.d. 
Rp. 50 0.000, - (dua ratus lima pu luh ribu rupiah s.d. lima 
ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif 
penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementa ra 
waktu. 
e. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib sosial dikena kan 
biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah 
sebesar Rp.250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah s.d. satu juta rupiah) dan/atau s anksi 
administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya 
untuk sementara waktu. 
f. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib minuman 
beralkohol/minuman keras dikenakan biaya 
penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar 
Rp.500.000,- s.d. Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah 
s.d. lima juta rupiah) dan/atau sanksi administrati f 
penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementa ra 
waktu. 
g. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib Rumah Makan 
Memakai Tutup Tirai Di Bulan Ramadhan dikenakan 
biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah 
sebesar Rp.500.000,- s.d. Rp.5.000.000,- (lima ratu s ribu 
rupiah s.d. lima juta rupiah) dan/atau sanksi 
administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya 
untuk sementara waktu. 
h. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib tempat hibura n 
dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan 
Daerah sebesar Rp.5.000.000,- s.d. Rp.25.000.000,- 
(lima juta rupiah s.d. dua puluh lima juta rupiah) 
dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu 
identitas lainnya untuk sementara waktu. 
i. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib rumah 
kos/sewaan dikenakan biaya penegakkan/ pelaksanaan 
Peraturan Daerah sebesar Rp.5.000.000,- s.d. 
Rp.10.000.000,- (lima juta rupiah s.d. sepuluh juta 
rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan 
KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu. 
j. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib usaha 
dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan 
Daerah sebesar Rp.5.000.000,- s.d. Rp.25.000.000,- 
(lima juta rupiah s.d. dua puluh lima juta rupiah) 
dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu 
identitas lainnya untuk sementara waktu. 
 
(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adal ah 
Tindak Pidana. 
 
(3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini 
dapat diterapkan sidang di tempat yang dilaksanakan oleh 
tim gabungan serta dikoordinasikan dengan instansi terkait. 
 
(4) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat dikenakan hu kuman 
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ad alah 
Tindak Pidana Kejahatan.