Jelaskan isi kandungan Pasal 17 dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Mengingat Menirnbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkernbangan perekonomian Nomor 28 Tahun 1959.
Sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Mengingat Menirnbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkernbangan perekonomian Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, ketentuan pada BAB Vlll - KEMITRAAR USAHA, Pasal 17 berbunyi:

( 1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang 
dari Pemasok kepada Toko Modem dilaksanakan dalam 
prinsip sating menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan 
transparan. 
(2) Toko Modem mengutamakan pasokan barang hasil produksi 
UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau 
standar yang ditetapkan toko modem. 
(3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria usaha mikro dan 
usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi 
pendaftaran barang (listing fee). 
{4) Kerjasama usaha kernitraan antara UMKM dengan toko 
modem dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial 
berupa penyediaan tempat usaha/ space, 
pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk 
kerjasama lain. 
(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 
dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia 
berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah 
pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak 
dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat 
penyelesaian perselisihan. Pasal 16 
Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang untuk : 
a. melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat; 
b. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan 
barang dan/ atau jasa. secara monopoli; 
c. menimbun dan/ atau menyimpan bahan kebutuhan pokok 
masyarakat di dalarn gudang dalam jumlah melebihi 
kewajaran untuk tujuan spekulasi yang a.kan merugikan 
kepentingan masyarakat; 
d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat 
dan jenisnya membahayakan kesehatan; Pasal 18 Bagian Kedua 
Larangan c. menjaga kearnanan dan ketertiban ternpat usaha; 
d. rnemelihara kebersihan, keindahan 1okasi pohon peneduh 
dan kelestarian lingkungan tern pat u saha; 
e. mencegah setiap orang yang melakukan kegi.atan 
perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan 
serta ketertiban umum di ternpat usahanya; 
f. mencegah penggunaan ternpat usaha untuk kegiatan 
peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan 
terlarang serta barang- barang terlarang lainnya; 
g. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan 
drainase, kamar mandi dan toilet serta tempat ibadah bagi 
karyawan dan konsurnen; 
h. memberikan kesempatan kepada karyawan dan 
konsumen untuk melaksanakan ibadah; 
1. merekrut sekurang-kurangnya 500/o (lirna puluh persen] 
tenaga kerja lokal; 
j. menetapkan seragam karyawan yang mernenuhi norma 
kesusilaan; 
k. mentaati perjanjian kerja serta menjarnin keselamatan, 
kesehatan dan kesejahteraan karyawan; 
I. menyedia.kan alat pemadam kebakaran yang siap pakai 
dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran 
di tempat usaha; 
m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis 
dalam rupiah; 
n. menyediakan tempat untuk pengaduan konsumen; 
o. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, 
dan Koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala 
besar, menengah dan kecil; dan 
p. menyediakan pintu darurat. 
(3) Selain berkewajiban sebagairnana dimaksud pada ayat (2). 
terhadap pasar modem juga diwajibkan menyisihkan 
sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan 
pembangunan dilingkungan sekitar. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyisihan 
sebagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
( l) Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, yang 
sudah beroperasional dan belum memperoleh izin setelah 
diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib untuk 
mengajukan pennohonan izin usaha. 
(2) Bagi pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri 
dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini 
dinyatakan tetap berlaku sa.mpai dengan masa berlakunya 
habis dan dapat diperpanjang lagi dengan menyesuaikan 
Peraturan ini. 
(3) Bagi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern 
yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan 
pemilik dan/atau nama perusahaan wajib melakukan 
pennohonan izin. Pasal 20 BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 
( 1) Pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko 
modem yang melanggar keten tuan dikenakan sanksi 
ad min istrasi. 
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pernbekuan izin usaha; dan 
c. pencabutan izin usaha. 
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dikenakan apabila pelaku usaha menjalankan usaha 
sebelum izin usaha diterbitkan. 
(4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis 
berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling 
lama 1 (satu) bulan. 
(5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi 
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Sankai Administrasi BABX 
SARKS I e. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa; 
f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis 
dagangan dan merubah peruntukkannya tanpa izin; 
g. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/ atau tenaga kerja 
asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; dan 
h. melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG : 
2/LS/2014 RAH KABUPATElf LAMPUNG SELATAN TAHUll 2014 NOMOR LEMBARAN ....... - ~......... . . ·-···-·· , -~-· .. ···-- l 5 ~- .:~ .: ; ., ' . - . " . ~-- .. ·-.~--- -........ - .. _ .. , ~ -··· 
} 6 ~ ~ -·~ . r .. 7-~~;;~-~i l)~;;·-r::;;.··-, 
Q.~!~ ~ ~::~-~-~~~;~ ~~-=--=]~~-·~=-; 
Diundangkan di l{aiian<la .. ---- ----~-·- 
pada tanggal 2014 
SEKRETARIAT DAE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, RYCKO tOZA SZP ' ; 
:' ~ : . ~.. . - . . .. Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 2014 
BUPATI LAMPUNG SELATAR, ttf ;Y T'.f~~~:J. 
'..'-•.-_.,:.~.--,.' __ ': :_ ·. ' ·_ . - -· - - ,_,__,, _ · ,_ . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 21 BAB XII 
KETENTUAR PENUTUP (4) Bagi pasar tradisional, toko modem yang belum berizin wajib 
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 
(tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini. 
(5) Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modem yang 
telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah 
ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib 
melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling 
larnbat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan 
Daerah ini. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
... .. 
Pasa.12 
CukupJclas D. PASAL DEMI PASAL