Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 43 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 43 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2014, khususnya , Pasal 9, adalah:

Penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf d, meliputi: 
1. Penyedia menara dan atau pengelola menara di 
wajibkan untuk : 
a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 
b. menginformasikan ketersediaan kapasitas mengiranya 
kepada calon pengguna menara secara transparan; 
c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan 
calon pengguna menara yang lebih dahulu 
menyampaikan permintaan penggunaan menara 
kepada instansi terkait, dengan tetap memperhatikan 
kelayakan dan kemampuan secara teknis; dan 
d. melaporkan penggunaan menaranya termasuk 
pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan 
utama eksisting yang dimiliki, setiap tahun sekali 
kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Kabupaten Kapuas Hulu. 
2. Setiap menara yang beroperasi wajib dilengkapi dengan 
identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara 
meliputi: 
a. pemilik menara; 
b. penyedia jasa kontstruksi; 
c. tahun pembuatan menara; 
d. beban maksimum menara; 
e. alamat menara; 
f. koordinat geografis; 
g. nomor dan tanggal IMB; 
h. tinggi menara; 
i. luas area site; 
j. daya listrik terpasang; dan 
k. data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara. 
3. Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan menara 
telekomunikasi seluler yang ada di wilayah Kabupaten 
Kapuas Hulu untuk mendukung kegiatan 
pemerintahan, setelah ada koordinasi dengan pemilik 
menara yang terkait dengan aspek-aspek teknis dari 
kondisi eksisting yang ada di menara. 
4. Pembangunan menara harus sesuai dengan standar 
baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan 
dengan memperhitungkan faktor-faktor yang 
menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi 
Menara. 
ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: