Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 14 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG, ketentuan pada BAB III - MEKANISME PENGANGGARAN, Pasal 7 berbunyi:

(1) Kepala SKPD Pengelola dana keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak 
dan/atau kebutuhan keadaan darurat bencana bertanggungjawab secara fisik 
dan keuagan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya. 
 
 
12 
 (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dengan dilampiri: 
a. laporan penggunaan; 
b. surat Pernyataan tanggungjawab belanja; 
c. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
d. Bukti setor atas sisa penggunaan dana yang telah selesai sesuai dengan 
peruntukkannya. 
(3) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD 
selaku BUD membuat SPP, SPM dan SP2D Nihil atas penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dibebankan langsung pada Belanja Tidak Terduga. 
(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan SPPM untuk 
diterbitkan SP2D Nihil atas penggunaan dana yang dibebankan pada DPA-
SKPD, apabila pencairannya melalui mekanisme TU. 
(5) Kepala SKPD bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan 
pertanggungjawaban sebagimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib menyimpan berkas pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(6) Bentuk Format laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggungjawab 
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
8. ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut :