Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 6 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 6 Tahun 2018 tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, khususnya BAB VIII - KELAS DAN RUANG PERAWATAN, Pasal 14, memuat:

(1)Tarif pelayanan persa linandihitung atas dasar rata -rata pola tarif persalinan,
serta harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat .
(2)Tarif rawat inap pelayanan bayi sakit d itetapkan sesuai dengan kelas
perawatannya.
(3)Tarif pelayanan persalinan belum termasuk obat -obatan dan bahan habis
pakai.
(4)Besaran tarif pelayanan persalinan tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BagianKetiga
Instalasi Bedah Sentral
Pasal15
(1)Komponen Pelayananan Instalasi Bedah Sentral meliputi :
a.Tindakan Medis operatif;
b.Tindakan anestesi; dan
c.Pemeriksaan penunjang medis.
(2)Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
a.Tindakan Medis operatif kecil;
b.Tindakan Medis operatif sedang;
c.Tindakan Medis operatif besar; dan
d.Tindakan Medis operatif Khusus.
(3)Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Bedah Sentral meliputi:
a.Jasa sarana;
b.Jasa Pelayanan.
(4)Komponen tarif Instalasi Bedah Sentral belu m termasuk biaya obat/ABHP.
-12-
(5)Besaran tarif Instalasi Bedah Sentral tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Pelayanan Penunjang Medik
Pasal16
(1)Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
a.Pelayanan kecil;
b.Pelayanan sedang;
c.Pelayanan besar;
d.Pelayanan khusus.
(2)Tarif berdasarkan jumlah tindakan dan diagnosa rehabilitasi Medis.
(3)Untuk Kelas Perawatan khusus dan cito ditambah 30 % dari tarif yang
berlaku.
(4)Tarif pelayanan rehabilitasi Medis belum termasuk ob at-obatan dan bahan
habis pakai.
(5)Komponen Tarif Pelayanan rehabilitasi med ismeliputi :
a.JasaSarana Rumah sakit;
b.Jasa Pelayanan .
(6)Besaran tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpis ahkan dari Peraturan Daerah ini.