Apa yang diatur dalam Peraturan Bupa ti Muna Nomor mo Tahun 1959 pada Pasal 8?
Berdasarkan Peraturan Bupa ti Muna Nomor mo Tahun 1959 tentang , Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Prioritas penggunaan ADD tercermin dalam APBDesa yang disusun sesuai ketentuan 
yang berlaku . 
(2) Prioritas penggunaan ADD Desa Persiapan tercermin dalam APBD esa Desa lnduk yang 
disusun sesuai ketentuan yang berlaku. 
(3J Penggunaan ADD diprioritaskan untuk belanj a di bidang pemerintahan , bidang 
pemberdayaan masyarakat , bidang pembangunan desa serta bidang pembinaan 
kemasyarakatan yang meliputi : 
1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
2. biaya operasional Pemerintah Desa meliputi : 
a. belanja bahan pakai habis kantor (ATK) 
b. belanja rapat ; clan 
c. perjalanan Dinas dalam /luar Daerah, yang diperuntukan untuk: 
1. konsultasi tentan g peningkatan kapasitas penataan kelembagaan desa, 
pem bangun an, pemberdayaan masyarakat , dan pembinaan 
kemasyaraka tan; 
2. menghadiri undangan rapat=rapat koordinasi dan upacara ; dan 
3. mertgiku ti bi.mb ingan teknis. 
3. belanja operasional kelembagaan Desa meliputi : 
a. belanja operasio nal BPD ; 
b. belanja op erasional LPM; 
c. belanja operasionalTim Penggerak-PKK ; 
d. belanja operasional Majelis Taklim ; 
e. belanja operasional Karang Tarun a. 
4. belanja Insentif kelembagaan Desa meliputi; 
a. insentif LPM 
b. insentif pegawai SARA (imam , hatib, modhin/lebe) ; 
c. insentifgufu mengaj i; 
d. insentif Pertahanan Sipil Desa (Hansip Desa); 
e. insentif operator Desa ; 
f. insentif Kader Posyandu ; dan 
g. Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); 
h. Insentif RT /RW 
5. belanja kegiatan perencanaan pembangunan Des a; 
a. biaya penyusunan atau revie w doJfu.men RPJMD es; 
b. biaya penyusunan dokuffiefi RKPDes ; 
c. biaya penyusunan desain, Rincian Anggaran dart Biaya (RAB); 
d. biaya penyusunan dokumen APBD esa; 
e. biaya sertifikasi kegiatan fisik ; dan 
f. biaya penyusunan laporan pertanggungj awaban Desa, 
6. belanja modal peralatan kantor ; 
7. biaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Perangkat Desa ; 
8. biaya pengadaan dan/ atau perbaikan sarana dan prasarana serta 
pengembangan kelembagaan Desa, meliputi : 
a. belanja pengadaan fasiltas den/ atau rehabilitasi kantor Desa ; 
b. belanja pelak sanaan lomb a Desa tingka t kecamatan. 
9. bidang pembangunan Desa Kb' etentu~ Pasal 8 ayat (3) angka 2 huruf c clan ayat (4) huruf b diubah sehingga Pa I 8 
erbunyi sebagai berikut : '