Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam 2.Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3569); Nomor 63 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam 2.Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3569); Nomor 63 Tahun 1945 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAHKABUPATEN PESAWARAN TAHUNANGGARAN 2018, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta^gPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355)-
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran diProvinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4749);
10.Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
13.Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4028);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5340);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4575);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 65Tahun 2010 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5155);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 3Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada
Pemerintan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4829);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 48Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 69Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2012 Tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2017 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Aministratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
35.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006
Tentang Pengelolan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2007
tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah beberapakali terakhir Diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33Tahun 2017tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1
Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 24,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 67);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor
72);
MEMUTUSKAN:
Mcnctapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018.