Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 64 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 64 Tahun 1945 tentang PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN, BAB II - RUANG LINGKUP, Pasal 9 berbunyi:

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Kesejah teraan 
sebesar : 
a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengelola tanah bengkok 
diberikan sebesar Rp 650.000,00; dan 
b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mengelola tanah bengkok 
diberikan sebesar Rp 750.000,00. 
(2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dalam APBDesa yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan APBD 
Kabupaten Pasuruan. 
(3) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan 
untuk membiayai pembayaran keikutsertaan Jaminan Kesehatan dan/atau 
Jaminan Ke tenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
(4) Besaran pembiayaan dan tata cara pembayaran keikutsertaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama 
Kepesertaan antara Pemerintah Desa dengan BPJS Kesehatan dan/atau 
BPJS Ketenagakerjaan. 
9 
 Paragraf 4 
Tunjangan Kesejahteraan Anggota Badan Permusyawaratan Desa