Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, BAB II - PENILAIAN KINERJA, PENGHITUNGAN MASA KINERJA DAN, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Penilaian kinerja untuk penetapan TKD sebagai berikut: a. Penilaian kinerja Pegawai ASN ditentukan berdasarkan disiplin dan 
pencapaian kinerja serta catatan lainnya selama masa kinerja; 
Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat penilai lainnya untuk yang ditunjuk 
membuat perhitungan TKD untuk Bupati, Wakil Bupati, ASN, Calon ASN dan Tenaga Kontrak sesuai tanggungjawabnya berdasarkan tarif TKD 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
Sekretaris Daerah mengesahkan TKD yang diusulkan oleh Kepala OPD 
sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. 
TKD untuk Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris 
Dewan, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Distrik disahkan oleh Sekretaris Daerah. 
TKD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V dan pejabat non 
struktural disahkan oleh masing-masing Kepala OPD. 
Bagian Kedua 
Perhitungan Masa Kinerja