Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNG JAWABA N PELAKSANAAN, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) , 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
 
 
 
 
 3.Undang... 
 
 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur 
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3825); 
4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih d an Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
6. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
7. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
8. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
9. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
10. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
11. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
 
 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoneisa Nomor 5234); 
 
 
12.Undang... 
 
 
12. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679 ); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) , sebagaimana telah diubah sebanyak 
tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
 
 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
 
 
 
Perubahan… 
 
 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Ta hun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuanga n dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik In donesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
 
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah , sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
; 
 
 
 
 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 138); 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 
Nomor 140); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umu m (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 8); 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 9); 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 
Tahun 2 011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 
2011 Nomor 10); 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 6(Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kan an Tahun 201 5 Nomor 3); 
25. Peraturan..... 
 
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 
2016(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 
2016 Nomor 7); 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 201 6 Nomor 8); 
 
DenganPersetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
dan 
BUPATI WAY KANAN 
 
 
 
MEMUTUSKAN... 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2016.