Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Substansi Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, khususnya BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 15, memuat:

(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 
(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
, ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. 
(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik 
daerah pada Pengguna Barang. 
(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab: 
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan pengganggaran barang milik 
daerah pada Pengguna Barang; 
b. meneliti usulan pennohonon penetapan status penggunaan 
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang 
sah; 
c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang 
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ a tau Pengurus Barang 
Pembantu; 
d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan 
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah 
dan/ atau bangunan; 
e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaran tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 
dimanfaatkan oleh pihak lain; 
f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik 
daerah ; 
g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang 
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang 
Pembantu; 
h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan 
menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan 
barang milik daerah dari gudang penyimpanan ; 
1. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester 
dan setiap tahun ; 
J. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas 
perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan 
k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 
oleh Pengurus Barang Pengguna dan/ atau Pengurus Barang 
Pembantu. ,- .. ---- 
1 .. • 
i 
Bagian Ketujuh 
Pengurus Barang Pengguna