Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 2 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 2 Tahun 2017 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA ,PERANGKAT DESA , khususnya BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS, Pasal 11, memuat:

(1)Peijalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat
(2)diberikan biaya peijalanan dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran Vhuruf Aperaturan ini.
(2)Peijalanan dinas keluar daerah dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (4)huruf adiberikan biaya
peijalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Vhuruf B
peraturan ini,dengan ketentuan sebagai berikut :
Untuk Daerah tujuan :
1.Kota Tebing Tinggi
2.Kabupaten Karo
3.Kabupaten Batubara
4.Kota Pematangsiantar
5.Kabupaten Simalungun
6.Kabupaten Asahan
7.Kota Tanjung Balai
8.Kabupaten Labuhan Batu
9.Kabupaten Labuhan Batu Selatan
10.Kabupaten Labuhan Batu Utara
11.Kabupaten samosir
12.Kabupaten Toba Samosir
13.Kabupaten Padang Lawas
14.Kabupaten Padang Lawas Utara
15.Kabupaten Tapanuli Selatan
16.Kota Padang Sidempuan
17.Kabupaten Mandating Natal
18.Kabupaten Tapanuli Utara
19.Kabupaten Humbang Hasudutan
20.Kabupaten Dairi
21.Kabupaten Pakpak Barat
22.Kabupaten Tapanuli Tengah
23.Kota Sibolga
24.Kabupaten Nias
25.Kabupaten Nias Barat
26.Kabupaten Nias Selatan
27.Kabupaten Nias Utara
28.Kota Gunung Sitoli
Diberikan tambahan biaya transportasi sebagaimana lampiran Vhuruf C
peraturan ini.f
7
(3)Peijalanan dinas keluar wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (4)huruf bdiberikan uang harian
sebagaimana tercantum dalam lampiran Vhuruf Eperaturan bupati ini.
(4)Biaya peijalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)
dibayarkan secara lumpsum pada saat akan melakukan peijalanan dinas .