Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 1 Tahun 2015 pada Pasal 26?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERUBA HAN ATAS, Pasal 26 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam rangka penjaringan, penduduk desa setempat yang 
akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis 
ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia 
Pemilihan. 
(2) Surat lamaran sebagaimana dima ksud pada ayat (1) harus 
dilampiri syarat -syarat : 
a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa; 
b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan 
Undang -Undang Dasar 1945; 
c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh 
pejabat yang berwenang; 
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari 
dokter Pemerintah; 
e. surat keterangan bebas narkotika dan obat 
berbahayalainnya dari dokter pemerintah ; 
f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari 
Kepolisian; 
g. surat keterang an tidak pernah dihukum karena 
melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman 
paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri; 
h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya 
sesuai dengan keputusanpengadilan yang mempunyai 
kekuatan hu kum tetap dari Pengadilan Negeri; 
 
 
 
17 
 i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala 
Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses 
pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon 
Kepala Desa ; 
j. dihapus; 
k. surat pernyataan sanggup bertempat tin ggal di desa 
yang bersangkutan selama menjabat; 
l. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang 
dilegalisir pejabat berwenang; 
m. dihapus ; 
n. daftar riwayat hidup; 
o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm; 
p. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa ; 
q. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi 
Pegawai Negeri Sipil ; 
r. surat izin dari atasan berwenang bagi anggota 
TNI/POLRI; 
s. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa 
yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; 
t. surat cuti dari pimpinan BP D bagi anggota BPD; dan 
u. naskah visi, misi, dan program kerja. 
(3) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran , meneliti 
kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima 
pendaftaran. 
 
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49, sehingga Pasal 49 
berbunyi sebagai berikut :