Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BURU Nomor T Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BURU Nomor T Tahun 2017 tentang SUSUNAN KODE REKENING PADA, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
L. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daeratr adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daeral- yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Buru.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adaiah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai peng'rrang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali danlatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun angga-ran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.
-6-
10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang ierdiri dari
DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja
perangkat daerah.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahtera-
kan masyarakat.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD
adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu ataLr beberapa
program.