Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956.
Redaksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan, pada BAB IV - JENIS PERJALANAN DINAS, Pasal 12 menjelaskan:

( .l) Perjal anan Dinas dalam kabupaten , dapat diberikan biaya perjalanan dinas 
berupa uang harian dan uang transport. 
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diba yar secara lumpsum. 
(3) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar secara Biaya 
Riil. (2) Perjalan an dinas bagi kelompok organisasi yang berada dibawah naungan 
Pemerintah Desa, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang 
bersan gkutan diberlakukan sebagai berikut: 
a. unsur Pimpinan digolongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; 
b. pengurus dan anggota digolongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d; a. Golongan I Kepala Desa 
b. Golongan II Ketua BPD 
c. Golongan III Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD dan 
Sekretaris Desa 
d. Golongan IV Kepala Seksi , Kepala-Ufaisan dan Kepala Dusun 
e. Golongan V Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD Pasal 11 
( l) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut : Pasal 10 
Kepala Desa , Pimpinan dan Anggota BPD, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa 
dan Staf Administrasi BPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap 
untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Pasal 8 
( 1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada APBDesa yang mengeluarkan SPD 
bersangkutan atau yang sesuai dengan ketentuan/kesepakatan penanggung 
biaya perjalanan dinas. 
(2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar 
memper hatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan 
perjalanan dinas tersebut dalam APBDesa berkenaan. - 6 - 
Bagian . Bagian Kesatu 
Perjalanan Dinas Luar Daerah