Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, pada BAB V - JENIS PELAYANAN PERIZINAN, Pasal 6 menjelaskan:

(1) Jenis perizinan yang menjadi kewenangan DPMPT SP, meliputi : 
a. izin p rinsip ; 
b. izin lokasi ; 
c. izin gangguan (HO); 
d. izin mendirikan bangunan (IMB) ; 
e. tanda daftar perusahaan (TDP) ; 
f. surat izin usaha perdagangan (SIUP) ; 
g. izin usaha industri (IUI); 
h. tanda daftar industri (TDI); 
i. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)/pasar tradisional (IUP2T )/toko 
modern yang berjaringan/berwaralaba ; 
j. izin usaha a ngkutan; 
k. izin trayek /izin operasional ; 
l. izin mendirikan dan i zin operasional rumah sakit kelas c/d ; 
m. izin p uskesmas; 
n. izin mendirikan dan izin o perasional klinik; 
o. izin a potik; 
p. izin p raktik bidan; 
q. izin o ptik; 
r. izin usaha obat hewan; 
s. izin usaha peternakan ; 
t. izin usaha jasa konstruksi (IUJK); 
u. izin perusa haan pengeboran a ir bawah t anah ; dan 
v. izin penyelenggaraan reklame ; 
w. izin rumah kos; 
x. Izin rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar. 
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada a yat (1) huruf d, e dan l 
dipungut retribusi berdasarkan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku . 
(3) Pemberian izin sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) selain huruf d,e dan l 
tidak dipungut retribusi. 
(4) Komponen Standar Pelayanan Perizinan untuk jenis perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Bupati ini.