Jelaskan isi kandungan Pasal 71 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Nomor 7 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Nomor 7 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG, ketentuan pada BAB VI - A, Pasal 71 berbunyi:

A 
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku 
efektif paling lambat tanggal 1 April 2018. 
 
 
PASAL II... 
PASAL II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang. 
 
 
 
Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 4 September 2017 
 
BUPATI SINTANG , 
 
 
 TTD 
 
 
JAROT WINARNO 
 
 
Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 4 September 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 
 
 
 TTD 
 
 
YOSEPHA HASNAH 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 201 7 NOMOR 7 
 
 
Salinan sesuai dengan a slinya 
 
 KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
 
HERKOLANUS RONI, SH., M.Si 
 Pembina 
 NIP. 19750403 200312 1 005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMA NTAN 
BARAT : ( 7 /201 7) 
PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG 
 
NOMOR 7 TAHUN 201 7 
 
TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAER AH KABUPATEN SINTANG 
NOMOR 5 TAHUN 201 2 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 
 
 
I. UMUM 
Dengan berlakunya Und ang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk 
melakukan pemungutan pajak daerah dan retribu si daerah sesuai dengan 
peraturan tersebut. Retribusi daerah mempunyai peranan penting dalam 
rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan 
daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
 
Peme rintah Kabupaten Sintang telah men etapkan Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 201 2 tentang Retribusi Jasa U saha sebagai dasar pemungutan retribusi 
daerah di wilayah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut mengatur 
pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan da erah, retribusi pasar grosir 
dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, 
retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan 
retribusi tempat rekreasi dan olahraga . 
 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mas yarakat, kepastian hukum 
dan penyesuaian perkembangan ekonomi serta optimalisasi pelaksanaan 
pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubah an atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha . Materi 
yang diatur dalam Peratur an Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa U saha terkait dengan 
perubahan tarif beberapa jenis retribusi , dan memperjelas prosedur 
pemungutan, pengertian serta kriteria objek dan jenis Retribusi Jasa Usaha . 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
PASAL I