Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 55 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 55 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN, pada BAB II - PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN, Pasal 3 menjelaskan:

(1) Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah bersifat stimulan dalam rangka 
meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi keterbatasan fiskal 
Pemerintah Provinsi agar dapat memenuhi kewajiban terhadap urusan wajib 
pelayanan dasar bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah. 
(2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan oleh Gubernur kepada Bupati Berau dan dialokasikan melalui 
mekanisme pembahasan APBD. 
(3) Alokasi anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah ini harus 
diadministrasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi 
tahun anggaran yang bersangkutan. 
(4) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk 
diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(5) Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh PD Provinsi sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
(6) Terhadap perkembangan realisasi fisik maupun keuangan serta akibat yang 
timbul dari penggunaan Belanja Bantuan Keuangan merupakan 
tanggungjawab Pemerintah Provinsi. 
Bagian Kedua 
Penyaluran Dana Belanja Bantuan Keuangan