Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 25 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 25 Tahun 2018 tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN, khususnya BAB III - KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL, Pasal 3, adalah:

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
sistem organisasi masyarakat adat;
pembinaan kelembagaan masyarakat;
pengelolaan tanah kas Desa;
pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
pengembangan peran masyarakat Desa.
Kewenangan berdasar hak asal usul setelah dilakukan proses
identifikasi meliputi :
menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar
pemilikan hak-hak perdata;
memelihara perdamaian, menangani konflik dan
melakukan mediasi di Desa;
pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah
di Desa;
pengamanan penetapan batas pemilikan tanah
masyarakat;
pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan
masyarakat desa;
pengamanan kekayaan dan aset desa;
peningkatan gotong royong masyarakat;
pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, budaya
dan adat desa; dan
pengelolaan tanah desa.