Apa bunyi lengkap Pasal 26 dalam Republik Indonesia Nomor 5679);f a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan Nomor 69 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 5679);f a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa, pada BAB VI - HAK-HAK DISABILITAS, Pasal 26 dinyatakan:

Hak konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf q, 
merupakan hak untuk memperoleh segala bentuk potongan biaya atas 
jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerahi Pasal 25 
Hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) 
huruf p, meliputi hak: 
a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif 
sesuai dengan kebutuhan; 
b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan 
c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan 
martabat manusia. Pasal24 
Hak pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf o, meliputi hak: 
a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; 
b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana; 
c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi 
dalam keadaan bencana; 
d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang 
mudah diakses; dan 
e. mendapatkan prioritas, fasilitas dan sarana yang mudah diakses di 
lokasi pengungsian. Pasal 23 
Hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf n, meliputi hak: 
a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara 
optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan 
b. pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah 
diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Pasal 22 
Hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf m, 
meliputi hak: 
a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan 
b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi 
individu. Pasal 21 
Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf 1, meliputi hak: 
a. rehabilitasi sosial; 
b. jaminan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; dan 
d. perlindungan sosial.