Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor & Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor & Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, khususnya BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2, memuat:

:
Huruf a:
Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab negara ”adalah :
negara menjamin pemanfaatan sumberdaya alam yang akan
memberikan manfaat sebesar -besamya bagi kesejahteraan dan
mutu hidup rakyat ,baik generasi masa kini maupun generasi
masa depan ;
negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup
yang baik dansehat ;dan
30
negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan
sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup .
Huruf b:
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan ”adalah
setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap
generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi
dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup .
Huruf c:
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan ”adalah
pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai
aspek seperti kepentingan ekonomi ,sosial ,budaya ,dan
perlindungan ,serta pelestarian ekosistem .
Huruf d:
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan ”adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan
memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai
komponen terkait ;
Huruf e:
Yang dimaksud dengan “asas manfaat ”adalah bahwa segala usaha
dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan
dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras
dengan lingkungannya ;
Huruf f:
Yang dimaksud dengan “asas kehati -hatian ”adalah bahwa
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha danatau kegiatan
karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
bukan merupakan alasan untuk menunda langkah -langkah
meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;
Huruf g:
Yang dimaksud dengan “asas keadilan ”adalah bahwa perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan
secara proporsional bagi setiap warganegara ,baik lintas daerah ,
lintas generasi ,maupun lintas gender ;
Huruf h:
Yang dimaksud dengan “asas ekoregion ”adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan karakteristik sumberdaya alam ,ekosistem ,kondisi
geografis ,budaya masyarakat setempat ,dan kearifan local.
Huruf i:
Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati ”adalah
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan
keberadaan ,keragaman ,dan keberlanjutan sumberdaya alam
hayati yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan sumberdaya
alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitar
secara keseluruhan membentuk ekosistem .
Huruf j:
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar ”adalah bahwa
setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatan
31
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan .
Huruf k:
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal ”adalah bahwa dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat .
Huruf 1:
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik ”adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dijiwai oleh prinsip partisipasi ,transparansi ,akuntabilitas ,efisiensi ,
dan keadilan .
Huruf m:
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif ”adalah bahwa setiap
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses
pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup ,baik secara langsung maupun tidak
langsung .
Huruf n:
Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah ”adalah bahwa
pemerintah dan pemerintahan daerah mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan
dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia .