Apa substansi hukum dari Pasal 39 pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013?
Materi muatan pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, khususnya BAB VII - TATA CARA PEMBETU LAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, Pasal 39, adalah:

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (I) 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat 
keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36; 
b. diajukan secar a tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang 
mendukung permohonann ya; 
c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan 
d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak: 
1) haru.s dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak 
orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 
5.000.000,00 (limajuta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; atau 
2) harus dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak orang 
pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,00 
(limajuta rupiah). 
(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) 
haru.s memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang 
terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu 
rupiah); 
b. Diajukan secara tertuli s dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang 
mendulcun g permohonannya; 
c. Diajukan kepada Kepala Dinas; dan 
d. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat. 
(3) Tanggal penerimaan surat yang d.ijadikan dasar untuk memproses 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 adalah : 
a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disam paikan secara 
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang d.itun juk; atau 
b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan d.isam paikan 
melalui pos tercatat.