Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN Nomor 6 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN Nomor 6 Tahun 2017 tentang , pada , Pasal 10 menjelaskan:

Peraturan
 
Menteri
 
Keuangan
 
Nomor 49/PMK.07/2016
 
tentang Tata 
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
 
dan
 
Evaluasi Dana Desa
, 
perlu 
menetapkan 
Peraturan 
Bupati 
tentang Pe
doman Umum 
Pengelolaan 
Dana Desa
;
 
 
Mengingat 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
Undang
-
Undang Nomor 23
 
Tahun 2000 tentang 
Pembentukan
 
Provinsi Banten 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu
n 2000 
Nomor
 
182 
Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 
4010
)
;
 
2.
 
Undang
-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);
 
3.
 
Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L
embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana 
telah diubah
 
beberapa kali terakhir
 
dengan Undang
-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua
 
Atas Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indon
esia Tahun 2015 Nomor 
58
, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 56
79
);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738)
;
 
5.
 
Peraturan
 
Pemerintah
 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang
 
Peraturan
 
Pelaksanaan
 
Undang
-
Undang
 
Nomor 6 
Tahun 2014 
tentang
 
Desa
 
sebagaimana
 
telah
 
diubah
 
dengan
 
Peraturan
 
Pemerintah
 
Nomor 47 Tahun 2015 
tentang
 
Perubahan
 
Atas
 
Peraturan
 
Pemerintah
 
Nomor
 
 
43
 
Tahun 2014 tentang
 
Peraturan
 
Pelaksanaan
 
Undang
-
Undang
 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
 
Desa
 
(Lembaran 
Nega
ra Republik Indonesia Tahun 2015
Nomo
r 157
, 
Tambahan
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 
5717
);
 
6.
 
Peraturan
 
Pemerintah
 
Nomor 60 Tahun 2014
 
te
ntang 
Dana Desa
 
Yang Bersumber 
d
ari Anggaran Pendapatan 
d
an Belanja Negara
 
sebagaimana
 
telah
 
diubah
 
beberapa 
kali terakhir 
dengan
 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Perubaha
n 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
;
 
7.
 
Peraturan Pre
s
iden Nomor 
97
 
Tahun 201
6
 
tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Negara 
Tahun Anggaran 201
7
;
 
8.
 
Peraturan Menteri 
D
alam Negeri 
N
omor
 
113 
Tahun
 
2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara
 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
;
 
9.
 
Peraturan
 
Menteri
 
Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal
 
dan
 
Transmigrasi
 
Nomor 2
2
 
Tahun 201
6
 
tentang
 
Penetapan
 
Prioritas
 
Penggunaan Dana Desa
 
Tahun 201
7
 
(Berita Negara Republi
k Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1934
);
 
10.
 
Peraturan
 
Menteri
 
Keuangan
 
Nomor 49/PMK.07/2016
 
tentang T
ata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan
 
dan
 
Evaluasi Dana Desa 
(Berita Nega
ra Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 
478
)
;
 
 
Memperhatikan :
 
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 
 
M
E
MUTU
SKAN :
 
Menetapkan 
:
 
PERATURAN BUPATI PANDEG
LANG 
TENTANG 
PE
DOMAN UMUM
 
PENGELOLAAN 
DANA DESA
.