Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 1 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 1 Tahun 1945 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
24.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);
5.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 015 tentangPerubahan Kedua
atasUndang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas
Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomo r 310);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010
tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 16);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahu n 2010
tentang Perusahaan Daerah (PD) Bangun Sukma Jaya Kabupaten
Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010
Nomor17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara
menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor27);
312.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 15 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 19 ),sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahu n 2015 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada
Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 7,
TambahanLembaran Daerah KabupatenSukamaraNomor 17);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 40);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN
SUKAMARA .