Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 36 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 36 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN, pada BAB II - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG, Pasal 6 menjelaskan:

(1) Sebelum ditetapkan oleh Walikota, pedagang wajib mengajukan permohonan 
pendaftaran kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan perdagangan . 
 
(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan persyaratan : 
a. fotokopi bukti lunas pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh pengelola 
pasar ; 
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; 
c. fotokopi KK dan KTP sebanyak 2 (dua) lembar ; 
d. pas photo warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar ; 
e. surat pernyataan di atas materai Rp .6.000, - (enam ribu rupiah); 
f. memiliki rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang 
digunakan untuk pembayaran sewa . 
 
(3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e memuat pernyataan 
mengenai : 
a. kesediaan diputus hak sewanya secara sepihak apabila : 
1. menunggak membayar sewa kios atau los 1 (satu) bulan ; 
2. mengontrakan/menyewakan/memindahta ngankan kios atau los kepada 
pihak lain, termasuk anak, istri dan Saudara ; 
3. merubah jenis dagangan yang telah ditentukan pada waktu penempatan 
pertama ; 
4. menambah/mengurangi/merubah bentuk bangunan fisik kios atau los ; 
5. menggunakan kios atau los untuk kegiatan yang bertentangan dengan 
hukum dan peraturan yang berlaku ; dan 
6. menggunakan kios atau los untuk fungsi di luar perdagangan . 
b. kesediaan membayar retribusi lainnya kepada Pemerintah Daerah sesuai 
dengan peraturan y ang berlaku ; 
c. kesediaan aktif berdagang .