Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 46 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 46 menjelaskan:

(1) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
berakhir apabila: 
a. berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian;i Pasal 45 
Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (Iirna] tahun dan 
dapat diperpanjang. Pasal 43 
(1) Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan permohonan 
perpanjangan waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). 
(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 
Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
jangka waktu penggunaan sementara barang milik daerah berakhir. 
Pasal44 
( 1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada 
Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. 
(2) Pihak lain sebelum mengoperasikan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan untuk 
mendapatkan persetujuan Bupati. 
(3) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka 
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang 
bersangkutan. 
(4) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian 
antara Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain. 
(5) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka 
waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak 
lain di be bankan pad a pihak lain yang mengoperasikan barang milik 
daerah . 
(6) Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang 
melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut 
kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik 
daerah bersangkutan. 
(7) Bupati dapat membatalkan penetapan status barang milik daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan 
menggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau 
pihak lainnya. Pasal 42 
Dalam hal jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah 
telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), maka: 
a. Pengguna Barang Sementara mengembalikan barang milik daerah 
kepada Pengguna Barang; atau 
b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang yang 
menggunakan sementara barang milik daerah.