Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3?
Dalam PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN, BAB II - PENDELEGASIAN KEWENANGAN, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Dalam melaksanakan kewenangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , 
Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk: 
a. membentuk Maklumat Pelayanan Publik (MPP) Perizinan dan 
Nonperizinan ; 
b. menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentua n yang berlaku; 
c. menetapkan kelengkapan persyaratan Perizinan dan Nonperizinan; 
d. menyampaikan tembusan kepada instan si teknis terkait atas 
dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; 
dan 
 
 e. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi 
pelayanan perizinan secara tertulis seti ap 3 (tiga) bulan kepada 
Bupati.