Apa norma yang terkandung dalam Pasal 19 BUPATI MUNA BARAT Nomor l Tahun 2015?
Substansi BUPATI MUNA BARAT Nomor l Tahun 2015 tentang L~J; .. 2). pemenuhan persyaratan tekms dan la1k Jalan; 3). pelanggaran perizinan angkutan umum. n. mengumpulkan, pengelolaan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; o. menyusun dan, khususnya , Pasal 19, memuat:

Seksi Angkutan laut mempunyai tugas : 
memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan 
300 GT yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau); 
menerbitkan pas perairan daratan {sungai dan danau} bagi kapal yang 
berukuran 7 GT sampai dengan 300 GT; 
memberikan izin usaha perusahaan angkutan laut, bagi perusahaan 
yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan Kabupaten Muna 
Ba rat; 
memberikan izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang 
berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan Kabupaten Muna 
Ba rat; 
membuat pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan 
angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas 
pelabuhan dan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan 
pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan 
Muna Barat, lintas antar pelabuhan antar Kabupaten serta lintas 
pelabuhan intemasional (lintas batas); 
menyusun laporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak 
teratur (tamper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan 
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam satu Kabupaten; 
menyusun laporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur 
(linier) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan teratur (tramper) 
bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada 
lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten dan intemasional (lintas 
batas); 
memberikan izin tally, usaha bongkar muat barang, usaha 
ekspedisi/freight forwarder, usaha perairan pelabuhan, usaha 
penyewaan peralatan/penunjang angkutan laut dan izin usaha depo peti 
kemas pelabuhan lokal, regional, nasional dan intemasional. 
Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas : 
mengelola pelabuhan regional lama yang ada dalam wilayah Kabupaten 
Muna Baral; 
mengelola pelabuhan baru yang dibangun oleh Kabupaten Muna Barat; 
memberikan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut 
intemasional dan nasional dalam wilayah Kabupaten; 
menetapkan rencana induk pelabuhan laut regional dalam wilayah 
Kabupaten; 
memberijan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan 
pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan khusus dalam wilayah 
Kabupaten; 
menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut 
regional, pembangunan pelabuhan khusus regional dalam wilayah 
Kabupaten; .. .. - 10- 
menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut 
regional dalam wilayah Kabupaten; 
menetapkan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional dalam 
wilayah Kabupaten; 
menerbitkan rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut 
intemasional dan pelabuhan laut nasional dalam wilayah Kabupaten; 
menetapkan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional dalam wilayah 
Kabupaten; 
memberikan izin kegiatan pengerukan dan izin reklamasi di dalam 
DLKr/DLKp pelabuhan laut regional dalam wilayah Kabupaten; 
I. melakukan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan /atau 
pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional dalam wilayah 
Kabupaten; 
menetapkan pelayaran operasional 24 (dua puluh empat) jam untuk 
pelabuhan laut regional dalam wilayah Kabupaten; 
memberikan izin kegiatan pengerukan dan izin kegiatan reklamasi 
diwilayah perairan pelabuhan khusus reginal dalam wilayah Kabupaten; 
menetapkan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam bagi 
pelabuhan khusus regional dalam wilayah Kabupaten . 
menetapkan DUKS (Dermaga untuk Kepentingan Sendiri} di pelabuhan 
laut regional dalam wilayah Kabupaten; 
menerbitkan rekomendasi penetapan pelabuhan terbuka bagi 
perdagangan luar negeri dalam wilayah Kabupaten Muna Baral; 
Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas : 
melaksanakan pengawasan keselamatan kapal yang berukuran tonase 
atau lebih dari 7 GT yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan 
danau} dalam wilayah Kabupaten ; 
melaksanakan pemeriksaan radio/elektronika kapal yang berukuran 
tonase sama lebih dari 7 GT yang berlayar hanya diperairan daratan 
(sungai dan danau) dalam wilayah Kabupaten Muna Baral; 
melaksanakan pengukuran kapal sampai dengan 300 GT yang berlayar 
hanya diperairan daratan (sungai dan danau) yang di tugas 
pembantukan kepada Kabupaten; 
melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal, pengoperasian kapal dan 
pemeriksaan permesinan kapal berukuran tonase kotor sama dengan 
atau lebih dari 7 GT yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan 
danau) dalam wilayah Kabupaten; 
menerbitkan sertifikasi keselamatan kapal berukuran tonase kotor sama 
dengan atau dari 7 GT yang berlayar hanya di perairan daratan {sungai 
dan danau) dalam wilayah Kabupaten; 
menerbitkan dokumen pengawakan kapal dalam wilayah Kabupaten; 
memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase 
kotor kurang dari 7 GT yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai 
dan danau) dalam wilayah Kabupaten. .. - 11 - 
'• Bagian Keenam 
Bidang Perhubungan Udara