Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, khususnya BAB III - H I B A H, Pasal 11, adalah:

(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen 
teknis Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disampaikan kepada Bupati dan 
diadministrasikan/dicatat oleh Bagian yang menangani urusan 
administrasi hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah. 
(2) Bagian yang menangani urusan administrasi bantuan hibah dan 
Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen 
proposal Hibah dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian 
antara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada pemohon Hibah yang bersangkutan. 
(3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Hibah sesuai 
persyaratan administratif, maka Bagian yang menangani urusan administrasi bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneruskan surat 
permohonan dan dokumen proposal kepada Bupati. 
(4) Proposal yang telah diterima oleh Bupati selanjutnya didisposisikan 
kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk ditindaklanjuti. 
 
 
- 15 - 
 
 Bagian Kelima 
Evaluasi Permohonan