Menurut PERATURAN GUBERNUR BANTEN Nomor 10 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN GUBERNUR BANTEN Nomor 10 Tahun 2018 tentang RENCANA AKSI DAERAH, pada , menyatakan:

-5- 
 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Banten. 
2. Pemerintah D aerah a dalah Gubenur dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se -Provinsi Banten. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah . 
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se -Provinsi Banten. 
7. Gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan 
orang provinsi selanjutnya disebut Gugus Tugas P rovinsi adalah 
lembaga koordinatif yang bertugas meng oordinasikan upaya 
pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di 
tingkat Provinsi. 
8. Gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan 
orang Kabupaten/Kota adalah lemba ga koordinat if yang bertugas 
meng oordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana 
perdagangan orang di tingkat Kabupaten/Kota. 
9. Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana 
perdagangan orang selanjutnya disingkat RAD -P2TPPO adalah 
rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana 
perdagangan orang Provinsi Banten Tahun 2017 -2021 sebaga i 
dokumen operasional yang meng oordinasikan Gugus Tugas Provinsi 
dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan 
penanganan tindak pidana perdagangan orang.