Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Ketentuan dalam 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna. 
3. Bupati adalah Bupati Muna. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna. 
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Muna. 
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten Muna. BAB I 
KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN 
MUNA. MEMUTUSKAN: 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas 
Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara Untuk di Lingkungan 
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; 
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 pada 
Tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 
4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 
SE-08/01/ 10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan 
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 
Menetapkan Memperhatikan