Apa yang diatur dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Nomor 27 Tahun 1959 pada Pasal 2?
Berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Nomor 27 Tahun 1959 tentang n tapan undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2018 merupakan dokumcn perencanaan 
mban an di Kabupaten Sintang untuk penodc l (satu) ~un Anggara~ :tu T~ Angptan 2018, yang dirnulai dari tanggal l Januan 2018 sampa• 
dengan tangg al 31 Descmber 2018 . 11. 10. 9, 8. 7. 6. 5. 4. Pemerintah Daerah adal 
Pemerintahan Daerah ah Bupati seb · . . Yang memim · agar unsur pcnyclcnggara 
yang menjad i kewcnangan dacrah pm pclaksanaan urusan pcmcrintahan 
oewan Perwakilan Raky O otonom. 
adal~ Lemba ga Pcrwaki1:i R~~ rJang sclanjutnya dising)c.at DPRD 
Pcmenntahan Daerah. aerah scbagai unaur Penycl cnggara 
Anggaran Pendapatan dan 8 1 . 
APBD adalah rcncana keu e anja Daerah yang selanjutnya dising)c.at 
dibahas dan disetujui bcr:n tahunan_ pcmcrintahan dacrah yang 
ditctapkan dengan perat .. -- d oleh pcmcnntah dacrah dan DPRD , dan 
• ir- -=• acrah. 
Rencana Kerja Pemerintah Da ah dolcwne n Perencanaan p b er yang selanjutnya disebut RKPD adalah 
Pcriode 1 (satu) Tahun. em angunan Dacrah Kabupatcn Sintang untuk 
Satu an Kerja Perangkat D rah · perangkat daerah d ae yan~ sclanJutnya dising)c.at SKPD adalah 
An pa a . Pcmcnntah Daerah sclaku Pcngguna 
ggaran/Pe!1gguna Barang di lingkungan Pcmerintah Kabupatcn Sintang . 
Rcn~a Ket)a Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang eelanjutnya discbut 
RenJa -SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah untu k Periode l (satu) Tahun. 
Rencana Kerja dan Anggaran yang aclanjutnya disingkat RKA adalah 
do~en perencanaan dan pcnganggaran yang berisi program dan 
kegiatan serta anggaran yang dipcrlukan untuk melaksanakannya . 
Kcbijakan Umum APBD yang sclanjutnya disingkat KUA adaJah pctunjuk 
umum tentang arah kebijakan pcndapatan, bclanja dan pembiayaan 
daerah daJam penyusunan pcdoman Rcncana Kerja dan Anggaran SKPD 
yang disepakati bcrsama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai 
pedoman daJam penyusunan Rancangan APBD. 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang sclanjutnya d\aingkat !'PAS 
adaJah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimaJ 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program scbagai 
acuan daJam penyusu nan RKA-SKPD scbclum disepakati dcngan DPRD . 3. 
t •