Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 pada Pasal 106?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 106 menyebutkan bahwa:

(1) Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa seba gaimana dimaksud 
dalam Pasal 101 dan Pasal 1 02 berlaku mutatis mutandis terhadap 
pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang. 
44
 (2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 
permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 
(3) Pengguna Barang melakukan p enilaian terhadap barang milik daerah 
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau 
bangunan yang akan disewakan. 
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) dilakukan oleh: 
a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati , 
untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan. 
b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang 
ditetapkan oleh Bupati , untuk barang milik daerah berupa selain 
tanah dan/atau bangunan. 
(5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3 ), Pengguna Barang mengajukan 
usulan pe rmohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang 
untuk mendapat persetujuan.