Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 26 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATU RAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 42, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Angg ota 
DPRD terdiri atas : 
-3- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 a. Jaminan Kesehatan; 
b. Jaminan Kecelakaan Kerja; 
c. Jaminan Kematian; dan 
d. Pakaian Dinas dan Atribut . 
(2) Jaminan Kesehatan yang dimaksud pada ayat 
(1) huruf a adalah Jaminan Kesehatan termasuk 
istri/suami dan anak diberikan dalam bentuk 
Iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Ke sehatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
(3) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan dan 
Anggota DPRD disediakan pemeriksaan 
kesehatan atau medical check up dengan 
besaran biaya maksimal Rp. 2.000.000, - (dua 
juta rupiah) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit 
Umum Daerah di dalam Provinsi tidak termasuk 
istri/suami dan anak. 
(4) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c 
adalah Jamin an Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian dilaksanakan melalui pembayaran 
Iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (BPJS -TK) melalui APBD sesuai 
dengan dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(5) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan 
berdasarkan Standarisasi Belanja Pegawai 
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 
(6) Dihapus. 
 
2. ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehinggah P asal 4 
berbunyi sebagai berikut: