Apa substansi hukum dari pasal 7 PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN, khususnya BAB III - MANAJEMEN PELAYANAN, pasal 7, adalah:

huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, 
transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. 
(2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi: 
a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan dan Nonperizinan, 
memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi dan 
memberikan tanda terima kepada pengadu; 
b. menelaah, mengklarifikasi dan memproiritaskan penyelesaian 
pengaduan; 
c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi 
pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan dan 
Nonperizinan; 
d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan 
penyelengga ra PTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala 
perangkat daerah terkait; 
e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu 
dan/atau pihak terkait; 
f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan 
pengaduan; dan 
g. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan p engaduan. 
(3) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan 
pada kantor depan/ front office. 
(4) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b sampai dengan h uruf g kecuali huruf e, dilakukan oleh 
pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/ back office. 
(5) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
dari bidang yang memiliki fungsi pengaduan pada DPMPTSP.