Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, khususnya , Pasal 13, adalah:

(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang 
ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima 
Hibah. 
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat ketentuan mengenai: 
a. pemberi dan penerima Hibah; 
b. tujuan pemberian Hibah; 
c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan 
diterima; 
d. hak dan kewajiban; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan 
f. tata cara pelaporan Hibah. 
(3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada 
dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD 
terkait atau Pejabat lain yang ditunjuk atas nama 
Bupati. 
(4) Penandatangan NPHD sebagaimana dimaksud pada 
, di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan 
oleh Kepala Bagian sesuai tugas pokok, dan fungsinya. 
(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) adalah Kepala SKPD sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). 
(6) Pcnyusunan NPHD dilakukan oleh Kepala SKPD terkait 
dengan mendapatkan penelitian dan koreksi materi 
serta format hukum dari Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kabupaten Kotabaru. 
(7) Kepala SKPD terkait bertanggung jawab pcnuh atas 
substansi NPHD.