Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
 
 
1.
 
Daerah adalah Kota Pekalongan.
 
 
2.
 
Pemerintah Daera
h adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 
 
3.
 
Walikota adalah Walikota Pekalongan.
 
 
4.
 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
ad
alah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 
 
5.
 
Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan 
Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang
-
undangan.
 
 
6.
 
Anggota DP
RD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan 
Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
-
undangan.
 
 
7.
 
Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan 
Daerah Kota Pekalongan.
 
 
8.
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang sela
njutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 
ditetapkan dengan Perda.