Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor DENGAN Tahun 2017, apa isi dari Pasal 35?
Pasal Pasal 35 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor DENGAN Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN, pada BAB XVI - PENYIDIKAN, menyatakan:

(1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejab at Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daer ah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah , 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pida na. 
 
 
 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerin tah Daerah 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai de ngan 
ketentuan peraturan Perundang-undangan. 
 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pid ana 
di bidang retribusi agar keterangan atau laporan te rsebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi daerah tersebut; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukt i 
dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa n 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriks aan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,be nda 
dan/atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pid ana 
di bidang retribusi daerah 
i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya da n 
diperiksa sebagai tersangka dan saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 
 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaik an 
hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejab at 
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ket entuan 
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
 
4. Diantara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 Pasal baru, 
yakni Pasal 37 A yang berbunyi sebagai berikut: