Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 25 Tahun 2004.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 25 Tahun 2004 tentang , ketentuan pada BAB III - PENENTUAN VARIABEL LAIN, Pasal 10 berbunyi:

BPPPPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan PWK 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.t Pasal 9 
(1) Kegiatan prioritas yang didanai PWK dilaksanakan oleh OPD tingkat 
Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
(2) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), merupakan 
bagian dari Renja OPD dan selanjutnya ditetapkan dalam DPA OPD 
berkenaan . Pasal 7 
(1) Penentuan kegiatan prioritas untuk didanai PWK harus berdasarkan 
kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan yang terdiri dari kriteria 
umum dan kriteria khusus. 
(2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. merupakan kegiatan lintas desa dengan cakupan penerima manfaat 
lebih dari 2 (dua) desa; 
b. mendukung pencapaian target kinerja daerah dan OPD pada tahun 
berkenaan. 
(3} Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dibahas dan 
disepakati dalam forum Pra Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan . Pasal6 
(1) PWK dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan: 
a. sarana prasarana jalan/jembatan (pada ruas jalan kabupaten atau 
ruas jalan non status antar Kecamatan); 
b. perumahan; 
c. sarana prasarana pendidikan; dan/ atau 
d. sarana prasarana kesehatan. 
(2) Untuk menjaga keseimbangan pembangunan pada semua bidang, ma.ka 
dana yang dianggarkan untuk membiayai suatu jenis kegiatan tidak 
boleh lebih dari 50% (lima puluh persen) PWK pada kecamatan tersebut 
(PWKi) dan pagu kegiatan PWK pada suatu kecamatan sebanyak­ 
banyaknya 50 (lima puluh persen) pada satu OPD . 
Pasal8 
(1) Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan 
pembangunan rnaka kegiatan prioritas yang didanai PWK 
dikonsultasikan oleh Camat kepada OPD pelaksana baik yang difasilitasi 
oleh BPPPPD dalam forum rapat koordinasi maupun di luar rapat 
koordinasi untuk disepakati bersama. 
(2) Konsultasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan setelah Pra Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan 
dan sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. 
SERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR ?,::,. 1 ANTON TONCE MATUTINA BABV 
KETENTUAN PENUTUP