Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN Nomor 17 Tahun 2011?
Norma hukum dalam PERATURAN Nomor 17 Tahun 2011 tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH EKS BENGKOK, Pasal 1 berbunyi:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
 
1.
 
Daerah
, adalah Kabupaten Probolinggo
.
 
2.
 
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Proboling
go
.
 
3.
 
Bupati
, adalah Bupati Proboling
go
.
 
 
4.
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
,
 
adalah suatu rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah 
yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah 
dan DPRD
 
yang
 
ditetapkan dengan 
peraturan da
erah
.
 
5.
 
Retribusi Daera
h yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan
.
 
6.
 
Badan, adalah sekumpulan ora
ng dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 
na
ma dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
 
pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
 
termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usah
a tetap
.
 
 
7.
 
Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan
.
 
4
 
 
8.
 
Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah deng
an 
menganut prinsip
-
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta
.
 
9.
 
 
Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang
-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, term
asuk pemungut retribusi tertentu
.
 
10.
 
Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan
.