Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  43 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, pada BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN, Pasal  43 menjelaskan:

PPK memiliki tanggungjawab terhadap proses pelaksanaan 
kegiatan untuk menjamin terpenuhinya ketepatan mutu dan 
biaya, juga ketepatan waktu. 
PPK dituntut untuk melaksanakan pembinaan kepada para 
Penyedia Jasa pelaksana agar kontrak dapat terselesaikan sesuai 
jadwal waktu, sebagaimana disepak ati dalam Surat 
Perjanjian/Kontrak. 
Dalam hal terdapat alasan yang layak dan wajar untuk diberikan 
perpanjangan waktu, maka PPK segera menetapkan jumlah hari 
perpanjangan waktu yang telah disetujui dengan catatan waktu 
tersebut tidak boleh menunggu sampai dengan saat kegiatan 
selesai. 
Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas 
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal -hal sebagai 
berikut: 
pekerjaan tambah; 
- 41 - 
perubahan desain; 
keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; 
masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau 
keadaan kahar. 
Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang - 
kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat 
keadaan kahar (force majeure) . 
PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas 
kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis 
yang diajukan oleh penyedia. 
PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan 
Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu 
pelaksanaan. 
Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam 
addendum Kontrak. 
Cuaca/hujan tidak dapat dibenarkan sebagai alasan untuk 
perpanjangan waktu kontrak, kecuali hujan yang luar biasa dan 
harus didukung dengan data curah hujan pada saat pelaksanaa n. 
Sebelum dilakukan addendum kontrak perpanjangan waktu, 
maka harus diperhatikan masalah penyesuaian -penyesuaian: 
jadwal pelaksanaan; 
masa berlakunya jaminan pelaksanaan; 
masa berlakunya jaminan uang muka; dan 
asuransi dan lain-lain. 
Prosedur perpanjangan waktu: 
Penyedia Jasa mengajukan usulan perpanjangan waktu 
secara tertulis kepada PPK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
untuk kontrak multi years atau 14 (empat belas) hari untuk 
kontrak tahunan, sebelum masa pelaksanaan berakhir 
dengan alasan -alasannya dan dilampiri data pendukung; 
PPK meminta kepada konsultan supervisi dan Pengawas 
Lapangan untuk mengkaji usulan tersebut, selanjutnya PPK 
dibantu PPTK meneliti dan mengevaluasi usulan yang 
diajukan oleh Penyedia Jasa serta kajian konsultan 
supervisi/penga was; 
- 42 - 
hasil penelitian dan evaluasi oleh konsultan supervisi, PPTK 
dan Pengawas Lapangan disampaikan kepada PPK sebagai 
bahan pertimbangan untuk menyetujui atau menolak 
perpanjangan waktu; 
PPK menerbitkan surat keputusan baik berupa persetujuan 
atau penolakan perpanjangan waktu kepada pihak Penyedia 
Jasa; 
dalam hal PPK menyetujui usulan perpanjangan waktu 
pelaksanaan, maka harus dituangkan dalam addendum 
kontrak. 
 
Paragraf 5 
Rapat Pembuktian ( Show Cause Meeting )