Apa bunyi lengkap Pasal 16 dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 44 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, Pasal 16 dinyatakan:

(1) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dal am Pasal 15 huruf a 
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan un tuk mencapai 
tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya da lam rangka 
mendukung terwujudnya kecamatan sehat. 
(2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri 
atas: 
a. Puskesmas Purwodadi; 
b. Puskesmas Nongkojajar; 
c. Puskesmas Sumberpitu; 
d. Puskesmas Puspo; 
e. Puskesmas Tosari; 
f. Puskesmas Lumbang; 
g. Puskesmas Pasrepan; 
h. Puskesmas Kejayan; 
i. Puskesmas Ambal Ambil; 
j. Puskesmas Wonorejo; 
k. Puskesmas Purwosari; 
l. Puskesmas Karangrejo; 
m. Puskesmas Prigen; 
n. Puskesmas Bulukandang; 
o. Puskesmas Sukorejo; 
p. Puskesmas Pandaan; 
q. Puskesmas Sebani; 
r. Puskesmas Gempol; 
s. Puskesmas Kepulungan; 
t. Puskesmas Beji; 
u. Puskesmas Bangil; 
v. Puskesmas Raci; 
w. Puskesmas Rembang; 
x. Puskesmas Kraton; 
y. Puskesmas Ngempit; 
z. Puskesmas Pohjentrek; 
aa. Puskesmas Gondangwetan; 
bb. Puskesmas Rejoso; 
cc. Puskesmas Winongan; 
dd. Puskesmas Grati; 
ee. Puskesmas Kedawung wetan; 
ff. Puskesmas Lekok; dan 
gg. Puskesmas Nguling. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerj anya; dan 
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerj anya. 
(4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a, Puskesmas berwenang untuk : 
a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masal ah kesehatan 
masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang di perlukan; 
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kes ehatan; 
c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pe mberdayaan 
masyarakat dalam bidang kesehatan; 
d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan 
masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang 
bekerjasama dengan sektor lain terkait; 
e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pel ayanan dan upaya 
kesehatan berbasis masyarakat; 
f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya man usia 
Puskesmas; 
g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan ke sehatan; 
h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi te rhadap akses, mutu, 
dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan 
i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan ma syarakat, 
termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon 
penanggulangan penyakit. 
(5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, Puskesmas berwenang untuk : 
a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara k omprehensif, 
berkesinambungan dan bermutu; 
b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutama kan upaya 
promotif dan preventif; 
c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorient asi pada individu, 
keluarga, kelompok dan masyarakat; 
d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutama kan keamanan 
dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; 
e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan 
kerja sama inter dan antar profesi; 
f. melaksanakan rekam medis; 
g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi te rhadap mutu dan 
akses Pelayanan Kesehatan; 
h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehata n; 
i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilit as pelayanan 
kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan 
j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indika si medis dan 
Sistem Rujukan. 
(6) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan. 
(7) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersif at otonom dalam 
penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata ke lola klinis serta 
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. 
(8) Dalam hal Puskesmas belum menerapkan pengelolaan ke uangan badan 
layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan Puskesmas tetap bersifat 
otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertangg ungjawaban 
keuangan. 
(9) Puskesmas dalam penyelenggaraan tata kelola Puskesm as dan tata kelola 
klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina d an bertanggung jawab 
kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerinta han di bidang 
kesehatan. 
(10) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), dilaksanakan 
melalui penyampaian laporan kinerja Puskesmas kepad a kepala dinas yang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kese hatan. 
(11) Pembinaan tata kelola Puskesmas dan tata kelola kli nis serta 
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanga n di bidang 
kesehatan. 
Bagian Kedua 
Laboratorium Kesehatan Daerah