Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 61 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 61 menjelaskan:

(1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya 
sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai 
fungsi dan peruntukannya. 
(2) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 
(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan 
barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita 
Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi barang milik 
daerah bersangkutan. 
(4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi-t Sewa berakhir apabila: 
a. berakhirnya jangka waktu sewa; 
b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan 
pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang; 
c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka 
pengawasan dan pengendalian; dan 
d. Ketentuan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 60 .. 
a. Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. 
(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilakukan ketentuan: 
a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan 
perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan 
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; 
b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan 
paling lam bat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; 
c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan 
paling lam bat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu 
sewa; dan 
d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus 
disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. 
{4} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a dan huruf b, 
diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan 
sewa pertama kali. 
(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan 
dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru . 
(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan: 
a. karakteristik jenis infrastruktur; 
b. kebutuhan penyediaan infrastruktur; 
c. ketentuan untuk rnasing-masing jenis infrastruktur dalam Peraturan 
Perundang-undangan;dan 
d. pertimbangan lain dari Bupati.