Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945 Pasal 9?
Dalam PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

(i) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi, 
Ketua UPG atas nama Bupati meminta satu orang pegawai 
pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang akan bertugas melakukan sosialisasi Gratifikasi 
dan/ atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi 
Gratifikasi di Perangkat Daerah masing-masing. 
(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
Bagian Kedua 
Wewenang dan Kewajiban UPG 
Pasal H> 
UPG bertugas: 
a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan 
kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan 
Pengendalian Gratifikasi; 
b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan 
penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Aparatur Sipil 
Negara/Penyelenggara Negara; 
c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; 
d. melaporkan rekapitulasi Laporan Gratifikasi secara periodik 
kepada KPK; 
e. menyampaikan basil pengelolaan Laporan Gratifikasi dan 
usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan 
instansi; 
f. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak 
internal dan ekstemal instansi; 
g; melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang menjadi 
kewenangan instansi; 
h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian 
Gratifikasi; dan 
i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Pengendalian 
Gratifikasi bersama KPK.