Apa norma yang terkandung dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, khususnya BAB III - PERJANJIAN KINERJA, Pasal 12, memuat:

(1)Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a, yang telah disusun dan ditandatangani oleh
Kepala/Pimpinan OPD/Camat dikirimkan kepada Bupati
Lumajang melalui Sekretaris Daerah paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran
disahkan.
(2)Perjanjian kinerja yang dikirimkan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebelum ditandatangani oleh Bupati dilakukan verifikasi oleh
Tim Verifikasi Perjanjian Kinerja guna memastikan
keselarasannya dengan dokumen perencanaan tahun
anggaran berkenaan yang dituangkan dalam berita acara.
(3)Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas :
a.Rencana Strategis OPD ;
b.Rencana Kinerja Tahunan OPD tahun anggaran
berkenaan;
c.Rencana Kerja dan Anggaran OPD tahun anggaran
berkenaan ; dan
d.Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD tahun anggaran
berkenaan.
(4)Dalam hal Tim Verifikasi perjanjian kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), telah memastikan keselarasan
antara perjanjian kinerja yang telah disusun dan
ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan OPD/Camat dengan
dokumen perencanaan, maka perjanjian kinerja tersebut
dapat diteruskan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati guna
mendapatkan pengesahan.
(5)Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus tuntas terselenggara paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah batas akhir pengiriman perjanjian kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9(6)Lembar/dokumen perjanjian kinerja yang telah
mendapatkan pengesahan dari Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), disampaikan ulang oleh Sekretaris
Daerah kepada :
a.Kepala/Pimpinan OPD/Camat yang bersangkutan;
b.Inspektur;
c.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; dan
d.Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
(7)Penyampaian lembar/dokumen perjanjian kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling
lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya lembar/dokumen
perjanjian kinerja melalui surat pengantar resmi dari
Sekretaris Daerah.
(8)Lembar/dokumen perjanjian kinerja yang telah diserah-
terimakan kepada Kepala/Pimpinan OPD/Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, wajib
disimpan dan menjadi bagian dari dokumen implementasi
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(9)Lembar/dokumen perjanjian kinerja yang telah diserah-
terimakan kepada Inspektur sebagaimana dimaksud pada
huruf b, menjadi bahan acuan untuk mengukur
kinerja secara berkala Kepala/Pimpinan OPD/Camat dalam
menjalankan anggaran.
(10)Lembar/dokumen perjanjian kinerja yang telah diserah-
terimakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c,
menjadi bahan acuan untuk melakukan evaluasi program
dan kegiatan secara berkala.
(11)Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Paragraf 3
Tata Cara Verifikasi Perjanjian Kinerja antara Kepala/Pimpinan
OPD/Camat dengan Pejabat Dibawahnya