Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 1 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN, pada , menyatakan:

Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
2 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Keagamaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4769); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4864); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2008 tentang Guru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar 
Kompetensi Lulusan Untuk Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah; 
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengawas Sekolah/Madrasah; 
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar 
Pendidikan Anak Usia Dini; 
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan; 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KAPUAS HULU 
dan 
BUPATI KAPUAS HULU 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2013 
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas 
Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014, Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1) 
diubah sebagai berikut. 
1. ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, 
angka 22, angka 22, angka 28 dan angka 29 dihapus, sehingga