Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATJ BONDOWOSO Nomor iB Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATJ BONDOWOSO Nomor iB Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso. 
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, 
adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bondowoso. 
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang 
selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah 
pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 
7.Pejabat ... 
-4-
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat PPKD, adalah Kepala SKPKD yang bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso selaku 
SKPKD. 
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
PD. 
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada PD. 
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut 
Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 
13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya. 
14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD. 
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
Daerah. 
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
Daerah pada bank yang ditetapkan.