Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, khususnya BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 7, adalah:

(1) Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk
memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi
Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur
SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk
menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara
nasional.
(2) Arsitektur SPBE Nasional memuat:
a. referensi arsitektur; dan
b. domain arsitektur.
(3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar
arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk
penyusunan setiap domain arsitektur.
(4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur
yang memuat:
a. domain arsitektur Proses Bisnis;
b. domain arsitektur data dan informasi;
c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
f. domain arsitektur Layanan SPBE.