Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB VI - REKAM KEHADIRAN, Pasal 12 berbunyi:

( 1) Kehadiran dan melaksanakan rekam kehadiran pegawai 
tidak dapat diwakilkan. 
(2) Pegawai yang melaksanakan rekam kehadiran dan/ atau 
mengisi daftar hadir masuk kerja melampaui jam masuk 
kerja tanpa keterangan yang sah dari atasan langsung dan 
mengetahui Kepala PD masing-masing, dianggap terlambat 
masuk kerja dan keterlambatan tersebut diakumulasikan. 
(3) Pegawai yang melaksanakan rekam sebelum pulang kerja 
tanpa keterangan yang sah dari atasan langsung dan 
mengetahui Kepala PD masing-masing, dianggap pulang 
mendahului jam pulang kerja dan kekurangan jam kerja 
tersebut diakumulasikan. 
(4) Pegawai yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam 
pelaksanaan rekam kehadiran masuk dan pulang kerja, 
dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Tambahan 
Penghasilan untuk bulan berkenaan dan alokasi Tambahan 
Penghasilan tersebut disetorkan kembali ke kas daerah. 
(5) Pegawai yang meninggalkan pekerjaan dan/atau 
meninggalkan kantor pada jam kerja tan pa izin dari atasan 
langsung maka kehadirannya dapat dibatalkan. 
(6) Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran pada saat 
pulang kerja tanpa keterangan yang sah dari atasan 
langsung, kehadirannya dikurangi sebesar 3% (tiga per 
seratus) dari besaran tambahan penghasilan setiap bulan. 
(7)Pegawai ... 
Paraf Koordinasi 
Kabag. 
Or anisasi 
Inspektur -10-
(7) Pegawai yang terlambat masuk kerja karena melaksanakan 
tugas kedinasan atau melaksanakan tugas kedinasan 
melampaui jam pulang kerja, tetap mendapatkan tambahan 
penghasilan, dibuktikan dengan surat keterangan/ surat 
perintah/ disposisi dari atasan langsungnya. 
(8) Salinan sah dari surat keterangan/ surat perintah/ disposisi 
dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Bondowoso paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
pegawai yang bersangkutan terlambat masuk kerja atau 
melaksanakan tugas kedinasan melampaui jam pulang kerja.