Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN DAERAH  KOTA TANJUNGBALAI Nomor 07 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH  KOTA TANJUNGBALAI Nomor 07 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA ME NENGAH DAERAH, pada BAB V - PERUBAHAN RPJMD, Pasal 6 menjelaskan:

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila 
: 
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 
bahwa proses perumus an, tidak sesuai dengan 
tahapan dan tatacara penyusunan rencana 
pembangunan daerah sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang - undangan; 
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak 
 
19 
 sesuai dengan peraturan perundang -
undangan ; 
c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup 
antara lain terjadinya bencana alam, 
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik 
sosial budaya, gangguan keamanan, 
pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan 
nasional.; dan/atau 
d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila 
bertentangan dengan kebijakan nasional. 
(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada 
ditet apkan dengan Peraturan Daerah. 
(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar 
yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian 
sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian 
sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka 
penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD 
tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.