Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari NOMOR  629 TAHUN  2018 Nomor 629 Tahun 2018.
Sesuai dengan NOMOR  629 TAHUN  2018 Nomor 629 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMB ERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, ketentuan pada BAB III - TATA CARA PEMB ERIAN BELANJA TIDAK TERDUG A, Pasal 3 berbunyi:

(1) Tata cara pember ian belanja tidak terduga untuk 
tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut: 
 
a. Setelah… 
6 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 
a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh 
Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 
mengajukan Renc ana Kebutuhan Belanja (RKB) 
tanggap darurat bencana kepada PPKD sela ku BUD; 
b. Pernyataan tanggap darurat bencana sebagaimana 
dimaksud pada huruf (a) dinyatakan seca ra tertuli s; 
c. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat 
bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 
paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya RKB; 
d. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan 
dengan mekanisme TU (Tamba han Uang) dan 
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada 
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 
penanggulangan bencana; 
e. Belanja kebutuhan tanggap darurat sebagai mana 
dimaksud pada huruf a, digunakan hanya untuk 
pencarian dan penyelamatan korban bencana, 
pertolongan darur at, evakuasi korban bencana, 
kebutuhan air bersih dan sanit asi, pangan, 
sandang, pelayanan kesehatan dan p enampungan 
serta tempat hunian sementara. 
(2) Tata cara pember ian belanja tidak terduga untuk 
tanggap darurat selain rencana kebutuhan belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Perangkat Daerah memformulasikan RKA untuk 
kebutuhan penanggulangan tanggap darura t; 
b. RKA yang telah diformulasikan disampaikan kepad a: 
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Kota Bandung untuk difasilitasi 
dalam program dan kegiatan; dan 
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota 
Bandung untuk difasilitasi SSH (Standarisasi 
Satuan Harga) dan kode rekening belanj a; 
c. RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
dilakukan penelitian oleh PPKD; 
d. RKA yang sudah diteliti oleh PPKD disampaikan 
kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui menjadi 
DPA; 
 
e. DPA yang… 
7 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 
e. DPA yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah 
disahkan oleh PPKD; 
f. DPA sebagaimana dimaksud pada huruf e, 
dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga 
untuk selanjutnya diterbitkan SPD (Surat 
Penyediaan Dana); dan 
g. SPD (Surat Penyediaan Dana) sebagaimana 
dimaksud pada huruf f, menjadi dasar penerbitan 
SPP dan SPM oleh Perangkat Daera h.