Apa substansi hukum dari Pasal 16 Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999?
Materi muatan Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara an Negara yang Bersih dan Bebas dari, khususnya , Pasal 16, adalah:

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala 
dinas dalam mengkordinasi,memfasilitasi,merencanakan dan 
mengembangkan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan, 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 
mengumpulkan dan mengolah data dan informasi mengenai perlindungan 
perempuan serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial , politik hukum 
dan kualitas keluarga ; 
b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ; 
c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksaanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 
hukum dan kualitas keluarga ; 
d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 
e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis adan supervise penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendfer dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 
keluarga; 
g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 
biadang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 
h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analidsis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, social, politik 
hukum dan kualitas keluarga: 
11 (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan 
Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, 
memfasilitasi, merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan 
Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan 
Hak Anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
(2) Dala.m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang. Pasal 17 . koordinasi penyusunan kebijakan pengu~p~lan, 
i. Penyiapan forum . . d ta dan informasi gender di b1dang 
engolahan analisis dan penyaJtan a 
P . ' ia1 litik hokum dan kualitas keluarga; ekonom1, sos , po .. kebi.akan pengumpulan, pengolahan, 
j. Penyiapan perumu~an kaJtand uiormasi gender di bidang ekonomi, 
analisis dan penyaJtan data an 
sial politik hukum dan kulaitas keluarga; k biiakan so ' k di . dan sinkronisasai penerapan e lJ 
k. Penyiapan oor m~ analisis dan penyajian data dan informasi 
pengumpulan, pengo an, li k 1 . 
ender di bidang ekonomi, sosial, politik huku~ dan ~a tas e uarga , 
;enyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribus1 keb1Jakan pengu~p~lan, 
1. pengolahan, analisis dan penyajian da~ dan info~asi gender di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, . 
m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervi~e, penerapan 
kebijakan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang ekonomi, social, politik, hokum dan kualitas keluarga; 
n. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender; 
o. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan; 
p. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, 
peningkatan kualitas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak hak; 
q. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan, 
pengumpulan pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi, social, poltik, hokum dan kualitas keluarga. 
12 b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang 
c. Penyiapan forum koordinasi, penyusunan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang 
d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang 
e. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuaan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang 
f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang. 
g. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdangan orang. 
h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang. 
i. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang 
J. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang 
k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penangan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
13 situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang 
1. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemeberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang 
m. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang 
n. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peneraoan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang 
o. Pemantauan, anlisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan 
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagngan orang. 
p. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak. 
q. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang khusus 
perlihndungan anak. 
r. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang khusus perlindungan 
anak. 
s. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan anak. 
t. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak. 
u. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak. 
v. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. 
w. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak. 
x. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi kekerasan perempuan dan anak. 
y. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak. 
14 z. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. 
aa. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak, 
bb. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak, 
cc. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengola.han, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, 
dd. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, 
ee. Penyiapan perumusan kebijakan kebijakan pemenuhan hak anak terkait 
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya 
ff. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 
kreativitas dan kegiatan budaya. 
gg. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait 
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya. 
hh. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraaan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya. 
11. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan,kreativitas dan kegiatan budaya. 
jj. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya. 
15 (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) mempunyai tugas penyusunan 
rencana program , anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan Paragraf Keempat 
Togas dan Uraian Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak