Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor l8 Tahun 2017 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor l8 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN RESIKO ATAS PERATURAN BUPATI, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta?1ggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 
Ditetapkan di Bondowoso 
~=t'B~ tanggal 3 4 ,lo\ 7 
Diundangkan di Bondowoso 
.. pada tanggal s "\P"1\ -~.c> 1,. WO 7·· ":::::,-:;_ __ 
BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR tJ A-
..... 
I 
I 
I 
I 
I 
I KATA PENGANTAR 
Pembinaan penyelenggaraan 5; t , ' ,s em Pengend-'ian I t Merupakan Tanggung jawab Badan P a, n ern Pemerintah (SPiP) . . engawasan Keu d 
Sesua1 dengan pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) N;~gan an Pembangunan (BPKP). 
Pengendalian Intern Pemerintah P b. Gu Tahun 2008 tentang Sistem 
. em maan in, meru k I 
rnemperkuat dan menunjang efektivita . t pa an sa ah satu cara untuk . b . . s sis em Pengendalian 'nt .. . . Jawa menten/ prmpinan Lembaga b I ern, yang menjad, tanggung 
, gu ernur, dan bupati /wark t b 
sistem pengendalian intern di lingkunga . . ' o a se agai penyelenggara n masmg-masmg. 
' Pembinaan penyelenggaraan SP!P yang menjadi tugas dan tanggung . b 
, tersebut, meliputi : Jawa BPKP 
1: 
~ ., 
•;, 1. Penyusunan Pedoman Teknis Penyelengaraan SPIP; 
2. Sosialisasi SPIP; 
3. Pendidikan dan Pelatihc:n SPIP· I 
4. Pembimbingan dan Konsultasi SPIP, dan 
5. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawsan intern ;:,emerintah. 
Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapan unsur-ur.su, SPIP, 
~ yaitu : 
;~ i 1. Lingkungan pengendalian; 
~ 2. Penilaian res1ko,· r, 
~ 3. Kcgiatan Pengendalian; 
ffi 
ll i 
r. 4. lnformasi Kom,.mikasi; don 
5. .Pcmantauan pengendalian Intern. 
Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP, BPKP telah menyusun 
~ 
~ Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP. Pedoman tersebut merupakan pedcman tentang h31- I hal apa saja yang perlu dibangun dan dilaksanakaii dalam cangka penyelenegaraan SPIP. 
I H 
ij 
~ k 
!' 
~ I I I Selanjutnya Pedoman tersebut dijabarkan ke dalam pedoman teknis penyelenggarc1an 
masing-masing sub unsur pengendalian . Pedoman teknis sub unsur ini merupan acuan 
langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam penyelenggaraan sub unsur SPIP. 
Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP Sub Unsur ldentifikasi Risiko pada unsur 
penilaian resiko merupakan Acuan yang memberi arah bagi lembaga dan instansi 
pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan sub unsur tersebut, dan 
dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi yang meliputi fungsi , sifat 
tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut. ·, 
II 
' I 
I 
l \ 
l Pen,e -:•--,f,garaan SP:::,_ penilaian res:ko. dan evaluasi SPiP merupakan tar-gg~:~~ 
1awab Pemer c-,:ah Daerah, dalam tlal in1 Kabupaten Sondowoso. Secara bertanap 
Pemerintah r<aoupaten Bondowoso berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas maturitas 
SPIP sesuai yang diamanatkan oleh Presiden. Kabupaten Bondowoso dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan membangun sistem pengendalian yang handal menyusun 
p~tunjuk tekhnis penilaian resiko untuk memberikan panduan bagi orgar.lsasi perangkat 
daerah dalam hal penilaian resiko. Kami menyadari bahwa masih terdpat 
kekurangsempurnaan dalam penyusunan pedoman ini. Oleh karena itu, masukan dan saran 
perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan. 
111 Bondowoso, Mei 2017 
BUPATI BONDOWOSO 
---=----I 
/ 
,...._