Apa substansi hukum dari Pasal 11 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Materi muatan 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 11, adalah:

Penye lenggara Negara dapat mernberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk 
rnengurnurnkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Pasal 10 
,..-..,_ (1) Penyelenggara Negara wajib mengumumkan LHKPN dalam waktu paling lambat 2 
(dua) bulan setelah yang bersangkutan menyampaikan LHKPN kepada KPK. 
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan 
format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik sebagai berikut : 
a. media pengurnurnan KPK; 
b. media pengumuman resmi instansi; dan/ atau 
c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional. BABV 
PENGUMUMAN LHKPN Pasal 9 
Dalam hal penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b , fotokopi 
tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN. Pasal 8 
( 1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diserahkan secara 
langsung atau melalui media yang ditentukan oleh KPK. 
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat ; atau 
b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang telah ditentukan oleh KPK dalam 
media penyimpan data yang dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa 
pengiriman, atau diserahkan secara langsung kepada KPK. Pasal 7 
(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menyampaikan 
LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang 
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember . 
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 
jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pasal 6 
Penyelenggara Negara wajib mengrsi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) 
bulan setelah : 
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat ; 
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhimya masa 
jabatan atau pensiun; atau 
c. berakhimya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara .