Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 4 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 4 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adala h Kabupaten Penajam Paser Utara .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai unsur penyele nggara Pemerintahan Daerah .
4.Bupatiadalah Bupati Penajam Paser Utara.
5.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
yangbertanggung jawab di bidang perhubungan.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribus i
daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliput i perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.
-3-
9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jas a atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaat an lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip -prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.
12.Retribusi Tempat Parkir ad alah pembayaran atas pelayanan penyedian
tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
13.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara
14.Tempat khusus parkir adalah tempat yang sec ara khusus disediakan/
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan
pelayanan parkir kendaraan kepada masyarakat .
15.Pelataran parkir adalah tempat parkir yang lokasinya terpisah dari bahu
jalan seperti pelataran pasar ,terminal dan temp at lainnya .
16.Taman Parkir adalah suatu areal/lahan/lokasi yang dapat digunakan
sebagai tempat parkir dan dilengkapi sarana perparkiran.
17.Gedung Parkir adalah bangunan atau sebagian dari bangunan yang
dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan.
18.Lokasi Parkir insidentil adalah lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat
parkir yang tidak menetap dan pada saat tertentu.
19.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan
bermotor kendaraan tidak bermotor.
20.Kendaraan bermotor adalah setiap ken daraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21.Karcis adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat khusus
parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
22.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan den gan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya j umlah pokok
retribusi yang terutang.
-4-
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.
28.Penagihan seketika dan sekal igus adalah tindakan penagihan Retribusi
yang dilaksanakan oleh Jurusita Retribusi kepada penang gungRetribusi
tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang
Retribusi dari semua jenis Retribusi , masaRetribusi dan Tahun Retribusi.
29.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.
30.Insentif Pemungutan Retrib usi yang selanjutnya disebut insentif adalah
Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
31.Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat
yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk atau
memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terhutang.
32.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam pener apan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -undangan retribusi daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.
33.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberat an
terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan
Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Retribusi .
34.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi .
35.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau un tuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -
undangan Retribusi daerah.
-5-
36.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang den gan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser
Utara.