Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7?
Dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGENAAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Berdasarkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau alat bukti lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/ atau 
pengaduan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemrintahan di bidang perhubungan memberikan tuguran lisan 
kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 . Bagian Kedua 
Teguran Lisan Pasal 6 
( 1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perhubungan membentuk Tim pemeriksa untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap basil pengawasan atau pengaduan 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berjumlah paling banyak lima 
orang, meliputi: 
a. Ketua merangkap anggota; 
b. Sekretaris merangkap anggota; dan 
c. Anggota paling banyak tiga orang. 
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam 
Berita Acara pemeriksaan dan dibuatkan rekomendasi tim. 
(4} Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tercantum dalam 
Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
W alikota ini. 
(5) Bentuk rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum 
dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan W alikota ini. Bagian Kesatu 
Pemeriksaan BAB III 
PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, 
antara lain : 
a. asas kecermatan; 
b. asas kemanfaatan; 
c. asas kepastian hukum; 
d. asas keterbukaan. 
(2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditetapkan dalam keputusan. 
(3) Bentuk Keputusan yang digunakan dalam rangka penerapan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 
t 
-1 
L (1) pencabutan izin terdiri dari: Pasal 12 Bagian Kelima 
Pencabutan Izin (1) Besaran denda administratif ditetapkan berdasarkan jenis pelanggaran. 
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 
negara yang dimasukan dalam kas daerah. 
(3) Ketentuan mengenai besaran denda administratif sebagaimana tercantum 
dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan walikota ini. Pasal 11 Kepala satauan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perhubungan berwenang memberikan denda 
administratif dalam hal teguran tertulis tidak diikuti sampai dengan selesainya 
tenggang waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(2). Pasal 10 Bagian Keempat 
Denda Administratif Dalam hal teguran tertulis tidak diikuti setelah melewati tenggang waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), kepala satuan kerja perangkat 
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan 
berwenang memberikan sanksi administratif berupa: 
a. denda administratif; 
b. pencabutan izin sementara; atau 
c. pencabutan izin tetap. Pasal 9 (1) apabila orang atau badan tidak mematuhi teguran lisan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 6 hari kerja kepala satuan 
kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perhubungan memberikan teguran tertulis. 
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan paling 
banyak dua kali dalam tenggang waktu 10 hari untuk setiap kali 
pemberian teguran tertulis. Pasal 8 Bagian Ketiga 
Teguran Tertulis ----------------------------- ----- ·-·· ... 
r BER A DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR :lb'i Diundangkan di Kup 
pada tanggal $.,Jan Ditetapkan di Kupang 
pada tanggal !;., Januari 2016 
~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah . Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 13 BAB IV 
PENUTUP a. pencabutan izn sementara; dan 
b. pencabutan izin tetap 
(2} pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf a 
dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 hari kerja. 
(3) Apabila dalam jangka waktu pencabutan izin sementara orang atau badan 
telah melaksanakan perintah dalam keputusan sanksi administratif, maka 
pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak 
berlaku. 
(4) Dalam hal setelah tenggang waktu pencabutan izm sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang atau badan tidak 
melaksanakan perintah dalam keputusan sanksi administratif, maka 
dilakukan pencabutan izin tetap. 
(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pencabutan izin tetap sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang perizinan. . ' 
\.{. JONAS SALEAN - 
L ... (diisi nama kepala dinas) Ditetapkan di . 
pada tanggal . 
Kepala Dinas Perhubungan, MEMUTUSKAN: Menimbang : a. bahwa ; 
b. bahwa ; 
c. dan seterusnya .... ; 
Mengingat : 1. . ; 
2 ; 
3. dan seterusnya .... ; 
Menetapkan: KEPUTUSAN TENTANG . 
KESATU : . 
KEDUA: . 
dst. 
KEDELAPAN : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
NOMOR .... TAHUN .... 
TENTANG 
... (diisi nama keputusan sanksi) ... (diisi kop instansi yang menetapkan keputusan) BENTUK KEPUTUSAN LAMPIRAN I 
PERATURAN WALIKOTA KUPANG 
NOMOR ?:-. TAHUN 2016 
TENTANG 
TATA CARA PENGENAAN SANKS! 
ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA 
ADMINISTRATIF 
1. ... (diisi nama anggota 2. ... (diisi nama anggota 3. ... (diisi a anggota Anggota: ... (diisi nama sekretaris tim) ... (diisi nama ketua tim) Sekretaris Ketua TIM PEMERIKSA Berita Acara Pemeriksaan mi dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan 
ditandatangani di Kupang pada hari clan tanggal tersebut di atas. ... (diisi nama yang diperik.sa) Yang Diperiksa Pada hari ini . . . tanggal . . . Bulan . . . Tahun . . . Pukul . . . Wita, Tim Pemeriksa yang 
terdiri dari : 
Ketua . 
Sekretaris : . 
Anggota 1 . 
2 . 
3 . 
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor ... [diisi nomor surat) 
tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Angkutan. Tanggal ... bulan ... tahun ... telah melakukan 
pemeriksaan terhadap: 
Nama 
TTL 
Alamat 
Pekerjaan 
Diperiksa karena diduga telah melakukan perbuatan pelanggaran Ketentuan Pasal ... 
Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Angkutan. 
PERTANYAAN JAWABAN 
1. Apakah saudara dalam keadaan sehat 
dan siap untuk diperiksa? 1. . 
2. 2 . 
3. dan seterusnya. 3. dan seterusnya. 
Setelah kepada yang diperik.sa membaca kembali keterangan-keterangan yang 
diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini. BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
NOMOR: ... BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAMPIRAN II 
PERATURAN WALIKOTA 
NOMOR ~- TAHUN 2016 
TENTANG 
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 
DAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF . . 
\.{. JONAS SALEAN 3 .... (diisi nama ketua tim) 2. . .. (diisi nama ketua tim) 1. . .. (diisi nama ketua tim) ... (diisi nama ketua tim) 
Anggota ... {diisi nama ketua tim) 
Sekretaris TIM PEMERIKSA 
Ketua Setelah Tim melakukakan pemeriksaan dalam pada tanggal . . . di 
temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
1. Bahwa ; 
2. Bahwa ; 
3. Bahwa ; dan seterusnya 
Merekomendasikan bahwa : 
1. . .. ' 
2 .... , 
3. . .. ; dan seterusnya 
Demikian rekomendasi tim ini dibuat pada tanggal ... (diisi tanggal 
pembuatan rekomendasi). REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN TIM PEMERIKSA ... (diisi jenis pelanggaran yang diperiksa) BENTUK REKOMENDASI TIM LAMPIRAN III 
PERATURAN WALIKOTA KUPANG 
NOMOR .~ TAHUN 2016 
TENTANG 
TATA CARA PENGENAAN SANKS! 
ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA 
ADMINISTRATIF .. 1 
l 
5. Pengemudi angkutan umum dalam trayek yang: 
a. memberhentikan kendaraan selain di tempat 
yang ditentukan; 
b. menunggu penumpang selain pada tempat 
yang ditentukan; 
c. menurunkan penumpang selain di tempat 
pemberhentian dan/ atau di tempat tujuan 
tanpa alasan yang patut atau mendesak; dan 
d. melewati jarmgan jalan selain yang 
ditentukan dalam Izin Trayek 4. Pengemudi Angkutan umum dalam Trayek yang 
tidak: 
a. mematubi tarif yang ditetapkan; 
b. memindahkan penumpang dalam perjalanan 
ke kendaraan lain jika kendaraan mogok, 
rusak, kecelakaan, atau atas perintah 
petugas; 
c. menggunakan lajur jalan yang telah 
ditentukan atau menggunakan lajur paling 
kiri, kecuali saat akan mendahului atau 
mengubah arah; 
d. memberhentikan kendaraan selama 
menaikan dan/atau menurunkan 
penumpang; dan 
e. memenuhi batas kecepatan paling tinggi 
untuk Angkutan umum. 3. Penyedia Jasa Angkutan yang tidak memiliki fasilitas 
Pool kendaraan bermotor 2. PenyediaJasa Angkutan yang tidak mengasuransikan 
segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam 
kegiatan penyelenggaraan Angkutan meliputi: 
a. kerugian penumpang karena meninggal 
dunia atau Iuka akibat penyelenggaraan 
pengangkutan; 
b. kerugian atas barang bawaan penumpang; 
c. kerugian pihak ketiga; 1. Setiap orang melakukan bongkar muat menggunakan 
kendaraan dengan bobot paling rendah 5 ton, diluar 
jangka waktu pukul 22.30 Wita sampai dengan pukul 
05.00 Wita. 
Rp.250,000,- Rp.250,000,- Rp.250,000,- Rp.250,000,- Rp.250,000,- Rp. 100.000,- Rp.150.000,- Rp. 100.000,- Rp.100.000,- Rp.250.000,- Rp.1.000.000,­ 
Rp.1. 000. 000,- Rp. 1.000.000,= Rp.250.000,- Besaran Denda No Jenis Pelanggaran BESARAN DENDA ADMINISTRATIF LAMPIRAN IV 
PERATURAN WALIKOTA KUPANG 
NOMOR 1-;. TAHUN 2016 
TENTANG 
TATA CARA PENGENAAN SANKSI 
ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA 
ADMINISTRATIF . ' 
( 
Rp.250.000,- Rp.250.000,- Rp.250.000,- Rp.250.000,- Rp.250.000,- Rp.250.000,- Pemegang izin operasi yang tidak: 
a. melaporkan apabila terjadi perubahan 
pemilikan perusahaan 
b. melaporkan apabila terjadi perubahan 
domisili perusahaan; 
c. melaporkan kegiatan operasional angkutan 
setiap bulan; 
d. melunasi ruran wajib asuransi 
pertanggungan kecelakaan; 
e. mengembalikan dokumen izin operasi setelah 
terjadi perubahan; 
f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan; 
g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi 
dokumen perjalanan yang sah yang terdiri 7. Rp.250,000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp. 100.000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- .. ' 
6. Pemegang izin trayek yang tidak: 
a. melaporkan perubahan pemilikan penyedia 
jeee; 
b. melaporkan perubahan domisili penyedia 
jasa; 
c. melaporkan kegiatan operasional Angkutan 
setiap bulan; 
d. melunasi ruran wajib asuransi 
pertanggungan kecelakaan; 
e. mengembalikan dokumen Izin Trayek setelah 
terjadi perubahan; 
f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan; 
g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi 
dengan dokumen perjalanan yang sah terdiri 
dari: 
a) kartu pengawasan; 
b) surat tanda nomor kendaraan; 
c) buku uji; dan 
d) tanda uji kendaraan bermotor. 
h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas 
yang ditetapkan; 
1. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan 
izin trayek yang dimiliki; 
J. mengutamakan keselamatan dalam 
mengoperasikan kendaraan sehingga tidak 
terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 
korban jiwa; 
k. setiap izin insidentil hanya dapat 
dipergunakan untuk satu kali perjalanan 
pulang - pergi; 
1. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat 
pengemudi; 
m. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi 
persyaratan sesuai dengan Peraturan 
Perundangan Yang Berlaku; 
n. mematuhi ketentuan standar pelayanan 
minimal angkutan. 
Rp.250.000,- Rp.250.000,- Rp.250.000,- Rp.250.000,- Rp.250.000,- Rp.250.000,- Rp.250.000,- dari kartu pengawasan, surat tanda nomor 
kendaraan, buku UJI dan tanda UJI 
kendaraan bermotor; 
h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas 
yang ditetapkan; 
1. mengoperasikan kendaraan sesuai izin 
operasi yang dimiliki; 
J. mengutamakan keselamatan dalam 
mengoperasikan kendaraan sehingga tidak 
terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 
korban jiwa; 
k. mengoperasikan kendaraan dengan identitas 
sesuai dengan ketentuan; 
1. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat 
pengemudi; 
m. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi 
persyaratan sesuai peraturan perundangan 
yang berlaku dan merupakan pengemudi 
perusahaan bersangkutan; 
n. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan. 
r ·9 • ', r A ,