Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 14 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 14 Tahun 2018 tentang PENDIDIKAN DINIYAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lumajang.
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten
Lumajang.
6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Lumajang.
7.Pemerintahan Desa adalah lembaga yang bertugas
mengelola tingkat desa.
4
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.
9.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang
dikembangkan.
10.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada
kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11.Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta
didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat
adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam,
bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
12.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.
13.Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal dalam binaan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan atau Dinas Pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan umum.
14.Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal atau nonformal dalam binaan Kementerian Agama
yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam.
15.Pendidikan Diniyah adalah satuan pendidikan berbasis
masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu
yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami
ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam
dengan pemahaman dan pengamalan yang baik dan benar.
16.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren
adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan
sistem asrama yang menyelenggarakan pendidikan diniyah
dan atau secara terpadu dengan pendidikan formal pada
semua jenjang pendidikan.
17.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu.
18.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar.
5
20.Pendidik adalah tenaga kependidikan pada lembaga
pendidikan formal dan nonformal yang berkualifikasi dan
berkompetensi sebagai guru, ustadz, konselor, pamong
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21.Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan.
22.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar
peserta didik.
23.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan.
24.Masyarakat adalah kelompok warga Kabupaten Lumajang
non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang pendidikan.
25.Tim Pengembang Kurikulum Diniyah adalah Tim yang
bertugas menyusun kurikulum keagamaan pada Madrasah
Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur’an dan pendidikan
khusus yang ditetapkan oleh Bupati.
26.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27.Monitoring adalah kegiatan pengawasan yang meliputi
pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan wajib
Madrasah Diniyah.