Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 74?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, Pasal 74 mengatur sebagai berikut:

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah da n Bangunan adalah Nilai 
Perolehan Objek Pajak. 
 
 
 
30 
Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dalam hal : 
jual beli adalah harga transaksi; 
tukar menukar adalah nilai pasar; 
hibah adalah nilai pasar; 
hibah wasiat adalah nilai pasar; 
waris adalah nilai pasar; 
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainn ya adalah nilai pasar; 
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adala h nilai pasar; 
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim y ang mempunyai kekuatan 
hukum tetap adalah nilai pasar; 
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah 
nilai pasar; 
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; 
penggabungan usaha adalah nilai pasar; 
peleburan usaha adalah nilai pasar; 
pemekaran usaha adalah nilai pasar; 
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau 
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga tra nsaksi yang tercantum dalam 
risalah lelang. 
Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a 
sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih re ndah dari pada NJOP yang 
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan p ada tahun terjadinya 
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaim ana dimaksud pada ayat (3) 
belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan 
dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak B umi dan Bangunan. 
Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan s ebagaimana dimaksud pada 
adalah bersifat sementara. 
Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan s ebagaimana dimaksud pada 
dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.