Menurut NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003, apa isi dari Pasal 104?
Pasal Pasal 104 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, pada , menyatakan:

(3) Apabila. jangka waktu pinjam pabi akan dipetpanjang, 
permohonan perpat\jangan jangka waktu pinjam pakai 
disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna 
Barang paling lambat :.z (dua) bulan sebelum jangka 
waktu pinjam ptlkai berakhir. 
(41 Dalam haI perrnehoaan perpanjangan jangka waktu 
pinjam pakai clisampaibn kepada PengeloJa. Barang/ 
Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), proses pjnjam pakai dilakukan 
dengan menglkutl ta.ta cara permohonan pinjam pakai 
baru. 
(1) KSP atas be.rang milik daeroh dilakaanak.an apabila 
tidak tersedia atau tidalc cukup t.eraedia dana dalam 
APBD untuk memenuhi biaya operasional, 
pemeliharaan dan/ atau perbaikan yang diperlukan 
tcrhll.dap banu1g milik daerah yang dikerjasa.makan. 
(2) Mitra KSJ> ditetapkan melalUi tender, kecuall untulc 
barang milik daerah yang bersifat khuaus dapat 
dilakukan penunjukan ~sung. 
(3) Bamng milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana 
dimanud pada ayat (2) memililci karakteristik 
a. barang yang mempunyai spesiflkasi tertentu 
eesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan; Pasal 108 Pasal 107 
KSP barang mllik daerah dengan pihak lain dihtk3aluikan 
dalam rangka: 
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna hamng 
milik daerah; dan/atau 
b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. ........ Bagjan Ketujuh 
Kerjasama Penyediaan (KSP) 
Paragraf Kesa.tu 
Prinsip Umum Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan 
Pinjam PakAi Bamng Miblc Daerah Pada Pengelola Barang 
dan Pada Pengguna Baning diatur dengan Peraturan 
Bu pa.ti. Pasal 106 (!2) Perjanjian aebapimana dimaksud pada ayat. (1) paling 
sedikit memuat; 
a. para pihak yang terikat dalem perjanjian; 
b. dasar perjanjian; 
e, identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; 
d. jenis, lu- atau ju:mJah barang yang 
dipinjamkandan jangka waktu; 
e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional 
dan pemeliharaan selama Jangka waktu 
peminjama.n; 
f. hak dan kewajiban para pihak; clan 
g. perayaramn lain yang dienggap perlu. 
(31 Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada 
Pengguna Barang. 
-- -------··-· --------------------- (lJ Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP 
dilara.ng menjaminl<an atau menggadaika.n barang milik 
da.era.h yang mcnjacli objek KSP. 
(2) Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan PengeloJa Barang 
a.tau Pengguna. Rarang sampai dengan penunjubn 
mitra KSP dibebankan pada APBD. 
(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya 
mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban 
mitraKSP. 
(41 Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman 
mitra KSI', dibebanka.n pada mitra KS.I' dan tidaJc 
dipcrhitungka.n daJem pcrnbaglan kcuntungan. 
(5} Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitre. KSP 
dilakukan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk barang mllik daerah pada 
Pengelola Barang; dan 
b, Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada 
Pengguna Barang. Paool 109 b. barang yang memiliki tingkat kompleksitaa khusue 
seperti bandara udara, pelabuhan taut. ldlang, 
mstalasi listtik dan bendungan/ waduk; 
c. barang yang dikerjasa.ma.kan dalam investasi yang 
bcrdasarkan pcrjanjian hubungan bilateral antar 
negara; atau 
d. barang la.in yang ditetapkan Bupati. 
(4) Penunjulcan langsung mitre. KSP atas barang milik 
daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau 
Pengguno. Bamng terhado.p Ba.clo.n Ueaho. Milik 
Negara./Daerah yang memiliki bidang dan/e.tau wilayah 
kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setie.p 
tahun seJama jangka waktu pengoperaaian yang te1ah 
ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil 
KSP ke rekening Ka.a Umum Daerah. 
(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keurrtungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merupakan 
bagian Pemerint.ah Daerah, harus memperhatikan 
perbandingaIJ nilai barang milik daerah yang dijadikan 
objek KSP clan manfaat lain yang cliterima Pemerintah 
Daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP. 
Paragraf Keempat 
Hasil KSP