Menurut PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Daerah adalah Kabupaten Keerom. 
3. Bupati adalah Bupati Keerom. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Keerom sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
5. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang 
bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai 
dengan kebutuhan daerah. 
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. 
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan 
Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 
9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial. 
10. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam/bencana 
dan musibah lainnya yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial 
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD 
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan 
penerima hibah. 
 
- 5 - 
 
 12. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah yang selanjutnya 
disingkat DNC-PBH adalah daftar yang berisi nama-nama calon 
penerima belanja hibah yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
13. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial yang 
selanjutnya disingkat DNCP-BBS adalah daftar yang berisi nama-nama calon penerima belanja Bantuan Sosial yang disusun oleh Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah dan diusulkan kepada Bupati untuk 
ditetapkan dan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh 
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela 
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. 
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
20. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom 
selaku pengguna anggaran/barang. 
- 6 - 
 
 22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah 
dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada 
bank yang ditetapkan. 
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. 
29. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. 
30. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
31. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD 
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 
33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran atas permintaan Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
35. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen 
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji 
dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 
 
- 7 - 
 
 36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPD yang ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD. 
37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang 
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.