Apa substansi hukum dari Pasal 22 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 04 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 04 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, khususnya BAB IX - SANKSI, Pasal 22, adalah:

(1) Bupati Cq. Kepala BPKAD melakukan pemotongan 
penyaluran Dana Dcsa dalam hal setelah dikenakan 
sanksi penundaan penyaluran Dana Desa scbagaimaan 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), masih tcrdapat Sisa 
Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada 
tahun anggaran berjalan. 
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran 
Dana Desa tahun anggaran bcrikutnya. 
(3) Bupati Cq. Kepala BPKAD melaporkan pcmotongan 
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan.