Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 30 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 30 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN DlBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA, khususnya BAB II - TUGAS DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PERIZINAN, Pasal 8, adalah:

Kewajiban penyelenggara perizinan :
1.Memberikan pelayanan perizinan dengan tataperilaku :
Bertindak jujur, disiplin, proporsional danprofesional;
Bertindak adildantidak diskriminatif;
Peduli, teliti dan oermat;
BersiKap ramah danbersahabat,
Bersikap tegas dantidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit; .
Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentukapapun;
Transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif daninovatrf;
2Mematuhi peraturan perundang-undangan yang beriaku terkait dengantugas dan kewenanganr.ya dalam penyelenggaraan pelayananperizinan;
3.Menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur(SOP) dengan Keputusan Kepala Penyelengara Perizinan;
4Menyampaikan laporan atas penyelenggaraan perizinan secara berkalakepada Organisasi Perangkat Daerah terkait