Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor MOR Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor MOR Tahun 2018 tentang PEMBAKUAN NOMOR KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang 
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah; 
Dalam Peraturan upati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 
epata uaeran aqatan 1supau bIntang. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
DPRD Kabupaten Sintang. 
5. Perangkat Daerah adalah organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang. 
0. Satuan erja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/barang. 
7. Kodefikasi adalah pemberian pengkodeaan barang pada setiap barang 
inventaris Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode 
barang. 
8. Kode barang adalah nomor kode yang menggambarkan/menjelaskan 
golongan, kode Akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian 
objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek. Mcnetapkan