Apa norma yang terkandung dalam Pasal 24 Republik Indonesia Nomor 3209); 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Nomor 8 Tahun 1981?
Substansi Republik Indonesia Nomor 3209); 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Nomor 8 Tahun 1981 tentang , khususnya , Pasal 24, memuat:

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi 
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 
bupati. 
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) harus memberikan keputusan. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu 
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran 
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB barns 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan. 
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi 
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut, 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupa.ti 
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran retribusi. 
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan 
Peraturan Bupati, 
( 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat 
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Pasal 28 BAB XIV 
INSENTIF PEMUNGUTAN ( 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi. 
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diberikan 
kepada Wajib Retribusi, antara lain pengangkutan, korban 
bencana alam, evakuasi dan pelayanan sosial lainnya. 
(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) diatur dengan peraturan Bupati. Pasal 27 ( 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan 
menerbitka.n Surat Perintah Membayar Kelebihan 
Retribusi. 
(2} Apabila kele bihan pembayaran retribusi diperhitungkan 
dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 25 ayat (4). pembayaran dilakukan dengan 
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbulruan juga 
berlaku sebagai bukti pembayaran. 
BABXlll 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI ·--, Pasal 26 (2} Perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos 
tercatat. 
(3} Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti 
pengmman pos tercatat merupakan bukti saat 
perrnohonan diterima oleh Bupati.