Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 145?
Pasal Pasal 145 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB VI - PEMA NFAATAN, menyatakan:

(1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Bupati atau 
Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan 
pelaksanaan KSP oleh Bupati . 
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
mitra KSP dan: 
a. Bupati , untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang; atau 
b. Pengelola Barang , untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang . 
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. objek KSP; 
d. hasil KSP berupa barang, jika ada; 
e. peruntukan KSP; 
f. jangka waktu KSP; 
g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntung an serta 
mekanisme pembayarannya; 
h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP; 
j. sanksi; dan 
k. penyelesaian perselisihan. 
(4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 
bentuk Akta Notaris. 
(5) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP 
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada 
Pengelola Barang /Pengguna Barang . 
(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP. 
 
59
 Paragraf 7 
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan