Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI Nomor 3 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 2 9Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3.Undang -Undang Nomor18Tahun 200 9tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 9Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5015);SALINAN
4.Undang -Undang Nomor 28Tahun 200 9tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200 9Nomor 30,Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);
5.Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 85,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6.Peraturan Pe merintah Nomor 82Tahun 2000tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4002);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000
tentang Perub ahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol
Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah
Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08 );
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8Tahun 20 11
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tolitoli Tahun 20 11Nomor 08, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor77).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
dan
BUPATI TOLITOLI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 8TAHUN
2011TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8Tahun
2011tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77) diubah sebagai berikut :
1.ketentuan Pasal 1diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoliyang selanjutnya disebut Bupati;
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku;
5.BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli;
6.Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Tolitoli;
7.Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Tolitoli;
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemeri ntah Kabupaten Tolitoli;
9.Petugas adalan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh kepala Dinas
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tolitoli untuk memungut Retribusi
Rumah Potong Hewan;
10.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik,
bibit dan/atau pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak panen,
pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannnya;
11.Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan
hewan, pengobatan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan
penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik repdoduksi,
medik konservasi dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan
hewan;
12.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di darat, air dan/at au udara, baik yang dipelihara maupun
yang dihabitatnya;
13.Ternak adalah hewan peliharaan yang hidupnya diatur dan diawasi manusia
serta dipelihara secara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang
berguna bagi manusia;
14.Pengusaha peternakan adalah orang pe rseorangan atau kopera si, baik yang
berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hu kum yang didirikan
danberkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tolitoli yang mengelola usaha
peternakan dengan kriteria dan skala tertentu;
15.Usaha bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan
jasa yang menunjang usaha budidaya ternak;
16.Rumah potong hewan, yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu tempat
bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
serta dipergunakan untuk memotong hewa n termasuk rumah potong unggas
bagi komsumsi masyarakat luas;
17.Pemotongan hewan adalah kegiatan mematikan hewan potong dengan cara
menyebeli menurut keyakinan dan ketentuan norma -norma agama yang
dianut;
18.Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domb a dan ayam
sejenisnya;
19.Pemotongan hewan potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging
yang terdiri dari pemeriksaan Ante Morten, pe nyebelihandan pemeriksaan
post Mortem;
20.Pemeriksaan Ante Morten adalah pemeriksaan kesehatan hew an potong
sebelum disembe lih;
21.Pemeriksaan post Marten adalah pemeriksaan daging dan bagian -bagian
setelah selesai penyelesaian penyembelihan;
22.Kandang adalah tempat khusus yang telah disediakan untuk penambatan
dan istirahat hewan yang akan disembelih;
23.Daging hewan adalah bagian-bagian hewan yang disembelih termasuk
rongga perut dan dada yang lazim dikomsumsi manusia;
24.PelayunanDaging adalah pena nganan daging segar setelah penyembelihan
dengan cara menggantung atau menyimpan selama waktu tertentu (2 x 24
jam) pada tempratur di atas titik beku daging ( -1,5 c) dengan tujuan untuk
memperoleh daging yang lebih segar, tidak cepat busuk dan meningkatkan
citra rasa daging yang empuk;
25.Karkas adalah hasil pemotongan hewan yang sudah dihilangkan kepala,
kaki, kulit dengan isi rongga, perut, dada (jeroan) dari ternak yang
disembelih secara halal dan benar;
26.Pemakaian A ngkutan adalah ongkos pengangkut dari RPH ke pasar;
27.Retribusi dae rah yang selanjutnya disebut Retribusi daerah adalah pengutan
daerah sebag ai pembayaran jasa atas pem berianizin tertentu khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orangpribadi atau badan;
28.JasaUsahaadalah jasa yang disediakan ol eh Pemerintah Daerah dengan
mengan ut prinsip -prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta;
29.WajibRetribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
Perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
30.MasaRetribusi adalah sua tu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu yang wajib retribusi untuk memamfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
31.SuratKeterangan Retribusi Daerah , yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat ketetapa n retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang;
32.SuratSetoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD
adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan
pembayaran atas penyetoran retribusi ke kas dae rah atau ketempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
33.SuratTagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingka t STRD
adalah surat untuk melak ukan tagihan retribusi dan/atau s anksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda;
34.Penyidikan tindak p idana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya;
2.Di antara Bab II dan Bab III Golongan Retribusi disisipkan satuBabyakniBab
IIAsehingga berbunyi sebagai berikut :