Jelaskan isi kandungan Pasal 34 dari Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004.
Sesuai dengan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, ketentuan pada BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 34 berbunyi:

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepaka ti bersam a 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa 
kepada Camat paling lamba t 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 
(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta 
lampirann ya disertai dengan: 
a. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berjalan . 
b. Keputusan BPD tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa ; 
c. risalah/ notu len rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDe sa; dan 
d. daftar hadir rapat . 
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan untuk tercapain ya 
keseras ian antar a kebijak an desa dan Pemerintah Kabupaten , keserasian 
antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti 
sejauh mana APBDesa tidak bertentangan dengan kepen'tingan umu m, BAB VI 
PENETAPAN APBDESA • Pasal 33 
(1) Selcretaris Desa men yusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan . 
(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
kepada Kepala Desa. 
(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan oleh Kepal a Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati 
bersam a. 
(4) Sesuai dengan hasil pembahasan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) Kepala 
Desa menetap kan APBDesa setiap tahunn ya. 
( 5) BPD men etapkan hasil pembahasan APBDesa yang dibahas bersama Kepala 
Desa dengan Keputusan BPD . 
(6) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender , BPD memberikan kesepaka tan sejak 
diteriman ya Rancangan Peraturan Desa ten tang APBDesa. 
(7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaiman a 
dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Oktober tahun sebelumn ya. 
(8) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
belum tercapai kesepaka tan bersama , Camat memfasilitasi dalam penyelesaian 
permasalahan dimaksud . 
(9) Dalam hal fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) masih tetap 
tidak tercapai kesepak atan bersama , maka Kepala Desa dapat langsung melalui 
Cama t untu k dievaluasi oleh Bupati . 
( 10) Format Rancangan Peratur an Desa ten tang APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7), tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. • d. · rencana program , kegiatan , dan anggaran Desa yang dikelo la oleh Desa 
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah , pemerintah daerah 
provin si, dan pemerint ah daerah kabupaten ; dan 
e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/ a tau 
Lembaga Kemas yarakatan Desa . 
(4) RKPDesa sebagaimana dimaks ud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa . 
sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkai tan deng an 
pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah , Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten . 
(5) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. 
(6) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan 
September tahun sebelumn ya. 
(7) RKPDesa menjadi dasar penyusunan APBDesa . 
(2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: 
a. ringkasan APBDesa ; 
b. rincian APBDesa men urut kode rekeniog pendapatan, belanja , dan 
pem biayaan desa ; 
c. daftar Dana Cadangan Desa (apabila ada); dan 
d. daftar penyertaan modal Desa (apab ila ada). Pasal 36 
(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) 
melam paui batas waktu dimaksud, Kepala Desa menetapkan Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa menja di Peraturan Desa . Pasal 35 
(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan 
Peraturan Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut 
Pera tu ran Desa dimaksud . 
(2) Penca butan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa. 
(3) Pelaksanaan pengel uaran atas pagu APBDesa tahun sebelumn ya sebagaimana 
dimaksu d dalam Pasal 34 ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa . 
(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diundangkan 
dalam Beri ta Desa . peraturan yang 1ebih tinggi dan/ atau Peraturan Desa lainn ya yang ditetapkan 
oleh Desa yang bersangku tan. 
(4) Camat rnen etapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diteriman ya 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 
(5) Dalam hal Cam.a t menyatakan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan pera turan 
perundang- undangan yang lebih tinggi sebag aimana dimaks ud pada ayat (3), 
Kepala Desa menetapkan rancan gan dimaksud men jadi Peraturan Desa . 
(6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diun dangkan oleh 
Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa. 
(7) Dalam hal Cam.at men yatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBD esa berte ntangan dengan kepentingan umum dan peraturan 
perun dang-un dangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja terhitung sejak diteriman ya hasil evaluasi. 
(8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditin daklanj uti oleh Kepala Desa dan BPD, 
Kepala Desa tetap meneta pkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
menjadi Peraturan Desa, Cam.at mernbatalkan Perat uran Desa dimaksu d 
sekaligus men yatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumn ya 
berdasarkan saran dan pertimbangan dari Dinas Pem berda yaan mas yaraka t 
dan Desa. 
(9) Pem batalan Peraturan Desa serta pern yataan berlakun ya pagu APBDesa tahun 
sebe lumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan 
Keputusan Camat . · 
(lO)Dalam pelaksanaan evaluas i sebagaimana pada ayat (1), dibentuk Tim evalua si 
ABPDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(ll)Dalam hal Desa yang belum memiliki BPD /BPD habis masa jabatan dan belum 
terbentuk, maka Kepala Desa membahas Rancangan APBDesa bersama dengan 
Cama t. 
(12)Dalam hal terjadin ya kekosongan Jabatan Kepala Desa , Penjabat Kepala 
Desa/ Pelaksana Togas Kepala Desa dapat membahas dan mengesahkan 
Rancangan Peraturan Desa bersama BPD . 
• - • 
(1) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam