Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 pada Pasal 76?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 76 menyebutkan bahwa:

( 1) Bangunan Gedung semi permanen dan darurat dapat 
ditingkatkan menjadi permanen. 
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, 
keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan 
Bangunan Gedung dengan lingkungannya. 
(3) Bupati dapat menerbitkan 1MB sementara bangunan 
gedung semi permanen untuk fungsi kegiatan utama 
dan/atau fungsi kegiatan penunjang. 
(4) Fungsi kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) meliputi: 
a. kegiatan pameran berupa bangunan gedung anjungan; 
dan 
b. kegiatan penghunian berupa bangunan gedung rumah 
tinggal. 
(5) Fungsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada 
meliputi: 
a. kegiatan penghunian berupa barak pekerja; 
b. kegiatan pembangunan berupa kantor dan gudang 
proyek; dan 
c. kegiatan pameran/promosi berupa replika rumah 
sederhana, rumah pasca gempa bumi, rumah pracetak, 
dan rumah bongkar pasang. 
(6) Bupati dapat menerbitkan 1MB sementara bangunan 
gedung darurat untuk fungsi kegiatan utama dan/atau 
fungsi kegiatan penunjang. 
(7)Fungsi. .. 
-46-
(7) Fungsi kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) meliputi: 
b. kegiatan penghunian berupa barak pekerja; dan 
c. kegiatan usaha/perdagangan berupa kios penampungan 
sementara. 
(8) Fungsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada 
meliputi fungsi untuk Bangunan Gedung: 
b. kegiatan penanganan bencana berupa pos 
penanggulangan dan bantuan, dapur umum; dan 
c. kegiatan mandi, cuci, dan kakus. 
(9) Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi 
permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam peraturan 
Bupati. 
Bagian Kesembilan 
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam 
Paragraf 1 
Umum