Apa substansi hukum dari Pasal 38 PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN, khususnya BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 38, adalah:

(1)Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatanpendapatan asliDesa sesuai dengan kewenangan Desa.
(2)Desa berwenang dapat melaksanakan pungutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasarDesa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
(3)Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usahabersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
(4)Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasiyang diberikan kepada masyarakat Desa.
(5)Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi :
a.surat pengantar;
b.surat rekomendasi; dan
c.surat keterangan.
Pasal <39
(1)Pada saat Peraturan Bupati inimulai berlaku, penataan kewenangan Desawajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(2)Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum
berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati iniwajib menyesuaikan.