Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN  WALIKOTA BENGKULU Nomor 07 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN  WALIKOTA BENGKULU Nomor 07 Tahun 2017 tentang PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BENGKULU, Pasal 10 berbunyi:

dan Pasal 25 ayat (7) Perat uran Daerah Kota Bengkulu 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Bengkulu tentang Besaran Tunjangan Komunikasi 
Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional 
Pimpin an Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Bengkulu Tahun Anggaran 201 8; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Bengkulu tentang Pengelompokkan Kemampuan 
Keuangan Daerah Kota Bengkulu Tahu n Anggaran 201 8 
dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, 
Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bengkulu Tahun Anggaran 201 8; 
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1091); 
- 2 - 
 
2. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Pro vinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; 
3. Undan g-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undan g-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbend aharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undan g-Undang Nomo r 15 Tahun 2004 tentang 
Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
6. Undan g-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimban gan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undan g-unda ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambah an 
Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undan g-
Undang N omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 
8. Peraturan Pemerin tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
- 3 - 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Admin istratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Per wakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir denga n Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 201 7 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bengkulu Tahun 20 17 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 06 ); 
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 201 8 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah Kota 
Bengkulu Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kota 
Bengkulu Tahun 20 18 Nomor 0 1); 
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 
dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Berita 
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44) ; 
15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 20 18 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 20 18 (Berita 
Daerah Kota Bengkulu Tahun 201 8 Nomor 02); 
- 4 - 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG 
PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 201 8 DAN PENETAPAN 
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN 
RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA B ENGKULU 
TAHUN ANGGARAN 201 8.