Apa substansi hukum dari Pasal 1 . BUPATI MUNA BARAT, TENTANG Nomor 17 Tahun 2003?
Materi muatan . BUPATI MUNA BARAT, TENTANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten MUNA BARAT; 
2. Daerah ada1ah Kabupaten MUNA BARAT; 
3. Bupati adalah Bupati MUNA BARAT; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten MUNA BARAT; 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
MUNA BARAT; 
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE 
merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyelnggarakan sistem 
pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan 
memfasilitasi SKPD kepada Portal Penga<laan Nasional; 
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya 
dlsebut LKPP, adalah lembaga pemerintah yang bertugas 
11. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah 
pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden 
tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan 
. menggunakan telmologi informasi dan transaksi elektronik sesuai 
dengan aturan perundang-undangan; 
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna 
APBN/APBD; 
13. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat 
yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan 
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak 
akses kepada SPSE dipresentasikan oleh User ID dan Password yang 
diberikan SPSE; 
15. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha dan/ atau orang 
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konetruksi/jasa 
konsultasi/jasa lainnya; 
16. Portal Pengadaan Nasional adalah pin tu gerbang sistem informasi 
elektronik yang terkait dengan infonnasi pengadean barang/ jasa 
secara nasional Y&.flg dikelola LKPP; 
17. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti 
pengakuan atas ; kompetensi dan kemampuan profesi dibidang 
pengadaan barang/jasa yg dikeluarkan oleh LKPP; 
t 8. Service ~vel Agn,ement adalah kesepakatan bersama antara LPSE 
dengan · LKPP dalaip rangka peningkatan LPSE; 
19. Sistem Pengadaan ·Secara Elcktronik, selanjutnya disebut SPSE adalah 
Kesieteman meliputi aplikast perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan 
database· E-ProC\.lrement yang dikem bangkan oleh LKPP untuk . . . . . 
digunakan oleh LP~E dan infrastruktumya: 
• LPSE dibentuk d . 
T engan tuJuap untuk Jebih · 
efektifitas dap transp~ . · . meningkatkan efisiensi, 
. . ansr, pt,rsatngan sehat d aku .. 
pengadaan qarang/ja~a di Hn: . an ntab1btas dalam 
BARAT. . gkungan Pemenntah Kabupaten MUNA Pasal 4 LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 herkedudukan sebagai unsur 
pendukung untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa secara Elektronik yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kep~da Bupatj melalui Sek.etaris Daerah. Pasal 3 Pasal 2 
Dengan Peraturan · Bupati ini ditetapkan Penyelenggara Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik dengan nama Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE} Pemerintah Kabupaten MUNA BARAT, yang dalam pelaksanaannya 
bersifat ad-hoc (kepanitian/pengelolaan) di Bagian Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten MUNA BARAT. BABU 
KBDUDUKAN, TUJUAN TUGAS DAN P'UNGSI .LPSE 20. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi 
pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa di 
Satuan Kerja Perangkat Dearah yang bersifat permanen, dapat berdiri 
sendiri atau metekat pada unit yang sudah ada; 
21. User ID adalah narna atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna 
SPSE yang cligunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. .. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), 
LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi : 
a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan 
pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan 
Satuan Kerja Perangkat Dearah; 
b. pengelolaan SPSE clan infrastruktumya; 
c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; Pasal 6 ( 1) LPSE mernpunyai tugas meliputi : 
a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan; 
b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksaaan 
pengadaan; 
c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan 
penyedia barang/jasa secara elektronik. 
d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang 
berkepentingan menjadi pengguna SPSE; 
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 
(2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/ Organisasi non­ 
Pemerinteh melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 
(3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap 
pembuatan paket pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penentuan 
metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan 
perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi 
pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita 
acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, 
berita acara basil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan 
pemenang dan pengumuman, serta isl sanggahan dan jawaban. Pasal 5 
Sekretaris dibantu -oleh Sekretariat untuk menyelenggarakan fungsi : 
a. koordinasi kegiaten dilingkungan LPSE dan lembaga terkait; 
b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi 
umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 
LPSE; ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, 
kegiatan, administraai dan sumber daya di lingkungan LPSE; 
' . 
(2) Dalam melaksenakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
l koordinasi, melaksanakan tu gas mempunyai ( 1) Sekretaris Pasal 9 Ketua LPSE mempunyai tugas rpemimpin LPSE dalam menjalankan tugas 
dan fungsi LPSE. Pasal 8 (1). Organisasi Pengelola LPSE terdiri : 
a. Ketua; 
b. Sekretarls; 
c. Administrator Sistem Elektronik; 
d. Registrasi dan Verifikasi Pengguna; 
e. Layanan Pengguna . 
(2). Bagan Struktur Organisasi Pengelola LPSE tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. • BAB Ill 
ORGANISASI