Apa saja yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemben tukan, Pasal 22 menetapkan:

,-.. (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran 
fungsi , tugas , dan wewenang DPRD berupa: 
a. program , yang terdiri atas ; 
1. penyelenggaraan rapat ; 
2. kunjungan kerja ; 
3. pengkajian , penelaahan , dan penyiapan Perda; 
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di 
lingkungan DPRD ; 
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pem erintahan dan kemas yarakatan ; 
dan 
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD ; 
b. dana operasional Pimpinan DPRD ; 
c. pemb entukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ; 
d. penyediaan tenaga ahli fraksi ; dan 
e. belanja sekr etariat fraksi. 
(2) Belanj a penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasar kan 
rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang ­ 
undangan . BAB III 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 21 
(1) Pemba yaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan . 
(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat , tidak 
diberikan uang jasa p engabdian. Pasal 20 
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa 
baktinya diberikan uang jasa pengabdian . 
(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD , dengan ketentuan: 
a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang 
jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi ; 
b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun , diberikan uang jasa pengabdian 
sebesar 2 (dua) bulan uang representasi ; 
c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun , diberikan uang jasa pengabdian 
sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi ; 
d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 
sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan 
e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 
sebesar 6 (enam) bulan uang representasi. 
r-- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia , uang jasa pengabdian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisn ya sesuai yang 
dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga 
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD