Menurut PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 37 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 37 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN, pada BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas : 
Penyusunan rencana dan program kerja oper asional kegiatan pelayanan 
advokasi dan pembinaan institusi masyarakat masyarakat ; 
Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan advokasi dan 
KIE; 
Pelaksanaan operasional advokasi KIE dan konseling program KB dan 
KRR; 
Pelaksanaan penyerasian dan pene tapan kriteria advokasi dan KIE ; 
Pelaksanaan KIE ketahanan dan Pemberdayaan keluarga, penguatan 
kelembagaan dan jaringan institusi masyarakat program KB ; 
Pelaksanaan pemanfaatan prototype program KB / Kesehatan Re -
produksi (KR), KRR, ketahanan dan Pemberda yaan keluarga, penguatan 
kelembagaan keluarga kecil berkualitas ; 
Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan 
bahaya NAPZA dan perlindungan hak -hak reproduksi ; 
Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB 
Nasional ; 
Pelaksa naan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; 
Pelaksanaan koordinasi pelayanan advokasi dan pembinaan institusi 
masyarakat dengan sub unit kerja lain ; 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya .