Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017 Pasal 37?
Dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 37 mengatur sebagai berikut:

Apabila dalarn periode tahun anggaran berkenaan, PNS terkena 
rnutasi antar SKPD, rnaka ketentuan pernbayaran Tambahan 
Penghasilan PNS, sebagai berikut : 
dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui 
SKPD lama maka pembayaran tambahan penghasilan dllakukan 
melalul SKPD lama, dengan menyertakan fotokopi Daftar 
nominatiftambahan penghasllan PNS berdasarkan beban kerja 
dan berdasarkan pertlmbangan objektif lainnyapada SKPD baru 
yang telah disahkan oleh Pirnpinan SKPD baru ; 
dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan telah dilakukan 
nnelalui SKPD baru maka pembayaran penghasllan tambahan 
dllakukan rnelalui SKPD baru sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangl:ln, 
Dalarn hal PNS yang pindah ke luar dari Pemerintah Kota Madiun, 
maka pembayaran tambahan penghasilan diberikan sampal 
dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberhentlan Pembayaran. 
Dalarn hal PNS yang masuk ke Pemerlntah Kota Madiun, maka 
pembayaran tambahan penghasilan dilakukan 
anggaran berikutnya terhitung mulai yang pada tahun 
bersangkutan 
ditempatkan dan ditugaskan di Pemerintah Kota Madiun.