Apa saja yang diatur dalam Pasal 51 dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006?
Ketentuan dalam dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge lolaan Barang Milik Negara /Daerah sebag aimana telah, Pasal 51 menetapkan:

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan de]am rangka 
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: 
a. Penilai Pemerintah ; atau 
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati. BAB VIII 
PENILAIAN Pasal 48 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemeliharaan dilaksanakan 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah. Pasal 47 
(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang 
merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun 
Pemerintah atau masyarakat, dipelihara oleh Pemerintah Daerah . (2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti Japoran sebagaimane 
dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar basil pemeliharaan barang yang 
dilakukan daJam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan 
evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah. 
21 Pasat 57 
Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
dimaksud da]em Pasal 56 ayat (1) diajukan oleh Bupati. Pasal 56 
(1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana diroaksud dalam Pasal 55, 
untuk: 
a. t.anah dan/ atau bangunan; atau 
b. selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. 
(2) Peroindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan 
sebagaimana dnnaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD, apabila: 
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 
disediakan dalam dokumen penganggaran; 
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; 
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan 
e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang- 
undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara 
ekonomis. (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara: 
a. penjualan; 
b. tukar menukar; 
c. hibah; dan 
d. penyertaan modal pemerintah daerah. 
Bagian Kedua 
Persetujuan Pemindahtanganan Pasal 55 
(1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelengaraan tugas 
pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. BAB IX 
PEMINDAHTANGANAN 
Bagian Kesatu 
Umum Pasal 54 
Ketentuan mengenai penilaian barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dila.ksanakan berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan 
Pemerintah yang berlaku secara nasional. ( 1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas 
ni1ai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah 
Daerah. 
22 Pasal 63 
(1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dila.kukan 
dengan tata cara: 
a. pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan 
Barang Milik Daerah selain tanah dan/ a tau bangunan kepada Bupati disertai 
pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 
b. bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang Milik 
Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan 
yuridis; Pasa162 
Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati. (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasa.n terendah yang 
disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit. 
(5) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. barang milik daerah yang bersifat khusus; den 
b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 
(3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara. lelang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor 
penyesuaian. Pasal 61 
·(1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal 
tertentu. Pasal 60 
Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak 
digunakan/ dimanfaatkan; 
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/ atau 
c. sebagai pelaksa.nsan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga 
Penjualan (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah 
sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati dengan berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 
(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang 
bemilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (liina miliar rupiah) dilakukan oleh 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang 
bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) sebagaiman dimaksud 
dalam pasal 56 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat persetujuan DPRD. Pasal 58 
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang 
setelah mendapat pesetujuan Bupati. 
23 (5) Selama kendaraan perorangan dinas yang dijual belum dilunasi, kendaraan 
perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang milik daerah dan tidak 
dapat dipindahtangankan. 
(6) Mereka yang tidak memenuhi kewejiban sesuai dengan waktu pelunasan yang 
telah ditentukan, dicabut haknya untuk membeli dan kendaraan tersebut tetap 
menjadi m.ilik pemerintah daerah. 
(7) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati/W akil 
Bupati yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang 
bersangkutan setela.h masa jabatannya berakhir. 
(8) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah. 
Pasal66 
(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 
huruf b dan huruf c, harus memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas 
dan/ atau sudah ada penggantinya. 
(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dijual melalui 
pelelangan umum dan/ a tau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. Pasal 65 
( 1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, yang 
dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati 
dan Wakil Bupati. 
(2) Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergunakan sela.ma 
5 (lima) tahun atau lebih, sudah ada pengganti, dan tidak mengganggu 
kelancaran pela.ksanaan tugas. 
(3) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada 
adalah Bupati dan Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 
(lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas 
dalamjangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 
(4) Penjualan kendara.an dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan persyaratan ad.ministrasi 
permohonan membeli kendaraan perorangan dinas. Pasal64 
Kendara.an dinas yang dapat dijual atau dihapus, terdiri atas: 
a. kendara.an perorangan dinas; 
b. kendaraan dinas operasional; dan 
c. kendaraan dinas operasional khusus/la.pangan. Paragraf 1 
Penjualan Kendaraan Dinas (2).Hasil Penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas 
Umum Daerah sebagai penerimaan daerah. c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah 
selain tanah dan/ a tau bangunan yang akan dijual sesuai batas 
kewenagannya;dan 
d. untuk penjuaJan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Bupati mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan 
atas usulan tersebut, 
24 Pasal 67 
(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan. 
(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
dari: 
a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan); 
b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan 
c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai). 
(3) Rumah dinas daerah yang dapat dijual belikan atau disewakan, dengan 
ketentuan: 
a. rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi 
rumah dinas daerah golongan m; 
b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau 
lebih; dan 
c. rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ti.dale 
sedang dalam sengketa. 
(4) Yang berhak membeli rumah dinas daerah golongan III adalah pegawai negeri 
sipil yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, 
memilild Surat Izin Penghuni (SIP), dan belum pemah dengan jalan/ cara apapun 
memperoleh/membell rumah dari pemerintah ata.u pemerintah daerah clan 
pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) Penjualan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati · setelah memperhatikan persyaratan administrasi 
permohonan membeli rumah dinas milik daerah. 
(6) Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga ta.ksiran yang penilaiannya dilakukan 
oleh Panitia Penaksir/penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. 
(7) Setelah dilceluarkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dibuat Surat Perjanjian Sewa/Beli Tanah dan/ atau bangunannya yang 
· ditandatangani oleh Bupati a tau pejabat yang ditunjuk dengan pihak 
pembeli/ sewa. 
(8) W aktu pelunasan seluruh harga jual dilaksenakan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun. {5) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah. 
Paragraf2 
Penjualan Rumah Dinas Daerah (4) Pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai negeri sipil dan 
Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan umum dan/atau 
pelelangan terbatas kembali sejak saat pembelian pertama. (3) Pelelangan umum dan/ atau pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat diikuti oleh: 
a. pejabat/pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) 
tahun dengan prioritas pejabat/pegawai negeri sipil yang akan memasuki usia 
pensiun; 
b. pejabat/ pegawai negeri sipil pemegang kendaraan; 
c. pejabat/pegawai negeri sipil yang telah lebih senior; dan 
d. Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti S (lima) tahun. 
' 
25 h. tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan 
peruntukan tanabnya, terlalu sempit dan bangunannya terlalu tua sehingga tidak 
efektif lagi untuk kepentingan dinas, Pasal69 
Alasan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 antara lain: 
a. terkena planologi; 
b. belum dimanfaatkan secara optimal (idle); 
c. menyatukan barang/ aset yang lokasinya terpencar untuk memudabkan koordinasi 
dan dalam rangka efisiensi; 
d. memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah sebagai akibat 
pengembangan organisasi; 
e. pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan 
keamanan; 
f. disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW); 
g.membantu instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah 
untuk lokasi kantor, perumahan dan untuk keperluan pembangunan lainnya; atau (6) Setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
, maka sertifikat tanah yang dilepaskan dapat diselesaikan melalui Kantor 
Pertanahan Kabupaten Muna Barat berdasarkan Keputusan Bupati tentang 
pelepasan hak atas tanah dan/ atau bangunan pemerintah daerah diroaksud dan 
menghapus tanah dan/ atau bangunan terse but dalam buku inventaris barang 
milik daerah. (5) Perhitungan perkiraan nilai pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan 
memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak dan/ atau harga umum setempat yang 
dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau 
dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat dibidang penilaian 
aset. (4) Pelepasan hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan cara tukar 
menukar/ruislag/tukar guling dilakukan langsung dengan pihak ketiga melalui 
perjanjian bersama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan 
dengan pelelangan dan apabila peminatnya hanya 1 (satu) dilakukan dengan 
penunjukan langsung serta dilengkapi dengan berita acara serah terima. Pasal 68 
(1) Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan 
hak atas tanah dan/ a tau bangunan yang dikuasai oleh 
daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah dengan 
cara: 
a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual); dan 
b. pelepasan dengan tukar menukar / ruislag/ tukar guling. 
(2f Pelepasan hak atas tanah dan/ a tau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Paragraf3 
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan (9) Setelah melunasi harga jual rumah dinas milik daerah, maka Bupati menetapkan 
Keputusan tentang Pelepasan Hak Pemerintah Daerah atas rumah dan/ atau 
tanah yang telah dijual kepada pembeli dan penghapusan rumah dan/ a tau 
bangunan dari daftar inventaris barang milik daerah. 
(10) Hasil penjualan/pelunasan hargajual rumah dinas milik daerah disetor ke leas 
daerah. 
26 (4) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufb dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah den/ atau bangunan yang akan 
dipertukarkan sebagaimana climaksud ayat (1) huruf a diulakukan oleh Bupati 
sesuai batas kewenangannya. Pasal 72 
( 1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa: 
a. tanah den/ atau bangunan yang telah disera.hkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/ atau bangunan yang yang berada pada Pengguna Barang; a tau 
c. selain tanah den/ atau- bangunan (2) Tukar menukar barang mi1ik daerah dapat dilakukan dengan pihak: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daera.h lainnya; 
c. lainnya; atau. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik 
pemerintah 
d. swasta. Pasal 71 
(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; 
b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan 
c. tidak tersedia dana dalam APBD. Bagian Keempat 
Tukar Menukar (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat 
persetujuan Bupati atau DPRD. 
(4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke kas daerah. (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana climaksud pada ayat (1), dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola; 
b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna 
sesuai dengan kewenangannya; 
c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui 
usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; 
dan 
d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola 
mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan 
dimaksud. Paragraf4 
Penjualan Barang Milik Daerah selain 
Tanah dan/ atau Bangunan