Menurut Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 1996, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 1996 tentang , pada , menyatakan:

11. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau 
mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan 
menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang 
sejenisnya. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera 
(rangkaian bendera), tenda, krey, banner , giant banner dan standing 
banner. 
12. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran 
lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau 
digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 
200 cm? per lembar . 
13. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta 
dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung 
pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleat dan 
reklame dalam undangan. 
14. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau 
benda yang bergerak , yang diselenggarakan dengan menggunakan 
kendaraan a tau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang . 
Termasuk didalamnya rekame pada gerobak/rombong , kendaraan baik 
bermotor ataupun tidak. 
15. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 
menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 
16. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang 
ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. 
1 7. Reklame slide a tau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan 
dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan­ 
bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau 
dipancarkan. 
18. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 
19. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang 
bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan . 
20. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - 
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
21. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh 
Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan . 
22. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang 
diberikan bagi reklame jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa 
cap/ stempel. 
23. Tim Reklame adalah instansi teknis dilingkungan Pemerintah Daerah yang 
memberikan pertimbangan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk 
atas permohonan izin penyelenggaraan reklame . 
-- . --- ----------~ Tata cara permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame dalam 
bentuk izin tetap, adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis melalui perangkat 
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan 
dengan melampirkan persyaratan yang terdiri atas : 
1. foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya; 
2. foto copy NPWP / NPWPD dengan menunjukkan aslinya; 
3. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir; BAB III 
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN 
IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME ( 1) Setiap orang, perusahaan jasa periklanan a tau badan usaha yang 
menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memliki izin penyelenggaraan 
reklame dari Walikota. 
(2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) kepada kepala perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan kepala 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perumahan rakyat dan tata ruang. Pasal 2 BAB II 
KETENTUAN PERIZINAN REKLAME 24. Izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 
25. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor 
pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak. 
26. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang terdiri dari ruang 
manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang 
diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan 
penambahan jalur lalu lintas pada masa akan datang serta kebutuhan 
ruangan untuk pengamanan jalan. 
27. Ruang manfaat Jalan adalah ruang yang diperuntukkan bagi median, 
perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, 
lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, 
perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. 
28. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tanah tertentu. 
Pasal3 
4. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan 
permohonan dikuasakan kepada orang lain; 
5. foto copy sertifikat atau bukti pemilikan tanah bagi pemohon yang 
akan membangun reklame diatas tanah sendiri atau diatas tanah milik 
orang lain; 
6. surat pernyataan tunduk pada Peraturan yang berlaku; 
7. surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan 
atau penguasaan hak atas tanah yang sah; 
8. surat Izin Mendirikan Bangunan untuk penyelenggaraan reklame di 
atas bangunan; 
9. surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan 
reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain; 
10. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame; 
11. foto rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4 R; 
12. gambar rencana konstruksi, tidak termasuk untuk reklame menempel 
atau reklame tiang dengan dengan luas bidang reklame dibawak 8 m2 
(delapan meter persegi); 
13. perhitungan konstruksi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab 
struktur atau konstruksi; dan 
14. rekomendasi tim reklame. 
b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perizinan memeriksa kelengkapan permohonan yang diajukan, apabila 
tidak benar dan lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan 
penjelasan dan apabila telah benar dan lengkap maka petugas akan 
memberikan tanda terima kepada pemohon. 
c. Berkas permohonan yang sudah lengkap diteruskan kepada tim reklame 
untuk mendapatkan pertimbangan sesuai dengan kewenangannya untuk 
reklame megatron atau videotron atau reklame electronic display dan 
reklame papan yang diselenggarakan dilokasi rencana ruang milik jalan. 
d. Apabila hasil pertimbangan dari tim reklame menyetujui permohonan 
reklame yang diajukan , maka unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perizinan akan memproses izin tetap yang 
ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pemerintahan 
di bidang perizinan, dan apabila tidak disetujui maka permohonan akan 
dikembalikan kepada pemohon. 
e. Unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perizinan dapat langsung memproses izin tetap yang ditandatangani oleh 
Kepala SKPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan 
bila lokasi rencana reklame tidak berada diatas ruang milik jalan . 
f. Izin tetap yang sudah diproses dan ditandatangani diberikan kepada 
pemohon dengan meminta tanda terima dari pemohon oleh unsur dari 
SKPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan. 
g. Pemohon membayar retribusi dan pajak reklame beserta biaya jaminan 
bongkar reklame setelah izin tetap diterima melalui SKPD yang membidangi 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. 
Tata cara permohonan dan pemberian perpanjangan izm penyelenggaraan 
reklame dalam bentuk izin tetap, adalah sebagai berikut : 
a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis melalui SKPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan 
melampirkan persyaratan yang terdiri atas : 
1. KTP Pemohon yang masih berlaku 
2. Surat Kuasa/Surat penunjukan, jika identitas pemohon tidak sama 
dengan penanggungjawab; 
3. Foto Copy PBB Tahun Terakhir; 
4. Foto Copy ljin Usaha Bagi Perusahaan/BUMN; 
5. Foto Copy NPWP/NPWPD; 
6. Foto Copy Rekomendasi/ Izin Penyelenggaraan Reklame sebelumnya; 
7. Foto kondisi terakhir reklame ; 
8. Surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan 
reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain; Tata cara permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame dalam 
bentuk Izin terbatas, adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon mengajukan surat permohonan melalui SKPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan 
tata ruang dengan menyebutkan rencana lokasi dan jumlah reklame, 
materi reklame, ukuran reklame dan waktu pemasangan untuk 
mendapatkan pertimbangan. 
b. Apabila hasil pertimbangan menyetujui permohonan reklame yang 
diajukan, maka unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan tata ruang akan 
memproses izin terbatas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang 
membidangi urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan tata 
ruang, dan apabila tidak disetujui maka akan diinformasikan kepada 
pemohon. 
c. Izin terbatas yang sudah diproses dan ditandatangani diberikan kepada 
pemohon dengan meminta tanda terima dari pemohon . 
d. Pemohon membayar retribusi dan pajak reklame beserta biaya jaminan 
bongkar reklame setelah izin terbatas diterima SKPD yang membidangi 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. 
e. Pengesahan diberikan pada bagian depan untuk reklame selebaran, 
reklame melekat, reklame layar, reklame film dan udara setelah dilakukan 
pembayaran pajak dan biaya bongkar reklame oleh unsur SKPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah . Pasal 4 
Pasal5 
b. Unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perizinan memeriksa kelengkapan permohonan yang diajukan, apabila 
tidak benar dan lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan 
penjelasan dan apabila telah benar dan lengkap maka petugas akan 
memberikan tanda terima kepada pemohon. 
c. Berkas permohonan yang sudah lengkap diteruskan kepada kepala SKPD 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan 
rakyat dan tata ruang untuk dilakukan peninjauan lapangan apabila 
konstrusi reklame berada diatas ruang milik jalan. 
d. Unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perumahan rakyat dan tata ruang melakukan peninjauan lapangan untuk 
menilai kelayakan konstruksi Reklame apabila konstruksi reklame berada 
diatas ruang milik jalan . 
e. Jika konstruksi reklame dinilai masih layak maka unsur SKPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan 
tata ruang memberikan surat keterangan kepada SKPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan untuk 
memproses perpanjangan izin tetap yang ditandatangani oleh Kepala SKPD 
yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan, dan apabila 
tidak layak maka direkomendasikan untuk diperbaiki konstruksinya. 
f. Setelah konstruksi reklame diperbaiki, maka maka unsur SKPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan 
tata ruang memberikan surat keterangan kepada SKPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan untuk 
memproses perpanjangan izin tetap yang ditandatangani oleh Kepala SKPD 
yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan. 
g. U nsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang 
perizinan melakukan peninjauan lapangan untuk menilai kelayakan 
konstruksi Reklame apabila konstruksi reklame berada diatas persil. 
h. Jika konstruksi reklame dinilai masih layak maka unsur SKPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan memproses 
perpanjangan izin tetap yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang 
membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan, dan apabila tidak 
layak maka direkomendasikan untuk diperbaiki konstruksinya. 
1. Setelah konstruksi reklame diperbaiki, maka unsur SKPD yang 
men yelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan memproses 
perpanjangan izin tetap yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang 
mem bidangi urusan pemerin tahan di bidang perizinan. 
J. Izin tetap yang sudah di proses dan ditandatangani diberikan kepada 
pemohon dengan memin ta tanda terima dari pemohon oleh unsur dari 
SKPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan. 
k. Pemohon membayar retribusi dan pajak reklame beserta biaya jaminan 
bongkar reklame setelah izm tetap diterima melalui SKPD yang 
membidangi urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. 
(1) Anggota tim reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a butir 
14 berasal dari unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang: 
a. Perumahan Rakyat dan Tata Ruang; 
b. Pekerjaan Umum; 
c. Pendapatan Daerah; 
d. Perhubungan; 
e. Kebersihan dan Pertamanan; 
f. Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 
g. Polisi Pamong Praja . 
(2) Tim reklam e mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis dan 
administratif dan ikut mengawasi atas permohonan izin penyelenggaraan 
reklame . 
(3) Pembagian tugas sebagaimana tim reklame sebagaimana dimaksud pada 
adalah sebagai berikut : 
a. Unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
Perumahan Rakyat dan Tata Ruang memberikan pertimbangan tentang 
tata letak penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan; 
b. Unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
Pekerjaan Umum membantu membantu memberikan pertimbangan 
tentang keberadaan reklame di Ruang Milik Jalan; 
c. Unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
Pendapatan Daerah memberikan pertimbangan tentang retribusi dan 
jaminan bongkar ; 
d. Unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
Perhubungan memberikan pertimbangan keselamatan dan keamanan 
berlalu lintas; 
e. Unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
Kebersihan dan Pertamanan memberikan pertimbangan tentang 
keberada an reklame di Ruang Terbuka Hijau; 
f. Unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pertimbangan tentang materi 
reklame agar tidak bertentangan dengan SARA; dan Pasal 7 BAB IV 
KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REKLAME Tata cara permohonan dan pemberian perpanjangan izm penyelenggaraan 
reklame dalam bentuk izin terbatas sama dengan tata cara permohonan dan 
pemberian izin terbatas. Pasal6 
·---· -- ---- - - -- BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR .2...61A H KOTA KUPAN~ _ '\j. SEK ETARIS DAE ng 
ari 2017 Diundangkan di K 
pada tanggal 1'3 Fe 
BE U JONAS SALEAN ' Ditetapkan di Kupang 
pada tanggal 13 Februari 2017 Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Ku pang. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Pasal9 BAB VI 
PENUTUP Reklame yang telah dipasang clan bertentangan dengan Peraturan Walikota ini 
masih berlaku sampai dengan masa izinnya berakhir. Pasal 8 BABV 
KETENTUAN PERALIHAN g. Unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
Palisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap keberadaan 
reklame. ' .