Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2017 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2017 tentang PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, BAB II - KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Kewajiban Perangkat Desa adalah:
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 
membantu Kepala Desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
membantu Kepala Desa memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
menaati dan menegakan Peraturan Perundang-undangan; 
membantu Kepala Desa melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif
dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; 
membantu Kepala Desa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa; 
menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 
membantu Kepala Desa dalam mengelola keuangan dan aset Desa; 
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Desa;
membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
membantu Kepala Desa membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 
membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di
Desa;
membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup; dan 
membantu Kepala Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 
Bagian Kedua
Larangan