Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 Pasal 340?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 340 mengatur sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Surat Permoh onan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 
, Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan , 
antara lain : 
a. data administrasi kendaraan perorangan d inas; dan 
b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan 
dinas tanpa melalui lelang . 
(2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) telah selesai , Pengguna Barang melalui Pengelola Barang 
mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang 
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai: 
a. fotoko pi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ; 
b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): 
c. surat permohonan dan dokumen pendukung seba gaimana dimaksud 
dalam Pasal 339 ayat (2) dan ayat (3); 
d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjuala n; 
dan 
e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan 
pengganti. 
(3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Bupati membentuk Tim untuk : 
a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan 
permohonan penjualan barang milik daerah ; 
b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik 
kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data 
administratif. 
(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam 
berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada 
Bupati melal ui Pengelola Barang . 
(6) Bupati melalui Pengelola Barang menu gaskan Penilai untuk melakukan 
penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual . 
125
 (7) Hasil p enilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6 ) dijadikan sebagai 
dasar penetapan nilai limit penjualan b arang milik daerah .