Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 42 Tahun 1945 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 42 Tahun 1945 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang
-
Undang Dasar Negar
a Republik 
Indonesia Tahun 1945
;
 
2.
 
Undang
-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah
-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur
 
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41)
 
sebagaimana 
telah diubah
 
dengan Unda
ng
-
Undang Nomor 2 
Tahun 1965
 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia
 
Tahun 
1965
 
Nomor 
19
, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
 
Nomor 
2730
)
;
 
 
 
 
SALINAN
 
2
 
 
 
3.
 
Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
 
Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik 
Indonesia Nomor 3851)
;
 
4.
 
Undang
-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia 
Nomor 4286)
;
 
5.
 
Undang
-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik 
Indonesia Nomor 4355)
;
 
6.
 
Undang
-
U
ndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeri
ksaan 
Pengelolaan dan Tanggung
j
awab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lem
baran Negara Republik Indonesia
 
Nomor 4400);
 
7.
 
Undang
-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
P
erencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4421)
;
 
8.
 
Undang
-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera
h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia 
Nomor 4438)
;
 
9.
 
Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 5049)
; 
 
10.
 
Undang
-
Undang
 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang
-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara
 
Republik Indonesia No
mor 5234)
;
 
 
 
 
3
 
 
 
11.
 
Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5512) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali 
terakhir 
dengan Undang
-
Unda
ng Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
;
 
12.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Neg
ara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
 
Indonesia 
Nomor 4028)
;
 
13.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 5340)
;
 
14.
 
Peraturan Pemerintah
 
Nomor 55 Tahun
 
2005 tentang Dana 
Perimbangan
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
R
epublik Indonesia Nomor 4575)
;
 
15.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
 
Nomor 1
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom
or 5155)
;
 
16.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4578)
;
 
 
4
 
 
 
17.
 
Pe
raturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia 
Nomor 4585)
;
 
18.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun
 
2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
Nomor 4614);
 
19.
 
Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuang
an kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201
2 
 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia 
Nomor 5351)
;
 
20.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indone
sia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara R
epublik Indonesia
 
Nomor 5161)
;
 
21.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara
 
Republik I
ndonesia Nomor 5165)
;
 
22.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219)
;
 
23.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengel
olaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201
4
 
Nomor 
92
, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533
)
;
 
 
 
5
 
 
 
24.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
 
Daerah
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272
)
;
 
25.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2017
 
tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah
 
(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017
 
Nomor 
73
, Tambahan Lembaran Nega
ra Republik Indonesia 
Nomor 
6041
)
;
 
26.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republ
ik Indonesia Nomor 6057)
;
 
27.
 
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepal
a Sekolah, 
Pengawas dan Penilik
;
 
28.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
tel
ah diubah
 
beberapa kali
 
terakhir dengan Peraturan Menteri 
D
alam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
;
 
29.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang
 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikas
i 
Intensif dan Dana Operasional
;
 
30.
 
P
eraturan Menteri Keuangan Nomor
 
: 84/PMK.07/2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
dan Sanksi atas 
Penyalahgunaan Alokasi
 
Dana Bagi Hasil 
Cukai Tembakau
;
 
31.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
64
 
Tahun 201
3 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasi
s 
Akrual Pada Pemerintah Daerah
;
 
32.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
31
 
Tahun 201
6
 
tentang Pe
doman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201
7
;
 
 
6
 
 
 
33.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 
34.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19
 
Tahun 
2016
 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah;
 
35.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
 
Daerah (RPJPD
aerah
) Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun
 
2005
-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
Tahu
n 2008 Nomor 07)
;
 
36.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 
 
Tahun 2008 tentang Pokok
-
Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 2008 Nomor 05)
 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan
 
Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 
Tahun 2016 
(Lembar
an Daerah Kabupaten Probolinggo
 
Tahun 
2016
 
Nomor 
1
)
;
 
37.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 
 
Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Probolin
ggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 2009
 
Nomor 02)
;
 
38.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 
 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2009 
 
N
omor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 
 
Nomor 06)
;
 
39.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 
 
Tahun 2010 tentang Pajak Daer
ah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01)
 
sebagaimana 
telah diubah dengan 
Peraturan Daerah
 
Kabupaten 
Probolinggo Nomor 
15 
Tahun 
2015 
(Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tah
un 201
5 
Nomor 01
)
;
 
40.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No
mor 11 
 
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 2010 Nomor 02)
;
 
7
 
 
 
41.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 
 
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan K
esehatan pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01)
;
 
42.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 
 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tah
un 2011 Nomor 01)
 
sebagaimana 
telah diubah dengan 
Peraturan Daerah
 
Kabupaten 
Probolinggo Nomor 
16 
Tahun 
2015 
(Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tah
un 201
5 
Nomor 01)
;
 
43.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 
 
Tahun 2011 Retribusi J
asa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana 
telah diubah
 
beberapa kali terakhir
 
dengan Peraturan Daerah 
Nomor 
17
 
Tahun 
2015
 
(Lembar
an Daerah Kabupaten 
Probolinggo
 
Tahun 201
5 
Nomor 0
2
)
;
 
44.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probol
inggo Nomor 07 
 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten P
robolinggo Tahun 2011 Nomor 03)
;
 
45.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 
 
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabup
aten 
Probolinggo pada PT. 
Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 04) 
sebagaimana 
telah diubah dengan
 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Probolinggo Nomor 
2 
Tahun 
2015 
(Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 
2015
 
Nomor 
02
)
;
 
46.
 
Per
aturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 
 
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 
 
Nomor 05)
;
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
47.
 
Pera
turan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 
 
Tahun 2013 tentang Rencana Pemban
gunan Jangka 
Menengah
 
Daerah (RPJM
Daerah) Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun
 
2013
-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
Tahun 2013
 
Nomor 0
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
4
 
 
Tahun 
2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 
2017 
Nomor 
2
)
; 
 
48.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 
 
Tahun 2013 tentang
 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 
 
Nomor 01) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali 
terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
 
Nomor 11 
 
Tahun 2015
 
(
Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 
201
5 
Nomor 
05
)
;
 
49.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 
 
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
pada Perusahaan Daerah Renggani
s Kabupaten Probolinggo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 
 
Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2015
 
(
Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 
2015 
Nomor 
0
6
)
;
 
50.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
7
 
 
Tahun 
2016
 
tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017
 
(
Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 
2016 
Nomor 
3
)
;
 
51.
 
Peraturan Daerah 
Kabupaten Pro
bolinggo Nomor 3 
Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah 
Kabupaten Probolinggo 
Tahun Anggaran 
2017
 
(
Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 
2017 
Nomor 
;
 
52.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
1
 
 
Tahun 
2016
 
tentang
 
Penataan, Pengendalian dan Retribusi 
Menara Telekomunikasi
 
di Kabupaten Probolinggo
 
(Lembaran 
Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 
2016 
Nomor 
1
)
;
 
9
 
 
 
53.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
1
 
 
Tahun 
2017
 
tentang 
Hak K
euangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
 
Kabupaten Probolinggo 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Probolinggo
 
Tahun 
2017
 
Nomor 
1
)
;
 
54.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor
 
1
 
Tahun 
2018 
tentang Pertanggungjaw
aban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Probolinggo Tahun Anggaran 201
7
 
(Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo
 
Tahun 
2018
 
Nomor 
1
)
;
 
55.
 
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 
86
 
Tahun 
201
6
 
tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be
lanj
a Daerah 
Kabupaten Probolinggo 
Tahun Anggaran 201
6
 
sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir
 
Peraturan Bupati 
Probolinggo Nomor 
79
 
Tahun 
201
7
;
 
56.
 
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 
57
 
Tahun 201
7
 
tentang
 
Penjabaran 
Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belan
ja 
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 201
7
.
 
 
Dengan Persetujuan Bersama
 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 
d
an
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
 
MEMUTUSKA
N :
 
 
Menetapkan
 
:
 
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN AN
GGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PROBOLINGGO 
TAHUN ANGGARAN 
201
7