Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 42 Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999.
Redaksi dari Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara an Negara yang Bersih dan Bebas dari, pada , Pasal 42 menjelaskan:

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten, berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah. 
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten merupakan jabatan eselon lib 
atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten merupakan jabatan eselon 
Illa atau jabatan administratif. 
Kepala Bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten merupakan 
jabatan eselon Illb atau jabatan administratif 
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Pengendalian Penduduk, KB, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten 
merupakan jabatan eselon Iva atau jabatan pengawas. 
Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Daerah. 
Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. BAB VI 
29 Drs. L. M. SEIN TALI, M. Pd 
Pen'.1'bnntl tama Muda/Gol. IV /c 
NIP 19650913 199101 1 003 
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ... .?.J Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. 
Ditetapkan · woro 
pada tan -Januqy;~ahun 2017 Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 
Daerah dan/ atau Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Muna Barat.