Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, khususnya BAB III - PERJANJIAN KINERJA, Pasal 3, memuat:

(1)Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun lembar/
dokumen perjanjian kinerja, dengan memperhatikan
dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat 1 (satu) bulan
setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.
(2)Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target
kinerja.
(3)Perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu :
a.pernyatan perjanjian kinerja;
b.lampiran perjanjian kinerja;
5(4)Pernyataan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada
huruf a, terdiri atas :
a.pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu
tahun tertentu;
b.tandatangan pihak yang berjanji atau para pihak yang
bersepakat
(5)Lampiran perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada
huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam dokumen perjanjian kinerja dan berisi tentang
informasi sesuai tingkatannya.
(6)Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a.spesifik ( specific );
b.dapat diukur ( measureable );
c.dapat dicapai ( attainable );
d.berjangka waktu tertentu ( time bound );
e.dapat dipantau dan dikumpulkan ( trackable ); dan
f.relevan ( relevant ).
(7)Penyusunan Perjanjian Kinerja dibuat secara berjenjang
mulai dari tingkat Bupati hingga Pejabat dan/atau Staf yang
berada di bawahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Bagian Kedua
Perjanjian Kinerja Berdasarkan Tingkatan
Paragraf 1
Perjanjian Kinerja Bupati dengan Kepala OPD/Camat