Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, Bupati dapat mendelegasikan, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

• Dalam Peraturan Bupa ti ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupat i sebagai unsur penyelenggara 
Peme rintahan daerah yang mem impin pelaksanaan urusan pemerin tahan 
yang men jadi kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Langkat. 
4. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat. 
5. Pemerin tahan Desa adalah Penyelengaraan urusan Peme rintahan dan 
kepen tingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. � 
U 
2 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa. 
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada di wilayah Kabupaten 
Langkat. 
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan · masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta 
e memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, 
kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 
kebutuhan masyarakat desa. 
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 
perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah Kabu paten Langkat. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.