Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 7 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 7 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, ketentuan pada , Pasal 12 berbunyi:

huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan 
ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan 
masyarakat sesuai dengan kewenangannya; 
b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat 
Kabupaten Pacitan yang tertib nyaman dan tentram, 
maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat di Kabupaten Pacitan. 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2730); 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahim 2016 tentaing 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 
Nomor 4); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN 
dan 
BUPATI PACITAN 
MEMUTUSKAN: 
Menetopkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG 
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN 
KETENTRABfAN MASYARAKAT.