Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, khususnya BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, Pasal 12, adalah:

(1) Penerbitan penggantian SPP-GU dilakukan oleh bendahar a pengeluaran 
untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuas a pengguna 
anggaran melalui PPK-OPD dalam rangka ganti uang persediaan; 
(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : 
a. Surat Pengantar SPP-GU; 
b. Ringkasan SPP-GU; 
c. Rincian SPP-GU ; 
d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawab an bendahara 
pengeluaran atas penggunaan dana Surat Permintaan Pembayaran 
Uang Persediaan/Ganti Uang/ Tambahan Uang (SPP-lJP/GU/TU) 
sebelumnya; 
e. Salinan SPD; 
f. Surat pemyataan untuk ditandatangani oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang 
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang 
persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD; dan 
g. Lampir:=m lain yang diperlukan.