Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 54?
Dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 54 mengatur sebagai berikut:

( 1) Penatausahaan pengeluaran desa dilakukan oleh Bendabara Desa . 
(2) Bendahara Desa wajib men yelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh 
penerimaan , penyimpanan , pemba yaran , penatausahaan , yang menjad i 
tanggung jawabn ya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 
tertib . 
(3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menggunakan : 
a. Buku Kas Umum Desa ; 
b. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Desa ; 
c. Buku Kas Pembantu Pajak ; 
d. Buku Pembantu Bank ; 
e. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Alokasi Dana Desa , 
f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribu si 
Daerah ; dan 
g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Dana Desa . 
(4) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 
bulan berikutn ya. 
(5) Setiap penge luaran atas beban APBDesa disertai dengan bukti yang lengkap 
dan sah. (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menggunakan : 
a. Surat Tanda Setoran (STS) ; 
b. Sura t Tanda Bukti Penerimaan; dan 
c. bukti penerimaan lainn ya yang sah. 
(4) Setiap penerimaan desa wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa paling lambat 1 
(satu) ka1i 24 (dua puluh empat) jam. 
(5) Bendahara Desa wajib mempertanggungja wabkan uang penerimaan melalui 
laporan pertanggungja waban melalui Buku Kas Pem ban tu Penerimaan Desa. 
(6) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan setiap bu Ian kepada Kepala Desa paling lam bat tanggal 10 
bulan berikutnya . 
• •