Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI  LUMAJANG Nomor 47 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  LUMAJANG Nomor 47 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM ) TINDAK PIDANA KORUPSI, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan d aerah otonom Kabupaten Lumajang . 
3. Bupati adalah Bupati Lumajang . 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan 
Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, 
Sekreta riat KPU, BNN, Rumah Sakit Umum Daerah, 
Kecamatan, dan Kelurahan P emerintah Kabupaten 
Lumajang . 
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja 
Bulanan di Lingkunga n Pemerintah Kabupaten Lumaj ang. 
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat 
KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan 
meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi , KPK bersifat 
independen dan bebas dari pengaruh kek uasaan mana pun 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK 
adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara. 
8. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK 
adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasa n Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah 
diubah dengan Undan g-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 
9. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian 
tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana 
korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidan g pengadilan, dengan peran serta masyarakat 
berdasarkan peraturan perundangan. 
10. Whistle Blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan 
yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi 
tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia 
memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya 
indikasi tindak pidana korupsi tersebut. 
11. Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian 
pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, 
sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai 
dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lumajang. 
 
 
4 
 12. Tim Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di 
OPD yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima 
pengaduan dari Whistle Blower , menyelidiki, memproses dan 
menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati . 
13. Inspektorat Service Center yang selanjutnya disi ngkat ISC 
adalah pusat pelayanan, pengaduan informasi atau 
pertimbangan dalam rangka peningkatan kapasitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah. 
14. Obyek Penugasan adalah obyek yang diadukan atau menjadi 
permasalahan untuk ditangani dalam system whistleblower.