Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN Nomor 25 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN Nomor 25 Tahun 2017 tentang TUGAS DAN FUNGSI UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam 
peraturan 
ini yang dimaksud dengan
 
: 
 
1.
 
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
Pemerintah Daerah,
 
adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
.
 
3.
 
Bupati, 
adalah Bupati Probolinggo
.
 
4.
 
Perangkat Daerah
, 
adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Daerah
. 
 
5.
 
Penyelenggaraan Kearsipan
, 
adalah keseluruhan 
kegiatan meliputi kebijakan, 
pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan 
nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 
serta sumber daya lainnya
. 
 
6.
 
Pengelolaan 
Arsip Dinamis
, 
adalah keseluruhan proses pen
gendalian arsip 
dinamis secara efektif dan sistematis yang meliputi penci
ptaan, penggunaan, 
pemeliharaan
 
dan penyusutan. 
 
7.
 
Pencipta Arsip
, 
adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dibidang peng
elolaan arsip 
dinamis
. 
 
8.
 
Lembaga Kearsipan
, 
adalah
 
perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang 
kearsipan
. 
 
9.
 
Unit Kearsipan
, 
adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas 
dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan di instansinya
. 
 
10.
 
Unit Pengolah
, 
adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas 
dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan 
penciptaan arsip di lingkungannya
. 
 
11.
 
Naskah 
Dinas
, 
adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan 
yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan 
Pemerintah 
Daerah
.
 
3
 
 
12.
 
 
Arsip
, 
adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan 
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi pol
itik, organisasi kemasyarakatan
 
dan 
perseorangan dalam pelaksanaan keh
idupan bermasyarakat, berbangsa
 
dan 
bernegara. 
 
13.
 
Arsip 
Dinamis
, 
adalah arsip yang digunaka
n secara langsung dalam kegiatan 
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 
 
14.
 
Arsip 
Vital
, 
adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar 
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, ti
dak dapat diperbarui
 
dan tidak 
tergantikan 
apabila rusak atau hilang. 
 
15.
 
Arsip 
Aset
, 
adalah Informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikuasai 
dan/atau dimiliki oleh 
Pemerintah 
maupun 
Pemerintah Daerah 
sebagai akibat 
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial 
 
 
di masa depan diharapkan baik oleh 
Pemerintah Daerah 
maupun masyarakat 
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
 
daya non keuangan 
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber 
daya yang dipelihara karena sejarah da
n budaya. 
 
16.
 
Arsip Terjaga
, 
adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan 
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, 
keamanan, dan keselamatannya
. 
 
17.
 
Arsip 
Aktif
, 
adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi bagi kepentingan 
instansi pencipta arsip. 
 
18.
 
Arsip 
Inaktif
, 
adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 
 
19.
 
Arsip Statis, 
a
dalah 
arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki 
nilai guna k
esejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan 
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau 
Lembaga Kearsipan
.
 
20.
 
Pencipta Arsip
, 
adalah pihak yang mempunyai kemandirian
 
dan otoritas dalam 
pelaksanaan fungs
i, tugas dan tanggung
jawab dibidang pengelolaan arsip 
dinamis
. 
 
21.
 
Pemeliharaan 
Arsip
, 
adalah kegi
atan menjaga keutuhan, keamanan
 
dan 
keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya. 
 
22.
 
Penggunaan 
Arsip
, 
adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi 
kepentingan pengguna arsip yang berhak. 
 
 
4
 
 
23.
 
Penyusutan 
Arsip
, 
adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara 
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan 
arsip
 
yang tidak memiliki nilai guna
 
dan penyerahan arsip statis kepada 
Lembaga Kearsipan
. 
 
24.
 
Daftar 
Berkas
, 
adalah daftar yang sekurang
-
kurangnya memuat informasi 
tentang unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, 
kurun waktu, jumlah
 
dan keterangan berkas. 
 
25.
 
Daftar Arsip Inaktif
, 
adalah sebuah daftar yang sekurang
-
kurangnya memuat 
pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian infor
masi 
arsip, kurun waktu, jumlah
 
dan keterangan. 
 
26.
 
Jadwal Retensi Arsip
 
yang selanjut
nya disingkat JRA
, 
adalah daftar yang berisi 
sekurang
-
kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis a
rsip
 
dan 
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis ars
ip 
dimusnahkan, dinilai kembali
 
atau dipermanenkan yang dipergunakan 
sebagai 
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 
 
27.
 
Pemindahan 
Arsip
, 
adalah kegiatan memindahkan arsip aktif dari 
Unit Pengolah 
ke 
Unit Kearsipan 
berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam jadwal retensi 
arsip pencipta arsip. 
 
28.
 
Pemusnahan 
Arsip
, 
adalah kegi
atan memusnahkan arsip yang tidak memiliki 
nilai guna, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan 
berdasarkan jadwal retensi arsip, tidak ada peraturan 
perundang
-
undangan
 
yang melarang
 
dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu per
kara. 
 
29.
 
Penilaian 
Arsip
, 
adalah proses menentukan jangka waktu simpan dan nasib 
akhir arsip dilihat dari aspek tugas dan substansi informasinya, serta 
karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah
-
langkah 
teknis pengaturan secara sistematis dalam unit
-
unit
 
informasi. 
 
30.
 
Penyerahan 
Arsip Statis
,
 
adalah proses penyerahan arsip statis dari lembaga 
negara, Perangkat Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 
lembaga pendidikan, dan perusahaan yang memperoleh anggaran negara 
dan/atau bantuan luar neger
i kepada lembaga kearsipan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5