Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 16 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 16 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG, Pasal 18 menetapkan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);SALINAN
2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5243);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2011;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173)
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terahir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 93).
3
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN
2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah
Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :