Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 28 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 28 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPI L, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi . 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi . 
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi . 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi. 
5. Sekretari s Daerah adalah Sekreta ris Daerah Kabupaten 
Banyuwangi. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah uns ur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menj adi 
kewenangan Daerah Kabupaten. 
5 
 
 
 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Banyuwangi selaku Pe ngguna Anggaran/Pengguna Barang . 
9. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah Sekretariat 
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan 
kegiatan . 
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelengga raan pemerintahan daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah . 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan dit etapkan dengan 
Peraturan Daerah . 
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perjanji an kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 
13. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi yang selanjutnya dis ebut PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh peja bat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi . 
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas 
tanggung jawab, w ewenang dan hak seorang pegawai. 
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi 
pada instansi pemerintah . 
16. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 
administra si pemerintaha n dan pembangunan. 
18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki 
Jabatan Admini strasi pada instansi pemerintah. 
 6 
 
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada k eahlian dan keterampilan tertentu 
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan 
tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya 
disyaratkan dengan angka kredit. 
20. Pejabat Fungsional adala h Pegawai ASN yang menduduki 
Jabatan Fung sional pada instansi pemerintah. 
21. Kinerja adalah keluaran (output)/hasil (outcome) dari 
kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai 
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas 
dan kualitas terukur. 
22. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau 
sasaran program yang telah ditetapkan /ditargetkan. 
23. Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh kegiatan yang dilaksanakan u ntuk mendukung 
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan. 
24. Hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegia tan-kegiatan dalam satu 
program. 
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau beberapa satuan kerja atau unit kerja pada 
perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan peng gerakan sumber daya baik yang berupa 
personil (sumber daya manusia), barang modal termas uk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 
atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk 
barang/jasa. 
26. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan 
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan 
tujuan perangkat daerah. 
7 
 
 
 
 
27. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan 
dicapai dari kinerja program dan k egiatan yang telah 
direncanakan. 
28. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil 
(outcome ) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang 
dilaksanakan oleh perangkat daerah. 
29. Indikator Kinerja Keg iatan adalah ukuran atas keluaran 
(output ) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis d engan 
indikator kinerja program. 
30. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan 
organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar 
hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjaba ran 
tugas dan fungsi organisasi. 
31. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan 
pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya atau 
tugas jabatannya sesuai tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya . 
32. Perjanjian Kinerja atau di sebut kontrak kinerja adalah 
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 
instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan 
instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk 
melaksanakan program/kegiatan/tugas yang di sertai dengan 
indikator kiner ja. 
33. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan 
atau tugas yang dilaksanakan. 
34. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya di singkat TPP 
adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam 
rangka meningkat kan kinerja , motivasi, disiplin dan 
kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah . 
 
 
 
 
 
 
 8