Apa bunyi lengkap Pasal  9 dalam PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH Nomor 33 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH Nomor 33 Tahun 2018 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PA DA, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal  9 dinyatakan:

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan b ahan dan 
data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegia tan Sub 
Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepe gawaian, 
keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelo laan 
naskah Dinas. 
Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dima ksud pada 
meliputi : 
melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyi apan 
bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usah a dan 
UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I; 
menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman 
pelaksanaan dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan ; 
melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordina si 
terhadap penyelenggaraan kegiatan; 
melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordina si 
terhadap penyelenggaraan kegiatan dengan instansi t erkait; 
melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan 
pengusulan mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, Kartu B PJS, 
Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, serta me lakukan 
upaya kesejahteraan pegawai; 
melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan 
penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuanga n; 
melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penent uan 
kebutuhan, pengadaan distribusi, pemeliharaan, peny usunan 
dan penghapusan perlengkapan kantor; 
menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan 
kebersihan di lingkungan UPT Pengawasan Ketenagakerj aan 
Wilyah I; 
memberikan pelayanan teknis administratif kepada se mua 
unsur di lingkungan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan W ilayah 
I; 
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
Pimpinan; dan 
melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusu n dan 
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian T ata 
Usaha dan UPT Pegawasan Ketenagakerjaan Wilayah I. 
 
 
 
8 
 Paragraf 3 
Seksi Pengawasan Norma Kerja