Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BATANG HARI Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI BATANG HARI Nomor 16 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
5. Dana Desa adal ah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa . 
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dal am 
Negeri . 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh 
setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase 
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara 
nasional . 
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status 
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi 
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 
penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat 
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten . 
12. Rekening................ 
- 4 - 
 
12. Rekening Kas Umum Daerah yang se lanjutnya disingkat RKUD, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat R KD, adalah rekening tempat 
penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada 
bank yang ditetapkan.