Menurut PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 110?
Pasal Pasal 110 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, pada BAB IV - KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG, menyatakan:

(1) Persyaratan calon anggota TABG meliputi :
a. persyaratan umum;
b. persyaratan administratif; dan
c. persyaratan teknis keprofesian/kepakaran.
(2) Persyaratan umum calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf ameliputi :
a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. terdaftar sebagai penduduk diKabupaten Tanggamus tempat
domisilinya;
c. berkelakuan baik dan tidak pemah dihukum karena melakukan
tindak pidana kejahatan;
d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas TABG;
e. sehat jasmani danrohani; dan
f. bebas narkoba, yaitu Üdak pemah terbukü sebagai pengguna
dan/ atau pengedar narkoba.
(3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2),calon
TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi teknis terkait, harus
memenuhi persyaratan umum lainnya yang meliputi :
a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan
b. menduduki jabatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan
penyelenggaraan bangunan gedung.
(4) Persyaratan administratif calon anggota TABG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf bmeliputi :
a. surat permohonan untuk menjadi TABG;
b. daftar riwayat hidup (curriculum vitae);
c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
d. fotokopi ijasah pendidikan terakhir;
e. surat penugasan (hanya untuk calon TABG dari unsur Pejabat
Fungsional Teknik Tata Bangunan danPerumahan);
f. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan;
g. surat keterangan domisili;
h. surat keterangan sehat;
i. surat keterangan bebas narkoba;
j. pasfoto 3cmx4cmsebanyak 2(dua) lembar; dan
k. surat keterangan lainnya.
(5) Persyaratan teknis keprofesian/kepakaran sebagaimana dimaksud padaayat (1)huruf cberlaku untuk calon anggota TABG dari unsur ahli,
meliputi :
a. sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga sesuai dengan
peraturan perundang-undangan untuk unsur ahli dari asosiasi
profesi;
b. persyaratan teknis keprofesian/kepakaran sebagamana dimaksud
pada ayat (5)huruf adan/atau surat keterangan dosen yang memiliki
kepangkatan minimal asisten ahli untuk unsur ahli dari perguruan
tinggi;
C. pengakuan kepakaran atau pemangku dibidang adat untuk unsurahlidari masyarakat adat; dan
d. surat rekomendasi dari Kepala Dinas PUPR untuk anggota TABG dariunsur Dinas PUPR dansurat rekomendasi dari kepala instansi teknisterkait untuk calon anggota TABG dariunsur instansi teknis terkait.(6)Format surat permohonan untuk menjadi TABG sebagaimana dimaksudpada ayat (4)huruf atercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagiantidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi TABG
Paragraf 1
Umum