Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2017 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Republik Indonesia N omor 12 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 
3.Undang -Undang… 
- 2 - 
 3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 
4. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3046); 
5. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 
6. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indone sia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 
7. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaim ana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4401); 
8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 
9. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4722); 
11.Undang -Undang… 
- 3 - 
 
11. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
12. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Nomor 4725); 
13. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4746); 
14. Undang -undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publ ik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 ); 
15. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Neg ara Republik Indonesia Nomor 4851); 
16. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 
17. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
18. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 
19. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 505 9); 
20.Undang -Undang… 
- 4 - 
 20. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5068); 
21. Undang -Undang Nomor 11 Tahu n 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 130); 
22. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 
23. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 
24. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
25. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pemba ngunan untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 
26. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 3, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5490); 
27. Undang -undang Nomo r 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 
 
27.Undang -Undang… 
 
 
- 5 - 
 28. Undang -Undan g Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Penge lolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pemanfaatan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4161); 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang 
Hutan Kota (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4242); 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4385); 
32. Peratu ran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4490); 
33. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4532); 
34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasi (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624); 
35.Peraturan… 
- 6 - 
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 4655); 
36. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 
37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4833); 
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5004); 
39. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nomor 5048); 
40. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang 
Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083); 
41. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang 
Lalu Li ntas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5086); 
42. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 
(Lembaran Negara R epublik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5098); 
 
43.Peraturan… 
- 7 - 
 
43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 
Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5103); 
44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone sia Nomor 5160); 
45. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5185); 
46. Peraturan Pemer intah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 
47. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang 
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5230); 
48. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomo r 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 
49. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang 
Wilayah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5393); 
50. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5468); 
51.Peraturan… 
- 8 - 
 51. Peraturan Pemeri ntah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5801); 
52. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang 
Kawasan Industri (Lembaran Ne gara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806); 
53. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5941); 
54. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
55. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 5393; 
56. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir deng an Peraturan 
Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 366); 
57. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang N omor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
58.Peraturan… 
- 9 - 
 58. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989 tentang 
Pengelolaan Kawasan Budidaya; 
59. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung; 
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
20/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis 
Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial 
Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; 
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
22/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang 
Kawasan Rawan Bencana Longsor; 
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
05/PRT/M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 
Perkotaan; 
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
16/PRT/M/ 2008 tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air 
Limbah Permukiman (KSNP -SPALP); 
64. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, 
Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/ 2008 tentang 
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama 
Menara Telekomunikasi; 
65. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 
53/M.DAG/PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 
dan Toko Modern; 
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
11/PRT/M/ 2009 tentang Pedoman Persetujuan 
Subs tansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, 
Beserta Rinciannya ; 
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
12/PRT/M/ 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di 
Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan; 
 
68.Peraturan… 
- 10 - 
 68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 
13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Penataan Ruang; 
69. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 
Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya 
Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang 
Wilayah; 
70. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis; 
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 
72. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/ 2010 tentang 
Penyelen ggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 703); 
73. Peraturan Men teri Pekerjaan Umum Nomor : 
18/PRT/M/ 2010 tentang Pedoman Revitalisasi 
Kawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 703); 
74. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
20/PRT/M/ 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian -Bagian Jalan (B erita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713); 
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 
76. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 729); 
77. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
11/PRT/M/ 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 600); 
78. Peraturan Menteri Pekerjaan Umu m Nomor 
20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 
Kabupaten/Kota; 
79. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 
2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan 
antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain; 
80.Peraturan… 
- 11 - 
 80. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 
2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional; 
81. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M -
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern ; 
82. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
83. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Proses 
Perencanaan Tata Ruang Da erah; 
84. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Ijin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 647); 
85. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rua ng bebas dan Jarak 
Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, 
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran 
Udara Tenaggan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran 
Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 951); 
86. Peraturan Ment eri Pekerjaan Umum d an Perumahan 
Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan 
Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
; 
87. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor : 30/PRT/M/201 5 tentang 
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ; 
88. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
89. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 464) ; 
90. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 
Tentang Penyidik Pegawai Neg eri Sipil Penataan Ruang 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
; 
91.Peraturan… 
 
- 12 - 
 91. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 
Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran 
Daerah Propinsi J awa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri 
E); 
92. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 
Nomor 1 Seri E); 
93. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan 
Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa 
Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 
94. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomo r 3 Tahun 
2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); 
95. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa 
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2010 Nomor 4 S eri E); 
96. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Tahun 2011 -2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15); 
97. Peraturan Gub ernur Provinsi Jawa Timur Nomor 4 
Tahun 2013 tentang Tataran Transportasi Wilayah 
Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor 4 Th 2013/D); 
98. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 34 
Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian 
Persetujuan Substansi Rancangan Perda 
Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang 
Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 34 
Seri E); 
99. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 
2014 tentang Pemanfaatan Ruang P ada Kawasan 
Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa 
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2014 Nomor 79 Seri E); 
100.Peraturan… 
- 13 - 
 100. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 
Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2005 Nomor 1 Seri E); 
101. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 
102. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2010 Nomor 7 Seri E); 
103. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 
Tahun 2011 te ntang Pengelolaan Sampah di 
Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2011 Nomor 1 Seri E); 
104. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Pelestraian Cagar Budaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 
Nomor 2 Seri E); 
105. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 -2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 
Seri E); 
106. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 
Tahun 2 014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 20 14-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perub ahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 20 14-2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 21); 
107. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 
Tahun 2016 ten tang Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Ma syarakat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 , Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6); 
Dengan… 
- 14 - 
 Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
dan 
BUPATI BONDOW OSO 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA 
RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYA H 
PERKOTAAN BONDOWOSO TAHUN 2017 -2037 .