Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA BENGKULU Nomor 06 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA BENGKULU Nomor 06 Tahun 2017 tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Bengkulu. 
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu. 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bengkulu. 
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Bengkulu. 
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutya 
disebut Aparat Pengawas adalah Auditor, Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta PNS 
tertentu Inspektorat Kota Bengkulu. 
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan tugas pengawasan. 
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 
yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri 
Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, we wenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan 
teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan 
Peraturan perundang -undangan. 
9. PNS tertentu adalah Pe gawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Inspektorat yang diberi tug as oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan tugas pengawasan. 
10. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa. 
11. Kode Etik Aparat pengawasan Inspektorat Kota Bengkulu 
selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman, sikap, 
tingkah laku dan perbuatan Pegawai Inspektorat Kota 
Bengkulu da lam melaksanakan tugas pokok serta 
pergaulan sehari -hari. 
12. Pelanggaran atau penyimpangan adalah segala perbuatan 
dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku 
pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik. 
13. Majelis Kode Etik Inspektorat Kota Bengkulu yang 
selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Badan 
Kehormatan Profesi yang menangani pelanggaran Kode 
Etik pengawasan yang dibentuk oleh Inspektur Kota 
Bengkulu yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode 
Etik. 
14. Gratifikasi adalah pemberiandalam arti luas yakni meliputi 
pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, 
tiket perjalanan, pinjamantanpa bunga, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma -cuma 
dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri 
maupun di luar negeri yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 
elektronik.