Apa saja yang diatur dalam Pasal 171 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Ketentuan dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 171 menetapkan:

Peran masyarakat daJam pembongkaran Bangunan 
Oedung dapat dilakukan dalarn bentuk: 
a. mengajukan keberatan kepada instansi yang 
bct'wcnang ata3 rcncana. pembongkaran Bmlgunan 
Gedung yang masuk dalam kategori Cagar Budaya; 
b. mengajukan keberatan kepada instansi yang 
berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas 
metode pembongkaran yang menpncam keselama.tan 
atau kesehatan masyarakat de.n lingkungannya; Paragraf7 
Bentuk Peran Masyarakat Dalam 
Pelestarian Bangunan Gedung 
Pa.sal 170 
Peran masyarakat dalam peJestarian Bangunan Gedung 
dapat dilakukan dalam bentuk: 
a. memberikan informasi kepada instansi yang 
berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang 
kond.isi Bangunan Oedung yang tida.k terpclihara, 
yang dapat mengancam kesehunatan maisy&rllkAt, dan 
yang memerlukan pemeliharaan; 
b, memberikan informasi kepada instansi yang 
berwenang atau Pemili.k Bangunan Gedung tentang 
lrondisl Bangunan Oedung bersejarah yang kurang 
terpel.iluua dan terancam kelestariannya; 
c. memberikan informasi kepa.da instansi yang 
berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang 
kondisi Bangunan Gedung yang kurang terpelihara 
clan mengancam Jceselamatan rnasyarakat dan 
lingkungennya; dan 
d. mehlkukon gugata.n santi rugi kepada Pemilik 
Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita 
masyarakat akiba.t dari kelalaian pemilik di dalam 
melestarikan Bangunan Gedung. ,-·, d. melapork.an kepada instansi yang berwenAng t.entang 
aspek teknis pemanfaatan Bangunan Gedung yang 
membahayakan kepentingan umum; dan 
e. melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara 
Bangurum Gedung atae keruglan yang diderita 
maeyarakat a!ribat dari penyimpangan pemanfaatan 
Bangunan Gedung. 
"_,, ·--·--------------------------- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 
dituangkan ke dala111 Peraturan Daera.h atau 
Peraturan Bupati sebagai kebijakan Pemerintah 
Daerah dala.m penyelenggaraan Bangunan Gedung. Bagian Kedua 
Pengaturan