Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDO W Nomor 60 Tahun 2008 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDO W Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah dr, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

. MEM UTUSKA N: 4. Undang-Un dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu kan 
Peraturan Perundang-Un dang an (Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indon esia Nomor 5234) ; 
5. Und ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perne rintanar 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tah un 2) 1-­ 
Nomor 244, Tambah an Lembar an Negar a Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomo r 9 Tahu n 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negar a Repu blik 
Indonesi a Tahun 2015 Nomor 58, Tambah an Lembara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
6. Peraturan Pemerin tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengel olaan Keuangan Daerah (Lembara n Negara Repu bhk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negar a 
Republi k Indonesia Nomor 4578); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tent ang Sistem 
Pengen dalian Intern Pemerintah (Lembar an Negar a Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indo nesia Nomor 4890); 
8. Pera turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentan g 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernermta.ian 
Daerah (Lembar an Negara Republi k Indon esia Tahun 20 J , 
Nomor 73, Tambahan Lembar an Negara Repu blik Indon esia 
Nomor 6041); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentu kan Produ k Hukum Daerah (Berita Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 2036 ); 
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuan gan dan 
Pem bangunan Nom or PER-13 26/KILB /2009 tentan g Pedoman 
Tekni s Penyelenggaraan Sistem Pengend alian Intern Pemeri ntah 
11. Peraturan Kepal a Ba dan Pengawa san Keuangan dan 
Pembangunan Nomor PER-688/K/04/2012 tentan g Pedoman 
Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkunga n ln stansi 
Pemerint ah; 
12. Peratu ran Daerah Kabupaten Bolaang Mong ondow Nomor 1 i 
Tahun 2016 tenta ng Pembentukan dan Susunan Pera ngka 
Daerah (Lemb aran Daera h Kabup aten Bolaang Mongonc,O\ 
Tahun 2016 Nomor 14, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondo w Nomor 14); • 
Dalam Peraturan Bup ati ini yang dima ksud dengan : 
1. Daerah adala h Daerah Kabupa ten Bolaang Morigondow . 
2. Pemer intah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta 
Peran gkat Daer ah sebagai unsur pen: elenggaraan Pemeri ntar 
Daerah. 
3. Bupa ti adalah Bup ati Bola ang Mongondow. 
4. Sistem Pengend alian Intern Pemerintah yang selanjutny a 
disingkat SPIP adalah proses integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan terus -rnenerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk mem berikan keyakin an memadai atas 
tercapainya tuju an organisasi melalui kegiata n yang efektif dan 
efesien , kean dalan pelaporan keuanga n, pengaman an aset 
negara , dan ketaatan terhadap pe raturan p erundang- undan gan. 
yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap prose s 
perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan 
penganggaran , dan pelaksana an angga ran di lingkunga n 
Pem erin tah Daerah. 
5. Badan Pengawas Keuang an dan Pembangu nan. yang 
selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengaw asan Intern 
Pernerintah yang be rtanggungjawa b kepada Presiden > ang 
bertindak sebagai lnstansi Pembina SPIP. 
6. Inspe ktorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo w , ang 
selanjutnya disebut Inspektorat adalah Apara t Pengaw asar 
Intern Pemerinta h yang bertangg ungjaw ab langsung kepad a 
Bupati. 
7. Perangka t Daerah yang selanjutn ya d isingkat PD adalah u nsur 
pembant u Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urus an 
Pemerintahan yang men jadi kewenangan Daerah, merupakan 
penangg ung jawab Penyelenggaraan SPIP pada tingkat entitas. 
tingkat program lintas, tingkat kegiatan tematik , kegiatan 
pelayanan dan kegia tan dalam do kumen anggaran. 
8. Penyelenggaraan SPIP Tingkat Entitas adalah penyelengga raan 
SPIP pada tingka t Pemerintah Daerah atau unit mandiri : ang 
meliputi aspek strategis yang m enjadi tanggung jawab Bupa n 
dan aspek organisasional yang bersifat mana jerial yang menja di 
tangg ung jawab eselon II, atau eselon mandir i. 
9. Penyelenggaraan SPIP Tingkat Aktivitas adalah penyelenggaraa n 
SPIP pada ti ngkatan aktivitas yang berkaitan dengan aspek 
operasional / tingkat opera sional. 
10. Infrastrukt ur pengendalian adalah kebijakan, prosedur , standar, 
dan pedoman , serta alat pengend alian lainnya yang dirancang 
dan harus dilaks anakan oleh pimpinan di berbagai tingkatan 
man ajemen dan seluruh pegaw ai untuk mengantisipasi berb agai 
risiko yang terident ifikasi dalam rangka menca pai tuj uan 
instansi baik pada tingkat entitas maupu n tingkat aktivita s. 
11. Penilaian Y . Pasal 1 ) .... 
Agar 1 . Peraturan Bupati ini mula i berlaku pada tanggal diundang kan. Pasal 6 (1) Sekre taris Daerah melakukan sosialisasi dan diseminas i 
Peraturan Bupati ini kepad a seluruh pejabat struktural PD. 
(2) Untuk penerapan awal Peratura n Bup ati ini Inspek torat dapat 
meminta pendampingan dari BPKP selaku Instans i Pembina 
SPIP. Pasal 5 (1) Kepala PD yang men yelenggarakan SPIP/penilaian risiko sesuai 
dengan pedom an dalam Peraturan Bupati ini akan mendapa tkar 
penghar gaan sesuai ketentuan yang berlak u. 
(2) Kepala PD wajib mengoperasika n penilaian risiko dan Rencana 
Tindak Pengen dalian serta mengint egrasikan penyelenggar aar 
SPIP secara langsu ng ke dalam proses manajemen di berb agai 
tingkatan . 
(3) Kepala PD yang lalai atau tidak men yelenggarakan SPIP sesuai 
dengan pedom an dalam Peraturan Bupati ini akan mendapatkan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undanga n yang 
berlaku. Pasal4 Kepala PD wajib men yelenggar akan SPIP termasu k penilaian risiko 
di lingkung an PD masing -masin g sesuai tahapan yang telah 
ditetapka n dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1) Peraturan Bupati ini digunakan sebagai acua n bagi PD dalarn 
men yelenggarakan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah. 
(2) Pedom an Penilaian Risiko di lingkung an Pemerin tah Daeral­ 
tercantum dalam Lampiran I sebaga i bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(3) Format Kert as Kerja Penilaian Risiko , tercan tum dalam 
Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisa hkan dari 
Peraturan Bupat i ini. Pasa l2 11. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungk inan 
kejadian yang mengan cam pencapaian tujuan dan sasaran 
lnstansi Pemerin tah. 
BERI TA DAERAH KAB UPATEN BOLAA NG MON GONDO W TAHUN 2018 
NOMO R \ TAHLIS GALLA NG SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW , 2018 Diundangkan di Lolak 
pada tanggal BUPAT I BOLAAN G MONGONDOW , 
/ f!I~ 
]YASTI SOEPREDJO MOKO AGOW 2018 Lola k 
30-f - Ditetapkan di 
pada tanggal Agar setiap orang meng etah uinya, mem erintah kan pengundang an 
Pera turan Bupati ini dengan penempa tannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow. 
1.3. RUANG LINGKUP 
Ruang lin gkup Pedoman Pelaksanaan Peni laian Risiko ini meliputi penilaia n 
risiko pada instans i pemeri ntah daerah , pada tiga tingka tan tindaka n dan 
kegia tan yaitu: 
1. Tingkat strateg is yang meli puti penilaian risiko pada aspek strategis yang 
menjadi tanggun g jawab bupati; 
2. Tingka t organ isasional yang meliputi penilaian risiko organisas i ) ang 
bersifat manajerial yang rnenjadi tanggungjawab Eselon Il / eselon mandr n 
lainn ya (entitas pelaporan) ; 
3. Tingkat operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasion al 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 
Pedoman pelaksana an penil aian Risiko ini disusun denga n maksud untuk 
memberikan acuan clan panduan untuk memp ercepat penyelenggara an SPlP di 
lingkungan Instansi Pemerinta h. Penggu naan Pedoman Pelaksanaan ini 
diharapkan dapat member ikan manfaat sebagai: 
1. Bahan acuan yang aplikatif dan integrat if bagi Pemerint ah Daerah dalarn 
pelaksan aan peni laian risiko ; 
2. Menghasilkan informasi tentang daftar , status dan peta risiko dalarn suatu 
kegia tan yang perlu diciptakan pengen daliannya; dan 
3. Bahan acuan dalam rangk a pengkomunikasian dan pema ntauan 
pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan lnstansi Pemerintah . 1.1. LATAR BEL AK.ANG 
BPKP telah menerbitkan Pera turan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/ LB/2009 
Tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Tekrn s Penyelengga raan Siste rn 
Pengendalian Intern Pemerin tah (SPIP) untuk kese luruh an unsur dan sub 
unsur , terma suk sub-unsur identifikasi risiko dan anali sis risiko. Pedoman 
Teknis Penyelenggaraan SPIP tersebut menetapkan kementrian /Lembag a atau 
Pemeri ntah Daerah (Instansi Pemerintah) sebagai unit penyelengg ara SPIP. 
Untuk Penilaian Risiko , dua Pedoman Teknis sudah membe rikan pandu an 
langkah -langkah identifikasi dan analisis risiko namu n belum menca kup 
metode pengint egrasian , penetapan krite ria dan forrnulir-formu lir untuk 
menuangkan hasil penilaiann ya. Untuk itu, berpe doman pada Peraturan 
Kepa la BPKP Nomor PER -688/K/D4/2012 Tangga l 25 Mei 2012 disusu nlah 
Pedoman Peni laian Risiko pada SKPD ini. BAB I 
GAMBARAN UMUM PEDO MAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANG KAT DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMER INTAH DAERAH KABUP ATEN BOLAAN G 
MONGONDOW TEN T ANG • LAMPIRA N 1 PERAT URA N BUPA TI BOLAA NG MONGO NDOW 
NOMOR TAHUN 2018 
TANGGAL 2018 
2.2. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN 
Sebelum Peni laian Risiko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat 
Daera h, identifik asi tentang kelemahan SPIP dapat saja dilakukan , baik oleh 
internal maupun eksternal organ isasi. Kelemah an-k elemahan SPIP h arus 
dianalisis agar Penilaian risiko efekt if dan efisien. ldentifi kasi kelemahan 
melalui pengend alian intern CEE dan CSA rm dimaksudkan untuk 
membe rikan data awal terhadap risiko yang harus diidenti fikasi atau merulai 
baga imana pengaru hnya pada saat dilakukan analisis risiko. Kelemahan suatu 
pengendalian pada aspek kegiatan terten tu akan dinilai bagai man a 
pengaruhn ya terhadap nilai dampak atau nilai kemungk inannya. 
Identifikasi kelemahan ini mengh asilkan area perba ikan / Area Of Improvement 
(AO!) di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perang kat Da erah . Area perbaikan PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PEN GENDA LIAN 
INTERN PEMERINTAH 
Penilaian Risiko meli puti dua kegiatan pokok yaitu (1) identifi kasi dan 
(2) analisis risiko. Proses penilaian risiko, didahulu i dengan penetapa n tuj uan 
baik tujuan di tingkat in stansi pemerintah maupun tujuan di tingkat kegia tan 
Pemisahan penetapan tujuan ini akan men jadi acuan atau kriteria dala m 
meni lai risiko karena Peni laian Risiko adalah ''kegiata n penilaian atas 
kejadi an yang menganca m pencapaian tujuan dan sasara n pemerintah '' 
Tujuan Instansi Pemeri ntah biasanya dite tapkan dalam Renca na 
Pemba ngunan Jang ka Menengah Daerah (RPJMD ) dan Rencana Kerja Daerah 
di Pemerin tah Daer ah. Mengingat bahwa Renstra dan RKT tersebut hanya 
teroperasionalisas i melalui PD, tujuan dan sasaran instan si peme rintah dibagi 
menja di tiga tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, 
konteks organisas ional, dan konteks operasional. PERAT URA N MENUR UT RISIKO PENILAIAN 2 .1. KARAKTERISTIK Penilaian Risiko pada dasarn ya merupa kan kegiatan untu k men gidentifikasi 
kejadian yang meng ancam penc apaian tujuan dan sasa ran instansi pemerinta h. 
Data awal kelemaha n SPIP juga perlu diana lisis sebelum melakukan penilaian 
risiko . BAB II 
PRAKONDISI PENILAIAN RISI KO ' 1.4. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP 
Sesuai dengan definisi , tujua n dan unsur SPIP, kebijak an dan prosedur Penilaian 
Risiko dikembangkan sebagai bahan integral dari penyelenggaraan SPIP secara 
kese luruhan. Sifat integratif Penilaian Risik o terletak pada: 
1. Penggunaan hasil Contro l Environme nt Evaluation (CEE) dan Control Self 
Assessment (CSA) terutama yang berkaitan dengan kelemahan -kelemahan 
lingkungan pengendalian. 
2. Hasil Penilaian Risiko b erupa daftar risik o, status risiko, dan peta nsiko 
akan m enjad i dasar pengembangan kebijakan dan prose dur dalam 
Kegiatan Peng endalian Pemanfaatan hasil penilaian risiko ini diperlukan 
untuk m emast ikan bahwa pengemb angan kebijakan dan prosedur kegiatan 
pengen dalian dilakukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam 
perencanaan strateg is hingga pertangg ungjawaban berdasarkan skala 
prioritas dan risiko. 
3.1. PENETAPAN KONTEKS RISIKO 
Tujuan Instans i Pemerintah sebagaiman a tertuang dalam doku mer 
perencanaa nnya h arus ditempatkan pada konteks untu k memp ermuda r 
penilaian risiko . Dalam penil aian risiko , konteks ini dibagi men jadi konreks 
strategi s, konteks organisas ional dan konteks operasional. Tindakan dar 
kegiatan yang diidentifikasi pada Desain Penyelengg araan SPlP harus 
ditempatkan pada tiga konteks di atas. 
1. Penetapan Kon teks Strategis/Eksternal 
Pencapaian tujuan Pemerintah Daer ah tidak dapat dilepaskan jar 
tindakan yang bersifat strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan tekrns 
operasiona l di tingkat bawah namun sangat berpengaruh terhad ap 
kebera daan dan kelangs ungan suatu Perneri ntah Daerah. Tindakan ) ang 
biasanya menjadi tugas pimpinan instansi pemer intah terseb ut haru s 
dipetakan dengan baik pada konteks strategis untuk mem permuda h proses 
penilai an risikon ya. 
a. Prinsip dan Tujuan Penetapan Ko nteks Strategis 
Penetapan konteks strateg is pada prinsip nya merupakan pernyataar 
peran Pem erintah Daerah. Pern yataan peran instansi d inyatak an dalarr 
pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasa ran yang dibangu n setelaf 
menganalisis lingkungan ekstema l dan intern al. Tujuan yang 
ditetapkan tersebut haru s spesi fik, terukur, dapat dicapai , relevan, dan 
terikat waktu . 
Dalam konteks Penilaian Risiko, penetapa n konteks strategis d 
samping bertujua n untuk memb atasi ruang lingkup, kritena dar 
struktu r penila ian risik o. juga untuk memudahkan komunikasi Bu nat 
dengan seluruh pegawa inya. 
b. Output Penetapan Konteks Strat egis 
Output Penetapan Kont eks Stra tegis adalah deskr ipsi tentang aktivitas 
strateg is, outcome yang diinginka n dari aktivitas strateg is, fakto r-fakto r 
kritis di dalam lingkungan , pem angku kepentingan (stakeholder) 
internal dan eksternal, serta kriteria evaluasi risiko. 
c. Langkah Utama Penetapan Konteks Strateg is 
Langkah utam a untuk menda patkan Konteks Strategis adalah sebaga: 
berikut : 
1) Dapatkan rumusan tentang aktivitas strat egis insta nsi perneri ntab 
dan hasil outcom e yang dihara pkan dari pelaksan aan aktiv itas 
strategis tersebut ; 
2) Dapatkan analisis lingkungan yang mencaku p anali sis SW01 
tentan g politik, sosial, ekonomi, hukum , teknologi dan faktor 
lainnya yang mempengaruhi peran dan fungs i organisasi: 
3) Dapatkan infor masi tentang lingkungan yang mempe ngaruh 
pelaks anaan peran dan fungsi strateg is yang rnehpu ti angga -an BAB III 
PENERAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO ini tidak hanya menunjuk ke arah infrastruktur atau unsur SPlP yang akar 
diperbaiki tetapi juga men unjuk ke Peran gkat Daerah yang akan diperbai k 
termas uk mengidentifikasi di dalamnya sub-unsu r Lingkungan Pengendalian. 
ruang lingkup , waktu, lokasi, input, output, outcome. pihak terkait 
peraturan yang relevan dengan peran strateg is orga nisasi: 
4) Dapatkan informasi tentang prosedur yang diterapkan da.am 
melaksa nakan tindak an strategis , instrumen-instrurn en yang 
digunakan, dan pe ngenda lian yang ada; 
5) Dapatkan ikht isar hasil identifikasi permas alahan SPIP pengeiola 
kegiatan dan informasi lainn ya yang berkaitan de ngan pengendalian 
intern ; 
6) Tuangkan langkah -langkah di atas ke dalam Kertas Kerja 
(KKPR-1.1, KKPR-1.2, KKPR-1.3). 
2. Penetapan Konteks Organisasional 
Tujuan Pemerintah Daerah secara operasiona l dicapai mela lui akurn ulas . 
pencapa ian tujuan Perangk at Daerah di lingkungan nya. Tujuan PD 
terseb ut d icapa i melalui pencapaian kegiatan operasional yang 
dilaksanakan melalui tindakan manajem en unit organisas i tmgkat 
menengah. Tindakan yang menjadi tanggung jawab pimp inan 1111 
organ isasi instans i pemerintah tingkat menengah terseb ut harus dipeta kan 
denga n baik pada konteks organisasional untuk memp ermudah proses 
penilaian risikonya. 
a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasion al 
Tujua n Pem erintah Daerah secara tekn is op erasional d iwujud kan dalam 
rumusan misi , tujuan dan sasaran sebaga imana tertuang daiam 
Renstra PD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT ). Rumus an tujuan 
harus spesifik , teruku r, dapat dicapa i, relevan, dan terikat waktu 
(SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi. 
Tujuan Penetapan Konteks Organ isasional adalah untuk memastikan 
ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu 
unit organ isasi dalam kaitann ya de ngan tugas- tugas atau tindaka n 
yang bersifat manajerial. 
b. Output Penetapan Konteks Organisasion al 
Output pene tapan k onteks orga nisasional adalah rumus an misi, tujuan 
dan sasar an organ isasi, pemahaman pros es operasional (business 
process) tindakan manajem en untuk mencapai misi . tujuan Ian 
sasaran, serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risikc 
terhadap tujuan u nit organis asi dalam konteks orgarusasional 
dimaksud . 
c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Organ isasion al 
Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasion al adalah sebagai 
berikut: 
1) Dapatkan rumusan misi dan tujuan unit organisas i sebaga imana 
tertuang dalam Renstra PD termasuk indikato r sasarannya; 
2) L akukan anali sis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi 
tersebut selaras dengan misi dan tujuan instansi pem erintah: 
3) Lakukan anali sis bahwa indikato r sasaran memeriuhi persyaratar, 
SMART; 
4) Dalam hal mene mukan adanya tujuan yang belum SMART dan 
belum selaras de ngan visi dan misi lakukan perb aikann ya sebe lum 
mela kukan identifikasi dan analisis risik o; 
5) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaim ana tertuang da.arr 
kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (KSOP). 
I 
I 6) Dapatkan infor masi tentang lingkungan yang mempengaruh 
pelaksanaan kegiatan strategis yang melipu ti anggaran, ruan g 
lingku p, waktu, lokasi, input , output, outcom e, pihak terkait 
ketentuan/peraturan perundang -undangan yang relevan serta 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan; 
7) Dapatkan hasi l identifikasi SPIP yang terkait deng an unit ) ang 
bersangkutan dan lakukan langkah -langkah kerja sebagai berikut. 
a. Nilai dan kemungkinan pengar uhnya te rhad ap peristiwa risiko 
karena ketiad aan infrastru ktur (hard contro ls dan terhadap 
dampak pencapaian tujuan instans i pem erintah. 
b. Nilai pengar uhnya terhada p damp ak dan kemu ngkinannya 
berdasarkan pada aspek kekuata n atau kelemahan lingkungan 
pengendalian berdasar kan aspek manusia yang menja lankannya 
( soft controls. 
8) Tuangkan langkah-langkah di atas ke dalam Kertas Kerja 
(KKPR-1.1, KKPR-l .3). 
3. P enetapan Kon teks Operasional 
Kegiatan Instansi Pemerintah pada tingkatan yang lebih rendah merupakan 
kegiatan yang bersifat teknis operasional yang dilaksanakan sesua i denga.r 
tuga s dan fungsi yang telah ditetapkan. Kegiatan pada tingka tan int dapat 
berupa kegiatan yang bersifat substansi sesuai dengan karakteristik urut 
yang bersangkutan maupun kegiatan dukungan yang bersifat generik. 
a. Prinsip Penetapan Kon teks Operasiona l 
Penetapan Konteks operas ional ini dilakukan untuk memastikan bahwa 
tujuan pada tingk at kegiatan mem punyai kriteria pengukuran , 
mengidentifikasi sumb er daya, pihak yang bertanggung jawab dan para 
pihak terkait . 
Tujua n peneta pan konteks operasional adalah untuk memasti kan 
ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu 
unit organi sasi dalam kaitan nya dengan tugas-tugas teknis suatu 
organisasi. 
b. Output Penetapan Konteks Operas ional 
Output penetapan konteks operasional adalah rumusan sasa ran dan 
tujuan, pemaham an proses opera sional kegiatan teknis operasiona 
serta penetapan struktur anali sis dan kriteri a evaluasi risik o un tuk 
kegiatan operasional dimaksud . 
c. Langkah Ke rja Pene tapan Konteks Operasional 
Langkah Kerja Pene tapan Kontek s Operasional adalah sebagai berikut: 
1) Dapatkan daftar setiap kegiatan tekn is seba gaiman a tertuang dalam 
Renstra PD, RKT , RKA , DPA termasuk indik ator sasarannya; 
2) Dapatkan definisi dan tujuan masing-masing kegiat an tersebut pada 
butir 1) sebagaim ana tertuang dalam Kebijakan dan Standa r 
Operating Procedure (KSOP); 
3) Buatkan alur proses bisnis untuk kegiatan teknis operasion al. 
Apabila terdapat KSO P maka dapat digunakan untuk peneta pan 
konteks operasiona l; 
4) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mern pengaruhi 
pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi angga ran, 
ruang lingkup, waktu , lokasi , input , outpu t, piha k terkait. 
kete ntuan/peraturan yang relevan, serta saran a dan prasa rana yang 
dibutuhkan; 
3.2. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS KRITERIA PENILAIA N RISIK O 
Pimpinan lnstansi Pemeri ntah mene tapkan strat egi operasion al yang kons ister­ 
dan strategi mana jemen terintegr asi dengan rencana Penilaian Risiko . Strateg 
operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evalua si yang akan 
dianalisis sesuai deng an struktur analisis. Struktur anal isis risiko dan kritena 
evaluasi risiko diharapkan akan menunt un para pihak yang terlibat dalam 
penil aian risiko mempun yai sudu t panda ng dan ukuran yang sama. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kntena 
peni laian risiko, antara lain: 
a. Kriteria evalu asi risiko harus menggambarka n kriteria pengu kuran. 
b. Keberhas ilan (succ essful measur es) pencapaian tujuan organisasi sehmgg a 
dapa t pula menjadi landasa n pengukur an dampak dan kemun gkinan 
terjadin ya risiko . 
c. Dasar perum usan yaitu aspek operasional, teknis , keuangan, hukum. 
regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan , keman usiaan, citra. 
reputasi , pelayanan publik , atau kriteria lainnya. 
d. Tujuan , sasaran , kebijakan internal instansi , dan kepen tingan peman gku 
kepentingan . 
e. Persepsi dari pemangku kep entingan serta ketentuan yang berl aku pada 
instansi . 
Berdasarkan aspek-aspe k tersebut , selanjutn ya dirumu skan dalam skala 
dampak, skala kemungkinan dan definisi kategori risik o. 
1. Penetapan Struktur Analis is Risiko 
Struktur analisis risiko perlu diperoleh untuk mendapatka n pema haman 
tentan g aspek yang akan dibangun meliputi sumber , dampak , dan pihak 
terkena dampa k atas kegiatan yang dinilai risikon ya. 
Sesuai sifat organis asi pemerintahan , dan untuk kemudahan implernen tas: 
SPIP secara keseluruhan , struktur analisis risiko diterapkan un tuk 
tindakan dan kegiatan dalam tiga kontek s risiko yaitu konteks strategis, 
konteks organisasional, dan konteks tingkat operasional. Penyusunan 
Disain Penyelengg araan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsist ensi 
Penilaian Risiko ini sekaligus dengan Kegiatan Pengendalian . 
Sumb er risiko disusun untu k mendapatk an pema haman te ntang aspek­ 
aspek dimana risiko tersebut berasal yang dapat berupa 5 M (Man , Money, 
Machine , Method , Materials, yang dala m bahasa operasional diartikan 
sebagai Sumb er Daya Manusia (SDM), anggaran, saran a dan prasarana 
prosedur, serta penggu na dan para pihak yang terkait . 5) Dapatk an hasil identifi kasi permasalahan SPIP berka itan denga n 
kelem ahan pengendalian in tern pada kegia tan operasional te rse bu l 
dan lakuk an langkah-langkah kerja sebagai berikut: 
a. Nilai pengaruh dan kemu ngkinan terha dap perist iwa risikc 
karen a ketiadaan infrastruktu r (hard contro ls dan terha dap 
dampak pencapai an tujuan instans i pemerintah; 
b. Nilai pengaruhn ya terhadap damp ak dan kernungkman nj a 
berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkun gan 
pengend alian berdasarkan aspek manu sia yang menjalankan ny a 
( soft controij . 
6) Tuangkan langkah -langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR- 1.1. 
KKPR-1.3). 
No Kon sekuensi / Kualit a.s Pelayanan Dampak 
- 1 Tidak signifi kan Pada prinsi pnya, defis iensi atau tidak adanya pelayanan re nrlab 
tanp a ada komenta.r - 2 Kurang signifikan Pelayanan diangga p memu askan oleh masyarakat umum , tet.api 
pegawai instansi mewaspadai adan ya defis iensi 
3 Sedan g Pelayanan cliangga p mem uaskan oleh masyarakat umum dan 
pegawai organis asi 
4 Signif ikan Masyar akat umum mengangg ap pelayanan organ isasi tidak 
mernu askan 
- - 5 Sanga t signifik an/ Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterrrna. 
berbahaya/ 
katastropik 
--- Dalam skala lima , jenjang dan deskripsi darn pak diilus trasikan sebagai 
berik ut: No Dampak Deskrips i 
1 Rend ah Pengaruh terhad ap strategi dan aktivitas operasi rendah - Pengaruh terhadap kepenting an para pemangku kepentingan rendah 
2 Sedang Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedan g - - Pengaruh terhadap kepentingan para pemangk u kepentin gan sedang -- 3 Tinggi Pengaru h terhadap strategi clan aktivitas operasi tinggi 
- 
Pengaruh terhad ap keperitingan par a pemangk u keperuingan unggi Dampak risiko diidentifikasi untuk menget ahui pengaruh atau akibat yang 
ditimbulkan seandain ya peris tiwa yang menghambat pencapaian tujuan 
tersebut terjadi. 
Pihak yang terkena dampa k diidentifikasi agar penilai mendapa tkar 
gambara n bagaimana pengaru h dampak terse but kepada pihak-pihak y ang 
berk aitan dengan pelaksanaan tu gas dan f ungsi. 
Pembedaan konteks risiko pada tingkat strategis, organisasional dar 
operasional juga mengarahkan penilai risiko mengiden tifikasi sum .ier 
dam pak, dan pihak yang terkena dampa k risiko. Untuk itu perlu dibuat kar 
tata cara pengukuran damp ak risiko atas rumusan risiko } ang 
teriden tifikasi . 
2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko 
Risiko yang sudah diidentifikas i harus dika tegorikan untu k menentukan 
strategi operasional pelaksana an penilaian risiko selanjutnya. Kriteria 
Evaluasi Risiko yaitu keputus an meng enai tingkat risiko yang dapat 
diterima dan/ atau mengena i tingkat r isiko yang dapat ditolerans i dan ) ang 
mana harus segera ditanga ni harus ditetap kan pada awal kegiatan 
penilaian risiko. Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanju t sesua: 
dengan efektivitas penang anan risiko. 
a. Skala Dampak Risiko 
Risiko, sebelum ditangarn harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteri a 
Penilaian Risiko atau Kriteria Evaluasi Risiko. terdin dari nga 
kompo nen yaitu damp ak, probabilitas. dan gabungan damnak 
probabilit as. Ketiga hal ini harus diteta pkan untuk lebih mengarah kan 
analis is risiko. 
Kriteria peni laian terhadap tingkat konsekuensi atau dam pak risiko 
dapat dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatk an deskrips inya 
untuk men jamin kons istensi dalam analisis risiko. 
Dalam skala tiga, jenjang dan deskr ipsi dampak diilu strasik an sebagai 
berikut: 
c. Matriks Risiko/Skala Risiko 
Matrik s Risiko atau Skala Risiko be rfungs i sebaga i dasar atau template 
untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai saran a untu k 
membuat kesepakatan atas area risik o yang dapa t diterima (accep table) 
atau area tidak dapat diterima (unacceptable ). 
Matrik ini dibuat konsist en dengan skala yang dipilih yaitu merupa kan 
komb inasi matrik s 3x3 atau SxS. Penyusunan skala risiko dalam 
matriks tersebut akan menentukan sifat tindak an atau strategi 
penangana n risiko dalam Kegiatan Pengend alian. 
Matriks Risiko dibuat sesu ai dengan skala dampa k dan skala 
konsek uensi yang diukur sebelumn ya. Matriks yang dibuat haru s 
konsisten d engan skala yaitu merupakan kombinasi matr iks 3x3 dan 
SxS. Penyusuna n skala risiko dalam matri ks terse but a Kan 
menen tukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam 
unsur SPIP beriku tnya, yaitu Kegiatan Pengendalia n. 
Dalam skala tiga matri k peta risiko terdiri dari 9 bidang. Bidang-bid ang 
dengan spes ifikasi warna tersebut men jadi dasar menetapka n risiko 
yang dapat diterim a dan tidak dapat diterima. Conto h Matrik Risiko 
skala tiga adalah sebagai berikut: .J 2 Skal a 
nilai Kemung - Kejadian 
No kin an berulang Kejadian Tungg al (Probabilitas) 
(Frekuensi) 
1 Sangat Kemungkinan Diabaikan 
terjadi > 25 tahun - 
ke depan Probabilitas sangat kecil, mendekati nol 
2 Jaran g Mungkin terjadi Kecil kemun gkinan tetapi tidak diabaik an 
sekali dalam 2 5 Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pacla tahun nol 
I 3 Ka dang- Mungkin terjadi Kemungkin an kurang dan pada 50"u. tetapi 
kadang sekali dalam 10 mas ih cukup besar 
tahun ·- --- Proba bilitas kurang dari pada 50 11 .. retapi 
masih cukup tinggi ------ 4 Sering Mungkin terjadi Mungkin terjadi atau peluang 50 / 50 
kira-kira sekali 
dalam setahun I 
I Kernungk inan t erjadi > 50°1., - 5 Sangat Dapat terjadi 
sering bebe rapa kali I dalam se tahun Jika menggunakan skala lima (sanga t signifikan, signifikan , sedang. 
kurang signifikan , dan tidak signifikan) maka skala dan desk ripsi 
kemungkina n terjadin ya risiko adalah sebagai b erikut: Kem ungki nan I -~ -- ----· - - -·- - No Desk ripsi 
- - 1 Rend ah Tidak pernah [jarang terjadi ) 
2 Sedang Kemungkin an terjadinya sedang 
3 Tinggi Kemungkinan tinggi terjadi/hamp ir pasti terjadi b. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko 
Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya 
(probabilitas ) risiko harus dipilih (skala tiga atau skala lima) dan 
dibuatkan deskr ipsin ya untuk mene ntukan konsistensi penilaian risiko 
Jika mengg unaka n skala tiga (tinggi , sedang, dan renda h) maka skala 
dan deskripsi kemung kinan terjadinya risiko adalah sebagai beriku t 
3.3. PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL (BUSSINESS PROC ESS) 
Efekt ivitas penilaian risiko suatu kegiatan, ditentukan oleh tingkat 
pemahama n penilai tentang proses oper asional (bussiness process) kegiatan 
Bagian ini akan memberikan acuan dalam memahami proses operasiona l yang 
terjadi dan bagaimana mencata t informasi-informa si yang relevan untuk. 
kepentingan identifikasi dan analis is risiko, sesuai arah pedo man 
penyelengg araan SPIP melalui pendekata n berdas arka n pemaham an proses 
operas ional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan . 
1. Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Operas ional 
Dalam melaksanak an Penilaian Risiko, pemahaman tentang proses 
opera sional suatu kegiatan harus ditetapk an atau dirumuska n terlebih 
dahulu sebelum mengid entifikas i perist iwa risiko dan mengan alisisnya 
sehingga dapat menghasilk an dafta r, status dan peta risiko yang tepat Pimpinan instansi pem erintah mene tapkan area yang menjadi prioritas 
perhatian sesuai dengan selera risikon ya atau preferensinya. Da.arn 
matriks di atas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mernpu nyai 
sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti mem butuhkan penanga nan 
dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat ditenma). 
Selanjutnya, untuk area tingg i dan sedang men jadi priontas 
penanganan berikutn ya (risiko tidak dapat diterima ), pada area rendah 
berarti dapat ditolerans i (risiko dapat diterima). 
Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR- 2. J dan 
KKPR-2.2). -- 
Konseku ensi/Dampak 
No Kemungkinan Tidak Kurang ' Katas tropik/ 
Signifikan Sign dikan Se dang Signifik an Sangat 
Signifik an 
1 Sangat Sering Sedang I 
I 
2 Serin g Se dang Se dang 
I 
3 Kadang- Kadang Se dang - 4 Jarang Se dang Se dang - 5 Sangat .Jaranz Se dang - Penerapan area a tau bidang yang menjadi prioritas instansi perner in tah 
disesuaikan dengan selera risiko atau prefe rensi risiko mstans 
pemerin tah. Dalam gambar di atas bidang mera h rnerupakan area 1ang 
mernilik i sisa risiko yang sangat memb utuhk an penanganan prior tas 
(risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya untuk bida ng kuning men ad 
prioritas berik utnya (risiko tidak dapat diterima], sedang pad a bidang 
hijau berart i dapat ditol eransi (risiko dapat diterima). 
Dalam skala lima, matrik peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang­ 
bidang dengan spesifikasi warna te rsebut menjad i dasar mene tapkan 
risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterim a. Contoh Matrik 
Risiko skala lima adalah sebagai berikut: No Kemungkinan Konsekuens i/ Dam pak 
Rendah Se dang Tinai 
1 Sering Kuning Me rah Mer ah 
2 Kadang-kadang Hijau Kuning Me rah 
3 Jarang Hiiau Hiiau Kuning I 
4.1. IDENTIFIKASI RISIKO 
Seba gai salah satu unsur Penilaian Risiko , Identifikasi Risiko dilaku kan un tuk 
men ggali keja dian-kejadian dalam pe laksanaa n tindakan dan kegiatan yang 
mungkin dapat menghambat p encapaian tujuan . Langkah-langkah berikut ini 
membe ri panduan untuk menggali infor masi tentang pemi lik risiko, penyebab. 
pengendalian risiko yang sudah ada, dan penetapan sisa risiko. Melahn 
tahapan ini, akan disusun suatu Daftar Risiko yang memua t informasi Sisa 
Risiko. 
1. Prinsip ldentifikas i Risiko 
Risik o selalu ada dan melekat dalam setiap kegiatan Instansi Pemerintah. 
Namun demikian , para pelaksana kegiatan umumn ya kurang