Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 40 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 40 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG /JASA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN, khususnya BAB DI - RUANG UNGKUP, Pasal 3, adalah:

(1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dlberikan fleksibilitas 
berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku 
umum bagt pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat 
alasan efektivitas dan/ atau efisiensi yang ditetapkan oleh 
Pemimpin BLUD. 
(2) Alasan efektifitas dan/atau efisiensl sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (t), antara lain: 
a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah terujl kinerjanya 
dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD 
atau dinyatakan berdasarkan popuJasJ pengguna 
sebelumnya; 
b. waktu, yaitu barang/jasa yang memillki keunggulan 
komparatif terhadap waktu layanan, balk bagi RSUD 
rnaupun bagi pasien; dan/atau 
(3) tempat, yaltu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan 
mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan 
RSUD dan paslen. 
(4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 
terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal 
dar'i: 
a. jasa layanan, adalah imbatan at.as barang at.au jasa layanan 
yang diberikan oleh BLUD RSUO, yang ditetapkan dalam 
bentuk t.arif yang disusun atas dasar pert,itungan biaya per 
unit layanan at.au hasil per investasi dana; 
-6-
b. hibah tidak terikat, adalah hibah yang peruntukannya tldak 
ditentukan pemberi hibah balk dart masyarakat maupun 
badan/lembaga non pemerintah; 
c. hasll kerjasama dengan plhak fain, adalah pendapatan yang 
diperoleh karena kerjasama dengan plhak fain dengan 
kesepakatan/perjanjian pengelolaan; 
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yaitu pendapatan yang 
diperoleh dart usaha-usaha lain, selaln yang pendapatan 
yang dlmaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, yang 
tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi 
BLUD. 
(5) Pengadaan barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu kepada tata kelola pengadaan, yang terdiri darl: 
a. barang; 
b. pekerjaan konstruksl; 
c. jasa konsultansl; dan/atau 
d. jasa lalnnya. 
(6) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal 
dari hlbah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan 
pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan 
pengadaan barang/jasa yang bertaku bagl BLUD sepanjang 
dlsetujul pemberi hibah.