Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 11?
Dalam Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Nomor 38 Tahun 2007 tentang PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, BAB I - KETENTUAN UMUM 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

·. Pasal10 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 
Sekretariat mempunyal fungsl : 
a. pengelolaan administrasi keuangan; 
b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan; 
c. penyusunan rencana program dan informasi. (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan .administ~asi 
kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, program dan 1nformas1; 
(2) Sekretariat diplmpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Pasal9 ; Pasal8 .. Bagian Kedua 
Sekretariat -4- 
(1) Bidang Rehabifitasi Sosial terdfri atas: 
a. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Karban Penyalahgunaan 
Napza; Pasal26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang 
Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha rehabilitasi, 
Sosial Tuna Sosial dan korban penyalahgunaan napza; 
b. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan sosiaJ penyandang cacat; 
c. pelaksanakan pembinaan dan pengendalian pelayanan sosial terhadap 
anak dan lanjut usia. Pasal25 (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan usaha 
penyantunan dan rehabilitasi sosial, Tuna Sosial dan Korban 
Penyalahgunaan Napza, Penyandang Cacat, pelayanan sosial anak dan 
lanjut usia ; 
(2) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Bidang Rehabilitasi Sosial 
Pasal24 Bagian Keenam (1) Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Karang Taruna mempunyai 
tugas pembinaan, peningkatan kemampuan managemen dan 
keterampilan teknis organisasi sosial dan karang taruna; 
(2) Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan 
Kemitraan mempunyai tugas pembinaan dan peningkatan kemampuan 
managemen dan teknis pelayanan tenaga kesejahteraan sosial 
masyarakat dan lembaga-lembaga kemitraan ; 
(3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 
mempunyai tugas melaksanakan penanaman dan pelestarian nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. ·. Pasal23 (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial terdiri atas : 
a. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Karang Taruna; 
b. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan 
Kemitraan; 
c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. 
(2) Seksl dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan 
Sosial. ; Pasal22 b. pembinaan dan pengendalian kemampuan managemen dan keterampilan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Lembaga-lembaga 
Kemitraan; 
c. pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan 
kesetiakawanan sosial. .. -7- 
; Pasal 30 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari 
sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ; 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 
(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja : 
(4) Janis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal29 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Bag/an Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28 
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara 
operasional di lapangan : 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala : 
(3) Unit Pelaksana Teknis Dines dilengkapi dengan Tata Usaha dan Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Dinas. ·. Unit Pelaksana Teknis Dinas (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza 
mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan pelayanan Tuna 
Sosial dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza ; 
(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas melakukan 
pembinaan dan bimbingan rehabilitasi penyandang cacat : 
(3) Seksi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan 
pembinaan dan bimbingan sosial terhadap anak dan lanjut usia. 
Bag/an Ketujuh ; b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat: 
c. Seksi Sosial Anak dan Lanjut Usia. 
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. 
Pasal27 -8- 
Pasal38 
(1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala 
Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
{2) Pejabat Fungslonal yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.