Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari NOMOR ;).. TAHUN 2017 BUPATI FLORES TIMUR Nomor 69 Tahun 1945.
Sesuai dengan NOMOR ;).. TAHUN 2017 BUPATI FLORES TIMUR Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah, ketentuan pada , Pasal 9 berbunyi:

Calon wajib rnernenuhi persyaratan: 
a. warga Negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. rnernegang teguh rnengarnalkan Pancasila, rnelaksanakan Undang­ 
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
rnernpertahankan dan rnernelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka; 
d. berpendidikan paling rendah tarnat sekolah rnenengah pertama atau 
sederajat; 
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lirna) tahun pada saat 
rnendaftar; 
f. bersedia dicalonkan rnenjadi Kepada Desa; 
g. dihapus; 
h. tidak sedang rnenjalankan hukurnan penjara; 
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah rnernpuyai hukurnan tetap karena rnelakukan tindakan 
pidana yang diancarn dengan pidana penjara paling singkat 5 (lirna) 
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai rnenjalankan 
pidana penjara dan rnengurnurnkan secara jujur dan terbuka kepada 
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan 
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 
J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan 
yang rnernpunyai kekuatan hukurn tetap; 
k. berbadan sehat; 
1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selarna 3(tiga) kali rnasa jabatan; 
rn. tidak pernah diberhentikan tidak dengan horrnat dari jabatan Kepala 
Desa; 
n. telah rnenyarnpaikan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa 
kepada BPD di hadapan masyarakat bagi calon yang pernah menjabat 
Kepala Desa ; dan 
o. telah rnenyarnpaikan Laporan Penyelenggaraan Perneritahan Desa 
kepada Bupati. 
- - - - -- ----------------------------- 3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15a, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal ISA 
(1) Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon dalam proses 
penyaringan wajib menandatangani surat pernyataan untuk tidak 
mengundurkan diri yang disiapkan oleh panitiat (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat 
dalam berita acara penyaringan Calon . 
(3) Calon hasil penyar ingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan 
administrasi meliputi : 
a. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang 
atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang ; 
b. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; 
c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang 
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermetera i 
cukup; 
d. foto copy kartu tanda penduduk; 
e. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pemah 
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun atau lebih ; 
f. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang 
dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai hukum tetap; 
g. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah 
atau Pusat Kesehatan Masyarakat setempat; 
h. surat keterangan tidak diberhentikan tidak dengan hormat dari 
jabatan Kepala Desa bagi yang pernah sebagai kepala Desa; dan 
1. surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan bahwa 
tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa 
jabatan . 
(4) Berdasarkan surat permohonan dan kelengkapan bahan-bahan Calon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia menetapkan Calon yang 
berhak dipilih. 
(5) Calon yang berhak dipilih diumumkan oleh panitia kepada 
masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai kondisi sosial budaya 
masyarakat setempat . 
(6) Apabila hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
terdapat kurang dari 2 (dua) Calon, maka harus dilaksanakan 
penjaringan ulang. 
(7) Dalam hal penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang maka 
Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan 
waktu yang ditetapkan kemudian. 
-- ------ - --- ----- NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: ox TAHUN 2017 f ANTON TONCE MATUTINA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR :i.. R,rJ 
/ 2017 Diundangkan di Larantuk 
pada tan al 9 .JU{\\ 
I SEKRET 
· KABUPA Ditetapkan di Larantuka 
pada tanggal CJ Tu(\.:i 
~BUPATI FL I l ANTONIO UBERTUS GEGE HADJON Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Flores Timur. 5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21a, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: