Apa substansi hukum dari Pasal 14 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH Nomor 56 Tahun 2018?
Materi muatan PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH Nomor 56 Tahun 2018 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, khususnya BAB XIII - TANDATANGAN ELEKTRONIK, Pasal 14, adalah:

(1) Tanda tangan elektronik merupakan kode dan bentuk yang diatur dalam 
bentuk tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi 
Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang 
memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual yang memiliki 
kekuatan hukum dan akibat hukum. 
(2) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang 
sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada 
Penanda Tangan; 
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses 
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; 
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah 
waktu Penandatanganan dapat diketahui; 
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan 
Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat 
diketahui; 
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa 
Penandatangannya;dan 
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan 
telah memberikan persetujuan terhadap lnformasi Elektronik yang terkait. 
(3) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya meliputi: 
a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak; 
b. penandatanganan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk 
menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait 
pembuatan Tanda Tangan Elektronik; 
c. penandatanganan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang 
dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain 
yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang 
yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik 
a tau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika: 
d. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan 
Elektronik telah dibobol; atau 
e. keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan risiko 
yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan 
Elektronik. 
(4) Setiap ~rang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban 
membenkan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. 
(5) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi 
hukum yang timbul.