Bagaimana redaksi normatif Pasal 47 dalam 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945?
Norma hukum dalam 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang, BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 47 berbunyi:

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga/ institusi terkait 
untuk melakukan pembinaan kearsipan.f BAB VII 
PEMBINMN DAN PEN GA WASAN KEARSIPAN 
Pasal46 
(1) Bupati berwenang melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan kearsipan di Daerah. 
(2) Kewenangan pembinanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara 
teknis dilakukan oleh Dinas. 
(3) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang pengawasan. 
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan; 
b. pemberian pedoman dan standar kearsipan; 
c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan 
kearsipan; 
d. sosialisasi; 
e. pendidikan dan pelatihan; 
f. perencanaan, penelitian , pengembangan, pemantauan dan evaluasi; 
dan 
g. akreditasi dan sertifikasi. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 45 
Peran serta masyarakat dalam penyediaan sumber daya pendukung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, dilaksanakan 
dengan cara: 
a. menggalang dan/ atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan 
kearsipan; 
b. melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; dan 
c. menjadi sukarelawan dalan pengelolaan dan penyelamatan arsip sesuai 
dengan kompetensi yang dimilikinya. Pasal 44 
Peran serta masyarakat dalam penggunaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui pembudayaan 
penggunaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan prosedur yang benar. b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahu i terjadinya 
penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan dan pengubahan arsip; 
dan 
c. melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip 
dari bencana alam , bencana sosial, perang, sabotase, spionase dan 
terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait. 
... - ... -·-·---- ·--- --- -- NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR , 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: ~ TAHUN 2017 2017 
f ANTON TONCE MATUTINA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR ~ Diundangkan di Larantuka 
pada tanggal 9 ~n., 
I SEKRET IS DAERAH 
0KABUP SI Ditetapkan di Larantuka 
pada tanggal 9 3'UR, r BUPATI FL S IMUR, 
l ANTONIU BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP