Apa norma yang terkandung dalam Pasal 21 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, khususnya BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI, Pasal 21, memuat:

(1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau 
Pembantu Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan 
transaksi secara non tunai dikenai sanksi administratif. 
(2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. Teguran lisan; dan 
b. Teguran tertulis.