Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010?
Ketentuan dalam PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
2. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksana kan oleh Pemerintah Desa 
dan Badan Permusyawara tan Desa; 
3. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa; 
4. Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa sebagai pimpinan pemerintah 
desa; 
5. Perangkat Desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur staf yang 
melaksan akan pelayanan teknis administras i dan lapan gan dalam rangka membantu kepala 
desa melaksan akan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perun dang-undangan; 
6. Sekretaris desa adalah unsur staf yang memberikan pelayanan teknis administrasi kepada 
kepala desa; 
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan 
segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut; 
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
penganggaran, penatausahaa n, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 
desa; 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersam a oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa; 
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
desa; 
11. Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa adalah Sekretaris Desa yang mengkoordinasikan 
pengelolaan keuangan desa; 
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah 
perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk rnelaksanakan pengelolaan keuangan 
desa; 
13. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk rnenerima, 
menyimpan, rnenyetorkan, menatausahakan, mernbayarkan dan mempertanggungjawabkan 
keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; 
14. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 
Pernerintah Desa (RKP Des) adalah basil rnusyawarah masyaraka t desa tentang 
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu periode 1 (satu) tahun; 
15. Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMdesa adalah 
dokurnen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun. 
16. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 
pelaksan aan kegiatan; 
17. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan 
pelaksanaan kegiatan; 
18. Pembiayaan Desa adalah, sernua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahum anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutya; 
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih realisasi 
penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran;