Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016 pada Pasal 44?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016 tentang keadaan yang, BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN RKPD, Pasal 44 menyebutkan bahwa:

(1)Bupati menyampa ikan peraturan bupati tentang
RKPD kepada Gubernur.
(2)Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan
dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD.
(3)RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.
(4)RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk
memastikan APBD telah disusun berlandaskan
RKPD.
BABV
PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR
Pasal45
(1)Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada
Bappeda selaku koordinator administrator bidang.
(2)Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda
bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan
sesuai tugas dan fungsi.
(3)Pemegang sektor adalah Kepala Sub Bidangpada
Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra SKPD
dibantu oleh operator bidang.
(4)Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan
operator bidang untuk melakukan proses
pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap
usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di
dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis
Elektronik.
BABVI
PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN
Pasal46
(1)Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman
terhadap usulan kegiatan, dilaksanakan dalam
rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk
mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan
perencanaan.
(2)Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman
terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap:
a.kesesuaian usulan dengan kebijakan
pembangunan daerah yang terdapat dalam
RPJMD;
b.kesesuaian dengan kebijaka n pembangunan
tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
c.kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan
SKPD;
d.kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
yang bersangkutan; dan
e.kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala
kemendesakan, kemanfaatan, kesesuai an
anggaran yang diusulkan serta interkoneksitas
dengan indikator yang telah ditetapkan.