Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 30 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 30 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)7 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 
8. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan 
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 39). 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.