Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2006?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAB VII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 12 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang. 
 
 
 Ditetapkan di Tanjungpinang 
 pada tanggal 4 Oktober 2006 
 
 WALIKOTA TANJUNGPINANG, 
 
 ttd 
 
 Hj. SURYATATI A. MANAN 
Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 4 Oktober 2006 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA 
TANJUNGPINANG 
 
 ttd 
 
R. IZHARUDDIN, SE 
Pembina Tk I 
NIP. 420 007 625 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUN GPINANG TAHUN 2006 NOMOR 2 
SERI E NOMOR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KABAG. HUKUM 
SETDAKO TANJUNGPINANG 
 
 
 
YUSWANDI, SH.MSi 
 Pembina 
 NIP. 420009042 
 
PENJELASAN 
 ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 
 
NOMOR 2 TAHUN 2006 
 
TENTANG 
 
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
 
I. UMUM 
 
Pemerintah Kota Tanjungpinang menjamin warga masyarakat mempunyai 
kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan Daerah, sesuai sistem demokrasi 
perwakilan dengan pelaksanaanya melalui Partai Politik. 
 
Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat 
sebagai asset Negara dan Daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan 
demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Daerah pada Khususnya, Pemerintah Kota 
Tanjungpinang m emandang perlu memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum tahun 
2004, dengan kepengurusan di Tingkat Kota Tanjungpinang. 
 
Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu 
Partai Politik dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan b ernegara dan untuk lebih 
meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas -tugas pembangunan dan 
mewujudkan cita -cita Bangsa dan Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat 
dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Sehubungan deng an pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Undang -
undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik juncteis Undang -undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 
tentang Bantuan Keuangan kepada Par tai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunan 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Daerah kota Tanjungpinang tentang Bantuan Keuan gan kepada Partai Politik. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL