Apa substansi hukum dari Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 1964?
Materi muatan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, khususnya , Pasal 3, adalah:

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis 
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat Pasal2 BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEWENANGAN DAN 
SUSUNAN ORGANISASI Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ; 
c. Bupati adalah Bupati Muna Barat; 
d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna 
Ba rat; 
e. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Muna Barat ; 
f. Kepala Kecamatan adalah Kepala Kecamatan Kabupaten Muna Barat ; 
g. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan Kabupaten Muna 
Ba rat 
h. Seksi adalah Seksi di lingkungan Kecamatan Kabupaten Muna Barat Pasal I BAB I 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS 
DAN FUNGSI KECAMATAN KABUPATEN MUNA BARAT. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438}; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan . DaerahKabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
8. Peraturan Menteri dalam Negerf Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah 
9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat -2- 
Kepala Kecamatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan 
pelaksanaan urusan pemerintahan Kecamatan dan membina hubungan kerja 
dengan Kelurahan. Pasal7 Kepala ·. Bagian Pertama BAB Ill 
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas: 
a. Camat; 
b. Sekretaris camat, membawahi : 
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
e. Seksl Kesejahteraan Soslal; 
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
bertanggunjawab langsung kepada Camat Pasal 6 (2) Pellmpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana 
dimaksud ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala 
Oaerah. (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat 
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala 
Daerah. Pasal5 a. pelaksanaan pembinaan masyarakat Kecamatan; 
b. pelaksanaan pembinaan perekonomian Kecamatan; 
c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan; 
d.pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat 
Kecamatan; 
e.pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat 
kecamatan; 
f. penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa/Kecamatan; 
g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau 
Kecamatan; Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Camat Kecamatan mempunyal fungsi : Pasal4 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 
melalul Sekretaris Daerah. -3- 
.> (1). Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Pasal 12 2. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sub- 
bagian keuangan dan program kerja sekertariat; 
3. Melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan 
kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan 
Kecamatan; 
4. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran 
tahunan Kecamatan; 
5. Menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Kecamatan (2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 
1.Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub-bagian Keuangan; (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 
mengkoordlnasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran 
serta pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
program kegiatan; (1) Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.