Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 632 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 632 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG, ketentuan pada , Pasal 12 berbunyi:

(1) Sub Bidang Data, Informasi dan Pelaporan 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. 
(2) Kepala Sub Bidang III Data, Informasi dan 
Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Bidang Analisis 
Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, 
Data, Evaluasi dan Pelaporan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang III 
Data, Informasi dan Pelaporan, menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja 
lingkup data, informasi dan pelaporan 
b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup 
data, informasi dan pelaporan; 
c. pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup data, informasi dan pelaporan; 
d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 
teknis lingkup data, informasi dan pelaporan; 
e. penyiapan bahan pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah lingkup data, 
informasi dan pelaporan; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang III Data, 
Informasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: 
a. mengkaji dan merumuskan kebijakan 
teknis lingkup data, informasi dan pelaporan; 
b. menyusun rencana dan program kerja lingkup 
data, informasi dan pelaporan; 
 
c. menjelaskan ... 
 15 
 
c. menjelaskan dan membagi tugas 
kepada bawahan a gar pekerjaan dapat 
dilaksanakan secara efektif dan efisien; 
d. mengarahkan tugas kepada bawahan 
berdasarkan a rah kebijakan umum Badan 
agar tujuan dan sasaran tercapai; 
e. membina bawahan dengan cara 
memotivasi untuk meningkatkan produktivitas 
kerja dan pengembangan karier bawahan 
lingkup data, informasi dan pelaporan; 
f. menyiapkan bahan penyusunan Renstra 
dan Renja lingkup data, informasi dan 
pelaporan; 
g. menyusun laporan hasil evaluasi kebijakan 
perencanaan tata ruang, ekonomi, s osial, 
budaya dan pemerintahan; 
h. menyusun laporan hasil evaluasi kebijakan 
kewilayahan; 
i. membuat telaahan staf bahan perumusan 
kebijakan lingkup data, informasi dan 
pelaporan; 
j. menyusun laporan pelaksanaan RKPD dan 
program/kegiatan yang dibiayai APBD 
Provinsi dan APBN secara berkala (bulanan, 
triwulanan dan tahunan); 
k. menyusun LKPJ Wali Kota tahun anggaran 
dan akhir masa jabatan; 
l. menyusun laporan hasil pengendalian 
dan evaluasi kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah; 
m. menyusun laporan hasil evaluasi 
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan 
daerah (pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan 
RKPD); 
n. menyusun laporan hasil evaluasi terhadap 
hasil rencana pembangunan daerah 
(pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD); 
o. menyusun ... 
 16 
 
o. menyusun laporan hasil integrasi substansi, 
sinkronisasi dan harmonisasi hasil 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang); 
p. mengumpulkan dan mengkaji bahan 
untuk penyusunan LKIP lingkup data, informasi 
dan pelaporan; 
q. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk 
penyusunan LPPD Badan lingkup data, 
informasi dan pelaporan; 
r. menyiapkan, mengonsep, meme riksa dan 
memaraf konsep naskah dinas lingkup data, 
informasi dan pelaporan; 
s. menghimpun, menganalisis dan mengolah 
data perencanaan pembangunan daerah; 
t. melaksanakan hubungan kerja dengan 
Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; 
u. melakukan perhitungan terhadap 
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 
lingkup data, informasi dan pelaporan; 
v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan lingkup data, informasi dan 
pelaporan; 
w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; dan 
x. melaksanakan pelayanan informasi 
perencanaan kota. 
 
6. ketentuan Pasal 29 dihapus. 
 
 
 
 Pasal ... 
 17 
 
 Pasal II 
 
Peraturan Wali K ota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah kan 
pengundangan Peraturan Wali K ota ini dengan 
penempatannya d alam Berita Daerah Kota Bandung. 
 
 
Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 19 April 2018 
Pjs. WALI KOTA BANDUNG, 
 
 TTD. 
 
 
 MUHAMAD SOLIHIN 
 
 
Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 19 April 2018 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 
 
 
 TTD. 
 
 DADANG SUPRIATNA 
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 31 
 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya 
 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 
 
 
H. BAMBANG SUHARI, SH 
NIP. 19650715 198603 1 027 
 
LA BAGIAN HUKUM 
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 
 
 
 H. BAMBANG SUHARI, SH 
 NIP. 19650715 198603 1 027