Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK Nomor 2 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Barat. 
3. Daerah adalah Kota Pontianak. 
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak. 
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksan aan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
6. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah an 
daerah. 
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang -undangan bagi setiap warga 
Negara dan penduduk atas barang, jasa d an/atau pelayanan 
administratif yang disediak an oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 
9. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 
Penyelenggara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. 
10. Organisasi Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya 
disebut O rganisasi Penyelenggara adalah satuan kerja 
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan 
institusi penyelenggara negara, koperasi, lembaga independen 
yang dibentuk berdasarkan undang -undang untuk kegiatan 
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 
semata -mata u ntuk kegiatan pelayanan publik. 
11. Pelaksanaan pelayanan publik yang selanjutnya disebut 
Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang 
yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas 
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 
publik. 
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun 
penduduk sebagai orang -perseorangan, kelompok, maupun 
badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat 
pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
13. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
yang berkualitas, cep at, mudah, terjangkau dan terukur. 
4 
 
 
 2. ketentuan Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai 
berikut :