Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 30 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 30 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, pada BAB III - MPP, STANDAR, DAN MANAJEMEN PELAYANAN, Pasal 21 menjelaskan:

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. 
(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling sedikit meliputi: 
a. menerima permintaan layanan informasi; 
b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan 
c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan. 
(3) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf c, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor 
depan/front office. 
(4) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor 
belakang/ back office. 
(5) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dari bidang yang memiliki fungsi layanan informasi pada DPMPTSP. 
(6) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana pada ayat (5) dituangkan dalam 
Keputusan Kepala DPMPTSP.