Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 14?
Dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 14 mengatur sebagai berikut:

Penerimaan Desa terdiri dari pendapatan desa dan penerimaan pembia yaan desa . Pasal 13 
(1) Fungsi otorisasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti bahwa 
anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja 
pada tahun yang bersangkutan . 
{2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti 
bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan 
kegiatan pada tahun yang bersangkutan . 
(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti 
bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
(4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti bahwa 
anggaran desa harus diarabkan untuk menciptakan lapangan kerja / 
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pere konomian . 
(5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti bahwa 
kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan . 
(6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti bahwa 
anggaran Pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupa yakan 
keseimbangan fundamental perekonomian desa . • Pasal 12 
(1) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 
dan kemampuan pendapatan desa. 
(2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 
kepada RKPDesa dalam rangka mewujudkan pela yanan kepada mas yarakat 
untuk tercapain ya tujuan tata kelola pemerintahan desa yang baik. 
(3) Seluruh kegiatan yang didanai dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) wajib di infonnasikan kepada mas yarakat melalui media Papan Informas i 
Desa. 
( 4) Papan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipajang pada tempat 
ibadah , poskamling dan disemua tempat berkumpulnya masyarakat desa , agar 
mas yarakat desa bisa meng awasi APBDesa. 
(5) APBDesa mempun yai fungsi : 
a. otorisasi ; 
b. perencana an; 
c. penga wasan ; 
d. alokasi ; 
e. distribusi ; dan 
f. stabilisasi. 
{6) APBDesa , Perubahan APBDesa , dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
(7) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) ditetapkan paling lambat 30 {tiga pulub) bari setelah Peraturan Daerah 
ten tang Peru bahan APBD Kabu paten ditetapkan. 
(8) Peraturan Desa tentan g Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 3 {tiga) bulan 
setelah berakhirn ya tahun anggaran . BAB IV 
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBDESA 
Bagian Kesatu 
Asas Umum APBDesa