Menurut PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Jembrana. 
3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 
4. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, 
tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksnakan 
tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 
5. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural 
pada instansi pemerintah daerah yang bertugas melakukan 
penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran 
kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selajutnya disingkat PNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang 
bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 
7. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala 
bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan 
dengan butir–butir jiwa korps dan Kode Etik PNS. 
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina 
Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum 
atau pejabat lain yang ditunjuk.