Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 9 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 9 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG, Pasal 4 berbunyi:

(1) Bupati melimpahkan kewenangan dibidang perizinan da n 
non perizinan kepada Kepala Dinas. 
(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada aya t 
(1), meliputi : 
a. memproses pelayanan administrasi; 
b. menandatangani dokumen; 
c. menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan 
dan non perizinan; 
d. melakukan penolakan terhadap pemberian izin; 
e. pencabutan izin; dan 
f. menangani pengaduan masyarakat. 
(3) Dihapus. 
(4) Dihapus. 
(5) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimak sud 
pada ayat (1) meliputi : 
a. izin prinsip; 
b. izin lokasi; 
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; 
d. izin mendirikan bangunan (IMB); 
e. izin usaha jasa konstruksi (IUJK); 
f. izin lingkungan; 
g. izin pembuangan air limbah (IPAL); 
h. izin tempat penyimpanan sementara limbah B3; 
i. izin tempat pengumpulan limbah B3; 
j. izin tempat usaha pengolahan sampah; 
k. izin usaha dan tanda daftar usaha (TDU) perusahaan 
penggilingan padi/huller dan penyosohan besar (RMU) ; 
l. izin usaha perkebunan; 
m. izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B); 
n. izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P); 
o. izin usaha peternakan; 
p. tanda pendaftaran peternakan rakyat; 
q. izin pemotongan hewan, penanganan daging serta ha sil 
ikutannya; 
r. izin usaha perikanan; 
s. tanda daftar izin usaha perikanan (TD-IUP); 
t. penerbitan izin pendidikan anak usia dini; 
u. pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh 
masyarakat. 
v. izin apotek; 
w. izin optikal; 
x. izin laboratorium kesehatan swasta; 
y. izin toko obat; 
z. izin usaha mikro obat tradisional (UMOT); 
 
 aa. surat ... 
 
 
5 
 
aa. surat izin praktik dokter/dokter gigi; 
bb. surat izin praktik bidan (SIPB); 
cc. surat izin praktik perawat (SIPP); 
dd. surat izin kerja perawat (SIKP); 
ee. surat izin kerja tenaga teknis keparmasian (SIKTTK) ; 
ff. surat izin praktik apoteker (SIPA); 
gg. surat izin praktik penata anestesi; 
hh. surat izin kerja tenaga gisi (SIKTGZ); 
ii. surat izin praktik elektromedis (SIP-E); 
jj. surat izin praktik ahli tenaga laboratorium medik ( SIP-
ATLM); 
kk. izin mendirikan rumah sakit umum kelas C dan D; 
ll. izin operasional rumah sakit umum kelas C dan D; 
mm. izin operasional puskesmas; 
nn. surat izin mendirikan klinik; 
oo. izin operasional klinik; 
pp. sertifikat produksi pangan pada industri rumah tang ga 
(SPP-IRT); 
qq. izin tukang gigi; 
rr. izin kerja perekam medis (SIKM); 
ss. izin kerja radiografer (SIKR); 
tt. surat izin tenaga sanitarian (SIKTS); 
uu. surat izin kerja perawat gigi (SIKG); 
vv. izin salon kecantikan; 
ww. kartu tanda pencari kerja (AK-1); 
xx. izin lembaga pelatihan kerja (LPK); 
yy. tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) terdiri dari : 
1. tanda daftar usaha daya tarik wisata; 
2. tanda daftar usaha penyelenggaraan kegiatan 
hiburan dan rekreasi; 
3. tanda daftar usaha jasa pramuwisata; 
4. tanda daftar usaha penyelenggaraan pertemuan, 
perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; 
5. tanda daftar usaha jasa konsultan pariwisata; 
6. tanda daftar usaha jasa informasi pariwisata; 
7. tanda daftar usaha wisata tirta; dan 
8. tanda daftar usaha spa. 
zz. izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T); 
1. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP); 
2. izin usaha toko modern (IUTM); 
3. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda 
daftar perusahaan (TDP) simultan; 
4. tanda daftar perusahaan (TDP); 
5. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol 
(SIUP-MB); 
6. surat izin tempat penjualan minuman beralkohol; 
7. tanda daftar gudang (TDG); 
 
 
 aaa. izin ... 
 
 
6 
 
aaa. izin usaha industri (IUI); 
bbb. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi; 
ccc. izin operasional menara (IOM). 
ddd. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; 
eee. izin trayek angkutan pedesaan; 
fff. izin insidentil (penyimpangan trayek); 
ggg. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam 
trayek; 
hhh. kartu pengawasan angkutan umum pedesaan; 
iii. sertifikat laik higiene sanitasi; 
jjj. sertifikat laik sehat. 
kkk. akta kelahiran; 
lll. akta perkawinan; 
mmm. akta perceraian; 
nnn. akta kematian; 
ooo. akta pengangkatan anak, pengakuan anak, 
pengesahan anak, perubahan nama; dan 
ppp. surat tanda uji kendaraan bermotor. 
(6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada aya t 
(2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, 
dikecualikan terhadap perizinan dan non perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf iii, huruf jjj, 
huruf kkk, huruf lll, huruf mmm, huruf nnn, huruf o oo dan 
huruf ppp. 
 
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berb unyi sebagai 
berikut :