Apa substansi hukum dari Pasal 63 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 12 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 12 Tahun 2017 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, khususnya BAB XIII - KETENTUAN LAIN -LAIN, Pasal 63, adalah:

(1)Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Dokumen
Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Album Peta yang merupakan
!bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam halterdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri
terhadap wilayah kabupaten /kota lain berbatasan yang belum disepakati
pada saat Peraturan Daerah iniditetapkan ,rencana dan album peta
,sebagaimana dimaksud pada ayat 4akan disesuaikan berdasarkan
;ketentuan peraturan perundang -undangan .
(3)jDalam halterdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang
berdampak penting dan cakupan luas serta bemilai strategis (DPCLS ),
'yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
,Republik Indonesia ,diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan
!perundang -undangan .
(4)Dalam halterdapat fungsi kawasan budidaya yang masih berada dalam
status kawasan hutan ,diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan
,perundang -undangan dibidang kehutanan .
(5);Dalam halterbitnya peraturan dan/atau keputusan perubahan kawasan
hutan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang
.kehutanan terhadap kawasan hutan yang dilakukan holding zone dan
outline ,maka dilaksanakan pengintegrasian perubahan kawasan hutan
tersebut dalam Peraturan Daerah inidengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang -undangan dibidang kehutanan .
(6)Batas kawasan hutan yang diacu adalah batas kawasan yang telah
!dilakukan penunjukan kawasan hutan ,tata batas kawasan hutan
dan/atau penetapan kawasan hutan yang didasarkan kepada surat
keputusan terakhir dari menteri yang membidangi kehutanan .
(7)Penyelesaian hak-hak pihak ketiga dan pemanfaatan ,perubahan dan
peruntukan kawasan hutan diselenggarakan sesuai dengan peraturan
;perundang -undangan yang berlaku .
(8)RTRW Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Rinci
Tata Ruang Kabupaten .
(9)Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)adalah :
;a.Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten ;dan
b.Rencana Detail Tata Ruang (RDTR )Kecamatan .
(10)Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah