Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 104?
Pasal Pasal 104 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB VI - PEMA NFAATAN, menyatakan:

(1) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan 
dengan memper timbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan 
penyewaan seba gaimana dimaksud d alam Pasal 103 ayat (9). 
(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati 
menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaa n 
sewa dengan disertai alasan. 
(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan 
surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan. 
(4) Surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang -
kurangnya memuat: 
a. data barang milik daerah yang akan disewakan; 
b. data penyewa; 
c. data sewa, antara lain: 
1. besaran tarif sewa; dan 
2. jangka waktu. 
(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang 
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil 
perhitu ngan berdasarkan formula tarif s ewa. 
(6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa 
dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan 
formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat 
persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon 
penyewa. 
 
Paragraf 10 
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang