Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 39 Tahun 2018 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 39 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Penyelenggaraan pelayanan penanganan Pengaduan Masyarakat di 
lingkungan Pemerintah Daerah dilaksaaan berdasarkan asas : 
cepat, artinya setiap laporan atau Pengaduan Masyarakat yang masuk 
harus secepat mungkin ditindak lanjuti atau ditanggapi; 
- 5 -
sederhana, artinya prosedur atau mekanisme penanganan laporan atau 
Pengaduan Masyarakat harus sesederhana mungkin untuk 
memudahkan masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan; 
transparan artinya proses penerimaan dan tindak lanjut penanganannya 
harus transparan (terbuka) yang memberikan akses masyarakat untuk 
memantau tindak lanjut penyelesaiannya; 
akuntabel, artinya laporan atau pengaduan masyarakat harus 
ditindaklanjuti secara benar dan bertanggung jawab serta mampu 
memberikan kepastian kepada masyarakat atas tindak lanjut terhadap 
permasalahan yang dilaporkan; 
proporsional, artinya penanganan laporan atau pengaduan masyarakat 
harus ditangani secara proporsional oleh pejabat / petugas sesuai 
dengan kapasitas dan kewenangannya masing - masing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
informatif, artinya pimpinan Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah 
atau penyelenggara harus menginformasikan dan mempublikasikan 
sistem penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dilingkungan 
masing-masing; dan 
tidak diskriminatif, artinya laporan atau pengaduan masyarakat yang 
diterima harus ditindaklanjuti secara adil dan transparan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.