Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 46 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 46 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Wali Kota ini,yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Medan .
2.Pemerintahan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 .Daerah adalah penyelenggaraan urusan
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom .
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan .
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah .perwakilan rakyat daerah yang
6.Organisasi Perangkat Daerah ,yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran /pengguna barang .
7.Rencana Keija Pemerintah Daerah ,yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu )tahun atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan
daerah .
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5(lima )tahun .
5
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
10.Rencana Keija OPD ,yang selanjutnya disingkat Renja OPD
adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1(satu )tahun .
11.Rencana Keija adalah dokumen rencana yang memuat program
dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan ,dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran .
12.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan ,belanja ,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1(satu )tahun .
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat
daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA -OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD .
14.Isu-isustrategis adalah kondisi atau halyang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah
karena dampaknya yang signiflkan bagi daerah dengan
karakteristik bersifat penting ,mendasar ,mendesak ,beijangka
panjang ,dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah
daerah dimasa yang akan datang .