Apa saja yang diatur dalam Pasal 88 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK, Pasal 88 menetapkan:

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat 
menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal: 
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang 
tidak atau kurang dibayar; 
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu 
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaik an pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 
secara jabatan. 
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data y ang semula belum terungkap 
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terut ang. 
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besar nya dengan jumlah kredit 
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredi t pajak. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP DKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 1, dan angka 2, dikenak an sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP DKBT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrati f berupa kenaikan sebesar 
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tid ak dikenakan jika Wajib Pajak 
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemer iksaan. 
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a angka 3, dikenakan sanksi administratif ber upa kenaikan sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulu h empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak.