Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 PENGEMBANGANSUMBE RDAYAMANUSIA BUPATI SEKADA U Nomor 53 Tahun 2016.
Redaksi dari PENGEMBANGANSUMBE RDAYAMANUSIA BUPATI SEKADA U Nomor 53 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, pada , Pasal 13 menjelaskan:

(1) Jabatan Fungs ional terdiri dari sejum lah pegawai negeri sipil dalam jenjang 
jabatan fungsi onal sesuai bidang keahlian dan keter ampil an. 
(2) Jabata.n Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempun yai tugas 
melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keteramp ilan sesuai 
perat uran perundang-un dangan yang berlaku. 
(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
melaksanakan tugas nya secar a admin istrasi bertan ggungjawa b kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasion al berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada kepala bidang. 
(4) Jenis jabatan fungsion al dan juml ah Jabatan Fungsional di tentukan 
berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang- undan gan yang berlaku. Pasal 17 BAB VI 
JABATAN FUNGS IONAL (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pembantu yang langsung berada 
dibawah Kepala Badan. 
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit yang 
bertanggungjaw ab kepada Kepala Badan dan dian gkat dan diberhentikan oleh 
Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewe nangan Bupati dari pegawai negeri 
yang memenuh i syarat. Pasal 16 Pada Badan Kepegawai an dan Pengem bangan Sumber Daya Manusia dapat 
dibentuk Unit Pelak sana Teknis Badan sesu ai dengan kebutu han. Pasal 15 BABV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (2) Subbid ang pendidikan dan pelatihan mempun yai tugas mengum pul, mengo lah 
dan merumusk an bahan kebijaka n teknis di bidang pendid ikan dan pelatihan 
serta mengendalikan pelaksa naan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsin ya. 
(3) Subbidang pendidikan dan pelatih an dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja di sub bidang pendidikan dan pelatihan ; 
b. pengumpu lan, pengolahan bahan dan perumusan ke bijakan teknis di 
bidang pendidikan dan pelatihan ; 
c. pelaksanaan koordinas i dan fasilita.si di bidang penge mbangan potensi ; 
d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelay anan umum di bidang 
pendi dikan dan pelatihan ; 
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang pendid ikan dan pelatihan; 
f. pemberian saran dan pertim bangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas pokok dan fungs i di bidang pendidikan dan pelatihan; 
g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang pendid ikan dan pelatihan; dan 
h. pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan dan pelatihan yang 
diserahkan oleh kepala bidang. 
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bu pati Nom or 
15 Tahun 2014 ten tang Susunan Organisas i, Tugas Pokok , Fungsi dan Tata 
Kerja Badan Kepegawaian Daerah dica but dan dinyatakan tidak berlaku. 
(2) Uraian tugas Kepala Badan , sekretaris, kepala bidang , kepala sub bagi an dan 
kepala seksi akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputu san kepala daer ah 
ten tang analis is jabatan. Pasal 20 BAB IX 
KETENT UAN PENUTUP (1) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama , jabatan admin istrator 
dan jabatan pengawas di lingku ngan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sum ber Daya Manusia berhalangan seme ntara sekurang-kurangn ya 7 (tujuh ) 
hari kerja, maka pejabat diata snya dapat menu njuk pejabat lain sebagai 
pelaksana harian guna menjamin kelancaran pelaks anaan tugas di lingku ngan 
unit kerjan ya. 
(2) Apabila pejaba t dalam jabatan pimpinan tinggi pratama , jabatan administrator 
dan jabatan pengaw as di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumb er Daya Manus ia berhalangan tetap, maka pejabat diatasn ya dapat 
menunjuk peja bat lain sebagai pelaksana tugas guna menjamin kelancaran 
pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya. 
(3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas 
sebagaimana dimaks ud ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
(4) Togas , fungs i, kewe nangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau 
pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perun dang-undangan. Pasal 19 BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAI N (1) Kepala Badan , sekretaris, kepala bidang , kepala subbagian, kepala subbidang 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsi p 
koordinasi , integras i, dan sinkron isasi baik secara vertikal maupun 
horizontal. 
(2) Kepala Badan , sekretaris , kepala bidang, kepala subbagian , kepala subbidang 
masing-rnasing bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawas i, dan 
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi 
penyimpangan, mengambil langkah -lang kah yang dipe rlukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Kepala Badan , sekretaris, kepala bidan g, kepala subbagian, kepala subbidang 
wajib mengikuti dan mematu hi petunju k dan bertanggungjawa b kepa da 
atasan masi ng-masing serta men yampaikan laporan berkala te pat pada 
waktunya. Pasal 18 BAB IV 
TATAKE RJA 
Sa.llnan sesuai dengan anlinya 
ALA . • :.I' HUKUM DAN HAM, 
i;::; 
04 6 199412 1 001 BERI TA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 51. YOHANESJHON TTD SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 8 Desember 2016 RUPINUS BUPATI SEKADAU , 
TTD Ditetapkan di Sekada u 
pada tanggal 8 Desember 2016 Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkann ya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau . Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 21 
,..___ SUB BAGIAN 
UMUM DAN 
APARA TUR 
RUPINUS TTD BUPATI SEKADAU , 
suai den an llnya 
HUKU D HAU, 
i-""""-----'"~ SUB HAN 
12 1 001 UPTD SUBBIDANG 
PEN DIDTKAN DAN 
PELATIHAN SUB BIDANG DISIPLlN , 
KEDUD UKAN HUKUM ._ 
DAN KESEJ AHTERAAN 
ASN SUB BIDANG JABA TAN 
DAN PENGEMB ANGAN _ 
POTEN SI PEGAW AI I BID ANG 
PENGEMBA NGAN DAN 
PEM BINAAN APARA TUR 
SIPIL NEGARA I 
,._ SUB BIDANG DATA DAN 
INFORMA SI 
KEPEGAWA IAN SUB BIDANG 
KEPA NGKATAN - SUB BIDANG PENGADAAN , 
PEMINDAHAN DAN 
PEMBERHENTIAN I BID ANG 
PENGADAA N, MUTASI 
DAN INFORMASI 
KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN 
PERE NCAN AAN, 
KEUANGAN D AN 
BA RAN G SEKRE TARIA T 
I KEPALA BAD AN STRUKT UR ORGANISAS I 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 
SUMBERDAYAMANUSIA KABUP ATEN SEKADAU LAM PIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU 
Nom or 53 Tahun 2016 
Tangg al 8 Desember 2016 
Tentang Kedu dukan , Susunan Organisasi , Togas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manus ia Kabu paten Sekadau • f