Bagaimana redaksi normatif Pasal 63 dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor ^TaWuvi Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor ^TaWuvi Tahun 2017 tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI, Pasal 63 berbunyi:

(1)Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
huruf a,dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa
layanan yang diberikan kepada masyarakat .!
(2)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62huruf b,
dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat . *
(3)Hasil keijasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62huruf c,dapat berupa
perolehan dari keijasama operasional ,sewa menyewa
danusaha lainyang mendukung tugas dan fungsi BLUD
RSUD .
(4)Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d,dapat berupa
pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam
rangka pelaksanaan program atau kegiatan diBLUD
RSUD .
(5)Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e,dapat berupa
pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka
pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan
danlain-lain.
(6)Lain-lain pendapatan BLUD RSUDyang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62huruf f,antara
lain:
a.hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan ;
b.hasil pemanfaatan kekayaan ;
c.jasa giro;
d.pendapatan bunga ;
e.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing ;
f.komisi ,potongan ataupun bentuk lainsebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang
dan/atau jasa oleh BLUD RSUD ;dan/atau
g.hasil investasi .