Apa norma yang terkandung dalam Pasal 180 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB VI - PENGKAJI TEKNIS, Pasal 180, memuat:

(1) Tata cara pembentukan tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179ayat (1)meliputi tahapan:
a. penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan;
b. proses penjaringan calon timpengkajian teknis;
c. penilaian calon timpengkajian teknis;
d. penetapan timpengkajian teknis; dan
e. pelatihan dan pengukuhan timpengkajian teknis.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf adilakukan oleh
Dinas PUPR dengan ketentuan :
a. kriteria calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan
pertimbangan kompleksitas bangunan gedung didaerah;
b. jumlah calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan
pertimbangan banyaknya permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung rumah tinggal didaerah;
c. persyaratan calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan
pertimbangan ketersediaan tenaga pengkaji teknis didaerah.
(3) Proses penjaringan calon tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf bdilakukan dengan cara permohonan pengusulan
calon anggota timpengkajian teknis melalui :
a. asosiasi profesi;
b. perguruan tinggi; dan/atau
c. praktisi profesional.
(4) Penilaian calon tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf cdilakukan dengan menilai kualifikasi pendidikan, keahlian,
dan pengalaman oleh Dinas PUPR terhadap setiap calon anggota tim
pengkajian teknis.
(5) Penetapan tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ddilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas PUPR.
(6) Pelatihan dan pengukuhan timpengkajian teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf edilakukan dengan ketentuan :
a. pelatihan timpengkajian teknis dilakukan oleh Dinas PUPR dengan
melibatkan instruktur yang memiliki pengetahuan mengenai pengkaji
teknis, pemeriksaan kelaikan fungsi, pemeriksaan berkala dan
penerbitan atau perpanjangan SLF; dan
b. pengukuhan tim pengkajian teknis dilakukan oleh Dinas PUPR
dengan penyerahan Keputusan Kepala Dinas PUPR tentang
Penetapan Tim Pengkajian Teknis.
Bagian Keempat
Kemampuan dan Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis
Paragraf 1
Umum