Bagaimana redaksi normatif Pasal 25 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 135 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 135 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2015, Pasal 25 berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
menyelenggarakan fungsi :
a. perumus€rn kebijakan di bidang pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
sistem pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan
layanan investasi infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan;
d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di
bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perrrmahan;
e. penetapan sumber pendanaan dan skema
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;
f. pelaksanaErn percepatan kerja sama pemerintah
dan badan usaha bidang pembiayaan
infrastrrrktur pekerjaan umum dan perumahan;
g. penJrusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;
h.pemberian...
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;
j. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Menteri.
4. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 55A dan Pasal 55B sehingga
berbunyi sebagai berikut: