Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Peme rintah Nomor 13 Tahun 1964 Pasal 1?
Dalam Peraturan Peme rintah Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peratur an, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat. 
b. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat. 
c. Bupati adalah Bupati Muna Barat. 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat. 
e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten. 
f. Lu rah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muna Baral di wilayah 
kerjanya. 
g. Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut 
Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentlngan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
h. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh PemerintahKelurahan dan Sadan Permusyawaratan Kelurahan '- . 3. undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
4. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
5. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
6. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
7. peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasl Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741); 
8. peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah 
9. peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat • -2- 
Pasal4 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Lurah Kelurahan mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pembinaan masyarakat Kelurahan; 
b. pelaksanaan pembinaan perekonomian Kelurahan; 
c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan; 
d.pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat 
Kelurahan; • .. dalam mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat 
berdasarkan assl-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
i. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat 
Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan. 
j. Kepala Kelurahan adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan di 
Kelurahan yang 
k. bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Muna Barat. 
I. Peraturan Kelurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat 
oleh BPD bersama Kepala Kelurahan. 
m. Perangkat Kelurahan adalah unsur staf yang membantu Kepala 
Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari 
Sekretaris Kelurahan dan Perangkat Kelurahan lainnya. 
n. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan 
masyarakat. , 
o. Kepala Urusan adalah Unsur Sekretariat Kelurahan dalam wilayah 
Kabupaten Muna Barat. 
p. Pelaksana teknis lapangan adalah perangkat pembantu Kepala 
Kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat 
sesuai dengan bidang tugasnya.