Bagaimana redaksi normatif Pasal 86 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003?
Norma hukum dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 86 berbunyi:

huruf a cliperuntukkan bagi kegiatan yang 
berorientasi untuk mencari keuntungan, antara Jain: 
a. perdagangan; 
b. jasa; clan 
c, industri. Pasal 87 Jenis kegiatan usaha Penyewa dikelompokkan atas: 
a. kegiatan bisnis; 
b. kegllt.Can non-bisnie; dan 
c. kegiatan sosial. Pa&l.l 86 Paragraf Keempat 
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa Ketentuan Ieblh lanjut mengenal penghitungan sewa barang 
mililc daerah di.atur dengan Peraturan Bupati. Pasal 85 (1) Formula tarif/ bcearan eewa barang milik daerah 
ditetapkan oleh Bupati: 
a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan;dan 
b, untuk barang mili.k daerah berupa selain tanah 
dan/ atau ba.ngunan dengan bcrpcdoman pada 
kebijakan pengel.olaan barang milik daerah. 
(2) Besaran eewa, sebagaimana. dimak11ud pa.da ayat (1) 
adalah besaran nilai nominal sewa barang milik d.aerah 
yang ditentukan. 
(3) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a 
atau untuk kegiatan dengan karakteristik u~ yang 
memerlukan walctu sewa lebih dari 5 (lima) tahun 
eebagafmana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b 
dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari 
masing-masing jenis infrastruktur. 
(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana 
dimak&ud pada ayat 13) antaxa la.in denga.n 
mP.m)"IP.rlimhanglcan dRysi hP.1i/ kemampuan membayar 
(ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan 
membayar (willingness to pay) masyarakat. Pasal 84 Paragraf Ket:iga 
Formula Taxif/ Desaran Sewa 
Paragraf Kelima 
Perjanjian Sewa 
ra.sat SS 
( 1 J Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam 
perjanjial~ sewa yang ditandatangaru oleh Penyewa clan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada 
pada Pengelola Ba.rang; den 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang 
berada pada Pengguna Barang. 
(2l Perjanjian sewa sebaga:imana dimaksud pada ayat (ll, 
paling sedlldt memuat: 
a. dasar perj1:t11jicm; 
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan 
jangka waktu; 
d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk 
periodeeitaa sewa; 
e. ~ng ja.wab Penyewa atas biaya operasional 
clan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; 
f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis 
kcgiatan usaha dan kategori bentuk kelcmbagaan 
Penyewa; 
g. hak dan kewajiban para pihak; dan 
h. hal lain yang dianggap perlu. ,-. (2) Kelompok kegiatan non-bi81lis sebagaimana dimaksud 
dalem Pasal 86 huruf b dipcruntukkan bagi kegiatan 
yang menarik imbalan atas barang atau ja.sa yang 
diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara 
lain: 
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut 
biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi 
keuntungan, baik materil maupun immateril; 
b. penyelenggaraan pendi.dikan nasional; 
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas 
ywig diperlukan dalam rangka menunjang tugas clan 
fungsi Pengguna Barang; dan 
d, k.egiatan Jainnya yang memenuhi kriteria non-bisnis, 
(3) Kelompok kegiatan sosial aebagaimana dim11k!luo dalam 
Pasa1 86 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang 
tidak menarik imbalan atas barang/ jasa yang diberikan 
dan/atau tklak bercrientasi mencari keuntungan, 
antara lain: 
pelayanan kepentingan umnm yang tidak memungut 
biaya dan/ atau tidak terdapat potensi keuntungan; 
kegiatan sosial; 
kegiatan keagamaan; 
kegiatan kemanuaiaan, 
kegtatan penunjang penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan; dan 
keglatan latnnya yang memenuhi kriteria sosial. r· a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
t. 
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), penyetoran uang sewa barang 
milik daerah untuk KSPI dapat dilakukan secara 
bertahap dengan pereetujuan Pengelola Bar.ang. 
(2) Pcrsetujuan Pengelola &rang eebagaimane. dimaksud 
psufa ~yat ( 1) wajib dilaporkan kepada Bupati. 
(3) Penyetoran uang eewa secara bertahap oebagaimana 
dimaksud pada avat (11 dituangkan dalam perjanjian 
Sewa. 
(4} Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara 
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan memperhltuugkan .nilW 3ekanmg dari 
RP.tiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa 
barang milik daerah hasil perhitungan sesuai 
ketentuan. 
(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
meminta masukan dari penilai. .... , Pasal 90 (1) Hasil sewa ha.rang miJik dacrah mcrupakan penerimaan 
daerah dan seluruhnva wajib disetorkan ke rekening 
Kas Umum Daerah. 
(.2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara 
tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum 
ditanda.tanganinya perjanjian sewa barang milik daerah. 
(3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada 
a.yat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran 
SP.CJ!Nl tunai kepada bendahara penerimaan atau 
menyetorkannya ke rekening .Kas Umum Daerah. 
(4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksu.d pada 
dan ayat {3) dibuktikan dengan menyerahkan 
bukti setor sebagai salah satu dokumen pada Lampiran 
yang menjruli bagian tidak teq>i::iahkan dari pcrjanjian 
sew a. ... ·~. Pasal 89 Pa.n1gnn Keenam 
Pembayaran Sewa (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana 
dimakaud pada ayat ( 11 di.lakukan dikertas bermaterai 
sesuai ketentuan peraturan peru.ndang-undangan. 
(4) Scluruh biaya yang timbul dalam rangka pernbuatan 
perjanjian sewa ditanggung Penyewa. 
( 1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat 
diperpanjang dengan persetujuan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada 
pada .l'engelola Darang; dan 
b, Pengelola Barang, trnrnk barang rnilik daerah yang 
berada pad.a Pengguna Barang. 
(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan 
jangka waktu sewa kepada: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola 
Barang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik da.erah p<tda 
Pengguna Barang, 
(31 Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu 
sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
ketentuan: 
a. untuk jangka waktu sewa Iebih dari 1 lsaru] tahun, 
pennohonan pcrpanjangan harua dieampaikan 
paling lambat 4 (empat) bulan s.el'IP.lum berakhimya 
jangka waktu sewa; 
b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan 
harus dleampalkan paling Iambat 3 (tiga) bulan 
sebelum berakhi.m.ya jangka waktu eewa; 
c. untuk jangka. waktu sewa per bulan, pennohonan 
harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari 
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; 
d. untuk periodesitas aewa per hari atau per jam, 
permohonan harus disampaikan sebelum 
berakhirnya jangka waktu sewa. 
(4J Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi 
pel·syft1aUu1 sebagaimana permohonan sewa pertama 
kali. ,- I'asal 91 Paragraf Ketuiuh 
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa (6) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara 
bertahap sebagaimena diJuak~ucl pada ayat (3) 
dilakukan sepanjang Penyewa tidak memililci 
kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk 
membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat 
pernyataan. 
('I) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditandatangani oleh Penyewa yang sekurang-kurangnya 
memuat keterangan mengenai ketid.alcmampuan 
tersebut dan pemyataan tanggung jawab untuk 
membayar lunas secara bertahap. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan 
Sewa oleh Pengelola Barang dan oleh Pengguna Barang 
diatw· dengan Peraturan Bupati. Pasal 94 Paeo.193 
( 1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada 
eaat berakhfrnya sewa dalam keadaan bail< dan layak 
cligunakan aecara. optimal sesuai fung&i dan 
peruntukannya. 
(2) Penrerahan barang milik dsu'lrsih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Serita Acara 
Serah Terima (BAST). 
(31 Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan 
pengecekan barang milik daerah yang disewakan 
sebelum ditandatang.aninyo. Berita l\cara Serah Terima 
{BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang 
milik daerah bersangkutan. 
(4) Penandatanganan Betita Acara. Serah Terirna (BAST) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah 
semua lrewajiban Penyewa dipenuhi. Sewa berakhir apablla: 
a. berakhimyajangka waktu sewa; 
b. berlakunya sy!lnlt batal 1ies11i:U perjanjian yang 
ditindaklllnjuti dengan pencabutan persetujuan sewa 
oleh Bupati atau Pengelola Ba.rang; 
c. Bupati at.au Pengelola BaJ'8Dg mencabut persetujuan 
sewa daJam rangka penge.wasan dan pengendalian; dan 
cl. ketentuan lain sesuai pere.turan perundang-undangan. Paragraf Kedelapan 
Pengakhiran Sewa