Bagaimana redaksi normatif Pasal 47 dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 1 Tahun 2014?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH, BAB VI - TAHAPAN PENGAWASAN, Pasal 47 berbunyi:

(1) SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 (2) Tindak lanjut rekomendasi APIP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Bupati. 
 
 23 Pasal 48 
 
(1) Tindak lanjut hasil pengawasan yang urgen 
dilakukan ekspose kepada Bupati untuk bahan pertimbangan perlu atau tidaknya dilimpahkan kepada pihak lain. 
 (2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilimpahkan kepada pihak lain apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundangan menjadi kewenangan penegak hukum, sehingga penyelesaian proses hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum meliputi : 1. Kepolisian; 
2. Kejaksaan; atau 
3. Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 
b. telah dilakukan ekspose kepada Bupati dan telah mendapatkan persetujuan Bupati untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan melalui proses peradilan. 
 (3) Tindak lanjut temuan yang mengakibatkan 
kerugian keuangan dan/atau barang daerah 
yang dilakukan oleh pemegang kas/ 
bendaharawan barang/PNS jabatan lainnya, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) berupa penagihan piutang negara, dan penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara. 
 
 
 24 BAB VII 
 
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN