Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 1 Tahun 2014?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 4 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo; 
5. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, untuk di lingkungan Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Daerah. 
8. Pemeriksaan Reguler atau berkala adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 
9. Pemeriksaan atau Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti 
yang dilakukan secara independen, objektif dan 
profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 
 5 10. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektifitas. 
11. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. 
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. 
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
14. Reviu laporan keuangan yang selanjutnya disebut reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat Daerah untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 
15. Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai sebuah tujuan/sasaran strategis instansi. 
16. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, 
 6 pengenalan permasalahan, dan pemberian solusi untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Inspektorat Daerah. 
17. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
18. Pengujian adalah kegiatan meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan/atau barang dengan kriteria yang ditetapkan. 
19. Penilaian adalah kegiatan untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 
20. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, 
wewenang, tanggung jawab dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. 
21. Auditi 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
unit kerja atau lembaga lain yang dilakukan 
pengawasan. 
22. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD yang juga disebut Pengawas Pemerintahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 
 7 BAB II 
 
MAKSUD DAN TUJUAN