Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, khususnya BAB II - RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN, Pasal 4, adalah:

Piutang retribusi sebag aimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dapat dihapuskan adalah:
a.retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD,
STRD, dan/atau dokumen yang dipersamakan;
b.retribusi terutang menurut data administrasi pada
SKPD pengelola retribusi tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi yang disebabkan:
1.hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa;
2.wajib r etribusi meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai
ahli waris;
3.wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan
lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari
pejabat yang berwenang;
4.wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan
harta tidak mencukupi untuk melunasi utang
pajaknya;
5.wajib retribusi menjalani hukuman atas tindak
pidana yang dilakukannya dan telah memiliki
ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
6.wajib retribusi terkena bencana alam yang tidak
dapatdihindari berdasarkan kejadian nyata dan
diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang
berwenang;
7.dokumen sebag ai dasar penagihan retribusi tidak
ditemukan dikarenakan force majeure ;
8.hak negara untuk melakukan penagihan retribusi
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu
sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati; dan
9.wajib retribusi tidak dapat diketemukan lagi
karena:
a)wajib retribusi pindah alamat dan tidak
mungkin diketemukan lagi;
b)objek retribusi dalam keadaan rusak berat
sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan
digunakan lagi dan/atau objek retribusi hilang
atau musnah.