Apa substansi hukum dari Pasal 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  LAMPUNG SELATAN Nomor 06 Tahun 2011?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN  LAMPUNG SELATAN Nomor 06 Tahun 2011 tentang PAJAK RESTORAN, khususnya BAB XI - I, Pasal 22, adalah:

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati d apat 
membetulkan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang -undangan perpajakan daerah. 
(2) Bupati dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa 
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan 
perundang -undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya; 
b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 
c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 
ditentukan; dan 
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek 
pajak. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif dan pengurang an atau pembatalan 
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati.