Jelaskan isi kandungan Pasal 21 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 6 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 6 Tahun 2018 tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, ketentuan pada BAB VIII - KELAS DAN RUANG PERAWATAN, Pasal 21 berbunyi:

Biaya gas oksigen diperhitungkan berdasarkan penggunaan gas oksigen setiap
stripskalaluar manometer regulator oksigen.
Besaran komponenbiaya penggunaannya adalah:
Jumlah strip skala luar manometer regulator dikalikan Rp 150 dikalikan menit
penggunaan ditambah Rp 500 perJasapelayanan Oksigen.
Bagian Kelima
Pelayanan Penunjang Non Medik
Paragraf 1
Intalansi Farmasi
Pasal22
Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di RSUD dilaksanakan dengan sistem satu
pintu oleh instalasi farmasi.
Jenis pelayanan farmasi, meliputi tindakan;
Embalase resep (1 R/);
Embalase resep obat racikan;
Visite Pasien Rawat inap ;
Konsultasi .
Harga jual obat dan alat bahan medis habis pakai (ABMHP) lainnya sesuai
dengan harga jual dipasaran dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur .
Besaran tarif untuk pelayanan resep dan pelayanan farmasi klinik dikenakan
tarif jasa pelayanan dan dihitung per lembar resep.
Besaran tarif pelayanan farmasi tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Pelayanan Rekam Medik
Pasal23
Pelayanan Rekam Medik meliputi :
Berkas Rekam Medik;
Sistem Informasi Manajemen Rumah Saki t (SIMRS) .
-15-
Komponen Tarif Pelayanan Rekam Medik terdiri dari:
Jasa Sarana; dan
Jasa Pelayanan.
Besaran tarif Pelayanan Rekam Medik tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Pelayanan Medi co Legal, Transportasi dan Pemulasaran Jenazah
Pasal24
Pelayanan Medico legal meliputi pemeriksaan visum et repertum dan
pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum.
Visum et repertum dari pasien yang hidup ataupun meninggal hanya diberikan
atas perm intaan tertulis dari pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan.
Besaran tarif pelayanan Medico legal disesuaikan dengan besaran tarif
pemeriksaaan kesehatan dan/atau tindakan Medis yang diberikan.
Komponen tarif pelayanan M edico legal terdiri dari:
Jasa Rumah Sakit/Sarana; dan
Jasa Pelayanan .
Besaran tarif pelayanan Medico legal tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal25
RSUDmenyediakan sarana transportasi berupaambulance dan mobil jenazah.
Tarif ambulance dan mobil jenazah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan
yang ditetapkan berdasarkan pola tarif, dengan memperhitungkan jarak dan
mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Untukluar Daerah yang tidak termasuk di dalam daftar pelayanan dihitung
per kilometer Rp. 4.000, -dengan tarif transportasi belum termasuk biaya
bahan bakar minyak.
Tarif transportasi baik dalam Daerah maupun luar D aerah yang menyeberangi
lautan belum termasuk biaya angkutan laut.
Jika tidak menggunakan jasa paramedis, maka jasa paramedis ditiadakan.
Besaran tarif pelayanan transportasi tercantum dalam lampiranI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal26
Jenis pelayanan pemulasar aan jenazah meliputi:
Perawatan jenazah;
Penyimpanan jenazah;
-16-
Konservasi/pengawetan jenazah; dan
Bedah mayat/otopsi.
Untuk menentukan tarif pemulasar aan jenazah diperhitungkan atas dasar jasa
rumah sakit dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola tarif kamar
jenazah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Tarif pelayanan pemulasara an jenazah belum termasuk biaya obat/bahan
habis pakai.
Besaran Tarif pelayanan pemulasaran jenazah tercantum dalam lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisa hkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Pelayanan Medical Check Up
Pasal27
Jenis dan Tarif Pelayanan Medical Check Up ,besarannya ditetapkan dengan
Keputusan Direktur.
Bagian Kedelapan
Tindakan Pelayanan Kesehatan
Pasal28
Tindakan -tindakan Pelayanan Kesehatan tercantum dalam lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.