Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, pada BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD KABUPATEN BURU, Pasal 23 menjelaskan:

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD Kabupaten
Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c
merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai
kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten Buru
yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD Kabupaten Buru
sesuai dengan kebutuhan DPRD Kabupaten Buru atas usul Anggota,
Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten
Buru.
Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD Kabupaten
Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga)
orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Buru.
Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD Kabupaten
Buru diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris
DPRD Kabupaten Buru sesuai dengan kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2).
Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD Kabupaten Buru didasarkan pada kehadiran
sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD
Kabupaten Buru dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang
hari atau orang bulan.
Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim
ahli alat kelengkapan DPRD Kabupaten Buru diatur dalam(6)
(7\
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
t7
(1)Peraturan Bupati Buru dengan memperhatikan standar keahlian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal24
Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (l)
huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang
untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu
tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi
dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan sekretaris DPRD Kabupaten Buru.
Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur
dalam Peraturan Bupati Buru dengan memperhatikan standar
keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.
Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.