Menurut PERATURAN  DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor 2 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN  DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI, pada , menyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2000 tenta ng 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 
 
 
 
- 2 - 
 
 
 3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4268); 
4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
5. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Ind onesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negaran 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakh ir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 5670); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4769); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tah un 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negaran Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 
- 3 - 
 
 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 200 8 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negaran Republik 
Indonesia Tahu n 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 200 8 tentang 
Guru (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941); 
12. Peraturan Pe merintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang 
Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 
dan/ atau Bakat Istimewa; 
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 
Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya 
Pendidikan pada Satuan Pendidikan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665); 
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 
Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827); 
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 
Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1172); 
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 
Nomor 4 Seri E); 
19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perang kat Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 
- 4 - 
 
 
 Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
dan 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELIT UNG 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN 
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 
 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 
Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut: 
 
1. Diantara angka 47 dan angka 48 ketentuan Pasal 1 
disisip kan 2 (dua) angka, yakni angka 47a dan angka 47b, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: