Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, BAB V - JENIS PELAYANAN PERIZINAN, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

(1) Jenis perizinan yang menjadi kewenangan DPMPT SP, meliputi : 
a. izin p rinsip ; 
b. izin lokasi ; 
c. izin gangguan (HO); 
d. izin mendirikan bangunan (IMB) ; 
e. tanda daftar perusahaan (TDP) ; 
f. surat izin usaha perdagangan (SIUP) ; 
g. izin usaha industri (IUI); 
h. tanda daftar industri (TDI); 
i. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)/pasar tradisional (IUP2T )/toko 
modern yang berjaringan/berwaralaba ; 
j. izin usaha a ngkutan; 
k. izin trayek /izin operasional ; 
l. izin mendirikan dan i zin operasional rumah sakit kelas c/d ; 
m. izin p uskesmas; 
n. izin mendirikan dan izin o perasional klinik; 
o. izin a potik; 
p. izin p raktik bidan; 
q. izin o ptik; 
r. izin usaha obat hewan; 
s. izin usaha peternakan ; 
t. izin usaha jasa konstruksi (IUJK); 
u. izin perusa haan pengeboran a ir bawah t anah ; dan 
v. izin penyelenggaraan reklame ; 
w. izin rumah kos; 
x. Izin rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar. 
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada a yat (1) huruf d, e dan l 
dipungut retribusi berdasarkan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku . 
(3) Pemberian izin sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) selain huruf d,e dan l 
tidak dipungut retribusi. 
(4) Komponen Standar Pelayanan Perizinan untuk jenis perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Bupati ini.