Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 2Teiepon Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 2Teiepon Tahun 2017 tentang PEMBER 1ANDANA JASA PELAYANAN KEPADA WARGA PELAYAN, khususnya BAB III - PERSYARATAN, Pasal 8, adalah:

(1)Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan
masyarakat kepada Pengurus Vihara /Klenteng /Kuil diberikan
kepada Ketua Pengurus Vihara /Klenteng /Kuil atau diberikan
kepada 1(satu )orang pengurus Vihara /Klenteng /Kuil dengan
menunjukkan surat kuasa dari Ketua Vihara /Klenteng /Kuil.
(2)Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan
masyarakat ,Pengurus Vihara /Klenteng /Kuil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi persyaratan meliputi ;
a.penduduk dan berdomisili diwilayah Daerah ;
b.beragama Budha /Hindu ,dewasa ,berakal ,sehat jasmani ,dan
rohani ;
c.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
d.membuat surat pemyataan bermaterai Rp6.000 ,00bahwa
hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja ;
e.Vihara /Klenteng /Kuil berkedudukan dalam wilayah Daerah ;
f.surat keterangan domisili rumah ibadat yang dikeluarkan olehlurah ;
[I
1 1
g.memiliki Keputusan
Vihara /Klenten g/Kuil
tertinggi Vihara /Klenteng /Kuil yang diketahui oleh lurah
setempat dan disampaikan kepada camat oleh pengurus
Vihara /Klenteng /Kuil;dan
h.tidak sebagai pegawai ASN,kaiyawan /pegawai BUMN /BUMD ,
TNI,dan PolrlPenunjnkan Pengurus
yang ditetapkan oleh pengurus
Bagian Keempat
Imam Masjid