Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam Peraturan Perundang -undangan (Lemba ran Negara Republik Nomor 14 Tahun 2014?
Norma hukum dalam Peraturan Perundang -undangan (Lemba ran Negara Republik Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembe ntukan, Pasal 11 berbunyi:

( 1) Sekretaris terdiri atas : 
a. Sub Bagian Program; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Pasal10 Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Sekretaris 
mempunyai fungsi : 
a. koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata ; 
b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; 
c. penyelenggaraan hubungan kerja bidang administrasi dengan lintas 
SKPD dan lembaga lain; 
d. pengelolaan penyusunan program; 
e. pengelolaan penyusunan keuangan; 
f. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
g. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan. (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 
tugas, penyusunan program, pelayanan administrasi kepegawaian, 
keuangan, umum dan perlengkapan serta kerumahtanggaan; 
(2) Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas. 
Pasal9 Pasal 8 Sekretaris Bagian Kedua Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tug as melakukan koordinasi, 
pelaksanaan pengendalian, pelaksanaan pembangunan dan 
pengembangan pariwisata . Pasal7 Bagian Pertama 
Kepala Dinas BAB Ill 
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI -4- 
1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas : 
a. Seksi Pemgembangan Daya Tarik dan lnvestasi Destinasi 
Pariwisata; 
b. Seksi industri Pariwisata; 
c. Seksi Pengembangan Wisata KIE dan Minat Khusus. 
2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina pengembangan 
Destinasi Pariwisata. Pasal 14 Dalam melakasanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menpunyai fungsi : 
a. penyiapan, perumusan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
dibidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan 
masyarakat dan standarisasi pariwisata; 
b. pelaksanaan kebijakan dibidang produk pariwisata, usaha pariwisata 
pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata berdasarkan 
peraturan perundang-undangan; 
c, penyusunan standar, norms kriteria dan prosedur dibidang produk 
pariwlsata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan 
standarisasi pariwisata; 
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang produk pariwisata, 
usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi 
pariwisata; 
e. pelaksanaan administrasi. Pasal13 ( 1 ) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tug as 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis 
dibidang pengembangan destinasi pariwisata. 
(2) · Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
langsung kepada Kepala Dinas. Pasal12 Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata hasil evaluasi program dan kegiatan. 
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
menyusun pertanggungjawaban anggaran tahunan, melaksanakan 
tugas-tugas bendaharawan sesuai perundang-undangan, 
menginventarisir barang dan penghapusan barang kantor dan 
pemellharaan alat secara rutin dan pengelolaan administrasi 
keuangan; 
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
menyelenggarakan tata persuratan, perencanaan formasi pegawai, 
analisa pengembangan pegawai, administrasi kepangkatan dan 
melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian. 
Bagian Ketiga • -5-