Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 5 menetapkan:

{ 1) Atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah wajib 
melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
(2) Atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah dapat 
rnenunjuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara untuk 
melakukan tu gas verifikasi terhadap inforrnasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam hal berdasarkan basil verifikasi sebagairnana 
dimaksud pad a ayat ( 1) dan avat (2) terdapat indikasi 
Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan 
se bagai beriku t: 
a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan 
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah: 
1 . melaporkan kepada Walikota: dan 
2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang 
terjadi di lingkungan Perangkat Daerah: 
b. Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan, 
dilakukan u ntuk indikasi Kerugian 
oleh Kepala Perangkat Daerah y ang 
Daerah van a . b 
membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah: 
c. untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh 
\ /alikota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3l disampaikan paling lambat 7 (tujuh ) hari 
kerja setelah diperoleh inforrnasi terjadinya Kerugian 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
Bagian Ketiga 
PPKD