Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN  WALIKOTA  PADANG PANJANG Nomor 26 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  WALIKOTA  PADANG PANJANG Nomor 26 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang . 
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang . 
4. Perangkat Daerahadalahperangkat daerah di lingkungan PemerintahKota 
Padang Panjang . 
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah Kota Padang Panjang. 
6. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DSPPKBPPPA 
adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak K ota Padang Panjang. 
7. Pengarusutamaan Gender di Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut 
PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi 
laki dan perempuan. 
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan 
tanggung jawab laki -laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 
berubah oleh keada an sosial dan budaya masyarakat. 
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil t erhadap laki -laki dan 
perempuan. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg ara yang selanjutnya disingkat APBN 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan 
undang -undang. 
- 3 - 
 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang 
kondisi laki -laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, 
partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pe mbangunan untuk 
mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, 
fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki -laki dan perempuan. 
13. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen 
yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap 
isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output 
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. 
14. Focal Point m PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai 
kemampuan untu k melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya 
masing -masing. 
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG 
adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan 
gender dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang 
Panjang . 
16. Tim Teknis adalah penggerak bagi perencanaan anggaran dalam kebijakan yang 
responsif gender. 
17. Forum Data Terpilah adalah wadah komunikasi antar anggota kelompok kerja 
untuk berbagi pengalaman dan memuda hkan akses terkait upaya penyediaan 
data terpilah& analisis gender yang dibentuk ditingkat internal lembaga dan 
atau lintas Perangkat Daerah .