Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 7 Tahun 2013?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 7 Tahun 2013 tentang , khususnya BAB XVII - PENYIDIKAN, Pasal 7, adalah:

, Pasal 8 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabu paten Pesawaran 
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Keka yaan Daerah 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal II 
 
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lem baran daerah 
Kabupaten Pesawaran. 
 
Ditetapkan di Gedong Tataan 
Pada tanggal 23 Agustus 2017 
 
BUPATI PESAWARAN, 
 
dto 
 
DENDI RAMADHONA K. 
 
Diundangkan di Gedong Tataan 
Pada tanggal 23 Agustus 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 
 
 dto 
 
KESUMA DEWANGSA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMO R 26 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
PROVINSI LAMPUNG: 03/506/PSW/2017. 
 
Sesuai Dengan Salinan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB PESAWARAN, 
 
 dto 
 
SUSI PATMININGTYAS, S.H. 
Pembina Tk. I 
NIP. 19661015 199503 2 002 
PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
NOMOR 3 TAHUN 2017 
 
TENTANG 
 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
 
I. UMUM 
Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pel aksanaan 
pembangunan di Kabupaten Pesawaran secara berkesina mbungan, serta 
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarak at perlu 
dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Dera h secara 
sah.Dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai salah s atu sumber 
Pendapatan Asli Daerah secara sah. 
 
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapka n upaya pelayanan 
kepada masyarakat dapat ditingkatkan khusus pelayan an dibidang jasa 
usaha dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan de ngan berlakunya 
Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan daerah un tuk membiayai 
kebutuhan pengeluarannya semakin berswara karena da pat menyesuaikan 
pendapatan sejalan dengan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi 
dalam penetapan tarif. Dipihak lain penetapan Perat uran Daerah ini akan 
memberikan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewa jiban, maka 
Retribusi Kekayaan Daerah yang telah ditetapkan den gan Peraturan 
Daerah kabupaten Pesawaran Nomor 07 Tahun 2013 perl u ditinjau dan 
disesuaikan karena belum cukup mengatur tentang obj ek Retribusi 
Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten 
Pesawaran. 
 
II. PASAL DEMI PASAL