Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

�alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan· 
. Daerah adalah Kabupaten Melawi. ' 
2. Pemerintah • ;JV 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 
penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan Daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Melawi. 
4. Provinsi aclalah Provinsi Kalimantan Barat. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
clisingkat DPRD aclalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Melawi. 
6. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berclasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, clan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis. 
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 
Pemerintah Desa, clan unsur masyarakat yang 
cliselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan 
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan 
Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
14. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur 
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa. 
15. Pemberdayaan ... 31 
i sebagai unsur 
yang memimpin 
yang menjadi 
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan 
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan 
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, 
masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang 
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta 
dinamika masyarakat Desa. 
1 7. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi 
yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, 
sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan 
sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
permasalahan yang dihadapi desa. 
18. Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat 
RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa 
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada 
Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan 
pembangunan Daerah. 
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa. 
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. ' 
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 
dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran 
pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
25. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.