Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, BAB III - TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH, Pasal 15 menetapkan:

Pemeriksaan Pajak Daera h sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 10 dilaksana kan 
dengan cara: 
a. menghentikan pemeriksaan dengan membu at Laporan Hasil Pem eriksaan 
sumir ; atau 
b. membuat Laporan Hasil Pem eriksaan, sebagai dasar penerbitan 
SKPDKB /SKPDLB /SKPDN/ SKPDKBT sesuai dengan ketentu an peraturan 
perundang -undangan perp ajakan. 
Pasa l 16 
Penghentian pemeriksaa n dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakuk an dalam ha! Wajib Pajak, 
wakil , kuasa, pegawai , atau anggota keluarga yang telah dewasa , dari Wajib Pajak 
yang dipe riksa tidak ditemukan dala m jang ka waktu Pem eriksaan Pajak Daerah 
sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 14. 
PARAF HIRARKI 
ASISTEN TATA PEMERI NTAHAN 
KEALA AOIAN HUKUM SETDK 
PARAF KOORDINAST 
KEALA BADAN PENDA PATAN DAERAH PARAF HIRARKI 
WAKIL WALIOTA 
SEKRETARIS DAERAH 
HARMONISAST DAN SINKRONISAS I 
KASUBAG PPHD « 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH 
- 15­ 
Pasa l 17 
Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf b dilakukan dalam hal: 
a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, 
dari Wajib Pajak yang diperiksa mengajukan permohonan pengemba lian 
kelebih an pembayaran pajak, dan tidak ditemukan dalam jangka waktu 
Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau 
b. Wajib Pajak, wakil, kuasa , pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, 
dari Wajib Pajak yang diperiksa ditemukan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 
dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan Pajak Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 12. 
Bagian Kelima 
Standar Pemeriksaan Pajak Daerah 
Pasa l 18 
(1) Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaks ud dalam Pasa l 10 
dilaksanakan sesu ai dengan Standar Pemeriksaan. 
(2) Standar Pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. standar umum pemeriksaan; 
b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan 
c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.