Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 36 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 36 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, pada BAB IV - SANKS!, Pasal 8 dinyatakan:

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
, terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut: 
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan 
masing-masing tenggat waktu surat paling lama 1 (satu) bulan; 
b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka 
kepada Wajib LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
(2) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten 
Sekadau sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 
(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi 
ketentuan/kewajibannya, diputuskan dalam rapat tim penjatuhan 
hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.