Apa norma yang terkandung dalam Pasal 40 PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, khususnya BAB IV - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 40, memuat:

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), melakukan 
evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan 
Sosial sesuai pedoman yang berlaku. 
(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil 
evaluasi Bantuan Sosial berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua TAPD. 
(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
Keuangan Daerah, yang dituangkan dalam DNCP-BBS. 
(4) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNCP-BBS 
kepada Bupati. 
(5) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNCP-BBS 
berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD. 
(6) Persetujuan Bupati terhadap DNCP-BBS dituangkan dalam bentuk 
Lembar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi 
anggaran belanja Bantuan Sosial dalam KUA dan PPAS. 
 
Bagian Kedelapan 
Penganggaran