Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, pada BAB IV - PEMBINAAN DAN KOORDINASI, Pasal 8 menjelaskan:

Yang dimaksud dengan pejabat dibawahnya yang ditugaskan
untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian atau
pelaksana tugas Kepala OPD / Pimpinan OPD / Camat dilakukan
oleh orang yang sama adalah, misalnya Kepala Dinas
Pemberdayaan Masayarakat dan Desa belum ada pejabat
definitifnya karena dalam proses assessment , dan yang
13tertugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Sekretaris Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perjanjian kinerja
antara Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dilakukan oleh orang yang sama.