Menurut PERAtURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 31 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam PERAtURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 31 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WAUKOTA BINJAI NOMOR 8ATAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN, pada , menyatakan:

o (1)PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi lelang negara
melaporkan pembuatan akta tanah atau risalah lelang perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan kepada Walikota paling lambat 10
(sepuluh )bulan berikutnya .
(2)Pelaporan BPHTB dibuat bertujuan untuk memberikan informasi
tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan
AsliDaerah (PAD ).
(3)Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan
dokumen -dokumen dari bank dan/atau bendahara penerima dan/atau
PPAT.
(4)Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
9.ketentuan Pasal 12ayat (1)diubah ,sehingga Pasal 12berbunyi sebagai
berikut :!
oPasal 12
(1)Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan
pengurangan atau keringanan pajak kepada Walikota melalui Kepala
BPKPAD .
(2)Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilflksflnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
(3)Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
10.ketentuan Pasal 18ayat (1)diubah ,sehingga Pasal 18berbunyi sebagai
berikut :