Jelaskan isi kandungan Pasal 28 dari PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, ketentuan pada BAB IV - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 28 berbunyi:

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada 
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah 
yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan 
pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
- 23 - 
 
 (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 
(3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan 
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam, bencana alam/musibah lainnya, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan 
b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, 
sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.