Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 31 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 31 Tahun 2017 tentang PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN, pada BAB IV - PENGGUNAAN DANA, KETENTUAN TARIF DAN, Pasal 8 dinyatakan:

Klaim pelayanan transportasi rujukan, dengan 
melampirkan: 
fotokopi KTP atau KK atau KIS kelas 3 atau Surat 
Keterangan Domisili Pasien yang masih berlaku; 
kwitansi sewa kendaraan atau nota Bahan Bakar 
Minyak; dan 
daftar tagihan klaim pelayanan transportasi rujukan 
dan kuitansi induk. 
Klaim operasional di RTK dan makan minum pasien, 
dengan melampirkan: 
fotokopi KTP atau KK atau KIS kelas 3 atau Surat 
Keterangan Domisili Pasien yang masih berlaku; 
daftar tagihan klaim pelayanan makan dan minum 
pasien dan kuitansi induk; dan 
daftar absensi pelayanan makan dan minum. 
Klaim perjalanan dinas petugas pendamping rujukan, 
dengan melampirkan: 
surat tugas petugas atau pendamping rujukan oleh 
kepala puskesmas atau kepala desa; 
surat rujukan dari fasilitas kesehatan yang 
ditandatangani dokter atau kepala puskesmas atau 
yang diberi pelimpahan wewenang; 
fotocopi KTP atau KK atau KIS kelas 3 atau Surat 
Keterangan Domisili Pasien yang masih berlaku; 
laporan perjalanan dinas; dan 
kwitansi perjalanan dinas. 
Klaim jasa perawatan atau pertolongan persalinan, dengan 
melampirkan: 
SKTM yang ditandatangani oleh kepala desa; 
dalam hal kasus rujukan, harus disertai surat rujukan 
dari fasilitas kesehatan yang ditandatangani dokter 
atau kepala puskesmas atau yang diberi pelimpahan 
wewenang; 
fotocopi KTP atau KK atau Surat Keterangan Domisili 
Pasien yang masih berlaku; 
partograf atau rekam medis; 
kartu Ibu atau Buku KIA; dan 
daftar tagihan klaim pelayanan jasa perawatan 
dan/atau pertolongan persalinan dan kuitansi induk.