Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, BAB VI - KELEMBAGAAN, PENGATURAN TATA TERTIB, Pasal 16 menetapkan:

(1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat: 
a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; 
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; 
c. waktu musyawarah BPD; 
d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; 
e. tata cara musyawarah BPD; 
f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan 
anggota BPD; dan 
g. pembuatan berita acara musyawarah BPD. 
(2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. pelaksanaan jam musyawarah; 
b. tempat musyawarah; 
c. jenis musyawarah; dan 
d. daftar hadir anggota BPD. 
(3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 
a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa; 
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah 
Desa; 
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; 
dan 
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi 
masyarakat. 
- 12 - 
 
(4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan 
pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f meliputi: 
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan 
Pemerintahan Desa; 
b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas 
pandangan BPD; 
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau 
pendapat Kepala Desa; dan 
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD 
kepada Bupati. 
(5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara 
musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g meliputi : 
a. penyusunan notulen rapat; 
b. penyusunan berita acara; 
c. format berita acara; 
d. penandatanganan berita acara; dan 
e. penyampaian berita acara.