Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARAN G/JASA, BAB III - KODE ETIK, Pasal 4 menetapkan:

(1) Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa sebagai mana 
dimaksud dalam Pasal 3, setiap penyelenggara pelaya nan 
pengadaan barang/jasa harus taat pada kode etik seb agai 
berikut : 
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa 
tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran 
dan ketepatan terciptanya tujuan pengadaan barang/ 
jasa; 
b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menja ga 
kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut 
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadin ya 
penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; 
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tida k 
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak 
sehat; 
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusa n 
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis 
para pihak; 
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pengadaan barang/jasa; 
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ 
jasa; 
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan 
pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langs ung 
atau tidak langsung merugikan negara; 
h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak 
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, 
imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada 
siapapun diketahui atau patut diduga berkaitan deng an 
pengadaan barang/jasa; 
i. cermat 
j. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar 
k. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib 
dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
l. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk 
menghindari benturan kepentingan; 
m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau 
kewenangan yang dimiliki; 
n. tidak menyimpang dari prosedur; 
o. proaktif; dan 
p. tanggap/responsif. 
(2) Setiap… 
6 
 
(2) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional pe ngelola 
pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas masi ng-
masing dilarang : 
a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan 
dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuas a 
atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung 
atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan 
penyedia barang/jasa; 
b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak ben ar 
dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau 
diputuskan; 
c. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan 
dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya ba ik 
langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang 
mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa di l uar 
kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja ; 
d. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk 
kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain; 
e. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa 
yang diskriminatif/pilih kasih; 
f. mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan 
pihak OPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 
dan 
g. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat 
melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau 
wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau 
perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia 
barang/jasa atau masyarakat.