Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 43 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 43 Tahun 2017 tentang PEDOMAN KAWASAN SENTRA AGRIBISNIS KAKAO, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Agribisnis adalah kegiatan usaha yang berbasis pertanian dalam hal ini 
perkebunan atau bidang lain yang mendukungnya baik dari sektor hulu 
maupun hilir. 
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber 
daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, 
pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. 
6. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan 
pengelompokan fungsional kegiatan tertentu. 
7. Sentra Agribisnis adalah suatu kawasan dimana segala rangkaian komponen 
aktivitas agribisnis baik aspek hulu sampai hilir dan pusat informasi harga 
pada kawasan ini. 
8. Komoditas Kakao adalah hasil dari usaha tani budidaya tanaman kakao, 
penanganan pascapanen, pengolahan yang diperdagangkan baik dalam 
daerah, antar pulau maupun antar negara yang merupakan tanaman 
perkebunan. 
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi 
Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang 
Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. 
10. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, 
dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan 
petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi 
Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. 
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani 
kakao yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, 
kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan 
komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 
anggota. 
12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah 
kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk 
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 
13. Asosiasi Petani Kakao adalah lembaga independen yang dibentuk oleh, dari 
dan untuk petani yang melibatkan para petani kakao, dapat juga para 
pengumpul maupun pengusaha kakao ataupun yang mempunyai 
kepentingan dengan komoditas kakao. 
14. Pemangku Kepentingan adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas 
ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan 
terhadap Sentra Agribisnis Kakao.