Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959.
Redaksi dari Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , pada , Pasal 39 menjelaskan:

(I) Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf h 
yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/ atau ruang publik tidak 
boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/ dipertahankan. 
(2) Ketentuan mengenai pertandaan (signage) sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
ditetapka.n dengan Peraturan Bupati tentang pertandaan/ siqnaqe pada 
bangunan dan lingkungan. 
{ 1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL rnemuat program 
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana 
investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian 
pelaksanaan. 
(2) Program tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta 
kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana 
ak:sesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, 
baikberupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru. 
(3) Rencana umurn dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu 
lingkungan/kawasan yang mernuat rencana peruntukan lahan makro 
danmikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, 
rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, 
rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau. 
(4) Rencana investasi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan arahan 
program investasi bangunan gedung dan lingkungannya yang disusun 
berdasarkan program bangunan dan lingkungan serta ketentuan rencana 
umum dan panduan rencana yang rnernperhitungkan kebutuhan nyata para 
pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pernbiayaan 
dalam penataan lingkungan/kawasan, dan merupakan rujukan bagi para 
pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan 
pembiayaan suatu penataan atau pun rnenghitung tolok ukur keberhasilan 
investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan 
pembangunan. 
(5) Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
merupakan alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada 
rnasa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya 
dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan 
bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan 
kesinambungan pentahapan pelaksanaan pernbangunan. 
(6) Pedornan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
inerupakan alat untuk rnengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan 
bangunan danlingkungan/kawasan yang berdasarkan dokurnen RTBL, dan 
memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, rneningkat, dan 
berkelanju tan. Paragraf 5 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan