Apa saja yang diatur dalam Pasal 26 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 96 Tahun 2014?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 96 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI, BAB IX - SANKSI ATAS PELANGGARAN, Pasal 26 menetapkan:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Beri ta Daerah Kabupaten Paser .
Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Desember 2014
BUPATI PASER ,
H.M. RIDWAN SUWIDI
Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 5 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER ,
H. HELMY LATHYF
BERITA DAERAH KABUPATE PASER TAHUN 201 4NOMOR 101
12LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 96 TAHUN 2014
TANGGAL 4 DESEMBER 2014
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI
I.Laporan Penerimaan Gratifikasi .
Insan Pemerintah Daerah .
1.Mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi .
2.Menyerahkan formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan
dokumen -dokumen terkait maksimal 7 (tuju h) hari kerja kepada UPG.
3.Menyerahkan tembusan laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan
dokumen -dokumen terkait kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja pelapor.
Bupati Paser .
1.Menerima tembusan laporan penerimaan hadiah/gratifikasi yang telah dil engkapi
dengan dokumen -dokumen terkait
2.Mendokumentasikan tembusan laporan penerimaan hadiah/gratifikasi yang telah
dilengkapi dengan dokumen -dokumen terkait.
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) .
1.Menerima formulir laporan penerimaan gratifikasi dari Insan pemerintah daerah
beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari :
Foto/dokumentasi hadiah/gratifikasi ;
Copy surat perintah tugas untuk mengikuti kegiatan seminar, pelatihan/diklat ;
Bentuk penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi ;
Identitas pegawai yang diduga menerima (nama lengkap dan unit kerja) ;
Dugaan pihak yang memberikan hadiah/gratifikasi (pernyataan tertulis) ;
Rentang waktu dan lokasi terjadinya penerimaan (pernyataan tertulis) ;dan
Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan hadia h/gratifika si.
2.Mencatat formulir penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi kedalam register
laporan penerimaan.
3.Memeriksa formulir laporan penerimaan hadiah/gratifikasi yang telah diisi dengan
lengkap dan benar serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen -dokumen
terkait. Bila formulir tidak lengkap dapat meminta kepada pelapor dokumen
tambahan lainnya.
4.Memberikan stempel lengkap serta paraf pada laporan gratifikasi, apabila formulir
laporan telah diisi dengan lengkap dan benar.
Proses penerimaan dan peneli tian dokumen formulir laporan dari penerima dan
pemberi hadiah/gratifikasi maksimal 2 hari kerja.
13II.Review Atas Pelaporan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi
Memeriksa, memilah dan menganalisa laporan penerimaan dan pemberian
hadiah/gratifikasi.
Memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), maka Unit Pengend alian Gratifikasi (UPG) meneruskan
hasil laporan penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi kepada KPK.
Apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Paser /Instansi, maka UPG melanjutkan proses analisa pelapor an.
III. Penyerahan Penanganan Pelaporan Hadiah/Gratifikasi Ke KPK
UPG Mengisi formulir penyerahan penanganan pelaporan ke pihak KPK
UPG Menyerahkan formulir penyerahan penanganan beserta dokumen pendukung
kepada Sekretaris Daerah untuk d itandatangani.
UPG Menerima kembali formulir beserta dokumen pendukung yang telah ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah.
UPG Mengirimkan formulir yang telah ditandatangani beserta dokumen pendukung
kepada pihak KPK.
IV. Analisis Penentuan dan Pemanfaatan Gratifikasi
UPG Menganalisis laporan yang telah mendapat rekomendasi menjadi tanggungjawab
Pemerintah Kabupaten Paser dengan menggunakan ketentuan etika dan aturan
Pengendalian Gratifikasi sebagai dasar analisis.
UPG Menentukan pihak yang berhak menerim a hadiah/gratifikasi, apakah instansi atau
penerima beserta tata cara pemanfaatan atas objek hadiah/gratifikasi yang dilaporkan.
UPG Memberikan rekomendasi pihak yang berhak menerima hadiah/gratifikasi, apakah
instansi atau penerima dan tata cara pemanfaat an objek hadiah/gratifikasi kepada
Sekretaris Daerah kabupaten Paser .
Sekretaris Daerah menerima hasil rekomendasi dari UPG, memeriksa kebenaran analisa
laporan, memberikan persetujuan dan menandatangani apabila hasil rekomendasi telah
sesuai dengan ketent uan.
UPG menerima kembali putusan rekomendasi pihak penerima hadiah/gratifikasi apakah
instansi atau penerima untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang berhak
memanfaatkan objek gratifikasi .
UPG melaksanakan keputusan rekomendasi apabila hasil penentua n pemanfaatan objek
gratifikasi menjadi hak instansi, maka hasil pemanfaatan akan disumbangkan yayasan
sosial, atau dikembalikan kepada pihak pemberi gratifikasi. Apabila hasil penentuan
pemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak penerima, maka UPG menerus kan hasil
penentuan pemanfaatan objek gratifikasi kepada penerima/pelapor dan melakukan
monitoring atas tindak lanjut penentuan pemanfaatan tersebut.
14V.Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Gratifikasi
UPG membuat surat pengantar rekapitulasi peneri maan laporan gratifikasi, proses
pelaporan dan perkembangan tidak lanjut atas penentuan pemanfaatan gratifikasi di
Pemerintah Kabupaten Paser ke KPK.
UPG menyerahkan Surat Pengantar ke KPK dan rekapitulasi beserta dokumen
pendukung kepada Bupati melalui S ekretaris Daerah.
Sekretaris Daerah menerima hasil rekapitulasi atas penanganan pelaporan dan
perkembangan tindak lanjut penentuan pemanfaatan beserta dokumen pendukung,
memeriksa dan memastikan bahwa hasil rekapitulasi telah dibuat dengan benar,
membubuhk an paraf pada surat pengantar ke KPK dan menandatangani hasil
rekapitulasi, dan meneruskan kepada Bupati surat pengantar rekapitulasi atas
penanganan laporan gratifikasi dan perkembangan tindak lanjut atas penentuan
pemanfaatan gratifikasi beserta dokumen pendukung untuk ditandatangani dan
disampaikan ke KPK .
UPG mengirimkan surat pengantar dan hasil rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh
Bupati dan Sekretaris Daerah kepada pihak KPK.
UPG mengarsipkan copy surat pengantar dan hasil rekapitulasi.
BUPATI PASER ,
H.M. RIDWAN SUWIDI
15No. Nama Jabatan Paraf
1. Kusnedi Kasubbag. Produk Hukum Daerah
2. H. Andi Azis Kepala Bagian Hukum
3. H. Heriansyah Idris Asisten Tata Pemerintahan
4. H. Helmy Lathyf Sekretaris D aerah