Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 21 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 21 Tahun 2017 tentang MEKANISME DAN TATA LAKSANA PEMBENTUKAN, ketentuan pada BAB 1 - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 
2. Pemetintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemetintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Jembaga perwaki.lan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unrus penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang 
sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP 
adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk 
tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai 
dengan lingkungan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 
6. Forum Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang 
dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, 
dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai 
wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP. 
7. Forum Bersama Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan 
selanjutnya disingkat dengan FB TSP-SKD adalah forum yang 
dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi 
pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan. 
8. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan 
dan badan usaha milik pemetintah (BUMN) maupun pemetintah 
daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Sekadau ,baik 
sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak 
perusahaan. 
9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan 
organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai 
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa 
mempengaruhi atau terpengaruh dalam keberadaan, kegiatan dan 
perilaku organisasi yang bersangkutan. 
10. I nkl usif adalah keiku tsertaan sem ua pihak. 
11. Partisipasi adalah peran serta masyarakat.