Apa bunyi lengkap Pasal 133 dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, pada , Pasal 133 dinyatakan:

Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata 
cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan 
sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala 
Daerah; 
Mengingat b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Walikot:a Madiun tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dart Anggaran 
Pendapat:an dan Belanja Daerah Kata Madiun Tahun Anggaran 2018 ; 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent:ang Keuangan 
Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ; 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent:ang Pemerint:ahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; 
Menetapkan -2 -
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan ; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 
Dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017; 
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
MEMUTUSKAN : 
PERATURAN WAUKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN 
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 
ANGGARAN 2018. 
BABI 
KETENTUAN UMUM 
Pasal1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Madiun. 
-3 -
2. Pemerintah adalah instansi vertikal di Kota Madiun. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 
4. Walikota adalah Walikota Madiun. 
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya 
disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Madiun. 
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang 
selanjutnya disebut Kepala BPKAD, adalah Kepala Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah. 
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran/barang. 
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala 
daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai 
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah 
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 
pejabat perencana daerah, Pejabat Pegelola Keuangan Daerah 
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat 
RKA-PPKD, adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro 
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 
-4-
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat 
RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD. 
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya 
disingkat DPA-PPKD, merupakan dokumen pelaksanaan anggaran 
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara 
Umum Daerah. 
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD, merupakan dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, 
Sadan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Milik Daerah, Sadan, 
Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus 
menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan Daerah. 
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang 
dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok 
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus 
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 
terjadinya resiko sosial. 
18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis 
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak 
diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak 
dapat hidup dalam kondisi wajar. 
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD 
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah 
dengan penerima hibah. 
-5 -
BABII 
JENIS PEMBERIAN BANTUAN 
Pasal2 
Jenis pemberian bantuan terdiri dari : 
a. Hibah; 
b. Bantuan Sosial ; 
c. Bantuan Keuangan. 
Pasal3 
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat 
berupa uang, barang, atau jasa. 
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
dapat berupa uang atau barang. 
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c 
berupa uang.