Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OJEK DI KABUPATEN MUNA PERATURAN BUPATI MUNA Nomor 29 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OJEK DI KABUPATEN MUNA PERATURAN BUPATI MUNA Nomor 29 Tahun 1959 tentang , pada , Pasal 5 dinyatakan:

ayat {2}; 
b. melakukan pendataan terhadap Pengemudi Ojek dan kendaraan yang 
digunakan untuk operasional Ojek; dan 
c. menyediakan kontak layanan pengaduan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan jasa angkutan orang oleh Ojek. Bagian Kedua 
Pegawasan Pasal 6 
Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Ojek dilaksanakan oleh Dinas 
Perhubungan bersama pihak terkait. Bagian Kesatu 
Umum BAB IV 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 5 
(1) Pengemudi Ojek wajib memiliki Pangkalan Ojek yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara Ojek setelah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. 
(2) Pangkalan Ojek sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada lokasi yang tetap, 
tidak berada pada bahu jalan, trotoar, ataupun tempat yang dapat 
mengganggu kelancaran akses transportasi dan pejalan kaki, serta tidak di 
bangun pada ruang publik yang bukan diperuntukan untuk lokasi Pangkalan 
Ojek. 
(3) Kriteria mengenai Pangkalan Ojek ditetapkan oleh Penyelenggara Ojek setelah 
berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan . Bagian Ketiga 
Pangkalan Ojek 
 
BAGIAN HUKUM AS IS TEN SEKDA KAB. MUNA PARAF KOORDI NASI 
UNIT /SA TUAN KERJA 
PENGELOLA ot?J~(·····Hu·····~- BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR. ~. NURDIN PAMONE SEKRETARIS DAERAH, Diundangkan di Raha . 
pada tanggal It; .J~~n 2018 2018 Ditetapkan di 
pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna . Pasal 11 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Pasal 10 
Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan dan pengendalian ojek akan 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan. BABV 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 
(1) Data Pengemudi Ojek dan kendaraan yang digunakan untuk operasional Ojek 
harus sesuai antara data da.ri Penye1enggara Ojek dan data yang disarnpaikan 
pada Dinas Perhubungan . 
(2) Apabila terjadi perubahan data yang disampaikan oleh Penyelenggara Ojek 
sebagimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Ojek menyampaikan 
perubahan dimaksud secara tertulis kepada Dinas Perhubungan.