Apa substansi hukum dari Pasal 18 NOMOR  5 TAHUN 2015 Nomor 5 Tahun 2015?
Materi muatan NOMOR  5 TAHUN 2015 Nomor 5 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADAPERSEROAN TERBATAS, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan -
Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
;
3.Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4.Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang -Undang Nomor 12Tahun 201 1tentang
Pembentukan Perundang -Undangan (Lembaran Neg ara
Republik Indonesia Tahun 201 1Nomor 82, Tambahan
Lembaran Neg ara Republik Indnesia Nomor 5 234);
7.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indnesia Nomor 5587) , sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang
Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5
Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia
Nomor 5 679);
-3-
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang -Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4239);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 t entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45 78);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 20 14tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 14Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12
Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah
Istimewa Aceh;
12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2
Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa
Aceh.
13.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
ACEHCABANG LHOKSEUMAWE .