Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 Pasal 78?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 78 mengatur sebagai berikut:

( 1) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan 
dengan ketentuan: 
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD 
untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/ a tau 
perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah tersebut; 
b. mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali 
untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan 
penunjukan langsung; 
c. penunjukan langsung mitra kerja sama pemanfaatan atas barang 
milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap badan usaha 
milik daerah yang memiliki bidang dan/ atau wilayah kerja tertentu 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; 
d. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap 
setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah 
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan 
ke rekening Kas Umum Daerah; 
e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari basil perhitungan tim 
yang dibentuk oleh: 
1. Bupati untuk barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan; dan 
2. Pengelola Barang untuk barang milik daerah selain tanah 
dan/atau bangunan. 
f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan 
Pengelola Barang; 
g. dalam kerja sama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang 
dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk 
sebagai objek kerja sama pemanfaatan; 
h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari 
kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada huruf g, paling banyak 10% {sepuluh persen) dari 
total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama 
masa kerja sama pemanfaatan; 
1. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang 
milik daerah; 
J. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama 
pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang 
milik daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan; dant