Menurut PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018, apa isi dari Pasal  13?
Pasal Pasal  13 dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, pada BAB IV - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, menyatakan:

Untuk mewujudkan tertib jalur hijau, taman, dan tempat 
umum, setiap orang/badan, dilarang : 
mempergunakan fasilitas umum yang bukan 
peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati 
atau Pejabat berwenang ; 
berdiri, duduk, menjemur dan menerobos pagar pada jalur 
hijau ; 
berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun 
barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan 
izin dari Bupati atau Pejabat berwenang ; 
berbuat asusila di jalur hijau, taman dan tempat umum 
lainnya; 
mendirikan bangunan gedung /kios/rombong dan berjualan 
atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau 
berubahnya fungsi jalur hijau; 
melakukan kegiatan bongkar/muat barang -barang di jalur 
hijau atau turap sungai ; 
melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali 
mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang ; 
mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas 
umum lainnya ; 
mencoret, menempelkan, menulis, menggamb ar dan 
mengotori dinding tembok/pagar bangunan gedung 
pemerintah, rumah ibadah, jalur hijau, sekolah termasuk 
tiang listrik/telepon atau fasilitas umum lainnya, termasuk 
alat peraga yang dipergu nakan untuk kepentingan politik ; 
menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan 
tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum dan jalur 
hijau, kecuali instansi berwenang; 
menyebarkan selebaran, brosur, pamflet atau sejenisnya di 
sepanjang jalan umum, kecuali telah mendapatk an izin dari 
instansi berwenang ; 
memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun 
segala bentuk reklame atau sejenisnya di sepanjang jalan, 
rambu -rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon 
pelindung ataupun bangunan lain, kecuali di tempat yang 
telah ditentukan untuk itu dan/atau telah mendapatkan izin 
dari Bupati atau Pejabat berwenang ; 
melakukan perbuatan yang dapat mengg anggu berfungsinya 
peralatan wi-fi publik, videotron dan CCTV yang terpasang di 
tempat umum; 
mendirikan tempat tinggal/ pemukiman/ permukiman di 
lokasi tempat pemrosesan akhir sampah .