Apa norma yang terkandung dalam Pasal 124 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON Nomor 2 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, khususnya , Pasal 124, memuat:

Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya untuk dapat 
melakukan pengendalian dan pengawasan menara 
telekomukasi di daerah , maka dipandang perlu untuk 
merubah dan menyesuaikan pengaturan terhadap r etribusi 
menara telekomunikasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian 
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon ; 
b. bahwa berda sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian 
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon . 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; SALINAN 
 
 
 2 
 
2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diuba h 
dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Rep ublik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 
Tamb ahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3817); 
4. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 
5. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 
6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247 ); 
7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724 ); 
8. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725 ); 
 
 
 3 
 9. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 
10. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah , terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679 ); 
11. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 578); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593 ); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
 
 
 4 
 Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
17. Peraturan Daer ah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, 
Seri E.6); 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Di 
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2011 Nomor 8,Seri C.6); 
20. Peratur an Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 
Nomor 9, Seri D.6); 
21. Peraturan Daera h Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46). 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAK YAT DAERAH KABUPATEN CIREBON 
dan 
BUPATI CIREBON 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2011 
TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI 
KABUPATEN CIREBON . 
 
 
 
 
 5 
 PASAL I 
Beberapa k etentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 
Nomor 8 Tahun 201 1 tentang Pengendalian Menara 
Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 201 1 Nomor 8, Seri C.6), diubah 
sebagai berikut : 
1. ketentuan Pasal 1 angka 19 diuba h, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
19. Menara Telekomunikasi adalah bangunan dan/atau dalam 
bentuk apapun yang berfungsi sebagai sarana penunjang 
jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk 
konstruksinya disesuaikan dengan keperluan 
penyelenggaraan jarin gan telekomunikasi; 
2. ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :