Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 26?
Pasal Pasal 26 dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , pada BAB Ill - ASAS l.JMUM DJ'.\N STRUf<TUR APBD, menyatakan:

' .. 
('1) Be!anja daerah dipe,gunakan dalarn rangka pelaksanaan urusa_n pe_mer_intal1an yang 
menjadi kewen-1ng·an kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan_ pilihan yang 
diletapk2n ciengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 
(2) Belanja penyeleng9araan urusan wajib sebagairnana diniaksud p,acia ayat (1) 
c.liprior•itaskcm untul< melindungi dan meningkatkan l<ualitas kehidupan masyarakat dalam 
upaya mem2nuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentu~ _p_eriingkatan 
pelayanan ciasar, pe11didikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umu'_m Y:ang layak 
(3) 
(4) serta mcr.g0m bangkan sistem jaminan sosial. 
Penyelenggaraan urusan yang bersifat pilihan sebagaimana dimaksud 'pada. ayat (1) 
melipuli urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan be;pote'nsi untuk . . . ~' 
meningl~atkan kesejai1teraan masyaraf,at sesuai dengan kondisi, kekhasan , ·dan potensi . . ' 
l,euar.gan claerah. '.,. ,. ... , ·• . 
• , .__ ~ I " 
~ • ,~ • + 
Pe:-iingkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud tp'.ada ·ayat (2) 
diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian . stand~r _p.elaya~an · minimal 
berci;:is,11·1<:in t1nIs:1n w;ijih r,rmP.rinl.1 h.1n d.1rr;ih <:rst1.1i dr110;in r_rr;ifur?,! .1 rrn1.11<i:111(]-
undcmg2n. -,., ·· ·· 
..... ~: ): ........... J°. (t