Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018 tentang KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, khususnya BAB IV - TIMETIK, Pasal 15, memuat:

1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Tim Etik dan/atau hasil temuan 
lembaga pemeriksa yang di bentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan 
dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. ketua Tim Etik mengadakan rapat Tim Etik yang di persiapkan oleh Sekretaris 
untuk membahas hasil temuan; 
b. rapat Tim Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan 
layak atau tidak dilayak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; 
c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan dibe rikan 
penjelasan tertuli s yang patut kepada pihak pengadu; 
d. apabila layak proses penanganan basil temuan ditindaklanjuti dengan 
pemeriksaan oleh sidang Tim Etik, dengan: 
1. pemanggilan para pihak; 
2. pengumpulan bukti; dan 
3. pemeriksaan bukti. 
e. sesuai dengan basil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Tim Etik 
memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik; 
f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah menjadi pelanggaran terhadap 
Kade Etik maka dalam putusannya Tim Etik barns mencantumkan sanksi 
yang diberikan kepada Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP 
yang melanggar dapat berupa: 
1. terguran tertulis; 
2. mutasi dari ULP; • 
3. pemberhentian tunjangan kinerja daerah paling kurang 3 (tiga) bulan; 
4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan 
5. pemberhentian jabatan. 
g. Keputusan Tim Etik dilaporkan kepada Bupati untuk diambil keputusan; dan 
h. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan 
putusan Tim Etik. 
2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf f, dikenakan berdasarkan 
tingkat pelanggaran Kode Etik bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian 
sanksi dapat di kenakan beberapa sanksi sekaligus.