Apa substansi hukum dari Pasal 5 dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 20 Tahun 1945?
Materi muatan dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 20 Tahun 1945 tentang PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA, khususnya BAB II - PENATAAN PKL, Pasal 5, adalah:

(1)Bupati melaksanakan penataan PKL di wilayahnya
dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .
(2)Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi:
a.penetapan kebijakan penataan PKL;
b.penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat
berusaha PKL di dalam Rencana Detail Tata Ruang;
c.pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
d.penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke
dalam dokumen perencanaan pembangunan
daerah.