Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA 8ANDAR LAMPUNG Nomor 03 Tahun 2016 Pasal 3?
Dalam PERATURAN WALIKOTA 8ANDAR LAMPUNG Nomor 03 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN, BAB II - PENDELEGASIAN ATAU PELIMPAHAN KEWENANGAN, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Jenis Perizinan Daerah yang didelegasikan atau dilimpahkan
kewenangnanya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,meliputi :
1.IzinPrinsip Penanaman Modal;
2.IzinPrinsip Pertuasan Penanaman Modal;
3.IzinPrinsip Perubahan Penanaman Modal;
4.IzinUsaha Penanaman Modal;
5.IzinUsaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
6.IzinUsaha Perluasan Penanaman Modal;
7.Keterangan Rencana Kota;
8.IzinPendahuluan Membangun (IPM);
9.IzinMendirikan Bangunan (IMB);
10. IzinPeletakan Titik Reklame (IPTR);
11. IzinGangguan (HO);
12. IzinUsaha Jasa Konstruksi
13. IzinUsaha Angkutan (IUA);
14. IzinUsaha Toko Modem (IUTM);
15. IzinUsaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
16. IzinUsaha Industri (IUI);
17. Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP);
18. Surat IzinUsaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
20. Tanda Daftar Gudang (TDG);
21. Tanda Daftar Industri (TDI);
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
Bagian Ketiga
Kewenangan Penyelenggara Perizinan