Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 86?
Dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 tentang , BAB VI - PENGADAAN (1) Setelah APBD ditetapkan, Unit Pengelola Barang sebagai, Pasal 86 mengatur sebagai berikut:

Barang milik daerah yang memiliki nilai sejarah dan/ atau 
budaya tidak dapat diubah bentuk asalnya, dipindahtangankan, 
dihapus dari daftar barang inventaris dan tetap dikelola sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 85 Bagian Keenam 
Perlindungan Harang Milik Daerah 
Yang Bernilai Sejarah/Budaya 
Barang rnilik daerah khu susnya yang terkait dengan 
pemindah tanganan dan pemanfaata n (kerjasam a peman faatan, 
bangu n guna serah dan bangun serah guna ) yang suda h berjalan 
dan/ atau sedang dalam proses sebelurn ditetapkannya Peratu ran 
Daerah ini tetap dapat dilaksanaka n. Pasal 90 BAB XVIII 
KETENTUAN PERALIHAN (1) Pegawai Negeri , Pegawai Peru sahaan Daerah yang melakukan 
perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan 
kew ajiban atau tidak melaksa nakan kewajiban sebagaimana 
mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya 
sehingga mengakib atkan kerugian daerah dikenakan 
tuntutan ganti rugi barang. 
(2) Dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi barang 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu Majelis 
Pertimb angan Tun tutan Gan ti Rugi yang bertugas 
memb erikan pendapat dan pertimba ngan apab ila ada 
permasalahan yang meny angkut kerugi an daer ah. Pasal 89 BAB XVII 
TUNTUTAN GANTI RUGI (1) Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan 
barang rnilik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan 
pada APBD. 
(2) Pejabat/Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang 
rnilik daerah yang menghasilkan pendapatan dan 
penerimaan daerah, diberikan insenlif yang besarannya 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati, 
(3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam 
melak sanakan tugas diberika n tunjangan khu sus yang 
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 88 BAB XVI 
PEMBIAYAAN 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR ISH K Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 06 :·ej_ 2013 
SEKRETARIS D RAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 06 r•ei 2013 
BUPATI LAMPUNG SEL AN, Pada saat berlakunya Peraturan Daerah 1n1, semua 
peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik 
daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.