Apa saja yang diatur dalam Pasal 20 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Pasal 20 menetapkan:

(1)Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi 
tanggung jawab Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi 
lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian 
penggunaannya. 
(2)Pelayanan farmasi di Puskesmas, meliputi: 
a. Pelayanan konsultasi/informasi obat; 
b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan; 
c. Pelayanan handlin g sitostatika; 
d. Pelayanan/asuhan farmasi klinik. 
(3)Untuk penyediaan obat, alat kesehatan habis pakai, dan sediaan farmasi 
lainnya diluar komponen jasa sarana, Puskesmas dapat membentuk 
unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan 
yang berlaku. 
 
 
14 
 
(4)Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (revolving fund) dan 
sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk 
pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi Puskesm as. 
(5)Pengelolaan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis 
diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan 
harga pasar yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 
(6)Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur keten tuan sebagai berikut: 
a. Pelayanan obat rawat jalan dijamin oleh Pemerintah Daerah untuk 
pemberian pengobatan sesuai indikasi medis sesuai formularium 
nasional dengan lebih mengutamakan penggunaan obat generik; 
b. Setiap pelayanan obat rawat jalan dikenakan tari f retribusi sesuai 
dengan jenis obat yang dibedakan menurut jenis obat racikan dan 
obat jadi yang dihitung per resep. 
(7)Pelayaan gizi, meliputi penyediaan makanan pasien, diet pasien dan 
konsultasi gizi. 
 
18. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga pasal 2 1 berbunyi sebagai 
berikut: