Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM, BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM, Pasal 12 menetapkan:

Pengelolaan Pariwisata alam dapat diberikan izin pengusahaan 
Pariwisata Alam. 
Pengelolaan Pariwisata alam dapat diberikan kepada : 
perorangan ; 
12 
badan usaha; 
koperasi. 
Permohonan sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis. 
Persyaratan administrasi bagi pemohon perorangan seb agaimana 
dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi : 
identitas pemohon, 
nomor pokok wajib pajak; dan/ atau 
sertifikasi keahlian 
Persyaratan administrasi bagi pemohon badan usaha dan 
koperasi meliputi : 
akte pendirian badan usaha atau koperasi ; 
surat izin usaha perdagangan ; 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Perusahaan Kena Pajak; 
surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank ; 
profile perusahaan ; 
rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dan/atau 
rencana kerja ( business plan) . 
Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon berupa 
pertimbangan teknis dari satuan kerja pemerintah daerah yang 
membidangi urus an kepariwisataan. 
Penyelenggaraan Pengelolaan Pariwisata Alam diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Wali Kota. 
Paragraf 2 
Ruang Lingkup Perizinan 
Agrowisata dan Taman Hutan Raya Kota