Apa bunyi lengkap Pasal 17 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH, Pasal 17 dinyatakan:

(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi 
darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru ( new 
initiative ) dan penyediaan anggaran angka dasar ( baseline ) dalam rangka 
rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah 
dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
(2) Kondisi darurat sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana 
alam dan gangguan keamanan skala besar. 
(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 
bersamaan dengan penyampaian RKBMD Per ubahan dan/atau RKBMD 
tahun berikutnya. 
 
11
 (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengelola 
Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas 
RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada 
APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun 
anggaran berikutnya.