Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 10 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 81 TAHUN 2016, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Bupati adalah Bupati Berau. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau yang 
merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Berau. 
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah perangkat 
daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau selaku Pengguna 
anggaran/Pengguna barang. 
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah 
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang 
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah 
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran pada OPD, Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perikanan, Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, RSUD Abdul Rivai, Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanahan, 
Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas 
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Inpektorat, Kecamatan Gunung 
Tabur dan Dinas Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan 
masing-masing kepala SKPD untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
8. Bendahara Pengeluaran Khusus adalah Bendahara Pengeluaran Khusus 
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Berau yang 
ditetapkan oleh Bupati atas usulan PPKD untuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
belanja SKPKD.