Apa norma yang terkandung dalam Pasal 21 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 04 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 04 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, khususnya BAB IX - SANKSI, Pasal 21, memuat:

(1) Bupati Cq. Kepala BPKAD menyalurkan kembali Dana 
Desa yang ditunda dalam hal: 
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(4) dan Pasal 15 ayat (2) telah diterima; dan 
b. terdapat usulan clan aparat pengawas fungsional 
daerah 
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 
berlangsung sampai dengan Bulan November tahun 
anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi 
ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 
(3) Bupati c.q. Kepala BPKAD melaporkan Sisa Dana Desa di 
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 
(4) Bupati c.q. Kepala DPMPD memberitahukan kepada 
kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa 
yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) selambatiambatnya akhir Bulan November 
tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali 
dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. 
(5) Bupati c.q. Kepala BPKAD menganggarkan kembali sisa 
Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya 
scbagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD 
ke RKD. 
(6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, 
sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan 
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan 
Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan 
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. 
(7) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dad RKUD ke 
RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun 
anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai 
pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari 
RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan. 
(8) Dalam hal Dana Desa mcmenuhi persyaratan penyaluran 
sebelum minggu ketiga Bulan Agustus tahun anggaran 
berjalan, Bupati c.q Kepala BPKAD menyampaikan 
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang 
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir 
Bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 
(9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa dari 
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri c.q. 
Direktur Jenderal perimbangan Keuangan menyalurkan 
Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke 
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling 
lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran 
bcrjalan. 
10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan 
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN 
ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN. 
Bagian Kedua 
Pemotongan Penyaluran Dana Desa