Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN, BAB IV - 4, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dibidangpemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9hurufdpaling sedikit meliputi :
a.pengorganisasian, penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur Desa dan
lembaga kemasyarakatan Desa;
b.pengembangan seni budaya lokal;
c.pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga
kemasyarakatan diDesa;
d,fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
1.Kelompok tani;
2.Kelompok nelayan;
3.Kelompok senibudaya; dan
4.Kelompok masyarakat lain diDesa.
e.pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
f.fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat
miskin, perempuan, masyarakat termarjinalkan dan difabel;
g.pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
h.analisis kemiskinan secara partisipatif diDesa;
i.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan
sehat; t
j.pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat;
k.peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
1.pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
m.peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
1.Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2.Kelompok usaha ekonomi produktif;
3.Kelompok perempuan;
4.Kelompok Tani;
5.Kelompok masyarakat miskin;
6.kelompok nelayan;
7.kelompok pengrajin;
8.kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9.kelompok pemuda; dan
10.kelompok lainsesuai kondisi Desa.
Bagian Ketiga
Kriteria Kewenangan Desa