Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam NO MOR 3 TAHUN 2018 BUPA TI BUTON Nomor ino.r Tahun 1959?
Norma hukum dalam NO MOR 3 TAHUN 2018 BUPA TI BUTON Nomor ino.r Tahun 1959 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik, Pasal 16 berbunyi:

Perangkat Desa berkewaj iban: 
a. mernega ng teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 , serta 
mempertahankan dan memelihara keutu han Negar a 
Kesatuan Repub lik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal 
Ika; Bagian Kedua 
Kewaj iban Perangkat Desa Pasal 15 
[I] Dalam m elaksanakan tugasnya Perangkat Desa 
berhak menerima penghas ilan tetap sesuai peraturan 
perundang -undangan. 
(21 Sela in penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan 
peru ndang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
, Perangkat Desa dapa t menerima jaminan 
keseha tan dan tunjangan tambahan penghasila n 
dengan memperhatikan masa kcrja dan jabata.n 
Perangkat Desa. 
(3) Jaminan keschatan dan tunjangan tambahan 
penghasilan sebaga imana climaksud pada ayat (2) 
bersumber dari APBDes dan sumber Jain yang sah. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, 
jamin an kesehat an, dan tunjangan tambahan 
penghasilan sebagaimana dima ksud pada ayat (1) dan 
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati . Bagian Kesatu 
Hale Perangkat Desa BABIV 
HAK , KEWAJI BAN, DAN LARANGAN PERANUKAT Dl£SI\ (2) Pelaksana Tugas sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
ditetap kan oleh Kepala Desa dengan Sura t Perintah 
Togas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati 
melalu i Cama t paling lambat 7 (tujuh) hari tcrhitung 
scjak tanggal surat penugasun . 
(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling 
lambat 2 (dua) bulan sejak Pcrangkat Dcea yang 
bersangk utan berh enti. 
masyarak at Desa; sekelornpok meresahkan tindakan e. melakukan Perangkat Desa dilarang: 
a. merugikan kepenting an umum; 
b. membuat kcpurusan y ang mengu ntun gkan diri 
sendiri , angg ota keluar ga, piha k lain, dan/ atau 
golongan tertentu; 
c. meny o.lah guna.ka.n wewenang, tuga s, bak, dan / atau 
kew ajibarmya ; 
d. melaku kan tind akan diskriminat if terbndap warga. 
dan/at.au golongan masyarakat tertentu; Pasal 17 Bagi an Ketiga 
Larang an Peran gkat Desa b. mem bantu Kepala Desa dalam meningk atkan 
kesejahteraan masyaraka t Desa; 
c. membantu Kepala de sa dalam memelih ara 
ketentram an dan ketertiban masyarak at Desa; 
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang ­ 
undangan ; 
e. melak sanakan prinsip tata kelola Pern erintahan 
Desa yang akuntabel, transpar an, profe sional, efektif 
dan efisien, bersih, serta be bas dari kolusi, korup si, 
dan nepotism e; 
f. mem bantu Kepala Desa dalam men yelenggarakan 
adrninis trasi Pemerintahan Desa; 
g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan 
pem erintahan yang menj adi kewenangan Desa; 
h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaik an 
pers elisihan masyar akat di Desa ; 
i. memb antu Kepala Desa dalam men gembangkan 
perekon ornian, masyarakat Desa ; 
j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai 
sosial budaya masyaraka t Desa; 
k. mem bantu Kepala Desa dalam memberdayakan 
masyarak at dan lembaga kemas yarak atan di Desa; 
1. memban tu Kepala Desa dalam mengembangkan 
potensi surnber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup; dan 
m. masuk kerja yang dibuktikan deng an daftar hadir 
berupa buku presensi atau alat presen si secara 
elektro nik.