Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN Nomor 43 Tahun 2014?
Norma hukum dalam PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabu paten Bolaang Mongondow Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Dae rah di Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabu paten Bolaang Mongondow Timur. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
5. Camat adalah Kepala Wila yah sebagai perangkat Daerah dalam 
melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati dan bertanggung 
jawab ke pada Bupati. 
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutn ya disebut Desa , adalah kesatuan mas yarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wila yah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan Pemerintahan , kepentingan mas yarakat setempat 
berdasarkan prakarsa mas yarakat, hak asal usul , dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa . 
8. Sanga di adalah Pejaba t Pemerintah Desa yang mempun yai wewen ang, 
tugas dan kewajiban untuk men yelenggarakan rumah tangga Desan ya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 
kepentingan mas yarakat setempat dalam sistim Pem erintahan Negara 
Kesatuan Repu blik Indonesia. 
10. Badan Permus yawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang 
anggotan ya merupakan waki l dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wila yah dan ditetapkan secara demokratis. 
11. Lembaga Kemas yarakatan Desa atau yang disebut nama lain adalah 
Lembaga yang d ibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan d an 
merupakan mitra Pem erintah Desa dalam memberda yakan 
masyarakat . 
12. Rukun Tetangga (RT) adalah b agian dari wila yah dusun yang ada di 
dalam Desa . 
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabup aten 
Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018. 
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD , 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan. 
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan , pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. 
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah 
Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD , adalah dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus . 
18. Alokasi siltap adalah alokasi ADD yang akan diterima oleh setiap 
Desa, untuk Pembayaran Insentif Perangkat Desa dengan cara 
menghitung total jumlah Perangat Desa dikalikan dengan besaran 
harga satuan penerimaan masing masing perangkat dari anggaran 
ADD yang akan diterima selama l(satu) tahun aggaran. 
19. Alokasi Insentif Kelembagaan adalah Alokasi Dana Desa yang 
diperuntukan bagi setiap Desa , untuk Pemba yaran Insentif 
Kelembagaan di Desa dengan cara menghitung jumlah persenil 
Anggota kelembagaan di masing masing Desa kemudian di kalikan 
dengan penerimaan jumlah satuan masing masing yang akan diterima 
personil Kelembagaan di Desa dan dianggarkan selama 1 (satu) Tahun 
Anggaran. 
20. Alokasi Operasional Pemdes adalah alokasi yang di peruntukan bagi 
Desa untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan 
selama Tahun Anggaran berjalan dengan perhitungan total sisa ADD 
yang setelah dikurangi kebutuhan Aloksai siltab dan Alokasi Insentif 
Kelembagaan dan kemudian dibagi ke pada 80 Desa. 
21. Peraturan Desa selanjutnya disingkat PERDES adalah Peraturan 
Perundang -Undangan yang dibuat oleh BPD dengan Pemerintah Desa . 
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah himpunan 
pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang 
dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) tahun berjalan yang ditetapkan 
oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menjadi 
Peraturan Desa . 
23. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKDes, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutn ya 
disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu 
Sangadi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa . 
25. Tim Pelaksana Kegiatan di Desa yang selanjutn ya disingkat TPK adalah 
unsur Perangkat Desa dan unsur Lembaga di Desa yang ditetapkan 
dengan Keputusan Sangadi untuk membantu pelaksanaan kegiatan di 
Desa . 
26. Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksana pengelolaan keuangan 
Desa . 
27. Kepala urusan a tau Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan 
dengan bidangnya. 
28. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi 
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan 
Desa . 
29. Pendamping Desa adalah tenaga pendam ping profesional yang terdiri 
dari Pendamping Desa , Pendamping teknis, dan Tenaga Ahli 
Pemberda yaan Masyarakat , Yang bertugas untuk mendampingi proses 
perencanaan , pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan 
Desa dan pemberda yaan mas yarakat Desa.