Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor raHUN Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor raHUN Tahun 1945 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN, Pasal 3 berbunyi:

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;
c.Pegawai...
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan
diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan
sebagai pegawai;
d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau
dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan
pensiun; dan
e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2O12 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2) Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang
diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan
tunjangan profesi maka tunjangan kinerja diberikan
sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan
tunjangan profesi pada kelas jabatan yang sama.
(3) Jika tunjangan profesi yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21lebih besar dari tunjangan kinerja
pada kelas jabatan yang sama maka tunjangan profesi
yang diberikan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan
Kementerian Perindustrian yang tidak diberikan
tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan
profesi pada kelas jabatan yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri Perindustrian.