Apa norma yang terkandung dalam Pasal 52 PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN, khususnya BAB III - PENYU SUNAN RPJM DESA, Pasal 52, memuat:

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk 
kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51. 
(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan 
terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan 
mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1). 
(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan. 
(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai 
dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa. 
Bagian Kesembilan 
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa 
Pasal53 
(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada bupati melalui camat. 
(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan. 
- 27 - 
(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan kecamatan dan kabupaten. 
(4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil 
pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
. 
(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah 
Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan 
pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. 
(6) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima 
pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran 
berikutnya. 
BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN