Apa norma yang terkandung dalam Pasal 26 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, khususnya BAB IX - PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU, Pasal 26, memuat:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang 
dimuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD kepada Bupati 
melalui Kepala Badan. 
(2) Keputusan atas permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pertimbangan keadilan atau 
adanya kesalahan pada ketetapan pajak. 
(3) Dalam hal permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dinyatakan diterima/dikabulkan, maka pejabat yang ditunjuk 
melakukan hal sebagai berikut: 
a. Pembatalan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD 
yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan berupa SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang baru; 
b. Pemberian tanda silang pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau S TPD 
yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat 
Ketetapan “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang 
bersangkutan. 
(4) Dalam hal permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dinyatakan ditolak, maka atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk, 
dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan atas permohonan pembatalan 
ketetapan. 
 
Bagian Keempat 
Pengurangan Ketetapan Pajak