Apa norma yang terkandung dalam Pasal 56 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000?
Substansi PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000 tentang RENCANA ZONASIWILAYAH PESISIRDANPULAU-PULAU KECIL, khususnya , Pasal 56, memuat:

yang mengajukan IzinPengelolaan harus
memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan..
(3)Pemberian IzinPengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib mempertimbangkan ke1estarian ekosistem pesisir dan
-77-
pulau-pulau keeil, masyarakat lokal, nelayan tradisional,
kepentingan nasional, danhaklintas damai bagikapal asing.
Pasal60
(1)lzinPenge10laan sumber daya perairan peslslr danperairan
pulau-pulau keeil berlaku untuk:
a.produksi garam;
b.biofannakologi laut;
e.bioteknologi laut;
d.wisata bahari;
e.pemanfaatan airlautselain energi;
f.pemasangan pipadankabcl bawan laut; dan}atau
g.pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
{2}Dalam halpemegang lzin Pengelolaan sumber daya perairan
pesisir danperairan pulau-pulau keeil sebagaimana dimaksud
padaayat. (l~tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka
waktu paling lama 2(dua) tahun sejak izinditerbitkan, dikenai
sanksi administratif berupa peneabutan IzinPengelolaan.
Pasal61
(1\lzinPengelolaan sumber daya perairan pesisir danperairan
pulau-pulau keeil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat
(1)berakhir apabila:
a.habis masa berlakunya; atau
b.dieabut olehpemberi izin.
(2)Luasan IzmPengelolaan sumber daya perairan peslslr dan
perairan pulau-pulau kedl paling banyak diberikan sesuai
dengan izinlokasi.
(3)Peneabutan izinpengelolaan sumber daya perairan pesisir dan
perairan pu1au-pu1au keen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf4
lzinLokasi danlzinPengelolaan
bagiMasyarakat Lokal danTradisional
Pasal62
(1JMasyarakat lokal danmasyarakat tradisional yang melakukan
kegiatan pemanfaatan ruang dansumber daya perairan pesisir
danperairan pulau-pulau kecil yang menetapwajib memiliki
lZin sesum dengan peraturan perundang-undangan, untuk
kegiatan:
a.produksi garam;
b.wisata bahari;
e.penangkapanikan;dan
d.pembudidayaan ikan.
{2}Dalam halizinpengelolaan.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56ayat (2)huruf b,Gubemur wajib memfasilitasi pemberian
lzin Lokasi dan lzin Pengelolaan perairan pesisir kepada
masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dengan eara:
a.melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan
pesisir dan perairan pulau-pulau keeil untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari; dan
b.fasilitasi pemberian lzin Lokasi berupa kemudahan dalam
persyaratan dan pelayanan eepat.
{3)Perizinan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan oleh Gubemur
dalam hentuk fasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin
Pengelolaan.
{4)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan yang eepat.
Pasa163
(1)Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam