Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 14?
Dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, BAB III - PERJANJIAN KINERJA, Pasal 14 mengatur sebagai berikut:

(1)Tim Verifikasi Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri atas unsur Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola
Keuangan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
yang susunan dan jumlah keanggotaannya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang ada di tiap-tiap OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), susunan dan jumlah
keanggotaannya ditentukan oleh Kepala OPD/Camat.
Paragraf 5
Tata Cara Verifikasi Perjanjian Kinerja Yang Mengalami
Perubahan