Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945?
Substansi 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat, khususnya , Pasal 2, memuat:

unit kerja fungsional yang menyelenggarakan 
terpadu perlindungan anak. 
22. Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai 
kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk 
mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. 20. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang 
mempunyai keahlian melakukan pendampingan terhadap anak yang 
menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan 
penelantaran tindakan untuk melakukan konseling, terapi dan 
advokasi guna penguatan dan pemulihan jiwa anak. 
21. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu 
pelayanan 
Setiap anak berhak : 
a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar 
sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman , 
kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya; 
b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; 
c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua; 
d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang 
tuanya sendiri; 
e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 
kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; 
f. memperoleh pangan dan gizi yang aman dalam jumlah dan jenis yang 
cukup sesuai kebutuhannya setiap saat; 
g. menerima Air Susu Ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan sejak pertama 
kelahiran dan dit.ambah Makanan Pendamping ASI sampai umur 24 (dua 
puluh empat) bulan; 
h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya 
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 
kepatutan; 
i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang 
sebaya, berrnain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, 
dan tingk.at kecerdasannya demi pengembangan diri; 
J. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat; 
k. memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan 
sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang 
tidak manusiawi; 
l. memperoleh kebebasa.n sesuai dengan hukum; 
m. dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 
kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; 
n. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang 
menjadi korban atau pelaku tindak pidana; 
o. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, 
pelibatan dalam sengk.eta bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, 
pelibatan dalarn peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan 
dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan 
hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk- 
bentuk pekerjaan terburuk; 
p. memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam semua bentuk kegiatan 
pornografi dan pornoaksi; dan 
q. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. Pasal 4 BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK 
( 1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab : 
a. menghormati, melindungi, mengupayakan dan menjarnin terpenuhinya 
hale dasar setiap anak dengan prinsip non diskriminatif dan 
kepentingan terbaik untuk anak; 
b. rnencegah, mengurangi resiko, dan menangani pelanggaran terhadap 
hak dasar anak; 
c. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang , 
rnenengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 
d. menyusun dan menerbitkan pedoman Standar Pelayanan Minimal 
perlindurigan hale dasar anak; 
e. melakukan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Pemerintah 
Daerah, dengan Pemerintah Daerah lainnya, maupun Pemerintah 
Pusat dalam upaya perlindungan hak dasar anak; 
f. mengembangkan jejaring kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha , 
keluarga dan orang tua, serta lembaga-lembaga lainnya yang terkait 
dengan upaya perlindungan hak dasar anak; 
g. mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, dunia usaha , 
lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam 
menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak dasar 
setiap anak; Pasal 7 Bagian Kedua 
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua 
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak. Pasal6 Baglan Kesatu 
Umum BAB IV 
KE\VAJIBAN DAN TAN'GGUlfG JA\VAB Setiap ariak berkewajiban untuk: 
a. menjunjung tinggi nilai-nilai agarna dan nilai-nilai budaya lokal; 
b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; 
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
d. menghormati orang tua, wali dan guru; 
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; 
f. mencintai keluarga, rnasyarakat, menyayangi teman; dan 
g. menaati tata tertib sekolah dan aturan-aturan yang berlaku dalam 
keluarga dan masyarakat. Pasal 5 
(1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 
anak dalam bentuk : Pasal 10 Bagian Keempat 
Keluarga dan Orang Tua (1) Masyarakat dan dunia usaha turut serta bertanggung jawab untuk 
melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak 
korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. 
(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: 
a. menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak anak; 
b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk kekerasan, eksploitasi 
seksual anak dan/ atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan 
penelantaran terhadap anak; 
c. melakukan advokasi kepada pemerintah daerah/untuk membuat 
kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak: 
d. melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban: 
e. rnelakukan pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan, 
eksploitasi seksual anak dan/ atau eksploitasi ekonomi, perlakuan 
salah dan penelantaran kepada pemangku kepentingan; 
f. membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; 
g. menyelenggarakan tempat pengasuhan sementara bagi anak; dan 
h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku 
kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus. Pasa.19 Bagian Ketlga 
Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati memberikan 
wewenang kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang 
perlindungan anak. Pasal 8 h. melakukan sosialisasi perlindungan hak-hak anak; 
i. menyediakan sarana dan prasarana; 
J. melaksanakan pendataan anak yang membutuhkan perlindungan hak 
dasar anak; 
k. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA; 
I. menyelenggarakan sistem informasi data anak; dan 
m. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluaai, dan pelaporan. 
(2) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf i dilaksanakan secara bertahap disesuaikan 
dengan kemampuan keuangan daerah. 
(1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a 
dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan 
oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di 
bidang perlindungan anak. 
(2} Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : 
a. perumusan kebijakan, program, dan mekanisme tentang pencegahan; 
b. peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, 
edukasi, dan informasi mengenai : Pasal 12 Bagian Kedua 
Pencegahan Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak rneliputi : 
a. pencegahan; 
b. pengurangan resiko; 
c. penanganan; dan 
d. sistem data perlindungan anak. Pasal 11 Baglan Kesatu 
Umum BABV 
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK a. menghorrnati, memenuhi, melindungi dan menjamin hak janin dalam 
kandungan dan hak mendapatkan perlakuan standar pada saat 
kelahiran serta perlakuan standar pasca kelahiran; 
b. merawat, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak 
sesuai tahap perkembangan anak ; 
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; 
d. menjamin keberlangsungan pendidikan dan pengajaran bagi anak 
sesuai kemampuan, bakat dan minat anak sejak usia 0 tahun sampai 
18 tahun; 
e. menjamin terwujudnya layanan kesehatan dasar bagi anak; 
f. menjamin anak mendapatkan kesempatan untuk bermain, bergaul 
dan rekreasi sesuai tahap perkembangan anak; 
g. menghormati, memenuhi, melindungi dan menjamin hale anak 
berkebutuhan khusus dengan menjunjung tinggi prinsip non 
diskriminatif dan kepentingan terbaik untuk anak; dan 
h. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang 
melakukan pencatatan kelahiran. 
(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau 
karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(1) Upaya pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 I: huruf 
b dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan 
oleh instansi yang membidangi urusan sosial . Pasal 14 Baglan Ketlga 
Pengurangan Rlslko Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf a, meliputi: 
a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan, dan pengembangan 
data masalah perlindungan anak; 
b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan , 
perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan 
c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, 
perla.kuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas : 
1. layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan; 
2. kelangsungan layanan pendidikan; 
3. layanan sosial dan psikologis; 
4. akta kelahiran; 
5. layanan bantuan hukum; dan 
6. layanan pemulihan reintegrasi sosial. Pasal 13 1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan 
2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan 
penelantaran anak; 
c. peningkatan kapasita.s pelayanan perlindungan ana.k yang meliputi 
pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan , 
yang meliputi: 
1. tenaga penyedia layanan kesehatan; 
2. tenaga penyedia layanan pendidikan; 
3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis; 
4. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan 
5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; 
d. peningkatan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya 
dari situasi dan perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, 
eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; 
e. upaya untuk meningkatkan pencapaian sta.ndar pelayanan minimal 
yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak; 
dan 
f. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi : 
1. konseling; 
2. pendidikan pengasuhan anak; 
3. mediasi keluarga; dan 
4. dukungan ekonomi.