Apa norma yang terkandung dalam Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009 tentang , khususnya , Pasal 30, memuat:

(3) Kerahas iaan hasi l asesmen sebagaima na dimaksu d pada ayat 
(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perund ang-undangan. 
(4) Renca na rehabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disepaka ti oleh pecandu Narkotika, Psikotrop ika, dan Zat 
Adiktif Lainnya, orangtua/wa li/keluarga pecandu Narko tika 
dan pimpinan Pelayanan Rehabilitasi. 
( 1) Setiap penyelenggaraan program rehabilitasi harus menyusun 
standar prosedur operasional penata laksanan rehabilitasi 
sesuai dengan jenis dan metode tetapi yang digunakan dengan 
mengacu pada standar dan pedoman penata laksanaan 
rehabilitasi. 
(2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan 
rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen 
rekam medis. 
(3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia. 
(4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam 
medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan . Pasal 33 (5) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/ atau 
rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah 
mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu. (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat 
menunjukan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib 
untuk segara dilakukan rujukan kembali kepada 
lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut. 
(2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya 
berlaku untuk 2 (dua) kali terperangkap. 
(3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi 
sosial bagi pengguna/ pecandu yang tersangkut masalah 
hukum sebagaimana . dimaksud pada ayat (1) diperintahkan 
berdasarkan: 
a. utusan pengadilan jika pecandu terbukti bersalah 
melakukan tidak pidana narkotika; dan 
b. penetapan pengadilan jika pecandu tidak terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana narkotika. 
(4) Pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat 
ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/ atau 
rehabilitas sosial. Pasal32 (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/ a tau rehabilitasi sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan 
keten tuan peraturan perundang-undangan. 
( 1) Pelayanan Rehabilitasi wajib melaporkan data/ informasi 
pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya 
setiap bulan kepada Bupati melalui OPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan 
dan bidang sosial. 
(2) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
kesehatan dan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan sumber data/informasi kegiatan Pelayanan 
Rehabilitasi. 
(3) Pelaporan data/informasi pecandu narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan dengan cara: 
a. pelayanan rehabilitasi yang berada di Daerah memberikan 
laporan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan untuk rehabilitasi medis 
dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang sosial rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan 
disampaikan ke BNN Kabupaten; 
b. pelayanan rehabilitasi yang berada di Daerah memberikan 
laporan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan dan bidang sosial dengan 
tembusan disampaikan kepada BNN Kabupaten; 
c. data/informasi kegiatan Pelayanan Rehabilitasi dari OPD 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
kesehatan dan bidang sosial di laporkan kepada OPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan 
dan bidang sosial setiap bulan dengan tembusan 
disampaikan kepada BNN Kabupaten; 
d. dalam hal BNN Kabupaten menyelenggarakan sendiri 
kegiatan pelayanan rehabilitasi, laporan setiap bulannya 
disampaikan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan dan bidang sosial; dan 
e. data/informasi kegiatan pelayanan rehabilitasi tingkat 
Kabupaten dari OPD yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan dan bidang sosial 
dilaporkan kepada Bupati. 
(4) Bupati melaporkan hasil Pelayanan Rehabilitasi di Daerah 
kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan 
kepada: 
a. Menteri Kesehatan; 
b. Menteri Sosial; 
c. Badan Narkotika Nasional; dan 
d. Kapolri melalui Kapolres Kabupaten Belitung Timur. BAB VII 
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI 
Bagian Kesatu 
Pelaporan