Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 12 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 12 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , Pasal 2 menjelaskan:

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula Rp. 45.900.920.000,00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 62.879.658.527.85 (+) 
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 
Dana Perimbangan 
1) Semula Rp. 1.334.870.682.000,00 
2) ertambah / (Berkurang) Rp. 10.745.545.000.00 (-) 
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp 
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp b. 
c. 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah Perubahan 238.405.978.000,00 
7.485.159.063.95 (+) 
Rp. 87.859.995.564.63 
28.293.830.249.73U 
59.566.165.314,90 
0,00 
108.780.578.527.85 
1.324.125.137.000.00 
245.891.137.063.95 
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak daerah 
1) Semula Rp. 15.820.000.000,00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 15.941.519.073.00 U 
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp, 31.761.519.073.00 
7 
b. Retribusi daerah 
1) Semula Rp. 2.830.000.000,00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp, 0.00 (+) 
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp, 2.830.000.000.00 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1) Semula Rp. 10.500.000.000,00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp, 813.416.176.00 H 
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp, 11.313.416.176,00 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
1) Semula Rp. 16.750.920.000,00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 46.124.723.278,85 (+) 
Jumlah hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp, 62.875.643.278.85 
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 
1) Semula Rp. 40.717.489.000,00 
2) Bertambah / (Berkurang) 
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan 
b. Dana alokasi umum 
1) Semula 
2) Bertambah / (Berkurang) 
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan 
Dana alokasi khusus 
1) Semula 
2) Bertambah / (Berkurang) 
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp, 309.519.656.000.00 Rp. 38.847.966.000.00 
Rp. 984.403.921.000,00 
Rp. 8.646.406.000,00 (-) 
Rp. 975.757.515.000.00 
Rp. 309.749.272.000,00 
Rp. 229.616.000,00 (-1 
8 
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan: 
a. Hibah 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp, 237.588.510.95 (+) 
Jumlah hibah setelah Perubahan Rp, 237.588.510.95 
b. Dana darurat 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rg, 0.00 M 
Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp, 0,00 
c. Dana Bagi Hasil Pajak 
1) Semula Rp. 20.000.000.000,00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 7.247.570.553,00 (+) 
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rg, 27.247.570.553,00 
(5) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) Semula Rp. 218.405.978.000,00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rg, 0.00 (+) 
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rg, 218.405.978.000,00 
(6) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp, 0,00 (+) 
Jumlah dana Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah 
lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00