Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 76 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 76 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN, ketentuan pada BAB VII - KELEMBAGAAN, Pasal 18 berbunyi:

(1)Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan
fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan program
PKBLyang beranggotakan SKPD yangterkait dengan
bidang dan kegiatan TJSL dan PKBL.
(2)Keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari SKPDteknisterkait.
(3)Tim Fasilitasi s ebagaimana dimaksud pada ayat (2 )
bertugas membantu Bappelitbangda dalam
memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL dan
PKBL.
(4)Tim Fasilitasi s ebagaimana dimaksud pada ayat (2 )
apabila diperlukan dapat memfasilitasi perusahaan
untuk membuat bestek atau rencana anggaran biaya
untuk pelaksanaan kegiatan fisik TJSL.
(5)Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan
Bupati.
13Paragraf 2
MitraTJSL dan PKBL
Pasal19
(1)Dalam rangka mengakselerasi pembangunan di
Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah melibatkan
perusahaan -perusahaan dalam pelaksanaan program
TJSL dan PKBL sebagai Mitra .
(2)Mitra TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksu dpada ayat
(1) menyepakati program TJSL dan PKBL dalam naskah
kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama
(3)Dalam pelaksanaan program TJSL dan PKBL
sebagaimana dim aksud pada ayat (2), Mitra TJSL dan
PKBLberkoordi nasi dengan Tim Fasilitasi .
(4)Dalam rangka mengoptimalkan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan program TJSL dan PKBL, maka diantara
Mitra TJSL dan PKBL dapat membentuk dan
menyepakati Koordinator Mitra TJSL dan PKBL yang
menjadi corong informasi atau koordinator antara
Pemerintah Daerah dan Mitra TJSL dan PKBL.
Paragraf 3
Duta TJSL dan PKBL
Pasal20
(1)Bupati apabila diperlukan dapat menunjuk orang-orang
yang terkenal dan mempunyai pengaruh yang luas serta
berasal atau asli dari Kabupaten Cirebon sebagai Duta
TJSL dan PKBL untuk memperkuat pelaksanaan
program TJS L dan PKBL di Kabupaten Cirebon.
(2)Duta TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas mempromosikan program TJSL dan PKBL sesuai
perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi
berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kabupaten dan
perusahaan.
(3)Penunjukan Duta TJSL dan PKBL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.