Apa norma yang terkandung dalam Pasal 40 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009 tentang , khususnya , Pasal 40, memuat:

(1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya 
pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, 
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya serta Precursor 
Narkotika. 
(2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: 
a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang 
adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika; 
b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan 
memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak 
pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta 
prekursor narkotika; 
c. meyampaikan saran dan pendapat secara 
bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang 
menangani perkara tindak pidana narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika; 
d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang 
diberikan kepada penegak hukum dan BNN; 
e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang 
bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir 
dalam proses peradilan; dan 
f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN 
apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta prekursor 
narkotika. 
(2) Sanksi admin istratif sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) 
dapat berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertul is; 
c. penghentian sementara kegiatan 
d. denda administratif; dan 
e. pencabutan izin usaha 
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) huruf 
b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali. 
(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya 
peringatan sebagaimana dimaks ud pada ayat (3) tidak menaati, 
terha dap penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, 
hotel/penginapan dan tempat hibur an, pemondokan dan/atau 
asrama akan dikenakan denda admn istra tif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp.5.000.000 (lima 
juta rupiah). (1) Pelanggaran terhadap ketent uan sebagaimana dimaksud dalam