Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 20 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor �' Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor �' Tahun 2018 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA, pada BAB IX - KETENTUANPENUTUP, Pasal 20 menjelaskan:

(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) 
dapat berupa : 
a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, 
dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi ;dan 
c- 
b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-µndangan yang lebih 
tinggi. 
(2) Dalam ha! hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum , 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil 
klarifikasi yang telah sesuai . 
(3) Dalam ha! hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertentangan dengan kepentingan urnum, dan/atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati 
membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.