Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, ketentuan pada BAB IV - KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 10 berbunyi:

Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank 
atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara 
melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak/Pengguna Jasa yang 
bersan gkutan. 
Klarifikasi dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan 
dilaporkan ke Perangkat Daerah terkait. 
 
Bagian Ke enam 
Pengawasan