Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam NO MOR 3 TAHUN 2018 BUPA TI BUTON Nomor ino.r Tahun 1959?
Norma hukum dalam NO MOR 3 TAHUN 2018 BUPA TI BUTON Nomor ino.r Tahun 1959 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik, Pasal 5 berbunyi:

(1) Pegawai ncgcri sipil daerah yang akan diangkat 
menjadi perangkat Desa harus rnendapatkan izin 
tertulia dari pejabat pembina kepegawaian. 
(2) Dalarn hal pegawai negeri sipil daerah sebagaimaria 
dimaks ud pada ayat (1) terpilih dan diangkat meniadi 
perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan 
sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat 
Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri 
sip ii. mempertahankan dan memelihara kcutuhan Negara 
Kesat:uan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika, yang dibuar oleh yang bersangkutan diatas 
kertas bermaterai; 
d. ljazah perididikan dari tingka c dasar sampai dengan 
iiazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat 
berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang 
berwenang; 
e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; 
L Surat Keterangan berbadan seha t dari Puskesmas 
atau aparat kesehatan yang berwenang; 
g. sertifikat kursus komputer atau surat pernyata an 
mampu mengoperasikan kumputer di atas materai 
cukup; 
h. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian 
seternpat; dan 
.1. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa 
ditujukan kepada Kepala Desa yang dibuat oleh yang 
bersangkutan di atas kertas bermaterai. 
(2) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), calon perangka t desa dapat melampirkan 
pengaJaman kerja dan/ atau sertifikat keahlian lainnya 
yang terkait dengan jabatan perangka t desa dan 
penyelenggaraan urusan pernerintahan desa, Dasar 
L945, dan b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa yang dibua t, oleb yang bersangkutan di 
atas kertas bermaterai; 
c. Surat Pemyataan memegang teguh 
mengarnalkan Pancasila , Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Tahun