Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor �' Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor �' Tahun 2018 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA, pada BAB III - PERATURAN DESA, Pasal 6 menjelaskan:

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah 
Desa. 
(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib 
dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan 
kepada camat untuk mendapatkan masukan. 
(3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau 
15. Peraturan Bersama Hukum Tua adalah Peraturan yang ditetapkan 
oleh dua atau lebih Hukum Tua dan bersifat mengatur 
16. Peraturan Hukum Tua adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 
Hukum Tua dan bersifat mengatur 
17 Keputusan Hukum Tua adalah penetapan yang bersifat konkrit, 
individual, dan final. c- 
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan 
Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan 
kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 
19. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam 
Lembaran Desa atau Berita Desa. • 
20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di 
Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum , 
dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi .