Apa yang diatur dalam PERATURAN   WALIKOTA  BATU Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN   WALIKOTA  BATU Nomor 16 Tahun 2018 tentang PIAGAM AUDIT INTERN PEMERINTAH KOTA BATU, BAB IV - KETENTU AN PENUTUP, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu . 
 
 
Ditetapkan di Batu 
pada tangga l 6 Maret 2018 
 WALIKOTA BATU , 
 
ttd 
 
 DEWANTI RUMPOKO 
 
Diundangkan di Batu 
pada tanggal 6 Maret 2018 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 
 
ttd 
 
ALWI 
 
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 20 18 NOMOR 16/E 
Halaman 6 dari 1 2 hal… 
 
A. PIAGAM AUDIT INTERN 
 
1. Pengawasan Intern adalah selu ruh proses kegiatan audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka 
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah d itetapkan 
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik ; 
2. Inspektorat Kota Batu adalah Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan 
pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Batu; 
3. Inspektorat Kota Batu memiliki kewenangan untuk mengakses 
seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, as et, 
dan personil pada instansi/ satuan kerja di li ngkup Pemerintah 
Kota Batu yang diperlukan sehubungan dengan pela ksanaan tugas 
pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain 
sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini; 
4. Peraturan P emerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 antara lain 
menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wa jib 
menciptakan dan memeli hara L ingkungan Pengendalian yang baik 
melalui : 
1) penegakan integritas dan nilai etika; 
2) komitmen terhadap kompetensi; 
3) kepemimpinan yang kondusif; 
 pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
4) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang te pat; 
5) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 
pembinaan sumber daya manusia; 
6) mewujudkan peran APIP yang efektif; dan 
7) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 
Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan . Piag am 
Audit Intern ini dapat direviu dan dilakukan penyempurnaan 
secara berkala guna menjamin keselarasan dengan praktik -praktik 
terbaik di bidang pengawasan internal , perubahan lingkungan 
organisasi, dan perkembangan praktik -praktik penyelenggaraan 
tugas dan fungsi pemerintah. 
 
B. PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN 
 
I. PENDAHULUAN 
 
1. Piagam Audit Intern ( Internal Audit Charter ) merupakan dokumen 
formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab 
kegiatan pengawasan intern oleh APIP. 
2. Piagam Audit Intern merupak an penegasan komitmen dari para 
pemangku kepentingan ( stakeholders ) terhadap arti pentingnya Lampiran Peraturan Walikota Batu 
 Nomor : 16 Tahun 2018 
 Tanggal : 6 Maret 2018 
Halaman 7 dari 1 2 hal… 
 fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di 
lingk ungan Pemerintah Kota Batu. 
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi 
pemerintah yan g dibentuk dengan tugas melaksanakan 
pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau 
pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, 
Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, 
Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, 
Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga 
Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat 
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan 
Hukum Pemerin tah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
 
II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT 
1. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung 
kepada Walikota. 
2. Struktur dan kedud ukan Inspektorat adalah sebagai berikut: 
a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja ; 
b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur ; 
c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan tenta ng 
pengangkatan dan pemberhentian PNS ; 
d. Inspektur bertanggung jawab kepada Walikota ; dan 
e. Auditor dan Pengawas Pemerintah yang berkedudukan dalam 
Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur melalui 
Inspektur Pembantu Wilayah Lingkup Inspektorat . 
 
III. VISI DA N MISI INSPEKTORAT 
1. Visi Inspektorat adalah terwujudnya APIP yang berkualitas dan 
profesional . 
2. Misi Inspektorat adalah : 
a. memantapkan kedudukan, peran, dan fungsi Inspektorat ; 
b. meningkatkan profesionalisme APIP ; dan 
c. membangun kerja sama dengan mitra kerja ter kait; 
 
IV. TUGAS DAN FU NGSI INSPEKTORAT 
Tugas Inspektorat adalah membina dan mengawasi pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan oleh perangkat daerah, dengan menyelenggarakan 
fungsi: 
1. perumusan kebijakan teknis b idang pengawasan dan fasilitasi 
pengawasan; 
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya; 
Halaman 8 dari 1 2 hal… 
 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
Walikota; 
4. penyusu nan laporan hasil pen gawasan; 
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 
Supaya A PIP melaksanakan tugas nya dengan efektif, harus mampu : 
1. memberikan keyakinan yang memad ai atas ketaatan, kehematan, 
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Instansi Pemerintah; 
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 
Pemerin tah; dan 
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 
 
V. KEWENANGAN INSPEKTORAT 
Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara 
memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk: 
1. mengaks es seluruh informasi, sistem informasi, catatan, 
dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan 
dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern; 
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada 
satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan da n pegawai lain 
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan; 
3. menyampaikan laporan dan mela kukan konsultasi dengan Walikota 
dan berkoo rdinasi dengan Pimpinan lainnya ; 
4. melakukan koordinasi kegiatannya denga n kegiatan auditor 
eksternal ; 
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan 
frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern; 
6. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan 
pengawasan intern; dan 
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang 
diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal 
Pemerintah Kota Batu dalam rangka pelaksanaan fungsi 
pengawasan intern. 
 
VI. TANGGUNG JA WAB INSPEKTORAT 
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan inte rn, Inspektorat 
bertanggung jawab untuk: 
1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan 
profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas 
hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang 
berlaku; 
2. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususn ya dalam 
Halaman 9 dari 1 2 hal… 
 hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan 
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan; 
3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan 
sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara 
optimal; 
4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan 
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala 
aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota. 
 
VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWA SAN INSPEKTORAT 
Tujuan penyelenggaraan p engawasan intern oleh Inspektorat adalah 
untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, 
yaitu: 
1. meningkat nya ketaatan, kehematan efisien, dan efektivitas 
pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pemerintah Daerah ; 
2. meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan 
3. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tuga s dan fungsi 
Pemerintah Daerah yang bersih da n bebas dari praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 
 
Untuk dap at mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, 
lingkup pengaw asan Inspektorat meliputi: 
1. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pemerintah Daerah; 
2. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah 
Daerah yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan 
negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi 
Pemerintah Daerah; 
3. reviu atas penyelenggaraan tugas dan f ungsi Pemerintah Daerah , 
seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu 
atas laporan kinerja Pemerintah Daerah; 
4. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah 
Daerah , seperti evaluasi dan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) dan evaluasi ata s penggunaan Dana 
Dekonsentrasi /Tugas Pembantuan; dan 
5. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa 
asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. 
 
VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP 
Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam 
melaksanakan pekerjaannya ha rus mengacu pada Standar Audit dan 
Kode Etik Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor: 
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP . 
 
Halaman 10 dari 1 2 hal… 
 IX. PERSYARATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PEMERINTAH YANG 
DUDUK D ALAM UNIT APIP 
Persyaratan auditor intern dan pengawas pemerintah yang duduk 
dalam unit APIP paling sedikit meliputi: 
1. memiliki sertifika t Auditor dan Pengawas Pemerintah serta 
persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan ; 
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, 
jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya; 
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan 
pengawasan , serta disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang 
tugasnya; 
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP; 
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan 
berdasarkan peraturan perundang -undangan; 
6. memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen 
risiko; dan 
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian , dan kemampuan 
profesionalisme secara terus -menerus. 
 
X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN 
PENGAWAS PEMERINTAH 
1. Auditor dan Pengawas Pemerintah tidak diper boleh kan terlibat 
langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit 
atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu 
obyekti fitas dan independensi seorang A uditor dan Pengawas 
Pemerintah . 
2. Auditor dan Pengawas Pemerintah tidak diper boleh kan mera ngkap 
jabatan sebagai pejabat struktural. 
 
XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI 
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi 
pengawasan int ern, Inspektorat perlu menjalin kerja sama dan 
koordinasi dengan perangkat daerah selaku objek pengawasan, 
Kementerian Dalam Negeri selaku lembaga yang berwenang untuk 
merumuskan kebijakan na sional di bidang pengawasan, aparat 
pengawasan ekstern , dan Aparat Penegak Hukum. 
 
a. INSPEKTORAT DAN PERANGKAT DAERAH 
1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, 
hubungan ant ara Inspektorat dengan perangkat daerah adalah 
hubungan kemitraan antara auditor dan audit an atau antara 
pengawas dengan obyek pengawasan atau antara konsultan 
dengan penerima jasa. 
2. Dalam setiap penugasan baik penugasan audit maupun 
konsultasi , perangkat daerah harus memberikan dan 
menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup 
penugasan. 
Halaman 11 dari 1 2 hal… 
 3. Perangkat daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi 
audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak 
lanjut beserta status atas setiap r ekomendasi audit ke pada 
Inspektorat sesuai dengan ketentuan perundang -undangan . 
 
b. INSPEKTORAT DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
1. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan di 
bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam 
Negeri dalam menent ukan arah kebijakan dan program 
pengaw asan Inspektorat Kota Batu. 
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) 
yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna 
penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, 
sinergi pengawa san nasional, dan mengurangi tumpang tindih 
pelaksanaan pengawasan. 
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik 
maupun laporan hasil pengawasan. 
 
c. INSPEKTORAT DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN 
1. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat penga wasan 
ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia 
data/ informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat 
pembahasan temuan audit. 
2. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan 
ekstern untuk mengurangi duplikasi denga n lingk up penugasan 
Inspektorat. 
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang 
disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan 
pengawas an bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi instansi. 
4. Inspektorat menyampaikan laporan pem eriksaan kepada BPK -RI 
sebagaim ana diwajibkan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara. 
 
d. INSPEKTORAT DAN B ADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN (BPKP) 
1. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP Sela ku Pembina 
penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan 
meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi: 
a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; 
b) sosialisasi SPIP; 
c) pendidikan dan pelatihan SPIP; 
d) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan 
e) peningkatan kompetensi a uditor aparat pengawasan intern 
pemerintah . 
2. Inspektorat harus menggunakan peraturan di bidang Jabatan 
Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi 
Pembina Jabatan Fungsional Auditor. 
Halaman 12 dari 1 2 hal… 
 e. INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HU KUM 
1. Inspektorat mampu menjadi pemegang peran dalam penegakan 
hukum yang melibatkan Aparatur Sipil Negara secara efektif dan 
berkeadilan. 
2. Koordinasi dengan APH dapat dipergunakan untuk menentukan 
kualifikasi perbuatan hukum yang berdasar pada hukum 
materiil maupun hukum formil sehingga didapatkan kejelasan 
dan kepastian dalam merespon laporan pengaduan serta 
efesiensi penyelesaian suatu masalah. 
 
XII. PENILAIAN BERKALA 
1. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, 
wewenang, dan tanggung jawab yang didef inisikan dalam Piagam 
ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern dalam rangka 
mencapai tujuannya. 
2. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Walikota . 
 
XIII. PENUTUP 
 
Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak ta nggal ditetapkan dan 
apabila di perlukan maka akan di lakukan perubahan dan/atau 
penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik 
di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan 
perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah 
Daerah. 
 
 
 
 WALIKOT A BATU, 
 
 
 ttd 
 
 DEWANTI RUMPOKO