Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG, Pasal 5, memuat:

diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, 
tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zona gempa, 
lokasi, ketinggian, dan/ atau kepemilikan. 
(3) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. bangunan Gedung sederhana, yaitu Bangunan Gedung 
dengan karakter sederhana serta memiliki 
kompleksitasdan teknologi sederhana dan/ atau 
Bangunan Gedung yang sudah memiliki desain prototip; 
b. bangunan Gedung tidak sederhana, yaitu Bangunan 
Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki 
kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana; 
c. bangunan Gedung khusus, yaitu Bangunan Gedung yang 
memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang 
dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan 
penyelesaian/teknologi khusus. 
(4) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanens1 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. bangunan Gedung darurat atau sementara, yaitu 
Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan 
mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) 
tahun; 
b. bangunan Gedung semi permanen, yaitu Bangunan 
Gedung yang karena fungsinya direncanakan 
mempunyai umur layanan diatas 5 (lima) sampai dengan 
20 (dua puluh) tahun; dan 
c. bangunan Gedung permanen, yaitu Bangunan Gedung 
yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur 
layanan diatas 20 (dua puluh) tahun. 
(5) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu Bangunan 
Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan 
bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta 
kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya 
tingkat mudah terbakarnya rendah; 
b.tingkat ... 
-16-
b. tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu Bangunan 
Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan 
bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta 
kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya 
tingkat mudah terbakarnya sedang; dan 
c. tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu Bangunan Gedung 
yang karena fungsinya, dan disain penggunaan bahan 
dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas 
dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah 
terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi. 
(6) Klasifikasi berdasarkan zona gempa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi tingkat zonasi gempa di wilayah 
kabupaten berdasarkan tingkat kerawanan wilayah gempa 
termasuk di wilayah zona 3 (tiga) atau zona sedang. 
(7) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada 
meliputi: 
a. bangunan Gedung di lokasi renggang, yaitu Bangunan 
Gedung yang pada umumnya terletak pada daerah 
pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai 
resapan; 
b. bangunan Gedung di lokasi sedang, yaitu Bangunan 
Gedung yang pada umumnya terletak di daerah 
permukiman; dan 
c. bangunan Gedung di lokasi padat, yaitu Bangunan 
Gedung yang pada umumnya terletak di daerah 
perdagangan/ pusat kota. 
(8) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. bangunan Gedung bertingkat rendah, yaitu Bangunan 
Gedung yang memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 
lantai; 
b. bangunan Gedung bertingkat sedang, yaitu Bangunan 
Gedung yang memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai 
sampai dengan 8 lantai; dan 
c. bangunan Gedung bertingkat tinggi, yaitu Bangunan 
Gedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 lantai. 
(9) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi: 
a. bangunan ... 
-17-
a. bangunan gedung milik negara, yaitu bangunan gedung 
untuk keperluan dinas yang menjadi/ akan menjadi 
kekayaan milik Negara dan diadakan dengan sumber 
pembiayaan 
Pendapatan 
Pendapatan yang berasal 
Belanja Negara, dari dana 
dan/atau 
Belanja Daerah, dan/atau Anggaran 
Anggaran 
sumber 
pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung 
sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, 
dan lain-lain; 
b. bangunan Gedung milik perorangan, yaitu Bangunan 
Gedung yang merupakan kekayaan milik pribadi atau 
perorangan dan diadakan dengan sumber pembiayaan 
dari dana pribadi atau perorangan; dan 
c. bangunan Gedung milik badan usaha, yaitu Bangunan 
Gedung yang merupakan kekayaan milik badan usaha 
non pemerintah dan diadakan dengan sumber 
pembiayaan dari dana badan usaha non pemerintah 
terse but.