Apa norma yang terkandung dalam Pasal 382 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 382, memuat:

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan 
modal pemerintah daerah kepada Bupati . 
(2) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan 
DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan 
kepada DPRD. 
(3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada 
, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon 
penerima penyertaan modal disertai dengan alasan. 
(4) Apabila permohonan penyertaan moda l pemerintah daerah atas barang 
milik daerah disetujui oleh Bupati sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Bupati 
menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan 
sebagai penyertaan modal. 
(5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang 
penyert aan modal pemerintah daerah dengan melibatkan PD terkait. 
(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD 
untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan 
sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal .