Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, pada BAB II - RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN, Pasal 3 dinyatakan:

(1)Piutang Pajak untuk wajib Pajak orang pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang
dapat dihapuskan adalah:
a.pajak terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDT,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali; dan
b.pajak terutang yang menurut data administrasi pada
Badan/Dinas, tidak dapat dan/atau tidak mungkin
ditagih lagi yang disebab kan karena:
1.hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa;
2.Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahli waris;
3.Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan
lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan
dari pejabat yang berwenang;
4.Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan
harta tidak mencukupi untuk melunasi utang
pajaknya;
5.Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak
pidana yang dilakukannya dan telah memiliki
ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
6.Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak
dapatdihindari berdasarkan kejadian nyata dan
diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang
berwenang;
7.dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak
ditemukan dikarenakan forcemajeure ;
8.hak negara untuk melakukan penagihan Pajak
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi
tertentu sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan
yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9.Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat
diketemukan lagi karena Wajib Pajak/
Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak
mungkin diketemukan lagi dan/atau Wajib
Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan
Indonesia untuk selama -lamanya.
(2)Piutang pajak untuk wajib pajak Badan yang tidak dapat
atau tidak mu ngkin ditagih lagi yang dapat dihapuskan
adalah:
a.Wajibpajak bubar, likuidasi atau pailit dan
penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi;
b.hak untuk melakukan penagihan pajak sudah
kedaluwarsa;
c.dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak
ditemukan dikarena kanforce majeure ; dan
d.hak negara untuk melakukan penagihan pajak
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu
sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati.