Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 22 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 22 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN KOMUNIKASIINTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN, BAB IV - DANA OPERASIONAL, Pasal 10 berbunyi:

(1)Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung
pencairan Dana Operasional sebesar 1/12(satu perdua belas )dari pagu 1
(satu )tahun anggaran kepada pengguna anggaran .
(2)Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran
mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana
Operasional sebesar 1/12 (satu perdua belas )dari pagu 1(satu )tahun
anggaran kepada bendahara umum daerah .
(3)Surat Perintah Membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melampirkan :
a.dattar penerima Dana Operasional ;dan
b.pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang
menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya .
(4)Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana
Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)kerekening bendahara pengeluaran sekretariat
DPRD .<D