Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 21 Tahun 2011.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 21 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, pada BAB X - TATA CARA PENAGIHAN, Pasal 14 menjelaskan:

(1)Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan atau STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus
dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi
dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan lelang
negara.
(2)Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan
sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.