Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 Pasal 113?
Dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, BAB IV - KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG, Pasal 113 mengatur sebagai berikut:

(1) Tugas TABG secara insidental yaitu memberikan pertimbangan teknis
dalam :
a. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan bangunan
gedung apabila diperlukan;
b. penyempumaan peraturan perundang-undangan terkait bangunan
gedung apabila diperlukan; dan
c. penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan bangunan gedung
apabila diperlukan.
(2) Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf aantara lain untuk :
a. penentuan peruntukan pemanfaatan ruang dan persyaratan
intensitas bangunan gedung dalam rangka penerbitan IMB sementara
apabila peraturan tata ruang belum ditetapkan;
b. penilaian rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang
diberikan oleh pengkaji teknis;
c. perencanaan perawatan bangunan gedung; dan
d. penilaian rencana teknis pembongkaran (RTB) bangunan gedung.
(3) penentuan peruntukan pemanfaatan ruang dan persyaratan intensitas
yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a
dilakukan untuk membantu Bupati dalam menghasilkan acuan
penetapan peraturan terkait peruntukan pemanfaatan ruang dan
intensitas bangunan gedung dalam rangka penerbitan IMB sementara.
(4) penilaian rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang diberikan
oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b
dilakukan untuk membantu Bupati menilai kebenaran rekomendasi
pengkaji teknis terhadap kelaikan fungsi bangunan gedung dalam rangka
penerbitan SLF.
(5) perencanaan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
huruf cdilakukan untuk membantu Bupati dalam penilaian
terhadap metode perawatan bangunan gedung yang akan dilaksanakan
oleh pemilik atau penyedia jasa dalam rangka pengajuan perpanjangan
SLF.
(6) penilaian rencana teknis pembongkaran (RTB) bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf ddilakukan untuk membantu
Bupati dalam penilaian metode pembongkaran, pemenuhan persyaratan
keselamatan harta benda, nyawa danlingkungan akibat pembongkaran.
(7) Penyempumaan peraturan perundang-undangan terkait bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf badalah:
a. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat tentang
penyempumaan peraturan, termasuk peraturan daerah, yang
menghasilkan penentuan substansi-substansi yang layak untuk
dipertimbangankan dalam peraturan;
b. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat tentang pedoman
teknis yang spesifik didaerah, yang menghasilkan penentuan
substansi-substansi yang sesuai dengan kondisi lokal, Han;
c. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat tentang standar
teknis yang spesifik didaerah, yang menghasilkan kesimpulan
tentang pemenuhan persyaratan sistem teknis konstruksi yang
secara tradisional dan spesifik telah digunakan, terhadap standar
teknis yang berlaku.
(8) Penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf cadalah memberikan
pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam
pemutusan perkara tentang pelanggaran dibidang bangunan gedung yang
menghasilkan materi paparan prinsip-prinsip penyelenggaraan bangunan
gedung.
(9) Dalam melaksanakan tugas insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)TABG memiliki fungsi :
a. pengkajian dan analisis berdasarkan bidang keahlian masing-masing
anggota;
b. pengkajian dananalisis terhadap masukan masyarakat diluar TABG;
dan
c. penyusunan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi DPMPTSP
dan/atau Dinas PUPR dalam tugas penyelenggaraan bangunan
gedung.
Bagian Keempat
Pembentukan TABG