Apa saja yang diatur dalam Pasal 25 PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2015, Pasal 25 menetapkan:

(1) IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
diperlukan untuk pemanfaatan ruang deng an ketentuan 
meliputi : 
a. jenis kegiatan pemba ngunan dan/atau kegiatan usaha 
yang dalam pemanfaatan tanahnya dapat menimbulkan 
dampak pada struktur ekonomi, sosial dan lingkungan; 
b. kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha dengan luas 
minimal 5 00 m2 . 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 c. pengembangan tanah kavling komersial oleh badan 
hukum (PT)/Koperasi dengan luas minimal 1.000 m2 
dan/atau dengan pembagian bidang tanah lebih dari 5 
kavling. 
d. Pembangunan perumahan, meliputi : 
1. pembangunan p erumahan baru oleh developer/ 
pengembang/badan hukum anggota asosiasi dengan 
luas minimal 20.000 m2. 
2. perluasan perumahan oleh developer/pengembang/ 
badan hukum anggota asosiasi yang lama minimal 
10.000 m2. 
(2) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sebagai das ar 
untuk proses permohonan IM B dan perizinan lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 
yang berlaku. 
(3) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 
untuk: 
a. pembangunan rumah tempat tinggal 
pribadi/perseorangan; 
b. pemecahan sebidang tanah kavling non komersial/tidak 
diperjualbelikan/ahli waris/hibah; 
c. tanah kavling non komersial ole h kelompok masyarakat 
merupakan pengaturan permukiman sehat/konsolidasi 
lahan/ land reform ; 
d. tanah kavling oleh perseorangan dengan luas maksimal 
1000 m2 dengan pembagian bidang tanah maksimal 5 
kavling. 
 
13. Ketentuan Pa sal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 
berikut: