Apa saja yang diatur dalam Pasal 17 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Ketentuan dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 17 menetapkan:

U) Bangunan gedung harus dieelenggarakan sesuai 
dengan peruntukan lokasi yang tclah ditctaplmn 
dalrun rencana rinci dan rencana tab1 ruang. 
(2) Pemerintah Daerah wajib membe:rikan i.nforma:si 
mengenai RTRW, RDTR dan RTBL aebagaimana 
dimakand pada ayat (1) kepada masyarakat secara 
cuma-cuma. Paeal 16 
(1) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi: 
a. persyaratan ta.ta bangunan dan lingkungan; dan 
b. persya.ratan keandalan bangunan gedung. 
(2) Persyaratan tat.a bangunan clan lingkungan 
sebapimana dimakaud pada ayat ( 1) buruf a 
mf'!liputi: 
a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan 
gedung; 
b. persyaratan garis sempadan; 
c, perayanrtan amitP-lctur bangunan gedung; 
d. persyaratan pengend.alian dampak lingkungan; 
dan 
e. rencana tam. bangunan d1:U1 lingkungan. 
(3) Persyaratan keandalan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf b 
meliputi: 
a. pen!yamtan keselamatan bangunan gedung; 
b. persyaratan kesehatan bangunan gedung; 
c. persyaratan kenyamanan bangllnan gedung; dan 
d. persyaratan kernudahan bangunan gcdung. Bagian Ketiga. 
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 
Paragraf 1 
Umum c, fungsi bangunan, k1a.sifikasi bangunan, luasa.n 
tanah dan/atau bangunan yang mampu 
di~e.nggarakan di tingkat Kecnmatan; dan 
d. k~plltan penanga.nan peruuiggulS1ngan darurat 
dan rehabilitasi banJtunan gedung pasca beneana. 
(51 Kel.entua.n lebih lanjut mengenai pelimpa.han sebagian 
kewenangan AP.begaimana dimaksud pada ayat {3) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
(1) Bangunan gedung yang akan diba.ngun harus 
memenuhi persyaratan i.ntcnsitas bangunan gedung 
yang meliputi persyaratan kepadsitan, ketinggian dan 
jarak bebas bangunan gedung, berdasa.rkan 
ketentuan yang diatur dalam rencana rinci dan 
rencana tata ruang. 
(2) Kepadatan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) 
meliputi ketentuan KOS WUI Koefisi.en Daerah Hijau 
(KOH) pada tingka.tan tinggi, sedang dan rendah. 
(3) Ketingglan sebagctimi1..11a dimalu1ud pada ayat (1) 
111eliputi ketentuan rentang juml.Rh Iarrtai bangunan, 
tinggj bangunan dan KLB pada tingkatan KLB tinggi, 
sedang dan rendah. Pasal 19 (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan 
peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada 
Pemerintah OaP.rah memberikan penggantian 
yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana rinci dan 
rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan 
peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang 
tidak seeuai dengan peruntukan yang bl:l.lu harue 
disesuaikan. Pasal 18 (3) Infonnasi scb.agaimana dima.ksud pada. ayat (2) berisi 
ketl!!Nlngan mengenai peruntukan lokasi, intensitas 
bangunan yang terdiri dari kepadatan banganan, 
ketinggian bangunan dan garis sempadan bangunan. 
(4) Bangunan gedung yang dibangun: 
a. diat.as prasarana dan sarana umum; 
b. di bawah prasarana dan sarana umum; 
e, di bawah atau diataa air; 
d. di daerah jaringa.n ttansmisi listrik tegangan 
tinggi; dan 
e. di daerah yang berpotensi bencana alam 
harus sesuat dengan ketentuan peraturan 
perundang-undllngan dan memperoleh pertimbangan 
AArta persetuiuan dari Pemerintah Daeralt dan/atau 
instansi terkait lainnya. 
(5) Dalam ha] ketentuan mengenai peruntukan lokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
ditetapkan, maka ketentuan mengenai peruntukan 
luka.si sc-hagaimana dimaksud prufa ayat (1) dapat 
diatur sementsua dalam Peaturan Bupati. 
•, Pasal 22 
(1) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, 
peneegahan terhaclap bahaya kebakaran, kepentingan 
f'!konomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan. 
keselamatan dan kenyamanan bangunan, 
keselamatan dan kenyamanan umum. (1) KDH ditentukan atas dasar kepentinga.n ditya dukung 
lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, 
kesehatan dan kenyamanan bangunan. 
(2} Ketentuan bc8al'tlya. KOH 11ebageimnn11 di.makeud 
pada ayat (1) disesuafkan deng;m ketentuan dala.m 
RTRW, RDTR dan RTBL dan/atau pengaturan 
sementara persyaratan intensitas bangunan gedung 
dalam Peaturan Bupati. Pasal 21 Paaal 20 
(1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung 
lingkungan, peneegahan terhad21.p babaya kebakaran, 
kepentingan ekonomi, fungsi, fungsi bangunan, 
keselarnatan dan kenyamanan bangunan. 
(2) Kctcntuan beaarnya KDB aebagaiinana dimaksud 
pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan dalam 
RTRW, RDTR dan RTBL dBn/atau pengaturan 
sementara persyaratan intensitas bangunan gedung 
d.ttl8..ln Pearuran Bupati. (6) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan intensita.s 
bangunan cedung sebagajmana dimaksud pada 
belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai 
persyaratan intensitas bangunan gedung ciapat diatur 
sementara uuluk suatu Jokasi dalam Peaturan Bupati 
yang betpedoman pada pP.nlt.uran perundang- 
undangan yang lebih tinggi. dengan memperhatikan 
pendapatTABG. (41 Ketinggian bangunan gedung sebagaiman.A dimaksud 
pada ayat (3} tidak boleh mengganggu lalu lintas 
penerbangan. 
(SI .Jamk bebas bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang 
garls sempadan bangunan gedung dan jarak antara 
bangunan gedwtg dengan batas pereil, jarak antar 
bangunan dan jamk antara as [alan dengan pagar 
halaman. 
.r-, 
PAnigraf 3 
Garis Sempadan Bangunan