Jelaskan isi kandungan Pasal 20 dari Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004.
Sesuai dengan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, ketentuan pada BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 20 berbunyi:

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, 
meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan 
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu diba yar kembali oleh 
desa. 
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) huruf a, 
terdiri atas kelompok: 
a. Pendapatan Asli Desa ; 
b. transfer ; dan 
c. nendana tan lain-lain. Paragraf Kesatu 
Pendapatan Desa Pasal 19 
(1) Struktur APBDesa merupak an satu kesatuan terdiri atas : 
a. Pendapatan Desa; 
b. Belanja Desa ; dan 
c. Pembia yaan Desa . 
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diklasifikasikan 
menurut kelompok dan jenis pendapatan . 
(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan 
menurut kelompok , kegiatan , dan jenis belanja . 
(4) Pembia yaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan 
menurut kelompok danjeni s pembia yaan. • Bagian Ked ua 
Struktur APBDesa Pasal 18 
( 1) Pendapatan , belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBDesa 
harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan . 
(2) Seluruh pendapatan Desa , belanja Desa , dan pembiayaan Desa dianggarkan 
secara bruto dalam APBDesa . Pasal 17 
Dalam men yusun APBDesa , penganggaran penge luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b harus didukung dengan adan ya kepastian 
tersedian ya penerimaan dalam jumlah yang cukup . ( 1) Pengeluaran Desa terdiri dari: 
a. belanja desa; dan 
b. pengeluaran pembia yaan desa. 
(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
perkiraan beban pengeluaran desa yang dialokasikan secara adil dan merata 
agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 
diskriminasi , khususn ya dalam pemberian pelayanan umum. 
(3) Pengeluaran pembia yaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun -tahun anggaran berikutn ya. Pasal 16 Pasal 15 
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 14 merupakan 
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbe r 
pendapatan. 
(2) Penerimaan pembia yaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah semua 
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang _ 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.