Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 2Teiepon Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 2Teiepon Tahun 2017 tentang PEMBER 1ANDANA JASA PELAYANAN KEPADA WARGA PELAYAN, Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undang Dasar Negara
Repub IlkIndonesia Tahun 1945 ;
2.Undang -Undang Nomor SDrtTahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota -Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
I I
2
3.Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),
sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58;Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005 );
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilavah Kabupaten Daerah
Tingkat IIKaro ,Kecamatan Pematang Bandar ,Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun ,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat IIDairi Dan Kecamatan Medan
Petisah ,Medan Tembung ,Medan Helvetia ,Medan
Polonia ,Medan Maimun ,Medan Selayang ,Medan
Amplas Dan Medan Area DiWilayah Kotamadya
Daerah Tingkat IIMedan Dalam Wilayah Fropinsi
Daerah Tingkat ISumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas )
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten -Kabupaten
Daerah Tingkat IISimalungun ,Dairi ,Tapanuli
Selatan ,Karo ,Tapanuli Utara ,Tapanuli Tengah ,
Nias,Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat IIMedan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat ISumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578 );
3
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );8.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887 );
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036 );
13.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Tahun Nomor 7,Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5
Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah
Diniyah Takmiliyah Awaliyah Daerah (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2014 Tahun Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15,Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);
4
16.Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1Tahun 2017tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas
Dan Fungsi Dan Tata Keija Perangkat DaerahBerita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);
17.Peraturan Wali Kota Medan Nomor ISTahun 2017tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat
Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota MedanTahun 2017 Nomor 18};
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN DANA
JASA PELAYANAN KEPADA PELAYAN MASYARAKAT ,