Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 17 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, pada BAB VI - PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN, Pasal 17 menjelaskan:

(1)Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
a.perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifatadministratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunanpenilaian kineija pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atauhambatan karir lainnya;
b.pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam haltimbul intimidasi atauancaman fisik;
c.bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkunganPemerintah Daerah;
d.kerahasiaan identitas.
(2)Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindunganterhadap Pejabat/ Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuandiskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/ Pegawai karenamelaporkan gratifikasi.
(4)Apabila terdapat ancaman fisikdan/atau psikis kepada Pejabat/ Pegawaikarena melaporkan gratifikasi, Pejabat/ Pegawai dapat memin taperlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atauintansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
(5)Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada BupatiTanggamus melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.