Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1964.
Redaksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapa n Peraturan, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat. 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat. 
c. Bupati adalah Bupati Muna Barat. 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat. 
e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten. 
f. Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat di wilayah 
kerjanya. 
g. Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut 
Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
h. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh PemerintahKelurahan dan Bad an MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS 
DAN FUNGSI KELURAHAN KABUPATEN MUNA BARAT. 
BABI 
KETENTUAN UMUM ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 
4389); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna 
Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Nomor 171 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerlntahan antara Pemerlntah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota; (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4737); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah 
10.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Muna Barat ; • • -2-