Apa saja yang diatur dalam Pasal 47 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKAD AU Nomor 4 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKAD AU Nomor 4 Tahun 2017 tentang BAD AN PERMUSYAWARATAN DESA, BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BAD AN PERMUSYARA WARATAN DESA, Pasal 47 menetapkan:

BPD enyampaika n calon Kepala Dess terpil ih se bagairana dimaksu d dalam 
Pasa l 42 ayat (3 kepad a Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima nya 
aporan hasil pemilihan Kepala Dess dari Paritia Perilihan . 
Paragraf 9 
Pembahasan dan Penyepaka tan 
Rancangan Peraturan Dess 
Peal 48 
(I 8pp dan Kepala Desa membahas dan menyepa kati rancan gan Perturan 
Desa yang diaukan BPD dan atau Kepala Desa . 
Perbahasan rancangan Peraturan Des sebagadm an.a dimaksud pada ayat 
(l] diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD 
Rancan gan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaiman a 
dimaksu d pada ayat (I)dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal 
BPD paling lambat 10 (sepuluh) hani kerja terhitung sejak mancan gan 
Peraturan desa diterima oleh BPD 
19 
Pelaksanaan per bahasan rancangan Pera turan Desa sebagauman.a 
dimaks ud pada ayat (l] antara B3pp dan Kepala Desa untuk pertama kali 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah 
internal PD 
Setia p pembaha san rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses 
yang dituangkan dalam notulen musyawara.h 
Pesal 49 
(l) Dalam hal pembahasan rancangain Pera turan Desa antare 9PD an Kepala 
Desa tidak mencapai kata sepaka t, musyawaura.h bersama tetap mengam bil 
eputusan dengan disrtai catatan perma sala h an yang tidak disepaka ti. 
Rancan gan Perat uran Dess sebagaiman a dimaksud pad.a ayat (l) dapa t 
diajukan Kepal a Desa kepada Bupati melalui Cama t disertai catatan 
permasalahan yang tidak disepaka ti paling lambat 7 (tuju.h) hari sejak 
musyawarah pembahasan terakh ir untuk men dapatan evaluasi dan 
pembina.an 
(3] Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan se baga imana dimaks ud pada ayat (2) 
dapat berbentu.k 
penghentian pembahasan, atau 
b pembinaan untuk tindaklanj ut pembahasan dan kesepakatan 
rancangan Peraturan Des.a. 
(4 Tidaklan jut pembahasan dan kesepaka tan sebagaiman a dimaks ud pada 
huruf b dapat dihad iri Cama t atau pejabat lain yang ditunjuk 
Bupati. 
Pragraf 10 
Pelak.sanaan Pengawa.san Kine rja Kepala Desa