Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 pada Pasal 108?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, BAB IV - KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG, Pasal 108 menyebutkan bahwa:

(1)Keanggotaan TABG meliputi :
a. unsur Dinas PUPR;
b.unsur instansi teknis terkait; dan
c.unsur ahli yaitu asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan/ataumasyarakat ahli termasuk masyarakat adat.
(2) Keanggotaan TABG dariunsur Dinas PUPR sebagaimana dimaksud padaayat (1)huruf amerupakan Pejabat Fungsional Teknik Tata BangunandanPerumahan, dan/atau pejabat lainnya yang terkait;
(3) Keanggotaan TABG dan unsur instansi teknis terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf bdapat meliputi beberapa bidang tugas
antara lain:
a. bidang jalan;
b. bidang perhubungan/transportasi;
c. bidang telekomunikasi;
d. bidang keselamatan dankesehatan kerja (K3);
e. bidang pertahanan;
f. bidang keamanan; dan
g. bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(4) Keanggotaan TABG dari unsur ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf cpaling sedikit terdiri dari bidang keahlian :
a. bidang arsitektur;
b. bidang struktur; dan
c. bidang utilitas (mekanikal dan elektrikal).
(5) Selain keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),keanggotaan TABG
dariunsur ahlidapat dilengkapi dengan bidang keahlian antara lain:
a. bidang planologi/perencanaan wilayah dan kota;
b. bidang pertamanan/lansekap;
c. bidang tata ruang-dalam/ interior;
d. bidang bangunan gedung adat;
e. bidang nuklir; dan
f. bidang teknologi informasi.
(6)Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:
a. Ketua merangkap anggota TABG (ex-officio) dariunsur Dinas PUPR;
b. Wakil Ketua merangkap anggota TABG (ex-officio) dari unsur Dinas
PUPR atau instansi teknis terkait;
c. Sekretaris merangkap anggota TABG (ex-officio) dari unsur Dinas
PUPR atau instansi teknis terkait; dan
d. Anggota TABG dari unsur Dinas PUPR, instansi teknis terkait, dan
ahli.
(7) Anggota TABG yang berhak memberikan suara (vote member) dalam
menetapkan keputusan hasil pengkajian adalah anggota dari unsur ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c.
(8) Komposisi keanggotaan TABG ditetapkan dengan ketentuan jumlah
anggota TABG dari unsur ahli paling sedikit sama dengan jumlah
gabungan anggota TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi teknisterkait.
(9)Jumlah anggota TABG dari unsur ahliditetapkan dalam jumlah ganjiluntuk kepentingan pemungutan suara (noting) dalam hal persetujuandokumen rencana teknis tidak tercapai mufakat.
(10) Anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melaluiSurat Keputusan Bupati.
(11)Dalam haltidak tersedia bidang keahlian yang dibutuhkan, Bupati dapat :a. merekrut ahli bangunan gedung dari Kabupaten lain yang tidakditetapkan sebagai TABG berdasarkan basis data ahli bangunangedung Kabupaten lainnya; atau
b. mengundang anggota TABG Kabupaten lain diIndonesia untukmembantu sebagai narasumber sesuai kebutuhan.(12) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)Bupati menyampaikan undangan tertulis kepada Bupati yang memilildahh bangunan gedung untuk direkrut dan TABG yang diundang sebagainarasumber.
(13) Format undangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (12)tercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkandariPeraturan Bupati ini.