Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 12 menetapkan:

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: 
menandatangani Surat Kuasa Khusus; 
memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Ba ntuan Hukum samp ai 
perkara nya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; 
menjaga kerahasia an data, informasi dan/atau keterangan yang 
diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan pe rkara ya ng 
sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan 
Perundan g-Undangan; 
melaporkan proses pemberian bantuan hukum sesuai dengan tahapan 
peradil an tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Bupati 
melalui Kepala Bagian Hukum; dan 
melaporkan setiap penggunaan dana Bantuan Hukum yang digunakan 
untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian 
Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jeneponto .