Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 5 Tahun 2005?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 5 Tahun 2005 tentang PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peratur an Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adala h Kabupaten Tanah Laut. 
2. Pemerintah an Daerah adalah penyelengggara an urusan peme rintah an 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 . 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupa ti sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanah Laut . 
5. Bupati adalah Bupati Tanah L aut. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dis ebut DPRD 
adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintah an daerah. 
7. Pimpinan DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua 
dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang - undangan . 
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota 
DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang – undangan. 
9. Sekretaris D aerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretari s DPRD Kabupaten Tanah Laut. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan Perda. 
12. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah 
uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD. 
13. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses 
kepada Pimpinan DPRD dan An ggota DPRD. 
14. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah 
dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, 
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pela ksanaan tugas 
ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari -hari. 
5 
 
15. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 
menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besar an Tunjangan 
Komunik asi Intensif , Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan 
DPRD . 
16. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk 
mendanai kelancaran palaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD 
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada pri nsip 
pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana. 
17. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber 
daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan 
DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik. 
18. Pegawai Nege ri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat 
dan PNS Daerah. 
19. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD 
dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai 
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.