Menurut PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU Nomor 06 Tahun 2017, apa isi dari Pasal  26?
Pasal Pasal  26 dalam PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU Nomor 06 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, pada , menyatakan:

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) diklasifikasikan menurut organisasi, 
fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. 
(2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan 
susunan organisasi pemerintahan daerah. 
(3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ter diri dari: 
a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; 
dan 
b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. 
 
 
 (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a diklasifikasikan menurut urusan 
pemerintahan yang me njadi kewenangan Pemerintah 
Daerah. 
(4a) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri 
atas belanja urusan wajib dan belanja urusan 
pilihan. 
(4b) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib 
sebagaimana dima ksud pada ayat (4a) mencakup : 
a. Pendidikan; 
b. Kesehatan; 
c. Pekerjaan umum; 
d. Perumahan; 
e. Penataan ruang; 
f. Perencanaan pembangunan; 
g. Perhubungan; 
h. Lingkungan hidup; 
i. Pertanahan; 
j. Kependudukan dan catatan sipil; 
k. Pemberdayaan perem puan dan perlindunga 
anak; 
l. Keluarga berenc ana dann keluarga sejahtera; 
m. Sosial; 
n. Ketenagakerjaan; 
o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
p. Penanaman modal; 
q. Kebudayaan; 
r. Kepemudaan dan dan olah raga; 
s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
t. Otonomi d aerah, pemerintahan umum, 
administrasi keuangan daera h, perangkat 
daerah, kepegawaian, dan persandian; 
u. Ketahanan pangan 
v. Pemeberdayaan masyarakat dan desa; 
w. Statistik; 
x. Kearsipan; 
y. Komunikasi dan informatika; dan 
z. Perpustakaan. 
(4c) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) me ncakup: 
a. Pertanian; 
b. Kehutanan; 
c. Energi dn sumber daya mineral; 
d. Pariwisata; 
e. Kelautan dan perikanan; 
f. Perdagangan; 
g. Industri; dan 
h. Ketransmigrasian. 
(4d) Belanja menurut urusan pemerintahan yang 
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu 
yang dapat dilaksana kan bersama antara 
pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetpkan 
dengan ketentuan perundang -undangan dijabarkan 
dalam bentuk program dan kegiatan yang 
diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan 
pilihan. 
 
 (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaiman a 
dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan 
untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan 
pengelolaan keuangan negara terdiri dari : 
a. Pelayanan umum; 
b. Pertahanan; 
c. Ketertiban dan keamanan; 
d. Ekonomi; 
e. Lingkungan hidup; 
f. Perumahan dan fasilitas umum; 
g. Kesehatan; 
h. Pariwisata dan budaya; 
i. Agama; 
j. Pendidikan; serta 
k. Perlindungan sosial. 
(6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
(7) Klasifikasi belanja menurut jen is belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Balanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja modal; 
d. Bunga; 
e. Subsidi; 
f. Hibah; 
g. Bantuan sosial; 
h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan 
i. Belanja tidak terduga. 
 
(8) Penganggaran dalam APBD u ntuk setiap jenis 
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11), 
berdasarkan ketentuan perundang -undangan. 
6. ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi 
sebagai berikut: