Bagaimana redaksi normatif Pasal 427 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB XI - PENGHAPUSAN, Pasal 427 berbunyi:

(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) huruf d , dilakukan oleh 
Pengelola Barang . 
(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati 
yang sekurang -kurangnya memuat: 
a. pertimbangan dan alasan p enghapusan ; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 
sekurang -kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang , kode 
register, nama barang , jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku , 
dan/atau nilai perolehan. 
(3) Permohonan penghapusan bar ang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sekurang -kurangnya dilengkapi dengan: 
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah 
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan 
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara . 
(4) Bupati melakukan peneliti an terhadap permohonan penghapusan barang 
milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; 
b. penelitian terhadap isi putusan pengad ilan terkait barang milik 
daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 
dan 
 
159
 c. penelitian lapangan ( on site visit ), jika diperlukan, guna memastikan 
kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan 
pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek 
permohonan penghapusan . 
(6) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, 
Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan al asan. 
(7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, 
Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah. 
(8) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) sekurang -kurangnya memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, 
sekurang -kurangnya meliputi kode barang , kode register, nama 
barang , tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, 
jumlah, nilai buku , dan/atau nilai perolehan; dan 
b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
penghapusan kepada Bupati .