Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, khususnya BAB II - PRINSIP -PRINSIP PELAKSANAAN APBD, Pasal 2, adalah:

( 1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan 
berdasarkan prinsip-prinsip keuangan daerah, dikelola secara tertib, taat 
pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan , 
kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat; 
Yang dimaksud dengan : 
Dikelola secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara 
tepat waktu dan tepatguna yang didukung dengan bukti-bukti 
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Taat pada peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan 
keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang­
undangan; 
Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah 
ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; 
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan 
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk 
mencapai keluaran tertentu; 
Ekonomis merupakan prinsip pemerolehan masukan dengan kualitas 
dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah . 
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 
seluas-1Uasnya tentang keuangan daerah; 
Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber 
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ; 
Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan 
pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban 
berdasarkan pertimbangan yang obyektif; 
Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan 
wajar dan proporsional; 
J. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah 
diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; 
OPD dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan 
kepada Anggaran Belanja Daerah untuk keperluan: 
Perayaan atau kegiatan hari besar; 
Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan 
sebagainya untuk berbagai peristiwa; 
Iklan ucapan selamat dan sebagainya; 
Pesta untuk berbagai peristiwa perangkat daerah; 
Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/serupa 
dengan yang tersebut di atas; 
Penyelenggaraan kegiatan daJam bentuk: 
Rapat kerja,rapat dinas, seminar, pertemuan widya karya dan 
sejenisnya; 
Upacara peletakan batu pertama, pembukaan , penutupan, peresmian 
proyek, kantor dan sejenisnya; 
Penyam butan pejabat; 
dibatasi sampai pada haJ-hal yang sangat penting. 
OPD sebagai pengguna anggaran, harus dapat menggunakannya secara 
efisien, tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu serta dapat 
dipertanggungjawabkan