Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 72 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 72 Tahun 2016 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN, pada BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR DINAS, Pasal 11 menjelaskan:

Seksi Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
mempunyai fungsi :
Menyusun rencana program kegiatan pembangunan
seksi Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan
Partisipatif;
Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan baik
secara lisan maupun tulisan sesuai dengan
permasalahan dibidang tugas nyamasing-masing;
Merencanakan dan melaksanakan pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Mempasilitasi peningkatan kemampuan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM );
Melaksanakan pengumpulan data lembaga
kemasyarakatan pekon sebagai bahan informasi dan
acuan dalam pelaksanaan tugas;
Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada
kelembagaan masyarakat pekon serta memberikan
motifasi peningkatan swadaya gotong-royong
masyarakat dalam pembangunan;
Mengarsipkan petunjuk teknis bimbingan dan penilaian
lomba pekon/kelurahan berprestasi;
Menilai prestasi keija bawahan dilingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Berdasarkan
hasil keija yang telah dicapai untuk diperlukan sebagai
bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan
Sasaran Keija Pegawai (SKP);
Melaksanakan tugas lainyang diberikan atasan.
Paragraf 2
Seksi Pengembangan dan Pelatihan Kader