Bagaimana redaksi normatif Pasal 174 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 174 berbunyi:

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a , diajukan 
oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola 
Barang . 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan KSP; 
c. jangka waktu KSP; dan 
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: 
a. data calon mitra KSP; 
b. proposal rencana usaha KSP; 
c. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP ; dan 
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang . 
(4) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
huruf d menegaskan bahwa: 
a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang 
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PD; dan 
b. Pelaksanaan KSP barang milik daerah tidak akan mengganggu 
pelaksanaan tugas dan fungsi PD. 
(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui 
mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 
136 ayat (4) , maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada 
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data calon 
mitra KSP . 
(6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: 
a. nama; 
b. alamat; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin 
Usaha/Tanda Izi n Usaha atau yang sejenis , untuk calon mitra KSP 
yang berbentuk badan hukum/badan usaha. 
 
 
 
68