Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 18?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
 
 
3 
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jayapura Nomor 3 
Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Jayapura; 
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Perusahaan Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 10); 
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 9); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
dan 
BUPATI JAYAPURA 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan 
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG 
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYAPURA DAN PERUSAHAAN DAERAH 
BANIYAU KABUPATEN JAYAPURA. 
 
Pasal I 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura 
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank 
Pembangunan Daerah Papua, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan 
Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan 
Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 7) 
diubah sebagai berikut: 
1. ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut: 
 
 
 
4