Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 30 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 30 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, khususnya BAB II - STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Pasal 5, adalah:

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah 
dilaksanakan melalui strategi meliputi : 
mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam 
mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan 
partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. 
mengintegrasikan perspektif kedalam proses pembangunan di setiap bidang. 
mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender melalui kebijakan dan program 
yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan 
perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang 
kehidupan, yang dimulai melalui tahapan: 
- 5 - 
 
1. perencanaan; 
2. perumusan kebijakan; 
3. pelaksanaan; 
4. pemantauan; dan 
5. evaluasi. 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam 
mengoordinasikan dan memfasilitasi PD tentang PUG/PPRG termasuk data 
terpilah; 
peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG; 
pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data 
terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi 
kebijakan/program/kegiatan pembangunan Daerah; dan 
penguatan mekanisme koordinasi antar PD. 
 
Bagian Kedua 
Arah Kebijakan