Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor a Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor a Tahun 2018 tentang ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP )BARANG /JASA, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksudkan dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
3.Bupati adalah Bupati serdang Bedagai .
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai .
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD
adalah organisasi /lembaga pada pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai yang bertanggung jawab kepada Bupati
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari
Sekretariat Daerah ,Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ,Inspektorat ,Dinas ,Badan ,Kecamatan dan
Kelurahan sesuai dengan kabutuhan Daerah .
6.Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa adalah Bagian
Layanan Pengadaan Barang /Jasa Setdakab Serdang Bedagai .
7.Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA,adalah Pejabat
pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD
dipimpinnya .
8.Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA ,adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi OPD .
9.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan disebut PPK ,adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang /jasa .
10.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatA program sesuai
dengan bidang tugasnya . $
11.Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai selanjutnya disebut ULP adalah Unit
Organisasi yang bertugan untuk menstfigani pekerjaanyang
pengadaan barang /jasa Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan
perundang -undangan yang berlaku .
12.Perangkat ULP adalah personil yang bertugas menjalankan
organisasi ULP terdiri dari Kepala danSekretariat ULP ;
13.Kelompok kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP ,adalah
kelompok kerja yang berjumlah gasal ,beranggotakan paling
kurang 3(tiga )orang dan dapat ditambah sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan ,yang bertugas untuk melaksanakan
pemilihan penyedia pengadaan barang /jasa diKementerian /
Lembaga /Pemerintah Daerah /Institusi diwilayah keija
Kabupaten Serdang Bedagai .
14.Sertifikat keahlian pengadaan barang /jasa pemerintah
adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan
kemampuan profesi dibidang pengadaan barang /jasa
pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang .
15.Penyedia barang /jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang /pekerjaan
konstruksi /jasa konsultansi /jasa lainnya .
16.Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
pengadaan barang /jasa .
17.Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut
LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan
barang /jasa secara elektronik .
18.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang
Hselanjutnya LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan
barang /jasa .
19.E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang /jasa melalui
sistem katalog elektronik .
20.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut
APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui
9v n r
audit ,reviu ,evaluasi ,pemantauan dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi .