Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Nomor 13 Tahun 2011?
Ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, Pasal 2 menetapkan:

Pemberian BBM untuk kendaraan dinas dan/atau kendaraan 
lainnya diberikan setiap bulan dalam bentuk kupon BBM pada 
bulan berjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian 
jumlah hari kerja efektif dengan besarnya pemberian BBM per 
hari dan harga BBM yang berlaku; Pasal 8 (1) Kepala SKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan 
kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas dan/ atau kendaraan 
lainnya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 
masing-masing. 
(2) Harga BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
(3) Pemberian BBM diberikan dalam bentuk kupon BBM dan 
Tunai . Pasal 7 BAB IV 
PENGANGGARAN Kendaraan dinas yang diusulkan oleh SKPD untuk dihapus tetapi 
masih bisa digunakan untuk operasional kantor dan masih belum 
dikeluarkan keputusan penghapusan, dapat diberikan BBM. Pasal 6 ( 1) Dalam hal kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat/ tidak 
layak jalan, harus segera dilaporkan kepada Bagian 
Perlengkapan untuk dilakukan proses penghapusan. 
(2) Terhadap kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat/tidak 
layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
diberikan BBM. 
(3) Terhadap pergantian suku cadang atas kendaraan yang rusak 
dilakukan pembayaran tunai kepada pihak ketiga. Pasal 5 (1) Pemberian BBM diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau 
kendaraan lainnya yang berada dalam kondisi baikl layak 
jalan. 
(2) Kendaraan dinas dan/ atau kendaraan lainnya yang berada 
dalam kondisi baik layak jalan sebagaimana dimaksud pada 
termasuk kendaraan dinas dan/atau kendaraan 
lainnya yang berada di dalam/ di luar gudang yang dikelola 
SKPD untuk pemanasan. Pasal 4 BAB III 
KONDISI FISIK 
-- -- __ J (1) SKPD membuat laporan realisasi pemberian BBM dan Suku 
Cadang dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Kepala SKPD bertanggung jawab atas penganggaran, 
pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban 
penggunaan BBM pada masing-masing SKPD. Pasal 10 BAB VI 
PENGENDALIAN ( 1) Pelaksanaan pemberiaan BBM dilakukan melalui pemberian 
kupon BBM pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 
(SPBU) yang sebelumnya telah dilakukan pembayaran oleh 
masing-masing SKPD. 
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama antara masing­ 
masing Kepala SKPD dengart pihak SPBU. 
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilaksanakan dengan lebih dari satu pihak SPBU 
dengan melihat pertimbangan lokasi dan fasilitas layanan 
serta produk SPBU. 
(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berkenaan. BABV 
PELAKSANAAN PEMBELIAN BBM