Apa substansi hukum dari Pasal 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 33 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 33 Tahun 1945 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi, khususnya BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 23, adalah:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah Kabupaten 
Pesawaran. 
 
 
Ditetapkan di Gedong Tataan 
Pada Tanggal 27 Nopember 2017 
 
BUPATI PESAWARAN 
 
dto 
 
DENDY RAMADHONA, K. 
 
Diundangkan di Gedong Tataan 
Pada Tanggal 27 Nopember 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
 
 dto 
 
HENDARMA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMO R 30 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PESAWARANPROVINSI LAMPUNG : 7/537/PSW/2017 
 
Sesuai Dengan Salinan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB PESAWARAN, 
 
dto 
 
 
SUSI PATMININGTYAS, S.H. 
Pembina Tk. I 
NIP. 19661015 199503 2 002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
 
NOMOR 7 TAHUN 2017 
 
TENTANG 
 
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH 
PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA LABA JAYA UTAMA 
 
I. UMUM 
 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung 
jawab serta mempercepat proses pembangunan dan pert umbuhan ekonomi 
daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah K abupaten Pesawaran 
di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memup uk sumber 
pendapatan daerah. 
 
berdasarkan pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undan g Nomor 33 tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan 
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
 
Dari hasil pendapatan asli daerah selama ini dirasa kan masih belum cukup 
memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Pesaw aran. Oleh 
karena itu Kabupaten Pesawaran menganggap perlu men gadakan usaha-
usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan d aerah. 
 
Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebi h tepat dan 
memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber 
pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan denga n perinsip ekonomi 
perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daer ah. 
 
Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Pem erintah Daerah dan 
Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keu angan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Sumber Pe ndapatan Asli 
Daerah diperoleh antara lain dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
sah. 
 
Untuk menwujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Pesawaran melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian P erseroan Daerah Aneka 
Usaha Jaya Laba Utama. 
 
Pendirian Perseroan Daerah Aneka Usaha Jaya Laba Ut amaini diharapkan 
ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau ja sa yang diperlukan 
dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 
Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu Perseroan Daer ah Aneka Usaha Jaya 
Laba Utamaini melakukan usaha-usaha di bidang Perta nian, Pariwisata, 
Perdagangan Umum dan Jasa energi, Aneka Energi Baru dan Terbarukan 
serta usaha lain sesuai kebutuhan, sebagai upaya ek stensifikasi pendapatan 
daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
 
 
Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untu k tetap mandiri dan 
untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kel angsungan usaha 
Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama serta meningkatkan 
kesejateraan masyarakat Kabupaten Pesawaran. 
 
Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempe rtahankan 
keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka 
dan kompetitif di Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama, perlu 
menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain mela lui pembinaan 
pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasa rkan prinsip-prinsip 
tata kelola perusahaan yang baik ( good coorporate governance). 
 
II. PASAL DEMI PASAL