Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN Nomor 6 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN Nomor 6 Tahun 1945 tentang PELAYANAN KESEHATAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam 
peraturan 
ini
 
yang dimaksud dengan :
 
1.
 
Provinsi
, adalah Provinsi Jawa Timur
.
 
2.
 
Daerah
, adalah Kabupaten Probolinggo
.
 
3.
 
Bupa
ti
, 
adalah Bupati Probolinggo
.
 
4.
 
Pemerintah Pusat
 
yang
 
selanjutnya disebut 
Pemerintah
, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang
-
Undang Dasar 
Negar
a
 
Republik I
ndonesia Tahun 1945
.
 
5.
 
Pemerintah Daerah
, 
adalah 
Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
 
6.
 
Pemerintah Provinsi
, adalah Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur
.
 
7.
 
Rumah Sakit Umum Daerah 
yang selanjutnya disingkat RSUD
, 
adalah 
RSUD 
Waluyo Jati Kraksaan
 
dan RSUD Tongas
 
Kabupaten
 
Probolinggo.
 
8.
 
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas
, 
adalah 
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berfungsi menyelenggarakan upaya 
kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembanguna
n kesehatan 
di wilayah kerjanya
.
 
9.
 
Din
as Kesehatan
, 
adalah Dinas K
esehatan Kabupaten Probolinggo
.
 
10.
 
Dinas Sosial
, 
adalah Dinas Sosial 
Kabupaten Probolinggo
.
 
11.
 
Badan Keuangan Daerah
, 
adalah 
Badan Keuangan 
Daerah 
Kabupaten 
Probolinggo
.
 
12.
 
Direktur
, 
adalah Direktur 
RSUD Waluyo Jati Kraksaan
 
Waluyo Jati 
Kraksaan
 
dan 
Direktur RSUD Tongas
 
Kabupaten Probolinggo.
 
13.
 
Kepala Dinas K
esehatan
, 
adalah Kepala Dinas K
esehatan Kabupaten 
Probolinggo
.
 
14.
 
Kepala Dinas Sosial
, 
adalah Kepala Dina
s Sosial Kabupaten Probolinggo
.
 
15.
 
Kepala 
Badan Keuangan Daerah
, 
adalah 
Kepala 
Badan K
euangan Daerah
 
Kabupaten Probolinggo
.
 
16.
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
,
 
adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah y
ang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
.
 
 
 
 
 
5
 
 
17.
 
Jaminan
 
Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN
, 
adalah jaminan 
berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar keseha
tan 
yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya 
dibayar oleh 
Pemerintah
.
 
18.
 
Bad
an Penyelenggara Jaminan Sosial
 
Kesehatan
 
yang selanjutnya disebut BPJS 
Kesehatan,
 
adalah 
suatu badan di
bidang kesehatan yang menangani peserta 
pene
rima bantuan iuran PBI dan Non PBI yang meliputi peserta Jamkesmas, 
peserta ASKES, TNI
-
POLRI, Badan Usaha Milik Negara dan peserta JKN 
 
mandiri
.
 
19.
 
Surat Pernyataan Miskin
, adalah Surat Pernyataan Miskin yang 
dibuat
 
oleh 
Kepala Keluarga ditandatangani di atas
 
bermaterai
.
 
20.
 
Pelayanan Rawat Darurat
,
 
adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang 
harus diberikan secepatnya untuk mencegah
/
menanggulangi resiko kematian 
atau cacat dan bersifat Life Sav
ing atau tindakan penyelamatan
.
 
21.
 
Pelayanan Rawat Jalan, adalah pel
ayanan kesehatan kepada pasien untuk 
pemeriksaan medis,
 
penunjang medis,
 
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi 
medik, dan kesehatan lainn
ya tanpa tinggal di rawat inap
.
 
22.
 
Pelayanan Rawat Inap
,
 
adalah pelayanan kepada pasien untuk
 
pelayanan medis 
dan penunjang 
medis,
 
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi 
medik dan/atau kesehatan lainnya
 
dengan menempati tempat tidur
.
 
23.
 
Pelayanan Medis
,
 
adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh 
tenaga medis atau paramedis yang diber
i kewenangan ole
h tenaga medis
.
 
24.
 
Tindakan Medis Operatif
,
 
adalah tindakan pembedahan yang menggunakan 
pembiusan umum, pembiu
san lokal atau tanpa pembiusan
.
 
25.
 
Tindakan Medis Non Operatif
,
 
adalah tindakan tanpa pembedahan
.
 
26.
 
Pelayanan 
Penunjang Medis
,
 
adalah pelayanan untuk penu
njang penegakan 
diagnosi
s dan terapi
.
 
27.
 
Pelayanan 
Penunjang Non Medis
, 
adalah pelayanan untuk menunjang kegiatan 
pelayanan Rumah Sakit baik pe
layanan medis maupun non medis
.
 
28.
 
Pelayanan Rehabilitasi Medik
,
 
adalah pelayanan yang diberikan oleh 
Instalasi/
Unit Re
habilitasi Medik dalam bentuk pelayanan 
terapi fisik, terapi 
wicara dan terapi okupasi
.
 
29.
 
Pelayanan 
Medik Gigi dan Mulut
,
 
adalah pelayanan paripurna meliputi upaya 
penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit 
gigi dan mulut serta p
eningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien 
 
di 
RSUD.
 
6
 
 
30.
 
Pelayanan konsultasi
,
 
adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk 
konsultasi medis, 
konsultasi 
gizi dan konsultasi lainnya
.
 
31.
 
Pelayanan Darah
,
 
adalah pelayanan 
penyediaan darah 
yang diberi
kan oleh 
U
nit 
T
ranfusi 
D
arah (UTD)
 
P
alang 
M
erah 
I
ndonesia (PMI)
.
 
32.
 
Jasa Pelayanan
, 
adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas 
jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, 
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi me
dik, dan atau pelayanan l
ainnya
.
 
33.
 
Jasa Rumah Sakit
, 
adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian 
sarana dan fasilitas lain yang digunakan langsung dalam rangka observasi, 
diagnosis, pengobatan, rehabilit
asi dan atau pelayanan lainnya
.
 
34.
 
Verifikasi
, 
a
dalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang 
dipersyaratkan untuk memperoleh p
elayanan bagi masyarakat miskin
.
 
35.
 
Verifikasi 
Status Kemiskinan oleh 
Rumah Sakit
, 
adalah pemeriksaan tambahan 
yang dilakukan oleh 
RSUD
 
untuk memastikan kebenaran status misk
in 
 
di lapangan khusus bagi pasien yang mengajukan keringanan biaya lebih 
 
dari 50% (lima puluh persen)
 
serta terdapat data pasien yang perlu 
dikaji lebih 
lanjut dilapangan
.
 
36.
 
Peserta 
JKN
 
Penerima Bantuan Iuran
, 
adalah masyarakat
 
miskin yang menjadi 
anggota 
JKN
 
pada 
BPJS Kesehatan
 
yang pembayaran iurann
ya dibayar oleh 
Pemerintah Pusat 
dan 
Pemerintah Daerah
.
 
37.
 
Peserta 
JKN, 
adalah orang yang terdaftar dan memiliki kartu 
JKN
 
yang dikelola 
oleh BPJS Kesehatan berupa perlindungan kesehat
an agar pasien memperoleh 
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 
Pemerintah
.
 
38.
 
Masyarakat 
Miskin
, 
adalah pasien miskin 
yang mendapatkan pelayanan
 
kesehatan di
 
Puskesmas atau
 
RSUD 
yang 
meliputi peserta
 
Jaminan Kesehatan 
nasional (
JKN
 
PBI
 
P 
dan JKN PBI D
)
 
dan 
pasien lainnya
 
yang tidak memiliki 
kartu kepesertaan asuransi kesehatan
 
baik JKN PBI maupun PBI Daerah yang 
memenuhi
 
kriteria sesuai 
peraturan perundang
-
undangan yang berlaku.
 
39.
 
Pelayanan Keluarga Berencana
, 
adalah 
pelayanan kontrasepsi mantap 
yang 
dilakukan di 
RSUD 
dan pelayanan efek samping dari pelayanan 
keluarga 
berencana.
 
40.
 
Penyakit 
Darah
, 
adalah Thalassaemia Mayor, He
mofilia dan penyakit kelainan 
pembekuan darah lainnya
.
 
 
 
 
7
 
 
41.
 
Pelayanan Kes
ehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
, 
adalah upaya pelayanan 
kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang 
meliputi rawat jalan tingkat lanjut
an, rawat inap ting
kat lanjutan
 
dan rawat 
inap 
di ruang perawatan khusus
.
 
42.
 
Formularium Nasional
, 
adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional 
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah 
mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangk
au yang disediakan 
serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat d
a
lam jaminan kesehatan 
nasional
.
 
43.
 
Sis
tem Rujukan
, 
adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatu
r 
pelimpahan tugas dan tanggung
jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik 
baik vert
ikal maupun horizonta
l
.
 
44.
 
Surat Perintah Membayar, 
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
untuk penerbitan SP2D 
atas 
beban pengeluaran DPA
-
SKPD.
 
45.
 
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingk
at SPP, 
ada
lah dokumen 
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
 
46.
 
Surat Perintah Pencairan Dana 
yang selanjutnya disingkat SP2D, 
adalah 
dokumen yang digunakan sebagai d
asar pencairan dana yang diterbitkan 
 
oleh B
L
UD berdasarkan 
Surat Perintah Membayar
. 
 
47.
 
Surat Per
nyataan Tanggung Jawab Belanja 
yang selanjutnya disingkat 
SPTB
,
 
adalah pernyataan tanggung
jawab belanja yang dibuat oleh 
Pengguna 
Anggaran/Kuasa Peng
guna Anggaran 
atas transaksi belanja sampai dengan 
jumlah tertentu.
 
48.
 
Surat Penyediaan Dana
 
yang selanjutnya disingkat SPD, 
adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 
penerbitan SPP. 
 
49.
 
Obat
-
Obatan
, 
adalah
 
benda a
tau zat yang dapat digunakan untuk merawat 
penyakit, membebaskan gejala, atau menyembuhkan penyakit yang dalam hal 
ini digunakan oleh fasilitas kesehatan sebagai satu pelayanan yang diberikan 
oleh pasien.
 
50.
 
Bahan 
Habis Pakai
, 
adalah
 
benda atau alat yang digu
nakan dalam pengobatan 
dan/atau perawatan pasien yang digunakan untuk satu kali pemakaian
 
51.
 
Implant
, 
adalah
 
peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur d
an 
fungsi suatu bagian biologis
.
 
8
 
 
52.
 
Rumah Sakit Rujukan
, 
adalah rumah sakit yang memiliki perala
tan dan sumber 
daya yang lebih lengkap dalam penanganan pasien dengan Kelas A atau 
 
K
elas B
.