Apa substansi hukum dari Pasal 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor 11 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor 11 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT, khususnya BAB IV - RETRIBUSI PELELANGAN IKAN, Pasal 33, adalah:

(1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib 
Retribusi pada waktunya, dikeluarkan Surat Teguran/Peringatan/surat lain 
yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi segera 
setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 
(2) Dalam jangka waktu 7 (Tuju h) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi 
Retribusi yang terutang. 
(3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 
(4) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRDKBT, STRD dan Surat Ketetapan 
Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar 
bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat 
ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ). 
(5) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Perundang -undangan yang berlaku. 
(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat 
teguran/pemungutan/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4 ) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati.