Apa norma yang terkandung dalam Pasal 202 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 202, memuat:

(1) BGS/BSG berakhir dalam hal: 
a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam 
perjanjian BGS/BSG; 
b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati ; 
c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; 
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang -undangan. 
 
 
78
 (2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra 
BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam 
perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, antara lain: 
a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 
3 (tiga) kali berturut -turut; 
b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 
(tiga) kali berturut -turut; atau 
c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangun an dan/atau tidak 
menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali 
dalam keadaan force majeure . 
(3) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dapat 
dilakukan oleh Bupati secara tertulis.