Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN, khususnya BAB I - II, Pasal 7, memuat:

(1) Badan Keuangan Daerah bertugas: 
 a. melakukan pencatatan dan evaluasi tentang kelengkapan, 
isi dan tertib penyampaian laporan bulanan pembuatan 
akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah 
dan/atau Bangunan; 
 b. melakukan pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
 c. melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban 
pembayaran Pajak sehubungan dengan 
perolehan/pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; 
dan 
 d. mengenakan sanksi administratif berdasarkan ketentua n 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
 (2) Apabila laporan sebagaimana dima ksud dalam Pasal 3 
tidak disampaikan atau terlambat disampaikan, maka 
Kepala Badan Keuangan Daerah Cq. Kepala Bidang Pajak 
Daerah II akan menonaktifkan sementara menu booking dalam 
akun milik PPAT/PPATS/Kepala Kantor pada Aplikasi BPHTB 
online . 
(3) Menu booking dalam akun BPHT B online sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), akan diaktifkan kembali setelah yang 
bersangkutan menyerahkan copy Surat Tanda Setoran (STS ) 
sebagai bukti pembayaran denda.