Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Neg ara Republik Nomor 4 Tahun 2011?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Neg ara Republik Nomor 4 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -Undan g Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945; 
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, 
Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan 
Negara Tahun 1950) , sebagaimana telah di ubah dengan Undang -
undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang -undang 
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 20 09 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 5494) yang 
telah diubah bebera pa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ; 
7. Peraturan Pemer intah Nomor 1 2 Tahun 20 17 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ; 
[3] 
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2 006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310) ; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah un 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penetapan Izi n Gangguan di Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan di Daerah; 
11. Peraturan Daerah Kota Prob olinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan S usunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 
Dan 
WALIKOTA PROBOLINGGO 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PERIZINAN TERTENTU . 
 
Pasal I 
Beberapa k etentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Da erah Kota Probolinggo 
Tahun 201 4 Nomor 1), diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 41, angka 42, dan angka 43 
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
[4]