Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam I d nesia TahUJ\ 2014 Nomo r 244, Tambahan Lembaran :: ;,.a Republik Indonesia Nomor 5587) seba gaimana ';.i, diubah beberapa kali terakhir dengan Undang ­ Nomor 27 Tahun 1959?
Norma hukum dalam I d nesia TahUJ\ 2014 Nomo r 244, Tambahan Lembaran :: ;,.a Republik Indonesia Nomor 5587) seba gaimana ';.i, diubah beberapa kali terakhir dengan Undang ­ Nomor 27 Tahun 1959 tentang P enetapan, BAB I - )(ETE N'f'UAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Delam Pet"atutall eu,_d lni yang d!Jnak sud dengan: 10. 5. Peraturan Pem . Peraturan Pelak eruttah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
2014 tentan sanaan Undan g-Undang Nomor 6 Tahun 
Indon esia g Desa (Lembaran Negara Repub lik 
Lernb Tahun 2014 Nomor 123, Tambah an 
55391~ _Negara Repub lik Indonesia Nomor 
.se agaimana telah diubah dengan Peraturan 
:m enntah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pcrubah an 
t tas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
6entang Peraturan Pelalcsan aan Undang -undang Nomor 
Tah:'111 2014 tentang Desa . (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 5717); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bcrsumbe r dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lem baran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2014 Nomor 168, Tarn bahan 
Lembaran Negara Republik Indones ia Nom or 5558) 
sebagaiman a telah diubah dengan Pera turan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubah an 
atas Pera turan Pemerin tah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumbe r dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indones ia Tahun 2015 Nomo r 88, Tarnbahan 
Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pcdoman Perobangunan Desa (Betita 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
8. Peraturan Menteri Desa , Pemban gUnan Daerah 
Tetinggal dan Transmi gras i Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewcnangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Bers kala De sa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo r 1581; 
9. Peratutan Menteri Dalam Negc ri Nomo r 44 Tahun 2016 
tentang Kewe nangan Dcsa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor l 037); 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 
2006 tentanS Pcnga turan Kewenan gan Desa di 
Kabupaten SiJltang (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn 
SintanS Nomor 13 Tam bahan Lcmbaran Daerah Nomor 
121; , ' 
I. Pcmerintah Daerah adalah . . 
Pcmerintahan Daerah Bupati sebagai unsur penyclenggara 
pemerintah an yang menjadi ykang memimpin pelaksan aan urusan 
2 Desa adalah k CWCnangan daerah oto nom. 
. esatuan mas yaraka t h ku . . . . yang berwe nang untu k u m yang mem itiki betas wilay ah 
kepentingan masyaraka~enga rur dan mengurus urusan pemerintahan , 
hak asal usul d . setempat berdasarkan prakarsa masya.ralta t, 
dalam siste , ~I atau hale tradisional yang diaku i dan dih ormati 
m pcmenntahan Negara Kesatuan Republ ik Indonesia. 
3. Kewe nangan Desa adalah kewcn . . . . . . 
kewenangan di bid angan yang dimiliki Desa rneliputi 1 • ang penyclcnggaraan Pcmerintahan Desa 
pelaksanaan Pemba ngunan Desa, Pcmbinaan Kemasya.raltatan Oesa : 
dan Pcmberda yl\an Masyl\rakat Desa bcrdasarkan prakarsa masyaraka t, 
hale asal usu! dan adai istiadat Desa. 
4 · Kewenan gan berda sarkan hale asal usul adalah hale yang mcrupakan 
wansan ya~g masih hid up dan prakarsa Oesa atau prakaraa masya raka t 
Desa sesuai dengan perkembangan kchidupan masy arakat. 
5. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kcwenangan untuk mcng arur 
dan mengurus kepcntingan masyaraka t Dcsa yang telah dijalankan olch 
Desa atau mampu dan efektif dijalan kan oleh Dcsa atau yang muncuJ 
karc na perkcmb angan Dcsa dan prakasa masyaraka t Desa . 
6. Pcmbangu nan Desa odalah upaya pcningkatan kualita s hidup dan 
kehidupan untuk sebe sar-besarnya kcsejahtcraan masyarakat Desa . 
7. Pcm berd ayoan Masyarak at Desa adalah upaya mengembangkan 
kcmand irian dan kesejahteraan masyarakat dcngan meningkatkan 
pengctahuan, sikap, keterampilan , perilaku . kcmampuan, kesa daran, 
aerta meman faatkan sumbe r daya melalui penetapan kcbijakan , 
program , kcgiatan , dan pcndam pingan yang sesua.i dcngan esensi 
maselah dan prioritas kebutuh an masyarakat Desa . 
8. Pcmerin tahan Dcsa adalah pcnye lengga.raan urusan pcmcrintahan dan 
kepe nting an masyaraka t seternpat dalam sistem pcmerintahan Negara 
Kesa tuan Republik Indonesia . 
9. Pemerin tah Desa adalah kcpala Dcsa atau yang dlsebut dengan nama 
lain diban tu perangkat Desa sebagai unsur penyclcnggara Pemc rintahan 
Deas. 
10. Badan Pcnn usya wara tan Desa, yangselanjumya d.isingka t BPD ad.ala.h 
Jemti.p yang mclak&anokan fungS1 pcmcnntahan yang .~tan ya 
meru palcan wakil dari pendud~ Dcaa bcrd asarkan kctcrwakilan wilayah 
dan ditetap kan secara demolaaUS . 
11. M awarah Dcsa aiau Y&l18 disebut dengan nama I~ adalah 
uay warah antara Badan Pcrrnu syawnra tan Desa, Pcmenntah Desa. 
'.!'_~sya masyaraka t yang diselcnggaralcan olch Badan ...., un•ur · -i.. · hal be " · Perm usya. wara tan Desa untuk rncny ~,...... u yang rsuat a.t:rategi.s . 
eaha Milil< Oesa selan jutnya disebut BUM Ocsa , adalab b&dan 
12. Beda n V ruh aUl~ sebegian bcsar modalnya dimililcl oleh Dcsa 
uaaha _Yan& eelu __. 1angsun g yang bera sal dari kcka yaan Desa 
melal ~ ~ na menaclola aset, jasa pelayanan , clan use.ha lainn ya 
yang dipi -. ya kcsejahtcn1an masyaraka t Dess. untuk aebceer - -·· 
13. Pcraturan Oeaa adalah pe1 r;:'n::"~an~': ~ l~te~:: 
olch Kcpala Dellll setc a 
Permu 8)'awaratllJ\ Desa- 
tan dan setan.i• DeM , selan jutnya dixbu t APB~ . 
14. Anepran ~I* w,unon Pcmerintahan Deaa . 
adaJah n;r,can& ~ BAB D ... ' 
d, Pembcrdayaan ... hal< all&l usul Desa dalam pengembangan peran 
Kewena opn berdaa&J"kllll;ma oa cfunAl'sud dalam Pasal 2 buruf e, meliputi: 
masyarakat Oesa .ebegP ,yataka t oesa dalam musyawarab Desa ; 
a. mengiku~ ~ gotoog royong masyarak.a t Desa; dao 
b. ~ .-:faYS Jllllsyv.rakal Desa ; 
c.~ aAB Ill 
- .. , I,OJ(AL BERSKALA OESA 
l{E',VEN AN""'.