Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Camat adalah Kepala Kecamatan di Wilayah Kabupaten Klaten.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah
Kabupaten Klaten.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
10.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.
12.Pemuka-pemuka masyarakat adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa
antara lain terdiri atas tokoh adat, agama, organisasi kemasyarakatan,
dan golongan profesi tokoh atau masyarakat lainnya yang bertempat
tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang
berlaku.
13.Panitia Pengisian BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah
Panitia yang bertugas untuk melaksanakan pengisian BPD di tingkat
Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
14.Calon anggota BPD adalah warga masyarakat yang telah memenuhi
syarat menjadi anggota BPD yang diusulkan dari wilayah Dusun.
15.Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW dan Rukun Tetangga yang
selanjutnya disebut RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk
memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang
berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan
Kelurahan.
16.Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disahkan oleh Kepala
Desa setempat setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan
Desa dan mengikat seluruh warga Desa.
17.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.