Menurut Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 19?
Pasal Pasal 19 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB III - RUANG LINGKUP, menyatakan:

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan 
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta 
ketersediaan barang milik daerah yang ada. 
(2) Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola 
Barang dan/ a tau Pengguna Barang . 
(3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (2), harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang 
milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam 
penyusunan RKBMD . Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang 
Pengguna. 
(5) Pengurus Barang Pembantu dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 
penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan terse but yang anggarannya 
dibebankan pada APBD . .. 
Pasal26 
( 1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan 
oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap 
barang milik daerah yang sedang berada dalam: { Pasal25 
RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh 
Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
SKPD. Pasal 24 
( 1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang 
yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan 
SKPD yang dipimpinnya. 
(2) Pengguna Barang menyampaikan usul RKBMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan 
Barang. 
(3) Pengelola Barang melakukan penelaan atas usulan RKBMD 
sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), bersama Pengguna Barang 
dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau 
Pengelola Barang. 
(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: 
a. laporan Daftar Barang Pengguna Bulanan; 
b. laporan Daftar Barang Pengguna Semesteran; 
c. laporan Daftar Barang Pengguna Tahunan; 
d. laporan Daftar Barang Pengelola Bulanan ; 
e. laporan Daftar Barang Pengelola Semestaran; 
f. laporan Daftar Barang Pengelola Tahunan; 
g. laporan Daftar Barang Milik Daerah Semesteran; dan 
h. laporan Daftar Barang Milik Daerah Tahunan. 
(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus 
Barang Pengelola. 
(6) Pejabat Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
merupakan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah . 
(7) Hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan 
dasar penyusunan RKBMD. Pasal22 
( 1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf b, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan. 
(2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah 
berkoordinasi dengan SKPD teknis terka it. 
Pasal23 
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD 
pengadaan barang milik daerah berpedoman pada standar barang dan 
standar kebutuhan . . ' 
·-- · - - ---- ------------------------- Bagian Ketiga 
Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah