Menurut NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003, apa isi dari Pasal 151?
Pasal Pasal 151 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, pada , menyatakan:

(1) DaJam jangka waktu pengoperaeian BGS/ BSG, paling 
aeclikit 10"/o (sepuluh persenj dari basil BGS/ BSG 
harua digunakan langsung oleh Pengguna Barang 
untuk penyelengpraan tuga.8 dan fungsi pemerinfahan_ 
{2) Besaran basil BOS/ BSG yang digunakan Jangsung 
sebo&aimana dimabud pada ayat (1), ditetapkan oleh 
Bupati herdasark.an basil perhitungan yang dilakukan 
rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. 
(3) Penyeraha.n bagian hasil BGS/ BSG YU18 digunal<an 
langsung sehagaimana djmak8ud pada ayat (1). 
dilakukan aesuai dengan waktu yang ditentukan dalaJn 
perjanjian BOS/ DSG. 
(41 Penetapan penggunaan berang miJik <laerah basil BQS/ 
BSG yang disitnakan langsung sebapimana. dinll:llu1ud 
padaayat (1), dilakukan oleh Bupati_ Pasal 150 (3J Pembe.yaran kontribusi tahunan pada akhir tahun 
perjanjian diba.yarkan paling lambal 6 (enam} bulan 
sebelum perjanjian berakhlr. 
(4) Pembayann lcontribum tahurum aehngaimA.11111 
dimakaud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dP.ngan 
bukti setor. 
(1) Pengakbiran perjanjian BGS/ BSG secara sepihak oleh 
Bupati eebagaimana dimaksud dalam Pasal. 151 ayat {l) 
huruf b, dilak:sp.nakan dengan tahapan: 
a. Bupati menerbitkan teguran tertulia pertama 
leptlda mitra BOS/ BSO; 
b. dplpm hal mitra "SGS/ BSO tidak mela.k8PJ18.kan 
teguran dalam jangka wa.ktu 30 (tiga puluh) hari 
kalender sejak diterbitkan teguran tertulia pertama, 
Bupati menerbitkan tegUran tertulis kedua; 
e, delam ha1 mitra BOS/ BSO ticlak melaksanekan 
teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis 
kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga 
yang mecupakan tegunu1 tentkhiJ; dan 
d. dalain hal mitra BGS/ BSG tidak ~ 
teguran ketip dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis 
ketfga, Bupatl menerbitkan surat pengakhiran BGS/ 
BSG_ 
(2) Setelah mcncrima sura.t pengakhiran BOS/ DSO 
aebqajmana dimaksud pada ayat (1) dalam jangb 
waktu paling lama 30 {tiga puluh) hari, mitra BGS/ 
BSO wajib menyerahkan objek BGS/ BSG kepada 
Bupati. 
(31 Bupati meminta aparat pengawasan int.em pemerintah 
untuk melakukan o.udit atas objek BOS/ BSG yang 
diaerahkan oteh mitra BGS/ BSG. 
(41 Audit Mhagaimana dimaksud pada ayat (3) ditajukan 
untuk memeriksa: 
a. keaeauaian jumlah dan kondiai objek BGS/ BSG 
antara yang akan diserahkan dengan perjanjian 
BOS/ BSG; 
b. keaesuaian bangunan dan fasilitas basil BGS/ BSG 
ant.am yang akan diserahkan dengan Petjanjian 
BOS/ BSG; dan 
e, laporan pelakaanaan BOS/ BSQ. 
(5) Apiuat pengawaaan intern pemerintah melaporkan basil 
audit kepada Bupa.ti dengan tembusan kepada mitra 
BGS/ BSQ_ 
(6) Mitra BGS/ BSG menindaklaniuti aeluruh basil audit 
yang disampeikan oleh aparat penpwasan intern 
pemerint.ah clan melaporkannya kepada Bupati_ 
(7) Serah terima objek BGS / BSG dilakukan pa.ling lambat 
pada saat beralcbllnya jangka welctu BOS/ BSG dan 
dituansJc:an dalam Berita Acara Semh Terima (BAST). Pasal l52 (3) PengakhinUl BGS/ BSG aebagaimana djmaksud pada 
ayat (2l dB.pat dilakukan oleh Bupa.ti sec:ara tcrtulia. 
( 11 Kcwajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI 
adal.ah: 
a. dilanUle meniaminkan, menggadaikan atau 
memindahtangankan barang milik daerah yang 
menjadi objek KSPJ; 
b. wajib memelihua objek KSPI dan barang basil KSPI; 
clan 
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntunpn 
sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang 
diperoleh dari yang ditentuk.an pada saat perjanjian 
dimulai (dawbaek). 
(2) Mitra KSPI hana menyerahkan objek: KSPI dan barang 
basil KSPI kepada Pemerintah Daerah pa.da saat 
bemkhirnyajangka wflktu KSPI se&uai perjanjian. Pasal 155 KSPI atas hArang milik daerah dilakukan dengan 
pertimbangan: 
a. daJam rangka kepentingan umum dan/atau penyecliaan 
infrast:ruktur guna mendukung tugas dan fungsi 
pemerintahan; 
b. tidak tersedia ata.u tids.k cukup tersedia dana dalam 
APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan 
c. t.erma.suk dalam daftar prioritas program penyediaan 
infnumuktur yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 154 Begien Kesembilan 
KSPI 
Paragraf Kesa.tu 
Prinsip Umum Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pelakaanaan 
BGS/ BSG Atas &rang Milik Daerah Berupa Tanah yang 
benWa piula Pengelo1a Barang dan pada Pengguna Barang 
diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 153 (81 Mib'a tetap berkewajiban menindaklanjuti haeil audit 
dalmn hat terdapat haail audit yang belum selesai 
ditindaklanjuti oleh mitra. setelah dilakulaumya serah 
terima 1ehagaimana dimaksud pada ayat (7). 
(9) Pengakhiran sepihak BOS/ BSG tidak menghila.nsJam 
kewajiban mitra BGS/ BSG untuk memenuhl 
kewajibannya eebagaimana tertuang dalam perjanjian 
BGS/ BSG. 
.. - --·--------------------- .. ... (1) PJPK KSPI ataa barang milik daerah adalah pihak yang 
ditunjuk dan/atau dit.et.apkan sebegai PJPK daJain 
rangka pelakeanaan kerja sama Pemerintah Daerah 
dengan badan usaha. 
(2) Pihak yang dapat ditunjuk dan diteta.pka.n sebagai PJPK 
sehagaimana djmak<tud pada ayat (1) mempedomani 
ketentuan perturan perundang-undangan. Paragref Ketiga 
PJPK KSPl At.as Barang Milik Daerah 
Paeal 158 (1) Pilutk JWIS dapat melakMnakan KSPI adalah: 
a. P'ctlgclola &rang, untuk barang milik daerah yang 
berada pada Pengelola Barang; atau 
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang 
berada pe.da Pengguna .Barang. 
(2) .KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara 
Pemerintah Daerah dan badan usaha. 
(3) Badan usaha sebagaimana dimakaud pa.da ayat (2) 
adalah baden uaaha yang bcrbcntuk: 
a. Perscroan Terbatlui; 
b. Sadan Usaha Milik Negara; 
c, Badan Usaha Milik Oaerah; dan/atau 
d, Koperasi. Pasal 157 Paragraf K.edua 
Pihak Pelaksana KSPI At.as Barang Milik Dacrah Jenis Infrastruktur yang tennasuk dalam daftar prioritas 
program penyediaan infrastruktur aebagaimana dimaksud 
dalem pasel 154 huruf c se.uai dengan k:etentuan 
perundang-undangan. Pa-1156 (3) Baran8 haml KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menjadi barang milik daerab sejak diaerahkan 
kepa.da Pemerintah Daerah aesuai perjanjian. 
(4) Penetapan mitra KSPl dilabanakan seeuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(1) Haail dsri KSPI atas barang milik riat'!rah tenliri atas: 
a. be.rang haail KSPl berupa .infrastruktur beserta 
fasilit.asnya yang dibangun oleh mitn KSPl; dan Paragraf Keena.m 
Hasil KSPI Atws Ban.mg Milik Daerah 
Pa.881162 Pa.sal 161 
(1) Perpanjangan ja:ngka. waktil X.SPl atas barang milik 
daerah aebagaimana dimakaud dalam Pase.I 255 ayat (3) 
hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force 
majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang 
disebabkan oleh lerj~dinya luisis ekonomi, politik, sosial 
clan keamanan. 
(2) Perpanjanpn jangka waktu KS.Pl atas barang milik 
daerah sebagaimana dimakaud pada ayat (1) diSljukS!ln 
permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah 
government farce majeure terjadi. Paragraf Kelima 
Jangka Wald.u KSPI