Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG Nomor 2 Tahun 2010.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG Nomor 2 Tahun 2010 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9, pada , Pasal  2 menjelaskan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Dae rah Kabupaten Badung. 
 
 
Ditetapkan di Mangupura 
pada tangga l 2 Mei 2018 
 
BUPATI BADUNG, 
 
 TTD 
 
 
I NYOMAN GIRI PRASTA 
 
 
 
 
Diundangkan di Mangupura 
pada tanggal 2 Mei 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, 
 
 TTD 
 
 
 I WAYAN ADI ARNAWA 
 
LEMBARAN DAER AH KABUPATEN BADUNG TAHUN 201 8 NOMOR 2 
 
NOREG . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, 
PROVINSI BALI : (2, 16/2018 ). 
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 
 TTD 
 Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. 
 NIP. 19710901 199803 1 009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 
NOMOR 2 TAHUN 2018 
 TENTANG 
 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 
TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN 
I. UMUM 
 
Bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan 
di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri N omor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan di Daerah, bahwa penetapan izin gangguan di daerah sudah 
tidak sesuai dengan keadaan, dan tuntutan kemudahan 
berusaha (ease of doing business ) di Indonesia. 
 
Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten 
Badung mengambil tindak lanjut guna melakukan pencabutan terhadap 
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin 
Gangguan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL