Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur.
6.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7.Dinas adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya
mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan dan
penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Lumajang.
8.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Kabupaten Lumajang.
9.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
yang selanjutnya disebut RIPPAR-KAB adalah dokumen
perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten
Lumajang untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak
tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.
10.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang
lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya
perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka
penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait
dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta
multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap
orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
4
12.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan
pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang
dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan
oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah.
15.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman
kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang
menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi
Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu
atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat
daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan
melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
17.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat
DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten.
18.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya
disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan
pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting
dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi,
sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya
dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang
selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata
yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan
dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter
atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan
melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
20.Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat
DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan
alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi
sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten
Lumajang.
21.Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan
pembangunan pepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk
DPK, KSPK, dan KPPK.
22.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan
prasarana transportasi yang mendukung pergerakan
wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata
maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata
dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
23.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu
lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu
lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana
semestinya.
24.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu
lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum
dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
5
25.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara
khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan,
kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan
kunjungan ke destinasi pariwisata.
26.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk
meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran
masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam
memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan
melalui kegiatan Kepariwisataan.
27.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk
menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk
wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk
mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku
kepentingannya.
28.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang
saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau
jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam
penyelenggaraan pariwisata.
29.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta
jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi
Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat,
sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional,
yang secara berkesinambungan guna menghasilkan
perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang
kepariwisataan.
30.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan
Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan
penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
31.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat
SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait
secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan
Kepariwisataan.
32.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan pariwisata.
33.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha
dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu
produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan
Kepariwisataan.
34.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang
yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
35.Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang
memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan
dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga
dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
36.Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha
pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang
mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha
pariwisata.
37.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh
pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas
kerja.
6
38.Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah bukti
tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi
terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah
menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pariwisata,
standar internasional dan/atau standar khusus.