Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KAB UPATEN MELAWI Nomor ?Z Tahun 2009 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KAB UPATEN MELAWI Nomor ?Z Tahun 2009 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Melawi. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa 
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
6. Retribusi... 
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau dibenkan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
7. Retribusi perizin an tertentu adalah pungutan atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfataan ruang, serta penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB adalah Izin yang 
diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk 
mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar disain pelaksanaan 
bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berlangsung, sesua1 
dengan koefisien dasar pembangunan (KDB), koefisien ketinggian bangunan 
(KKB ) yang di tetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi 
yang menempati bangunan tersebut. 
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh 
Pemerintah Daerah pada orang pribadi atau badan termasuk mengubah 
bangunan. 
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
11. Bangunan adalah konstruk si teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut. 
12. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya 
atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan 
tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. 
13. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah 
bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan 
dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut. 
14. Garis sempadan bangunan adalah garis khayalan yang tertari k pada jarak 
tertentu sejajar dengan ruas jalan, ruas sungai atau ruas pagar yang 
merupakan batas antara bagian kavling atau perkarangan yang boleh dan 
yang tidak boleh dibangun bangunan. 
15. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan dasar pokok atas dasar 
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan kavling atau 
perkarangan. 
16. Koefisien luas bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara 
jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling atau perkarangan. 
1 7. Koefisien ketinggian bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari 
permukaan tanah sam pai dengan titik teratas dari bangunan tersebut. 
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan 
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 
bagi Ialu Iintas, yang berada pada permukaan tanah di atas permukaan 
tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan 
air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 
21. Jalan utama merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan 
jumlah jalan masuk dibatasi secara. berdaya guna. 
22. Jalan ... 
22. Jalan antar lingkungan merupakan jalan yang berfun gsi melayani angkutan 
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan 
rata-rata sedang danjumlahjalan masuk dibatasi. 
23. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan lingkungan dengan cirri perjalanan jarak dekat dan kecepata.n 
rata-rata rendah. 
24. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk 
melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar dan 
pembayaran retribusi terutang. 
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan 
tambahan kekurangan atas jumlah yang telah ditetapkan. 
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi terutang, karena kredit retribusi lebih besar dari 
retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang. 
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/ atau denda. 
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib 
retribusi terhadap SKRD atau Dokum en lain yang dipersamakan, 
SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati. 
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengum pulkan 
dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan retribusi daerah. 
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakuk an oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengum pulkan bukti 
guna membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi 
serta menemukan tersangka.