Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 45 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, pada BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 45 menjelaskan:

Integrasi Layanan SPBE merupakan proses
menghubungkan dan menyatukan beberapa
Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja
Layanan SPBE.
(21 Instansi
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-36-
Instansi Pusat menerapkan integrasi Layanan SPBE
didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat.
Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan
SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah
Daerah.
(41 Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.