Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 KABUPATENSEKADA U BUPATI SEKADAU Nomor 45 Tahun 2016?
Substansi KABUPATENSEKADA U BUPATI SEKADAU Nomor 45 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, khususnya , Pasal 1, memuat:

5. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparat ur Sip il Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 5494) ; 
6. Undang -Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nom or 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , 
sebagaimana te lah diubah beberapa kali terakhir 
diubah dengan Undang-U ndang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Peru bahan Kedua Atas Undang ­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahu n 2015 Nom or 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indones ia Nom or 5679) ; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Per angkat Daerah (Lembaran Negara 
Repub lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 5887 ); 
8. Peraturan Daer ah Kabupaten Sekadau Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pemben tukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Seka dau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau 
Nomor 7); I • 
3 (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana 
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan 
bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah. 
(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh kepala dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
(3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu 
bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan 
daerah meliputi sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan , air 
limbah , drainase, permukiman , bangunan gedung, penataan bangunan dan 
lingkungan, jalan, jasa konstruksi , penataan ruang. 
(4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) men yelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan 
ruang ; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pela yanan umum di bidang 
pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang ­ 
undangan yang berlaku ; 
c. pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ; 
d. penyelenggaraan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 
e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang 
pekerjaan umum dan penataan ruang; 
f. pelaksanaan adrninistrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsin ya. Pasal 2 BAB II 
KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah , 
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas , badan dan 
kecamatan serta lembaga lain. 
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana yang 
dipimpin oleh kepala dinas, bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. 
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah pimpinan dinas 
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasn ya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
4 ( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh 
seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawa b kepada 
kepala dinas. Pasal 4 Bagian Kesa tu 
Sekretariat BAB IV (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B, terdiri atas 1 (satu) 
sekretariat dan 5 (lima) bidang. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian 
yaitu: 
1. su bbagi an rencana kerja , monito ring dan evaluasi ; 
2. subbagian umum dan aparatur ; 
3. subbagian keuangan dan barang. 
(3) Bidang sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) adalah: 
a. bidang sumber daya air terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu : 
1. seksi perenc anaan teknis; 
2. seksi pelaksanaan dan pengend alian; 
3. seksi operas i dan pemeliha raan. 
b. bidang bina marga terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu : 
1. seksi perencanaan teknis dan penge ndalian; 
2. seksi pem bangunan jalan dan jembatan; 
3. seksi preservasi jalan dan jembatan. 
c. bidan g cipta karya terdiri atas 3 (tiga) seks i yaitu : 
1. seksi air minum dan drainase lingkungan ; 
2. seksi penataan bangunan dan infrastrukt ur pedesaan; 
3. seksi penge lolaan persam pahan. 
d. bidang jasa konstruksi terdiri atas 3 (tiga ) seksi yaitu : 
1. seksi pengaturan dan pemberdayaan; 
2. seksi penguj ian mutu konstruksi; 
3. seksi penge lolaan peralatan berat. 
e. bidang penataan ruang terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: 
1. seks i pengatu ran dan pembinaan; 
2. seksi pelaksanaan penataan ruang; 
3. seksi pengam anan dan pengen dalian pemanfaatan ruang . 
(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
(5) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pena taan Ruang terlampir 
dalam peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan . Pasal 3 BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 
5 (1) Sub bagian rencana kerja , monitoring dan evaluas i sebag aimana dimaksu d 
dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang 
langs ung bertanggu ng jawab kepa da sekretaris. 
(2) Sub bagian rencana kerja , monitoring dan evalua si memp unyai tugas 
menyiapkan koordin asi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan menyusun 
perumusan kebijakan rencana kerja , monitoring dan evaluasi serta 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang. 
(3) Sub bagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan 
tugas sebagaim ana dimaksud pada ayat (2), men yelenggarakan fungsi: 
a. pen yusunan Rencana Strategis (Renstra); 
b. penyusunan rumusan Indika tor Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang; 
c. pen yiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerinta h 
daerah ; 
d. penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawa ban 
penyelenggaraan pemerintahan ; 
e. penyusunan perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang ; 
f. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang; 
g. penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja ) Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang; 
h. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan; Pasal 5 (2) Sekretariat mempuny ai tugas menyiapk an peru musan kebijakan , 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi 
program kegiatan dan penyelenggaran pem binaan tekn is, administras i dan 
sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan 
perlengkapan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Pekerja an Umum dan 
Penataan Ruang. 
(3) Untuk me laksanakan tugas sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), sekretariat 
mempun yai fungsi: 
a. pelaksanaan penyiapan perumus an kebijakan urusan rumah tangga , 
administrasi keuang an dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan serta petu njuk 
teknis pelaksanaan urusan rumah tangga , administras i keuangan dan 
perlengkapan serta kepegawa ian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang ; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah 
tangga , admini strasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian 
Dinas Pekerjaan Umu m dan Penata an Ruang; 
d. pelaksanaan pembinaan teknis, admin istrasi serta sumber daya urusan 
rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta 
kepegawaian Dinas Peke rjaan Umu m dan Penataan Ruang; 
e. pengelolaan ketata usahaan dan kearsi pan dilingkungan Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang; dan 
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimp inan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
6 (1) Sub bagian keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) angk a 3 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung 
bertan ggung jawab kepada Sekretaris. 
(2) Sub bagian keuangan dan barang mempunyai tugas men yiapkan koordin asi 
pembin aan dan petunjuk penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan 
keuan gan dinas, belanja pega wai di lingkungan dinas serta belanja barang 
dan jasa dan penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan Pasal 7 (1) Sub bagian umum dan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) angka 2 dipimpin oleh seorang kepal a sub bagian yang langsung 
bertanggung jawab kepada sekretari s. 
(2) Sub bagian umum dan aparatur mempun yai tugas menyiapk an koordinasi 
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan menyusun perumusan kebijakan 
penyelenggaraan urusan umum dan apar atur serta pela yanan admini strasi 
dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
(3) Sub bagian umum dan aparatu r dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), men yelenggarakan fungsi: 
a. pelaksan aan penyiapan tempa t ruangan akomodasi serta konsumsi 
untu k rapat acara kedinasan ; 
b. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dinas ; 
c. pelaksanaan penyiapan pengelo laan kendaraan dinas di lingkungan 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; 
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk; 
e. pelak sanaan pengelo laan surat dan penyimpanaan arsip in aktif ; 
f. pelaksanaan dan pengop erasian serta pengadaan dan pemeliharaa n 
peralatan sandi dan teleko munikasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang; 
g. pelaksanaan peng elolaan administrasi kepega waian ASN di lingkungan 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; 
h. pen yusunan Stan dar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan 
(SP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; 
1. pelaksanaan surv ey kepuasan mas yarakat Dinas Peke rjaan Umum dan 
Penataan Ruang; 
J. penyelenggaraan pela yanan administras i dinas. 
k. penyelenggaraan sarana dan prasarana aparatur ; dan 
1. pelaksanaan tugas lainn ya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. Pasal 6 i. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) , Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Perubahan Pelaksan aan 
Anggaran (DPPA) ; 
j. pere ncanaan perencana an pengadaan baran g dan jasa ; 
k. evaluasi kinerja pelaksan aan program dan kegiatan ; 
1. evaluasi bahan perencanaan anggaran ; 
m. pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerja an Umum dan Penataan Ruang ; dan 
n. pelaks anaan tugas lainn ya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsin ya. 
7 ( 1) Bidang sumbe r daya air sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf 
a dipim pin oleh seorang Kepala Bidang yaitu berada dan bertanggung jawab 
langs ung kepada Kepala Dinas melalui Sekreta ris. 
(2) Bidang sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penata an Ruang dalam menyelengga rakan 
pemerintahan yaitu menyiapkan bahan dan perum usan kebijakan teknis , 
pengendalian dan pengawasan di bidang sumber daya air sesuai denga n 
kewenangann ya meliputi: 
a. pengelolaaan sumber daya air dan bangunan peng aman pantai pada 
wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan Pasal 8 Bagian Ketiga 
Bidang Sumber Daya Air administrasi penerimaan , penyim panan , pend istribusian, penggunaan , 
pemanfaatan, pengamanan , pemel iharaan , pelaporan dan pengendalian 
barang Daera h di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
(3) Sub bagian keuangan dan barang dalam me laksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarak an fungsi: 
a. penyelenggaraan penata usahaan keuangan dinas; 
b. penyus unan laporan pertangg ungjaw aban keuangan; 
c. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan 
tunjangan pegawai dilin gkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang; 
d. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhe ntian pemba yaran 
pega wai dilingkungan dinas yang pens iun; 
e. pelaksanaan pene litian permintaan pem bayar an perjalanan dinas; 
f. pelaksanaan Penyusunan laporan periodik pengeluaran uang; 
g. penye lenggar aan penga dministrasian dan akuntansi keuangan; 
h. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan adrninistrasi 
pene rimaan, penyimpanan, pendistri busian, penggu naan, pemanfaa tan, 
pengamanan , pemeliharaan , pelaporan dan pengen dalian barang daerah 
dilingku ngan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
i. pelaksanaan kegiatan penerima an, penyimpanan, pendistribusian, 
penggunaan, pemanfaatan , pengamanan dan pemelihara an barang 
daerah dilingkungan Dinas Pekerjaan Umu m dan Penataan Ruang; 
J. pengu mpulan bahan koordinas i dan pembinaan pelaksanaan 
admin istrasi penerimaan, penyim panan, pendistribusi an, penggunaan, 
pemanfaatan , pengamanan dan pemeliharaan barang daerah 
dilingkungan Dinas Pekerjaan Umu m dan Penataan Ruang; 
k. pengumpu lan bahan pemantauan dan evalua si pelaksanaan pengamanan 
dan pemeli haraan barang dilingku ngan Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang ; 
I. pelaporan hasil pelaksanaan adrninistrasi penerimaan , penyimpanan , 
pendistribusi an, penggun aan, pemanf aatan, pengam anan dan 
pemeliharaan barang daerah dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang; dan 
m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
8 (1) Seksi pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaks ud dal am Pasal 3 
huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 
bertanggungjawa b langsung kepa da kepala bidang sum ber daya air. 
(2) Seksi pelaksanaan dan pengen dalian mem punyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas kepala bidang sumber daya air dalam pengelolaan dan 
pengendalian pada SDA dan bangu nan pengaman pantai pada wila yah 
sungai. Pasal 10 (1) Seksi perencanaan tekn is sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) 
huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab 
langsung kepa da kepala bidang sum ber daya air. 
(2) Seksi perencanaan sum ber daya air mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas kepala bidang sumber daya air terdiri dari: 
a. menyusun perenc anaan teknis pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan 
rehabilitasi sungai , danau, wadu k dan pantai dalam wilayah kabupaten ; 
b. men yusun perencanaan peng elolaan sistem sum ber daya air; dan 
c. merencanakan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi skala 
kabupaten . 
(3) Seksi perencanaan teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kegiatan seks i perencanaan teknis berdasarkan 
kebijakan dari bidang sumber daya air; 
b. pelaksanaan pere ncanaan teknis penge lolaan sistem sumber daya air; 
c. pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan pemelihar aan dan rehabilitasi 
sungai , danau , waduk dan pantai dalam wilayah kabupaten; 
d. pelaksanaan peren canaan teknis pemb angunan dan perbaikan saluran 
irigasi skala kabupaten ; 
e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di sub. bidang 
perencanaan sumber daya air ; dan 
f. melaksanak an tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tugas dan fungs inya. Pasal 9 b. pengem bangan dan pengelo laan sistem irigasi primer dan sekunder pada 
daerah irigas i yang luasnya kurang dari 1. 000 Ha. dalam 1 ( satu) daerah 
kabu paten . 
(3) Bidang sumber daya air dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud 
pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi: 
a. penyusu nan petunjuk program kerja di bidang sumber daya air; 
b. penyusunan rencana kerja di bida ng sumber daya air; 
c. penyiapkan bahan penetapan kebijakan tekn is di bidang sum ber daya 
air; 
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang sumber daya air; 
e. pelaksanakan pembinaan , pengen dalian ,monit oring, evaluasi dan 
pelaporan penyelenggaraan kegiatandi bidang sumb er daya air; 
f. pengko ordinasian danfasilitasi penye lenggara an kegiatan di bidang 
sumber daya air; dan 
g. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas 
dan fungs inya. \ ' 
9 ( 1) Seks i operasi dan pemeliharaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 
(3) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang kepala seks i yang bertanggung 
jawa b langsung kepada kepala bidang sum ber daya air. 
(2) Seksi operasi dan pemeliharaan mempun yai tugas melaksanakan sebagian 
tugas kepala bidang sumber daya air dalam melaksanakan pengoprasian 
dan pemelih araan pada Pengembangan dan sistem pengelolaan sistem irigasi 
primer dan sekunder yang luasan kurang dari 1000 Ha. dalam 1 kabupa ten. 
(3) Seksi operas i dan pemeliharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. penge lolaan dan penyusunan rencana kerja di seksi operasi dan 
pemeliharaan; 
b. pelaksanaan peng oprasian pada pengembangan dan sistem pengelolaan 
sistem irigasi prim er dan sekun der; 
c. pelaksanaan pemeliharaan pada pengembangan dan sistem pengelolaan 
sistem irigasi prim er dan sekunde r; 
d. pengelo laan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di sub. 
bidang operasi dan pemeliharaan ; 
e. pelaks anaan pemantauan dan evaluasi di seksi operasi dan 
pemeliharaan ; 
f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang operasi dan 
pemeliharaan ; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsin ya. Pasal 11 (3) Seks i pelaksanaan dan pengendalian dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan kebijakan penyediaan air baku; 
b. pengen dalian bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai ; 
c. penyusunan kebijakan penetapan kawasan lindung sumber daya air pada 
wilay ah kabupaten; 
d. penyusunan pedoman pelaksanaan penge lolaan kawasan lindung sumb er 
daya air pada wila yah kabupaten; 
e. penyusunan kebijakan dalam rang ka pemberian rekomendasi teknis 
untuk izin penyed iaan, perunt ukkan dan pengusah aan sumb er daya air; 
f. pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberi an rekomendasi teknis 
untuk izin penyediaan , peruntukan dan pengusahaan sumb er daya air; 
g. penyusunan pedoman pelaksanaan pembentukan wadah koordinasi 
sumber daya air di tingkat kabupaten ; 
h. penyusunan kebijakan teknis pemberda yaan pemangk u kepentingan 
sumber daya air; 
1. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di seksi pelaksanaan 
dan pengendalian ; 
j. pelaksanaan peman tauan dan evaluasi di seksi sungai, danau dan waduk; 
dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tuga s dan fungsin ya. 
10 ( 1) Seksi perencanaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam