Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 1 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 1 Tahun 1945 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom .
3.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
4.Bupati adalah Bupati Sukamara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukamara sebagai unsu r penyelenggaraan Pemerintah Daerah .
6.Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jayayangselanjutnya
disebut PT adalah BUMD yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2014 .
47.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan
Terbatas Bangun Sukma Jaya .
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukamara.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah dan/atau uang yang semula
merupakan kekayaan yang tidakdapatdipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah .
10.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan kekayaan
daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang
seperti tanah, bangunan, mesin -mesin, inventaris, surat -surat
berharga, fasilitas dan hak -hak lainnya yang dimiliki daerah
yang merupakan kekayan daerah.
11.Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerinta h daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.