Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013.
Redaksi dari NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN, pada BAB III - SUSUNAN ORGANISASI ULP, Pasal 21 menjelaskan:

Kepala ULP dan Anggota POKJA ULP dilarang : 
merangkap sebagai PPK pada paket yang dilelang pada POKJA ULP yang 
bersangkutan. 
merangkap sebagai pejabat penandatanganan surat perintah membayar. 
merangkap sebagai bendahara; dan 
merangkap sebagai pengawasan intern pemerintah.