Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, ketentuan pada BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 berbunyi:

(1) Kepala Bidang Penegakan P eraturan Perundang -Undangan Dae rah 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang 
penegakkan peraturan perundang -undangan daerah . 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang penegak an peraturan perundang -undangan daerah mempunyai 
fungsi : 
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan 
perundang – undangan dan perat uran daerah ; 
b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang -
undangan dan peraturan daerah ; 
c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang -
undangan dan peraturan daerah ; 
d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan p erundang -undangan 
dan peraturan daerah ; 
 
7 
 e. Penetapan rumusan pe nyusunan pedoman dan supervisi penegakan 
peraturan perundang -undangan dan peraturan daerah ; 
f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan 
peraturan perundang -undangan dan perat uran daerah ; 
g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan 
daerah ; 
h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan paeraturan 
perundang -undangan dan peraturan daerah ; 
i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan 
pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang -undangan dan 
peraturan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan 
tugas PPNS ; 
j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan 
pelanggaran ketentuan peraturan perundang -unda ngan dan peraturan 
daerah ; 
k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan 
operasional pelaksanaan tugas PPNS ; 
l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran 
peraturan perundang -undangan dan peraturan daerah ; 
m. Pelaksanaan evalua si pelaksanaan tugas penegakan peraturan 
perundang -undangan dan peraturan daerah ; 
n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang -undangan 
dan peraturan daerah ; 
o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya ; 
p. Melapor kan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tug as kepada 
atasan sesuai standar yang ditetapkan . 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang -undangan 
Daerah dibantu oleh : 
a. kepala seksi pembinaan,pengawasan dan pengawasan dan penyuluhan ; 
b. kepala seksi penyelidikan dan penyidikan ; 
c. kepala seksi penegakan peraturan daerah .