Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Program Rintisan, pada , menyatakan:

(1) Sekolah dan Guru peserta Program KIAT Guru Tahun 2018 ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati . 
(2) Penetapan sekolah dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuh i ketentuan sebagai berikut : 
a. Sekolah peserta yang telah men yelesaikan tahap awal pelaksanaan 
Program Rintisan KIAT Guru Tahun 2017 ; 
b. Mutasi masuk maupun mutase keluar terhadap guru dan kepala di 
Sekolah Peserta tidak dapa t dilakukan selama Program Rintisan ini 
masih berjalan dengan berpedoman sesuai peraturan perundang­ 
undangan . Pasal 5 
Bagian Ketiga ... Ketentuan lebih 1 · t · La anju mengearn Pelaksanaan Layanan dan Penilaian 
m::ian Guru Program Rinti~an KIAT Guru tercantum dalam lampiran I yang 
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bup ati ini. Pasal 13 Pengendalian pelaksanaan Penilaian Layanan Guru dilakukan oleh TKD 
dengan meliba~kan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan pengawas 
eksternal sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku . Pasal 12 Penyedia la yanan dan/atau KPL dapat mengajukan koreksi hasil Penilaian 
Layanan Guru paling lambat satu bulan setelah kepala sekolah men yetujui 
hasil Penilaian Guru. Pasal 11 ( 1) Kepala Sekolah mengirimkan hasil Penilaian Layanan Guru ke Dinas 
Pendidikan baik dalam bentuk dokumen fisik mapun elektronik setiap 
bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutn ya. 
(2) Dinas melakukan verifikasi administrasi hasil Penilaian Layanan Guru 
setiap triwulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dengan 
melibatkan pengawas sekolah. 
(3) Kepala Dinas menetapkan hasil Penilaian Layanan Guru setiap triwulan 
berdasarkan hasil verifikasi adm inistrasi sebagaimana dimaksud pada 
. 
(4) Hasil Penila ian Layanan Guru PNSD dan bukan PNSD yang telah 
ditetapkan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Guru dan tenaga 
Kependidikan Kemendikbud paling lambat 1 (satu) hari setelah 
ditetapkan . Pasal 10 Pasal 9 
(1) Pelaksanaan Penilaian Layanan Guru dilakukan dalam rentang 1 (satu) 
bulan sesuai dengan kalender akademik oleh KPL. 
(2) Pelaksanaan penilaian layanan guru oleh KPL sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat melibatkan di antaranya komite sekolah, pengawas 
sekolah , Pemerintah Desa, dan perwakilan orang tua murid. 
(3) Pelaksanaan pertemuan penetapan Penilaian Layanan Guru dilakukan 
dalam pertemuan rutin bulanan paling lambat tanggal 4 (empat) bulan 
berikutnya. 
(4) Pelaksanaan pertemuan rutin bulanan difasilitasi Kader Desa dengan 
melibatkan KPL, sekolah, Pemerintah Desa serta dapat dihadiri pengawas 
sekolah, komite sekolah dan perwakilan orang tua. 
(5) Kepala Sekolah menyetujui hasil Penilaian Layanan Guru yang telah 
disepakati dalam pertemuan rutin bulanan dan diketahui oleh KPL dan 
Pemerin tah Desa.