Bagaimana redaksi normatif Pasal 39 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 6U Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 6U Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN, Pasal 39 berbunyi:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat 
memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai 
Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertim bangan yang 
obyektif dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada 
huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan 
Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor : 900/18/DPRD/2017 
tentang Persetujuan terhadap Pemberian Tambahan 
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 
2018, maka dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 
2018, dapat diberikan tambahan penghasilan 
berdasarkan perhitungan terpadu atas beban kerja, 
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi 
dan prestasi kerja; 
c. bahwa ... 
Mengingat 000043 
c. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang tentang 
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas 
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018; 
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darur at Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
Mengingat 0000%% 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 89114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajcmen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018; 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 25 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 3); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7); 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB UPATEN SINTANG ATAS 
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KAB UPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 
2018.