Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010?
Substansi PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
, scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhi r 
dengan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Und ang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang -Undan g Nomor 6 Tahun 1983 
Tentang Keten tuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 
Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nomo r 4999); 
] PARAF HIRARKI 
WAKIL WALIKOTA 
] SEKRETARIS DAERA H 
HARMONISAST DAN SINKRONI8AST 
KASUBA PPHD ; 1 + 
ANALIS PIODU K HUKUM DAE RAH I • lg [ 
n 1. 
-2­ 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang 
Pembentukan Kota Tangera ng Selatan di Provinsi 
Banten (Lemba ran Negara Republik Indones ia Tahun 
2008 Nomor 88, Tam bahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 4935); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undan g Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerint ahan Daerah (Lembaran 
Negara Repub lik Indon esia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indones ia Nomor 
; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penye lenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5348); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5950); 
PARAF HIRARKI 
ASIS'TEN TATA PEMERINTA IHAN 
KEPALA BAGHAN HUKU M SETD A 
PARAF KOORDINAST 
KEALA DADA.N PENDAPATAN DAER~H PARAF HIRARKI 
WAIL WALI,OT A 
SEKRETA RIS DAERAH 
HARMONIBAST DAN SINKRONISAg L 
KASUBAG PPHD 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH 
-3­ 
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomo r 7 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 07, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 
Nomor 0710) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang 
Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 77); 
9. Pera tu ran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pemben tukan dan Susunan 
Perang kat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang 
Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72); 
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 
2016 tentang Kedudu kan, Susunan Organisasi , Togas, 
Fungsidan Tata Kerja Badan Penda patan Daerah (Berita 
Daera h Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 71); 
Menetapk an MEMUTUSKAN : 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG 
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH .