Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959.
Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan, ketentuan pada , Pasal 12 berbunyi:

mempunyai wewenang sebagai berikut : 
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan 
peraturan kepegawaian PDAM; 
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan 
persetujuan Dewan Pengawas; 
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi; 
d. mewakili PDAM didalam maupun diluar Pengadilan; 
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili 
PDAM; 
f. menjua1, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM 
berdasarkan Persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan 
Pengawas; 
g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian,dan 
melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan 
Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; Pasal 14 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g adalah 
laporan Tahunan. 
(2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri 
dari laporan Keuangan yang telah diaudit dan laporan 
manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan 
Pengawas disampaikan kepada Bupati. 
(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah 
tahun buku PDAM ditutup untuk disahk.an oleh Bupati paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. Pasal 13 e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business 
plan/ corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul 
Dewan Pengawas; 
f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran 
Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari 
Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada 
Bupati melalui Dewan Pengawas; dan 
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM. 
( 1) Penghasilan Direksi terdiri dari : 
a. gaji; 
b. tunjangan yang terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan 
kemahalan, dan tunjangan perumahan dinas/uang sewa rumah 
yang pantas; dan 
c. jasa produksi yang diberi.kan tiap tahun apabila PDAM telah 
memperoleh keun tungan. 
(2) Besarnya gaji Direktur ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 (dua 
koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai Perusahaan Daerah 
Air Minum dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. 
(3} Jenis dan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat 
Dewan Pengawas, 
(4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi.penghasilan 
Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja 
lainya tidak boJeh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total 
biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang 
lalu. Paragraf 4 
Penghasilan dan hak-hak Direksi