Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 3 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati Lumajang ini yang dimaksud dengan:
1.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
4.Rencana Penggunaan Dana, yang selanjutnya disingkat
RPD, adalah rencana penggunaan dana berdasarkan
kegiatan yang akan dilakukan sebagai dasar pengajuan ADD
pada bulan bersangkutan;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.