Apa substansi hukum dari Pasal 21 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 1 Tahun 2014?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH, khususnya BAB V - BENTUK PENGAWASAN, Pasal 21, adalah:

Pelaporan hasil reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut : a. hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur; 
b. laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a disajikan dalam bentuk surat yang memuat ”Pernyataan Telah Direviu”; 
c. laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung 
Jawab; 
d. pernyataan telah direviu dapat berupa pernyataan dengan paragraf penjelas atau tanpa paragraf penjelas; 
e. pernyataan dengan paragraf penjelas dibuat dalam hal auditi pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh APIP dan/atau teknik reviu tidak dapat dilaksanakan. 
 
 16 f. pernyataan tanpa paragraf penjelas adalah 
pernyataan yang dibuat dalam hal auditi pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh APIP dan/atau teknik reviu dapat dilaksanakan.