Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 pada Pasal 179?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB XXII - KETENTUAN LAIN -LAIN, Pasal 179 menyebutkan bahwa:

Pemanfaatan barang milik daerah yang dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 
perjanjian mengenai pemanfaatan barang milik daerah dimaksud. daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
-·- - ··- - --- ---- ------ ---------------------- Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang 
milik daerah baik yang diperoleh melalui dana daerah maupun berasal dari 
sumber pendanaan lainnya atau dari pemberian perlu dikelola sesuai 
fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan efisien 
dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak daerah 
dalam suatu pengaturan pengelolaan, sehingga diperlukan adanya 
kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari 
unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. 
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan barang milik daerah 
semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara 
optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta 
adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat 
dilaksanakan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah serta 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka peningkatan intensitas 
pelaksanaan urusan dan tanggung jawab Pemerintash Kabupaten Flores 
Timur dalam pengelolaan barang milik daerah terus meningkat sehingga 
perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan yang 
terkoordinasi serta terpadu . 
Aspek legalitas pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan 
dalam suatu Peraturan Daerah untuk menjadi syarat mutlak dipedomani 
oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahkan secara luas 
pada masyarakat, jelas sangat diperlukan menganut perinsip efisien .dan 
efektif, transparan dan akuntabel akan dapat diterapkan secara nyata dan 
bertanggungjawab. 
Selain iru, aspek legalitas yang dimaksudkan sebagaimana yang diatur 
dalam Peraturan Daerah akan menjamin terlaksananya tertib administrasi 
dan tertib pengelolaan barang milik daerah sekaligus menjadi dasar dalam 
melakukan koordinasi dan pengendalian untuk pemanfaatan dan 
pengamananya. Bahkan lebih mendukung arah penentuan kebijakan 
dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penilaian, sehingga 
dapat dioptimalkan seluruh potensi barang milik daerah pada berbagai 
bentuk dan fungsinya. 
Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan 
pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Flores Timur yang secara substansi berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Rarang Milik Daerabi I. UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TENT ANG PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
NOMOR G TAHUN 201 7