Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 109 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 109 menjelaskan:

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan 
harus mengikuti prinsip: 
a. Sedikit mungkin me lakukan perubahan; 
b. Sebanyak mungkin mempertahankan keaslian; dan 
c. Tindakan perubahan dilakukan dengan penuh kehati -hatian. 
(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri atas: 
a. Pemerintah kabupaten dalam hal bangunan gedung cagar budaya 
dimiliki ol eh daerah; 
b. Pemilik bangunan gedung cagar budaya yang berbadan hukum atau 
perseorangan; 
c. Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang 
berbadan hukum atau perseorangan; dan 
d. Penyedia jasa yang kompeten dalam bidang bangunan gedung. 
(3) Penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan 
meliputi kegiatan: 
a. Persiapan; 
b. Perencanaan teknis; 
c. Pelaksanaan; 
d. Pemanfaatan; dan 
e. Pembongkaran. 
(4) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dilakukan melalui tahapan: 
a. Kajian ident ifikasi; dan 
b. Usulan penanganan pelestarian. 
 Halaman - 52 
 (5) Perencanaan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan: 
a. Penyiapan dokumen rencana teknis pelindungan bangunan gedung 
cagar budaya; dan 
 
b. Penyiapan dokumen rencana teknis pengembangan dan 
pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya sesuai dengan fungsi 
yang ditetapkan. 
(6) Pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pekerjaan: 
a. Arsitektur; 
b. Struktur; 
c. Utilitas; 
d. Lanskap; 
e. Tata ruang dalam/interior; dan/atau 
f. Pekerjaan khusus lainnya. 
(7) Pelaksanaan pemugaran bangunan gedung cagar budaya yang 
dilestarikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(8) Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dapat dimanfaatkan 
oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola setelah bangunan 
dinyatakan laik fungsi dengan harus melakukan pemeliharaan, 
perawatan, dan pemeriksaan berkala berdas arkan peraturan perundang -
undangan. 
(9) Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf e dapat dilakukan apabila terdapat kerusakan 
struktur bangunan yang tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan 
pengguna, masyarakat, dan lingkungan.