Apa saja yang diatur dalam Pasal 128 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 128 menetapkan:

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi 
Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar 
berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari 
masyarakat. 
(2) Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Bangunan Gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak 
dapat diperbaiki lagi; 
b. Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbulkan 
bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; 
c. Bangunan Gedung yang tidak memiliki 1MB; dan/atau 
d. Bangunan Gedung yang pemiliknya menginginkan 
tampilan baru. 
(3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
pemilik/Pengguna Bangunan Gedung yang akan ditetapkan 
untuk dibongkar. 
(4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada 
, pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung 
wajib melakukan pengkajian teknis dan menyampaikan 
hasilnya kepada Pemerintah Daerah. 
(5) Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah 
menetapkan Bangunan Gedung tersebut untuk dibongkar 
dengan surat penetapan pembongkaran atau surat 
persetujuan pembongkaran dari Bupati, yang memuat batas 
waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas 
pelanggaran yang terjadi. 
(6) Dalam hal pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung 
tidak melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat(S), pembongkaran akan dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah atas beban biaya pemilik /pengguna/ 
pengelola Bangunan Gedung, kecuali bagi pemilik bangunan 
rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkarannya 
menjadi beban Pemerintah Daerah. 
Paragraf 3 ... 
-77-
Paragraf 3 
Rencana Teknis Pembongkaran