Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 8 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 8 Tahun 2018 tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN, BAB IV - TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, Pasal 5 berbunyi:

Pemangku kepentingan Daerah terhadap pelaksanaan
SBS, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut:
mempersiapkan rencana Daerah untuk
mempromosikan strategi yang baru;
mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye
informasi Tingkat Daerah mengenai pendekatan yang
baru;
melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas
program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka
pengembangan percepatan SBS
mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi
strategi sanitasi lingkungan;
memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih,
sanitasi dan lingkungan hidup;
memberikan dukungan capacity building yang
diperlukan kepada semua Institusi di Daerah; dan
melakukan pemantauan dan evaluasi.
Pemangku kepentingan Tingkat Kecamatan terhadap
pelaksanaan SBS, memiliki tanggung jawab dan peran
sebagai berikut :
berkoordinasi dengan OPD terkait dan memberikan
dukungan bagi kader pemicu sanitasi lingkungan;
mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk
meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana
sanitasi serta memastikan kualitasnya;
mengevaluasi dan memonitor di lingkungan kerja desa
dan tempat tinggal; dan
melakukan verifikasi di tingkat Desa sebelum
dilakukan deklarasi.
Pemangku kepentingan Tingkat Desa/Kelurahan terhadap
pelaksanaan SBS, memiliki tanggung jawab dan peran
sebagai berikut :
membentuk Tim Fasilitator Desa/Kelurahan yang
anggotanya berasal dari kader-kader Desa/Kelurahan,
bidan desa, tokoh masyarakat dan lain sebagainya
untuk memfasilitasi gerakan masyarakat masyarakat
sehingga bisa terbebas dari kebiasaan buang air besar
sembarangan;
memberikan motivasi dan dorongan kepada
masyarakat untuk mencapai kondisi wilayah SBS;
membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat
secara gotong royong dalam pelaksanaan percepatan
SBS;
memonitor dan mengawasi masyarakat supaya tidak
buang air besar besar di sembarang tempat;
mengusulkan Peraturan Desa tentang sanksi buang air
besar di sembarang tempat terhadap warga
masyarakat;
memberikan sanksi berupa teguran atau peringatan
tertulis atau hal lain yang bisa membuat jera
masyarakat yang ketahuan buang air besar di
sembarang tempat sehingga masyarakat tidak akan
mengulangi kebiasaan buang air besar di sembarang
tempat; dan
melakukan verifikasi di tingkat Dusun atau RW
sebelum dilakukan deklarasi.
Masyarakat terhadap pelaksanaan SBS, memiliki
tanggung jawab sebagai berikut :
memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan
berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait
dengan perilaku buang air besar di sembarang tempat;
melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana
dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan
percepatan SBS; dan
ikut serta dalam memberikan bimbingan dan
penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada
masyarakat.