Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 26 Tahun 2016 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 26 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, BAB  II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS mempunyai 
tugas : 
Mengumpulkan bahan dan data guna penyelesaian masalah hukum dan 
pelayanan bantuan hukum; 
Menginventarisir permasalahan -permasalahan hukum yang timbul dan 
menyiapk an bahan petunjuk penyelesai annya; 
Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada perangkat daerah 
maupun perangkat kelurahan; 
Menghimpun data dalam rangka konsultasi dengan instansi lain guna 
penyelesaian sengketa tata usaha negara yang menyangkut tugas -tugas 
pemerintah kota; 
Mengumpul data dan keterangan untuk diolah dalam rangka 
penyelesaian/ pembelaan perkara di pengadilan; 
Memberikan bantuan hukum didalam maupun diluar pengadilan kepada 
pegawai pemerintah kota yang tersangkut perkara kedinasan; 
Menyiapkan k onsep surat kuasa untuk mewakili pemerintah kota atau 
pegawai di lingkungan pemerintah kota dalam penanganan dan 
penyelesaian perkara; 
Mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dengan 
mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada peme rintah kota dan 
pegawai dalam lingkungan pemerintah kota yang tersangkut perkara 
dalam kedinasan; 
Melakukan koordinasi penanganan penyelesaian perkara dengan 
pengacara praktek/advokad; 
Melakukan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan ppns 
pemerintah kota tanjungbalai; 
Memotivasi ppns pemerintah kota tanjungbalai agar meningkatkan 
pengetahuan hukum dan tata cara berperkara di pengadilan; 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hukum dan 
HAM sesuai dengan tugasnya; 
Melaporkan dan mempertan ggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada kepala bagian hukum dan HAM sesuai standar yang ditetapkan.