Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERAtURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 20?
Dalam PERAtURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 31 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WAUKOTA BINJAI NOMOR 8ATAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN, Pasal 20 mengatur sebagai berikut:

(1)Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2Tahun 2011
tentang BeaPerolehan Hakatas Tanah dan Bangunan .
(2)Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh BPKPAD .
12.Ketentuan Lampiran Is/dLampiran VIII diubah dan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.O
Pasal II
Peraturan Walikota inimulai berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.
Ditetapkan diBinjai
Pada tanggal 3November 2017adengan aslinya|IAN HUKUM
ITDAERAH KOTA BINJAIKEPALA
WALIKOTA BINJAI ,
O ttd
SALMADENI ,SH
NIP.19710331 199803 2003 MUHAMMAD IDAHAM
Diundangkan diBinjai
pada tanggal 3November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI ,
ttd
M.MAHFULLAH P.DAULAY
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 31
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 31TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KOTA BINJAI
PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
!A.GAMBARANUMUM
Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen
legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada
Pejabat Pembuat Akta Tanah .
O Prosedur inimelibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang
menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan .
Dalam prosedur ini,Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa
kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan .Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan
data terkait objek pajak diKepala Kantor Pertanahan .
B.PIHAK TERKAIT
1.Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak
atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya .Dalam prosedur ini
Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait
pemindahan hakatas tanah dan/atau bangunan .
2.Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD )
Merupakan unit keija yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan
keuangan daerah .Dalam Prosedur ini,BPKPAD berkoordinasi dan bekeija
sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
(SSPD BPHTB ).
3.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT )
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB .Pihak yang dapat menjadi PPAT
ialah camat atau notaris .Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan
berwenang untuk :
-memeriksa kebenaran data terkait objek pajak keKepala Kantor
Pertanahan ;
-menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan .
4.Pejabat Lelang
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTBO
8
Lampiran /-Pengurusan Akta
5.Kepala Kantor Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan diwilayah KotaBinjai .Dalam prosedur ini,Kepala Kantor Pertanahan menyediakan datayang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan Objek Pajak.
C.LANGKAH -LANGKAH TEKNIS
Langkah 1
Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan )menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hakatas tanah dan/ataubangunan .Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah teijadipenyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua belah pihak .Dokumen inidapat berupa surat peijanjian ,dokumen jual beli,surat hibah ,surat wans,dan lain-lain yang pada dasamya menyatakan telah teijadinyapemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan .Dokumen inijuga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya .
Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan AktaPemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT.Wajib Pajakmenyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengandokumen pendukung terkait perolehan hakatas tanah dan/atau bangunan .
Langkah 2
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT )menerima permohonan pengurusanakta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunandari Wajib Pajak.PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yangditerima .Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap ,PPATkemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada
Kepala Kantor Pertanahan .
Langkah 3
Atas permintaan dari PPAT ,maka Kepala Kantor Pertanahan menyediakan
data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak .
Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.
Langkah 4
PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan .PPAT
kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan
dokumen pendukung perolehan hakatas tanah dan/atau bangunan dandata
objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan .Jika diperlukan ,PPAT dapat
melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan objek observasi
lapangan .
Langkah 5
PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan .Dokumen inimerupakan rancangan akta pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT.PPAT
kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan .
Langkah 6
Berdasarkan prosedur yang telah beijalan ,PPAT menerima formulir Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB )dari BPKPAD .O
o
Langkah 7
9
Lampiran I-Pengurusan Akta
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi ,
maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang .PPAT kemudian mengisi
informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang kedalam formulir Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB .Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang keRKUD pada PTBank Sumut dan sekaligus
untuk melaporkan data perolehan hakatas tanah dan/atau bangunan .Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6lembar ,dengan perincian sebagai
berikut :
>Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak
>Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip
>Lembar 3:
Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran .
>Lembar 4:
Untuk BPKPAD sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB .
>Lembar 5
Untuk Bank yang Ditunjuk sebagai arsip.
>Lembar 6:
Untuk Bank yang Ditunjuk sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan
dan Pelaporan .
Langkah 8
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi
kepada Wajib Pajak.
Langkah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi
dari PPAT.
D.KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH PEJABAT LELANG
Langkah 1
Pejabat Lelang mendaftarkan keBPN memohon Surat Keterangan Tanah .
Langkah 2
Penandatanganan Risalah Lelang dilakukan setelah pemenang lelang
melakukan pembayaran BPHTB .
Langkah 3
Bukti pembayaran BPHTB dibawa keBPKPAD Kota Binjai untuk dilakukan
validasi /pengesahan ,kemudian SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah )dibawa ke
Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penandatanganan risalah lelang .
10
Lampiran I-Peneurusan Akta
CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 1
SURAFSETQRAN -PAJAK DAERAH
BEAPEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB )BERFUNGSI SEBAGAISURATPEMBERiTAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMIDANBANGUNAN (SPOPPBB )
BADAN PENGEEOLAAN KEUANGAN PENPAPATAN DAN ASET DAERAHL e m b a r1 :
UntukWajlb ,P*j^W
PERHATlANr bacaiah peijjniukpsngiaianpadahalamah belakanfl lembar Initertabffidahutu ;
II I I 1II T T Iv-X,C'; A.-1.Nama Wajib Pe]aJc’
2.NPWP;
3.A]amatWaiibPaiak ::V;
V*.
5.RT/RW 6.Kocamaian : 4-Keiurahan /Dasa.-
8.Kate Poe 7.Kabupatan /Kote
£j5'A<3ijC4^.r.;4*v.v
^gm®irnETOOTOTI ; B.
.«».>»iv -r-jfcsfcfci !-»3.Keluranan /Desa:
1v6.Kabuoaten /Kote:
Panshiajngan NJOPPSO : -V-- -;,j.*u>y^4i ;:5;kecamatan £-
yM/OfcPas /m* v,-'(OS*6PPT PM«efa*»terfadkij.vpfOt*r*nh*k/T*hun.LUQSteWjdan«fc«ubangroan yW0 Uraian LuaaxNJOPPBB /m*(OMlumlMXb
'ttakny*<%wrrfViJ
o T®wh(bumi) nf 9..Rp, 7 Rp 11
-:r.v*'-y^'V^'
anrtatxmtfcalQrrh.
V fnf* m. 10Rp Rp 1 2
. ,_-T-
Rp^oiai11 niafci'Tg NJOPrPBB :/.13
1rIt ^ai3J^ ;f'K||.':;$;
I
JC.PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya .dhslbwdasarto penflltfunganVVaiib Pa)aK)
~;1.-Niia!Perols -hanOpjak Pajak;(NPOP )memperhabkan mlai padaB.13dan'B.14—~r0i
RP~¥0?V- 1;
*:X2.-NiiaiPerolehan Objek PajafcfidaK KanasPajak (NPOPTKP ) Rp 2.' v->
3: Rp- an^ca1-angfca 2:--3.NLSai’PeroJehan Objek PajakKenaPajak (NPOPKP }-
RP" P^.BeaPero^hanHakatasTanahdan Bangunanyangtemtang 4: 5%xtngia 3
D.JumlaiiSatoranbardasaikani '
IaPenghArigan .Wajib Pajak
b.STPD BPHTB 7SKPDB KURANG BAYAR /SKPDB
.l^ANG BAYARTAMBAHAH *). v--,rj£\
m Tanppal: Komof. <J**~1dPengurangandibitiings «K!.rime^a(fi:[||
-’d ' -pi:>-%baidasarkan Peratumn KDHNo:
oJUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dsogan humf)s»St '
Rp.7 ia44rS;-Xf,
(b&tias&ktyparivbjnganCAdsnp &maDj1 7ISSfSp ;
MENGETAHUk
PPAT/NOTARISDITERIMAOLEH :-;
TEMRATPEMBAYARAN BPHTB
Tanggal :...£WUNPB«aO(jWNKEUANGAN P9CWWAN
:DANASETIWSWH
TaiHjgal:t^l.
WAJIB PAJAK /PENYETOR
...-.i,"cnv-7,>1;a';yl?w*nb*ffV V.; ;fstS;
.^.:v
.'"tain linclaip.ilirnMl dwl«nd«iMpin HKMlKtAac .ttoTnlAwHntlxtgiOin’HimIxqtap.«>OTP>Idinl»ri»t«nt«n 'Mwainic /addiiilwiklaaw -^
iMIM n~ ggg::'4'Monwr Botoan :
Penjwmri D
PmMndn'Airt.
m&mmm"TTJpyn j
T]mcmoncm:-
rm .n
y^/^:
11
Lampiran I-Peneuruscm Akta
|.CONTOH OOKUMEN SURAT SETORAN PAIAK DAERAHBPHTB Lembar 2|
SURAT SETORAN PAJAK OAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB ),Lembar 2
UrtukPRAT /Noteris8abagai atripi
i
StBAGAJ
RAJAK BUMI DANBANGUI (SPOP PBB)’-*
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET PAERAH
PERHAHAN :bacaiah pelun^jltpengistanpadahalaman balalanplamba 'inltarieblKlahUu
iiiii»rm A I.NamaWajib Pajak:
2.NPWP:
.3.Alamat Wa'ibPaiak:
4.KelufahattfDesa : 5.RT/RW: 6.Kecamalan:
7.Kabupatan /Knta 8.KodePos :
1.fonwObjekPajak (NOP)PBB:H||||||||III IFI lIIIIIlf~l
2.lelak Tanah danatau bangunan : - .r yv:B.
3.Kelurahan /Desa 4.RT/RW:
S.Kecamatanr . -
PenghitunganNJOPPBB :6.Kabupatan /Kota:
Njot >PBB/nf
G(DUturn Ural an LuasxNJOPPBB /m* fntn.nwm.ii'WTHBIHUI
oarota /wntok/ThhLMi )
Tanah (bum!) 7 8Rp Rp11
Bangunan 8 in*10Rp 12Rptnclr»8n«ni»»10
I N J O P P B B :
.fiJeresperotehan hakatastanah danataubangunan :|II 14.Hargatransaksl /NUaipasar.
16tanorSertl 6kat;V. . .,R p 1 3«nat»u«»x»»ia
Rp
C.PENGHITUNGAN BPHTB<Hanyadusi befdasarian pangfikunganWaP )Pajak )
1.NUalPewleban 0b}ekPaiak (NP0P)m9rop6rt«Mkanngal pada B.13daftB.14 1;>Rp
2.NUalPenolehari Objek Pajak Udak Kena Pajak (NPOPTKP ) 2. RP
3,NilaiPerolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP ) 3. Rp tntfaV-antfa 2
4.BaaPerotehanHak alas Tanah danBangunan yang tecutang 5%xsn0a34.
D.Jumlah Seioran beidasaikan :
IIa.Penghkunaan WajfoPsjak
b.STPDBPHTB /SKPDBKURANG BAYAR /SKPOB
KURANG RAYAR TAMBAHAN *)n c.Petwuranoandihimnqsendidmenladi :JJbeidasaikan Peraluran KDH No:..
mTanggat Womof.
oJUMLAH YANG OISETOR (dengan angka ): (dengan hunrf):
/ 7 M(berta &arkan peMungen CAdanpMm <SD)
7 7
MENGETAHUI :
PBWNOTARISDITER 1MAOLEH :
TCMHkT PEMSWYARAN BPH7B
Tanggat—u.——.—BAOANFBtGaOAWKBWlGWPSlMPUAN.TMNAEETiMBUH vi mWAJIS PAJAK /PENYETOR Tanggat
Nan»leBjap.<nittil»trdt >WBW Nano tenABp.«twm«ldanfendatapanNam lanatep.rt»nwTdmli »id»taidari^Nanetofltepdanta /idatangan
HaijatHih .
WntfaflataAreattanKawigan
PMagcftodm /MNomofDokumeh :
m.nmNOP PB8bam ; cm*
12
Lamviran I-Pensurusan Akta
PETUNJUK PENGISIAN SURATSETORAN PAJAK DAERAH BPHTB
PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB
Fomulir initerdlridan 6(enam )fembar.Lembar pertama diterima Wajib Pajak fWP)sebagai buktipemboyaran ;Lembar kedua diterima PPAT,Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten /Kota;Lembar keempat diterima Fungs!Peiayanan melalul Wajib Pajak (WP);Lembar kellma diterima Bank Yang Oitunjuk ;danLembar keenam diterima Benda barnPenerimaan .
Uilah SSPO BPH7Binidengan huruf cetak kapha ]atau diketik.
Gunakan satu SSPO BPHTB untuk setiap setoran dansetiap jenis perolehan hakalastanah dan/ataubangunan .
Formulir Inidapat jugadigunakan untuk pembayaran atassuatu pembetulan atau pengungkapan ketldakbenaran penghitungan WP.
CARA PENGISIAN :
HURUF A Dflsi dengan data WP
Angka lsui angka SCufcupJelas
DQsidengan data danjenis perolehan hakatastanah danatau bangunan
Angka1Ditsidengan Nomor Objek Pajak (NOP)yang tercantum dalam SPPTPBB atastanah danatau bangunan yang bersangkutan .
Angka 2s,dangka 6Diisidengan letak tanah dan/ataubangunan yang haknya dlperoleh .
Angka 7s.dangka 13Merupakan label untuk penghitungan NJOP PBBatastanah dan/ataubangunan yang haknya dlperoleh
Pada kolom angka 9dan10agardisebutkan Tahun SPPT PBBsaatteijadinya perolehan
Dalam halNJCP PBBbelum ditetapkan /belum adaSPPT PBBangka 9danangka 10diisiberdasarfcan surat
Keterangan NJOP PBByang diterbitkan oleh BPKPAD Kota Binjai
Angka 14Diisidengan harga transaksi yangterjadi /harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilaipasar objek tersebut.
Angka ISDiisidengan kode jenis perolehan hakatastanah danbangunan sebagai berikut:HURUFB
Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Jenis Perolehan Hak Kode Kode
-Pemasukan dalam perseroan /badan hukum laimiya
Pemisahan hakyang mengakibatkan perallhan
-Penunjukan pemberi dalam lelang
-Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap
-Penggabungan usaha
-Pehbaran usaha-PemelearanUsaha
-Hadiah
-Perolehan hakRumah Sederhana Sehat danRSSmelalul KPRbersubsidi-Pembvdahan Hak
-JualBell
-TukarMenukar
-Hlbah
HIbah Wastat
-Waris06 12
01 07 13
08 14 02
*) 15 03 09
-Pemberian hakbarn
-Pemberian hakbarn sebagai kelanjutan pelepasan hak
-Pemberian hakbaru diJuar peJepoasn hak16 10 04
17 11 05
*)Dalam halPerolehan HakRumah Sederhana Sehat (Rs.Sehat/RSH)sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman danPrasarana Wilayah
Na24/KPTS/M/20G3tentang pengadaan penimahan danpemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidl Perumahan sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pemukiman danPrasarana Wilayah No.20/KPTS/M/2004 danrumah Susun Sederhana yang dilakukan melalul Kredit Pemifikao
Rumah bersubsidi (KPRbersubsidi )yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.60/PRT/1992 tentang persyaratan
Teknls Pembangunan Rumah Susun.
Angka 16DQsldengan nomor sertifkat atastanah danatau bangunan bersangkutan .
DQsidengan akumulasi atasnilaFnilal perolehan hakyang pemah diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini,dapat digunakan lembar tambahan untuk menunjukkan detail
perhitungan .HURUFC
Diisidengan penghitungan BeaPerolehan atastanah danBangunan (BPHTB )olehWP.
Dalam halSSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarfcan STB/SKBKB 5KBKBT sebagaimana huruf D.batau berdasarfcan huruf D.dhuruf Ctklak perlu diisi
Angka1HURUFD
NilalPerolehan Objek Pajak (NPOP)diisidengan harga transaksi /nilalpasar objek pajak sebagaimana huruf Bangka 14.Namun,dalam hal
NPOP tersebut tidak diketahu ]ataulebih rendah dan NJOP PBBmaka NPOP diisidengan NJOP PBBsebagaimana huruf Bangka 13.Dalam halWPyang bersangkutan
pemah menerima peraiihan hak,maka angka NPOP Iniharus mempertimbangkan akumulasi inf,jlkaakumulasi sebelumnya belum pemah dikenai BPHTB maka NPOP
dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasi ini.
DQsfsesual dengan besamya NPOPTKP untuk Kabupaten /Kota yang bersangkutan ,yang ditetapkan Kepala Daerah
(Informasi mengenai besamya NPOPTKP dapat diperoleh metalui BPKPAD setempat )
CukupJelas
DQsidengan hasil perfcalian antara NPOPKP (angka 3)dengan tarifpajak sebesar S%(sesual Pasal Perda No._Tahun—)Angka 2
Angka 3
Angka 4
OUsidengan memheri tanda *X*pada kotakyang sesual dengan dasarseorang WPmelakukan setoran pajak
Huruf a. jlkasetoran akan dilakukan sebagaimana huruf C
Huruf b. Jikasetoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan dihuruf C,tetapl menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD),Surat Ketetapan BeaPerolehan Hakatas
Tanah danBangunan Kurang Bayar (SKBKB ),atau Surat Ketetapan BeaPerolehan HakatasTanah danBangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT )
Huruf c. jlkaWPmemenuhl syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan darijumlah yang seharusnya adadihuruf CDiisi dengan prosentase sesual dengan ketentuan yang
beriaku
Huruf d. jikaterdapat dasar/ketentuan lainselaln huruf a,huruf b,danhuruf c,sepertl setoran berdasarkan SKPembetuian /SKKeberatan /Putusan Banding /Putusan lainyang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera diHURUF C.HURUFE
BAGIAN JUMLAH PA'AXYANG DISETOR diisimemperhatikan HURUF D-4danplllhan pada HURUF E.
JikaE-edipilih,maka Jumlah setoran menggunakan D-4.
JikaE-bdipilih,maka jumlah setoran sejumlah nilalyang dinyatakan diE-b
JlkaE-cdipilih,maka jumlah setoran menggunakan 04dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan diE-c
JikaE-ddipilih,maka jumlah setoran sejumlah nilalyang dinyatakan diE-d
Jumlah setoran tersebut diisidengan angka (dalam kotak)danhuruf (pada bagian yang diarsir ).I
Dalam halBPHTB yang seharusnya terutang nihil(nol),maka WPtetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan “NIHIL*pada bagian JUMLAHH SETORAN.SSPD BPHTB nil*
cukup dlketahul oleh PPAT/Notaris dengan menandatanganl kolom yang telah disediakan (WPtidak periu keBank Yang Oitunjuk /Benda haraPenerimaan ).Catataiu
13f
Lompiron I-Peneurtisan Akta
D.BAGANAUR
;p^BdurPengufiisarvAWyP 6ni»^^n.H^,fU^t^aHdar^fauBanguhan :':/;::-;;v\;-^;^K':;:-,v::’
.:- v';.V
S&Sfxi
BS:Pertanahan ,;:,
..,...:;Wajib Pajak ..'
..
Selaku Penerlma Hak- --r-';. -*
% r:.
Pejabat Pembuat Akta Tana .h
'f;1.WaJIb pajak (penerlma hak)mengurus perolehan
hakatas tanah danatau bangunan kePPAT dengan
menyerahkan dokumen terkalt perolehan hakatas
tanah dan/atau bangunan .Dokumemerkalt'-
Perolehan HakAtas .
> ,..Tanah dan .'V.
.Bangunan.r
t-.
9**'
Mengurus"-\\
;perolehan hakatas
\-tanah daf)ataii.
*Jjangunan tePPAT
2.PPAT menerlma dokumen perolehan hak darl
WaJIb Pajak.PPAT kemudlan memeriksa data
mengenal objek pajak keKepala Kantor Bldang
Pertanahan .iMemeriksa data
terkalt objek pajak .
keKepala KantOT*.
BldangPertanshan . 1
-Menyedlakan dots
-yarig -dlbutuhkan.:PPAT.terkalt'.
.pemertksaon objek3.fepala Kantor Bldang Pertanahan menyedlakan
data
pemerlksaan objek pajak.dlbutuhkan oleh PPAT terkalt yang
'htenyu'sdnDraft -'Akta Pemindahan .
HakousTinahdih /'-atau Bangunan'-4.PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hakatas
Tanah dan/atau Bangunan .I*Penyedlaarv /.*
Forrnullr 8SPD--;
BPHTBPeffihHak
S.PPAT kemudlan menylmpan Draft Akta
Pemindahan Hakatas Tanah dan/atau Bangunan .
.Menghltung BFHTB -tefutang ,merfylapkan
SSPO-BPHTB ,a'.';,tjmetwndatangarii .FormSSPD -.'-..BPHTB (6-..-lerhbar ).*. 6.Berdasarkan prosedur yang berjalan ,PPAT
menerima fbrmullr SSPD -BPHTB dartBPKPAD
i (lombar I).|
yemnafaj .-TTl
Hiembar aj,~yj
JBEgh
(leVpWr^;^;'
C -SSPD-BPHTB .<.m tferpbari ).
pPS 9l7.PPAT menghltung BPHTB terutang ,menylapkan
SSPD -BPHTB .jiempar*)Ty
HiemoarAi .r'
tiemoars )-.-
Uemoerb ).
--^^BPHTB';.IPernn
8.WP bersama -sama dengan PPAT kemudlan
menandatanganl SSPD-BPHTB.WPdanPPAT
.'-tandatangan'-'.
Ifv'.
i
Salinan sesuai dfingan asllnya
KEPALA BAGJA
SEKRETARiATWALIKOTA BINJAI ,
KOTA BINJAI
ttd
SALMADENI ,SH
NIP.19710331 199303 2003MUHAMMAD IDAHAM
14
Lamviran I- Penevrusan Akta
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 31TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KOTA BINJAI
PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK
ATAS TANAH DAN /ATAU BANGUNAN
A.GAMBARANUMUM
Prosedur Pembayaran BPHTB oleh penerima haktanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB
terutang melalui Bank yang Ditunjuk dengan melakukan penyetoran keRKUD
melalui Bank yang Ditunjuk .
B.PIHAK TERKAIT
1.Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas
perolehan hakatas tanah dan/atau bangunan . O
2.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT )
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan
membantu melakukan perhitungannya .
3.Bank yang Ditunjuk
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib
Pajak.
Dalam prosedur iniBank yang Ditunjuk berwenang untuk :
-menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak ;
-memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB ;
-mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap /kurang ;
-menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya ;dan
-mengarsip SSPD BPHTB lembar 5dan SSPD BPHTB lembar 6.
oC.LANGKAH -LANGKAH TEKNIS
Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya ,Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB )yang telah diisi.Surat Setoran BPHTB
merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang keRKUD yang ditetapkan
oleh Walikota dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hakatas tanah
dan/atau bangunan .Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6lembar ,dengan
perincian sebagai berikut :
Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
15
Lamviran II-Pembayaran BPHTB
;
Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
Lembar 3:
Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaffcaran .
Lembar 4:
Untuk BPKPAD sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB .
Lembar 5:
Untuk Bank yang Ditunjuk sebagai arsip .
Lembar 6:
Untuk Bank yang Ditunjuk sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan
dan Pelaporan .
Sebelum digunakan dalam proses pembayaran ,Wajib Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD BPHTB tersebut .
Langkah 2
Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk .Pada
saat yang bersamaan ,Wajib Pajak kemudian membayar BPHTB terutang
melalui Bank yang Ditunjuk .-OLangkah 3
Bank yang Ditunjuk menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB
terutang dari Wajib Pajak.Bank yang Ditunjuk kemudian memeriksa
kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB
terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.
i
Langkah 4
Bank yang Ditunjuk menandatangani SSPD BPHTB .Lembar 5dan6disimpan
sedangkan lembar i-4dikembalikan keWajib Pajak.
Langkah 5
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1,2,3,dan 4dari Bank yang
Ditunjuk .Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya ,yaitu
permohonan penelitian SSPD BPHTB keSub Bidang Pelayanan PBB dan
BPHTB diBPKPAD .!
o
\
K
Lampiran II-Pembayaran BPHTB
r
SURAT SETORANPAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN m
UrtukB«*Y»noDiU*iW
to§
-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
P£RHATIAN :tecalalipetoi ]uKpenglsianpadahala (nanl )etatang !enilaflnllBiteMhilahijEr
IIIItIITTI A.I.Nama WajibPajafc
ZNPWP ;'
3.Aiaiiat Wallb Paiak:
d.Keluitfiainibesa :s:
5.RTJRW: 6.Kacamrian :,.
JJ.KodePoa : 7.Kabupaien /Kote
i:btomorOI»kPaiaK (NOP)P8B:mil IIlIIIIII111 II IIII
ZLatak Tanah danatau bangunan :B.
A.rami : 3.KelurattanlDesa :
6.KafcuoalciVKcla : 5.Kecamatan ::
Panghitungan NJOPP88:
W&m/j?.:..UralanLuasliesxNJOP P8B/nf httoysmmem )
Tanah(bum!) 7 in*9Rp 11 Rp
BangunanIm* 8 10Rp 12Rp «nptci8x«n^a10
%
o NJOP PBB:
.14.Ha/gatransaksi /Niai pasai.13 Rp
15.Jente perolehan hakatastanah danataubangunan :FTT
ie.NomorS «tiftat:Rp
'
CPENGHITUNGAN BPHTB (Hanya dlisibwdasaiten paiflhituogan YVajb Pajak)
:I.NIiaiPerolehan OhjekRajafe (NPOP )manipsrtiaflkannBal padaB.13danB.14 1. RP
2.NllalPerolehan ObjekPajakTidak Kena Pa]ak(NPOPTKP ) Z Rp
‘3.NlialPerolehanObjeKPajakKana Pa)ak(NPOPKP ) 3. Rp mdml-trgtaiZ
W.: 4.BeaPerolehan HakatasTanah danBenguiun yang tsndang Rp
7D.Jumlah Satoran berdasarian :O a.PangJitungan V^bPajak
.
t.PengunmaanffiBtungjeiKftl metis*[||%beidasarium Paraturan KDHNo:Taflggal : uNomor.
r .
iii»$[t-]JUMIAH YANGDISETOR (denganhmri ):
Z(bentoaito
zz 71
PPAT/NOTAR 1S TCMRATPaSIfrA^lBPHIB
Tahggat.......BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDABSIAN
DAN ASET DAERAH
Tanggal:M ;
WAJIB PAJAK IPENYETOR
Kara few. Na
1mGUIM
isNomor Dokumen :
NbPPBBleiu : rmn
17
Lamviran II—Pembavaran BPHTB
IICONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar^|
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEAPEROLEHAN HAKATASTANAH DAN BANGUNAN
(SSPD -BPHTB )
BERFUNGSJ SEBAGAT SURAT PEMBER 1TAHUAN QBJEKRAJAK
PAJAK BUM!DANBANGUNAN (SPOP PBB)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENPAPATAN DAN ASET DAERAHi
Lembar 6
Untuk Bank yang
dfcinkikSendahara!
!
P£RHATWfc bacalah petunjuk peng&anpadahateman befekangtembarM
iMiMim A 1.Mama Wa)ibPajak:
2.NPWP;
3.AlamatWalib Paialc
4.Kalurahan /Desa: 5.RTOW: 6.Kaeamaten :
8jKodaPos: 7.Kabupalen /Kota
1.NomorOblek Pajak (NOP)PB8:IIlIIIIIIIMil IIIIIIIll
2.LetakTanah danatau bangunan :B.
3.Keturaten /D8sa; 4.RT/RW:
6.Kabuoaten /Kcta: 5.Kecamatan ::
Penghitungan NJOPPBB :i
NJOPrBB /nfmriovt SPPT P03tahun tujatmymLUQ8(DidkMttanshdtnetMJbmngunmn yang
hnhiya &mr*h)Uraian EuasxNJOP PBB/m* ) pntvMnn tmk/Tkhun
Tartah(bumi) m*9Rp 7 11RpItgta 7xsrafra 8-
oBanginan m*10 8 12Rp Rp; MTgkaSxanglailO
NJOPPBa
U.Hairja transaksJ INiaipasar.Rp13
15.JenfeperdSehanhakatastanah danataubangunan :||]
ie.NomorSerfifikat ;RP
C.PENGHITUNGAN BPHTB (HanyacHslber <Ja8artanpenghitunganWapbPaiak )
1.NilaiParotehan Objek Pajak (NPOPJroempeihatikan nSaipadafi.13danB.14 1. Rp
2.NilalParoieban Objek Pajak Udak Kena Pajak (NPOPTKP ) 2. RP
I3.NUaJPerolehan Objak Pajak Kena Pajak (NPOPKP )i a RP sngkn 1-angka 2
!
4.BaaPerolaban HakatasTanah danBangunan yang terutang 5%xangka 34. Rp
D.Jumiah Setotan berdasaikan :
13 a,Penghitungan WaJibPajak1 b.STPD BPHTB /SKP08KURANG BAYAR /SKPOB_JKURANG BAYAR TAMBAHAN *)
Z3«Pengurangan dihllung ssndiri menjadi:|||%beidasa /fcanRaratumn KDHNo:Nomor.
d.
JUMLAH YANG DISETOR (denganangto ): (dengan huruf):
/ [RP; 7
(benJesarfan peihUwgan CAdanptfm dID)
z /J
BADAN PBmCXAANmHNQANFEMMMTAN
DANASTDASWHMENGETAHUI :
PPAT/NOTARISDITERIMAOLEH :
TEMPATPEMBAYARAN BPHTBWAJIBTAJAK /PENYETOR Tanggal:.......
iii.
Kara danandabncw NmilaidaMlwmldgitinfclwgin
tomwOotaimen :IIIIIIIIIIIIIIIIF
mmmjtm onHanyaffitioWr
MugaBiitin
PengiUMnKaungn
PardefStandmAigt
DaasA4;
rmn NOPPBBbam:
18
Lampiran II-Pembavaran BPHTB
D.BAG ANALIR
Prosedur Pembayaran BPHTB o,ehPener.maHaKTanah dan/atauBangui
baflPfdsedqf 1.
..(Prosedur ‘
Pengurusan Akta’.
Pemindahan Hak) 1.Berdasarkan prosedur pengurusan akta
pemlndahan hak,maka Wajib Pajak menerlma SSPD-
BPHTB darlPPAT.
Ilembar 1;Tv~1|(lembar 2(1Si]
j(lembar 3). .*||tlembar .4)|
|(lembar b)|
(lembar b|1 SSPO BPHTB(lembar .lj I
fliemDar Z)y^l
Kiembar ,^rTt]
(lembar 4)~~~.t>Membayar
BPHT 82.Wajib Pajak membayar BPHTB terutang dan
menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Bank yang
Dltunjuk /Bendahara Penerlmaan .>Uempar bj ,_\
v SSPD-BPHTB.
3.Bank yang Dltunjuk /Bendahara Penerlmaan
menerlma pembayaran ,menandatanganl SSPD-
BPHTB,mengarslp SSPD-BPHTB lembar Sdan 6,dan
menyerahkan SSPD-BPHTB lembar 1,2,3,dan 4
kepada Wajib Pajak.Menerlma - 
Pembayaran BPHTB
'amenanbotariganT
"
"SSPOBPHTB ;: ;
rr
4.Wajib Pajak menerlma SSPD-BPHTB lembar 1,2,3.
dan4.Hiembafli .-.-I
PTembaiTi)|
lliefrtbarar TTI
I-’[(Kimbarb ) *t SSPD-BPHTB
s.(lembar 1|,-T
(lembarzJ'-.-Tn
1(lembar 3j...-|
i(lembar 4|"
SSPp-BPHTB -.'
I(lembar 57(lembar b)
SSPD-BPHTB ;
ir
V
mSSp
:sSfp} {Selanjutnya dlgunakanS.Wajib Pajak kemudlan menealukan permohonan
penelftlan SSPD-BPHTB kepadaSubBldang Pelayanan
PBBdanBPHTBdalam prases pelaporan
WALIKOTA BINJAI ,Sallnan seBUtJ
KEPALA BAG ]
SEKRETAKLAdjbngan aslinya
NHOKUM
DAERAH KOTA BINJAI ttd
MUHAMMAD IDAHAMSALMADENI .SH
NIP.19770327 200502 200319
Lamviran II-Pembayaran BPHTB
LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 31TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KOTA BINJAI
PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH -BPHTB (SSPD-BPHTB )
A.GAMBARAN UMUM
Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan
proses verifikasi kelengkapan dokumen dankebenaran data terkait objek pajak
yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB .Prosedur ini
dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang
Ditunjuk .Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Bidang
PBB dan BPHTB diBPKPAD .Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data
objek pajak terpenuhi maka Bidang PBB dan BPHTB akan menandatangani
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB .o
B.PIHAK TERKAIT
1.Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada fungsi
pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan .
2.Bidang PBB dan BPHTB
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak
yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB .Bidang PBB dan
BPHTB berwenang dan bertugas :
-memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek
pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB ;dan
-menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah
diverifikasi .oC.LANGKAH -LANGKAH TEKNIS
Langkah 1
Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang
dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB .Dokumen pendukung terdiri dari:
-SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD )/
SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD );
-Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk /
Surat Izin Mengemudi /Paspor );
-Surat Kuasa dari Wajib Pajak dan fotokopi identitas penerima kuasa (dalam
haldikuasakan );
-Fotokopi dokumen perolehan hak berupa AJB/SKBPN/SKLelang /Akta
Hibah /Akta Waris /Akta Hibah Wasiat /dllatau Surat Keterangan Jual
Beli/Surat Keterangan Hibah /Surat Keterangan Waris /dll;
-Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah (jikatelah memiliki sertifikat hakatas
tanah );
-Fotokopi SPPT PBB Tahtm terakhir ;
/
Lampiran III-Penelitian SSPD BPHTB
Fotokopi dokumen perolehan hak berupa AJB/SKBPN/SKLelang /Akta
Hibah/Akta Waris /Akta Hibah Wasiat /dllatau Surat Keterangan Jual
Beli/Surat Keterangan Hibah /Surat Keterangan Waris /dll;
Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah (jikatelah memiliki sertifikat bakatas
tanah );
Fotokopi SPPT PBB Tahun terakhir ;
Membayar tunggakan PBB minimal 5tahun apabila teijadi peralihan tanah
dengan luas hanya sebagian dari luas tanah yang tercantum dalam SPPT
PBB;
Membayar semua tunggakan PBB apabila teijadi peralihan tanah dengan
luas seluruh dariluas tanah yang tercantum dalam SPPT PBB;
Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga dalam
haltransaksi waris danhibah ;
Fotokopi Kartu NPWP ;
Dokumen pendukung lainyang diperlukan .
Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB .Wajib
Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB ,
SSPD BPHTB J(lembar 1-4),dan dokumen pendukung kepada Fungsi
Pelayanan .!
I
0Langkah 2
Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB
(lembar 1-4)dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak.Fungsi Pelayanan
kemudian meneruskan berkas permohonan yang diterima kepada Koordinator
penelitian SSPD BPHTB .
Langkah 3
Koordinator Penelitian SSPD BPHTB meneruskan berkas kepada Fungsi
Pengolahan Data dan Informasi .Fungsi Pengolahan Data dan Informasi
meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung .Dalam kondisi
tertentu ;Fungsi Pengolahan Data dan Informasi berhak melakukan penelitian
lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.Setelah penelitian
kelengkapan dan kebenaran berkas SSPD BPHTB telah selesai ,Fungsi
Pengolahstn Data dan Informasi menyerahkan kembali berkas permohonan
kepada Koordinator penelitianJ 3SPD BPHTB .
Langkah 4
Koordinator penelitian SSPD BPHTB menerima berkas dari Fungsi Pengolahan
Data dan Informasi ,meneliti kelengkapan berkas dan meneruskan kepada
Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk ditandatangani .
Langkah 5
Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi ,maka Kepala Bidang PBB dan
BPHTB menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1,2,3,dan 4).Sub Bidang
Pelayanan PBB dan BPHTB mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4)sebagai
dokumentasi .Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB lalu menyerahkan
SSPD BPHTB (lembar 1,2,dan3)kepada Wajib Pajak.
Langkah 6
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1,2,dan 3)dari Fungsi
Pelayanan .0
L
Lampircm III—Penelitian SSPD BPHTB
ig«l»R<VrsSai^B8aftl»ERAKiiail
BEAPEROi -EHANHAKATASTANAHPANBANGUNANmmm iijlSS
iUBi 111111Syyw «¥-»rum;^
:;SMaa^Ma«» 8SjWW
*:m .
8:->'X
mJ?5)M [C l
v1»^»»^,|[|111111111[111H I1111111L l-111
'itefesilil z^JZZ—Z__I-^-,.;,.,-IIVM ;C::
: CDmrmrrnrm rrm ny g l l z 3a«f t^*a n a t a i t i f o^
m**I—H a g a S g S^;;;&»#*,*:7I I
/..»-*l»l 4°k K D..UU S I
!
CD
i.
V?rI
0,r~\-.v(
^*.v.... .,-'^W M U^T I^P I S E r o i r^^’'^1
r‘,lLf l a t g u-r f l;V- '~1»--vl l
_“
.:]«*-;'-r;: 11:'I
En^MSM
> C|.WENSETAHL 't'|>“‘^MER»«01BiV* BAJ^PBJGaaAAKKaWNGANPfflDAWTAH
T^&SSTp*m—B «;««_
m- s -SSSS 8MMmsmmmi §MtmimMMSis ymsMiMSMts* -' X-.-i^l^^'Aciwditogw ta.l.^.l^.hntwfetraw
B^SSmT rVm rTTncm'
sr^r CDfflcmHDQUEHD -D.-j&f
iMmoiran III-Penelitian SSPD BPHTB
'**.
|CONTOH DOKUMEN FORft /lULlR PERMOHONAN PENEUTIAN SSPD BPHTB [
No f.
Lamp :1(satu)bertos
Hal :Permohonan Penelitian SSPD
ytb.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan danAsetDaerah
Kota Blnjai
Di-Binjal
Dengan Inisayai
Narni