Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 56?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMANFAATAN, Pasal 56 menyebutkan bahwa:

(1)Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(2)Penetapan mitra BGS atau BSG dilaksanakan melalui tender.
(3)Mitra BGS atau BSG yang telah ditetapkan, selama jangka
waktu pengoperasian:
a.wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum
Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh
Bupati;
b.wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan
c.dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau
memindahtangankan:
1.Tanah yang menjadi objek BGS atau BSG;
2.Hasil BGS yang digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
dan/atau
3.Hasil BSG.
(4)Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BGS atau BSG
harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh
persen).
(5)BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang
paling sedikit memuat:
a.dasar perjanjian;
b.identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c.objek BGS atau BSG;
d.hasil BGS atau BSG;
e.peruntukan BGS atau BSG;
f.jangka waktu BGS atau BSG;
g.besaran kontribusi tahunan serta mekanisme
pembayarannya;
h.besaran hasil BGS atau BSG yang digunakan langsung
untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna
Barang;
i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam
perjanjian;
31
j.ketentuan mengenai berakhirnya BGS atau BSG;
k.sanksi;
l.penyelesaian perselisihan; dan
m.persyaratan lain yang dianggap perlu.
(6)Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dituangkan dalam Akta Notaris.
(7)Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek
BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian,
setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern
Pemerintah.