Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 92 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 92 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, Pasal 1 berbunyi:

Dala
m peraturan ini yang di
ma
ksud dengan :
 
1.
 
Daerah
, 
adalah Kabupaten Probolinggo
.
 
2.
 
Pemerintah Daerah
, 
adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
.
 
3.
 
Bupati
, 
adalah 
Bupati
 
Probolinggo
.
 
4.
 
Badan Layanan Umum Daerah
 
yang selanjutnya disingkat BLUD
, 
adalah 
Perangkat Da
erah di
lingkungan 
Pemerintah Daerah 
yang menerapkan
 
Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang 
dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan
 
dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada
 
prinsip efisien
si dan produkti
f
itas
.
 
5.
 
Rumah Sakit Umum Daerah 
yang selanjutnya disingkat RSUD
, 
adalah RSUD 
tONGAS
 
Kabupaten Probolinggo.
 
6.
 
Direktur, 
adalah 
Pimpinan 
RSUD yang diangkat oleh Bupati
.
 
 
 
 
4
 
 
 
 
7.
 
Pegawai
 
Non PNS yang selanjutnya disebut Pegawai
, adalah
 
Pegawai 
yang
 
tela
h 
memenuhi syarat
-
syarat yang
 
ditentukan dalam peraturan 
 
perundangan
-
undangan
 
yang berlaku, diangkat oleh pejabat ya
ng berwenang 
dan diserahi tugas 
pada
 
RSUD
.
 
8.
 
Pegawai 
Kontrak
, 
adalah
 
pegawai 
yang telah memenuhi
 
persyaratan 
administrasi, d
inyatakan lulus seleksi dan telah melalui masa percobaan 3 (tiga) 
bulan
.
 
9.
 
Pegawai Tetap
, adalah 
pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi, 
dinyatakan lulus seleksi dan telah melalui masa percobaan 
3 (tiga) bulan
 
serta 
telah menyelesaikan
 
5 (lima
) kali masa kontrak
 
masing
-
masing selama 1 (satu) 
tahun dan dibutuhkan oleh 
RSUD.
 
10.
 
Pegawai 
Harian
, 
adalah pegawai yang telah memenuhi administrasi dan 
dinyatakan memenuh
i ketrampilan untuk mengerjakan/
melaksanakan tugas 
harian tertentu yang dibutuhkan oleh 
RSUD.
 
11.
 
Hubungan 
Kerja, 
adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para 
pelaku dalam proses pelayanan yang terdir
i dari unsur BLUD RSUD, pegawai
 
dan 
Pemerintah Daerah
.
 
12.
 
Pemberhentian, 
adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD RSUD 
dengan pegawai s
ehingga yang bersangkutan kehil
angan statusnya sebagai 
pegawai.
 
13.
 
Pengangkatan
, 
adalah 
penetapan 
terhadap pelamar yang telah di
nyatakan lulus 
dalam tes seleksi penerimaan dan mendapatkan keputusan pengangkatan oleh 
pejabat 
yang berwenang 
dalam rangka meningk
atkan kompetensi dan 
profesionalitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.