Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956?
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan, BAB IV - JENIS PERJALANAN DINAS, Pasal 8 menetapkan:

. c. biaya penginapan. 
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : 
a. uang makan; 
b. uang trans port lokal; dan 
c. uang saku. 
(3) Biaya trans port sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 
a. perjalanan dinas dari tempa t kedfidukan sampai tempat tujuan 
keberan gkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasi un / 
bandara / pelabuhan keberangkatan; dan 
b. biaya yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/Tol/pelab uhan 
ke berangka tan dan kepulangan . 
(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merup akan 
biaya yang diperlukan untuk menginap: 
a. di hotel ; atau 
b. di tempat menginap lainn ya. 
(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagai mana 
dimak sud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh 
persen) dari tarif hote l atau penginapan berdasarkan standar biaya 
perjalanan dinas. 
b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diba yarkan secara 
lump sum . 
(6) Kompone n biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicant umkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas , sesuai dengan format 
sebagai mana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Pera tu ran Bu pati ini. a. uang harian; 
b. biaya trans port; dan Bagian Kesatu 
Umum