Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 28 Tahun 1999.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 28 Tahun 1999 tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI, pada BAB II - RUANGLINGKUP PERJALANAN DINA S, Pasal 10 menjelaskan:

(1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam P asal6huruf d merupak an
biaya yang diperlukan untuk menginap ;
a. Hotel ;atau
(2)Biaya penginapan (biayakamar) dib ayarkan seluruhnyasesuaibukti
pembayaranyang dikeluarkan Pihak H oteltempatmenginapatausejumlah
nilai tanggunganberupavoucher dankwitansi yangdikeluarkan oleh
perusahaan jasaperhotelan di band ara.Sebagaimana tercantum dalam
lampiranNyangmerupakanbagianyangtidakterpisahkandari Peraturan
Bupatiini;
(3)Dalamhalpelaksanaperjalanan din astidak menggunakanfasilitashotel
atautempatpenginapanlainnyakepadayangbersangkutandiberikanbiaya
penginapansebesar30%(tigapuluh persen)dari tarifhoteldikotatempat
tujuan sesuaidengantingkatanperjalanan dinas dandibayarkansecara
lumpsum.
BagianKedua
PerjalananDinasDalamDaerah
Pasal11
(1)BiayaPerjalananDinasDalamDaerahterdiridari:
a.uanghariandan;
b.Transportdalamd aerahdaritempatkedudukanketempatkegiatan;
(2)Uangtransportdibayarkandenganlumpsurn;
(3)DalamHalPelaksanaPerjalanandin asMenggunakankendaraandinasmaka
yangbersangkutandiberikanbiayapenggantiTransport sebesarRp.
150.000,-(seratuslimapuluhriburupiah)dibuktik andengan NotaBahan
BakarMinyak;
(4)BesaranSatuanUangHariandalamdaerah sebagaimanadimaksuddalam
Ayat(1)tercantumdalamLampiranIII yangmerupakanbagianyangti dak
terpisahkandalamPeraturanBupatiini;
(5)Besaran SatuanBiayatransportdalam daerah Kabupaten Bolaang
MongondowTimursebagaimanadimaksud pada ayat (2)tercantum dalam
Lampiran IX yangmerupakan bagian yangtidak terpisahkandalam
PeraturanBupatiini;
(6)PerjalananDin asdalamdaerahdapatdiberikanUangHarianapabiladalam
pelaksanaantugasnyamelampaui8(delapan)jam,seperti dalamhalSurvei,
Metigasi,Pemetaan,Pendataan,Pemeriksaan,ReviuRKA,ReviuLakip,Reviu
LKPD,Monitoring,Reses,Diklat,Pendataan,PenagihanPajak,Musrenbang
danKunjun ganKerja.
(7)Perjalanandinas selain dari pada yangdimaksud p adaAyat(6)tidak
diberikanUanghariandanhanyamendapatbiayaTransportdalamdaerah.
BagianKetiga
BiayaPemetiandanAngkutanJenazah
Pasal12
(1)PelaksanaPerjalanan Dinas yang meninggaldunia dalam me laksanakan
perjalanandinas /jenazahdiberikanbiayapemetiandanang kutanjenazah
sesuaitingkatansebagaimanatercantum dalam Lampir anVIyang
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupati ini
(2)Dalam hal P erjalananDinasmenjemput dan mengantar Jenazah
. rikanbiaa
Pasal15BagianKeempat
TataCara PerjalananDnas
Pasal13
(1)Tidakdibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas
yangdilakukan dalarnwaktuyang sama danjatau tempattujuan yangsarna.
(2) Khusus Untuk Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap danjatau Ajudan
sebagai pengikut pada Pimpinan DPRD, SPT dan SPPD melekat pada
Pimpinan DPRDyang melaksanakan tugas dan merupakan satu kesatuan
dokumenSPJyangtidakterpisahkan.
(3) Khusus untuk PegawaiTidak Tetap sebagai pengikut dibatasi maksimal 2
(dua)orangtidaktermasuk Sopirdan Ajudan.
Pasal14
(1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya berupa biaya tiket
PesawatjBusjKereta ApijKapalLaut dan UangHarlan atau sebagianberupa
panjar biaya penginapan, sebelumPerjalanan Dinas dilaksanakan dengan
mengunakan Uang Persediaan yang ada di masing-masing SKPD jUnit
Kerja.
(2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan s ementara biaya
Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan maka biaya Perjalanan Dinas
dapat dibayarkansetelah Perjalanan Dinasselesaidilaksanakan.
(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas temyata kurang dari jumlah harl
yang ditetapkan dalam SPTdan SPPD,maka pelaksana Perjalanan Dinas
wajib men yetor kembali Uang Harlan dan Biaya Penginapan yang telah
diterimanya.
(2) Dalamhaljumlah hari Perjalanan Dinasternyata melebihijumlah hari yang
ditetapkan dalam SPT dan SPPD ,maka Pejabat yang b erwenang dapat
mempertimbangkan memberikan tambahan Uang Harian dan Biaya
Penginapan sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan
r: ; kesalahanjkelalaian pelaksana PerjalananDinasbersangkutan.
(3) Dalamhal sebagian biaya Perjalanan dinas ditanggungpihak penyelenggara
sebagaimana tercantum dalarn undangan, maka kepada pelaksana
perjalanan dinas hanya diberikan s ebagian dari biayayangtidak ditanggung
olehpenyelenggaras ebagaimanatermuat dalamundangan.
(4) Dalam hal keseluruhan biaya peIjalanan dina sditanggung oleh pihak
penyelenggara sebagaimana termuat dalam undangan, maka bia ya
perjalanan dinas tidakdibayarkan .
Pasal16
(1) Perjalanan Dinas han ya dilaksanakan pada hari s enin samp aihari Sabtu ,
untuk hariminggudanhari libur nasional tidak dib erikanbiaya Perjalanan
Dinas.
(2) Perjalanan Dinas yang sifatnyauntuk diko ordinasi danja tauKonsultasi,
dalamdaerah ProvinsiSula wesiUtara dilaksan akan palin glarna2 (dua)hari
kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah t ertulis dari Pimpinan
DPRD.
I~ . \
I(4)Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk Koordinasi dan/atau Konsultasi,
dilaksanakan hanya Untuk maksimal 4 (empat) orang ,kecuali ada
pertimbanganlain dan disertai perintah tertulis daripimpinan DPRDdalam
Bentuk SPr, dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk konsultasi I
Koordinasi.
(5)Perjalanan Dinas yang sifatnya Konsultasi dau/atau Koordinasi untuk
mendapatkan petunjuk, pertimbangan, danlatau pendapat terhadap
permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya
mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yangbelum
diatur secara tegas dalam ketentuan perundang -undangan, diselenggarakan
olehgubernursebagai wakilpemerintahpusat.
(6)PerjalananDinas selain daripada yangdimaksud pada ayat (2)dan ayat (3)
diatas, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPTdan
SPPDolehPejabatyangberwenang.
(7)Perjalanan Dinas untuk Studi Banding dan/atau Studi Komparasiterlebih
dahulu menyurat kepada instansi yang dituju terkait dengan maksud
kunjungan studibandingdanj'atau studi komparasi;
(8)Perjalanan dinas dalam rangka studi banding danlatau studi komparasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dapat dilaksanakan apabila instansi
yangdituju menerima kunjungan studi banding dan/atau studi komparasi
tersebutsebagaimanatercantum dalamsurat balasan.
(9)Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi ,
seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,
yangharus menyetorbiayakontribusi, dilaksanakan sesuaijumlah hariyang
ditetapkan dalam SPI' dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang dengan
mengacupada surat Iundangan Ipemberitahuan resmidarikementerian I
departemen Ilembagapemerintah dan diberikanUangHariansesuaijumlah
hariyangtercantum dalam SPI'dan SPPDdengan Menga cupada Lampiran
IIIyangmerupakan bagianyangtidakterpisahkan dariPeraturan Bupatiini.
(10)Dilarang mengikuti kegiatan rapat, sosialisasi, rekonsiliasi ,seminar,
workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang
dilaksanakanolehLembagaNonPemerintah.
(ll)Petjalanan Dinasdapat dilaksanakan pada hari minggudan/atau hari libur
nasional apabila untuk menghadirirapat Isosialisasiyang sifatnyapenting
yang diselenggarakan oleh Kementerian IDepartemen ILembaga
Pemerintah,dimana waktu pelaksanaannya sesuai surat Iundangan di,ulai
pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada
pertimbanganlaindan disertaiperintah tertulis dariKetuaDPRD.
BagianKelima
PerjalananDinasLuarNegeri
Pasal17
(1)PerjalananDinasLuarNegeridilaksanakan dalamrangka:
a. KerjasamaPemerlntahDaerahdenganPihakLuarNegeri
b. Semnar ILokakarya IKonferensi
c. PromosiPotensiDaerah
d. KunjunganPersahabatan IKebudayaan
(4) Perjalanan Dinas keluar negeri mengacu pada Pedoman Perjalanan Dinas ke
luarnegeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(5) Pembiayaan Perjalanan Dinas Keluar negeri mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun berjalan.
Bagian Keenam
Fasilitas Transport
Pasal18
Fasilitas Transport Perjalanan Dinas disesuaikan dengan tingkatan Perjalanan
Dinas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 3Ayat (2)tercantum dalam lampiran
VIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini
BABV
DOKUMENPERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal19
(1)Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3hams memiliki dokumen Perjalanan
Dinas.
(2) Dokumen Perjalanan Dinas terdiri dari SPTdan SPPDyang ditandatangani
olehPejabat yang berwenang.
(3)Format SPPDsebagaimana dimaksud pada Ayat (2)seperti tercantum dalam
Lampiran Iyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan
Bupati ini.
(4)Format SPr sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)seperti tercantum dalam
Lampiran IIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati ini.
Pasal20
(1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah selesai melaksanakan Perjalanan
Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara
administrasi dan biaya.
(2)Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah
terdiri dari SPT, SPD Rampung, Surat / Undangan / Pemberitahuan dari
Kementerian / Departemen / Lembaga Pemerintah dan Laporan PeIjalanan
Dinas
(3)Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas luar daerah terdiri
dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar
Pengeluaran Rill,Surat Pernyataan Tanggungjawab, TIket / karcis (Pesawat
Udara, Kapallaut, Bis dan Kereta Api),Bukti NaikPesawat (Boarding Pass),
Buktibiaya jasa pelayanan penumpang pesawat (Airport tax)dan Pass
masuk lainnya, Kwitansiatau bukti pembayaran lainnya, Dokumentasi (foto)
dan Bukti biaya Penginapan / Hotel.
(4) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas dalam daerah
terdiridariSPTdanSPDRampung.
(6) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyarnpaikan Laporan Hasil Perjalanan
Dinas secara tertulis paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kernbali ke
tempat kedudukan.
BABVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal21
Apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.02/2017 tentang Standar BiayaMasukanTahunAnggaran2018maka
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku rnenyangkut Standar Biaya
MasukandariKementerianKeuanganRepublikIndonesia.