Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 49?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, BAB III - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 49 mengatur sebagai berikut:

(1) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah 
dapat menyampaikan permohonan Bantuan Sosial secara tertulis, maupun 
secara elektronik melalui situs Web Pemerintah Daerah . 
(2) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh 
ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan 
b. bagi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh 
pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW. 
(3) Permohonan Bantuan Sosial bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling s edikit memuat info rmasi 
tentang : 
a. maksud dan tujuan penggunaan; 
b. jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dimohonkan; 
c. identitas lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial, terdiri atas : 
1. nama lengkap; 
2. tempat/tanggal lahir; 
3. alamat lengkap; 
4. nomor kartu tanda penduduk ; 
5. pekerjaan; 
6. status perkawinan; dan 
7. nomor rekening bank. 
d. salinan nomor rekening atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial; dan 
e. salinan kartu tanda penduduk yang masih berlaku. 
(4) Dalam hal p ermohonan belanja Bantuan Sosial disampaikan secara elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen elektronik 
pendukung dengan mengunggah dokumen persyaratan Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . 
(5) Permohonan belanja Bantuan Sosial secara tertulis atau secara elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling 
lambat akhir bulan Mei tahun berkenaan, untuk diusulkan dan dianggarkan 
dalam membiayai kegiatan tahun berikutnya. 
26 (6) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5), dikecualikan untuk 
permohonan belanja Bantuan Sosial yang belum direncanakan sebelumnya.