Apa norma yang terkandung dalam Pasal  23 PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, khususnya BAB IV - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, Pasal  23, memuat:

(1) Untuk mewujudkan tertib sosial, setiap orang/badan 
dilarang : 
a. bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya 
dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketert iban 
dan ketent eraman masyarakat ; 
b. mencari penghasilan dan/atau meminta -minta di 
persimpangan jalan, lampu lalu lintas dan fasilitas 
umum lainnya; 
c. menghimpun dan/atau meng oordinir tuna sosial untuk 
dimanfaatkan dengan jalan meminta -minta/mengamen; 
d. memberikan uang kepada gelandangan, pengemis, 
pengamen, pengelap mobil dan/atau sejen isnya di jalan 
dan/atau tempat umum lainnya; 
e. meminta dana dari masyarakat untuk kegiatan tertentu 
tanpa izin Bupati atau pejabat berwenang ; 
f. mempromosikan dan/atau menjual produk di 
lingkungan instansi Pemerintah Daerah tanpa izin 
pejabat yang berwenang ; dan/atau 
g. menyelenggarakan dan/atau menyediakan 
fasilitas/tempat untuk melakukan segala bentuk 
kegiatan perjudian . 
(2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Tertib Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikena kan 
sanksi administratif berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. membuat pernyataan tertulis; 
d. daya paksa polisional berupa pengusiran; 
 
e. uang atau barang yang diperoleh diamankan dan dapat 
diminta kembali setelah mendapatkan persetujuan dari 
pejabat yang berwenang ; 
f. denda administratif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah); dan/atau 
g. pembinaan atau pengiriman ke panti rehabilitasi/pantai 
sosial.