Apa substansi hukum dari Pasal 45 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010?
Materi muatan PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, khususnya BAB VI - PERUBAHAN APBDesa, Pasal 45, adalah:

(1) Dalam hal Bupati menyatakan basil evaluasi Raperdes tentang Perubahan APBDesa tidak 
sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
Kepala Desa bersam a BPD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya basil evaluasi. 
(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa 
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan 
Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan tidak 
diperkenankan melakuka n perubahan APBDesa dan tetap berlaku APBDesa tahun anggaran 
berjalan. 
(3) Pembatalan Peraturan Desa dan pemyataan berlakun ya APBDesa tahun anggaran berjalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
Pasal46 
(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaa n peraturan desa dan selanjutnya 
kepala desa bersam a BPD mencabut peraturan desa dimaksud. 
(2) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan 
Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.