Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 5 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 5 Tahun 2018 tentang JENIS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN, pada BAB IV - PENYEDERHANAAN JENIS PELAYANAN, Pasal 6 dinyatakan:

(1) Dinas dapat melakukan percepatan pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan melalui penyederhanaan jenis dan prosedur Perizinan dan 
Nonperizinan; 
(2) Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara: 
a. paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan 
b. menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin. 
(3) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi berdasarkan 
jenis: 
a. usaha; dan 
b. nonusaha. 
(4) Penyederhanaan berdasarkan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, meliputi bidang antara lain: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. perhubungan; 
d. komunikasi dan informatika; 
e. koperasi, usaha kecil dan menengah; 
f. kelautan dan perikanan; 
g. pariwisata; 
h. pertanian; 
i. kehutanan; 
j. energi dan sumber daya mineral; 
k. perdagangan; dan 
l. industri. 
 
 
(5) Penyederhanaan berdasarkan jenis nonusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b, meliputi bidang antara lain: 
a. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
c. ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat; 
d. sosial; 
e. tenaga kerja; 
f. pertanahan; 
g. lingkungan hidup; dan 
h. kebudayaan. 
(6) Penyederhanaan prosedur Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. mengintegrasikan pelayanan dengan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat 
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, perbankan, asuransi, 
dan pihak lain yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan 
publik; 
b. mengintegrasikan pelayanan antara daerah provinsi dengan daerah 
kabupaten/kota; 
c. menyatukan tempat penyelenggaraan layanan; dan 
d. mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan. 
(7) Penyederhanaan jenis dan prosedur Perizinan dan Nonperizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Bupati.