Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daer ah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom ; 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ; 
 
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyel enggara Pemerintahan Daerah ; 
5. Bagian Hukum a dalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Jeneponto yang menangani bidang hukum. 
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi 
bantuan hukum secara gr atis kepada penerima bantuan hukum. 
7. Pemb eri Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau 
organisasi kemasyarakatan yang memberi laya nan bantuan huk um sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan. 
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin 
yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan 
miskin dari lurah/kepala desa atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang -Undangan. 
9. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian 
bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunda ng-
Undangan. 
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan 
melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 
12. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang 
dilakukan me lalui luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan 
dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang 
diberikan oleh pani tia Verifikasi dan A kreditasi setelah dini lai bahwa 
Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan 
Hukum. 
15. Anggaran Pendapa tan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahun an Pemerintah Daerah yang 
disetu jui oleh DPRD.