Apa substansi hukum dari Pasal 52 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, khususnya BAB III - MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN, Pasal 52, adalah:

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f bertujuan untuk
meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan
mendukung proses pengambilan keputusan dalam
SPBE.
(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui
serangkaian proses pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan
dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
(3) Manajemen
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-42-
(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman
manajemen pengetahuan SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan,
pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi
dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman
manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan
Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan