Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERAT'URAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU Nomor 6 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERAT'URAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, BAB I - KE'TENT~AN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang diraksud dengan : 
1. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenage listrik, baik 
yang dihasilkan sendiri maupun diperol eh dari sumber lain. 
2. Objek pajak adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk tujuan 
kepentingan umum. 
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
pajak. 
% 4. Waji b Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pem bayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungu t pajak, yang mempunyai hak dan 
kewjiban pcrpa jakan sesuai dengan ketentuan Pcraturan Perundang­ 
Undangan Perpajakan Daerah . 
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah , yang selanju tnya disingkat SKPD, adalah 
Sura t Ketetapan Pajak yang retentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terut ang. 
6. Bupati adalah Bupa ti Kepulauan Aru. 
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat 
SPD K adala h surat ketetapan pajak yang mene ntukan besa rnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayara n poko k 
pajak, besarnya sanksi adm inistratif, dan jum lah pajak yang masi h harus 
dibayar. 
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnyA 
disingkat SKPDKBT adalah Surat ketctapan pajak yang rene ntukan 
tarbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
9. 8urat Tagthan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat 
untuk mclakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan/atau denda. 
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Mase Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahu n Pajak 
sesuai dengan kectentuen Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan 
Daerah.