Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 pada Pasal 22?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, BAB III - H I B A H, Pasal 22 menyebutkan bahwa:

(1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai 
DPA-SKPD/DPPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. 
(2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis 
belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja Hibah barang 
atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Hibah. 
(3) Penyerahan Hibah Barang atau Jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait 
kepada penerima Hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 
a. bagi hibah untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, 
terdiri atas: 
1. berita acara serah terima dalam rangkap 2 (dua) bermaterai 
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi/satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau kepala daerah bagi pemerintahan daerah lainnya; 
2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi instansi/satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian 
atau kepala daerah bagi pemerintahan daerah lainnya; dan 
4. surat pernyataan tanggung jawab. 
b. belanja Hibah untuk badan usaha milik negara atau badan usaha 
milik Daerah, terdiri atas: 
1. berita acara serah terima rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dibubuhi cap badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dicantumkan nama lengkap direktur utama atau sebutan lain; 
- 20 - 
 
 2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur utama; 
4. surat pernyataan tanggung jawab; dan 
5. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
c. belanja Hibah untuk badan, lembaga, dan Organisasi 
Kemasyarakatan, terdiri atas: 1. berita acara serah terima dalam rangkap 2 (dua) bermaterai 
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap badan, lembaga, dan 
Organisasi Kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap 
ketua/pimpinan badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan; 
2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan 
badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan; dan 
4. surat pernyataan tanggung jawab. 
 
Bagian Kedelapan 
Penggunaan Belanja Hibah