Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD, Pasal 20 mengatur sebagai berikut:

huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD 
dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang k
egiatan operasional yang 
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD 
sehari
-
hari.
 
 
(2)
 
Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan 
kemampuan keuangan dae
rah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
.
 
 
(3)
 
Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan 
ketentuan sebagai berikut:
 
 
a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuang
an daerah:
 
 
1.
 
tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 
 
2.
 
sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 
 
3.
 
rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
 
 
dari uang representasi Ketua DPRD;
 
 
b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan 
daerah:
 
 
1.
 
tinggi, paling banyak 4 (empa
t) kali;
 
 
2.
 
sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 
 
3.
 
rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; 
dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
 
 
(4)
 
Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 
 
a.
 
80
% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk 
semua biaya atau disebut 
lumpsum
; dan
 
 
b.
 
20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana 
operasional lainnya.
 
 
(5)
 
Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan 
ketentuan pemberian seb
agaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana 
dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling 
lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 
 
(6)
 
Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan 
untuk keperluan 
pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus 
memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas