Apa substansi hukum dari Pasal 49 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL, khususnya BAB X - PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, Pasal 49, adalah:

(1) Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih 
dahulu oleh pekerjaZburuh atau Serikat PekerjaZSerikat Buruh dengan 
pengusahaZ gabungan pengusaha melalui perundingan bipartit secara 
musyawarah untuk mufakat. 
(2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai kata 
sepakat dalam penyelesaian maka dibuat perjanjian bersama yang 
ditandatangani pada pihak. 
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai 
kata sepakat maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan 
perselisihannya kepada Dinas dengan melampirkan bukti telah diadakan 
perundingan bipartit untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
- 18 -
(4) Dalam pelaksanaan upaya penyelesaian peselisihan di Dinas dilaksanakan 
oleh mediator yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(5) Prosedur dan tata cara mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Bagian Kedua 
Pemutusan Hubungan Kerja