Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Nomor 11 Tahun 1958.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Nomor 11 Tahun 1958 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara. 
 
 
 
 
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan yang berlaku . 
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara. 
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Timor Tengah Utara . 
8. Direktur Rumah Sakit Umum D aerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. 
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang melakukan pelayanan rawat jalan dan / atau rawat inap, termasuk didalamnya pelayanan 
kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa (Polindes) dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. 
10. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas secara mobile baik 
menggunakan kendaraan roda 4, roda 2 maupun sarana transportasi lainnya ke lokasi- lokasi yang jauh 
dari sarana pelayanan kesehatan yang ada. 
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pas ien 
dalam rangka observasi, diag nosis, pengobatan dan pel ayanan kesehatan lainnya. 
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, 
diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu rawat inap. 
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kes ehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, 
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya yang karena kondisi 
kesehatannya perlu dirawat inap. 
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya 
untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat. 
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. 
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 
kepentingan dan keamanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. 
17. Jasa Rumah Sakit adalah segala kegiatan rumah sakit untuk menyediakan pelayanan pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit (ruangan, listrik, AC, Televisi, air, tempat tidur dan perlengkapan, lemari pasien, telepon, aipon dan alat kebersihan) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi. 
18. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan atas tindakan atau pelayanan kesehatan/medis yang 
diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, penata rontgen, penata 
fisioterapi dan tenaga paramedis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, 
pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi medik. 
19. Jasa Operator adalah jasa yang diberikan kepada dokter dan tenaga paramedis lainnya yang 
melakukan operasi dan atau membantu dalam kegiatan operasi. 
20. Jasa Anesthesi adalah jasa yang diberikan kepada tenaga medis dan atau paramedis yang melakukan 
pembiusan selama operasi berlangsung. 
21. Jasa Instrumen dan Asisten adalah jasa yang diberikan kepada petugas yang menyiapkan dan memberikan peralatan medis selama berlangsungnya operasi. 
22. Asisten Operator adalah petugas yang membantu dokter dalam melakukan operasi. 
23. Obat, Bahan dan Alat adalah segala kegiatan untuk menyediakan obat -obatan, bahan kimia dan alat 
kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pe rawatan dan 
rehabilitasi. 
 
 
 
24. Jasa Administrasi adalah segala kegiatan administrasi terhadap setiap pelayanan kesehatan baik yang 
dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan 
maupun Polindes. 
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, persereon lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan , yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obj ek dan sub jek 
retribusi, penentuan besar nya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada 
wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
 27. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan atau diberikan oleh Instansi Kesehatan Daerah kepada pasien. 
28. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati ol eh pribadi atau 
badan. 
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang -undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasu k pemungut atau pemotong 
retribusi tertentu. 
30. Masa Retribusi adalah suatu jang ka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi 
untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib 
retribusi digunakan untuk mela kukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas 
daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 
mene ntukan besarnya pokok retrib usi yang terutang. 
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retrib usi 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau d enda. 
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat y ang diberi kewenangan 
untuk menyelidiki pelanggaran atas Peraturan Daerah. 
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau 
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- perundangan retribusi.