Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 2 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 2 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU, Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 33Tahun 1964tentang Dana
Pertanggunga n Wajib Kecelakaan Penu mpang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun1964Nomor137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3.Undang-Undang Nomor5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan ,Kabupaten
Seruyan ,Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 3569);
4.Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5.Undang-Undang Nomor 23Tahun2014 tentang
Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Repub likIndonesia
Tahun2014Nomor244,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23 T ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo r 3724);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3929);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
kewenangan P emerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun2002tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4227);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 61Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151,Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5070);
12.PeraturanPemerintah Nomor 5Tahun2010tentang
Kenavigasian (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun2010Nomor8,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4001);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembara n Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5108);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012
tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 108 9);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2013
tentang Pengukuran Kapal(BeritaNegaraRepublik I ndonesia
Tahun 2013 Nomor 283);
16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2015
tentang Standar Keselamatan Transpor tasi Sungai, Danau
danPenyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 224);
17.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM .71Tahun 1999
tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang
Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan;
18.Keputusan Menteri Perhubunga nNomor KM .73Tahun2004
tentang Penyelengga raanAngkutan Sungai dan Danau,
sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri
Perhubungan NomorKM.58Tahun2007tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73
Tahun 2004 tentang Pen yelenggaraan Angkutan Sungai dan
Danau;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daer ah Kabupaten
Sukamara Nomor 40) ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
Dan
BUPATI SUKAMARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKU TANSUNGAI DANDANAU.
BABI
KETENT UAN UMUM