Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 2?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Nomor 9 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo. 
 
 
Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 25 Agustus 2017 
 
BUPATI PURWOREJO, 
 
Cap ttd 
 
 AGUS BASTIAN 
 
Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 25 Agustus 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO , 
 
Cap ttd 
 
SAID ROMADHON 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2017 NOMOR 9 SERI E NOMOR 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
PROVINSI JAWA TENGAH: 9 
4 
 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
 NOMOR 9 TAHUN 2017 
 
TENTANG 
 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO 
NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN 
TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN 
 
 
I. UMUM 
 
Perubahan penggunaan ta nah pertanian ke non pertanian 
merupakan perubahan penggunaan lahan pertanian untuk 
penggunaan lain yang disebabkan oleh ekternal dan internal. 
Faktor ekternal yang menjadi dasar dalam perubahan penggunaan 
lahan pertanian tersebut disebabkan adanya dinamik a 
pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. Sedangkan 
faktor internal yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan 
pertanian dengan melihat kondisi sosial ekonomi penduduk 
pengguna lahan, karasteristik petani, luas lahan yang dimiliki dan 
tingkat keterga ntungan terhadap lahan. 
 
Dalam rangka pencegahan dan pengendalian alih fungsi 
lahan pertanian ke non pertanian untuk memenuhi kebutuhan 
pembangunan di berbagai bidang, khususnya untuk luas lahan 
kurang dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) Pemerintah 
Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 
tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 
Seiring dengan perjalanan dan perkembangan keadaan, dalam 
pelaksanaannya terdapat alih fungsi lahan dan pertanian ke non 
pertanian yang sangat tinggi, yang mana apabila tidak diikuti 
dengan penciptaan lahan pertanian baru, akan berdampak pada 
berkurangnya lahan pertanian produktif yang pada akhirnya akan 
mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di 
Kabupaten Purworejo. 
 
Dengan diberlakukannya Undang -Undan g Nomor 41 Tahun 
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan , 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menjamin 
ketersediaan lahan pe rtanian pangan berkelanjutan sebagai sumber 
pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan , 
antara lain dengan melindungi lahan pertanian produktif dari alih 
fungsi menjadi non pertanian. 
5 
 Di samping itu, sesuai ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang, pengaturan penataan ruang oleh pemerintah 
daerah kabupaten/kota meliputi penyusunan dan penetapan 
ketentuan perizinan yang ditetapkan dengan peraturan 
bupati/walikota sesuai kewenangannya. Dalam pemanfaatan ruang 
setiap orang wajib memiliki izin pemanfataan ruang dan wajib 
melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan 
pemanfaatan ruang . Izin pemanfaatan ruang dapat berupa izin 
penggunaan pemanfaatan tanah. 
 
Sehubungan dengan h al tersebut di atas, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 
1991 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 
Pertanian, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan 
perundnag -undangan sehingga perlu dicabut d an selanjutnya perlu 
menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur Izin Pengalihan 
Pemanfaatan Tanah Pertanian ke Non Pertanian untuk 
menggantikan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang dicabut. 
 
Sesuai ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tenta ng Pembentukan Peraturan Perundang -undangan, 
Pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan menerbitkan 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah. Dengan 
demikian maka pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 tentang 
Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian perlu 
dilakukan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Penggunaan 
Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 
 
 
II PASAL DEMI PASAL