Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor 6 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor 6 Tahun 1945 tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK, BAB V - KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH, Pasal 7 berbunyi:

(1) Pemerintah Daerah wajib : 
a. mencegah terjadinya kekerasan; 
b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan; 
c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial; 
d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; 
e. melakukan kerja sama dengan penyedia layanan dalam 
upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban 
kekerasan; 
f. memfasilitasi terbentuknya PPT yang berbasis Rumah 
Sakit, Puskesmas, Rumah Perlindungan Trauma Center , 
dan lembaga pe ndukung lain; dan 
g. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, 
dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat. 
(2) Pemerintah Daerah berwenang : 
a. merumuskan kebijakan dan program tentang 
penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak ; 
b. membentuk PPT; 
c. memfasilitasi terselenggaranya kegiatan PPT; 
d. menyediakan sarana dan prasarana; 
e. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan; 
f. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam 
penyelenggaraan perlindungan terhadap korban 
kekerasan berbasis gender dan anak ; 
g. mendorong partisipasi masyarakat; dan 
h. melakukan monitoring dan evaluasi. 
(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan 
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, 
suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung 
jawab kepada korban. 
 
 
 
 
 
10