Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN, pada BAB IV - 4, Pasal 13 menjelaskan:

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dibidang
pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf bpaling sedikit meliputi :
a.pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
b.pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
c.pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
d.pembangunan dan pemeliharaan lumbung Desa;
e.pembangunan energi baru;
f.pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
g.pengelolaan pemakaman Desa;
h.pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
i.pembangunan dan pengelolaan airbersih berskala Desa;
j.pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
k.pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
1.pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
m.pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk
budidaya perikanan; dan *
n.pengembangan sarana dan prasarana produksi diDesa.