Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , pada , menyatakan:

(1) Bupati adalah pemegang l,el<uasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 'dan mew8kili 
pem~rint::ih daerah dalam kepcmilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
-I 
I 
I 
I I I 
I 
I 
I ! (2) Ssi,:;i-:u pemegang kekuasaan pen~•-=lolaan keuangan daerah, sebag?imana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai kewenangan : 
a. rncnc:lJpkan l<ebijakan tentang pelaf<sanaan APBD; . \ 
b. monet8pl<a n kebijakan tcnt,:ing pengelolaan barang daerah; 
c rn8netapkan kuasa pengguna anggaran/barang; 
d. m..:.nclapkan bendahara penerima /bendahara pengeluaran; 
e. mene:tapkan ;::ejaba~ yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah: 
f. menctapkan pejabat yang be:·tugas melakukan pengelolaan utahg dan piuta,~g 
dacr;:.ih; 
Q. meneiapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan bara0g milik daerah; 
h. menetapkan pejabat yang bertugas melal<ukan pengujian atas tagihan dan 
mernerintahkan pembayaran. 
(3) l,e:<u2saan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dilaks2nakan oleh : 
;1, l<0r:·11:1 S:1l11.1n l(Nj:1rC'llf")C"l,d:11,,11:111~1:111 fl:1t'r.1l1 ~--d.1!-u 1'1'1\L'. 
b. l~epnla SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah. 
(4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagairnana dimaksud pada ayat (~). Sekretaris 
Dac::1!1 be.tindak selaku l<oordinator Pengelolaan Keuangan Oaerah. 
(5) Pdirnpc.1h2n kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
ditct:::ipkcm cl(rngan Keputusan l<epala O3erah berpedornan pada peraturan pcrundon9-
uncl:.:;1gGn. 
Bagian Kedua 
f<oordinator Pengelolaan Keuangan Daerah