Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 96 Tahun 2014?
Substansi PERATURAN BUPATI PASER Nomor 96 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI, khususnya BAB III - KATEGORI GRATIFIKASI, Pasal 3, memuat:

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari :
a.Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap;
b.Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan; dan
c.Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan.
5Pasal 4
Selain penerimaan Gratifikasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penerimaan
gratifikasi antara lain termasuk dan tidak terbatas pada :
a.penerimaan uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya
yang berhubungan dengan jabatan penerima;
b.penerimaan ha diah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga
yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan
jabatan penerima;
c.penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima p etugas dan
pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses
pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
d.penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan
Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang tengah
dijalin;
e.penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh Insan Pemerintah Daerah dariPihak Ketiga ;
f.penerimaan uang/barang oleh Insan Pemerintah daerah termasuk suami, isteri, anak dalam
kegiatan suatu pesta pernikahan dari Pihak Ketiga yang melebihi batas kewajaran sebesar
Rp. 300.000, -. (tiga ratus ribu rupiah) dari masing -masing pihak pemberi;
g.penerimaan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegi atan yang terkait
pelaksa naan tugas dan kewajiban Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga yang tidak
relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
h.penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan Pemerintah Daerah
membeli barang dari Pihak Keti gayang sedang be rmitra dengan Pemerintah Daerah ;
i.penerimaan parcel oleh Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga pada sa at Hari raya
Keagamaan ;dan/atau
j.penerimaan sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga pada saat Insan Pemerintah
Daerah melaksanak an pesta pernikahan.