Apa bunyi lengkap Pasal 124 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 4 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, pada , Pasal 124 dinyatakan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2 (dua) persen dari nilai jual objek pajak (NJOP); 
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu 
merubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan 
huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat, dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1969 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2907); 
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4884); 
2 
  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8); 
 
Dengan Persetuj uan Bersama: 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
 dan BUPATI JAYAPURA 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 
 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2012 Nomor 8), diubah sebagai berikut: 
 1. ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 18, angka 24, angka 25, dihapus 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: