Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA  DEPOK Nomor 51 Tahun 2017 Pasal 4?
Dalam PERATURAN WALI KOTA  DEPOK Nomor 51 Tahun 2017 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN, BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(1) Pembukaan rekening dengan tujuan untuk menampung dana 
yang masuk tanpa melalui RKUD harus ditetapkan dengan 
Keputusan Wali Kota . 
(2) Untuk penyelenggara an fungsi perbendaharaan dana tanpa 
melalui RKUD kepala daerah mengangkat bendahara pada 
masing -masing perangkat daerah yang menerima dana 
tersebut . 
(3) Bendahara membuka rekening seperti yang dimaksud pada 
angka (1), pembukaan rekening berdasarkan usulan Kepala 
Perangkat Daerah . 
(4) Bendahara dana tanpa melalui RKUD mencatat pendapatan 
dan belanja dana paling sedikit pada Buku Kas Umum, Buku 
Kas Pembantu dan Buku Pembantu Pajak . 
(5) Bendahara dana tanpa melalui RKUD menyampaikan 
realisasi pendapatan dan realisasi belanja kepada kepala 
Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti pendapatan 
dan belanja yang sah, paling lama pada tanggal 5 bulan 
berikutnya, untuk pengesahan oleh kepala satuan penerima 
dana tanpa melalui RKUD . 
 
 
 
 
 
 
9 
 (6) Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu 
sebagaimana dimaksud pada angka (4), bendahara dana 
tanpa melalui RKUD menyusun Laporan Realisasi 
Pendapatan dan Belanja Dana Tanpa Melalui RKUD setiap 
triwulan . 
(7) Bendahara dana tanpa melalui RKUD menyamp aikan 
Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Tanpa 
Melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada 
kepala penerima dana tanpa melalui RKUD, untuk 
selanjutnya disampaikan kepada kepala perangkat daerah 
paling lama tanggal 10 bulan berikutnya s etelah triwulan yang 
bersangkutan berakhir . 
(8) Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja 
Dana tanpa melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada 
dilampiri Surat Penyataan Tanggungjawab Kepala 
Satuan Penerima Dana tanpa melalui RKUD. 
(9) Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana 
tanpa melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada a yat (7) dan 
, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Surat 
Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang 
selanjutnya disebut SP3B kepada PPKD . 
(10) Berdas arkan SP3B sebagaiman a dimaksud pada angka (9), 
PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan 
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya 
disebut SP2B . 
(11) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD ) dan PPKD 
selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan 
belanja dana tanpa melalui RKUD berdasarkan SP2B 
sebagaimana yang dimaksud angka (10) dengan berpedoman 
pada ketentuan peraturan dan perundang -undangan. 
 
 
 
 
 
 
10