Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Nomor 43 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Nomor 43 Tahun 2018 tentang PENGEMBANGAN TERNAK SAPI POTONG MELALUI INTEGRASI S AWIT-SAPI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kali mantan 
Tengah. 
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupat en 
/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi 
Kalimantan Tengah. 
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi 
Kalimantan Tengah. 
7. Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usah a Budi 
Daya Sapi Potong yang selanjutnya disebut Integrasi Usaha 
Sawit-Sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha 
budi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit. 
8. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang 
menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit. 
9. Usaha Budi Daya Sapi Potong adalah usaha yang dilak ukan 
untuk perkembangbiakan dan penggemukan sapi pada la han 
perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan . 
10. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebuna n 
warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didiri kan 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indones ia 
yang mengelola usaha perkebunan dengan skala terten tu. 
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan deng an 
sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, p akan, alat 
dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasc apanen, 
pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia a tau 
korporasi yang melakukan usaha peternakan. 
- 4 - 
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya 
diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, 
jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 
14. Dinas adalah perangkat daerah provinsi dan/atau 
kabupaten/kota yang membidangi fungsi perkebunan, s erta 
fungsi peternakan dan kesehatan hewan.