Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 Pasal 132?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal92, Pasal 132 mengatur sebagai berikut:

(1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang 
dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas1 Pasal 131 
( 1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa: 
a. barang sejenis; dan/ atau 
b. barang tidak sejenis. 
(2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa 
tanah harus berupa: 
a. tanah; atau 
b. tanah dan bangunan. 
(3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa 
bangunan dapat berupa: 
a. tanah; 
b. tanah dan bangunan; 
c. bangunan; dan/atau 
d. selain tanah dan/atau bangunan. 
(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal 
penandatanganan perjanjian tukar menukar dan Berita Acara Serah 
Terima Barang. Pasal 130 
Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, terhadap 
barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan, Bupati dapat 
memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas 
perrnohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola 
Barang/ Pengguna Barang. Pasal 129 
Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: 
a. aspek teknis, antara lain: 
1. kebutuhan Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan 
2. spesifikasi barang yang dibutuhkan. 
b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik daerah 
yang dilepas dan nilai barang pengganti; dan 
c. aspek yuridis, antara lain: 
1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan 
2. bukti kepemilikan. bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah 
atau penataan kota. 
(3) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan 
yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya. 
(4) Tokar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. ..