Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 13 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembar an Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 2730); 
3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4252); 
4. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
 
 SALINAN 
2 
 
5. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektron ik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
6. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan L embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
8. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5071); 
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta hun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
10. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
12. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik I ndonesia Nomor 5679); 
13. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang -Undang 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5286); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
3 
 
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan; 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Penyelenggaran Kearsipan (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 201 5 Nomor 4 seri D 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 
51). 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 201 6 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82); 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 
2016 Nomor 16 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten 
Lumajang Nomor 284 -15/2016, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupa ten Lumajang Nomor 90). 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LUMAJANG 
dan 
BUPATI LUMAJANG 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
KEARSIPAN.