Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Dana Des a yang selanjutnya disingkat DD 
adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bag i Desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
 4 Daerah dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat . 
2. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan 
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan 
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk 
dibiayai dengan Dana Desa. 
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemer intah 
Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis. 
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah 
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untu k 
jangka waktu 6 (enam) tahun. 
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang 
selanjutnya disingkat RKP Desa adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah 
hak yang merupakan warisan yang masih hidup 
dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 
Desa sesuai perkembangan kehidupan 
masyarakat. 
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat Desa yang telah 
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif 
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
 5 perkembangan Desa dan praka rsa masyarakat 
desa. 
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan 
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar -
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat dengan meningkat -
kan pengetahuan, sikap, keterampilan, 
perilaku, kemampuan, ke sadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 
kebijakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesuai esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan 
kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang 
serta segala sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 
dan kewajiban desa. 
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluru -
han kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungj awaban . 
14. Penyalura n adalah transfer dana dari Rekening 
Kas Daerah ke Rekening Kas Desa. 
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKUD adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan Daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk. 
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat 
RKD adalah rekening tempat penyimpanan 
uang desa untuk menampung seluruh 
penerimaan desa dan membayar seluruh 
pengeluaran Desa pada bank yang ditunjuk. 
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang 
selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka 
 6 yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis 
suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan 
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
transportasi, dan komunikasi. 
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa 
yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran Dana Desa selama 1 
(satu) periode anggaran. 
19. Indeks Desa Membangun adalah Indeks 
Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan 
Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks 
Ketahanan Ekologi Desa. 
20. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, 
karakteristik dan kondisi nyata yang khas 
keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang 
berubah berkembang dan diharapkan terjadi di 
masa depan (visi Desa) . 
21. Desa Maju Desa Pra Sembada adalah Desa yang 
memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi 
dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 
Desa, kualitas hidup manusia, dan 
menanggulangi kemiskinan. 
22. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah 
Desa potensial menjadi Desa Maju, yang 
memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, 
dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara 
optimal untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan 
menanggulangi kemiskina n. 
23. Desa Tertinggal atau Desa Pra -Madya adalah 
Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 
ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang 
mengelolanya dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup 
manusia serta mengalami kemiskin an dalam 
berbagai bentuknya. 
 7 24. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya 
membentuk, memperkuat dan memperluas 
usaha -usaha ekonomi yang difokuskan pada 
satu produk unggulan di wilayah Desa atau di 
wilayah antar -Desa yang dikelola melalui 
kerjasama antar De sa. 
25. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu 
upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas 
dan kapabilitas manusia sebagai intisari 
pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa 
menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan -
pilihan yang diputuskan secara mandiri. 
26. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya 
mengoptimalkan sumber daya Desa secara 
mandiri dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan Desa. 
27. Lingkar Budaya Desa adalah proses 
pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja 
budaya swadaya, gotong royong yang 
berdasarkan pada seman gat kebersamaan, 
persaudaraan dan kesadaran melakukan 
perubahan dengan berdasarkan pada nilai, 
norma dan semangat Pancasila. 
28. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya meru pakan wakil dari penduduk 
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
30. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemer intahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 8 31. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarak at setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
32. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 
33. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 
unsur pen yelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom . 
34. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.