Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH Nomor 31 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH Nomor 31 Tahun 2018 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: 
 a. Pendapatan : 
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 958.212.001.717,54 
2. Dana Perimbangan Rp2.647.241.314.195,00 
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 32.889.353.269,00 
Jumlah Pendapatan Rp3.638.342.669.181,54 
 
b. Belanja : 
1. Belanja Tidak Langsung 
a) Belanja Pegawai Rp1.056.063.908.764,00 
b) Belanja Bunga Rp - 
c) Belanja Subsidi Rp - 
d) Belanja Hibah Rp 500.953.710.000,00 
e) Belanja Bantuan Sosial Rp 1.073.800.000,00 
f) Belanja Bagi Hasil Rp 409.671.449.702,00 
g) Belanja Bantuan Keuangan Rp 5.639.009.155,00 
h) Belanja Tidak Terduga Rp 134.012.500,00 
 Rp 1.973.535.890.121,00 
 
2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai Rp 119.857.964.211,00 
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 887.262.608.556,85 
c) Belanja Modal Rp 465.120.608.561,97 
 Rp1.472.241.181.329,82 
 
 Jumlah Belanja Rp 3.445.777.071.450,82 
 
 Surplus/(Defisit) Rp 192.565.597.730,72 
 
c. Pembiayaan : 
1. Penerimaan Rp. 70.385.619.571,25 
2. Pengeluaran Rp. 37.334.000.000,00 
 
 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 33.051.619.571,25 
 
 Sisa lebih pembiayaan anggaran 
 tahun berkenaan Rp. 225.617.217.301,97 
 
2 
 
 
3