Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 25 Tahun 2010.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 25 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 
b. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau. 
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelengara daerah; 
d. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 
e. Pemerintah daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelengaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah. 
Kecamatan dan Desa. 
f. Kantor Lingkungan Hidup adalah adalah Kantor Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sekadau. 
g. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya 
keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta mahluk hidup lainya: 
h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( AMDAL ) adalah 
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan /atau kegiatan; 
i. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya 
mahluk hidup, zat,energi dan/atau komponen lain ke dalam 
lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun 
sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak 
berfungsi sesuai dengan peruntukannya: 
j. Perusakan Lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan 
perubahan langsung atau tidak lansung terhadap sifat fisik dan atau 
hayatinya yang mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi lagi dalam 
menunjang pembangunan berkelanjutan: 
k. Penataan dan Penegakan Hukum di lingkungan hidup adalah 
penerapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan 
hidup untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya taat 
terhadap lingkungan hidup; 
I. Otonom Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undang: 
m. Daerah Otonomi, Selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sisitem negara kesatuan 
Republik Indonesia; 
n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan 
tugas, tanggung jawabdan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
satuan -satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
bedasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.