Apa yang diatur dalam PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018 tentang STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

(1) Surat Perintah Tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (4 ) huruf b dan ayat (5) , memuat susunan Tim Pemeriksa dan waktu 
pemeriksaan . 
 
(2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri 
dari: 
a. supervisi; 
b. ketua tim ; dan 
c. anggota . 
 
(3) Jumlah h ari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan sebagai berikut : 
a. untuk Pemeriksaan R eguler /Audit Operasional /Audit Kinerja , jumlah 
hari pemeriksaan sebanyak -banyaknya 30 (tiga puluh ) hari kerja ; 
b. untuk Pemeriksaan Serentak Surat Pertanggungjawaban (sisa uang 
yang harus dibayar ), Reviu Laporan Keuangan PD dan Laporan 
Keuangan Daerah , Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah PD, dan Evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah PD, jumlah hari pemeri ksaan sebanyak -
banyaknya 15 (lima belas ) hari kerja ; 
c. untuk Pemeriksaan Serentak Penatausahaan Keuangan Sekolah (Dana 
BOS), jumlah hari pemeriksaan paling lama 20 (dua p uluh) hari kerja ; 
d. untuk Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarak at, 
dilaksanakan dengan sistem paket, yang pengukuran waktu 
pelaksanaan tugasnya disesuaikan dengan beban kasus, paling lama 
15 (lima belas) hari penugasan dan tanpa dapat diperpanjang ; 
e. untuk p emeriksaan Akhir Masa Jabatan atau alih tugas jabatan 
Kepala PD, juga dilaksanakan dengan sistem paket yang waktu 
pelaksanaan tugasnya menggunakan hari penugasan bukan hari 
kerja, paling lama 15 (lima belas) hari penugasan dan tanpa dapat 
diperpanjan g; dan 
f. monitoring /Pemantauan Tindak Lanjut Hasil P emeriksaan Aparat 
Pengawasan Internal/ Eksternal Pemerintah, jumlah hari penugasan 
paling lama 5 (lima) hari kerja.