Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 21 Tahun 2015?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 21 Tahun 2015 tentang PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA, BAB V - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 6 menetapkan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Jayapura. 
 
Ditetapkan di Sentani 
pada tanggal 18 Juni 2015 
BUPATI JAYAPURA, 
ttd 
MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si 
Diundangkan di Sentani 
pada tanggal 18 Juni 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
ttd 
Drs. YERRY FERDINAND DIEN 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP 195901141984101002 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 21 
5 
 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JAYAPURA 
NOMOR 21 TAHUN 2015 TANGGAL 18 JUNI 2015 
 
 I. PENDAHULUAN 
 berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
Kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut. 
 
II. MAKSUD DAN TUJUAN 
 Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini 
adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia 
 Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini 
adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien 
dan akuntabel. 
 III. RUANG LINGKUP 
 Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini 
mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi : 
 
A. Pemeriksaan keuangan; 
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 
Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. 
 
B. Pemeriksaan kinerja; 
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim 
dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan 
intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara 
efektif. 
 
C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang 
dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan 
pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu 
ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. 
 
6 
 IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan. 
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah 
diterima oleh BUPATI JAYAPURA dengan tembusan Inspektorat KABUPATEN JAYAPURA kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupatiselaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, 
Inspektorat dan SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti 
rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan : 
 
No. Uraian Penanggungjawab Waktu Pelaksanaan Ket. 
1. Konsep Perintah 
Bupati Inspektorat 1 – 5 hari setelah LHP 
diterima. 
2. Jawaban SKPD 
atas rekomendasi SKPD terkait 1 – 7 hari setelah 
Perintah Bupati diterima SKPD. 
3. Rekapitulasi 
tindak lanjut Inspektorat 1 – 3 hari setelah 
batas waktu jawaban 
SKPD. 
4. Pengiriman 
Laporan Tindak 
Lanjut beserta bukti Tindak 
Lanjut Inspektorat 1 – 3 hari setelah 
draft laporan 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 
 
B. Kewajiban SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil 
pemeriksaan. 
1. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan setelah hasil 
pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada SKPD terkait. 
2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan 
atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti 
pendukung. 
3. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak 
lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat 
dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi : 
a. force majeur , yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, 
revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan 
lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat 
dilaksanakan. 
b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: 
1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan; 
2) pejabat menjadi terpidana; atau 
3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan. 
7 
 c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, 
dan ekonomis antara lain, yaitu: 
1) perubahan struktur organisasi; dan/atau 
2) perubahan regulasi . 
C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan SKPD 
terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR). 
 Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP-
TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan. 
D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi. 
 Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat-
lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak 
menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 
E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga. 
 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam 
penyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait. 
V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
 Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia terdiri dari : 
 
JABATAN DALAM 
TIM JABATAN DALAM 
DINAS TUGAS DALAM TIM 
Pembina 
 Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tindak lanjut hasil pengawasan 
Pemerintah KABUPATEN JAYAPURA 
Pengarah/Penasehat 
 1. Wakil Bupati 
2. Sekretaris Daerah memberikan arah kebijakan Tindak 
Lanjut Temuan Pengawasan Pemerintah KABUPATEN JAYAPURA. 
Ketua 
 Inspektur mengkoordinasikan pelaksanaan 
Tindak Lanjut Temuan Hasil 
Pemeriksaan di Pemerintah 
KABUPATEN JAYAPURA. 
Sekretaris 
 Sekretaris Inspektorat a. menyusun rekapitulasi hasi l
monitoring Tindak Lanjut Temua n
Pemeriksaan. 
b. menyusun laporan Tindak Lanjut 
dan melaporkan hasilnya kepada 
BUPATI JAYAPURA. 
Anggota I 
 Inspektur Pembantu, 
Ka Sub Bag Evauasi dan Pelaporan, Pejabat 
Fungsional melakukan pemantauan tindak lanjut 
temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera 
diselesaikan. 
 
Anggota II 
 Staf Inspektorat mempersiapkan jadwal dan 
pelaksanaan monitoring Tindak 
Lanjut Temuan Pemeriksaan di 
SKPD. 
 
 
 
8 
 VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN 
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
A. Periode Pelaporan 
Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK dalam 2 periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember. 
B. Tujuan Pelaporan 
Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak 
lanjut dari SKPD terkait. 
C. Format Laporan. 
1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan BPK ditandatangani 
Sekretaris Daerah. 
2. Format Laporan per Triwulan. 
 
 
TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS 
…………………………… PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA 
TAHUN ANGGARAN ………………. 
LHP NOMOR …………………... tanggal …………………………… 
 
NO TEMUAN 
PEMERIKSAAN REKOMENDASI TINDAK 
LANJUT PERKEMBANGAN 
TINDAK LANJUT STATUS KET 
TS TB BT TDT 
 
 
 
 
 SEKRETARIS DAERAH 
 
ttd 
 
NAMA 
NIP 
 
 
3. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI. 
 
IKTHISAR TEMUAN 
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS …………………………. 
LHP NOMOR ……………………….. tanggal …………………………. 
 
No Temuan Nilai 
temuan Nilai 
Rekomendasi Tindak lanjut 
Sesuai 
Rekomendas iDalam 
Proses Belum Tdk dapat 
ditindaklanjuti 
 
 
 
SEKRETARIS DAERAH 
 
ttd 
 
NAMA 
NIP 
 
9 
 
VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL 
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
a. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tertuang dalam 
Standar Operasional dan Prosedur. 
b. Standar Operasional dan Prosedur ditetapkan dalam Keputusan 
Inspektur Kabupaten Jayapura. 
 
 
 
BUPATI JAYAPURA, 
ttd 
MATHIUS AWOITAUW , SE., M.Si