Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN  WALIKOTA  BATU Nomor 29 Tahun 2012?
Substansi PERATURAN  WALIKOTA  BATU Nomor 29 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4118); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 3 Nomor 47 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 286); 
4. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 200 4 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembara Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 4 Nomor 6 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 400); 
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indo nesia Tahun 2004 Nomor 126, SALINAN 
 
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
6. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 132 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 444); 
7. Undan g-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
8. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 
9. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
10. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 20 11 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 7 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 
11. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
12. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, 
Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3529); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah N asional 
 
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 96, Tambahan L emba ran Negara Republik 
Indonesia nomor 3721); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undang an; 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelengga ran Pemerintahan Daerah (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 200 6 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
20. Peraturan Ment eri Pekerjaan Umum Nomor : 
03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan 
Fungsi Jalan dan Status Jalan; 
21. Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Penetapan Status Jalan ; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 14 
TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN . 
 
 Pasal I 
 
Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 
14 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Jalan 
sebagaimana tercantum dalam L ampiran yang 
 
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 
 Pasal II 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 
 
 
Diundangkan di Batu 
pada tanggal April 2018 
 
WALIKOTA BATU , 
 
TTD 
 
DEWANTI RUMPOKO 
 
Diundangkan di Batu 
pada tanggal 11 April 2018 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 
 
ttd 
 
ALWI 
 
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 29/E