Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI BOLAA NG MONGONDOW SELATAN Nomor 1 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BOLAA NG MONGONDOW SELATAN Nomor 1 Tahun 2018 tentang , pada BAB III - PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN, Pasal 5 dinyatakan:

(1) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. penyetoran Potongan Taspen; 
b. penyetoran Potongan Askes; 
c. penyetoran Potongan PPh; 
d. penyetoran Potongan PPN; 
e. pengeluaran Titipan Uang Muka; 
f. penerimaan Uang Jamin an; dan 
g. pengeluaran Lainn ya yang sejenis. 
(2) Penyetoran Taspen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atas seluruh 
penerimaan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi yang ditun juk dengan 
menggun akan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 
(3) Penyetoran Askes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
kewajiban pembayaran iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 
Asuransi Kesehatan mulai Januari 2014 dan seterusnya dilaksanakan dan 
menjadi tanggun gjawab Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD), 
(4) Penyetoran dilakukan ke Rekening Kas Negara melalui Bank Persepsi yang 
ditunjuk dengan menggun akan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 
(5) Penyetoran PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakuk an 
unsur masyarakat/pihak ketiga yang pembayarannya dilakuk an secara 
Iangsung (LS) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku . 
(6) Penyetoran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakuk an 
unsur masyarakat/pihak ketiga yang pembayarannya dilakukan secara 
langsung (LS) dilakuk an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku . 
(7) Pembayaran Uang Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
Untuk pengembalian atas Titipan Uang Muka. 
(8) Pengembalian Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
adalah apabila seluruh kegiatan/pengadaan yang melibatkan unsur 
masyarakat/pihak ketiga tersebut telah selesai dilaksanakan. 
Pengembaliannya dilakuk an sesuai dengan perjanjian dan ketentuan­ 
ketentuan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dengan 
masyarakt/pihak ketiga. 
(9) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai 
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.