Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI  BARITO KUALA Nomor 16 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  BARITO KUALA Nomor 16 Tahun 2018 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN GANGGUAN / HO, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala. 
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupateni Barito Kuala. 
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu K abupaten Barito 
Kuala adalah perangkat Derah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
selanjtnya disingkat PMPTSP yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah 
yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan 
perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. 
4. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pewmerintah Daerah 
berdas arkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan 
buktilegalitas, meyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan 
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu; 
5. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 
usaha/keg iatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun Tanda Daftar Usaha; 
6. Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan yang proses pengelolaannya mulai 
dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya doku men dilakukan dalam 
satu tempat; 
7. Pedoman Prosedur tetap/Standar Operasional prosedur adalah pedoman bagi 
organisasi pemerintah dan aparatur Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Kuala, 
yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk 
penunjan g penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai 
dengan aturan dan kewenangan yang berlaku