Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 8 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI, khususnya , Pasal 2, memuat:

(1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana diatur di dalam Peraturan 
Bupati ini menerapkan basis akrual. 
(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 
a. Kebijakan Akuntansi No. 1 tentang Penyajian Laporan 
Keuangan; 
b. Kebijakan Akuntansi No. 2 tentang Laporan Realisasi 
Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Kebijakan Akuntansi No. 3 tentang Laporan Operasional; 
d. Kebijakan Akuntansi No. 4 tentang Neraca dan Laporan 
Perubahan Ekuitas; 
e. Kebijakan Akuntansi No. 5 tentang Laporan Arus Kas; 
f. Kebijakan Akuntansi No. 6 tentang Catatan atas Laporan 
Keuangan; 
g. Kebijakan Akuntansi No. 7 tentang Akuntansi Pendapatan-
LRA; 
h. Kebijakan Akuntansi No. 8 tentang Belanja; 
i. Kebijakan Akuntansi No. 9 tentang Akuntansi Pembiayaan; 
j. Kebijakan Akuntansi No. 10 tentang Akuntansi Pendapatan-
LO; 
k. Kebijakan Akuntansi No. 11 tentang Akuntansi Beban; 
l. Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi 
Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa; 
m. Kebijakan Akuntansi No. 13 tentang Aset Lancar; 
n. Kebijakan Akuntansi No. 14 tentang Investasi Jangka Panjang; 
o. Kebijakan Akuntansi No. 15 tentang Aset Tetap; 
p. Kebijakan Akuntansi No. 16 tentang Dana Cadangan dan Aset 
Lainnya; 
 
 
 - 4 - 
 
 q. Kebijakan Akuntansi No. 17 tentang Kewajiban; 
r. Kebijakan Akuntansi No. 18 tentang Ekuitas; 
s. Kebijakan Akuntansi No. 19 tentang Koreksi Kesalahan, 
Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan 
Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; dan 
t. Kebijakan Akuntansi No. 20 tentang Laporan Keuangan 
Konsolidasian. 
u. Kebijakan Akuntansi No. 21 tentang Akuntansi Aset Tak 
Berwujud. 
(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
2. Ketentuan Lampiran II ditambah uraian Kebijakan Akuntansi No. 
21 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud sehingga uraian 
Kebijakan Akuntansi No. 21 tentang Akuntansi Aset Tak 
Berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Penajam Paser Utara. 
 
 
 Ditetapkan di Penajam 
 pada tanggal 10 April 2018 
 
BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 
 
 
 Ttd 
 
 
 YUSRAN ASPAR 
 
Diundangkan di Penajam 
pada tanggal 12 April 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, 
 
 
 Ttd 
 
 
TOHAR 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 8. 
 
 
 
 KEBIJAKAN AKUNTANSINO. 21 Akuntansi Aset Tak Berwujud 5LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA 
NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 
PENAJAM PASER UTARA 
 
 
 
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 21 
AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD 
 
Paragraf-paragraf yang di tulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf 
kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan 
yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akutansi 
Pemerintah Daerah 
RUANG LINGKUP 
1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah 
yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur 
tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, 
penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan 
Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda. 
2. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk : 
a) Aset tak berwujud yang diatur oleh kebijakan akuntansi lainnya; 
b) Aset keuangan (seperti saham, obligasi, dan derivatifnya); 
c) Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, 
pengembangan dan penambangan mineral, minyak, dan gas alam dan sumber 
daya lainnya yang tidak dapat diperbarui; dan 
d) Aset tidak berwujud yang terjadi dari kontrak dengan pemegang polis. 
 
DEFINISI 
3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan 
pengertian: 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah 
Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 
dan budaya. 
Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diindentifikasi dan 
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan 
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, 
Perangkat Lunak (software) Komputer, Lisensi, Waralaba (franchise), Hak Cipta 
(copyright), paten dan hak atas kekayaan intelektual lainnya. 
 
 
 KEBIJAKAN AKUNTANSINO. 21 Akuntansi Aset Tak Berwujud 6Perangkat Lunak (Software) Komputer adalah software yang bukan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (hardware) komputer tertentu, 
sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya. 
Waralaba (Franchise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak 
memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau 
pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan 
berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka 
penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. 
Hak Cipta (Copyright) adalah hak ekslusif yang diberikan kepada pemegang hak 
cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 
ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 
sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 
keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau 
dipublikasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang hak Cipta atau Pemilik 
Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya 
atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. 
Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang secara 
sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang 
dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yangs spesifik dibidang 
teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan 
pengembangan produk atau proses. 
Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis 
dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan pada Aset Tak 
Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. 
Masa manfaat adalah periode suau aset diharapkan untuk aktivitas pemerintahan 
dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang 
diharapkan diperoleh dari suatu aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau 
pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. 
Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan 
memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. 
Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada 
suatu rencana dan rancangan alat, barang, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya 
baru atau mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya penggunaan 
atau pemanfaatan. 
 
KRITERIA ASET TAK BERWUJUD 
4. Kriteria Aset Tak Berwujud sebagai berikut: 
 Dapat diidentifikasi 
Yang di maksud dengan kriteria ini adalah dapat dipisahkan, artinya aset ini 
memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset aset 
yang lain pada suatu entitas. Lalu timbul dari kesepakatan yang mengikat 
seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya tanpa memperhatikan apakah 
hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari 
hak dan kewajiban lainnya. 
 
 
 
 KEBIJAKAN AKUNTANSINO. 21 Akuntansi Aset Tak Berwujud 7 Pengendalian 
Pengendalian merupakan syarat yang harus di penuhi. Tanpa adanya 
kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya di maksud tidak 
dapat di akui sebagi aaset suatu entitas 
 Manfaat ekonomi masa depan 
Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat 
memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potetial service) di masa 
depan. Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk atau kas, setara 
kas, barang atau jasa ke pemerintah. 
 
JENIS-JENIS ASET TIDAK BERWUJUD 
5. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan 
jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat. 
a. JENIS SUMBER DAYA 
Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintahan dapat berupa : 
i. Software Computer 
Adalah yang dapat disimpan dari berbagai media penyimpanan seperti 
flash disk, compact disk, disket, pita dan media penyimpanan lainnya. 
Software computer yang masuk dalam kategori ATB adalah software 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer 
tertentu Jadi software ini dapat digunakan dikomputer lain. Oleh 
karena itu software komputer sepanjang memenuhi ddefinisi dan 
kriteria pengakuan merupakan ATB. 
ii. Lisensi dan franchise 
Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakuakan 
jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima 
lisensi,melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian 
izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi 
unuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan 
Franchise merupakan perikaan dimana salah satu pihak diberikan 
hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan 
intlektual (HAK) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan 
suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak 
lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang 
dan jasa. 
iii. Hak Paten, Hak Cipta 
Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada 
investor atas hasil Invensinya di bidang teknologi 
Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi 
tertentu. 
 
iv. Hasil Kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka 
panjang 
Hasil Kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka 
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan 
manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang 
dapat diidentifikasi sebagai aset. 
 
 
 
 KEBIJAKAN AKUNTANSINO. 21 Akuntansi Aset Tak Berwujud 8v. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya 
Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali 
peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat atau nilai bagi 
pemerintah ataupun masyarakat. Film tersebut dapat mempunyai 
manfaat di masa depan bagi pemerintah, sehingga dapat 
dikategorikan dalam heritage ATB. 
vi. ATB dalam pengerjaan 
Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemrintahan, khususnya yang 
dipeoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, 
belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan 
untuk operasional pemerinntah.Aset ini nantinya juga diniatkan 
untuk digunaan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, 
sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB. 
b. Cara Perolehan 
Berdasarkan cara perolehan ATB dapat berasal dari : 
i. Pembelian 
Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (individual) maupun 
secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta 
pengukuran biaya perolehan 
ii. Pengembangan secara intternal 
ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan 
secara internal oleh suatu enititas. 
iii. Pertukaran 
ATB dapat diperoleh melaui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh 
suatu etintas lain. 
iv. Kerjasama 
Pengembangan suatu ATB yang memnuhi definisi dan kriteria 
pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua etintas atau 
lebih. 
v. Donasi/hibah 
ATB yang memeuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat beasal dai 
donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan sotware yang 
memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemeritah 
untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan. 
 
c. Masa Manfaat 
 Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
i. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) 
Umur manfaat ATB dapat dibatas dari umur atau banyaknya unit 
produk yang dihasilkan, yang di dasarkan pada harapan entitas untuk 
menggunakan aset tersebut 
ii. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life) 
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak 
mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada 
entitas.Oleh karena itu, atas ATB yangmempunyai umur manfaat yang 
tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat 
kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. 
 
 
 KEBIJAKAN AKUNTANSINO. 21 Akuntansi Aset Tak Berwujud 9 
6. Perlakuan Khusus Untuk Software Komputer 
Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan : 
a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri 
atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi 
pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai 
perolehan dari software tersebut maka untuk software seperti ini tidak 
perludiakui sebagai ATB, selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka 
dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, 
maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu 
aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun 
sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak 
ketiga. 
b. Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus 
per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau 
diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus 
dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada software yang dibeli oleh 
pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari 
suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), 
maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan 
dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software 
program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus 
dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara 
umum. 
 
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET TIDAK BERWUJUD 
7. Aset Tidak Berwujud diakui jika 
Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang 
diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut 
akan mengalir kepada/dinikmati oleh etintas. Biaya perolehan atau nilai wajarnya 
dapat diukur dengan andal. 
8. Pengukuran Aset tidak berwujud 
Aset tak berwujud di ukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus 
di bayar etintas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap 
untuk digunakan. Aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi 
yang diharapkan dimasa datang. 
Nilai Aset tidak berwujud yang dikerjakan secara swakelola antara lain : 
a) Biaya yang berhubungan langsung dengan aset tak berwujud 
b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat 
dialokasikan ke aset tidak berwujud tersebut 
c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehbungan dengan pengadaan aset 
tidak berwujud yang bersangkutan. 
9. Biaya-biaya yang dikapitalisasi ke dalam aset tidak berwujud yang dilaksanakan 
secara swakelola antara lain meliputi : 
a) Biaya bahan yang digunakan dalam aset tidak berwujud 
b) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi 
pekerjaan 
 
 
 KEBIJAKAN AKUNTANSINO. 21 Akuntansi Aset Tak Berwujud 10c) Biaya penyewaan sarana dan prasarana 
d) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan 
dengan aset tidak berwujud, seperti biaya konsultan perencana, tenaga 
ahli/narasumber. 
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES) 
10. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) 
diakui sebagai biaya pada saat terjadinya pengeluaran, kecuali: 
a) Pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan manfaat 
ekonomi dan/atau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar dahpada 
standar kinerja yang diperkirakan semula; dan 
b) Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara andal. 
Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran setelah 
perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tak berwujud. 
11. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) 
diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar 
asset dapat beroperasi pada standar kinerja yang diperkirakan semula. Aset tak 
berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus 
tidak mungkin ditentukan apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat 
mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas 
dari aset tersebut. Di samping itu, sering kali sulit mengaitkan secara langsung 
pengeluaran tersebut dengan aset tak berwujud tertentu, tetapi lebih mudah 
mengaitkan pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan. Dengan demikian, 
jarang terjadi pengeluaran setelah pengakuan awal aset tak berwujud, baik aset 
yang diperoleh melalui pembelian maupun yang dihasilkan sendiri, diakui sebagai 
penambahan biaya perolehan aset tak berwujud. 
 
PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP 
PENGAKUAN AWAL 
12. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya 
dikurangi akumulasi amortisasi 
 
PENILAIAN ASET TIDAK BERWUJUD 
13. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah 
dikurangi amortisasi 
14. Aset tidak berwujud di amortisasi menggunakan metode garis lurus. 
PENYAJIAN ASET TIDAK BERWUJUD 
15. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “ Aset Lainnya”. Hal-hal yang 
diungkapkan dalam laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud atara lain sebagai 
berikut 
a) Masa manfaat dan metode amortisasi 
b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud 
c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, 
termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud. 
 
ALOKASI MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK 
BERWUJUD : 
 
 
 KEBIJAKAN AKUNTANSINO. 21 Akuntansi Aset Tak Berwujud 11No Uraian Tahun 
1 Software Komputer 5 
2 Lisensi 10 
3 Franchise 5 
4 Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I 70 
5 Hak Paten Sederhana 10 
6 Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II 50 
7 Hak Cipta Karya Seni Terapan 25 
8 Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan 50 
9 Hak Ekonomi Produser Fonogram 50 
10 Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran 20 
11 Paten Biasa 20 
12 Merek 10 
13 Desain Industri 10 
14 Rahasia Dagang 10 
15 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 10 
16 Perlindungan Varietas Tanaman Semusim 20 
17 Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan 25 
 
METODE AMORTISASI 
16. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi 
dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara 
andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode 
harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang 
mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukan ke dalam nilai tercatat 
aset lain. 
17. Metode amortisasi yang dapat dipergunakan adalah Metode garis lurus 
(straight line method). Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset 
tak berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode 
lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi 
manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas. Pelaksanaan 
amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual. 
 
 
BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 
 
 
Ttd 
 
 
YUSRAN ASPAR