Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 18 Tahun 2015?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 18 Tahun 2015 tentang , pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu .
4.Satuan Kerja Pe rangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang .
5.Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daerahselaku pengguna
anggaran/ pengguna barang, yang juga
melaksan akan pengelolaan keuangan daerah .
6.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah .
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum da erah.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah .
9.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagi an tugas BUD .
10.Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat
Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya .
11.KuasaPenggunaAnggaran/Pengguna Barang adalah
Pejabat yang diberi Kuasauntuk melaksanakan
sebagianKewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD .
12.Pejabat Penatausaha anKeuangan SKPD yang
selanjutnya disebut PPK -SKPD adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi TataUsahaKeuangan pa da
SKPD.
13.Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan yang selanjutnya
disebut PPTK adalah Pejabat pada UnitKerja SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya .
14.Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD .
15.Bendahara Pengeluaran adalah PejabatFungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mem pertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD .
16.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediaka n
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi SKPD .
17.Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan ( input) untuk
menghasilkan keluaran ( output) dalam bentuk
barang/jasa .
18.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih .
19.Pengeluaran Daerah adalah kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih.
20.Pembiayaan Daerah adalah s emua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun -tahun
anggaran berikutnya.