Apa yang diatur dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 pada Pasal 3?
Berdasarkan NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

tidak dapat disita sesuai dengan ketenman 
peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Barang milik daerah meliputi: 
a. barang milik daerah yang dibeU atau diperoleh atas 
bcban APBD; ntau 
b. bara.ng milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya 
yangsah. Pasal 3 i, pemusnahan; 
j. penghapusan, 
k. penatausshaan; 
1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 
m. pengelolaan barang milik daerah pada OPD yang 
menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan 
Layarum Umum Daereh: 
n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan 
o. ganti rugi dan sanksi. 
~· 
(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan ha.rang 
milik daerah. 
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan 
bertanggungiawab: 
a. mcnctapkan kcbija.kan pcngclolaan bamng milik 
daerah; 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau 
pemindahtanganan barang milik daerah; 
c. menctapkan kebijakan pengamanan dan 
pem~Jihsimsin barang milik da~rsih; 
d. menetapkan peja.bat yang mengurus dan 
menyimpan barang milik daerah; 
e, mengajukan usul pernindahtanganan barang milik 
daerah yang memeduka.n persetujuan DPRD; Pasal 9 Bagian Kesa.tu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah BABllI 
P&.JAJ:IAT 1'.l!:NG.l!:LOL.A t:SAKANG MILJ.K. OAEJ<AH Barang yang diperoleh sebagal pelakeanaan dari perjanjian/ 
kontrak 91.'bagaimana dimaksud dalam Pual 6 huruf b 
antara lain berasa.l dari: 
a. kontrak karya; 
b. kontrak bagi basil; 
c. kontrak. ke1jasama; 
d p!!rjanjian dengan negara lain/ lembaga interna.sional; 
dan 
e. kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha 
da!am penyediaan infrastruktur. Pa.sal 8 Barang yang diperoleh dari hibah/ aumbangan atau sejenia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi 
hJbahf su.mbangan atau yang sejenis dari negaraf lembaga 
internastonal sesuai peraturan perundang-undangan. Pa.sal 7 c. barang yang diperoleh berda.sarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
d barang yang diperoleh berdasarkan purusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuat.an hukwn tetap; atau 
e. barang Y81l8 diperoleh kembali dari hasil divestasi atas 
penyertaan modal Pemerintah Daerah. 
(11 Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang 
milik da.emh aelnku Pejo.oot Penataullflhllml &rang. 
(21 Pejabat Penetaueahaan Barang scbagaimana dimaksud 
pada ayat (I) ditetapkan dengan KeputuRan Rup11H. 
(3) Pejabat Penatausahaan Barang eebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I], rnempunyai wewenang dan tanggung 
jawab: 
a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan 
persetujuan da!am penyusunan rencana kebutuhan 
barang rnilik daerah kepada Pengelola Barang; 
b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan 
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
pemeli.haraan/ perawatan barang milik daerah 
kepeda Pengelola Barang; Bagian Ketiga 
Pejabat Penatausahaan ~g