Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 21 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam halpengelolaan pasar.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga,
bentuk usaha tetap dein bentuk usaha lainnya.
8. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam
melaksanakan transaksi jual beli.
9. Kawasan Pasar adalah lahan diluar pasar dengan batas-batas tertentu
yang menerima/mendapatkan dam pak keramaian dari keberadaan
pasar.
10. Pasar daerah adalah pasar yang dibangun dengan menggunakan biaya
Pemerintah Daerah.
11.Pasar Desa adalah Pasar yang berada diwilayah desa bersifat historis
dan tradisional serta ditumbuhkembangkan oleh pemerintah.
12. Toko adalah tempat berjualan yang berbentuk bangunan tetap, beratap
dan berdinding/ tertutup, baik bangunan tersendiri atau
berderet/kopel.
13. Rumah-Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah jenis bangunan
permanen berlantai dua atau lebih diPasar Daerah yang terdiri dari
toko dan rumah yang dibangun dengan menggunakan biaya
Pemerintah Daerah.
14. Lapak/Hamparan adalah tempat dasaran yang ditempatkan diluar
toko dan los.
15. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan aktivitas jual
belibarang dan/atau jasa dipasar.
16. Kartu Bukti pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri
bagi pedagang yang diberikan hakpenggunaan Toko atau los.
17. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIPadalah bukti
diri bagi pedagang yang diberikan hakpenggunaan lapak/ hamparan.
18. Pengelolaan pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan
dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
pengembangan secara berkesinambungan.
19. Jasa Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalahpembayaran atas pelayanan jasa dipasar-pasar yang dikelola olehPemerintah Daerah.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusiterutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi
administrasi berupa bunga atau denda.