Menurut PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 76 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 76 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN, pada BAB VI - PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN, menyatakan:

(1)Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
dengan Usaha Kecil diberikan dalam bentuk :
a.pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau
pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan
produksi dan penjualan ;
10b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan
yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi
pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
c. Beban Pembinaan:
1)untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan,
pemasaran, promosi, dan hal -hal lain yang
menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan
serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan
dengan Program Kemitraan;
2)Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya
maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana
Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun
berjalan;
3)Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada
atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
(2) Dana Program BinaLingkungan disalurkan dalam
bentuk:
a. bantuan korban bencana alam;
b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, beasiswa
bagi siswa/mahasiswa miskin atau bagi siswa yang
berprestasi ,prasarana dan sarana pendidikan;
c. bantuan peningkatan prasarana dan sarana
kesehatan, sertasanitasi dasar ;
d. bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana
umum;
e. bantuan sarana ibadah;
f.bantuan pelestarian alam dan upaya peningkatan
mutu lingkungan hidup ;
g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka
pengentasan kemiskinan yang diutamakan untuk:
a.elektrifikasi di daerah yang belum ter aluri listrik;
b.penyediaan sarana air bersih;
c.penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
d.bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan,
promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait
dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi
usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
e.perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu.
f.bantuan pembibitan untuk pertanian,
peternakan dan perikanan; dan/atau
g.bantuan peralatan usaha.
(3)Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di laksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut :
a.calon Mitra Binaan atau usaha kecil menyampaikan
rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka
pengembangan usahanya untuk diajukan kepada
BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga
Penyalur dengan tembusan disampaikan kepada
Sekretariat Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL di
Bappelitbangda, dengan me lampirkan kelengkapan
persyaratan.
b.BUMN Pembina atauBUMN Penyalur atau Lembaga
Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas
permohonan yang diajukan serta melakukan survei
lokasi dan analisa kelayakan usaha calon Mitra Binaan .
11(4)Program Bina Lingkungan sebagaiman a dimaksud pada
, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Bappelitbangda melakukan inventarisasi dan
menyediakan data mengenai program pembangun an
yang dapat dibiayai oleh Program Bina Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diakses
oleh perusahaan BUMN.
b.Datahasilinventarisasi sebagaimana dimaksud
padahuruf a merupakan program prioritas yang
dapat dibiayai dari program bina lingkungan .
c.BUMN Pembina secara bersama -sama atau terpisah
dengan Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL melakukan
survei dan identifikasi sesuai den gan kondisi dan
kebutuhan di wilayah BUMN Pembina setempat.
(5)Alur mekanisme kerja, pendekatan dan diagram alur
untuk mengakses dana PKBL dari BUMN tercantum
dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.