Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018 tentang TATA CARA PE MBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, pada BAB I - V, Pasal 7 dinyatakan:

dilaksanakan oleh Bupati. 
(2) Pelaksanaan penyaluran D ana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh BPKAD . 
(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan setelah Bupati Cq. BPKAD menerima dokumen persyaratan 
penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. tahap I berupa peraturan desa tentang APBDesa dari Kepala Desa; 
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan 
9 
 
c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. 
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan 
tahap II sebagaiman a dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata -rata 
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan 
rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh 
persen). 
(5) Capaian outpu t sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c 
dihitung berdasarkan rata -rata persentase capaian output dari seluruh 
kegiatan. 
(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bi dang, 
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output , volume output , cara pengadaan, dan 
capaian output . 
(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum 
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel 
referensi data de ngan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian /lembaga terkait. 
(8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. BPKAD melalui DPMD dan 
Camat secara berjenjang.