Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor 6 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor 6 Tahun 1945 tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud d engan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
4. Dewan Perwak ilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 
dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RP JMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum 
dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan 
verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan 
dan/atau menimbulkan ter ampasnya kemerdekaan 
seseorang . 
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 
memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh 
pihak keluarga, a dvokat, lembaga sosial, kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara 
maup un berdasarkan penetapan pengadilan. 
5 
 
10. Penghapusan Kekerasan adalah jaminan yang diberikan 
oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan, 
menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban 
kekerasan 
11. Gender adalah pembedaan peran, fungsi dan t anggung 
jawab antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil 
rekacipta/budaya masyarakat 
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (d elapan 
belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
13. Kekerasan berbasis gender adalah setiap perbuatan 
berdasarkan pembedaan p eran, fungsi serta tanggung jawab 
antara laki -laki dan perempuan secara tidak adil yang 
berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual, psikis, ekonomi, sosial, 
termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 
perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum 
atau kehidupan pribadi. 
14. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap 
anak yang berakibat atau mungkin mengakibatkan 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, 
ekonomi, sos ial, termasuk ancaman tindakan tertentu, 
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang 
terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. 
15. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau 
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang 
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, 
suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status 
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang 
berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan 
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak a sasi 
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 
hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. 
16. Korban tindak kekerasan adalah perempuan dan anak yang 
mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun 
emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, 
pengurangan atau perampasan hak -hak dasarnya . 
17. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah dan masyarakat untuk mencegah terjadi tindak 
kekerasan berbasis gender dan anak baik lingkunga n pribadi 
maupun umum. 
18. Perlindungan adalah segalau upaya yang ditujukkan untuk 
memberikan rasa aman dan memenuhi hak -hak korban 
yang dilakukan oleh keluarga, pelayanan terpadu, advokat, 
lembaga so sial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau 
pihak lainnya yang sementara maupun berdasarkan 
penetapan pengadilan. 
 
 
 
6 
 
19. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan 
yang ditujukkan untuk memberikan perlindungan serta 
layan an pemulihan dan reintegrasi so sial, melakukan 
koordinasi dan kerja sama dan pening katan partisipasi 
masyarakat yang dilakukan melalui Pusat Pelayanan 
Terpadu 
20. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang 
dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi 
masing –masing berupa konseling, terapi, advokasi guna 
penguatan dan pem ulihan korban kekerasan. 
21. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk 
melakukan perlindungan korban kekerasan berbasis gender 
dan anak yang dilaksanakan secara bersama -sama oleh 
instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan 
penyelenggaraan pel ayanan kesehatan, rehabilitasi 
psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan 
hukum bagi korban. 
22. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan 
PPT adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh 
Pemerintah Daerah untuk memberikan pe layanan dan 
rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadi 
korban tindak kekerasan secara komprehensif meliputi 
pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, 
pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman 
melalui rujukan. 
23. Pelayanan kesehat an adalah upaya yang meliputi aspek 
promotof, preventif, kuratif , dan rehabilitatif . 
24. Bimbingan Rohani adalah pendampingan dan pelayanan 
untuk penguatan rohani agar korban dapat membangkitkan 
semangat korban, lebih dekat dengan Tuhannya sehingga 
timbul rasa tenang, aman, dan sehat mentalnya . 
25. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
pendamping hukum untuk melakukan proses hukum 
sebagai saksi/korban kekerasan berbasis gender dan anak. 
26. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan 
korban agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, ekonomi 
maupun seksual. 
27. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, 
terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna 
penguatan diri perempuan dan anak dari tindak kekerasan 
untuk menyelesaikan perm asalahan yang dihadapi. 
28. Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapakan 
masyarakat dan korban untuk mendukung penyatuan 
kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti 
keluarga, yang dapat memberikan perlindungan dan 
pemenuhan kebutuhan korban. 
 
 
7 
 
29. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang 
digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap 
korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan 
30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri 
dari suami istri, atau suami istri dan ana knya, atau ayah 
dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah 
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat 
ketiga. 
31. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah 
dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 
32. Masyarakat adala h perseorangan, keluarga, kelompok, dan 
organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.