Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 BUPATI SEKAD AU Nomor 28 Tahun 2013?
Ketentuan dalam BUPATI SEKAD AU Nomor 28 Tahun 2013 tentang STANDARJSASI SARAN A DAN PRASARANA KERJA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau. 
2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 
4. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah 
pembaku an ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan 
dinas. 
5. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai 
penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai 
sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, 
dan kendaraan dinas. 
6. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi 
menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam 
meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggun g jawabnya, seperti 
gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi. 
7. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan 
ukuran luas dan alat- alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan 
serta memenuhi persyaratan estetika. 
8. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan 
kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan. 
9. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, 
terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai. 
10. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang 
dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan 
perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, 
dan kendaraan dinas operasional/khusus/lapangan. 
11. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan 
dipergunakan untuk Pejabat Negara, Bupati dan Wakil Bupati. 
12. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan dinas yang disediakan dan 
ipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan. 
13. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan 
dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran/lapangan, sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
14.Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang 
disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang bersifat khusus, 
misaln ya kendaraan ambulance, kendaraan patroli, kendaraan angkut barang 
dan kendaraan yang didesain khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu. 
hal.5 Menetapkan