Jelaskan isi kandungan Pasal 14 dari PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 15 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 15 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, ketentuan pada BAB IV - MEKANISME PENGANGKATAN, Pasal 14 berbunyi:

Warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah
berakhirnya pengumuman dengan cara mengajukan surat permohonan menjadi Perangkat Desa
secara tertulis kepada Kepala Desa melalui panitia di atas kertas segel atau bermeterai cukup
dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang
dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di
atas kertas segel atau bermeterai cukup; 
surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
segel atau bermeterai cukup; 
fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh
pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; 
fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat
berwenang; 
fotokopi sertifikat kursus komputer atau surat pernyataan yang dibuat yang bersangkutan di atas
kertas segel atau bermeterai cukup yang menyatakan memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer dengan baik minimal Microsof Word dan Microsof Excel .
surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau
hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai
cukup;
surat pernyataan tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas
kertas segel atau bermeterai cukup;
surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5
(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang; 
surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum Daerah atau Pusat Kesehatan
Masyarakat; 
surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai
Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar; dan
khusus dalam Pengangkatan Kepala Dusun, ditambah dengan surat pernyataan sanggup
bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat Kepala Dusun yang dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
Perangkat Desa, Anggota BPD, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah/Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa,
selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan
surat izin dari Pejabat yang berwenang.
Berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2)
dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
1 (satu) bendel salinan untuk Pemerintah Desa; dan
1 (satu) bendel salinan untuk Camat. 
Dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pendaftar pada setiap formasi
jabatan Perangkat Desa yang akan dilakukan pengisian paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pendaftar atau pendaftar
hanya 1 (satu) orang pada salah satu atau lebih formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari untuk formasi yang belum memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap
belum ada pendaftar dan/atau jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada salah satu atau
lebih formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia melaporkan kepada Kepala
Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
Berdasarkan laporan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menunda
pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa pada formasi yang belum memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 6 (enam) bulan.
Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, huruf l,
huruf o, dan format surat lamaran menjadi Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.