Apa saja yang diatur dalam Pasal 91 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN, BAB XV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 91 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong . 
 
 
 
 Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal 5 Agustus 2017 
 
BUPATI REJANG LEBONG, 
 
 
ttd 
 
H. AHMAD HIJAZI 
 
Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 7 Agustus 2017 
 
Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REJANG LEBONG 
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 
 
 
ttd 
 
PRANOTO 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
TAHUN 201 7 NOMOR 123 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI 
BENGKULU : (5/41/2017) 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, 
 
 
 
MAX PINAL, SH.M.Si 
Pembina / IV.a 
NIP. 19680511 200212 1 004 
42 
 
35. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya . 
36. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, 
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang 
layak huni . 
37. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih 
dari satu satuan perumahan yang mempunyai p rasarana, sarana, utilitas 
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan . 
38. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan . 
39. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan 
kualitas fungsi sebagai tempat hunian . 
40. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi 
syarat . 
41. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah 
yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan 
minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. 
 
 
Dari aturan 
Perumahan dan Permukiman Kumuh berpedoman pada Undang -Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 
02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh . 
Sedangkan Rumah Tidak Layak Huni berpedoman pada Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT /M/2016 tentang 
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur. 
 
Dari istilah 
Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum sebagai has il upaya pemenuhan rumah yang layak huni . 
Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang 
tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas 
bangunan, dan kesehatan penghuni (satuan rumah/rumah per rumah) . 
 
Dari Program/Kegiatan 
RTLH : Rumah Sehat Sederhana, kegiatannya Bantuan Rumah Swadaya 
Kumuh : Kotaku (kota tanpa kumuh), Penataan Kawasan 
 
 
43