Apa bunyi lengkap Pasal 33 dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 41 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 41 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN, pada , Pasal 33 dinyatakan:

, Pasal 39 ayat (2) ,dan Pasal 45
Peraturan Daerah Kota Bogor N omor 5
Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017
tentang Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor;
2Mengingat :1.Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);
2.Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repub lik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4.Peraturan Bank Indonesia
Nomor 14/9/PB I/2012 tentang Uji
Kemampuan dan Kepatutan ( Fit And Proper
Test) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5331);
35.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5629);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
7.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 5/POJK.03/2015 tentan g Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan
Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan
Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi
Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi
dan Anggota Dewan Komisaris Bank
Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 397,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5815);
410.Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
Milik Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 12/Pojk.03/2016 tentang Kegiatan
Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti ;
12.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal
Daerah Kepada Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 1 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5
Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Kota Bogor (Lembaran Daer ah Tahun 2017
Nomor 3 Seri E);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KOTA BOGOR .
BABI
KETENTU ANUMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
53.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintaha n yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD.
5.Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Ba nk Umum,
Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek,
Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun,
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga
Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan,
baik yang melaksanakan kegiatan usahanya
secara konvensional maupun secara syariah.
6.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentu k kredit dan/atau bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
sebagaimana dimaksud dalam undang -undang yang mengatur
mengenai perbankan dan perbankan syariah.
7.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang -undang
mengenai perbankan.
8.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR
adalah bank yang melaksanakan kegi atan usaha
secara konvensional yang dalam kegiatannya
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai
Perbankan yang diklasifikasikan berdasarkan modal inti
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
69.BPR berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat
BPRKU adalah pengelompokan BPR berdasarkan kegiatan
usaha BPR yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki
yaitu:
a.BPRKU 1 ad alah BPR dengan modal inti kurang
dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
b.BPRKU 2 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
sampai dengan kurang dari R p50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah); dan
c.BPRKU 3 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
10.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Kota Bogor yang selanjutnya diseb ut Bank Kota Bogor
adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang
usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan
Undang -Undang tentang Perbankan.
11.Kantor Cabang adalah kantor Bank Kota Bogor yang secara
langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank Kota
Bogor yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha
yang jelas di Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
12.Kantor Kas yaitu kantor Bank Kota Bogor yang melakukan
pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka
membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha
yang jelas di Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
13.Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan kas keliling,
payment point , dan kegiatan layanan dengan menggunaka n
kartuautomated teller machine dan/atau kartu deb it.
14.Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka
melayani masyarakat secara berpindah -pindah
dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi
tertentu secara tidak pe rmanen, antara lain kas mobil,
kas terapung, mobil phone atau kantor Bank Kota Bogor
nonpermanen, tidak termasuk kegiatan promosi.
715.Payment Point yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka
melayani masyarakat dalam bentuk p elayanan pembayaran
atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara Bank
Kota Bogor dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu,
seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik,
gaji pegawai, dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
16.Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki
kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap
kegiatan usaha Bank Kota Bogor.
17.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat
dengan PSP adalah Wali Kota.
18.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Kota Bogor.
19.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud
dalam Undang -Undang mengenai Perusahaan Daerah.
20.Pengawas Independen adalah anggota Dewan Pengawas
yang tidak memiliki hubungan keuangan, kep engurusan,
kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi,
dan/atau pemegang saham atau hubungan lain yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen .
21.Pejabat Eksekutif yaitu peja bat yang bertanggung jawab
langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh
terhadap kebijakan dan operasional Bank Kota Bogor,
antara lain pemimpin Kantor Cabang, kepala divisi,
kepala bagian, manajer ,dan/atau pejabat lainnya yang setar a.
22.Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan
prinsip-prinsip keterbukaan ( transparency ), akuntabilitas
(accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ),
independensi ( independency ), dan kewajaran ( fairness ).
23.Risiko adalah potensi kerugia n akibat terjadinya suatu
peristiwa tertentu.
24.Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi
dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi,
menguku r, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul
dari seluruh kegiatan usaha BPR Bank Kota Bogor.
825.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas,
dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,
dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
26.Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern Bank
Kota Bogor.
27.Lembaga Sertifikasi Profesi yaitu lembaga pelaksana kegiatan
sertifikas i profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan
peraturan perundang -undangan.
28.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat
BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah
berdasarkan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Badan ini bekerja untuk menjamin
mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh
sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.
29.Pegawai adalah pegawai pada Bank Kota Bogor yang diangkat
dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Direksi.
30.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/suami
dan anak.
31.Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar
skala Gaji Pegawai pada B ank Kota Bogor.
32.Penghasilan adalah gaji ditambah
dengan tunjangan -tunjangan yang sah.
33.Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja
yang ditetapkan oleh Direksi.