Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Lemba ga Kebijakan Pengadaan Nomor 34 Tahun 2003?
Ketentuan dalam Peraturan Kepala Lemba ga Kebijakan Pengadaan Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pemb entukan Kabupat en Melawi dan Kabup aten, Pasal 10 menetapkan:

Pasal 9 Bagian Kesatu 
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan BAB IV 
PENGELOLAAN KEG IATAN 
(1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa 
dimana pekerjaannya direncanakan , dikerjakan 
dan/ atau diawasi sendiri oleh TPK. 
(2) Pelaksanaan Swakelo la oleh TPK meliputi kegiatan 
persiapan , pelaksanaan, pengawasan, penyerahan , 
pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan. Pasal 12 Bagian Kesatu 
Ketentuan Umum Swakelola BABY 
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA (1) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai 
berikut: 
a. mengumumkan rencana umum pengadaan 
barang/jasa di desa pada tempat-tempat strategis; 
b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
berdasarkan data harga pasar setempat atau harga 
pasar terdekat dari desa tersebut dengan 
memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas 
barang/ jasa yang akan diadakan; 
c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa ; 
d. khusus pekerjaan Konstruksi , menetapkan gambar 
rencana kerja sederhana/ sketsa ; 
e. menetapkan penyedia Barang/Jasa; 
f. membuat rancangan Surat Perjanjian; 
g. menandatangani Surat Perjanjian; 
h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen 
pengadaanBarang/Jasa ;dan 
1. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil 
pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa setiap 
semester dalam Musyawarah Desa dengan disertai 
Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan. 
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat 
menggunakan tenag aahli/teknis yang berasal dari 
pegawai negeri sipil atau swasta sesuai dengan keahlian 
dibidangnya. 
(3) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau 
menandatangani surat perjanjian dengan penyedia 
Barang / Jasa apabi la: 
a. belum tersedia anggaran ; 
b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam 
APBDesa . Pasal 11 Bagian Kedua 
Togas dan Wewenang TPK (2) Pembayaran honorarium TPK dilakukan setelah 
seluruh pekerjaan dan administrasi pertanggung 
jawaban pekerjaan selesai dilaksanakan. 
(1) Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaan 
Barang/ Jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara 
Swadaya , dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa 
yang dianggap mampu oleh TPK. 
(2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka 
mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mengacu pada BAB VI ketentuan 
Peraturan Bupati ini. 
(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi , TPK: 
a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung 
jawab tekn is pelaksanaan pekerjaan yang dianggap 
mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan ; 
b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas 
teknis terkait; dan/ atau 
c. dapat di ban tu oleh pekerja (tukang dan/ a tau 
mandor) . 
(4) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan , pembuatan 
dan/ a tau peningkatan jalan di pedesaan , untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan 
Barang/ J asa yang dilakukan secara Swakelola , TPK 
mengajukan pencairan dana kepada PTPKDes terbagi 
tiga tahap yaitu: 
a. tahap pertama senilai 50°/o (lima puluh perseratus) 
merupakan uang dimuka dari nilai pekerjaan untuk 
membia yai persiapan pelaksanaan kegiatan ; 
b. tahap kedua senilai 40°/o (empat puluh perseratus) 
setelah TPK mempertanggung jawabkan 100% 
( seratus perseratus) dari nilai uang dimuka yang 
telah dipergunakan ; Pasal 14 Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Swakelola Rencana Pelaksanaan Swakelola dibahas dalam 
Mus yawarah Desa meliputi: 
a. Rencana Anggaran Bia ya (RAB); 
b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ; 
c. Rencana penggunaan tenaga kerja ,kebutuhan bahan , 
dan kebutuhan peralatan ; 
d. Khusus pekerjaan konstruksi , menetapkan gambar 
rencana kerja sederhana/ sketsa ; 
e. Spesifikasi teknis . Pasal 13 Bagian Kedua 
Rencana Pelaksanaan (3) Khusus untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan 
konstruksi tidak sederhana , yaitu pekerjaan kontruksi 
yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan 
berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola. 
(1) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Barang/Jas a 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan 
Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa 
secara langsung di Desa . 
(2) Dalam hal TPK mengundang Pen yedia Barang/ Jasa 
harus memiliki kriteria sebagai berikut : 
a. memiliki tempat usaha dengan alamat tetap , jelas , 
dan dapat dijangkau dengan jasa pengiriman serta 
usaha yang masih aktif didukung dengan kebenaran 
usaha dari Kepala Desa ; Pasal 16 Bagian Kesatu 
Ketentuan U mum BAB VI 
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA 
MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA (1) TPK dapat membeli bahan/material yang tersedia di 
desa dari mas yarakat dengan pemba yaran berdasarkan 
perhitungan prestasi kerja dan atau kubikasi. 
(2) Mas yarakat yang bekerja men yediakan bahan/material 
minerba dikenakan pajak sesuai peraturan perundang ­ 
undangan yang berlaku. 
(3) Pekerja wajib memba yar pajak penghasilann ya 
berdasarkan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku kepada bendahara desa yang selanjutn ya 
disetorkan ke Kas Negara . 
(4) TPK dapat membeli barang dan jasa yang penyediann ya 
melalui Badan U saha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan 
Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) dengan harga yang 
kompetitif dan sesuai spesifikasi jenis pekerjaan . Pasal 15 c. tahap ketiga senilai 10% (sepuluh perseratus) setelah 
TPK mempertanggung jawabkan 100° /o (seratus 
perseratus) dari nilai uang yang diminta pada tahap 
kedua yang telah dipergunakan ; dan 
d. bukti pembayaran dianggap sah setelah ada 
persetujuan dari Sekretaris Desa selaku Koordinator 
PTPKDes . 
(5) TPK wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan 
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabn ya, 
selanjutnya dievaluasi setiap minggu dan membuatkan 
laporan . 
(6) TPK wajib mempertanggung jawabkan realisasi 
keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi 
kewajibann ya. 
(7) TPK wajib mempertanggung jawabkan hasil 
pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku 
PKPKDes . 
(1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa meliputi : 
a. pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan 
Rp. 50.000.000 ,00(lima puluh juta rupiah) ; 
b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; 
dan 
c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) . 
(2) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai 
dengan Rp. 50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) 
sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a adalah 
se bagai beriku t: 
a. melakukan pembelian langsung atas Barang/Jasa 
kepada 1 (satu) penyedia Barang/Jasa ; 
b. pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan 
penawaran secara tertulis ; 
c. melakukan negosiasi (tawar-menawar) secara 
langsung ditempat kepada penyedia Barang/Jasa ; 
dan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi ; 
d. penyedia Barang/ Jasa memberikan bukti transaks i 
berupa nota , faktur pembelian , atau kuitansi untuk 
dan atas nama TPK. Pasal 18 Bagian Ketiga 
Pelaksanaan (1) Dalam perencanaan pengadaan Barang/Jasa TPK harus 
mempertimbangkan : 
a. kondisi/keadaan yang sebenarn ya dilokasi/lapangan ; 
b. kepentingan mas yarakat setempat ; 
c. jenis , sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah 
penyedia Barang/ J asa yang ada; dan 
d. kebutuhan barang/bahan . 
(2) TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa yang meliputi : 
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data 
harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari 
desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos 
angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan 
diadakan ; 
b. spes ifikasi telmis barang/jasa ; dan 
c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar 
rencana . Pasal 17 Bagian Kedua 
Perencanaan b. Untuk pekerjaan kontruksi , mampu men yediakan 
tenaga ahli dan/ atau peralatan yang diperlukan 
dalam pelaksanaan pekerjaan ; dan 
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) . 
(3) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas 
Rp. 50.000 .000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan nilai Rp. 200.000.000 ,00 (dua ratus juta rupiah) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
sebagai berikut : 
a. TPK melakukan pengadaan langsung atau 
penunjukan langsung atas barang/jasa kepada 1 
(satu) penyedia Barang/Jasa ; 
b. TPK melakukan permintaan penawaran secara 
tertulis dari penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri 
daftar Barang/Jasa (rincian barang/jasa atau ruang 
lingkup pekerjaan , volume , dan satuan) ; 
c. penyedia Barang/ Jasa men yampaikan pena waran 
tertulis yang berisikan daftar barang/jasa (rincian 
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan , volume , 
dan satuan) dan harga; 
d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan 
penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang 
lebih murah ; 
e. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi 
berupa nota , faktur pembelian , kuitansi untuk dan 
atas nama TPK; 
f. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia 
barang/ jasa terpilih di papan pengumuman Kantor 
Desa dan tempat strategis lainn ya di desa sekurang ­ 
kurangn ya terdiri dari: 
1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan ; 
2) nama dan alamat penyedia barang/jasa ; 
3) harga akhir hasil negosiasi (tawar -menawar) ; 
4) jangka waktu penyerahan barang atau 
pelaksanaan pekerjaan; 
5) tanggal diumumkan . 
(4) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah 
sebagai berikut: 
a. mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara 
tertulis dari 2 (dua) pen yedia Barang/Jasa yang 
berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian 
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan , volume , 
dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa ; 
b. penyedia barang/jasa men yampaikan penawaran 
secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian 
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan , volum e 
dan satuan) dan harga ; 
c. menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa 
terhadap kedua penyedia Barang/ Jasa yang 
memasukkan penawaran ; 
d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang 
ditawarkan : 
1) dipenuhi oleh kedua penyedia Barang/Jasa , maka 
dilanjutkan dengan proses negosiasi secara 
bersamaan ; 
2) apabila dipenuhi oleh salah satu penyedia 
Barang/Jasa , maka TPK tetap melanjutkan 
negosiasi kepada penyedia barang/jasa yang 
dapat memenuhi spesifikasi teknis tersebut ; 
3) jika tidak dipenuhin ya oleh kedua penyedia 
Barang /Jasa , maka TPK membatalkan proses 
pengadaan . 
e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud 
pada huruf d angka 3 tidak terpenuhi , maka TPK 
melaksanakan kembali proses pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada 
penyedia Barang/Jasa yang lain; 
f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk 
memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua 
penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangi 
jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta 
tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau 
penyelesaian pekerjaandan dituangkan ke dalam 
berita acara hasil negosiasi; 
g. Ketua TPK dan penyedia Barang/Jasa 
menandatangani surat perjanjian yang berisi 
sekurang - kurangnya : 
1) tanggal dan tern pat dibuatn ya surat perjanjian ; 
2) para pihak; 
3) ruang lingkup pekerjaan ; 
4) nilai pekerjaan ; 
5) hak dan kewajiban para pihak ; 
6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ; 
7) ketentuan keadaan Force Majeure ; 
8) sanksi , termasuk denda keterlambatan ; dan 
9) tata cara pembayaran . 
h. pihak penyedia Barang/Jasa yang b erwenang 
menandatangi Surat Perjanjian sebagaimana 
dimaksud para huruf g , adalah pemilik toko ,pemilik 
usaha dagang , Direksi dan/atau pihak lain yang 
bukan Direksi atau yang naman ya tidak disebutkan 
dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar sepanjang 
pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang 
berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat 
kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari 
Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta 
Pendirian/ Anggaran Dasar; 
1. TPK mengumumkan data barang/ pekerjaan dan 
penyedia barang/jasa terpilih dipapan pengumuman 
Kantor Desa dan papan/tempat strategis sekurang­ 
kurangn ya mencantumkan: 
1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan ; 
2) nama dan alamat penyedia barang/jasa ; 
3) harga hasil negosiasi; 
4) jangka waktu p enyerahan barang atau 
pelaksanaan pekerjaan ; dan 
5) tanggal diumumkan. 
(5) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), untuk menambah pekerjaan 
dan/ atau melaksanakan pekerjaan tambahan 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan 
dan ketersediaan anggaran. 
(1) keadaan Force Majeure merupakan salah satu keadaan 
yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak 
dapat diperkirakan sebelumn ya, sehingga kewajiban 
yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak 
dapat dipenuhi . Pasal 21 Bagian Kelima 
Force Majeur e (1) Pemba yaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada 
penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai 
ketentuan tahapan pemba yaran . 
(2) Pemba yaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), diberikan kepada penyedia 
Barang/ Jasa setelah TPK melakukan pem eriksaan 
yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terim a 
Barang/ Pekerjaan . 
(3) Pemba yaran terakhir atas prestasi pekerjaan 
diba yarkan setelah dikurangi dengan denda 
keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang/ Jasa 
sebesar 1/ 1000 X (kali) jumlah hari keterlambatan X 
(kali) nilai total surat perjanjian (apabila terjad i 
keterlambatan) . Pasal 20 Bagian Keempat 
Pemba yaran Prestasi Kerja Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan : 
(1) Apabila diperlukan , TPK dapa t memerintahkan secara 
tertulis kepada Pen yedia Barang/Jasa untuk 
melakukan peru bahan ruang lingku p pekerjaan yang 
meliputi: 
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan ; 
b. mengurangi jenis pekerjaan ; 
c. mengubah spesifikasi teknis ; dan/ atau 
d. melaksanakan pekerjaan tambah kurang . 
(2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf 
d, Penyedia Barang/ Jasa men yampaikan 
perhitungan/p enawaran tertulis kepada TPK. 
(3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan 
Penyedia Barang/ Jasa ntuk memperoleh harga yang 
lebih murah . 
(4) Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan 
adendum surat perjanjian yang memuat perubahan 
ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati . Pasal 19 
(1) Apabila terjadi perselisihan antara TPK dan Penyedia 
Barang/ Jasa , maka terlebih dahulu diselesaikan 
melalui mus yawarah untuk mufakat yang dipimpin 
langsung oleh Kepala Desa selaku PTPKDes. Pasal 23 Bagian Ketujuh 
Penyelesaian Perselisihan TPK secara sepihak dalam melakukan pemutusan Surat 
Perjanjian Kerja apabila : 
a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat 
kesalahan penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 14 
hari kalender ; 
b. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam 
melaksanakan kewajibann ya dan tidak memperbaiki 
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 
oleh TPK; dan 
c. apabila penyedia Barang/ Jasa terbukti melakukan 
Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/ atau 
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan 
oleh instansi yang berwenang . Pasal 22 Bagian Keenam 
Pemutusan Surat Perjanjian (2) yang dapat digolongkan sebagai keadaan Force Majeure 
dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa di Desa 
meliputi: 
a. bencana alam ; 
b. bencana sosial; 
c. kebakaran; 
(3) dalam hal terjadi keadaan Force Majeure , penyedia 
Barang/ Jasa memberitahukan ten tang terjadinya 
keadaan Force Majeure kepada TPK secara tertulis 
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender 
sejak terjadinya keadaan Force Majeure , dengan 
menyertakan salinan asli pemyataan Keadaan Force 
Majeure yang dikeluarkan oleh pihak/ instansi yang 
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 
(4) hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang 
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak 
penyedia Barang tidak termasuk Katagori Keadaan 
Force Majeure . 
(5) keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan 
terjadinya keadaan Force Majeure tidak dikenakan 
sanksi. 
(6) setelah terjadinya keadaan Force Majeure, para pihak 
dapat melakukan kesepakatan kembali , dan 
selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat 
Perjanjian Kerja . 
( 1) Kepala Desa wajib melakukan pengendalian 
Pengadaan Barang/ Jasa diDesa . 
(2) Camat selaku pembina di tingkat kecamatan 
melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan 
barang/jasa di desa . 
(3) Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP) wajib melakukan 
pengawasan terhadap proses pengadaan 
Barang/Jasa di Desa. 
(4) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang/jasa di 
Desa wajib ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Pasal 25 Bagian Kesatu 
Pengawasan BAB VII 
PEN GAW ASAN DAN SANKS! (1) TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh 
basil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Surat Perjanjian . 
(2) Apabila terdapat kekurangan dalam basil pekerjaan , 
TPK melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa 
selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan 
pencairan dan memerintahkan kepada penyedia 
Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau 
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang 
disyaratkan di dalam Surat Perjanjian . 
(3) Penyedia Barang/ Jasa dapat mengajukan permintaan 
pemba yaran secara tertulis kepada PKPKDes melalui 
TPK setelah pekerjaan selesai 100° /o ( seratus 
perseratus) dengan dilampiri Berita Acara 
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah 
Terima Hasil Pekerjaan . Pasal 24 Bagian Kedelapan 
Serab Terima Pekerjaan (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) tidak tercapai kata mufakat , 
maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui 
pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan. 
(1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika 
terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan atau 
tindakan se bagai beriku t: 
a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain 
yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun , 
baik langsung maupun tidak langsung guna 
memenuhi keinginann ya yang bertentangan 
dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan 
dalam Dokumen Perjanjian Kerja , dan/ a tau 
ketentuan peraturan perundang-udangan yang 
berlaku ; 
b. melakukan persekongkolan dengan penyedia 
Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga 
Pena waran di luar prosedur pelaksanaan 
Pengadaan Barang/ J asa, sehingga 
mengurangi/ menghambat , memperkecil dan/ atau 
meniadakan persaingan yang sehat dan/atau 
merugikan orang lain; 
c. membuat dan/ a tau men yampaikan dokumen 
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk 
memenuhi pers yaratan Pengadaan Barang/ Jasa ; 
d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian 
Kerja dengan alasan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan dan/ atau tidak dapat 
diterima oleh TPK; 
e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan Surat Perjanjian Kerja . 
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikenakan sanksi beru pa: 
a. sanksi administratif , berupa peringatan/t eguran 
tertulis; 
b. gugatan secara perdata ; 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b dan huruf c,dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku . 
(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas 
informasi yang disampaikan Pen yedia Barang/ Jasa , 
dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon 
pemenang . 
(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan 
dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa , maka TPK: 
a. dikenakan sanksi administrasi; 
b. dituntut ganti rugi; 
(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a berupa teguran/peringatan tertulis 
dan apabila terjadi pelanggaran dan/ atau 
kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh 
anggota TPK dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa di 
Desa , maka dapat diberhentikan sebagai anggota 
TPK. Pasal 26 Bagian Kedua 
Sanksi 
Pengadaan barang , bahan dan material yang memerlukan 
biaya angkut dari lokasi pengadaan barang , bahan dan 
material menuju ke Desa dapat menggunakan biaya 
pengangkutan dengan harga wajar sesuai dengan kondisi 
geografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat 
serta dapat dipertanggung jawabkan . Pasal 30 (1) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan 
Bupati ini tidak berlaku untuk pengadaan tanah untuk 
keperluan Desa. 
(2) Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan 
sebelum berlakun ya Peraturan Bupati ini tetap sah. 
(3) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pengadaan 
Barang /Jasa yang sedang berjalan tetap dapat 
dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan 
Bupati ini. Pasal 29 BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN Pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah 
yang membidangi pengadaan barang/jasa dapat melakukan 
pembinaan, pendampingan, pelatihan , peningkatan 
kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia 
tentang pengadaan barang/jasa di desa. Pasal 28 BAB VIII 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Apabila penyedia jasa konsultan perencana (tenaga ahli) 
tidak cerrnat dalam men yusun perencanaan pengadaan 
barang/jasa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap 
pemerintah Desa atas beban biaya APBDesa dikenakan 
sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan 
dengan beban biaya dari Pen yedia Jasa Konsultan yang 
bersangkutan , dan/ atau di tun tut dengan ganti rugi sesuai 
perjanjian kerja yang telah disepakati bersama . Pasal 27 
ZAKARIA 
BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 16 TTD Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 2 Maret 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU , RUPINUS TTD BUPATI SEKADAU , Ditetapkan di Sekadau 
pad a tanggal 2 Maret 2018 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
Agar setiap orang dapat mengetahuin ya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatann ya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau . Pasal 31 BABX 
KETENTUAN PENUTUP 
RU PIN US BUPATI SEKADAU, 
TTD Catata n: 
1) Disi dengan nama desa 
2) Nama Tempat 
3) Tanggal, Bulan, dan Tahun 
4) Nama Jelas dan Tanda Tangan ................. ............ ") ..................... 2), .•..•.......•.••• ... 3) Dernikian pern yataan pakta integritas ini saya buat sebagai janji untuk menjalankan 
tugas sebagai TPK 1. Tunduk dan patuh terhadap peraturan dan Perundan g undan gan 
yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indon esia 
2. Menjalan kan kewajiban sebagai anggota TPK Desa 11 
2. Tidak akan melakukan praktek kolusi , korupsi dan nepotism e 
3. Akan m elaporkan kepada pihak yang berwajib jika mene mukan 
indikas i adan ya korups i, kolusi dan nepotism e 
4. Tidak berkomunikasi , mempengaruhi dan m enerima s esuatu yang 
berkaitan deng an jaba tan saya sebagai anggo ta TPK Desa 11 Dalam rangka pelaksanaa n pembangunan yang ada di desa , selaku Tim 
Pengelola Kegiatan (TPK) Desa 1l berjan ji: Nama 
Tempat, Tanggal lahir 
Alamat Saya yang bertanda tanga n di bawah ini : : PERATU RAN BUPAT I SEKAD AU 
: 16 TAHUN 2018 
: 2 MARET 2018 
: TATA CARA PENG ADAAN BARANG /JASA DI DESA 
CONTOH SURAT PERNY ATAAN PAKTA INTEGRITAS LAMPIRAN I. 
NOMOR 
TAN GGAL 
TENT ANG 
Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melak sanakan pekerjaan 
.......... 5) tersebut , diminta segera mengajukan surat penawaran harga. 
Surat pena waran dialamatkan kepa da 7lselaku Tim Pengelola 
Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) , asli l(satu) bermate rai 
Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) . 
2. Surat Pena waran paling lam bat kami terima tanggal ...... 8) NO JENIS BARANG/ JASA VOLUME SATUAN SPESIFIKASI Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan 4), diman a 
didalamn ya terdapat pekerjaan 5l Adapun spesifi kasi teknis 
yang kami pers yaratkan adalah : 
1. ruang lingku p pekerjan 6) 
2. daftar barang/jasa Desa ....... 1l, tgl-bln-thn 
Kepada : 
Yth 2) 
Di 3) Nomo r: 
Lamp. : 
Hal : Pemberi tahuan Penawaran KOPTPK CONTOH SURAT PERMINTAAN PENAWARAN : PERATURA N BUPATI SEKADAU 
: 16 TAHUN 2018 
: 2 MARE T 2018 
: TATA CARA PENG ADAAN BARANG /JASA DI DES A LAMP IRAN II. 
NO MOR 
TANG GAL 
TEN T ANG 
RUPINUS TIO BUPATI SEKADAU, Catatan : 
1) Nam.a Desa 
2) Penye dia Baran g dan Jasa 
3) Alam.at 
4) Jenis Kegiat.an 
5) J enis Pekerjaan 
6) Lokasi Kerja 
7) Nama Ketua TPK 
8) Tanggal Pengajuan 
9) Nam.a Jelas dan Tanda Tangan 9) 9) Ketua TPK D ESA Mengetah ui, 
Kepala Desa 1> 
selak u Pemegang Kekuasaan Penge lolaan 
Keuangan Desa 1> Demikian surat permintaan penawaran mi kami sampaikan , atas 
perhatian saudara diucapkan terima kasih. Surat Pena waran dilampiri : 
1. Daftar penawaran harga termasuk pajak, bea materai dan jasa 
Penggandaan ; 
2. Fotocop y Surat Ijin U saha Perdagangan (SIUP) ; 
3. Fotocop y Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dan 
4. Bukti pemba yaran pajak tahun terakhi r. 
linan Sesuai denga 
KEPALA BAGIAN U RUPINU S ITO BUPATI SEKAD AU, Catatan: 
1) Nama Desa 
2) Alam at 
3) Jenis Kegiatan 
4) Nomor Penawaran dari TPK 
5) Tanggal Kiriman dari TPK 
6) Nilai Rupiah yang di ditawarkan 
7) Tanda Tangan dan N ama J elas 7) Penyedia Barang/jasa Demikian surat penawaran harga ini kam i buat untuk menjadikan periksa . Menanggapi surat permintaan penawaran dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan 
..... .... 3) Nomor 41 tanggal 5lhal pemberitahuan penawaran , maka 
bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan 
tersebut Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp. ,00 
( ....... 6lrupiah) dengan rincian sebagairnana terlampir. sesuai dengan pers yaratan 
yang diminta , bersama in i kami sampaikan : 
1. Daftar rincian penawaran harga 
2. Fotocop y Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
3. Fotocop y Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
4. Bukti pembayaran pajak tahun terakhir Desa ....... 1), tgl-bln-thn 
Kepada : 
Yth. Ketua Tim Pengelola 
K . D ll egiatan esa . 
Di 2) Nomor : 
Lamp .: 
Hal : Penawaran Harga KOP PENYEDIA BARANG/ JASA CONTOH SURAT PENAWARAN HAR GA : PERAT URAN BUPATI SEKADAU 
: 16 TAHUN 2018 
: 2 MARET 2018 
: TATA CARA PENGADAAN BARANG /JASA DI DES A LAM PIRAN III. 
NOMO R 
TANGGAL 
TENT A NG 
RUPINUS BUPATI SEKADAU , 
TTD Catatan : 
1) Na.ma Desa 
2) Tanda Tangan dan Na.ma Jelas ••••••••••••••••••••••••••••• 2) Desa tl, tgl-bln-thn 
Penyedia Bara ng/jas a NO JENIS VOLUME SATUAN HAR GA JUMLAH 
BARANG/JASA SATUAN HAR GA 
JUMLAH DAFT AR RINC IAN PENAWARAN HARGA BARANG /JASA SUD AH TERMASUK PAJAK KEPADA 
NEG ARA DAN BE A MATERA!. KOP PENYEDIA BARANG/JASA : PERATURAN B UPATI SEKADAU 
: 16 TAHUN 2018 
: 2 MARET 2018 
: TATA CARA PENGADAAN BARA NG/JASA DI DESA 
CONTOH DAFT AR RINCIAN PENAW ARAN HARGA BARANG /JASA LAMPI RAN TV. 
NOMOR 
TANGGAL 
TENT ANG 
RUPINUS TTD BUPATI SEKADAU, Cata.tan : 
1) Nama Desa 
2) Penyedia Barang dan Jasa 
3) Alam at 
4) Nomo r Penawaran dari Penyedia Barang dan Jasa 
5) Tanggal Kiriman dari Penyedia Barang dan Jasa 
6) Tanda Tangan dan Nama Jelas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6) 6) Ketua TPK DES A Mengetahui, 
Kepala Desa ') 
selaku Pemeg ang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Desa 1> Dernikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Hari 
Tanggal : 
Jam 
Tempat : 
Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Harga 2. untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada: Menanggapi surat penawaran harga saudara nomor 4) tanggal sJ hal: 
Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 
1. setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga saudara , pada 
prinsipn ya kami tidak berkeberatan , tetapi berdasarkan harga penawaran yang 
saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikai dan negosiasi harga terhadap 
penawaran saudara tersebut . Desa 1J, tgl-bln-thn 
Kepada : 
Yth 2J 
Di 3J Nomor : 
Lamp .: 
Hal : Undangan KOPTPK CONTOH UNDANGAN KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA : PERATURAN BUPATI SEKADAU 
: 16 TAHUN 2018 
: 2 MAR ET 2018 
: TATA CARA PENGAD AAN BARANG/JASA DI DESA LAMPIRA N V. 
NOMO R 
TANGGA L 
TEN T ANG 
engan asi esep a 1n1 engan rmcian se a zai e ut: 
NO JENIS VOLUME SATUAN HAR GA JUMLAH 
BARANG/JASA SATUAN HAR GA 
JUMLAH Adapun mengen ai pengajuan p enawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut 
disampaikan sebagai berikut: 
a. Besam ya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh penyedia b arang/jasa 
dari 10l Adalah sebesar Rp 12l,OO ( 12l rupiah) termas uk beban pajak 
dan bea materai ; 
b. Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran terse but dapat dilih at secar a 
rinci dalam lampiran surat pena waran harga . 
c. Setalah dilakukan beberapa pembicaraan baik men yangkut negos iasi serta 
beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersa ma-sam a telah 
menyepakati pengu rangan atas penawaran yang diajukan penyedia 
barang/jasa dari 10l Sebesar Rp 12i,oo ( 12) rupiah) menjad i sebesar 
Rp. ,00 (rupiah)termas uk beban pajak dan bea materai yang harus diba yar 
penyedia barang/jasa dari 10l dan selanjutn ya Penyedia barang/Jasa dari 
101 akan membuat dan men yampaikan surat pena waran yang baru sesuai 
d h ·1 k ak tan . . d b . b rik Pada hari 4l tanggal si bulan 6l tahun 7l pada pukul Bldengan 
mengambil tempat di kami yang bertanda tangan diba wah ini telah 
melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan 3l Rapat dipimpin 
oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan .91 dengan pihak penyedia barang/jasa d ari 
........ 10l pada saat klarifikasi dan negosiasi harga pihak penyedia barang/jasa 
yang dihadiri oleh 11J men yatakan hal-hal sebagai b erikut: 
1. Bah wa pihak penyedia barang / jasa dari .... 10lmen yatakan telah menerima 
semua surat yang b erkaitan dengan proses p ekerjaan . 
2. Bah wa pihak p enyedia barang /jasa dari .... 10Jmen yambu t baik dan 
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini 
dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan . Pk . 3) e eIJaan : . BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA 
NO MOR : 1) (TPK) 
NOMOR : 2i (pen yedia) CONTOH BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI : PERA TURAN B UPA TI SEKAD AU 
: 16 TAHUN 2018 
: 2 MARET 2018 
: TATA CARA PENG ADAAN BARAN G/JASA DI DESA LAMPIRAN VJ. 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 
n Sesual d ngan 
PAlA BAGIAN HU RUPINUS TIO BUP ATI SEKADAU, Catatan: 
1) Nomor Surat dari TPK 
2) Nom or Surat dari Penyedia Barang dan Jasa 
3) Jenis Kegiatan 
4) Hari Berita Acara Dilaksanakan 
5) Tanggal Berita Acara Dilaksanakan 
6) Bulan Berita Acara Dilaksanak an 
7) Tahun Berita Acara Dilak sanakan 
8) Jam Berita Acara Dilaksanak an 
9) Jenis Peke rjaan 
lO)Nama Desa 
11) Ketua Penyedia Baran g dan J asa 
12)Nilai Rupiah yang ditawar kan 
13)Tanda Tangan dan Nama Jelas 13) Mengetah ui, 
Kepala Desa .1°) 
selaku Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa 10l 13) 13) Ketua TPK DESA Penyedia Barang /jasa Dem ikian Berita Acara ini dibua t rangkap 2 (dua) mas ing-mas ing bermaterai 
cukup dan memp unyai kekuatan hukum yang sama untuk 
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perunda ng-undangan yang berlaku . d. Kesep akatan lain yang dihasilkan pda saat klarifikasi dan negosiasi harga 
adalah bahwa masing-rnasing pihak bersepakat untuk menuangkan pros es 
kerjasama ini dalam bentuk surat Perjanj ian Kerjasama yang akan dibuat 
setelah pros es klarifikasi dan negosiasi harga disep akati dan ditandatangan i 
oleh ked ua belah pihak . 
RUPI NUS TID BUPATI SEKADAU , 
in n Sesuai dang n 
Pi LA BAGIA H Cata.tan: 
1) Nam.a Desa 
2) Penye dia Barang dan Jasa 
3) Alam.at 
4) Nomor Surat dari Penyedia Baran g dan Jasa 
5) Tanggal Surat dari Penyedia Baran g dan Jasa 
6) N omo r Berita Acara 
7) Nomor Surat Negoisisi Harga 
8) Nilai Rupiah yang ditawarkan 9) 9) Ketua TPK D ESA Mengetah ui, 
Kepala Desa 1> 
selaku Pemegang Kekuasaan Penge lolaan 
Keuangan Desa 1> Demikian atas perhatian dan kerjasaman ya diucapkan terima kasih. Adapun konsep perjanjian s ebagaim ana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebu t diatas, diminta kehadiran saudara pada: 
Hari 
Tanggal 
Jam 
Tern pat 
Acara Penandatanganan Surat Perjan jian Berdasarkan surat saudara nomor 41 tanggal sJ hal Penawaran Harga dan 
berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 6J dan Nomor 
.... 11, maka kami sampaikan bahwa setelah men erima dan memp elajari isi surat 
saud ara serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosias i Harga , maka pada 
prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menerima dengan penawaran 
harga yang telah disepakati s ebesar Rp 8l,OO ( 8J rupiah). Desa 11, tgl-bln-thn 
Kepada: 
Yth 21 
Di 3) Nomor : 
Lamp .: 
Hal Persetujuan Penawaran Harga KOPTPK : PERATURAN BUPATI SEKADAU 
: 16 TAHUN 2018 
: 2 MARET 2018 
: TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 
CONTOH PERSETUJUAN PENA WARAN LAMPIRAN VII. 
NOMOR 
TANGGAL 
TENT ANG 
(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk membantu 
penyelesaian pemba yaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK 
KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibann ya atas 
pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH