Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 30 PERATURAN  DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor 2 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN  DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI, pada , Pasal 30 menjelaskan:

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan 
dan penyelenggaraan Pendidikan. 
 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
dapat d ilakukan oleh perseorangan, kelompok, 
keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha 
serta organisasi kemasyarakatan. 
 
(2a)Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) juga dapat dilakukan oleh alumni satuan 
pendidikan. 
 
(2b)Pemb erdayaan alumni satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan 
oleh satuan pendidikan dan komite sekolah dengan 
melakukan pertemuan secara berkala. 
 
- 11 - 
 
 
 (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat 
disalurkan antara lain melalui: 
a. Dewan Pe ndidikan; 
b. Komite Sekolah; dan 
c. lembaga yang mewakili pemangku kepentingan 
pendidikan. 
 
(4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi 
memperbaiki dan membantu pengembangan akses, 
mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan 
akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan 
pendidikan berbasis akhlak mulia, budaya dan 
berorientasi mutu. 
 
(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan: 
a. membangunan jejaring kerja dalam mendukung 
pelaksanaan pendidikan yang berb asis akhlak 
mulia, budaya dan berorientasi mutu; 
b. memantau perkembangan, kegiatan dan kemajuan 
belajar anak usia dini dan anak usia sekolah di 
lingkungannya; 
c. menjaga dan memelihara satuan pendidikan yang 
ada di sekitarnya; 
d. berperan aktif untuk memajukan satuan 
pendidikan yang ada di sekitarnya; 
e. berperan aktif dalam perencanaan, monitoring dan 
evaluasi penyelenggaraan pendidikan; 
f. berperan dalam menentukan arah pengembangan 
satuan pendidikan; 
g. membina hubungan sekolah dengan masyarakat 
sekitar; 
h. kepala de sa, kepala lingkungan dan tokoh 
masyarakat sekitar sekolah menjadi bagian dalam 
Komite Sekolah; 
i. kepala desa, lurah, kepala lingkungan, dan 
masyarakat di sekitar satuan pendidikan 
memantau, mendata, dan melaporkan anak usia 
sekolah yang belum atau tidak be rsekolah yang 
berada di wilayahnya; 
j. membantu pendanaan pendidikan; 
 
- 12 - 
 
 
 k. mengembangkan pendidikan anak usia dini 
berbasis lingkungan tempat tinggal; dan 
l. aktif memantau dan mengawasi agar peserta didik 
tidak meninggalkan satuan pendidikannya pada 
jam belajar. 
 
(6) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat 
memberikan penghargaan kepada 
masyarakat/lembaga yang berjasa dalam memajukan 
pendidikan. 
 
5. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (2) Pasal 38 diubah, 
dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), 
sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: