Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 2 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 
2. Pemerintah an Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerh dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pemban tuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik In donesia sebagaimana 
dimaskud dalam Undang -Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 . 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah d an Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) 
Kabupate n Tanah Laut Tahun Anggaran 201 8. 
8. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disngkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu , diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan . 
9. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang 
statusnya masih dalam masa percobaan sebelum diangkat menjadi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
10. Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur 
organisasi, sehingga tugas , tanggung jawab, wewenang, dan hak Pejabat 
atau Pegawai bersangkutan sudah diukur. 
11. Jabatan Fungsional adalah Jabat an yang tidak tercantum dalam struktur 
organisasi tetapi dari sudut tugas dan fungsi pekerjaan tidak bisa terlepas 
dari struktur organisasi d an sangat diperlukan oleh organisasi dan 
pelaksanaannya merupakan satu kesatuan. 
12. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk 
pengangkatan dalam Jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak 
disyaratkan dengan angka kredit. 
13. Jabatan Fungsional Tert entu/Angka Kredit adalah Jabatan Fungsional 
yang untuk pengangkatan dalam Jabatan dan kenaikan pangkatnya 
disyaratkan dengan angka kredit. 
14. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan 
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berd asarkan kinerja. 
 
 
 
 
5