Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 Pasal 7?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB IV - INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

( 1) Informasi mengenai adanya indikasi Kerugian Daerah 
dapat diketahui dari: 
a. hasil pemeriksaan BPK; 
b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional; 
c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh 
Atasan Langsung; 
d. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan 
melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah; 
e. perhitungan ex officio; 
f. informasi dari media massa dan media elektonik; dan 
g. informasi dari masyarakat atau lembaga 
kemasyarakatan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(2) Setiap pejabat atasan yang karena jabatannya 
mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat 
sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu 
perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban 
atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya 
sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib 
melaporkan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak diketahui dan dianggap telah lalai melaksanakan 
tugas dan kewajiban, sehingga terhadapnya dapat 
dikenakan tindakan hukuman disiplin. 
(3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), wajib segera menugaskan TPKD 
untuk melakukan verifikasi laporan terhadap kebenaran 
laporan dan melakukan tindakan dalam rangka 
pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah 
sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
(4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah 
harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah 
kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
(5) TPKD wajib melakukan verifikasi kebenaran laporan 
kerugian dan melakukan tindakan untuk memastikan: 
a. peristiwa terjadinya kerugian daerah; 
b. jumlah kerugian daerah; 
c. siapa saja yang tersangkut (Pegawai ASN, Calon Pegawai 
ASN, atau pejabat lain); 
d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing­
masing pihak; dan 
e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertim bangan.