Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 14 Tahun 2008.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 berbunyi:

Pasal 3 
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan: 
a. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; 
b. terwujudnya peningkatan mutu pelayanan; 
c. terjaminya hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi; dan 
d. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan layanan informasi. BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal2 
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi PPID 
dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, pengelolaan 
pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Daerah . 13. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Kabupaten yang 
selanjutnya disebut PPID Kabupaten adalah Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi Kabupaten Flores Timur. 
14. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur. 
15. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Pembantu yang 
selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan 
tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi pada 
Organisasi Perangkat Daerah. 
16. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu adalah 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah. 
1 7. Penguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi 
publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. 
18. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi. 
19. Pengelolaan Dokumen adalah proses penenmaan, penyusunan, 
penyimpanan , pemeliharaan, pengunaan, penyajian dokumen secara 
sistematis. 
BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR ~ ANTON TONCE MATUTINA BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 
PasalS 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Flores Timur. 
cpo;7 
RTUS~ON /-ANTONIUS H 
Diundangkan di ~tuka 
pada tanggal '\ JU\( 2017 
I SEKRETA IS DAERAH A/ 
. , KABUPAT L S /r 
1.2.2. Tujuan 
a. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah mampu 
menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan 
menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit 
kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan; 
b. Organisasi Perangkat Daerah mampu mengsinkronkan data 
dan menginformasikan dalam lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Flores Timur; dan 
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu 
memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat 
waktu dengan biaya ringan dan cara =: 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 
1. 2. 1. Maksud 
Pedoman pengelolaan lnformasi dan Dokumentasi di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Flores Timur dimaksudkan sebagai acuan 
bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyediaan, 
pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan, serta 
penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 1.1. LATAR BELAKANG 
Di era globalisasi, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap 
orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak 
memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan 
Informasi Publik menjadi salah satu ciri negara demokrasi. Ada 3 ciri 
utama negara demokrasi yaitu pelaksanaan demokratisasi, tranparasi 
serta supremasi hukum dan HAM. 
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good 
governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, 
transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi 
masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-Undang ini 
telah memberikan landasan hukum bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan 
dan cara sederhana. 
Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 
tentang pendoman pengelolaan informasi dan dokumentasi, dimana 
salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokementasi adalah 
menyediakan informasi dan dokementasi yang dapat diakses oleh 
masyarakat. Terkait dengan tugas tersebut Pemerintah Kabupaten 
Flores Timur menetapkan pedoman pengelolaan informasi dan 
dokementasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
Dengan adanya pedoman ini diharapkan implementasi Undang-Undang 
keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik 
terhadap informasi yang berkualitas secara nyata terpenuhi. BAB I 
PENDAHULUAN LAMIPRANLL~ERATURAN BUPATI FLORES TIMUR 
NOMOR ~ TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN !NFORMASI DAN 
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR 
1.5. PENGERTIAN 
Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan: 
1. Akses lnformasi adalah kemudahan yang diberikan kepada 
seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik 
yang dibutuhkan. 
2. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap Organisasi 
Perangkat Daerah untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan 
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas 
kinerja secara periodik. 
3. Dokumen adalah data, ca ta tan dan/ atau keterangan yang dibuat 
dan/atau diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka 
pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana 
lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, 
dibaca atau didengar. 
4. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau 
keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh Oganisasi Perangkat 
Daerah. 
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda 
yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang 
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik 
atau non-elektronik. 
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 
dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Organisasi Perangkat 
Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/ atau 
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur lainnya, 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan 
dengan kepentingan publik. 
7. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara 
sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta 
kategori informasi. 
8. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Organisasi 
Perangkat Daerah kepada masyarakat pengguna informasi. 
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang 
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, 
penyediaan dan/ a tau pelayanan informasi di Organisasi Perangkat 
Daerah. (Dengan demikian PPID bertanggung jawab untuk 
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi d1 1.3. RUANG LINGKUP 
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mi disusun 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Kerterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lnformasi dan 
Dokumentasi . 
disusun 
ten tang 1.4. DASAR PENYUSUNAN 
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. 
2.1. TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKEMENTASI 
2.1.1 Kriteria Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: 
a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan 
pejabat struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas 
dan fungsi pengelolaan serta pelayanan informasi publik di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur; 
b. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi diutamakan 
yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan dokumen, 
pengelolaan data, pelayanan infonnasi dan kehumasan . 
2.1.2 Kedudukan dan Penunjukan Pejabat Pengelola lnformasi dan 
Dokumentasi: 
a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkedudukan 
di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Flores Timur; 
b. Ketua Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi adalah 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores 
Timur ; dan 
c. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
ditetapkan dengan keputusan Bupati Flores Timur. 
2.1.3 Susunan Organisasi PPID: 
a. Atasan PPID; 
b. Tim Pertimbangan; 
c. Ketua PPID; 
d. Bidang Pelayanan; 
e. Bidang Dokumentasi dan Arsipi Dalam rangka pelayanan infonnasi publik di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Flores Timur ditetapkan struktur dan tata kerja organisasi 
pelayanan infonnasi sebagai berikut : mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan 
infonnasi pu blik). 
10. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, adalah 
pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Pejabat 
Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi pengelolaan dan pelayanan infonnasi publik di 
lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (Pranata Humas, Pranata 
Komputer, Arsiparis, Pustakawan dan lain-lain) sesuai dengan 
kebutuhan. 
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan 
infonnasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi Publik. 
12. Pemohon Infonnasi Publik adalah warga negara dan/atau badan 
hukum Indonesia yang mengajukan pennintaan informasi publik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi Publik. 
13. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, 
penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen 
secara sistematis.