Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 22 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 22 Tahun 2018 tentang IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN, BAB IV - LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN, Pasal 10 menetapkan:

Setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha 
pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, atau mengubah dan/ atau 
memperluas tempat kegiatan usahanya wajib merniliki Izin Usaha Pengelolaan 
dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diterbitkan oleh Bupati melalui 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Sintang. 
/ Pasal 11 
(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan dan P b Burung Walet dalam habitat aami, Pemohon ." an sarans 
permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dina's? ' mengajukan 
dan Peta»anan Ter»aau sat Pini au,a«en siaaas en%a,~.Li,""" 
a. identitas pemohon; 
b. luas areal pemanfaatan; 
c. rekomendasi Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat; 
d. uraian singkat atau proposal rencana kegiatan pengelolaan dan 
pengusahaan sarang burung walet; 
e. peta lokasi yang menunjukkan lokasi dan batas-batas yangjelas; 
f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 
g. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum ; 
h. Surat lzin Tempat Usaha (SITU); 
i. Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP); 
j. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan 
mengusahakan sarang burun g walet bersedia dan sanggup mentaati dan 
mematuhi semua kewajiban dan persyaratan teknis terutama berkaitan 
dengan dampak lingkungan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Lzin 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 
k. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dan sanggup 
bertan ggun g jawab menanggun g seluruh biaya akibat dampak lingkun gan 
yang timbul dari kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan saran g 
burung walet, bersedia dan bertan ggung jawab melaksanakan tanggun g 
jawab sosial, dan bersedia berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan 
pembangunan di wilayah Rukun Tetangga (RT) setempat / wilayah sck:itar 
tempat kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan saran g burun g walet 
sebagai kompensasi dari dampak lingkungan yang ditimbulkan ; 
I. memiliki Izin Lingkun gan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk beserta kelengkapan Arndal atau UKL -UPL, atau memiliki SPPL 
yang telah disetujui oleh Bupati atau Pejabat yang ditun juk; 
m. untuk permohonan perpanjangan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan 
Sarang Burun g Walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran 
Pajak Sarang Burun g Walet. 
(2) Untuk ... 
(2) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan dan P ha B Wal t d. h . cngusa an Saran urung Iet li abitat buatan, Pemohon lzin ·ib . ' he tli: " wal mcngajukan perm ohonan tertu lis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olch B, dengan melampirkan: " upat 
a. identitas pemohon; 
b. luas areal pemanfaatan; 
c. surat pernyataan tidak keberatan dari tctangga kiri, kanan, dcpan, dan 
belakang di lokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat; ' 
d. uraian singkat atau proposal rencana kegiatan pengelolaan dan 
pengusahaan sarang burung walet; 
e. peta lokasi yang menunjukkan lokasi dan batas-batas yang jclas; 
f. status tanah/lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet; 
g. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 
h. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum ; 
i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 
j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
k. Surat Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 
1. tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 
terakhir; 
n. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan 
mengusahakan sarang burung walet bersedia dan sanggup mentaati dan 
mematuhi semua kewajiban dan persyaratan teknis terutama berkaitan 
dengan dampak lingkungan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Izin 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 
o. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dan sanggup 
bertan ggun g jawab menanggun g seluruh biaya akibat dampak lingkung an 
yang timbul dari kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang 
burung walet, bersedia dan bertan ggung jawab melaksanakan tanggung 
jawab sosial, dan bersedia berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan 
pembangunan di wila yah Rukun Tetangga (RT) setempat / wilayah sekitar 
tempat kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet 
sebagai kompensasi dari dampak lingkun gan yang ditimbulkan; 
p. memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk beserta kelengkapan Amdal atau UKL-UPL, atau memiliki SPPL 
yang telah disetujui oleh Bupati atau Pejabat yang ditun juk; 
q. untuk pennohonan perpanjangan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan 
sarang burun g walet harus melarnpirkan tanda pelunasan pembayaran 
Pajak Sarang Burung Walet.