Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI  BANDUNG BARAT Nomor 58 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI  BANDUNG BARAT Nomor 58 Tahun 1945 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN, pada , Pasal 12 menjelaskan:

Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 201 7 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Tahun Anggaran 201 6, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 201 6; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
3. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4688); 
7. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
2 8. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4028); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa n 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Bad an Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
15. Peratura n Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lapo ran 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5219); 
3 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan P emerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang -undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5149); 
20. Peraturan Pemerinta h Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 5219); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang -Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 
 
4 27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5655); 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya; 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Lapo ran Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bandung Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Tahun 2010 Nomor 4); 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 201 5 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 201 6 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 201 5 Nomor 1); 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 201 6 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 201 6 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 201 6 Nomor 5); 
 
 
5 35. Peraturan Daera h Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 201 7 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 201 7 
Nomor 8 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Barat, Provinsi Jawa Bar at : 8/200/2017) ; 
36. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2012 Nomor 29); 
37. Peraturan Bupa ti Bandung Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 42 Seri A), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir d engan Peraturan Bupati Bandung 
Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 20 16 Nomor 36 
Seri A) ; 
38. Peratur an Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 
Barat (Berita Daerah Ka bupaten Bandung Barat Tahun 2016 
Nomor 28 Seri E ); 
39. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ban dung Barat 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 201 6 Nomor 42 
Seri E ); 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 6