Apa substansi hukum dari Pasal 10 SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 17 Tahun 2017?
Materi muatan SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 17 Tahun 2017 tentang , khususnya BAB IV - TATA TEMPAT, Pasal 10, adalah:

(1) Tata tempat dalam acara resmi di tingkat Pemerintah Daerah yag tidak dihadiri 
oleh P residen dan/atau Wakil Presiden maupun pejabat di pemerintah pusat 
maupun di Pemerintah Provinsi ditentukan dengan urutan sebagai berikut : 
a. Walikota; 
b. Wakil Walikota; 
c. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota; 
d. Ketua DPRD; 
e. Wakil Ketua DPRD; 
f. Sekretaris Daerah , Komandan Kodim 0820, Kepala Kepolisian Resort Kota 
(Kapolresta), Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan negeri; 
g. Pemimpin Partai politik tingkat Kota yang memiliki wakil di DPRD; 
h. Anggota DPRD; 
i. Pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat Kota: 
j. Asisten Sekretaris Daerah, Kasdim 0820, Wakapolresta, Ketua Pengadilan 
Agama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Dinas atau Badan SKPD, 
Ketua Komisi Pemilihan Umum; 
k. Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah atau setingkat, Kepala 
instansi vertikal Tingkat Kota, Komandan Sub Detasemen Polisi Militer 
(Subdenpom), Kepala Unit Pelaksana teknis Instansi Vertikal, Komandan 
Rayon Militer (Danramil) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek); dan 
l. Lurah dan Pejabat Eselon IV. 
(2) Dalam hal penye lenggaraan negara, perwakilan negara asing dan/atau 
organisasi internasional hadir dalam acara resmi di Tingkat Pemerintah Daerah , 
para pejabat tersebut menempati uru tan tata tempat terlebih dahulu. 
(3) Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintahan, kepala pe rwakilan negara 
asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu 
berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya ti dak 
diisi oleh yang mewakilinya. 
9 
 (4) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menda pat tempat 
sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau 
jabatannya.