Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sekadau. 
3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan 
kemiskinan. 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
di Kabupaten Sekadau. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- 
batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di 
Kabupaten Sekadau. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sesuai periode 
masing-masing Pemerintah Daerah. 
8. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan 
kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan 
kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan 
kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 
9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi 
kebutuhan standar hidup minim al sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan. 
10. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakm ampuan seseorang atau 
keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak 
dasarn ya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan 
yang bermartabat. 
11. Kriteria Kemiskinan adalah tolok ukur sebagai batasan tentang 
seberapa jauhu suatu orang dan atau keluarga dapat dievaluasi 
dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin. 
12. Masyarakat adalah masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten 
Sekadau. 
13. Warga Miskin adalah orang miskin {tidak mampu) yang berdomisili 
di Kabupaten Sekadau dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten 
Sekadau. 
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas 
suami-istri atau suami-istri-anaknya atau ayah-anakn ya dan ibu- 
anaknya, dengan batasan yang dimaksud dengan anak adalah yang 
belum menikah, apabila anak sudah menikah dan tinggal bersama 
suami/istri atau anak-anakn ya, maka yang bersangkutan menjadi 
keluarga tersendiri (keluarga lain). 
15. Keluarga miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang 
tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi 
ketidakm ampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup berupa 
pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, 
keterbatasan akses air bersih, listrik , kepemilikan kekayaan dan 
beban tanggungan yang cukup tinggi. 
16. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program 
pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara 
sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan 
masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam 
rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 
1 7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha serta 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin 
melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, 
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain 
dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan sesuai dengan 
RPJPD, RPJMD, SPKD dan kerangka pemikiran kelembagaan dalam 
penanggulangan kemiskinan. 
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya 
disingkat TKPK adalah forum lintas sektor dan lintas pemangku 
kepentingan di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi 
serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan 
kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. 
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, yang 
selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor 
dan lintas pemangku kepentingan di Kecamatan yang berfungsi 
sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan 
program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan. 
20. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa, yang selanjutnya disingkat 
TPK Desa adalah forum lintas di Desa yang berfungsi sebagai 
wadah koordinasi serta pelaksanaan kebijakan dan program- 
program penanggulangan kemiskinan di Desa. 
21. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah 
dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten 
Sekadau dan berdomisili di Kabupaten Sekadau.