Apa bunyi lengkap Pasal 41 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor 10 Tahun 2015?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor 10 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015, pada , Pasal 41 dinyatakan:

(1) Petinggi berhenti apabila : 
a. Meninggal dunia; 
b. Permintaan sendiri; 
c. Diberhentikan; 
d. dihapus; 
e. dihapus. 
(2) Petinggi dapat diberhentikan sebagaimana dimaksu d 
pada ayat (1) huruf c karena : 
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik 
pejabat yang baru; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 
(enam) bulan berturut -turut; 
c. tidak lagi memenuhi syarat -syarat sebagai 
Petinggi; 
d. dinyatakan melanggar sumpah dan janj i; 
e. melanggar larangan sebagai Petinggi; 
f. telah mendapat vonis hukum yang telah 
berkekuatan hukum yang tetap; 
g. rangkap jabatan; 
-7- 
 
 
Perda -Kubar/180/2017 
 h. tidak lagi berdomisili di wilayah administrasi 
Kampung tempat menjabat; 
i. tidak mendukung program Pemerintah Pusat 
dan atau Pemerinta h Daerah ; dan 
j. melanggar adat berat yang ditetapkan melalui 
proses hukum adat yang berlaku di masyarkat 
dan mendapatkan sanksi adat yang tetap dan 
diusulkan kepada Camat melalui rekomendasi 
Badan Permusyawaratan Kampung . 
 
6. Ketentuan ayat (5) Pasal 42 diubah , sehingga berbunyi 
sebagai berikut: