Apa substansi hukum dari Pasal  1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 5 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK SUMUT, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 
6. PT. Bank Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sumut adalah 
bank umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 
7. Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari pendapatan dan 
belanja daerah untuk dijadi kan sebagai modal BUMD (Badan Usaha Milik 
Daerah) dan/ atau PT. Bank Sumut yang dikelola secara koorporasi. 
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah 
Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai. 
10. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 
salinan