Apa norma yang terkandung dalam Pasal 31 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Substansi Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan, khususnya BAB VI - DEWAN PENGAWAS, Pasal 31, memuat:

( 1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas] tahun dan 
setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; 
c. tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap; 
d. tidak pemah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 
pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah/ swasta; 
e. mempunyal pendidikan,kecakapan atau keahlian yang 
diperlukan; 
f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan 
POLRI setempat; 
g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter; 
h. tidak merangkap bekerja pada instansi atau Perusahaan lain; 
dan 
i. lulus seleksi. 
(2) Calon Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum dapat diangkat 
menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan maksimurn 1 ( 
satu) 'tahun. 
( 3} Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan 
penilaian meliputi : 
a. loyalitas: 
b. prestasi kerja; 
c. kerjasama; 
d. ketaatan; 
e. kejujuran; 
f. tanggungjawab; dan 
g. prakarsa. 
(4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi pegawai. BAB VII 
PEGAWAI (2} Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena : 
a. perm in taan sendiri; 
b. reorganisasi; 
c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir; 
d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; 
e. tidak dapat melaksanakan tugas; 
f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan 
g, melakukan tindak pidana dan telah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap. 
(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
a. Pegawai Dasar Muda Golongan A ruang 1 
b. Pegawai Dasar Muda I Golongan A ruang 2 
c. Pegawai Dasar Golongan A ruang 3 
d. Pegawai Dasar 1 Golongan A ruang 4 
e. Pelaksana Muda Golongan B ruang 1 
f. Pelaksana Muda I Golongan B ruang 2 Pasal 35 
Kriteria Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut : (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direktur 
berdasarkan sistem kenaikan pangkat regular dan kenaikan 
pangkat pilihan. 
(2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
berhak atas kenaikan pangkat regular. 
(3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan 
atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kenaikan 
pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. Pasal 34 (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. 
(2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan 
memperhatikan prestasi kerja dan persyaratan lain yang 
ditetapkan untuk jabatan tersebut. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prestasi kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 33 Baqian Kedua 
Kepangkatan (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak 
sesuai dengan kebutuhan. 
(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana sebagaimana 
dimaksud pada ayat { l) diberikan honorarium yang besarnya 
ditetapkan oleh Direktur. 
(3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada 
tidak diperkenankan menduduki jabatan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan tenaga 
honorer atau tenaga kontrak sebaga.imana dirnaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Direktur. Pasal 32 (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan 
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan 
tanpa rnendapatkan uang pesangon. 
(6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak 
diperkenankan menduduki jabatan. 
Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Badan Usaha Sejenis 
1. tidak diberhentikan dengan tidak hormat, dengan hormat 
tanpa predikat, atau dengan honnat tidak atas permintaan 
sendiri; dan 
2. masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diakui seluruhnya atau sebagian dengan gaji sesuai 
kemampuan perusahaan dan diberikan pangkat setinggi- 
tingginya sarna dengan pangkat terakhir yang dirniliki. 
b. Badan Usaha tidak sejenis; 
1. tidak diberhentikan dengan tidak hormat, dengan hormat 
tanpa predikat atau dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri; dan 
2. rnasa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
diakui 1/3 (sepertiga) dan diberikan pangkat setinggi-tingginya 
sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki. Pasal 37 Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan 
golongan ruang permulaan sebagai berikut: 
a. berijazah Sekolah Dasar diberikan Pangkat Pegawai Dasar Muda 
dan Golongan ruang A 1; 
b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Pangkat 
Dasar Muda I dan Golongan ruang A 2; 
c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan Pangkat 
Pelaksana Muda dan Golongan ruang Bl; 
d. berijazah Sarjana Muda /Diploma III diberikan pangkat Pelaksana 
Muda I dan Golongan ruang 82; dan 
e. berijazah Sarjana Strata I diberikan pangkat Stai Muda dan 
Golongan ruap.g C 1 .. Bagian Ketiga 
Pengangka.tan Pertama