Menurut Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 89?
Pasal Pasal 89 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB VIII - PEMANFAATAN, menyatakan:

KSPI atas barang milik daerah berakhir dalam hal: 
a. berakhimya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; 
b. pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak 
oleh Bupati; atau 
c. ketentuan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangani Pasal88 
(1) Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu kerja sama 
penyediaan infrastruktur: 
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan 
barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; 
b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan 
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang 
terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan 
pada saat perjanjian dimulai (clawback). 
(2) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
huruf c, disetorkan ke Kas Umum Daerah. 
(3) Formula dan/ a tau besaran pembagian kelebihan keuntungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, ditetapkan oleh Bupati. 
(4) Mitra KSPI wajib menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada 
Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai 
perjanjian. 
(5) Barang hasil KSPI menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah sesuai perjanjian. Pasal 87 
(1) KSPI barang milik daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan 
badan usaha. 
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah badan 
usaha yang berbentuk: 
a. Perseroan Terbatas; 
b. Badan Usaha Milik Negara; 
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 
d. Koperasi. 
(3) Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat 
diperpanjang. 
(4) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
(5) PJPK KSPI atas barang milik daerah adalah pihak yang ditunjuk 
dan/ a tau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja 
sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha. 
(6) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), sesuai ketentan Peraturan Perundang­ 
undangan, (3) KSPI atas barang milik daerah pada Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan 
persetujuan Bupati. .. 
.. 
Bagian Kesatu 
Pengamanan