Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, pada BAB I - KETENTUAN U MUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Pejabat adalah pegawa i yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah berdasarkan peraturan
perundang -undangan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/
barang.
6.Retribusi Da erah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk kepen tingan orang pribadi atau
badan.
7.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang -undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang kepada Wajib Pajak.
9.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menetukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.
10.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif da n jumlah pajak yang masih harus
dibayar.
11.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKT adalah
surat ketetapan pajak yang menetukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12.Surat Tagihan Pajak Daerah yang sela njutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administrati fberupa
bunga dan/atau denda.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah p okok retribusi yang
terutang.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribus i terutang atau
seharusnya tidak terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi
sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau
retribusi tidak ter utang dan tidak ada kredit retribusi.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga
dan/atau denda.
17.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang mem betulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang -undangan
perpajakan daerah dan/atau di bidang retribusi
daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STP, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD,
Surat Pembetulan Keputusan Pembetulan atau Surat
Keputusan Keberatan.
18.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STP, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD
atau terhadap pemotongan atau pungu tan oleh Pihak
Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi.
19.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap surat keputusan
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib
dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang -undangan yang
berlaku atau akibat lainnya yang sah.
21.Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas
pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang -
Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi
sampai akhir periode laporan keuangan.
22.Kedaluwarsa Pajak Daerah adalah masa pajak yang
melampaui tenggangnwaktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak teruta ngnya pajak daerah, kecuali apabila wajib
pajak melakukan tindakan pidana dibidang
perpajakan daerah.
23.Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang
hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan atau
sudah tida k bisa ditagih lagi.
24.Daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah
adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan
tetapi belum kedaluwarsa.
25.Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas
pendapata n retribusi sebagaimana diatur dalam
Undang -Undang Retribusi, yang belum dilunasi
sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
26.Kedaluwarsa Retribusi Daerah adalah masa Retribusi
yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak terutangnya Retr ibusi daerah, kecuali
apabila wajib Retribusi melakukan tindakan pidana
dibidang Retribusi Daerah.
27.Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah
adalah Daftar yang berisi Piutang Retribusi Daerah
yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau
sudahtidak bisa ditagih lagi.
28.Daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi
Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Retribusi
Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghim pun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah
dan/atau untuk tujuan lain dala m rangka
melaksanakan ketentuan peratuan perun dang-
undangan perpajakan daerah .