Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor 9 Tahun 2013 pada Pasal 11?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor 9 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 11, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

(1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan 
(BOP) ke sekolah negeri : 
a. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) ke pada PA setiap 
triwulan sesuai Alokasi Anggaran per S ekolah 
yang telah ditetapkan dalam DPA -SKPD ; 
b. Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah 
Membayar (SPM) yang disampaikan ke pada BUD 
untuk diterbitkan SP2D ; 
c. Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga mentransfer 
Dana Bantuan Ope rasional Pendidikan ( BOP) 
yang diterima dari BUD langsung ke rekening 
masing -masing sekolah/madrasah . 
(1a) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan 
(BOP) ke sekolah swasta setiap triwulan diatur dan 
dilaksanakan melalui mekanisme Belanja Hibah 
pada PPKD berdasarkan alokasi dana BOP yang 
telah ditetapkan bagi sekolah swasta. 
(2) Sekolah selaku pelaksana kegiatan wajib: 
a. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara lengkap 
dan jelas sesuai dengan mekanisme 
penggunaan dana serta dituangkan dalam 
Rencana Anggaran Belanja (RAB) per kegiatan; 
b. RAB sebagaimana huruf a di atas disusun 
sesuai program d an kegiatan, serta dijabarkan 
secara rinci jenis belanja yang akan 
dilaksanakan, dengan mengacu pada harga 
satuan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Tanah Bumbu; 
c. Mekanisme penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 
harus didasarkan pada kesepakatan dan 
keputusan bersama antara Kepala 
Sekolah/Madrasah, Dewan Guru dan Komite 
Sekolah/Madrasah. 
 
6. Pasal 15 ayat (1) dirubah sehingga Pasal 15 menjadi 
sebagai berikut : 
(1) Bagi sekolah/madrasah negeri tidak 
diperkenankan untuk melakukan pungutan dalam 
bentuk dan atau alasan apapun kepada orang 
tua/wali siswa berkaitan dengan pembiayaan 
operasional pendidikan. 
(2) Sekolah/madrasah negeri hanya dapat menerima 
sumbangan/bantuan dar i pihak lain yang sifatnya 
tidak mengikat baik dari segi bentuk, jenis dan 
jumlahnya. Serta tidak membebankan jenis 
sumbangan/bantuan yang diminta tersebut 
kepada orang tua/wali siswa meskipun melalui 
dalih persetujuan dari komite Sekolah 
(3) Jika Sekolah/madrasah negeri menerima 
sumbangan/bantuan dari pihak lain baik dalam 
bentuk dana/barang, maka wajib untuk 
melaporkan secara tertulis sebagai salah satu 
sumber penerimaan dalam RAPBS. 
(4) Bantuan Operasional Pendidikan RSBI yang 
dananya telah dianggar kan pada DPA Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga peruntukannya 
untuk sekolah ex RSBI yang namanya akan diatur 
kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusn 
Bupati. 
 
PASAL II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang m engetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 
 
Ditetapkan Batulicin 
pada tanggal 20 Februari 2013 
 
BUPATI TANAH BUMBU, 
 
MARDANI H.MAMING 
Diundangkan di Batulicin 
pada tanggal 20 Februari 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 
 
GUSTI HIDAYAT 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 
NOMOR 52