Menurut PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, pada BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Badan di bidang Politik Dalam Negeri . 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana , dimaksud pada Aya t (1), Kepala 
Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi : 
Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politikdalam 
negeri di wilayah kabupaten/kota; 
Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur -unsur yang mempengaruhi politik 
dalam negeri di wilayah kota; 
Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan panc asila 
di wilayah kabupaten/kota; 
Peningkatan partisipasi masyarakat di bida ng politik di wilayah kota; 
10 e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bida ng politik di wilayah 
kota; 
Pelaksa naan dan fasilitasi pendidik an politik di wilayah kota; 
Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan buda ya politik di 
wilayah kota; 
Penyusunan data dan informasi partai po litik di wilayah kabupaten/kota; 
Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kota; 
Pelaksanaan verfikasi bantuan keuangan part ai politik di wilayah kota; 
Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik 
dalam negeri di wilayah kota; 
Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik da lam negeri di wilayah 
kota; 
Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik seba gai badan 
hukum di wilayah kota; 
Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan waki l presiden di 
wilayah kota; 
Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dewan perwak ilan rakyat, 
dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah . 
pemantauan pelaksanaan pemilihan kep ala daerah di wilayah kota; 
Pemantauan perkembangan politik da lam negeri di wilayah kota. 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana y ang dimaksud pada 
dan (2), Kepala Bida ng Politik Dalam Negeri dibantu oleh : 
Kepala sub bidang pengembangan budaya dan etika politik; 
Kepala sub b idang fasilitasi partai politik, organisasi masyarakat dan 
pemilu.