Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 17 Tahun 2003?
Ketentuan dalam Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang, BAB VII - PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, Pasal 14 menetapkan:

(1) Proses akuntansi dilaksanakan berdasarkan besaran pendapatan 
yang telah disahkan oleh BUD dalam SP2B, dengan PPK-PD 
melakukan pencatatan dalam Jurnal Standar Pendapatan-LO clan 
Jurnal Standar Pendapatan-LRA. 
(2) Dalam hal besaran realisasi jenis belanja pegawai dan belanja barang 
dan jasa yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD, 
maka PPK-PD melakukan pencatatan beban dan belanja dalam Jurnal 
Standar Beban dan Jurnal Standar Belanja. 
(3) Dalam hal terjadi realisasi belanja modal, maka akan terdapat 
penambahan nilai aset tetap sebesar realisasi belanja modal. 
(4) Realisasi belanja modal dalam SP2B dan daftar rekapitulasi pembelian 
barang/aset, PPK-PD melakukan pencatatan dalarn ,Jurnal Standar 
Belanja dan Jurnal Standar Aset. lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan 
untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak 
ketiga; dan 
c. pembayar pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 
manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 
kegiatan pemerintahan. 
(2) Dalam hal terdapat realisasi belanja modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c, bendahara menyusun daftar perolehan 
barang/ aset sebagai lampiran laporan realisasi pendapatan dan 
belanja. 
(3) Penanggung jawab kegiatan menyampaikan laporan realisasi 
pendapatan dan belanja yang telah disiapkan oleh Bendahara serta 
dilampiri dengan daftar pembelian barang/ aset kepada pengguna 
anggaran melalui PPK-PD. 
(4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang 
disampaikan oleh penanggung jawab penggunaan dana, Pengguna 
Anggaran membuat dan menyampaikan SP3B kepada BUD untuk 
dimintakan SP2B. 
(5) BUD menerbitkan SP2B atas SP3B yang diajukan oleh Pengguna 
Anggaran. 
(6) Berdasarkan SP2B yang dikeluarkan oleh BUD dan daftar pembelian 
barang/aset, PPK-PD melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 
Pasa1 1 R 
(1) Dalam hal memberikan gambaran yang lebih jelas dan terinci atas 
penerimaan dan pengeluaran perlu dijabarkan dalam uraian. 
(2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan Dana Kapitasi bagi Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah; dan 
b. Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional 
Sekolah. 
(3) Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VIII 
ILUSTRASI Pasal 17 
(1) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf b, disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih, Neraca, LO, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas 
dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
(2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening 
Kas Umum Daerah belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang APBD pada tahun anggaran berjalan, maka dalam rangka 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, paling sedikit 
disajikan dalam Neraca, LO, Laporan Arus Kas dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. Pasal 16 
(1) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf a, disajikan dalam: 
a. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja; 
b. Neraca, untuk menyajikan laporan aset lancar, aset tetap dan aset 
lainnya; 
c. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban; 
d. Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan pos-pos ekuitas 
awal, surplus/defisit-LO pada periode berjalan, koreksi yang 
langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir; dan 
e. Catatan atas Laporan Keuangan, untuk menyajikan penjelasan 
naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, 
LO, dan Laporan Perubahan Ekuitas. 
(2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran belum ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, 
maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan Perangkat 
Daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. 
SERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR ~ ANTON TONCE MATUTINA BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP