Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Nomor 7 Tahun 1945 Pasal 18?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Nomor 7 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

ayat ( 6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nom or 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai 
Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
 3. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 4. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintah an 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan... 
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 201 2 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Tahun 201 2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 5); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG 
dan 
BUPATI SINTANG 
MEMUTUSKAN : 
 
 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 5 TAHUN 201 2 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA . 
 
PASAL I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peratur an Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 5 Tahun 201 2 tentang Retribusi Jasa U saha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 201 2 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5) diubah sebagai 
berikut : 
1. ketentuan Pasal 9 diubah , seh ingga Pasal 9 berbu nyi sebagai 
berikut :