Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 52?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, BAB XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 52 mengatur sebagai berikut:

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di 
lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dim aksud 
dalam Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang 
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan 
Pertanian Panga n berkelanjutan; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan 
tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan; 
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan 
peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan; 
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak 
pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan; 
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang 
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan 
terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan; dan 
 
 
 f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan 
koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan . 
(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil 
penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
(6) Pengangkatan Pejabat PPNS dan tata cara se rta proses penyidikan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan .