Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 0 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 0 Tahun 2017 tentang pELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DESA, khususnya BAB IV - PENGALOKASIAN, Pasal 7, memuat:

(1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa. 
(2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berada pada bank yang ditunjuk oleh Bupati. 
(3) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda 
tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa. 
(4) Penyaluran Dana Transfer Desa dilakukan secara bertahap 
dan secara keseluruhan. 
(5) Penyaluran yang dilakukan secara bertahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap jumlah dana 
transfer desa lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) dengan tahapan 60 % ( enam puluh perseratus) 
untuk Tahap I dan 40 % ( empat puluh perseratus) pada 
tahap II. 
(6) Penyaluran secara keseluruhan sebagaimana dimaksud 
dilakukan terhadap dana transfer desa yang 
kurang dan/ atau sama dengan Rp. 100.000.000,- 
(seratus juta rupiah). 
(7) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dilakukan setiap bulan. 
Pasal8 
(1) Persyaratan Penyaluran dilakukan dengan persyaratan 
sebagai berikut Kepala Desa mengajukan permohonan 
penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I atau seca 
keseluruhan kepada Bupati melalui Camat deng ra 
dilampiri: an 
a. Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang penjabaran APDesa tahun berjalan yang telah 
diundangkan dan dievaluasi oleh Bupati; 
b. Perdes tentang RKPD tahun berjalan; 
c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pe · h D k d . . . mennta an esa epada BPD dilampiri berita acara penvam .: 
LKPPD tahun sebelumnya; y 1paian 
d. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan D 
Bupati tahun sebelumnya; esa kepada 
e. Perdes tentang Pertanggungjawaban 
APBDesa tahun sebelumnya; Pelaksanaan 
f.Prof... 
f. Profil Desa tahun sebelumnya; 
g. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim 
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa; 
h. Copy Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk dan 
dilegalisir oleh bank yang ditunjuk; 
i. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
j. Pengantar Camat 
(2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana 
Transfer ke Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat, 
dengan dilampiri: 
a. Laporan realisasi kegiatan keuangan Ta hap I; 
b. Bukti saldo akhir Rekening Kas Desa yang ditunjukkan 
melalui fotocopy buku Rekening Kas Desa yang 
dilegalisir oleh bank; 
c. Foto pelaksanaan kegiatan; dan 
d. Serita acara pelaporan realisasi kegiatan kepada BPD. 
(3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat 
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Transfer ke 
Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi 
dimaksud.