Apa norma yang terkandung dalam Pasal 67 pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007?
Substansi pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, khususnya BAB I - KETENTUAlf UMUM, Pasal 67, memuat:

Strategi untuk pengembangan zona pariwisata meliputi : 
a. peningkatan daya tarik dan promosi wisata; 
b. peningkatan manajemen kepariwisataan; 
c. pengembangan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan 
karakteristiknya; 
d. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya; 
e. lokal, terbebas dari ekses negatif pariwisata; Pasal 76 Kebijakan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan peningkatan 
fungsi dan kegiatan pariwisata alam, bahari, budaya, dan minat khusus 
secara berkelanjutan. Pasal 75 Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) huruf h 
dengan luas :t: 42.31 7,05 ha (kurang lebih empat puluh dua ribu tiga ratus 
tujuh belas koma nol lima hektar] terdiri atas : 
a. sub zona wisata bahari dengan luas ± 27.209, 10 ha (kurang lebih dua 
puluh tujuh ribu dua ratus sembilan korna sepuluh hektar); 
b. sub zona wisata pantai dengan luas ± 2.345,56 ha (kurang lebih dua ribu 
tiga ratus em pat puluh lima korna lima puluh enam hektar). 
c. sub zona wisata alam dengan luas ± 12.762,39 ha (kurang lebih dua belas 
ribu tujuh ratus enam puluh dua koma tiga puluh sembilan hektar). Pasal 74 Paragraf8 
Zona Parlwlsata Arahan pengembangan zona industri dilakukan dengan cara : 
a. mengembangkan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 
pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; 
b. mengembangkan industri berbasis perikanan di Kecamatan Katibung, 
Kalianda, Bakauheni, Ketapang, dan Sragi; 
c. mengembangkan industri berbasis non perikanan di Kecamatan 
Katibung, Ketapang, Sidomulyo dan Bakauheni; 
d. mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Ketapang. 
e. arahan pengembangan zona industri digambarkan dalam Peta Zona 
Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VU dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 73 b. pengembangan industri di wilayah pesisir yang berbasis potensi di 
wilayah pesisir; 
c. pengembangan industri kelautan dan perikanan; dan 
d. pengembangan industri di wilayah pesisir yang ramah lingkungan. 
Arahan pengembangan zona pennukiman dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
a. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukirnan perkotaan, 
permukiman perdesaan dan permukiman nelayan; 
b. mengembangkan pennukiman nelayan di wilayah pesisir; Pasal 80 Strategi pengembangan zona pennukiman sebagai berikut: 
a. pengembangan permukirnan perkotaan, perrnukiman perdesaan dan 
pennukiman nelayan; 
b. penyediaan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang mernadai di 
permukiman; 
c. peningkatan pengetahuan penduduk tentang perrnukiman yang 
berwawasan lingkungan; dan 
d. peningkatan akses dalam permukiman dan antar pennukiman. Paaal 79 Kebijakan pengembangan zona permukiman sebagai berikut : 
a. pengembangan fasilitas umum, sosial dan ekonomi; 
b. peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan yang layak bagi nelayan 
dan masyarakat di wilayah pesisir; dan 
c. pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan. Pasal 78 Paragraf9 
Zona Permukiman Arahan pengembangan zona pariwi.sata dilakukan dengan cara: 
a. mengembangkan pantai Pasir Putih dan Tanjung Selaki sebagai tempat 
wisata pantai, bahari, alam, keluarga dan minat khusus; 
b. mengernbangkan sebagian Kawasan Rajabasa dan Bakauheni sebagai 
wisata alam, kuliner, keluarga dan minat khusus; 
c. mengembangkan sebagian besar Kawasan Canti-Sebesi sebagai kawasan 
wisata berbasis konservasi, pendidikan, bahari dan minat khusus; 
d. mengembangkan Teluk Merak-Belantung sebagai kawasan wisata pantai 
berbasis rekreasi dan keluarga; dan 
e. arahan pengembangan pariwisata digambarkan dalam Peta Zona 
Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 77 f. pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan; dan 
g. menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi yang digunakan untuk 
kegiatan pariwisata. 
Strategi pengelolaan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan 
dengan cara sebagai berikut : 
a. mengembangkan luas total kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau 
kecil hingga 10 °/o (sepuluh persen] luas perairan Kabupaten; 
b. penetapan daerah perlindungan laut menjadi Kawasan Konservasi Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan kepentingannya; 
c. pencegahan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan 
di wilayah KKP3K; dan 
d. peningkatan peran serta rnasyarakat dalam mengelola dan melestarikan 
wilayah KKP3K. Pasal 83 (1) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil 
dilakukan dengan mengembangkan Daerah Perlindungan Laut (DPL} dan 
menetapkan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
(KKP3K). 
(2) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil 
bertujuan untuk: 
a. perlindungan habitat suatu jenis atau sumberdaya alam dan hayati 
yang khas, unik dan langka yang dikawatirkan akan punah dan atau 
merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota tertentu yang 
keberadaannya memerlukan upaya perlindungan; dan 
b. perlindungan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya 
alam dan hayati, formasi geologi dan atau gejala alam yang dapat 
dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, 
pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi. Paragraf2 
Zona Konservasi Peaiair clan Pulau-pulau Kecil