Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, pada BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, menyatakan:

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara p erdata ma upun pid ana 
dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang 
dilakukan dengan iktikad baik di dal am maupun di luar sidang pengadilan 
sesuai standar bantuan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundan g-Undangan dan/atau Kode Etik Advokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 Paragraf 2 
Penerima Bantuan Hukum