Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 57 Tahun 2017?
Ketentuan dalam SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 57 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SECARA ONLINE, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peratur an Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. 
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat DPM -PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Probolinggo yang dipimpin oleh seorang kepala yang 
bertanggungjawab kepada Walik ota. 
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan 
penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat 
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari tahap permohonan sampai 
dengan tahap terbitnya dokumen yang dilaku kan dalam satu tempat. 
- 4 - 
 7. Penanam an Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 
usaha di wilayah Kota Probolinggo. 
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang m elakukan 
penanaman modal dapat berupa penanaman modal asing (PMA). 
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk 
melakukan usaha di wilayah Kota Probolinggo yang dilakukan oleh penanam 
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam ne geri. 
10. Penanam Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 
usaha di wilayah Kota Probolinggo yang dilakukan oleh penanam modal asin g, 
baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan 
penanam modal dalam negeri. 
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman 
modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fisca l, dan 
informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan 
pertanggung jawaban perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganan 
atas nama pemberi w ewenang, oleh Walikota kepada Kepala DPM dan PTSP yang 
ditetapkan dengan uraian tugas yang jelas. 
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang 
selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan ya ng terintegrasi antara DPM dan PTSP dengan Kement erian/LPND 
yang memiliki Kewenangan Perizinan dan Non perizinan, PDPPM DAN P DKPM . 
15. Jaringan adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya 
yang terhubung dalam satu kesatuan, sebagai media in formasi dan data 
bergerak melalui kabel -kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan 
pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, 
mencetak pada printer yang sama dan bersama -sama menggunakan 
perangkat keras dan perangkat luna k yang terhubung dengan jaringan; 
16. Server adalah sebuah komputer yang menyediakan layanan bagi komputer -
komputer lain; 
17. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara 
sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer un tuk 
memperoleh informasi; 
18. Administrator adalah pengguna komputer yang mempunyai hak akses penuh 
terhadap perubahan konfigurasi dari sistem maupun perangkat yang digunakan. 
 
 
- 5 -