Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 17 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 41 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 41 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 49, pada , Pasal 17 menjelaskan:

(I) Sub Bidang Peoatausahaao Asel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mcmpunyai 
Lugas: 
a. melakukan penvusunan percncanaan program 
kerja dan evaluas, pelaksanaan tugas-tugas pada 
Sub Bidang Penatausahaan Aset; 
b. mclakukan perumusan kebijakan administrasi 
inventansasi barang milik daera.h ; 
c. melakukan penyusunan s1stcm dan proscdur 
pengelolaan barang milik daerah ; 
d. melakukan pcngumpulan, analisa, dan 
penyusunan laporan mventarisasi bara.ng rnilik 
dacrab; 
c. melakukan penghimpum.1.11, pt"n!.'Jilian dan 
pembuatan laporan rekapitulasi barang daerah 
yang berada dalam penggunaan perangkal 
daerah; 
f. melakukan rekonsiliasi realisasi belanja modal 
pada masing-masmg perangkat daerah deugan 
pencatatan aset tetap pada masing-masing 
perangkat daerab ; 
g. melakukan pengumpulan. analisa.. dan pelaporan 
mutasi barang mili.k dacrah secara periodik 
seba.gai dasar pcnyesuaian pencatatan pelapora.n 
keuangan daerah ; 
-9 -
h. melakukan perumusan kebijakan scna petunjuk 
pdaksanaan scn:;us barang rnil1k dacrah : 
i. melakuka.n penyimpanan dokumen asb 
kcpcmilikan barang milik daerah ; dan 
J. dihapus; 
k. melakukan tugas lain yang bcrs1fat kcdinasan 
yang dibcnkan olch Kepala Btdang Akunlans1 dan 
AscL 
(2) Sub Bidang Pendayagunaan 
dimaksud dalam Pasal 15 
mempunvai rugns. Asct 
ayat sebagaimana 
(l) huruf b 
a. melakukan pcnyusunan perencanaan program 
kerja dan cvaluasi pelaksanaan Lugas-tugas pada 
Sub B1dang Pcndayagunaan Aset ; 
b. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan 
pemanfaatan pemeliharaan. pengamanan, 
pengendalian, pembinaan dan pengawasan barang 
milik daerah ; 
c. menyiapkan 
pemanfaatan dok:umen 
barang pcngaJuan usulan 
milik dacrah yang 
mcmerlukan pcrsetujuan Walikola; 
d. meneliti doh."Umen usulan penggunaan dan 
pemanfaat.an barang milik tlaerah dari pcngguna 
barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat 
penacausahaan barang milik daerah dalam 
penganrran pelaksanaan pcnggunaan da.n 
pemanfaatan barang milik daerah ; 
d J. mcJakukan pemunguLan retribusi pemakaian 
kekayaan daerah sesuai kewenangannya ; 
c. mcnvimpan dokumcn asli kepcmJlikan barang 
rnilik daera.h ; 
r. rnelakukan penyiapan baban pcrumusan 
kebijaka.n scrta pelunjuk pclaksanaan di bidang 
pcm.indahtanganan barang daerah ; 
g. mclakukan penghimpunan, penelilian dan 
pembualan laporan data. ha.rang daer-<lh yang 
dipersiapkan untuk dihapus, 
h. melakukan pemrosesan penghapusan dan 
pemindahtanganan barang daernh scsuai dengan 
ketenruan peraturan perundang-undangan; 
i. melakukan perumusan kebijakan sert.a petunjuk 
pelaksanaan sensus barang daerah , dan 
J. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan 
yang diberika.n oleh Kepala Bidang Akuntansi dan 
Aset. 
-10 -
PasalD 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan orang mengetahuinya, 
Peraturan Walikota memerintahkan 
101 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 
Diundangkan di M A D I U N 
pada tanggaJ 14 September 2018 
Pj. SEKRETARIS DAERAH, 
ttd 
RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Muda 
.NIP. 19671213 199503 1 003 
BERJTA DAERAH KOTA MADfUN 
TAHUN2018NOMOR 41/G Ditetapkan di M A D I U N 
pada tanggaJ 14 September 2018 
WALIKOTA MADIUN , 
ttd 
H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hu.m. 
Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 
u.b. 
~ .... IAN HUKUM 
,~=....i·i 'l---:::::;1 
0 SH 
Pembina 
NIP. 19750117 199602 1001