Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Jayapura. 
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
5. Uang Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Uang 
Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Aparatur Sipil Negara. 
6. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan 
Aparatur Sipil Negara sebagai bukti bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut hadir pada hari kerja. 
7. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat 
Daftar Gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat 
Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri 
Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil. 
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh 
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai ASN telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk 
mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. 
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Distrik dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
 
 
 
4