Apa yang diatur dalam 4.Undang-Undang ... BUPATI MELAWI , Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 3?
Berdasarkan 4.Undang-Undang ... BUPATI MELAWI , Nomor 20 Tahun 2003 tentang , BAB III - PROSEDUR DAN TATA CARA, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

PNS yang akan melanjutkan Pendidikan kejenjangyang lebih tinggi pada 
Sekolah atau Perguruan Tinggi terlebih dahulu harus mendapatkan 
Surat Rekomendasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Melawi (BKPSDM) dan selanjutn ya waj~b 
· k nnohonan secara tertulis untuk mendapatkan Surat Izin mengaju an pe 
Belajar dengan melampirkan : 
. S t Keputusan Pengangkatan sebagai PNS, yang telah a. Fotokop1 ura 
dilegalisir oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan ; . 
katan dalam Pangkat terakhi r, yang b. Fotocopi Surat Keputusan Pengang 
dilegalisir oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan ; BAB II 
KETENTUAN/PERSYARATAN 
Kt ~~2 
e e~tuan untuk mendapat lzin Belajar , sebagai berikut : 
Tidak berstatus seb · c 1 . agar a on Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ; 
Dmsulkan dan atau direkomendasikan oleh Pimpinan Unit Organisa si 
PNS yang bersangkutan ; 
Setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sekurang - 
kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ; 
Pendidikan yang akan diikuti dilaksanakan d iluar jam kerja serta tidak 
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas ked inasan ; 
Biaya Pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan ; 
Pendidikan yang akan diikuti terkai t dengan tugas pokok dan 
dibutuhkan unit kerja yang bersangkutan ; 
Lulus seleksi atau Tes jenjang pendidikan di sekolah atau dari lembaga 
pendidikan tempat ijin belajar dilaksanakan ; 
Status Sekolah atau Perguruan Tinggi tempat belajar adalah Sekolah 
atau Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang Terakreditas i Pemerintah ; 
Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) Tahun sejak diangka t sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; 
Memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) Tahun dalam Pangkat 
Terakhir (khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatn ya 
melalui penyesuaian Ijazah) ; 
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ; 
1. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai 
Negeri Sipil; 
\ 
Permohonan ... dipalsukan; · PNS liah tau belaj ar dari Lembaga Pendid1kan tern pat · Jadwal Perku an a J. 
yang bersangkutan menempuh pendidikan ; kopi Surat Keputusan Pengangkatan daJam 
· . Jabatan , yang dilegalis ir oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan ; 
Surat Rekornendasi dari Pimpinan Unit K . d 
• 1 erja engan Ketentuan : 
Bagi PNS dilingkungan Sekretariat D rah . ae , Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dinas, Badan , Kantor dan Sekretanat K . . . . om1s1 Pernilihan Umum R k d · 1 . . . , e omen asi zm Belajar dibuat oleh Pirnpinan Unit 
Kerja yang bersangkutan. 
Bagi PNS di Lingkungan Rurnah Sakit Umurn Daerah , Rekomendasi 
lzin Belajar dibuat oleh Kepala Rurnah Sakit Umum Daerah dan Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi . 
Bagi PNS di Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat , Rekomendasi 
lzin Belajar dibuat oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi . 
Bagi PNS di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan, Rekomendasi Izin 
Belajar dibuat oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Melawi . 
Bagi PNS di Lingkungan UPT, Rekornendasi dibuat oleh Kepala UPT 
dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan . 
Bagi Guru dan Pegawai Tata Usaha Sekolah , Rekornendasi Izin 
Belajar dibuat oleh Kepala Sekolah , Kepala UPT dan Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi. 
Bagi PNS di Lingkungan Kantor Camat , Rekomendasi Izin Belajar 
dibuat oleh Carnat . 
Bagi PNS di Lingkungan Kantor Lurah dan Carnat, Rekomendasi Izin 
Belajar dibuat oleh Lurah dan Camat . 
Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) dalarn 1 (satu) tahun 
terakhir yang dilegalisir oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; 
Surat Pem yataan Kesanggupan untuk Menanggung Sendiri Biaya 
Pendidikan dari PNS yang bersangkutan ; 
Surat Keterangan Kelulusan Ujian Masuk atau diterima sebagai 
Pelajar/Mahasiswa dari Sekolah atau Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan; 
Daftar Riwayat Hidup yang ditulis tangan oleh PNS yang bersangkutan; h. taan bermaterai bahwa semua data dan persyaratan yang 
Surat pemya id k 
diajukan untuk memperoleh ijin belajar adalah benar dan ti a c 
PNS yang tidak me-m~nuh i Pf'1"S.' raran ~bc\s rim tn,'\ 
ditol ak penn ohonan izin be-I ~ar.