Apa substansi hukum dari Pasal 107 PERATURA N BUPATI  KUDUS Nomor 40 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURA N BUPATI  KUDUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang HARGA DASAR AIR TANAH DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH, khususnya , Pasal 107, adalah:

Undang -
Undang N omor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D aerah dan 
Retribusi Daerah; 
 c. bahwa perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
diharapkan tidak memberatkan wajib pajak; 
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b , dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 65 , Tambahan Lembara n Ne gara 
Republik Indonesia Nomor 3046 ); 
 3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Nomor 3419 ); 
 4. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
- 2 - 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ); 
 5. Unda ng-Undang Nomor 28 T ahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daera h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
 6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
 7. Undang -Undang Nomor 30 T ahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 , 
Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 4833 ); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5801); 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 t entang 
Ketentuan Umum dan Tata C ara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5950); 
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan 
Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 408); 
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Pedom an Perhitungan Harga Dasar Air 
untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita 
Daerah P rovinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19); 
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 
2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
- 3 - 
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 134); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 201 2 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 166); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPA TI TENTANG HARGA DASAR AIR 
TANAH DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI 
KABUPATEN KUDUS.