Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 15 Tahun 2018 pada Pasal 15?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 15 Tahun 2018 tentang KODE ETIK BAGIAN LAYANAN PENGADAAN, BAB  VI - PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN, Pasal 15 menyebutkan bahwa:

(1) 
 
Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Tim Etik dan/atau hasil 
temuan lembaga pemeriksa 
yang 
dibentuk 
berdasarkan
 
peraturan 
 
perundang
-
undangan
 
dengan
 
mekanisme sebagai berikut
 
:
 
a. 
 
Ketua Tim Etik me
ngadakan rapat Tim Etik yang dipersiapkan 
oleh sekretaris untuk membahas hasil temuan;
 
b.
 
Rapat Tim Etik membahas
 
dan
 
membuat kesimpulan apakah hasil 
temuan layak atau tidak
 
dila
yak ditindak lanjuti dengan pemeriks
aan;
 
c.
 
Apabila tidak layak
 
proses penanganan hasil temuan dihentikan 
d
an
 
diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
 
d. 
 
Apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti 
dengan pemeriksaan oleh sidang Tim Etik, dengan
 
:
 
1.
 
Pemangg
ilan para pihak;
 
2. 
 
Pengumpulan bukti; dan
 
3.
 
Pemeriksaan bukti.
 
e. 
 
Sesuai dengan 
 
hasil pemeriksaan dan bukti
-
bukti yan
g ada Tim Etik 
memutuskan
 
dan menetapkan ada atau tidak 
pelanggaran terhadap kode 
etik;
 
f.
 
Apabila diputuskan dan 
ditetapkan 
bahwa telah terjadi
 
pelanggaran 
terhadap kod
e etik maka dalam putusannya
 
Tim Etik harus 
mencantumkan sanksi
 
yang diberikan kepada Pejabat Struktural
 
dan 
Pokja 
Pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa
 
yang melanggar dapat berupa :
 
1. 
 
Teguran tertulis;
 
2. 
 
Mutasi 
dari 
B
LP;
 
3. 
 
Penghentian tunjangan kinerja daerah paling kurang 
3 (tiga)
 
bulan;
 
4. 
 
Penurunan pangkat setingkat l
ebih
 
r
endah;
 
dan
 
5.
 
Pemberhentian
 
jabatan.
 
12
 
 
g.
 
Kepu
tusan Tim Etik dilaporkan kepada Bupati 
untuk 
 
diambil keputusan; 
 
h.
 
Bupati Atau Pejaba
t yang ditunjuk menetapkan 
pemberian
 
sanksi 
berdasarkan putusan Tim Etik.
 
(2) 
 
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
h
, dik
enakan berdasarkan 
tingkat pelanggaran Kode Etik bersifat 
bertingkat dan dalam satu 
pemberian sanksi dapat dikena
kan beberapa sanksi sekaligus.