Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA 8ANDAR LAMPUNG Nomor 03 Tahun 2016 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA 8ANDAR LAMPUNG Nomor 03 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN, BAB II - PENDELEGASIAN ATAU PELIMPAHAN KEWENANGAN, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Pendelegasikan atau pelimpahkan sebagian kewenangan dibidangperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,meliputi :
a.Penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan penandatanganandokumen perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang untukJenis Perizinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b.Penolakan permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratanStandar Pelayanan danketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
c.Penetapan, penerimaan dan pengadministrasian biaya jasapelayanan (retribusi perizinan tertentu) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d.Melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administrasiterhadap pelanggaran izin berupa peringatan tertulis, penutupansementara usaha/kegiatan dan pencabutan izin sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8.Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanismeyang berlaku;
f.Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan MaklumatPelayanan Perizinan;
(2) Walikota menetapkan Dinas Penanaman Modal danPelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Bandar Lampung sebagai lembaga pelaksana Sistemlnformas' dan Perizinan Investasi Secara Elektronik(oPlPlSE);
(3) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3diatur lebih lanjut oleh Walikota.