Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 27 BUPATI MUNA BARAT Nomor l Tahun 2015.
Redaksi dari BUPATI MUNA BARAT Nomor l Tahun 2015 tentang L~J; .. 2). pemenuhan persyaratan tekms dan la1k Jalan; 3). pelanggaran perizinan angkutan umum. n. mengumpulkan, pengelolaan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; o. menyusun dan, pada , Pasal 27 menjelaskan:

(1) Seksi Penelitian dan Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas : 
a. menyiapkan hasil kajfan produktifitas sarana dan prasarana transportasi 
darat, laut dan udara serta fasilitasi penunjang lainnya; 
b. melakukan kajian/telaahan sistem dan prosedur operasional sarana dan 
prasarana angkutan dikaitkan dengan kebutuhan pelayanan; ; - 15 - 
; c. melakukan kajian kearsipan dan kelayakan fasilitas transportasi darat, 
laut dan udara guna penyesuaian/penetapan moda transportasi yang 
tepat; 
d. mengkaji aspel keselamatan dan kenyamanan pelayaran angkutan 
berdasarkan standar pelayanan minimal; 
e. menyiapkan hasil kajian/identifikasi peluang-peluang investasi atau 
penanaman modal dibidang perhubungan; 
f. melakukan kajian lintas sektoral dalam rangka penyiapan saran a dan 
prasarana sebagai antisipasi perkembangan pembangunan sektor - 
sektor lain; 
g. melakukan penelitian jaringan transportasi dikaitkan dengan sistem 
pelayanan guna perumusan kebijakan operasional; 
h. melakukan kajian (forecasting) permintaan pelayanan angkutan, baik 
jangka pendek, menengah dan jangka panjang; 
i. melakukan penelitian penyelenggaraan angkutan terhadap dampak 
lingkungan termasuk pencemaran udara; 
j. melakukan kajian terhadap industri dan perkembangannya serta outlet 
pelabuhan dalam rangka penetapan jaringan lalu lintas peti kemas; 
k. melakukan kajian/telaahan terhadap jaringan transportasi laut local, 
regional, intemasionaf dan intemasional hub guna perumusan dan 
penetapan arah kajian transportasi wilayah; 
I. menyiapkan telaahan teknis dan operasional rencana pengembangan 
bidang transportasi dalam rangka penyusunan Tataran Transportasi 
Wilayah (TATRAWIL). 
(2) Seksi Pengembangan Sistem, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : 
a. melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan 
perhubungan dalam angka dan pemyusunan profil bidang perhubungan 
wilayah; 
b. menyusun rencana umum pengembangan bidang Perhubungan 
Wilayah (RUPPW); 
c. menyusun tahapan rencana pembangunan dan pengembangan bidang 
perhubungan darat, laut, udara dan komunikasi dan informatika Oangka 
pendek, menengah dan jangka panjang); 
d. menyusun Tatanan Makro Strategis Perhubungan Wilayah (TMSPW) 
terintegrasi dengan makro strategi perkembangan regional dan nasional; 
e. menyusun rencana outlet jaringan transportasi wilayah sebagai pintu 
keluar arus barang; 
f. menyusun sinkronisasi program lintas sektoral yang diwujudkan dalam 
satu program terpadu dan saling melengkapi; 
g. menyusun rumusan kebijakan perhubungan wilayah dan standar, norma, 
pedoman, kriteria dan prosedur pelayanan jasa transportasi unggulan 
disesuaikan dengan perkembangan wilayah; 
h. menyiapkan program bidang perhubungan secara kesisteman dan 
terpadu dengan tansportasi lokal, regional dan nasional agar terkoneksi 
dalam pelayanan; 
i. menyiapkan program aksi pelaksanaan kegiatan pembangunan 
perhubungan wilayah sesuai skala Kabupaten; .. - 16 - 
(1) Bidang Komunikasi dan lnformatika mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan jasa 
perposan, jasa telekomunikasi nasional. Pemberian bimbinan teknis, 
pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi serta koordinasi 
penyelenggaraan telekomunikasi serta koordinasi penyelenggaraan 
pos, telekomunikasi dan penanggulangan frekuensi radio dalam 
wilayah provinsi dan daerah perbatasan; 
(2) Bidang Komunikasi dan lnformatika dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah kepada Kepala Dinas. Bagian Ketujuh 
Bidang Komunikasi dan lnformatika 
Pasal28 .. j. melaksanakan kordinasi denan UPT Pusat tentang program dan 
pelaksanaan kagiatan pembangunan perhubungan yang dilaksanakan di 
daerah; 
k. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara 
keseluruhan (APBD dan APBN); 
I. melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan 
perhubungan dan menyusun tealah penyelesaiannya; 
m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja perhubungan wilayah; 
n. menyusun/mempersiapkan Term of Referense (TOR) dan rencana kerja 
dan syarat-syarat (RKS) setiap usulan pembangunan; 
o. melakukan telaahan setiap usul Pemerintah menyangkut bidang 
perhubungan. 
(3) Seksi Pentarifan dan Analisis Biaya Transportasi mempunyai tugas : 
a. melakukan survey harga spare part dan alat lainnya dalam rangka 
perhitungan harga pokok angkutan; 
b. melakukan penyusunan tarif kelas ekonomi angkutan jalan, angkutan 
penyeberangan dan pelayaran rekyat dalam wilayah Kabupaten; 
c. mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan tarif non ekonomi 
dengan perusahaan pelayaran dalam wilayah Kabupaten; 
d. mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan tarif yang ditetapkan 
pemerintah untuk lintas Kabupaten; 
e. melakukan pemantauan dan evaluasi tarif referensi yang ditetapkan 
pemerintah dan berlaku di wilayah Kabupaten; 
f. melakukan perhitungan tarif tambahan (Tuslag) pada saat hari raya, 
natal dan tahun baru jika diperlukan; 
g. melakukan pengawasan serta evaluasi pemberlakukan tarif-tarif lainnya 
di luar tarif angkutan penumpang; 
h. menyusun parameter dan indikator sebagai acuan dalam perhitungan 
tarif angkutan (angkutan pedesaan, sewa, perbatasan dan angkutan 
pariwisata). , - 17 - 
Pasal30 
(1) Bidang Komunikasi dan lnformatika terdiri atas: 
a. Seksi Pos; 
b. Seksi Telekomunikasi; 
c. Seksi Teknologi dan lnforrnatika. 
(2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan lnformatika . 
Pasa\ 31 
(1) ~~~Ji P9~ m~mpunyai tugas : 
a. memberikan rekomendasi terhadap perrnohonan zm 
penyelenggaraan jasa tltlpan untuk kantor agen yang cakupan 
areanya daerah provinsi; 
b. memantau terhadap kegiatan pelayanan usaha jasa titipan 
perposan temasuk pengusaha jasa titipan kantor cabang; 
c. memantau kegiatan filatelli tingkat provinsi; 
d. menyusun analisa daya dan program terhadap usaha perposan dan 
usaha jasa titipan kantor cabang; 
e. membina asosiasi perusahaan jasa pengiriman expres Indonesia 
(ASPERINDO}; 
f. memberikan izin usaha jasa titipan kantor cabang; 
g. mengevaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap 
permohonan izin pengusahaan jasa titipan kantor cabang; 
h. melaksanakan pelatihan dan penelitian dibidang filateli; 
i. membina filatelli; 
j. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Provins! tentang komunlkasi dan inforrnatika; 
k. melakukan penyuluhan filatelli. 
(2) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas : 
a. melaksanakan ujian amatir radio; 
b. memantau kegiatan dan pembinaan kegiatan amatir radio dan .. " Pasal29 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 
Bidang Komunikasi dan lnforrnatika mempunyai fungsi : 
a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan program pembangunan 
,pengadaan dan pemeliharaan fasilitas komunikasi dan informatika; 
b. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi 
khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum; 
c. pengkoordinasian pelayanan universal dibidang telekomunikasi yang 
.cakupan areanya meliputi wilayah provinsi; 
d. penyusunan analisis data dan penyampalan bahan penyusunan 
program pembinaan perposan, telekomunikasi, teknologi dan 
inforrnatika. .. - 18- 
Bagian Kesembilan 
Kelompok Jabatan Fungsional