Apa bunyi lengkap Pasal 65 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 65 dinyatakan:

(1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang 
ditandatangani oleh penyewa dan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang . 
(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 
memuat:t Pasal 64 
( 1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
huruf a, diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari 
keuntungan , antara lain: 
a. perdagangan ; 
b. jasa;dan 
c. industri . 
(2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
huruf b, diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang 
atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain: 
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah 
tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun 
immateril; 
b. penyelenggaraan pendidikan nasional; 
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan 
dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan 
d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis. 
(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
huruf c, diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas 
barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari 
keuntungan , antara lain: 
a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/ atau 
tidak terdapat potens i keuntungan; 
b. kegiatan sosial; 
c. kegiatan keagamaan; 
d. kegiatan kemanusiaan; 
e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 
f. kegiatan lainnya yang memenuh i kriteria sosial. Pasal 63 
Penyewaan barang milik daerah wajib memperhatikan jenis kegiatan usaha 
yang dikelompokkan atas: 
a. kegiatan bisnis; 
b. kegiatan non bisnis; dan 
c. kegiatan sosial. Pasal62 
(1) Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan 
tarif sewa barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati. .. 
Pasal67 
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 
, penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk KSPI dapat 
dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang . 
(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
wajib dilaporkan kepada Bupati. 
(3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada 
, dituangkan dalam perjanjian Sewa. 
(4) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhitungkan nilai 
sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa 
barang milik daerah hasil perhitungan. 
(5) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki 
kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara 
sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan. 
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani 
oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai 
ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk 
membayar lunas secara bertahap.t Pasal66 
(1) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan 
seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 
(2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling 
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa 
barang milik daerah. 
(3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 
dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara 
penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah . 
(4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu 
dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 
perjanjian sewa. a. dasar perjanjian; 
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; 
d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; 
e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan 
selama jangka waktu sewa; 
f. peruntukan sewa, tennasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan 
kategori bentuk kelembagaan penyewa; 
g. hak dan kewajiban para pihak; dan 
h. hal lain yang dianggap perlu. 
(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan di kertas bennaterai sesuai ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 
(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa 
ditanggung penyewa . ..