Apa norma yang terkandung dalam Pasal 20 Republik Indonesia Nomor 3209); 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Nomor 8 Tahun 1981?
Substansi Republik Indonesia Nomor 3209); 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Nomor 8 Tahun 1981 tentang , khususnya , Pasal 20, memuat:

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga dan/ atau denda sebesar 2 % (dua 
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BABX 
SANKSI ADMI'NISTRASI ( 1) Penagihan retribusi terutang yang tidak a tau kurang 
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. 
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) didahului dengan surat teguran, 
(3) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang 
sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan 
retribusi dikeluarkan setelah 7 {tujuh) hari sejak tanggal 
jatuh tempo pembayaran. 
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis 
diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus 
melunasi retribusi yang terutang. 
(5) surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 
(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat 
teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis diatur 
dengan Peraturan Bupati. Pasal 19 BABIX 
PENAGIHAll (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus d.ilunasi 
sekaligus. 
(2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilunasi selambat-lambatnya 15 
(lima belas] hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, 
angsuran dan penundaan pembayaran retribuei diatur 
dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kele bihan pembayaran Retribusi 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua 
belas) bulan. 
(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sarnpai dengan 
diterbitkannya SKRDLB. Pasal 23 (1} Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima haru.s memberi 
Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib 
Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi 
Keputusan oleh Bupati. 
(3) Keputusan Bupati atas keberata.n dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau 
menambah besarnya retribusi yang terutang. 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan. Pasal 22 kewajiban 
penagihan keberatan tidak menunda 
retribusi dan pelaksanaan (4) Pengajuan 
membayar 
retribusi. Pasal 21 
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD 
atau dolrumen lain yang dipersamakan. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
{3) Keberatan harus diajukan daJam jangka waktu pa.ling Jama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila 
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya. BABXI 
KEBEJlATAlf 
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
retribusi diajukan secara tertulis pada Bupa.ti dengan 
sekurang-kurangnya menyebutkan: 
a. nama dan ala.mat Wajib Ret.ribusi; 
b. masa retribusi; 
c. besarnya kelebihan pembayaran.dan 
d. alasan singkat dan jelas. Pasal 25 BAB XII 
PERGEMBALIAlf KELEBJHAN PEMBAYARAlf