Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor [Q Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor [Q Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI, pada BAB II - PETUNJUK PELAKSANAAN, Pasal 4 menjelaskan:

I 
! 
] ~rni mulai berlaku pada tanggal diundange ' gupa! an. 
.anl !"" ht : " g mengetahu mya, memerintahkan pengundanga p an "; ~atannya dalam Berita Daerah Kabupaten y["""eraturan Bupau 
,~ pene lawi. is I 
Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal ] Mr 2017 
_JaQ;7_ 
PAN. 
dangkan di Nanga Pinoh 
tanggal g__ 7 'lv\-v-vr 2 0 1 7 
l!EKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAwI, J 
) l 
I !VO T us MULYONO 
ADAERAH RA E JPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR \2 
PERATURAN BUPATI MELAW 
NOMOR I. TAHUN 2017 
TANGGAL 37 4«»@2-T 2017 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS 
SEJAHT'ERA (RASTRA) KABUPATEN MELAWI TAHUN 
2017. 
BABI 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Indonesia Masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan 
Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu 
yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan 
contok dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang 
berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyrakat. 
Pembangunan sektor ungggulan tengah dilaksanakan oleh pemerintah dengan 
prioritasnya kedaulatan pangan. Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, 
Kemaritiman dan Kelautan, Serta pariwisata dan Industri. sedangkan prioritas 
yang terkait dengan pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah 
pembangunan sektor pendididkan kesehatan, perubahan, dan Mental / 
Karakter. 
Peningkatan kelauatan pangan sebagai penjabaran Cita ke - 7 dari Nawacita 
dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan 
pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan 
pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang 
meningkat. Serta meningkatanya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 
2016 merupakan tahun ke -2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019. Oleh 
karena itu, rancangan program kegiatan dan penganggaran tahun 2016 
diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan 
dari target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditempatkan 
Pemerintah dalam agenda Pembangunan Nasional agar dalam pelaksanaan 
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kedepan menjadi 
bantuan pangan bemutrisi. 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manuasi dan kebudayaan 
(Kemenko PMK ) bertanggung jawab melakukan koordinasi, Sinkronisasi dan 
pengendalian pelaksanaan program perlindungan Sosial ( Social Protection ), 
dimana kebijakan program Rastra termasuk di dalamnya. Karena secara Filosifis 
dan Yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar 
sebagai hak asasi manuasi. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin / 
rendah miskin yang telah ditetapkan adalah pendududk dengan t.ingkat 
pendapatan 25% terendah yang mendapat Rastra. 
Kebijakan program Rastra juga merupakan bagian dari system ketahanan 
Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai 
kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak 
asasi manusia dan sebagaian komoditas strategis yang dilingdungi oleh Undang 
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia 
memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan 
Nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait 
Pangan, yaitu : 
Universitas.. • 97 
tas Declaration of Huinan Right (1948), Rome Declaration on World Food 
Rive"~ World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs), 98 
gecuti' ;~able Development Goals (SDGs). sustal dat 
. besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan 
3eba6"g an demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat tam?_, jnstabilitas perbatasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam 
Strategis. 'd b 'k 'al 1 · · aspek kehidupan aik socie poloitikmmaupun ekonomi peranan erbaga ·had · k ·ski · diti makanan terhadap gans emiskinan jauh lebih besardibanding dengan o",j; bukan makanan seperti perubahan sandang, pendidikan dan o" . Komoditi makanan yang berpengaruh paling besarterhadap nilai 
ke' ~miskinan adalah beras.dengan demikian berasmerupakan komiditas 
g" ngat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program beras bagi 
yan�,arakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi 
[,_ken tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan ~,a Menteri dan kepala lembaga pemerintahan non Kementerian tertentu, 
"j_ ubernur dan Bupati / walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan 
se paya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembagan 
u:onomi pedesaan dan stabilitas ekonorni nasional. Secara Khusus Perurn 
gLOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi 
bagi kelompok rnasyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang 
penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah / beras dari petani dalam 
negeri. 
Penyaluaran Beras Bersubsidi bagi kelornpok masyarakat berpendapatan rendah 
bertujuan untuk rnengurangi beban pengeluaran para Sasaran Penerima 
Manfaat (KPM) dalarn memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk 
meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan 
kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. 
Dalam Perkembangan sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi 
disalurkan secara non tunai dan menggunakan sisten perbankan untuk 
kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. 
penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital 
yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas 
inklusi keuangan. Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan electronic 
voucer (e-voucer) dalam bentuk kartu dan dapat membeli beras sesuai dengan 
kaulitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan 
pangan lainnya. oleh karena itu pada tahun 2017 transfortasi Program Rastra 
menjadi Bantuan pangan Non tunai mulai dilaksanakan 44 kota terpilih, 
sedangakan kabupaten/ kota lainnya masih rnelaksanakan Program Rastra. 
Berbagai aspek strategis Program Rastra, tahapan pelaksanaan penyaluran 
Rastra serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam 
suatupanduan yang disebut Pedoman Umum Rastra (Pedurn Rastra) dan 
Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Rastra). 
B. Ketentuan Umum 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
2, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Melawi. 
4. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari 
Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatanggani Perum 
BULOG dan Pelaksana Distribusi. 
,...----:...--·. {, 
1 !ah Model daftar penerima Manfaat Subsidi Beras bagi Masyarakat 
' , pPM!" ~~~ Rendah di desa / kelurahan yang menjadi daras Penyaluran 
Bey"",[jets Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa / Kelurahan. 
sul, tah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui Mekanisme 
pl"_)Mskel, jika diperlukan pemutakhiran. 
Mudes 
pM-2 adalah Model daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat 
6.I' dapatan Rendah di desa/kelurahan. 
Berpen ·' 
emulir Perubahan data terpadu program penanganan Fakir Miskin (FPPDT- 
[Lt',jj adalah Formulir Pencatatan pendaftaran dan perubahan Ranking 
eluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai infut Data Terpadu Program 
hanganan Fakir Miskin. 
Formulir Rekapitulasi pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang 
· diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Subsidi Beras Bagi 
Masvarakat Berpendapatan Rendah melalui Musyawarah Desa/Kelurahan/ 
Pemerintahan Setingkat. 
9. HTR dalah Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 
Rendah di titik distribusi (TD). 
10. Kelompok kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari 
aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan 
oleh kepala Desa/ Klurahan sebagai Pelaksana Distribusi Rastra. 
11. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau 
kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra. 
12. Kemasan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah 
kemasan yang berlogo BULOG dengan Kuatum 15 Kg/Karung dan/atau 50 
Kg/Karung. 
12. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras 
medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres kebijakan 
Perberasan yang berlaku. 
13. Musyawarah Desa (Mudes) Musyawarah Keluran (Muskel) adalah forum 
pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat 
desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan 
perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lmgkungan setempat (SLS) 
setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama KPM. 
14. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di 
Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/lurah dan aparat terkait 
lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak 
mengubah jumlah pagu kecamatan. 
15. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasa"""""""a Mantaa 
Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi astra untuk 
tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu. 
16. Pela1 s Dist ribt si Rastra adalah kelompok Kerja (Pokja) di titik Distribusi 
· elaksana )istribus1 rakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh atau warung desa atau Kelompok Masya 
Kepala desa/Lurah. 
;, 1fat 1dalah kegiatan validasi KPM oleh 
l7. Perubahan Daftar Penerima Manta'_[an setingkat untuk menghasilka 
musyawarah desa/ kelurahan/ Pemerint' 4. atan Rendah yang tepat dan 
KPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat BerpenaP 
dituangkan dalam DPM-1. 
18. Petunjuk... 
� 
;uk Pelaksanaan (uklak) adalah pand s";",e at provinsi yang disusu sesuai ~..""" Plaksanaan Program Rasta "~g#i penaiaman dari pedoman Umun ma,i""uasi dan kondisi setempat 
J
·uk 't'eknis (Juknis) adalah panduan 1 1 P·etun /K . pelaksanaan - 
_,at kabupaten, iota yang disusun sesuai den¢ Program Rastra di 
"";at sebagai penajaman dari pedoman Ras, '&an situasi dan kondisit sete! ra. 
am Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subs:a; 9",atat berpendapatan rend~h. 2sidi pangan (beras) bagi 
getuarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM) Rastra) ±d !' ~ berhak menerima beras dari Program Rasura ~;"lah Keluarga yan8 DPM-1 (Daf t Pe :, yaitu <eluarga yang erdapat dalam I- .attar enerima Manfaat-1) Rastra. 
satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yan g dibentue " ~~ditetapk«an oleh perum BULOG. 1g 
SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/walikota atau 
pejabat yang tunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi 
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 
24. surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) adalah Perintah 
tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan 
menyerahkan Rastra. 
)5. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau 
oleh KPM yang disepakati oleh pelaksana Distribusi dan KPM setempat. 
26. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi 
penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada pelaksanaan Distribusi Rastra 
di kantor / balai desa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara 
tertulis oleh Pemerintah Kabupaten /kota dengan Perum BULOG. 
27. Tenaga kesejahteraan Sosial Kecarnatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi 
tugas, fungsi dan Kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau 
dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten/kota selama 
jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan 
pelaksanaan program Rastra sesuai dengan wlayah penugasan di tingkat 
kecamatan. 
8. Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra) adalah Tim yang dibentuk secara 
berjenjang di tingkat Provinsi, kabupaten/ kota, sampai dengan tingkat 
kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan 
Program subsidi Rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai 
hasil yang efektif. 
9.7;, . n Kemiskinan (TKPK) adalah wadah intas 
koordinasi Penanggulan6' tingan dalam mengkoordinasikan dan 
Sektor dan lintas pemangku $°,~_gan kemiskinan di Daerah (Provinsi enghendalikan program penang8 
dan Kabupaten/Kota).