Apa norma yang terkandung dalam Pasal 60 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, khususnya BAB III - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 60, memuat:

(1) Perangkat Daerah terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA -
SKPD dan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. 
(2) Perangkat Daerah mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang 
dan jasa, objek, rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang berkenaan, yang 
akan diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial. 
(3) Penyerahan Belanja Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala 
Perangkat Daerah kepada Penerima Belanj a Bantuan Sosial, yang meliputi : 
a. bagi Belanja Bantuan Sosi al untuk individu, terdiri atas : 
1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja 
Bantuan Sosial; 
2. salinan kartu tanda penduduk atas nama Penerima Belanja Bantuan 
Sosial ; 
3. surat pernyataan tanggungjawab. 
b. bagi Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas : 
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga 
Penerima Belanja Bantuan Sosial; 
2. Salinan kartu tanda penduduk atas nama kepala keluarga Penerima 
Belanja Bantuan Sosial; 
3. surat pernyataan tanggungjawab. 
c. bagi Belanja Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga non 
pemerintah, terdiri atas: 
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat ) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap 
ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/ lembaga 
non pemerintah; 
2. Salinan kartu tanda penduduk ketua/pimpinan atau sebutan lain 
kelompok masyarakat/ lembaga no n pemerintah; 
3. surat pernyataan tanggungjawab. 
 
30 Bagian Kese mbilan 
Penggunaan