Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, BAB IV - KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

(1) Jenis Penerimaan Daerah lainnya berupa: 
a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 
b. Lain-lain PAD yang sah; 
c. Pendapatan Transfer dan Da na Perimbangan; dan 
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 
(2) Pembayaran penerimaan daerah lainnya melalui pembayaran 
langsung/direct payment berupa: 
a. Payment point yang disediakan oleh Bank; dan 
b. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang 
ditetapkan oleh Bupati. 
(3) Pembayaran langsung/direct payment sebagaimana dimaksud pada 
memuat informasi jenis penerimaan daerah lainnya yang 
dibayar. 
(4) Penerimaan Daerah lainnya akan disetor ke RKUD secara real time, 
tanpa melalui rekening operasional pendap atan.