Apa yang diatur dalam 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 pada Pasal 13?
Berdasarkan 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, BAB V - PERLINDUNGAN ANAK, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

(1)Ketentuan mengenai pencegahan dan pelayanan tindakkekerasan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7sampai dengan Pasal 12berlaku secaramutatis mutandis terhadap perlindungan anak dari tindakkekerasan;
(2)Selain melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud padaayat (1)juga dengan cara meningkatkan kapasitas keluargadalam perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhananak.
(1)Bagian Kedua
Perlindungan Khusus Anak
LAnak korban Kekerasan fisikdan/atau psikis-j.Anak korban kejahatan seksual;k.Anak korban jaringan terorisme;1.Anak Penyandang Disabilitas;,m’Anak korban perlakuan salah dan penelantaran-n.Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan° mfnj'adi korban stigmatisasi dari pelabelanterkait dengan kondisi Orang Tuanya(2)Pemenntah daerah dalam melaksanakan penanganan
padasebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang^unaangan. &Pasal 14
Perlindungan khusus anak diberikan kepada;a.Anak dalam situasi darurat;b.Anak yang berhadapan dengan hukum;c.Anak dari keiompok minoritas danteriilasi;d.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual-e.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik^,alkohol, psikotropika, dan zatadiktif lainnya;f.Anak yang menjadi korban pomografi;g.Anak dengan HIV/AIDS;h.Anak Korban penculikan, penjuaïan,dan/atauperdagangan; '