Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013.
Redaksi dari NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN, pada BAB III - SUSUNAN ORGANISASI ULP, Pasal 9 menjelaskan:

(1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf a, 
melekat pada jabatan yang membidangi pengadaan barang/jasa di 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau yang memenuhi persyaratan 
pejabat pengadaan barang/jasa. 
(2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat merangkap dan 
bertugas sebagai anggota POKJA ULP. 
(3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (l} mempunyai tugas : 
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 
b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP; 
c. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 
d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan 
melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi 
peyimpangan; 
e. membuat laporan pertan ggungiawaban atas pelaksanaan kegiatan 
pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 
f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia 
ULP; 
g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing; 
7 
- - -- ----------- 
h. mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota 
Pokja ULP kepada Bupati dan/atau PA; dan 
i. mengusulkan Staf Pendukun g ULP sesuai dengan kebutuhan; 
j. Menunjuk tenaga ahli dalam hal pengadaan barang/jasa yang bersifat 
khususdan/atau memerlukan keahlian khusus yang berasal dari 
pegawai negeri atau swasta, tetapi tidak ikut terlibat dalam penentuan 
pemenang.