Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2018 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, BAB V - TIM PENGELOLA LHKPN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksu d pada Pasal 5 mempunyai tugas : 
1. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal 
monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan 
dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e -LHKPN 
melalui https:// elhkpn.kpk .go.id . 
2. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN 
kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun. 
3. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada Angka 2 ke dalam 
Aplikasi e -LHKPN . 
4. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 
untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN . 
5. Melaksanakan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai 
tata cara pengisian Formulir LHKPN .