Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 15?
Dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018 tentang TATA CARA PE MBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 15 mengatur sebagai berikut:

(1) Bupati menunda pe nyaluran Dana Desa, dalam hal : 
a. Bupati Cq. BPKAD belum menerima dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 3); 
b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 
30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau 
c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional 
di daerah. 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh BPKAD . 
(3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan 
sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. 
(4) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar 
dari jumlah Dana Desa yang akan dis alurkan pada tahap II, penyaluran Dana 
Desa tahap II tidak dilakukan. 
(5) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan 
sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 
30 % (tiga puluh persen), penyaluran Dan a Desa yang ditunda seb agaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di 
RKUD . 
(6) Bupati Cq. BPKAD melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa . 
(7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh 
aparat pengawas fungsi onal di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah 
terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa. 
(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.