Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor �' Tahun 2018 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor �' Tahun 2018 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA, BAB IV - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ APB Desa Perubahan, 
pungutan, tata ruang , dan organ isasi Pemerint ah Desa yang telah 
dibahas dan disepakati oleh Hukum Tua dan BPD, d.is amp aik an oleh 
Hukum Tua kepada Bupati melalui cam at atau sebutan lain palin g 
lamb at 3 (tiga) hari sejak disepak ati untuk dieval uasi. 
Dalam hal Bupati tidak membe rik an hasi l evalu asi dalam batas 
waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan send.iriny a. 
9 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas­ 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan -kepentirigan masyarakat setempat dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7 Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
9. Hukum Tua adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang , tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 
10. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa. 
11 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan , 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan olehHukum Tua setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
14. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa , 
Peraturan Bersama Hukum Tua dan Peraturan Hukum Tua. 
4