Apa saja yang diatur dalam Pasal 112 NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003?
Ketentuan dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 112 menetapkan:

(1) HIUlil KSP dapat berupa ta.nab, gedung, bangunan, ~ 
sarana dan fasilitaa yang diadalc9n nlP.h mitra KSP. 
(2) Sarana dan fa8ilitas basil KSP eebagaima.na dimaksud 
pada ayat (1), antara. lain: 
a. peralatan clan meain; 
b. jalan, irigasi dan jaringan; 
C. uct teta.p Jainnya; dBD 
d. aset lsi1n11ya. 
(3) Hui.I KSP eebagallna.na. dimeksud pada ayat (1) menjadi 
begian dari pelaksanaan KSP. Paragraf Ketiga 
ObjekKSP 
Pa.sal 111 
(lJ Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa; 
a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada 
pada PengelolaBarang /Pengguna l:Sarang. 
(2) Objek KSI' barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
1>£lnBunan se~ djmak~ud pada aya:tt (1) huruf 
a, dapat dilakukan untuk sebagian atau 
keseluruhannya. Pasal 110 
(1) Pihak yang dapat meJaksanakan KSP adalah: 
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk 
banmg milik daerah yang berada pada Pengelola Bamng; atau 
b. Pengguna Barang dengan peraP.tujuan Pengelola 
Ba.rang, untuk barang mjlik: daerah yang berada 
pada Pengguna Barang. 
(2) Persetujuan Pengelola Banmg sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurur b setelah mendapat pertimbangan 
dari Bupati. 
(3) Pihak yang dapat menjtu.li mitta KSP bamng milik 
dAP.Mh rneliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negan1; 
b. Baden Usaha Milik Daerah; dan/atau 
c. Swasta, kecuali perorangan. Paragraf Kedua 
Pihak Pelakllllrul KSP 
(1) Jangka waktu KSP pa]ing Jama 30 (tiga puluh) tahun 
eejak perjanjian ditandat.anpni dan dapa.t 
diperpanjang. Paisal 115 Paragraf KP.lima 
Jangka Waktu KSP (11 DalaJn pe)aksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan 
perubahan dan/atau penambahan basil KSP. 
(2) Perubahan dan/atau penambahan basil KSP 
8Cbegaim,.na djmaksud pada ayat (1) dila.kukan dengan 
cara. addendum perjanjian. 
(3) Addendum pcrjanjian KSP sebapimana dimaksud pada 
ditQiukan untuk menghitung kembali be8Ql'Qn 
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. 
(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagjan keunn1ngan 
sebegaimana dimalcsud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
Tim berdasarkan basil perhitungan. 
(5) Tim ael>flgaimana dimakBud pads. ayat (4) diteta.pkan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah 
clan/at.au bangunan; at.au 
b. Pengelola Barang, unruk barang .rnilik daemh 
selain tanah dan/atau bangunan. 
(6) Perubahan dan/atau penambahan basil KSP dilakukan 
&et.elah memperoleh persetujuan Bupati. Pasa1114 (1) Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka 
penyediaan infrastn1ktur terdiri atas: 
a. penerimsan daerah yang harua diaetorkan selama 
jangka waktu KSP barang milik daerah; dan 
b. infrastruktur beserta fasilitaanya hasil KSP barang 
milik daeraa. 
(21 Penerimaan daerah sebagaim.ana dimaksud pada ayat 
(l) hur\lf a terdiri atas: 
a. kontribusi tetap; clan 
b, pembagjan k:euntungan, Pasal 113 (4) Haail KSP sehagaimana dimaksud pada ayat (11 inenjadi 
barang milik daerah sejak di.serahkan kP.pada 
Pemerintah Daerah aesuai perjanjian at.au pada saa.t 
berakNrnya perjanjian. 
·""" 
(1) ~lalasanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP 
antara RupA.ti atau Pengelola Rarang dengan mjtra KSP 
seteJah diterbitkan keputuaan pelaksanaan KSP oleh 
Bupati. 
(2) Perjanjian sebapimana dimak•ud pada ayat ( 1) 
ditandatangani oleh mitra KSP dan: 
a. Bupati, untuk barang mi1lk daerah yang berada 
pada Pengelola Barang; atau 
b, Peng,elola Barang, untuk ha.rang milik daerah yang 
berada pada Pengguna Barang. 
(3) Perjanjian sebagaimana climakaud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. dasar perjenjian; 
b, iucntitw:. JNU1l pihak y1mg teribt dWain pcrjanjian; 
e. objek KSP; 
d. hasil KSP berupa barang, jika ada; 
e, peruntukan KSP; 
f. janska waktu .KSP; 
g. besaran kontribuai tetap clan pembagian 
keuntungan serta mekanisme pembayarannya; 
h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam 
perjanjian; 
i. kctcntuan mengcnai bcrakhirnya KSP; 
j. sanksi; dan 
k. penyelesaian perselisihan. ·"'· Pasal 117 t'aragraf Keenam 
Perjanjian KSP (1) Perpe.njangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP 
dengan cara mengajukan pennohonan persetujuan 
perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) 
tahun sebelum jangka waktU berakhir. 
(2) Perpanjangan jangka waktu dilaksa.nak:an dengan 
pertimbangan: 
a. 1:1epa.n.jll.J1& lidltk menguiyu pelak8Hriaan tuga.:i 
dan funpi penye~nggaraan pemerintahan daerah; 
dan 
b. selama pelaksanaan KSP t.erdahulu, mitra KSP 
mematuhi peraturan dan perjanjian KSP. Pasal 116 (2) DalaJn hal KSP atas barang milik daerah dilakukan 
untuk penytdia9n infrastruktur, jangka waktu KSP 
paling lama 50 Oima puluh) tahun st'jak perjanjian .KSP 
ditandatangani dan dapat dipe1·panjang. 
(11 Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai 
begian dari lcontribuai tetap dan kontrihusi pembagian 
keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 
pali.Dg banyak IOo/o (sepuluh persen) dari tOtal 
penerfmaan kuntribusi tctttp Ihm pemhHgi"n 
keuntungan eelama masa KSP. 
(21 Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian 
kontribusi tetap clan pembaebm Jceuntungan dari awal 
pengadaannya merupakan barang milik daerah. Pasal 119 (ll Mitta. KSPwajib menyctork.an: 
a. kontribuai tetap; clan 
b. pembagian keuntungan KSP. 
(21 PP.nyP.t.orBn aebagaimana dirnakaud pada ayat (1) 
dilal.-ukan setiap tahun selama jangka waktu KSP. 
(3\ Kontribuai tetap sebqaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan pembagian keuntungan KSP aebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan 
penerimaan daerah. 
(41 ~ kontribu&i tetap dan pembagien keuntungan 
hasil KSP 9ebagaimana dimakAud psld.A .AyAt (1) 
ditetapkan oleh Bupa.ti. 
(51 DaJaJn KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangwum, &e"hagian kontribusi tetap dan pemhagian 
keuntungannya dapat berupa bangunan beserta 
fasilitasnya yang dibangun dalam satu kcsatuan 
peren.canaan. 
(6) Sebegien kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungannya yang berupa. bangunan beserta 
fasilitasnya. sehagaimana djmaksud ayat (5) bukan 
merupal<an Objek KSP. Pasal 118 ParagnU Ketujuh 
.Kontribuai Tetap dan ~bagian ~untungan (4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditu~ dalam bentuk Akta Notaris. 
(5) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah 
Ptiba KSP menyampoikan bukti Betor pembayaran 
kontribusi tetap pertama kepa.da PengeJola Barang/ 
Penguna Barang. 
(61 Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah 
satu dokwnen pada lamplran yang merupakan bagian 
tidak terpiaahkan dari perj-jian KSP. 
-----------------·· --··· (I) .KSP bera.khir dalaln hal: 
a. berakhimya jangka waktu KSP sebagaimana 
tertuang dalaai pcrjanjian; 
b. pengakhiran pP.rjanjian KSP secara eepihak olch 
Bupati atau Penge)ola Barang; 
c. berakhirnya perjanjian KSP; dan 
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang- 
undangan. 
('.2) Pengakhiran KSP scbaga.i.mana dimaksud pada ayat (1) 
hl.U'Uf b, dapat dilakukan dalmn ha I mitm KSP: 
a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) 
tahun berturut-turut; 
b. tidak m.embayar pembagian keuntungan selama 3 
(tiga) tahun berturut-turut lileauai pajanjian KSP; 
a tau 
c. tidak memenuhi kewajiban seJain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana 
tertuang daJam perjanjfan KSP. 
(3) .Penpkhiran KSP sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) 
dilakukan oleh: 
a. Bupati, untuk barulg milik dael'llh yang berada 
pada Pengelola. BaranR; atau 
b. Pengelola Bamng, untuk barang milik daerah yang 
berada pada Pengguna tsarang. 
(41 Pengakbiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan eecara tcrtuli:s. Pasal 121 Paragraf Kedelapan 
Berakhimya KSP Ketentuan lebih Janjut mengenai Tata Cara Perhitun~n 
Besaran persentase kontribusi tetap pela.ksanaan KSP 
diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa1120 (3) Beaaran kontribulli tetap dan pw aeutaae pembagi"n 
keuntungan KSP banmg milik daP.rah berupa tanah 
dan/a.tau bangunan dan sebagian tanah dan/atau 
bangunan ditetap.kan dari basil perhitungan Tim yang 
dibentuk olch Bupati, berdasarkan dan/atau 
mempertimbangban haail penilaian. 
(4) Besaran kontribu9i tetap don pereentase pembagiao 
keuntungan KSP barang milik daerah bernpa iselain 
tsnah dan/ at.au bangunan ditetapkan dari basil 
perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang. 
berda,,.rkan dan/atau mempea"timbttngkan basil 
penilajan. 
~ 1) Pengakhiran perjanjian KSP secara &epihak oleh Bupati 
atau PengeloJa Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pa.saI 121 &yllt (I) huruf b, dilaksanakan dengan 
menerbitbn teguran tertulia pertama kepa.dn mitra 
KSP. 
(2) Apabila mitra KSP tidak melaksan.rdcan teguran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da1aJn jangka 
walctu 30 (tigti puluh] hari kalender aejak dit.erbitkan 
tegunm tcrtulia pertama, Bupati atau ftngelola Barang 
menerbitkan teguran terh1lis kedua, Pa.saI 124 Pasal 123 
( 1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada 
aaat berakhirnyajangka. waktu KSP. 
(2) Scrah tcrima ~ dimaksud pada ~at (IJ 
dituangkan dalem '3erita Acara Serah Terima (BAST). 
(3) Dalam ha1 Mitra KSP bclum aelcaai men]ndaklanjuti 
basil audit setelah dilakukannya serah terima 
sebagaimana dimakaud pada a.)-at (1), Mitra KSP tetap 
berkewajiban menindaklanjuti basil audit. 
(4) Pengguna Be.rang/ Pengelola Barang melaporkan 
pengitkhinm KSP dan penyerahan objek KSP 
seba119imana dimak&ud pcida ayat (l) kepada Dupati 
paling lambat I (satu) bulan setelah penyerahan. Pasal 12i 
(11 Paling lambat 2 fdua) tahun sebelum ja11gka waktu KSP 
berakhir, mitra harua melaporkan akan mengakhi.ri 
KSP. 
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), Bup:di atau PengeloJa Barang memintA auditor 
independen/ aparat pengawaaan intern pcmerintah 
untuk melakukan audit atas pelakaanaan KSP. 
(3) Auditor independen/ aparat pengawasan intern 
pemerintah sebagaimana djmaksud J)8da. ayat (21 
menyampaikan basil audit kepada Bupati, Pengelola 
Darang dan/al.au Pcngguna Barang. 
(4) Bupati, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang 
rnenyampaikan haail audit 8ehagaiouma dimakaud 
pada ayat (3) kepada mitra KSP. 
(5) Mitra KSP meniridaklanjuti basil audit schagaim.ana 
dimaksud pada ayat [4) da.n melaporkannya kepada 
Bupati, Pcngelola Be.rang dan/atau Pengguna Barang. 
. . Paragraf Keeembilan 
Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada 
Pada Pengelola. Barang Dan Pengguna Ba.rang 
Paeal 126 
( 11 Pennohonan perpanjangan jangka waktu KSP at.as 
barang milik daerah yang berada pada PengcloJa 
Ramng diajukan oleh mitra KSP kepada Rupari paling 
lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhimya jangka 
waktuKSP. 
(21 Pennohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri: 
a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data dan kmldisi objek KSP; dan 
e. bukti penyetora.n kontribuei tetap dan pembogian 
keuntungan da1ain 5 (limal tahun terakhir. 
(31 Bupa.ti m.eneliti permohonan sehagaimena djmaksud 
pada ayat (1), serta mengevaluasi kelayakan 
pe1panjangan pelak88IUUU1 KSP yang telah 
berlangaung. 
(41 Apabila berdaaarkan ha8il penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetujui usulan 
perpanjangan jangka waktu KSP, maka Bupati: 
a. membentuk Tim KSP: dan 
b. menugaskan penilai untuk melakukan 
penghitungan niJai barang milik daerah yang akan 
dijadikan objek KSP, besaran kontribuai tet.ap dan 
persent.ase pembqian keuntunean KSP. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pe)aksmiaan 
KSP Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 
Barang dan pada Pengguna Barang diatur dengan 
Peraturan 13upati. Pasal 125 (3) Apa.bila mitra KSP tidak mclaksan.akan teguran kedua 
sebepimsna djmak.osud pads. ayat (2) dala!n jangka 
waktu 30 (tiga puluh} hari kalender sejak diterbitkan 
reguran t.ertulis kedua, Bupati atau Pengelola Ba.rang 
num=bitkan tegunm tertulis ketiga yang mcrupakan 
teguran terakhir 
(41 Apa.bile mitre. KSP tidak melakeanakan teguran ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan 
teguran tertulis ketiga, Bupati atau Pengelola Barang 
menerbitkan surat pengakhiran KSP. 
(:51 Mitra !CSP harus menycrahkan objek KSP kepada 
Bupati atau Pengelola Barang dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga. puluh] hari setelah menerima surat 
pengakhinm KSP sebagaimana dimabud pada ayat (4). 
Paaal 127 
(l) Dalam. rangka menentukan kelayakan peip&Jljangan 
jangka walctu peJakganaan KSP sebagaimana dimak&ud 
da.lam Pasal 126 ayat (3), Bupati melalui Pengelola 
Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang 
berkompeten untuk melalcukan analisis kelayakan 
petpanjangan pelaksanaan KSP. 
(2) Faiilai atau pihak yang berkumpeten sebagaimana 
dim11ksud pada a.yat (1) menyampailam laporan analiais 
kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil 
pelakaanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola 
Banmg. 
(3) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat 
(S) menymnpaikan laporan haeil pelaksanaan tugas 
kepada Bupati melalui Pengelola Bamng. 
(4) Apabila laporan hasil pelak11anaan tugaa Tim KSP 
sebsgaimana d;maksud pada ayat (3) menunjukkan 
bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP 
tidak dapat disetUjui, Bupati menerbitkan surat 
peno!akan perpa.njangan ja.ngka waktu KSP yang 
ditujukan kepada mitra KSP di$C11ai dengan alasan. 
(51 Apabila laporan hsulil pelalcsanaan tups Tim KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan 
bahwa permohooan perpanjanpn jangka waktu KSP 
dapat di~tujui, Bupati menerbitkan eurat persetUjuan 
peipanjanpn jangka waktu KSP yang ditujukan kepada. 
mitra KSP. 
(6) Berdasarkan aurat perserujuan perpa.n.jangan jangka 
waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim 
KSP menyusun petjanjian perpanjangan jangka waktu 
KSP aekaligl.l~ menyiapkan hal-hal teknis yang 
diperlulcan. 
(7) Perpanjangan jangk.a wllktu. KSP 3ebagaimana 
dimaksud pad.a ayat (6) berlaku pada AA.111t 
penandatanganan perjanjian KSP antara Bupati dengan 
mitra KSP di.lakukan. (5) Tugas Tim KSP sebegaimana djmak'ilud pada a.yat (4) 
huruf a. antara Jain: 
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
b. menghitung beearan kontnbusi tetap dan 
persentase pembagian keuntungm KSP 
berdasarkan danfatau dengan mempertimbangkan 
haail Penilaian; dan 
e, melalalanakan kegiatan lain yang ditugaakan oleh 
Bupati. 
-. 
'I ' • (1) Tim KSP aebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 
(4) huruf a bertupa antara lain: 
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
b. menghitung besaran kontribusi tetap dan 
pe1ee.ntaae pembagian lreuntu11gan KSP 
berdaaarlam dan/atau denpn mempertimbangkan 
basil penilaian; 
c. melaksallakan kegiatan lain yang ditugaakan oleh 
PengeloJa &rang. Pasa.l 130 ( l) Penguna Barang melakulaui pcnclitian administra.Gi 
aw permohonan perpanjangan jangka waktu KSP ystng 
disampailcan oleh mitra KSP eebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 127 ayat (1). 
(2) Berdasarkan basil penelitian adminiatrasi sebagaimana 
dimakaud peula ayat ( 1) Pengguna Barang menpjukan 
permohonan pet'9etujuan perpanjangan jangka wa.1..-tu 
KSP kepada Pengelola Barang. 
(31 Pennohonan perpanjanpn jangka waktu KSP 
aebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampirkan: 
a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data. dan kondisi obje.k: KSP; dan 
e. bukti penyetoran kontnbuai tetap dan pembagian 
keuntungan dalam 5 (Ii.ma) tahun t.eiakhir. 
(41 Apabila berdasarkan basil penelitian sebqaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Baning menyetujui 
usulan perpanjangan ja.ngka waktu KSP, maka. 
.Pen&cJola Bara.ng: 
a. membcntuk Tim KSP; dan 
b. meriup.skan Penilai. Pa.sal 129 (1) Permohonan perpenjangan ja.ngka waktu KSP atas 
barang milik daerah yang berada pada Pengguna 
&nmg diajukan oleh mitra KSP kepada Pengguna 
Barang. 
(2) Pennohonan 8ebagaimana dimakaud ayat (1) 
dilampirkan: 
a. propoaal perpanjanzan KSP; 
b. data dan kondisi objek KSP; dan 
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian 
kcuntunp.n dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pasa.l 128 
,.-...