Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 8 Tahun 2018 pada Pasal  2?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 8 Tahun 2018 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN, BAB  II - PELAKSANAAN PENGAWASAN, Pasal  2 menyebutkan bahwa:

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018 ditujukan
untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan mensinergikan pengawasan
Pemerintah Daerah serta meningkatkan penjaminan mutu
atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat
atas pengawasan APIP.
5Pasal 3
Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh
informa si, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset,
dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup
Pemerintah Daerah yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan
intern serta kewenang an lain.
Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif,
Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pemerintah Daerah,
wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian
yang baik melalui:
penegakan integritas dan nilai etika;
komitmen t erhadap kompetensi;
kepemimpinan yang kondusif;
pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan;
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia;
hubunga n kerja yang baik dengan instansi pemerintah
terkait.