Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 10 Tahun 2017 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 10 Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

pNS yang tidak masuk kerja (I dipertanggungjawab_kan dan atau sedan�anpa alasan yang dapat 
tambahan penghasilan PNS dipoton% dalam proses hukum, maka 
persen) setiap harinya. Sebesar 2,5 % (dua koma lima 
(21 PNS yang tidak masuk kerja selama 15 (I" . . 
dalam l (satu) bulan tanpa al¢ Ima belas) hari kerja atau lebih 
asan yang dapat dipertanggungja 1bkan dan/atau sedang dalam proses hukum, maka te 1bah. 'awat 
tidak dibayarkan. ' tamt an penghasilan 
(3) Absensi masuk kerja PNS bulan sebelumnya menjadi dasar perhitungan 
dan pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS. 
(4) Format absensi masuk kerja PNS sesuai dengan format absensi yang 
diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang. 
(5) Kepala SKPD/Unit kerja membuat dan bertanggung jawab terhadap 
rekapitulasi daftar PNS yang tidak hadir pada bulan sebelumnya sebagai 
dasar pengajuan pembayaran. 
(6) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam