Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 2 Tahun 1945 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 2 Tahun 1945 tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DAN FASILITAS LAINNYA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya. 
2. Pemeri ntah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
- 3 - 
 
 
 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya. 
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingk at 
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo 
Kota Tasikmalaya. 
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 
dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. 
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit 
Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prins ip efisiensi dan produktivitas. 
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha 
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 
bentuk hukum lainnya ter masuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta 
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 
tertentu mem erlukan kewenangan untuk melakukan 
upaya kesehatan. 
9. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, 
dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan 
kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun 
di luar negeri yang diakui oleh Pemer intah Republik 
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang -
undangan. 
10. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan 
tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri 
yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang -undang an. 
11. Bidan adalah adalah seorang perempuan yang lulus dari 
pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 
12. Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang 
yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratoriu m 
Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan 
memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap 
cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan 
- 4 - 
 
 informasi tentang kesehatan perseorangan dan 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
13. Radiografer adalah setiap orang yang telah lulus 
pendidikan teknik radiodiagnostik dan radioterapi sesuai 
ketentuan peraturan perundangan -undangan 
14. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus 
pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
15. Tenaga lainnya adalah pegawai yang tidak langsung 
memberikan pelayanan kepada pasien. 
16. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 
masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung di RSUD . 
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan 
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam 
rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan 
kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh RSUD. 
18. Surat Keterangan Kesehat an adalah bukti yang dimiliki 
seseorang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan 
atau peristiwa penting yang dialami. 
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien 
untuk pemeriksaan observasi, diagnosis, pengobatan, 
tindakan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan 
lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. 
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien 
untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, 
rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan 
menempati tempat tidur. 
21. Rujukan ad alah penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara 
timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal 
maupun horizontal. 
22. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan 
bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu. 
23. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap 
pasien oleh dua orang dokter atau lebih secara bersama -
sama sesuai dengan indikasi medik. 
24. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat/dokter 
jaga kepada dokter yang merawat/konsulen. 
25. Konsultasi Gizi ada lah konsultasi yang diberikan kepada 
pasien mengenai pengaturan makanan. 
26. Visite adalah pemeriksaan langsung oleh dokter 
terhadap pasien di ruang rawat inap. 
27. Jasa Visite adalah Imbalan yang diterima dokter yang 
berkaitan dengan kegiatan visite. 
 
- 5 - 
 
 
28. Pelayan an Medik adalah pelayanan terhadap pasien 
yang dilaksanakan oleh tenaga medik. 
29. Operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan 
operasi. 
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan 
yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal. 
31. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa 
pembedahan. 
32. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk 
penunjang penegakan diagnosis dan terapi. 
33. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang 
diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan 
pelayanan medi k. 
34. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang 
diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi 
okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik. 
35. Pelayanan Rahabilitasi Mental adalah pelayanan yang 
diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan 
jasa psikologi. 
36. Pelayanan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan 
terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga 
perawat/bidan. 
37. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang 
diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan 
konsultasi lainnya. 
38. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan 
yang berkaitan dengan kepentingan hukum. 
39. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang 
meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan 
pemakaman. 
40. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima 
olehRumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan 
maupun non pelayanan yang diberikan kepada 
pengguna jasa . 
41. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh 
pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada 
pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, 
konsultasi, visite , rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan 
lainnya. 
42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD 
atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan 
langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, 
perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk maka n 
untuk rawat inap. 
43. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan, alat -alat, 
bahan kimia, reagent, film dan alat kesehatan habis 
pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, 
diagnosi s, pengobatan dan rehabilitasi. 
- 6 - 
 
 
 
44. Dokter Pengganti adalah dokter umum yang bertugas di 
Poliklinik yang menggantikan dokter spesialis yang 
berhalangan. 
45. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa 
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehat an yang 
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 
iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 
46. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya 
disingkat BPJS adalah ba dan hukum yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial . 
47. Unit C ost adalah hasil perhitungan total biaya 
operasional pelayanan yang diberikan oleh RSUD . 
48. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang 
selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah 
fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta 
program Jaminan Kes ehatan. 
49. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, 
baik badan hukum atau bukan badan hukum.