Apa substansi hukum dari Pasal 16 BUPATI MUNA BARAT Nomor l Tahun 2015?
Materi muatan BUPATI MUNA BARAT Nomor l Tahun 2015 tentang L~J; .. 2). pemenuhan persyaratan tekms dan la1k Jalan; 3). pelanggaran perizinan angkutan umum. n. mengumpulkan, pengelolaan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; o. menyusun dan, khususnya , Pasal 16, adalah:

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, 
pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan angkutan laut, pemberian izin 
pembangunan dan pengadaan kapal yang berlayar hanya di perairan 
daratan, pengelolaan pelabuhan lama dan pelabuhan baru yang dibangunan 
Kabupaten, penetapan rencana induk pelabuhan, rekomendasi penetapan 
DLKr/DLKp, izin kegiatan pengerukan dan reklamasi pelabuhan regional, 
penetapan DUKS, pengelolaan perizinan usaha dan pembinaan asosiasi 
bidang perhubungan laut; 
Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.