Menurut PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 11?
Pasal Pasal 11 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, pada BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, menyatakan:

(1) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA. 
(2) Pejabat Pengadaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan: 
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
b. menetapkan Dokumen Pengadaan; 
c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di 
website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi 
untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk 
diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 
d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui 
prakualifikasi atau pascakualifikasi; 
- 23 - 
 
 
e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap 
penawaran yang masuk; 
f. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan 
Langsung; 
g. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen 
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 
h. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa kepada PA/KPA; 
i. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada 
PA/KPA; dan 
j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 
(3) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dalam hal diperlukan, Pejabat Pengadaan dapat 
mengusulkan kepada PPK: 
a. perubahan HPS; dan/atau 
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 
(4) Pejabat pengadaan dilarang menjadi: 
a. PPK untuk pekerjaan yang sama; 
b. PPHP untuk pekerjaan yang sama; 
c. APIP terkecuali menjadi pejabat pengadaan untuk 
pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh SKPD -nya; 
d. Bendahara pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan, yaitu: 
1. Bendahara Pengeluaran; 
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan 
3. Pembantu Bendahara Pengeluaran. 
(5) Format Keputusan PA/KPA tentang Penunjukan Pejabat 
Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Walikota ini. 
 
Bagian Kesepuluh 
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)