Jelaskan isi kandungan Pasal 81 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 11 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 11 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, ketentuan pada BAB XII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 81 berbunyi:

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba
Samosir .
Ditetapkan diBalige
pada tanggal 13Oktober 2017
BUPATI TOBA SAMOSIR ,
Cap/Dto
DARWIN SIAGIAN
Diundangkan diBalige
pada tanggal 13Oktober 2017
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Gap/Dto
HARAPAN NAPITUPULU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR ,PROVINSI
SUMATERA UTARA :(10/170/2017 )
Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
»BASAMOSIR SETDA ]
^UKMAN JANTI SIAGIAN ,SH
PENATATINGKATi
NIP.19750804 20/0502 1002
1'
25
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 11TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
I.UMUM
Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang -undangan yang
dibentuk oleh daerah mulai dari tahap perencanaan ,persiapan ,perumusan ,
pembahasan ,pengesahan ,pengundangan ,dan penyebarluasan .
Produk hukum daerah terdii ;idari 2,yaitu yang berbentuk peraturan dan
penetapan .Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan
Daerah ,Peraturan Bupati dan PB Kepala Daerah ,dan Peraturan DPRD ,
sedangan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Bupati ,
Keputusan DPRD ,Keputusan Pimpinan DPRD ,dan Keputusan Badan
Kehormatan DPRD .
Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul
dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa ,dan bernegara ,khususnya di
wilayah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir perlu dibentuk produk hukum
daerah berdasarkan cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan
ketentuan yang berlaku .
Peraturan Daerah inimerupakan implementasi dari pasal 243 ayat (1)Undang -
Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah .
Peraturan Daerah ini,secara umum mengatur tahapan perencanaan ,
penyusunan ,pembahasan ,pengesahan dan penetapan ,serta pengundangan
Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan yang merupakan
langkah -langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Produk hukum .
Namun demiikian ,tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai derigan
kebutuhan .
27
ipelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta
harkat danmartabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia
secara proporsional .
Huruf c!Yang dimaksud dengan “azas kebangsaan ”adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat
dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Huruf d
Yang dimaksud dengan “azas kekeluargaan ”adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan
keputusan .i
Huruf e
Yang dimaksud dengan “azas kenusantaraan ”adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia .
Yang dimaksud dengan “azas bhinneka tunggal ika”adalah bahwa
Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan
keragaman penduduk ,agama ,suku dan golongan ,kondisi khusus
daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa ,
dan bemegara .Huruf f
Humf g
Yang dimaksud dengan “azas keadilan ”adalah bahwa setiap Materi
Muatan Daerah hams mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara .
Yang dimaksud dengan “azas kesamaan kedudukan dalam hukum
dan pemerintahan ”adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat
membedakan berdasarkan latar belakang ,antara lain,agama ,
suku ,ras,golongan ,gender ,atau status sosial .Humf h
Humf i
Yang dimaksud dengan “azas ketertiban dan kepastian
hukum ”adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah
hams dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
melalui jaminan kepastian hukum .
Hurufj
Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan ,keserasian ,dan
keselarasan ”adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah hams
mencerminkan keseimbangan ,keserasian ,dan keselarasan ,antara
kepentingan individu ,masyarakat dan kepentingan bangsa dan
negara .
:Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum
Peraturan Daerah yang bersangkutan ”,antara lain:
a.dalam Hukum Pidana ,misalnjja ,asas legalitas ,asas tiada
: hukuman tanpa kesalahan ,asas pembinaan narapidana ,danasas
praduga takbersalah ;
b.dalam Hukum Perdata ,misalnya ,dalam hukum peijanjian ,antara
lain,asas kesepakatan ,kebebasan berkontrak ,dan itikad baik.
26
II.PASAL DEMI PASAL