Menurut PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 244 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 244 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua, pada BAB V - PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA, menyatakan:

(LPSE) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. e-purchasing/ e-katalog, tetap melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan barang dan/ atau jasa yang prosesnya menggunakan Pasal 7 (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD S.K. Lerik yang berasal 
dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan 
pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan 
barang dan/ atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui 
oleh pemberi hibah. Pasal6 
(1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD S. K. Lerik yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber langsung dari APBN / APBD dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa 
pemerintah. (2) Pengadaan barang dan/ atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip 
efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, 
akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. 
(3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan harus dapat 
menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih 
murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta 
mudah menyesuaikan dengan kebutuhan BLUD RSUD S. K. Lerik. 
(4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam 
, dilakukan oleh Pejabat/Panitia Pengadaan/Pokja yang 
dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik. 
(5) Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik menggunakan Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa sebagaimana 
dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan ketentuan 
yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. 
(6) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan oleh Pokja BLUD melalui Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. 
(1) Lingkup pekerjaan yang dimaksud terhadap pemberian fleksibilitas 
dalam pengadaan barang dan/ atau jasa BLUD RSUD S. K. Lerik 
sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi : 
a. Pengadaan barang ; 
b. Pengadaan konstruksi ; 
c. Pengadaan jasa konsultansi; dan 
d. Pengadaan jasa lainnya. 
(2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai 
berikut : 
a. Pengadaan barang dan/ atau jasa dengan nilai sampai dengan 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan 
belanja langsung; 
b. Pengadaan barang dan/ atau jasa dengan nilai sampai dengan 
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan 
pengadaan langsung; 
c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas 
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dilakukan dengan 
metode: 
1. Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/ jasa lainnya; 
2. Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; 
3. Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi. 
d. Pengadaan barang dan/ atau jasa yang nilainya diatas 
Rp. 1.000 .000.000 ,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan 
metode pelelangan umum/seleksi umum; 
e. Penunjukan langsung, dilakukan dalam hal : 
1. Keadaan tertentu, yang meliputi: 
a) Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus 
segera / tidak dapat ditunda untuk keselamatan/ 
perlindungan masyarakat, termasuk : 
- akibat bencana alam dan/atau bencana non alam 
dan/ atau bencana sosial BAB VI 
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA