Bagaimana redaksi normatif Pasal 45 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003?
Norma hukum dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 45 berbunyi:

(1) Barang milik daerah yang telah ditet.apkan status 
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat 
digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya 
dalam jangka. waktu tcrtcntu tanpa harue mengubah 
!ltatus penggunaan barang milik daerah tersebut setelah 
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati. 
(21 Penuuna.an sementara barang milik daerah 
sebagaimana dimak.sud pada ayat (l) dapat dilakukan 
untukjangka. waktu: 
a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 
untuk bamng milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan; 
b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 
untuk barang rnilik da.erah selain tanah dan/atau 
bangunan. 
(3) Penggunaan sementara barang milik daerah dalam 
jangka waktu kurang dllri 6 (enam} bulan dilakukan 
tanpa persetujuan Bupati,,..... 
(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilak:san.akan oleh: 
a. Pengelola Bara.ng dengan persetujuan Bupati, untuk 
barang milik daerah yang berada dalam penguasaan 
Pengelola Barang; dan 
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola 
Ba.rang, untuk barang milik da.era.h berupa eeoogian 
tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan 
oleh Pengguna Barangdan se1ain tanah dan/ata-9/ 
bangunan. , I Pasal so Bl:lgiar1 Kesatu 
Prinsip Umum BAB \1I 
PEMANFAATAN Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara permohonan 
penetapan status penggunaan barang mllik daerah untuk 
diopem.silam oleh pihak lain, penelitian, perootujuan, 
penetapan dan berakhimya penggunaan diatur dengan 
Peraturan Bupati. Pa.sa149 (2) Penggunaan barang milik dacrah untuk diopcrasikan 
oleh pihalc- lain !11f!M£SlimBna dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum 
sesuai togas dan fungsi OPD yang bersangkutan. 
(3) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan 
oleh pihak Jain sebagaimana di.maksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam pcrjanjian antaro Pengguno. Barang 
dengan pimpinan pihak lain. 
(4) Bia.ya pemeliharaan barang milik daerah yang tirnbul 
selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah 
untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada 
pihak Jain yang mengoperasikan barang milik daerah. 
( 5) Pihak lain yang mengopera.sikan barang milik daerah 
dilarang melakukan pengedihan atas pengoperasian 
barang milik daerah tecsebut kepada pihak lainnya 
dan/atau memindahtangankan barang mili.k daerah 
bersangkutan. 
(61 Bupa.ti dapat menarik penetapan status barang milik 
daerah untuk dioperasikan oleh pihak Iain daJam hal 
Pemerlntah Daerah a.kan menggunakan kembali untuk 
penyelenggaraan PemerintAh Dsi"rah atau pihak 
lainnya. 
1 Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: 
a. sewa; 
b. pin.jam pakai; 
c. KSP (Kerja Sama Pemanfaatan); 
d. BGS atau BSG; dan 
e. KSPI. Pasa.l 53 (1) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan 
ilihil-ang ilijaininka.11 atau digada.ikan. 
(2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi 
do.erah tidak dapat dikenakan sebagai objek 
pemanfaatan barang milik daerah. Pasal 52 (1) Biaya pemelihara.an d.an pengamanan barang milik 
daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek 
pemanfaatan dibebankan pada mitra pemantaatan. 
(2) Biaya persiapan pernanfaataan barang milik daerah 
sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan 
dibebo.nkan pada APBD. 
(3) Pendapatan daera.h dari pemanfaatan bamng milik 
daP.rah mP.rupBkan penerimaan daerah yang wsjib 
disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. 
(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik 
daerah dalam rangka penyelenggara.an pelayanan 
umum sesuai dengan tugas dan rungs! Badan Layanan 
Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang 
disetorkan seluruhnya ke rekening kas Bad.an La.vanan 
Umum Daerah. 
(5) Pendapatan daerah dari pernanfaatan barang milik 
daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan 
fllngsi Sadan Layanan Umwn Daerah merupakan 
penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke 
rekening Kas Umum Daerah. Pasal 51 (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 
berdasa.rkan pertimbangan teknie dcngan 
m.emperharikan kP.pP.ntingan daerah den kepentingan 
umum. 
(3) Pemanlaatan barang milik daerah dapat dilakukan 
sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan 
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa 
memerlukan persetujuan DPRD. 
(1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi: 
a. tanah dan/atau bangunan; clan 
b. selain tanah dan/ atau bangunan. 
(2t Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebegian a.tau 
keseluruhannya, 
(31 Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah 
berupa sebagian tanah dan/ ata.u bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah 
danjatau bangunan yang menjadi objek pema.nfaatan 
barang milik daerah adalah eebeear Iuae bagian tanah 
dan/atau bangunan yancdimanfaatkan. 1 Pt:lsal 55 Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 
memlli.ki tMJggungjawab: 
a. melakukan pernbayaran atas pemanfaatan barang millk 
daerah sesuai bentuk pemanfaatan; 
b. menyerahkan basil pelaksanaan pemanfaatan eesuai 
ketentuan bentuk pemanfaatan; 
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang 
milik daerah yang dilakukan penumfaatan dan basil 
pelaksanaan pernanfaatan barang milik daerah; 
d. mengembalikan barang milik daerah setelah 
berakhimya pelaksanaan; dan 
e. mcmcnuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam 
perjanjian pemanfaatan hAr.ang milik daerah. Pasal 55 Mitra Pemanfaatan meliputi: 
a. Penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah 
dalam bentuk sewa; 
b. perninjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik 
daerah dalam bentuk pinjam pakai; 
c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah 
dalam bentuk KSP; 
d. mitra liUS/BSU, untuk pemanfaatan barang milik 
da.erah dalam bentuk DGS/DSG; d.an 
e. mitre. KSPI, untuk pemanfaatan ha.rang milik daersh 
dalam bentuk KSPI. Pa~154 Bagian Kedua 
Mitra Pemanfaatan 
c. menetapkan rencana umum permlihan, antara Jain 
persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja 
panitia pemilihan; 
menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang 
mellputt: 
1. kemampuan keuangan; 
2. spesiftkasi teknis: dan 
3. rancangan perjanjian. 
menetapkan panitia pemilihan; b. (lj Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau 
BGS/BSG, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki 
tugas dan kewenangan sebagai berikut: 
a. Pasal 60 (11 Pemilihan mitra dilakukan melalui tender. 
(21 Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP 
merupakan barang milik daerah yang bersifat khusus, 
pemilihan mitra dapat dila.lrukan melalut Penunjukan 
Langsung. Pasal 59 (1) Pelaksana pemilihan milra pewil,Il.fiultan berupa KSP 
pada Pengelola Barang ata.u BGS/BSG terdiri ataa: 
a Pengelola Barang; dan 
b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola 
Barang. 
(2) Pela.ksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP 
pada Pengguna Barang terdiri atas: 
a. pengguna barang; dan 
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh pengguna 
barang. ,-·- Pasal 58 Pemilihan rnitra didasarkan pada prinsip..prinsip: 
a. di.laksanakan secara terbu ka: 
b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta; 
c. memperoleh manfaat yang optimal bagi. daerah; 
d. c.lihtksanakan oleh pan.itia pemilihan yang memili.ki 
integritas. handal dan .kompeten; 
e. tertib administra.si; dan 
f. tertib pelaporan. Pasal 57 liagian Ketiga 
Pcmilihan Dan f'enetapan Mitra Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah 
Tahapan tender mcliputi: 
a. pengumuman; 
b, pengambilan dokumen pemilihan; 
c. pemasukan dokumen penawaran; 
d, pembukaan dokumen penawaran; Pa.aal 63 Tender dil.akukan untuk mengalokasikan hak pem.anfaatan 
barang milik daerah kepada mi.Ira yang tepat da1atn rangka 
mewujudkan pemanfaatan barang mili.k daerah yang 
ensien, efektif dan optimal. Pasal 62 Paragraf Kesatu 
l'rinsip Umum Bagian .Keempa.t 
Tender Ketentuan Iebih Ianjut mengenai pembentukan tim 
pcndukung scbagaimana dimaksud dalam Paeal 60 o.yat 2 
diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 61 d, menetapkan jadwal proses pemilihan mitra 
berdaearkan usulan dari panitia pemilihen; 
e. menyelesaikan peTSl!'!lisihsin antara peserta calon 
mitra dengan panitia pemilihan, de)am hal terjadi 
perbedaan pendapat; 
t. membataJkan tender, dalam hal: 
1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau 
menyimpaJlR dari dokumen pemilihan; 
2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, 
korupsi, nepotisme yang melibatka.n panitia 
pemilihan tcmyata tcrbukti benar; 
g. menetapkan mitra; 
h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan 
dokumen pemilihan mitra; dan 
t. melaporkan hasil pelaksanaan pemil.ih~n mitra 
kepada Bupati. 
(2) Selain tugas dan kcwcnangan aebegaimona dimaksud 
pada ayat (1), dalam hal diper!ukan, Pengelola Barang/ 
Pengguna Barang dapat: 
a. menetapkan tim pendulrung; dan/atau 
lo. webt.k.ukan lugas dan kewenangan lain dalam 
kedudu.kannya selaku Pengeloht Bamng/Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud dalem Pasal 10 dan