Apa bunyi lengkap Pasal 29 dalam Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, pada , Pasal 29 dinyatakan:

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebaglan 
tugas teknis Dinas Pendidikan, Kebudayan, Pemuda dan Olahraga sesuai 
bidang keahlian dan kebutuhan. 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 
keahliannya; 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas; 
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. j -12- 
2015 Diundangka n di Laworo 
pada tan.;g~=,. ... _ 'If- '- 
~~ TUMADA Pasal40 
Peraturan i~i mulai berlaku pada tanggal diunda ngkan. Agar setiap orang 
meng etahurnya , memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini 
dengan penempatanya dalam Serita Daerah Kabupa ten Muna Barat Pasal39 
Hal-ha! yang belum cukup diatur dalam Peratu ran ini akan diatur lebih lanjut 
dalam suatu Peraturan tersendir i dengan berpe doman pada peraturan 
perundang-u ndangan yang berlaku. BABVI 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 
Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan Perundang- 
undangan yang berlaku. (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhen tikan oleh Bupati 
berdasarkan pada keahlian dan atau keterampila n tertentu 
berdasarakan peraturan perundang-undanga n yang berlaku. Pasal 37 
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala 
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas 
melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; PENGANGK ATAN DALAM JABATAN BABV Dalam mela ksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan 
Organ isasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawa hannya wajib mengad akan rapat berkala. Pasal 36 sampai 13 -