Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  BANGKA SELATAN Nomor 8 Tahun 2014.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  BANGKA SELATAN Nomor 8 Tahun 2014 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peratura Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1 945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan . 
 
 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se lanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah d an DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan D aerah. 
8. Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi informasi 
keuangan Kabupaten Bangka Selatan. 
9. Laporan Realisasi Anggar an yang selanjutnya disingkat LRA 
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan -LRA, belanja, transfer, surplus/defisit -LRA, 
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, 
yang masing -masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode pelaporan. 
10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan yang 
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo 
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun 
sebelumnya. 
11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posi si 
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan 
ekuitas dana pada tanggal tertentu. 
12. Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar 
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daera h untuk 
kegiatan penyelenggara an pemerintah dalam suatu periode 
pelaporan. 
13. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu 
periode akuntansi , serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 
pelaporan. 
14. Laporan Perubahan Ekuitas adalah menyajikan informasi 
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
15. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disi ngkat 
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos 
yang disajikan dalam Neraca, LRA dan LAK dalam rangka 
pengungkapan yang memadai. 
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening K as Umum 
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh 
pemerintah daerah. 
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 
Daerah y ang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan dipero leh 
pembayarannya kembali oleh Pemerintah D aerah. 
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun -tahun anggaran berikutnya. 
19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa 
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di 
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah 
daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan 
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan 
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber -
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 
budaya. 
20. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya mengakibatkan ali ran keluar sumber 
daya ekonomi Pemerintah D aerah. 
21. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah D aerah yang 
merupakan sel isih antara aset dan kewajiban Pemerintah 
Daerah.