Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana, pada BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 dinyatakan:

(1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam p asal 3 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanaka n kebijakan 
teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkun gan dan 
pemeliharaan lingkungan; 
(2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Tata 
Lingkungan mempunyai fungsi : 
a. pengumpulan data dan informasi sumberdaya alam; 
b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelo laan Lingkungan 
Hidup; 
c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidupdalam Rencana Pembangun an Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menen gah Daerah; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan da n Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 
e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan h idup; 
f. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasi s daya dukung 
dan daya tampung lingkungan; 
g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup melip uti pendapatan 
Domestik Bruto & Produk Domestik Regional Bruto Hij au, mekanisme 
insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup; 
h. pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan P engelolaan 
Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekor egion; 
i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan H idup; 
j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; 
k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 
l. pelaksanaan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang 
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid up; 
m. penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup S trategis; 
n. pelaksanaan Fasilitasi keterlibatan masyarakat dala m pelaksanaan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 
o. pelaksanaan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Ka jian Lingkungan 
Hidup Strategis; 
p. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Str ategis; 
q. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pe ncemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup terkait Analisa Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingku ngan/Upaya 
Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), Surat Pernyataan P engelolaan 
Lingkungan (SPPL), izin lingkungan, Audit Lingkunga n Hidup, Analisis 
resiko Lingkungan Hidup; 
 
 r. penilaian terhadap dokumen lingkungan terkait Anali sa Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan 
Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); 
s. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan 
(komisi penilai, tim pakar dan konsultan); 
t. pelaksanaan proses izin lingkungan; 
u. pelaksanaan Evaluasi terhadap pelaporan dokumen lin gkungan Analisa 
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & Upaya Pengelol aan 
Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); 
v. pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pencadanga n sumber daya 
alam; 
w. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; 
x. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan i klim; 
y. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyus unan profil 
emisi Gas Rumah Kaca; 
z. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 
aa. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pem anfaatan 
berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekarag aman hayati; 
bb. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi ke anekaragaman 
hayati; 
cc. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragam an hayati; 
dd. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan datab ase 
keanekaragaman hayati; 
ee. penetapan, perencanaan dan pelaksanaan ruang terbuk a hijau; 
ff. penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan makam; 
gg. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas ; dan 
hh. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.