Bagaimana redaksi normatif pasal 4 dalam PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999?
Norma hukum dalam PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, pasal 4 berbunyi:

(empat) ayat (5) menyiapakan koordinasi, pembinaan, sosialisasi 
pedoman serta monitoring dan evaluasi pengelolaan kelembagaan, 
pendapatan, kekayaan, pembinaan aparatur, serta pengembangan 
kapasitas dan administrasi pemerintahan desa/kelurahan dalam 
menyelenggarakan pemerintahan desa/kelurahan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Pela.ksanaan analisis data, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, pem binaan 
pengelolaan kelembagaan, pendapatan, kekayaan desa/kelurahan, 
pembinaan aparatur pemerintahan desa/kelurahan serta 
pengembangan kapasitas dan administrasi pemerintahan 
desa/kelurahan; 
b. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sosialisasi serta pembinaan 
pengelolaan kelembagaan, pendapatan, kekayaan desa/kelurahan serta 
pengembangan kapasitas dan administrasi pemerintahan desa; 
c. Pela.ksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia aparatur 
pemerintahan desa/ kelurahan; 
d. Pelaksanaan pedoman pembinaan pengelolaan kelembagaan, 
pendapatan, kekayaan desa/kelurahan, aparatur pemerintahan 
desa/kelurahan serta pengembangan kapasitas dan administrasi 
pemerintahan desa/kelurahan; 
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
desa/kelurahan; 
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Pasal 21 c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
15 (1) Subbagian Sosial, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 4 (empat) ayat (6) mempunyai tugas menyiapkan perumusan 
kebikjakan, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. Pasal 24 (1) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 
(empat) ayat (6) menyiapakan perumusan kebijakan penyusunan program, 
pelaksanaan kegiatan, monitoring, eavluasi dan pelaporan di bidang 
Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kebudayaan dan Pariwisata. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga, 
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga 
Berencana, Kebudayaan dan Pariwisata; 
b. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang 
Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kebudayaan dan Pariwisata; 
c. Pelaksanaan bantuan di bidang Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, 
Kebudayaan dan Pariwisata; 
d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan di bidang Kepemudaan dan 
Olahraga, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Keluarga Berencana, Kebudayaan dan Pariwisata; 
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan sarana di 
bidang Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kebudayaan dan 
Pariwisata; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Pasal 23 d. Pelaksanaan bantuan sarana agama, sarana pendidikan agama dan 
pendidikan keagamaan, kelembagaan agama dan pembinaan kehidupan 
beragama; 
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan sarana 
agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, 
kelembagaan agama dan pembinaan kehidupan keagamaan; 
f. Pelaksanaan tata usaha Bagian; 
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
16 (1) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (7) menyiapkan koordinasi pembinaan 
dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian sengketa hukum, 
pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di 
lingkungan pemerintah kabupaten serta pemajuan hak asasi manusia. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Subbagian 
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan 
peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; Pasal 26 (1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada