Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam NOMOR 9 TAHUN 201 7 SERI: Nomor 9 Tahun 2016?
Norma hukum dalam NOMOR 9 TAHUN 201 7 SERI: Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2016, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1.Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota
adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
-382-sendiri urusan pemerintahan dan kepentinga n
masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan
Perundang -undangan dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2.Pemerintah Kota adalah p enyelenggara urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing -masing.
3.Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota
Lhokseumawe.
5.Dewan Perwak ilan Rakyat Kota yang selanjutnya
disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum .
6.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu d an Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut
DPMPTSP dan Tenaga Kerja adalah Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
7.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah
atau Per aturan lainnya yang merupakan bukti
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehnya
seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan
tertentu.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah
untuk menampung seluruh peneri maan daerah dan
-383-digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Daerah.
9.Bendaharawan Penerimaan adalah Bendaharawan
Khusus Penerima pada Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Lhokseumawe.
10.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,
serta penggunaan sumber daya alam, barang
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan .
11.Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan
bukan gedung .
12.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau se luruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus .
13.Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan
fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah
dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat
hunian atau tempat tinggal .
-384-14.Izin Mendir ikan Bangunan, yang selanjutnya disebut
IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah kota kepada Pemohon untuk
membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau
memugar dalam rangka melestarikan bangunan
sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku .
15.Mengubah bangunan adalah mengganti atau
menambah bangunan yang ada, termasuk
membongkar bagian yang berhubungan bangunan
tersebut.
16.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau
merobohkan seluruh atau sebagian bangunan,
kompon en, bahan bangunan, dan/atau prasarana
dan sarananya .
17.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah un tuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.
18.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut peraturan perundang -undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.
19.Masa Retribus i adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pemb ayaran atau
-385-penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat S KRD, adalah surat ketetapan retribusi
yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar,
yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat
penetapan yang menentukan tambahan atas jumlah
retribusi yang telah ditetapkan.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.
24.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.
25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka m elaksanakan
ketentuan Peraturan Perundang -undangan
perpajakan daerah dan retribusi daerah.
-386-26.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti ya ng dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
2.ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 6 klasifikasi
bangunan gedung atau bukan gedung dan huruf c
angka 1 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :