Apa norma yang terkandung dalam Pasal 
3 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 15 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 15 Tahun 2018 tentang KODE ETIK BAGIAN LAYANAN PENGADAAN, khususnya BAB  III - KODE ETIK, Pasal 
3, memuat:

(1) 
 
Sesuai dengan 
prinsip 
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pas
al 2, setiap Pejabat Struktural
 
dan 
Pokja 
Pemilihan Penyedia 
B
arang/
J
asa
 
harus taat pada Kode Etik sebagai berikut;
 
a. 
Mel
aksanakan tugas secara tertib disertai
 
rasa
 
ta
ngg
ungjawab
 
untuk 
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya
 
tujuan pengadaan 
barang/jasa;
 
b. Bekerja
 
secara
 
profesional dan mandiri serta menjaga
 
ker
ahasiaan dokumen 
pengadaan yang menurut 
sifatnya
 
harus dirahasiakan untuk mencegah 
terjadinya p
enyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 
c. 
 
Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 
d. Menerima dan 
bertangg
ung jawab atas segala keputusan 
yang ditetapkan 
sesuai dengan kesepak
atan tertulis para pihak;
 
e.
 
Menghindari dan mencegah terjadinya pertentanga
n
 
kepentingan para pihak 
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pengadaan barang/jasa;
 
f. Menghindari dan mencegah ter
jadinya 
 
pemborosan dan 
kebocoran 
keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 
g. 
 
Menghindari dan mencegah
 
penyalahgunaan wewenang dan/
atau kolusi 
dengan tujuan untuk kepentingan
 
pribadi, golongan atau pihak l
ain yang 
secar
a langsung atau tidak langsu
ng merugikan negara;
 
h. Tidak menerima, tidak menawarkan
 
atau
 
tidak menjanjikan untuk memberi 
atau 
menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apa saja atau kepa
da 
siapapun yang diketahui atau
 
patut 
diduga
 
berkaitan
 
dengan pengadaan 
barang/jasa;
 
i
. 
 
C
ermat;
 
j. 
Patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
 
7
 
 
k. 
Terbuka dan mengambil langkah 
yang tepat untuk menghindari benturan
 
kepentingan;
 
l
.
 
Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang
 
dimiliki;
 
m
. Tidak menyimpang da
ri prosedur;
 
n
. 
P
roaktif; dan
 
o
. 
 
Tanggap/Responsif
.
 
(2)
 
Setiap Pejabat 
Struktural
 
d
an 
Pokja 
Pemilihan Penyedia 
B
arang
/
J
asa dalam 
melaksanakan tugas m
asing
-
masing dilarang :
 
a.
 
Mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk 
apapu
n dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung 
maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi 
dengan penyedia barang/jasa;
 
b.
 
Memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala 
sesuatu y
ang belum pasti atau diputuskan;
 
c.
 
Melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia 
barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung 
atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa di 
luar kan
tor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
 
d.
 
Menggunakan fasilitas/sarana kantor 
untuk 
kepentingan pribadi, kelompok 
dan/atau pihak lain;
 
e.
 
Melaksanakan proses pemilihan
 
penyedia barang/jasa 
yang 
diskriminatif/pilih 
kasih;
 
f. Mengadakan Ko
rupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan pihak 
Perangkat Daerah
 
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 
g.
 
Mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada 
penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak 
langsun
g atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia 
barang/jasa atau masyarakat.