Bagaimana redaksi normatif Pasal 52 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMANFAATAN, Pasal 52 berbunyi:

(1)KSP barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
a.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD
untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan,
dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang
milik daerah tersebut;
b.mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk
barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan
penunjukan langsung;
c.penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah
yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf
b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha
Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah
kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d.mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun
selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan
dan pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas
Umum Daerah;
e.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan
tim yang dibentuk oleh:
1.Bupati untuk barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan;
2.Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan.
f.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan
Pengelola Barang;
g.dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian
keuntungannya dapat berupa bangunan beserta
fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan
perencanaan tetapi tidak termasuk objek KSP;
h.besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai
bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian
keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa
KSP;
i.bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal
pengadaannya merupakan barang milik daerah;
j.selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang
menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah
yang menjadi objek KSP; dan
k.jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2)Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah
ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP
menjadi beban mitra KSP.
28
(3)Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal KSP atas
barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:
a.infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai
dan/atau danau, bandar udara, terminal dan/atau
jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
b.infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol,
dan/atau jembatan tol;
c.infrastruktur sumberdaya air meliputi saluran pembawa
air baku dan/atau waduk /bendungan;
d.infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan
air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau
instalasi pengolahan air minum;
e.infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air
limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama,
dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut
dan/atau tempat pembuangan;
f.infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan
telekomunikasi;
g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit,
transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik;
dan/atau
h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi
instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan,
transmisi dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
(4)Jangka waktu KSP atas barang milik daerah untuk
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(5)Dalam hal mitra KSP atas barang milik daerah untuk
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berbentuk badan usaha milik negara/daerah, kontribusi
tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling
tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil
perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e.
(6)Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan KSP barang milik
daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pengakhiran Perjanjian KSP