Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 8?
Dalam PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN HUTAN ADAT, BAB III - PENETAPAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam rangka penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat 
Hukum Adat (MHA), Bupati membentuk Panitia MHA dengan 
Keputusan Bupati.
(2) Unsur panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan 
masyarakat sebagai sekretaris;
c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota;
e. Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai karakteristik 
MHA sebagai anggota;
f. Masyarakat Hukum Adat;dan
g. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)/NGO/Mitra Kerja 
lainnya.