Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU Nomor 14 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah, perlu, khususnya BAB I - KETEN'TUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan; 
1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pembayaran retribusi atas jasa pelayanan pengujian alat-alat 
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalart 
keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupat en Kepulauan Aru. 
3. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kcpada orang pribadi atau badan untuk tujuat 
kepentingan umum. 
4. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan 
atau menikmati pelayanan jasa yang disediakan ata diborikan oleh 
Pererintah Daerah. 
5. Waji b Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
Peraturan Perundang-Undangan diwa jibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pererintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umur serta dapat dimikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
7, Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah pcnggunaan jasa yang dijadikan 
dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 
penye lenggaraan jasa yang bersang kutan. 
8. Tarif Retribus i adalah nilai rupiah atau persntase terte ntu yang 
ditetapkan unituk renghitung besarnya retribusi. 
9. Bupati adalah Bupa ti Kepul aud Aru. 
10. Perungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpuna 
data objek dan subjek pajak atau retribu si, penentuan bcsarnya pajak 
atau retribu si yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 
retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terte ntu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan 
tertentu dari Pererintah Daerah , 
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menent ukan besarnya jumlah 
pakok retribusi yang terutang. 
13. Dokumen lain yang dipersrokan adalah surat bukti pembayaran 
lainnya, berupa karcis, kupon dan kartu langganan yang dibayarkan 
kepada Wajib Retribusi. 
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pemb ayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan denga n 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sclanjutya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda.