Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 15 menetapkan:

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk : 
membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus; 
menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara 
benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan 
membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. 
 
Bagian Ketiga 
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum