Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 60 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, pada BAB V - PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN, Pasal 60 menjelaskan:

(1) Setiap pimpinan Instansi Pusat mempunyai tugas
melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan
SPBE di Instansi Pusat.
(21 Setiap pimpinan Instansi Pusat menetapkan
koordinator SPBE Instansi Pusat.
(3) Koordinator SPBE Instansi Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan
SPBE di Instansi Pusat.
(4) Koordinator SPBE Instansi Pusat dijabat oleh
sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang
memimpin unit sekretariat.