Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 1 Tahun 2017 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 1 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN, BAB II - KEWENANGAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1)
 
Dengan 
peraturan 
ini
 
sebagian kewenangan di
bidang 
perijinan 
dan 
non 
perijinan 
dilimpahkankepada
Dinas 
PM
dan
P
TSP
.
 
(2)
 
Perijinan seb
agaimana dimaksud pada ayat (1)
, 
meliputi: 
 
a.
 
Ijin 
Mendirikan Bangunan (IMB)
;
 
b.
 
Ijin Gangguan (HO)
;
 
c.
 
Ijin 
Perubahan
Pemanfaatan Tanah (IPPT)
;
 
d.
 
Ijin Hiburan
;
 
e.
 
Ijin Reklame
;
 
f.
 
Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah
;
 
g.
 
Ijin Pemakaian Bedak/Los Milik Daerah
;
 
h.
 
Ijin Pemakaman
;
 
i.
 
Ijin Pendirian/Operasional Supermarket dan sejenisnya
;
 
j.
 
Surat Ijin Usaha Rumah Makan (SIURM)
;
 
k.
 
Ijin Prinsip Pendirian Rumah Sakit Swasta
;
 
l.
 
Surat Pengolahan Ikan
;
 
m.
 
Surat Budidaya Ikan
;
 
n.
 
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
;
 
o.
 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
;
 
p.
 
Ijin Usaha Industri (IUI)
;
 
q.
 
Tanda Daftar Industri (TDI)
;
 
r.
 
Tanda 
Daftar Gudang (TDG)
;
 
s.
 
Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata 
(TDUP)
;
 
t.
 
Ijin Usaha Hotel/Restoran dan sejenisnya
;
 
u.
 
Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
;
 
v.
 
Ijin Produksi dan Peredaran Pakan Atau Bahan Pakan
;
 
5
 
 
w.
 
Ijin Usaha Pembuatan, Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
;
 
x.
 
Ijin 
Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging
;
 
y.
 
Ijin Usaha Pemotongan Hewan
;
 
z.
 
Ijin Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan
;
 
aa.
 
Ijin Usaha Perdagangan Hewan dan Bahan Asal Hewan
;
 
bb.
 
Ijin Usaha Peternakan
;
 
cc.
 
Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)
;
 
dd.
 
Ijin Pendirian Rumah Sakit
;
 
ee.
 
Ijin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
;
 
ff.
 
Surat 
Ijin 
Praktik Apoteker
;
 
gg.
 
Surat 
Ijin 
Praktik Ah
li Teknologi Laboratorium Medik
;
 
hh.
 
Surat 
Ijin Prakt
i
k Dokter Spesialis
;
 
ii.
 
Surat 
Ijin 
Prakt
i
k 
Berkelompok Dokter Spesialis
;
 
jj.
 
Surat 
Ijin 
Prakt
i
k 
Dokter Umum
;
 
kk.
 
Surat 
Ijin 
Prakt
i
k 
Dokter Umum Berkelompok
;
 
ll.
 
Surat 
Ijin 
Prakt
i
k 
Dokter Gigi
;
 
mm.
 
Surat 
Ijin 
Praktik Elektromedis
;
 
nn.
 
Surat 
Ijin 
Prakt
i
k 
Bidan
;
 
oo.
 
Surat 
Ijin 
Prakt
i
k 
Perawat
;
 
pp.
 
Surat 
Ijin 
Praktik Perawat Gigi
;
 
qq.
 
Surat 
Ijin KerjaBidan
;
 
rr.
 
Surat 
Ijin Kerja Perawat
;
 
ss.
 
Surat 
Ijin Kerja 
Perawat Gigi
;
 
tt.
 
Surat 
Ijin Kerja
Perekam Medis
;
 
uu.
 
Surat 
Ijin Kerja
 
Radiografer
;
 
vv.
 
Surat 
Ijin Kerja Refraksionis Optisien
;
 
ww.
 
Surat 
Ijin Kerja
 
Tenaga Gizi
;
 
xx.
 
Surat 
Ijin Kerja
 
Tenaga Sanitarian
;
 
yy.
 
Surat 
Ijin Kerja
 
Tenaga Teknik Kefarmasian
;
 
zz.
 
Surat 
Ijin 
Kerja
 
Fisioterapi
s
;
 
aaa.
 
Surat 
Ijin Pengobat Tradisional
;
 
bbb.
 
Iji
n Usaha Mikro Obat Tradisional
;
 
ccc.
 
Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta (SPKDS)
, meliputi :
 
1.
 
Klinik 
Swasta
;
 
2.
 
Laboratorium Klinik (Labo
ratorium Kesehatan/Klinik)
;
 
3.
 
Optikal
;
 
4.
 
Apot
e
k
;
 
5.
 
Pedagang Eceran Obat (Toko Obat)
.
 
6
 
 
ddd.
 
Ijin
 
Poliklinik di Perusahaan
;
 
eee.
 
Ijin Pembuangan Air Limbah
;
 
fff.
 
Ijin Pengelolaan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun (B3)
, meliputi :
 
1.
 
Ijin Pengumpulan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
, 
kecuali 
Oli (Minyak Pelumas)
 
;
 
2.
 
Ijin Penyimpanan Sementara Limbah 
Bahan 
Berbahaya dan Beracun 
(B3)
.
 
ggg.
 
Ijin Prinsip Penanaman Modal
 
;
 
(3)
 
Non P
erijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
,
 
meliputi:
 
a.
 
Surat 
R
encana Kota (
Advice Planing
)
 
;
 
b.
 
Perijinan di Bidang
 
Lain (Standar Kelaikan Hotel, R
estoran, Depot Air 
Minum, Kolam Renang, Jasa 
Boga)
, meliputi ;
 
1.
 
Sertif
ikat Penyuluhan Keamanan Pangan
;
 
2.
 
Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga
(PIRT)
;
 
3.
 
Ser
tifikasi Laik Sehat Rumah Makan
;
 
4.
 
Sertifikasi Laik Sehat Restoran
;
 
5.
 
Sertifik
asi Laik Sehat Hotel Berbintang
;
 
6.
 
Sertifikasi Laik Seha
t Hotel Melati
;
 
7.
 
Surat T
erdaftar Pengobatan Tradisional
.
 
 
P
a
sal 3
 
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (
2
)
 
dan ayat (3)
 
diatur 
lebih lanjut dengan 
Peraturan 
Bupati 
tersendiri
.