Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 17 PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015.
Redaksi dari PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2015, pada , Pasal 17 menjelaskan:

(1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 16 ayat 
(1) tidak diperlukan dalam hal tanah yang akan diperoleh: 
a. merupakan pemasukan ( inbreng ) dari para pemegang 
saham; 
b. merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan 
yang bersangkutan; 
c. merupakan t anah yang sudah dikuasai oleh perusahaan 
lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian 
atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan 
lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan 
dari instansi yang berwenang; 
d. diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri 
dalam suatu kawasan industri; 
e. berasal dari tanah kawasan yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan 
rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut; 
f. tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang 
bersangkutan dengan ketentuan b ahwa tanah -tanah 
tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata 
Ruang Wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang 
sesuai dengan rencana penanam an modal yang 
bersangkutan; atau 
g. diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman 
modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) 
untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m2 
(sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan 
pertanian. 
 
24 
 
 
 
 (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang 
pribadi atau badan hukum yang bersangkutan wajib 
mengajukan Izin Lokasi kepada Kepala DPMPTS P dengan 
melampirkan pertimbangan t eknis Pertanahan dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan memberitahukan 
rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang 
bersangkutan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 
 
9. ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi 
sebagai berikut :