Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Mengingat Menirnbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkernbangan perekonomian Nomor 28 Tahun 1959?
Ketentuan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Mengingat Menirnbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkernbangan perekonomian Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, BAB Vlll - KEMITRAAR USAHA, Pasal 15 menetapkan:

(1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan 
dalam bentuk kerjasama pernasaran, penyediaan lokasi 
usaha, atau penerirnaan pasokan dari pemasok kepada Toko 
Modern yang dilakukan secara terbuka. 
(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dapat dilakukan dalam bentuk: 
a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau 
dikemas ulang (repackging) dengan merek pemilik barang, 
toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka 
meningkatkan nilai jual barang; atau 
b. memasarkan produk basil UMKM melalui etalase atau 
outlet dari toko modern. 
(3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko 
modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha 
dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern. 
(4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang 
disepakati. Pasal 14 
(3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan 
penyelenggaraan pasar tradisional, pusat. perbelanjaan dan 
toko modern dilakukan oleh Pemerintah Oaerah. 
(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud ayat (1), terhadap pengelolaan pasar tradisional, 
pusat perbelanjaan, dan toko modern dilakukan oleh Bupati 
dengan dibantu oleh satuan kerja terkait dan/atau tim yang 
ditunjuk. 
(5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( l) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem 
manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber 
daya manusia, konsultasi, fasilitas kerja sama, pembangunan 
dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. 
(6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (2) Izin Usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1} diterbitkan 
oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang perizinan. 
(3) Izin dapat diterbitkan setelah pemohon melengkapi seluruh 
persyaratan. 
(4) Sebelum diterbitkan perizinan daerah, pengusaha toko 
modern dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha 
(transaksijual beli]. 
menjamin dan ( 1) Setiap Pengelola Pasar Tradisional mempunyai kewajiban 
sebagai berikut : 
a. mentaati ketentuan dalam perijinan; 
b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjarnin 
kenyamanan konsumen; 
c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; 
d. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai 
dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran 
di tempat usaha; 
e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi pohon peneduh 
dan kelestarian lingkungan tempat usaha; 
f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan 
perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan 
serta ketertiban umum di tempat usahanya; dan 
g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan 
peredaran dan pemakaian min urnan keras, obat-obatan 
terlarang serta barang-barang terlarang lainnya. 
(2) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modem 
mempunya..i kewajiban sebagai berikut : 
a. mentaati ketentuan dalam perizinan; 
b. meningkatkan mutu pelayanan 
kenyamanan konsumen: BAB IX 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN 
Bagian Kesatu 
Kewajlban