Apa norma yang terkandung dalam Pasal 20 PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, khususnya BAB III - H I B A H, Pasal 20, memuat:

(1) Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Hibah 
kepada Bupati melalui kepala BKAD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi: 
- 18 - 
 
 a. belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Lainnya, yang terdiri dari: 
1. surat permohonan pencairan belanja Hibah, dilengkapi rincian 
rencana penggunaan belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA/DPPA; 
2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi instansi/satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian 
atau kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya; 
4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif instansi/satuan 
kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya; dan/atau 
Rekening Kas Umum Daerah lainnya; 
5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) kuitansi 
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi instansi/satuan kerja dari 
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau kepala 
daerah bagi pemerintah daerah lainnya; dan 
6. surat pernyataan tanggung jawab. 
b. Belanja Hibah untuk badan usaha milik negara atau Badan Usaha 
Milik Daerah, terdiri dari: 
1. surat permohonan pencairan belanja Hibah yang dilengkapi 
rincian rencana penggunaan belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA/DPPA; 
2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur utama 
atau sebutan lain; 
4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif; 
5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) kuitansi 
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah serta dicantumkan nama lengkap direktur utama atau sebutan lain penerima; dan 
6. surat pernyataan tanggung jawab. 
c. belanja Hibah untuk badan dan lembaga, dan Organisasi 
Kemasyarakatan, terdiri dari: 1. surat permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan rincian 
rencana penggunaan Hibah sesuai yang tercantum dalam 
DPA/DPPA; 
2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua dan 
sekretaris penerima Hibah; 
4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif badan, 
lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan penerima untuk penyaluran melalui transfer; 
5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) bermaterai 
cukup, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris penerima dan dibubuhi cap badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua dan sekretaris Penerima; 
- 19 - 
 
 6. surat pernyataan tanggung jawab. 
(2) Kepala BKAD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku 
PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memerintahkan kepada bendahara belanja Hibah untuk membuat SPP-LS. 
(3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada 
, dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD. 
(4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya BUD menerbitkan SP2D. 
(5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.