Bagaimana redaksi normatif Pasal 100 dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007?
Norma hukum dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , BAB IX - Pa.JAT AUSAHAAN i·'ZEUANGAN DAERAH, Pasal 100 berbunyi:

Kep2la daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD l<epada DPRD berupa laporc1n keuangan yang telah diperiksa oleh Sadan 
Peme1·il,sw l(ouangan (8F'I<) paling lc1111bat G (e11c1m) buli:lll setelal1 tal1un ;:i11ggnraI1 b<:"!i'aklw. 
(1) 
(2) Pasal 101 
Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) 
disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bu Ian setelah tahun · anggaran 
berakhir. 
Pemeriksaan la po ran keuangan olel1 BPK sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
diselesaikannya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan l<euangan 
dari pemerintah daerah. 
(3) Apabila snmpai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belu.m 
meny3mpaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diajukan kepada DPRD.