Menurut KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 33?
Pasal Pasal 33 dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, pada , menyatakan:

Undang-Undang Dasar 
1945;
- 51 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata 
Tertib Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah beberapa kali 
diubah dan ditambah terakhir dengan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor I/
MPR/1998.
Memperhatikan : 1. Keputusan Pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 10/PIMP ./1998 
tentang Penyelenggaraan Sidang 
Istimewa Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang 
Istimewa Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik Indonesia 
tanggal 10 sampai dengan 13 
November 1998 yang membahas 
Rancangan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia tentang Politik Ekonomi 
Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi 
yang dipersiapkan oleh Badan 
- 52 -Pekerja Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-4 
tanggal 13 November 1998 Sidang 
Istimewa Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tanggal 
10 sampai dengan 13 November 
1998.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PER-
MUSY AW ARA TAN RAKY A T 
REPUBLIK INDONESIA TEN-
TANG POLITIK EKONOMI 
DALAM RANGKA DEMOKRASI 
EKONOMI.