Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 17 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 17 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG Dl BIDANG PERIZINAN DAN NON, khususnya , Pasal 11, memuat:

Peraturan 
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pcnyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan 
kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang 
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Kotabaru; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sam 
Pintu; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Daerah; 
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum 
dan Hak Adasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri 
Tenaga Kcrja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan 
Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-
08. AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/ 12/ 2009, 
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha; 
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman 
Modal; 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 
2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perizinan 
Dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2013 Nomor 03. Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomo 03); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 
10); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2016 Nomor 21. Tambahan Lembaran Daeran Kabupaten 
Kotabaru Nomor 18); 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN 
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTABARU