Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 11?
Dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 14 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN, BAB V - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN JAMKESDA, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

Pelayanan yang dibatasi untuk Peserta Jamkesda 
Kabupaten Kotabaru adalah pelayanan yang 
membutuhkan : 
alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep 
dari dokter THT (telinga hidung tenggorokan), 
pemilihan that bantu dengar berdasarkan ketentuan 
dan keterscdiaan alat terscbut di daerah; 
alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan 
korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan 
disetujui Direktur rumah sakit atau pejabat yang 
ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut 
memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi 
aktivitas sosial peserta tersebut; 
pelayanan penunjang diagnostik canggih yang 
diberikan hanya pada kasus-kasus life saving dan 
kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat 
diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh 
komite medik; 
pelayanan pasien gangguan jiwa akut maksimal 6 
(enam) bulan hari rawat; 
cacat bawaan yang memerlukan tindakan medik 
hanya diperuntukan bagi anak dengan kelainan 
bawaan dan tidak kompleks; 
luka akibat kebakaran, kesetrum yang mendapat 
rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; 
bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan 
anak dari peserta RBI sampai berusia 2 (dua) bulan 
dengan dilengkapi surat rekomendasi dari Kepala 
Dinas Kesehatan; 
pasien jiwa akibat ketergantungan napza dapat 
dilakukan penjaminan jika ada rekomendasi dari 
Kepala Dinas Kesehatan; 
penderita katarak kongenital sejak lahir dapat 
dilakukan jika dilengkapi surat rekomendasi dari 
Kepala Dinas Kesehatan; 
kecelakaan lalu lintas (darat, udara, laut dan sungai) 
dapat dilampirkan dengan surat keterangan dari jasa 
raharja dan surat pemyataan dari Kepala Dinas 
Kesehatan (apabila tidak mendapat pergantian 
biaya); 
kecelakaan tunggal dapat dilampirkan dengan surat 
keterangan Kepala Dinas Kesehatan; l. luka akibat perkelahian atau kekerasan; 
pelayanan kesehatan yang dapat dibcrikan pada 
kegiatan bakti sosial seperti : sunatan massal, 
operasi katarak, operasi bibir sumbing, dll dapat 
dilakukan jika dilengkapi surat rekomendasi dari 
Kepala Dinas Kesehatan; 
Bagian Ketiga 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Yang Tidak di Jamin