Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan, Pasal 16 menetapkan:

(1) Apabila sampai berakhimya masa jabatan Direksi, pengangkatan 
Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat 
menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat 
Struktural PDAM sebagai pejabat sementara atas usul Dewan 
Pengawas. 
(2) Apabila sebelum berakhirnya masa jabatan, Direksi berhalangan 
melanjutkan tugasnya karena meninggal dunia atau diberhentikan 
dengan hormat maupun bukan dengan hormat, Bupati dapat 
menunjuk /mengangkat pejabat struktural PDAM sebagai Direksi. 
(3) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l ] ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling 
lama 3 ( tiga ) bulan. 
(4) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada 
tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah 
jabatan. 
(5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi yang 
Lama. 
(6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
(1) Direksi berhenti karena: 
a. masajabatanya berakhir.dan 
b. meninggal dunia. 
(2) Direksi diberhentikan karena : 
a. permintaan sendiri; 
b. reorganisasi; 
c. tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan 
Surat Keterangan Dokter; 
d. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan Pasal 20 Paragraf 5 
Pemberhentian ' (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut: 
a. cuti tahunan selarna 12 (dua belas] hari kerja; 
b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali 
masa jabatan; 
c. cuti bersalin selarna 3 (tiga} bulan bagi Direktris; 
d. cuti alasan penting, cuti nikah, cuti untuk menunaikan ibadah 
Haji dan/ atau umroh. 
e. cuti sakit; dan 
f. cuti diluar tanggungan PDAM. 
(2) Pelaksanaan hak cuti sebagairnana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c 
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 
(3) Pelaksanaan hak cuti sebagairnana dimaksud ayat ( 1) huruf d, dan 
e dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Dewan 
Pengawas. 
( 4} Direksi selama melaksanakan cu ti mendapatkan penghasilan 
penuh dari Perusahaan Daerah kecuali cuti diluar tanggungan 
PDAM. Pasal 19 (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa 
pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
usulan Dewan Pengawas sesuai dengan kemarnpuan PDAM. 
(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa 
jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan syarat telah 
menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. 
(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas 
dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. 
( 4) Direksi yang diberhentikan bukan dengan hormat tidak diberikan 
uang jasa pengabdian. 
(5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 
{3) berlaku juga bagi direksi yang melanjutkan masa jabatan 
Direksi yang diberhentikan. Pasal 18