Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 809 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 809 Tahun 2018 tentang PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN TEKNIK PENGATURAN, pada BAB II - PENGALIHAN HAK MEM BANGUN ATAU, Pasal 3 menjelaskan:

(1) TDR dapat dilakukan pada dua area. 
 
(2) Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
area pengirim dan area penerima. 
(3) Kedua area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan sebagai Zona Teknik Pengaturan 
Zonasi TDR dengan kode b dengan delineasi zona 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang RDTR dan Peraturan Zonasi. 
(4) Area pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi: 
a. kawasan yang sumber daya/karakternya perlu 
dilindungi/dilestarikan; 
b. kawasan dibatasi pengembangannya; 
c. kawasan budidaya dengan kepadatan 
bangunan rendah/ruang terbuka; dan 
d. kawasan yang ditetapkan diberlakukannya 
TDR sebagaimana ditunjukkan dalam peta 
zonasi RDTR dan Peraturan Zonasi. 
 
 
 
 
(5) Area penerima ... 
8 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 
(5) Area penerima sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi: 
 
a. kawasan dengan kepadatan sedang-tinggi 
dimana infrastruktur telah tersedia/telah 
direncanakan dan mampu menampung ruang 
dan aktivitas yang dibebankan padanya; 
b. tingkat pelayanan jalan (level of service) 
mencukupi untuk kawasan tersebut ditambah 
intensitasnya; 
c. berada diluar Kawasan Keselamatan 
Operasional Penerbangan; 
d. berada pada kawasan yang memiliki 
permintaan tinggi untuk pembangunan 
(strategis); 
e. kawasan baru yang diarahkan untuk 
perkembangan permukiman dan perkotaan; 
dan 
f. kawasan yang ditetapkan diberlakukannya 
TDR sebagaimana ditunjukkan dalam peta 
zonasi RDTR dan Peraturan Zonasi. 
(6) Pelaksanaan TDR wajib menghormati hak orang 
lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(7) Pelaksanaan TDR ditetapkan dengan Keputusan 
Wali Kota, dan selanjutnya dituangkan didalam 
KRK. 
 
 
Bagian Kedua 
 
Tata Cara TDR