Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 11 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 11 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir .
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Toba Samosir .
5.Bupati adalah Bupati Toba Samosir .
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Samosir .
3
8.Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten Toba Samosir .
9.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir .
10.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH
adalah peraturan yang ditetapkan oleh duaatau lebih Kepala Daerah .
11.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Toba Samosir .
12.Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Ranperda adalah
Ranperda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah .
13.Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Raperbup adalah
Raperbup Bupati Toba Samosir .
14.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir .
15.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Toba Samosir .
16.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan
perundang -undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan ,
persiapan ,perumusan ,pembahasan ,pengesahan ,pengundangan ,dan
penyebarluasan .
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD ,dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah .
18.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah
instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara
terencana ,terpadu ,dansistematis .
19.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap ,dibentuk dalam rapat paripuma
DPRD .
20.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah
tersebut dalam Ranperda sebagai sokrsi terhadap permasalahan dan
kebutuhan hukum masyarakat .
21.Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah berupa
Peraturan Daerah ,Peraturan Bupati dan PBKDH dalam Lembaran Daerah ,
Tambahan Lembaran Daerah ,atau Berita Daerah .
22.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya .
23.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/atau
kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan atas rancangan
produk hukum daerah .
24.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan
petunjuk teknis ,arahan ,bimbingan teknis ,supervisi ,asistensi dan keija
sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri kepada Provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubemur
kepada Bupati terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah
berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya
pembatalan .
25.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang
diatur sesuai Undang -Undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan
perundang -undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan
kepentingan umum ,dan/atau peraturan perundang -undangan yang lebih
tinggi .
26.Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor
dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah
rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum
dilakukannya penetapan dan pengundangan .i
i
I
i
! i
i
I
!
4
27.Materi muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam
Peraturan Daerah sesuai dengan jenis ,fungsi ,dan hierarki Peraturan
Perundang -undangan