Menurut PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iS Tahun 2017, apa isi dari Pasal 25?
Pasal Pasal 25 dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iS Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN, pada BAB VII - MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI, menyatakan:

(1)Setiap Permohonan Informasi Publik dapat mengajukan permintaan
untuk memperoleh informasi dan dokumentasi Publik kePemerintah
Daerah terkait secara tertulis atau tidak tertulis .
(2)PPID Utama dan/atau PPID pembantu dan/atau Petugas Informasi
wajib mencatat nama ,Nomor Induk Kependudukan (NIK ),dan alamat
Pemohon Informasi Publik ,subjek dan format informasi serta cara
penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik .
(3)PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi
wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak
tertulis .
(4)PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas Informasi
wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ayat (2),dan ayat (3)
berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima .
(5)Dalam halpermintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat
elektronik ,nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan .
(6)Dalam halpermintaan disampaikan melalui surat ,pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi .
(7)Paling lambat 10 (sepuluh )hari kerja sejak diterimanya permintaan ,
PPID utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang
berisikan :
a.informasi yang diminta ,berada dibawah penguasaannya ataupun
tidak ;
b.penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan
sesuai ketentuan perundang -undangan ;
c.alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan ;dan/atau
d.biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang
diminta .
(8)PPID Utama wajib memberitahukan badan publik yang menguasai
informasi yang diminta ,apabila informasi yang diminta tidak berada di
bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerimalfpermintaan
mengetahui keberadaan informasi yang diminta . Al/
(9)Dalam halpermintaan diterima seluruhnya atau sebagian dlcantumkan
dalam materi informasi yang akan diberikan .
(10)Dalam halsuatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
iifliketentuan peraturan perundang -undangan ,maka informasi yang
jPARAF KOORDINA^T"! fe,r
I
Ir
r
ses
:iI 7T
-13-
dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan
materinya .
(11)Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana maksud pada ayat (7),paling lambat 7
(tujuh )hari keija berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis .