Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Larnpung Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukn sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah. 
7. Inspektorat adalah Inspektorat Ka bu paten Lampung Tengah. 
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 
Lampung Tengah. 
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah. 
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut sebagai BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 
1 7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna 
anggaran dan pengguna barang milik daerah untuk melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi OPD yang dipimpinn ya. 
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 
BUD. 
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD. 
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disebut PPK-OPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD. 
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, meyimpan, menyetorkan, menatausahakan , dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada OPD. 
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, mey1mpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD dan OPD. 
24. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan . 
25. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 
akuntansi dru1 menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 
entitas pelaporan . 
26. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 
28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 
peneri.maan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan . 
29. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
30. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
31. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 
32. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 
33. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 
34. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 
35. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pad a tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 
37. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejum1ah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari 
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk mebayar kembali. 
38. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 
daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 
39. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dini1ai dengan 
uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau 
berdasarkan sebab lainnya yang sah. 
40. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 
tahun anggaran. 
41. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat lainnya 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA-OPD 
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
43. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 
44. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber 
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 
45. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
47. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 
48. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran permintaan 
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung . 
49. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaraan langsung dan uang persediaan; 
SO. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan pembayaraan langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan , dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 
disiapkan oleh PPTK. 
51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD. 
52. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM­
UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA­
OPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai 
kegiatan. 
53. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA­OPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 
54. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA­OPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 
55. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA­
OPD kepada pihak ketiga. 
56. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh BUD berdasarkan SPM. 
57. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah.