Apa substansi hukum dari Pasal 39 TAHUN : 2018 NOMOR: 3 Nomor 3 Tahun 2018?
Materi muatan TAHUN : 2018 NOMOR: 3 Nomor 3 Tahun 2018 tentang SISTEM KESEHATAN KOTA, khususnya BAB VI - SUBSISTEM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, Pasal 39, adalah:

(1) Pemenuhan kebutuh an sumber daya manusia kesehatan ke 
seluruh wilayah Kota harus berdasarkan keadilan, 
kemcrataan, demokratis, non-diskriminatif, menjunjung 
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya , dan 
kemajemukan bangsa. 
(2) Pendid ikan dan pelatihan sumber daya manusia 
keseha tan dilaksanakan sesu ai standar kom pete nsi. 
(3) Pembinaan, pengawasan, pendayag unaan serta 
pengembangan karir sumber daya manus ia keschatan 
dilakuk an secara objektif dan transparan berdasarkan 
prestasi kerja. 
(1) Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia 
kesehatan harus memperha tikan adanya hierarki yang 
ditetapkan berdasarkan jenis, tingkat tang gung 
jawab,kewenangan, kompetensi, serta keterampilan. 
Bagian ... 
21 
Bagian Keempat 
Penyelenggaraan 
Pasal40 
(1) Perencanaan sumber daya manusia kesehatandidasarkan 
pada data yang sahih, handal dan akurat, yang dikumpulkan 
seara berkala melalui sister informasikesehatan 
terintegrasi penyelenggaraan upaya keschatan. 
(2) Pengadaan sumber daya manusia kesehatanharus berasal 
dari institusi pendidikan tenaga kesehatan yang akreditasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(3) Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan oleh institusi 
yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
harus memperhatikan kebutuhan pembangunan kesehatan, 
bermutu, berdaya saing global,berorientasi pada kepentingan 
peserta didik (student-centered) serta responsif jender. 
(4) Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan 
diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
upaya kese hatan di dacrah yang tidak diminati, seperti: 
daer ah terpencil, dacrah sangat terpencil, daerah 
terting gal, dacrah perbatasan, pulau-pulau terluar dan 
terdepan, serta daerah bencana dan rawan konflik. 
(5) Pendayagunaan sumber daya manusia keschatan waurga 
negara a.sing yang kompeten hanya dilakuk an pada tingkat 
kons ultan pada bidang kesehatan tertentu , dalam rangka 
alih teknologi sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlak1. 
(6) Pendaya gunaan 
negara asin g 
tidak merugikan sumbe r daya manusia kesehatan warga 
diatur dalam peraturan daerah kota agar 
kepentin gan sumber daya manusia 
kesehatan di Kota. 
(7) Pelatihan sumber daya manusia keschatan harus secara 
terus-mencrus diselenggarakan baik untuk penyegaran 
maupun peningkatan penge tahuan dan kete rampilan. 
(8) Pembinaan ... 
22 
(8) Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia 
kesehatan profesional dilakukan melalui uji kompetensi, 
sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktik dan/ atau 
izin kerja. 
(9) Sertifikat kompetensi tenaga kesehatan diberikan oleh 
institusi pendidikan yang terakreditasi setclah mclalui uji 
kompetensi yang dilaksanakan oleh kolcgium atau lembaga 
uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(10) Registrasi tenaga kesehatan dilakukan olceh instansi 
pemerintah yang berwenang sebagai dasar pemberian 
kewenangan melak ukan praktik profesi di seluruh wilayah 
Kota. 
( 11) Pemberian izin praktik/ izin kerja bagi tenaga kesehat an 
dilakukan oleh Din as Kesehatan Kota setelah mendapatkan 
rekomendasi dari organisasi profesi terkait.