Apa norma yang terkandung dalam Pasal 27 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 76 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 76 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN, khususnya BAB XI - PEMBIAYAAN, Pasal 27, memuat:

Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSLharus
dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan perseroan
sebagai biaya perseroan yang dilaks anakan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Pasal28
(1) Dana Program Kemitraan dan Program BL bersumber
dari:
a. penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau
b. anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada
BUMN.
(2)Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
dana Program Kemitraan juga bersumber dari:
a.saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi;
b.pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika
ada.
(3) Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL
yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
a. Menteri BUMNuntuk Perum; atau
b. RUPS untuk Persero.
16BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal29
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati
ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetap kan
oleh Ketua Tim Fasilitasi .
Pasal30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku padasaatdiundangkan.
Agar setiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkan
pengundang an Peraturan Bupatiini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon .
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 September 2017
BUPATI CIREBON ,
TTD
SUNJAYA PURWADISASTRA
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
TTD
YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017NOMOR 76, SERIE.70
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
H.Syaefudin,SH.MSi
NIP. 19600101 197803 1 001
17PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 76TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
DI KABUPATEN CIREBON
I.UMUM
1.Tanggung JawabSosial dan Lingkungan Perusahaan
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang -Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa
perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitu ngkan
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak
melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan. Menurut Pasal 15 Undang -Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan Setiap
penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegi atan usaha
penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan
perundang -undangan . Sedangkan menurut ketentuan Pasal 36 Undang -
Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
disebutkan Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin
diantaranya meliputi dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan,
dana y ang disisihkan tersebut digunakan sebesar besarnya untuk
penanganan fakir miskin. Dalam pasal 41 disebutkan Badan usaha
berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat
sebagai perwujudan dari tanggungjawab so sial terhadap penanganan
fakir mi skin.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi
berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat
persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar
Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang -undangan.
Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan
anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan.
Di lain pihak Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah
sebuah konsep dengan nama perusahaan memutuskan untuk
berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan
kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak rusak fungsinya. Indonesia
saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai -nilai itu melalui adopsi
berbagai pemikiran global maupun lo kal untuk mendorong perusahaan
mengakui prinsip ber tanggung jawab sosial dan lingkung an secara
terprogram d engan merujuk tanggung jawab so sial sebagai bagian dari
18identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mem pengaruhi
manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan antara lain :
a.kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah
dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan
perilaku unsur -unsur lingkungan perusahaan (business environment)
b.kriteria sos ial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan
investasi per orangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen
maupun sebagai penanam modal
c.menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh aktivitas ekonomi
d.transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi
modern serta teknologi komunikasi
Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber
daya alam dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat
dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi
perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya
kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan
lingkungan.Kesadaran tentang pentingnya TJSL atau CSR ini menjadi
trend global seiring dengan semakin semaraknya kepedulian
mengutamakan pemangku kepentingan.
TJSL atau CSR bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik,
membangun dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan
sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi
masyarakat, T JSLbermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan
masyarakat dalamdimensi sosial ekonomi , kenyamanan lingkungan hidup
serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah daerah
pelaksanaan TJSL atau CSR bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen
bersama da n sinkronisasi program -program pemerintah daerah dengan
pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan
berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TJSL atau
CSRadalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan
dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh
nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah.
2.Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang -Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu
maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah
turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sedangkan dalam