Bagaimana redaksi normatif Pasal 64 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN, BAB VII - TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, Pasal 64 berbunyi:

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap 
perum ahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap: 
a. penetapan lokasi; 
b. penanganan; dan 
c. pengelolaan. 
(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat; 
b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan; 
c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh melalui Keputusan Bupati ; dan 
d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun. 
(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh; 
b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan 
penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan 
c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh melalui pola -pola pemugaran, peremajaan, 
dan/atau pemukiman kembali. 
(4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untu k membangun 
partisipasi dalam pengelolaan; 
b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya 
masyarakat; dan 
c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya 
pemeliharaan dan perbaikan. 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 Bagian Keempat 
Pola Koordinasi