Menurut PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 107?
Pasal Pasal 107 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, pada BAB IV - KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG, menyatakan:

(1) TABG memiliki tugas umum memberikan nasehat, pendapat danpertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedungkhususnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan umum.(2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikanTABG kepada :
a. DPMPTSP, dalam halTABG ditugaskan menjadi anggota Tim TeknisDPMPTSP oleh Dinas PUPR;
b. Dinas PUPR, sebagai tugas rutin tahunan dantugas insidental; dan
C. Institusi lain, sebagai tugas insidental jikadibutuhkan.
(3) Bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1)meliputi kompleksitas :
a. bangunan gedung sederhana;
b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
c. bangunan gedung khusus.
(4) Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)hurufadiantaranya:
a. bangunan gedung fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmaskawasan perdesaan, klinik, dan apotik;
b. bangunan gedung fasilitas pendidikan seperti taman kanak-kanakdansekolah dasar;
C. bangunan gedung pemerintahan seperti pos polisi, kantordesa/lurah, dankantor dinas; dan
d. bangunan fasilitas peribadatan seperti mushola dansurau(5) Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf bdiantaranya :
a. bangunan gedung fasilitas kesehatan seperti rumah bersalinpohklinik, puskesmas perkotaan, danrumah sakit kelas A,B,dan C;b. bangunan gedung perdagangan dan jasa Skala menengah dwi besar,seperti pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, atau sejenisnya;
c. bangunan gedung perindustrian seperti pabrik danbangunan gedung
industri sejenisnya;
d. bangunan gedung hunian jamak yang terdiri dari 2(dua) unit atau
lebih hunian terpisah seperti rumah susun danapartemen;
e. bangunan gedung hunian sementara seperti hotel, motel, danasrama;
f. bangunan gedung fasihtas peribadatan seperti masjid, gereja, pura,vihara, dan klenteng;
g. bangunan gedung pemerintahan seperti kantor Bupati, kantor DPRD,kantor polisi, atau bangunan gedung pelayanan pemerintah lainnya;h. bangunan gedung fasilitas pendidikan seperti SMP, SMU, danperguruan tinggi, atau sejenisnya;
i. bangunan gedung kebudayaan seperti museum, gedung kesenian,bangunan gedung adat, atau sejenisnya; dan
j. bangunan gedung laboratorium seperti laboratorium fïsika,laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium kebakaran’atau sejenisnya.
(6) Bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf cdiantaranya :
a. bangunan gedung olahraga seperti stadion atau sejenisnya;
b. bangunan gedung terminal darat/laut/udara; dan
c. rumah tahanan danlembaga pemasyarakatan (lapas).(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),TABGdibentuk secara ad-hoc dengan masa penugasan tertentu yang susunananggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengankompleksitas bangunan gedung.