Jelaskan isi kandungan Pasal 32 dari PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, ketentuan pada BAB III - TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH, Pasal 32 berbunyi:

(1) Pembu kaan sege l dapat dilakukan jika: 
a. Wajib Pajak yang dipe riksa atau kuasanya telah memberi ijin, kepada 
Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memasuki tempat atau ruangan, 
atau membuka barang bergerak atau tidak bergerak yang disege l; atau 
b. terdapat permintaan dari Penyidik yang sedang melakukan penyidikan 
tindak pidana. 
(2) Pembukaan sege l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 
Tim Pemeriksa Pajak Daerah dengan disaksik an oleh saksi . 
(3) Jika kertas segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak , Tim 
Pemeriksa Pajak Daerah segera membuat Serita Acara mengenai kerusakan 
tersebut dan me laporkan kepada Kepala Perangkat Daerah. 
(4) Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Tim Peme riksa Pajak Daerah 
wajib membuat Berita Acara Pembuk aan Kertas Segel yang ditandatangani 
oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi. 
(5) Jika saksi men olak mena nda tangani Berita Acara Pembukaan Kertas Segel 
sebagai man a dimaksud pada ayat (4), Tim Peme riksa Pajak Daerah men catat 
penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam Serita Acara Pembukaan 
Kertas Segel. 
PARAF HIRARKI 
ASISTEN TATA EM ERINTAHAN 
KEPALA BAGAN HUKUM SETDA 
PARAY KOORDINAL 
KEALA ADAN PENDAATAN DAER~TH PARAF HIRARKI 
WAKIL WALKO' TA 
SEKRETARIS DAERAH 
HARMONIBAST DAN SINKRONISAST 
KASUBA PPHD 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH 
- 22­ 
Pasa l33 
( 1) Apabila setelah jangka waktu 5 (lima) Hari sejak tanggal penyege lan atau 
jang ka waktu lain dengan mempertimbangka n tujuan penyegelan, Wajib 
Pajak yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak membe rikan ijin kepada Tim 
Pemeriksa Pajak Daerah untuk memasuki tempat atau ruangan, atau 
membuka barang berge rak atau tidak bergerak yang disege l, Wajib Pajak 
wajib menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan dan 
pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jabatan . 
(2) Jika Wajib Pajak meno lak mena ndatangani Surat Pernyataan Peno lakan 
Pemeriksaa n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak Daerah 
membuat dan menandatangani Berita Acara Peno lakan Pemeriksaan dan 
pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jaba tan. 
Bagian Kesembilan 
Keterangan