Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016 Pasal 10?
Dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 10 mengatur sebagai berikut:

Kepala Seksi P enegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas : 
Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ; 
Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ; 
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan 
penegakan produk hukum dae rah; 
Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan ketentraman dan 
ketertiban umum, penegakan Perda dan Perwa ; 
Memberikan teknis kepada masyarakat agar tidak melanggar Peraturan 
Daerah dan Peraturan Walikota ; 
Melakukan peradilan tindak pidana cepat terhadap Pelanggaran 
Peraturan Daerah dan Walikota ; 
Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambil pasir ,batu 
( bahan galian golongan C) dalam rangka pelestarian lingkungan ; 
Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk 
pedoman pelaksana an kegiatan ; 
Melakukan kegiatan usaha Refresif melalui hasil pelaksanaan 
razia,penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan 
,penegemis dan Wanita tuna Susila (WTS ) baik kepada perorangan 
maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan 
,pengemis dan Wanita Tuna Susila (WTS ) ; 
Mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan tanpa izin ,tempat usaha ; 
Mengkoordinir kegiatan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk 
teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah; 
Melakukan koordinasi dengan instansi t erkait sesuai bidang tugasnya 
dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
Penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai 
pertimbangan pengambilan kebijakan ; 
Melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan jadwal untuk 
mengetahui hambatan yang terja di dan mencari alternatif pemecahannya 
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya ; 
10 
Melaporkan dan mempertanggungkan jawabkan atas pelaksanaan tugas 
atasan sesuai standar yang ditetapkan . 
 
Paragraf Keempat 
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM