Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN HIV ( HUMAN IM MUNODE FFICIENCY VIRUS ) DAN AIDS (ACQUIRED IM MUNO DEF FICIENCY SYNDROM E) DI KABUPATEN KLA TEN, Pasal 18 menetapkan:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
3.Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209); 
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 198 4 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 32 73); 
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886); 
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
9.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062); 
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063); 
11.Undang-Undang Nomor 3 8 Tahun 2009 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5 612);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50 72); 
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
14.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56 79);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20 14 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 14 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5 607); 
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51 97);
18.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 
19.Peraturan Presiden Nomor 7 2 Tahun 20 12 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 2 Nomor 193); 
20.Peraturan D aerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2009 t entang Penanggulangan HIV dan AIDS
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20 09
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 22);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun
2013 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 99);
 Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 
dan
BUPATI KLATEN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV
(HUMAN IM MUNODE FFICIENCY VIRUS ) DAN AIDS
(ACQUIRED IM MUNO DEF FICIENCY SYNDROM E) DI
KABUPATEN KLATEN .