Menurut PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 26 Tahun 2016, apa isi dari Pasal  9?
Pasal Pasal  9 dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 26 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB  II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang -undangan dan HAM mempunyai 
tugas: 
Menyia pkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik 
pembuatan produk hukum perlindungan dan pembinaan hak azasi 
manusia; 
Menghimpun dan menelaah peraturan perundang -undangan sebagai 
pedoman teknis pembuatan rancangan peraturan daerah, peraturan 
kepala daerah, keputusan dan instruksi kepala daerah; 
Menyiapkan bahan lainnya usulan dan rancangan peraturan daerah 
bersama perangkat daerah kota terkait; 
Menyampaikan draft rancangan peraturan daerah ke lembaga legislatif; 
Mengeksaminasi produk hukum yang akan ditanda tangani walikota; 
Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta 
informasi yang berhubungan dengan hak azasi manusia; 
Melakukan sinkronisasi berbagai produk hukum dengan hak -hak azasi 
manusia; 
Menginventarisir permasalahan yang be rhubungan de ngan hak azasi 
manusia dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
Menyusun program kerja tahunan dan laporan hasil program kerja 
bagian hukum; 
Menyiapkan rancangan produk hukum daerah yang terdiri dari peraturan 
daerah, keputusan walikota , keputusan bersama dan instruksi walikota; 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hukum dan 
HAM sesuai dengan tugasnya; 
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada kepala bagian hukum dan HAM sesuai standar yang ditetapkan.