Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, khususnya BAB III - H I B A H, Pasal 5, adalah:

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat seba gaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam lingkup 
wilayah kerja Daerah. 
(2) Hibah kepada pemerintah daerah la innya sebagaima na dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru 
hasil pemekaran daerah sebagai mana diamanatkan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik 
Negara dalam rangka untuk meningkatkan pe layanan kepada 
masyarakat sesuai deng an ketentuan peratura n perundang-undangan. 
(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaima na dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, di berikan dalam rangka meneruskan 
Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan. 
(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga: a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, antara lain: 
1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tingkat Daerah; 
2. Praja Muda Kirana (Pramuka); 
3. Komisi Perlindungan Aids Indonesia (KPAI); 
4. Komisi Perlindungan Anak; atau 
5. badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat 
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati, antara lain: 1. lembaga swadaya masyarakat; atau 
2. badan dan lembaga yang telah memiliki surat keterangan terdaftar 
yang diterbitkan oleh Bupati. 
c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa 
kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat Daerah terkait 
sesuai dengan kewenangannya, antara lain: 
1. kelompok tani/gabungan kelompok tani atau sejenis; 
2. kelompok nelayan/gabungan kelompok nelayan atau sejenis; 
3. kelompok pembudidaya ikan atau sejenisnya; 
4. 
karang taruna; 
5. pengurus/kepanitiaan rumah ibadah; 
6. organisasi kedaerahan; 
7. organisasi seni/budaya; atau 
- 9 - 
 
 8. dan lain-lain. 
 
(6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 
yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan. 
(7) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 
b, diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang politik. 
(8) Penetapan atau pengesahan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala 
perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf c, diterbitkan oleh: 
a. Kantor Kementerian Agama di Daerah, jika menyangkut bidang 
keagamaan rumah ibadah;SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, jika menyangkut bidang perencanaan 
pembangunan; 
b. SKPD yang membidangi lingkungan hidup, jika menyangkut bidang 
perencanaan pembangunan; 
c. SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan, dan perlindungan 
anak, jika menyangkut bidang pemberdayaan perempuan, dan 
perlindungan anak; 
d. SKPD yang membidangi keluarga berencana, bila menyangkut bidang 
keluarga berencana; 
e. SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, jika 
menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
f. SKPD yang membidangi penanggulangan bencana, jika menyangkut 
bidang penanggulangan bencana; 
g. SKPD yang membidangi penanaman modal, jika menyangkut bidang 
penanaman modal; 
h. SKPD yang membidangi pendidikan, jika menyangkut bidang 
pendidikan; 
i. SKPD yang membidangi Kesehatan, jika menyangkut bidang 
kesehatan; 
j. SKPD yang membidangi pekerjaan umum, jika menyangkut bidang 
pekerjaan umum; 
k. SKPD yang membidangi perhubungan, jika menyangkut bidang 
perhubungan; 
l. SKPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan Sipil, jika 
menyangkut bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
m. SKPD yang membidangi sosial, jika menyangkut bidang kesejahteraan 
sosial; 
n. SKPD yang membidangi tenaga kerja, jika menyangkut bidang 
ketenagakerjaan; 
o. SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan, jika 
menyangkut bidang perindustrian dan perdagangan; 
p. SKPD yang membidangi usaha kecil, menengah, dan koperasi, jika 
menyangkut bidang usaha kecil, menengah, dan koperasi; 
- 10 - 
 
 q. SKPD yang membidangi pemuda dan olah raga, jika menyangkut 
bidang kepemudaan dan olah raga non profesional; 
r. SKPD yang membidangi kebudayaan dan pariwisata, jika menyangkut 
bidang kebudayaan, adat istiadat, pariwisata dan kesenian; 
s. SKPD Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, jika 
menyangkut bidang komunikasi dan informatika; 
t. SKPD yang membidangi pertanian dan peternakan, jika menyangkut 
bidang pertanian dan peternakan; 
u. SKPD yang membidangi kehutanan dan perkebunan, jika menyangkut 
bidang kehutanan dan perkebunan; 
v. SKPD yang membidangi ketahanan pangan, jika menyangkut bidang 
ketahanan pangan; 
w. SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan, jika menyangkut 
bidang kelautan dan perikanan; 
x. SKPD yang membidangi pertambangan dan energi, jika menyangkut 
bidang pertambangan dan energi; 
y. SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 
desa, jika menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat dan 
pemerintahan desa; 
z. SKPD yang membidangi perlindungan masyarakat, jika menyangkut 
bidang perlindungan masyarakat; 
aa. SKPD yang membidangi perpustakaan dan kearsipan, jika 
menyangkut bidang kearsipan dan perpustakaan; 
bb. SKPD yang membidangi bagian administrasi perekonomian sekretariat 
Daerah, jika menyangkut bidang perusahaan daerah dan perekonomian; 
cc. SKPD yang membidangi administrasi kemasyarakatan dan 
kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah, jika menyangkut bidang administrasi hibah dan Bantuan Sosial keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan, organisasi profesi dan organisasi semi 
pemerintahan; dan 
dd. SKPD yang membidangi bagian administrasi pemerintahan umum, 
jika menyangkut bidang administrasi hibah dan Bantuan Sosial pemerintahan umum. 
 
 
Bagian Kedua 
Tujuan Hibah