Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BANYUWANGI Nomor 19 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BANYUWANGI Nomor 19 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA, pada BAB X - PENUTUP, Pasal 21 menjelaskan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatanya dalam L embaran Daerah Kabupaten 
Banyuwangi. 
 
Ditetapkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 29 Desember 2017 
 
BUPATI BAN YUWANGI 
 
 
Ttd. 
 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 
 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 29 Desember 2017 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI, 
 
 
Ttd. 
 
DJADJAT SUDRADJAT 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Asisten Administra si Pemerintahan 
Ub. 
Kepala Bagian Hukum 
 
 
 
 
HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M. 
Pembina Tingkat I 
NIP. 19650828 199703 2 002 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 201 7 NOMOR 19 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 464-19/2017 
 
 
1 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 
NOMOR 19 TAHUN 2017 
TENTANG 
PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA 
 
 
I. UMUM 
 
Berdasarkan kondisi faktual masyarakat serta didukung dengan dasar 
yuridis dan memperhatikan ekspaktasi masyarakat Banyuwangi, maka 
penti ng untuk dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
1973 Tentang Perlindungan Tanaman Kelapa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1996 
Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Nomor 8 Tahun 1973 Tentang Perlindungan Tanaman Ke lapa. 
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 
1973 Tentang Perlindungan Tanaman Kelapa ini harus merefleksikan 
kebutuhan dan harapan masyarakat Banyuwangi. Trend bertambahnya 
pendudu k yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kabupaten 
Banyuwangi, secara otomatis kebutuhan masyarakat akan bertambah pula 
mengikuti laju pertumbuhan penduduk. Pemenuhan kebutuhan 
masyarakat ini secara faktual telah diantisipasi oleh sebagian masyaraka t 
Banyuwangi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya yang 
terindikasi dengan bertambahnya luas pekebunan kelapa yang memberikan 
lapangan kerja bagi masyarakat. 
Namun ekses dari semakin bertambah luasnya perkebunan kelapa dan 
tingginya produksi yan g dihasilkan dari tanaman kelapa juga semakin 
meningkat, seperti halnya maraknya pencurian janur kelapa yang 
mengakibatkan kerusakan pohon kelapa yang notabene adalah penunjang 
kehidupan masyarakat Banyuwangi. 
Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka d iharapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor____ Tentang Perlindungan Tanama n 
Kelapa dapat diterima oleh masyarakat dan berlaku efektif karena 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi 
melalui perlindungan tanaman kelapa. Perlindungan dimaksud mencakup 
usaha untuk memberikan kontinuitas pendapatan masyarakat dan disisi 
lain mencegah kriminalitas pencurian janur kelapa yang mengakibatkan 
kerusakan tanaman kelapa di wilayah Kabupaten Banyuwangi. 
 
II. PASAL DEMI PASAL