Jelaskan isi kandungan Pasal 94 dari Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959.
Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , ketentuan pada , Pasal 94 berbunyi:

( 1) Perencanaan telrnis bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa 
perencanaan teknis bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi 
di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) terdiri atas : 
a. perencana arsitektur; 
b. perencana stuktur; 
c. perencana mekanikal; 
d. perencana elektrikal; 
e. perencana pernipaan (plumber); 
f. perencana proteksi kebakaran; dan 
g. perencana tata lingkungan. 
(3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis bangunan gedung yang 
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
(4) Lingkup layanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi : 
a. penyusunan konsep perencanaan; 
b. prarencana; 
c. pengembangan rencana; 
d. rencana detail; 
e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; 
f pemberian penjelasa.n dan evaluasi pengadaan jasa. pelaksanaan; 
g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan 
h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung. 
(5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen 
rencana telrnis bangunan gedung. b. adanya perubahan rencana atas permintaan pemilik bangunan gedung; dan 
c. pengganti dokumen IMB yang hilang, terbakar, hanyut atau rusak. 
(4) Pengalihan kepemilikan bangunan gedung tidak mewajibkan proses balik nama. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai perizinan bangunan 
gedung diatur dengan Peraturan Bupati. 
( 1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 terdiri atas kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh 
Pemerintah Daerah, kegiatan persiapan lapangan, kegiatan konstruksi, 
kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan 
hasil akhir pekerjaan. 
(2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksi 
dan semua pelaksanaan pekerjaan. 
(3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi penyusunan 
program pelaksanaan, mobilisasi surnber daya dan penyiapan fisik lapangan. 
(4) Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan, 
pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan garnbar kerja 
pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai 
dengan yang telah dilaksanakan (as built drawings) serta kegiatan masa 
pemeliharaan konstruksi . 
(5) Kegiatan pemeriksaaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pemeriksaan basil 
akhir pekerjaaan konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan 
dokumen pelaksanaan yang berwujud bangunan gedung yang laik fungsi dan 
dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan 
pekerjaan (as built drawings), pedoman pengoperasian dan pemeliharaan 
bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan rnekanikal dan elektrikal serta 
dokumen penyerahan hasil pekerjaan. Pasal 98 ( l) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai 
dengan IMB. 
(2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
berupa pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan, penambahan, 
perubahan dan/atau pernugaran bangunan gedung dan/atau instalasi 
dan/atau perlengkapan bangunan gedung, Pasal97 Untuk memulai pernbangunan, pernilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan 
pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan mengenai: 
a. Nama dan Alamat; 
b. Nomor IMB; 
c. Lokasi Bangunan; 
d. Pelaksana atau Penanggung jawab pembangunan. Pasal 96 (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan 
gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana 
teknis yang telah disahkan. 
(3) Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang telah 
memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan 
lain oleh Pemerintah Daerah. 
(4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti 
semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB. 
(1) Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis dengan SDM yang 
memiliki sertifikat keahlian dapat melakukan pemeriksaan berkala dalam 
rangka pemeliharaan dan perawatan. 
(2l Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan 
pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unit teknis dengan SDM yang 
bersertifikat keahlian pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan dan 
parawatan bangunan gedung. 
(3) Pemilik perorangan bangunan gedung dapat melakukan pemeriksaan sendiri 
secara berkala selama yang bersangkutan memiliki sertifikat keahlian. Pasal 102 (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan setelah bangunan 
gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi sebelum diserahkan 
kepada pemilik bangunan gedung. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat dilakukan oleh 
pemilik/pengguna bangunan gedung atau penyedia jasa atau Pemerinta.h 
Daerah. Pasal 101 Paragraf4 
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berwenang : 
a. memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat pelaksanaan konstruksi 
setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas; 
b. menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan, rencana kerja syarat- 
syarat dan lMB; 
c. memerintahkan untuk rnenyingkirkan bahan bangunan dan bangunan yang 
tidak memenuhi syarat, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan 
umum; dan 
d. menghentikan pelaksanaan konstruksi, dan melaporkan kepada instansi yang 
berwenang. Pasal 100 ( 1) Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugas pengawas pelaksanaan 
konstruksi. 
(2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi pemeriksaan 
kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan. keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan dan kemudahan, dan IMB. Pasal 99 Paragraf2 
Pengawasan Pelaksanaan Konstniksl (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
pemilik bangunan gedung atau penyedia jasa/pengembang mengajukan 
permohonan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung kepada 
Pemerintah Daerah. 
( l) Penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan atas dasar permintaan 
pemilik/pengguna bangunan gedung untuk bangunan gedung yang telah 
selesai pelaksanaan konstruksinya atau untuk perpanjangan SLF bangunan 
gedung yang telah pernah memperoleh SLF. Paragraf 5 
Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung