Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN Nomor 2Teiepon Tahun 2017 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN Nomor 2Teiepon Tahun 2017 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;
1
2
2.Undang -Undang Nomor 8DrtTahun 1956 tentang
Pcmbentukan Daerah Otonom Kota-Kota Resar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59,Tam bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
3.Undang -Undang Nomor 30Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250 ),sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraluran Pemerintah Pengganti Undang -Undang
Nomor 1Tahun 2015 Tentang Peru bahan Atas
Undang -Undang Nomor 30Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698 );
4.Undang -Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang
Keuangart Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5.Undang -Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang
Perbend aharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355 );
6.Undang -Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Fengelolaan Dan Tanggung jawab
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
7.Undang -Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421 );
8,Undang -Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );
3
9.Undang -Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 );
10.Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mard hiding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat IIKaro ,Kecamatan Pematang Bandar ,Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang DI Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalurigun ,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat 11Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah ,Medan Ternbung ,Medan Helvetia ,Medan
Polonia ,Medan Maimun ,Medan Selayang ,Medan
Amplas Dan Medan Area DiWilayah Kotamadya
Daerah Tingkat IIMedan Dalam Wilayah Propin si
Daerah Tingkat ISumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
13 ,Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan IS (Delapan Belas )
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten -Kabupaten
Daerah Tingkat 11Simalungun ,Dairi ,Tapanuli
Selatan ,Karo ,Tapanuli Utara ,Tapanuli Tengah ,
Nias ,Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat IIMedan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat ISumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
4
14 ,Pefaturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repu bilk
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokolcr Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewar Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ),
sebagaimana telahdiubah beberapakali,terakhir
dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tent .ang Perubahan Ketiga Atas
Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
16 ,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (lembaran Negara Republik Indonesia 2005
Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502 );
17.Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575 );
18 ,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informa si Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576 ),sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56Tahun 2005 Tentang Sistem
hiformasi Keuangan Daerah'(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155 );
19 ,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578 );
5
20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585 );
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Jnstansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 };2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran
22.Peraturan Pemerintah Nomor
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );69Tahun 2010
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165 );
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219 );59, 2011 Nomor
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ,sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
6
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahutt 201 1tentang Pedornan Pemberian Hibah
Dan Bantuan Social Yang Bers umber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daera .h(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450 ),sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 Tentang Pedornan Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bers umber Dart
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541 );
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pern ben .tukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036 );
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pedornan Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 874 );
31.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kor .aMedan
Tahun 2009 Tahun Nomor 7,Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan .Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersania!
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2017 .
7