Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam aPERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 19 Tahun 2018?
Norma hukum dalam aPERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 19 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN , BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 6 berbunyi:

Pengelolaan BUM Desa diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan
berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Bagian Kedua
Bentuk Organisasi
Pasal7
(1)BUMDesadapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa
dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUMDesatidak mempunyai unit usahayang berbadan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,bentuk organisasi BUM Desa didasarkan
pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
Pasal8
(1)Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7meliputi:
a.perseroan terbatas; dan
b.lembaga keuangan mikro.
(2)Perseroan Terbatas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk
berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang
sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan tentang Perseroan Terb atas.
-6-
(3)Lembaga keuangan mikrosebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
andil BUM Desa sebesar 60 %(enam puluh persen)sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan tentang lembaga keuangan mikro.
Bagian Ketiga
Organisasi Pengelola
Pasal9
(1)Organisasi pengelola BUMDesaterpisah dari organisasi pemerintahan Desa.
(2)Organisasi pengelola BUM Desaterdiriatas:
a.penasihat;
b.pelaksana operasional yangterdiriatas:
1.kepalapelaksana operasional;
2.sekretaris;
3.bendahara; dan
4.kepalaunitsesuaikebutuhan.
c.pengawas.
Pasal10
(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2) huruf a dijabat secara
ex officio oleh Kepala Desa.
(2)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a.memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan
pengelolaan BUM Desa;
b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting
bagi pengelolaan BUM Desa; dan
c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang
menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
b.melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM
Desa.