Bagaimana redaksi normatif Pasal 48 dalam 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945?
Norma hukum dalam 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang, BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 48 berbunyi:

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1} dan Pasal 21 ayat ( 1}, dikenakan sanksi 
administrasi. 
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pembekuan sementara kegiatan pengelolaan kearsipan; dan 
d. menghentikan kegiatan pengelolaan kearsipan . 
(3) Kententuaan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan 
Peraturan Bupati. -······-·-·-···--------------- ------ 
I. UMUM. 
Bahwa arsip yang dimiliki daerah merupakan sumber informasi dan 
bahan pertanggung jawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif 
yang mempunyai nilai dan arti penting yang sangat strategis, antara lain 
dapat meyajikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah , perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. 
Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan 
terpercaya, menjamin perlindunagn kepentingan Pemerintah Daerah dan 
hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sitem kearsipan , 
perlu adanya penyelenggraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah 
dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang­ 
undangan . 
Bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung 
terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih, 
serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka penyelenggaraan 
kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem peneyelenggaraan kearsipan 
daerah yang komprehensif dan terpadu. 
Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan 
nasional yang komprehensif dan terpadu, perlu dibangun sistem kearsipan 
daerah, meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. 
Sistem kearsipan daerah adalah suatu sistem yang membentuk pola 
hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi 
dan tugas tertentu, interaksi dalam pelaku serta unsur lain yang saling 
mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Flores Timur, sehingga sistem kearsipan daerah berfungsi 
menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, serta 
mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan 
informasi sebagai suatu keutuhan informasi pada semua organisasi 
kearsipan . 
Untuk menunjang sistem kearsipan daerah , akan dibangun sistem 
informasi kearsipan Kabupaten Flores Timur dan jaringan informasi 
kearsipan Kabupaten Flores Timur, yang merupakan bagian dari sistem 
informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional. 
Sistem informasi kearsipan Kabupaten Flores Timur merupakan suatu 
sistem informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang 
dikelola Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Flores Timur yang 
menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan Kabupaten Flores Timur. 
Sedangkan jaringan informasi Kabupaten Flores Timur merupakan 
sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang akan digunakan sebagai wadah 
layanan informasi kearsipan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Masyarakat/ PENYELENGGARAAN KEARSIPAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
NOMOR ~ TAHUN 2017 PENJELASAN 
ATAS