Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Substansi KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, khususnya , Pasal 1, memuat:

dan ayat (3), Pasal 
2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, 
serta Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) 
juncto Aturan Peralihan Pasal II 
serta Aturan Tambahan Pasal I 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor II/MPR/1999 
tentang Peraturan Tata Tertib 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor III/MPR/2003;
 3. Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor III/MPR/2002 
tentang Penetapan Pelaksanaan 
- 5 -Sidang Tahunan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tahun 2003.
Memperhatikan: 1. Keputusan Majelis Permusyawa-
ratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 1/MPR/2003 tentang Jadwal 
Acara Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tahun 2003 sebagaimana 
telah diubah dengan keputusan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 3/
MPR/2003 tentang Perubahan 
Jadwal Acara Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2003; 
 2. Permusyawaratan dalam Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
tanggal 1 sampai dengan 
tanggal 7Agustus 2003 yang 
membahas Rancangan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia tentang 
Peninjauan terhadap Materi 
dan Status Hukum Ketetapan 
- 6 -Majelis Permusyawaratan Rak-
yat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 1960 
sampai dengan Tahun 2002;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke 
6 (lanjutan)tanggal 7 Agustus 
2003 Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tahun 2003.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KETETAP AN MAJELIS PER -
MUSY AW ARA TAN RAKY A T 
REPUBLIK INDONESIA TEN -
TANG PENINJAUAN TERHA -
DAP MA TERI DAN STA TUS 
HUKUM KETETAP AN MAJELIS 
PERMUSY AW ARA TAN RAKY A T 
SEMENTARA DAN KETETAP AN 
MAJELIS PERMUSY AW ARA TAN 
RAKY A T REPUBLIK INDONE -
SIA TAHUN 1960 SAMP AI DEN -
GAN TAHUN 2002.
- 7 -Pasal 1
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di 
bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara Republik Indonesia Nomor X/
MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua 
Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan 
Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur 
dalam Undang-Undang Dasar.1945. 
2. Metetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1973 
tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja 
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar 
Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 
tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 
tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja 
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar 
Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
- 8 -5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 
tentang Pemilihan Umum.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 
tentang Pembatasan Masa Jabatan Presidan dan 
Wakil Presiden Republik Indonesia.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 
tentang Perubahan dan Tambahan Atas 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 
tentang Pemilihan Umum.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 
tentang Hak Asasi Manusia.