Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1( Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1( Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat, Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Bondowoso. 
5. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. 
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso. 
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso. 
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 
disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Bondowoso. 
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 
yang selanjutnya disingkat Dinas PPKB, adalah Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Bondowoso. 
10.Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah. 
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
12 .Pemerintahan ... 
-7 -
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
13.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
14.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
15.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat 
BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
16.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 
17.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 
18.Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan 
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan 
melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif 
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa 
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan 
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang 
dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan 
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan 
sosial. 
20.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, 
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
21.Rencana ... 
-8 -
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan 
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP 
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun. 
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa. 
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat 
APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan 
Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
25.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat 
LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa 
dalam pemberdayaan masyarakat. 
27. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah 
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat 
setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan 
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 
28.Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian 
dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk 
melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 
29.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, 
yang selanjutnya disebut TP PKK adalah fasilitator, perencana, 
pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing 
tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan 
mitra kerja pemerintah dan organisasi 
kemasyarakatan/lembaga kemsyarakatan lainnya. 
30.Lembaga ... 
-9 -
30.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya 
disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 
31. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan 
sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota 
masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar 
kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk 
masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama 
bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. 
32. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat Posyandu 
adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya 
masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, 
untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat 
dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat 
penurunan angka kematian ibu dan bayi. 
33.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan 
kepada Kabupaten untuk mendanai kebutuhan Kabupaten 
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
34.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bondowoso. 
35. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa Pengguna Anggaran 
PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
dalam tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 
36. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, 
pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.