Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 25 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 25 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA, khususnya BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 4, adalah:

(1) Kepala UPT mempunyai tugas melakukan 
perencanaan , penerimaan, penyimpanan, 
pendistribusian, pengamatan mutu, pencatatan dan 
pelaporan, monitoring dan evaluasi , perbekalan 
farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan 
dalam rangka pelayanan kesehatan tingkat pertama 
pemerintah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta 
anggaran UPT Instalasi Farmasi; 
b. melakukan perhitungan perencanaan obat 
pelayanan kesehatan dasar maupun obat program 
yang dibutuhkan oleh masyarakat; 
c. penerimaan obat dari hasil pengadaan yang 
sudah ditetapkan berdasarkan e -katalog maupun 
non e -katalog; 
d. melaksanakan penyimpan obat dan perbekalan 
kesehatan di penyimpanan Instalasi Farmasi 
sesuai standart penyimpanan yang sudah 
ditetapkan; 
e. melaksanakan Sistem Distribusi obat secara aktif 
ke puskemas dan distribusi disesuaikan dengan 
anggaran yang tersedia ; 
f. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan 
obat dan perbekalan kesehatan; 
g. melakukan kegiatan monitoring ketersediaan dan 
mutu obat di puskesmas dan melakukan fasilitasi 
teknis tentang pengelolaan obat di Puskesmas; 
 
6 
 h. persiapan perencanaan kebutuhan perbekalan 
farmasi; 
i. pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, 
pemeliharaan dan pendistribusian obat, Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan 
perbekalan farmasi lainnya; 
j. pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan, 
mutasi, penggunaan obat, Narkotika, Psikotropika 
dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi 
lainnya; 
k. pelaksanaan monitoring evaluasi kecukupan 
persediaan obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat 
Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya; 
l. melaksanakan pengendalian pengelolaan obat di 
pelayanan kesehatan tingkat p ertama pemerintah 
daerah; 
m. pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat 
secara umum baik yang ada dalam persediaan 
maupun yang akan didistribusikan; 
n. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di 
bidang tugasnya; 
o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan 
terkait bidang tugasnya; dan 
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya . 
 
Bagian Kedua 
Subbagian Tata Usaha