Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA, BAB III - LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYEL ENGGARA NEGARA DAN, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : 
a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 
5 
 c. Pejabat Eselon II; 
d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; 
e. Camat; 
f. Pejabat Eselon III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; 
g. Pejabat Fungsional Auditor Tingkat Madya; 
h. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMD dan PT; 
dan 
i. Pejabat lain yang ditentukan oleh KPK. 
(3) Daftar Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.