Apa substansi hukum dari Pasal 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, khususnya BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, Pasal 21, adalah:

Setiap penanam modal bertanggungjawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika 
penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan 
kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik 
monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; 
menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan 
pekerja; dan 
mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Paragraf 8 
Lokasi Penanaman Modal