Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI I{ABUPATEN BARITO TIMUR Nomor 13 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI I{ABUPATEN BARITO TIMUR Nomor 13 Tahun 1945 tentang PEDOIIIAN PELAI{SANAAII PEI{GARUSUTAMAAI$ GTIIDER, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 {lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
Tahun.g. Pengarusutamaan Gender atau yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi
yang dilakukan secara rasional dan sistemalik untuk mencapai dan
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek
kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan
dan prograrn yang memperhatikan pengalamam, aspirasi, kebutuhan dan
permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi dalam seluruh kebijakan progrann diberbagai bidang
kehidupan dan pembangunan.
1O. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan
tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat
berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
ll.Kesetaraan Gender adalah kesamaan korrdisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu
berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.
1"2. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan
perempuan.
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang
kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses,
partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk
mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan,
fungsi, peran dan tanggUngiawab antara laki-laki dan perempuan.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan
dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman,
aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian Wrrnasalahan perempuan dan
laki-laki.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran
yang yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya
untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
16. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen
yang menginformasikan suatu out put kegiatan telah responsif gender terhadap
isu gender yang ada, dan latau suatu biaya telah dialokasikan pada out put
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Focal Point PUG adalah aparatur Per angkat Daerah yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya
masing- masing.
19. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah
konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari
berbagai instansi /lembaga di daerah.
2O.Para Pihak adalah orang-orarrg yang mewakili lembaga, institusi, organisasi
yang melakukan kesepahaman /kesepakatan baik disebut pihak pertama,
kedua, ketiga dan seterusnya yang secara bersama-sama disebut para pihak-
21. Penyedia Layanan adalah Pemberian layanan yang memberikan fokus utama
dari semua layanan yang menjamin bahwa layanan tersebut dapat digunakan
sesuai dengan fungsi untuk mendukung kegiatanf program.
22.HakAnak adalah bagian dari hak az,asi manusia yang wajib dijamin, dilindungi
dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
23.Data Gender adalah Data yang menun-iukan konsep yang mengacll pada
perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang
terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya
masyarakat.
24.profil Gender Daerah adalah Data yang tnenunjukan keterlibatan perempuan
dalam pembangunan di daerah Kabupaten Barito Timur cukup tinggr.
25. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan detil kegiatan atau interverensi yang
dilakukan untuk mencapai target kine4a prograrn dan kegiatan sekaligus
menghilangkan kesenjangan Gender dalam berbagai bidang.