Menurut PERATURAN Nomor 85 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN Nomor 85 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN, pada , menyatakan:

Dalam
 
Peraturan
 
Bupati
 
ini yang
 
dimaksud
 
dengan
 
:
 
1.
 
Daerah, 
adalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
Pemerintah Daerah, 
adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 
 
3.
 
Bupati, 
adalah Bupati Probolinggo. 
 
4.
 
Informasi
, 
adalah
 
ke
terangan,
 
pernyataan,
 
gagasan
 
dan
 
tanda
-
tanda yang 
mengandung nilai, ma
kna
 
dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat,di
dengar
 
dan 
dibaca yang disajikan 
dalam berbagai
 
kemasan 
dan 
format sesuai dengan 
perkembangan
 
teknologi inform
asi dan 
komunikasi 
secara
 
elektronik
 
ataupun
 
non
 
elektronik
.
 
5.
 
Dokumentasi
, 
adalah
 
pengumpulan, 
pengolahan, 
penyusunan
 
dan
 
p
encatatan 
dokumen,
 
data, gambar, dan
 
suara
 
untuk
 
bahan
 
informasi
 
publi
6.
 
I
nformasi Publik
, 
a
dalah informasi yang 
dihasilkan, disimpan,
 
dikelola,
 
dikirim
 
dan/atau 
diterima
 
oleh 
suatu
 
Badan 
P
ublik 
yang 
ber
kaitan 
deng
an 
penyelenggara
 
dan
 
penyelenggaraan 
Negara
 
dan/atau penyelenggara
 
dan 
penyelenggaraan Badan 
Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan 
dengan kepentingan
 
publik.
 
7.
 
Badan
 
Publik
, 
adalah
 
Pemerintah
 
Daerah
 
dan
 
Dewa
n Perwakilan Rakyat Daerah
 
yang 
tugas dan 
fungsi
 
berkaitan
 
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagia
n 
atau seluruh 
dananya
 
bersumber 
dari
 
Anggaran
 
Pendapatan dan 
Belanja
 
Negara dan/atau
 
Anggaran
 
Pendapatan dan Be
lanja 
Daerah
 
atau 
organisasi 
non
 
pemerintah 
sepanjang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari
 
Anggaran
 
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
 
Anggaran
 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah
, 
sumbangan
 
masyarakat
 
dan/atau
 
luar
 
negeri.
 
8.
 
Pejabat
 
Publik
, 
adalah ora
ng
 
yang
 
ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki 
posisi atau jabatan tertentu pada
 
Badan
 
Publik.
 
9.
 
Perangkat Daerah
, 
adalah badan publik sebagai 
unsur pembantu
 
Bupati 
dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 
dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan
 
yang
 
menjadi
 
kewenangan
 
daerah.
 
10.
 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat 
PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, 
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi,
 
dan 
pelayanan informasi
 
dan d
okumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang 
terdiri
 
dari
 
PPID
 
Utama dan PPID Pembantu.
 
11.
 
Atasan PPID, adalah pejabat yang merupakan atasan PPID
 
Utama
.
 
4
 
 
12.
 
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID, 
adalah susunan pengelola l
ayanan
 
informasi dan dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah 
Daerah
.
 
13.
 
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya 
disingkat
 
SOP
, 
ada
lah 
serangkaian 
p
etunjuk 
tertulis
 
yang dibakukan mengenai proses 
penyelenggaraan tugas
-
tugas
 
Pejabat 
 
Pengelo
la Informasi dan 
 
Dokumentasi
.
 
14.
 
Daftar 
I
nformasi dan Dokumentasi Publik 
yang selanjutnya
 
disingkat
 
DIDP
,
 
adalah
 
catatan
 
yang
 
berisi keterangan secara
 
sistematis
 
tentang
 
seluruh 
informasi dan
 
dokumentasi publik yang berada dibawah 
penguasaan
 
Pemerintah 
Daerah
 
tidak 
termas
u
k 
informasi
 
dan dokumentasi
 
yang 
dikecualikan.
 
15.
 
Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
 
disingkat
 
RPID
, 
adalah tempat pelayanan informasi
dan 
do
kumentasi publik 
dan berbagai 
informasi
dan 
dok
umentasi lainnya 
yang ber
tujuan 
untuk
 
memfasilita
si 
penyampaian informasi 
dan dokumentasi
 
publik.
 
16.
 
Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
 
disingkat 
SIDP
, 
adalah 
sistem 
penyediaan 
layanan
 
informasi dan 
dokumentasi 
secara 
cepat, 
mudah
 
dan wajar sesuai 
dengan
 
peraturan perundang
-
undangan yang 
berlaku
.
 
17.
 
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
 
disingkat
 
LLID
,
 
adalah
 
laporan
 
yang
 
berisi gambaran
 
umum kebijakan teknis informasi 
dan 
dokumentasi,
 
pelaksanaan pelayanan 
informasi
 
dan dokumentasi, dan 
rekomendasi serta 
rencana tindak 
lanjut
 
untuk 
m
eningkatkan kualitas 
pelayanan 
informasi
 
dan
 
dokumentasi.
 
18.
 
Sengketa
 
Informasi
 
Publik
, 
adalah
 
sengketa
 
yang
 
terjadi antara
 
Badan
 
Publik
 
dengan
 
Pemohon Informasi
 
Publik dan/atau Pengguna
 
Informasi
 
Pu
blik
 
yangberkaitan dengan
 
hak memperoleh dan/atau 
menggunakan
 
informasi publik 
berdasarkan peraturan perundang
-
 
undangan.
 
19.
 
Orang
, 
adalah
 
orang
 
perseorangan,kelompok
 
orang, badan hukum
 
atau
 
badan 
publik.
 
20.
 
P
engguna
 
Informasi Publik
, 
adalah orang
 
yang menggu
nakan
 
informasi publik 
sebagaimana diatur dalam
 
peraturanperundang
-
undangan
 
yang berlaku
.
 
21.
 
Pemohon
 
I
nformasi Publik
, 
adalah warga 
negara dan/atau badan
 
h
u
kum
 
Indonesia
 
yang
 
mengajukan 
permintaan informasi 
publik sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang
-
undangan
 
yang berlaku
.
 
 
 
 
5