Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017 tentang IZIN USAHA INDUSTRI, pada , menyatakan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi 
Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di 
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 
 
 
2 
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin 
Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5797); 
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia 
Nomor 41/M-Ind/Per/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Dan 
Tanda Daftar Industri; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
dan 
BUPATI JAYAPURA 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA INDUSTRI.