Bagaimana redaksi normatif Pasal 30 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN  LAMPUNG SELATAN Nomor 06 Tahun 2011?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN  LAMPUNG SELATAN Nomor 06 Tahun 2011 tentang PAJAK RESTORAN, BAB XVII - I, Pasal 30 berbunyi:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 
diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 
oleh pej abat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang -undangan. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan 
jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; 
c. meminta k eterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapa tkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/ata u melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 
dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan Daerah; 
i. memanggil orang un tuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang 
Hukum Acara Pidana.