Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 64 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 64 Tahun 2017 tentang penetapan suatu jenis arsip, Pasal 1 berbunyi:

1. Daerah adalah Kota Depok. 
 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 
 3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok. 
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok. 
 5. Kepala Dinas Kearsipan d an Perpustakaan adalah Kepala 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. 
 6. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Kota yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 
 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
Kota Depok yang berkedudukan sebagai unsur pe nyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Depok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah Kota Depok. 
 9. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI 
adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non -
kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang 
kearsipan yang berkedudukan di Ibukota Negara. 
 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok yang 
selanjutnya disingkat Diskarpus adalah Lembaga Teknis 
Daerah sebagai Lembaga Kearsipan Daerah yang 
melaksanakan tugas di bidang pengelolaan arsip dinamis 
inaktif, arsip statis dan pembinaan kearsipan di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 
 11. Unit Pengolah adalah satuan unit kerja pada PD selaku 
pencipta arsi p yang mempunyai tugas dan tanggungjawab 
mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan 
penciptaan arsip di lingkungannya. 
4 
 
 12. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 
mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan 
kearsipa n. 
 13. Kearsipan adalah hal -hal yang berkenaan dengan arsip. 
 14. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 
lembaga negara, pemerint ah daerah, lembaga pendidikan, 
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 
dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 16. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung 
dalam kegiatan penci ptaan arsip dan disimpan selama jangka 
waktu tertentu. 
 17. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi 
dan/atau terus menerus. 
 18. Arsip in -aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah 
menurun. 
 19. Arsip statis adalah arsip yang diha silkan oleh pencipta arsip 
karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis 
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah 
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 
ANRI dan/atau lembaga kearsipan. 
 20. Arsip Fasilitatif Non K epegawaian dan Non Keuangan adalah 
arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif 
meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan 
ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian 
pengkajian dan pengemb angan, pendidikan dan pelatihan, 
perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, serta 
pengawasan. 
 21. Arsip Substantif adalah arsip yang dihasilkan dari kegiatan 
atau fungsi substantif meliputi pemerintahan, politik, 
keamanan dan ketertiban, kesejahteraa n, perekonomian, 
pekerjaan umum dan ketenagaan, serta lingkungan hidup. 
 
5 
 
 22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota. 
 23. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota Lembaga Negara 
dan pej abat lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang -undangan. 
 24. Arsip Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara adalah arsip 
Pegawai Negeri Sipil dan arsip perseorangan yang merupakan 
rekaman perjalanan karier Pegawai Negeri dan/atau Non 
Pegawai Negeri S ipil yang diangkat sebagai pejabat Negara di 
lingkungan Pemerintah Kota. 
 25. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah 
daftar yang berisi sekurang -kurangnya jangka waktu 
penyimpanan atau retensi, jenis arsip , dan keterangan yang 
berisi reko mendasai tentang penetapan suatu jenis arsip 
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan 
arsip. 
26. Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian adalah Jadwal Retensi Arsip 
mengenai arsip Pegawai Negeri Si pil dan Pejabat Negara di 
lingkungan Pemerintah Kota. 
 26. Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah daftar yang berisi jenis 
arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai 
dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman 
penyusutan arsip keuangan di Pemerintah Kota. 
 27. Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip adalah Panitia Penilai 
dan Pemusnah Arsip Pemerintah Kota. 
 28. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada 
kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip. 
 29. Retensi Arsip adalah penentua n jangka waktu simpan suatu 
arsip atas dasar nilai guna yang terkandung didalamnya. 
 30. Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimial suatu 
jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan. 
 31. Jangka waktu simpan aktif adalah masa simpan minima l suatu 
jenis/seri arsip pada Unit Pengolah. 
 32. Jangka waktu simpan inaktif adalah masa simpan minimal 
suatu jenis/seri arsip pada Unit Kearsipan. 
6 
 
 
 33. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan 
bahwa arsip -arsip yang perlu dimusnahkan karena jang ka 
waktu penyimpanan di unit kearsipan telah selesai dan tidak 
memiliki nilai guna. 
 34. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan 
bahwa arsip -arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder 
wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah/Arsip 
Nasional. 
 35. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang 
menyatakan bahwa suatu jenis/seri arsip belum dapat 
ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen. 
 36. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip 
dengan cara pemindahan ars ip inaktif dari unit pengolah ke 
unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai 
guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.