Jelaskan isi kandungan Pasal 39 dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG, ketentuan pada BAB IV - PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH, Pasal 39 berbunyi:

(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak disetujui, Bupati 
memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui 
Pengelola Barang disertai dengan alasan. 
(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan surat 
persetujuan penghapusan barang milik daerah. 
(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat : 
a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan BMN; 
b. data barang milik daerah yang disetujui untuk 
dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi: 
1) kode barang; 
2) kode register; 
3) nama barang; 
4) tahun perolehan; 
5) spesifikasi/identitas teknis: 
6) kondisi barang; 
7) jumlah; 
8) nilai perolehan; 
9) nilai ... 
9) 
10) 000025 
nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat 
dilakuk an penyusutan; dan 
kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati. 
(4) Dalarn ha! Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 37 ayat (!) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf 
i terdapat bongkaran , Penggun a Barang melakukan 
pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
(5) Dalarn ha! Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g terdapat bongkar an, 
Pengguna Barang melakukan pemindahta.nganan sesuai 
dengan perjanjian pemanfaatan BMD antara Pengguna 
Barang dan mitra pemanfaatan. 
(6) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan 
penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
persetujuan. 
(7) Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik 
daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan 
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).