Apa substansi hukum dari Pasal 38 PERATURAN  DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor 2 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN  DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI, khususnya , Pasal 38, adalah:

(1) Penyelenggaraan Pendidikan dibiayai dengan dana 
yang bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; 
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kabup aten/Kota; 
d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali 
peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan ; 
e. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan 
di luar peserta didik atau orang tua/wali peserta 
didik ; 
f. bantuan lembaga lainnya y ang tidak mengikat; 
g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan 
h. sumber lainnya yang sah . 
 
(2) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, 
dianggarkan setiap tahunnya minimal 20% (dua puluh 
persen) dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
 
(3) Besaran biaya pungutan sebagaimana dimaksud pada 
huruf d ditentukan berdasarkan hasil kajian. 
 
(4) Kajian besaran biaya pungutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 4 
(empat) tahun sek ali. 
- 13 - 
 
 
 6. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut: