Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN  BUPATI TANAH BUMBU Nomor 34 Tahun 2013?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI TANAH BUMBU Nomor 34 Tahun 2013 tentang RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU -PULAU KECIL, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Keputusan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur pe nyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu. 
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 
5. Pengelolaan Wilayah pesisir da n Pulau -Pulau Kecil adalah suatu 
proses perencanaa n, pemanfaatan, pengaw asan dan pengendalian 
sumberdaya pesisir dan pulau -pulau kecil secara berkelanjutan 
yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan 
pemer intah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu 
pengetahuan dan menejemen untuk darat untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
6. Sumberdaya pesisir dan pulau -pulau kecil adalah sumberdaya 
hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mang rove 
dan biota laut lainya dan sumberdaya non hayati meliputi pasir, air 
laut, mineral dasar laut, dan sumberdaya buatan meliputi 
infrastruktuk laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan 
serta jasa -jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam, 
permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait 
dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang 
terdapat di wilayah pesisir . 
7. Wilayah Pesisir ada lah daerah perairan antara ekosis tem darat dan 
laut yang dipengaruhi o leh perubahan di darat dan laut. 
8. Pulau -pulau kecil adalah kumpulan pulau den gan luas kurang 
lebih 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya. 
9. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil 
yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria 
karakteristik fisik,biologi,sosial dan ekonomi, untuk diper tahankan 
keberadaanya. 
10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh -tumbuhan, hewan 
dan organisme l ainya serta proses yang menghubungkan mereka 
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktiv itas. 
11. Bio-ekoregion adalah b entang alam yang berada di dala m satu 
hamparan kesatuan ekologis yang dibatasi oleh batas -batas alam, 
misalnya daerah aliran sungai, teluk arus. 
12. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan de ngan daratan 
meliputi perairan sejau h 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis 
pantai, perairan, yang menghubungkan pantai dan pulau -pulau, 
estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau dan laguna. 
13. Konsevasi Wil ayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kec il adalah upaya 
memelihata keberadaan serta kete rlanjutan keadaan, sifat dan 
fungsi ekologis sumberdaya pesisir dan pulau -pulau kecil agar 
senatiasa tersedia dalamn kondisi yang memadai untuk memenuhi 
kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainya, baik pada waktu 
sekarang maupun yang akan datang. 
14. Sempada n pantai adalah daratan se panjang tepian yang lebarnya 
proporsional den gan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 
(seratus) meter dari titik p asang tertinggi ke arah darat. 
15. Rehabilitas i sumberdaya pesisir dan pulau -pulau kecil adalah 
proses pemulihan d an perbaikan kondisi ekosistem atau populasi 
yang telah rusak walaupun hasi lnya mun gkin bebeda dari kondisi 
semula . 
16. Daya dukung wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil adalah 
kemampuan sumberdaya pesisir da n pulau -pulau kecil untuk 
mendukung peri kehidupan m anusia dan makhluk hidup lain alam 
bentuk berbagi kegiatan ekonomi yang dapat didukung oleh suatu 
ekosistem. 
17. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, 
baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alam 
dan/ atau buatan maup un nonstruktur atau nonfisik melalui 
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah 
pesisir dan pulau -pulau kecil. 
18. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil yang 
selanjutnya disingkat RSWP3K adalah rencana yang memuat arah 
kebija kan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan 
melalui penetap an tujuan, sasaran dan strategi serta target 
pelaksanan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana 
tingkat nasional. 
19. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil adalah 
rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap -tiap 
satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktuk dan pola 
ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang 
boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang 
hanya dapar d ilakukan setelah memperoleh izin. 
20. Rencan a Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil adalah 
rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan 
tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan 
keputusan diantara berbagai lembaga/ins tansi pemerintahan 
mengenai kesepa katan penggunaan sumberdaya ata u kegiatan 
pembangunan di zona yang ditetapkan. 
21. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil 
adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilaya Pesisir dan Pulau -
Pulau Kecil ya ng memuat tujuan, sasaran , anggaran dan jadwal 
untuk sat u atau beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi 
untuk melaksanakan ber bagai kegiatan yang diperlukan o leh 
instansi Pemerintah , Pemerintah Daerah, dan pemangku 
kepentinga n lainya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya 
pesisir dan pulau -pulau kecil di setiap kawasan perencanaan. 
22. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir 
yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah 
Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan per alatan modern, 
pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha dan 
masyarakat.