Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU Nomor 6 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB UPATEN SEKADAU NOMOR 6, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sekadau. 
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau. 
8. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan 
peraturan yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau 
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau 
kegiatan tertentu. 
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas 
kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu. 
10. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin 
mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi 
atau badan termasuk merubah bentuk bangunan. 
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin 
tertulis yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 
12. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruang 
tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain 
yang berhubungan dengan bangunan itu. 
13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan 
seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun 
atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan 
mengadakan bangunan. 
14. Merubah bangunan adalah pekerjaan dan menambah bangunan yang 
ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan 
pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 
15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi 
kontruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) 
tahun. 
16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi 
kontruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 
(lima belas) tahun. 
17. Bangunan sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi 
kontruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun. 
18. Koefisien kota atau daerah adalah koefisien yang mempengaruhi 
besarn ya retribusi !MB berdasarkan posisi bangunan pada wilayah 
kota atau daerah. 
19. Koefisien kelas jalan adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya 
retribusi !MB berdasarkan kelas jalan tempat bangunan tersebut 
berada. 
20. Koefisien guna bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi 
besarn ya retribusi !MB berdasarkan kegunaan bangunan tersebut. 
21. Koefisien kelas bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi 
besarn ya retribusi !MB berdasarkan tingkat permanensi bangunan. 
22. Koefisien kelas bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi 
besarn ya retribusi !MB berdasarkan status bangunan tersebut. 
23. Koefisien tingkat bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi 
besarnya retribusi 1MB berdasarkan jumlah lantai bangunan tersebut. 
24. Koefisien luas bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi 
besarn ya retribusi !MB berdasarkan luas bangunan tersebut. 
25. Pemegang Izin adalah pemegang izin mendirikan bangunan (1MB) baik 
orang pribadi maupun badan yang namanya dicantumkan dalam surat 
izin mendirikan bangunan (1MB ). 
26. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk 
kegiatan/usaha. 
27. Lingkungan Industri adalah wilayah dengan luas tertentu yang 
peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang 
lainnya. 
28. Lingkungan pertokoan/pasar adalah wilayah dengan luas tertentu yang 
peruntukannya sebagai tempat pemusatan perdagangan. 
29. Lingkungan pemukiman/sosial adalah wilayah dengan luas tertentu 
yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan sebagai tempat tinggal 
dan kegiatan sosial. 
30. Lingkungan pergudangan adalah wilayah dengan luas tertentu yang 
peruntukannya sebagai pemusatan kegiatan pergudangan. 
31. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan 
dana tau perpanjangan izin trayek bagi kendaraan angkutan orang 
yang beroperasi dijalan dengan kendaraan umum yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Daerah. 
32. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa 
angkutan orang dengan menggunakan kendaraan darat maupun 
kendaraan air, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, 
lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak tetap. 
33. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan orang yang 
dilakukan dalam jarin gan trayek secara tetap dan teratur, dengan 
jadwal tetap dan tidak teratur. 
34. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi 
pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek 
tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Sekadau. 
35. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang 
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 
36. Izin usaha angkutan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
untuk kegiatan melakukan pengangkutan dengan kendaraan bermotor. 
37. Izin angkutan khusus adalah izin untuk kegiatan yang dipergunakan 
oleh umum untuk mengangkut guna keperluan khusus. 
38. Izin usaha angkutan sungai adalah izin untuk kegiatan yang 
diperguanakan oleh umum dengan mempergunakan kendaraan air. 
39. Surat Izin Angkutan Umum yang selanjutnya disingkat SIAU adalah 
izin yang dikeluarkan kepada orang atau badan yang melakukan 
angkutan umum dengan mempergunakan kendaraan darat. 
40. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan yang 
selanjutnya disingkat SIUASDA adalah izin yang dikeluarkan kepada 
orang atau badan yang melakukan angkutan umum dengan 
mempergunakan kendaraan air. 
41. Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah atas 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan 
kegiatan pembudidayaan ikan. 
42. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan melakukan usaha memelihara, 
membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya 
dalam lingkungan yang terkontrol. 
43. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 
badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 
44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 
45. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah Surat Ketetapan yang menentukan besamya jumlah retribusi 
yang terutang. 
47. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah atau 
tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
admin istratif berupa bunga dan/ a tau denda. 
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar pemerikasaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan 
retribusi daerah. 
53. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian 
tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
2. ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut :