Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, khususnya , Pasal 11, adalah:

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak 
langsung, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, dan 
rincian objek belanja Hibah pada PPKD. 
(2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 
Daerah; 
d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan 
yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau 
e. Kelompok Masyarakat. 
(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok 
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program 
dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja 
barang dan jasa, objek belanja Hibah barang atau jasa 
dan rincian objek belanja Hibah barang atau jasa yang 
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada 
SKPD. 
Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan