Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor I? Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor I? Tahun 2017 tentang TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
5. Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
Kepala PD, adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 
6.Unit ... 
Paraf Koordinasi 
Inspektur Kabag. AP & 
si L 
If 
Asisten Adm. -4-
6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program dan 
kegiatan. 
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso. 
9. Pegawai adalah Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai. 
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 
tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan instansi 
pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis 
pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat keseulitan 
dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi 
pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 
12. Tunjangan Perbaikan Penghasilan, yang selanjutnya 
disingkat TPP, adalah penghasilan yang diberikan kepada 
Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, 
disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 
13. Hari libur dan cuti adalah hari libur nasional dan cuti 
bersama yang ditetapkan pemerintah. 
14. Hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan adalah jumlah hari 
menurut kalender dikurangi hari libur dan cuti, sedangkan 
jam kerja efektif adalah jam kerja sesuai dengan hari kerja 
efektif dalam 1 (satu) bulan. 
15. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah PD atau unit kerja pada PD di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan Dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.