Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 28 Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945.
Redaksi dari Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945 tentang Pengarusutamaan Gender, pada BAB VIII - PEMBINAAN, Pasal 28 menjelaskan:

d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lernbaga pendukung PUG; 
dan 
e. strategi pencapaian kinerja. 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINS! LAMPUNG; 
5/LS/2014 rTOJIO 
LE~ DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 JIOMOR Diundangkan di Kali:zanda 
pada tanggal f' M,_ f 2015 
SEKRBTARIS DAE KABUPATEN LAMPUHG SELATAK, RYCKO MENOZA SZP Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal /' Ma,..~f 2015 
BUPATI LAMPUNG sELM"'AN. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 31 BAB XII 
KETERTUAN PERUTUP 
Dalam pelaksanaan Pengarusutamaen Gender, perempuan dan laki-Iaki 
harus diberikan kesempatan yang sama. Hal tersebut tertuang dalam 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDA W} yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 
1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981, telah diratifikasi 
oleh Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedornan Umum Pelaksanaan Pengaru.sutamaan Gender Di Daerah. Dilandasi kesadaran bahwa {kesejahteraan) rnasa depan bangsa dan umat 
manusia tidak terlepas dari keberadaan perempuan, maka pemenuhan Hak- 
hak seluruh masyarakat untuk menunjukkan potensi-potensi yang 
dimilikinya, baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat maupun dalam 
pemerintahan (Eksekutif dan Legislatif) telah menjadi isu yang sernakin hari 
semakin menarik perhatian kalangan yang semakin luas. Perhatian, 
komitrnen, dan sumberdaya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi 
tindakan nyata ditingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga- 
lembaga Negara, baik ditingkat pusat rnaupun daerah. Namun dernikian, 
data resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada 
kenyat.aannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar anta.ra situasi 
ideal dengan situasi nyata dalam bentuk penghargaan dan pemenuhan hak- 
hak sebagian masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat 
maupun ditingkat pemerintahan (Eksekutif dan Iegislatif). Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek- 
aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan 
terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa rnemandang dan 
mernbedakan kelas, sosial, ras, etnis, agama ataupun gender. Hukum yang 
ditaati akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar 
masyarakat secara maksimal". I. UMUM PENGARUSUTAMAAN GENDBR TENTAifG PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR S" TAHUN 2015