Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2017 pada Pasal 38?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2017 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI, BAB VII - KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG, Pasal 38 menyebutkan bahwa:

(1) Program perwujudan rencana jaringan prasarana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a.pengembangan ... 
- 58 - 
 a. pengembangan jaringan pergerakan, dengan kegiatan: 
1. pemeliharaan dan peningkat an jalan kolektor; 
2. pemeliharaan dan peningkatan jalan lokal; 
3. pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkungan; 
4. penyediaan sarana angkutan umum antar kota ; 
5. penyediaan sarana angkutan umum perkotaan; 
6. penyediaan sarana angkutan umum perdesaan; dan 
7. pembangunan prasarana transportasi. 
b. pengembangan jaringan energi/ke tenaga listrikan, dengan 
kegiatan: 
1. perluasan pelayanan jaringan listrik; 
2. pengembangan jaringan listr ik pada kawasan 
perumahan baru; dan 
3. pengembangan teknologi listrik tenaga surya untuk 
prasarana umum. 
c. pengembangan jaringan telekomunikasi, dengan 
kegiatan: 
1. pengembangan jaringan kabel udara; 
2. pengembangan jaringan kabel bawah tanah/ fiber 
optic; dan 
3. penyediaan menara telekomunikasi. 
d. pengembangan jaringan air minum, dengan kegiatan: 
1. pengemb angan jaringan perpipaan PDAM; 
2. optimalisasi jaringan perpipaan swadaya/ non PDAM 
(HIPPAM); dan 
3. perluasan area pelayanan jaringan perpipaan. 
e. pengembangan jaringan drainase dengan kegiatan: 
1. normalisasi sungai sebagai saluran drainase primer; 
2. pengembangan saluran drainase sekunder; 
3. pengembangan saluran drainase tersier di lingkungan 
permukiman; dan 
4. pengembangan sumur resapan dan biopori. 
f. pengembangan prasarana p engolahan air limbah dengan 
kegiatan: 
1. jambanisasi kawasan permukiman padat eksisting ; 
dan 
2.pengembangan ... 
- 59 - 
 2. pengembangan IPAL mandiri atau bersama untuk 
perumahan dan kegiatan usaha . 
g. pengembangan sistem persampahan dengan kegiatan : 
1. penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 
(TPST) atau transfer depo; 
2. penyediaan sarana pengangkutan dan pengolahan 
sampah; dan 
3. penyediaan bank sampah dan olah pilah sampah 
berbasis komunitas . 
h. pengembangan prasarana evakuasi bencana dengan 
kegiatan: 
1. penyiapan evakuasi bencana gempa atau kebakaran 
permukiman ; dan 
2. penetapan lokasi evakuasi dan lokasi pengungsian . 
i. pengembangan prasarana irigasi dengan kegiatan 
pemeliharaan jaringan prasarana irigasi eksisting. 
(2) Arahan program perwujudan rencana jaringan prasarana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
 
Bagian Keempat 
Program Perwujudan Sub BWP Prioritas