Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 pada Pasal 151?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 151 menyebutkan bahwa:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 
147, Pasal 14 8,Pasal 149 , dan P asal 150 dilaksanakan oleh PPNS di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan . 
(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut : 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak 
pidana; 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 
melakukan pemeri ksaan; 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; 
e. Mengambi l sidik jari dan memotret tersangka; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau 
tersangka; 
g. Mendat angkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 
dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalu i 
penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut 
umum, tersangka atau keluarganya; dan 
 Halaman - 70 
 i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum y ang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam 
Hukum Acara Pidana. 
(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 
umum sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.