Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 45 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 45 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, khususnya BAB II - PAGU HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA, Pasal 2, adalah:

(1) Honorarium PPKD dan Panwas dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Kubu Raya. 
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada desa 
yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk pagu desa. 
(3) Pagu setiap desa tidak sama jumlahnya tergantung jumlah Daftar Pemilih 
Tetap masing-masing desa dan dibagikan berdasarkan azas merata dan 
azas berkeadilan. 
(6) (4) 
(5) Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah besarnya bagian 
Honorarium PPKD dan Panwas yang sama untuk setiap desa yang 
melaksanakan pemilihan Kepala Desa 
Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alokasi 
Honorarium PPKD dan Panwas berdasarkan nilai bobot yang dihitung 
berdasarkan Daftar Pemilih Tetap masing-masing desa. 
Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan berkeadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah azas merata sebesar 60% 
(enam puluh persen) dan azas berkeadilan sebesar 40% (empat puluh 
persen) dari jumlah Honorarium PPKD dan Panwas se-Kabupaten Kubu 
Raya. 
(7) Pagu Honorarium PPKD dan Panwas untuk masing-masing desa 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.