Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 36?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 36 mengatur sebagai berikut:

SKP2K mernpunyai hak mendahului. 
Pasal37 
(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
34 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan 
kepada PPKD untuk melakukan: 
a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah: dan 
b.penghapusan: 
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah 
yang berada dalarn penguasaan Pegawai egen 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau 
2. uang dan/atau barang bukan rnilik daerah yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
(2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (lJ, PPKD: 
a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian 
Kerugian Daerah; dan 
b. mengusulkan penghapusan : 
1. uang. surat berharga, dan/ atau barang milik daerah 
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara at.au Pejabat Lain; dan/ at.au 
2. uang. dan/atau barang bukan rnilik negara/daerah 
yang berada dalam penguasaan Pegav -ai Negeri 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
(3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 
Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a 
paling sedikit memuat materi: 
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari 
penggantian Kerugian Daerah; 
b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau 
barang milik daerah yang berada dalam penguasaan 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah 
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 
L_ 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan 
c. pemyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang . surat 
berharga, dan/ a tau barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain dan/atau uang dan;atau barang 
bukan milik daerah } ang berada da1am penguasaan 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar 
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain. 
(4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 
Daerah diterbitkan paling lambat 14 (ernpat belas] hari 
kerja sejak Majelis menetapkan putusan basil sidang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2} huruf b. 
(5) Surat keputusan pernbebasan penggantian Kerugian 
Daerah disarnpaikan kepada: 
a. Badan Perneriksa Keuangan; 
b. Majelis; 
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian 
Kerugian Daerah; dan 
d. PPKD yang bersangkutan . 
Bagian Keenam 
Penentuan Nilai Kerugian Daerah