Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEDOBAAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH, BAB i - n, Pasal 12 menetapkan:

Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja pegawai 
(kode rekening; 5.2.1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, 
transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
melaksanakan belanja Bendabara Pengeluaran Perangkat Daerab 
menerbitkan dan mengajukan SPP-LS kepada Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerab 
dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sab 
sesuai peruntukannya (tanda tangan dan cap basab dan bukan 
merupakan basil foto copy/scaner) sebagai dasar Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS kepada 
Bendabara Pengeluaran Perangkat Daerab; 
b. Berdasarkan SPM-LS kepada Bendabara Pengeluaran Perangkat 
Daerab, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS kepada Bendahara 
Pengeluaran Perangkat Daerab sebagai dasar pencairan dana untuk 
selanjutnya dilakukan pemindabbukuan dari Rekening Kas Umum 
Daerab kepada Rekening Bendabara Pengeluaran Perangkat Daerab 
oleb pibak Bank Jatim Cabang Pacitan; 
c. Bendabara Pengeluaran Perangkat Daerab melakukan proses 
pencairan dana dengan menyampaikan surat permobonan Standing 
Instructions (SI) kepada pibak Bank Jatim Cabamg Pacitan untuk 
dilakukan pemindabbukuan dari rekening Bendabara Pengeluaran 
Perangkat Daerab ke rekening masing-masing penerima; dan 
d. Biaya yang timbul akibat pemindabbukuan/transfer ditanggung oleb 
pibak penerima.