Apa substansi hukum dari Pasal 45 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, khususnya BAB  XVII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 45, adalah:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten.
Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Januari 2017
Plt. BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI
Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KLATEN, Cap
ttd
JAKA SAWALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (15/2016)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
A. UMUM
Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 65 ayat 2 yang mengamanatkan
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten.
BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui proses
pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan
menjamin keterwakilan perempuan. Jumlah anggota BPD
sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9
(sembilan) orang.
BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala
Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa
dan dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa,
memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat,
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD yang
difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah
Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil
musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam
menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
B. PASAL DEMI PASAL