Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN BUPA TI MUNA BARAT Nomor m Tahun 2014?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPA TI MUNA BARAT Nomor m Tahun 2014 tentang Pemb entukan Kabupat en Muna Barat di Provinsi Sula wesi, Pasal 11 berbunyi:

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana 
Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan 
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diuraikan dalam 
Lampiran Pedoman Umum dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(2) Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) menjadi Pedoman dalam penyusunan petunjuk 
teknis prioritas mempertimbangkan kebutuhan Desa, 
karateristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta 
keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan 
pembangunan Desa. Pasal 10 1. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan 
sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, 
pemberdayaan perempuan dan anak, serta 
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota 
masyarakat Desa penyandang disabilitas; 
2. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup; 
3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, 
serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; 
4. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk 
berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara 
transparan dan akuntabel; dan 
5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam 
memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan 
berkeadilan sosial. 
e. Desa Tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal, Desa 
Berkembang maupun Desa Maju dan I atau Desa Mandiri 
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya 
Desa yang meliputi : 
1. Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta 
menegakkan peraturan hukum di desa; 
2. Membentuk dan mengembangkan keterbukaan 
informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang 
partisipatif dan komunikatif; dan 
3. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya Desa.