Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 7 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA, khususnya BAB VII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 7, memuat:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Batu. 
 
 
 Ditetapkan di Batu 
 pada tanggal 29 Desember 2016 
 
 WALIKOTA BATU , 
 
 TTD 
 
 EDDY RUMPOKO 
Diundangkan di Batu 
pada tanggal 29 Desember 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU , 
 
TTD 
 
WIDODO 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 7/A........ 
 
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BATU 
NOMOR TAHUN 2016 
 
TENTANG 
 
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA 
PERSEROAN TERBATAS BATU WISATA RESOURCE 
 
 
I. UMUM 
 Penyertaan Modal Daerah pada hakikatnya merupakan proses 
pemisahan aset daerah yang dikelola menjadi komponen modal pada Badan 
Usaha Milik Daerah. Pemberian penyertaan modal daerah kepada PT.BWR 
menunjukkan suatu komitmen Pemerintah Kota B atu dalam melakukan 
efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan belanja produksi. Mekanisme 
penyertaan modal daerah dinilai lebih efektif dalam penggunaan fiskal 
dibandingkan dengan mekanisme belanja. Selain itu penyertaan modal 
daerah diharapkan akan mampu memberikan multiplyer efek. Hal ini terjadi 
karena proses penyertaan modal adalah proses pemisahan aset daerah 
untuk dikelola BUMD, tanpa melepas aset daerah tersebut. BUMD 
sebagaimana dimaksud tentu diharapkan akan mampu meningkatkan 
perannya sebagai agent of development yang berperan aktif dalam 
mendukung program prioritas pembangunan di Kota Batu. Kebijakan 
Pemerintah Daerah untuk melakukan penambahan penyertaan modal 
kepada PT.BWR dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha, 
memperbaiki strukt ur permodalan serta memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung 
pembangunan di Kota Batu. Dengan demikian maka, dalam rangka 
pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud harus 
disesuaikan dengan kemam puan keuangan daerah dan perencanan 
perseroan serta mendasarkankan kebijakan sebagaimana dimaksud pada 
ketentuan perundang -undangan yang berlaku. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL