Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 5 Tahun 2018 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 5 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, BAB VI - SANKSI, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

(1)Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menunda
penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum menerima dokumen
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 9 Ayat (5) atau Pasal
9 ayat (6);
b.Terdapat Sisa Dana Desa di R ekening KasDesatahun anggaran sebelumnya
lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
c.terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah .
(2)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ,
dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di R ekening KasDesatahun anggaran sebelumnya.
(3)Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening KasDesatahun anggaran sebelumnya
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran
Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
(4)Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan
sisa Dana Desa di R ekening KasDesatahun anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa
Dana Desa di R ekening KasUmum Daerah .
(5)Bupati melal ui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaporkan Dana
Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ,
kepada Kepala KPPN selaku K uasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.
(6)Dana Desa yang tidak disalur kan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ,tidak
dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
(7)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ,disampaikan oleh
aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah
terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
(8)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ,disampaikan kepada Bupati
dengan tembusan kepada Kepala K antor Pelayanan Perbendaharaan Negara
selaku K uasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum
batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.