Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 " PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 11 Tahun 2009?
Ketentuan dalam " PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 11 Tahun 2009 tentang • TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB II - MAKSUD, TUJUAN, PENETAPAN DAN, Pasal 3 menetapkan:

(1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bagi Pejabat Negara dan PNS di 
Satuan Kerja Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekaldau diberikan setiap 
bulan dan besarannya ditetapkan berdasarkan selisih antara jam kerja yang dicapai dalam satu 
I 
satuan waktu tertentu dengan jumlah waktu yang ditentukan untuk meyelesaikan tugas-tugas 
! 
yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana tercantum pada lampiran Per�turan Bup[ti ini. 
(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bagi PNS Fungsional di RSUD, 
Fungsional dan Non Fungsional di Puskesmas, Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan: di 
Sekolah, Fungsional PPL, Fungsional Gudang Farmasi, dan PNS di Cabang Dinas endidikan 
diberikan ·setiap bulan dengan besaran perbulan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan 
Bupati ini. 
(3) Tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan pada ayat (1) dan (2) tersebut dihitung 
berdasarkan komponen disiplin sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 
: 
(4) Sepanjang tidak ditentukan lain, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menerima penuh 
pembayaran tambahan penghasilan sesuai Peraturan Bupati ini. 
Pasal4 
(1) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimksud pasal 2 dilakuka dengan 
, . 
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pe geluaran 
dari masing-masing Satuan Kerja sesuai denyan prosedur yang berlaku. 1 
I 
(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas 
dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dengan lampiran dan ketentuan 
i