Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB IV - PENEGAKAN KODE ETIK, Pasal 14 menjelaskan:

Majelis Kode Etik mempunyai tugas : 
melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran 
Kode Etik; 
membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan 
tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan 
menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada 
pejabat yang berwenang.