Apa substansi hukum dari Pasal  4 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 4 Tahun 2014?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 4 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO, khususnya , Pasal  4, adalah:

(1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh ahli 
waris dari almarhum/almarhumah adalah 
sebagai berikut : 
a. permohonan secara tertulis dari ahli 
waris; 
b. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar; 
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar; 
d. apabila KTP dan/atau KK sebagaimana dimaksud pada huruf c hilang maka harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian; 
e. fotokopi KTP dan KK ahli waris penerima santunan kematian sebanyak 2 (dua) lembar; dan 
f. surat keterangan dari Kelurahan atau Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum/ almarhumah. 
(2) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh kuasa dari ahli waris almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut : 
 5 a. permohonan secara tertulis dari ahli 
waris/ kuasa ahli waris; 
b. fotokopi kutipan akta kematian atau 
fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar; 
c. fotokopi KTP dan KK ahli waris 
penerima santunan kematian sebanyak 2 (dua) lembar; 
d. surat keterangan dari Kelurahan atau 
Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum/almarhumah; 
e. fotokopi KTP pihak Pemegang Kuasa 
sebanyak 2 (dua) lembar; dan 
f. Surat Kuasa ahli waris bermeterai 
cukup. 
(3) Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan Santunan Kematian paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan. 
(4) Pengajuan permohonan untuk peristiwa kematian yang terjadi terhitung 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya. 
4. ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :