Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 5 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 5 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, pada BAB III - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 9 dinyatakan:

(1)Penyaluran Dana Desa dilaku kan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2)Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
(3)Penyaluran Dana Desa dari R ekening KasUmum Daerah ke Rekening KasDesa
tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen peraturan Desa
mengenai APBDes .
(4)Penyaluran Dana Desa dari R ekening KasUmum Daerah ke Rekening KasDesa
tahap II dilaksanakan setelah laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggara sebelumnya, dari Kepala Desa.
(5)Penyaluran Dana Desa dari R ekening KasUmum Daerah ke Rekening KasDaerah
tahap III dilaksa nakan setelah Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap II dari Kepala Desa.
(6)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II
sebagaimana dimaksu d pada ayat (4), menunjukkan rata -rata realisasi
penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata -rata
capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
(7)Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) da n ayat (5) ,dihitung
berdasarkan rata -rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
-5-
(8)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ,dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara
pengadaan, dan capaian output.
(9)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ,belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel
referensi data de ngan mengacu pada Peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga terkait.