Apa saja yang diatur dalam Pasal 26 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 4 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Dasar, BAB X - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 26 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang dapat mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatann ya dalam Lembaran Daerah Kabupat en Bolaang 
Mongondow Timur . 
Ditetapkan di Tutuyan, 
/'ada Tanggal /N St{)tE:t-\gE(L 2018J 
BUPATI BOLAANG MbNGONDOW TIMUl v»: 
E"JAR 
Diundangkan di Tutuyan 
pada Tanggal CtJ ~ (lj{;K_ 2018 
SE 
KABUPATEN WTIMUR, 
MUHAMMAD ASSAGAF 
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018 
NOMOR 
140 PEMOELO\.J\ PI\RJ\P 
MOHON UNTUK 
I. BUPATI BOLMNO MONOONOOW TIMUR DITANDA 
TANOANl. 
2. WAKIL BUPATI BOLMN O MONOONDO W TIMUR 
3. SEKRETARIS DAERAH ~ 
4. ASISTEN BIDANO PEREKON OMIAN DAN PEMBANGU NAN ./ I , 
5. KEPALA DINA S PU PR 
6. KEPALA BAPPE LITBANO r 
v 
7. .:£PA.LA BA.G!A.N HUlruM - 17 
8. KASUBAO PERU NDAN O-UNDANOAN y 
T 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018 
NO MOR 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
PROVINS! SULAWESI UTARA : / 
PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
NOMOR 1 TAHUN 2018 
TENTANG 
IZIN PEMANFAATAN RUANG 
I. UMUM 
Perizinan merupakan salah satu mekanisme pengendalian dalam 
pemanfaatan ruang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang. Mekanisme ini merupakan tahap awal 
dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karenanya apabila mekanisme ini 
terselenggara dengan baik, maka penyimpangan pemanfaatan ruang akan 
dapat dilrurangi, dan secara legal penyimpangan dapat diidentifikasikan dan 
ditertibkan. 
Namun demikian, penertiban akan sulit dilaksanakan apabila mekanisme 
perizinan ini tidak terselenggara dengan baik, misalnya ditertibkan izin yang 
tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang ditetapkan sebelumnya. 
Mekanisme ini juga menjadi perangkat insentif dan disinsentif untuk 
mendorong perkembangan atau menghambat pemanfaatan ruang, sehingga 
harus berlangsung seefektif dan seefisien mungkin. 
Peraturan Daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek 
penyelenggaraan fungsi perijinan yang antara lain mengenai izin prinsip, izin 
lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah dan IMB. 
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan izin 
pemanfaatan ruang yang dapat menjamin proses penyelenggaraan perijinan 
secara tertib administratif dan tertib ketentuan teknis, sehingga tercapai tertib 
pembangunan dalam pengimplementasian penataan ruang yang sudah 
dirumuskan di daerah. 
II. PASAL DEMI PASAL