Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 2?
Dalam 3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

dila.kukan pada KPP. Pasal 3 (l) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan 
usahanya di wilayah Kabupaten Buto n wajib didaftarkan 
dalam daftar perusahaan. 
(2) Perusahaan yang wajib melakukan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berbentuk: 
a. Perseroan Terbatas (PT); 
b. Koperasi; 
c. Persekutuan Komanditer (CV); 
d. Firma (Fa); 
e. Perorangan; dan 
r. Beotuk Usaha Lainnya (l::!UL), termasuk Perusahaan 
Asing dengan status Kantor Pusa t, Kantor Tunggai, 
Kan tor Cabang, Kantor Pcmbantu , Anak Perusahaan, 
Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan, 
(3) Perusahaan scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) wajib 
melakukan pendaftaran dalarn Daftar perusahaan dalam 
jangka wakru :l (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan 
mulai menjalankan kegiatan usahanya . Pasal 2 Bagian Keaatu 
Kewajibari, Wakt.u, dau Ternpat Pendaftaran BAB IT 
KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT , PERSYARATAN, DAN PENC-ECUALIAN 
PENDAFTARAN 16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan , 
yang selanjutnya disebut PPNS-WUP adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit 
tcknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan wajib daftar- perusahaan di Iingkungan 
KPP, yang diarigkat clan diberi kewenangan oleh rmdang ­ 
undang untuk melakukan pengawasan dan penyidikan 
tindak pidana di bidang wajib daft:ar perusahaan. 
17. Pejabat Penerbi t TOP adalah pejabat yang bertugas dan 
bertanggungjawab dalam pelaksanaao Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu . 
(I) Perusah aan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari 
kewajiban pendaftaran perusah aan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 11) terdiri dari: 
a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan 
Jawatan (PER.JAN) ; 
b. perusahaan kecil perorangan ; a.tau 
c, usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang 
perekonomian yang sifat dan tujuann ya tidak semata­ 
mata mencari keuntungan dan/a tau laba, 
(21 Perusahaan kecil per orangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huru f b, terdiri dari: 
a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola 
oleh pribadi pemili knya sendiri , atau yang 
mempekerjak an hanya anggota keluarganya sendiri; 
b. peru sahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha 
atau surat ketera ngan yang dipersarnakan dengan itu 
yang diterbitkan oleh instansi yang berw enang ; atau 
c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk 
memenuhi keperlua n nafkah sehari-hari pemil iknya. 
(3) Usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan 
kewa jiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan 
sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf c, adalah 
usaha atau kegiatan yang ditetapkan oleh Men teri sesuai 
keten tuan peraturan perundang -undangan . 
(4) Perus ahaan sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diclaftarkan dalam daftar perusahaan dan bcrhak 
memperoleh TDP, apabila dikehen daki oleh perusahaan 
yang bers arigku tan untuk kepenr irigan rertentu. Pasal 4 Bnginn Keduo. 
Pengecualian Pendaftaran (2) Bup ati meneta pkan tempat kedudukan KPP sebagai 
penye lengg ara dan pela.ksan a pendaf taran perusanaan di 
daerah berada pada Dinas yan g rugas clan 
tanggu ngjawabnya di bidang penanam an modal dun 
pelayanan terpadi I san 1 pi ntu. 
(3) Ketentuo.n lebih lanjut mengenai tempnt kedudukan clan 
sueunan KKP sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) diarur 
dengan Peraturan Bupati . 
KPP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11, 
mempunyai rugas: 
a. memb ina dan rnemberdayakan PPNS -WDP di daerah; 
b. mencatat dan menerima formulir pendaf taran perusahaan 
dalam buku agenda pendaftaran; 
c. rneneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran 
perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang 
dipersyara tkan: 
d. menolak dan mengembalikan Iormulir pendaftaran 
perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan; 
e. mengesahkan isian dalam fonnulir pendaftaran yang telah 
memenuhi persyaratan dan menerbitkan TOP; 
(. menyampaikan tembusan formulir pendaftarao 
perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan 
KPP Provinsi; 
g. mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan 
menganalisa data dari wajib daftar; Pasa.l 7 Pasal 6 
Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam 
pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal !J ayat (1), dalam penerbitan TUP 
harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang pcrdagangan. (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melimpahkan 
wewenang penerbitan TOP kepada Kepala Dinas yang 
iugas dan tanggungjawabnya di bidang penanaman modal 
dan pclayanan tcrpadu. satu pintu sclaku Kcpala KPP 
Kabupaten. 
(2) .Jcms kcwcnangan pcncrbitan TDP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan 
perundang -undang an yang berlaku . Pasal S Bagian Kesatu 
Kewenangan, Tugas, dan Tanggung Jawab BAB Ill 
KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DA:'l PELAPORAN 
(1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, 
pengurus, penanggungjawab , atau kuasa perusahaan yang 
sah pada KPP di tempat kedudukan perusahaan. Pasal 9 Bagian Kesatu 
Pcndaftaran Perusahaan Baru da, Pembuharuan BABlV 
TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN (1) Penyelenggara pendaftaran perusahaan harus 
menyampaikan laporan penyelenggaraan dan 
pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada Bupati dan 
Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang 
perdagangan dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan 
KPP Pusat berupa: 
a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; 
dan 
b. tembusan pengesahan formulir. 
(2) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali. 
(3) Penyampaian laporan sebagaimana diinaksud pada ayat (1) 
huruf a dapa t di!akukan secara manual atau elektronik, Pasal 8 Bagian Kedua 
Pela po ran pelanggaran ketentuan wa.jib 
bckcrjasama dcngan instansi tcrkait; 
i. rnelakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan; 
j. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia 
usaha daJam rangka memenuhi kebutuhan informasi 
perusahaan di daerah; dan 
k. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan 
pendaftaran perusahaan termasuk informas i pcru.sabaan 
kepada Bupati dan Dinas yang tugas dan 
tanggnngiawabnya di bidang perdagangan riengan 
tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat. penyidikan terhadap 
daftar perusahaan clan pengawasan h. melakukan 
(2} Kuasa perusahaan sebagaim ana dimaksud pada ayat (l) 
lidak terrnasuk kuasa untuk menandatangan i formulir 
pendaftaran perusahaan . 
(3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi 
formulir pcndaftaran perusahaan sesu ai form at 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA sampai 
dengan I ampiran Tl?, yang disarnpaikan langsung kepada 
Kepala KPP Kabup aten dengan melampirkan dokume n­ 
dokume n persyaratan sebagaiman a tercantum dalam 
Lampiran H Peraturan Daerah ini. 
(4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak 
perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya. 
(5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan 
Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau 
penanggungjawab perusahaan. 
(6) Formul ir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, 
Pers ekutuan Komand iter (CV), Firma (Fa), Pero rangan, 
dan Bentuk Usaba Lainnya (BUL) ditandatangani oleh 
pemilik, pengurus , alau penanggungjawab perusahaan. 
(7) Kepala KPP Kabupaten mensahkan pendaftaran 
perusahaan dan menerbitkan TOP paling Iarnbat 3 (Uga ) 
hari kcrja tcrhitun g sejak fonnulir pendaftar an dan 
dokumen persyar atan se bagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diterima secara benar dan lengkap . 
(8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak 
dikenakan hiaya adrnimstrasi. 
(9) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan 
rnenggu nakan blanko warna seha gaimana tercanrum 
da)am Lam piran III Peraturan Daerah ini. 
(10) Perus ahaan yang telah menerima TDP harus memasang 
TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum 
dan nomo r TOP harus dicantumkan pada papan nama 
dan dok.umen-dokumen perusahaan yang dipergu nakan 
dalarn kegiatan usahanya. 
( 11) Penolakan Pendaftar an dilakuk an apabila pengisian 
fonnulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/ atau 
dokumen belum Iengkap. 
(12) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(11) disampaikan oleh KKP Kabupaten secara tertulis 
kepada perusahaan paling larnbat 3 (ciga) hari kerja 
terhitung sejak dtterirnan ya isian fonnulir pendal taran 
perusahaan dieertai alasun periolakan dengan 
menggunakan format sura t pe.nolak:An sehag aimana 
tercantum dalam Lamp iran IV Peraturan Daer ah ini, 
(1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap 
data yang didaftarkan wajib mclapor kan pcrubaha n data 
kepada Kf'P Kabupatcn dcngan mengisi formulir 
pendaftaran sesuai format sebagairnana tercAntum d:=il.am 
Lampiran IA sampai dengan Lampiran IF dan 
melampirkan dokume n persyaratan sebagaimana 
cercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Pasal l l Bagian Kedua 
Perubahan , Pembatalan, dan Penghapusan {1) Bagi perusahaan yang ingin mernpe rbaharui TDP, cukup 
mcnyampaikan surat pcmberitahuan kcpada Kcpala KKP 
Kabupate n mengenai berakhirnya masa berlaku TDP 
dengan melampirk an fotokopi TOP yang lama . 
(2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana 
dimaksu d pads ayat (1) dilakuka n ser.:=ir:=i marmal :=ita11 
elekro nik dengan menggunakan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. 
(3) Kepala KKP Kabupaten menerbitkan TDP paling lambat 3 
(tiga) harl kerja terhitung sejak diterimanya surat 
pemberitahuan pembaharuan TOP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(4) Jika daJam waktu 3 (tiga) hari kerja pernbaharuan TDP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, 
maka TDP yang lama dianggap t.etap berlaku dan sudah 
diperbaharui. 
(5) Pembaharuan TOP sebagaiman a dima.ksud pada ayat (3) 
tidak dikenakan biaya adminis trasi. Pasal 10 (13) Apabi la perusahaan sebagaim ana dimaksud pada ayat 
(1:.!J dalam wa.ktu paling Iambat 10 (sepuluh) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya surat penolakan , tidak 
mclaksanakan pcmbctulan dan/ atau ·mclengkapi 
dokume n persyaratan, wajib melakukan pendaftaran 
ulang dengan mengisi forrrm lir pendaftaran 11Ji:1ng sesuai 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA 
sampai dengan Lampiran IF Peraturan Daerah ini. 
(14) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun terhitung 
mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling 
Jambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir . 
(1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP 
se bagai berikut: 
a. pengalihan kepernilikan atau kepengurusan 
perusabaan ; 
b. perubahan nam a perusahaan; 
c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan ; 
d. perubahan alama t perusahaan: 
e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau 
f. khusus untuk PT termasuk peru bahcn Anggaran 
Dasar . 
(2) Masa bcrl aku TOP yang diterbitkan eebagai pengganti 
adalah samp ai dengan berakhirn ya masa berlaku TDP 
yang diubah atau diganti. 
(3) Kepala KPP Kabupa ten menerb itkan TDP periggariti paling 
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan 
perubahan diterima secara benar dan lengkap, 
(4) Perubahan di luar ketencuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat [I], cuku p dilaporkan kepada Kepala KPP 
Kabupat en dan tidak perlu dilakukan penggan tian TDP . 
(5) Kepala KPP Kabupate n mensahkan perubahan dan 
mencatat perubahan sebaga imana dimaksud pada ayat 
(4) pada Buku lnduk Perusahaan . 
(6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan 
sebag aimana dimaksud pada ayat (1), daftar 
perusaha annya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku , 
dan dikenakan sanks i sesuai dengan ketentuan yang 
diacur dalam peraturan perundang-undangan wajib daltar 
perusahaan. Pasal 12 (2) Kewajiban melaporkan perubanan data sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: 
a. l'r paling lamba t 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
persetujuan perubahan atau bukti penerimaan 
pcmberita.huan perubahan dari Kement erian yang 
tugas dan tanggungjawabnya di bidang perarurnn 
perundang -undangan; atau 
b. Koperae i, CV, Fa, perorangan , dan BUL paling lambat 
3 (tiga] bulan terhirung sejak tanggal perubahan. 
(1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi 
hal-hal sebagai berikut: 
a. perubahan bentuk perusahaan ; 
b. pembubaran perusa haan; 
c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahan ya; 
d. perusa.haan berhen ti akibat akta pendiriannya 
kadal uwarsa atau berakhir; atau 
e. peru sahaan menghenti kan kegiatannya atau bubar 
berdas arkan Purusa n Peng adilan Negeri. 
(2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar 
perus ahaan, TOP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku 
dan perusahaan yang bersangk utan wajib men gemb alikan 
TOP asli kepada KPP yang menerbitkann ya. 
(3) Bagi perus ahaan yang berb entuk PT, apabila terjad i hal­ 
hal sebag aiman a dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai 
dengan huruf e, likuida tor yang bersangkutan dalam 
jangka waktu paling Jambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
tanggal pemberitahu an pembubaran perseroan kepada 
Menteri yang rugas dan tanggungjawabnya di bidang 
peraturan perundang -undan gan ditcrirna, wajib 
melaporkan pembubaran kepada Kepal a KPP Kabupat en 
dengan rnela.mpirkan dokum en sebagai beriku t: Pasal 15 (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib 
melakukan pendaftaran ulang .sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan 
menyertakan TOP asli yang telah dibatalkan. 
(2) Dalam hal terdapat keputusan K.KP Provinsi yang memuat 
penerimaan atas keberatan pembatalan daftar 
perusahaan , Kepala KPP Kabupaten paling lambat 3 (tiga) 
hari kerja terhitu ng sejak Langg al keputusan , 
mcngcsahkan kcmbali daftar perusahaan dan 
rnenerbi tkan TDP yang telah dinyatakan benar . Pasal 14 Daftar perusah aan dan TOP dinyatakan batal, apabila 
perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data 
perusahaan secara tidak benar dan/ atau tidak sesuai dengan 
izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan 
itu, dengan menerbitkan Keputusan PembataJan dengan 
rnenggu nakan form at sebagairnana tercanturn dala rn Larnpiran 
VU Pcraruran Dacrah ini. Pasal 13 
(1) TOP-yang hilang atau rusak harus dilakuka.n penggantian 
paling lambat 3 (tiga) bulan ternirun g sejak tanggal 
kehilanga n atau tidak dapat terbaca dengan menga jukan 
permohonan kepada KPP pe nerbit. Pasal 17 Dok umen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran 
pcrueabaan , perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran 
perusahaan, dikembalikan kepada perus ahaan yang 
bersanglru tan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa 
sesuai denga n aslinya. Pasal 16 a. salinan Akta Pe mbubaran atau keteran gan yang 
sejenis;dan 
b. TOP asli. 
(5) Terhadap perusahaan yang tidak rnelaporkan atau 
mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaks ud pada ay at 
(l}, Kepala KPP Kabupaten memberi kan peringatan paling 
banyak 3 (tiga ) kali berturut-turut masing-mas ing dalam 
tenggangwaktu 1 (satu) bulan . 
(6) Paling lamba t 3 (tiga ) hari kerja terhitung sejak 
berakhirnya peringatan ketiga, Kepala KPP Kabu paten 
melakukan pengha pusan perusah aan dimak sud dari 
daftar pcrusahaan dcngan mcncatat pada Buku lnduk 
Perusahaan dan menya takan nya dalam Keputusan 
Penghapusan de ngan mengac u pada co ntoh sebagaimana 
tercan tum dalam Lam piran VIII dan Lampiran IX 
Peratu ran Daerah ini ini. 
(7) Kepala KPP Kabupate n melakukan pengumurnan atas 
Keputusan Penghapusan sebagaimana dirnaksud pada 
. dari Menteri yang 
bidang peraturan a. bukti penerimaan pem berita.huan 
tugas dan langgungja wabnya di 
perundang -undang an; dan 
b. TD P aeli. 
(4) Bagi perusahaan berbentuk Koper asi, CV, Fa, Peroran gan, 
dan Bentuk Usaha Lainny a, apabila terjadi hal-hal 
scbagairnana dimaksud pada ayat (1), pemili k, µenguru:i, 
atau penanggungja wab perueaha an yang bersangkutan, 
wajih melaporkan secara tertulis kepada Kepala K.PP 
Kabupaten dalarn jangka waktu paling lambat 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau 
peng hentian usaha dengan melamp irkan dokume n 
seba gai beriku t: 
(1) Setia p pihak ketigo. yang berkepentingan dapat 
mengajukan keberatan secant tertulis atas data yang 
didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan 
menyebutkan alasan -alasan keberatan kepada Kepala 
KPP Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala KPP 
Provinsi dan Kepala KPP Pusa t. 
(2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh piha.k ketiga 
sebagaimana dirna.ksud pada ayat (1), Kepala KPP 
Kabupaten me1alrukan pemanggi lan kepada pihak ketiga 
dan perusahaan yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 
3 [tiga ] kali untuk diminLai keterangan secara Jengkap 
melaJui eurat panggilan dcngan mcnggunakan format 
surat panggilan seba gaimana tercantum dalam Lam piran 
X Peraturan Daerah ini. 
(3) Kepala KPP Kabupaten dapat menunjuk pejabat yang 
t11g;:is dan tirnge,mgj~ w~hnYR di hidang penrlaftaran 
perusahaan untuk meminta keterang an se bagairnana 
dimaksud pada ayat (2). 
(4) Keterangan masing -rnasing piha.k sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (31 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 
dengan menggunakan format berita acara sebagaimana 
tercantum dalam Lampi.ran XI Peratu ran Daerah ini. 
(5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagairna na 
dirnaksud pada ayat (4), Kepa la KPP Kabupaten 
menerb itkan keputusan untu k meno lak atau menerima 
keberatan yang disampaikan kepada para pihak dengan 
menggunakan format kepurusan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XIJ clan Lamp iran XIII Peraturan 
Daerah .ini. Pasal 19 BABV 
PELAYA NAN INFORMASI PERUS AIIMN Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pendaftaran 
_perusahaa n diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa l 18 (2) Permoho nan penggantian TDP yang hilang dilakukan 
dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari 
Kepol isian clan untuk perrnohonan penggantian TDP yang 
rusak dcngan mclarnpir kan TDP aeli, 
(3) Masa bertalru TOP penggant i sama dengan masa berlaku 
TDP yang diganti . 
(4) Penerbitan TOP penggan ti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja terhitung sejak permohonan pengganuan TOP cliterima .