Bagaimana redaksi normatif Pasal 33 dalam dalam sistem dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Nomor 34 Tahun 1945?
Norma hukum dalam dalam sistem dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Nomor 34 Tahun 1945 tentang Pembantukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten, Pasal 33 berbunyi:

Pemegang izin berkewajiban : 
a. melakukan kegiatan pela yanan kesehatan sesuai standar teknis 
pela yanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku ; 
b. menjalankan praktik atau kerja harus memiliki surat tanda registras i, 
surat izin praktik dan perizinan lainn ya sesuai dengan standar 
komp etensi , standar prof esi, kewenangan dan etika profesi ; 
c. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan ; 
d. menciptakan rasa aman , nyaman dan membina hubungan harmon is 
dengan lingkungan tempat melakukan kegiatann ya; 
e. memasang papan nam a pada tempat yang mudah dibaca dan 
diketahui oleh umum ; 
f. melapo rkan kegia tan pelayanan kesehatan secara berkala kepada 
Kepala Dinas; 
g. mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut : 
1) masa berlaku surat izin praktik dan sura t tanda registr asi s udah 
berakhir ; 
2) pindah alama t tempat pelayanan ; 
3) perubahan kepemilikan ; dan/atau 
4) perubahan jenis pela yanan . Pasal 32 Bagian Kedua 
Kewajiban 
-22- a. koordinas i secara berkala ; 
b. pemberian bimbingan , supervisi dan konsultas i; 
c. pendidikan , pelatihan dan pemagangan ; dan setiap ( 1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap 
penyelenggara pela yanan kesehatan . 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. pengembangan sistem ; 
b. sumber daya manusia ; dan 
c. jaringan kerja . 
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan m elalui : Pasal 35 Bagian Kesatu 
Pembinaan PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BABV Pemerintah Daerah berkewajiban : 
a. mewujud kan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; 
b. melindungi mas yarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang 
dapat menimbulkan gangguan dan/ a tau baha ya terhadap kesehatan 
akibat pela yanan yang tidak sesuai standar ; 
c. memberikan kemudahan dalam pela yanan 121n penyelenggaraan 
pelayanan di bidang kesehatan ; 
d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pela yanan 
kesehatan di suatu wila yah untuk menjamin pemerataan dan mutu 
pela yanan kesehatan ; dan 
e. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pela yanan kesehatan . Pasal 34 KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAB IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku pada 
keadaan darurat yang mengan cam jiwa . 
-23- ( 1) Mas yarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses 
partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan 
perizinan kesehatan . 
(2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan 
pemberian izin; dan 
b. rencana kegiatan dan/ atau usaha serta perkiraan dampakn ya 
terhadap kesehatan masyarakat . 
(3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi 
pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan 
kesehatan . 
(4) Tata cara penyampaian peran serta mas yarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang - Pasal 37 PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggara perizinan dan 
kegiatan penyelenggaraan pela yanan kesehatan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku . 
(2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
, dapat membentuk Tim Pengawas . 
(3) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengawas dan tata cara 
pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati . Pasal 36 Bagian Kedua 
Pengawasan d. perencanaan , penelitian , pengembangan , pemantauan dan evaluasi 
izin penyelenggaraan pela yanan kesehatan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan peraturan 
Bupati . 
-24- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,