Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 53 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 53 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 81 TAHUN 2016, Pasal 7 menetapkan:

(1) OPD sebagaimana tersebut pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 menyusun 
RKA SKPD/SKPKD untuk mendapatkan pengesahan DPA SKPD/SKPKD 
kepada PPKD sebagai dasar pelaksanaan. 
(2) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Bendahara Umum Daerah 
menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pengelola 
Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan 
Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar 
(SPM) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
disampaikan kepada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kabupaten Berau. 
(3) Atas dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah 
(BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).