Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI  KOTA BALIKPAPAN Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal  1?
Berdasarkan PERATURAN WALI  KOTA BALIKPAPAN Nomor 6 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Balikpapan . 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan an Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota 
Balikpapan . 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan . 
4. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya di singkat BPPDRD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan . 
5. Kepala BPPDRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kota Balikpapan . 
 
4 
 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat PBB P 2 adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikua sai, dan/atau diman faatkan oleh 
orang pribadi atau Badan untuk perkotaan kecuali kawa san yang 
digunakan untuk kegia tan usaha perkebun an, perhutanan, dan 
pertambangan. 
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, me liputi pembayar 
pajak, pemotong , dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan perpajakan daerah. 
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2, adalah surat 
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib 
Pajak. 
9. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar 
pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per 
bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB P2.