Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 24 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 24 Tahun 1945 tentang , pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan 
Bupati
 
ini yang dimaksud dengan:
 
 
1.
 
Daerah adalah Kabupaten Pandeglang
.
 
2.
 
Pemerintah Daerah adalah 
Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah
an
 
Daera
h 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom
.
 
3.
 
Bupati adalah Bupati 
Pandeglang
.
 
-
3
-
 
 
4.
 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pa
ndeglang
.
 
5.
 
Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri 
dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta 
kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila
, 
Undang
-
Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945
, Bhinneka 
Tunggal Ika, dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
 
 
6.
 
Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga 
Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah 
bersangkutan.
 
7.
 
Camat
 
adalah 
pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
 
pemerintahan di 
wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan
.
 
8.
 
Pemerintahan Desa adalah penyele
nggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia
.
 
9.
 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerint
ahan Desa.
 
10.
 
Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah
 
pendidikan 
cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya
 
agar
 
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah 
yang dilandasi Pancasila dan Undan
g
-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945
.