Apa yang diatur dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENETAPAN TARIF PELAYANAN, BAB III - PENETAPAN JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Pelayanan rawat inap sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a angka 3, terdiri dari: 
a. ruang perawatan; 
b. tindakan medlk dan terapi; 
c. pemeriksaan penunjang dlagnostlk; 
d. upaya rehabilitasi medik; 
e. tindakan elektromedlk; 
f. pelayanan gizi; 
g. visite dokter; 
• 15 • 
h. pemakaian barang farmasi; dan/atau 
i. asuhan keperawatan. 
(2) Pelayanan administrasl rawat inap sudah termasuk pelayanan 
rekarn rnedlk dikenakan sekali selarna dirawat. 
(3) Jurnlah hari rawat dihitung mulai hari/tanggal pertarna pasien 
masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal 
pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh, pulang 
paksa, menlnggal maupun dirujuk/dlpindahkan ke rumah sakit 
lain. 
(4) Rawat lnap bayi lahir sehat dirawat gabung dengan ibunya 
dlkenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan yang di tempati 
ibunya. 
(5) Rawat !nap bayi baru lahir sakit dirawat di ruang bayi 
(perinatologi) dikenakan tarif akomodasi penuh sesual kelas 
perawatannya. 
(6) Pasien rawat lnap yang rnembutuhkan pelayanan medik atau 
pelayanan penunjang medik penyegeraan dikenakan tarlf 
pelayanan kegawatdaruratan . 
(7) Pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh 
empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 
penuh sesuai kelas perawatannya. 
(8) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif tersendiri, terdiri dari: 
a. akomodasi dihitung harian, sesuai kelas perawatan, baik 
dengan makan non diet maupun tanpa makan non diet 
sedangkan akomodasi non kelas berlaku tarif tunggal (single 
tarif); 
b. makanan diet khusus (padat/cair) jika dibutuhkan sesual 
rekomendasi dokter yang merawat; 
c. asuhan keperawatan berdasarkan tingkat ketergantungan 
paslen (beban kerja); 
d. vlsite sesual kategori dokter yang rnerawat dan kategori 
pasien umum atau pasien privat dihitung per kunjungan; 
e. konsultasi ditempat (on site), besaran tarif dipersamakan 
dengan visite; dan/atau 
f. konsultasi melalul telepon harus seizin/sepengetahuan 
pasien/keluarganya dengan besaran tarif paling banyak 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari konsultasl ditempat, 
dengan ketentuan 1 (satu) kall dalam seharl, dilaksanakan 
di luar jam kerja. 
-16 -
(9) Pelayanan Rawat inap sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lamplran 
Peraturan Walikota ini. 
Pasal9 
(1) Pasien dengan penjaminan diiuar yang dijamin oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah, dapat pindah keias diatasnya yang 
dijamin dalam perjanjian kerjasama dengan kewajiban 
membayar selisih tarif akomodasi dan tindakan medlknya ( cost 
sharing). 
(2) Pasien miskin berhak ditempatkan di kelas m. 
(3) Dalam hal kelas Ill sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) 
penuh, untuk sementara ditempatkan di kelas di atasnya dan 
harus segera dipindahkan apabila kelas 111 telah tersedia. 
(4) Paslen tahanan Kepollsian atau Kejaksaan yang membutuhkan 
rawat inap ditempatkan di kelas III, jaminan keamanan dan 
pembiayaan selama dirawat menjadi tanggungjawab Kepolisian 
atau Kejaksaan. 
(S) Pasien rawat inap dengan penyakit menular tertentu yang 
membahayakan ditempatkan di ruang rawat lsolasi dan berlaku 
tarif tunggai.