Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 49 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 49 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
Paraf Koordinasi 
Inspektur 2.Pemerintah ... 
Kabag. AP& 
p 
Asisten Adm. 
Umum -4-
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, 
adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bondowoso. 
5. Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
Kepala PD, adalah Kepala Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 
6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program dan 
kegiatan. 
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 
9. Pegawai adalah Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai. 
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 
tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan 
instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal 
jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat 
keseulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan 
kualifikasi pekerjaan, dan digunakan se bagai dasar 
penggajian. 
12. Tunjangan Perbaikan Penghasilan, yang selanjutnya 
disingkat TPP, adalah penghasilan yang diberikan 
kepad~ Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja, 
motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah. 
13. Hari libur dan cuti adalah hari libur nasional dan cuti 
bersama yang ditetapkan pemerintah. 
14. Hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan adalah jumlah 
hari menurut kalender dikurangi hari libur dan cuti, 
sedangkan jam kerja efektif adalah jam kerja sesuai 
dengan hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan. 
15. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah PD atau unit kerja pada PD di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 
efisiensi dan produktivitas. 
16.Cuti... 
Paraf Koordinasi 
Asisten Adm. 
Umum -5-
16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan 
dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri atas cuti 
tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti 
karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar 
tanggungan negara. 
1 7. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan 
yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta 
yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan 
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 
2. Ketentuan huruf a dan huruf g ayat (3) Pasal 3 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: