Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009 tentang , ketentuan pada , Pasal 16 berbunyi:

(2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh 
pengadilan dan/ atau selesai menjalani hukuman sebagaimana 
maksud pada ayat ( 1) satuan pendidikan dapat menerima 
peserta didik tersebut. 
Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam 
penenmaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri 
Sipil Daerah, antara lain: 
a. memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; 
b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai 
yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ a tau 
menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya selama Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri 
Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika 
terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya; dan 
c. melaksanakan tes narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya sewaktu-waktu . Pasal 20 (1) Setiap pimpinan instansi pemerintahan di Daerah dan lembaga 
pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan 
terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat 
Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap 
lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan 
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Lainnya. 
(2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara: 
a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk 
menandatangani surat pernyataan di atas kertas 
bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan 
dan/ atau menyalahkan narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya selama menjadi pegawai; 
b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran 
informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau 
bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait. 
c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat 
yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya; 
d. melaporakan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di 
lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan 
e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya sewaktu-waktu. Pasal 19 
(1) Penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, 
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan 
terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi 
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Lainnya antara lain: 
a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi 
yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau 
bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait; 
b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat 
yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; 
c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di 
lingkungan kerjanya kepada pihak yang berwenang; dan 
d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak 
hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan 
usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat 
hiburan miliknya. 
(2) Penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, 
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c dikenakan sanksi administratif. Bagian Kedelapan 
Pencegahan Terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Lainnya melalui Badan U saha, Tern pat U saha, Hotel/ 
Penginapan dan Tempat Hiburan