Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI TANGERANG Nomor 2 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGERANG Nomor 2 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIA N DANA DESA, pada BAB V - I, Pasal 9 dinyatakan:

; 
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); 
dan/atau 
c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 
 
 (2) Penundaan .... 
-17- 
 
 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan 
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya . 
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan 
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I 
tidak dilakukan. 
(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli 
tahun anggaran berj alan sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga 
puluh persen) , penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
disalurkan dan menj adi sisa Dana Desa di RKUD . 
(5) Bupati Tangerang melaporkan Dana D esa yang tidak 
disalurkan sebag aimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 
dan Dana Desa . 
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 
anggaran berikutnya . 
(7) Rekomendasi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah 
dalam hal terdapat potensi atau telah terj adi 
penyim pangan penyaluran dan/ atau penggunaan D ana 
Desa . 
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan kepada Bupati Tangerang dengan tembusan 
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 
dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .