Bagaimana redaksi normatif Pasal 59 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, BAB V - PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN, Pasal 59 berbunyi:

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata
Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi
Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan
evaluasi SPBE nasional dibentuk Tim Koordinasi
SPBE Nasional.
(2) Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
(3) Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas
melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan
SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(41 Tim .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-50-
(41 Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri atas:
a. Ketua
b. Anggotamenteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara;
1. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam
negeri;
2. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
keuangan;
3. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika;
4. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan
nasional;
5. kepala lembaga yang
menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang
keamanan siber;
6. kepala lembaga pemerintah non
kementerian yang
menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang
pengkajian dan penerapan
teknologi.
(5) Dalam
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -
(5) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE
Nasional dapat melibatkan menteri/kepala lembaga
terkait.
(6) T\rgas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional
ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE
Nasional.