Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Nomor 14 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Nomor 14 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Pajak Daerah adalah kontri busi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang -undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. 
5. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya dapat disebut Pajak 
adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 
6. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang 
dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala 
macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk 
komunikasi, elektronika atau isyarat. 
7. Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/ 
tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang 
ditagihkan dalam rekening l istrik bagi penggunaan tenaga listrik 
PLN, sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik yang 
dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, 
tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan 
harga satuan listrik yang berlaku di Daera h. 
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN 
adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero). 
9. Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang 
dapat dikenakan pajak. 
10. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pa jak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah. 
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maup un 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, perse kutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
 
4 
 12. Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati 
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi 
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak yang terutang. 
13. Tahun Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun 
buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 
14. Pajak Daerah yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau 
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai deng an ketentuan peraturan 
perundang -undangan perpajakan daerah. 
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pen gawasan penyetorannya. 
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, Objek 
Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak, dan/ atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan daerah. 
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakuka n 
dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak 
yang menentuka n tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan. 
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 
atau se harusnya tidak terutang. 
 
5 
 22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/ atau denda. 
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulka n kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 
Keberatan. 
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pem ungutan oleh pihak ketiga yang diajukan 
oleh Wajib Pajak. 
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan 
oleh Wajib Pajak. 
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara te ratur untuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba ru gi untuk periode 
tahun pajak tersebut. 
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Daerah. 
28. Insentif pemungutan pajak yang selan jutnya disebut Insentif 
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai 
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan 
pemungutan pajak. 
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksa nakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daerah. 
 
 
6 
 30. Penyi dikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang -undang untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. 
31. Penyidik adalah Pe jabat Polisi Negara Republik Indonesia dan 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh undang -undang untuk melakukan penyidikan. 
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil te rtentu di lingkungan 
Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang -
undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran 
peraturan perundang -undangan khususnya Peraturan Daerah. 
 
2. ketentuan Pasal 8 diubah , sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut: