Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, khususnya BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 2, adalah:

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu 
Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan bid ang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan atas asas 
otonomi dan tugas pembantuan . 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala 
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatua n bangsa dan politik ; 
b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik ; 
4 c. Pengelolaan urusan ketatausahaan ; 
d. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program -program di 
bidang kesatuan bangsa dan politik ; 
e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan ideologi, wawasan 
kebangsaan Ketahanan Nasional, Politik dan Organisasi Kemasyarakatan ; 
f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan politik dalam 
negeri ; 
g. Perumusan kebijkan dan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya dan organisasi kemasyarakata n; 
h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan konflik dan 
kewaspadaan nasional ; 
i. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan 
tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah ; 
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang 
tugas dan fungsinya ; 
k. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai 
standar yang ditetapkan . 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
dan (2) di atas , Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibantu oleh : 
a. Sekretaris; 
b. Kepala bidang kesatuan bangsa; 
c. Kepala bidang politik dalam negeri; 
d. Kepala bidang Penangan an Konflik dan Kewaspadaan Nasional ; 
e. Kelompok jabatan fungsional. 
 
 
Paragraf Kedua 
SEKRETARIS