Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULA UAN ARU Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 14?
Dalam PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULA UAN ARU Nomor 3 Tahun 2003 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURA N DAERAH, BAB XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 14 mengatur sebagai berikut:

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga Negara Indon esia yang telah 
berusia 17 (rujuh belas) Tahun dan/a tau telah kawin dan telah 
terdaftar pada Pemilih, 
25. Dalam membuat rumsan pasal dan/atau ayat dengan bentuk 
tabul asi hendaknya diperha tikan hal-hal sebaga i beriktu t: 
setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan 
dengan frase pembuka; 
sctia p rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda 
baca titik ; 
setiap frease dalam rincian diawali dengan huruf kccil; 
setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma; 
jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka 
unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam ; 
' f. di belakang rincian yang masih memptunyai rincian lebih ianjut 
diberi tanda baca titik dua; 
pembagian rincian (dengan urutan makin kecil] ditulis dengan 
abjad kecil yang diikuti deng an tanda baca titik; angka Arab diikuti 
dengan tanda baca titik; abjad kecil deng an tanda baca kurung 
tutup; angka Arab dangan tanda baca kurung tutup; dan 
pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jik 
rincian melebihi empat tingkat, perhu dipertimbangkan pemecahan 
pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain, 
C.I. Ketentuan Umurn 
L. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu . Jikn da lam 
Peraturan Daerah tidak dilakukan pengalompokkan bab, 
ketentuan umum diletakkan dalam paseal -pasal awal. 
2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. 
3. Ketentuan umum berisi: 
batasan pengertian dan definisi; 
singkatan dan/atau akron im yang digunakan dalam 
peraturan ; dan 
hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal - pasa l 
berikutnya antara lain ketentuan yang men cerminkan asas, 
maksud dan tujuan . 
4. Frase pembuka dalam ketentuan urum Peraturan Dacrah 
berbun yi "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 
dengan" . 
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian dan/ atau 
defin isi, singkat an dan/atau akronim labih dari satu, maka 
masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka 
Arab dan diaweli dengan huruf kapital serta diakhiri dengan 
tanda baca titik. 
6. Kata dan/atau istilah yang dirua t dalam ketentu an mum 
hanyalah kata dan/atau istiiah yang digunakan barulang­ 
ulang di dalam pasal-pasal selanj utnya. 
7.Jika suatu Kata dan/atau istilah hanya digunakan satu kali, 
namun kata dan/atau istilah itu diperlukan pcngecrtiannya 
untuk satu bab, bagian dan/atau paragr af tertentu, 
dianjurkan agar kata dan/atau istilah itu diberi definisi. 
• 8. Jika suatu batasan pengertian dan/atau definisi perlu dikutip 
kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan 
pelaksanaan , maka rumusan batasan pengertian dan/atau 
definisi di dalam peraturan pelaksanaa n harus sama dengan 
rumusen batasan pcnge rtian atatu defirisi yang terdapa t di 
dalam peraturan Iebih tinggi yang dilaksanakan terse but. 
9. Uraian penempa tan kata dan /atau istilah dalarn ketentuan 
umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:. 
pengertian yang mengatur tentang lingktup umum 
ditempatkan lebih dahuiu dari yang berlingkup kht sus; 
pengertian yang terdapat terlebih dahul u di dalar materi 
pokok yang diatur diterpa tkan dalam urutan yang lebih 
dahulu; dan 
pengertian yang mempun yai kaitan dengan pcngertian di 
atasnya diletakkan berdcka tan scara berurutan. 
C.2. Materi Pokok yang diatur. 
1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab 
ketentuan umum dan jika tidak ada pengel ompokan bab, 
materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal -pasal 
ketentuan umun. 
2. Pembagian mate ri pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil 
dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar perbagian . 
Contoh ; 
Pembagian berdasar kan hak dan/atau kepentingan yang 
dilindun gi, seperti perbagian dalam KUHP : 
Kcjahatan terhadap keamanan ncgara; 
2. Kejaha tan terhada p Presiden; 
3. Kejahatan terhada p negara saheba t dan wakilnya; 
4. Kejahatan terhada p kewajiban dan hak kenegaraan; dan 
5. Kejahatan terhadap ketertiban ru m dan seterusnya. 
Perbagian berdasarkan urutan krono logis, cperti 
pembagan dalam huakurn acara pidana, dimulai dalam 
penyelidikan, penyidikan, penun tutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan tingka t pertama, tingkat banding, tingkat 
kasa si dan peninjauan kerbali . 
Pembagia n berd asarkan urutan jenjang jabatan , scpe rti 
Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda. 
C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan). 
.Ketentuan pidana memuat rumusan yang meny atakan 
penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang 
berisi norma larangan dan/atau perintah. 
2. Dalam rerumu skan ketentuan pidana perlu diperhatikan 
asas-asas umun ketentu an pidana yang terdapat dalam Buku 
Kcsa tu KUHP, karena ketentuan dalam Buku Kcsatu berlaku 
juga bagi perbuatan yang dapat dipidana memurut Peraturan 
Perundang- Undangan lain, kecuali jika oleh Undang -Undang 
ditemtukan lain. 
3. Dalam mcnentuken laranya pidana dan/atau banyaknya 
denda perlua dipertimbangan mengenai dampak yang 
ditim bulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur 
kesalahan pelaku . 
4. Kete ntuan pidana diterpa tkan dalam bab tersendiri, yaitu bab 
ketcntuan pidana yang letaknya sesudah materi poko k yang 
diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan . Jika bab 
ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelur bab 
ketentuan penutup . 
5. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara jelas 
norma larangan atau perintah yang dilanggar dan 
menycbutkan pasal -pasal yang memua t norma terscbut . 
6. Jika kctcntuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari 
ketentuan pidana dirumu skan dengan frase setiap orang. 
Contoh