Jelaskan isi kandungan Pasal 19 dari PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENETAPAN TARIF PELAYANAN, ketentuan pada BAB III - PENETAPAN JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN, Pasal 19 berbunyi:

(1) Pelayanan kesehatan lbu dan anak, keluarga berencana dan 
kesehatan reproduksl sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 
huruf a angka 7, dllaksanakan dalam rangka 
menurunkan angka kematian ibu melahfrkan dan bayi baru lahir 
di Daerah. 
(2) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1), RSUD wajib rnenyelenggarakan 
Pelayanan Obsterl Neonatal Esensial Komprehenslf (PONEK) 
dan Pefayanan Obsteri Neonatal Dasar (PONED) dengan 
melakukan audit maternal-perinatal secara periodik. 
(3) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, kefuarga berencana dan 
kesehatan reproduksl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri dari: 
a. pelayanan kesehatan ibu; dan/atau 
b. pelayanan kesehatan anak dan bayi baru lahir 
( neonatus/perlnatal). 
(4) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, terdiri dari: 
a. pelayanan pe.nyakit kandungan, terdiri darf: 
1. perneriksaan IVA (Inpectfon Visual Asam Asetat); 
2. Cryo Therapy; dan/atau 
3. Pap Smear. 
b. pelayanan tindakan medik operatif kebidanan dan penyaklt 
kandungan; 
c. pelayanan keluarga berencana; 
d. pemeriksaan dan perawatan ibu hamll (Ante Natal 
Care/ANC), 
-26 • 
e. pertolongan persalinan normal dan perawatan nifas (Post 
Natal care/PNC), dan 
f. pertolongan persallnan dengan tindakan medik, terdlri dari: 
1. tlndakan pervaginam; dan/atau 
2. tindakan medik operatif. 
(5) Tarif pelayanan tindakan medik operatifkebidanan terdiri dari: 
a. persalinan normal persallnan dengan penyullt atau dengan 
tlndakan; 
b. tlndakan medik kebidanan; dan 
c. kategori tenaga medik atau bidan yang melaksanakan. 
(6) Tarif untuk tindakan medik dan keperawatan bayi baru lahlr 
disesuaikan dengan kelas perawatan yang dltempati. 
(7) Setiap tindakan persalinan operatif dikenakan jasa yang terdlrl 
dari: 
a. operator (dokter speslalis kandungan/obsgyn); 
b. anestesf, dan/atau 
c. dokter speslalis anak. 
(8) Besaran jasa dokter spesialis anak ditetapkan paling banyak 
15% (lima belas persen) dari jasa medlk operator. 
(9) Pelayanan kesehatan lbu dan anak, keluarga berencana dan 
kesehatan reproduksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
dfklaslfikas ikan menurut: 
a. tenaga kesehatan pelaksana; 
b. jenis alat kontrasepsf, dan/atau 
c. ada tidaknya penyullt 
(10) Tarif pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) tldak termasuk biaya alat kontrasepsi. 
(11) Dalam hal alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada 
disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, 
maka hanya dlkenakan tarif pelayanannya saja. 
(12) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan 
kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Walikota ini. 
-27 -
Paragraf 8 
Pelayanan Medik Gigi dan Mulut