Apa substansi hukum dari Pasal  1 PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 8 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 8 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, khususnya BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3.WaliKota adalah Wali Kota Bogor.
44.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanj utnya dis ingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bogor
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemeri ntahan yang menjadi
kewenangan daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai
dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.
BABII
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Bagian Kesatu
Umum