Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013?
Ketentuan dalam NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN, BAB III - SUSUNAN ORGANISASI ULP, Pasal 10 menetapkan:

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang berada 
pada unit organisasi Sekretariat Daerah yang membidangi pengadaan 
barang/ jasa yang bertugas membantu Kepala ULP dalam melaksanakan 
kegiatan ULP. 
(2) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan 
bertugas sebagai anggota POKJA ULP. - 
(3) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris dapat dibantu oleh staf pendukung 
yang berada di bawah dan hertan ggungjawab kepada Sekretaris. 
(4) Sekretariat mempunyai tugas : 
a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata 
persuratan, perlengkapan dan rumah tangga ULP; 
b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/disesuaika n Pokja 
ULP; 
c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan 
Pokja ULP; 
d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa yang 
dilaksanakan oleh Pokja ULP; 
e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disam paikan 
oleh penyedia barang/ jasa; 
f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data menajemen 
pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 
g. menge!ola dokumen pengadaan barang/jasa; 
h. melalrukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun 
laporan; dan 
1. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf perdukun g 
ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.