Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1( Tahun 2017 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1( Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, BAB VII - PENGGUNMN ADD, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
terdiri atas bidang: 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
a. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 
b. Belanja tak terduga. 
(2)Bidang ... 
0 ·---13 -
(2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 
dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah 
dituangkan dalam RKPDesa. 
(3) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi kegiatan: 
a. 
b. 
C. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. penghasilan tetap dan tunjangan; 
operasional kantor desa; 
tunjangan dan operasional BPD; 
operasional TP PKK; 
operasional LPMD; 
operasional RT/ RW; 
operasional organisasi dan Pemerintah Desa; 
pembentukan BPD; 
Penyelenggaraan kerja sama desa; 
J. Penyelenggaraan Musyawarah Desa; 
k. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa; 
1. Pengelolaan Informasi Desa; 
m. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; 
n. Penyelenggaraan evaluasi pemerintahan desa; 
o. Pembangunan kantor desa; 
p. Rehabilitasi Kantor Desa; 
q. Pengadaan sarana dan prasarana kantor; 
r. Pendataan Desa (Penyusunan profil desa); 
s. Inventarisasi dan legalisasi aset; 
t. Pembentukan produk hukum desa; 
u. Pengangkatan perangkat desa; dan 
v. jasa pengabdian masa bakti aparatur desa; 
(4) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi kegiatan: 
a. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban; 
b. Pembinaan LKD, meliputi: 
1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas RT /RW; 
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas TP PKK Desa; 
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Karang Taruna; 
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Posyandu; 
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas LPMD; dan 
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Lembaga 
Kemasyarakatan lainnya. 
c.Pembinaan ... 
.. 
-14 -
c. Pembinaan Pemuda dan Olahraga; 
d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga; 
e. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya; 
f. Pembinaan kerukunan umat beragama; 
g. Pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan; 
h. Pembinaan Keluarga Berencana.