Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN, menyatakan:

Izin mendirikan Bangunan Gedung merupakan satu-satunya 
perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan 
Gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan Bangunan 
Gedung. 
Proses pemberian 1zm mendirikan Bangunan Gedung harus 
mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau. 
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan proses 
awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung. 
Pemerintah daerah menyediakan formulir Permohonan Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung yang informatif yang berisikan antara 
lain: 
-Status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain), 
-Data pemohon/pemilik bangunan gedung (nama, alamat, 
tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor ktp, dll.), data lokasi 
(letak/alamat, batas batas, luas, status kepemilikan, dll.); 
-Data rencana bangunan gedung (fungsi/klasifikasi, luas 
bangunan gedung, jumlah lantai/ketinggian, kdb, klb, kdh, 
dll.);dan 
-Data penyedia jasa konstruksi (nama, alamat, penanggung 
jawab penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu 
pelaksanaan mendirikan bangunan gedung,dan perkiraan 
biaya pembangunannya. 
Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Keterangan Rencana 
Kabupaten, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik 
dalam menyusun rencana teknis Bangunan Gedungnya, disamping 
persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai fungsi dan 
klasifikasinya.