Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor lol Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor lol Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015, pada , Pasal 3 menjelaskan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan
masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
b. pelaksanaan .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan
masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik
lainnya, serta tenaga kependidikan;
d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;
f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan di daerah;
h. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan
pelindungan bahasa dan sastra Indonesia;
h1. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
masyarakat, serta kebudayaan; dan
j. pelaksanaan dukungan substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Ketentuan
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
2. Ketentuan huruf g Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut: