Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 1 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 1 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN, pada BAB II - KEWENANGAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN, Pasal 4 menjelaskan:

Perangkat Daerah
 
yang secara teknis terkait dengan perijina
n dan non perijinan 
bertanggung
jawab untuk melakukan pembin
aan teknis dan pengawasan atas 
perijinan 
dan 
non perijinan 
yang diterbitkan oleh 
Dinas 
PM
 
dan 
P
TSP
sesuai dengan 
bidang tugasnya.
 
 
P
a
sal 
5
 
(1)
 
Untuk jenis 
perijinan 
dan 
non perijinan 
yang memerlukan rekomendasi dari 
Perangkat Daerah
 
terkait,
 
proses pengkajiannya dilakukan oleh Tim Teknis 
dibawah koor
dinasi Kepala 
Dinas 
PM
dan
P
TSP
.
 
(2)
 
Tim Teknis sebagaimana dimaksud 
pada 
, beranggotakan unsur 
Perangkat 
Daerah
 
terkait yang dit
etapkan dengan Keputusan 
Bupati.
 
7
 
 
Sa
lin
an
 
sesuai dengan aslinya :
 
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
 
u.b.
 
KEPALA BAGIAN HUKUM
 
 
SITI MU
’ALIMAH, SH. M. Hum.
 
Pembina Tingkat I 
 
NIP. 19630619 199303 2 003