Apa substansi hukum dari Pasal 15 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 8 Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 8 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER, khususnya , Pasal 15, adalah:

Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, terdiri
dari:
a.Model pakaian seragam KORPRI Pegawai pria dan kelengkapannya
sebagai berikut:
1.kemeja lengan panjang dengan satu saku temple kiri atas, dua saku
temple bawah, motif kain sesuai dengan ketentuan Dewan Pembina
Pusat KORPRI;
2.celana panjang warna biru tua;dan
3.kelengkapan pakaian terdiri dari lenc ana KORPRI, papan nama
tanda pengenal, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan kopiah.
b.Model pakaian seragam KORPRI pegawai wanita dan kelengkapannya
sebagai berikut:
1.baju lengan panjang, dua buah saku temple bawah dengan motif
kain sesuai dengan ketent uan Dewan Pembina Pusat KORPRI;
2.panjang baju sebatas pergelangan tangan pada posisi sikap
sempurna;
3.rok warna biru tua lima belas centimeter dibawah lutut;dan
4.kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama,
tanda pengenal, sepatu dan kopiah.
c.pakaian KORPRI wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
d.kelengkapan pakaian seragam KORPRI bagi Camat dan lurah ditambah
tanda jabatan;dan
e.pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI
dan/atau sesuai ketentuan acara.
Pasal II
Peraturan Bupatiinimulaiberlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupatiinidengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten Paser.
Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Februari 2016
BUPATI PASER,
YUSRIANSYAH SYARKAWI
Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
HELMY LATHYF
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 201 6NOMOR 8
No. Nama Jabatan Paraf
1.Kusnedi Kasubbag Produk Hukum Daerah
2.Andi Azis Kepala Bagian Hukum
3.Heriansyah Idris Asisten Tata Pemerintahan
4.Helmy Lathyf Sekretaris Daerah
No Nama Jabatan Paraf
1. Kusnedi Kasubbag Produk Hukum Daera h
2. Andi Azis Kepala Bagian Hukum
3. Heriansyah Idris Asisten Tata Pemerintahan
4. Helmy Lathyf Sekretaris Daerah