Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 39 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 39 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820; 
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum 
Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi 
Pemerintah; 
- 3 -
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 
tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 484); 
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pengek&aan Pengaduan 
Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170). 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.