Menurut PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 34 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 25?
Pasal Pasal 25 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 34 Tahun 2017 tentang KODE ETIK PEGAWAI 21 7 -\ 12, pada BAB IX - FORMUUR, menyatakan:

(1) Formulir laporan pengaduan, pencabutan laporan, pemanggllan 
dan Serita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam 
L.ampiran I Peraturan Wallkota lni. 
(2) Formullr Keputusan Pembentukan Majells Kode Etik dan 
Keputusan Majelis Kode Etlk sebagalmana tercantum dalam 
L.ampiran TI Peraturan Wallkota ini. 
BABX 
SANKSI 
Pasal26 
(1) Pegawal yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan 
sanksl moral. 
(2) 5anksl moral sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) berdasarkan 
keputusan hasil sidang Majelfs Kode Etlk berupa: 
a. permohonan maaf secara lisan. 
b. permohonan maaf secara tertulis; dan/atau 
c. pemyataan penyesalan. 
-15 -
(3) Sanks! moral sebagalmana dimaksud pada ayat (1) disampalkan: 
a. secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruangan 
yang tertutup yang hanya diketahui oleh Pagawai yang 
bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait; dan 
b. secara terbuka oleh Pejabat yang berwenang melalul forum 
pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera, papan 
pengumuman, media masa atau forum lain. 
(4) Dalam member! sanksi moral sebagalmana dlmaksud pada 
harus disebutkan jenls pefanggaran Kode Etlk yang 
dllakukan oleh Pegawai yang bersangkutan. 
Pasal27 
(1) Pegawai yang melakukan pefanggaran Kode Etik selain dikenakan 
sanksl moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), 
dapat dikenakan tindakan administrasi sesual dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan at.as rekomendasl Majelis Kode 
Etik. 
(2) Tindakan adminlstrasi sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) 
dlberlkan berdasarkan keputusan hasil Majells Kode Etik, berupa : 
a. teguran llsan; 
b. teguran tertulis; 
c. pemyataan tidak puas secara tertulls; 
d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 
e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 
f. penurunan pangkat setingkat leblh rendah selama 1 (satu) 
tahun; 
g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
t:ahun; 
h. penindakan dalam rangka penurunan jabatan setlngkat lebih 
rendah; 
i. pembebasan dari jabatan; 
j. pemberhentlan dengan hormat tidak atas permlntaan sendlrl 
sebagal pegawai; dan 
k. pemberhentian tidal<: dengan hormat sebagal pegawai. 
-16 -