Apa substansi hukum dari Pasal 18 NOMOR 9 TAHUN 201 7 SERI: Nomor 9 Tahun 2016?
Materi muatan NOMOR 9 TAHUN 201 7 SERI: Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2016, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Republik
Indonesia 1945 ;
2.Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4109);
3.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (L embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
-380-9.Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);
10.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2002tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang -Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 2
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3239);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);
13.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Ta hun 2015
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Kota
Lhokseumawe Tahun 201 5Nomor 10);
-381-14.QanunKota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Kota
Lhokseumawe Tahun 201 6Nomor2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :QANUN KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lho kseumawe
Nomor 2Tahun 201 6tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016
Nomor 2),diubah sebagai berikut :
1.ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah , sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut: