Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN WALIKOTA MAOIUN Nomor 4 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA MAOIUN Nomor 4 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN JAMBAN, pada BAB IV - ORGANlSASt, Pasal 7 menjelaskan:

Penerima bantuan jamban dimaksud dalam Pasal 5 wajlb memenuhi 
ketentuan: 
a. warga Daerah dengan Kartu Tanda Penduduk Daerah; 
. 6. 
b. masuk dalam kategori warga miskin; 
c. tidak mempunyai jamban atau menggunakan jamban dengan 
kondisi tldak berfungsi dengan baik; 
d. jamban yang dlpergunakan adalah mlllk penerima bantuan; 
e. jamban yang dipergunakan dalam keadaan rusak atau tldak 
lengkap; 
e. pemillk tldak sedang dalam proses peralihan penguasaan atas 
tanah dan/atau rumah tempat jamban yang akan dlbangun atau 
dlperbaiki. 
Bagian Kedua 
Tata cara Permohonan 
PasalS 
(1) calon penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan 
kepada Lurah; 
(2) Lurah bersama llm Pelaksana Keglatan Kelurahan melakukan 
validasl pemohon, penilalan kondlsi jamban dan membuat 
perklraan nilai bantuan berdasarkan kondisl jamban; 
(3) Lurah menyampaikan daftar pemohon dilamplri surat 
permohonan kepada camat; 
(4) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
llm Penyelenggara Bantuan Jamban llngkat Kecamatan 
merekap persyaratan calon penerima bantuan jamban dan 
tingkat kerusakan jamban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 
(5) camat menyampaikan daftar pemohon, penllaian kondisl 
jamban dan perklraan nilai bantuan kepada llm llm 
Penyelenggara Bantuan Jamban Tlngkat Kota; 
(6) nm Teknls pada llm Penyelenggara Bantuan Jamban llngkat 
Kota melakukan penelitian terhadap penllalan kondisl jamban 
dan perkiraan nilai bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2); 
(7) Tlm Penyelenggara Bantuan Jamban lingkat Kota mengajukan 
nama-nama calon penertma bantuan dan nllal bantuan jamban 
kepada Wallkota untuk dltetapkan. 
(8) Wallkota menetapkan calon penerima dan besaran nllal bantuan 
jamban sebagalmana dimaksud pada ayat (2). 
-7 -
BABVlll 
TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA 
Penyaluran Jamban 
Pasal9 
(1) Penyaluran bantuan jamban dalam bentuk uang dilakukan 
melalui bank. 
(2) Penyaluran bantuan Jamban dalam bentuk uang sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1) dilakukan dalam l (satu) tahap. 
(3) Tata cara penyaluran uang bantuan perbaikan jamban 
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) melalul tahapan sebagai 
berlkut: 
a. Dlnas menyampaikan daftar penerima bantuan 
berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang penetapan 
penerlma bantuan jamban kepada Bank; 
b. Bank membuat rekening atas nama penerlma berdasarkan 
daftar penerima bantuan; 
c. Penerima bantuan menyerahkan kepada Lurah nomor 
rekenlng bank, surat permohonan pemindahbukuan dari 
penerlma bantuan kepada TPKK dan surat kuasa 
pelaksanaan bantuan jamban kepada TPKK; 
d. Lurah menyerahkan kepada Camat daftar nama dan nomor 
rekening bank penerima bantuan jamban, dan dokumen 
sebagatmana dimaksud pada ayat (3) huruf c; 
e. Camat mengajukan pencairan dana bantuan jamban 
kepada Walikota melalui Dinas dilengkapi daftar nama dan 
nomor rekening bank penerima bantuan jamban, serta 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; 
f. Dinas menyampalkan permintaan penyaluran dana 
bantuan Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
g. Kepala Sadan Pengefolaan Keuangan dan Aset Daerah 
menyalurkan dana bantuan jamban ke rekening bank 
masing-masing penerima. 
Bagian Kedua 
Pengelolaan Dana 
Pasal10 
(1) Dana bantuan jamban yang telah masuk rekening 
penerlma bantuan langsung dipindahbukukan oleh Bank 
kepada rekening 11m Pelaksana Kegtatan Kelurahan. 
-8-
(2) Bank menyampaikan laporan penyaluran bantuan kepada 
Kepala Dinas. 
(3,) Kepala Dlnas menyampaikan pemberitahuan hasil 
penyaluran bantuan kepada Camat untuk dlteruskan 
hingga kepada penerima bantuan. 
(4) Kepala Dinas melaporkan penyaluran bantuan jamban 
kepada Walikota disertal daftar penerima bantuan dan 
besaran bantuan yang disalurkan.