Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Ketentuan dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, Bab VI - Penutup, Pasal 4 menetapkan:

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.
 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 9 November 2001
- 226 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
- 227 -BAB I
 PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam upaya mewujudkan cita-cita reformasi 
untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara, 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/ 2000 
tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional 
menugasi Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan Etika 
Kehidupan Berbangsa dan Visi Indonesia Masa Depan.
Dengan adanya rumusan Visi Indonesia Masa 
Depan diharapkan penyelenggaraan kehidupan 
berbangsa dan bernegara pada umumnya, dan 
pelaksanaan rekonsiliasi nasional untuk memantapkan 
persatuan dan kesatuan nasional pada khususnya, lebih 
berlandaskan pemahaman Visi Indonesia Masa Depan.
- 228 -Rumusan Visi Indonesia Masa Depan diperlukan 
untuk memberikan fokus pada arah penyelenggaraan 
kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa 
depan yang lebih baik. Dalam menjaga kesinambungan 
arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 
bernegara diperlukan rumusan Visi Antara yang 
menjelaskan visi di antara cita-cita luhur bangsa 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, dengan visi lima tahunan yang dirumuskan 
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Visi Antara 
itu adalah Visi Indonesia 2020.
2. Pengertian Visi
Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai 
dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat kearifan 
intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan 
jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber 
inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan 
proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 
bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. 
Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara 
diorientasikan ke arah perwujudan visi tersebut, pada 
hakikatnya hal itu merupakan penegasan cita-cita 
bersama seluruh rakyat.
- 229 -Bagi bangsa Indonesia, Visi Indonesia didasari 
dan diilhami oleh cita-cita luhur yang telah digariskan 
para pendiri negara sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Untuk lebih menjelaskan upaya 
pencapaian cita-cita luhur bangsa, perlu dirumuskan 
sebuah visi antara yang disebut Visi Indonesia 
2020. Visi Indonesia 2020 mencakup seluruh 
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan 
memperhatikan tantangan yang dihadapi saat ini 
dan masa yang akan datang, serta memperhitungkan 
kecenderungan terlaksananya secara terukur pada 
tahun 2020.
3. Maksud dan Tujuan
Visi Indonesia 2020 dirumuskan dengan maksud 
menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur 
Bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.
Visi Indonesia 2020 dirumuskan dengan tujuan 
agar menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas, 
serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan 
berbangsa dan bernegara sampai dengan tahun 2020.
- 231 -BAB II
CITA-CITA LUHUR BANGSA INDONESIA
Cita-cita luhur bangsa Indonesia telah digariskan 
oleh para pendiri negara seperti dicantumkan dalam 
alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut :
“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan 
Indonesia telah sampailah kepada saat yang 
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan 
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil dan makmur.”
Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, disebutkan pula :
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk 
suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 
- 232 -segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
Kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia 
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan 
Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan 
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.”
Cita-cita luhur tersebut adalah cita-cita sepanjang 
masa yang harus selalu diupayakan pencapaiannya. 
Dalam rangka mewujudkannya, disusunlah Visi 
Indonesia 2020.
- 233 -BAB III
TANTANGAN MENJELANG TAHUN 2020
Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2020, bangsa 
dan negara menghadapi tantangan keadaan dan 
perubahan saat ini dan masa depan, baik dari dalam 
maupun luar negeri.
Pertama, pemantapan persatuan bangsa dan 
kesatuan negara
Kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya 
merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan 
dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara 
baik merupakan tantangan dalam mempertahankan 
integrasi dan integritas bangsa. Penyebaran penduduk 
yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah 
yang menggunakan konsep negara kepulauan sesuai 
dengan Wawasan Nusantara merupakan tantangan 
pembangunan daerah dalam lingkup Negara 
- 234 -Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, 
pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi 
pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara.
Kedua, sistem hukum yang adil
Semua warga negara berkedudukan sama di 
depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. 
Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk 
kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan 
tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah 
terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum 
dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan 
tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum 
ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, 
dan pembelaan hak asasi manusia.
Ketiga, sistem politik yang demokratis
Tantangan sistem politik yang demokratis adalah 
terwujudnya kedaulatan di tangan rakyat, partisipasi 
rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai 
politik yang aspiratif dan efektif, pemilihan umum yang 
berkualitas. Sistem politik yang demokratis ditopang oleh 
budaya politik yang sehat, yaitu sportivitas, menghargai 
perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan 
kedamaian, dan antikekerasan dalam berbagai bentuk. 
Semua itu diharapkan melahirkan kepemimpinan 
nasional yang demokratis, kuat dan efektif.
- 235 -Keempat, sistem ekonomi yang adil dan produktif
Tantangan sistem ekonomi yang adil dan produktif 
adalah terwujudnya ekonomi yang berpihak pada 
rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang 
adil, dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis 
pada kegiatan rakyat, yang memanfaatkan sumber 
daya alam secara optimal dan berkesinambungan, 
terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan, 
dan kelautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi 
tersebut diperlukan sumber daya manusia yang 
kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap 
tenaga kerja. Di samping itu, negara mengembangkan 
ekonomi dengan mengolah sumber daya dan industri 
lainnya, termasuk industri jasa.
Kelima, sistem sosial budaya yang beradab
Tantangan terwujudnya sistem sosial yang 
beradab adalah terpelihara dan teraktualisasinya 
nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan 
nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga terwujud 
kebebasan untuk berekspresi dalam rangka pencerahan, 
penghayatan, dan pengamalan agama serta keragaman 
budaya. Sistem sosial yang beradab mengutamakan 
terwujudnya masyarakat yang mempunyai rasa saling 
percaya dan saling menyayangi, baik terhadap sesama 
masyarakat maupun antara masyarakat dengan 
- 236 -institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan 
masyarakat mencakup peningkatan mutu pendidikan, 
pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, 
peningkatan penghasilan rakyat, rasa aman, dan 
unsur-unsur kesejahteraan rakyat lainnya.
Keenam, sumber daya manusia yang bermutu
Tantangan dalam pengembangan sumber daya 
manusia yang bermutu adalah terwujudnya sistem 
pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan 
sumber daya manusia yang andal dan berakhlak 
mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era 
globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber 
daya manusia yang bermutu tersebut memiliki 
keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan 
mampu membangun budaya kerja yang produktif dan 
berkepribadian.
Ketujuh, globalisasi
Tantangan menghadapi globalisasi adalah 
mempertahankan eksistensi dan integritas bangsa dan 
negara serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan bangsa 
dan negara. Untuk menghadapi globalisasi diperlukan 
kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan, baik 
di sektor negara maupun di sektor swasta.
- 237 -BAB IV
VISI INDONESIA 2020
Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya 
masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, 
bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, 
serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan 
Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator 
utama sebagai berikut :
1. Religius
a. terwujudnya masyarakat yang beriman, 
bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran 
agama, khususnya yang bersifat universal dan 
nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, 
dihayati dan diamalkan dalam perilaku 
kesehariannya;
- 238 -b. terwujudnya toleransi antar dan antara umat 
beragama;
c. terwujudnya penghormatan terhadap martabat 
kemanusiaan.
2. Manusiawi
a. terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-
nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
b. terwujudnya hubungan harmonis antar manusia 
Indonesia tanpa membedakan latar belakang 
budaya, suku, ras, agama dan lain-lain;
c. berkembangnya dinamika kehidupan 
bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan 
martabat manusia;
d. terwujudnya keseimbangan antara hak 
dan kewajiban dalam perilaku kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Bersatu
a. meningkatnya semangat persatuan dan 
kerukunan bangsa;
b. meningkatnya toleransi, kepedulian, dan 
tanggung jawab sosial;
c. berkembangnya budaya dan perilaku sportif 
- 239 -serta menghargai dan menerima perbedaan 
dalam kemajemukan;
d. berkembangnya semangat antikekerasan;
e. berkembangnya dialog secara wajar dan saling 
menghormati antar kelompok dalam masyarakat.
4. Demokratis
a. terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara 
lembaga penyelenggara negara dan hubungan 
kekuasaan antara pemerintahan nasional dan daerah;
b. menguatnya partisipasi politik sebagai 
perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan 
umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, 
dan rahasia, efektifitas peran dan fungsi partai 
politik dan kontrol sosial masyarakat yang 
semakin meluas;
c. berkembangnya organisasi sosial, organisasi 
kemasyarakatan, dan organisasi politik yang 
bersifat terbuka;
d. terwujudnya mekanisme kontrol di dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara;
e. berkembangnya budaya demokrasi: transparansi, 
akuntabilitas, jujur, sportif, menghargai 
perbedaan;
- 240 -f. berkembangnya sistem kepemimpinan yang 
regaliter dan rasional.
5. Adil
a. tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa 
diskriminasi;
b. terwujudnya institusi dan aparat hukum yang 
bersih dan profesional;
c. terwujudnya penegakan hak asasi manusia;
d. terwujudnya keadilan gender;
e. terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan 
terhadap hukum;
f. terwujudnya keadilan dalam distribusi 
pendapatan, sumberdaya ekonomi dan 
penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya 
praktek monopoli;
g. tersedianya peluang yang lebih besar bagi 
kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan 
tertinggal.
6. Sejahtera
a. meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya 
pendapatan penduduk sehingga bangsa Indonesia 
menjadi sejahtera dan mandiri;
- 241 -b. meningkatnya angka partisipasi murni anak usia 
sekolah;
c. terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi 
seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelayanan 
kepada penyandang cacat dan usia lanjut, seperti 
pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan 
energi dan air bersih;
d. tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh 
lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan 
yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat 
dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi 
kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan 
yang bermutu, terjangkau dan merata;
e. meningkatnya indeks pengembangan 
manusia (human development index), yang 
menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan 
dan kesehatan secara terpadu;
f. terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya alam yang adil, merata, ramah 
lingkungan dan berkelanjutan;
g. terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam 
masyarakat.
- 242 -7. Maju
a. meningkatnya kemampuan bangsa dalam 
pergaulan antarbangsa;
b. meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu 
bekerjasama dan bersaing dalam era globalisasi;
c. meningkatnya kualitas pendidikan sehingga 
menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai 
dengan standar nasional dan internasional;
d. meningkatnya disiplin dan etos kerja;
e. meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan 
pengembangan teknologi serta pembudayaannya 
dalam masyarakat;
f. teraktualisasikannya keragaman budaya 
Indonesia.
8. Mandiri
a. memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam 
menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan 
bernegara di tengah-tengah pergaulan antar 
bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain;
b. terwujudnya politik luar negeri yang 
berkepribadian dan bebas aktif;
c. terwujudnya ekonomi Indonesia yang bertumpu 
- 243 -pada kemampuan serta potensi bangsa dan 
negara termasuk menyelesaikan hutang luar 
negeri;
d. memiliki kepribadian bangsa dan identitas 
budaya Indonesia yang berakar dari potensi 
budaya daerah.
9. Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara
a. terwujudnya penyelenggaraan negara yang 
profesional, transparan, akuntabel, memiliki 
kredibilitas dan bebas KKN;
b. terbentuknya penyelenggara negara yang peka 
dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi 
rakyat di seluruh wilayah negara termasuk 
daerah terpencil dan perbatasan;
c. berkembangnya transparansi dalam budaya dan 
perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.
- 245 -BAB V
KAIDAH PELAKSANAAN
1. Menugaskan kepada semua penyelenggara 
negara untuk menggunakan Visi Indonesia 
2020 sebagai pedoman dalam merumuskan 
arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara.
2. Visi Indonesia 2020 perlu disosialisasikan 
sehingga dipahami dan dipergunakan oleh 
masyarakat sebagai acuan dasar dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.
- 247 -BAB VI
PENUTUP
Dengan Visi Indonesia 2020 diharapkan secara 
bertahap akan dapat diwujudkan cita-cita luhur bangsa 
Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang 
diberkati Tuhan Yang Maha Esa.
- 249 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR VIII/MPR/2001
TENTANG
REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN 
PEMBERANTASAN DAN
PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI, 
DAN NEPOTISME
- 251 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VIII/MPR/2001
TENTANG
REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA,
- 252 -Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3,