Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor reHuN Tahun 1945 Pasal 3?
Dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor reHuN Tahun 1945 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;
c.Pegawai...
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
c. Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu dan belum
diberhentikan sebagai pegawai;
d. Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Repubtik
Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan
negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun; dan
e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2) Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan
tunjangan profesi maka tunjangan kinerja diberikan
sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan
tunjangan profesi pada kelas jabatan yang sama.
(3) Jika tunjangan profesi yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari tunjangan kinerja
pada kelas jabatan yang sama maka tunjangan profesi
yang diberikan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan
Arsip Nasional Republik Indonesia yang tidak diberikan
tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan
profesi pada kelas jabatan yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.