Apa substansi hukum dari Pasal 21 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, khususnya BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBDesa, Pasal 21, adalah:

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan 
kewenangan Desa. 
(2) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan 
dengan ketentuan: 
a. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari 
jumlah Belanja Desa digunakan untuk: 
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan 
perangkat Desa; 
2. operasional kantor desa; 
3. tunjangan dan operasional BPD; dan 
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. 
b. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari 
belanja Desa digunakan untuk mendanai: 
1. penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
2. pelaksanaan pembangunan Desa; 
3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 
4. pemberdayaan masyarakat Desa. 
(3) Belanja Desa untuk operasional kantor Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 
merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan 
operasional perkantoran pemerintahan Desa. 
(4) Belanja Desa untuk operasional BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 merupakan 
belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional 
perkantoran dan biaya musyawarah desa BPD. 
(5) Insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 adalah bantuan 
uang untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga 
dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan 
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman 
dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.