Apa norma yang terkandung dalam Pasal 31 Penetapan Mulai Berlakunya Undang -Undang 1950 Nomor 18 Tahun 2017?
Substansi Penetapan Mulai Berlakunya Undang -Undang 1950 Nomor 18 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG, khususnya BAB XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 31, memuat:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul. 
Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal 29 Desember 2017 
 
BUPATI BANTUL, 
 
 
 
SUHARSONO 
Diundangkan di Bantul 
pada tanggal 29 Desember 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
 
 
RIYANTONO 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 201 7 NOMOR 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
DAERAH ISTIMEW A YOGYAKARTA : ( 18,73 /2017 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 PENJELASAN 
 
ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 
NOMOR 18 TAHUN 2017 
 
TENTANG 
 
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG 
 
I. UMUM 
 
Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang 
wajib ditera dan ditera ul ang, dibebaskan dari tera ulang, dibebaskan baik 
dari tera maupun tera ulang dan syarat -syarat yang harus dipenuhinya. 
Berdasarkan keperluan penggunaannya, alat -alat ukur, takar, timbang, 
dan perlengkapannya (UTTP) terdiri atas : 
yang digunakan untuk keperluan yang menyangkut kepentingan 
umum; 
yang digunakan untuk keperluan pengawasan (kontrol) perusahaan; 
dan 
yang khusus hanya untuk keperluan rumah tangga. 
 
Penyelenggaraan tera/tera ulang atas alat -alat UTTP dilaksanakan 
dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar 
memperoleh pelayanan dari kegiatan perdagangan, perindustrian, atau 
kepentingan umum lainnya secara benar dan akurat. 
 
Penyelenggaran tera/tera ulang merupakan urusan pemerintahan di 
bidang p erdagangan sub urusan metrologi legal. Berdasarkan Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 t entang Pemerintahan Daerah, urusan dimaksud merupakan 
urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, yang sebelum berlakunya Undang -
Undang dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
 
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang metrologi le gal, 
Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang -Undang Nomor 2 Tahun 
1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang 
Serta Syarat -syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya , 
serta pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. 
 
Peraturan Daer ah ini secara umum mengatur mengenai satuan dasar 
dan lambang satuan, UTTP dan kewajiban tera/tera ulang, tanda tera, 
mekanisme pelayanan tera/tera ulang dan kelembagaannya, tata cara 
pendaftaran pelayanan tera/tera ulang, perbuatan yang dilarang atas 
pema nfaatan UTTP, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan atas 
UTTP yang dipergunakan masyarakat. 
 
 
 
 
14 
 
II. PASAL DEMI PASAL