Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 25 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 25 Tahun 1945 tentang PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Batu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu . 
3. Walikota adalah Walikota Batu . 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batu. 
5. Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat 
Daerah adalah Bagian Protokol dan Rumah Tangga 
Sekretariat Daerah Kota Batu . 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan ta hunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
7. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
8. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki 
jabatan tertentu dalam organisasi pemerintah . 
9. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas 
untuk mengurus barang daerah dalam proses 
pemakaian yang ada di Bagian Protokol dan Rumah 
Tangga Sekretariat Dae rah Kota Batu . 
10. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan milik 
Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk 
Walikota, Wakil Walikota, dan Bagian Protokol dan 
Rumah Tangga Sekretariat Daerah . 
11. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan 
milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk 
operasional dinas lapangan. 
12. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat 
BBM adalah bahan bakar yang wajib di pergunakan 
oleh kendaraan dinas jabatan dan operasional sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
Halaman 4 dari 6 Hlm…