Menurut NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003, apa isi dari Pasal 37?
Pasal Pasal 37 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, pada , menyatakan:

(11 Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan 
status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh 
dari beban l\PBD dan perolehan lainnya yang sah 
kepada Bupa.ti. 
(21 Pengajuan permohonan sebagaimana dimakeud pada 
ayat (11 dilakukan setelah ditP.rim11nya barang milik 
daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada 
tahun ansgaran yang berkenaan. 
(3) Permohonan penetapan status penggunaan barang 
milik da.erah eebagairnana dimaksud pa.da ayat (2) 
diajukan secara tertuhs oleh Pengguna Darang kepada 
Bupati paling lambat pada akhir tahuri berkenaan. 
(41 Bupa.ti menerbitkan keputusan penetapan status 
penggunaan barang milik daerah seti.ap tahun. 
( 11 Penge1ola Barang menetapkan status penggunaan 
barang berdaearkan kewenangan yang didelego.sikon 
oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat 
(2). 
(21 Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
mekanieme: 
a. pcngguna Barang mengajukan permohorian 
penetapan status penggunaan barang milik daerah 
yang diperoJeh dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah kepada Pengelola Barang. 
b. pengajuan perrnohonan sebagaimana dimaksud 
pa.da huruf a clilakukan setelah diterimanya barang 
milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan 
barang pada tahun anggaran yang berkenaan. 
c, pennohonan penetapan status penggunaan barang 
milik daerah dio.jukan secera tertubs oleh Pcngguna 
Barang kepada Pengelola Barang paling larnbar 
pada akhir tahun berkenaan. 
(3) Pengajuan pennohonan penetapan status penggunaan 
barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disertai dokumen. 
(4) Terhadap pengajuan permohonan penetapan status 
pengunaa.n baning milik daerah ~bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan JM!nelitiRn 
sebsgaimana ketentuan dalam Pasal 41. 
(SJ Berdasarkan basil penelitian sebagaunana dimaksud 
pada ayat (4), Pengelola Harang menetapkan status 
penggunaan barang milik daerah. ~ .. Pasal 4l Pa.ragraf Kedua 
Penetapan Status Penggunaan Barang 
Milik. Daerah Oleh Pengelula Barang (1) Betdaaarkan hsuiil penelitian sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (1), Bupati menetapkan status 
penggunaan barang milik daerah. 
(2) Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat Ill ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 
(3) DHhm1 mu Bupati tidak menyetujui permohonan 
Pengguna Barang eebagaimana dimaksud dahun Paw 
37 ayat (1), Bupati melalui Pengelola Barang 
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang 
d1serw aJa.san. Pasal 40 
------ ,_. __ --- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pennohonan 
penga.lihan status penggunaan barang rnilik daerah, diatur 
dengan Peraturan Bupati. ~ Pasal 44 (11 Pengallhan status pengguna.an barang mlllk daerah 
berdaearkan inifliatif dari Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa1 42 ayat l21 huruf a dilakukan 
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada 
Pengguna Barang. 
(21 Pengalihan status penggunaa.n barang milik daerah 
sebagaimanadimaksud dalam Paw 42 ayat (21 hurufb 
dari PenlJSWla Barang kepada Pengguna Barang 
lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati. 
(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 dilakukan terhadap barang milik daerah 
yang berada dalam penguallaAIJ. Pengguna Barang dan 
tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang 
bersangkutan. 
(41 Penp.lihan status penggunaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 dilakukan tanpa kompensasi clan tidak 
dilkuti dengan pengadaan barang milik daerah 
pengganti. Pasal 43 (II Barang milik dacrah dapat dilakukan pengalihan status 
penggunaan. 
(2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: 
a. inisiatif dari Bupati; dan 
b. permohonan dari pengguna barang lama. Pasal 42 &ipnKedWI 
Penplihan Status Penggunaan Barang Mili.k Daerah (61 DalaJn hal Pengelola Barang tidak menyetujui 
perm.ohonan Pengguna Harang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Pengelola Barang mcncrbitkan surat 
penol.akan kepada Pengguna Barang disertai alaaan. 
status 
dapat Pasa148 
(l) Barang milik daerah yang telah ditetapkan 
penggunaannya pada Pengguna Bara.Ilg, 
digunakan untuk dioperasikan oJeh pihak lain. Bagiel'I Keempat 
Penetapan Status Penggunaan liarang Milik Daerah 
Untuk Dioperaisikan Oleh Pihak Lain Po.sal 47 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pennohonan 
pengajuan penggunaan sementara barang milik daerah, 
penelitian, persetujuan dan penetapannya diatuT dengan 
Peraturan Bupati. Pasal46 
(I} Penggunaan sementara ba.rang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dituangkan 
dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan 
Pengguna Barang sementara. 
(2) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul 
se1e.ma janglm. waktu penggunaan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dibebankan 
kepada Pengguna Barang/ Kuasa. Pengguna Barang 
yang menggunakan sementara barang milik daerah 
bersangkuten. ,. .. Bagian Ketiga 
Penggunean Sementara Darang Milik Da.erah