Bagaimana redaksi normatif Pasal 161 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF, Pasal 161 berbunyi:

(1) Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 118 ayat 
(3) dan Pasal 123 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan 
tertulis. 
(2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan 
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang 
waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap 
tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa 
pembatasan kegiatan pembangunan. 
(3)Pemilik. .. 
r-i -95-
(3) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat 
belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan 
atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dikenakan sanksi berupa penghentian sementara 
pembangunan dan pembekuan izin mendirikan Bangunan 
Gedung. 
(4) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat 
belas) hari kalender dan tetap tidak melakukanperbaikan 
atas pelanggaran se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, 
pencabutan izin mendirikan Bangunan Gedung, dan 
perintah pembongkaran Bangunan Gedung. 
(5) Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan 
pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, 
pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas 
biaya Pemilik Bangunan Gedung kecuali bagi pemilik rumah 
tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung 
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah. 
(6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah, Pemilik Bangunan Gedung juga dikenakan denda 
administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh 
per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang 
bersangkutan. 
(7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat 
dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah 
mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.