Apa norma yang terkandung dalam Pasal 141 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 6 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 6 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, khususnya , Pasal 141, memuat:

dan Pasal 
156 ayat (1) Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk 
peraturan daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ay at (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3259); 
3. Undang -Unda ng Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 
4. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentu kan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268 ); 
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
SALINAN 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 
dan 
BUPATI BANGKA SELATAN 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 
TERTENTU.