Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR Nomor 3 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR Nomor 3 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVlSI, pada BAB I - KETENTUANUMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Tirnur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi yang selanjutnya disebut
LPPL Radio dan Televisi adalah lembaga penyiaran radio Dan televisi yang
berbentuk badan hokum yang didirikan oleh pemerintah daerah,
menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat
independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan
untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio
Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)
untuk televisi.
6. Dewan Pengawas adalah Organ LPPL Radio dan Televisi yang berfungsi
mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang
menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran
publik.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio dan Televisi yaitu unsur
pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung
jawab atas penyelenggaraan lembaga Penyiaran Publik.
8. Manajemen Penyelenggara Penyiaran adalah segala sesuatu yang mengatur
sumber daya manusia, program, produksi dan keuangan.
9. Kolegial adalah mengikat bersarna sarna atau seluruhnya, selain ke direksi
dan bawahannya, juga dewan pengawasnya dan atasan atau institusi
induknya
Pasal2 ...
- 4 -
Pasal2
Pembentukan LPPLRadio dan Televisi bertujuan untuk:
menjadi media pendidikan dan informasi;
menjadi media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan
masyarakat;
melestarikan budaya daerah dan hiburan yang sehat;
mendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan; dan
menjadi perekat sosial.