Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN POLEWALI MANDAR Nomor 3 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN POLEWALI MANDAR Nomor 3 Tahun 1945 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Nega ra Republ ik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 4286 ); 
3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pe rbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 4 335); 
4. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 44 00); 
5. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pem bentu kan Pro vinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 
4422 ); 
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 200 4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No mor 126 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 13 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 457 5); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 6 Tahun 2005 tentang S istem Informasi Keuangan D aerah (Lembaran 
Negara R epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4576 ); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 200 5 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa 
Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 200 5 Nomor 160); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 65 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 45 93); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4616); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 200 7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 9 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4 693); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 
5165 ); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tenta ng Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 
18. Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 1); 
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 201 7 tentang Perubahan A tas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201 6 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 201 7 
(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 10); 
 
 
Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/526/Sul bar/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 
2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 
2. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 201 7 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali 
Mandar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 20 17 Nomor 67); 
3. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali 
Mandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pole wali Mandar Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua ata s Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar 
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 9) ; 
4. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 
37); 
5. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabu paten Polewali 
Mandar (Berita D aerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 40) ; 
 
Dengan Persetujuan Bers ama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
dan 
 
BUPATI POLEWALI MANDAR 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGG UNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.