Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib 
memiliki izin penanaman modal dari Bupati, kecuali penanam modal skala usaha mikro dan kecil. 
(2) Penanam modal usaha mikro dan kecil dapat diberikan izin usaha apabila 
dikehendaki oleh pemilik usaha. 
(3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : 
a. izin prinsip; dan b. izin usaha. 
(4) Setiap penanam modal yang memiliki modal Rp. 500.000.000,00 (lima 
ratus juta) ke atas wajib memiliki izin prinsip dan terdaftar dalam SPIPISE. 
(5) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila 
terjadi perubahan wajib mengajukan perubahan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi penanaman modal.