Apa substansi hukum dari Pasal 24 PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN, khususnya BAB V - KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK, Pasal 24, adalah:

(1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh 
DPMPTSP seb agaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) Direktorat 
Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak. 
(2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat status valid atau tidak valid. 
(3) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Wajib 
Pajak memenuhi ketentuan : 
a. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem 
informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan 
b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 
(dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib 
Pajak sesuai dengan ketentuan perundang -undangan . 
(4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak 
yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
layanan publik tertentu pada pemerintah daerah dapat diberikan. 
(5) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaiman a 
dimaksud pada ayat (3), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak 
yang memuat status tidak valid.