Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, BAB III - HIBAH, Pasal 5 berbunyi:

huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga : 
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki 
Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri 
Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota ; atau 
c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan 
berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh 
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui 
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal 
atau Pimpinan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan 
kewenangannya. 
(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 
diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan 
hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal7 
(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam