Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 47 PERATURAN BUPATI KAUR Nomor ~r Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KAUR Nomor ~r Tahun 2018 tentang PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, pada BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, Pasal 47 menjelaskan:

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai : 
a. pagu indikatif Desa; 
b. pendapatan asli Desa; 
c. swadaya masyarakat Desa; 
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan 
e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten. 
(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi : 
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
• 
-20 -
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; 
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; 
f. pendayagunaan sumber daya alam; 
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; 
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa 
berdasarkan kebutuhan inasyarakat Desa; dan 
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.