Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 129 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 129 Tahun 2018 tentang RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, pada , Pasal 5 dinyatakan:

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
a. rincian Anggaran Transfer ke Daerah; dan
b. rincian Dana Desa.
(2) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. nnclan .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA-4-
a. rincian Dana Perimbangan;
b. rincian Dana Insentif Daerah; dan
c. rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan
Daerah Istimewa Yograkarta.
(3) Rincian Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf a terdiri atas:
a. rincian Dana Transfer Umum; dan
b. rincian Dana Transfer Khusus.
(4) Rincian Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hunrf a terdiri atas:
a. rincian Dana Bagi Hasil; dan
b. rincian Dana Alokasi Umum.
(5) Rincian Anggaran Dana Transfer Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. rincian Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
b. rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
(6) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
a. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler;
b. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan; dan
c. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi.
(7) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
(8) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(a) huruf a terdiri atas:
a. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
menurut Provinsi/KabupatenlKota, tercantum dalam
Lampiran VI;
b. rincian...
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA-5-
b. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeridan Pajak Penghasilan Pasal 2l menurut
Provinsi/KabupatenlKota tercantum dalam Lampiran
VII;
c. rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
menurut Provinsi tercantum dalam Lampiran VIII;
d. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam MinyakBumi dan Gas Bumi menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran
IX;
e. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineraldan Batubara menurut Provinsi/KabupatenlKota
tercantum dalam Lampiran X;
f. rincian Dana Bagr Hasil Sumber Daya AIam Kehutanan
menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam
Lampiran XI;
g. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan
menurut KabupatenlKota tercantum dalam Lampiran
XII; dan
h. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas
Bumi menurut Provinsi/KabupatenlKota tercantum
dalam Lampiran XIII,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
(9) Rincian Dana Alokasi Umum menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
huruf b tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
(10) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
tercantum dalam Lampiran XV yang mempakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(11) rincian...
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA-6-
(11) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
huruf b tercantum dalam Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
(12) Rincian Dana Insentif Daerah menurut
Provinsi/KabupatenlKota sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b tercantum dalam Lampiran )fl/II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
(13) Rincian Dana Desa menurut KabupatenlKota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum
dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(14) Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagai akibat dari:
a. perubahan data; dan/atau
b. kesalahan hitung,
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(15) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) menjadi dasar bagi menteri
teknis/pimpinan lembaga dalam menetapkan petunjuk
teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing
jenis paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden
ini diundangkan.
(16) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) htrruf a diarahkan penggunaannya untuk:
a. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk
belanja infrastruktur daerah; dan/ atau
b. memenuhi anggaran yang diwajibkan dan/atau
membayar iuran yang diwajibkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(17) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pelaporan,
dan penerapan sanksi atas penggunaan Dana Transfer
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (16), diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan.
(18) Dana. . .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA-7 -
(18) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf b digunakan untuk mendukung kegiatan yang
sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2OL9.