Apa saja yang diatur dalam Pasal 22 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN Nomor 43 Tahun 2014?
Ketentuan dalam PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan, BAB VIII - SANKS I, Pasal 22 menetapkan:

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa lainnya, perlu 
dilakukan pembinaan dan Sanksi bagi Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa 
yang tidak disiplin Pengelolaan Administrasinya tidak sesuai dengan ketentuan , 
maka perlu diberikan Sanksi berupa: 
Teguran dari Bupati dan untuk pengalokasian ADD, Bantuan Keuangan Desa 
lainnya untuk tahun berikutnya perlu dipertimbangkan; 
Surat Pertanggungjawaban dana ADD termasuk Penghasilan Tetap Sangadi 
dan Perangkat Desa serta Tunjangan Lembaga lainnya di Desa dimasukan 
selambat -lambatnya satu bulan sesudah pencairan; 
Apabila sampai pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2) diatas, maka pencairan hak-hak lainnya untuk 
berikutn ya belum dapat disalurkan (tidak dicairkan); 
Jika dalam Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban ADD 
terindikasi penyelewengan dana ADD, maka akan diberikan sanksi sesuai 
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sampai pada tingkat 
pemberhentian , pemberian dana ADD pada Desa yang bersangkutan; 
Bagi Sangadi dan atau Tim Pengelola keuangan Desa , yang dengan sengaj a 
menyalahgunakan Alokasi Dana Desa, sehingga tidak sesuai dengan 
peruntukkan dalam RKADes/DPADes , maka kembali kepada Pakta Integritas , 
dan siap mempertanggungjawabkan dan siap mengembalikan Kerugian 
Keuangan Negara, selanjutnya diberhentikan dari Jabatan dan diproses 
secara hukum.