Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 48 Tahun 2012?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 48 Tahun 2012 tentang TUGAS , FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah . 
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat. 
5. Dinas Daerah adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung 
Barat. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 
Bandung Barat . 
7. Sekretariat adalah Sekre tariat pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Kabupaten Bandung Barat . 
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Kabupaten Bandung Barat . 
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten Bandung B arat. 
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Kabupaten Bandung Barat . 
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas 
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat . 
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan. 
 
3 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas, wewenang d an hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka 
mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah. 
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP 
adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk 
mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan 
organisasidalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang 
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungja wab yang disusun 
secara berkala. 
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat 
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 
(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD) yang dis ampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah. 
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ 
adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan 
oleh Bupati kepada DPRD. 
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejaht erakan masyarakat. 
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah. 
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.