Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945.
Redaksi dari KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, pada , Pasal 7 menjelaskan:

Dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber Hukum 
dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini, 
maka Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 
tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber 
Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan 
Peraturan Perundangan Republik Indonesia dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya 
Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 ayat 
(1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 112 -Pasal 8
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.
 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 18 Agustus 2000
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
- 113 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR V/MPR/2000
TENTANG
PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN 
NASIONAL
- 115 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/2000
TENTANG
PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN 
NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RE -
PUBLIK INDONESIA,