Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 10 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 10 Tahun 2018 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA , pada , Pasal 13 dinyatakan:

, dan ayat (4) 
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tah un 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa , maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran 
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa , Perangkat 
Desa, Dan Staf Perangkat Desa , Tunjangan Badan 
Permusyawaratan Desa, Tunjangan Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa, Tunjangan Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa Dan Tunjangan Pengelola Aset Di 
Kabupaten Tanah Laut ; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 19 65 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Da erah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang -
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang -
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
2 
 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 19 53 Nomor 9); 
2. Undang -Undan g Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
3. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 495); 
 4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar an Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
 5. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara 
Repoblik Indonesia Nomor 4578); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang U ndang Nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peratura n Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ; 
 8. Peraturan Menteri Dalam Ne geri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 201 5 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 6 Nomor 5); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 201 5 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 6 Nomor 6); 
3 
 
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 201 6 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 201 6 Nomor 6); 
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11); 
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabup aten Tanah 
Laut Nomor 523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Laut Tahun 2 017 Nomor 23); 
 
MEMUTUSKA N : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN 
TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA , PERANGKAT DESA, 
DAN STAF PERANGKAT DESA , TUNJANGAN BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN PEMEGANG 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, TUNJANGAN 
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN 
TUNJANGAN PENGELOLA ASET DESA DI KABUPATEN TANAH 
LAUT .