Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 85 TAHUN 2016, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
- 2 -
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9); 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 53); 
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506); 
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; 
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang 
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 
- 3 -
14. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampung (Berita Daerah 
Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16); 
15. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah 
Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1); 
16. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 
tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 
Nomor 58); 
17. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten 
Berau Tahun 2015 Nomor 59); 
18. Peraturan Bupati Berau Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau 
Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 
Nomor 31); 
19. Peraturan Bupati Berau Nomor 82 Tahun 2016 tentang Alokasi 
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk 
Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten 
Berau Tahun 2016 Nomor 82); 
20. Peraturan Bupati Berau Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 
Nomor 83); 
21. Peraturan Bupati Berau Nomor 84 Tahun 2016 tentang Alokasi 
Dana Kampung Se-Kabupaten Beru Tahun Anggaran 2017 
(Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 84); 
22. Peraturan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kampung Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 
Berau Tahun 2016 Nomor 85); 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG. 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 85) 
diubah sebagai berikut: 
- 4 -
1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Berau Romawi V Standarisasi 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, 
Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Ketua RT, 
Honorarium Pengelolaan Keuangan Kampung, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 
dan Perjalanan Dinas dan Program/Kegiatan prioritas Tahun 2017 Sesuai 
Visi-Misi Bupati Berau, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
a. Pada Angka 5. Standarisasi Kegiatan prioritas Tahun 2017 Sesuai Visi-
Misi Bupati Berau, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
5. Standarisasi Kegiatan Prioritas Tahun 2017 Sesuai Visi-Misi Bupati 
Berau 
No Kegiatan Standarisasi Keterangan 
1 Pembangunan / 
Pemberdayaan 
RT (Program 50 
juta s/d 100 
juta per-RT) 50 jt s/d 100 jt 1. sesuai hasil 
Musyawarah Kampung 
yang tertuang dalam 
APBK; 
2. bentuk Program/ 
Kegiatan di setiap RT 
(bukan uang Kas); 
3. melibatkan partisipasi 
RT setempat; 
4. tidak tumpang tindih 
dengan 
Program/Kegiatan dari 
sumber dana lainnya. 
2 Pembangunan / 
pemeliharaan 
Rumah Ibadah 
Masjid/ 
Mushola/ 
Gereja Maksimal 
Rp. 100.000.000,-1. sifatnya stimulan per 
rumah ibadah; 
2. proposal/usulan dari 
Panitia tahun 
sebelumnya; 
3. bentuk Barang/bahan 
bangunan; 
4. pengadaan melalui 
Pemerintah Kampung/ 
TPK. 
3 Santunan 
Kematian bagi 
Warga Miskin 2.000.000/org 1. dianggarkan dalam 
APBK; 
2. bersifat perkiraan; 
3. permohonan dari ahli 
waris. 
4 Bantuan 
kepada 
Lembaga 
Pendidikan 
(TK/PAUD/TPA 
dan sejenisnya) 
Yang dimiliki 
oleh 
Pemerintah 
Kampung 1. Jumlah Murid 
5 s/d 20 = Rp. 
2.000.000,-
(dua juta 
rupiah) per 
bulan/lembaga 
pendidikan. 
2. jumlah Murid 
21 s/d 40 = Rp. 
3.000.000,-
(tigajuta 
rupiah) per 
bulan / lembaga 1. Diberikan kepada 
Lembaga pendidikan 
TK/PAUD/TPA dan 
sejenisnya Milik 
Pemerintah Kampung; 
2. diberikan bantuan 
kepada Lembaga 
Pendidikan 
TK/PAUD/TPA dan 
sejenisnya; 
3. Penggunaan bantuan 
diserahkan kepada 
Lembaga pendidikan 
- 5 -
pendidikan. 
3. Jumlah Murid 
lebih dan 40 -
Rp. 5.000.000,-
(lima juta 
rupiah) per 
bulan/lembaga 
pendidikan. yang bersangkutan; 
4. Berkoordinasi dengan 
Dinas Pendidikan, 
BKPRMI dan Instansi 
terkait. 
5 Bantuan 
kepada 
Lembaga 
Pendidikan 
(TK/PAUD/TPA 
dan sejenisnya) 
Yang dimiliki 
oleh Pihak III/ 
Yayasan (bukan 
milik 
Pemerintah 
Kampung) 1. jumlah Murid 5 
s/d 20 = Rp. 
2.000.000,-
(dua juta 
rupiah) per 
bulan / lembaga 
pendidikan. 
2. jumlah Murid 
21 s/d 40 = Rp. 
3.000.000,-
(tigajuta 
rupiah) per 
bulan / lembaga 
pendidikan. 
3. jumlah Murid 
lebih dan 40 = 
Rp. 5.000.000,-
(lima juta 
rupiah) per 
bulan / lembaga 
pendidikan. 1. diberikan kepada 
Lembaga pendidikan 
TK/PAUD/TPA dan 
sejenisnya milik Pihak 
III/ Yayasan (bukan 
milik kampung); 
2. diberikan bantuan 
kepada Lembaga 
Pendidikan 
TK/PAUD/TPA dan 
sejenisnya; 
3. penggunaan bantuan 
diserahkan kepada 
Lembaga pendidikan 
yang bersangkutan; 
4. berkoordinasi dengan 
Dinas Pendidikan, 
BKPRMI dan Instansi 
terkait. 
6 Imam 
Masjid/Gereja, 
Penghulu, Da'i 1.000.000 / org / 
bin 1. berdasarkan SK 
Kepala Kampung 
2. penetapan Imam 
Masjid/ Gereja, 
Penghulu, Da'i 
koordinasi dengan 
Instansi berwenang; 
2. koordinasi Kemenag, 
MUI, BAMAG. 
7 Santunan Fakir 
Miskin, jompo, 
stroke, cacat 
janda/Duda 250.000/org/Bln 1. ditetapkan 
berdasarkan hasil 
musyawarah 
kampung; 
2. ditetapkan oleh Kepala 
Kampung; 
3. SK koordinasi dengan 
Dinas Sosial dan 
Instansi berwenang; 
4. bilamana tidak diberi 
santunan, tidak ada 
yang membantu (Garis 
kemiskinan paling 
bawah); 
5. fakir miskin Rawan 
sosial ekonomi. 
- 6 -
8 Asuransi warga 
Fakir Miskin 
(Kartu Berau 
Sejahtera) Jaminan BPJS 
Kelas III 1. tidak termasuk d 
dalam jaminan BPJS 
Nasional dan 
Kabupaten; 
2. koordinasi BPJS 
terkait MoU Kampung 
ctLcLU. IVCCcLlilctLctli, 
3. koordinasi dengan 
Bappeda dan Dinas 
Sosial dan instansi 
terkait Data Fakir 
Miskin. 
9 Posyandu 300.000 / tahun/ 
Kader 1. dianggarkan untuk 
Pemberian Makanan 
i amDanan [r M i j, 
2. Posyandu/Posyandu 
Lansia; 
3. PMT Posyandu / 
Posyandu Lansia 
Pn 7 iflfl _ / Viatri / r\ro I\p. / .OUU, / Uayl 1 Uig. 
10 Perpustakaan 
Kampung 700.000/bln/org 1. Pengurus inti 
Perpustakaan, 
maksimal 2 orang; 
2. Ditetapkan Kepala 
Kampung. 
11 Pembangunan 
llllldbll UKLUI 
Kampung 
melalui Alat 
Berat Pemda 
(UPTD PU) Sesuai dengan 
rvrtjj ^i\.eiicaiia 
Anggaran Biaya) 1. untuk pembangunan 
ivaiiipuug U-Uii 
kepentingan Umum, 
tanpa Sewa alat berat; 
2. dianggarkan dalam 
APBK untuk BBM dan 
Operator. 
Keterangan : 
1. Kriteria Lembaga Pendidikan (TK/TPA/PAUD dan sejenis) 
sebagaimana dimaksud point 4 dan 5 adalah : 
a. terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
(Akte pendirian); 
b. memiliki tempat lokasi pendidikan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 
c. memiliki kepenguru san yang j elas; 
d. data pendukung sebagai lembaga pendidikan (Jumlah Murid, 
Guru, Jadwal Pelajaran, Jadwal Jam belajar minimal 4 (empat) 
hari/minggu, Kurikulum, Kepengurusan/ Pengelola dsb) . 
2. Untuk efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, Kampung 
tidak menambah/mengangkat Guru TK/PAUD/TPA baru dan 
sejenis dengan memaksimalkan Guru TK/PAUD/TPA dan sejenis 
yang sudah aktif mulai Tahun 2016; 
3. Untuk efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, Kampung 
tidak mendirikan/menambah jumlah lembaga pendidikan 
TK/PAUD/TPA dan sejenis dengan memaksimalkan lembaga 
pendidikan yang sudah ada. 
Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. 
Ditetapkan di Tanjung Redeb 
Diundangkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal, 26 Ap^il 2017 
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR" 2