Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 96 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 96 Tahun 2018 tentang INTEGRASI ANGKUTAN PENGUMPAN KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan satuan kerja 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 
4. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur 
pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
6. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya 
disebut Transjakarta adalah badan usaha yang didirikan oleh 
Pemerintah Daerah dan rnitra Badan Usaha -Milik Daerah 
sebagai bagian dan i Badan Usaha Milik Daerah yang 
menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta. 
7. Angkutan Pengumpan atau Feeder adalah angkutan umum 
dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan 
massal. 
8. Trayek Bus Rapid Transit adalah Jarin_gan layanan angkutan 
eumum yang menggunakan lajur khusus yang dioperasikan 
berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang berkontrak 
dengan Transjakarta. 
9. Trayek Angkutan Pengumpan adalah Trayek Angkutan Umum 
yang terhubung dengan Trayek Bus Rapid Transit. 
10. Layanan Angkutan 'Lainnya adalah layanan angkutan umum di 
luar Bus Rapid Transit dan Pengumpan yang dioperasikan oleh 
PT Transportasi Jakarta. 
11. Layanan Angkutan Transjakarta adalah layanan angkutan 
umum Bus Rapid Transit, Pengumpan dan Layman Angk -atan 
Lainnya yang dioperasikan oleh Transjakarta. 
12. Operator Angkutan Mitra Transjakarta adalah badan hukum 
yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Transjakarta 
untuk memberikan Layanan Sistem BRT, Layanan Angkutan 
Pengumpan dan! atau Layanan Angkutan Lainnya. 
13. Operator Angkutan Umum adalah operator/pemilik armada 
angkutan umum yang pada saat Peraturan Gubernur ini 
ditetapkar_ memiliki Izin Usaha Angkutan/Izin Penyelenggaraan 
Angkutan dan i Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki 
sejumlah armada yang saat ini masih beroperasi, dan belum 
memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Transjakarta. 
14. Harga Rupiah per Kilometer atau selanjutnya disebut Harga 
Rp/Km adalah harga per kilometer tempuh angkutan pada saat 
beroperasi yang dibayarkan Perseroan. 
15. Tarif terintegrasi adalah tarif gabungan dan i 2 (dua) atau lebih 
angkutan umum yang digunakan dalam satu perjalanan 
penumpang. 
16. Penyelenggaraan Jasa Layanan Angkutan Umum Secara 
Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola Operasi adalah 
penyelenggaraan operasional jasa layanan angkutan umum 
dimana seluruh kegiatan operasional dan perawatan 
dilaksanakan oleh Perseroan.