Menurut PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 39?
Pasal Pasal 39 dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, pada BAB IV - BELANJA BANTUAN SOSIAL, menyatakan:

(1) Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi belanja 
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, 
disampaikan kepada Bupati dan diadministrasikan/dicatat oleh Bagian yang menangani urusan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial pada Sekretariat Daerah. 
(2) Bagian yang menangani urusan administrasi bantuan hibah dan 
Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal belanja Bantuan Sosial dan selanjutnya dalam hal terdapat 
ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal, 
maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Bantuan Sosial yang bersangkutan. 
(3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Bantuan Sosial 
sesuai persyaratan administratif, maka Kepala Bagian yang menangani 
urusan administrasi bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada 
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Bupati. 
(4) Proposal yang telah diterima oleh Bupati selanjutnya di disposisi kepada 
kepala SKPD terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang meliputi: a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, oleh SKPD yang 
membidangi Pemberdayaan Perempuan; 
b. penanggulangan bencana oleh SKPD yang membidangi 
penanggulangan bencana; 
c. pendidikan, oleh SKPD yang membidangi Pendidikan; 
d. kesehatan, oleh SKPD yang membidangi Kesehatan; 
e. keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan, oleh Bagian yang 
menangani urusan administrasi bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah; 
- 29 - 
 
 f. kesejahteraan sosial, oleh SKPD yang membidangi Sosial; 
g. koperasi dan usaha kecil menengah, oleh SKPD yang membidangi 
Koperasi, Usaha Kecil Menengah; dan 
h. pemberdayaan masyarakat, oleh SKPD yang membidangi 
pemberdayaan masyarakat. 
 
Bagian Ketujuh 
Evaluasi Permohonan