Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN Nomor 5 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN Nomor 5 Tahun 2018 tentang TATACARA PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN, BAB III - PEMECAHAN DAN MUTASI SUBJEK PBB -P2, Pasal 7 menetapkan:

(1) Bangunan Strata Title sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 
dapat dilakukan pemecahan SPPT PBB -P2 berdasarkan kepemilikan atau 
kepenghunian. 
(2) Pemecahan SPPT PBB -P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
mengesampingkan atau menghilangkan Tanah Bersama dan Bangunan 
Bersama. 
(3) Pemecahan SPPT PBB -P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mem enuhi 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Tanah Bersama dan Bangunan Bersama yang telah dilakukan Pertelaan 
dengan dilengkapi bukti pendaftaran usulan daftar Pertelaan dari 
instansi yang berwenang apabila belum diterbitkan surat keputusan 
pengesahan Pertelaan; 
b. fotokopi sertifikat unit atas nama pe ngembang; 
c. data pembeli berdasarkan AJB atau yang masih dalam bentuk PPJB; 
d. fotokopi bukti pelunasan PBB -P2; 
e. surat pernyataan tidak memiliki utang PBB -P2 paling sedikit 5 (lima) 
tahun; 
f. fotokopi akta pendirian/perubahan Badan; 
g. fotokopi identitas pemohon; 
h. asli dan fotokopi SPPT PBB -P2 tahun berkenaan; dan 
i. surat kuasa bermeterai cukup, jika dikuasakan. 
(4) Pemecahan SPPT PBB -P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
didasarkan atas permohonan tertulis dari pengembang. 
(5) Tata Cara Pemecahan SPPT PBB -P2 diatur dengan Keput usan Kepala 
BPPDRD . 
 
Bagian Kedua 
Mutasi Subjek SPPT PBB -P2