Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, , Pasal 13 menetapkan:

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat : 
a. nirlaba, sukarela , dan sosial yang dibentuk berdasarkan pe raturan 
perundang -undangan; 
 
8 b. nirlaba, sukarela , dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan 
Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri , Gubernur, atau Bupati; atau 
c. nirlaba, sukarela , dan bersifat sosial kemas yarakatan berupa kelompok 
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya 
diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui 
pengesahan atau pen etapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala 
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d , diberikan kepada Organisasi 
Kemasyarak atan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah 
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi 
menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia sesuai peraturan perundang -undangan.