Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, pada BAB III - KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM, Pasal 4 dinyatakan:

( 1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan 
atau perpanjangan izm kepada PD di lingkungan 
Pemerintahan Daerah wajib melampirkan fotocopy 
rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 
peiabat penvelenzzara BPJS Ketenagakeriaan setempat 
(2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan 
pengurusan atau perpanjangan izin kepada PD di 
lingkungan Pemerintahan Daerah wajib melampirkan 
fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 
dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan 
setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib 
lapor ketenagakerjaan . 
(3) Rekomendasi 'kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 
berisikan: 
I 
a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi 
tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau 
perusahaan; dan 
b. Ketenagakerjaan pembayaran iuran bulan terakhir 
kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.