Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 13 menetapkan:

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara p erdata ma upun pid ana 
dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang 
dilakukan dengan iktikad baik di dal am maupun di luar sidang pengadilan 
sesuai standar bantuan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundan g-Undangan dan/atau Kode Etik Advokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 Paragraf 2 
Penerima Bantuan Hukum