Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI MELAW Nomor 34 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MELAW Nomor 34 Tahun 2017 tentang ARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA eoR!'' KAB UPATEN MELA¢, 'LINGKUNGAN PEMERINTAH, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

an Bupati ini, yang dimaksud 
perat " , Daerah adalah Kabupaten Melawi 
' 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kab ut te Mela aupaten el wi, 
Bupati adalah Bupati Kabupaten Melawi 
' 
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Mclawi yang menjalankan fungsi cksckutif dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Komisi Pembcrantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya 
disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/bentuk 
lainn ya tentang uraian dan rincian informasi mcngenai Harta Kekayaan, 
data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainn ya atas 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 
e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kckayaan sccara clcktronik 
yang dilakuk an oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 
Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk 
menyampaikan dan mcngumumkan harta kekayaannya. 
Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan 
LHKPN. 
Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelcnggara Negara 
kepada KPK. 
Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Pcnyelenggara Negara 
kcpada Publik. 
Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk olch instansi untuk 
mengclola aplikasi c-LHKPN di lingkungan instansinya. 
Admin Unit Kcrja adalah pcgawai yang ditunjuk olch instansi untuk 
mcngclola aplikasi c-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.