Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 3 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, pada , menyatakan:

( 1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan 
kewenangan sebagai berikut: 
a. mengumumkan kepada masyarakat akan diadakan 
Pemilihan Kepala Desa; 
b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan 
pelaksanaan pemilihan; 
c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada 
Bupati melalui camat; 
d. melakukan pendaftaran pemilih dan menetapkan daftar 
pemilih sementara dan pemilih tetap; 
e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; 
f. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian 
administrasi persyaratan bakal calon; 
g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan 
setelah diverifikasi dan diseleksi oleh Panitia Kabupaten; 
h. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih; 
1. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; 
j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 
k. membentuk Satuan Pengamanan di lokasi kampanye dan 
tempat dilangsungkannya pemungutan suara; 
I. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan 
tempat pemungutan suara; 
m. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampaye; 
n. melaksanakan pemungutan suara; 
o. membuat Berita Acara pada setiap tahapan Pemilihan 
Kepala Desa; 
p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan 
mengumumkan hasil pemilihan; 
q.menetapkan ... 
-6-
q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan 
melaporkannya kepada: 
1. BPD dalam hal Panitia dibentuk oleh BPD; atau 
2. Pemerintah Desa dalam hal Panitia dibentuk oleh 
musyawarah desa; 
dengan tembusan Camat. 
r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan 
serta laporan pertanggungjawaban keuangan. 
(2) Apabila panitia pemilihan kepala desa tidak 
melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dikenakan sanksi yang lebih 
lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. 
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: