Bagaimana redaksi normatif Pasal 121 dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Norma hukum dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 121 berbunyi:

(1) Pemeriksaan kela.ika.n fungsi ba.ngunan gedung 
dilakukan setelah bangunan gedung selesai 
dila.kBllllalum oleh pelaksana konstruksi sebeham 
diserahkan kepada pemilik bangunan gedung. 
(2) Pemerikecum kelnilmn fungsi bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh 
penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung, 
kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah 
tinggal dcrct oleh Pemerintah Daerah. 
(31 Segala biaya yang diperl.Ukan untuk pemeriksaan 
kelaikan fungsi oleh penycdia jaaa pengkajian teknie 
bangunan gedung menjBdi mnggung jawab ~milik 
atau pengguna 
(4) Pemerintah Oaerah dalarn melakukan pemeriksaan 
kelaikan fungai bangunan gedung dapat mengikut 
sertakan pengkaji teknis profesional dan penilik 
bangunan (lndlding inspecwry yang bersertifikat 
sedangka.n pemilik tetap bertanggungjawab clan 
berkewajiban untuk menjaga keandalan bangunan 
gedung. 
(5} Dalam hal belum terdapat pengkaji telmis bangunan 
gedung, pengkajian teknis dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah t1an d.ape.t bekerja sama dengan asosiasi 
profesi yana terkait dengan bangunan gedung. ,.- -. Petugaa pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 berwenang: 
a. memasuki dan menpdakan pemeriksaan di tempar 
pelaksanaan konstruksi setelah menunjukkan tanda 
pengenal dan surat tugas; 
b. menggunakan acuan peraturan umum bahan 
bangunan, rencana kerja syarat-syarat dan IMB; 
c, memerintahkan untuk menyingkirkan bahan 
bangunll11 dan bangunan y11ng tidak memenuhi 
syara.t yang dapat mengancam kesehatan serta 
keselam.e.tan umum; dan 
d. menghentikan pelaksanaan konstruksi dan 
melaporkan kepada instansi yang berwenang. Pasal 120 (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi ba.ngunan gedung 
meliputi pemeriksaan kesesuasan fungsi, persyaratan 
tata. banglman, keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, kemudahan dan IMB. 
···--···--- .lo" • • Pasal 123 
(1) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung untuk proses penerbitan Sertifikat Lail< 
Fungsi (SLF1 bangunan gedung hunian rumah tinj!ga} 
tidak sederhana, bangunan gedung lainnya at.au 
bangunan gedung tertentu dilaku.kan oleh penyedia 
jasa pcngawasan ata.u men.ejemen konetruksi yang 
memiliki sertifikat keahlian. 
(2) Pelaka.uiaan. pemerikooan kelaikan fungsi bangunan 
gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan 
gedung fungsi khusus dilakuka.n oleh penyedia. jasa 
pengawaaan atau manajemen konstruksi yang 
memiliki isertifikat dan tim internal yang memiliki 
sertifilcat keahlian denpn memperhatikan 
pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi 
yang bertanggungjawab di bidang fungsi khusus 
terse but. 
(3) Pengkajian telmis untuk pemerilcsaan kelaikan fungsi 
bangunan gedung untuk prosee penerbitan SLF 
bangunan geclung hunian rumah tingal tidak 
sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnva 
dan bangunan gedung tertentu untuk kepentingan 
umum dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian 
tekni& konatruksi bangunan gedung yang mcmiliki 
AP-rtifikat keahlian. 
(4) Pelalmanoan pemerik8Q£Ul kela.ikan fungsi bangunan 
gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan 
gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa 
pengkajian teknis Jronstruk.si bangunan gedung yang 
memiliki 8Crl:ifilart keahhan dan tim internal yang 
memiliki semfilcat keahlfan d..mgan memperhatikan 
pengaturan internal dan rekomendasi. dari mstansi 
yang bertanggunrJawab di bidang fungsi di.maksud. .,--... (1) l'emilik/pengguna bangunan yang memiliki unit 
teknis dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian 
dapat melakukan pemeribaan berkala dalam rangka 
pemeliharaan dan pera.watan. 
(21 Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan 
konttak dengan pengelola berbentuk badan usaha 
yang memi1iki unit telmis dengan SDM yang 
bcrscrtifikat keahlian pemerikeacm berkala dalam 
rangka. pemeliharaan dan perawatan bangunan 
gedung. 
(3) Pemilik perorangan bangunan gedung dRpRt 
melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala 
selama yang benangku tan memiliki sertifikat 
keablian. Pasa1122 
---------------------·-·- -···· -·. ., ' (" Paragraf 5 
Tata Cara Penerbitan SI.F Bangunan Gedung 
Paeal 125 
(1) Penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan atas 
daSAr pennintaan pemilik/pengguna bengunan 
geduns untuk bangunan gedung yang telah eeleeai 
pe]aksanaan konstruksinya atau untuk perpanjangan 
SLF bangunan gedung yang telah pernah memperoleh 
SLfi'. 
(2) SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11 diberilcan dengan mengikuti prinsip 
pclayanan prirna dan tanpa pungutan biaya. 
(3) SLF bangunan gedung sehagaimana dimaksud pada 
dlberlkan setelah terpenuhtnya persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis seeuai denga.n 
fungsi dan klallifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. (1) Pemerlntah Da.erah khususnya instansi teknis 
pembina penyelenggaraan bangunan gedung dalam 
preses penerbitan SLF bangunan gedung 
m~aksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan 
kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah 
tinggal tunggal termaauk rumah tinggal tunggal 
~rhana dan rumah deret dan pemerikeaan berkala 
bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal clan 
rumah deret. 
(2) Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah 
sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat 
tenaga. teknls yang cukup, Pemertntah Daerah dapat 
menuga.skan penyedia jaea. pengkajian teknis 
kontruksi bangunan gedung untuk meJakukan 
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung 
hunian rumah tinggal tunggal sedernana clan rumah 
tinggal deret sederha.ne.. 
(3) Dalam hal penyedia. jasa sebagaimana dimaksud pada 
a.yat (21 belum tenedia, in&tan&i telmis pembino. 
penyelenggara bangunan gedung dapat bekerja sama 
dengan a.soaiasi profesi di bidang bangunan gedung 
untuk meJakukan pemeriksaan kelaikan fungsi 
bangunan gcdung. Pasal 124 (5) Hubungan kerja antara pemilik/pengguna bangunan 
ged.ung clan penyedia jasa. pengawasan/manajemen 
konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis 
konstruksi bangunan gedung dilaksanakan 
berda.sarkan ikatBn kontrak. 
(4) Persyaratan admini!rtrJ1tif sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1): 
a. pada proses pertama kali SLF bangunan gedung: 
1. kesesuaian data aktual dengan data dalam 
dokumen status hak at.as tanah; 
2. keseaualan data aktual dengan data dalam 
IMB dan/atau dokumen sin.tu& kepemilikan 
bangunan gedung; dan 
3. kepemilikan dokumen IMB. 
b. pada proaes perpanjangan SLF banguna.n ge(iung: 
1. kesesuaian data aktua1 dan/atau adanya 
perubahan dalam dokumen status 
kepemilikan bangunan gedung; 
2. kesesuaian data aktuaJ (terakhir) dan/atau 
adanya perubahan dalam dokumen statu& 
kepemilikan tanah; dan 
3. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau 
adanya perubahan data dalam dokumen IMB. 
(51 PersyaratBn teknis sebagaimana dimaksud pada 
adalah sebapi berikut: 
a. pada proses pertama kali SLF banganan gedung: 
I. keseauaian data aktual dengan data daJam 
dokumen pelaksanaan konstruksi termasuk 
as built dmwtngs, pedoman pengoperasian 
dan pemel.iharaan/perawatan bangurum 
ged.ung, pera]atan serta perlengkapan 
mekanika1 dan elektrikal dan dokumen ikatan 
kerja; 
2. pengujian lapangan (on site) dan/atau 
laboratorium untuk aepek ke:telamatan, 
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pAda 
struktur, peralatan dan perlengkapan 
bangunan gedung serta prasarana pada 
komponen lwnstrukai atau peralatan yang 
IDeJDerlukan data ~knis akurat &ei!Uai dengan 
pedoman teknis dan tat.a cara pemeriksaan 
kelaikan fungsi bangunan ge(iung. 
b. pada proses perpanjangan SlF bangunan gedung: 
1. kesesuaian data aktual dengan data dalam 
dokumen hasil pemeriksaan berkala, Japoran 
pengujian struktur, peralatan dan 
pl'!rlf!flglc11f111n bangunan gedung serta 
prasarana bangunan gedung, laporan hasil 
perbaikan dan/at.au penggantian pada 
kegiatan perawat.an, termasuk perubahan 
fungsi, intenllitas, arsitektrur dan dampak 
lingkungan yang ditimbulkan; 
.. (1) Pemanfatan bangunan gedung sebagaimana 
dim.aksud dalam Pasal 126 merupQkan kegiabul 
memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik 
memperoleh SLF. 
(2) Pemanfaatan sebagaimane. dirilaksud pada ayat (11 
dilaksanakan seeara t.ertib administtasi dan tertib 
teknis untujc menjamin kelaikan fungSi. bangunan 
gcdung tanpa mcnimbulkan dampak pcnting 
terhadap lingkungan. 
(3) Pemllik bangunan gedung untuk kependngan umum 
harua mengikuti program pertanggunpn terhadap 
kemungkinan kegaga1an bangunan gedung selama 
pemanfaatan bangunan gedung. Pasal 127 Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung metiputi 
pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan 
secara berkala, perpanjangan SLF dan pengawasan 
peman!aatan. Pasal 126 Paragraf 1 
Umum Bagian Keempat 
Kcgiatan Pcmanfa.atan Bangunan Gcdung 2. pengujian lapangan (on site) dan/atau 
laboratorium untuk aspek keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada 
etruktur, peralatan dan perlengkapan 
bangunan gedung serta. prasarana pada 
struktur, komponen konstruksi dan peralatan 
yang memerlukan data teknis akurat 
ter'!DlWUk pen1bahan fungsi, peruntukan dan 
int~nsitas, sn-si~ktur Mrtsi dampak 
lingkungan yang ditimbulkannya, sesuai 
denp.n pedoman teknis dan ta.ta cara 
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung. 
(6) Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad.a 
ayat {4) dicatat dalam daftar sima.J<, disimpulkan 
rlBlam surat {M!myatasin IM!mP.rilau:um la!laikan fung..qi 
bangunan gedung atau rekomendasi pada 
pemerikman pertama dan pemeriksaan berkala. 
.. Paaal 129 
(1) Kegiatan perawatan bangunan ged.ung sebagaimana 
djrnabud dalam Pasal 126 meliputi perbalkan 
den/atau penggantian bagian bangunan gedung, 
lromponen, bahan bangunan dan/at.au prasarana dan 
sarana berdasarkan rencana teknia perawar.an 
bangunan gedung. 
(2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam 
melakukan ket)atan perawatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat 1nengunalutn penyedia 
jaaa perawaum bangunan gedung bersertiilkat 
dengan deAAr ikatan kontrak berdasark.a.n peraturan 
perundang-undangan mengenai jasa konstruksi. 
(3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan 
perawatan bangunan ge<lung dengan tingkat 
kerusakan sec!ang dan berat cliJakuJcan setelah 
dokumen rencana tcknis perawatan biuigunan 
gedung disentjui oleh Pemerintah Daerah. Paragraf3 
Perawatan PamgN1f2 
Pemeliharaan