Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018?
Norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan, Pasal 4 berbunyi:

Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda
dengan KUA Tahun 2019 dan PPAS Tahun 2Ol9 hasil
pembahasan dengan DPRD, maka KUA Tahun 2Ol9 dan PPAS
Tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD
Tahun Anggaran 2019.
Pa$l 5
(l ) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator
kineq'a dari masing-masing target sasaran yang telah
ditetapkan dalam RKPD, sesuai dengan format evaluasi
RKPD.
(2 ) la.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), disampaikan
kepada Kepala Badan Perencana Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Inspektur paling Lambat 14 (empat
belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(3 ) L^aporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bag analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun
/(
berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang
bersangkutan.
Paral 6
Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum
dahm r ^rnpiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota, terdiri dari :