Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 40 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 40 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG /JASA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN, khususnya BAB IV - PRINSIP PENGAOAAN BARANG /JASA, Pasal 4, memuat:

Prinslp pengadaan barang jasa pada BLUD RSUD: 
Efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD harus sesuai dengan 
fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD, menjamin 
keberlangsungan pelayanan. 
Efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD menggunakan dana 
BLUD yang dialokasikan para kurun waktu tertentu sesual dengan 
proporsional pendapatan BLUD pada kurun wak.tu tersebut 
. 7. 
Transparan, yaitu pengadaan barang jasa BLUD yang 
membertkan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di 
BLUD. 
Praktik blsnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD 
mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan 
tata ketota pemerintahan yang baik dan benar. 
Akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD, dapat 
dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamln pelayanan 
BLUD. 
BABV 
PElAKSANAAN PENGADAAN RARANG/ JASA 
PasalS 
Petaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD RSUD dilakukan oleh 
Pejabat Pengadaan BLUD at.au Panltia Pengadaan BLUD yang 
dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD. 
Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan 
barang/jasa yang leblh bermutu, efektif dan eflslen dengan 
proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan 
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan 
BLUD RSUD.