Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 Pasal 77?
Dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, BAB III - KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB, Pasal 77 mengatur sebagai berikut:

(1) Proses penerbitan IMB bertahap meliputi :
a. tahap penerbitan IMB Pondasi; dan
b. tahap penerbitan IMB.
(2) Tahap penerbitan IMB Pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf ameliputi :
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis
terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. dalam haldokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi
persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dan permohonan IMB
Pondasi dikembalikan kepemohon dengan dilengkapi keterangan
perbaikan rencana teknis dan surat pemberitahuan hasil penilaian
dokumen rencana teknis;
c. dalam haldokumen rencana teknis secara umum dapat disetujui danrencana pondasi dinyatakan sudah memenuhi persyaratan teknis,
Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan atas rencana pondasi
secara tertulis;
d. persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c
meliputi paraf pada setiap lembar dokumen rencana pondasi dan
surat persetujuan dokumen rencana pondasi;
e. DPMPTSP menghitung nilai retribusi IMB yang merupakan
perhitungan yang bersifat sementara;
f. DPMPTSP menetapkan nilai retribusi IMB Pondasi sebesar 10
(sepuluh) persen dari nilai retribusi IMB sementara sebagaimana
dimaksud pada huruf e;
g. nilai retribusi IMB Pondasi yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada huruf fdisampaikan kepada pemohon dalam bentuk
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
h. Saat pengambilan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) IMB
Pondasi, pemohon wajib menyerahkan formulir surat pemyataan
akan membayar nilai retribusi IMB yang tersisa sesuai dengan
perhitungan rinci yang dilakukan kembali setelah perhitungan
sementara oleh DPMPTSP.
i. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
kepada DPMPTSP; dan
j. DPMPTSP menerbitkan dokumen IMB Pondasi.
(3) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis,
surat persetujuan dokumen rencana pondasi, dan formulir surat
pemyataan akan membayar nilai retribusi IMB yang tersisa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf b,huruf d,dan huruf htercantum dalam
Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
(4) Tahap penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b
meliputi :
a. TimTeknis DPMPTSP melanjutkan penilaian dokumen rencana teknis
bersamaan dengan proses penghitungan nilai retribusi sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf e;
b. dalam hal dokumen rencana teknis harus diperbaiki tanpa
mempengaruhi rencana pondasi, dokumen rencana teknis
dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dengan dilengkapi
keterangan perbaikan rencana teknis;
c. dalam haldokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan
secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen rencana
teknis dansurat persetujuan dokumen rencana teknis;
d. DPMPTSP menghitung ulang nilai retribusi IMB;
e. DPMPTSP menetapkan nilai retribusi IMB yang merupakan sisa yang
harus dibayarkan oleh pemohon sebesar nilai retribusi hasil hitung
ulang dikurangi nilai retribusi IMB Pondasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)huruf f;
f. mlai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada huruf fdisampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
g. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
kepada DPMPTSP; dan
h. DPMPTSP menerbitkan dokumen IMB.
(5) Format surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)huruf ctercantum dalam Lampiran Iyang
meru pakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
(6) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor
Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf g
dan huruf hserta ayat (4)huruf fdan huruf gsesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.