Menurut PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 2 Tahun 1945, apa isi dari Pasal  1?
Pasal Pasal  1 dalam PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 2 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB  I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

DalamPeraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kotaadalah Kota Bogor.
2.Pemerintah DaerahKotaadalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenan gan daerah
otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
44.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
6.Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah
adalahWali Kota.
7.Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah .
8.Barang Milik Daerah adalah semua barang yangdibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9.Pengelola Barang Milik Daer ahyang selanjutnya disebut
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
barang milik daerah .
10.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat
Daerah yang m empunyai fungsi pe ngelolaan Barang Milik
Daerah selakupejabat pengelola keuangan daerah.
11.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah .
12.Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah
yang melaksanakan satu atau beb erapa program .
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
14.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Pengguna Barang adala h kepala unit kerja
atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang
untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik -baiknya .
515.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat
yang melaksanakan fung sitata usaha Barang Milik Daerah
pada Pengguna Barang .
16.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang .
17.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
dan menatausahakan Barang Milik Daerah padaPejabat
Penatausahaan Barang.
18.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional
Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah
pada Pengguna Barang.
19.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah
pada Pen gelola Barang .
20.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah
pada Pengguna Barang.
21.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah
pada Kuasa Pengguna Barang .
22.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya .
23.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu
opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik
Daerah pada saat tertentu .
24.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat
dan Penilai Pemerintah Daerah .
625.Pengelolaan Barang M ilik Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan
dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, peng hapusan,
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian .
26.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan Barang Milik Daerah
untuk menghubungkan pengadaan barang yan g telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang .
27.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan
Barang Milik Daerah untuk peri ode 1 (satu) tahun .
28.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik
Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang bersangkutan .
29.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang
Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan .
30.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uang tunai .
31.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan da n setelah jangka waktu tersebut
berakhir diserahkan kembali kepada Wali Kota .
32.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP
adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
pendapatan dae rah atau sumber pembiayaan lainnya .
733.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah
pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanaholeh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh piha k
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu .
34.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah
pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang dis epakati.
35.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya
disingkat KSPI adalah kerja sama antara pemerintah daerah
dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .
36.Penanggung Jawab Proyek Ke rjaSama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah Wali Kota atau badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia
atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan
perundang -undangan.
37.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang
Milik Daerah .
38.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang .
39.TukarMenukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah yang dilakukan antara pemerinta h pusat
dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah,
atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain,
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang,
paling sedikit dengan nilai seimbang.
840.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,
antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah
kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian .
41.Penyertaa nModal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham daerah pada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya
yang dimiliki negara .
42.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik
dan/atau kegunaan barang milik daerah .
43.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik
Daerah dari daftar bar ang dengan menerbitkan keputusan
dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya .
44.Penatausah aan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang
Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan .
45.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik
Daerah.
46.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah
yangmerupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik
Daerah.
47.DaftarBarang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data
seluruh Barang Milik Daerah .
48.Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data
Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing -masing
Pengguna Barang .
949.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat
dataBarang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing -masing
Kuasa Pengguna Barang .
50.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki pemerintah
daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian
dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil
pemerintah daerah y ang bersangkutan .
51.Pihaklainadalah pihak -pihak selain kementerian/lembaga
danpemerintah daerah .
BABII
ASAS, RUANG LINGKUP, DANKEDUDUKAN
Pasal2
Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan be rdasarkan
atas asas fungsional, kepastian huk um, transparansi
dan keterbukaan , efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Pasal3
Ruang lingkup Perat uran Daerah ini adalah:
a.pejabat pengelola barang milik daerah;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran ;
c.pengadaan;
d.penggun aan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
i.pemusnahan ;
j.penghapusan;
10k.penatausahaan;
l.pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;
m.pengelolaan Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah
yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Ba dan
Layanan Umum Daerah:
n.Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan
o.ganti rugi dan sanksi.
Pasal4
Kedudukan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian
dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan
secara terpisah dari pengel olaan Barang Milik Negara.
Pasal5
Barang Milik Daerah meliputi:
a.Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD; atau
b.Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya
yang sah.
Pasal6
(1)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud d alam Pasal 5
dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapa tkan
pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain
sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah
daerah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tidak dapat disi tasesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.
Pasal7
(1)Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf a,
dilengkapi dokumen pengadaan.
11(2)Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lai nnya
yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b
dilengkapi dokumen perolehan.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
Pasal8
Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lai nnya
yang sah meliputi:
a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan
atau yang sejenis;
b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan
dari perjanjian/kontrak;
c.barang yang diperoleh berdasarkan keten tuanperaturan
perundang -undangan;
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi
atas penyertaan modal pemerintah daerah .
Pasal9
Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf a meliputi
hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga
internasional sesuai peraturan perundang -undangan.
Pasal10
Barang yang diper oleh sebagai pelaksanaan
dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
hurufb antara lain berasal dari:
a.kontrak karya ;
b.kontrak bagi hasil ;
c.kontrak kerja sama ;
12d.perjanjian dengan negara lain/lembaga interna sional; dan
e.kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha
dalam penyediaan infrastruktur.