Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017 pada Pasal 45?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH, BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, Pasal 45 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. 
(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP 
melakukan perbaikan dokumen rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
() Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP 
esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala D "Yelenggarakan Musyawarah Perencanaan' Pembangt7" 
esa. 
Paragraf 7 
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan D Pasal 46 esa 
(1) �ep�a Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan embangunan Desa yang diadakan untuk membah menyepakati rancangan RKP Desa. a as dan 
(2) Musyawarah .•. 47 
Desa untuk 
RKP Desa 
(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, 
dan unsur masyarakat. 
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; 
dan 
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 
(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat 
melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat.