Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN DAERAH KAB UPATEN BURU Nomor 11 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KAB UPATEN BURU Nomor 11 Tahun 2017 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB UPATEN BURU, Pasal 6 menetapkan:

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dapat melakukan pengeluaran 
yang belum tersedia anggarannya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Mendahului Perubahan APBD, yang 
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD. 
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ; dan 
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan 
darurat. 
JO 3. Lam piran III 
4. Lam piran IV 
5. Lampiran V 
6. Lam piran VI 
7. La.mpiran VII 
8. La.m piran VIII 
9. La.mpiran IX 
10. La.mpiran X 
11. Lam piran XI 
(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggar an yang berkenaan; 
b. Program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant yang bersumber dari dana transfer ke daerah; dan 
c. Keperluan mendesak lainn ya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat.