Bagaimana redaksi normatif Pasal 
13 dalam PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014 tentang URUSAN PEMERINTAHAN, BAB VI - I, Pasal 
13 berbunyi:

Per
a
turan Daerah ini mulai be
rlaku pada tanggal diundangkan.
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, meme
rintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatan
nya dalam
 
Lem
baran Daerah 
Kabupaten
 
Kutai Barat.
 
 
 
Ditetapkan di Sendawar
 
pada tanggal, 7 November 2017.
 
 
BUPATI KUTAI BARAT,
 
 
 
 
 
 
ttd
 
 
 
FX.YAPAN
 
 
 
 
Diundangkan di Sendawar
 
p
ada tangga
l, 
7 November 2017.
 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN
 
KUTAI BARAT,
 
 
 
 
ttd
 
 
 
 
 
 
YACOB TULLUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN
 
KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 7.
 
 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAER
AH 
KABUPATEN
 
KUTAI BARAT, 
PROPINS
I KALIMANTAN TIMUR : 7/71/2017.
 
Nama
 
Jabatan
 
Paraf
 
H. Edyanto Arkan, S.E.
 
Wakil Bupati
 
 
Drs. Yacob Tullur, M.M
 
Sekda
 
 
Silas Sinar, S.Sos
 
Ass. I
 
 
Misran Effendi, S.STP., M
.Si.
 
Kabag. Pemerintahan
 
 
Yosef Stevanson, S.H.
 
Kabag. Hukum
 
 
Pidesia, S.E., M.Si.
 
Kasubbag. Kumdang
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya
 
KEPALA BAGIAN HUKUM,
 
 
Yosef Stevanson
 
NIP. 19710119 200112 1 005
 
-
8
-
 
 
Perda 
–
 
Kubar/180/2017
 
 
PENJELASAN
 
 
ATAS
 
 
PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN KUTAI BARAT
 
NOMOR 7 TAHUN 2017
 
 
TENTANG
 
 
URUSAN PEMERINTAHAN 
KONKUREN 
YANG MENJADI
 
KEWENANGAN
 
DAERAH
 
 
I. Umum
 
 
 
Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan 
Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang
-
Undang Nomor 32 
Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi
 
dengan perkembangan keadaan, 
ketatanegaraan, dan tuntuta
n penyelenggaraan pemerintah
an daerah. 
Muatan Undang
-
Unda
ng Pemerintah
an Daerah te
rsebut membawa banyak 
perubahan dalam penyelenggaraan
 
pemerintahan. Salah satunnya adalah 
pembagian urusan pemerintahan daerah
 
 
Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang 
menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kutai Barat ini memuat antara 
lai
n mengenai pembagian urusan dalam penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah. Pembagian urusan Pemerintah Daerah ini bermaksud untuk 
mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai 
Barat.
 
 
 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 
kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan 
pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas urusan 
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan 
pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
 
 
 
Urus
an yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui Perangkat 
Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan melalui 
Peraturan Kepala Daerah.
 
 
 
Dengan pokok
-
pokok materi seperti yang diuraikan di
atas, maka 
disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum 
penyelenggaran Urusan Pemerintah Konkuren di Kabupaten Kutai Barat. 
Hal
-
hal yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, diatur 
dan ditetapkan lebih lanjut dengan Per
aturan Kepala Daerah.
 
 
PASAL DEMI PASAL