Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 pada Pasal 24?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, BAB V - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, Pasal 24 menyebutkan bahwa:

(1)Reperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh
anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau
Bapemperda berdasarkan Propemperda .
(2)Reperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD,
komisi, gabungan komisi, atau Bapemp erda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai
penjelasan atau keterangan dan/atau naskah
akademik.
(3)Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
a.pokok pikiran dan materi muatan yan g diatur;
b.daftar nama; dan
c.tanda tangan pengusul.
(4)Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada
yang telah melalui peng kajian dan
penyelarasan, memuat :
a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
b.sasaran yang ingin diwujudkan;
c.pokok pikiran, ruang ling kup, atau objek yang
akan diatur; dan
d.jangkauan dan arah pengaturan.
(5)Penyampaian Reperda sebagaimana dimaksud pada
diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(6)Dalam hal Reperda sebagaimana dimaksud pada
mengatur mengenai:
a.APBD provins i;
b.pencabutan perda provinsi; atau
c.perubahan perda yang hanya terbatas men gubah
beberapa materi ,
disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat
pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.