Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 21 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 21 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PEMBERIAN, khususnya , Pasal 12, adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agam
a dan Pendidikan Keagamaan, 
menyebutkan bahwa Pemerintah/Pemerintah Daerah 
memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada 
pendidikan keagamaan;
 
 
c.
 
bahwa 
berdasarkan pertimbangan
 
sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a
 
dan huruf b, 
 
maka perlu 
menetapkan Peratur
an Bupati tentang 
Pedoman 
Pe
mberian
 
Hibah Berupa Uang Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pandeglang kepada Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Pandeglang untuk 
Bantuan Kepada 
Madrasah Diniyah 
Takmiliyah 
Awaliyah 
(MD
T
A) di 
K
abupaten Pa
ndeglang;
 
Mengingat
 
:
 
1.
 
Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 
2.
 
Undang
-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tent
ang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2003 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 
3.
 
Undang
-
Undang Nomor 
23
 
Tahun 20
1
4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20
1
4 No
mor 
244
, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587
) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang
-
Undang Nomor 
9
 
Tahun 20
15
 
tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang
-
Undang Nomor 
23
 
Tahun 20
1
4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Ne
gara Republik Indonesia Tahun 20
15
 
Nomor 5
8
, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 
5679
);
 
4.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran
 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 
5.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 200
7
 
Nomor 
124
, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4
769
);
 
6.
 
Peraturan P
emerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar 
(Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 200
8
 
Nomor 
90
, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4
863
);
 
7.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan
 
(Lembaran Negara Repu
blik 
IndonesiaTahun 200
8
 
Nomor 
9
1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4
864
);
 
8.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembar
an Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157);
 
9.
 
Peraturan Menteri Agama Nom
or 13 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
V
ertikal 
Kementerian Agama;
 
10.
 
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 
 
 
11.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
 
Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa 
kali terakhir 
dengan 
dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 
14
 
Tahun 2016
 
tentang Perubahan 
Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah
;
 
 
 
MEMUTUSKAN:
 
 
Menetapkan
 
:
 
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH (APBD) KA
BUPATEN PANDEGLANG KEPADA KANTOR 
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK 
BANTUAN KEPADA MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH 
AWALIYAH (MDTA)
 
DI KABUPATEN PANDEGLANG