Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 43 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG, pada , Pasal 43 menjelaskan:

B
(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, tetap
dilantik sebagai Kepala Desa.
10
(2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme,
makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi
Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati
memberhentikan sementara yang bersangkutan dari
jabatannya sebagai Kepala Desa.
(3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di
pengadilan sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi
Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati
memberhentikan sementara yang bersangkutan dari
jabatannya sebagai Kepala Desa.
(4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik
menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama
Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari
jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat
Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai
Penjabat Kepala Desa.
(5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), yang tidak hadir
pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri
kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung
sejak tanggal pelantikan.
(7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
, melaksanakan tugas dan wewenang Kepala
Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil
pemilihan kepala Desa antar waktu melalui
musyawarah Desa.
8.Ketentuan huruf b ayat (2) diubah dan diantara ayat (3)
dan ayat (4) dalam Pasal 50 disisipkan 2 (dua) ayat
sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :