Apa saja yang diatur dalam Pasal 31 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000 tentang RENCANA ZONASIWILAYAH PESISIRDANPULAU-PULAU KECIL, Pasal 31 menetapkan:

ayat(2)huruf asampai dengan huruf cmeliputi:
a.araban AL-PL-PN berupa Blurpelayaran antarprovinsi
dengan Provinsi, meliputi:
1.alurpelayaran Bitung -Goroutaio -Luwuk -Kolonodale -
Kendari -Raha -BauBau-Makassar -Labuan Bajo -
Bima -Ampana -Benoa yang selanjutnya disebut AL-AP-
PN-Ol;
2.alur pelayaran Gorontalo -Bitung -Ternate yang
selanjutnya disebut AL-AP-PN-02;
3.alurpelayaran Gorontalo -Bitung Balikpapan -Makassar
-Surabaya -Jakarta yang selanjutnya disebut AL-AP-PN.
03;
4.alur pelayaran Anggrek -Buol -Tolitoli -Balikpapan -
Pantoloan -Makassar -Surabaya -Jakarta yang
se1anjutnya disebut AL-AP-PN-04;
5.alur pelayaran Kwandang -Tarakan -Balikpapan -
Sebatik yang se\anjutnya disebut AL-AP-PN-05;
6.alur pelayaran Kwandang -Samarinda -Surabaya yang
selanjutnya disebut AL-AP-PN-06;
-47-
7.alur pelayaran Gorontalo -Semarang -Surabaya -
Jakarta yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-07;
8.alurpelayaran Bitung -Anggrek -Surabaya -Semarang -
Jakarta yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-08; dan
9.alur pelayaran Tilamuta -Semarang -Samarinda yang
selanjutnya disebut AL-AP-PN-09.
b.arahan AL-PL-PR be1"U.pa alUl"pelayaran penghubung antara
pulau-pulau dengan daratan utama maupun antar provinsi
diProvinsi, meJiputi:
1.alur pelayaran Tilamuta -Dolong -Wakai- Ampana -
Pagimana -Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-
01;
2.alur pelayaran Tilamuta -Dolong -Wakai -Ampana -
Pagimana -Gorontalo -Kolonodale -Makassar yang
selanjutnya disebut AL-AP-PR-02; dan
3~alur pelayaran Kwandang -Paleleh -Leok -Lokodadi -
Buol- Toli-toli -Wani yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-
03.
c.arahanAL-AP-PL berupa alur pelayaran menghubungkan
setiap kecamatan pesisir diProvinsi, meliputi;
1.alur pelayaran Marisa -Tilamuta -Gorontalo yang
selanjutnya disebut AL-AP-PL-Ol;
2.alur pelayaran Sumalata -Kwandang -Anggrek yang
selanjutnya disebut AL-AP-PL-02;
3.alurpelayaran Bone Bolango -Gorontalo yang selanjutnya
disebut AL-AP-PL-03;
4.alur pelayaran Saronde -Kwandang yang selanjutnya
disebut AL-AP-PL-04; dan
5.alur pelayaran Tilamuta -Gorontalo yang selanjutnya
disebut AL-AP-PL-05.
(2)Ketentuan mengenai lokasi dan titik koordinat AL-AF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf asampai dengan
huruf ctercantum dalam Lampiran 111yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
:
-48-
Paragraf2
AIurKabel danIatau PipaBawah Laut
Pasa133
(1)Arahan pengembangan AL-APK-PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31ayat(3)meliputi:
a.alur pipa saluran perbenihan BPP Lamu yang selanjutnya
disebut AL-APK-PKL-G 1;
b.alurpipa saluran BBU Libuo yang selanjutnya disebut AL-
APK-PKL-02;
c.alurpipa saluran BBU Dunu yang selanjutnya disebut AL-
APK-PKL-03;
d.alur pipa saluran PLTU Anggrek yang selanjutnya disebut
AL-APK- PKL-04;
e.alur pipa saluran Gas Elpiji Anggrek yang selanjutnya
disebutAL-APK -PKL-05;
talurpipasaluran perbenihan Rumput Laut yang selanjutnya
disebut AL-APK -PKL-06;
g.alurpipa saIuran PLTG Paguat yang selanjutnya disebut AL-
APK-PKL-07;
h.alur pipa saluran PL'1'U '1'omilito yang selanjutnya disebut
AL-APK-PKL-08;
i.alurpipa airbersm pulaCinta yang selanjutnya disebut AL-
APK-PKL-09;
j.alurpipa airbersih pulau Mohupobandaa yang selanjutnya
disebut AL-APK-PKL-10;
k.alurpipa airbersih permukiman Torosiaje yang selanjutnya
disebut AL-APK-PKL-11; dan
1.alur kabel listrik permukiman Torosiaje yang selanjutnya
disebut AL-APK-PKL-12.
(2)Ketentuan inengenai rincian titik koordinat AL-APK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam
Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Paragraf3
AIurMigrasi Biota
Pasa134
(1)Arahan pengembangan AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam
PasaI 31ayat(4)meliputi:
-49-
a.arahan AL-AMB-MP berupa migrasi biota penyu -laut,
meliputi alur migrasi biota Penyu Perairan Laut Sulawesi
danTeluk Tomini yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP-Ol
sampai AL-AMB-MP-02.
b.Arahan AL-AMB-MM berupa migrasi biota ikan Paus, ikan
Lumba-Lumba danikanDugong meliputi:
1.aiurm1gl"asi biota 1kan Paus diPeralran lautSulawesidan
Teluk Tomini yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-Ol
danAL-AMB-MM-03;
2.alur migrasi biota ikan Lumba-Lumba diperairan laut
Sulawesi danTeluk Tomini yang selanjutnya disebut AL-
AMB-MM-02 danAL-AMB-MM-04; dan
3.alurmigrasi biota ikan Dugong diperairan lautSulawesi
danTeluk Tomini yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-
05danAL-AMB-MM-06.
:c:Arahan AL~AMB~MI berupa migrasi biota ikan Sidat danikan
TunalCakalang meliputi:
Lalur migrasi biota ikan TunafCakalang diPerairan Laut
Sulawesi danTeluk Tomini yang selanjutnya disebut AL-
AMB-MI-Ol sampai dengan AL-AMB-MI-02; dan
2.alur migrasi biota Sidat diPerairan Teluk Tomini yang
selanjutnya disebut AL-AMB-MI-03.
(2)Ketentuan mengenai rincian titik koordinat APL-AMB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1\hUl"Ufasampai dengan
huruf ctercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian
tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Kawasan Strategis Nasional
Pasa135
(1)Kawasan KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (2)
diperuntukkan bagi pertahanan dankeamanan Negara yang
ditetapkan olehPemerintah Pusat.
(2}Perencanaan danpenge101aan KSNdilakukan olehPemerintah
Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
{3}Arahan pengembangan zona KSN- LMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat(7)huruf ayang bersifat dinamis meliputi:
a.Daerah latihan militer TNI..,AL Gorontalo Kabupaten
Gorontalo yang selanjutnya disebut KSN-LM-l;
b.Daerah latihan militer TNI-AL Kwandang kabupaten
Gorontalo Utarayangselanjutnya disebut KSN-LM-2; dan
c.Daerah latihan militerTNI-AL Boelamo Kabupaten Boalemo
yangselanjutnya disebut KSN-LM-3.
(4}Arahan pengembangan zonaKSN-LTsebagaimana dimaksud
dalamPasal15ayat(7)hurufbyangbersifat statismeliputi:
a.Lanai'rNI-l\.L Kwandang Kabupaten G01:ontalo Utarayang
selanjutnya disebut KSN-LT-l; dan
b.LanalTNJ-AL Gorontalo KotaGorontalo yangselanjutnya
disebut KSN-LM-2.
(51Arahan pengembangan zonaKSN-PPsebagaimana dimaksud
dalamPasal 15ayat(7)hurufcyangbersifat statismeliputi:
a.MakoPolairKwandang Kabupaten Gorontalo Utarayang
selanjutnya disebut KSN-PP-l; dan
b.MakoPolairGorontalo KotaGorontalo yangselanjutnya
disebut KSN-PP-2.
(6)Ketentuan mengenai rindan lokasidanluasKSNsebagaimana
dimaksud padaayat(3)sampai dengan ayat(5)tercantum
dalamLampiran IIIyangmerupakan bagiantidakterpisahkan
dariPeraturan Daerah ini.
BABV
ARAHAN PERATURAN PEMANFAATAN RUANG
BagianKesatu
Umum
Pasal36
(1)Ketentuan pemanfaatan ruangWP-3-Kadalahketentuan yang
diperuntukkan sebagai alatpengaturan pengalokasian ruang
WP-3-K yangmeliputi:
a.ketentuan umum pemyataan pemanfaatan
kawasan/zona/sub zona;
b.ketentuan perizinan;
c.ketentuan pemberian insenili;
d.ketentuan pemberian disinsentif; dan
e.arahan pengenaan sanksi.
(2)Ketentuan pemanfaatan ruangWP-3-K berfungsi:
a.sebagai alatpengendali pengembangan kawasan;
b.menjaga kesesuaian pemanfaatan ruangWP-3-Kdengan
rencana tataruangwilayah;
'"51'"
c.menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu
pemanfaatan ruang WP-3- K yang telah sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah;
d.meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan rencana tata. ruang wilayah; dan
e.mencegah darnpak pembangunan yang merugikan.
{3} Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K PTovm.si merupakan
upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
a.aktivitas yang diperbolehkan;
b.aktivitas yang tidak diperbolehkan; dan
c.aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
(4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
huruf a berupa segala kegiatan yang akan
dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh
dan darnpak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam
implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang
maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
(5) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
huruf bberupa kegiatan yang sarna sekali tidak
diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak
lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada
disekitarnya.
(6) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3\ huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan
dialokasikan pada suatu ruang, narnun mempunyai
pembatasan? sehingga pengalokasiannya bersyarat.
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub Zona
Paragraf 1
Umum
Pasal37
(1) Ketentuan umum pemanfaatan kawasanlzonalsub zona
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 36 ayat (1) huruf aadalah
penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya yang mencakup selunm wilayah
administratif.
-52-
(2)Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub
zona sebagaimana dimaksud ayat(1)terdiri dari:
a.penjelasanJ deskripsiJ deflnisi alokasi ruang WP-3-K yang
telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang WP-3-K;
b.ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan
kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang
hanya dapat dilakukan setelah memPe1"oleh h.in;
c.ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan
terkait dengan pemanfaatan rnang WP-3-K; dan
d.ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang
WP-3- K,seperti kawasan konservasidan kawasan strategis
nasional.
(3)Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zonalsub zona
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berfungsi sebagai:
a.landasan bagipenyusunan peraturan zonasi pada tingkatan
operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K di
setiap zonal subzona;
b.dasar pemberian izinpemanfaatan ruang WP-3-K; dan
c.salah satu Pertimbangan dalam Pengendalian pemanfaatan
ruangWP-3- K.
Paragraf2
Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pariwisata
Pasal38
(1)KPU-W sebagaimana diniaksud dalam Pasal 15ayat (3)huruf
a,merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama
antara berbagai pemangku kepentingan dantelah ditetapkan
status hukumnya untuk kegiatan dan!atau usaha pariwisata.
(2)KPU-W-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1)
burnf a~adalab rnang dalam zona pariwisata yang
dimanfaatkan untuk rekreasi panorama pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil.
(3)KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1)
huruf b,merupakan ruang dalam zona pariwisata yang
dimanfaatkan untuk rekreasi pantai danair.
(4)KPU-W-ABL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1)
huruf c,adalah ruang dalam zona pariwisata yang
dimanfaatkan untuk rekreasi snorkeling danmenyelam.
-53-
(5)KPU-W-OR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1)
huruf d,adalah ruang dalam zona pariwisata yang
dimanfaatkan untuk rekreasi kitesurfing} board surfing}
wind/sailing surfing, banana boat}jetskidanwaterskiing.
(6}KPU-W-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1)
huruf e,merupakan ruang dalam zona pariwisata yang
dimanfaatkan untuk bel'Wisata budaya dankuliner khas lokal.
Pasal39
(1)Kegiatan yang boleh dilakukan diKPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1)huruf asampai dengan
huruf eterdiri atas:
a.penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak
berdampak pada kerusakan ling~ngan;
b.kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan
pada saattidak adakegiatan. pmwisata;
c.kegiatan pariwisata sesuai dengan peruntukan sub
zonanya;
d.mitigasi bencana dankondisi darurat di1aut;
e.penangkapan ikandemersal; dan
f.koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan
prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap
adalah 40%daritotal kese1uruhan zona pariwisata.
(2)Kegiatan yang tidak boleh dilakukan diKPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1)huruf asampai dengan
huruf eterdiri atas:
a.jenis kegiatan perikanan budidaya tertentu yang
kontraproduktif dengan jenis wisata yang dimaksud dalam
zona pariwisata;
b.semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat
berlangsung kegiatan pariwisata;
c.penangkapan ikanyang menggunakan bahan peledak, bius
danlatau bahan bel"acun, S>el"ta menggunakan alattangkap
yang bersifat merusak ekosistem diWP-3- K;
d.kegiatan pertambangan;
e.pembangunan infrastruktur yang bukan untuk
pengembangan pariwisata;
f.pemasangan aIatbantu penangkapan ikan seperti rumpon;
dan
-54-
g.pembuangan sampah danlimbah.
(3)Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izindi
KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasa117 ayat(1)huruf a
sampai dengan huruf eterdiri atas:
a.membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan
kategori kegiatan ataujenis wisatanya;
b.pembangunan bangunan pelindung pantai;
c.pengambilan sumber airuntuk kegiatan perikanan budidaya
danpergaraman;
d.pembangunan tambat perahu;
e.penelitian danpendidikan; dan
f.monitoring danevaluasi.
(4)Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan
pemanfaatan ruang diKPU-W sebagaimana dimaksud dalam