Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENETAPAN TARIF PELAYANAN, BAB III - PENETAPAN JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN, Pasal 14 menetapkan:

(1) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang 
spesialisasi berbeda Uoint operation) dan/atau didamplngi non 
operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa 
pelayanan medik operator atau jasa pelayanan medik spesialis 
non bedah (operator) sedangkan jasa sarana dihitung satu kali 
sesuai klasifikasi tindakan medik operatifnya. 
(2) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator 
dari bidang lain, maka jasa pelayanan medik operatornya sesuai 
dengan jenis kJasifikasi operasinya sedangkan jasa sarananya 
diperhitungkan sesual kelompok operasinya. 
(3) Jasa pelayanan medik operator sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (2) paling banyak 80% (delapan puluh 
persen) dari jasa pelayanan tindakan medik operatif yang 
dilakukan. 
(4) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah 
tlndakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan 
oleh operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa 
sarananya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai 
klasifikasinya, sedangkan jasa peiayanan medik operatornya 
sesuai dengan jumlah tlndakan operatifyang dilakukan. 
(5) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, 
jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanJlan 
kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi 
operasi yang dilaksanakan. 
PasallS 
(1) Tindakan medik non operatlf diklaslflkasikan sebagai berlkut: 
a. tindakan medik non operatif sederhana I dan tindakan 
medlk non operatif sederhana ll; 
b. tlndakan medik non operatifkecll I dan tindakan medik non 
operatif kecil II; 
c. tindakan medik non operatif sedang I, dan tindakan medik 
non operatif sedang II; 
-21 -
d. tindakan medik non operat1f besar l, dan tindakan medik 
non operatlf besar II; dan/atau 
e. tindakan medik non operatlfkhusus I, tindakan medik non 
operatifk.husus ll, dan tindakan medik non operatif khusus 
Ill. 
(2) Pelayanan medlk sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Walikota ini. 
Paragraf 5 
Pelayanan Penunjang Medik