Bagaimana redaksi normatif Pasal 144 dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Norma hukum dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 144 berbunyi:

l'endawm dan/atau pendaftaran bangunan gedung 
dilakukan pada sa.at: 
a. permohonan izin mendirikan bangunan geciung; khusus 
dengan (3) Bupati wajib menyimpan secara tertib data bangunan 
gedung sebapi araip Pemerintah Daerah. 
(4) Pendataan bangunan gedung fungsi 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
berkoordinasi dengan Pemerintah. (1) Pcndat.aan bangurum gedung wajib dilakukan 
Pemerintah Daerah untuk keperluan tertib 
administratif penyelenggaraan bangunan gedung • 
(2) Sasa.ran pendataan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh ba.ngunan 
gedung yang meliputi bangunan gedung baru dan 
bangunan gedung yang r.elah ada.. . ~ Pasal 143 Barjan Keenam 
Pcndataan Bangunan Cedung 
Paragraf 1 
Umum (4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atw:l 
pelaksana.an lce9esuaian laporan pelaksanaan 
pembongkaran dengan rencana teknis 
pembongkaran. (2) Pembongkaran bangunan gedung · tidak sederhana 
sebagaimana dimaksud ~ ay~l (1) dilakukan 
berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh 
persetujuan dari Pemerintah Daerah. 
(3) Haell pengawasan pembongkaran bangunan gedung 
9t'bagaii:nana dimakaud pada ayat (2) dilaporkan 
kepada Pemerintah Daerah. Paragraf'S 
Penp.wasan Pembongkaran 
Bangunan Gedung 
Pasa1142 
(1) Pengawaaan pembongkaran bangunan gedung tidak 
sederhana dilakukan oleh penyedia jaaa. pengawasan 
yang memiliki sertiidcat keiahlian yang setJuai. 
Pa.sal 147 
(1) Pendataan bangunan gedung dibagi dalaln tiga tahap 
penyelenggaraan bangunan gedung, yaitu: 
a. tahap perencanaan; 
b. tahap pelabanaan; dan 
e. tahap pemanfaatan. P::n".Agnif 2 
Proses Pendataan Bangunan Gedung 
Paaal 146 
( 1) Proses pendataan bangunan gedung merupakan 
keglatan memasukan dan mengolah data bangunan 
gedung oleh Pemerintah Daerah scbagai proses 
lanjutan dari pemasukan dokumen/pendaftaran 
bangunan gedung baik pada proses IMB ataupun 
pa<ia proses SLF dengan prosedur yang sudah 
ditetapkan. 
(2) Output/basil pendataan bangunan gedung dapat 
menjtt.di dw.ar pernmbangan diterbitkannya Surat 
Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) 
sebegai bukti teJah terpenuhinya semua persyaratan 
kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung. Pasal 145 
(II Pemutakhiran data dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah eecara aktif dan berkala denga.n melakukan 
pP.ndsitasin ulang bangurum gedung seeara periodik 
yaitu: 
a. setiap 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung 
tungst non-human; dan 
b. setiap 10 (eepuluh) tahun untuk bangunan 
gedung fungsi human. 
(2) SeJain dari ketentuan sebagaimana iliuUJ.k~ud pada 
ayat (I), pemutakhiran data juga. oleh pemerintah 
daerah pad.a masa peralihan yaitu selama 1 (satu) 
tahun terhitung sejak peraturan daerah mi 
ditetapkan. b. permohonan perubahan izin mendirikan bangunan 
gedung yaitu pad.a waktu penambahan, pengumngan 
atau perubahan bangunan gedung yang telah 
memenuhi persyaratan IMB. perubahan rungsi 
bangunan gedung dan pelestarian bangunan gedung; 
c. penerbitan SLF pert.am.a kali; 
d. perpanjangan Sl..F; dan 
e. pembongkaran bangunan gedung.