Bagaimana redaksi normatif Pasal 124 dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Norma hukum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , Pasal 124 berbunyi:

(2) Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi 
sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh bencana yang menyebabkan 
rusaknya bangunan gedung yang menjadi hunian at.au tempat berakti.vitas. 
(2) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah, Pernerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat. 
(3) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah terjadinya bencana sesuai dengan skalanya yang mengancam 
keselamatan bangunan gedung dan penghuninya. 
{4) Skala bencana sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang dalarn setiap tingkatan pemerintahan yaitu : 
a. Presiden untuk bencana alam dengan skala nasional; 
b. Gubernur untuk bencana alam dengan skala provinsi; dan 
c. Bupati/Walikota untuk bencana alam skala kabupaten/kota. 
(5) Dalam menetapkan skala bencana sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1} Pengawasan pembongkaran bangunan gedung tidak sederhana dilakukan oleh 
penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai. 
(2) Pembongkaran bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh 
persetujuan dari Pemerintah Daerah. 
(3) Hasil pengawasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah. 
(4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan at.as pelaksanaan kesesuaian 
laporan pelaksanaan pernbongkaran dengan rencana teknis pembongkaran. Pasal 123 Paragraf 5 
Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung 
( 1) Dalam melaksanakan rehabilitasi bangunan gedung hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) Pemerintah Daerah memberikan 
kemudahan kepada pemilik bangunan gedung yang akan direhabilitasi berupa : 
a. pengurangan atau pembebasan biaya IMB; 
b. pemberian desain prototipe yang sesuai dengan karakter bencana; 
c. pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi bangunan 
gedung; 
d. pemberian kemudahan kepada permohonan SLF; dan/ atau 
e. bantuan lainnya. Pasal 127 Pasal 126 
( 1) Bangunan gedung yang rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau dibongkar 
sesuai dengan tingkat kerusakannya. 
(2) Bangunan gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat diperbaiki, 
dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah. 
(3) Rehabilitasi bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunian rumah tinggal 
pasca bencana berbentuk pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. 
(4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi dana, peralatan, material, dan sumber daya manusia. 
(5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagairnana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan 
teknis oleh instansi/ lembaga terkait. 
(6) Rehabilita.si rumah/hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
melalui proses peran masyarakat di lokasi bencana, dengan difasilitasi oleh 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 
(7) Persyaratan teknis rehabilitasi bangunan gedung dan hunian yang rusak 
disesuaikan dengan karakteristik bencana yang mungkin terjadi di masa yang 
akan datang di lokasi tersebut dan dengan memperhatikan standar konstruksi 
bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi. 
(8) Tata cara dan persyaratan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencana diatur 
dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh 
Rehabllitaal Pascabencana 
Paragraf 1 
Umum (3) Bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi bangunan gedung 
sekolah, bangunan gedung fasilita.s olahraga, dan bangunan gedung rumah 
sakit harus dibangun dengan memenuhi persyaratan teknis keandalan 
bangunan gedung yang ekstra pengawasan, perneliharaan, dan perawatan 
untuk dapat menjadi tempat penampungan sementara korban bencana. 
(4) Bangunan penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilengkapi dengan fasilita.s penyediaan air bersih/hidran umum/bak 
penampungan air minum serta pemasokan air minum, fasilita.s sanitasi untuk 
sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang memadai dan pemasokan penerangan 
dengan genset. 
(5) Ketentuan Jebih lanjut mengenai penyelenggaraan bangunan penampungan 
dan sarana prasarananya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) 
dengan Peraturan Bupati berdasarkan persyaratan teknis sesuai dengan lokasi 
bencananya. 
(I) Dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan bangunan gedung tertentu, 
Bupati dapat membentuk dan mengangkat TABG yang membantu Bupati 
untuk tugas dan fungsi yang membutuhkan profesionalisme tinggi di 
bidangnya. 
(2) Tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas rutin dan tugas 
insidentil. 
(3) TABG mempunyai tugas rutin tahunan sebagai berikut: 
a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat, pendapat, dan 
pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan 
gedung tertentu untuk kepentingan umum; 
b. memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi instansi yang terkait. 
(4) TABG mempunyai tugas insidentil sebagai berikut: 
a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat, pendapat, dan 
pertimbangan profesional dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan 
gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah, rencana teknis 
perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran 
bangunan gedung tertentu yang menirnbulkan dampak penting terhadap 
lingkungan. 
b. memberikan masukan dan pertimbangan profesional penyelesaian masalah 
secara langsung atau melalui forum dan persidangan terkait dengan 
bangunangedung;dan 
c. memberikan pert.imbangan profesional terhadap masukan dari rnasyarakat, 
dalam membantu Pemerintah Daerah guna menampung masukan dari 
masyarakat untuk penyempurnaan peraturan, pedornan dan standar teknis 
di bidang bangunan gedung. 
(5) Dalam melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
TABG mempunyai fungsi : 
a. pengkajian dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh instansi yang 
berwenang/ terkait; Pasal 128 BABV 
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG) 
Bagfan Kesatu 
Tugaa dan Fungsi (2) Untuk mempercepat pelaksa.naan rehabilitasi bangunan gedung hunian 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati dapat mendelegasikan sebagian 
kewenangan penyelenggaraan bangunan gedung hasil rehabilitasi dan 
rekonstruksi kepada Pemerintah Kecamatan meliputi : 
a. pelayanan penerbitan IMB; 
b. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; 
c. pengawasan pelaksanaan konstruksi; dan 
d. pelayanan penerbitan SLF bangunan gedung untuk bangunan rumah 
tinggal tunggal dan rumah deret. 
(4) Tata cara penerbitan IMB bangunan gedung hunian rumah tinggal pada tahap 
rehabilitasi pasca bencana, dilakukan dengan rnengikuti ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 . 
{5) Tata cara penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal pada tahap 
rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal l 05. 
(1) Pelaksanaan tugas TABG meliputi tugas membantu untuk proses pengesahan 
dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu sebagai tugas rutin 
tahunan, dan tugas-tugas insidentil lainnya. 
(2) Melaksanakan tugas membantu pengesahan dokumen rencana teknis 
bangunan gedung tertentu sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) meliputi : 
a. pengkajian kesesuaian dokumen rencana teknis dengan ketentuan/ 
persyaratan dalam persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang 
berwenang; 
b. pengkajian kescsuaian dengan ketentuan/ persyaratan tata bangunan; Pelaksanaan Tugas