Apa bunyi lengkap Pasal 16 dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 121 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 121 Tahun 2017 tentang perpajakan . (2j Nilai kinerja merupakan forrnulasi perhitungan dari indikator, pada BAB IX - KETEN TUAN LAIN-LAIN, Pasal 16 dinyatakan:

(1) Pemberlakuan mesm absensi (Fingerprint) terhitung 
mulai Tanggal 1 Januari 2018, 
(2) Untuk memaksimalkan pengawasan terhadap jam kerja 
PNS, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan memonitor 
penandatanganan daftar had ir dimaksud. 
(3) Apab ila pada saat jam kerja PNS meninggal kan kantor 
tanpa pembe ritah uan kepada Kepala Perangkat Daerah 
atau atasan langsung, maka men gurangi jumlah jam 
kerja PNS yang bersang kutan pada hari itu. 
(4) Untuk memud ahkan pengawasan dan penghitungan jam 
kerja PNS setiap hari, Kepala Perangkat Daerah atau 
atasan langsung mcrnbuat daftar eek list kcbcradaan 
PNS setiap jam. 
(5) Penghitungan jumlah jam kerja yang dipen uhi oleh 
masing-rnasing PNS adalah akumulasi jumlah jam kerja 
setiap hari yang dipenuhi oleh PNS sebagaimana 
tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 
(6) Tambahan Penghasilan Pegawai ini tidak diberlaku bagi 
PNS penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan 
Bcban Kcrja, Kondisi Kcrja dan Kclangkaan Profcsi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Selatan. 
(7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi Satuan 
Kerja Perangkat Daerah a.tau Pegawai Negeri Sipil yang 
ditugaskan sebagai Sekretaris Desa. 
(8) Penilaian Kinerja Kehadiran pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah atau Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8 diwajibkan 
melampirkan absensi manual yang disahkan oleh 
Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
(9) Dalam hal terjadi pergantian jabatan maka perhitungan 
pembayaran Tambahan Penghasilan kepada 
pegawai/pejabat yang lama dan baru dihitung dengan 
formula, Total TPP dibagi dengan jumlah hari kerja, 
maka diperoleh TPP Per Hari sebagai dasar penentuan 
harga satuan TPP, berdasarkan jumlah TPP per hari 
tersebut dikalikan dengan jumlah hari kerja dari 
pegawai/pejabat yang lama dan baru disaat menduduki 
jabatan.