Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN Nomor 23 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN Nomor 23 Tahun 2017 tentang PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
 
1.
 
Daerah, adalah K
abupaten Probolinggo.
 
2.
 
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 
 
3.
 
Bupati, adalah Bupati Probolinggo. 
 
4.
 
Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, 
adalah 
RSUD 
Tongas 
Kabupaten 
Probolinggo.
 
5.
 
Peraturan Internal 
yang selanjutnya di
sebut Hospital Bylaws, 
adalah aturan 
dasar yang mengatur tata
 
cara penyelenggaraan 
RSUD
, yang mengatur 
hubungan antara Pemilik dan/atau Pengelola atau Direktur, 
para 
Wakil 
Direktur dan anggota kelompok staf medis.
 
6.
 
Pemililk 
RSUD
, 
adalah Bupati
.
 
7.
 
Direktur, ad
alah 
Direktur 
RSUD.
 
 
8.
 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPK
-
BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang 
sehat untuk meningka
tkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteran umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 
umumnya. 
 
9.
 
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah 
Pe
rangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keunt
ungan, dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktifitas.
 
10.
 
Komite Medis, 
adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur 
dengan tujuan untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar 
staf medis t
erjaga profesionalismenya melalui makanisme kredensial, 
penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin 
 
profesi medis.
 
 
 
 
 
5
 
11.
 
Komite Etik dan Hukum, 
adalah organisasi non struktural yang bert
ugas 
memberikan pertimbangan kep
ada Direktur dalam hal menyusun dan 
merumuskan medicoetikolegal dan etika pelayanan, penyelesaian masalah 
etika dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan
 
serta
 
pemeliharaan etika 
penyelenggaraan fungsi.
 
12.
 
Satuan Pemeriksaan Internal 
yang selanjutnya disin
gkat SPI, 
adalah organisasi 
non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern di 
RSUD
.
 
13.
 
Kelompok Staf Medis 
yang selanjutnya disingkat KSM,
 
adalah kelompok dokter 
dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang 
mel
akukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan 
yang berlaku untuk menjalankan profesi masing
-
masing di 
RSUD
.
 
14.
 
Dokter dan Dokter Gigi, 
adalah dokter umum dan atau dokter spesialis serta 
dokter gigi dan atau dokter gigi spesialis yan
g mendapatkan penugasan klinis 
dari direktur untuk melakukan pelayanan di 
RSUD
.
 
15.
 
Dokte
r Tetap atau Dokter Purna Waktu, 
adalah dokter umum dan atau dokter 
spesialis serta dokter gigi dan atau dokter gigi spesialis yang mendapatkan 
penugasan klinis dari Direk
tur untuk melakukan pelayanan
 
yang sepenuhnya 
bekerja di 
RSUD
 
sebagai karyawan dan memperoleh gaji tetap.
 
16.
 
Dokter Mitra, 
adalah dokter umum dan atau dokter spesialis serta dokter gigi 
dan atau dokter gigi spesialis yang mendapatkan penugasan klinis dari 
Dir
ektur untuk melakukan pelayana
n
 
di 
RSUD
 
pada waktu tertentu dan 
bukan karyawan tetap berdasarkan hubungan kerjasama dengan Direktur 
yang disepakati bersama antara Komite Medis dan Direktur.
 
17.
 
Dokter Konsulen, 
adalah dokter yang diakui keahliannya sebagai kon
sulen di 
bidangnya karena keilmuannya dan telah direkomendasikan oleh 
perhimpunan profesi serta telah mendapatkan penugasan klinis dari Direktur.
 
18.
 
Dokte
r Penanggungjawab Pasien yang selanjutnya disingkat DPJP, 
adalah 
dokter spesialis atau dokter gigi 
spesia
lis yang bertanggung jawab 
atas 
pelayanan medis seorang pasien yang pengaturannya sesuai dengan jadwal 
konsultasi untuk pasien 
RSUD
.
 
19.
 
Dokter Ruangan, 
adalah dokter umum yang bertugas di ruang perawatan 
dengan tugas dan kewajiban yang telah ditentukan.
 
20.
 
Kewen
angan Klinis yang selanjutnya disebut Clinical Privilage, 
adalah 
kewenangan
 
yang diberikan kepada dokter dan dokter spesialis serta dokter 
gigi dan dokter gigi spesialis oleh Direktur atas rekomendasi dari komite medis 
untuk melakukan pelayanan medis di 
RS
UD
 
dalam waktu tertentu, yang 
dituangkan dalam penugasan klinis yang diberikan oleh Direktur.
 
 
6
 
21.
 
Subkomite
, 
adalah anggota komite medik yang terdiri dari Subkomite 
Kredensial, Subkomite mutu Profesi dan Subkomite Etika dan Disiplin Profesi.
 
22.
 
Staf Medis, 
adala
h semua dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi 
spesialis yang bekerja di
 
RSUD
, purna waktu maupun paruh waktu yang telah 
terikat perjanjian kerja dengan 
RSUD
 
dan memiliki kewenangan klinis untuk 
melakukan pelayanan medis.
 
23.
 
Staf Medis Pengganti, 
ada
lah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi 
spesialis yang telah terikat perjanjian kerja dengan 
RSUD
 
dan memiliki 
kewenangan melakukan pelayanan medis yang sama dengan kewenangan 
dokter yang digantikan karena berhalangan.
 
24.
 
Staf Medis Tamu, 
adalah d
okter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi 
spesialis yang karena keahliannya diminta oleh 
Direktur 
untuk melakukan 
pelayanan medis sesuai dengan kompetensinya.
 
25.
 
Calon Staf Medis, 
adalah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi 
spesialis yang seda
ng dalam proses untuk menjadi staf medis 
RSUD
.
 
26.
 
Unit Pelayanan, 
adalah tempat 
me
lakukan pelayanan medis terhadap pasien 
di
 
RSUD
 
seperti rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat intensif, kamar 
operasi, radiologi, laboratorium dan rehabilitasi medis.
 
27.
 
Un
it Kerja, 
adalah tempat staf medis melakukan profesinya 
dalam memberikan 
pelayanan medis di 
RSUD
 
berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah 
ditetapkan
 
baginya.
 
28.
 
Kredensial, 
adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan 
kelayakan diberikan
 
kewenangan klinis (clinical privilage).
 
29.
 
Rekredensial, 
adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki 
kewenangan klinis (clinical privilage) untuk menentukan 
kelayakan pemberian 
kewenangan klinis tersebut.
 
30.
 
Audit Medis, 
adalah upaya evalua
si secara profesional terhadap mutu 
pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam 
medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
 
31.
 
Mitra bestari 
yang selanjutnya disebut 
peer group
,
 
adalah sekelompok staf 
medis dengan reputasi dan kom
petensi profesi yang baik untuk menelaah 
segala hal yang terkait dengan profesi medis.
 
 
 
 
 
 
 
7