Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAIT WALIKOTA KOTAUOBAGU Nomor 13 Tahun 2006?
Menurut ketentuan dalam PERATURAIT WALIKOTA KOTAUOBAGU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana, pada BAB II - TU.IUAN DAI| RUANG LII{GKUP, Pasal 4 dinyatakan:

Pegawai yang menerima TPP harus memenuhi Kriteria sebagai berikut :
a. Melaksanakan tugas secara penuh selama satu masa kinerja sesuai
ketentuan yang berlaku;
b. Mengikuti apel pagi, apel sore dan kegiatan apel kerja lainnya secara
tepat waktu sebagaimana yang telah diatur dengan Keputusan/ atau
Surat Edaran Walikota Kotamobagu, kecuali Pegawai yang
melaksanakan tugas khusus bersamaan dengan pelaksanaan apel;
c. Tidak meninggalkan tempat keq'a selama jam kerja tanpa izin dan atau
penugasan oleh Kepala SKPD; dan
d. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan pencapaian kinerja
yang diharapkan.
Pegawai yang akibat kelalaiannya dijatuhi hukuman disiplin maka
pemotongan / Pengurangan komponen disiplin ditambah dengan
persentase sebesar dari jenis penjatuhan hukuman disiplin;
Lamanya potongan / pengurangan komponen disiplin terhadap pegawai
yang dikenakan sanksi adalah 1 (satu) bulan;
(4) Bagi PNS yang diangkat sebagai Plt dan atau diangkat dalam jabatan
lebih tinggi diatur sebagai berikut:
a. Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas dan
pengangkatannya sebelum atau pada pertengahan masa kinerja,
maka TPP dibayarkan sesuai jabatan yang diberikan kepadanya.
b. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan yang lebih rendah atau lebih
tinggi maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru yang
diberikan kepadanya.
c. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, apabila
pengangkatannya setelah pertengahan masa kinerja, maka
pembayaran Tambahan Penghasilan dalam pengangkatan I jabatan
barunya diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya;
9\\-
(5) Pegawai yang melaksanakan Tugas Kediklatan, Tugas Luar yang
dibuktikan dengan Surat Tugas, disamakan dengan melaksanakan tugas
kedinasan secara penuh.
(6) Bobot Perhitungan pemenuhan komponen disiplin dan kinerja
sebagaimana pada Lampiran I dan II.
(7) Dalam hal te{adi pelanggaran disiplin dan tidak melaksanakan
kegiatan - kegiatan pemerintah lainnya maka dilakukan pengurangan
TPP, dari total bobot penilaian kinerja dan disiplin.
(8) Komponen pengurangan sebagimana dimaksud pada ayat (8)
sebagaimana pada Lampiran III Peraturan ini.