Apa norma yang terkandung dalam Pasal 80 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Substansi Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, khususnya BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 80, memuat:

(1) BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan 
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. 
(2} Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari basil pelaksanaan 
BGS / BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas 
nama Pemerintah Daerah. 
(3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau 
Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS / BSG 
dibebankan pada APBD. 
(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra 
BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang 
bersangku tan. 
(5) Penerimaan basil pelaksanaan BGS/BSG merupakan Penerimaan 
Daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum 
Daerah. • I 
Pasal83 
BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan tata cara: 
a. mitra BSG harus menyerahkan objek BSG kepada Bupati setelah 
selesainya pembangunan;f Pasal82 
(1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak 
perjanjian ditandatangani. 
(2) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui tender . 
(3) Mitra BGS atau BSG yang telah ditetapkan selama jangka waktu 
pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut : 
a. membayar kontribusi ke rekening Kas Daerah setiap tahun, 
yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim 
yang dibentuk oleh Bupati; 
b. memelihara objek BGS atau BSG; dan 
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan 
objek BGS atau BSG; 
(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BGS atau BSG harus 
digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah 
Daerah paling sedikit 10 % (sepuluh persen). 
(5) BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit 
memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek BGS atau BSG; 
c. hasi l BGS atau BSG; 
d. peruntukan BGS atau BSG; 
e. jangka waktu BGS atau BSG; 
f. besasran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya; 
g. besaran hasil BGS atau BSG yang digunakan langsung untuk tugas 
dan fungsi Pengelola Barang/ Pengguna Barang; 
h. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian; 
1. ketentuan mengenai berakhirnya BGS atau BSG; 
J. sanksi; 
k. penyelesaian perselisihan; dan 
l. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
(6) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
dituangkan dalam Akta Notaris. 
(7) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan 
objek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu 
pengoperasran, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern 
Pemerintah. Pasal 81 
(1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari 
pelaksanaan BGS atau BSG dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait. 
(2) Hasil pelaksanaan BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra 
setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau 
setelah selesainya pembangunan untuk BSG. .. ........... , _ 
Pasal86 
( 1) KSPI barang milik daerah dilaksanakan terhadap barang milik daerah 
berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang; 
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 
Pengguna Barang; atau 
c. selain tanah dan/ atau bangunan . 
(2) KSPI atas barang milik daerah pada Pengelola Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang 
dengan persetujuan Bupati.t Paragraf 5 
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur