Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014?
Substansi Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, khususnya , Pasal 2, memuat:

. Melimpahkan kewenangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Muna Baral dalam memproses pelayanan administrasi. menandatangani dan 
menerbitkan semua dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, 
melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat dilingkungan Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tim Teknis dalam unit 
pelayanan terpadu. 
. Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan, dapat dilakukan setelah mendapat 
Pertimbangan Teknis dan atau Rekomendasi Teknis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang bersangkutan melalui Tim Teknis I Unit Reaksi Cepat (URC) dari masing-masing SKPD. .. 
Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. 
Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian 
perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedumya; 
Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih pennohonan 
perizinan; 
Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan 
penyeJenggaraan perizinan peJayanan. BAB V 
PENYEDERHANAANPELAYANAN