Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 5" Tahun 2018 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 5" Tahun 2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: 
a. Lampiran I 
Lam piran I. 1 
Lam piran I. 2 
Lampiran I.3 Laporan Realisasi Anggaran; 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi , Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 
Kegiatan; 
Lampiran 1.4 
b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Lampiran VIII 
1. Lampiran IX 
J. Lampiran X 
k. Lampiran XI 
1. Lampiran XII 
m. Lampiran XIII 
n. Lampiran XIV 
0. Lampiran XV 
p. Lampiran XVI 
q. Lampiran XVII 
r. Lampiran XVIII 
s. Lampiran XIX 
t. Lampiran XX Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana 
Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan 
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam 
Tahun Anggaran Berikutnya; dan 
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ 
Perusahaan Daerah.