Apa yang diatur dalam PERATURAN  WALIKOTA  BATU Nomor 20 Tahun 2017 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN  WALIKOTA  BATU Nomor 20 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NO MOR 97 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam 
hal: 
a. Walikota belum menerima dokumen 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5); 
b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga 
puluh perseratus); dan 
c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh 
aparat pengawas fungsional. 
 
Halaman 8 dari 14 hlm… 
 (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun 
anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD 
tahun anggaran sebelumnya. 
(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa 
yang akan disalurkan pada tahap II penyaluran 
Dana Desa tahap II tidak dilakukan. 
(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan 
Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di 
RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih 
besar dari 30% (tiga puluh perseratus), 
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan 
dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD . 
(5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak 
disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa . 
(6) Dana Desa y ang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan 
kembali pada tahun anggaran berikutnya . 
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas 
fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi 
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran 
dan/atau penggunaan Dana Desa . 
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) disampaikan kepada Walikota dengan 
tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA 
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum 
batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 . 
 
4. ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 menjadi 
sebagai berikut: