Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 Negar a Republik Indonesia NomO£ 4932) ; 2. Undang -Undang Nomo r 18 Tahun 2008 tentang Nomor mo Tahun 2009?
Substansi Negar a Republik Indonesia NomO£ 4932) ; 2. Undang -Undang Nomo r 18 Tahun 2008 tentang Nomor mo Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah [Lembaran, khususnya , Pasal 2, memuat:

25. l\:nyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah 
yang selanjutnya disebut penyidilcan adalah 
SCidllg)caian tindakan yang diJakuka.n penyidik 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukli itu membua.t rerang tlndak pidana dlbidang 
retribuei daenlh yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pringsewu. 24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di 
.lingkungan Pemerintah K.abupaten yang diberi 
wcwcnang olch pcraturan pcrundang-undangan 
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah. 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari, mengumpulkan dan/atau .keterangan 
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhen 
kewajiban retribusi dan llntuk tujuan lain dalam 
rangka mel.aksanakan ket.c:ntuan pera.turan 
perundang-undangan perpajakan daerah dan 
retribusi daerah. 2 l , Surat T11gih11n Rf!t.rihu,;j DAi!rA h y11ng 11elanjut.ny:11 
disingkat STRD adalah swat untuk melakukan 
t.agihan retribusi dan/ at.au sanksi administrasi 
berupa bunga. dan/at.au denda. 
22. Surat .Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
clan SKRDLD yang cliajukan oleh wajib retribusi. 20. Surat Penc:laftaran Obyek Retribusi Daerah, yang 
selanjutnya disebut SPdORD adalah aural yang 
dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan 
data obyek retribusi <Ian wajib rettibusi sebagai dasar 
perhitungan clan pembnyonw retribusi yang 
terhut.ang menurut pera.turan perundang-undangan 
Retribusi Daerah, 
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) diklasiflkasikan dalam fungsi bangunan 
terdiri dari: 
a. bangunan Wltuk fungsi Diaga terdiri dart: 
1. industri; 
2. hotel/restoran; 
a. perkantnran; 
4. pertokoan; 
5. pasar; clan 
6. terminal. (11 TingkaJ: penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis 
pe)ayana.n, volume tinja dan jarak antara lokasi 
pelayanan dan lokasi pengolahan tinja. BABW 
CARA MENGUKUR TINGKAT 
PENGGUNAAN JASA 
Pual6 Reuibusi pe)ayanan Penyedotan Kalrus digolonglmn 
clalam jenis Retribusi Jasa Urnum. Paaal 5 BAB III 
GOLONOAN DAN JENIS RETRIBUSI Subjck Retribusi adalah orang pribe.di a.tau badan hukum 
yang menggunalcan/menilcmati fasilitas pelayanan 
penyecliaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah 
Daerah. Pasa14 {2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana 
dimak3ud pe.da. ayat (1) adalah pclayanan pen)'l:dotan 
kakus yang disediakan, dimiHki dan/atau diln!lola 
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. (l) Obyek Retribusi Penyedotan Kakus adalah pelayanan 
penyedoton lmkue yang dilakulmn oleh Pemerintah 
Daerah. Pasa13 
c, kategorl soslal ctikenakan bittya Rp. 50.000,-/m 3• 
(2) Untuk area yang jauh tempatnya lebih dari 10 Km 
dikcnakan tambahan biaya aebagai berikut: 
a. radius 10 sampai dengan 25 Km Rp. 50.000,- 
b. radius 25 sampai dengan 50 Km Rp. 75.000,- 
c. radius lebih dari 50 Km Rp. 100.000,- 
(3) Apabila pelakssnaan penyedotan kakus memerlukan 
penyambungan selang lebih dari 20 meter, maka 
pemakaian harus menambeh biaya seb&gai berikut: (1) Struktur besamya tarif retribusi Penyedotan Kakus 
adalah sebagai berilrut: 
a. kategori niaga dikenakan biaya Rp. 75.000,-/m3; 
b. kat.egori non niaga dikenakan biaya Rp. 00.000,-/ 
m3; Pasal 8 (3) Dalam hal penetapan tarif' sepenuhnya 
memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan 
tacif hanya untuk meneutup ecbagian biaya. (2) Biaya sebagainuma dimaksud pada ayat 11) meliputi 
biaya operasi dan pemeliharaan. biaya bunga dan 
biaya modal. (1) Prin11ip dan sasaran d~lam penetapan tarif retribusi 
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedjaan 
jasa yang bersanglrutan, kemampuan masyarakat , 
aapek keadl!an dan e!ektivi.l.lUJ pengenda1ian ata& 
pelayanan teraebut. ........ Pasal 7 BABV 
PRINSIP YANG DIJ\NUT D.ALl\M PENETAPAN STRUKTUR 
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI b. bangunan untuk funasi non niaga terdiri dari: 
1. rum.ah tingga]; 
2. asrama; dan 
3. rurnah sakit. 
c. bangunan untuk fungsi sosial. terdiri dari: 
1. rumah ibadah; 
2. gedung sekolah; dan 
3. panti asunan. 
(1) Retribusi yang terurang harus dilatukan secara 
tunai/ lunas. (1) PemWlgutan Rctribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
climaksud pada ayat (2) dapa.t berupa karcis, kupon, 
dan kartu langganan. 
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) disetor secara. brut.o ke kas daerah. 
Po.sal 12 .Pasal 11 ,-- BABVII 
.. t;N&Nn.JAN PEMBAYARAN, TEMPATPEMBAYARAN, 
ANGSURAN,DANPENUNDAAANPEMBAYARAN Retribusi yang t.erutang dipungut di w:ilayah tempat 
pelayanan Penyedotan Kaku.s. Pl'l!Mll 10 BABVI 
WILAYAH PEMUNGUTAN (21 Peninjau tarif retribusi eebagaimana dllnaksud pada 
dilakukan dengan memperhatikan indeks 
barga dan perkembangan perekonomian. 
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (1) Tarif retribusi ditinjau kenibali paling lama 3 (tiga) 
tahun sekali. Paea.l 9 a. sambungan kurangdari 5 meter Rp.5.000,-/Met.er; 
b. sambungan lebih dari 5 meter s/d 10 meter 
Rp.10.000,-/Meter; 
c, sambungan lebih dari 10 meter s/d 15 meter 
Rp.15.000,-/ Meter; dan 
d, sambungan lebih dari 15 meter Rp.20.000,-/Meter. 
(6) Tata cara Pena~hen dan Penerbitan Surat 
Teguran/Surat Peringatan/Surat Lain yang sejenis matur dalam Peraturan Bupati. (5) Surat Teguran/Surat Peringa.tan{Sumt 1ain yang 
sejenis ecbagaimana dimaksud pada ayat (1} 
dilreluarlcan oleh Peja.bat yang ditunjuk. (3) Pengeluanm SWllL Tcgwan/Peringatan/SW'at lain 
yang sejecis sebagai tindekan awal pela.banaan 
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 
7 (tujuh) hari aejak ja.tuh tempo pembayaran. 
(4) D&Jam jangka wakW 7 (tgjuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 9Cjenis, 
diterima oleh subyek retribusi, subyek retribusi wajib 
melunasi retribusi yang terhutang. (1) Penagihan yang tidak t.erutan& atau ~ k:wan.l 
bayar dilaknkan dengan menggunakan STRD. 
(2) P'et)agib•n rclrih\lm yang terutnng &ebegaimana 
dimalcsud pada aya.t (1) didahului dengan surat 
teguran. BAB VIII 
PENAGIHAN