Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 44 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 10, adalah:

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Peri jinan 
mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Dinas 
dalam bidang administrasi periji nan yang berkaitan dengan penerbitan 
pelayanan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 
Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan Dan Non Peri jinan mempunyai fungsi : 
Mengkordinasikan kegiatan yang berkaitan de ngan penerbitan perijinan 
dan non perijinan ; 
Mengkoordinasikan perumusan potensi -potensi terhadap pelayanan 
perijinan dan non perijinan ; 
Mengkordianasikan pelayanan atas permohonan yang memerlukan 
persyaratan teknis ; 
Mengawasi pelaksanaan pelayanan periji nan dan non perijinan yang 
dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu ; 
Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan pelayanan 
perijinan dan non perijinan ; 
Mengawasi pelayanan perijinan yang memerlukan persyaratan tek nis dari 
tim peneliti untuk penerbitan perijinan ; 
Menyiapkan jenis -jenis layanan perijinan termasuk prosedur mekanisme 
dan persyaratannya ; 
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan . 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pelaya nan Perijinan 
dan Non Perijinan dibantu oleh : 
kepala seksi ijin jasa usaha ; 
kepala seksi ijin tertentu/khusus ; 
kepala seksi non perijinan .