Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 2 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 2 Tahun 2017 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA ,PERANGKAT DESA , khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Keputusan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Langkat .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3.Bupati adalah Bupati Langkat .
4.Kecamatan adalah Wilayah Keija Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat .
5.Camat adalah Perangkat Daerah yang berada diwilayah Kecamatan .
t2
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ,
kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat ,hak
asal usul,dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempet dalam system Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia .
8.Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.
9.Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya
danmelaksanakan tugas dari pemerintah danpemerintah daerah ;
10.Perangkat Desa adalah Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan kooordinasi yang diwadahi dalam sekretariat
desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan unsur
Kewilayahan .
11.BPD adalah BPD se-Kabupaten Langkat .
12.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai kebutuhan sebagai mitra pemerintah desa untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah
dan pelaksana pembangunan desa.
13.Pejabat yang berwenang adalah Camat ,Kepala Desa dan Ketua BPD.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,selanjutnya disingkat APB Desa ,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah
yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang kepada penerima perintah
untuk melaksanakan tugas dinas .
16.Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai dasar
pelaksanaaan perjalanan dinas.
17.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan Dinas didalam
wilayah Kabupaten Langkat termasuk Ibukota Kabupaten untuk
kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang .
18.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas diluar wilayah
Kabupaten Langkat untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah
pejabat berwenang .
19.Uang Harian adalah uang penggantian biaya keperluan sehari -hari dalam
menjalankan perintah perjalanan dinas untuk keperluan uang makan ,
uang saku dan transportasi lokal.
20.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
dan dibayarkan sekaligus sehingga tidak perlu dilaporkan bukti -bukti
penggunaaanya .
21.Biaya Riil (atcost )adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.
22.Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung
sesuai kebutuhan riilberdasarkan ketentuan yang berlaku .
23.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor /satuan kerja.
24.Tempat tujuan adalah tempat /kota yang menjadi tujuan Perjalanan
Dinas.f
;L,
9
3