Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM TATA CARA, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Tangerang Selatan . 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota seba gai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom 
3. Wali kota adalah Walikota Tangerang Selatan. 
PARAT HIRARKI 
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN 
KEPALA BAGIAN HUKU M SETDA 
PARAF KOORDINAST 
EPALA BADAN PEND APATAN DAERAH PARA HIRARKI 
WAKIL WALJKOT A 
SEKRETARIS DAERAH 
HARMONISAS T DAN SINKRONI8AS L 
KASUBAG PPHD 
ANALIS PRODU K HUKUM DAERAH 
- 4­ 
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan 
Pendap atan Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai mana dimaksud dalam 
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda 
adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 
71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. 
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak , yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
perp ajakan daerah. 
7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu 
lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan 
kalender , yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untu k menghitung, men yetor, 
dan melaporkan pajak yang terutan g. 
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu ) tahu n kalender , 
kecuali bila Wajib Pajak men ggun akan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender . 
9. Pajak Yang Terutan g adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak , dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpa jakan 
daerah. 
10. Surat Kete tapan Pajak Daerah, yang selanjutn ya clisingkat SKPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 
11. Surat Keteta pan Pajak Daerah Kurang Bayar , yang selanjutn ya disin gkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menen tukan besarny a juml ah 
pokok pajak , jumlah kredit pajak , juml ah kekurangan pembayar an pokok 
pajak, besarny a sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 
PARAF HIRARKI 
ASSTE N TATA PEMERIN TAHAN 
KEPALA BAGAN HUKUM SETD 
PARAF KOORDINABI 
KEALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PARAT HIRARKI 
WAKIL WALIKOTA 
SEKRE TARIS DAERAH 
HARMONISAI DAN SINKRONISAST 
KASUBAG PPHD 
ANALIS PRODU K HUKUM DAERAH 
• 5­ 
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN atau 
dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat pajak yang menentukan 
jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 
kredit pajak lebih bayar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang; 
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan berdasarkan data baru 
yang belum terungkap atau belum diper hitungkan berd asarkan hasil 
pemeriksaan sebelumnya ditambahkan dengan pengenaan sanksi sesuai 
dengan peraturan perpajakan daerah. 
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanju tnya dising kat STPD adalah surat 
untuk melakuka n tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 
I 6. Pem eriksaan Pajak Daerah adalah serang kaian kegiatan menghimpun dan 
mengo lah data, keteran gan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriks aan, dan 
dilakuk an di tempat kedudukan , tempat kegiatan usah a atau pekerjaan 
bebas , tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh 
Kepala Perangkat Daerah . 
17. Pemeriksa Pajak Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Perangkat Daerah atau Tena ga Ahli yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah 
yang diberi tugas wewenang dan tanggu ng jawab untuk melak sanakan 
peme riksaan di bidang Pajak Daerah. 
18. Tim Pemeriksa Pajak Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggu ng jawab 
melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah. 
PARAF HIRARKI 
ASISTE N TATA PEMERINT AHA N 
KEALA BAG AN HUKUM SETDA 
PARAF KOORDINA8I 
KEPALA BADA N PENDAPATA N DAERAH PARAF HIRARKI 
WAKIL WALIKOTA 
SEKRET ARIS DAERAH 
HARMONISASI DAN SINKRONI9ASL 
KASUBAG PPHD 
ANALIS PRODUK HUU M DAERAH 
- 6­ 
19. Tenaga Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang 
memiliki keahlian di bidang perpajakan atau keahlian dibidang tertentu yang 
ditunjuk oleh Kepala Bapenda untuk membantu Pemeriksaan Pajak Daerah. 
20. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah adalah tanda pengenal yang 
diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang merupakan bukti bahwa 
orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai 
Pemeriksa Pajak Daerah. 
21. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D 
adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undanga n 
perpajakan daerah. 
22. Surat Panggilan Dalam Rangka Panggilan Pemeriksaan adalah surat 
panggilan mengenai dilakukannya pemeriksaan dalam rangka menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam rangka pengawasan 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
23. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adal ah surat yang berisi tentang 
hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi , nilai koreksi , dasar 
koreksi, perhitungan sement ara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak 
kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan Pajak Daerah . 
24. Pem bahasan Akh ir Hasil Pemeri ksaan yang untuk selanju tnya disebut 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib 
Pajak dan Pemeriksa Pajak Daerah atas temuan Pemeriksaan Pajak Daerah 
yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil 
Pemer iksaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi 
baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. 
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta , 
kewajiban , modal , penghasi lan dan biaya, serta jumlah harga pero lehan dan 
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyus un laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
tersebut. 
PARAF HIRARKI 
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN 
KEALA BAG!AN HUKUM SETDA 
PARAF KOORDINAS T 
KEALA BADAN PENDAPATAN DAE RAH PARA HIRARKI 
WAKIL WALIKO TA 
SEKRETARIS DAERAN 
HARMON ISAS I DAN SINKRONISASL 
KASU DAG PPHD 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH 
-7 - 
26. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, 
yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya 
dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau 
media penyimpanan elektronik lainnya yang diduga atau dapat diduga 
berkaitan langsung atau tidak langsung dengan data pembukuan atau 
informasi lain yang berguna untuk kepentingan pelaksanaan Pemeriksaan 
Pajak Daerah. 
27. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka 
Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak 
dan/ atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan 
sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan , dokumen 
termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang 
dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau 
sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa. 
28. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat 
oleh Pemeriksa Pajak Daerah mengenai prosedur Pemeriksaan yang 
ditempuh, data, keterangan, dan/ atau bukti yang dikumpulkan, pengujian 
yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan 
pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah. 
29. Pem eriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 
Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dan hasil Pemeriksaan 
sebelumn ya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau 
tahun pajak yang sama. 
30. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan 
dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak Daerah secara 
ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan 
Pemeriksaan. 
3 I. Peneta pan Pajak Secara Jabatan adalah tindakan pemer iksa pajak daerah 
untuk melakukan perhitun gan atas besarnya pajak terutang berdasarkan 
data yang ada atau keterangan lain yang diperoleh dalam pelaksanaan 
pem eriksaan dikarenakan tidak dipenuhinya kelengkapan dokumen 
dan/ atau adanya penolakan pelaksanaan peme riksaan oleh wajib pajak. 
PARAF HIRARKI 
ASISTE N TATA PEMERI NTAH AN 
KEPA LA BAGIAN HUKU M SETD A 
PARAF KOORDINABI 
KEPALA BADA N PENDAPATAN DAERAH ] PARAF HIRARKI 
WAKIL WALIKOTA I 
SEKRETARIS DAERAH I ; 
] HARMONISABT DAN SINKRONISAST 
I KASU BAG PPHD I· 
l ANALIS PRODUK HUKU M DAERA H ] ; 
-8­ 
32. Hari adalah Hari kerja . 
33. Jam Kerja adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Pemeriksaan 
Pajak Daerah. 
34. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem 
lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time dalam 
melaksanakan dan mendukung Pemeriksaan Pajak Daerah. 
35. Notifikasi adalab pemberitahuan dalam jaringan (online) dalam rangka 
pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksaan Pajak Daerah 
kepada wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. 
36. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem online untuk 
melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah.