Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964.
Sesuai dengan Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, ketentuan pada BAB Ill - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 berbunyi:

Kepala Kantor K~atu~n Bangsa dan Politik mempunyai tug as memimpin, 
melakukan koordmas1 pelaksanaan pengendalian, pembangunan dan 
pengembangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagai berikut : 
a. perumusan Kebijakan dan rencana pengembangan Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik dalam lingkup Kabupaten Muna Barat; 
b. penyediaan dukungan pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
c. pengendalian secara makro dan mikro dalam bidang Kesatuan Bangsa 
dan Politik; 
d. pengembangan sumber daya aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik; 
e. pelaksanaan kerja sama dalam Kesatuan Bangsa dan Politik baik dengan 
instansi pusat, daerah lain, instansi terkait maupun dengan dunia usaha 
yang melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
f. penelltian dan pengembangan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 
g. penerbitan Surat Persetujuan, Perizinan dan pemberian rekomendasi 
fasllltas/insentif Kesatuan Bangsa dan Politik; 
h. pelaksanaan promosi potensi dan hasil-hasil pengembangan 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. 
Pasal6 
(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas: 
a. Kepala Kantor; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan; 
d. Bidang Kewaspadaan Nasional; 
e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan 
Ekonomi; 
f. Bidang Politik; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang bertanggunjawab langsung kepada Kepala Kantor; Pasal5 -4- 
(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas: 
a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan 
program kegiatan dan anggaran serta pengawasan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan; 
b. menyiapkan dan menyusun hasil pemantauan, penelitian dan 
pengembangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 
c. menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan yang berhubungan 
dengan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Pasal11 (1) Sekretariatterdlri atas : 
a. Sub Baglan Program; 
b. Sub Bagian Keuangan ; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
(2) Sub Bagian sebagaimana tersebut diatas. dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Sekretaris. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, 
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bah$\ ·l(etentuan peraturan perundang-undangan sesuai 
dengan kebutuhan; 
b. pengelolaan penyusunan rencana program; 
c. pengelolaan administrasi keuangan; 
d. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
e. pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan kantor, pengurusan dan 
pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor; 
f. pengelolaan pengurusan urusan rumah tangga. surat menyurat dan 
kearsipan; 
g. pemberian bimbingan dan arahan kepada staf; 
h. pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh pimpinan.