Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATORAN WALIKOTA MADION Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATORAN WALIKOTA MADION Nomor 4 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTOAN SOSIAL, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Madiun. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 
3. Walikota adalah Walikota Madiun. 
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas, 
adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Madiun. 
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Madiun, yang selanjutnya 
disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Madiun. 
-3 -
6. Bantuan Pangan Non Tonai Daerah, yang selanjutnya 
disingkat BPNTD, adalah bantuan sosial pangan yang 
disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah 
daerah kepada keluarga penerima manfaat setiap 
bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang 
digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di E­
Warong. 
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, 
atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau 
masyarakat miskin, tidak mampu dan/ atau rentan 
terhadap resiko sosial. 
8. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada 
Kementrian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau 
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah 
Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan 
program penanggulangan kemiskinan yang meliputi 
perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan 
sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. 
9. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, 
kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, 
dan/ atau rentan terhadap resiko sosial. 
10. Bantuan Pangan adalah bantuan yang di berikan 
berupa kebutuhan pokok berupa Beras dan/atau bahan 
Pangan bergizi lainnya. 
11. Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai/Daerah, 
yang selanjutnya disebut Bank Penyalur, adalah Bank 
Himbara sebagai Bank mitra kerja tempat dibukanya 
rekening atas nama pemberi Bantuan untuk 
menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan 
disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial. 
12. Elektronik Warung gotong royong, yang selanjutnya 
disebut e-Warong, adalah agen Bank Pedagang 
dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan 
bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat 
penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima 
Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. 
-4 -
13. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang 
memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat 
digunakan sebagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu 
Keluarga Sejahtera. 
14. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, yang 
selanjutnya disingkat DTPFM, adalah sistem data 
elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan 
demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status 
kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh 
Kementerian Sosial. 
15. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak 
mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai 
mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan 
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan 
dirinya/ atau keluarganya. 
16. Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang di 
tetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Pangan 
Non Tunai.