Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 41 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 41 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerinta h daerah . 
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi . 
4. Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi 
tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang 
terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainn ya yang 
memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya i ndikasi tersebut . 
5. Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan 
tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah 
terjadi dan akan terjadi yang me libatkan pegawai dan orang lain di dalam 
organisasi tempatnya bekerja . 
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi . 
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi . 
8. Pelanggaran terhadap Asas -asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah 
pelanggaran terhadap asas -asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum 
dalam Undang -undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. 
9. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma 
yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menajalankan tugas 
kewena ngan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi. 
10. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Whistle blower sehubungan 
dengan adanya pelanggaran. 
11. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang 
bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower.