Menurut PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, pada BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, menyatakan:

(1) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai 
tugas: 
a. menyusun RKA -SKPD; 
- 13 - 
 
 
b. menyusun DPA -SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan yang memerintahkan 
pembayaran; 
f. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya; 
j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang 
menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; 
k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpin nya; 
l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
m. melaksanakan tugas -tugas PA/pengguna barang lainnya 
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan 
n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Kepala SKPD selaku PA dalam pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa, mempunyai tugas: 
a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 
b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan 
paling sedikit di website Pemerintah Kota Madiun; 
c. menetapkan PPK; 
d. menetapkan Pejabat Pengadaan ; 
e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 
f. menetapkan pemenang pada Pelelangan untuk paket 
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); 
g. menetapkan pemenang pada Seleksi untuk paket pengadaan 
Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
h. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat 
Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan 
- 14 - 
 
 
i. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh 
dokumen pengadaan. 
(3) PA dalam melaksanakan tugas -tugasnya dapat melimpahkan 
sebagian tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPA. 
(4) PA dalam melaksanakan tugas -tugasnya dapa t melimpahkan 
sebagian tugas dan kewenangannya kepada KPA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) hanya terbatas pada: 
a. PA pada Sekretariat Daerah dapat melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada Kepala Bagian; 
b. PA pada Dinas Pendidikan dapat melimpahkan sebagian 
kewenangannya Kepala Sekolah; 
c. PA pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dapat 
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala 
Puskesmas; 
d. PA pada Kecamatan dapat melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada Kepala Kelurahan. 
(5) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melaporkan 
pelaksanaan anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku PA 
melalui Asisten yang membidangi. 
(6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melaporkan 
pelaksanaan anggaran kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku 
PA. 
(7) KPA sebagaimana d imaksud pada ayat (4) huruf c melaporkan 
pelaksanaan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan dan 
Keluarga Berencana selaku PA. 
(8) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d melaporkan 
pelaksanaan anggaran kepada Camat selaku PA. 
(9) PA pada Badan Penanggulanga n Bencana Daerah dalam 
melaksanakan tugas -tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dijabat oleh Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun. 
(10) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (2) berdasarkan pertimbangan: 
a. besaran SKPD; 
b. besaran jumlah uang yang dikelola; 
c. beban kerja; 
d. lokasi; 
e. kompetensi; 
f. rentang kendali; dan/atau 
g. pertimbangan obyektif lainnya. 
- 15 - 
 
 
(11) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf 
c, dan huruf d bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 
kepada PA. 
(12) KPA merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Walikota atas 
usulan PA. 
(13) KPA memiliki tugas pokok dan kewenangan sesuai pelimpahan 
dari PA. 
(14) Dalam hal PA tidak dapat melaksanakan tugas sekurang - 
kurangnya 1 (satu) bulan berturut -turut, maka PA mengusulkan 
KPA kepada Kepala SKPKD selaku PPKD. 
(15) Dalam hal KPA tidak dapat melaksanakan tugas sekurang - 
kurangnya 1 (satu) bulan berturut -turut, maka KPA menyerahkan 
pelaksanakan tugas dan kewenangannya kepada P A. 
(16) KPA di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dalam rangka pengelolaan kegiatan memiliki 
kewenangan mempergunakan stempel Sekretariat Daerah. 
 
Bagian Ketiga 
PPK