Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 71 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 71 Tahun 2017 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Paraf Hierarkl Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
iCTrntingnn mnnynrnlmt setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
4 sal-usfilf' Efai'i7aLuuJLp 1$, tradisional yang diakui dan dihormati dalam si: 
Sckda sistem 
Kin f ^fi!fi^£intafaan:NagaM^l^satuan Republik Indonesia. 
q^fifiT'^d^ah p^n^mpii kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung 
T5l£ 
Kabag 
Hjkum lalui sekretaris daerah. 
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem 
dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan 
kerja.