Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 5?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN Nomor 11 Tahun 2017 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

( 1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2018. 
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang­ 
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menggunakan belanja 
tidak terduga. 
(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan 
dengan cara : 
a. Menggunakan . dana dari hasil penjad walan ulang capaian target 
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 
berjalan; dan/ atau 
b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi 
pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
APBD . 
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja 
untuk kepe rluan mendesa k. 
(6) Kriteria belanja untuk kepe rluan mendesak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) mencaku p : 
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. Kepe rluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugi an yang lebih besar bagi pemerintah daera h 
dan masyarakat . 
8 
(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan 
lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD. 
(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 
(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan 
APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam 
laporan realisasi anggaran.