Menurut PERAtURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 31 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERAtURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 31 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WAUKOTA BINJAI NOMOR 8ATAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN, pada , menyatakan:

(1)Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Kepala BPKPAD atau
pejabat yang ditunjuk .
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
a.kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB ;
b.kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB ;dan
c.apabila ditemukan 2(dua)SPPT atau lebih dalam 1(satu )hamparan
tanah yang tidak terpisahkan maka yang digunakan adalah SPPT
dengan nilai NJOP tertinggi .
(3)Jika diperlukan ,penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pemeriksaan lapangan .
(4)Tata cara penelitian SSPD BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.-Q
!
6.ketentuan Pasal 8ayat (1)dan ayat (2)diubah ,sehingga Pasal 8berbunyi
sebagai berikut :