Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017 tentang IZIN USAHA INDUSTRI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Jayapura. 
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Jayapura. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Jayapura. 
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura. 
7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat 
KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang statistik. 
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan 
kegiatan industri. 
 
3 
 9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 
baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang 
bangun dan perekayasaan industri. 
10. Rancang Bangun Industri adalah Kegiatan Industri yang berhubungan 
dengan perencanaan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya. 
11. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat izin untuk 
dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri. 
12. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah 
penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari 
kapasitas produksi yang telah diizinkan. 
13. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang 
usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hokum.