Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 14 Tahun 2014.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provi nsi, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:

dengandasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan rumussebagai berikut : 
Besamya pajak = Nilai jual basil pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan x tarif pajak 
Nilai jual hasil pengambilan mineral 
=volume/tonase x harga standar tambang mineral 
bukan logamdan batuan TARIF, DAN CARA PENGIUTUNGAN PAJAK 
Pau15 
Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 10 °/o ( 
sepuluh persen ) . BABIV (4) Dalam hal ini nilai pasar dari basil produksi Mineral Bukan Logam dan 
Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan 
harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam 
bidang tambang mineral bukan logam dan batuan . 6 
 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak , 
Kepala Daerahdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar atau disingkat SKPDKB dalam hal: 
a. jika berdasarkan hal pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 
terutangtidak atau kurang dibayar; 
b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ; 
c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB dikenakan 
sanksi sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat 
terutang pajak . 
(3} Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenaka.n 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100° /o (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut . 
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika 
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan. Pasal 10 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan . 
(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan 
menggunakan SPTPD,SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT . 
(3) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD . 
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan oleh wajib Pajak 
untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang 
terutang. 
(5) SPTPD sebagimana dimaksud dalam ayat (2) harus diisi dengan jelas, 
benar, lengkap dan barns ditandatangani oleh wajib pajak atau 
kuasanya; 
(6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada 
Bupati selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhimya masa 
pajak . Paaal 9 BABVI 
TATA CARA PEMUNGUTAR DAN PEKETAPAN PAJAK 7 
 
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 
pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 
terutangnya pajak. 
(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak 
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 
tanggal diterbitkan . Pasal 13 (1) Setiap wajib pajak membayar pajak terhutang dengan menggunakanSSPD . 
(2) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani 
oleh wajib pajak atau kuasanya . 
(3} SSPD wajib disarnpaikan kepada instansi /pejabat yang berwenang 
(4) Bukti pembayaran pajak adalah SSPD yang telah mendapatkan validasi 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
(5) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Pasal 12 BABIX 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERAGIIIAB ( 1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika : 
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. dari basil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai 
akibat salah tulis dan / atau salah hitung ; dan 
c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan I atau 
denda . 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
untuk paling lama 15 (lima betas) bulan sejak saat terutang pajak. Pasal 11 BAB VU 
SURAT TAGIHAN PAJAK (5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 25o/o (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 
sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untukjangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan clihitung saat terutangnya pajak . 8