Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 43 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 43 Tahun 2018 tentang TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK), INSENTIF LINMAS DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT), Pasal 1 berbunyi:

· 
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah; 
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usu 1, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan clihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
5. Pemerintahan Karnpung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Karnpung dibantu Perangkat 
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung; 
7. Badan Permusyawaratan Karnpung yang selanjutnya disebut BPK 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 
8. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Kampung; 
9. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 
perencanaan , penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan 
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan 
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung; 
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan 
lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan kampung; 
11. Perangkat Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang 
membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat 
Kampung lainnya.; 
12. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPK adalah penerimaan dan 
penghasi lan yang sah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
selaku Anggota BPK; 
13. Rukun Tetangga adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk 
untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung; 
4 
· 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat 
APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung; 
15. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh 
Kepala Kampung.