Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 7 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 7 Tahun 2016 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Jayapura. 
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jayapura. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Distrik, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
5. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Pengguna Anggaran. 
6. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon III 
atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kinerja. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Jayapura. 
8. Tunjangan Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura yang 
selanjutnya disingkat dengan TKD Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atau bonus atas pencapaian 
kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai prestasi kerja berdasarkan tugas pokok danfungsinya untuk meningkatkan motivasi bekerja yang besaran jumlahnya sesuai hasil capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas 
dan fungsi pada suatu masa kinerja. 
9. Pegawai Aparatur SipilNegara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan 
misi Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
10. Tenaga Kontrak adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati 
atau Keputusan Kepala SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu melaksanakan tugas-tugas tertentu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk masa 1(satu) tahun 
anggaran yang jumlah alokasinya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
11. Hari kinerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam 
pelayanan efektif untuk melaksanakan pelayanan tugas publik dan 
pelayanan aparatur serta pelaksanaan tugas lainberdasarkan SPPD. 
12. Pejabat Non Struktur (Fungsional Umum) adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
belum menduduki jabatan struktural yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Kepala SKPD. 
 
 
4