Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN, BAB IV - 7, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN di 
bentuk Tim Pengelola LHKPN. 
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Koordinator LHKPN : 
1. Ketua : Sekretaris Daerah . 
2. Wakil Ketua : Inspektur Daerah. 
3. Sekretaris : 1. Kepala Badan 
Kepegawanan 
Pendidikan dan 
Pelatihan. 
 : 2. Kepala Bidang Data 
Disiplin dan 
Kesejahteraan Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan. 
4. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan 
dan Kesejahteraan 
Rakyat. 
 2. Asisten Perekonomian 
Pembangunan dan 
Sumber Daya Alam. 
 3. Asisten Administrasi 
Umum. 
 4. Sekretaris DPRD. 
b. Admin LHKPN : 
1. Kepala Sub Bidang Disiplin Bidang Data 
Disiplin dan Kesejahteraan Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; 
2. Kepala Sub B agian Hubungan Masyarakat 
Protokol dan Publikasi Bagian Perundang -
undangan Persidangan dan Hubungan 
Masyarakat Sekretariat DPRD; dan 
 
 8 3. Penyiap Bahan Disiplin Sub Bidang 
Disiplin Bidang Data Disiplin dan 
Kesejahteraan Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelati han. 
(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Koordinator LHKPN : 
1. melakukan pendataan Penyelenggara Negara ; 
2. menyampaikan data kepegawaian dan data 
perubahan jabatan Penyelenggara Negara 
kepada KPK; 
3. berkoordin asi dengan KPK untuk memantau 
dan evaluasi terhadap kepatuhan 
Penyelenggara Negara dalam menyampaikan 
dan mengumumkan LHKPN ; 
4. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk 
mematuhi kewajiban penyampaian dan 
pengumuman LHKPN ; 
5. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN ; 
dan 
6. menyampaikan laporan kepada Bupati atau 
Pejabat berwenang. 
b. Admin LHKPN : 
1. melakukan Registrasi ke KPK; 
2. melakukan pendaftaran dan update data 
Penyelenggara Negara; 
3. memverifikasi perubahan dan validasi data 
Penyelenggara Negara; 
4. melakukan koordinasi den gan KPK untuk 
aktivasi akun Penyelenggara Negara; 
5. melakukan pemantauan kepatuhan 
Penyelenggara Negara; dan 
6. menyampaikan laporan kepada Koordinator 
LHKPN. 
 
 
 9 BAB V 
 
SANKSI