Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor gat Tahun 1959?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor gat Tahun 1959 tentang , khususnya BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi . 
3. Bupati adalah Bupati Sintang 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 
5. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
Barang/Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai 
dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 
kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. 
7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di 
masing-masing SKPD. 
8. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya. 
9. Barang... 
/. 00046Z 
9. Barang adalah setiap benda baik berwu jud maupun tidak 
berwu jud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan 
oleh Penggun a Barang. 
10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau 
pembuatan wujud fisik lainnya. 
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan 
yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 
12. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan 
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam 
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan 
dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 
13. Standar Harga Barang dan Jasa adalah standar yang dijadikan 
pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten 
Sintang secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, 
transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akun tabel agar 
didapatkan hasil yang optimal. 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD 
Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.