Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR 2 TAHUN 2018 Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam NOMOR 2 TAHUN 2018 Nomor 2 Tahun 2018 tentang ALOKASI DANA KAMPUNG, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat 
DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau. 
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana alokasi Khusus. 
7. ADK Minimal (ADK-M) adalah alokasi minimal dari ADK yang akan diterima 
oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari anggaran ADK yang dibagi dengan jumlah desa se-
Kabupaten. 
8. ADK Proporsional (ADK-P) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai 
Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu 
jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah 
kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung. 
9. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung7 yang selanjutnya disebut APB 
Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau. 
12. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. 
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
14. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening 
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung 
seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Kampung pada bank yang ditetapkan.