Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 2016 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 2016 Tahun 1945 tentang Pembentukan dan S, pada BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 11 menjelaskan:

(1) Bidang Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 
d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meng evaluasi dan 
mengkoordinasikan pengembangan, pengelolaan usaha p erikanan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Usaha Perikanan mempunyai fungsi : 
a. perumusan program kerja di bidang pelayanan usaha perikanan, 
kerjasama dan kemitraan serta pengembangan usaha pe rikanan serta 
pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pos timban g dan hasil 
perikanan; 
b. perumusan analisis usaha perikanan, promosi, kelembagaan, fasilitasi 
kemitraan, permodalan, pengembangan usaha perikanan serta 
pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pos timban g dan hasil 
perikanan; 
c. perumusan pelayanan rekomendasi SIUP,TPUPI, TPKPIH dan TDUP; 
d. perumusan bimbingan teknis dan pengaw asan di bidang pelayanan usaha 
perikanan, kerjasama dan kemitraan serta pengembang an usaha 
perikanan serta pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pos timbang 
dan hasil perikanan; 
e. perumusan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pos ti mbang; 
f. perum usan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha pe rikanan; 
g. perumusan administrasi dan pendataan di bidang pelayanan usah a 
perikanan; 
h. perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam 
dalam batas kewenangan kabupaten; dan 
i. pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.