Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH Nomor 3 Tahun 2014 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH Nomor 3 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang
-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
 
2.
 
Undang
-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah
-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur
 
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41)
 
sebagaimana 
t
elah diubah dengan Unda
ng
-
Undang Nomor 2 
Tahun 1965
 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia
 
Tahun 
1965
 
Nomor 
19
, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
 
Nomor 
2730
)
;
 
 
3.
 
Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang B
ersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik 
Indonesia Nomor 3851)
;
 
4.
 
Undang
-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indones
ia Tahun 2003 
 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia 
Nomor 4286)
;
 
S
 
A
 
L
 
I
 
N
 
A
 
N
 
2
 
 
5.
 
Undang
-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
Nomor 435
;
 
6.
 
Undang
-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemer
iksaan 
Pengelolaan dan Tanggungj
awab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 
7.
 
Undang
-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent
ang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4421)
;
 
8.
 
Undang
-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeri
ntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4438)
;
 
9.
 
Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomo
r 130, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik 
Indonesia Nomor 5049)
; 
 
10.
 
Undang
-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang
-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 
;
 
11.
 
Undang
-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 
12.
 
Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik I
ndonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587)
 
sebagaimana telah
 
diubah 
beberapa kali 
terakhir 
dengan 
Undang
-
Undang Nomor 
9 
Tahun 2015 
(Lembar
an 
Negara Republik Indonesia
 
Tahun 
2015
 
Nomor 
58
, Tambahan 
Lembaran Negar
a Republik Indonesia Nomor 
5679
)
;
 
13.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4028)
;
 
3
 
 
14.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
N
omor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik 
Indonesia Nomor 5340)
;
 
15.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
Tahun
 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republ
ik 
Indonesia Nomor 4575)
;
 
16.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones
ia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 5155)
;
 
17.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Peng
elolaan Keuangan Daerah (Lem
baran Negara Republik 
Indonesia
 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4578)
;
 
18.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran
 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
r 4585)
;
 
19.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nom
or 25, 
Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4614)
;
 
20.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4738)
;
 
21.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4815)
;
 
4
 
 
22.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 
7
 
Tahun 2008
 
tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
20
, Tambahan 
Lembaran Nega
ra Republik Indonesia Nomor 4816)
;
 
23.
 
Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
 
Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara
 
Rep
ublik Indonesia Nomor 5351)
;
 
24.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara
 
Repub
lik Indonesia Nomor 5161)
;
 
25.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik 
Indonesia Nomor 5165)
;
 
26.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 
30
 
Tahu
n 
2011
 
tentang 
Pinjaman 
Daerah
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011
 
Nomor 
59
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 
;
 
27.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nom
or 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Nomor 5272)
;
 
28.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201
4
 
Nomor 
92
, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
or 
5533
)
;
 
29.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pe
laksanaan Undang
-
Undang Nomor 6 
Tahun 2014 
tentan
g
 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539)
 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah
 
Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran 
Neg
ara Republik Indonesia
 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
;
 
5
 
 
30.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Ber
sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558)
 
sebagaimana telah diubah
 
beberapa kali terakhir
 
dengan Peraturan Pemerintah
 
Nomor 
8
 
Tahun 
2
016
 
(Lembaran 
Neg
ara Republik Indonesia
 
Tahun 
2016
 
Nomor 
57
, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864
)
;
 
31.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 
12
 
Tahun 201
7
 
tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah
 
(Lembaran Negara Republik In
donesia Tahun 201
7
 
Nomor 
73
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 
6041
)
;
 
32.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 
18
 
Tahun 201
7
 
tentang 
Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah
 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta
hun 201
7
 
Nomor 
106
, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
6057
)
;
 
33.
 
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daer
ah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
14
 
Nomor 
;
 
34.
 
Peraturan Presiden Nomor 
87
 
Tahun 2014 tentang 
Peraturan 
Pelaksanaan Undang
-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang
-
undangan
 
(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2
0
14
 
Nomor 136
)
;
 
35.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah 
beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri 
D
alam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
;
 
36.
 
Peraturan Menteri D
alam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah
 
beberapa kali terakhir
 
dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14
 
Tahun 
2016
;
 
37.
 
Peratur
an Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemer
iksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan
; 
 
6
 
 
38.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19
 
Tahun 
2016
 
tentang 
Pedoman 
Pengelolaan Barang Mil
ik Daerah
;
 
39.
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2016 
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 
40.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
31
 
Tahun 201
6
 
tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pen
dapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201
7
;
 
41.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
62
 
Tahun 201
7
 
tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Operasional
;
 
42.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 T
ahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005
-
2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 
 
Nomor 07);
 
43.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 
 
 
Tahun 2008 tentang Pokok
-
Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 
Nomor 05)
 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah 
Kabupaten Probolinggo Nomor 
4
 
Tahun 
2016
;
 
44.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probo
linggo Nomor 05 
 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2009 
 
Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 06);
 
45.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 
 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Proboli
nggo Tahun 2010 
 
Nomor 01);
 
46.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 
 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01)
 
sebagaimana 
telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Probolinggo 
Nomor 
15 
Tahun 
2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Probolinggo Tahun 201
5 
Nomor 01);
 
7
 
 
47.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 
 
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolin
ggo 
 
Tahun 2010 Nomor 02);
 
48.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 
 
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01
);
 
49.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 
 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 01)
 
sebagaimana 
telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 
Nomor 
16 
Tahun 
2015 
(
Lembaran Daerah Kabupaten 
Probolinggo Tahun 201
5 
Nomor 01);
 
50.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 
 
Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana 
telah diubah
 
beberapa kali t
erakhir
 
dengan Peraturan Daerah 
Nomor 
17 
Tahun 
2015
 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Probolinggo
 
Tahun 201
5 
Nomor 0
2
);
 
51.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 
 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pro
bolinggo Tahun 2011 Nomor 03);
 
52.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 
 
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 2012
 
Nomor 01);
 
53.
 
Peraturan Daerah Ka
bupaten Probolinggo Nomor 07 
 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 2013
-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Probo
linggo 
Tahun 
2013
 
Nomor 07);
 
54.
 
Peraturan Daerah 
Kabupaten Probolinggo 
Nomor
 
11
 
 
Tahun 2013 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
pada 
Perusahan Daerah Air Minum
 
Kabupaten Probolinggo
 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 201
4 
 
No
mor 0
1
)
 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
5
 
Tahun 
2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 201
6 
Nomor 
2
)
;
 
8
 
 
55.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
1
 
Tahun 
2016
 
tent
ang 
Penataan, Pengendalian dan Retribusi Menara 
Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo
 
(Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 201
6 
Nomor 
1
)
;
 
56.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
6
 
Tahun 
2016
 
tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
 
 
Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 201
6 
Nomor 
1
)
;
 
57.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae
rah Kabupaten 
Probolinggo Tahun
 
Anggaran 
2017 
(Lembaran Daerah 
Kabupaten
 
Probolinggo Tahun 201
6 
Nomor 
3
)
;
 
58.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
1
 
 
Tahun 
2017
 
tentang
 
Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Probolinggo
 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Proboling
go Tahun 201
7
 
Nomor 
1
)
.
 
 
Dengan Persetujuan Bersama
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 
dan
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
 
MEMUTUSKAN :
 
 
Menetapkan 
 
:
 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
201
7
.