Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 3 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Tomohon . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tomohon . 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon . 
4. Walikota adalah W alikota Tomohon . 
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasn ya 
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia . 
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota 
Tomohon yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota 
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah , 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah , satuan Polisi 
Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan. 
7. Daerah otonom , selanjutnya disebut daerah , adalah kesatuan mas yarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan mas yarakat setempat 
menu rut p rakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Repu blik Indonesia . 
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamn ya segala bentuk keka yaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut . 
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang ~ 
berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi 
(Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua . 
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan , pelaksanaan , penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban , 
dan pengawasan keuangan daerah . 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah , selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD , dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah . 
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diaku i sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai keka yaan bersih. 
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih Iebih antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah. 
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kuran g antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah . 
18. Pembia yaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali , baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan mau pun pada tahun-t ahun anggaran berikutnya. 
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selarijutn ya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran .