Menurut PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 38 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 38 Tahun 2016 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN, pada BAB III - PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH, menyatakan:

(1) Penghitungan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut : 
a. lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) 
menit dikenakan pengurangan sebesar 2,5% x Jumlah TPPD; 
b. lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit sampai dengan 180 (seratus 
delapan puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 5% x Jumlah 
TPPD; 
c. lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit sampai dengan 240 (dua 
ratus empat puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 7,5% x 
Jumlah TPPD; 
6 
 d. lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) menit sampai dengan 300 (tiga 
ratus) menit dikenakan pengurangan sebesar 10% x Jumlah TPPD; 
e. lebih dari 300 (tiga ratus) menit sampai dengan 360 (tiga ratus enam 
puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 12,5% x Jumlah TPPD; 
f. lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) menit sampai dengan 420 menit 
(empat ratus dua puluh) menit/7 (tujuh) jam sama dengan 1 (satu) hari 
dikenakan pengurangan sebesar 15% x Jumlah TPPD; 
g. Pertambahan ketidakhadiran selanjutnya sampai dengan 60 (enam 
puluh) menit berikutnya dikenakan pengurangan dengan pertambahan 
persentase 2,5%; 
h. Jumlah persentase yang melebihi 60% tidak diberikan TPPD pada bulan 
bersangkutan; 
i. Pegawai yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena 
mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan tidak 
dikenakan pengurangan TPPD; 
j. Pegawai yang tidak masuk kerja dengan ijin pimpinan SKPD maksimal 2 
(dua) hari kerja dikenakan pengurangan sebesar 1% x jumlah hari kerja 
pemberian ijin x Jumlah TPPD; 
k. Pegawai yang tidak masuk bekerja karena cuti selain cuti di luar 
tanggungan negara dikenakan pengurangan sebesar 1 % x jumlah hari 
tidak masuk kerja karena cuti x TPPD. 
(2) Sanksi pengurangan TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mengurangi/menghapus sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.