Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 34 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, pada , Pasal 34 menjelaskan:

(1) Perangkat Daerah terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa 
sesuai DPA -SKPD dan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 
pengadaan barang dan jasa Pemerintah. 
(2) Perangkat Daerah terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada 
jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Hibah barang atau 
jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah. 
(3) Penyerahan Belanja Hibah barang atau jasa dilakukan ol eh Kepala Perangkat 
Daerah terkait kepada Penerima Belanja Hibah, setelah dilengkapi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. bagi Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, terdiri 
atas: 
1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai 
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Daerah 
Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau 
Bupati; 
2. NPHD; 
3. Salinan kartu tanda penduduk atas nama pimpinan instansi atau 
Bupati/Walikota Penerima Belanja Hibah; dan 
4. surat pernyataan tanggungjawab; 
5. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
b. Belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 
Daerah , terdiri atas: 
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dibubuhi cap BUMN/BUMD serta dicantumkan 
nama lengkap Direksi atau sebutan lain; 
2. NPHD; 
3. Salinan kartu tanda penduduk atas nama Direksi atau sebutan lain 
BUMN atau BUMD ; 
4. surat pernyataan tanggungjawab; dan 
5. Persyaratan lainnya sesuai ketentu an peraturan perundang -
undangan. 
c. Belanja Hibah untuk Badan , Lembaga , dan Organisasi kemasyarakatan , 
terdiri atas: 
1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai 
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta 
dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga/organisasi; 
2. NPHD; 
3. Salinan kartu tanda penduduk atas nama ketua/pimpinan 
lembaga/or ganisasi; 
4. surat pernyataan tanggungjawab ; dan 
5. Persyaratan lainnya sesuai ketentua n peraturan perundang -
undangan. 
18 Bagian Ke enam 
Penggunaan