Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 19 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 2Telepon Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 2Telepon Tahun 2017 tentang PENATAAN REKLAME, pada BAB IX - PEMBONGKARAN REKLAME DAN BANGUNAN REKLAME, Pasal 19 menjelaskan:

Pembongkaran reklame atau bangunan reklame yang menyimpang dari
izin reklame atau IMB reklame yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18huruf adilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :a.surat peringatan pembongkaran dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan selanjutnya disampaikan kepada pemegang izinreklame atau pemegang 1MB reklame untuk melaksanakan
pembongkaran sendiri dalam tenggang waktu 7(tujuh )hari sejak
diterimanya surat peringatan pembongkaran ;
b.apabila dalam tenggang waktu 7(tujuh )hari pemegang izin reklameatau pemegang IMB reklame tidak melaksanakan pembongkaran ,
maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengeluarkan surat
peringatan pembongkaran kedua dan selanjutnya disampaikan kepada
pemegang izin reklame atau pemegang IMB reklame untuk
melaksanakan pembongkaran sendiri dalam tenggang waktu 5(lima )
hari sejak diterimanya surat peringatan pembongkaran kedua ;c.apabila dalam tenggang waktu 5(lima )hari pemegang izin reklame
atau pemegang IMB reklame tidak melaksanakan pembongkaran ,
maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengeluarkan surat
peringatan pembongkaran ketiga dan selanjutnya disampaikan kepada
pemegang izin reklame atau pemegang IMB reklame untuk
melaksanakan pembongkaran sendiri dalam tenggang waktu 3(tiga )
hari sejak diterimanya surat peringatan pembongkaran ketiga ;
d.apabila surat peringatan pembongkaran yang telah disampaikan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b,dan huruf c,pemegang izin reklame atau pemegang IMB
reklame tidak bersedia menerima ,maka surat peringatan
pembongkaran tersebut dianggap telah diterima oleh pemegang izin
reklame atau pemegang IMB reklame setelah membubuhkan tulisan
pada surat peringatan pembongkaran tersebut dengan tulisan
“pemegang izin reklame tidak bersedia menerima surat peringatan
pembongkaran ”atau dengan tulisan “pemegang IMB reklame tidak
bersedia menerima surat peringatan pembongkaran ”;dan
e.apabila dalam tenggang waktu 3(tiga )hari setelah surat peringatan
pembongkaran ketiga tidak dilaksanakan oleh pemegang izin reklame
atau pemegang IMB reklame ,maka pembongkaran reklame atau
bangunan reklame akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja .