Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor 3 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor 3 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir .
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir .
3.Bupati adalah Bupati Toba Samosir .
4.Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir .
5.Kecamatan adalah Wilayah Keija Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten .
6.Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelola
Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir .
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia .
9.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang -undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.
10.Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah Dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan ,pelaksanaan
pembangunan ,pembinaan kemasyarakatan ,dan pemberdayaan masyarakat .
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,selanjutnya disingkat APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa .
12.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditetapkan .
-4-
13.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa
yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan .
14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluran anggaran selama data periode
anggaran .
15.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hakdan kewajiban Desa.
16.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan ,pelaksanaan ,penatausahaan ,pelaporan ,dan pertanggungjawaban
keuangan desa.
17.Rencana Kerja Pemerintah Desa ,selanjutnya disebut RKPDesa ,adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1(satu )tahun .
18.Jumlah Desa adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56Tahun 2015.