Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, BAB VII - TANGGUNG JAWAB PIMPINAN OPD, Pasal 11 menetapkan:

Pimpinan OPD berkewajiban untuk memerintahkan dan mengawasi 
bawahannya agar membayar Zakat Profesi atau Infaq/Sedekah pada Unit 
Kerjanya masing-masing. 
Pimpinan OPD wajib melaporkan Zakat Profesi atau Infaq/ Sedekah yang 
dihimpun dan disetorkan pada masing-masing OPD kepada Bupati Kapuas 
Hulu paling lambat tanggal 22 bulan penyetoran. 
Format laporan harus meliputi daftar Rekapitulasi Wajib Zakat Profesi atau 
Daftar Wajib Infaq/Sedekah dan Realisasi Pemungutan dan Penyetoran ke 
BAZNAS. 
Bagi OPD yang tidak/belum dapat melaksanakan pemungutan dan 
penyetoran dana Zakat Profesi atau Infaq/ Sedekah di lingkungan OPDnya, 
wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Kapuas Hulu dengan 
mencantumkan alasan-alasan secara jelas.