Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor T Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor T Tahun 2017 tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI, khususnya BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI, Pasal 9, adalah:

(l) Pelaksanaan, pengadaan clan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani 
atau kelompok tani melalui penyaluran di Lini IV dilakukan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 
(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dilaksanakan oleh 
penyalur di Lini rv ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut : 
a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani atau 
kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan 
dan/atau nota pembelian kepada petani atau kelompok tani. 
b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
memperhatikan kebutuhan petani atau kelompok tani dan alokasi di 
masing-masing wilayah. 
(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau 
kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan 
Perkebunan Kabupaten Sintang melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, 
sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai 
alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok 
tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang 
spesifik lokasi oleh Penyuluh. 
(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok 
tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan 
dari KP3 di Kabupaten. 
(6) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang memperoleh 
alokasi dana Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan Kegiatan Pendampingan 
Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017, 
melaporkan hasil verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap 
bulannya kepada Direktur Jenderal yang membidangi. 
(7) Hasil... 
(7) 
(8) 00007 
Ha«il Venifikasi dan Vahdnsi penvaluran pupuk bersubsidi sebagaimana 
dmaksud pada nyat (6), dlengap dengun Surat Pernyatan Tanggungawab 
Mutlak olch cpala Linus Pertanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang. 
Pelaksanan Verifikasi dan Valdasi penyaluran pupuk bersubsidi 
ebaganan fmnaksud pada avat (tj, lakukan sestuai dengan Petunjuk 
Pelaknanaan Verfikas tdan Valda penyaluran pupuk bcrsubsdi Tahun 
Amggran 207 yang dtetapkan oleh Drektur Jenderal