Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 5?
Dalam Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

( 1) Bupati berwenang melakukan perencanaan terhadap peningkatan 
kualitas RTLH. 
(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis 
dilaksanakan oleh PD. 
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menghimpun data RTLH dari Desa/Kelurahan; 
b. melakukan identifikasi terhadap RTLH ; dan 
c. kompilasi dan distribusi data kepada PD terkait. Pasal3 
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan: 
a. terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat; 
b. terselenggaranya penyaluran bantuan stimulan yang tertib, efektif dan 
efisien; dan 
c. terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 
Pasal4 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. penyelenggaraan; 
d. pendanaan; 
e. monitoring dan evaluasi; dan 
f. pembinaan dan pengawasan. BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
Pasa1 2 
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi 
pemangku kepentingan dalam memberikan BSPSK.