Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 35?
Dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016 tentang keadaan yang, BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN RKPD, Pasal 35 mengatur sebagai berikut:

(1)Musrenbang tingkat kecamatan, dilaksanakan untuk
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan
kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan
pekon/kelurahan, yang diintegrasikan dengan
prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
(2)Penajaman, penyelaras an, klarifikasi dan
kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup:
a.usulan rencana kegiatan pembangunan
pekon/kelurahan yang tertuang dalam berita
acara musrenbang pekon/kelurahan yang akan
menjadi kegiatan prioritas pembangunan di
wilayah kecam atan;
b.kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas
kegiatan pembangunan pekon/kelurahan;
c.pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan
di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan
fungsi SKPD.
(3)Hasil musrenbang tin gkat kecamatan, dituangkan
dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang
tingkat kecamatan yang ditandatangani oleh yang
mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang
menghadiri musrenbang tingkat kecamatan.
(4)Berita acara sebagaimana hasil Musrenbang t ingkat
kecamatan diserahkan kepada Bappeda sebagai
bahan materi Forum SKPD dan Musrenbang tingkat
kabupaten.