Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 34 Tahun 2003 pada Pasal 10?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

( 1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang 
efektif dan efisien , dilakukan proses manajemen risiko 
secara terus menerus , sistematis , logis , dan terukur 
terutama pada program dan kegiatan. 
(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) adalah program dan kegiatan yang mendukung 
pencapaian indikator kinerja utama. Pasal 9 
Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam 
proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan 
proses pengambilan keputusan . Pasal 8 
( 1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap 
Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 
harus men yiapkan kompetensi instansi . 
(2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) hars mendasarkan pada 3 (tiga) 
elemen, meliputi : 
a. sumber daya manusia ; 
b. infrastruktur ; dan 
c. standar operasional pros edur. (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal : 
a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai 
dengan toleransi dan risiko perangkat daerah ; dan 
b. perangkat daerah tidak memiliki sumber daya yang 
memadai untuk membia yai konsekuensi risiko yang 
diperkirakan.