Apa norma yang terkandung dalam Pasal 35 PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan, khususnya BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN, Pasal 35, memuat:

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, 
merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempun yai 
kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan 
pelaksanaan fungsi , tugas , dan wewenang DPRD yang tercermin 
dalam alat kelengkapan DPRD. 
(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masing­ 
masing alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD 
atas usul anggota, pimpinan Fraksi , dan/ atau pimpinan alat 
kelengkapan DPRD . 
(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) 
orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD . 
(4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat 
dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai 
dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan usulan alat 
kelengkapan DPRD. 
(5) Pembayaran kompensasi/honorarium bagi kelompok pakar atau 
tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran 
sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD 
dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau 
orang bulan. 
(6) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau 
tim ahli alat kelengkapan DPRD , diatur dalam Peraturan 
W alikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(7) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara 
cermat sesuai dengan kebutuhan DPRD dan alat kelengkapan 
DPRD. 
Bagian Kelima 
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi