Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, khususnya BAB IV - TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN, Pasal 19, adalah:

huruf c dan penglriman draft Perubahan APBD 
tahun anggaran berjalan sebagalmana dlmaksud pada Pasal 19 
huruf d tidak tepat waktu. 
(3) Skor prestasi tambahan penghasllan berdasarkan 
pertimbangan objektlf lainnya berupa uang penunjang 
pengelola keuangan/barang tingkat kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan buktl 
pengiriman data ketepatan waktu pelaporan . 
(4) Daftar Perhitungan Nominatif Penerima Tambahan Penghasllan 
berdasarkan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
oleh BPKAD sebagai dasar pengajuan surat permintaan 
pembayaran oleh bendahara pengeluaran. 
Pasal21 
(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 
lalnnya berupa uang penunjang pengelola keuangan/barang 
tlngkat SKPD/Unit Kerja yang dlterima oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dipengaruhl oleh 
ketepatan pelaporan keuangan/barang pada SKPD/Unit Kerja 
yang bersangkutan. 
(2) Ketepatan pelaporan keuangan dan barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berlkut : 
a. ketepatan pengirlman SPJ Fungsional Bulanan ; 
b. ketepatan pengiriman Laporan Mutasi Barang Bulanan ; 
c. ketepatan pengiriman Laporan Barang Persediaan Bulanan. 
-20 -
(3) Pelaporan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dicetak melalui e-finance sistem lnformasl 
pengelolaan keuangan daerah. 
(4) Pelaporan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada 
huruf b dicetak melalui apllkasl Sistem Informasi 
Manajeman Daerah Aset -Barang Milik Daerah. 
(5) Pelaporan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dicetak melalul apllkasi Persedlaan atau manual. 
(6) Daftar Perhitungan Nominatif Penerima Tambahan Penghasilan 
berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbltkan 
oleh BPKAD sebagal dasar pengajuan surat permintaan 
pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan dapat dlakses 
melalui aplikasl e-finance Sistem Informasl Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
Pasal22 
(1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertlmbangan 
objektlf lainnya berupa uang penunjang pengelola 
keuangan/barang tingkat SKPD/Unlt Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang diberikan kepada PA, KPA dirumuskan 
sebagai berikut : 
Tambahan Penghasllan Pegawai = point x skor prestasi x harga 
satuan sesuai SBU dan SBK 
(2) Besaran uang penunjang pengelola keuangan SKPD/Unit Kerja 
yang diberikan kepada PA, KPA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diberikan dengan ketentuan sebagal berikut: 
a. Point 1 = 100% bagi PA dan KPA yang mempunyai sertifikat 
keahllan barang/jasa pemerlntah ; 
b. Point 2 = 50% bagi PA dan KPA yang belum mempunyai 
sertifikat ekahlian barang/jasa pemerintah. 
(3) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan 
sesuai dengan prosentase ketepatan waktu pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) sebagai berikut : 
a. Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabfla laporan 
bulanan berupa SPJ Fungslonal, L.aporan Mutasi Barang, 
L.aporan Mutasi Barang Persedlaan ke BPKAD terklrim paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya ; 
-21-
b. Skor 2 = skor prestasl 90% (sembilan puluh persen) apabila 
salah satu dari laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan 
Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BPKAD 
terkirim setelah tanggal 10 bulan berikutnya ; 
c. Skor 3 = skor prestasi 80% (delapan puluh persen) apablla 
lebih dari satu dari laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, 
laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke 
BPKAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) terklrlm 
pada 2 bulan berikutnya ; 
d. Skor 4 = skor prestasi 70% (tujUh puluh persen) apablla salah 
satu laporan bulanan berupa SPJ Fungsiona l, laporan Mutasl 
Barang, laporan Mutasi Barang Persediaan ke BPKAD terklrim 
pada 2 bulan berikutnya ; 
e. Skor 5 = skor prestasl 50% (lima puluh persen) apabila leblh 
darl satu laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan 
Mutasi Barang, laporan Mutasi Barang Persediaan ke BPKAD 
terkirim pada 2 bulan berlkutnya.