Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 pada Pasal 111?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, BAB XXIII - PENYIDIKAN, Pasal 111 menyebutkan bahwa:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingku ngan Pemerintah Kota diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan pe nyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dala m Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada lah pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangka t oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga n. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada aya t (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti ke terangan atau laporan 
 
 
 
 
46 
 berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jel as; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan m engenai orang pribadi atau 
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan se hubungan dengan tindak 
pidana perpajakan Daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pr ibadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajaka n Daerah; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berken aan dengan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyi taan terhadap bahan bukti 
tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksa naan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang me ninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanca ran penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem beritahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya ke pada Penuntut Umum 
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Ind onesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Aca ra Pidana.