Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 18 Tahun 2017?
Norma hukum dalam SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 18 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH, BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BOSDA DAN BOP, Pasal 6 berbunyi:

(1) Penyaluran BOSDA dan BOP PAUD untuk satuan pendidikan dengan status 
Negeri, dilaksanakan oleh Dinas Pendidik an untuk setiap bulan dengan 
mekanisme Tambahan Uang. 
(2) Penyaluran BOSDA dan BOP PAUD untuk satuan pendidikan dengan status 
swasta, dilaksaknakan oleh BPPKAD melalui mekanisme hibah yang ditransfer 
tiap 3 (tiga) bulan sekali ke satuan pendidikan yang bersang kutan. 
 
8 
 (3) Ketentuan persyaratan untuk mendapatkan hibah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2 ,) adalah sebagai berikut : 
a. surat permohonan bantuan BOSDA atau BOP (proposal) yang diajukan 
kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan; 
b. rekapitulasi rencana penggu naan anggaran sekolah yang didanai dari 
BOSDA atau BOP PAUD ; 
c. fotocopy izin operasional yang masih berlaku; 
d. fotocopy pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM; 
e. fotocopy buku rekening penerima BOSDA atau BOP ; 
f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk kepala sekolah dan bendahara sekolah; 
g. profil sekolah; 
h. rekapitulasi daftar nama siswa lengkap antara lain NISN, NIK, nama, 
tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, nama orang tua, 
pekerjaan orang tua; 
i. surat pernyataan keabsahan data siswa yang dibuat o leh Kepala Satuan 
Pendidikan dan diketahui oleh Komite Sekolah (khusus untuk sekolah yang 
berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kota juga harus 
diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kota);dan 
j. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditand a tangani oleh kepala 
sekolah. 
(4) Dispendikpora serta Kantor Kementerian Agama sesuai dengan 
kewenangannya melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh 
satuan pendidikan yang bersangkutan. 
(5) Kepala Dinas secara kolektif menyampaikan rekapitulasi Sa tuan Pendidikan 
penerima BOSDA dan BOP disertai jumlah siswa kepada Walikota sesuai hasil 
verifikasi. 
(6) Format rekapitulasi rencana penggunaan anggaran sekolah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b , tercantum dalam Lampiran I dan merupakan 
bagian yang t idak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
(7) Format rekapitulasi daftar nama siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf h , tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
(8) Format surat pernyataan kea bsahan data siswa sebagaimana dimaksud pada 
huruf i, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
(9) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada 
huruf j , tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 
 
9