Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945.
Redaksi dari 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat, pada , Pasal 14 menjelaskan:

huruf e, meliputi: 
a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usa.ha; tempat 
hiburan; dan rurnah tangga yang mempekerjakan anak; dan 
b. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban clan 
aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang bekerja 
dijalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi sesuai dengan prinsip 
penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 19 Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf d, meliputi : 
a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi 
kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, clan penelantaran terhadap 
anak; 
b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun 
Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan 
resiko; 
c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam 
menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui 
pendekatan keadilan restoratif; 
d. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha tempat hiburan 
dan rurnah tangga yang mempekerjakan anak. 
e. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan 
aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup 
di jalanan atau anak korban eksploitasi seksual sssuai dengan prinsip 
penyelenggaraan perlindungan anak; 
f. penguatan lernbaga masyarakat dalam rnencegah tindak kekerasan, 
eksploitaei, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelornpok rentan; 
g. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga 
masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan 
perlind ungan anak; dan 
h. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut 
melakukan upaya pencegahan kekerasan, ekeploitasi, perlak.uan salah, 
clan penelantaran pada kelompok rentan. Pasal 18 
(1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi : 
a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan 
anak; 
b. meninclaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima 
mengenai masalah perlindungan anak; dan 
c. mengidentifi.kasijenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan. 
(2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga 
berencana dan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi dan 
menerima pengaduan/ laporan. Pasa.l 23 Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
meliputi: 
a. pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/ laporan; 
b. tindakan penyelamatan; 
c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara; 
d. pemberian rehabilitasi, berupa: 
1. layanan pemulihan kesehatan; 
2. layanan pemulihan sosial dan psikologis; dan 
3. bantuan pendampingan hukum. 
e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi. Pasal 22 Sasaran penanganan dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah : 
a. anak di luar asuhan orangtua; 
b. anak dalam situasi darurat akibat bencana; 
c. anak yang berkonflik dengan hukum; 
d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental; 
e. anak korban perlakuan salah clan penelantaran; 
f. anak yang hiclup/bekerja dijalan; 
g. anak korban eksploitasi seksual; 
h. pekerja rumah tangga anak; 
1. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang; 
j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, clan zat adiktiflainnya (napza); clan 
k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat 
pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, 
atau moral anak.. Pasal 21 e. mudah dijangkau; 
f. tidak dikenakan biaya; dan 
g. dijamin kerahasiaannya. 
(1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam