Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI SEKADA U Nomor 55 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI SEKADA U Nomor 55 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, khususnya , Pasal 6, memuat:

(1) Inspektur pembantu terdiri dari: 
a. insp ektur pembantu wilayah I; 
b. inspektur pembantu wilayah II; dan 
c. inspektur pemban tu wilayah III. 
(2) lnspektur pem bantu wilayah pada Insp ektorat kabupaten memba wahi 
wilayah kerja pembinaan dan penga wasan pada unit kerja perangkat 
daerah di lingkungan pemerintah kabupaten. Pasal 10 U ntu.k menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
Peraturan ini, inspek tur pembantu melaksanakan fungsi: 
a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang , kepega waian terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
b. penyelenggaraan pemerintah desa; 
c. reviu rencana kerja anggaran ; 
d. reviu lapor an keuanga n; 
e. reviu laporan kinerja instansi pemerin tah; 
f. evaluasi sistem pengendalian internal; 
g. pengaduan mas yarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ; 
h. pemerik saan terpadu ; 
i. menga wal pelaksanaan reformasi birokrasi ; 
J. peng awasan dalam rangka percepatan menuju good governan ce, clean 
govermen t dan pelayanan pu blik; 
k. penyusunan peraturan perund ang-undangan bidang pengawasan ; 
1. penyusunan pedoman / standar di bidang penga wasan ; 
m. koord inasi program penga wasan ; 
n. pemerik saan hibah/bantuan sosial ; 
o. pendampingan , asistensi dan fasilit asi; dan 
p. tugas pembantuan dan alokasi dana desa. Pasal 9 (1) Inspektur pembantu adalah unsur pembantu yang langsung berada diba wah 
Inspe ktur. 
(2) Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dipimpin 
oleh pejaba t Inspektur Pembantu yang bertanggungjawab langsung kepada 
Inspektur . 
(3) Insp ektur pembantu me laksanakan sebagian tugas Inspektur terhadap 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai 
wilayah kerjanya. Pasal 8 Bagian Ketig a 
Inspektur Pembantu e. pengadministrasi laporan hasil penga wasan ; 
f. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan ; 
g. penyusunan statistic hasil penga wasan ; 
h. penyelenggaraan kerja saran pengawasan; dan 
i. pengelolaan urusank epega waian . 
6 
7 (1) Inspektur , sekretaris , inspektur pembantu , kepala subbagian, pejabat 
fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan 
prinsip koordinasi, integrasi , dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun 
horizontal. 
(2) lnspektur , sekretaris , inspektur pembantu , kepala subbagian , pejabat 
fungsional masing -rnasing bertanggungjawab memimpin, membimbing , Pasal 13 BABV 
TATA KERJA (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalamjenjang 
jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan. 
(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempun yai 
tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan 
sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
melaksanakan tugasn ya secara administrasi bertanggungjawab kepada 
lnspektur melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada inspektur pembantu wila yahnya masing -rnasing. 
(4) Jabatan fungsional dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan 
Inspektur apabila ada hal-hal yang menurut sifatn ya memiliki dampak 
yang luas terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat. 
(5) Jenis jabatan fungsional dan jumlah Jabatan Fungsional di tentukan 
berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
(6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan ini 
melaksanakan tugas: 
a. penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. reviu rencana kerja anggaran; 
c. reviu laporan keuangan ; 
d. reviu laporan kinerja instansi pemerintah ; 
e. evaluasi sistem pengendalian internal; 
f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 
g. pemeriksaan terpadu ; 
h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi ; 
1. pengawasan dalarn rangka percepatan menuju good governance , clean 
goverment dan pelayanan publik ; 
J. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan ; 
k. penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan; 
1. koordinasi program pengawasan; 
m. pemeriksaan hibah/bantuan sosial ; 
n. pendampingan , asistensi dan fasilitasi ; dan 
o. tugas pembantuan dan alokasi dana desa . Pasal 11 Bagian Keempat 
Jabatan Fungsional 
8 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi , Tugas Pokok , Fungsi 
dan Tata Kerja Inspekt orat Kabupaten Sekadau dica but dan dinyatakan 
tidak berlaku . 
(2) Uraian tugas Inspektur , sekretaris , inspektur pembantu, kepala sub bagian 
akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah tentang 
analisis jabatan . BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP