Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TEEING TINGGI Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 18?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TEEING TINGGI Nomor 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEEING TINGGI, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomo r 60, 
Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nom or 
1092 ); 
3. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antar a Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
4. Undang -Undan g Nom or 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar an 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3133); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang 
Pelaksanaan Kitab Undan g-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Repub lik Indone sia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258) sebag aimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 
5145) ; 
8. Peraturan Peme rintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara Repub lik 
Indone sia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahu n 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Peman faatan Insen tif Pemun gutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lemb aran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
10. Peratur an Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pemb inaan dan Penga wasan Penyelen ggaran Peme rintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia 
Nomor 6041 ); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuan gan Daerah 
sebag aimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mente ri Dalam 
Nege ri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penge lolaan 
Keuangan Daerah ; 
12. Peraturan Daerah Kata Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah; 
13. Peraturan Daerah Kata Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pem bentuk an Perangkat Daerah Kata Tebing Tinggi; 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 
dan 
WALI KOTA TEBING TINGGI 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011 
TENTANG RETRIBUSI DAERAH. 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi 
Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 6) diubah sebagai 
berikut: 
1. ketentuan Pasal 8 huruf e dihapus, sehingga berbunyi: