Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 1964 Pasal 11?
Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, BAB I - KETENTUAN UMUM antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

(1) Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Pasal10 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. Koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan; 
b. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM): 
c. Penyusunan dan pelayanan kehumasan kelembagaan; 
d. Pengelotaan/pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 
ketatalaksanaan, peralatan dan perlengkapan, serta kerumahtanggaan; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Camat. (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan .administ~asi 
kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, program dan lnformasl; 
(2) Sekretariat dipimpin oteh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada camat. 
Pasal9 Pasal 8 Sekretariat Bagian Kedua -4- . 
' 
Seksi Pemerintahan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan 
kearsipan; 
b. penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan 
inventaris Kecamatan; 
c, penyusunan program dan urusan rumah tangga Kecamatan; 
d. penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 
Kecamatan; 
e. penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan 
pemerintahan umum; 
f. penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka 
pembinaan wilayah dan masyarakat; 
g. penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
pemerintahan; 
h. penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang 
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; 
i. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang 
kependudukan dan catatan sipil serta admlnistrasi pertanahan . 
Bagian Keempat 
Seksl Ekonomi dan Pembangunan