Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, Pasal 1 menetapkan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bangka Barat . 
 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat . 
5 
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bangka Barat . 
 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepe ntingan 
masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam system 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
 8. Kepala Desa adal ah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah . 
 9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya 
disingkat BPD atau yang disebu t dengan nama lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
 10. Perangkat Desa adalah unsure staf yang membantu 
Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan 
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, 
dan unsure pemdukung tugas Kepala Desa dalam 
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk 
Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. 
6 
 11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yan g 
dibentuk oleh masyarakat sesuai ndengan 
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa 
dalam memberdayakan masyarakat. 
 12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang 
diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan 
Kepala Desa antar waktu. 
 13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih 
kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. 
 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten 
yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan 
Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada 
tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa. 
 15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang 
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia 
yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan 
proses Pemilihan Kepala Desa. 
 16. Bakal Calon Kepa la Desa , yang selan jutnya disebut 
bakal calon adalah warga masyarakat Desa setempat 
yang mendaftarkan diri pada pemilihan Kepala Desa. 
 17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa 
yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai 
calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 
 18. Calon Kepala Desa Terpilih, yang selanjutnya disebut 
calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang 
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa. 
 19. Penjab at Kepala Desa adalah seorang pejabat yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta 
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 
 20. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia 
yang dibentuk BPD untuk melaksanakan 
pemilihan/pemungutan suara Kepala Desa. 
7 
 21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan 
dan telah memenuhi persyaratan untuk 
menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala 
Desa. 
 22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut 
DPS ad alah daftar pemilih yang disusun berdasarkan 
data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir 
yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas 
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 
 23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang 
disusun ber dasarkan usulan dari pemilih karena 
yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar 
Pemilih Sementara. 
 24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT 
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh 
Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas 
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala 
Desa. 
 25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para 
pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 
 26. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk 
menentukan sikap pemilihannya . 
 27. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya 
disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya 
pemungutan suara. 
 28. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, 
tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka 
masya rakat lainnya. 
 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
 30. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum. 
8 
 31. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya 
atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana. 
 32. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, 
diperiksa dan diadili di persidangan. 
 33. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
 34. Hari adalah hari kerja. 
 
 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut :