Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Norma hukum dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, Pasal 5 berbunyi:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang 
menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.
(2) Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang.
(3) Pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif 
dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses 
peradilan kasasi.
- 111 -(4) Keputusan Mahkamah Agung mengenai 
pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan 
bersifat mengikat.