Apa saja yang diatur dalam Pasal 123 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal92, Pasal 123 menetapkan:

(1) Objek penjualan barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang/ Pengguna Barang, meliputi: 
a. tanah dan/ atau bangunan; 
b. selain tanah dan/ atau bangunan . 
(2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, dilakukan dengan: 
a. memenuhi persyaratan teknis; 
b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 
menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual , 
karena biaya operasinal dan pemeliharaan barang lebih besar dari 
pada manfaat yang diperoleh; dan 
c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak 
terdapat permasalahan hukum. 
(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain: 
a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata 
ruang wilayahl Pasal 121 
( 1) Barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak laku 
dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) 
kali. 
(2) Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 
penila ian ulang. 
(3) Dalam hal lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak laku 
dijual Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, 
tukar menukar, hibah atau penyertaan modal. 
(4) Pengelola barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 
setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah atau 
penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat 
dilaksanakan maka, dapat dilakukan pemusnahan. (4) Pengelola barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dengan persetujuan Bupati.