Menurut PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, menyatakan:

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkap an dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran; 
(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-OPD; 
(3) PPK-OPD mengadakan verifikasi terhadap SPP mengenai pengeluaran anggaran, ketepatan tujuan pengeluar an, pembebanan kode rekening , kelengkapan pembuktian dan serta sahnya tagihan; kebenaran 
ketepatan 
kebenaran 
(4) Dalam hal dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-OPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP­TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi; 
(5) Dalam hal dokumen SPP tidak lengkap dan sah, PPK-OPD menyiapkan surat penolakan penerbitan SPM, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak dokumen SPP diterima; 
(6) Dalam hal berkas SPP tersebut dinyatakan lengkap dan sah, PPK-OPO menyiapkan rancangan SPM sesuai dengan jenis SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 
(7) Penyiapan SPM selambat -lambatnya 2 (dua) hari sejak berkas SPP dinyatakan lengkap dan sah; 
(8) PPK-OPD mengajukan rancangan SPM kepada Kepala OPD untuk ditandatangani; 
(9) Berdasarkan rancangan SPM yang telah ditandatan gani, PPK-OPD menerbitkan SPM, dan kemudian diajukan kepada kepala OPD untuk diotorisasi dan ditandatangani; 
(10) SPM yang telah diotorisasi, selanjutnya diteruskan kepada Kepala SKPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D; 
Bagian Keenam 
Penatausahaan Penerimaan