Menurut PERATURAN    DAERA H KABUPATEN   NAGEKEO Nomor 9 Tahun 2011, apa isi dari Pasal 20?
Pasal Pasal 20 dalam PERATURAN    DAERA H KABUPATEN   NAGEKEO Nomor 9 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELA YANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, pada BAB XV - PENYIDIKAN, menyatakan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingk ungan pemerintah daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Peg awai 
14 
 Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenan g sesuai dengan ketentuan perat uran perundang -
undangan. 
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan me neliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebena ran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan d engan 
tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tug as 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 
dibawa; 
h. memotret se seorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak p idana di bidang retribusi daerah sesuai 
15 
 dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Pol isi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang 
Hukum Acara Pidana.