Apa norma yang terkandung dalam Pasal 31 pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013?
Substansi pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 31, memuat:

(I) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana 
d.i.maksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: 
a. I (satu) permohonan untuk I (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB; 
b. d.iajukan secar a tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan 
besam ya ketetapan yang d.i.mohonkan pengurangan disertai alasan yang 
mendukung permohonannya; 
c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan 
pengurangan; 
d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan 
namun tidak dipertim bangkan atas SPPT, SKPD atau SKPDLB dalam ha! 
yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD atau 
SKPDLB; 
e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan 
namun tidak diperti.m bangkan atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan 
STPD, dalam ha! yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; 
dan 
f. surat permohonan d.itandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan 
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa. 
(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut 
keberatann ya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak 
mengajukan keberatan sebagaimana d.i.maksud pada ayat (1) huruf d dan 
hurufe; 
(3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak 
memenuhi persyaratan sebagaimana d.i.maksud pada ayat (2), dianggap 
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan 
kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertuli s disertai 
alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan 
terhitung sejak permohonan diteri.ma.