Menurut KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 23?
Pasal Pasal 23 dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, pada Bab VI - Penutup, menyatakan:

, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 
33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusya-waratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik Indonesia 
- 254 -Nomor II/MPR/1999 tentang 
Peraturan Tata Tertib Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor V/MPR/ 2001;
 4. Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor IV/MPR/1999 tentang 
Garis-garis Besar Haluan Negara 
Tahun 1999-2004.
Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 5/MPR/2001 
tentang Jadwal Acara Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2001 sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 6/
MPR/2001 tentang Perubahan 
Jadwal Acara Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2001;
- 255 - 2. Keputusan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 7/MPR/2001 tentang 
Pembentukan dan Tugas Komisi 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia pada Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 
2001;
 3. Permusyawaratan dalam Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
Tanggal 1 sampai dengan 9 
November 2001 yang membahas 
Rancangan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia tentang Rekomendasi 
Arah Kebijakan Pemberantasan 
dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme; 
 4. Putusan Rapat Paripurna ke-7 
(lanjutan 2) Tanggal 9 November 
2001 Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia.
- 256 -MEMUTUSKAN
Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PE -
MUSY AW ARA TAN RAKY A T RE -
PUBLIK INDONESIA TENTANG 
REKOMENDASI ARAH KEBI -
JAKAN PEMBERANTASAN 
DAN PENCEGAHAN KORUPSI, 
KOLUSI, DAN NEPOTISME