Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 53 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 53 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 81 TAHUN 2016, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Bupati adalah Bupati Berau. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau yang 
merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Berau. 
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah perangkat 
daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau selaku Pengguna 
anggaran/Pengguna barang. 
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah 
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang 
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 
J -3-
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran pada OPD, Dinas 
Perikanan, Dinas Pangan, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas 
Perkebunan, Inspektorat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 
Sekretariat DPRD serta Sekretariat Korpri yang ditetapkan oleh Bupati atas 
usulan masing-masing kepala OPD untuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatau sah akan, dan mempertanggungjawabkan uang 
keperluan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
8. Bendahara Pengeluaran Khusus adalah Bendahara Pengeluaran Khusus 
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Berau yang 
ditetapkan oleh Bupati atas usulan PPKD untuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
belanja SKPKD.