Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, pada , Pasal 4 dinyatakan:

Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi 
landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri 
Republik Indonesia.
 Ditetapkan di Jakarta.
 pada tanggal 5 Juli 1966.
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
Ttd
(Dr. A.H. Nasution )
Jenderal TNI.
 Wakil Ketua,
ttd.
( Osa Maliki )Wakil Ketua,
ttd.
( H.M Subchan Z.E. )
- 44 - 
Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum ke - IV MPRS
ttd.
(Wilujo Puspo Judo )
May. Jen. TNI.Wakil Ketua,
ttd.
( M. Siregar )Wakil Ketua,
ttd.
( M a s h u d i )
Brig. Jen. TNI.
- 45 -P E N J E L A S A N
KETETAPAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :XXV/MPRS/1966
1. Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek 
kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan 
diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan 
dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan 
Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama 
yang berlandaskan faham gotong royong dan 
musyawarah untuk mufakat.
2. Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar-
dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan 
oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, 
mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang 
bertentangan dengan falsafah Pancasila.
- 46 -3. Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang 
dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di 
Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan 
situasi yang membahayakan kelangsungan hidup 
Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 
maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak 
hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi 
kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan 
dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/
Marxisme-Leninisme.
- 47 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XVI/MPR/1998
TENTANG
POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA 
DEMOKRASI EKONOMI
- 49 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XVI/MPR/1998
TENTANG
POLITIK EKONOMI
DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA,