Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 26 Tahun 2017 pada Pasal 19?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 26 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD, Pasal 19 menyebutkan bahwa:

(1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan 
DPRD paling sedikit dibentuk sebagai berikut : 
a 1 (satu) orang pakar/ahli pada alat kelengkapan 
DPRD yaitu Komisi 1, Badan Musyawarah dan 
Baden Kehorma tan; 
la 1 (satu) orang pakar/ahli pada alat kelengkapan 
DPRD yaitu Komisi 2 dan Badan Anggaran; dan 
c 1 (satu) orang pakar/ahli pada alat kelengkapan 
DPRD yaitu Komisi 3 dan Badan Pembentukan 
Perda. 
- 14 - 
(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan 
DPRD diangkat dan di berhentikan dengan 
Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan 
kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 
(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan 
DPRD mendapatkan kompensasi bcrupa honorarium 
dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan keuangan 
daerah. 
(4) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau 
tim ahli alat kelengkapan DPRD sebesar Rp 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang setiap 
bulan. 
(5) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan 
DPRD dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas 
berupa mobil operasional Sckretariat DPRD. 
(6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok 
pakar atau tim ahli alai kelengkapan DPRD 
disediakan biaya perjalanan dinas yang 
dipersamakan dengan Pejabat Eselon III. 
Bagian Kelima 
Tenaga Ahli Fraksi