Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, BAB IV - PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI, Pasal 5 berbunyi:

(1) Untuk penetapan dan pemungutan Zakat Profesi, Pimpinan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan Unit Pengumpulan Zakat Profesi yang 
disingkat UPZP pada masing-masing OPD. 
(2) UPZP bertugas melakukan pendataan Subyek Zakat, menghitung dan 
menetapkan Nishab Zakat Profesi berdasarkan daftar gaji pada masing-
masing OPD. 
(3) UPZP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berkoordinasi dengan Bendahara gaji di setiap OPD guna menentukan 
klasifikasi ASN sebagai Muzakki. 
(4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar 
Rekapitulasi Muzakki oleh UPZP sebagai dasar dalam pemungutan Zakat 
Profesi oleh Bendahara Gaji pada setiap OPD.