Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 6 Tahun 2010.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 6 Tahun 2010 tentang KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

• Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak 
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
3.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingl:at Kuasa BUD adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 
4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaian 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi SKPD. 
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah 
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada 
unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan 
tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian 
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 
11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang 
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang 
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
peneribitan SP2D 
13. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
untuk peneribitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai 
uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 
14. Surat Perintah Membayar Ganti Uang yang selanjutnya '.Jisingkat SPM-GU adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan untuk mengganti 
uang persediaan yang telah dibelanjakan. 
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang 
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.