Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 pada Pasal 177?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 177 menyebutkan bahwa:

(1) Permohonan p erpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah 
yang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada 
Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu 
KSP. 
 
69
 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri: 
a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data dan kondisi objek KSP; dan 
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 
5 (lima) tahun terakhir . 
(3) Bupati meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta 
meng evaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang telah 
berlangsung . 
(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Bupati menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP , maka 
Bupati : 
a. membentuk Tim KSP; dan 
b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang 
milik daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi 
tetap, dan persentase pembagian keuntungan KSP. 
(5) Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain: 
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 
keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan memper timbangkan 
hasil Penilaian; dan 
c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati .