Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 98 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007.
Redaksi dari Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , pada BAB IX - Pa.JAT AUSAHAAN i·'ZEUANGAN DAERAH, Pasal 98 menjelaskan:

('I) Kepala SKPD selal,u pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi ata·s transaksi 
keuangan , aset, utnng dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya 
(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pencat:::lc1ni penatausahaan mas transal<si kcuangan di lingkungan SKPD dan 
menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran clan barang 
yang dikelol<1ny,:1. 
(J) L~1po;-:.111 keu::mg:.111 sclx:i9;,. 1i111:111:1 di111:1k~.ud ~ud.1 ;,.1y;.1t t:..:) k'1d111 d.111 l:tpL'i':111 1,.':111~·.,1::1 
anggarsn, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampa ikan kepada kepala 
daerah n-ielalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir. 
(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang memberikan pernyataa n 
bahwa pengelolaan APBD yang rnenjadi tanggung jawabnya telah d·iselenggarakan 
berdasarkan sistem pengendalian iniern yang memadai, sesuai dengan ~etentuan 
perundang -undangan. 
P:::isal 99 
(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang. dan ekuitas 
dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. 
(2) PPf<D menyusun !aporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari : 
a. Lapor8n Realisasi Anggaran; 
b. Nerac::i; 
c. L::iror;in Anr:-. K::is: d:::in 
d. C2t2tan Alas Laporan l<:euangan. 
" 
\ (3) Laporan keuangan sebaga:rnana dimaksud pnda ayat (2) disusun dan d·isajikan sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. i-
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengar_7 laporan 
ikhtisar rcalisasi kinerja d3n laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan 
daeral7. 
(5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disLisun 
berdasa;·kan laporan keuangan SKPD. 
(6) Laporan keuangan pemerintail daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada kepala daerail dalm rangka memenuhi pert<:Jnggungjawaban 
pe!~ksan::ian APBD.