Apa substansi hukum dari Pasal 70 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor t2 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor t2 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009, khususnya BAB XIV - A, Pasal 70, adalah:

A 
(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan fasilitasi 
terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan program 
pemerintah pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi, 
meliputi: 
a. pendidikan menengah; 
b. pendidikan tinggi; 
c. pendidikan khusus; dan 
d. akreditasi. 
(2) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai 
bagian dari pendidikan khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf c didasarkan pada standar nasional 
pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 
karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
Pasal II ... 
Paraf Koordinasi '\ 
\ 
-14-
Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. 
Ditetapkan di Bo owoso 
pada tanggal \ vem~r oloi7 
BUPATI BON owoso,t-
l AMIN SAID HUSNI 
Diundan kan di Bo 
pada ta 
RAH KABUPATEN BONDOWOSO, 
l HIDAYAT 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 
NOMOR 1.;i. 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 339-12/2017 
Paraf Koordinasi \ 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NO MOR \~ TAHUN 2017 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
I. UMUM 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan perubahan untuk 
menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. 
Latar belakang dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, antara lain: 
a. bahwa Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 50 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan bertentangan dengan ketentuan Lampiran 
huruf A angka 1 dan Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
tera~hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Dalam ketentuan Lampiran tersebut telah diatur pembagian urusan 
pemerintahan bidang pendidikan , yakni: 
1. Manajemen Pendidikan. 
Pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan standar 
~asional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi, sedangkan 
Pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan pendidikan 
menengah dan pengelolaan pendidikan khusus, dan Pemerintah 
kabupaten/kota memiliki kewenangan terhadap pengelolaan 
pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal. 
2. Kurikulum. 
Pemerintah pusat menetapkan kurikulum nasional pendidikan 
menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan 
pendidikan nonformal, sedangkan Pemerintah Provinsi menetapkan 
kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal 
pendidikan khusus, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan 
kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia 
dini, dan pendidikan nonformal. 
3. Pendidik. .. 
Paraf Koordinasi 
Katlin Dikbud Kabag. Hukum 
' . \ 
-2-
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
Pemerintah pusat mengendalikan formasi pendidik, pemindahan 
pendidik, dan pengembangan karier pendidik, dan pemindahan 
pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, sedangkan 
Pemerintah provinsi memiliki kewenangan pemindahan pendidik dan 
tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
Daerah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota memiliki 
kewenangan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam 
Daerah kabupaten/kota . 
4. Perizinan Pendidikan. 
Pemerintah pusat memiliki kewenangan penerbitan izin perguruan 
tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan 
1zm penyelenggaraan satuan pendidikan asing, sedangkan 
Pemerintah provinsi memiliki kewenangan penerbitan 1zm 
pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan 
oleh masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki 
kewenangan penerbitan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh 
masyarakat. 
5. Bahasa dan Sastra. 
Pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap pembinaan bahasa 
dan sastra Indonesia, sedangkan Pemerintah Provinsi memiliki 
kewengan terhadap pembinaan bahasa dan sastra yang 
penuturannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah 
provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan 
terhadap pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam 
Daerah kabupaten/kota. 
b. bahwa ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), 
dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah dibatalkan oleh 
Gubernur Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur 
Nomor 188/49.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 2 (dua) 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso 
c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
juga perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat 
lokal dan nasional guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan 
nasional. 
II. PASAL DEMI PA SAL 
Pasall 
Angka 1