Menurut Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 28 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, pada BAB III - KODE ETIK, menyatakan:

(1) Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat dan 
kehormatan Pegawai Negeri Sipil serta keteladanan sikap, tingkah laku 
dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas 
kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari; 
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pengaturan 
perilaku agar PNS: 
a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan 
berintegritas tinggi; 
b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 
c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; 
d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat 
yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan etika pemerintahan ; 
f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara; 
g. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara atau Daerah secara 
bertanggung jawab, efektif , dan efisien; 
h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan 
tugasnya; 
1. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada 
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 
J. tidak meyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, 
kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari 
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain( a. memegang teguh ideologi Pancasila; 
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; 
c. mengabdi kepada Negara dan rakyat Indonesia; 
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan keterampilan; 
f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; 
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik ; 
i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program 
pemerintah; 
J. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, 
akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; 
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; 
1. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; 
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja; 
n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan 
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai 
perangkat sis tern karier.