Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam Republik Indonesia Nomor 5256 ); 4. Undang-Un dang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Nomor 24 Tahun 2011?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 5256 ); 4. Undang-Un dang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang , pada , Pasal 2 dinyatakan:

Huruf a 
Asas kemanusi aan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat 
manusia. 
Huru fb 
Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operas ional 
mengg amb arkan penge lolaan yang efisien dan efektif. 
Huruf c 
Asas keadilan merupakan asas yang bers ifat ideal Pasal 1 
Cukupjelas II. PASAL DEMI PASAL Setiap warga negara berhak untuk hidup sehat, sejahtera lahir dan batin tanpa 
terkecual i dan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, se bagai hak asasi telah 
dijam in oleh negara seperti tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat ( 1) yaitu " 
Setia p orang berhak hidu p sejahtera lahir dan batin, bertempat t inggal, dan 
men dapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memp eroleh 
pelay anan kesehatan ." Pemerint ah daerah sebagai pelaksana pem erintahan di 
daerah berkewajiban melaksanakan kewenanga nnya dalam menjamin hak 
pend uduk daerah terutama hak hidup sehat dan men dapatkan pelayanan 
kesehatan yang adil bagi setiap penduduk di daerahnya. Akses terhadap fasilitas 
dan jaminan keseha tan haru s dipero leh dengan mudah bagi masyaraka t di daerah 
dan hal ini sudah seharus nya menjadi komitme n Pemerintah Daerah. 
Dalam hal jaminan kesehatan bagi seluruh masy arakat di daerah secara adil 
dan merata maka pemeri ntah daerah perlu membu at Pera turan Daerah Tentang 
Jam inan Kesehatan Daerah sebagai dasar dan payung hukum agar dalam 
pelaksan aannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sesuai 
dengan aman at pasal 18 ayat (6) UUD 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak 
meneta pkan peraturan daerah dan peraturan-pe raturan lain untuk melaksanakan 
oton omi dan tugas pembantuan. 
Dalam hal penyelenggaraan Jam inan Kesehatan Daerah maka perlu diatur 
mek anisme penyelenggaraan dan pengaturan lainnya agar pelak sanaan Jaminan 
Kesehatan Daerah ini dapat berjalan denga n baik dan sesuai dengan yang 
dihar apkan. I. UMUM PEN JELASAN 
ATAS 
PERATURA N DAERAH KABUPAT EN BELITUNG TIMUR 
NOMOR 4 TAHUN 2018 
TENTANG 
PENYELE NGGARAAN JAMINAN KESEHA TAN DAERAH