Apa substansi hukum dari Pasal 1 Peraturan Kepala Daerah ; Nomor 23 Tahun 2014?
Materi muatan Peraturan Kepala Daerah ; Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Muna . 
4. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan/ atau berdasarkan perinsip syariah yang dalam kegiatannn ya 
memberikan jasa dalam lalulintas pemba yaran , yang sebahagian besar modaln ya 
dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah . 
5. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah. 
6. Deposito adalah simpanan yang penarikann ya hanya dapat dilakukan pada waktu 
tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 
7. Bendahara Umum Daerah adalah yang selanjutn ya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutn ya disingkat RKUD adalah rekening 
tempat men yimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk memba yar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan . 
9. Likuiditas Keuangan Daerah adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam 
membia yai belanja Daerah atau keperluan rutin dan atau keperluan mend esak. BAB I 
KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA 
BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO 
BERJANGKA. Menetapkan : MEMUTUSKAN: 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .