Bagaimana redaksi normatif Pasal 27 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 4355); a. bahwa ancaman bahaya bencana geologi seperti gunung Nomor 1 Tahun 2004?
Norma hukum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 4355); a. bahwa ancaman bahaya bencana geologi seperti gunung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di, Pasal 27 berbunyi:

bencana; 
c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di 
daerah rawan bencana; 
d. pengembangan sistem peringatan dini; 
e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan 
kerugian akibat bencana; dan 
f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada 
bencana dan menyiapkan masyarakat untuk hidup 
selaras dengan bencana. bahaya bencana, 
dalam menghadapi b. mengidentifikasi, memantau 
kerentanan dan kemampuan 
{ 1) Dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi, 
pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama 
dengan lembaga usaha. 
(2) Kerjasama dengan lembaga usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat {l) diselenggarakan dengan 
perjanjian kerjasama yang bersifat saling 
menguntungkan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian 
kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. Pasal 30 Bagian Kesatu 
Umum BABIX 
KERJASAMA ( 1) Penggunaan dana pelaksanaan mitigasi regional 
bencana geologi dalam situasi tidak ada bencana 
meliputi: 
a. fasilitasi penyusunan rencana pelaksanaan mitigasi 
regional bencana geologi; 
b. program pengurangan risiko bencana; 
c. program pencegahan bencana; 
d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan 
perencanaan pelaksanaan mitigasi regional bencana 
geologi; 
e. penyusunan analisis risiko bencana; 
f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata 
ruang; 
g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi;dan 
h. penyusunan standar teknis penanggulangan 
bencana. 
(2) Penggunaan dana pelaksanaan mitigasi regional 
bencana geologi dalam situasi terdapat potensi 
terjadinya bencana meliputi: 
a. kegiatan kesiapsiagaan; 
b. pembangunan sistem peringatan dini; dan 
c. kegiatan mitigasi bencana. 
(3) Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan 
uang dan barang sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan. Pasal 29 (2) Penggunaan anggaran pelaksanaan mitigasi regional 
bencana geologi yang memadai sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan 
BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
(1) Lingkup kerjasama dalam pelaksanaan mitigasi regional 
bencana geologi meliputi: 
a. pengembangan informasi, komunikasi dan edukasi 
serta peningkatan kemampuan tanggap bencana 
geologi; 
b. pengembangan peran serta dan partisipasi 
masyarakat; 
c. pembangunan sistem peringatan dini; 
d. peningkatan kapasitas SDM; 
e. perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 
f. pengurangan risiko bencana gelombang pasang air 
laut; 
g. pengembangan fasilitas evakuasi dan penyelamatan 
terhadap bencana tsunami; 
h. pengembangan pengamanan pantai; dan 
1. pengelolaan, pengangkutan dan pemanfaatan basil 
dari proses kegiatan mitigasi. 
(2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat ditambah sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Apabila hasil dari proses kegiatan mitigasi 
sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) didalamnya 
terkandung mineral-mineral yang termasuk dalam 
golongan komoditas tambang, maka pemanfaatannya 
diatur dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Bagian Kedua 
Lingkup Kerjasama