Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN BVPATI 1'U13AJt Nomor 6 Tahun 2015?
Materi muatan PERATURAN BVPATI 1'U13AJt Nomor 6 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH RABUPATEN TVBAN, khususnya , Pasal 12, adalah:

(1) Masyarakat korban tindak pidana dibebaoka.n dari retribuai pela.yanan 
kcsehatan, mel;puli : 
a. korban kekerasa.n pada anak; 
h. knrhan kelrero.san dalam cumah tangga; 
c. ko:rban pemerkooaan/kekera.san ooksual; dan 
d. korban pembunuhan. 
{2) Kepala Dinas Kesehatan berkooffii=<si dengan Kepala Kcpolisian Reso,t 
Tu ban tentang penjaminan pembiayaan korban tindak. pidana, 
(JI Dalarn hal basil koordinasi sebagahruma d:imaksud pad.a ayat (21 tidal< 
ada pembiayaan dad APBN, Kepala Dinaa Kesehatan <lapat mengus'-\lkan 
kebutuhan anggaran pembebasan pelayanan korban tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada a,yat 11) melalui meka.nisme APBD setiap 
tahunnya. 
14) Jenis pelayanan knrban tindak pidana yangdibebaskan meliputi: 
a. pemerik.,,m keoohatan umurn; 
b. rawat inap pada kclas Hl; 
c. pelayanan pendampir,gan psikologi knrban di RSUD dr R Koeama; 
d. tindakan medik sesuai kondifil korhan; 
e. viaum et repertum korban meninggal dan/atau vlsum et repertum 
korhan hidup d, RSUD De R Koesma Tu ban. 
15) Kepa!a Dinas Kesehatan setiap tahun anggara.n merencanaan kebutuhan 
klaim pela,yanan kateg<>ri pasien s.ehagaimana dimakalld pada ayat ( 1), -~ 
PENYELEliGGARAAN PEUI.YANAN Klt!llrnATA!i TERTENTU 
YANG OIBEBASKAN OARI RETIUBUSl 
Pa=.! 1 J 
(11 l'elayanan kesehatan tcrtentu yang dihehaal<an drui retribusi, dengan 
kriteria, 
a. d(benl<an kepada penduduk kabupaten Tul>an yang helurn mempunyai 
jaminan k""ehatan ditanda; dengan menunjukkan Kartu Tanda 
l'enduduk Tuhan yang maaib berlaku; dan 
-25 -
b. pelayanan keoohatan yang diberikan berupa perneriksaan keseha.1an 
umum. 
(2) Pemenk..aan kesehatan umum yang dimaksud pada ayat 11) huruf b, 
meliputi, 
a. pemenksaan kesehatan umum dan pengoba1'>.n daa,r ra,.atjalan pacla 
pelayanan rawat i"-1an; 
b. pemeriksaan g;g; umurn, pada pelayanan kesehatan gi_gi dan mu!ut; 
""" 
c, pemeriksaan um um <l,n pengob,,tan daaar, pada pelayanan kesehatan 
gawat c!an,rat.. 
13) Jonis pelayanan kesehatan tertentu yang dibebaak"-n dari reltibusi 
sebagaimaria rlimaksud ayat 12) rlijamin pembiayaannya melalui Angga.ran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
== 
PEMSli\YAAN PENYEl.ENGGARAAN Pl':LAYANAN KESEIIATAN 
B,i,_giu,Keso.tll 
Tujwln hmbla.yaan _, 
Ill Pernbieyaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan peml>iayaan 
kasehata.n yang b<-rkesinambungan dengan jumlah yang mcncukupi, 
teralokasi secara adil, dan bermanfaat secara berl!asil guna dan l>er<laya 
guna unti.,k menjamin te=lenggaranya pembangunan kesehatan aga1· 
meningkatkan rlemjat kesebatan masyarakat set;nggi-tingg:inya. 
{21 Unsi.,r-unour pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdhi atas sumt>er pembiayaan, besaran alokasi, <l,n pemanfo.atan. 
Elaglan Kedu,8; 
Sumbttr h1>1blayaan 
Pasa! 15 
(l) Biaya operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan meru.pakan 
drum yang dikeluarkan untuk membiaya, pelaksanaan pelayanan 
kesehatan dan pelaksanaan administrasi kesebatan di Daei«h. 
(2) Biaya opemsional penyek-nggi,raan pelayanan kesehatan pada UPTD 
bersumber dar:i Anggamn Pendapatan dan Belenja Daer-ah Kabupaten 
yang terca:ntum dalarn DPA QPD Dinas Kesehatan pada: 
a, program Up,.ya Keoohatan Masya,akat untuk kegiatan pemelU1araan 
dan pemulihan kesehatan rnasya,akat; dan 
b. program Uµaya Kesehe.tan Perorangan untuk ke.giatan perawatan 
kesehatan perorangan. 
{3) Pembiayaan program Upaya Keoohatan Maayarakat &"bagaimana 
dimaksud pada ayat {21 huruf a, bereumber dari Anggarar, Pendape.tan 
clan Be.lanJa Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar& 
{Dana Alok&si Khusus Bidang Keoohe.tan -Bantuar, Operasional 
Kesehatanl-
(41 Pembiayaan penyelenggaraan program Upaya Kcsehatan Perorangan 
oobagaimana dhnaksud pada ayat {21 h\!n,l b, bersumher dari 
pendap,.i,n retr:ibusi pelayanan keseha1ari perorangan, kapit,,;i, non 
kapitas:i, pelayanan penunjang kesehatan, dan/ ""'-" APBD. 
(5) Pengelo!aan dari alokasi biaya ope,asionai pelayanan kesehatan tidal< 
bioa dic&mpur a.tau tumpang tindih dengan sumber pembiayaan lain. 
Baglan Ketiga 
Beaantn hmbiay-aan P-«>gnm UKM 
p,._,..,1 J 6 
I l) Beoamn Pembia,ya&n Operasional Kesehalan dalam Al'BO diseauaikan 
dengan kebijakan Daerah clan kemampuan pembui.yaan Daerat. dalatn 
rangka tnemenuhi ketentuan Paaal 171 \Jndang- Undang Nomo, 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
121 Be""ran aJokasi pembiayaan Program 
kebutuhan pembfa.yaan program clan U<M diooauaikan dengan 
penjabaran dari Ren~ana keg;atan ,_, 
Pembangunan Jangk, Mcncnw,Ji me,upakan 
Oaerah dan 
Renatra Dmas Ke8ehatan setelah mendapatkan persetujuan OPRD 
Program dan kegiatan aebagairn.ana dimaksud pacta ayat (2), meliputi 
keg,atan 
a. promooi clan pemberdayaan mas_yar&kat; 
b. kesehatan lingkungan; 
c. pencegahan dan pernberanta= penyakit menular dan P<onyakit Tidak 
Menular; 
d. pechaikan gizi mas_varakat; 
e keaehatan ibu, anak dan ke\uarga berencana; 
f. su.veilance kesehatan: dan/atau 
g. program pengernbangan dan inovaai, 
-27 -
{41 Pembieyaan program dan ke!;iatan sebagaimana dimakslld pada ayat (3) 
selllruhnya dibebankan pada APED pada DPA OPD Dinas Kcsebatan. 
Baglan :e;...,npat 
-II.nm Pemble.yaan l'rognm UJlP di Puakesmas