Menurut PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN Nomor ($TAHUN2016 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN Nomor ($TAHUN2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN, pada , menyatakan:

ayat(1)hurufa,terdiridari:
a.belanjapelayanan: dan
b.belanjaumumdanadministrasi.
Belanjapelayanan sebagaimana dimaksud padaayat(1)
hurufa,mencakup seluruhbelanjaoperasional yang
berhubungan langsung dengankegiatan pelayanan.
Belanjaumumdanadministrasi sebagaimana dimaksud.
padaayat(1)hurufb,mencakup seluruh belanja
operasional yangtidakberhubungan langsung dengan
kegiatan pelayanan.
Belanjapelayanan sebagaimana dimaksud padaayat
(2),terdiridari:
belanjapegawai,
belanjabahan:
belanjajasapelayanan,
belanjapemeliharaan, dan
belanjabarangdanjasa.
Belanjaumumdanadministrasi sebagaimana dimaksud
padaayat(3),terdiridari:belanjapegawai:
belanjaadministrasi kantor,
c.belanjapemeliharaan:
d.belanjabarangdanjasa,dan
e.belanjapromosi.
Pasal19
Belanjanonoperasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal17ayat(1)hurufb,terdiridari:290p.belanjabunga,
belanjaadministrasi bank:
belanjakerugian penjualan asettetap:dan
belanjakerugian penurunan nilai.
Pasal20...)
b.
c.
d.
e.
b.
NuLP
 
 
 
 
-15-
Pasal20
(1)Seluruh pengeluaran atasbelanja BLUD-RSUD
sebagaimana dimaksud dalamPasal17ayat(1)
disampaikan kepadaPPKKsetiapbulan.
(2)Seluruh pengeluaran atasbelanja BLUD-RSUD
sebagaimana dimaksud padaayat(1)dilakukan dengan
menerbitkan SuratPerintah Membayar yangdilampiri
denganSPTJ.
(3)Berdasarkan SuratPerintah Membayar sebagaimana
dimaksud padaayat(2),Pengguna Anggaran
menerbitkan SP2Dsebagaidasarrealisasi penggunaan
danadaripendapatan BLUD-RSUD.
Pasal21
(1)Pengeluaran belanjaBLUD-RSUD diberikan fleksibilitas
denganmempertimbangkan volumekegiatan pelayanan.
(2)Fleksibilitaspengeluaran belanja BLUD-RSUD
sebagaimana dimaksud padaayat(1),merupakan
pengeluaran belanjayangdisesuaikan dansignifikan
denganperubahan pendapatan dalamambang batas
RBABLUD-RSUD yangtelahditetapkan secaradefinitif.
Fleksibilitas pengeluaran belanjaBLUD-RSUD
sebagaimana dimaksud padaayat(1),hanyaberlaku
untukbelanjayangberasaldaripendapatan selaindari
APBN/APBK danhibahterikat.
(4)Dalamhalterjadikekurangan anggaran, BLUD-RSUD
dapatmengajukan usulantambahan anggaran dari
APBKkepadaSekretaris Daerah.(3
Pasal22
(1)Ambang batasRBABLUD-RSUD sebagaimana di
maksud dalamPasal21ayat(2),ditetapkan dengan
besaranprosentase.
(2)Besaran prosentase sebagaimana dimaksud padaayat
(1)ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatanoperasional BLUD-RSUD.
(3)Besaran prosentase sebagaimana dimaksud padaayat
(2),ditetapkan dalamRBABLUD-RSUD danDPABLUD-
RSUDolehPPKK.
(4)Prosentase ambangbatassebagaimana dimaksud pada
ayat(1),merupakan kebutuhan yangdapatdiprediksi,
dapat dicapai,-
terukur, rasional dandapat
dipertanggungjawabkan.
BABIll...)
 
 
 
 
-16-
BABIV
PERENCANAAN DANPENGANGGARAN
BagianKesatu
Perencanaan
Pasal23
(1)Pemimpin BLUD-RSUD Kabupaten AcehTamiang
menyusun RSBberdasarkan Rencana Pembangunan
JangkaMenengah Kabupaten AcehTamiang.
(2)RSBsebagaimana dimaksud padaayat(1),mencakup
pernyataan visi,misidanprogram strategis pengukuran
pencapaian kinerjaRSUDKabupaten AcehTamiang.
(3)VisiBLUD-RSUD sebagaimana dimaksud padaayat(2),
memuatgambaran citadancitrayangingindiwujudkan
dimasadepan.
(4)MisiBLUD-RSUD sebagaimana dimaksud padaayat(2),
memuat sesuatu yangharusdiemban atau
dilaksanakan untukmencapai visiyangditetapkan, agar
tujuannya dapatterlaksana danberhasildenganbaik.
(5)Program strategis sebagaimana dimaksudpadaayat(2),
memuat progam yangberisiproseskegiatan yang
berorientasi padahasilyangingindicapaidengankurun
waktu1(satu)sampaidengan5(lima)tahundengan
memperhitungkan potensi, peluang dankendalayang
adadan/atau mungkin akantimbul.
(6)Pengukuran pencapaian kinerjasebagaimana dimaksud
padaayat(2),memuat pengukuran yangdilakukan
dengan menggambarkan pencapaian hasilkegiatan
dengan disertai analisis atasfaktorinternal dan
eksternal yangmempengaruhi tercapainya kinerja.
Pasal24
(1)RSBsebagaimana dimaksud dalamPasal23ayat(1),
dilengkapi denganrencana implementasi limatahunan.
(2)Rencana implementasi limatahunan sebagaimana
dimaksud padaayat(1),merupakan gambaran program
limatahunan, pembiayaan limatahunan,
penanggungjawab program danprosedur pelaksanaan
program.
(3)RSByangdilengkapai rencana implementasi lima
tahunandipergunakan sebagaidasarpenyusunan RBA.
BagianKedua...
ZA.
 
 
 
 
-17-
BagianKedua
Penganggaran
Pasal25
(1)Pemimpin BLUDmenyusun RBAberpedoman pada
RSBdanRencana KerjaPemerintah Daerah.
(2)Penyusunan RBAsebagaimana dimaksud padaayat
(1),disusun berdasarkan prinsipanggaran berbasis
kinerja,meliputi:
(1
(2a.
b.
Cc.perhitungan akuntansi belanjamenurut jenislayanan,
kebutuhan pendanaan, dan
kemampuan pendapatan yangdiperkirakan akan
diterima darijasalayanan, hibah,kerjasama,
APBK,APBNdanlain-lain pendapatan BLUDyang
sah.
Pasal26
RBAsebagaimana dimaksud dalamPasal25ayat(1)
memuat:a.kinerjatahunberjalan,
b.asumsimakrodanmikro:
Cc.sasaran, target,dankegiatan,
d.perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan
pendukung pelayanan,
e.perkiraan biayaberdasarkan pelayanan dan
pendukung pelayanan,
f.anggaran pendapatan danbelanja/pengeluaran,
g.besaranpersentase ambangbatas,
h.prognosa danproyeksi laporankeuangan:
i.perkiraan maju(forward estimate),
j.rencana pengeluaran investasi/modal: dan
k.ringkasan pendapatan danbiayauntukintegrasi/
konsolidasi denganRancangan OanuntentangAPBK/RKA-SKPK.
KinerjaTahunBerjalan sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)hurufa,meliputi:
a.
b.
c.
d
ehasilkegiatan usaha,
faktoryangmempengaruhi kinerja,
perbandingan RBAtahunberjalandenganrealisasi,
laporankeuangan tahunberjalan, dan
hal-hallainyangperluditindaklanjuti sehubungan
denganpencapaian kinerjatahunberjalan.
Asumsimakrodanmikrosebagaimana dimaksud pada
ayat(1)hurufb,antaralain:
a.
b.tingkatinflasi,-pertumbuhan ekonomi,
c.nilaikurs...)
)
(3)
———
 
 
 
 
4)
(5)
(6)
(7)-18-
Cc.nilaikurs:
d.tarif,dan
e.volumepelayanan.
Sasaran, targetdankegiatan sebagaimana dimaksud
padaayat(1)hurufc,meliputi:
a.sasaran pencapaian kinerjapelayanan, basiskinerja
danperhitungan akuntansi biayamenurut jenis
layanannya,
b.perkiraan keuangan padatahunyangdirencanakan,
dan
c.seluruhprogram, kegiatan dananggaran pendapatan
danbelanja.
Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan
pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)hurufdmerupakan estimasipenerimaan sesuai
pelayanan danpendukung pelayanan yangdiberikan
dalamsatutahunanggaran.
Perkiraan belanjaberdasarkan pelayanan danpendukung
pelayanan sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufe
merupakan perkiraan belanjayangdikeluarkan guna
memberikan pelayanan danpendukung pelayanan
setelahmemperhitungkan seluruh komponen belanja
danvolumebarangataujasayangakandihasilkan.
Anggaran pendapatan danbelanja/pengeluaran
sebagaimana dimaksud padaayat(1)huruff,merupakan
rencana anggaran pendapatan danpengeluaran untuk
seluruh kegiatan tahunan yangdinyatakan dalam
satuanuangyangtercermin darirencana pendapatan
danbelanja:
a.rencana anggaran pendapatan terdiriatas:
1.pendapatan yangakandiperoleh darijasa
layananyangdiberikan kepadamasyarakat,
2.hibahtidakterikatdan/atau hibahterikat
yangdiperoleh darimasyarakat ataubadan
lain,
hasilkerjasamaBLUDdenganpihaklain,
penerimaan anggaran yangbersumber dariAPBK,
penerimaan anggaran yangbersumber dari
APBN:dan
6.lain-lain pendapatan BLUDyangsah,yang
terdiridarihasilpenjualan kekayaan yangtidak
dipisahkan, hasilpemanfaatan kekayaan, jasa
giro,pendapatan bunga, keuntungan selisih
nilaitukarrupiahterhadap matauangasing,
komisi,potongan ataupun bentuklainsebagai
akibatpenjualan dan/atau pengadaan barang
dan/atau jasaolehBLUDdanhasilinvestasi.3.
4.
5.
4
vb.rencana...
(4
N
 
 
 
 
-19-
b.rencana belanja/pengeluaran meliputi:
1.belanjapegawai, yaitubelanjapegawai yang
bersumber dariAPBK/APBN danpendapatan
BLUDdiluarAPBK/APBN danhibah,terdiridari
belanjagajidantunjangan Pegawai NegeriSipil
(PNS)dannonPNStermasuk belanjatunjangan
remunerasi,
2.belanjabarangdanjasa,yaitubelanjabarang
danjasayangbersumber dariAPBK/APBN dan
pendapatan BLUDdiluarAPBK/APBN danhibah
yangterdiridaribelanjabarang, belanjajasa,
belanjapemeliharaan, belanjaperjalanan dinas
danbelanja penyediaan barangjasaBLUD
lainnya, termasuk belanja pengembangan
sumberdayamanusia.
3.belanjamodalyangterdiriatas:
a)belanja modal,merupakan belanjamodal
yangbersumber dariAPBK/APBN, dan
b)belanja modalBLUD,merupakan belanja
modalyangbersumber padapendapatan
BLUDdiluarAPBK/APBN danhibah.
(8)Besaran persentase ambangbatassebagaimana dimaksud
padaayat(1)hurufgmerupakan besaran persentase
perubahan anggaran yangbersumber daripendapatan
operasional yangdiperkenankan danditentukan dengan
mepertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
(9)Prognosa danProyeksi Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud padaayat(1)hurufhmerupakan perkiraan
realisasi keuangan tahunberjalan sepertitercermin
padalaporanopersional, neraca,danlaporanaruskas.
(10)Perkiraan maju(forward estimates) sebagaimana dimaksud
padaayat(1)hurufimerupakan perhitungan kebutuhan
danauntuktahunanggaran berikutnya daritahunyang
direncanakan gunamemastikan kesinambungan program
dankegiatan yangtelahdisetujui danmenjadi dasar
penyusunan anggaran tahunberikutnya.
(11)Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana
dimaksud padaayat(1)hurufjmerupakan rencana
pengeluaran danauntukmemperoleh asettetap.
(12)Ringkasan pendapatan danbelanjauntukintegrasi/
konsolidasi dengan Rancangan Oanun tentang
APBK/RKA-SKPK sebagaimana dimaksud padaayat
(1)hurufkmerupakan ringkasan pendapatan dan
belanjayangdisesuaikan denganformatRKA-SKPK/
APBK.
'Pasal27...
, “
1
—AA
 
 
 
 
(1)
(2)
3)
(1)
(2)
(1)
3)
(3)
(1)
(2)-20-
Pasal27
RBABLUD-RSUD disajikan sebagaibagianyangtidak
terpisahkan dariRancangan OanuntentangAPBK.
RBAsebagaimana dimaksud padaayat(1),dipersamakan
sebagaiRKA-SKPK.
RBAsebagaimana dimaksud padaayat(1),disampaikan
kepadaPPKK.
Pasal28
RBABLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalamPasal
27,olehPPKKdisampaikan kepada TAPKuntuk
dilakukan penelaahan.
RBAyangtelahdilakukan penelaahan olehTAPK
sebagaimana dimaksud padaayat(1)disampaikan
kepada PPKKuntukdituangkan dalamRancangan
OanuntentangAPBK.
Pasal29
SetelahRancangan OanuntentangAPBKsebagaimana
dimaksud dalamPasal28ditetapkan menjadi Oanun,
Pemimpin BLUD-RSUD melakukan penyesuaian terhadap
RBAuntukditetapkan menjadiRBAdefinitif.
RBAdefinitif sebagaimana dimaksud padaayat(1),
digunakan sebagaidasarpenyusunan DPABLUD-RSUD.
Muatan dansistematika penyusunan RBA
sebagaimana dimaksud padaayat(1)tercantum dalam
Lampiran 1yangmerupakan bagianyangtidak
terpisahkan dariPeraturan Bupatiini.
BABV
PELAKSANAAN ANGGARAN
BagianKesatu
DPABLUD-RSUD
Pasal30
DPABLUD-RSUDKabupaten AcehTamiang mencakup:
a.pendapatan danbelanja,
b.proyeksi aruskas,
c.jumlahdankualitas barangdan/atau jasayang
akandihasilkan: dan
d.besaranpersentase ambangbatas.
DPABLUD-RSUD sebagaimana dimaksud padaayat(1),
disampaikan kepadaPPKKuntukdisahkan.
(3)PPKKmengesahkan...
G5“—
 
 
 
 
-21-
(3)PPKKmengesahkan DPABLUD-RSUD yang
dipergunakan sebagaidasarpelaksanaan anggaran.
(4)FormatDPA-BLUD sebagaimana dimaksud padaayat(1)
tercantum dalamLampiran IIyangmerupakan bagian
yangtidakterpisahkan dariPeraturan Bupatiini.
Pasal31
(1)DPABLUD-RSUD yangtelahdisahkan olehPPKK
sebagaimana dimaksud dalamPasai30ayat(3),menjadi
dasarpenarikan dana.
(2Penarikan danasebagaimana dimaksud padaayat(1),
digunakan untukbelanjapegawai, belanjabarang/jasadanbelanjamodaldilakukan sesuaidenganketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3Penarikan danauntukbelanjabarang/jasa sebagaimana
dimaksud padaayat(2),sebesarselisihjumlahkasyang
tersedia ditambah dengan alirankasmasukyang
diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang
diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas
yangtelahditetapkan dalamDPABLUD-RSUD.
Pasal32
(1Penyusunan ringkasan pendapatan danbelanjauntuk
integrasi/konsolidasi RBAdengan Rancangan Oanun
tentangAPBK/RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal26ayat(12)dikonversikan sesuaikelompok dan
jenis,objekdanrincianobjekbelanjadalamAPBK,
denganmenggunakan basiskas.
(2Formatpenyusunan ringkasan pendapatan danbelanja
untukintegrasi/konsolidasi RBAdengan Rancangan
Ganuntentang APBK/RKA-SKPK tercantum dalam
Lampiran IIIyangmerupakan bagianyangtidak
terpisahkan dariPeraturan Bupatiini.
Pasal33
(1)Perubahan terhadap DPABLUD-RSUD dilakukan apabila:
a.terdapat penambahan ataupengurangan anggaran
yangbersumber dariAPBK,
b.biayaBLUD-RSUD melampaui ambang batas
fleksibilitas yangditetapkan:
C.pergeseran antarobjekbelanja dalamjenis
belanja:dan
d.pergeseran antarrincianobjekbelanja.
(2)Perubahan...
NA4)
)
)
)
 
 
 
 
-22-
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufa
danhurufb,mengikuti mekanisme perubahan APBK.
(3)Perubahan sebagaimana dimaksud padaayat(1)huruf
c,disampaikan KepadaSekretaris DaerahselakuKetua
TAPKmelaluikepadaPPKKuntukdisahkan.
(4)Perubahan sebagaimana dimaksud padaayat(1)huruf
d,disahkan olehPemimpin BLUD-RSUD, untuk
selanjutnya dilaporkan kepadaPPKK.
BagianKedua
Pengelolaan Kas
Pasal34
(1)Transaksi penerimaan danpengeluaran kasyang
pendapatannya bersumber darijasalayanan, hibah,
hasilkerjasama dengan pihaklaindanlain-lain
pendapatan yangsah,dilaksanakan melaluirekening
kasBLUD-RSUD.
(2)Penarikan danayangbersumber dariAPBN/APBK-
dilakukan dengan menerbitkan SuratPerintah
Membayar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)SilPayangbersumber dariAPBKdisetorkeKasDaerah
palinglambattanggal31Desember tahunberjalan.
Pasal35
(1)Dalam pengelolaan kas,Pemimpin BLUD-RSUD
menyelenggarakan:
a.perencanaan penerimaan danpengeluaran kas,
b.pemungutan pendapatan atautagihan,
C.penyimpanan kasdanpengelolaan rekening bank,
d.pembayaran,
e.perolehan sumber danauntukmenutup defisit
jangkapendek,dan
pemanfaatan surplus kasjangkapendek untuk
memperoleh pendapatan tambahan.£
(2)Pengelolaan kasBLUD-RSUD dilaksanakan berdasarkan
praktekbisnisyangsehat.
(3)Penerimaan BLUD-RSUD setiap haridisetorkan
seluruhnya kerekening kasBLUD-RSUD dan
dilaporkan kepadaPejabatKeuangan BLUD-RSUD.
(4)Penunjukan bankdanpembukaan rekening kasBLUD-
RSUDditetapkan denganKeputusan Bupati.
Pasal36...
Ny—L—A
 
 
 
 
-23-
Pasal36
(1)Seluruh pendapatan BLUD-RSUD yangbersumber dari
jasalayanan, hibah,kerjasama denganpihaklaindan
lain-lain pendapatan yangsahdisetorkan kerekening
kasBLUD-RSUD.
(2)Pemimpin BLUD-RSUD palinglamasetiaptanggal10
(sepuluh) bulanberikutnya melaporkan pendapatan
BLUD-RSUD kepada PPKK untuk mendapat
pengesahan, dengan melampirkan SuratPernyataan
Tanggung Jawab.
(3)Format Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD
sebagaimana dimaksud padaayat(2)tercantum dalam
Lampiran IVAyangmerupakan bagianyangtidak
terpisahkan dariPeraturan Bupatiini.
(4)FormatSuratPernyataan Tanggung Jawabsebagaimana
dimaksud padaayat(2)tercantum dalamLampiran IVB
yangmerupakan bagianyangtidakterpisahkan dari
Peraturan Bupatiini.
Pasal37
(1)Surplusanggaran BLUD-RSUD dapatdigunakan dalam
tahunanggaran berikutnya kecualiataspermintaan
Bupatidisetorkan sebagian atauseluruhnya kekas
daerahdengan mempertimbangkan posisilikuiditas
BLUD-RSUD.
(2)Defisitanggaran BLUD-RSUD dapatdiajukan usulan
pembiayaannya padatahunanggaran berikutnya
kepadaTAPKmelaluiPPKK.
BABVI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BagianKesatu
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan BLUD-RSUD
Pasal38
(1)Pemimpin RSUD-BLUD bertindak sebagai Pejabat
Pengguna Anggaran.
(2)Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
padaayat(1)bertanggung jawabataspelaksanaan
anggaran danbelanjaBLUD-RSUD yangdipimpinnya.
(3)Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
padaayat(2)dalammelaksanakan tugasnya dibantu
oleh:
a.PejabatKeuangan BLUD:
b.Pejabat...
N:z—AAH-
 
 
 
 
-24-
PejabatPelaksana TeknisKegiatan,
PPK-SKPK,
Pengendali Anggaran danProgram BLUD,
Bendahara Penerimaan danBendahara Pengeluaran,
dan
Pejabatlainnyadalamrangkapelaksanaan anggaran
danbelanjaBLUD-RSUD.b.
c.
e.
Pasal39
(1)Dalam pelaksanaan penatausahaan anggaran
pendapatan danbelanjaBLUD-RSUD, Pemimpin BLUD-
RSUDmenunjuk danmengusulkan kepada PPKK
Bendahara Penerimaan danBendahara Pengeluaran.
(2)Bendahara Penerimaan danBendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud padaayat(1)ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Pasal40
PejabatPengguna Anggaran dapatmenunjuk pejabatlainnya
dalamrangkapelaksanaan anggaran danbelanjaBLUD-
RSUDberdasarkan kebutuhan ditetapkan dengan
Keputusan Pemimpin BLUD-RSUD selakuPejabatPengguna
Anggaran.
BagianKedua
Penatausahaan Penerimaan
Pasal41
(1)Penerimaan pendapatan BLUD-RSUD yangbersumber
darijasalayanan, hibah,kerjasama denganpihaklain
danlain-lainpendapatan yangsahdisetorrekening kas
BLUD-RSUD padabankyangditunjuk dandiakui
setelahPejabatKeuangan BLUDmenerima notakredit.
(2)Pendapatan sebagaimana dimaksud padaayat(l),
disetorsetiapharikerekening kasBLUD-RSUD kecuali
harilibur.
(3)Tandabuktipembayaran yangdigunakan oleh
Bendahara Penerimaan diterbitkan dandisahkan oleh
PejabatKeuangan BLUD.
Pasal42
(1)Bendahara Penerimaan wajibmenyelenggarakan
penatausahaan .terhadap seluruh penerimaan dan
penyetoranataspenerimaan yangmenjadi
tanggungjawabnya.
(2)Penatausahaan...
RN,“Auf.
 
 
 
 
-25-
(2)Penatausahaan ataspenerimaan sebagaimana
dimaksud padaayat(1)menggunakan:
bukukasumum,
bukukaspembantu, dan
surattandasetoran.
bukubantukasperrincianobjekpenerimaan,
bukudan/atau registerpenerimaan, dan
bukubantulainsesuaitransaksi dankebutuhan
pertangungjawaban.b.
c.
e.
£
(3)Bendahara Penerimaan wajibmenyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan (LPJ)secara
administratif kepada pemimpin BLUDdansecara
fungsional kepadaPPKKpalinglamatanggal10bulan
berikutnya.
BagianKeempat
Penatausahaan Pengeluaran
Pasal43
Setelah DPA-BLUD-RSUD disahkan olehPPKKdan
disetujui olehSekretaris Daerah, Pengguna Anggaran
menerbitkan SPDataudokumen lainyang
dipersamakan denganSPDpertriwulanuntukanggaran
yangbersumber daripendapatan BLUD-RSUD kecuali
APBKdanhibahterikat.
(2)Pengeluaran kasatasbelanjaanggaran pendapatan dan
belanjaBLUD-RSUD dilakukan berdasarkan SPD.U
Pasal44
(1)Berdasarkan SPDsebagaimana dimaksud dalamPasal
43ayat(1),Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP
kepadaPengguna Anggaran melaluiPPK-SKPK.
(2)PPTKmenyiapkan dokumen SPP-LSuntukpengadaan
barangdanjasauntukdisampaikan kepadaBendahara
Pengeluaran dalamrangkapengajuan permintaan
pembayaran.
(3)Pengajuan SPPsebagaimana dimaksud padaayat(1)
danayat(2)terdiridari:
a.suratpengantar SPP,
b.ringkasan SPP,
c.rincianSPP,dan
d.lampiran SPP.
(4PPK-SKPK meneliti danmemverifikasi kelengkapan
dokumen SPP-yangdiajukan olehBendahara
Pengeluaran.
(5)Lampiran...)
)
)
N7——
 
 
 
 
-26-
(5)Lampiran dokumen SPPsebagaimana dimaksud pada
ayat(3)mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yangmengatur keuangan daerah.
Pasal45
(1)Dalammenelitikelengkapan dokumen SPPsebagaimana
dimaksud dalamPasal44ayat(3),PPK-SKPK wajib:
a.meneliti kelengkapan dokumen dankeabsahan
bukti-bukti pengeluaran yangdilampirkan:
b.menguji kebenaran perhitungan ataspengeluaran
perrincianobyekyangtercantum dalamdaftar
rincianrencana penggunaan dana:dan
c.menghitung pengenaan pajakatasbelanja/
pengeluaran perrincianobyek.
(2)Dalamhaldokumen lengkap, PPK-SKPK menyiapkan
SuratPerintah Membayar untukditandatangai oleh
PejabatKeuangan BLUD.
(3)SuratPerintah Membayar yangtelahditandatangani
olehPejabatKeuangan BLUDmenjadi dasarPengguna .
Anggaran menerbitkan SP2D.
(4)Dalam haldokumen tidaklengkap, PPK-SKPK
mengembalikan SPPdimaksud kepada Bendahara
Pengeluaran untukdilengkapi.
(5)PPK-SKPK dalammenatausahakan penerbitan SPP
menggunakan dokumen registerSPP.
Pasal46
UntukSPP-LSgajidantunjangan lainnyasistemdan
prosedurnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal47
(1)PejabatKeuangan BLUDmenyerahkan SP2Dyangtelah
diterbitkan Pengguna Anggaran kepada Bendahara
Pengeluaran.
(2)Dokumen yangdigunakan olehPengguna Anggaran
dalammenatausahakan SP2Dmeliputi:
a.bukuregisterSP2D,dan
b.bukukaspenerimaan danpengeluaran,dan
Cc.bukubantulainsesuaidenganluastransaksi dan
kebutuhan pertanggungjawaban.
Pasal48...
ng—
 
 
 
 
-27-
Pasal48
(1)Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan uang
kepadabankyangditunjuk sesuaidenganSP2Dyang
diterimanya.
(2)Bendahara pengeluaran dalam menatausahakan
pengeluaran permintaan pembayaran menggunakan
dokumen:
a.bukukasumum:
b.bukusimpanan/bank:
Cc.bukupajak,
d.bukupanjar,
e.bukurekapitulasi pengeluaran perrincianobyek,dan
f.(register SPP.
(3)Dalamrangkapengendalian penerbitan permintaan
pembayaran untuksetiapkegiatan dibuatkan kartu
kendalikegiatan.
(tjBendahara Pengeluaran wajibmenyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)secaraadministratif
kepadapemimpin BLUDdansecarafungsional kepadaPPKKpalinglamatanggal10bulanberikutnya.
BABVII
PELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABAN
BagianKesatu
LaporanKeuangan
Pasal49
(1)Laporan keuangan BLUD-RSUD disusun berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)yang
dikeluarkan olehAsosiasiProfesiAkuntanIndonesia.
(2)Laporan keuangan BLUD-RSUD sebagaimana
dimaksud padaayat(1),terdiriatas:
neraca,
laporanoperasional,
laporanaruskas,
catatanataslaporankeuangan.
laporanrealisasianggaran,
laporanperubahan ekuitas:dan
g.laporanperubahan saldoanggaran lebih(SAL)b.
c.
£
(3)Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)sebagaimana
dimaksud padaayat(1),diaturlebihlanjutdengan
Peraturan Bupati.
Pasal50...
7AL,
 
 
 
 
-28-
Pasal50
(1)Neracasebagaimana dimaksud dalamPasal49ayat
(2)hurufa,menggambarkan posisikeuangan mengenai
aset,kewajiban, danekuitaspadatanggaltertentu.
(2)Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal49ayat(2)hurufb,berisiinformasi jumlah
pendapatan danbiaya,surplus ataudefisitBLUD
selamasatuperiode.
Laporan aruskassebagaimana dimaksud dalam
Pasal49ayat(2)hurufc,menyajikan informasi kas
berkaitan denganaktivitas operasional, investasi, dan
aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang
menggambarkan saidoawal,penerimaan, pengeluaran,
dansaldoakhirkasselamaperiodetertentu.
(4)Catatan ataslaporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalamPasal49ayat(2)hurufd,berisi
penjelasan naratifataurinciandariangkayangtertera
dalamlaporankeuangan.
(ShLaporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalamPasal49ayat(2)hurufe,menyajikan informasi
realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisitdanpembiayaan, yangmasing-masing diperbandingkan
dengananggarannya dalamsatuperiode,(3
(6Laporan perubahan ekuitassebagaimana dimaksud
dalamPasal49ayat(2)huruffmenyajikan ekuitas
awal,surplus/defisitt-LO padaperiode bersangkutan,
koreksiyanglangsung menambah/mengurangi ekuitas,
yangantaralainberasaldaridampak komulatif yang
disebabkan olehperubahan kebijakan akuntansi dan
koreksikesalahan mendasar, dan
Laporan perubahan saldoanggaran lebih(LPSAL)
sebagaimana dimaksud dalamPasal49ayat(2)huruf
g,menyajikan informasi kenaikan ataupenurunan saldo
anggran lebihtahunpelaporan dibandingkan dengan
tahunsebelumnya. Laporan perubahan saldoanggaran
lebihmenyajikan secarakomperatif dengan periode
sebelumnya yaitupos-pos saldoanggaran lebihawal,
penggunaan saldoanggran lebih,sisalebih/kurang
pembiayaan anggrantahunberjalandankoreksikesalahan
pembukuan tahunsebelumnya saldoanggaran lebih.(7
Pasal51
(1)Pemimpin BLUD-RSUD menyusun danmenyampaikan
laporan operasional, laporan aruskasdanLaporan
realisasianggaran kepadaPPKK,palinglamatanggal10
(sepuluh) bulanberikutnya.
(2)Setiapsemester...)
T
)
)
fa
 
 
 
 
-29-
(2)Setiapsemester dantahunPemimpin BLUD-RSUD
wajibmenyusun danmenyampaikan laporankeuangan
sesuaidenganSAPsebagaimana dimaksud dalamPasal
49ayat(2),disertaiLaporan KinerjakepadaPPKK,paling
lama1(satu)bulansetelahperiodepelaporan berakhir. 1
(3)Laporan Kinerjasebagaimana dimaksud padaayat(2),
berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD-
RSUD.
Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
padaayat(2),diauditolehpemeriksa eksternal sesuai
denganperaturan perundang-undangan.(4
Pasal52
(1)Formatpenyusunan Neracasebagaimana dimaksud
dalamPasal49ayat(2)hurufa,tercantum dalam
Lampiran VAyangmerupakan bagianyangtidak
terpisahkan dariPeraturan Bupatiini.
(2)Formatpenyusunan laporan operasional sebagaimana .
dimaksud dalamPasal49ayat(2)hurufb,tercantum
dalamLampiran VByangmerupakan bagianyangtidak
terpisahkan dariPeraturan Bupatiini.
(3)Formatpenyusunan laporan aruskassebagaimana
dimaksud dalamPasal49ayat(2)hurufctercantum
dalamLampiran VCyangmerupakan bagianyangtidak
terpisahkan dariPeraturan Bupatiini.
(4)Format penjelasan catatan ataslaporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalamPasal49ayat(2)huruf
d,tercantum dalamLampiran VDyangmerupakan
bagianyangtidakterpisahkan dariPeraturan Bupatiini.
(S5)Format penyusunan laporan realisasi anggaran
sebagaimana dimaksud dalamPasal49ayat(2)huruf
e,tercantum dalamLampiran VEyangmerupakan
bagianyangtidakterpisahkan dariPeraturan Bupatiini.
(6)Format penyusunan laporan perubahan ekuitas
sebagaimana dimaksud dalamPasal49ayat(2)huruf
f,tercantum dalamLampiran VFyangmerupakan
bagianyangtidakterpisahkan dariPeraturan Bupatiini.
(7)Formatpenyusunan laporanperubahan saldoanggaran
lebih(LPSAL)sebagaimana dimaksud dalamPasal49
ayat(2)hurufg,tercantum dalamLampiran VGyang
merupakan bagian yangtidakterpisahkan dari
Peraturan Bupatiini.
BagianKedua...)
ft
 
 
 
 
-30-
BagianKedua
LaporanKeuangan untukKeperluan Integrasi/ Konsolidasi
Pasal53
Untukkeperluan laporan konsolidasi, Pimpinan BLUD-
RSUDmenyusun laporankeuangan yangterdiridari:
a.neraca,
b.laporanoperasional,
C.catatanataslaporankeuangan.
d.laporanrealisasianggaran, dan
e.laporanperubahan ekuitas:
Pasal54
(1)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal53,disertaidengankertaskerjadandisampaikan
kepadaPPKK.
Kertaskerjasebagaimana dimaksud padaayat(1),
tercantum dalamLampiran VIyangmerupakan bagian
yangtidakterpisahkan dariPeraturan Bupatiini.(2
Pasal55
Muatandalamcatatanataslaporankeuangan sebagaimana
dimaksud dalamPasal53hurufc,jugamelampirkan
penjelasan hal-halyangrelevan.
Pasal56
Kebijakan danSistemAkuntansi Pemerintahan serta
laporan kinerjaBLUD-RSUD diaturlebihlanjutdengan
Peraturan Bupati.
BABVIII
PEMBINAAN DANPENGAWASAN
Pasal57
(1)Pembinaan teknisBLUD-RSUD olehdilaksanakan
KepalaDinasKesehatan Kabupaten AcehTamiang
meliputi :
a.pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,
pendidikan danpelatihan dibidangpenyelenggaraan
program dankegiatan BLUD.
b.pembinaan teknisdanmanajemen pelayanan.
(2)Pembinaan...
E
KF
73MJA
LHAUL
 
 
 
 
-31-
(2)Pembinaan keuangan BLUDdilaksanakan olehPPKK
denganmelakukan:
a.pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,
pendidikan danpelatihan dibidangpengelolaan
keuangan BLUD,
b.pembinaan penyusunan laporan,
C.pembinaan penatausahaan aset.
Pasal58
(1)Pengawasan operasional BLUDdilakukan melalui
pengawasan internaldanpengawasan eksternal.
(2)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)dilaksanakan olehSatuanPengawas Internal
yangmerupakan unitkerjayangberkedudukan
langsung dibawahPemimpin BLUD-RSUD terdiridari
Dewan Pengawas Rumah Sakitdan/atau Aparat
Pengawas Fungsional Pemerintah.
Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud padaayat
(1)dilaksanakan olehBadanPengawas Keuangan RI.
BABIX
EVALUASI DANPENILAIAN KINERJA
Pasal59
(1Evaluasi danpenilaian kinerjaBLUD-RSUD dilakukan
setiaptahunolehBupatidan/atau DewanPengawas
terhadap aspekkeuangan dannonkeuangan.
(2)Evaluasi danpenilaian kinerjasebagaimana dimaksud
padaayat(1),bertujuan untukmengukur tingkat
pencapaian hasilpengelolaan BLUD-RSUD sebagaimana
ditetapkan dalamRSBdanRBA.
(3)Evaluasi danpenilaian kinerjadariaspekkeuangan
sebagaimana dimaksud padaayat(1),dapatdiukur
berdasarkan tingkatkemampuan BLUD-RSUD dalam:
a.memperoleh hasilusahaatauhasilkerjadari
layananyangdiberikan (rentabilitas):
memenuhi kewajiban jangkapendeknya (likuiditas):
memenuhi seluruhkewajibannya (solvabilitas): dan
kemampuan penerimaan darijasalayanan untuk
membiayai pengeluaran (costrecovery).
(4)Penilaian kinerjadariaspeknonkeuangan sebagaimana
dimaksud padaayat(1),dapatdiukurberdasarkan
perspektif pelanggan, proses internal pelayanan,
pembelajaran, danpertumbuhan.
BABX...(3)
)
b.
c.
 
 
 
 
-32-
BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal60
(1)DPABLUD-RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja
yangditandatangani olehBupatidengan Pemimpin
BLUD-RSUD.
(2)Perjanjian kinerjasebagaimana dimaksud padaayat(1),
merupakan manifestasi hubungan kerjaantaraBupati
danPemimpin BLUD,yangdituangkan dalamperjanjian
kinerja(contractualperformance agreement).
Pasal61
(1)Untukmenciptakan pengendalian internalBLUD-RSUD
yangmemadai, fungsi-fungsi tertentu tidakboleh
dirangkap.
(2)Fungsi-fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat(1),meliputi fungsipembayaran, penerimaan,
pencatatan, penyimpanan, pelaksana kegiatan dan
pengawasan.
Pasal62
(1)Surplus yangdiperoleh dilaporkan kepada PPKK,
diperhitungkan dandapatdigunakan untuktahun
anggaran berikutnya sesuaidenganRBAkecualiatas
permintaan Bupatidisetorkan sebagian atauseluruhnya
kekasdaerah.
(2)Surplus yangdisetorkan ataspermintaan Bupati
sebagaimana dimaksud padaayat(1),dengan
mempertimbangkan, antaralain:
a.tidakmengganggu likuiditas danpelayanan BLUD,
b.adanya kebutuhan yangmendesak atautidak
bisaditundapadaPemerintah Kabupaten.
(3)Defisit yangterjadi dilaporkan kepada PPKK,
diperhitungkan untuktahunanggaran berikutnya.
(4Defisitsebagaimana dimaksud padaayat(3),dapat
diajukan usulanpembiayaannya padatahunanggaran
berikutnya kepadaPPKK.
Pasal63
UntukBLUDbertahap, pendapatan BLUDyangberasaldari:
a.hasilpenjualan kekayaan yangtidakdipisahkan,
b.hasilpemanfaatan kekayaan,
c.jasagiro,
d.pendapatan...
y5
 
-33-
d.pendapatan bunga,
e.keuntungan selisihnilaitukarrupiahterhadap mata
uangasing,
f.komisi,potongan ataupun bentuklainsebagaiakibat
penjualan dan/atau pengadaan barangdan/ataujasaolehBLUDdanhasilinvestasi.
disetorkan kekasdaerahpalinglama1(satu)harikerja. 1
BABXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal64
Peraturan Bupati inimulaiberlaku padatanggal
diundangkan.
Agarsetiap orangmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan BupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupaten AcehTamiang.
Ditetapkan diKarangBaru
padatanggal, 20Mi2016M
13GSyakan 1437H
?BUPATIACEH
TAMIANG, 4
omaSs«1
vw«
Diundangkan diKarangBar—S—FPHAMDAN SATI
padatanggal, 20Vi2016M
K3Syatoon 1437H
NSEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH
|
RAZUARDI
£BERITADAERAHKABUPATEN ACEHTAMIANG TAHUN2016NOMOR