Apa substansi hukum dari Pasal 78 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014?
Materi muatan 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, khususnya BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 78, adalah:

Pengumuman ulang sebagaimana dimaksudƒ74.yaJ(2)-Peserta calon mitra yang mengajukan penawaran
1 1,SatU) peserta’ maka panitia pemilihan menyatakan
P™^8 ?agadanseIa"Jutnya melakukan penunjukan langsJng.mTS^flangsung dilakukan terhadap 1(satu) calon mitra8yangmengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75“diS terhadaP Pr°SeS dalam tahapan p“*n
(1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:
(2)a'tóum/PSba^ng milik daerah yang
C' penggUnaan barans milik daerah oleh pihak lain secara
Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang üdak merugikanpemenntah daerah dan üdak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsipenyelenggaraan pemerintahan daerah.g
(1)
(2)
(3)
(4)
(5).. Pasal 80Barang milik daerah yang dapat disewa berupa-a'yang sudah diserahkan °ieh pengguna
b'pXS.gd“'Zbanguna”yang masih d,gunakan oleh
c.selain tanah dan/ atau bangunan.Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a^upa"Penge’°la Barang SetelaH “Pat P-etXn
dan^S18sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b anhuruf cdilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendanatpersetujuan dan Pengelola Barang.Pihak lainyang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi:a.Badan Usaha Milik Negara;b.Badan Usaha Milik Daerah;c.Swasta; dan
d.Badan hukum lainnya.
Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c,antara lain- a.perorangan;
b.persekutuan perdata;c.persekutuan firma;d.persekutuan komanditer;e.perseroan terbatas;
f.lembaga/organisasi internasional/asing;g.yayasan; atau
h.koperasi.
(1)
(2)
(3)Paragraf Kedua
Jangka Waktu Sewa