Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iS Tahun 2017 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iS Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN, BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1)Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi yang
dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan seperti :
a.informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara ;
b.informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat ;
c.informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi ;
d.informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan ;dan/atau
e.informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan .
(2)Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)diajukan oleh PPID pembantu kepada PPID utama untukselanjutnya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai kewenangannya .
(3)Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan Informasi Publikapabila tidak sesuai dengan peraturan perundang -undangan .
25
1M k
-6-
f
fBagian Kedua
KEWAJIBAN