Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 66 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007.
Redaksi dari Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , pada BAB VI - PELAKSANAAN APBD, Pasal 66 menjelaskan:

(1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.kecuali 
-. ditentul<an lain dalam peraturan perundang-undangan . 
.. , 
' (2) Untuk kelancaran pelal<sanaan tugas SKPD , kepada penggun a anggaran / kuasa 
pengguna anggaran clapat diberikan uang persediaan yang dil<elola oleh bendahara 
penge!uarc1n. 
(3) Bend2hara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 
dikelolanya setelah: 
a. mene!iti l<elengl<apan perintah pembayaran yan'g diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/ kuasa pengguna anggaran; 
b. mcnguji kebenaran perhitungan tagihan yang · tercantum dalam perintah 
pembayaran; dan 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangl<uta n: 
(4) Bendaha ra pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/k uasa 
pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada .ay,at (3) tidak 
dipenuhi. ''' 
(5) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembay?ran yang 
dilaksanakannya.