Apa norma yang terkandung dalam Pasal 110 PERATURAN    DAERA H KABUPATEN   NAGEKEO Nomor 9 Tahun 2011?
Substansi PERATURAN    DAERA H KABUPATEN   NAGEKEO Nomor 9 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELA YANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, khususnya , Pasal 110, memuat:

huruf 
e Undang -Undang N omor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi 
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan 
jenis Retribusi Daerah Kabupaten; 
 b. bahwa Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang penting guna membiayai pelaksanaan 
pemerintahan dan pembangunan di daerah; 
 c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir 
di Tepi Jalan Umum; 
 
Mengin gat : 1. 
 
 
 
 
 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang -Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 
 
2 
 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentan g 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 
Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penye lenggara an Negara yang Bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republi k Indonesia Nomor 4355); 
Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 7. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
3 
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
 8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 9. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabup aten Nagekeo di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4678); 
 10. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negar a 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
 11. 
 
 
 
 
12. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
4 
 13. 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam 
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada 
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 19 90 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3410); 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana Lalu -Lintas Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 529); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman P embinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan A ntara Pemerintah, 
Pemerintah an Daerah Provinsi, dan Pemerintah an 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap 
Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 
5 
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Nagekeo, sebag aimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah 
Kabupaten N agekeo Tahun 2009 Nomor 7) ; 
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 5); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWA KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO 
dan 
BUPATI NAGEKEO 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM