Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati Lumajang ini yang dimaksud
dengan:
1.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
- 4 -
2.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten Lumajang dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.