Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 Pasal 461?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB XV - BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA, Pasal 461 mengatur sebagai berikut:

(1) Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara 
golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak 
dalam keadaan sengketa. 
(2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), 
diperhitungkan berdasarkan penetapan status a tau pengalihan status 
oleh Bupati . 
(3) Rumah negara sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya 
dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni 
melalui Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang . 
(4) Penghuni rumah negara golongan III dapat m engajukan permohonan 
pengalihan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 10 
(sepuluh) tahun atau lebih sebagai pegawai negeri sipil pemerintah 
daerah yang bersangkutan. 
(5) Dalam hal suami dan istri masing -masing mendapat Surat Izin 
Penghunian (SIP ) untuk menghuni rumah negara golongan III, maka 
pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan 
belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah 
dari p emerintah berdasarkan ketentuan perundang -undangan. 
(6) Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang telah memperoleh rumah 
dan/atau tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan 
permohonan pengalihan hak atas rumah negara golongan III. 
(7) Pengalihan hak rumah negara golongan III kepada penghuninya 
ditetapkan oleh Bupati .