Jelaskan isi kandungan Pasal 20 dari 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017.
Sesuai dengan 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, ketentuan pada BAB VI - KERJASAMA DAN KOORD1NASIPERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAKDARI TINDAK KEKERASAN, Pasal 20 berbunyi:

(1)Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan korban tindakkekerasan, membentuk P2TP2A.
(2)P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyaitugas;
a.memberikan pelayanan, meliputi:l.menerima pengaduan/laporan kekerasan terhadapperempuan dan/atau anak, konsultasi, dan konscling;2.menerima dan mengirimkan rujukan kasas dartPemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga yangdibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;3.memberikan bantu anpendampingan hukum;4,keseha.tan;
5.rehabilitasi sosial;
6.pelayanan hukum;dan
7.pemulangan dan reintegrasi sosial.b.memberikan perlindungan terhadap korban tindakkekerasan, pelapor dansaksi.
(3)Pengangkatan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap P2TP2Adalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud nadaayat (2).
Bagian Ketiga
Kerjasama