Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor I7 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor I7 Tahun 2018 tentang , BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati iri yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengara 
Pemerintahan Daerah yang memmpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonomi . 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
DPRD Kabupaten Sintang. 
5. Perangkat Daerah adalah organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sinrang. 
6. Satuan Kerja Perang«at Daerah rang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran / barang. 
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga 
Teknis Daerah. 
8. Nomor Kode Lokasi zdalah nomor kode yang menggambarkan/menjelaskan 
status kepemilikan barang, Provisi, Kabupaten/Kota, bidang, SKPD, unit 
kerja, sub­sub unit kerja serta tab:an pembelian barang. 
9. Nomor Kode Bidang adalah pengelompokan kode Bidang pada setiap SKPD. 
10. Kodefikasi adalah pemberian pengkodeaan barang pada setiap barang 
inventaris Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kade 
barang. 
11. Kode Unit Bidang/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengelompokan 
Satuan Perangkat Daerah dengan memperhatikan pengelompokan bidang 
sesuai Struktur Organisasi Perangcat Daerah. 
12. Kade Sub Unit/Satuan Kerja adalah pengelompokan 
bagian/sekretariat/bidang sesuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah. 
13. Kade Seksi/Sub Bidang/Sub Iagian adalah pengelompokan seksi/Sub 
Bidang/Sub Bagian pada setiap B3idang/Sekretariat/Bagian sesuai Struktur 
Organisasi Perangkat Daerah. 
14. Kode... 
I 14. Kode Unit Pelaksana Teknis adalah pengelompokan Unit Pelaksana Teknis sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.