Jelaskan isi kandungan Pasal 67 dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, ketentuan pada BAB VI - PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN, Pasal 67 berbunyi:

(1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas
pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan
pelayanan publik berbasis elektronik bagi Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah.
(21 Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan
pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan
berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.
(4) Integrasi...
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-58-
(4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui:
a. bagi pakai data dan informasi pengaduan
pelayanan publik dalam Instansi Pusat, dalam
Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk
bagi pakai data dan informasi pengaduan
pelayanan publik; dan
c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan
pelayanan publik yang terintegrasi.
(5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (41
dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengembangan
Infrastruktur SPBE Nasional