Apa saja yang diatur dalam Pasal 35 PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 35 menetapkan:

( l j Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat {2) huruf a dan huruf c . 
Majelis menyampaikan pertirnbangan kepada PPKD untuk 
menerbitkan SKP2K. 
(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat {]) paling sedikit 
memuat materi: 
a. pertimbangan Majelis; 
b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Wari s · 
c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar: 
d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang 
Merugikan/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris; 
e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah: 
f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah: 
dan 
g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada 
instansi yang menangani pengurusan piutang negara 
dalarn hal Pihak Yang Merugikan / Pengampu /Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak membayar Kerugian 
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai 
dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
huruf f. 
(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diterbitkan 
paling lambat ] 4 {em pat belas) hari kerja sejak Majelis 
menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan 
huruf c. 
{ 4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disampaikan 
kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; dan 
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris. 
( 5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksariaan SKP2K.