Apa bunyi lengkap Pasal 62 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 13 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, pada BAB V - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 62 dinyatakan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di 
bidang Penyelenggaraan Keaarsipan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana . 
 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan 
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
 
(3) Wewenang Penyidik sebag aimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak 
pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengen ai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana; 
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; 
d. memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen -dokumen 
lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti 
tersebut; 
f. meminta bantuan te naga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
sebagaiman a dimaksud pada huruf c; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana; 
32 
 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidika n tindak pidana menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesi a.