Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 32 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO, pada BAB IV - DOKUMEN PENILAIAN RISIKO, Pasal 8 menjelaskan:

(1) Setiap SKPD/PPKD/BUMD/Bagian wajib menyusun 
draft dokumen penilaian risiko. 
(2) Dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. daftar tujuan kegiatan; 
b. daftar risiko; 
c. formulir analisis risiko; 
d. skala kemungkinan terjadinya risiko; 
e. skala dampak terjadinya risiko; 
f. formulir identifikasi celah pengendalian; 
g. rencan a tindak pengendalian; 
h. laporan pelaksanaan RTP; dan 
i. realisasi pelaksaan RTP. 
(3) Uraian pedoman pelaksanaan dokumen penilaian 
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
(4) Dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat 
sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA 
perubahan SKPD/PPKD/BUMD/Bagian . 
(5) Inspektorat melakukan reviu atas dokumen penilaian 
risiko syangSdisampaikan SolehSKepa lasSKPD/PPKD/
BUMD/Bagian . 
(6) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada 
terdapat perbaikan, dokumen penilaian risiko 
dikembalikan pada SKPD/PPKD/BUMD/Bagian 
untuk dilakukan perbaikan.