Apa substansi hukum dari Pasal 33 Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999?
Materi muatan Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara an Negara yang Bersih dan Bebas dari, khususnya , Pasal 33, adalah:

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok 
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di 
luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing. 
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal 
maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing- 
masing. 
Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
wajib melaksanakan pengawasan melekat. Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan 
fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. BABIV 
JABATAN FUNGSIONAL