Bagaimana redaksi normatif Pasal 77 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ?- Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ?- Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN ASET DESA, Pasal 77 berbunyi:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Pengelolaan Aset 
Desa, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang 
Pengelolaan Aset Desa; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang. 
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
N ara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
T�bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352 sebagai Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
U d g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
2. Undang-In an · Th 201 Ne ara Republik Indonesia ahun [4 Nomor 
(Lembara"_"" ~embaran Negara Republik Indonesia 
7, Tamb: an 
Nomor 5495); 
3. Undang-Undang ... 
enetapkan 3. Undang-Undang Nom 
Pemerintahan Dae.," 23 Tahun 2014 tentang 
Indonesia Tahun i, LL-embaran Negara Republik 
Negara Republik 1, 'omor 244, Tambahan Lembaran 
telah diubah a,"donesia Nomor 5587) sebagaimana 
2015 (Lembara, ';f Undang-Undang Nomor Tahun 
N 58 egara Repubhk Indonesia Tahun 2015 
omor Tambahan Le bx . . Lem aran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5695); 
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015; 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa; 
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 ten tang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015; 
MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA