Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 11 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 11 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyeleng gara Pemerintah
Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu .
4.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.
6.Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit organisasi
yang melaksanakan tugas teknis opersional untuk
menunjang tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.
7.Pekon atau nama lain dari Desa adalah Kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan pra karsa masyarakat, hak asal usul dan
atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
8.Pemerintahan Pekon /Desa adalah Penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
9.Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang
selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah
petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan
Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat Kabupaten
Pringsewu dalam rangka melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit.
10.Pengawasan adalah proses kegiatan yang bertujuan
menjamin agar pemerintahan daerah berjalan ef isien
dan efektif dengan renc ana dan ketentuan peraturan
perundang -undangan.
11.Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang
selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah
petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan
Pegawasan Fungsional oleh Inspektorat Kabupaten
Pringsewu dalam rangka m elaksanakan tugas pokok
dan fungsinya melalui pemeriksaan.
12.Pemeriksaaan adalah kegiatan yang dilaksanakan
dengan menggunakan seluruh prosedur dan teknik
audit dengan membandingkan antara peraturan/
ketentuan, rencana, program, target, system terhadap
aspek tugas,pokok dan fungsi, sumber daya
manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta
metode kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
13.Kode etik Pemeriksaan adalah Landasan etika yang
harus dipahami dan dilaksanakan ol eh setiap Pejabat
Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
14.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah yang disingkat P2UPD selanjutnya disebut
Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional
yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggu ng
jawabdan wewenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan
pemerintahan daerah, diluar pengawasan keuangan
sesuai dengan peraturan perundang -undangan, yang
diduduki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) .
15.Auditor adalah jabatan fungsion al yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang
untuk melakukan pengawasan intern pada instansi
pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang
didalamnya terdapat kepentingan negara/daerah
sesuai dengan peraturan perundang -undangan, yang
diduduki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) .
16.Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan/
audit yang dilakukan secara teratur terprogram,
terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja
Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
17.Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan
pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu -waktu
antara lain penanganan kasus pengaduan
masyarakat, perceraian, pensiun dini, dis iplin
pegawai negeri/ASN, pemeriksaan akhir masa jabatan
Kepala SKPD dan yang tidak tertuang dalam PKPT.
18.Tindak Lanjut adalah menind aklanjuti hasil
pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat
Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi
Lampung oleh objek pemeriksaan/auditan dalam
menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang
didukung dengan bukti-bukti yang sah.
19.Pegawai Daerah adalah Pegawai Neg eri Sipil Daerah,
Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat
Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Pringsewu.