Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 29 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 29 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, pada BAB III - SATUAN PENDIDIKAN TABilAN KANAK-KANAK NEGERI, Pasal 3 menjelaskan:

(1) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri berada di bawab dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
(2) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dipimpin oleb seorang 
Kepala Sekolah. 
(3) Kepala Sekolah adalab seorang guru yang diberi tugas manajerial, 
pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga 
kependidikan. 
Pasal4 
Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajarein pada 
pendidikan Taman Kanak-Kanak di sekolah masing-masing. 
PasalS 
Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program dibidang kegiatan 
belajar mengajar, keolahrag8ian,kesenian dan budaya di sekolah; 
b. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan laboratorium dan perpustakaan; 
c. Penyelenggara dan Pembinaan Olabraga, kesenian dan budaya di sekolah; 
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program 
ketatausabaan,ketatalaksanaan, anggaran/keuangan,kepegawaian, 
perlengkapan dan inventarisasi barang milik negara/daerab; 
e. Pembinaan kesiswaan meliputi kegiatan kedisiplinan,bela Negara dan 
extrakurikuler; 
f. Penyelenggara hubungan sekolah dengan lingkungan dan masyarakat; dan 
g. Pelaksanaan fungsi Iain yang diberikain oleb Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 
PasalS 
(1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri terdiri 
dari: 
a. Kepala Sekolah; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional, 
(2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(3) Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dapat dibentuk 
pembagian tugas internal sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Sekolah. 
(4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan 
jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada 
Kepala Sekolah. 
(5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
disesuaikan dengan kebutuhan. 
Bagian Ketiga 
Jabatan Fungsional 
PasalT 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan 
perundang-imdangan yang berlaku. 
Bagian Keempat 
Lokasi