Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor TENTANG Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor TENTANG Tahun 2018 tentang , pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai .
2.Pemerintahan Daerah
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 .
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom .
4.Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai .
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
6.Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati .
7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ,yang
selanjutnya disingkat BPKP ,adalah aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden .
8.Sistem Pengendalian Internal ,yang selanjutnya disingkat SPI
adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus -menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atau tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisisen ,
keandalan pelaporan keuangan ,pengamanan aset negara /daerah
dan ketaatan terhadap peraturan perundang -undangan .
9.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ,yang selanjutnya
disingkat SPIP ,adalah Sistem Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah .
10.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit ,reviu ,
Aevaluasi ,pemantauan ,dan kegiatan pengawasan lain terhadapJj^enyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
jmemberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
ailaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
jr,mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
11UAudit adalah proses identifikasi masalah ,analisis ,dan evaluasi
bukti yang dilakukan secara independen ,obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit ,untuk menilai kebenaran ,
kecermatan ,kredibilitas ,efektivitas ,eflsiensi ,dan keandalan
informasi pelaksanaan tugas danfungsi instansi pemerintah .
12.Reviu adalah penelaahan ulang bukti -bukti suatu kegiatan untukadalah penyelenggaraan urusan
A
A
12.Reviu adalah penelaahan ulang bukti -bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
atau norma yang telahdengan ketentuan ,standar ,rencana
ditetapkan .
13.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar ,rencana atau norma
yang telah ditetapkan ,dan menentukan faktor -faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan
dalam mencapai tujuan .
14.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program
atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan .
15.Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan
antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan ,pendidikan
dan pelatihan pengawasan ,pembimbingan dan konsultasi ,
pengelolaan hasil pengawasan ,dan pemaparan hasil
4pengawasan .