Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI  KOTA BALIKPAPAN Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN WALI  KOTA BALIKPAPAN Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN , PEMBAYARAN , PENYETORAN , BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas. 
(2) Pembayaran Retribusi melalui karcis di tempat pelayanan Retribusi 
diberikan. 
(3) Pembayaran Retribusi melalui SKRD dapat dilakukan dengan disertai 
bukti transaksi berupa SSRD . 
(4) Jatuh tempo pembayaran Retribusi melalui SKRD khusus untuk 
pemakaian kedai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya . 
(5) Apabila terjadi keterlambatan setelah tanggal SKRD dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari 
Retribusi yang terutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
- 5 - 
 
 
 
 
 
 (6) Berdasarkan SKRD, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada 
Bendahara Penerima an dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu . 
(7) Bendahara Penerima an dan/atau Bendahara Penerima an Pembantu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membuat tanda bukti 
pembayaran/atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib 
Retribusi. 
(8) Kepala UPT dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib 
menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Bendahara Penerima an Dinas 
dalam waktu 1x24 jam pada hari kerja sejak Retribusi diterima. 
(9) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk hari sabtu, hari 
minggu dan hari libur besar nasional, penyetoran penerimaan Retribusi 
dilakukan pada hari kerja setelahnya. 
(10) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil 
penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah 
dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak penerimaan Retribusi. 
(11) Dinas wajib menatausahakan penerimaan dan Penyetoran serta 
mempertanggu ngjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
(12) Bentuk, formulir SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) tercantum 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini.