Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 19 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 19 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KAMPUNG, pada BAB III - PERATURAN KAMPUNG, Pasal 6 dinyatakan:

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kampung diprakarsai oleh Pemerintah 
Kampung. 
(2) Penyusunan rancangan Peraturan Kampung yang diprakarsai Pemerintah 
Kampung dikoordinasikan oleh Sekretaris Kampung. 
(3) Rancangan Peraturan Kampung yang telah disusun, wajib dikonsultasikan 
kepada masyarakat Kampung dan dapat dikonsultasikan kepada Camat 
untuk mendapatkan masukan. 
(4) Rancangan Peraturan Kampung yang dikonsultasikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok 
masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. 
(5) Masukan dari masyarakat Kampung dan Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) digunakan Pemerintah Kampung untuk tindak lanjut proses 
penyusunan rancangan Peraturan Kampung. 
(6) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dikonsultasikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Kampung dengan surat 
pengantar kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama. 
Paragraf 2 
Penyusunan Peraturan Kampung oleh BPK