Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor & Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor & Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Langkat .
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3.Bupati adalah Bupati Langkat .
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
6.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat .
7.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda ,daya ,
keadaan ,dan makhluk hidup ,termasuk manusia dan perilakunya ,
yang mempengaruhi alam itusendiri ,kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan Bahan Berbahaya
dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3adalah zat,energi ,
dan/atau komponen lain yang karena sifat ,konsentrasi ,dan/atau
jumlahnya ,baik secara langsung maupun tidak langsung ,dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau
membahayakan lingkungan hidup ,kesehatan ,serta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut
Limbah B3adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung B3.
10.Pengelolaan Limbah B3adalah kegiatan yang meliputi pengurangan ,
penyimpanan , pengumpulan , pengangkutan , pemanfaatan ,
pengolahan ,dan/atau penimbunan limbah .
11.Pengurangan Limbah B3adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk
mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah
B3,sebelum dihasilkan darisuatu kegiatan .
4
12.Penyimpanan Limbah B3adalah kegiatan menyimpan limbah B3yang
dilakukan oleh Penghasil ,Pengumpul ,Pemanfaat ,Pengolah dan/atau
Penimbun limbah B3,dengan maksud menyimpan sementara .
13.Pengumpulan Limbah B3adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3
dari Penghasil limbah B3,dengan maksud menyimpan sementara
sebelum diserahkan kepada Pemanfaat ,Pengolah dan/atau Penimbun
limbah B3.
14.Pengumpulan Limbah B3 Skala Daerah adalah kegiatan
mengumpulkan limbah B3dengan lokasi Pengumpul dan Penghasil
limbah B3berada diDaerah .
15.Pengangkutan Limbah B3adalah kegiatan pemindahan limbah B3dari
Penghasil ,Pengumpul ,Pemanfaat ,dan/atau Pengolah kePengumpul ,
Pemanfaat ,Pengolah ,dan/atau Penimbun limbah B3.
16.Pemanfaatan Limbah B3adalah kegiatan penggunaan kembali (reuse ),
daur ulang (recycle ),dan/atau perolehan kembali (recovery )yang
bertujuan untuk mengubah limbah B3menjadi suatu produk ,yang
dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku ,bahan penolong ,
dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan
kesehatan manusia .
17.Pengolahan Limbah B3adalah proses untuk mengubah karakteristik
limbah B3yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau
mengurangi sifat bahaya ,sifat racun ,komposisi ,dan/atau jumlah
limbah B3,dan/atau mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3,
yang harus aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup .
18.Penimbunan Limbah B3adalah kegiatan menempatkan limbah B3
pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan
kesehatan manusia danlingkungan hidup .
19.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha ,baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum .
20.Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas ,Badan Usaha Milik Negara atau Daerah ,Firma ,
Koperasi ,Yayasan ,Dana Pensiun ,serta Badan Usaha lainnya yang
melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3yang bersumber bukan
kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera
bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
21.Penghasil Limbah B3adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya
menghasilkan limbah B3.
22.Pengumpul Limbah B3adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pengumpulan limbah B3diDaerah ,sebelum dikirim ketempat
pengolahan ,pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
23.Pengangkut Limbah B3adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pengangkutan limbah B3.
24.Pemanfaat Limbah B3adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pemanfaatan limbah B3.
25.Pengolah Limbah B3adalah badan usaha yang mengoperasikan
sarana pengolahan limbah B3.
26.Penimbun Limbah B3adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
penimbunan limbah B3.
27.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya
disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya
berada pada Badan yang diberi tugas ,wewenang ,dan tanggungjawab
untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup .
28.Penyidik Pegawai Negeri Sipil,yang selanjutnya disingkat PPNS ,adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
5
yang diberi wewenang khusus oleh undang -undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah .
29.Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izinpengelolaan
Limbah B3.
30.Izin adalah izin pengelolaan Limbah B3yang meliputi Izin
Penyimpanan Sementara Limbah B3,dan atau Izin Pengumpulan
Limbah B3skala kabupaten .
31.Izin Lingkungan adalah adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal
atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan .
32.Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk
menerbitkan izinusaha dan/atau kegiatan .