Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 77 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 77 menjelaskan:

(1) Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan terhadap 
barang milik daerah berupa: 
a. tanah dan/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna 
Barang kepada Bupati; 
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 
Pengguna Barang; atau 
c. selain tanah dan/ a tau bangunan. 
(2) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang 
setelah mendapat persetujuan Bupatit Pasal 76 
(1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakiri pinjam pakai sebelum masa 
pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada 
Pengelola Barang apabila barang milik daerah berada pada Pengelola 
Barang. 
(2) Dalam hal peminjam pakai akan mengakiri pinjam pakai sebelum masa 
pinjamberakhir, pemmjam pakai harus memberitahukan kepada 
Pengguna Barang apabila barang milik daerah berada pada Pengguna 
Barang. 
(3) Peminjam pakai dalam mengakiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 
{4) Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Sereh Terima sebagimana 
dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati apabila barang milik daerah 
berada pada Pengelola Barang. 
(5) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati melalui Pengelola Barang apabila 
barang milik daerah berada pada Pengguna Barang. Pasal 75 
(1) Jangka waktu pmjam pakai barang milik daerah paling lama 5 
(lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 
(2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan perjanjian tertulis yang paling sedikit memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. dasar perjanjian; 
c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; 
d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; 
e. tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu perninjaman; 
f. hak dan kewajiban para pihak; dan 
g. persyaratan lain yang dianggap perlu. .. 
b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek 
pinjam pakai. 
(3) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh 
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. 
(4) Pihak yang dapat menjadi mitra kerja sama pemanfaatan barang milik 
daerah, meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau 
c. Swasta, kecuali perorangan. . \