Apa yang diatur dalam RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 18 Tahun 2006 pada Pasal 160?
Berdasarkan RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 18 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 1, Pasal 160 menyebutkan bahwa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah untuk Kedua 
Kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011, 
pergeseran anggaran antar 
rincian objek belanja dalam objek belanja 
berkenaan dan pergeseran antar objek belanja 
dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan 
cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, 
untuk s
elanjutnya dianggarkan dalam Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 
d.
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud 
dalam
 
huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Pera
turan Bupati 
Pandeglang 
Nomor 1 Tahun 2017
 
tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 
2017
;
 
Mengingat :
 
1
.
 
Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1
82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4010);
 
 
2
.
 
Undang
–
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 
 
3
.
 
Undang
–
Undang
 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);
 
 
 
 
 
4.
 
Undang
-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 
t
entang 
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);
 
 
 
5
.
 
Undang
-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);
 
 
6
.
 
Undang
-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lemba
ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);
 
 
 
7
.
 
 
Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5049);
 
 
 
8
.
 
Undang
-
Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah
 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244
, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587
)
 
sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir 
dengan Undang
-
Undang Republik Indonesia Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 
 
 
9
.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Ta
hun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perub
ahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 
 
 
1
0
.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
 
2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);
 
 
 
1
1
.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Repu
blik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republi
k Indonesia Nomor 5155);
 
 
 
1
2
.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);
 
 
 
1
3
.
 
Peraturan Pemerintah Nomo
r 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585);
 
 
 
1
4
.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165);
 
 
 
1
5
.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 
 
 
16
.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembar
an Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738);
 
 
 
17
.
 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);
 
 
 
18
.
 
 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219);
 
 
 
19
.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 
2
 
Tahun 20
12
 
tentang Hibah 
Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20
12
 
Nomor 
5
, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272
);
 
 
 
2
0
.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533);
 
 
 
21
.
 
 
 
 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali 
terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Nege
ri 
Nomor 21 Tahun 2011
 
tentang Perubahan Kedua 
Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;
 
 
 
22
.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32
 
Tahun 
20
11
 
tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri 
Dalam Neg
eri Nomor 
32
 
Tahun 20
11
 
tentang 
Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah
;
 
 
 
2
3
.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2016 
t
entang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Dae
rah;
 
 
 
24.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 
s
ebagaimana 
t
elah 
d
iubah 
d
engan 
Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia 
Nomor 109 Tahun 2016 
t
entang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 2016 
t
entang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan 
d
an Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017
;
 
 
 
 
 
2
5
.
 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 
1
 
Tahun 20
11
 
tentang P
ajak Daerah
 
(Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20
11
 
Nomor 
1
) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 
2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang 
Tahun 2012 Nomor 4)
;
 
 
 
 
26
.
 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 
10
 
Tahun 20
11
 
tentang 
Retribusi Jasa Umum
 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 
20
11
 
Nomor 
10
)
;
 
 
 
 
27
.
 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 
11
 
Tahun 20
11
 
tentang 
Retribusi Jasa Usaha
 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 
20
11
 
Nomor 
11
)
;
 
 
 
28
.
 
 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 
12
 
Tahun 20
11
 
tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu
 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 
20
11
 
Nomor 
12
)
;
 
 
29.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Pokok
-
pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3)
 
sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 
 
(Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 
3); 
 
 
 
30.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
 
Nomor 10 
Tahun 2016 
t
entang Penyertaan Modal Pemerintah 
Dae
rah 
p
ada Perusahaan Daerah Pandeglang 
Berkah Maju, PT. Bank Pembangunan Daerah 
Jabar Banten Tbk, PT. Bank Perkreditan Rakyat 
Berkah 
d
an PT. Lembaga Keuangan Mikro 
Pandeglang Berkah (
Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2016 Nomor
 
10
)
;
 
 
 
31.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
(
Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 Nomor
 
1
)
;
 
 
 
Memperhatikan:
 
 
1.
 
Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri RI Nomor 
910/106
/SJ t
entang
 
Petunjuk Teknis 
Penganggaran,
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 
serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan 
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri 
y
ang 
d
iselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota 
p
ada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
;
 
2.
 
Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.86
-
Huk/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana 
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan 
Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Swasta 
s
e
 
P
rovinsi Banten Tahun 2017
;
 
 
 
3
.
 
Keputusan Gubernur Banten
 
Nomor
 
978/Kep.137
-
Huk/2017
 
tentang Pemberian Bantuan Keuangan 
Yang Bersifat 
Khusus Kepada Kabupaten/Kota se 
P
ro
vinsi Banten Tahun Anggaran 2017
;
 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :
 
PERATURAN BUPAT
I PANDEGLANG TENTANG 
PERUBAHAN
 
ATAS 
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 
NOMOR 
1
 
TAHUN 201
7
 
TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 201
7
.
 
 
Pasal I
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 
1
 
Tahun 
201
7
 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 201
7
 
diubah sebagai berikut :
 
1.
 
ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :