Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 49?
Dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, BAB IV - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 49 mengatur sebagai berikut:

(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan materiil 
atas penggunaan belanja Bantuan Sosial yang diterimanya. 
(2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 
a. laporan penggunaan; 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja 
Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui; 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang; dan 
d. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima Bantuan 
Sosial berupa barang. 
(3) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab atas kebenaran dan 
keabsahan laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan 
dokumen penggunaan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d. 
(5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 
(6) Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan Sosial atas pemberian belanja 
Bantuan Sosial meliputi: 
a. permohonan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati; 
- 34 - 
 
 b. surat keterangan tanggung jawab dari penerima Bantuan Sosial yang 
menyatakan bahwa belanja Bantuan Sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan usulan; 
c. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian 
belanja Bantuan Sosial berupa uang; dan 
d. berita acara serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial 
berupa barang. 
 
Paragraf 2 
Pelaporan