Apa yang diatur dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 pada Pasal 17?
Berdasarkan 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

eSS™5Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna
Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang danbertanggungjawab:y1b
a‘^™bantUdokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaanarang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehanlainnya yang sah;1
dksanakan pencatatan daninventarisasi barang milik daerah;£^8^”barang miUk daerah ^ang be-da pada
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
41.
42.
43.39.
40.£n?a^ -dalam
„tah
S^nn^P““gkatan
baXTSselanJutnVa disiagkat BOS adalah pemanfaatan^a-8-,udCTah berupa tanah 01eh Pihak lain dengan caramendmlcan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian dayagunakan oleh pihak lam tersebut dalam jangka waktu tertentu
bM^rra6^dlsepakatk untuk selanjutnya diserahkan kembali tanahh^WVban6Unan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelahberakhirnya jangka waktu.
bar^J1 ^UnaselanJutnya disingkat BSG adalah pemanfaatanbarang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan caramendinkan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelahselesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihaklaintersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPIadalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatanunXnga^mfraStruktUr sesuai den8an ketentuan peraturan perundang-
Proyek Keijasama yang selanjutnya disingkat PJPKadalah Kepala Daerah, atau badan usaha milik daerah sebagai penyediaatau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-unaangan. °
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepadapihak lamdengan menerima penggantian dalam bentuk uang.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yangdilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak laindengan menenma penggantian utama dalam bentuk barang, palingsedikit dengan nilai seimbang.Hs
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusatkepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau daripemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikanbarang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidakdipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkansebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.Rencana Kebutuhan Barang Milik DaArob , ,RKBMD, adalah dokumen °,h?yang selanjutnya disingkat
untuk periode 1(satu) tahun&an ebutuhan barang milik daerah
°;?pen^-
dengan tugas danfungsi SKPDyanXrsa/gkutany“g SeSUai“——