Apa saja yang diatur dalam Pasal 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 7 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 35 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 
Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 5 - 4 - 2018 
BUPATI PACITAN 
INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 5 April 2018 
Drs. 8UKO WIYONO. MM. 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19591017 198503 1 015 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 
NOMOR 7 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
PROV1N81 JAWA TIMUR NOMOR 78-7/2018 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 7 TAHUN 2018 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN 
KETENTERAMAN MASYARAKAT 
DI KABUPATEN PACITAN 
I. UMUM. 
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat, oleh karena itu Pemerintahan Daerah 
berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib 
dimaksud dedam rangka penegakan Peraturan Daerah, 
menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat. 
Pengaturan mengenai ketertiban umum hams diarahkan 
guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi selumh aspek 
kehidupan masyarakat Kabupaten Pacitan, dinamika 
perkembangan dan kebutuhan masyarakat Pacitan yang 
dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang 
menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek 
hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya 
menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas 
permasalahan dinamika perkembangan masyarakat 
diperlukan penyempumaan terhadap 
Peraturan Daerah dimaksud. Dengan Peraturan Daerah ini 
diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan 
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat 
diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, 
ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. 
Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat 
strategis dan penting untuk membangkitkan motivasi 
dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin 
masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat 
Pacitan yang tertib dan tentram yang dibangun 
berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen 
masyarakat. 
Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang 
menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini tidak semata-mata 
menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi 
menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan 
maupun badan untuk secara sadar ikut serta 
menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun 
demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan 
Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen 
oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagadmana 
diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 
II. PASAL DEMI PASAL