Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2018 tentang SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Karya cetak adalah setiap karya intelektual dan/atauartistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yangdiperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atauartistik yang direkam, baik audio maupun visual dalambentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atausejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
3. Koleksi serah Simpan adalah seruruh hasil r{arya cetakdan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan
Perpustakaan Nasional dan perpustakaan prbvinsi yangmemiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan depositl
4. Penerbit . .
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
4
5
6
7Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, ataubadan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang
berada di wilayah negara Republik Indonesia.
Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan,
badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan
Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik
Indonesia.
Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintahnonkementerian yang melaksanakan tugaspemerintahan dalam bidang perpustakaan yang
berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan
rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian,perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring
perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat
daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerahdalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagaiperpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, danperpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu
kota provinsi.
Pemerintah Pusat adalah presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menladi
kewenangan daerah otonom.