Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN, Pasal 4 menetapkan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 
 
 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 4 April 2016 
BUPATI PASURUAN, 
 ttd. 
M. IRSYAD YUSUF 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 4 April 2016 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 
 ttd. 
AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 1 
 
 
5 
 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN 
 NOMOR : 1 TAHUN 2016 
 TANGGAL : 4 APRIL 2016 
 
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 
 
I. KEBIJAKAN UMUM 
1. Program Intensiﬁkasi meliputi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan , 
Peternakan dan Perkebunan yang dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial 
ekonomi masyarakat petani dan daya saing produksi pertanian; 
2. Program Intensiﬁkasi Pertanian tersebut di atas disusun berdasarkan 
perencan aan dari tingkat Desa, Kecarnatan dan Kabupaten Pasuruan 
dengan mempertimbangkan kepentingan ketahanan pangan nasional 
umumnya dan daerah Kabupaten Pasuruan pada khususnya; 
3. Intensiﬁkasi Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 dilaksanakan 
secara terpadu da lam suatu sistem usaha tani mencakup baik komoditas 
prioritas nasional maupun wi1ayah/daerah yang memiliki nilai ekonomi 
dan peluang pasar serta menggalang keikutsertaan petani secara 
menyeluruh; 
4. Mutu Intensiﬁkasi ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan 
paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Teknis 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas 
Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Kantor Ketahanan 
Pangan dan Penyuluhan Pertanian, sehingga dapat dicapai produktivitas 
secara optimal dan menguntungkan petani, aman bagi konsumen serta 
terwujudnya perlindungan lingkungan yang didukung oleh pengaturan 
pola tanam, tata komoditas sesuai dengan kondisi 1ahan/agroklimat 
yang secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diselenggarakan 
dalam kerjasama yang serasi antara berbagai perangkat, permodalan, 
penyaluran sarana produksi termasuk yang terlibat dibidang pengolahan 
dan pemasaran hasil; 
5. Tujuan Intensifikasi Pertanian adalah untuk peningkatan petani dan 
taraf hidup petani, mengembangkan kelembagaan agribisnis dan 
agroindustri di pedesaan serta memanfaatkan potensi wilayah secara 
optimal; 
6. Di dalam mewujudkan Intensiﬁkasi Pertanian perlu adanya strategi 
peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, perluasan 
areal tanam dan pengawasan produksi serta pengolahan dan pemasaran 
hasil; 
7. Untuk mendukung keberhasilan Program Intensiﬁkasi Pertanian perlu 
dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan 
antara petani/kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan 
sebagai mitra usaha baik sebagai perusahaan mitra, perusahaan 
pengelola maupun perusahaan penghela; 
6 
 8. Untuk meningkatkan partisipasi petani/kelompok tani serta memberikan 
inovasi dalam pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian maka 
diselenggarakan berbagai upaya untuk mendukung Pelaksanaan 
Program tersebut; 
9. Diperlukan kerjasama yang harmonis diantara sesama instansi yang 
terkait dan partisipasi aktif dari petani/kelompok tani dalam meraih 
kembali swasembada pangan secara menyeluruh; 
10. Penan ggulangan terhadap serangan hama/penyakit dan bencana alam 
menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah. 
 
II. SASARAN AREAL INTENSIFIKASI DAN PRODUKSI 
a. Sasaran areal Intensiﬁkasi Tanaman Pangan dan Hortikultura, 
Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pasuruan Tahun 
2016 adalah sebagai berikut : 
1. Padi seluas : 108.986 Ha 
2. Jagung seluas : 48.075 Ha 
3. Kedel ai seluas : 12.577 Ha 
4. Kacang Tanah seluas : 3.062 Ha 
5. Ubi Kayu seluas : 5.168 Ha 
6. Ubi Jalar seluas : 100 Ha 
7. Kentang seluas : 4.046 Ha 
8. Kubis seluas : 2.143 Ha 
9. Wortel seluas : 1.238 Ha 
10. Inbud Udang 
 a. Udang Windu seluas : 53 Ha 
 b. Udang Vanamei seluas : 81 Ha 
11. Inbud Nila 
 a. Tambak seluas : 41 Ha 
 b. Keramba Jaring Apung 
 (KJA) seluas : 48 Unit 
12. Inbud Rumput Laut seluas : 35 Ha 
13. Inbud Bandeng seluas : 75 Ha 
14. Inbud Udang Galah seluas : 2 Ha 
15. Inbud Ikan Lele seluas : 6 Ha 
16. Sapi Perah 
 a. Populasi sebanyak : 85.136 Ekor 
 b. R.T.P. sebanyak : 33.353 RTP 
17. Sapi Potong 
 a. Populasi sebanyak : 107.978 Ekor 
 b. R.T.P. sebanyak : 27.879 RTP 
18. Kambing 
 a. Populasi sebanyak : 69.824 Ekor 
 b. R.T.P. sebanyak : 24.208 RTP 
19. Domba 
 a. Populasi sebanyak : 63.667 
 b R.T.P sebanyak : 18.744 
 
7 
 20. Ayam Petelur 
 a. Populasi sebanyak : 1.343 .030 Ekor 
 b. R.T.P sebanyak : 42 RTP 
21. Ayam Pedagang 
 a. Populasi sebanyak : 2.100.432 Ekor 
 b R.T.P sebanyak : 429 RTP 
22. Itik 
 a. Populasi sebanyak : 102.625 Ekor 
 b. R.T.P sebanyak : 1.335 RTP 
23. Tebu Rakyat dan 
 Tebu Sendiri seluas : 3.888 Ha 
24 Tembakau seluas : 254.000 Ha 
 
b. Sedangkan s asaran produksi Intensifikasi Tanaman Pangan dan 
Hortikultura, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Pasuruan Tahun 201 6 sebagai berikut : 
1. Padi seluas : 715.986 Ton 
2. Jagung seluas : 267.109 Ton 
3. Kedele seluas : 22.197 Ton 
4. Kacang Tanah seluas : 6.528 Ton 
5. Ubi Kayu seluas : 78.483 Ton 
6. Ubi Jalar seluas : 2.136 Ton 
7. Kentang seluas : 92.831 Ton 
8. Kubis seluas : 60.711 Ton 
9. Wortel seluas : 24.834 Ton 
10. Inbud Udang 
 a. Udang Windu seluas : 40 Ton 
 b. Udang Vanamei seluas : 70 Ton 
11. Inbud Nila 
 a. Tambak seluas : 95 Ton 
 b. Keramba Jaring 
Apung (KJA) seluas : 80 Ton 
12. Inbud Rumput Laut seluas : 200 Ton 
13. Inbud Bandeng seluas : 100 Ton 
14. Inbud Udang Galah s ebesar : 1 Ton 
15. Inbud Ikan Lele seluas : 625 Ton 
16. Susu Sapi Perah sebesar : 86.314,3 Ton 
17. Daging sebesar : 21.142,9 Ton 
18. Telur : 14.708,8 Ton 
19. Prod. Tebu/Gula 
 a. Tebu sebesar : 2.589.475,00 Kw 
 b. Gula sebesar : 204.185,95 Kw 
Rincian masing -masing sasaran untuk Kecamatan sebagaimana 
tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian 
Tahun 201 6. 
 
8 
 c. Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pasuruan Tahun 201 6 
sebagai berikut : 
- Urea : 35.453 Ton 
- SP36 : 5.185 Ton 
- ZA : 10.219 Ton 
- NPK : 14.198 Ton 
- Organik : 9.457 Ton 
 
Sedangkan harga pupuk bersubsidi untuk pembelian oleh petani, 
pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini 
IV seca ra tunai mengacu pada penetapan Pemerintah tentang Harga 
Eceran Tertinggi (HET). 
 
III. USAHA TANI 
1. Penetapan pola usaha tani, pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan 
pada hasil musyawarah kelompok tani yang sebelumnya dilandasi oleh 
Rembug Desa dan Musyawar ah Kelompok Tani/Kontrak Tani Nelayan 
Andalan (KTNA) se -Kecamatan, yang didukung oleh rekomendasi teknologi 
spesifik lokasi dengan tetap mengupayakan optimalisasi penggunaan dan 
kelestarian sumber daya sesuai dengan tata ruang dan rencana 
pembangunan wilay ah Kabupaten ; 
2. Pembangunan Intensifikasi Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan 
ekonomi pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian dengan 
menerapkan efisiensi usaha tani dan sumber daya secara optimal dengan 
mengupayakan terwujudnya hubungan kemitraan anta ra 
petani/kelompok tani dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, 
Koperasi, Swasta) dan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui pendekatan 
agribisnis; 
3. Dalam rangka pengembangan wawasan agribisnis dan sekaligus upaya 
peningkatan pendapatan diselenggarakan intensifikasi yang 
dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah baik kegiatan 
produksi pada on farm maupun off farm secara efisien pada saat sebelum 
dan sesudah proses produksi pertanian; 
4. Kegiatan produksi off farm diarahkan penumbuhan coorporate farming 
atau sosialisasi kelompok tani yang selalu didampingi dan dibina 
berkelanjutan sampai dengan tarap mandiri oleh instansi terkait dalam 
penyelenggaraan pembinaan secara terpadu; 
5. Dalam upaya optimalisasi penggunaan lahan perlu ditetapkan jadwal 
tanam yang di padukan dengan pengembangan alat dan mesin pertanian 
baik berupa hand Traktor dan lain -lainnya sehingga mendapatkan mutu 
olahan yang lebih baik dan seragam, mempercepat pengolahan tanah 
serta mendukung efisiensi penggunaan lahan yang selanjutnya akan 
mempe ngaruhi produksi dan produktivitas hasil -hasil pertanian; 
6. Untuk mewujudkan pengembangan alat dan mesin pertanian diarahkan 
pengelolaannya oleh petani perorangan, kelompok tani, Koperasi dan 
9 
 perusahaan swasta/daerah yang bergerak dibidang pelayanan jasa dan 
alat mesin pertanian; 
7. Pengrajin ditumbuh -kembangkan dan dibina agar mampu berperan 
dalam pengembangan alat dan mesin pertanian sehingga dapat 
mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
 
IV. PENGAIRAN DAN PEMUPUKAN 
1. Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang 
seimbang terhadap komoditas prioritas nasional dan komoditas spesifik 
lokasi yang dibudidayakan pada hamparan yang sama terutama pada 
lahan sawah yang berpengairan teknis; 
2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan produksi dan 
pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Daerah; 
3. Rencana jumlah kebutuhan pupuk, Urea, SP, ZA, NPK, dan Organik, 
Tahun Anggaran 201 5 untuk sektor pertanian per -Kecamatan se-
Kabupaten Pasuruan dan jadwal kebutuhan indikatif ditentukan oleh 
Bupati Pasuruan dengan berpedoman kepada Rencana Indikatif yang 
ditetapkan oleh Bupati; 
4. Selain pupuk pabrikan tersebut, petani dalam melaksanakan Program 
Intensifikasi dapat menggunakan pupuk altematif sesuai dengan 
rekomendasi Bupati; 
5. Produsen/Importir/Distributor pupuk dan pestisida yang 
direkomendasikan oleh Bupati diwajibkan untuk menyampaikan 
laporannya kepada Instansi terkait secara berkala mengenai keadaan 
stock terakhir, Pengadaan dan penyediaan serta penyalurannya; 
6. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, 
Dinas Petemakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Petugas 
Teknis Pertanian Kecamatan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya 
berkewajiban memantau, mengenda likan dan mengawasi penyediaan 
dan penyaluran pupuk, pestisida yang direkomendasikan oleh Bupati 
mulai tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan atau kios pengecer dan 
tingkat kelompok tani/petani sesuai dengan prinsip 6 yaitu : tepat mutu, 
jenis, jumlah, waktu , tempat dan harga. 
 
V. DUKUNGAN KELEMBAGAAN DAN PERMODALAN 
1. Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) diberdayakan 
dalam rangka menumbuhkan kebersamaan, kemandirian dan kerjasama 
petani baik dalam kelompok maupun antar kelompok tani untuk 
melaksanakan 5 (lima) jurus kemampuan kelompok tani; 
2. Agar kelompok tani mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan 
secara penuh dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta 
mampu memanfaatkan peluang ekonomi, maka pembinaan kelompok 
tani terus ditingkatkan dan diberdayakan pada hal -hal sebagai berikut : 
10 
 a. meningkatkan kepemimpinan, mengembangkan dinamika dan 
kemampuan kelompok tani dalam perencanaan usaha tani, melalui 
kegiatan perencanaan partisipasif; 
b. meningkatkan kemampuan menyusun Rencana Definitif Kelompok 
Tani (RDK)/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang 
berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah kelompok tani dan 
hasil kesepakatan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA); 
c. meningkatkan kemampuan melaksanakan kegiatan usaha tani baik 
di lahan sawah m aupun di lahan usaha tani lainnya; 
d. meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan 
agribisnis dan menjalin kemitraan koperasi dan perusahaan mitra 
berdasarkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, 
saling membutuhkan dan saling menguatkan; 
e. meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan 
fungsi kelompok sebagai tempat belajar, unit produksi, wahana 
kerjasama dan kelompok usaha; 
f. mengembangkan kelompok tani menjadi Gabungan Kelompok tani 
(GAPOKTAN) dan asosiasi; 
g. memberdayakan kelompok tani untuk mewujudkan memiliki 
koperasi tani dan lumbung pangan/ lumbung desa. 
3. Pembinaan kemandirian dan kewirausahaan anggota kelompok tani, 
diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan managerial dan 
kemampuan menerapkan teknologi yang tepat agar dapat menentuka n 
usaha tani yang sesuai dengan peluang pasar dan mampu menjalin 
kemitraan yang menguntungkan dengan perusahaan mitra; 
4. Petani Pelaksana Intensifikasi Pertanian dapat memanfaatkan sumber -
sumber modal yang tersedia untuk dapat menerapkan teknologi sesuai 
anjuran. 
 
VI. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN 
1. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui 
peningkatan peran fungsi penyuluh pertanian berada dibawah 
kewenangan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian untuk 
memberikan pelayanan kepada p etani, kelompok tani dan keluarganya 
dengan maksud agar usaha taninya menjadi lebih menguntungkan 
melalui : 
a. peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 
b. alih Teknologi Pertanian yang tepat guna . 
2. Peran dan fungsi penyuluhan Pertanian dalam gerakan Program 
Intensifikasi Pertanian adalah : 
a. meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan 
intensifikasi (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemecahan 
masalah); 
b. menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok tani 
melalui kegiatan musyawarah, diskusi dan penyusunan Rencana 
11 
 Definitif Kelompok Tani (RDK)/ Rencana Definitif Kebutuhan 
Kelompok Tani (RDKK); 
c. membimbing Kelompok tani dalam penyusunan Rencana Defini tif 
Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan pertanggung jawaban atas 
kebenaran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK); 
d. menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan 
membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu 
intensifikasi; 
e. membin a dan mendorong berkembangnya organisasi dan 
kemampuan petani dalam pengamalan 5 jurus kemampuan 
kelompok tani ; 
f. mendorong terwujudnya hubungan yang melembaga antara 
kelompok tani dan koperasi serta hubungan kemitraan usaha antara 
kelompok tani, koperasi da n perusahaan mitra; 
g. membina pelaksanaan perakitan/rancang bangun usaha tani sesuai 
dengan kondisi setempat; 
h. menyiapkan bahan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan 
menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian; 
i. menyiapkan Rencana Intensifikasi dan Renca na Kerja pada tingkat 
wilayah binaan Penyuluhan Pertanian. 
 
VII. PANEN, PASCA PANEN, PEMASARAN DAN KEMITRAAN 
1. Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik 
kualitas maupun kuantitas dilaksanakan perlakuan panen dan pasca 
panen sesuai dengan teknologi yang direkomendasikan; 
2. Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak 
dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani/Gapoktan dengan 
perusahaan mitra serta didukung dengan dana talangan; 
3. Pengembangan pemasaran hasil harus dapat menjamin aspek kuantitas, 
kualitas dan kontinuitas; 
4. Pengelolaan Intensifikasi diupayakan melalui pengembangan pola 
kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, 
saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani 
sebagai produsen dengan perusahaan mitra usaha; 
5. Kemitraan yang dikembangkan diarahkan untuk dapat mendukung 
industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang 
kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat. 
 
 
 BUPATI PASURUAN, 
 ttd. 
 M. IRSYAD YUSUF