Apa yang diatur dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 2?
Berdasarkan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Asas pengelolaan keuangan desa adalah : 
tertib; 
taat pada peraturan perun dang-undangan ; 
efektif; 
efisien; 
ekonomi s; 
parti sipatif; 
transparan; 
bertan ggung jawab ; 
1. adil; 
J. patut; dan 
bermanfa at untuk masyaraka t. 
Tertib sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa keuangan 
desa dikelola secara tepat wakt u dan tepat guna yang didukung dengan bukti ­ 
bukti admini strasi yang dapat dipertanggun gjaw abkan . 
Taat pada peraturan perun dang-und angan sebagaiman a dimaksud pada ayat 
huru f b adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah haru s berpedoman 
pada peraturan perundang -undangan . 
efektif sebagaiman a dimak sud pada ayat (1) huru f c adalah pencapaian hasil 
progr am dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 
membandingkan keluaran dengan hasil . 
Efisien sebagaiman a dimaksud pada ayat ( 1) huruf d adalah pencapaian 
keluaran yang maks imum dengan masukan tertentu atau penggunaan 
masukan terendah untuk men capai keluaran tertentu . 
Ekonomi s sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemerolehan 
masukan dengan kualitas dan kuan titas tertentu pada tingkat harga yang I 27. Sisa Lebih Perhit ungan Anggaran yang selanjutn ya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisas i penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran . 
28. Peraturan Desa adalah peraturan peru ndang -undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibah as dan disepakati bersama Badan Permus yaw aratan 
Desa. 
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mend anai kegiatan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran . 
30. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli 
atau diperoleh atas be ban APBDesa a tau perolehan hak lainn ya yang sah. 
31. Baran g Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang berg erak dan 
barang tidak bergerak. 
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutn ya disingkat SPP adalah dokum en 
yang diterb itkan oleh pejabat yang bertanggun g jawab atas pelaksanaan 
kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
33. Surat Perintah Memb ayar yang selanju tnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan / diterbitk an oleh Pemeg ang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa bersama dengan Pelak sana Tekni s Pengelolaan Keuangan Desa untu k 
pembayaran atas beban pengeluaran pada APBDe sa. '