Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam NOMOR 8 TAHUN 2018 Nomor 34 Tahun 2003?
Menurut ketentuan dalam NOMOR 8 TAHUN 2018 Nomor 34 Tahun 2003 tentang Rekomendasi Pembentukan Desa, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas ­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 . 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 
4. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat 
5. Bupati adalah Bupati Sekadau . 
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
bagian wila yah dari Daerah kabupaten/kota yang 
dipimpin oleh camat . 
7. Camat adalah Camat Sekadau Hilir . 
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutn ya disebut Desa , adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa BAB I 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN 
DESA PERSIAPAN TIGUR JAYA DI DESA TIMPUK 
KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU . Menetapkan 
masyarakat, hak asal usu 1, dan/ a tau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesa tuan Republik Indonesia . 
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan mas yarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesat uan Republik 
Indonesia. 
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa . 
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang , tuga s dan kewajiban untuk 
men yelenggarakan rumah tangga Desan ya dan 
melaksanakan tuga s dari pemerintah dan Pemerintah 
Daerah . 
12. Badan Permus yawaratan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan 
fung si pemeri ntahan yang angg otanya merupakan 
wakil dari pendu duk Desa berda sarkan keterwakilan 
wila yah dan ditetapkan secara demokratis. 
13. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
ditugaskan oleh Bupati untuk melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan dan palayanan publik 
lainnya di Desa Persiapan dan tugas-t ugas lainnya 
sesuai dengan ketentuan perat uran perundang­ 
undangan yang be rlaku. 
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu 
Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koor dinasi 
yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur 
pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana 
teknis dan unsur kewila yahan . 
15. Pem bentukan Desa Persiapan adalah adalah 
penggabungan beberapa du sun dan/ atau desa , a tau 
bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari 
satu desa menjadi dua desa atau lebih atau 
pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada 
yang dipersiapkan untuk menjadi desa definitif. 
16. Cakupan wilayah adalah dusun yang menjad i cakupan 
wilayah Desa Persiapan. 
1 7. Batas Desa adalah pembatas wila yah administrasi 
pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian 
titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi 
dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung 
gunung/p egunungan (watershed}, median sungai 
dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan 
dalam ben tuk peta . 
18. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas 
Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang 
disepakati. 
19. Desa Persiapan adalah bagian dari satu Desa atau lebih 
Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk 
dibentuk menjadi Desa baru. 
20. Dusun adalah bagian dari wila yah dalam Desa yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan 
Pemerintahan Desa. 
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewaj iban Desa . 
22. Musya warah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah mus yawarah antara Badan Permus yawaratan 
Desa , Pemerintah Desa dan unsur mas yarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permus yawaratan Desa 
untuk men yepakati hal yang bersifat strategis . 
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , selanjutn ya 
disebut APB Desa , adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa . 
berbatasan. dengan. Desa 
Persia pan. Beringkai Ra ya 
Kecarnatan. Sekadau Hilir dan. a. sebe lah utara Pasal 4 
(1) Desa Persiapan. Tigur Jaya sebagaiman.a dimaksud pasal 
3 ayat (1) memiliki batas wila yah: Bagian. Ketiga 
Batas Desa Pasal 3 
(1) Desa Persiapan. Tigur Jaya bera sal dari Desa Timp uk 
Kecamatan. Seka dau Hilir Kabupate n Sekadau dengan. 
cakupan. wilayah terdiri dari: 
a. Dusun Tigur; dan. 
b. Dusun Tigur Jaya. 
(2) Dengan. dibentukn ya Desa Persiapan. Tigur Jaya 
sebagaimana dimak sud pada ayat (1), cakupan. wilayah 
Desa Timpu k Kecarnatan. Sekadau Hilir meliputi: 
a. Dusun Beringin Maju; 
b. Dusun Bumi Rejo; dan. 
b. Dusun Sempe las. Bagian. Ked ua 
Cakupan. Wila yah Bagian. Kesatu 
Pembentukan