Menurut PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 0/.f Tahun 2014, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 0/.f Tahun 2014 tentang PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati inj yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah; 
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan . 
Repu blik Indonesia; 
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat 
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung; 
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 
8. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati 
bersama Sadan Permusyawaratan Kampung; 
9. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan , pendidikan dan 
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan 
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung; 
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan 
lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan kampung; 
11. Perangkat Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang 
membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat 
Kampung Lainnya .; 
4 
12. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang 
selanjutnya disingkat PTKPK adalah penerimaan dan penghasilan yang 
sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Kabupaten kepada 
Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya 
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
kampung; 
14. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh 
Kepala Kampung.