Menurut PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 124?
Pasal Pasal 124 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, pada BAB IV - KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG, menyatakan:

(1) Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120huruf bdilakukan dengan ketentuan :
a. dihadiri oleh perencana konstruksi, pemilik dan/atau pengguna
bangunan gedung serta seluruh anggota TABG yang ditugaskan;
b. persidangan dan/atau asistensi dipimpin oleh ketua TABG; dan
c. persidangan dan/atau asistensi membahas dan memutuskan segala
sesuatu yang berkaitan dengan dokumen rencana teknis bangunan
gedung untuk kepentingan umum.
(2) Dalam hal ketua TABG berhalangan hadir, persidangan dan/atau
asistensi dipimpin oleh wakil ketua TABG atau sekretaris TABG.
(3) Persidangan dilakukan melalui :
a. pemaparan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk
kepentingan umum oleh perencana konstruksi;
b. penyampaian tanggapan TABG terhadap pemaparan perencana
konstruksi dan penyampaian hasil pengkajian TABG terhadap
pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan gedung
kepentingan umum;
c. diskusi internal; dan
d. pertimbangan teknis TABG.
(4) Dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum
yang dipaparkan oleh perencana konstruksi sebagaimana dimaksud pada
huruf apaling sedikit memuat perancangan :
a. arsitektur;
b. struktur; dan
c. utilitas.
(5) Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala dandibatasi paling banyak 3(tiga) kali.
(6) Asistensi dilaksanakan dalam halterdapat catatan perbaikan dari TABG
yang disampaikan pada saat persidangan.
(7) Diskusi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf cdilakukan
oleh TABG dengan perencana konstruksi serta pemilik dan/atau
pengguna bangunan gedung setelah pemaparan oleh perencana
konstruksi sebelum TABG memberikan pertimbangan teknisnya.
(8) Pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf d
dituangkan dalam berita acara persidangan yang berupa :
a. catatan tanpa perbaikan; atau
b. catatan perbaikan
(9) catatan tanpa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)huruf a
berupa kesimpulan hasil persidangan yang menyatakan bahwa dokumen
rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum sudah
memenuhi persyaratan.
(10) catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)huruf bmemuat
butir-butir perbaikan dari TABG terhadap dokumen rencana teknis
bangunan gedung untuk kepentingan umum.
(11) butir-butir perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus
bersifat konkrit dan komprehensif serta tidak dapat ditambahkan pada
agenda sidang berikutnya.
(12) Dalam haldilakukan persidangan berikutnya, DPMPTSP memfasilitasi dan
menjadwalkan kembali persidangan dokumen rencana teknis bangunan
gedung untuk kepentingan umum.
(13) Proses persidangan berikutnya hanya mengkonfirmasi butir-butir
perbaikan yang termuat dalam berita acara persidangan sebelumnya;
(14) Format jadwal sidang TABG tercantum dalam Lampiran IIyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Paragraf 3
Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Umum