Apa yang diatur dalam PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT Nomor 9 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 
1. Gubernur adalah G ubernur Sumatera Barat. 
2. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi 
Sumatera Barat. 
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat. 
 
4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya 
yang berfungsi untuk mengubah suatu s umber daya energi tertentu 
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk 
alat-alat berat dan alat -alat besar yang dalam operasinya menggunakan 
roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan 
bermotor yang dioperasikan di air. 
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang 
memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut 
bayaran . 
7. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam 
hukum diakui sebagai subjek hukum yang da pat dilekatkan hak dan 
kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga. 
8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak 
atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ya ng se lanjutnya disingkat BBN -
KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai 
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan 
yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 
pemasukan ke dalam bada n usaha. 
10. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang 
mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya. 
11. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat yang dalam 
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 
permanen. 
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah 
Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. 
13. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari ber bagai sumber data yang akurat. 
 
14. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang 
ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang 
berwenang. 
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut 
NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan 
Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta 
penggunaannya . 
16. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang 
dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraa n 
Bermotor penariknya. 
17. Harga kosong ( off the road ) adalah harga kendaraan bermotor dari 
pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 
18. Harga isi ( on the road ) adalah harga kendaraan bermotor dari 
pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.