Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 11?
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

(1) Bidang akuntansi, pengendalian dan penatausahaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin 
oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada 
kepala badan . 
(2) Bidang akuntansi , pengendalian dan penatausahaan barang milik 
daerah mempunyai tugas men yelenggarakan dan merumuskan 
kebijakan teknis dan menyusunan rencana kerja bidang akuntansi , 
pengendalian dan penatausahaan barang milik daerah , meliputi 
akuntansi pendapatan , belanja dan pembia yaan, akuntansi BMD , 
men yusun laporan keuangan konsolidasi , menyusunan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan anggaran daerah , pengguna BMD , pemanfaatan BMD , 
inventarisasi BMD , pengamanan dan pemeliharaan , penilaian BMD, 
pemindahtanganan BMD , pemusnahan dan penghapusan BMD . 
(3) Bidang akuntansi , pengendalian dan penatausahaan barang milik 
daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 
akuntansi, pengendalian dan penatausahaan barang milik daerah; Pasal 10 
(1) Subbidang verifikasi surat pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang 
kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala 
bidang perbendaharaan 
(2) Subbidang verifikasi surat pertanggungjawaban fungsional mempun yai 
tugas melaksanakan penelitian dan pengujian surat 
pertanggungjawaban dan memberikan rekomendasi pengesahan SPJ 
fungsional. 
(3) Subbidang verifikasi surat pertanggungja waban fungsional dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
men yelenggarakan fungsi : 
a. menerima , memeriksa , meneliti, dan mengesahkan surat 
pertanggungjawaban fungsional dari bendahara penerimaan dan 
pengeluaran seluruh SKPD ; 
b. merekap dan mencatat surat pertanggungjawaban fungsional dan 
membuat bukti rekonsilias i surat pertanggungjawaban fungsional 
dari bendahara penerimaan dan pengeluaran seluruh SKPD ; 
c. menerima dan memeriksa surat pertanggungjawaban fungsional dari 
bendahara penerimaan dan pengeluaran seluruh SKPD ; 
d. merekap surat pertanggungjawaban Fungsional penerimaan dari 
seluruh SKPD ; 
e. memberikan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan 
pengeluaran . g. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah 
melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah ; 
h. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah ; 
1. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas perhari secara 
periodik. 
9 Pasal 12 
(1) Subb idang akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang kepal a 
subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang 
akuntan si, pengendalian dan penatausahaan barang milik daerah. 
(2) Subb idang akuntansi dan pelaporan keuangan mempun yai tugas 
menyiapkan bahan kebijak an teknis operasional , menyusun dan 
melaksanakan rencana kerja subbidang akuntansi dan pelaporan 
meliputi akuntansi pendapatan , belanja dan pembia yaan, akuntans i 
BMD , dan men yusun laporan keuangan konsolidasi . 
(3) Subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasion al sub 
bidang akuntansi dan pelaporan keuangan ; 
b. penyusunan dan pelaksan aan rencana kerja subbidang akun tansi 
dan pelaporan keuangan ; 
c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem 
akuntansi pemerin tah daerah; b. penyelenggaraan rencana kerja bidang akuntansi , pengendalian dan 
penatausahaan barang milik daerah; 
c. penyelenggaraan penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem 
akunta nsi pemerintah daerah; 
d. penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan konsolidasi meliputi 
laporan realisasi anggaran , laporan perubahan saldo anggaran lebih , 
laporan operasional , neraca , laporan peru bahan ekuitas , laporan 
arus kas dan catatan atas laporan keuangan ; 
e. peyelenggaraan penyusunan laporan pertanggungja waban 
pelaksanaan APBD ; 
f. penyelenggaraan penyusunan laporan realisasi APBD dan 
penyajiaan ya dalam informasi keuangan daerah; 
g. penyelenggaraan pem eliharaan dan pengembangan aplikasi teknologi 
sistem informas i pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang 
milik daerah; 
h. penyelengg araan evaluas i pelaporan pertanggungjawaban angg aran 
daerah; 
1. penyelenggaraan penggunaan , pemanfaa tan, pemindahtanganan , 
pengamanan dan pengendalian barang milik daerah; 
J. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik 
daerah; 
k. penyelenggaraan penyimpanan , penyaluran , pera watan dan 
pemeliharaan barang milik daerah; 
I. penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai 
dengan lingkup tugasn ya; 
m. penyelenggaraan pembinaan teknis akuntansi , pengendalian dan 
penatausahaan barang milik daerah meliputi akuntansi pendapatan , 
belanja dan pembia yaan, akuntansi BMD , penyusunan laporan 
keuangan konsolidas i, penyusunan pertanggungja waban 
pelaksan aan APBD , monitoring dan evaluas i pelaksanaan anggaran 
daerah, penggun aan BMD , pemanfaatan BMD , inventarisasi BMD , 
pengamanan dan pemeliharaan , penilaian BMD , pemindahtanganan 
BMD , pemusnahan dan penghapusan BMD . 
10 Pasal 13 
(1) Subbidang evaluasi pertanggungjawaban anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang 
kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala 
bidang akuntansi , pengendalian dan penatausahaan barang milik 
daerah . 
(2) Subbidang evaluasi pertanggungjawaban anggaran daerah mempun yai 
tugas men yiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional , 
menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang evaluasi dan 
pertanggungjawaban anggaran daerah meliputi penyusunan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan anggaran daerah . 
(3) Subbidang evaluasi pertanggungjawaban anggaran daerah dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
men yelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sub 
bidang evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran daerah ; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sub bidang evaluas i 
dan pertanggungjawaban anggaran daerah ; 
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rancangan 
peraturan daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan realisasi 
APBD secara berkala meliputi laporan bulanan , laporan triwulan , 
laporan semesteran dan prognosis , serta penyajiaan ya dalam 
informasi keuangan daerah ; 
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan 
pertanggungjawaban anggaran daerah; 
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan dan 
pengembangan aplikasi teknologi sistem informasi pengelolaan 
keuangan dan pengelolaan barang milik daerah ; d. penyiapan bahan penyelenggaraan akuntansi pendapatan , belanja 
dan pembia yaan serta pengungkapan informasi lainn ya sebagai 
bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ; 
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan penatausahaan akuntansi 
penerimaan kas, pengeluaran kas, barang milik daerah dan selain 
kas pada SKPKD berdasarkan transaksi dan bukti yang sah; 
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan 
dengan SKPD ; 
g. pelaksanaan konsolidasi laporan realisasi anggaran, laporan 
operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas 
laporan keuangan ; 
h. penyiapan bahan dan pelaksanaan konsolidasi/ rekonsiliasi laporan 
keuangan dengan BUMD ; 
1. penyiapan bahan dan pelaksanaan konsolidasi/ rekonsiliasi laporan 
keuangan dengan BLUD ; 
J. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal 
pemerintah daerah ; 
k. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait 
sesuai dengan bidang tugasn ya; 
1. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan teknis akuntansi 
dan pelaporan meliputi akuntansi pendapatan , belanja dan 
pembia yaan, akuntansi BMD , penyusunan laporan keuangan 
konsolidasi . 
11 (1) Subbidang pengendalian dan penatausahaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 3 dipimpin 
oleh seorang kepala subbidang yang bertanggungjawab langsung kepada 
kepala bidang akuntansi , pengendalian dan penatausahaan barang milik 
daerah . 
(2) Subbidang pengendalian dan penatausahaan barang milik daerah 
mempun yai tugas men yiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis 
operasional , menyusun dan melaksanakan rencana kerja subbidang 
pengendalian dan penatausahaan barang mi1ik daerah melipu ti 
penggunaan BMD , pemanfaatan BMD , inventarisasi BMD , pengamanan 
dan pemeliharaan , penilaian BMD, pemindahtanganan BMD , 
pemusnahan dan penghapusan BMD. 
(3) Subbidang pengendalian dan penatausahaan barang milik daerah dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
men yelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sub bidang 
pengendalian dan penatausahaan barang milik daerah ; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sub bidang pengendalian 
dan penatausahaan barang milik daerah; 
c. penyiapan dan pelaksanaan penertiban penggunaan, pemanfaatan 
dan pemindahtangan barang milik daerah ; 
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengamanan , pengawasan dan 
pengendalian barang milik daerah ; 
e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan tekn is pengendalian stock 
opname barang barang milik daerah ; 
f. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian penyimpanan dan 
penyaluran barang milik daerah pada pengelola ; 
g. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian , 
pera watan dan pemeliharaan barang milik daerah ; 
h. penyiapan bahan dan pelaksanaan proses penghapusan barang milik 
daerah ; 
i. penyiapan bahan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik 
daerah meliputi pencatatan , inventarisasi, mutasi dan sensus barang 
milik daerah ; 
J. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengolahan serta analisa data 
barang milik daerah sebagai bahan penyelenggaraan penatausahaan 
dan penyusunan laporan barang milik daerah bulanan , semesteran 
dan tahunan ; 
k. penyiapan bahan dan pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah 
dengan SKPD ; 
1. penyiapan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan teknis dan 
pengendalian terhadap penatausahaan barang milik daerah yang 
dilaksanakan oleh SKPD ; Pasal 14 g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi akun-akun laporan 
keuangan daerah ; 
h. penyiapan bahan dan penyusunan laporan hu tang; 
1. penyiapan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan 
penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional; 
J. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan tuntutan 
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TOR) keuangan dan 
barang milik daerah; 
k. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait 
sesuai dengan bidang tugasn ya. 
12 Pasal 16 
(1) Subbidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 1 dipimpin 
oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung 
kepada kepala bidang anggaran . 
(2) Subb idang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
mempun yai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan 
perencanaan penerimaan dan pembia yaan daerah dengan 
mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis , men yusun, menganalisa 
dan mengkaji serta mengendalikan rencana penenmaan dan 
pembiayaan daerah. 
(3) Subbidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
men yelenggarakan fungsi : 
a. Men yiapkan bahan penyusunan kebijakan , pedoman, dan petunjuk 
teknis dalam penyusunan APBD ; Bagian Keempat 
Bidang Anggaran