Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 5 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS, Pasal 18 menetapkan:

Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
212, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5355); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Lembaga Penjaminan; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
2 
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
222/PMK/010/2008 tentang Perusahaan 
Penjaminan Kredit dan Perusahaan 
Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 99/PMK/010/2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 222/PMK/010/2008 
tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan 
Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit; 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan 
Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kapuas Hulu pada Pihak Ketiga; 
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Perseroan Terbatas 
Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan 
Barat; 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017; 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KAPUAS HULU 
dan 
BUPATI KAPUAS HULU 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN 
MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS 
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN 
BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.