Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, BAB III - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI, Pasal 5 berbunyi:

Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepadaKPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal:
a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua,
suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan,
paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang
tidak terdapat konflik kepentingan;
b.pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
c.pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana,
investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
d.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang
sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
e.seminar kityang berbentuk seperangkat modul, alat tubs, plakat,
sertifikat, tasdan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi
yang berlaku umum, yang diterima dalam rangka
seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis;
f.hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan
kedinasan;
g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi keija yang diberikan oleh pemerintah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau
suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
i.kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang
tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat
konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan /kode etik
Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti
honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah
ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku diinstansi penerima
Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak
terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang
berlaku diinstansi penerima;
k.karangan bunga dengan nilai yang wajar;
1.pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan,
pemikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atauupacara adat/agama lainnya paling banyak Rp1.000. 000,00(satu juta
rupiah) perpemberian perorang dalam setiap kegiatan;
m.bingkisan/cinderamata/ suvenir atau benda sejenis yang diterima
tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud
pada huruf 1paling banyak Rp1.000.000, 00(satu juta rupiah) per
pemberian dalam setiap kegiatan;
n.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh
diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua,
dan/ atau menantu penerima gratifikasi paling banyak
Rp1.000.000, 00(satu juta rupiah) perpemberian perorang dalam setiap
peristiwa;
o.pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun,
promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau
alat tukar lainnya paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per
pemberian perorang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dalam waktu 1(satu) tahun dari pemberi yang sama; dan
p.pemberian sesama rekan keija yang tidak dalam bentuk uang atau alattukar lainnya paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per
pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak
Rpl. 000.000, 00(satu juta rupiah) dalam 1(satu) tahun dari pemberiyang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan keatasan.