Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 15?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 15 mengatur sebagai berikut:

( l) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1} huruf a disetujui oleh 
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, 
PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan 
penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak 
Yang Merugil an. 
(2) Dalam haJ Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berada dalam pengampuan, rnelarikan diri, 
a tau meninggal dunia, 
Negara/Daerah beralih 
Mem peroleh Hak/ Ahli Waris. 
(3) Dalarn penuntutan pengg antian Keru gian Daerah. TPKD 
mengu payakan surat pernyataan kesangg upan dan/ atau 
pengakuan Piha k Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Mempero leh Hak/ Ahli Wari s bahw a Kerugia n Daerah 
tersebut menjadi tanggung jawa bnya dan bersedia 
mengganti Kerugian Daerah dimak sud dalam bentuk 
SKTJM. peng gantian Kerugian 
kepada Pengampufr ang 
(4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada a_ ·at (3} paling 
sedikit memuat: 
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; 
c. cara dan jangka waktu pernbayaran Kerugian Daerah; 
d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan 
e. pemyataan dari Pihak Yang derugikan/Pengampu/ 
Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa pernyataan 
mereka tidak dapat ditarik kembali. 
(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan: 
a. daftar barang yang menjadi jaminan; 
b. bukti kepernilikan yang sah atas barang yang 
dijaminkan: dan 
c. surat kuasa men jual.