Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN Nomor 30 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN Nomor 30 Tahun 2017 tentang , khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam
Peraturan
Bupati
ini
yang
dimaksudkan
dengan
:
1
.
Daerah
adalah
Kabupaten
Cirebon
;
2
.
Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
oleh
Pemerintah
Daerah
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
menurut
asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan
dengan
prinsip
otonomi
seluas
-
luasnya
dalam
sistem
dan
prinsip
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang
-
Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945
;
3
.
Pemerintah
Daerah
adalah
Bupati
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan
daerah
;
4
.
Bupati
adalah
Bupati
Cirebon
;
5
.
Wakil
Bupati
adalah
Wakil
Bupati
Cirebon
;
6
.
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat
DPRD
adalah
lembaga
perwakilan
rakyat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan
daerah
;
7
.
Perangkat
Daerah
adalah
unsur
pembantu
Bupati
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
yang
terdiri
dari
Sekretariat
Daerah
,
Sekretariat
DPRD
,
Dinas
Daerah
,
Lembaga
Teknis
Daerah
,
Kecamatan
,
Kelurahan
dan
lembaga
lain
;
8
.
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
selanjutnya
disingkat
SKPD
adalah
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Cirebon
;
9
.
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
Kabupaten
selanjutnya
disingkat
SKPD
Kabupaten
adalah
Sekretariat
Daerah
,
Sekretariat
DPRD
,
Dinas
Daerah
,
Lembaga
Teknis
Daerah
,
Kecamatan
,
Kelurahan
dan
lembaga
lain
;
10
.
Unit
Pelaksana
Teknis
yang
selanjutnya
disingkat
UPT
adalah
unsur
pelaksana
teknis
operasional
dinas
atau
badan
untuk
melaksanakan
sebagian
urusan
dinas
atau
badan
;
11
.
Pegawai
Negeri
Sipil
adalah
Aparatur
Sipil
Negara
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang
-
Undang
Nomor
5
Tahun
2014
tentang
Aparatur
Sipil
Negera
;
12
.
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
selanjutnya
disebut
PNS
adalah
Pegawai
Negeri
Sipil
atau
Calon
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
yang
bekerja
pada
Pemerintah
Kabupaten
Cirebon
;
13
.
Kinerja
adalah
hasil
kerja
yang
dicapai
oleh
setiap
pegawai
dari
suatu
kegiatan
pada
satuan
organisasi
yang
telah
direncanakan
dengan
menggunakan
dan
memanfaatkan
sumber
daya
organisasi
;
14
.
Pengukuran
Kinerja
Pegawai
adalah
pengukuran
kinerja
terhadap
prestasi
kerja
dan
perilaku
kerja
yang
dilaksanakan
secara
periodik
terhadap
pegawai
oleh
atasan
langsung
atas
hasil
pelaksanaan
tugas
pekerjaan
dalam
unit
kerja
;
15
.
Sasaran
Kerja
Pegawai
yang
selanjutnya
disingkat
SKP
adalah
rencana
kerja
dan
target
yang
akan
dicapai
oleh
seorang
PNS
;
16
.
Tugas
Tambahan
adalah
tugas
lain
atau
tugas
-
tugas
yang
ada
hubungannya
dengan
tugas
jabatan
yang
bersangkutan
dan
tidak
ada
dalam
SKP
yang
telah
ditetapkan
;
17
.
Kreativitas
adalah
kemampuan
PNS
untuk
menciptakan
sesuatu
gagasan
/
metode
pekeijaan
yang
bermanfaat
bagi
organisasi
;
18
.
Target
adalah
jumlah
beban
kerja
yang
akan
dicapai
dari
setiap
pelaksanaan
tugas
jabatan
;
19
.
Prestasi
kerja
adalah
hasil
kerja
yang
dicapai
oleh
setiap
PNS
pada
satuan
organisasi
sesuai
dengan
sasaran
kerja
pegawai
dan
perilaku
kerja
;
20
.
Perilaku
kerja
adalah
setiap
tingkah
laku
,
sikap
atau
tindakan
yang
dilakukan
oleh
PNS
atau
tidak
melakukan
sesuatu
yang
seharusnya
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang
-
undangan
;
21
.
Presensi
adalah
kehadiran
pegawai
dibuktikan
dengan
menggunakan
elektronik
dan
/
atau
daftar
hadir
manual
;
22
.
Mesin
Absen
adalah
alat
bantu
yang
digunakan
untuk
menunjukan
kehadiran
/
ketidakhadiran
Pegawai
negeri
Sipil
dalam
melaksanakan
tugas
;
23
.
Aplikasi
SKP
Online
i
adalah
program
komputer
membantu
dalam
membuat
SKP
bagi
Pegawai
Negeri
Sipil
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Cirebon
melalui
jaringan
internet
;
24
.
Jabatan
adalah
kedudukan
yang
menunjukkan
tugas
,
tanggung
jawab
,
wewenang
,
dan
hak
seseorang
Pegawai
Negeri
Sipil
dalam
suatu
satuan
organisasi
;
25
.
Pejabat
yang
Berwenang
adalah
pejabat
yang
mempunyai
kewenangan
melaksanakan
proses
pengangkatan
,
pemindahan
,
dan
pemberhentian
Pegawai
ASN
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang
-
undangan
;
26
.
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
adalah
pejabat
yang
mempunyai
kewenangan
menetapkan
pengangkatan
,
pemindahan
,
dan
pemberhentian
Pegawai
ASN
dan
pembinaan
Manajemen
ASN
di
instansi
pemerintah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang
-
undangan
;
27
.
Pejabat
Sruktural
adalah
PNS
yang
diangkat
dalam
jabatan
struktural
dan
telah
memenuhi
persyaratan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang
-
undangan
;
28
.
Pejabat
Fungsional
Angka
Kredit
adalah
PNS
yang
diangkat
dalam
jabatan
fungsional
yang
dalam
pelaksanaan
tugasnya
didasarkan
pada
keahlian
dan
/
atau
keterampilan
tertentu
serta
bersifat
mandiri
;
29
.
Pejabat
Fungsional
Umum
adalah
PNS
yang
diangkat
dalam
suatu
jabatan
tertentu
yang
dalam
menjalankan
tugas
pokok
dan
fungsi
organisasi
tidak
termasuk
dalam
rumpun
jabatan
fungsional
angka
kredit
;
30
.
Pejabat
Fungsional
Umum
yang
melaksanakan
tugas
tertentu
adalah
PNS
yang
diangkat
dalam
suatu
jabatan
tertentu
yang
mempunyai
beban
kerja
diatas
pejabat
fungsional
umum
lainnya
;
31
.
Pejabat
Penilai
adalah
atasan
langsung
pegawai
yang
dinilai
dengan
ketentuan
serendah
-
rendahnya
pejabat
eselon
IV
atau
pejabat
lain
yang
ditentukan
;
32
.
Atasan
Pejabat
Penilai
adalah
atasan
langsung
pejabat
penilai
;
33
.
Koefisien
Jabatan
adalah
nilai
perkalian
masing
-
masing
jabatan
struktural
yang
diukur
dari
aspek
tanggung
jawab
,
kompleksitas
,
pengetahuan
dan
keterampilan
;
34
.
Tim
Verifikator
adalah
adalah
PNS
yang
memiliki
kompetensi
dan
keahlian
dibidang
kinerja
PNS
,
yang
diberi
tugas
tambahan
untuk
mengumpulkan
dan
menganalisa
data
kompetensi
dan
kinerja
pegawai
,
serta
memverifikasi
hasil
pengukuran
kompetensi
dan
kinerja
yang
dilakukan
oleh
pejabat
penilai
terhadap
pejabat
yang
dinilai
,
berdasarkan
Keputusan
Bupati
Cirebon
.