Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 28 Tahun 1999.
Redaksi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
2. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur. 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. 
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah aparat pengawas yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk 
menilai kesesuaian tindakan an tara rencana dan pelaksanaan dalam 
rangka penilaian baik kinerja maupun tata kelola. 
6. Auditor adalah Pejabat Fungsional Auditor dan/ atau pihak lain yang 
diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh 
Pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan pada instansi 
pemerintah untuk dan atas nama Audit Pengawasan Intern 
Pemerintah. 
7. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat P2UPD adalah rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Pengawasan Intern atas 
penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Flores Timur. 
ADRIANUS BE GA AMA LAMABELAWA 
PE NA TINGKAT I 
NIP. 1970 525 199703 1 007 BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NO MOR 48 ANTON TONCE MATUTINA ttd Diundangkan di Larantuka 
pada tanggal 19 juli 201 7 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN FLORES TIMUR, ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON Ditetapkan di Larantuka 
pada tanggal 19 juli 201 7 
BUPATI FWRES TIMUR , Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Flores Timur. 
ttd 
B. Maksud dan Tujuan 
Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern Memberikan 
1andasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan 
lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Flores Timur 
Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern: 
I. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak 
organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Flores Timur; 
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan 
dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),' 
sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang A. Pendahuluan 
Piagam Pengawasan Intern mi secara yuridis disusun untuk 
memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 
yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, 
dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui 
dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, 
secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam 
rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan 
lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP, sehingga 
pengawasan intern dapat dilaksanakan secara optimal. 
Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Intern merupakan landasan 
pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah 
Kabupaten Flores Timur dan sebagai manifestasi penegasan 
komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya 
fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan kepemerintahan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang 
menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, 
kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat 
Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan hubungan kerja serta 
koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, 
lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. 
Se1ain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu 
alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas 
pelaksanaan fungsi pengawasan intern. PIAGAM PEN GA WASAN INTERN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR 
NOMOR 48 TAHUN 2017 
TENT ANG 
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN 
PEMERfNTAH KABUPATEN FLORES TfMUR 
E. Nilai Budaya Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur 
adalah: 
1. Integritas 
Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana 
yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan 
sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil 
keputusan serta untuk membangun kepercayaan (trust) atau 
kredibilitas pribadi dan insritusi. 
2. Profesional 
Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan 
tugas sesuai a tau rnelebihi dari standar kinerja/ ketugasan yang 
ditetapkan, dengan dilandasi oleh : pertama, sikap (attitude) 
semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitrnen, pantang menyerah; 
kedua, pengetahuan (knowledge) yang luas; dan ketiga, 
ketrampilan (skill) yang tinggi . 
3. Obyektif 
Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan 
data/ informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan 
menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam 
bersikap dan pengambilan keputusant D. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Flores Timur 
Visi Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah "Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kabupaten Flores Timur yang Baik dan Benar" 
Misi lnspektorat Kabupaten Flores Timur adalah: 
1. meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan; dan 
2. meningkatkan Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang mendukung tata kepemerintahan yang 
baik dan be bas KKN. C. Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur 
Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati Flores Timur. positip terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja 
sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik; 
3. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi 
nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, 
akuntabilitas , obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang­ 
undangan dalam penyelenggaraan pernerintahan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Flores Timur; 
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang 
kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 
bersih, transparan, akuntabel, dan be bas dari KKN. 
G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Ka bu paten Flores Timur 
Tujuan : 
1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan 
fungsionaI 
2. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan 
permasalahan 
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau 
pendampingan 
4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
5. Terwujudnya peningkatan kompetensi SOM APlP 
6. Terwjudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah 
7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta 
keuangan 
Sasaran: 
l. Tercapamya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan 
khusus/tematik terta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APFP. d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
keuangan dan asset; dan 
e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Untuk menye1enggarakan fungsi dimaksud , Inspektorat Daerah 
Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas 
a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan ; 
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
perekonomian; 
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
kesejahteraan sosial; F. Fungsi dan Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur 
Inspektorat Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi perencanaan 
program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi 
pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian 
tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Bupati Flores Timur di bidang pengawasan. 4. Independent 
Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan , 
mengedepankan profesiona1itas dan mengutamakan kesesuaian 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta 
mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas. 
5. Perbaikan terus-rnenerus (continous improvement) 
Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development), 
mengembangkan kualitas SOM, selalu memperbaiki proses, 
metode , mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka 
meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai 
kualitas pelayanan terbaik. 
H. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten 
Flores Timur. 
Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas , 
maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah mencakup: 
1. Audit/ Pemeriksaan Reguler atau berkala terhadap Ogranisasi 
Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores 
Timur: 
a. Audit/Pemeriksaan serentak tutup buku terhadap Organisas i 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores 
Timur . 
b. Audit/Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
c. Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan 
atau Badan Usaha Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Flores Timur . 
d. Audit/ Pemeriksaan dana ADD dan dana Desa 
e. Audit Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 
f. Audit Tujuan Tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah. 
g. Audit /Pemeriksaan Aset pada Organisasi Perangkat Daerah. 
2. Audit/ Pemeriksaan kasus Pengaduan terhadap permasalahan 
tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
3. Melaksanakan Review terhadap: 
a. Review terhadap laporan Keuangan Organisasi Perangkat 
Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 
b. Review terhadap Laporan Keuangan Organisasi Perangkat 
Daerah dan Laporan Keuangan Daerah semester pertama; 
c. Review terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 
d. Review terhadap dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat 
Daerah; 
e. Review terhadap LAKIP; 
f. Review terhadap Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang 
dan Jasa; 
g. Review terhadap penyerapan Dana Desa Kabupaten Flores 
Timur; 
h. Review terhadap RPJM Kabupaten Flores Timur; 
1. Review terhadap RKA Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Flores Timur; 
J. Review terhadap RKPD Kabupaten Flores Timur.f 2. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta 
kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan . 
3. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan 
berkualitas baik skill, knowledge maupun attitude. 
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas 
pelaksanaan dan hasil pengawasan. 
5. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif rnelalui penyelenggaraan 
administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai . 
I. Kewenangan lnspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. 
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal 
sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat 
daerah memiliki kewenangan untuk: 
I. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam 
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 
2. Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/ 
konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat 
Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT . 
3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas 
pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja 
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan 
intern terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan 
Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, 
Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Flores Timur; 
4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah 
yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Organisasi Perangkat 
Daerah dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu 
pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk 
mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara 
optimal; 
6. Menyampaikan basil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan 
dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar 
mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan 
terpadu dan tidak tumpang tindih . 
8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka 
pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme 
APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku-f 4. Monitoring dan Pendampingan: 
a. Monitoring pelaksanaan SPIP pada Organisasi Perangkat 
Daerah; 
b. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Flores Timur; 
c. Monitoring terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten 
Flores Timur, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jendral 
Departemen Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan; 
d. Monitoring terhadap Aksi Penyalahgunaan dan Pemberantasan 
Korupsi; 
e. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya 
good governance. 
7. Badan Pemeriksa Keuangan. 
8. Lembaga Penegak Hukum 
9. Lernbaga Pengawasan Independen dan Masyarakatf Lembaga K. Hubungan Kerja clan Koordinasi Dengan Auditi , 
Pengawasan lain Dan Lembaga Penegak Hukum 
Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi 
pengawasan intern, Inspektorat Daerah dituntut mampu menjalin 
kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak ­ 
pihak terkait, yaitu: 
1. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur; 
2. Inspektorat Propinsi dan lnpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain; 
3. Kementrian Dalam Negeri RI 
4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk 
merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan); 
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama 
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) J. Tanggung Jawab Inspektorat Ka bu paten Flores Timur . 
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat 
Ka bu paten Flores Timur bertanggung jawab untuk: 
1. Meningkatkan dan mengembangkan: potensi, kompetensi dan 
profesionalisme APIP; 
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan 
(PKPT) yang berbasis risiko. 
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya 
pengawasan sehingga dapat menye]enggarakan fungsi pengawasan 
intern secara optimal; 
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara 
obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan 
dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
7. Menyampaikan Laporan hasil pengawasan kepada pihak terkait 
dengan memperhatikan asas kerahasiaan 
8. Pendelegasian wewenang kepada Pejabat dibawahnya yang 
dipandang mampu dan cakap jika Inspektur tidak berada ditempat 
untuk melaksanakan tugas tugas mewakili Inspektur. 
9. Mempertimbangkan resiko di setiap pengambilan keputusan 
dalam melaksanakan tugas Pengawasan. 9. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain 
atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
pengawasan 
b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, 
workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan., pelaksanaan tugas a. Melakukan audiensi dan studi banding f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum 
Bersama APIP se Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Inpektorat 
Kabupaten Lain; Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Audit yang 
mencakup: Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik 
Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan 
Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur: 
a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi 
setiap awal pemeriksaan; 
b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang 
efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif atara APIP 
dengan auditi. 
c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan 
rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan 
secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab. 
d. Menyampaikan hasil pemeriksaan a tau Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP). 
e. Melakukan pendampingan/ asistensi, konsultasi terkait dengan 
peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. 
f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan 
oleh Aparat Pengawas Eksternal 
g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak 
lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan 
melaksanakan inspeksi disiplin pegawai. 
h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi . 
1. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil 
pemeriksaan terhadap pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan, 
Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan. 
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Inspektorat 
Propinsi : 
a. Melakukan koordinas i penyusunan Program Kerja Pengawasan 
Tahunan (PKPT) 
b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi 
Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan . 
c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SOM 
pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan 
Pemerintanan daerah. 
d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas 
pengawasan 
e. Berpart isipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, 
workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan. 
tugas pelaksanaan konsultasi dan c. Melakukan laudiensi 
pengawasan { c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum 
Bersama APIP se Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Kementerian 
Dalam Negeri: 
a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi 
Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya 
koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi 
Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. 
b. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementrian Dalam 
Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional 
pengawasan daerah . 
c. Melakukan pemutakhiran data Tindak Ian jut Hasil pengawasan. 
d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas 
pengawasan 
e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar , loka karya, 
workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan . 
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Kementrian 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi 
Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya 
koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur 
negara. 
b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan 
mekanisme kerja operasional pengawasan daerah. 
c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas 
pengawasan 
d. Menyampaikan lkhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan 
Tahunan 
e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, 
workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan. 
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan lnspektorat 
J enderal di Lingkungan Kernen trian 
a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi 
Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan. 
b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas 
pengawasan 
c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, 
workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan. 
d. Melakukan joint audit. 
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi 
Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan. 
b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas 
penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola 
APIP . • 
----··-- - -- - - -- - - --···· - - - - - - --~ PEM INA TINGKAT I 
NIP. 1970 525 199703 1 007 GA AMA LAMABELA WA Salin an 
KEPA ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON BUPATI FLORES TIMUR, L. Penutup 
Demikian Piagam Pengawasan Intern atau Intern Audit Charter ini 
disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, 
workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan. 
e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum 
Bersama APIP se Provinsi Nusa Tenggara Timur 
f. Melakukan joint audit. 
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Badan 
Pemeriksa Keuangan 
a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak 
lanjut Hasil Pemeriksaan 
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK 
c. Mengkoordinasikan penyampaian managemen letter oleh BPK atas 
pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi. 
d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan 
atas LKPD atau Instansi/unit kerja. 
e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, 
workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan. 
Inspektorat Daerah Flores Timur dengan Penegak Hukum 
a. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum 
berdasarkan rekomendasi Bupati Flores Timur. 
b. Mernberi keterangan ahli terkait dengan point (a). 
ttd •