Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 21?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, BAB XVIII - PENYIDIKAN, Pasal 21 menyebutkan bahwa:

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi ,sebagaimana dimaksud dalam
Undang -Undang Hukum Acara Pidana .
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan
pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan .
(3)Wewenang Penyidik Sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah :
a.Menerima ,mencari ,mengumpulkan ,dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah agar
f 13
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas ;
b.meneliti ,mencari ,dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran pe.rbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
dmemeriksa buku ,catatan ,dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di Bidang
Perpajakan Daerah ;
e.melakukan pengeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan ,pencatatan ,dan dokumen
lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut ;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah ;
g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang ,benda ,dan/atau dokumen yang
dibawa ;
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan daerah ;
i.memanggil orang untuk didengar keterangannya
dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j.menghentikan penyidikan ;dan/atau
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang
perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan .
(4)Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penutut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Rrepublik Indonesia ,sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang -undang Hukum Acara Pidana .