Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN Nomor 7 Tahun 2004.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN Nomor 7 Tahun 2004 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 13, pada BAB II - APBD, Pasal 7 menjelaskan:

(1)Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila ternyata masih terdapat Belanja Langsung atau Belanja Tidak Langsung yang ti mbul akibat adanya pendanaan darurat untuk kepentingan
mendesak dan / atau darurat maka pendanaannya dapat dicukupi dengan melakuka n pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
(2)Kriteria kepentingan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.Bukan merupakan kegiatan normal atau aktivitas Pemerintah Daerah serta tidak diprediksi sebelumnya;
b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.Berada diluar kendali dan / atau pengaruh Pemerintah;
d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria kepentingan mendesak sebaga iman dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan;
b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c.Program dan kegiatan yang anggarannya belum tersedia atau tidak mencukupi;
d.Program dan kegiatan yang timbul akibat adanya kebijakan Kepala Daerah.