Apa bunyi lengkap Pasal 38 dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, pada BAB VII - PENGGUNAAN, Pasal 38 dinyatakan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan penetapanpenggunaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.status
(1)
(4)(2)
(3)Pasal 39Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapanstatus penggunaan barang milik daerahdari Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (1).ë
ketenXn»XEXana ?‘m3k®ud Pada ayat (1)dilakukan terhadapkelengkapan da.nkesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.Dalam halhasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)belummencukupi, Pengelola Barang dapat:a.meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barangyang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barangmilik daerah; dan/ atau
b.melakukan pengecekan lapangan.Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunanyang memihki dokumen kepemilikan atau dokumen lainyang sah.
(1)
(2)
(1)
(2)(1)
(2)(5)
(6)(3)
(4)(1)
(2)
(3)Pasal 40Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39ayat(),Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerahmilik daerah sebaga^ana dimaksud padaayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.P
Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna BarangST™d™aksUd dalam Pasal 37ayat (1I-Bupati “«Wui PengelolaB®ag menerbltkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai asan.
Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan°Ieh Bupati sebagai— dimaksud
„,ba“ï„a.Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan statuspenggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD danperolehan lainnya yang sahkepada Pengelola Barang.b.Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf adilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkandokumen penenmaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.c.Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerahdiajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada PengelolaBarang paling lambat pada akhir tahun berkenaan.Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milikdaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disertai dokumen.Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barangmilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan penelitiansebagaimana ketentuan Pasal 39.H
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah.Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna^8 seba§aimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barangmenerbltkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.
Bagian KetigaPengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah