Apa norma yang terkandung dalam Pasal 53 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, khususnya BAB VI - SWAKELOLA, Pasal 53, memuat:

(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana 
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri 
oleh SKPD sebagai penanggungjawab anggaran, instansi 
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 
(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: 
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya 
manusia serta sesuai dengan tugas pokok SKPD; 
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan 
partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh 
SKPD; 
c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau 
pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; 
d. pekerjaan yang secar a rinci/detail tidak dapat 
dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila 
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan 
ketidakpastian dan resiko yang besar; 
- 53 - 
 
 
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, 
lokakarya atau penyuluhan; 
f. pekerjaan untuk proyek percontohan ( pilot project ) dan 
survei yang bersifat khusus untuk pengembangan 
teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh 
Penyedia Barang/Jasa; 
g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan 
pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan 
sistem tertentu; 
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKPD yang 
bersangkutan; 
i. pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; 
dan/atau 
j. penelitian dan pengembangan dalam negeri. 
(3) Prosedur S wakelola meliputi kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban pekerjaan. 
(4) Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dapat dibentuk 
Tim Swakelola yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana 
dan Tim Pengaw as, dengan uraian tugas dan tanggung jawab 
sebagai berikut: 
a. Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab 
dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja 
dan/atau spesifikasi teknis, menyusun jadwal serta membuat 
rincian biaya pekerjaan yang dituangkan dalam Rencana 
Anggaran Biaya (RAB); 
b. Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, 
membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan 
pelaksanaan pekerjaan; dan 
c. Tim Pengawas mempunyai tug as dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan 
Swakelola. 
(5) Tim Perencana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
berjumlah gasal, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) 
orang, dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas 
pekerjaan. 
- 54 - 
 
 
(6) Tim Perencana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
dapat terdiri dari PPTK serta pejabat atau pegawai yang 
mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai deng an lingkup 
pekerjaan. 
(7) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh: 
a. SKPD penanggung jawab anggaran; 
b. instansi pemerintah lain pelaksana swakelola; dan/atau 
c. kelompok masyarakat pelaksana swakelola antara lain: 
komite sekolah, kelompok tani, Perguruan Tinggi, dan 
lembaga penelitian. 
(8) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.