Apa norma yang terkandung dalam pasal 3 Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945?
Substansi Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana, khususnya BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, pasal 3, memuat:

huruf c, mempunyai tugas merumuska n dan melaksanakan 
kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas tekni s pengelolaan sampah, 
limbah B3 dan non B3; 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padat ayat (1), Bidang 
Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Bera cun (B3) dan Non 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mempunyai fungsi : 
a. penyusunan informasi pengelolaan sampah; 
b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas j enis sampah 
untuk setiap kurun waktu tertentu; 
c. perumusan kebijakan pengurangan sampah; 
d. pembinaan pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan k embali 
sampah dari produk dan kemasan produk serta pendaur ulangan 
sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat; 
e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasa n yang 
mampu diurai oleh proses alam; 
 
 f. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; 
g. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain da n kemitraan 
dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyeleng garakan 
pengelolaan sampah; 
h. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan samp ah; 
i. perumusan kebijakan penanganan sampah; 
j. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemilahan dan pengumpulan 
sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sem entara 
(TPS)/ Tempat Pengolahan Sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R); 
k. penyelenggaraan pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA); 
l. penyelenggaraan pemrosesan sampah akhir; 
m. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah; 
n. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 
o. penetapan lokasi tempat Tempat Pengolahan Sampah (T PS), Tempat 
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrose san Akhir 
(TPA); 
p. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat p engelolaan 
sampah; 
q. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemros esan akhir sampah; 
r. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, p engangkutan 
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggar akan oleh 
swasta; 
s. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkut an sampah dan 
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh s wasta; 
t. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerj a pengelolaan 
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usa ha); 
u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengel olaan sampah; 
v. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpana n sementara 
limbah B3, pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan B eracun (B3), 
pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) 
dilakukan di wilayah Kabupaten, Penimbunan limbah B 3 dalam satu 
daerah Kabupaten dan Penguburan limbah B3 medis; 
w. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan penyimp anan sementara 
limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limb ah B3 
menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah Kabupaten, 
Penimbunan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten da n Penguburan 
limbah B3 medis; 
x. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan s ementara 
limbah B3, pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan B eracun (B3), 
pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) 
dilakukan di wilayah Kabupaten, Penimbunan limbah B 3 dalam satu 
daerah Kabupaten dan Penguburan limbah B3 medis; 
y. pelaksanaan pemulihan pencemaran limbah B3; 
z. penyusunan kebijakan pengelolaan limbah non B3; 
 
 aa. pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah non B3; 
bb. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas ; dan 
cc. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.