Menurut PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 8 Tahun 2010, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang . 
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang. 
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dan pejabat lain yang fungsi dan 
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di lingkungan 
Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan kete ntuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku . 
6. Komisi Pe mberantasan Korupsi yang sela njutnya diseb ut KPK adala h Komisi 
Pembera ntasan Tindak Pidana Korupsi sebagaim ana dimaks ud dalam Undang -
Undang Nomor 30 T ahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
7. Laporan Harta Kekay aan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut 
dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya 
tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, 
termasuk penghasilan, p engeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan 
8. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang 
dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) . 
9. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang wajib meny ampaikan Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).