Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 37 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 45 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 45 Tahun 2017 tentang PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN DAERAH, pada BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 37 menjelaskan:

Pemerintah Daerah berwenang:a.menyusun dan menetapkan rencana indukpembangunan kepariwisataan Daerah
menetapkan destinasi pariwisata Daerah;c.menetapkan daya tarik wisata Daerah;d.melaksanakan pendaftaran, pencatatan, danpendataan pendaftaran usaha pariwisata;
mengatur penyelenggaraan dan pengelolaankepariwisataan diwilayahnya;
memfasilitasi dan melakukan promosi destinasipariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya;
memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitiankepariwisataan dalam lingkup Daerah;
memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yangberada diwilayahnya;
menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadarwisata; dan
mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan danpenyebarluasan informasi kepada masyarakat untukkepentingan pengembangan kepariwisataan.
Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelolasistem informasi kepariwisataan sesuai dengankemampuan dan kondisi Daerah.