Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 pada Pasal 25?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB VI - BANTUAN HUKUM NO NLITIGASI, Pasal 25 menyebutkan bahwa:

(1) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, 
dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup Pemb eri Bantuan 
Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. 
(2) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan: 
a. penyuluhan hukum; 
b. konsultasi hukum; 
c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik; 
d. peneliti an hukum; 
e. mediasi; 
f. negosiasi; 
g. pemberdayaan masyarakat; 
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 
i. drafting dokumen hukum.