Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1945?
Substansi 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1945 tentang , khususnya , Pasal 2, memuat:

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. status tanah dan peruntukan tanah; 
b. pelaksanaan pembangunan perumahan; dan 
c. pengalihan kepemilikan tanah. BAB II 
RUANG LINGKUP Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Muna . 
2. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Muna selaku Pengelola Barang 
Milik Daerah . 
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil 
lingkup Pemerintah Kabupaten Muna . 
(f 4. Pengalihan kepemilikan tanah adalah pemindahtangananan tanah milik Pemerintah 
Kabupaten Muna yang diperuntukan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri 
Sipil dari Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pegawai Negeri Sipil. 
5. Fasilitas umum adalah jalan, jembatan, banjir kanal, alat penerangan umum, jaringan 
listrik, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. 
6. Faailitas sosial adalah sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, tempat 
bennain, tempat olahraga, puskesmas atau klinik, dan lain sebagainya. 
7. Panitia Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen terhadap 
Barang Milik Daerah berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. BAB I 
KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN MUNA. • Menetapkan MEMUTUSKAN: 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
menyediakan fasilitas Pasal 8 
Pemerintah ~?upate~ Muna berkewajiban membangun atau 
umum dan fasilitas sosial di lokasi pembangunan perumahan PNS. Bagian Kedua 
Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Pasal 7 
(1) Tipe bangunan perumahan PNS adalah Tipe 36 dengan luas tanah masing-masing 
kepemilikan seluas 15 m x 10 m (150 m2l. 
(2) Jumlah bangunan yang dibangun sesuai dengan jumlah pemohon. 
(3) Harga bangunan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. (1) Pembangunan perumahan PNS dilakukan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) 
bulan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja . 
(2) Jangka waktu pembangunan perumahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Muna 
dengan pengembang yang disetujui . Pasal 6 • Pasal 5 
(1) Pembangunan perumahan PNS dilaksanakan oleh pengembang yang disetujui oleh 
Bupati atas dasar permohonan yang diajukan oleh pengembang bersangkutan. 
(2) Bupati mengeluarkan persetujuan terhadap pengembang sebagaimana dimaksud pada 
setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Terpadu Pembangunan Perumahan PNS 
terhadap calon pengembang. 
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. Bagian Kesatu 
Pembangunan BAB IV 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN Pasal 4 
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan untuk pembangunan 
perumahan PNS dalam bentuk penjualan , termasuk di dalamnya untuk pembangunan 
fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pasal3 
Tanah lokasi pembangunan perumahan PNS merupakan tanah di bawah penguasaan 
Pemerintah Kabupaten Muna berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00009 seluas 
599, 121 m2 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu meter 
persegi) yang terletak di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa. BAB III 
STATUS TANAH DAN PERUNTUKAN TANAH