Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 15 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 15 Tahun 2018 tentang KODE ETIK BAGIAN LAYANAN PENGADAAN, BAB  VI - PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN, Pasal 14 menetapkan:

(1)
 
Pemeriksaan atas dasar pengaduan dar
i masyarakat, laporan 
Perangkat 
Daerah
, media massa, dan/atau pihak Lain di luar 
Bagian Layanan 
Pengadaan
 
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 
a.
 
Ketua
 
Tim E
tik mengadakan rapat tim etik 
yang dipersiapkan oleh
 
Sekretaris untuk membahas peng
aduan;
 
b. Rapat Tim Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan 
layak atau tidak layak untuk ditindak lanjuti dengan perneriksaaan;
 
c.
 
Apabila
 
tidak layak proses penanganan
 
pengaduan
 
dihentikan dan 
diberikan penjelasan tertulis yang patut kepa
da pihak pengadu;
 
d. Apabila layak proses
 
penangan
an pengaduan ditindaklanjuti 
dengan 
pemeriksaan oleh Sidang Tim Etik, dengan
 
: 
 
1.
 
 
Pemanggilan para pihak;
 
2. 
 
Pengumpulan bukti; d
an
 
3. 
 
Pemeriksaan bukti.
 
e. Sesuai dengan 
hasil pemeriksaan dan 
 
bukti
-
bukti yang ada Tim 
Etik
 
memutuskan 
dan
 
menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode
 
Etik;
 
f. 
 
Apabila 
diputuskan dan
 
ditetapkan bahwa telah terjadi 
pelanggaran
 
terhadap kode etik, maka dalam putusanny
a 
Tim Etik harus 
menc
antumkan Sanksi yang
 
diberikan
 
kepada Pejabat Struktural, dan 
Pokja 
Pemilihan Penyedia
 
Barang/Jasa
 
yang melanggar dapat berupa :
 
1.
 
Te
guran tertulis;
 
2. 
 
Mutasi dari 
Bagian Layanan Pengadaan
;
 
3. 
 
Penghentian tunjangan kinerja daerah paling kuran
g 3 (tiga)
 
bulan;
 
11
 
 
4. 
 
Pen
urunan p
angkat setingkat lebih rendah;
 
 
5. 
 
Pemberhentian Jabatan.
 
g.
 
Keputusan 
Tim Etik 
dilaporkan kepada Bupati untuk 
 
diambil
 
keputusan; 
 
h. Bupati 
a
tau Pejabat 
y
ang
 
d
itunjuk 
m
enetapkan 
p
emberian 
s
anksi
 
b
erdasarkan Keputusan Tim Etik.
 
(2) 
 
Sanksi 
 
sebagaimana dimaksud pada 
huruf 
h
, dikenakan 
berdasarkan
 
tingkat pelanggaran Kode Etik tidak bersifat bertingkat 
d
an 
dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.
 
 
Bagian Kedua
 
Pemeriksaan Atas Dasar 
Temuan