Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor reHUN Tahun 2003?
Norma hukum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor reHUN Tahun 2003 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN, Pasal 3 berbunyi:

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang tidak mempunyai jabatan
tertentu;
b. Pegawai. . .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ralryat yang diberhentikan untuk
sementara atau dinonaktifkan;
c. Pegawai di Lingkungan Kementerian pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang diberhentikan dari
jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan
belum diberhentikan sebagai pegawai;
d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ralryat yang diberikan cuti di luar
tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk
menjalani masa persiapan pensiun; dan
e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2O12 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(21 Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ra}ryat yang diangkat sebagai pejabat
fungsional dan diberikan tunjangan profesi maka
tunjangan kinerja diberikan sebesar selisih antara
tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi pada kelas
jabatan yang sama.
(3) Jika tunjangan profesi yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari tunjangan kineda
pada kelas jabatan yang sama maka tunjangan profesi
yang diberikan.
(4) Ketentuan...
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat
yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan selisih antara tunjangan
kinerja dengan tunjangan profesi pada kelas jabatan yang
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat.