Apa yang diatur dalam WALIKOTA TOMOHON , Nomor logi Tahun 1945 pada Pasal 12?
Berdasarkan WALIKOTA TOMOHON , Nomor logi Tahun 1945 tentang , BAB IV - SISTEM ELEKTRONIK PEMBA YARAN DAN, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

(1) Walikota melalui Kepala Badan berwe nang menghubun gkan alat 
dan/atau sistem pere kam data transaksi usaha sebag aimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk dipasang pada sistem 
yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem 
yang dimili ki oleh Badan . 
(2) W alikota mengenakan sanksi admin istratif kepada Wajib Pajak 
yang tidak bersed ia melakukan pemasangan alat dan/ atau 
sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib 
Pajak sebagaimana dimaks ud pada ayat (1). 
(3) Sanksi Adminis tratif sebagaimana dimak sud pada ayat (2) dapat 
berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pemberhentian semen tara keg iatan ; 
d. pemberhentian tetap kegiatan ; 
e. pencabutan sementara izin; 
f. pencabutan tetap izin; dan/atau 
g. denda admin istratif; 
(4) Ketentuan mengena i tata cara pengena an sanksi adm inistratif 
diatur dalam Peraturan Walikota . 
Pasa l 13 
(1) Data transaks i usaha Wajib Pajak hany a digun akan untuk 
kepe ntingan perpajakan Daerah . 
(2) Data transa ksi usaha Wajib Pajak sebag aimana dimaksu d pada 
ayat ( 1), bersifa t rahas ia dan hanya dapat diketah ui oleh Wajib 
Pajak bersang kutan dan pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan peru ndang-undanga n. '-. 
(3) Untuk melaksanakan Sistem Elektro nik dalam pela poran 
transaksi, Badan dapat melakukan kerjasama dengan pihak 
ketiga. 
(4) Badan dapat melakukan penyesuaian pada menu Sistem 
Elektronik dalam pelaporan transa ksi apab ila terdapat 
perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang 
menjadi dasar perhitungan Pajak. 
Bagian Kedua 
Data Transaksi U saha Wajib Pajak