Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI  PROBOLINGGO Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 22?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI  PROBOLINGGO Nomor 11 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 22 menyebutkan bahwa:

(1)
 
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (2) huruf a, 
mencakup:
 
a.
 
Si
LPA tahun sebelumnya;
 
b.
 
pencairan dana cadangan; 
 
c.
 
hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 
14
 
 
 (2)
 
SiLPA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a antara lainpelampauan 
penerimaan pendapatan terhadap belanja,penghematan belanja, dan sisa dana 
kegiatan lanjutan.
 
(3)
 
SiLPA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 
a.
 
menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebihkecil dari pada
 
realisasi belanja;
 
b.
 
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; 
 
c.
 
mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhirtahun anggaran 
belum diselesaikan.
 
(4)
 
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b 
digunakan untuk menganggarkan pencairan dan
acadangan dari rekening dana 
cadangan ke rekening kas Desadalam tahun anggaran berkenaan.
 
(5)
 
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimanadimaksud pada 
huruf c digunakan untukmenganggarkan hasil penjualan kekayaan 
desa yangdipisahkan.
 
 
Pa
sal 23
 
(1)
 
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (
2) huruf 
b, terdiri dari :
 
a.
 
pembentukan dana Cadangan; 
 
b.
 
penyertaan modal Desa.
 
(2)
 
Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangansebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a untuk 
mendanaikegiatan yang penyediaan dananya tidak 
dapatsekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 
(3)
 
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa.
 
(4)
 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
palingsedikit memuat:
 
a.
 
penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 
b.
 
program dan kegiatan yang akan dibiayai dari danacadangan;
 
c.
 
besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harusdianggarkan;
 
d.
 
sumber dana cadangan; 
 
e.
 
tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 
(5)
 
P
embentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat 
bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa,kecuali dari penerimaan yang 
penggunaannya telah ditentukansecara khusus berdasarkan peraturan 
perundang
-
undangan.
 
(6)
 
Pembentukan dana cadangan seb
agaimana dimaksud pada ayat(2) ditempatkan 
pada rekening tersendiri.
 
(7)
 
Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masajabatan Kepala 
Desa.
 
15
 
 
 Bagian Ketiga
 
Perencanaan APBDesa