Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 1 Tahun 2004?
Norma hukum dalam PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik, Pasal 8 berbunyi:

4. Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas : 
a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya; 
b. Melaksanakan kegiatan dan/ a.tau bersama Lembaga 
Kemasyarakatan Desayang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 
c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 
anggaran belanja kegiatan; 
d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala 
Desa; dan 
f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 
pelaksanaan kegiatan. C· 3. Bendahara Desa selaku Bendahara Kegiatan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 6, mempunyai tugas : 
Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan 
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. c 2. Sekretaris Desa selak.u Koordinator PTPKD mempunyai tugas : 
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, 
perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
APBDesa; 
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APBDesa; 
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa; dan 
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan clan 
pengeluaran APBDesa. d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam 
APBDesa; dan 
e. Melakukan ti.ndakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
APBDesa. • I 
~ NORSAN BUPATI 'MEMPAWAB..f__ KEPALA DESA. . KODE AHGGARAB REALIBASI LEBW/ 
URAlAB KURANG REKENING fRPI fRP) fRP) 
l 2 3 4 s 
1 PENDAPATAN 
1 l P ... - AsU .Desa 
I I 1 Hasil Usaha 
I I 2 Swadaya, Partisipasi den Gotong Royong 
I 1 3 Lain-lain Pendaoatan Asli Desa yang sah 
1 2 p - Transfer 
1 2 1 Dana Desa 
1 2 2 'Bazian dari basil paiak dan retribusi daerah Kabupaten 
1 2 3 Alokasi Dana Desa 
1 2 4 Bantuan Keuanzan 
1 2 4 1 Bantuan Keuangan Provinsi 
1 2 4 2 Bantuan Keuanzan Kabuoaten 
I 3 p- - Lain lain 
1 3 I Hibah dan Sumbanzan dari nihak ke-3 vanz tidak menzikat 
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 
JU1iILA1l PENDAPATAN 00,00 00.00 00,()( 
2 .BEI..4llUA 
2 1 BuumgPen - orruin Pemerinttihan Desa. 
2 1 1 Perurnasilan Tetao dan -: . 
2 l 2 O...,raafoaat Perlmutom.a .PemeriDtah Desa 
2 1 3 Oneraslonal BPD 
2 1 4 Insentlf dan Oneraalonal RT I RW 
2 1 5 K~atan Penetapan dan Penegasan Batas Desa 
I-· 
2 1 6 K~atan Pendataan Profil Desa 
2 I 7 K~atan Pendataan Objek Paiak (PBB) 
Dst •••••.•••••. 
2 :z Be 1anJa. Bulann Pelaksanaan. P. . 
2 2 l Keziatan Pembanzunan dan/ atau Perbaikan Rumah Sehat 
2 2 2 KefZiatan Penzadaan Peneranaan Linakunean Pemukiman 
Dst ....................... 
2 3 Bidana Pembfnaan. :,c. . 
2 3 I Kee:ia.tan Pembinaan TP PKK 
2 3 2 Kegjatan Pembinaan Lembaea Pemberdayaan Masvarakat 
Dst ••••••••••.••• ••••• 
2 4 BfdanaP - - M, - 
2 4 I Kee:ia.tan Pelatihan Kenala Desa dan Peranekat 
2 4 2 Kee:ia.tan Pelatihan BPD 
2 4 3 Keeiatan Pelatihan I.PM Desa 
Dst .............................. 
2 5 Bkla.su, Tak Terduaa 
2 5 I ~adian Luar Biasa/Wabah 
2 s 2 Keadaan Darurat 
JlJMLAH BElAX1A 00.00 00.00 00,0( 
SURPLUS I DEFISIT 00,00 00,00 '00,04 
3 PEMBlAYAAN 
3 l Penerfmaan P .. 
3 l 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana Cadanzan 
3 1 3 Hasil Kekavaan Desa Yang dipisahkan 
3 2 Penaeluaran p. 
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 
JUMLAH PE!fBlAYAAN 00,00 00,00 100,04 
SISA LEBIH I nmu"' ~ PERIIITUNGAN AMiGARA.N 00,00 00,00 100,04 Llll'ORAB REALlBABl l'ELAB&Ul'AAD' MOOARAB PEBDAPAT.Ali' DAN B£LAll'.,A DBSA 
PEl!ERUITAB DESA.·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
TABOJr AJl'GGARA!I ··-·-····-· .. ·-·-·-·-·-·· Lamplran Pemturan Desa 
Romar : 
Tentu&: Laponn ~1lnlhlm Reallaad 
r-, 
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati 
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan 
oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling 
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 
(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l} paling lama 20 {dua puluh) hari kerja sejak 
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Pasal 14 (1) Sekretaris Desa bersama Tim User Siskeudes menyusun dan Entry Data 
Rancangan Peraturan Desa serta Penjabaran APBDesa (RAB) 
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan yang telah ditetapkan, dalam 
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 
(2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa hasil keluaran Aplikasi Siskeudes kepada Kepala Desa. 
(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan 
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 
(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober 
tahun berjalan. Perencanaan