Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI, khususnya BAB 11 - STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN MEKAN ISME KERJA, Pasal 10, memuat:

(1) TKPK Kabupaten mempunyai tugas: 
a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di 
Kabupaten; dan 
b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di 
Kabupaten 
(2) TKPK Kabupaten melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten sebagai dasar 
penyusunan RPJMD Kabupaten di bidang penanggulangan 
kemiskinan; 
b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang 
penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra 
SKPD, Rangcangan RKPD, dan Renja RKPD; dan 
c. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen 
rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan 
kemiskinan. 
(3) TKPK Kabupaten melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap 
pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan 
kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 
b. pengendalian, pemantauan pelaksanaan kelompok program 
penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi 
target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; 
c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan atau 
kegiatan penanggulangan kemiskinan; 
d. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang 
penanggu langan kemiskinan; dan 
e. penyiapan dan penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan 
program dan atau kegiatan program penanggulangan 
kemiskinan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan pencapaian 
program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK 
Provinsi secara periodik. 
Paragraf 2 
TKPK Kecamatan