Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 22 Tahun 2011?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 22 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6 Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam hal
pengelolaan pasar.
7.
8.KasDaerah adalah KasPemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan yang
pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi
pembuangan /pemusnahan sampah rumah tangga, i
perdagangan, usaha jasa, perkantoran, dantempat-tempat umum.
3
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang selanjutnya
disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat
yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari
bahan organik dan anorganik, logam dan non-logam yang dapat
terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan
hewan serta bahan beracun dan berbahaya yang selanjutnya disingkat
B3.
12. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS,
adalah tempat untuk penampungan sampah sementara /transfer
Dipo/ Container baik milik perorangan, milik dinas maupun lainnya
sebelum diangkut ketempat Pembuangan Akhir.
13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah
tempat untuk pembuangan, pengelolaan dan pemusnahan sampah
milik Pemerintah Daerah atau milik atas kerjasama antarDaerah.
14. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejems,
Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha
lainnya.
15. Wajib Retribusi adalah suatu orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merypakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan
persampahan /kebersihan .
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD
atau dokumen yang dipersamakan, adalah Surat Keputusan yang
menentukan jumlah retribusi terutang.
18.
19.
20. Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak
Retribusi Daerah, maka pengaturan mengenat re^busi ^ymian
persampahan/kebersihan melalui Peraturan Daerah KabupatenSurat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD atau
dokumen yang dipersamakan, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) salah satu jenis retribusi
daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retnbusi Pelayanan
Persampahan /Kebersihan.
4
Lampung Timur Nomor 18Tahun 2000 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor 06Tahun 2004.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusidaerah.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk meakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat
ketentuan pidana.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidikan untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itumembuat
terang tindak pidana dibidang retribusi derah yang teijadi serta
menemukan tersangkanya.