Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 41 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 41 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini,yang dimaksud dengan :
1.Daerah adaiah Kota Medan .
2.Pemerintahan Daerah adaiah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seiuas -Iuasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dedam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 .
3.Pemerintah Daerah adaiah Wali
penyelenggara Pemerintahan Daerah
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom .Kota sebagai unsur
yang memimpin
4.Wali Kota adaiah Wali Kota Medan .
5
5.Organisasi Perangkat Daerah ,yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran /pengguna barang .
6.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Medan .
7.Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kota Medan .
8.Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Medan .
9.Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Medan .
10.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Medan .
11.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan .
12.Dinas Ketenagakeijaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota
Medan .
13.Dinas Pekeijaan Umum adalah Dinas Pekeijaan Umum Kota
Medan .
14.Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman ,Dan Penataan Ruang
adalah Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman ,Dan Penataan
Ruang Kota Medan .
15.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota
Medan .
16.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Medan .
17.Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan .
18.Pelayanan Terpadu Satu Pintu ,yang selanjutnya disingkat PTSP
adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap Permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu .
19.Perizinan adalah segala beniuk persatujuan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan .
20 »Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan ,
fasilitas fiskal ,dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan .
21.Pendelegasian Sebagian Wewenang adalah penyerahan sebagian
tugas ,hak,kewajiban ,dan pertanggungjawaban Perizinan dan
Nonperizinan ,termasuk penandatanganannya atas nama pemberi
wewenang .
6
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan ,yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .