Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Nomor 12 Tahun 1999.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan , pada , Pasal 1 menjelaskan:

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG 
PEDOMAN PENGGUNAAN PENDAPATAN J.ASA 
PELAYANAN KESEHATAN YANG BERASAL DARI 
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUK.ADANA 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Menetapkan MEMUTUSKAN : 19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 
2012 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 
. - .... •.. • . 11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus 
diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian 
atau cacat. 
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan 
oleh tenaga medik . 
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang 
penegakan diagnosis terapi. 
14. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di 
Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan 
medik. 
15. Bahan dan alat adalah obat , bahan kimia, darah, bahan radio logi, alat 
dan bahan medis habis pakai dan bahan lainnya untuk digunakan 
langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan 
rehabilitasi . 
16. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas 
pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat -obatan, bahan 
kimia, bahan dan alat medis habis pakai yang digunakan langsung 
dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi. 
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan 
atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, 
diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/ atau 
pelayanan lainnya yang terdiri dari jasa medik, jasa paramedik dan jasa 
manajemen/ pengelola. 
18. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang 
dilaksanakan /diberikan oleh tenaga keperawatan/kebidanan yang 
meliputi asuhan keperawatan/kebidanan dan tindakan 
keperawatan/kebidanan yang mendapat jasa dari kegiatan terse but. 
19. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan 
BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran 
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali . 
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi 
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. 
22. Biaya adalah semua pengeluaran yang mengurangi ek:uitas dana lancar 
untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD. 
23. Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana adalah Rekening 
tempat penyimpanan uang Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang 
dibuka oleh pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana pada 
bank umum menampung seluruh penerimaan pendapatan dan 
pembayaran pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana . 
24. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, 
yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan Bisnis 
program, kegiatan, target kinerja anggaran Rumah Sakit Umum Daerah 
Sukadana . 
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana 
yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Sukadana adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas 
barang/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana . 
Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipergunakan 
untuk Pejabat Struktural sebesar 40% dan Staf Pelaksana sebesar 60%. Pasal 6 Jasa Pelayanan di Instalasi Rawat Inap sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan untuk jasa dokter sebesar 60%, jasa perawat sebesar 32%, 
jasa petugas farmasi sebesar 4% dan jasa petugas gizi sebesar 4%. Pasal 5 Jasa pelayanan di Instalasi Rawat Jalan dan UGO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan untuk jasa dokter sebesar 62,5%, jasa 
paramedis 32,5%, dan petugas farmasi sebesar 5%. Pasal 4 (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan 
untuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sukadana sebesar 
25%. (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan 
untuk jasa pengelola sebesar 5%. (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan 
untuk jasa medis dan paramedis di Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap dan 
UGO sebesar 70%. Paaa13 BAB Ill 
PENGGUNAAN JASA PELAYANAN Penggunaan penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Sukadana ditetapkan sebesar 44% untuk jasa pelayanan dan 56% 
untuk jasa sarana dan operasional. Pasal 2 BABll 
PENGGUNAAN PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAD ANA 26. Rencana Strategik Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana 
yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah 
Sukadana adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi dan misi, 
program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan 
operasional Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. 
27. Tarif adalah imbasan atas barang/ jasa yang diberikan oleh Rumah 
Sakit Umum Daerah Sukadana termasuk timbal basil yang wajar dari 
investasi dana, dapat bertujuan untuk menutupi seluruh atau sebagian 
dari biaya per unit layanan; 
Penggunaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan bahan dan alat habis pakai, 
dana operasional, pemeliharaan, obat, darah, dan administrasi pendukung 
lainnya. Pasal 11 BABIV 
PENGGUNAAN JASA SARA.NA (2) Jasa Pelayanan di ruang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
untuk Tim Anestesi diberikan 65% untuk spesialis anestesi dan 35% untuk 
perawat/kru anestesi. (1) Jasa pelayanan di ruang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
untuk Tim Operator diberikan 65% untuk dokter operator dan 35% untuk 
perawat/kru operasi. Paaal 10 (2) Jasa Pelayanan di ruang operasi atau tindakan yang melibatkan anestesi 
dalam hal belum terdapat dokter spesialis anestesi jasa pelayanan 
diberikan 60% untuk dokter operator, 20% untuk perawat/kru operasi, 
dan 20% perawat/kru anestesi. (1) Jasa Pelayanan di ruang operasi atau tindakan yang melibatkan anestesi 
dalam hal sudah terdapat dokter spesialis anestesi jasa pelayanan 
diberikan 70% untuk dokter operator dan perawat operator, 30% diberikan 
kepada dokter anestesi dan perawat/kru anestesi. Paaal 9 (3) Dokter penanggungjawab instalasi penunjang medis ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Direktur. (2) Dalam hal belum terdapat dokter spesialis penunjang medis maka jasa 
pelayanan diberikan untuk dokter penanggungjawab sebesar 20%, dokter 
pengirim 20% dan paramedis 60%. (1) Jasa Pelayanan pada Instalasi Penunjang Medis, jasa pelayanan diberikan 
untuk dokter spesialis penunjang sebesar 40% dan paramedis sebesar 
60%. Pasal 8 Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipergunakan 
untuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Sukadana yang diangkat oleh Kepala Daerah yang pengaturannya 
ditetapkan oleh Direk:ur/Pimpinan BLUD RSUD Sukadana. Pasal 7 
BERITA DAERAH KABU PATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR I WAYAN SUT ARJA SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Diundangkan di Sukadana 
padatanggal 2013 ERWIN ARIFIN Diteta pkan di Sukadana 
pada tanggal 22 Clpri l 2013 
BUPATI LAMPUNG TIMUR Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundan gan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupate n Lampung 
Timur. Peraturan Bup ati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januar i 2013. Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bup ati ini akan diatur lebih lanjut 
oleh Direktur/Pimp inan Badan Layana n Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daera h Sukadan a sesuai dengan peraturan perundang-u ndangan. Pasal 12 BAB V 
PENUTUP