Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 6 Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 6 Tahun 2010 tentang KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU, khususnya BAB II - BATAS MAKSIMUM JUMLAH SPP-UP, SPP-GU DAN, Pasal 4, adalah:

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) 
tersebut di atas dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian 
uang persediaan. 
(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. surat pengantar SPP-UP; 
b. ringkasan SPP-UP; 
c. rincian SPp-UP 
d. salinan SPD; 
e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk 
keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan 
f. lampiran lain yang diperlukan