Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 131 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002.
Redaksi dari NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., pada , Pasal 131 menjelaskan:

(1) Perpanjangan SLF ba.ngunan gedung eebagaimana 
dimaksud dalaJn Pasal 126 diberlakukan untuk 
bangunan gedung yang ~la.h dimanfaatkan dan masa 
berlaku SLF hahis. 
(2) Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana di.maksud 
da1am ayat ( 1) yaitu: 
a. untuk bangu11an gn1ung hunian rumah tinggal 
tunggal sederhana dan rumah deret sederhana 
tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk 
perpanjangan SLF); 
b. untuk baagunan gcdung hunian rumah tinggal 
tunggal dan nunah deret sampai dengan 2 (dua) 
lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua 
puluh) tahun; dan 
c. untuk untuk bangunan gedung hunian rumah 
tinggal tidak sederhana, bangunan gedung 
lainnya pada umumnya dan bangunan gedung 
tertentu ditetapkan dalam .iangka waktu 5 (lima) 
tahun. 
(3) Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung 
sebagaimana dnnaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling Jambat 60 (enam puluh) hari kalender &ebelum 
berkhimya ma:N1 berlaku SLF dengan memperhatikan 
ketentuan M~imana dimaksud pa.da ayat (I). 
. :~ (11 Pelestarian bangunan gcdung meliputi kegiatan 
penetapan dan pemanfa.atan, perawatan dan 
pemugaran dan kegiatan pengawasannya eesuai 
dengan kaidah pelestari&n. 
(2) Pelest.arian bangunan gedung sebagaimana. dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan 
menjamiD kelaikan fungsi bangunan gedung dan 
lingkungannya lle1JUai dengan peraturan penmdang- 
undangan. Pasal 134 Paragraf7 
Pelesbllian Paragraf6 
Pengawasan Pemanfa.atan Bangunan Gedung 
Paeal 133 
Pengawasa.n pemanfaatan bangunan gedung dilakulum 
oleh Pemerin1ah Daerah: 
a. padei. aaat pengajuan perpanjangan SLF; 
b. adanya. laporan dari masyarakat; clan 
c, adanya indibsi perubahan fungsi dan/atau 
bangunan gedung yang membahayakan lingkungan. Tata cara perpanjangan SLF diatUr lebih lanjut dalam 
Pcraturan Bupati. Pasal 132 d. fotolmpi JMB bangunan gedung atau 
perubahannya; 
e. fotokopi dokumen status hak atas tanan; 
r. fotokopi dokumen status kcpcmilikan bangunan 
gedung; 
g. n!komendasi dari mstansi teknia yang 
bertanggungjawab di bidang fungsi khusus; dan 
h. dolcumen SLF bangunan gedungyang terakhir. 
(6) Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling Jama 30 
(tiga. puluh) hari setelah diterimanya pennohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (51. 
(71 SLF diaampaikan kepada pemohon aelambat- 
lambalnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
penerbitan pcipanjang,an SLF. 
r=: ( l) t::Jangunan gedung dan lingkungannya dapat 
diretapkan sebaga.i bangunan cagar budaya yang 
dilindungi dan dilestarikan apabila tel.ah berumur 
paling sedilcit 50 (lima puluh) tahun atau mewakili 
masa gaya sekurang-k:urangnya 50 (liJna puluh) 
tahun, serta dianggttp Plempunyai rlllai penting 
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan termasuk 
nilai arsitektur den teknologinya serta memilild nilai 
budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 
(21 Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat 
mengusulkan bangunan gedung dan lingkungannya 
yang memenuhi syarat sebapimana dimaksud pada 
untuk ditet.a.pkan sebegai bangunan cagar 
budaya yang dilindungi dan dilestarikan. 
(3) Bangunan gedimg dan lingkungannya sebagaimano 
dimaksud pada ayat (1) sebelum diusulkan 
penetapannya harus telah mendapat pertimbangan 
dari tim ah.Ii pelestarian bangunan ge4lung clan basil 
dengar pendapat maayarakat dan harue inendapat 
pP.rAA11ljuan dari pP.milik hAngunAn gedung. 
(4) Bangunan gedung yang diuaulkan untuk ditetapk.an 
sebagai bangunan gedung yang dilindungi dan 
dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri 
tttais; 
a. klasilika$i utama yaitll bangunen gedung dan 
lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali 
tidak boleh diubah; 
b. klasifikasi madya yaitu bangunan ge4iung dan 
lingkungannya yang bentuk fisiknya dan 
eksteriomya s.ama sekali tidak boJeh diubah, 
namun tata ruang dalamnya sebagian dapat 
diubah tanpa mengurangi nilai perlindungan dan 
pelestariannya; 
c, klasifikasi pratama yaitu bangunan ge<lung dan 
lingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh 
diubah !IE'hagien tanpa :mengurangi nilai 
perlindungan dan pelestariannya serta tidak 
menghilangkan bagjan utama bangunan gedung 
tersebut. 
15) Pemerintah Daerah melalui tnstansi terkait mencatat 
bengunan gedung dan lingkUngannya yang 
dilindungi dan dileete.rikan aertil kebemdaen 
bangunan gedung dimaksud menurut klasifikasi 
sebagaimana dbnaksud pada ayat (4). ,-... Paragraf8 
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung 
Cagar Budaya yang Dilestarikan 
PARAI 135 
- . --- ----------- (6) Kcputusan penetapan bangunan gedung dari 
lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan 
sebagaillUU18. dimakaud pada ayat (5) disampaikan 
secara tertulis kepada pemilik. 
Paragrsf9 
Penyelenggaraan BanRUnan Gedung Cager 
Budaya yang Dilestarikan 
Pasa1136 
(1) Penyelenggaraan bangunan gedung ca.gar budaya 
yang dilcstarikan harus IDCngikuti prtnsip: 
a. sedilcit mungkin melakukan perubahan; 
b, sebanyak mungldn mempertahankan keaslian; 
dan 
c. tlndakan perubahan dilakukan dengan penuh 
kehati-hatian. 
(2) Penyelenggara. sebagaimana dimaksud pads ayat (2) 
t.erdiri atas: 
a. J)<'!l'TlP.rintah pusar, pemerintah provinai. atau 
pemerintah kabupaten dalam hal ba.ngunan 
gedung cagar budaya dimiliki oleh negara/ 
daerah; 
b. pemilik bangunan gcdung cagar budaya yang 
berbadan hukum atau perseorangan; 
c. pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung 
cagar budaya yang berbadan hukum atau 
perseorangan; dan 
d. penyedia jasa yang kompeten dalam bitllmg 
bangunan gedung. 
(3) Penyelengsaraan bangunan gedung cagar budayo. 
yang dilestarikan meliputi kegiatan: 
a. persiapan; 
b. perencanaan t.eknis; 
e. pelakaan.a.an; 
d. pemanfaatan; dan 
e. pembongkaran. 
(4) Kegiatan persiapa.n sebaoimana dimaksud pada 
huruf a diJakukan melalui tabapan: 
a. .kajian identttikasi; dan 
b. usulan penanpnan pclestarian. 
(5) Perencanaan telmis bangunan gedung cagar budaya 
yang dilestmikrut seba.gaimana diinaksud pada 
huruf b dilakukan me1alui tahapan: 
a. penyiapan dokumen rencana teknis pelindungan 
bangunan gedung cagar budaya; dan 
b. penyiapan dokumen rencana teknis 
pcnganbangan clan pemanfaetan bangunan 
gedung cagar huda~ ~suai denga.n fungsi yang 
ditetapkan. 
(11 Pembongkara.n bangunan gedung meliputi kegiatan 
penetapan pembongkaran dan pelaksana.an 
pembongkamn bangunan gedung, yang dilalcuknn 
dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran 
secara umum serta. memanfaatkan ilmu pengetabuan 
dan teknologi. 
(2) Pembongkara.n bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11 harus dilaksanakan secara 
tcrtib dan memperttmbangkan keamanan, 
lceselamatari masymaka.t dan lingkungannya. Pas.el 138 Bagian Kellina 
Pembongkaran 
Paragraf 1 
Umum .,..-.. Ketentuan lcbih lanjut m.engenai penyclenggaraan 
bangunan gedung cagar budaya diatur dalam P~rsihnan 
Bupati. Pasal 137 (6) Pelakaanaan bangunan gedung cager b1ulaya yang 
dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c meliputi pekerjaan: 
a. anitektur; 
b. atruktur; 
e. utilitaa; 
d. lanskap; 
e. tata ruang dalam/interior; dan/atau 
r. pek:erjaan khusus lainnya. 
(7) Pela.ksana.an pemugaran bangunan gedung cagar 
budaya yang dilestarikan dilakukan sesuat ketentuan 
pera.turan perundang-undangan. 
(B) Bangunwi ~ung cagar budaya yang dilestartkan 
dapat climanfaatkan oleh pemilik, pengguna 
dan/atau pengeloJa setelah bangunan dinyatakan 
laik fungsi dengan harus melakukan pemeliharaan, 
perawatan clan pemeri.ksaan berkala. berdasarkan 
pcraturan perundang-undangan. 
(9) Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya 
sebagaimana dimakaud pe.da ayat (3) huruf e dapat 
dilakukan apabila tenlapat keruaakan struktur 
bangunan yang tidak dapat diperbaiki 1agi. serta 
membahayakan pengguna, masyarakat dan 
lingkungan. 
···.-. Ill PemerintAh dan/atau Pemerintah Daerah 
mengidentifika.ai bangunan gcdung yang akan 
ditetapkan untuk dihongkar bP.m11sarksm hasil 
pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat. 
(2) Bangunan gedung yans dapat dibongkar 
sebagaimana djmaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bangunen gedung yang tidak laik fungsi dan tidak 
dapat diperbaiki lagi; 
b. bangunan gedung yang pemanfaatannya 
menimbulkan bahaya bagi pengguna, Jnal$)'Al"akat 
dan lingkungannya; 
c. bangunan gedung yang tidak memiliki IMB; 
dan/atau 
d. bangunan gedung yang pemililmya menginginkan 
tampilan beru. 
(3) Pemerintah Daerah menyampailcan basil identiilkasi 
sebagaitna.na. dimak3ud pada ayat (I) kepada 
pemilik/pP.nggunS11 lulngunan geclung yang akan 
ditetapkan untuk dibongkar. 
(4) Benla.sarksn ha.sil identifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), pemilik/pengguna/pengelola bangunan 
gedung wajib melakukan pengkajian teknis dan 
menyampaikan lutsilnya. kepada Pemerinta.h Daerah. 
(5) Apabila basil pengkajian tersebut sesuai dengan 
ketentuan sebagalmana diuiaksud ptUhl ayat (2) 
Pemerintah Daerah m.enetapkan bangunan gedung 
tenebut untuk dibonldcar dengan surat penetapan 
pembongkaran atau surat pesetujuan pembongkaran 
dari Bupati yang memuat batas waktu dan prosedur 
pembonglauan serta sanksi atas pclangg8l'all yang 
terjadi. 
(6) Dalaan hal pemilik/pengguna/pengelola bangunan 
gedung tidak mela.ksanakan perintah pembongkaran 
sebe.gaimana dimaksud pada ayat (5), pembongkaran 
akan dilakukaD oleh .t'emertntah Uaerah ates beban 
biaya pemilik/pengguna./pengelola Da.ngunan 
Gedung. kecuah bagi pemilik bangunan rumah 
tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkarannya 
menjadi beba.n Pemerintah Daerah. .~ Paragraf2 
Penetapan Pembongkaran 
Pasa.l 139 (3) Pembongkaran bangunan gedung geohagaimena 
dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan 
ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan 
pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali 
bangunan gedung fungsi khuous oleh Pemerintah. 
(2) Pembongkaran bangunan gedung yang menggunakan 
peralatan berat dan/atau bahan peledak harus 
dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran 
bangunan gedung yang mempunyai sertifikat 
keahlian yang sesuai. 
(3) Pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung yang 
tidak melaksanakan pembongkaran dalam hAtsu:i 
waktu yang ditet.apkan da1am surat perintah 
pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran 
d.i.hl.kulutn uleh Pemerintah Daerah at.as beban biaya 
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung. Paragraf4 
Pelaksanaan Pembongkaran