Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 79 Tahun 2017 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, BAB V - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 
a, adalah unsur pimpinan yang melaksanakan tugas teknis 
operasional pengadaan, perbanyakan dan pengembangan 
sumber daya perbenihan dan pembibitan tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan, peternakan dan layanan kesehatan 
hewan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kegiatan UPT; 
7 
b. melaksanakan perbenihan/pembibitan tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan peternakan agar dapat 
menghasilkan bibit atau benih yang unggul; 
c. pembinaan terhadap usaha perbenihan/pembibitan tanaman 
pangan, hortikulturan dan peternakan yang dilakukan oleh 
masyarakat; 
d. penyediaan dan pendistribusian benih/bibit tanaman; 
e. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul nasional 
maupun varietas lokal; 
f. pelaksanaan fasilitasi layanan kesehatan hewan; 
g. pengelolaan data bibit dan benih tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan, peternakan dan layanan 
kesehatan hewan; 
h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT; 
dan, 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha