Jelaskan isi kandungan Pasal 175 dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, ketentuan pada BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 175 berbunyi:

(1) Persetujuan atas permohonan KSP seb agaimana dimaksud dalam Pasal 
174 ayat (1) d iberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia 
pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan memper timbangkan hasil 
penilaian. 
(2) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut, 
Pengelola Barang member itahukan kepada Pengguna Barang disertai 
dengan alasan . 
(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan . 
(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 
memuat : 
a. objek KSP; 
b. peruntukan KSP; 
c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran 
nilai investasi pemerintah ; 
d. minimal besaran kontribusi tetap; 
e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan 
f. jangka waktu KSP . 
(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Bupati menetapkan kepu tusan pelaksanaan KSP. 
(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada 
, para pihak menandatangani p erjanjian KSP dilakukan paling 
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan 
pelaksanaan KSP. 
(7) Surat persetu juan KS P dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku 
apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak 
ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP. 
(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6), 
dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi 
tetap tahun pertama.