Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 4 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 24?
Pasal Pasal 24 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 4 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, pada BAB XVII - PENYIDIKA N, menyatakan:

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
agar keterangan atau laporan ter sebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;
b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana tersebut;
-12-
c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Ba dan
sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
d.memeriksa buku -buku, catatan -catatan, dan dokumen -dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terha dap
bahan bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;
g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada
saat penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
pribadi dan ata u dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j.menghentikan penyidikan;
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) membuat berita acara tentang:
a.Pemeriksaan tersangka;
b.Pemasukan rumah;
c.Penyitaan benda;
d.Pemeriksaan surat;
e.Pemeriksaan saksi;
f.Pemeriksaan ditempat kejadian.
(4)Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.