Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI, pada BAB 11 - STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN MEKAN ISME KERJA, Pasal 7 menjelaskan:

(1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf b berkedudukan di Kecamatan. 
(2) TKPK Kecamatan ada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten. 
(3) Camat dalam melaksanakan strategi dan program perccepatan 
penanggulangan kemiskinan mengusulkan TKPK Kecamatan 
kepada Bupati. 
(4) Berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 
, Bupati menetapkan TKPK Kecamatan. 
(5) TKPK Kecamatan bertugas melalukan fasilitas dan koordinasi 
penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan. 
(6) TKPK Kecamatan berfungsi sebagai koordinator TPK Desa. 
(7) TKPK Kecamatan terdiri atas unsur aparatur kecamatan, Tenaga 
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan, Pendamping Penyuluh 
Lapangan (PPL), Kepala Puskesmas, Tenaga Kesehatan/Sanitarian, 
Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Koordinator Statistik 
Kecamatan, TP-PKK Kecamatan, Penilik Sekolah dan Pemangku 
Kepentingan Lainnya. 
(8) Susunan Organisasi TKPK Kecamatan, terdiri atas: 
a. Penanggung Jawab Camat 
b. Ketua Sekretaris Camat 
c. Sekretaris Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 
dan Sosial Budaya 
d. Seksi-Seksi: 
1) Pemutakhiran Data: 
Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa 
Koordinator Statistik Kecamatan, Tenaga 
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan, 
Pemangku Kepentingan Lainnya. 
2) Penanganan Pengaduan Masyarakat: 
Ketua Kepala Seksi Pemerintahan Umum, 
Ketentraman, Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat 
Kepala Seksi Pelayanan Umum, TP-PKK, 
Penilik Sekolah, Pemangku Kepentingan 
Lainnya. Anggota Ketua 
Anggota 
3) Pemberdayaan dan Pendampingan: 
Ketua Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, 
Ekonomi dan Pembangunan. 
Anggota Kepala Puskesmas, Tenaga 
Kesehatan/Sanitarian, Pendamping 
Penyuluh Lapangan, Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana, Pemangku 
Kepentingan Lainnya. 
Paragraf 3 
Kelembagaan TPK Desa