Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, pada BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, Pasal 12 menjelaskan:

Sratiflkasi ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah DaerahUPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan/ataub.Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;c.Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;d.Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; ataue.Dimusnahkan.
Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formuliryang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Bupati ini