Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 6 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 6 Tahun 2018 tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENG AH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yan g 
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan 
sumberdaya-sumberdaya industri sehingga menghasilka n 
barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat leb ih 
tinggi termasuk jasa industri. 
2. Pelaku Industri adalah orang atau badan yang melaku kan 
pembangunan atau kegiatan industri. 
3. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang 
selanjutnya disebut RPIP Tahun 2018-2038 adalah 
dokumen perencanaan pembangunan Industri Provinsi 
Sulawesi Tengah untuk periode 2018-2038. 
4. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencana an 
yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di 
Kabupaten/Kota. 
 
3 
 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi 
Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur 
Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 
7. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 
8. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. 
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Tengah. 
10. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.