Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 26 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor lfl Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor lfl Tahun 2018 tentang TATA NASKAH DINAS, pada BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN, Pasal 26 menjelaskan:

(1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 
a. surat biasa ; 
b. surat keterangan ; 
c. surat perintah ; 
d. surat izin; 
e. surat perintah ruaas: 
f. surat keterangan melaksanakan tugas ; 
g. nota dinas ; 
h. lem bar disposisi ; 
1. telaahan staf; 
J. laporan ; 
k. rekomendasi ; dan 
I. memo. 
(2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi : ,. 
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan ; dan 
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
terdiri atas : 
1. surat edaran ; 
2. surat biasa ; 
3. surat keterangan ; 
4. surat perintah; 
5. surat izin; 
6. surat perintah tugas ; 
7. surat keterangan melaksanakan tugas ; 
8. nota dinas ; 
9. lembar disposisi; 
10. pengumuman ; 
11. telegram ; 
12. berita acara ; 
13. piagam ; dan 
14. serifikat . •