Jelaskan isi kandungan Pasal 44 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, ketentuan pada BAB XI - PENYIDIKAN, Pasal 44 berbunyi:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh 
PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan penanaman modal. 
(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(4) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PPNS berwenang: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau 
badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan usaha 
sehubungan dengan tindak pidana; 
d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana; 
 
 
 
22 
 g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(5) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.