Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam NOMOR 11 TAHUN 2018 Nomor 100/05/TPDP-KS/2017 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam NOMOR 11 TAHUN 2018 Nomor 100/05/TPDP-KS/2017 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Desa Persiapan, pada BAB III - PEMERINTAHAN DESA, Pasal 8 dinyatakan:

( 1) Keuangan Desa persiapan bers umber dari batuan 
keuangan Pemerin tah Daerah Kabupaten , bantuan 
Keuangan Pemerintah Provinsi dan Sumber lainn ya yang 
sah dan tidak mengikat ; 
(2) Dalam pelaksanaan tugas penja bat Kepala Desa 
persiapan menyusu n rencana kerja pembangunan Desa 
persia pan dengan mengikutsertakan partisipasi 
masyarakat Desa pers iapan . 
(3) Rencana kerja pemba ngunan Desa persiapan yang telah 
disus un disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk 
dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belan ja Desa induk sebagai bagian 
kebutuhan anggaran belanja Desa pers iapan. 
(4) Penja bat Kepala Desa persia pan ikut serta dalam 
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagian Kedua 
Keuangan dan Pembangunan Desa Persia pan Pasal 7 
Dalam menjalankan tugasn ya Penjabat Kepala Desa 
Persia pan wajib mengikutsertakan partisipasi masyarakat 
Desa setempat . h. pembukaan akses perhubungan antar Desa; 
1. menfasilitasi penyelenggaraan Pemi lihan Kepala Desa 
Definitif ; 
j. menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Desa 
Persiapan ; dan, 
k. melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa 
Persia pan setiap 6 ( enam) bulan kepada Bu pati 
melalui Camat dan Kepala Desa induk. 
(5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
dengan Keputusan Bupati . 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal: 
a. pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan Desa dan pela yanan publik Desa berkewajiban Camat melalui Dae rah Pemerintah Pasal 11 BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENG A WASAN Pasal 10 
Lembaga Desa 
Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman 
dapat membentuk lembaga-lembaga kemas yarakatan Desa 
dengan mengacu pada peraturan perundang -undangan. Pasal 9 
( 1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa 
persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa induk. 
(2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa 
persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sekadau , dan dapat dibia yai oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi. induk. 
(5) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan , 
terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk , 
pengelolaann ya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa 
persiapan . 
(6) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional 
paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa induk.