Apa substansi hukum dari Pasal 14 Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 1964?
Materi muatan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM " antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara, Pasal 14, adalah:

Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pembangunan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di 
Kecamatan; 
b. penyusunan program dan melaksanakan bimbingan di bidang 
pembangunan; Seksi Pemerintahan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan 
kearsipan; 
b. penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan 
inventaris Kecamatan; 
e, penyusunan program dan urusan rumah tangga Kecamatan; 
d. penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 
Kecamatan; 
e. penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan 
pemerintahan umum; 
f. penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka 
pembinaan wilayah dan masyarakat; 
g. penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
pemerintahan; 
h, penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang 
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; 
i. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang 
kependudukan dan catatan sipil serta admlnistrasi pertanahan. 
Bagian Keempat Pasal13 Bagian Ketiga 
Seksi Pemerintahan; ... urusan ketatausahaan, kehumasan, administrasi umum dan 
kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM),. 
Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub-bagian umum dan 
Kepegawaian; 
(2).Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 
1. Menyiapkan bahan, konsep naskah Dinas sesuai arahan dari 
Sekertaris; 
2. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang 
menjadi tanggung jawabnya; 
3. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan 
pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekeraris; 
4. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan 
inventarisasi asset-aset baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak dilingkungan Kecamatan -5- 
• Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan 
mengawasl pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan 
fungsional; 
• Melakukan koordinasi dalam rangka peegakan hukum dan 
penggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan 
kualitas Ungkungan; 
• Melakukan pendataan dan koordinasi dalam rangka pengendafian 
bangunan di sepanjang bantaran sungai; 
• Melakukan monitoring pelaksanaan dan koordinasi terkait penegakan 
Peraturan Daerah; 
• Menyiapkan bahan penerbitan Surat ljin Keramaian; 
• Memonltoring dan melakukan evaluasi situasi ketentraman dan 
ketertiban lingkup Kecamatan secara berkala; 
• Menyusun laporan tertulis atau situasi dan kondisi Kecamatan tiap 
bulan, atau setiap saat diperlukan pada pimpinan Seksi Ketentraman dan Ketertiban : 
Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya. 
Untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai 
fungsi; Pasal16 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasal15 
Seksi Kesejahteraan Sosial : 
Untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi 
a. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang kesejahteraan sosial; 
b. penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang 
keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan 
masyarakat; 
c. penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan 
shodaqoh; 
d. penyusunan program dan pengumpulan bahan. 
Bagian Keenam ; c. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang 
d. pembangunan; 
e. penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan 
pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana 
fisik Jingkungan Kecamatannya. 
Bagian Kelima 
Seksi Kesejahteraan -6- 
:. Kepala Camat. Sekretaris, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; Pasal24 BABV 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN Dalam melaksanakan tugas, Kepala Camat dibantu oleh Satuan Organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya 
wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 23 Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula 
kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. Setlap laporan yang diterima oleh Kepala Camat dari bawahannya, wajib 
diolah dan dlgunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. 
Pasal22 Sekretaris. Kepala Seksi wajib menglkuti dan mematuhl petunjuk dan 
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya. 
Pasal21 Kepala Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 
Pasal20 Kepala Camat mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
Pasal19 Pasal18 Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris, Seksi, di lingkungan Camat 
wajlb menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang balk Pasal17 ; BABIV 
TATAKERJA -7- 
-I 
MANI 
~·~~~~""n· KABUPATEN MUNA BARAT 
NOMOR : 2015 2015 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan 
penempatanya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna Barat. Pasal27 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut 
dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pasal26 BABVI 
KETENTUAN PENUTUP Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku. -· . Pasal25 -8- 
---------- CAMAT 
SEKRET ARIA T 
KELOM POK JABATAN I 
FUNGSIONAL I I 
SUBIBAG. SUB BAG. 
UMUMOAN PENYUSUNAN 
KEPEGAWA IAN PROG& 
PELAPORAN 
I I I 
SEKSI SEKSI SEKS/ SEKSI 
PEMER INTAHAN EKONOMIDAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 
PEMBANGUN AN KETENTRAMAN DAN 
KETER TIBAN 
DESAJKELURAHAN BAGAN 
STRUKTUR ORGANISASI KECAMA TAN 14 TAHUN 2015 
10 JANUARI 2015 NO MOR 
TANGGAL : PERATURAN BUPATI MUNA BARA T LAMPIRA N