Apa substansi hukum dari Pasal 8 dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006?
Materi muatan dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge lolaan Barang Milik Negara /Daerah sebag aimana telah, khususnya , Pasal 8, adalah:

(1) Kepala SKPD adalah Pengguna Barang Milik Daerah. 
(2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran bara.ng milik daerah bagi 
satuan kerja pera.ngkat daerah yang dipimpinnya; 
· b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Bara.ng Milik Daerah 
. yang diperoleh dari beban Anggara.n Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
peroleban lainnya yang sah; 
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang bera.da 
dalam penguasaannya; 
d. menggunakan bara.ng milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja pera.ngkat daerah 
yang dipimpinnya; 
e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang bera.da dalam 
penguasaannya; 
f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik 
7 Pasal 7 
(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. 
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan 
bertanggung jawab: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik 
daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; 
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; 
e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan 
persetujuan DPRD; 
f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang 
milik daerah sesuai batas kewenangannya; 
g. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah 
dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan 
h. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerjasama 
penyediaan infrastruktur 
(3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah, 
(4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: 
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; 
b, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/pera.watan 
Barang Milik Daerah; 
c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Bara.ng Milik Daerah 
yang memerlukan persetujuan Bupati; 
d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 
penghapusan Barang Milik Daerah; 
e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Bara.ng Milik Daerah yang telah 
disetujui oleh Bupati atau DPRD; 
f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang· Milik Daerah; 
dan 
g. melakukan pengawe.san dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik 
Daerah. BAB II 
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
8 Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD clan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau 
bangunan; 
g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang 
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fu.ngsi 
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak 
dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 
h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; 
i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan 
Barang Millk Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan 
j. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang (Pengguna Semesteran dan 
Laporan Barang Pengguna Tahunan) yang berada dalam penguasaannya 
kepada Pengelola Barang. 
(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pejabatyang ditunjuk selaku Kuasa 
Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggungjawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang 
dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
b. melakukan pencatatan dan inventarlsasi barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya; 
c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang 
dipimpinnya; 
d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya; 
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik 
daerah yang ada dalam penguasaannya; dan 
f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran) 
dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam 
penguasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
bersangkutan. 
(4) Penyimpan Barang bertugas: 
a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; 
b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima; 
c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen 
pengadaan; 
d. mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang; 
e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan, 
f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang millk 
daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
(5) Pengurus Barang bertugas: 
a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang, 
Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris, sesuai 
kodefikasi clan penggolongan barang milik daerah; 
b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/ diperbaiki 
kedalam kartu pemeliharaan; 
c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang 
Pengguna Tahunan serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada 
di SKPD pada pengelola; dan 
d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak 
dipergunakan lagi. 
9 Pasal 11 
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perenceneen Kebutuhan dan 
penganggaran Barang Milik Daerah diatur dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang 
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama pengguna Barang 
dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/ a tau Pengelola 
Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah. 
(4) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan 
Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 
barang milik daerah. 
(5) Oaftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. (2) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang. Pasal 10 
(1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajuakan 
oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan kantor yang 
dipimpinnya . (7) Stander harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6)Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. (S)Stander barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a 
dan huruf b, ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan dinas teknis 
terkait. (4) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk 
penghapusan, berpedoman pada: 
a. stander barang; 
b. stander kebutuhan; d.an/ atau 
c. standar harga. (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah 
satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan 
anggaran untuk kebutuhan baru (new initiatiue) dan angka dasar (baseline) serta 
penyusunan rencana kerja dan anggaran . Pasal 9 
(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan 
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta 
ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; 
(2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan 
penghapusan Barang Milik Daerah . BAB III 
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENOANOOARAN 
10 Pasal 19 
Barang Milik Daerah yang ·telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna 
Harang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Harang lainnya dalem jangka 
waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Harang Milik Daerah 
tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati