Apa substansi hukum dari Pasal 27 NOMOR    09  TAHUN  2011 Nomor 09 Tahun 2011?
Materi muatan NOMOR    09  TAHUN  2011 Nomor 09 Tahun 2011 tentang PAJAK REKLAME, khususnya BAB XVI - KETENTUAN KHUSUS, Pasal 27, adalah:

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala 
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib 
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk 
menjalankan ke tentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daerah. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga 
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu 
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daerah. 
(3) Dikec ualikan dari ketentuan sebagimana dimak sud pada ayat (1) 
dan ayat (2) a dalah : 
a. Pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau 
saksi ahli dalam sidang pengadilan; 
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk 
memberikan keterang an kepada pejabat lembaga negara atau 
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan 
dalam bidang keuangan daerah. 
(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin 
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar 
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau 
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara 
pidana atau perdata, atas permintaan hakim ses uai dengan 
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat 
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada 
, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan 
keterang an Wajib Pajak yang ada padanya. 
(6) Permintaan hakim seb agaimana dimaksud pada ayat (5) harus 
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan 
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata 
yang bersangkutan dengan keterangan yang dimi nta.