Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Ketentuan dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, Pasal 6 menetapkan:

Segala hal yang berkaitan dengan akibat 
pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat di Timor 
Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan 
ini diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum 
nasional dan hukum internasional yang berlaku.
- 68 -Pasal 7
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.
 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 19 Oktober 1999
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
- 69 -PASAL 4
KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/2003
- 71 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
 
KETETAPAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR XXIX/MPRS/1966
TENTANG
PENGANGKATAN PAHLAWAN AMPERA
- 73 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : XXIX/MPRS/1966
TENTANG
PENGANGKATAN PAHLAWAN AMPERA
- 74 -DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,