Menurut PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 12 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 12 Tahun 2017 tentang PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN , DAN PENGAWASAN, pada , menyatakan:

, dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2017 tentang 
Pedoman d an Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Batu tentang Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan , dan 
Pengawasan Perizinan Penanaman Modal Pemerintah Kota 
Batu; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 86); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN 
Halaman 2 dari 11 hlm…. 
 
 5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ); 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 201 5 
tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 20 11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
Halaman 3 dari 11 hlm…. 
 
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem 
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara 
Elektronik; 
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan, Pembinaan, d an Pelaporan Pelaya nan 
Terpadu S atu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal; 
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 20 11 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 201 6 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANTAUAN, 
EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN 
PERIZINAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KOTA 
BATU.