Menurut PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 26 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 26 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB  II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Asisten Pemerintahan mempunyai tu gas membantu Sekretaris Daerah Kota 
dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, hukum, organisasi 
dan ketatalaksanaan. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya t (1), Asisten 
Pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, ketentuan standar pembinaan 
dan pemberdayaan pemerintah an, otonomi daerah, organisasi dan 
ketatalaksanaan; 
b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan perumusan peratur an 
daerah, penyelenggaraan bantuan hukum serta dokumenta si peraturan 
perundang -undangan; 
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas : 
1. Sekretariat DPRD; 
2. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil ; 
3. Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman ; 
4. Dinas perhub ungan ; 
5. Dinas komunikasi dan informatika 
6. Badan kesatuan bangsa dan politik ; 
7. Satuan polisi pamong praja; 
8. Kecamatan se Kota Tanjungbalai; 
9. Kelurahan se Kota Tanjungbalai; 
10. Badan /instansi vertikal terkait 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberika n oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; 
e. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan . 
 
 
 
 (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Asisten Pemerintahan dibantu oleh : 
a. Bagian tata pemerintahan dan otonomi daerah ; 
b. Bagian hukum dan HAM ; 
c. Bagian organisasi dan tatalaksana. 
 
 
Paragraf Ketiga 
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH