Apa substansi hukum dari Pasal 15 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, khususnya BAB VII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK, Pasal 15, adalah:

(1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar 
setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut: 
a. Surat Peringatan atau Sura t Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh 
tempo pembayaran ; 
12 b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat 
Peringatan atau Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi paja k yang 
terutang ; 
c. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali ; 
d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat 
Teguran, Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua 
puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran ; dan 
e. setiap penerbitan Surat Peringatan atau Surat Teguran, dapat disertai 
penempelan stiker atau tulisan teguran pada O bjek Pajak yang 
bersangkutan. 
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
(3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatk an 
penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan 
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi.