Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 28?
Dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 11 Tahun 2017 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN, BAB VII - PEMBONGKARAN, Pasal 28 mengatur sebagai berikut:

dan surat segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada pemilik bangunan atau pihak yang dapat mewakili.
Pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengguna,
pengelola, penyedia jasa konstruksi, pegawai, pekerja pelaksana pekerjaan atau
petugas keamanan bangunan yang berada di lokasi bangunan.
Dalam hal pemilik bangunan atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) tidak bersedia menerima atau tidak ada ditempat, surat
peringatan tertulis, surat perintah pembongkaran, surat penetapan pembongkaran
dan/atau surat segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan melalui
Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat.