Bagaimana redaksi normatif Pasal 42 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 42 berbunyi:

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau 
fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), perusahaan tidak memberikan 
tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. 
(2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat 
berupa: 
a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat 
usaha; 
b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang 
memiliki beberapa bidang usaha; 
c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah 
diberikan kepada perusahaan. 
(3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan 
dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada Badan dan dalam jangka 
waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan 
pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 
(4) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 
diberitahukan kepada Gubernur Papua.