Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE Nomor 1 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE Nomor 1 Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,FUNGSIDANTATAKERJA, Pasal 10 menetapkan:

,Sekretariat mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan urusan ketatusahaan danrumah tangga
dilingkungan DinasSosial:
b.penyiapan bahanpembinaan, petunjuk teknisdankoordinasi
perumusan, dalambidang binaprogram, evaluasi dan
pelaporan, umumdankepegawaian sertakeuangan,C.pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi
kesekretariatan sesuaikebutuhan unitkerjaagarkegiatan
pokokdapatberjalandenganlancar,
d.pengendalian pelaksanaan binaprogram, evaluasi dan
pelaporan, administrasi umum, perencanaan keuangan,
kepegawaian, perlengkapan danhukumsehubungan dengankebutuhan dalamrangkakelancaran tugas:e.penyelenggaraan urusan umumdanperlengkapan,
keprotokolan danhubungan masyarakat:f.pengkoordinasian penghimpunan datakeperluan anggaran dari
kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan sesuaidengan mata
anggaran,
g.pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian danevaluasi
danpelaporan pelaksanaan kegiatanunitkerjah.pelaksanaan yugas-tugas kedinasan lainnyayangdiberikan
olehatasansesuaidengantugastertentu:
Pasal12
(1)SubBagianSubBagianProgram danDatamempunyai tugasmelakukan urusanpenyusunan rencanaprogram dan
anggaran, penyusunan rencana strategis, penyusunan laporan,
pengumpulan, pengolahan danpenyajian data,dan
penyusunan laporankinerja,
(2)SubBagianTataUsahadanKeuangan mempunyai tugasmelakukan urusan tatausaha,kepegawaian, rumahtangga,
persuratan dankearsipan, kehumasan, pengelolaan barangmiliknegara,tatausahakeuangan, perbendaharaan dangaji,verifikasi danpelaporan keuangan.
4
Paragraf4
BidangRehabilitasi danPerlindungan JaminanSosial
Pasal13
BidangRehabilitasi danPerlindungan JaminanSosialmerupakan
unsurpelaksana teknisdibidangrehabilitasi danjaminansosial.
Pasal14
BidangRehabilitasi danPerlindungan JaminanSosialmempunyai
tugasmenyiapkan bahanpembinaan, petunjuk teknisdan
koordinasi dibidangrehabilitasi danjaminansosial.
Pasal15
Untukmelaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalamPasal
14,Bidang Rehabilitasi danPerlindungan Jaminan Sosial
mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan danevaluasipelaksanaan rehabilitasi sosialanak
diluarpantidanataulembaga,b.pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan danevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas diluarpantidanataulembaga,c.pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan danevaluasipelaksanaan rehabilitasi sosialtuna
sosialdankorbanperdagangan orangdiluarpantidanatau
lembaga,
d.pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan danevaluasipelaksanaan rehabilitasi sosiallanjutusiadiluarpantidanataulembaga:e.pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan danevaluasi pelaksanaan perlindungan sosial
korbanbencana alam:
f.pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan danevaluasi pelaksanaan perlindungan sosial
korbanbencana sosial:
g.pengelolaan datapelayanan sosialorangdenganHIV/AIDS
(ODHA) untukselanjutnya dilaporkan dandikoordinasikan
kepadapemerintah provinsi:
h.pengelolaan datapelayanan sosialorangpenyalahgunaanNAPZAuntukselanjutnya dilaporkan dandikoordinasikan
kepadapemerintah provinsi:
i.pelaksanaan norma,standar, prosedur dankriteriarehabilitasi
sosialdiluarpantidanataulembaga danperlindungan jaminansosial.
j.pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnyayangdiberikan oleh
atasansesuaidengantugasdanfungsinya,
Pasal16
(1)SeksiRehabilitasi SosialAnakdanLanjutUsiamempunyai
tugasmelaksanakan kebijakan, bimbingan teknis,supervisi,
pemantauan, evaluasi danpelaporan pelaksanaan rehabilitasi
sosialanakterlantar, anakberhadapan denganhukum,anak
yangmemerlukan perlindungan khusus,danlanjutusia:
(2)SeksiRehabilitasi SosialDisabilitas, TunaSosialmempunyai
tugasmelaksanakan kebijakan, bimbingan teknis,supervisi,
Weanevaluasi danpelaporan pelaksanaan rehabilitasi
-7-nan
sosialpenyandang disabilitas fisikdansensorik, disabilitas
mentaldanintelektual, gelandangan, pengemis, bekaswarga
binaanlembaga permasyarakatan, korbanperdagangan orang
dankorbantindakkekerasan, danekstunasusiladiluarpanti
danataulembaga, sertapelayanan sosialODHA,pengelolaan
datapelayanan sosialorangpenyalahgunaan NAPZAdan
pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial,
(3)SeksiPerlindungan danJaminan Sosialmempunyai tugas
melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi,
pemantauan, evaluasi danpelaporan pelaksanaan
kesiapsiagaan danmitigasi, kemitraan pengelolaan logistik,
penyediaan kebutuhan dasar,pemulihan trauma korban
bencana alamdankorbanbencana sosial,pencegahan dan
penanganan korbanbencana sosial,politikdanekonomi,
pemulihan sosialdanreintegrasi sosial,seleksi, verifikasi
terminasi dankemitraan jaminan sosialkeluarga, penyalurandanpendampingan bantuanjaminansosialkeluarga.
Paragraf5
BidangPemberdayaan SosialdanPenanganan FakirMiskin
Pasal17
BidangPemberdayaan SosialdanPenanganan FakirMiskin
merupakan unsurpelaksana teknisdibidangpemberdayaan sosial
danpenanganan fakirmiskin.
Pasal18
BidangPemberdayaan SosialdanPenanganan FakirMiskin
mempunyai tugasmenyiapkan bahanpembinaan, petunjuk teknis
dankoordinasi dibidangpemberdayaan sosialdanpenangananfakirmiskin.
Pasal19
Untukmelaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalamPasal
18,BidangPemberdayaan SosialdanPenanganan FakirMiskin
mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan danevaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga dankelembagaan masyarakat:b.pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan danevaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial
kepahlawanan, keperintisan, danrestorasi sosial:Cc.pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan danevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber
danabantuansosial:
d.pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan danevaluasi pelaksanaan penanganan fakir
miskinpedesaan, perkotaan danpesisir:e.pelaksanaan verifikasi danvalidasifakirmiskincakupan kota
Lhokseumawe,
f.pelaksanaan norma,standar, prosedur dankriteriarehabilitasi
sosialdiluarpantidanataulembaga danperlindungan jaminansosial.
g.pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnyayangdiberikan oleh
atasansesuaidengantugasdanfungsinya:
P4
Pasal20
(1)SeksiIdentifikasi danPenguatan Kapasitas mempunyai tugas
melaksanakan verifikasi danvalidasifakirmiskin,pelaksanaan
kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi sertapemantauan dan
evaluasi identifikasi danpemetaan, penguatan kapasitas, dan
pendampingan, sertapemberdayaan sosial.
(2)SeksiPemberdayaan Masyarakat danPenyaluran Bantuan
mempunyai tugasmelaksanakan kebijakan teknis,bimbingan
teknis,koordinasi sertapemantauan danevaluasi pekerja
sosial,pekerjasosialmasyarakat, tenagakesejahteraan sosial
kecamatan, relawan sosiallainnya, bantuan sosial,dan
penataan lingkungan sosial.
(3)SeksiKelembagaan, Kepahlawanan danRestorasi Sosial
mempunyai tugasmelaksanakan kebijakan teknis,bimbingan
teknis,koordinasi sertapemantauan danevaluasi penggalian
potensi,kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi
sosial,lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga danunit
pedulikeluarga, wahanakesejahteraan sosial,karangtaruna,
danlembaga kesejahteraan sosial,pengelolaan TamanMakam
Pahlawan KotaLhokseumawe.
BABIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal21
Kelompok JabatanFungsional mempunyai tugasmelaksanakan
sebagian tugasPemerintah KotaLhokseumawe sesuaidengankeahliandankebutuhan.
Pasal22
(1)Kelompok JabatanFungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal21,terdiridarisejumlah tenaga,dalamjenjangjabatan
fungsional yangterbagidalamberbagai kelompok sesuaidengan
bidangkeahliannya.
(2)Setiapkelompok sebagaimana dimaksud padaayat(1),dipimpinolehseorang tenagafungsional senioryangditunjuk oleh
Walikota, danbertanggung jawabkepadaKepalaDinas.
(3)JumlahJabatanFungsional sebagaimana dimaksud padaayat
(1),ditentukan berdasarkan kebutuhan danbebankerja.
(4)Jenisdanjenjangjabatanfungsional sebagaimana dimaksud
dalamayat(1),diatursesuaidenganPeraturan Perundang-
undangan.
BABIV
KEPEGAWAIAN
Pasal23
(1)KepalaDinas,Sekretaris, KepalaBidang,KepalaSubBagiandanKepalaSeksidiangkat dandiberhentikan olehWalikota.
(2)Unsur-unsur laindilingkungan DinasSosialdiangkat dan
diberhentikan olehKepalaDinasataspelimpahan kewenangan
»Walikota.
Pasal24
Jenjangkepangkatan danformasikepegawaian ditetapkan sesuai
denganPeraturan Perundang-undangan.
Pasal25
EselonJabatanpadaDinasSosialadalahsebagaiberikut:
a.KepalaDinasSosialmerupakan jabatantinggipratama dengan
eselonering II.b:
b.Sekretaris merupakan jabatanadministrator denganeselonering
La:c.KepalaBidangmerupakan jabatan administrator dengan
eselonering III.b,
d.KepalaSubBagian/Seksi merupakan jabatanpengawas dengan
eselonering IV.a.
BABV
TATAKERJA
Pasal26
(1)Dalammelaksanakan tugasnya KepalaDinas,Sekretaris,
KepalaBidangdanKepalaSubBagian/Seksi wajibmenerapkan
prinsipkoordinasi, integrasi, sinkronisasi dansimplikasi baik
interenmaupun antarunitorganisasi lainnya,sesuaidengan
tugaspokokmasing-masing.
(2)Setiappimpinan satuanunitkerjadilingkungan Dinas
Komunikasi, Informatika danPersandian wajibmelaksanakan
SistemPengendalian InternalPemerintah.
Pasal27
(1)DalamhalKepalaDinastidakdapatmenjalankan tugasnyakarenaberhalangan, makaKepalaDinasdapatmenunjukSekretaris atausalahseorang KepalaBidanguntukmewakili
KepalaDinas.
(2)DalamhalSekretaris tidakdapatmenjalankan tugasnya karena
berhalangan, makaKepalaDinasmenunjuk salahseorang
KepalaSubbagian untukmewakili Sekretaris.
(3)DalamhalKepalaBidangtidakdapatmenjalankan tugasnyakarenaberhalangan, makaKepalaDinasmenunjuk salah
seorangKepalaSeksiuntukmewakili KepalaBidang.
Pasal28
Atasdasarpertimbangan dayagunadanhasilgunamasing-masing
pejabat dalamlingkungan DinasSosialdapat mendelegasikan
kewenangan tertentukepadapejabatsetingkat dibawahnya sesuai
denganketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2315
-10-0
BABVII
PEMBIAYAAN
Pasal29
Segalabiayayangdiperlukan untukmelaksanakan kegiatan Dinas
Sosialdibebankan kepadaAnggaran Pendapatan danBelanjaKota
(APBK)sertasumber-sumber lainsesuaidengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
BABVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal30
(1)UraianJabatanmasing-masing pemangku jabatanstruktural
dannonstruktural umumdilingkungan DinasSosialdiatur
denganPeraturan Walikota,
(2)Ketentuan lebihlanjutmengenai pembentukan UPTDdiatur
denganPeraturan Walikota,
(3)BaganStruktur Organisasi DinasSosialtercantum dalam
lampiran merupakan bagianyangtidakterpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
BABIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal31
PadasaatPeraturan Walikota inimulaiberlaku, makaPeraturan
Lhokseumawe Nomor32Tahun2016tentang TugasPokok,
RincianTugasdanFungsiDinasdiLingkungan KotaLhokseumawe
dicabutdandinyatakan tidakberlaku.
Pasal32
Peraturan Walikota inimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota inidenganpenempatannya dalamBeritaKota
Lhokseumawe.
Ditetapkan diLhokseumawe
Udanvari 2017M
(2Eghut Ir1438H
LOp.WALIKO UMAWE,padatanggal
A
NAZAR
-11-
|
|
NN
|Ng
|TN|
7.aa
LAMPIRAN@ -PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE rp...
NOMOR 1!TAHUN2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,FUNGSIDANTATAKERJADINASSOSIALKOTALHOKSEUMAWE
STRUKTUR ORGANISASI DINASSOSIAL
KOTALHOKSEUMAWE
KEPALADINAS
—1
SEKRETARIS
I
||
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PROGRAM DANDATA TATAUSAHADANKEUANGAN
IHAN|
BIDANG
REHABILITASI DANPERLINDUNGAN BIDANGPEMBERDAYAAN SOSIAL
JAMINAN SOSIAL DANPENANGANAN FAKIRMISKIN
mm L
SEKSI
REHABILITASI SOSIALANAKDANLANJUT SEKSIIDENTIFIKASI DAN
USIA PENGUATAN KAPASITAS
SEKSIREHABILITASI SOSIAL
MAS!PEMBERDAYAANDISABILITAS, TUNASOSIALBANTUAN
SEKSIKELEMBAGAAN, SEKSIPERLINDUNGAN DANJAMINANKEPAFILAWANAN DANRESTORASI
SOSIAL SOSIAL
KELOMPOK
JABATANUPT
Plt.WALIKOTA LHSKSEUMA
KASUBBAG
UPT
IN
“yg..
at.
.
“