Jelaskan isi kandungan Pasal 17 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 09 Tahun 2002.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 09 Tahun 2002 tentang PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR, ketentuan pada , Pasal 17 berbunyi:

(1)Bupati dapat melak ukankerjasama dengan pihak ketiga untuk melak ukanrenovasi pasar lama,
dan pengelolaan pasar tradisional.
(2)Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan
pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan/atau Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
(3)Kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
BABVII
PERIZINANUSAHAPASAR
Pasal18
(1)Untukmelakukanusahapasartradisionaldan/atau pasarmodern,wajibmemilikiizin
yangdikeluarkanolehBupaticq.Kepala SKPD yang berwenang sesuaidenganketentuanperaturan
perundang -undangan yangberlaku.
(2)IzinUsahaPengelolaanPasarterdiri dari:
a.izinusahapengelolaanpasar tradisional(IUP2T);
b.izinusahapusatperbelanjaan(IUPP);
c.izinusahatokomodern(IUTM).
(3)Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BABVIII
PEMBINAANDANPENGAWASAN
Pasal19
(1)Pembinaan,pengawasandanevaluasiterhadapkegiatanpembangunan dan pengelolaan pasar
dilakukanolehpemerintahdaerah.
(2)Pembinaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupapenciptaansistemmanajemen
pengelolaanpasar, pelatihan terhadapsumber dayamanusia,konsultasi, fasilitas
kerjasama,pembangunandanperbaikansaranamaupunprasaranapasar.
(3)Pembinaandanpengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)yangdilakukanoleh
PemerintahdaerahdiaturlebihlanjutdenganPeraturanBupati.BABIX
KEWAJIBANDANLARANGAN
Bagian Kesat u
Kewajiban
Pasal20
(1)Setiappengelolapasartradisionaldanusahapasarmodernmempunyaikewajiban:
a.menjalinkemitraandenganusahamikro,kecil,menengah,dankoperasipasaruntuk
pengelolaanusahapasarskalabesar,menengahdankecil(khususuntukusahaseperti
minimar ket);
b.mentaatiketentuansebagaimanaditetapkandalamizinpenyelenggaraanusahapasar
danperaturanyangberlaku,khususnyamengenaiperpajakan,retribusisertalarangan
praktekmonopolidanpersainganusahatidaksehat;
c.meningkatkanmutupelayanandanmenjaminkenyamanankonsumen;
d.menjagakeamanandanketertibantempatusaha;
e.memeliharakebersihan,keindahanlokasidankelestarianlingkungantempatusaha;
f.mencegahsetiaporangyangmelakukankegiatanperjudiandanperbuatanlainyang
melanggarkesusilaansertaketertibanumumditempatusahanya;
g.mencegahpenggunaantempatusahauntukkegiatanperedaranpemakaianminuma n
keras,obat-obatanterlarangsertabarang-barangterlaranglainnya;
h.menyediakansaranakesehatan,saranapersampahandandrainase,kamarmandidan
toiletsertamushollabagikaryawandankonsumen;
i.memberikankesempatankepadakaryawandankonsumenuntukmelaksanakanibadah;
j.mentaati perjanjian sertamenjaminkeselamatan, kesehatandan
kesejahteraankaryawan;
k.menyediakanalatpemadamkebakaranyangsiappakaidanmencegahkemungkinan
terjadinyabahayakebakaranditempatusaha;
l.bagipasarmodernwajibmenerbitkandanmencantumkandaftarhargayangditulis
dalamrupiah;
m.menyediakantempatuntukposukurulangdanpengaduankonsumen;
n.menjaminsiteplanareapasartradisionaltidakberubahsesuaidenganhasil
kajianakademis;
o.menyediakanfasilitasparkir, penitipan kendaraanbermotordantidakbermotoryang
memadaididalamareabangunan pasar.
(2)Selainberkewajibansebagaimanadimaksudpadaayat(1),terhadappasarmodernjuga
diwajibkanmenyisihkansebagiankeuntungannyakepadamasyarakatlingkungansekitar
sebagai bentuk tanggung jawabsosial perusahaa n kepada masyarakat.
Bagian Kedua
Larangan
Pasal21
Setiappenyelenggarausahapasardilarang:
1.melakukanpenguasaanatasproduksidan/ataupenguasaanbarangdan/ataujasasecara
monopoli;
2.menimbundan/ataumenyimpanbahankebutuhanpokok masyarakatdidalamgudang
6dalamjumlahmelebihikewajaranuntuktujuanspekulasiyangakanmerugikankepentingan
masyarakat;
3.menimbundan/ataumenyimpanbarang-barangyangsifatdanjenisnyamembahayakan
kesehatan;
4.menjualbarang-barangyangsudahkadaluwars a;
5.mengubahataumenambahsarana tempatusaha, jenisdagangan danmengubahperuntukannya
tanpaIzindariBupatic.qKepala SKPD yang membidangi pasar ;
6.memakaitenagakerjadibawahumurdan/atautenagakerjaasingtanpaIzinsesuai
peraturanperundang-undanganyangberlaku.
BABX
SANKSIADMINISTRASI
Pasal22
(1)Setiaporangdan/ataubadanhukumyangmelanggarketentuanPasal7PeraturanDaerah
ini,dikenakansanksiadministrasi.
(2)Sanksiadministrasisebagaimanadimaksudpadaayat(1),berupa:
a.peringatan tertulis;
b.dendaadministrasi; dan/atau
c.perintah pembongkaran bangunan.
(3)Tatacaradanprosedur penerapansanksiadministras isebagaimana dimaksud pada
ayat(2)diaturlebihlanjutdenganPeraturanBupati.
BABXI
PENYIDIKAN
Pasal23
(1)SelainpejabatPenyidikKepolisianRepublikIndonesia, yangbertugasmenyidik
tindakpidana,penyidikanataspelanggaransebagaimanadimaksuddalamPeraturan
DaerahinidilakukanolehPenyidikPegawaiNegeriSipil(PPNS)dilingkunganPemerintah
Daerahyangpengangkatannyaditetapkansesuaidenganperaturanperundang-undangan
yangberlaku.
(2)Dalammelaksanakan tugas penyidikan, Penyidik PegawaiNegeriSipilsebagaimanadimaksud
padaayat(1),berwenang:
a.menerima,mencari,mengumpulkandanmenelitiketeranganataulaporandariseseorang
berkenaandenganadanyatindakpidana;
b.melakukantindakanpertamapadasaatditempatkejadiandanmelakukanpemeriksaan;
c.memintaketerangandariperusahaa nperorangandanbadanhukumsehubungandengan
tindakpidana;
d.memintabantuantenagaahlidalamhubungannyadenganpemeriksaaanperkara;
e.menyuruhberhenti,melarangseseorangmeninggalkanruanganatautempatpadasaat
pemeriksaansedangberlangsungdanmemeriksaidentitasorangdanataudokumen
yangdibawa;
f.mengambilsidikjaridanmemotretseseorangyangberkaitandengantindakpidana;
g.memanggiloranguntukdidengarketerangannyadandiperiksasebagaitersangkaatau
saksi;
h.menghentikanpenyidikansetelahmendapatpetunjukdariPenyidikKepolisianRepublik
Indonesia,bahwatidakterdapatcukupbukti,atauperistiwatersebutbukanmerupakan
tindakpidanadanselanjutnyamemberitahukanhal
i.tersebutkepadapenuntutumum,tersangka,ataukeluarganya;dan/atau
j.melakukantindakanlainyangperluuntukkelancaranpenyidikantindakpidanadi
bidangperizinanberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan.(3)Penyidikmembuatberitaacarasetiaptindakantentang:
a.pemeriksaantersangka;
b.pemasukanrumah;
c.penyitaanbenda;
d.pemeriksaansaksi;
e.pemeriksaankejadian.
(4)PejabatPegawaiNegeriSipilsebagaimanadimaksudpadaayat(1),memberitahukan
dimulainyapenyidikandanmenyampaikanhasilpenyidikankepadapenuntutumummelalui
PenyidikKepolisianRepublikIndonesia,sesuaidenganketentuanyangdiaturdalam
Undang-UndangHukumAcaraPidana.
BABXII
SANKSIPIDANA
Pasal24
(1)Setiaporangdan/ataubadanhukumyangmelanggarketentuansebagaimanadimaksud
dalamPasal8, Pasal18,danPasal21PeraturanDaerahini,diancamdenganpidana
kurunganselama-lamanya 6(enam) bulanatau dendasebanyak-banyaknyaRp.50.000.000,00
(limapuluhjutarupiah).
(2)TindakPidanasebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalahpelanggaran.
BABXIII
KETENTUANPERALIHAN
Pasal25
PasartradisionaldanpasarmodernyangsudahoperasionaldantelahmemperolehSuratIzin
UsahaPerdagangan(SIUP)sebelumditetapkannyaPeraturanDaerahini,dinyatakantetap
berlakusampaidengantenggangwaktuberakhirnyamasaizin.
Pasal26
(1)Pembangunan p asartradisionaldanpasarmodernyangbelummemperolehizin
pembangunan pasar setelahdiberlakukannyaPeraturanDaerahini,wajibmengajukan
permohonanizinsesuaidenganPeraturanDaerahini.
(2)Pasartradisionaldanpasarmodernyangsudahoperasionaldanbelummemperolehizin
pengelolaanatauSIUPsetelahdiberlakukannyaPeraturanDaerahini,wajibmengajukan
permohonanizinsesuaidenganPeraturanDaerahini.
BABXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal27
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
05 Tahun 2002 tentang Pasar dicabut dan dinyataka n tidak berlaku.
Pasal28
7Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangk an.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkandi Sukadana
pada tanggal 11 Februari 2013
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
ttd
ERWIN ARIFIN
Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 11 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
ttd
I WAYAN SUTARJA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 N OMOR 0 9
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
H.ROSDI.S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19630810 199003 1 011PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 201 3
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGE LOLAAN PASAR
I. UMUM
Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi
logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di
Kabupaten Lampung Timur, Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya
persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena
pasar modern di Kabupaten Lampung Timur baik yang berskala minimarket maupun supermarket
telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi,
dan kedepan juga sangat mungkin akan lebih berkembang kearah tumbuhnya hypermarket -
hypermarket yang bila tidak di antisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi
eksistensi pelaku ekonomi pemod al kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
Dengan pertumbuhan dan perkembangan pasar modern, maka perlu ditata dan dibina agar
pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan
berkembang bersama -sama de ngan pedagang pasar modern secara serasi, seimbang dan
berkeadilan serta jauh dari praktek -praktek monopoli.
Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap
permasalahan -permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bi sa segera tanggap
terhadap fenomena perkembangan pasar modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi
perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terutama
dalam hal pengelolaan pasar dapat dipergunakan untuk mengatur pe mbangunan dan pengelolaan
pasar di Kabupaten Lampung Timur. Lokasi pendirian pasar tradisional dan pasar modern wajib
mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten termasuk zonasinya. Berdasarkan hal terse but, perlu membentuk Perda Pembangunan
dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Lampung Timur.
II. PASAL DEMI PASAL