Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 5 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSU NAN PERANGKAT DAERAH, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Batu. 
2. Pemerintah Dae rah adalah Pemerintah Kota Batu. 
3. Walikota adalah Walikota Batu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Batu. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. 
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu . 
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya dis ebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu . 
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah 
Sekretariat Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Kota Batu . 
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu. 
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Batu. 
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Batu. 
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dis ingkat 
UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Di nas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu . 
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut 
UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiata n teknis penunjang tertentu. 
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 
16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
Pusat kepada Daerah untuk melaks anakan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi 
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan 
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah Provinsi.