Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 9?
Dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 3 Tahun 2017 tentang • n0 10!, BAB 11 - PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

(1) Pejabat teknis BLUD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) h mempunyai tugas dan kcwajiban: ayat uruf c, 
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; b. melaksanakan kegiatan tcknis sesuai RBA; dan 
c. mempertan ggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. 
(2) Pejabat... 
(2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mempunyai 
penanggun g jawab teknis di bidang masing-masing. nn1n33 
dan kewajiban 
fungsi sebagai 
(3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya. 
Pasal IO 
(!) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan/ atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan. 
(2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau 
berdasarkan kontrak. 
(3) Pengangkatan clan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang 
berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
(4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS 
dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam 
meningkatkan pelayanan.