Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 2 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 2 Tahun 2017 tentang JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL, khususnya BAB II - JABATAN PELAKSANA, Pasal 2, memuat:

etiap PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II}, Jabatan 
Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV} dan Jabatan Fungsional (Jabatan 
Fungsional Tertentu) diangkat dalam Jabatan Pelaksana. 
Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
:iisesuaikan dengan Formasi Jabatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan 
memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja; 
Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
lengan Keputusan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Kabupaten Melawi; 
Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat 
memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pengangkatan dalam 
Jabatan Pelaksana: 
' 
Sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila PNS yang telah diangkat dalam Jabatan 
Pelaksan: dialih 
p a 1 tempat tugas dan/ atau mutasi maka perpindahan tern pat tugas / mutasi 
NS yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; 
PNS y di ba' & iangkat dalam Jabatan Pelaksana tidak dapat menduduki Jabatan rangkap 
dengan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional; 
Fenetapan N 
ntut 'ama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan 
me.._"emberikan kejelasan tugas bagi Para PNS dengan jabatan pelaksana dalam 
sanakan tugas dan fungsi pada perangkat daerah; 
Nama Ja lan; "Patan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam 
ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.