Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 55 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 55 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SER TA, khususnya BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 10, memuat:

(1) Seksi Angkutan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pas al 3 ayat (1) huruf c 
angka 1, mempunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan penyediaa n kebutuhan 
penyediaan angkutan orang dan/atau barang dalam Dae rah; 
b. menyiapkan bahan usulan kebutuhan dan pemberian per timbangan 
teknis penerbitan izin penyelenggaraan angkutan ora ng dalam trayek 
tetap dan teratur (angkutan perdesaan) dan angkutan orang tidak dalam 
trayek (angkutan taxi, angkutan dengan tujuan terte ntu, angkutan 
pariwisata dan angkutan dikawasan tertentu) yang wi layah operasinya 
berada dalam Daerah; 
c. menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untu k angkutan orang 
yang melayani trayek antar kota dalam daerah dan an gkutan perdesaan 
yang wilayah pelayanannya dalam Daerah; 
d. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha, izin pemban gunan dan izin 
operasi sarana atau prasarana perkeretaapian umum d an penetapan 
jaringan pelayanan serta persetujuan pengoperasian yang jaringan 
jalurnya dalam 1 (satu) Daerah atau jalurnya melint asi batas dalam 1 
(satu) Daerah; 
e. menyiapkan bahan pedoman persyaratan administrasi p enyelenggaraan 
angkutan orang dan barang serta penetapan tarif ang kutan penumpang 
kelas ekonomi; 
f. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian ijin trayek , kartu 
pengawasan ijin trayek, ijin operasi angkutan dan i jin kendaraan tidak 
bermotor; 
g. menyiapkan bahan pertimbangan ijin usaha angkutan o rang dan/atau 
barang; 
h. menyiapkan bahan usulan penetapan pertimbangan tekn is rencana 
kebutuhan angkutan barang pada jaringan lintas; 
i. menyiapkan bahan pertimbangan peruntukan kendaraan angkutan 
orang; 
j. menyiapkan bahan pemberian ijin bongkar muat barang dan ijin usaha 
ekspedisi ( freight forwarder ); 
k. menyiapkan bahan penerbitan izin mendirikan banguna n tempat 
pendaratan dan lepas landas helikopter; 
l. menyiapkan bahan penetapan kelas stasiun untuk stas iun kereta api 
pada jaringan jalur kereta api kabupaten; 
m. melaksanakan kegiatan inventarisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan 
angkutan orang dan/atau barang; dan 
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh K epala Bidang 
Angkutan. 
(2) Seksi Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 3 ayat (1) huruf c 
angka 2, mempunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha angkutan lau t bagi badan 
usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas 
pelabuhan di Daerah; 
b. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha angkutan lau t pelayaran 
rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan 
yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah; 
c. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan 
dan perbaikan kapal; 
d. menyiapkan bahan penerbitan izin pembangunan dan/at au 
pengembangan pengoperasian pelabuhan pengumpan loka l; 
e. menyiapkan bahan penerbitan izin pengoperasian pela buhan selama 24 
jam untuk pelabuhan pengumpan lokal; 
f. menyiapkan bahan penerbitan izin pekerjaan pengeruk an di wilayah 
perairan pelabuhan pengumpan lokal; 
g. menyiapkan bahan penerbitan izin reklamasi di wilay ah perairan 
pelabuhan pengumpan lokal; 
h. menyiapkan bahan penerbitan izin pengelolaan Termin al Untuk 
Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkung an Kerja (DLKr) 
/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pen gumpan lokal; 
i. menyiapkan bahan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan; 
j. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pengembangan da n 
pemeliharaan fasilitas elektronika perhubungan laut ; 
k. melaksanakan pengawasan keselamatan kapal, pengukur an kapal, 
pemeriksaan konstruksi kapal dan/atau mesin kapal s erta perlengkapan 
kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari 7 gro ss tonage (<7 GT); 
l. melaksanakan pendataan/pencatatan kapal yang beruku ran tonase 
kotor kurang dari 7 gross tonage (<7 GT) dalam buku register; 
m. melaksanakan kegiatan inventarisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan 
Angkutan Laut; dan 
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh K epala Bidang 
Angkutan. 
(3) Seksi Bimbingan Keselamatan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 3 ayat (1) 
huruf c angka 3, mempunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang–un dangan di bidang 
perhubungan; 
b. menyiapkan bahan pembinaan kepada pengusaha dan pen gemudi 
angkutan umum; 
c. menyiapkan bahan inventarisasi dan evaluasi segala kegiatan pembinaan 
dan keselamatan bidang perhubungan; 
d. menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan keselamata n transportasi; 
e. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluha n angkutan 
laut; 
f. menyiapkan bahan pembina keselamatan berlalu lintas dan angkutan 
jalan bidang perhubungan; dan 
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh K epala Bidang 
Angkutan. 
Bagian Kelima 
Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan