Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  8 PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 8 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 8 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, pada BAB  IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  8 menjelaskan:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1
Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8Pasal9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ora ng mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Bogor.
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 November 2017
WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA
Diundangkan di Bogor
pada tanggal 24 Novembe r 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017NOMOR 5SERIE
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.
N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT :(8/251/2017 ).
9PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTABOGOR
NOMOR 8TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
I.UMUM
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang -Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,
terdapat Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah yang dikenal
dengan istilah urusan pemerintahan konkuren.
Urusan pemerintahan konkur en terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi,
dandaerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib
dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar
ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
untuk menjam in hak-hakkonstitusional masyarakat.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah
terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan.
Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan
yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah
yang terkait dengan pelayanan dasar ( basic services )
bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan,
lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan ,
dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pi lihan
adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan
oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait
dengan upaya pengembangan potensi unggulan ( core
competence ) yang menjadi kekhasan daerah.
10II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL