Apa saja yang diatur dalam Pasal 32 PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 32 menetapkan:

(l) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Majelis menetapkan putusan berupa 
pertimbangan penerbitan SKP2K. 
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K. 
(3} SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
mern uat materi: 
a. pertimbangan Majelis; 
b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan; 
d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada 
instansi yang menangani pengurusan piutang negara; 
dan 
e. daftar barang jaminan Pihak 
Merugikan / Pengampu /Yang memperoleh Yang 
Hak/Ahli 
Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani 
pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis 
berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dapat dijual atau 
dicairkan. 
(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 
paling lambat 14 (empat be1as) hari kerja sejak Majelis 
menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1). 
(5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada avat (2) disampaikan 
kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majel.is; 
c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; 
dan 
d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris . 
Pasal33 
{ 1) Dalarn sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang 
telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam