Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT Nomor 10 Tahun 2017.
Redaksi dari PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT Nomor 10 Tahun 2017 tentang PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang -
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk a tas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administrastif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
5. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah 
setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 
dibentuk berdasarkan undang -undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 
badan hukum lain yang dibentuk semata -mata untuk kegiatan pelayanan publik. 
3 
 6. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang 
membawahi secara langsung satu atau lebi h satuan kerja yang melaksanakan 
pelayanan publik. 
7. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi 
Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di 
lingkungan institusi penyelenggara negara, korp orasi, lembaga independen yang 
dibentuk berdasarkan undang -undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 
badan hukum lain yang dibentuk semata -mata untuk kegiatan pelayanan publik . 
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, 
pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi 
penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 
tindakan pelayanan publik. 
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 
sebagai orang perseorangan , kelompok, maupun badan hukum yang 
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 
11. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian 
kewajiban dan janji yang t erdapat dalam standar pelayanan; 
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah; 
13. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi samp ai level terendah pada SKPD 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala SKPD. 
14. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selaku satuan kerja 
perangkat daerah yang menghimpun dan melaporkan hasil survei kepuasan 
masyarakat di lingkung an Pemerintah Kota Probolinggo. 
15. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 
16. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, term asuk pengaduan. 
17. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 
18. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 
19. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah d itetapkan dan merupakan hasil 
dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 
4 
 20. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 
21. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 
22. Maklumat Pelaya nan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 
standar pelayanan. 
23. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.