Menurut PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, pada BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

Kepala Sub Bidang Ketahanan E konomi, Sosial, Seni dan B udaya 
 mempunyai tugas : 
Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang Ketahanan 
Ekonomi, sosial seni dan budaya di wilayah kabupaten/kota ; 
Pemetaan ketah anan lingkungan hidup dan sumber daya alam, Ketahanan 
Ekonomi, sosial seni dan budaya, serta ker ukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan di wilayah kota; 
9 c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan 
sumber daya alam di wilayah kota; 
Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan 
sumbe rdaya alam di wilayah kota; 
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang 
berdampak pada stabilita pemerintahan da lam negeri di wilayah kota; 
Pelaksanaan mon itoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro 
berdampak pada stabilitas pemerintahan da lam negeri di wilayah kota; 
Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang 
berdampak pada ketahana n nasional di wilayah kota; 
Pelaksanaan monitoring dan eva luasi perubahan sosial yang berdampak 
pada stabilitas pemerintah da lam negeri di wilayah kota; 
Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawa nan sosial di wilayah kota; 
Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat 
persatuan dan kesatuan bangsa di wil ayah kota; 
Fasilitasi dan koordinasi peletarian bahasa daerah sebagai bentuk 
manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman bud aya bangsa di wilayah 
kota; 
Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema 
kebangsaan, cinta tanah ai r dan na sionalisme di wilayah kota; 
Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri 
melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kota; 
Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat 
aliran k epercayaan di wil ayah kota. 
 
 
Paragraf Keempat 
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI