Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 0 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 0 Tahun 2017 tentang pELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DESA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2.Pemerintah... 
. sur 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai uns 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimp 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menja 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sintang. 
4. Camat adalah Pemimpin dan koordina' 
penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah :er]a 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang diseP'} 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adala 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormat 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
6. Dana Transfer ke Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
dialokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa 
dan bantuan Keuangan kepada Desa. 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
9. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten 
Sintang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahun 
Pemerintahan Desa. an 
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Angg 
Pendapatan dan Belanja Ne�ara yang diperuntukkan �; 
desa yang ditransfer melalui APBD dan digunaka tle 
· 1 nun u memoaya penyeienggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan d pemberdayaan masyarakat. an 
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana penmbangan yang diterima dae1 h d 1 ' 
APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ra a am 
13.Rekening... 
l·, l n5 
·+ }is \u 
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 
RKPDesa, adalah Penjabaran dari rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 
16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut 
dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada 
BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 
satu tahun anggaran. 
17. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Desa. 
18. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades 
adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka 
melaksanakan Peraturan Desa dan/ a tau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa adalah Kepala 
Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
desa. 
21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 
22. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang 
ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh 
penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa. 
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan 
uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk 
menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank 
yang ditetapkan.