Menurut PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 43 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 43 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2014, pada , menyatakan:

huruf c, dikeluarkan dengan mengacu pada 
zona menara yang terlampir dalam Peraturan Bupati 
ini. 
(2) Produk rekomendasi cell-plan ini adalah menyatakan 
bahwa titik yang diajukan adalah berada didalam zona 
menara atau di luar zona menara, ketika berada di 
dalam zona menara apakah berada di zona baru atau 
zona menara eksisting. 
(3) Produk rekomendasi cell-plan ini akan mencantumkan 
rekomendasi bentuk menara apakah dalam bentuk 
konvensional atau bentuk kamuflase. 
(4) Untuk setiap pembangunan menara baru wajib terlebih 
dahulu memiliki rekomendasi dari Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik sebagai persyaratan untuk 
mengurus Ijin Mendirikan Menara. 
(5) Syarat administrasi permohonan rekomendasi meliputi: 
a. permohonan secara tertulis dari pemohon kepada 
Bupati Kapuas Hulu melalui Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik; 
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan 
Pemilik Tanah; 
c. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus 
oleh pihak lain; 
d. fotokopi Akta badan usaha, NPWP Perusahaan; 
e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian 
kepada warga setempat apabila terjadi 
kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh 
keberadaan menara; 
f. titik koordinat rencana pembangunan menara; 
g. rencana ketinggian menara; 
h. rencana bentuk menara dan; 
i. surat pernyataan untuk pembangunan menara 
bersama yang mampu untuk menopang tiga 
penyelenggara telekomunikasi; 
j. surat rekomendasi dari Kepala Desa; 
k. surat rekomendasi dari Camat; dan 
L surat peryataan Tidak Keberatan Di Bangun Menara 
Telekomunikasi dari Masyarakat. 
Ketentuan angka 1 huruf d Pasal 9 mengalami perubahan 
dan penambahan ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: