Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 44 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB VI - TATA KERJA, Pasal 19, adalah:

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepal a Dinas, Sekretaris, 
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kep ala UPTD, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsi p koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing–masin g maupun antar 
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupate n serta Instansi lain 
diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pok oknya masing-masing. 
Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimak sud pada ayat (1), 
wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila t erjadi penyimpangan 
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 
Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimak sud pada ayat (1), 
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawaha n masing - masing 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaks anaan tugas 
bawahannya. 
Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimak sud pada ayat (1), 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggu ngjawab pada 
atasannya masing–masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan o rganisasi dan 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai ba han untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberika n petunjuk kepada 
bawahannya. 
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada ata san, tembusan 
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organi sasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja.