Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemermtahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Pacitan. 
4. Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Pejabat adalah 
p>ejabat yang karena tugasnya diberi kewenangan untuk menetapkan, 
memungut dan menerima pajak. 
5. Pajaik Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kcpada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran ral^at. 
6. Instansi Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Pacitan. 
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupxm yang tidak melakukan 
usaha yang mellputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, 
perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainya, lembaga dsin bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
11. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau badan yang 
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau 
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tan^ungannya. 
12. Penonton atau pengimjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu 
hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan 
kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri 
untuk melakukan pengawasan. 
13. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama 
dan dalam bentuk apapun yeing dapat dipergunakan untuk menonton 
menggunakan atau menikmati hiburan. 
14. Subjek Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah 
Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Hiburan. 
15. Wajib Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah 
Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, 
dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kzdender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender. 
18. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam masa Pajak, dalara Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun 
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data Objek dan Subjek pajak, penentuan besamya 
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib 
Pajak serta pengawasan penyetorannya. 
20.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dismgkat SKPD 
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah 
pokok pajak yang terutang. 
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 
besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrative, danjumlah 
yang masih harus dibayar, 
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentulain jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dismgkat 
SKPDN adalgdi surat pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
seima besamya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak temtang 
dan tidak ada kredit pajak. 
26. Surat Tagihaa Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 
27. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya dismgkat SKP adalah 
Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan 
hitung dan/atau kekelinian dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Temtang, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan. 
28. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya dismgkat SKK adalah 
Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
29. Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
30. Putusan Bandmg adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas bandmg 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
Sl.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi 
harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan 
menjoisun laporan keuangan bempa neraca dan laporan laba mgi 
pada setiap Tahun Pajak tersebut. 
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian 
tmdakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
34. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. 
2. ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya 
berbunjd: