Apa norma yang terkandung dalam Pasal 25 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 20 Tahun 2011?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 20 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN /AT AUPERTOKOAN, khususnya BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 25, memuat:

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur.
Ditetapkan diSukadana
pada tanggal 2011
Pit. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,
ERWIN ARIFIN
Diundangkan diSukadana
pada tanggal 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
ttd
IWAY ANSUTARJA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011NOMOR 20
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SUDARLI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19630808 199203 1010
12
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 2O TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN /AT AUPERTOKOAN
I. UMUM
Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah yang semakin
besar yang berimplikasi pada semakin besamya kebutuhan daerah
guna menunjang pembiayaannya dalam rangka penyelenggaraan
fungsi pemerintahan daerah, maka diperlukan upaya penggalian dan
peningkatan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai
tambahan kebutuhan daerah.
Meskipun secara yuridis, undang-undang Nomor 33Tahun 2004
tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk
membiayai kewenangan daerah melalui penyediaan dana bagi hasil
dan dana alokasi, namun dalam kenyataannya, dana tersebut belum
memadai untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan kewenangan tersebut.
Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintahan
Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat didaerah dapat dilaksanakan
secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat
digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis retribusi jasa usaha
adalah retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka
dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai Retribusi
Pertokoan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL