Jelaskan isi kandungan Pasal 34 dari Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006.
Sesuai dengan Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 tentang , ketentuan pada BAB VI - PENGADAAN (1) Setelah APBD ditetapkan, Unit Pengelola Barang sebagai, Pasal 34 berbunyi:

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 
dengan bentuk: 
a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas 
tanah dan/ a tau bangunan yang sudah diserahkan oleh 
pengguna kepada pengelola; 
b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/ atau 
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan 
c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain 
tanah dan/atau bangunan. 
(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah 
sebagaimana dirriaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan 
oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf 
c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat 
persetujuan pengelola. Pasal 37 Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain 
dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut: 
a. mengoptimalkan daya-guna dan hasil-guna barang milik 
daerah; dan 
b. rneningkatkan penerimaan daerah. Pasal 36 Bagian Kelima 
Kerjasama Pemanfaatan {3) Barang milik daerah yang dipinjarnpakaikan tidak 
merubah status kepernilikan barang daerah. 
(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling 
lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. 
(5) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian 
yang paling sedikit memuat; 
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan; 
c. jangka waktu peminjaman; 
d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan 
e. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
Setelah berakhir jangka waktu kerjasa ma peman faata n, Bupati 
menetapkan status penggu naan/ pemanfaa tan atas tanah 
dan/ atau bangunan sesuar dengan ketentuan peraturan 
perundang-undan gan. Pasal 39 pengope rasian, mitr a kerjasama 
men jaminkan atau menggadaikan 
yang menjadi objek kerjasama (4) selama jangk a waktu 
pemanfaatan dilarang 
barang milik daerah 
pemanfaa tan. 
(5) jangka waktu kerjasama peman faatan paling lama 30 
(tiga puluh) tahun sejak perjanji an ditand atangani dan 
dapat diperpanjang. (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 
APBD untuk memenuhi biaya 
operasional/ pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan 
terhadap barang milik daerah dimaksud; 
b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender 
dengan mengikutsertakan paling sedikit 5 (lima) 
peserta/ peminat, kecuali untuk barang milik daerah 
yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan 
langsung; 
c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar 
kontribusi tetap kerekening kas daerah setiap tahun 
selama jangka waktu pengoperasian yang telah 
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama 
pemanfaatan; 
d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari 
hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bup ati; dan 
e. Pembayaran Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
hasil kerjasam a pem anfaatan disetor ke kas daerah setiap 
tahun selama jangk a waktu pengop erasian . 
(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman 
tender/Lelan g, dibebankan pada APBD . 
(3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan 
penyu sunan surat perjanjian, konsultan 
pelaksana/pengawas, dibebank an pada Pihak Ketiga. Pasal 38 
Bangunan diatas hak pengelolaan milik 
Daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau 
sesu ai ketentuan peraturan perundang- (5) Hak Guna 
Pemerintah 
diagunkan 
undangan. 
(6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga 
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. (1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui 
tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 
(lima) peserta/ perninat. 
(2) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan, selama 
jangka waktu pengoperasian hams rnemenuhi kewajiban 
sebagai berikut: 
a. mernbayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun, yang 
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan 
tim yang dibentuk oleh Bupati; 
b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau 
memindahtangankan objek bangun guna serah; dan 
c. mernelihara objek bangun guna serah. 
(3) Objek bangun guna serah sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2) huruf b berupa sertifikat hak pengelolaan milik 
Pemerintah Daerah. 
(4) Objek bangun bangun guna serah berupa tanah dan/atau 
bangunan tidak boleh dijadikan jamman dan/ atau 
diagunkan. Pasal 41 Bagian Keenam 
Bangun Guna Serah