Menurut PERATURAN BUPATI  KUTAI BARAT Nomor 27 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI  KUTAI BARAT Nomor 27 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada , menyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentuka n Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupat en Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang -Unda ng Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentuka n Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 
3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Perbup -Kubar/180/2018 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia 
Nomor 4438 ); 
4. Undang -Undang Republ ik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5459) ; 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe merintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
8. Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah K abupaten Kutai Barat Nomor 
; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT . 
 
Perbup -Kubar/180/2018 BAB I 
KETE NTUAN UMUM