Apa saja yang diatur dalam Pasal 124 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 1 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, Pasal 124 menetapkan:

tentang Retribusi Menara 
Telekomunikasi dan sebagai pelaksanaan Keputusan 
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/72.K/KPTS/013/2016 
tentang Pembatalan 4 (empat) Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbond o, maka dipandang perlu untuk 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi ; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia T ahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 d an 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
2 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok -pokok Agraria (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 
4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang -Undang Hukum Acara Pidan a (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4956); 
6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3817); 
7. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 
8. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4252); 
9. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
10. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 
11. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4726); 
 
 
3 
12. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan L embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4953); 
13. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
14. Undang -Undan g Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Nomor 5234); 
15. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 
17. Peratur an Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3981); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
4 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 5103); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
23. Peraturan Presiden No mor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 
2005 tentang Serti fikasi Alat dan Perangkat 
Tekekomunikasi; 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomatika Nomor 
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman 
Pembangunan dan Pengunaan Menara Bersama 
Telekomunikasi; 
27. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 2036 ); 
28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika 
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor: 
19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 
tentang Pedoman Pembangunan dan Pengunaan 
Bersama Menara Telekomunikasi; 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 
2008 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 13 ); 
5 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan (Lembaran D aerah Kabupaten Situbondo 
Tahun 2011 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 6 ); 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2013 -2033 (Lembaran Daerah 
Kabupaten S itubondo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 ); 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah Kabupaten Situbondo (Lem baran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 1 0, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 ); 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 
2016 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Nomor 6); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO 
dan 
BUPATI SITUBONDO 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 
16 TAHUN 2014 TENTANG RET RIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI. 
 Pasal I 
Beberapa k etentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 
Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabup aten Situbondo Nomor 2 ) diubah sebagai berikut : 
1. Pasal 1 angka 5 diubah dan angka 6 dihapus sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 
 
 
 
6