Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, Pasal 18 menetapkan:

Undang
-
Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;
 
 
2.
 
Undang
-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah
-
daerah Kota Besar dalam 
Lingkun
gan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang
-
Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas 
Undang
-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Kota
-
kota Besar dan K
ota
-
kota 
Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551);
 
 
3.
 
Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24
4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang
-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang
-
Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015
 
 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);
 
 
4.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II 
Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381;
 
 
5.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan P
erwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057);
 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama
 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
 
 
dan
 
 
WALIKOTA PEKALONGAN
 
 
MEMUTUSKAN:
 
 
 
Menetapkan :
 
PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN 
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.