Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS Nomor 35 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS Nomor 35 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 08TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DANADMINISTRATIE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalamUndang-Und ang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahlembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.6.Appraisal adalah sebuah proses pekerjaan seseorang yang ahli dibidangnya dalam halmemberikan sebuah penilaian berupa estimasi atauperkiraan atas nilai sebuah objek, berdasarkan fakta-fakta yang obiektifjujur dan professional.
7'.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut PimpinanDEED adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan WakilKetua DPRD Kabupaten Tanggamus sesuai peraturan perundang-undangan.&
8.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRDadalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD KabupatenTanggamus sesuai peraturan perundang-undangan.9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebutSekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tanggamus.
10.§ekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebutSekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tanggamus.
11.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untukmenentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkanberdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan
DF^Dn^aS^^n^enS^’ ^bjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan
12. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepadaPimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagaiPimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan danAnggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.14. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepadaPimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, WakilKetua, dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain adalah tunjanganyang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua,Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, BadanKehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau alatkelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.16. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uangyang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinandan Anggota DPRD.
17. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRDdan Anggota DPRD setiap melakukan reses.18. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepadaPimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminankecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, bagiPimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya, sertakepada anggota DPRD disediakan Rumah Negara dan PerlengkapannyadanTunjangan Transportasi.
19. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan danAnggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinyasetelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan.20. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana perasionaladalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untukmenunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugasPimpinan DPRD sehari-hari.21. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan denganPeraturan Daerah Kabupaten Tanggamus.