Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 11 Tahun 2018?
Ketentuan dalam BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 11 Tahun 2018 tentang MEKANIS ME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sek:retaris Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah. 
5. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra adalah Asisten 
Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah. 
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Tengah. 
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM 
adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah. 
8. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya 
disebut dengan Tim Pemeriksa adalah Tim yang memeriksa 
pelanggaran disiplin untuk kasus tertentu. 
9. Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin PNS adalah Tim yang 
bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada 
Bupati dan/ atau Sekretaris Daerah dalam permasalahan 
kepegawaian, yang terdiri dari Inspektur Kabupaten 
Lampung Tengah, Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 
Lampung Tengah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah serta Pejabat Lain 
yang ditunjuk. 
10. Disiplin PNS adalah Kesanggupan PNS untuk mentaati 
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan dan/atau 
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 
11. Pelanggaran Disiplin adalah Setiap ucapan, tulisan atau 
perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/ atau 
melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang 
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 
12. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan 
kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. 
13. Upaya Administratif adalah Prosedur yang dapat ditempuh 
oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang 
dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding 
administratif. 
14. Atasan langsung adalah Atasan langsung dari PNS yang di 
duga melakukan pelanggaran disiplin. 
15. Pejabat yang lebih tinggi adalah Pejabat yang lebih tinggi 
dari atasan langsung. 
16. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang 
diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada 
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 
BABD 
HUKUMANDISIPLIN 
Bagian Kesatu 
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 
Pasa12 
( 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : 
a. hukuman disiplin ringan; 
b. hukuman disiplin sedang; dan 
c. hukuman disiplin berat. 
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a terdiri dari: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan 
c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari : 
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) 
tahun; 
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 
dan 
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 
(satu) tahun. 
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada 
huruf c terdiri dari: 
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 
(tiga) tahun; 
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 
setingkat lebih rendah; 
c. pembebasan dari jabatan; 
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai PNS; dan 
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 
Bagian Kedua 
Penjatuhan Hukuman Disiplin 
.Pasal3 
( 1) PNS dijatuhi hukuman disiplin karena : 
a. melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
b. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil 
inspeksi mendadak; dan 
c. melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Hukuman disiplin ringan, sedang, berat dijatuhkan bagi 
PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a. 
(3) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang 
terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b. 
(4) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c. 
Bagian Ketiga 
Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin