Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 25 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018 tentang BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA , DPRD, pada BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS, Pasal 25 menjelaskan:

(1) Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat ( 1) terdiri dari : 
a. uang transportasi ; 
b. uang harian; dan/ a tau 
c. biaya penginapan. 
(2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur sebagai berikut: 
a. pejabat negara diluar lingkungan Pemerintah Daerah 
dapat diberikan uangtransportasi, uang harian dan 
biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama 
dengan fasilitas pejabat negara di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 
b. istri atau suami pejabat negara dalam rangka 
mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah 
diberikan uang transportasi dan uang harian; 
c. istri atau suam1 pejabat negara dalam rangka 
mengiku ti acara kedinasan Pemerin tah Daerah 
diberikan uang transportasi dan uang harian dan 
biaya penginapan ; 
d. istri atau suami ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan 
anggota DPRD dalam rangka mendampingi acara 
kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang 
transporlasi dan uang harian ; 
e. istri atau suami ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan 
anggota DPRD dalam rangka mengikuti acara 
kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang 
-22 -
f. PNS diluar lingkungan Pemerintah Daerah dapat 
diberikan uang transportasi, uang harian dan biaya 
penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan 
fasilitas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai 
golongannya; 
g. tenaga upahan dapat diberikan uang transportasi, 
uang harian dan biaya penginapan degan fasilitas 
maksimal sama dengan fasilitas PNS golongan II, PTT 
dan pegawai BLUD di lingkungan Pemerintah 
Daerah; 
h. masyarakat dapat diberikan uang transportasi, uang 
harian dan biaya penginapan dengan fasilitas 
maksimal sama dengan fasilitas PNS golongan II, PTT 
dan Pegawai BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah.