Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupat en Banyuwangi. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi . 
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi . 
4. Standar Pelayan an yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur 
yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 
berkualitas , cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 
5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 
PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang 
proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 
terbitny a dokumen dilakukan dalam satu tempat . 
6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara 
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan Undang -Undang untuk kegiatan 
pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata -mata 
untuk kegiatan pelayanan publik . 
7. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dilihat dari si si kesederhanaan alur pelayanan . 
8. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang 
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelay anannya . 
9. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan 
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan . 
10. Masyarakat adal ah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 
sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang 
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara 
langsung maupun tidak langsu ng. 
11. Perangkat Daer ah yang selanjutnya disingka t PD adalah unsur pembantu 
kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang 
tertentu di Kabupaten Banyuwangi . 
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Banyu wangi, yang selanjutnya disebut DPMP TSP adalah Perangkat Daerah 
yang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan menetapkan 
kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan kebijakan 
pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum 
penanama n modal daerah dan rencana strategis daerah, sesuai program 
pebangunan daerah serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi . 
13. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah 
pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di da lam 
organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau 
serangkaian tindakan pelayanan publik. 
14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, 
prosedur dan biaya pember ian perijinan dan non perijinan. 
15. Pelayanan Perizinan ad alah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan yang pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai 
terbitnya dokumen dilakukan oleh DPMPT SP. 
6 
 
16. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang mem perbolehkan 
perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah 
hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang 
berdasark an peraturan perundang -undangan. 
17. Non Perizinan adalah segala bentuk fasilitas fiskal, insentif, kemudahan 
lainnya dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 
18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan 
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 
Badan untuk melakuk an usaha atau kegiatan tertentu . 
19. Non Izin adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan legalitas 
kepada seseorang atau Badan hukum diluar perizinan bisa berupa tanda 
daftar . 
20. Sistem dan prosedur adalah tata urutan pelaksanaan pekerjaa n dalam 
suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu 
proses berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan 
sesuatu yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan pekerjaan atau 
kegiatan pada fungsi lain sebaga i suatu kelanjutan d alam proses. 
21. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem manusia/mesin yang terpadu 
(intregeted ) untuk menyajikan informasi guna mend ukung fungsi operasi, 
manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem 
ini menggunakan perangkat keras ( hardware ) dan perangkat lunak 
(software ) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan 
keputusan serta sebuah “ data base ”. 
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, 
yang disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non 
perizinan yang terintegrasi Antara BKPM dengan Kementrian/Lembaga 
Pemerintah Non Kementrian yang memiliki kewenangan perizinan dan non 
perizinan, Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal 
(PDPPM), Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) 
Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) . 
23. Tim Pertimbangan Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk melalui 
Keputusan Bupati terdiri dari unsur -unsur PD terk ait yang bertugas 
melaksanakan pemeriksaan teknis administrasi dan pemeriksaan 
lapangan, pembahasan te knis dan memberikan rekomendasi / 
pertimbangan men genai sesuatu perizinan kepada Bupati melalui kepala 
DPMPT SP. 
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 
dan mengolah informasi data dan atau keterangan lainnya dalam rangka 
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban p erizinan berdasarkan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
25. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan/permohonan dan keabsahan 
lampiran -lampirannya termasuk penilaian tentang kebenar an penulisan 
dan perhitungannya. 
26. Advice Planning adalah informasi peruntukan lahan untuk izin 
pemanfaatan ruang yang diberika n oleh Pemerintah Kabupaten sesuai 
dengan fungsi kawasan berdasarkan rencana tata ruang. 
27. Rekomendasi Teknis, Kajian Teknis atau bentuk lain yang sejenis adalah 
rekomendasi, kajian atau bent uk lain yang dikeluarkan oleh PD teknis 
melalui Berita Acara Pemeri ksaan L apang an. 
7 
 
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD , adalah 
surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang; 
29. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pemba yaran atas jasa atau 
pemberian i zin tertentu ya ng khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
Pemerintah Kabupaten untuk kepen tingan orang pribadi atau Badan . 
30. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya 
keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan baik secara 
langsung maupun tidak langsung . 
31. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi milik negara 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, 
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi , koperasi atau organisasi yang 
sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
usaha lainnya . 
32. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia . 
33. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan 
secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi 
dalam rangka pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan 
sosial budaya seba gai dasar pemberian izin lokasi. 
34. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan perusahaan untuk memperoleh 
tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula 
sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut 
guna ke perluan usaha penanaman modalnya . 
35. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT, 
adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada usaha 
perorangan, badan hukum dan atau b adan usaha untuk menggunakan 
tanah sesuai den gan Rencan a Tata Ruang Daerah ( RTRD), yang meliputi 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Umum Tata Ruang Kota 
(RUTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) . 
36. Izin Gangguan yang selanjutnya disingkat HO (Hinder Ordonantie ) adalah 
Izin yang diberikan bagi semua us aha/perusahaan yang ka rena sifatnya 
dapat mendatangkan kerugian atau gangguan bagi masyarakat sekitarnya 
serta kelestarian lingkungan hidup. 
37. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak 
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, k etentraman 
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus . 
38. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah 
serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari 
pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang 
hasilnya dituang kan dalam bentuk dokumen hasil a ndalalin. 
39. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan 
pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam ran gka mewujudkan, 
mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas . 
40. Kawasan Pengendalian Ketat ( High Control Zone ) merupakan kawasan yang 
memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya 
untuk mempertahank an daya dukung, mencegah dampak negatif, 
menjamin p roses pembangunan berkelanjutan. 
 
 
8 
 
41. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah 
daratan dan/atau perairan dan ruang udara sekitar bandar udara yang 
dipergunakan untuk kegiatan operasi pene rbangan dalam rangka 
menjamin keselamatan penerbangan. 
42. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada 
jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi 
danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasar surut, tepi pantai, as 
jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi 
daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh 
dan tidak boleh didirikan ba ngunan/dilaksanakannya kegiatan. 
43. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah Izin 
yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau Badan 
untuk mengadakan suatu bangunan yang direncanakan agar gambar 
rencana, rencana tapak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 
ditentukan dan re ncana konstruksi bangunan dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku dengan 
maksud untuk melindungi kepentingan penghuninya, kepentingan umum 
serta menjaga kelestarian lingkungan. 
44. Bangunan G edung adalah wujud fisik hasil pekerjaan k onstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiata n usaha, kegiatan sosial, budaya, 
maupun kegiatan khusus. 
45. Bangunan B ukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang 
tidak digunakan untuk te mpat hunian atau tempat tinggal . 
46. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang 
meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta 
kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran. 
47. Retribus i IMB adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi dan atau 
Badan . 
48. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP , adalah surat 
tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan untuk 
mendapatkan tanda daftar perusahaan . 
49. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut 
atau berdasarkan ketentuan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1982 
tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU -WDP 
dan/atau peraturan pelaksana annya dan memuat hal -hal yang wajib 
didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahk an oleh pejabat yang 
berwe nang . 
50. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja 
serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk 
tujuan memp eroleh keuntungan dan atau laba . 
51. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP , adalah 
surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan . 
52. Perdagangan ada lah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti 
jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan 
dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai 
imbalan atau kompensasi. 
9 
 
53. Izin Usaha Industri adalah izin yang w ajib dimiliki setiap Perusahaan 
Industri, kecuali bagi Industri Kecil wajib memiliki Tanda Daftar Industri 
(TDI). 
54. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 
baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan 
nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang 
bangun dan perekayasaan industry . 
55. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di 
bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, 
atau Badan hokum yang berked udukan di Indonesia . 
56. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin 
Usaha P usat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izi n Usaha Toko 
Modern yang berjaringan/berwaralaba yang selanjutnya disebut IUTM BW 
adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang 
berjaringan/berwaralaba yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten . 
57. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk mengangkut orang dengan 
kendaraan umum yang melakukan kegiat an angkutan dalam trayek 
maupun tidak dalam trayek . 
58. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 
tempat lain dengan menggunakan kendaraan . 
59. Izin Traye k/Operasional adalah izin untuk mengangkut orang dengan 
kendaraan umum yang melaku kan kegiatan angkutan dalam trayek tertentu ; 
60. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan 
orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan 
tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal . 
61. Retribusi Izi n Trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin 
trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pe layanan 
angkutan penumpang umum. 
62. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang kepada instan si Pemer intah, Pemerintah Kabupaten atau 
Badan swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi 
bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri . 
63. Izin Operasional Rumah Sakit, yang sela njutnya disebut Izin Operasional 
adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas 
rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi 
persyaratan dan standar y ang ditetapkan dalam Peraturan Menteri . 
64. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat ; 
65. Izin Puskesmas adalah i zin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota . 
66. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya keseha tan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi -tingginya di wilayah kerjanya; 
67. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan k esehatan perorangan yang menyed iakan pelayanan medis 
dasar dan/ atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis 
tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis . 
10 
 
68. Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki Izin Mendirikan Klinik dan 
Izin Operasional Klinik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten . 
69. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis terte ntu 
memerlukan kewenangan u ntuk melakukan upaya kesehatan . 
70. Instalasi Farmasi adalah bagian dari Klinik yang bertugas menyelenggarakan, 
mengoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan 
farmasi serta melaksanakan pembinaan te knis kefarmasi an di Klinik; 
71. Surat Izin Apotik atau SIA adalah s urat izin yang diberikan oleh Menteri 
kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk 
menyelenggarakan Apotik disuatu tempat tertentu . 
72. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat Apote ker melakukan 
pekerjaan kefarmasian secara profesional dan menyalurkan perbeka lan 
kesehatan kepada masyarakat . 
73. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis 
yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk 
mejalankan praktik bidan mandiri . 
74. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang 
telah te rregistrasi sesuai dengan peraturan perundang -undangan . 
75. Setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagno stik, 
terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta 
pelayanan estetika dibidang refraksi, kacamata atau lensa kontak harus 
memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah Kabupaten . 
76. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
pemeriks aan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata 
koreksi dan/atau lensa kontak . 
77. Refraksionis Optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan 
berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku yang 
berwenang melakukan pemeriksaa n mata dasar, pemeriksaan refraksi, 
menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa 
kacamataatau lensa kontbak, termasuk pelatihan ortoptik . 
78. Izin Usaha Obat Hewan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh 
pejabat berwenang kepada perorangan WNI atau Badan usaha untuk 
melakukan usaha pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan 
dan/atau pengeluaran obat hewan . 
79. Toko Obat Hewan yang selanjutnya disebut Toko adalah badan usaha atau 
perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha penyediaan 
dan peredaran obat hewan selain obat keras dari distributor. 
80. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak melakukan usaha 
perternakan . 
81. Usaha Peternakan adalah suatu usaha yan g dijalankan secara teratur dan 
terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk 
tujuan komersial yang meliputi kegi atan menghasilkan ternak (ternak 
bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha p enggemukan suatu jenis 
ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang 
untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk 
jenis tiap ternak pada peternakan rakyat . 
82. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin 
untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota . 
83. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan 
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan 
jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstr uksi. 
11 
 
84. Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi 
yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau 
pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu 
bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan p enggunaan 
atau pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan 
keselamatan masyarakat pemakai/pemanfaat bangunan tersebut, tertib 
pembangunannya serta kelestarian lingkungan hidup . 
85. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebu t 
SIPPAT adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk bergerak 
dalam bidang pengeboran air bawah tanah . 
86. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang 
dikeluarkan oleh P erangkat Daerah yang membidangi. 
87. Reklame adalah media periklanan besar, biasa ditempatkan pada area 
yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang 
padat, berisi iklan yang ditujukan untuk dilihat pejalan kaki maupun 
pengendara kendaraan yang melewatinya dan pada umumnya berisi 
ilustrasi yang besar dan menarik, disertai dengan slogan . 
88. Rumah kos adalah rumah atau bangunan dengan jumlah kamar paling 
banyak 10 (sepuluh ) yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka 
waktu minimal 1 (satu) bulan bagi orang pribadi atau badan yang 
dituangkan dalam perjanjian tertulis . 
89. Rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar adalah rumah atau bangunan 
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang disediakan untuk 
tempat tinggal dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan bagi orang 
pribadi atau badan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis . 
90. Ijin usaha rumah kos adalah ijin yang diberikan bupati atau pejabat yang 
ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah atau kamar yang digunakan usaha 
rumah kos.