Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, khususnya BAB IV - TATA CARA PEMERIKSAAN, Pasal 13, memuat:

Dalam halpemeriksaan dilak sanakan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah
wajib:
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada
Wajib Pajak;
menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan
kepada Wajib Pajak;
memperlihatkan SuratTugaskepada WajibPajak;
menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
memberikan hak hadir kepada WajibPajakdalam
rangka Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan
dalambatas waktu yangtelahditentukan;
melakukan pembinaan kepada W ajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuaidengan
ketentuan peraturan perundang -undangan
perpajakan;
mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lainnya yang dipinjam dariWajibPajak
palinglama7(tujuh) hari kerja sejaktanggal
Laporan HasilPemeriksaan; dan
merahasiakan kepada pihak lainyangtidak
berhak segala sesuatu yangdiketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh WajibPajakdalam
rangkapemeriksaan.
Dalam halpemeriksaan dilaksan akan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak Daerah
wajib:
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak
Daerah kepada Wajib Pajak pada saat
pemeriksaan;
menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan
kepada Wajib Pajak yang akandiperiksa;
memperl ihatkan SuratTugaskepada WajibPajak;
memberitahukan secara tertulis hasilpemeriksaan
kepada WajibPajak;
melakukan Pembahasan AkhirHasilpemeriksaan
apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang
telah ditentukan;
memberi petunjuk kepada W ajibPajakdalam
memenuhi kewajiban perpajakan dalam tahun-
tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan
perpajakan;
mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lainnya yang dipinjam dariWajibPajak
palinglama7(tujuh) hari kerja sejaktanggal
laporan HasilPemeriksaan; dan
merahasiakan kepada pihak lain yang tidak
berhak segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka pem eriksaan.
Pasal14
Dalam halpemeriksaan dilaksanakan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah
berwenang:
melihat dan/atau meminjam bukuatau catatan,
dokumen yangmenjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dandokumen lainyangberhubungan
dengan penghasilan yangdiperoleh, kegiatan
usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak
daerah;
mengakses dan/atau mengunduh data yang
dikelola secara elektronik;
memasuki danmemeriksa tempat atau ruang,
barang bergerak dan/atau tidak b ergerak yang
diduga atau patut diduga digunakan untuk
menyimpan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dokumen lain, uang, dan/atau barang yangdapat
memberi petunjuk tentang penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha Waji b Pajak, atau objek
yang terutang pajak daerah;
meminta kepada Wajib Pajakuntuk memberi
bantuan gunakelancaran pemeriksaan, antara lain
berupa:
1.menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas
biaya Wajib Pajakapabila dalam mengakses
data yang dikelola secara elektronik
memerlukan peralatan dan/atau keahlian
khusus;
2.memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak
Daerah untukmembuka barangbergerak dan/
atautidakbergerak;
3.menyediakan ruangan khusus tempat
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal
jumlah buku,catatan, dandokumen sangat
banyak sehingga sulit untukdibawa keDinas
Pendapatan ;
melakukan penyegelan tempat atauruangtertentu
serta barang bergerak dan/atau tidakbergerak;
meminta keterangan lisandan/atau tertulis dariWa
jibPajak;dan
meminta keterangan dan/atau bukti yang
diperlukan daripihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
Dalam halPemeriksaan dilaksanakan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak Daerah
berwenang:
memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Dinas
Pendapatan dengan menggunakan surat panggilan;
melihat dan/atau meminjam bukuatau catatan,
dokumen yangmenjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dandokumen laintermasuk data yang
dikelola secara elektronik yang berhubungan
dengan penghas ilanyangdiperoleh, kegiatan usaha
Wajib Pajak, atau objek yang terutang
pajakdaerah;
meminta kepada Wajib Pajakuntuk memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari
Wajib Pajak;
meminjam kertas kerja pemerik saanyangdibuat
olehAkuntan Publikmelalui WajibPajak;dan
meminta keterangan dan/atau bukti yang
diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak