Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang
-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
 
2.
 
Undang
-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah
-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 
telah diuba
h dengan Undang
-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia
 
Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
Nomor 2730)
; 
 
3.
 
Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);
 
4.
 
Undang
-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);
 
SALINAN
 
2
 
 
5.
 
Undang
-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);
 
6.
 
Undang
-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 
7.
 
Undang
-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 
8.
 
Undang
-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dae
rah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 
9.
 
Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tam
bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 
10.
 
Undang
-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang
-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);
 
11.
 
Und
ang
-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 
12.
 
Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T
ahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah 
beberapa kali 
terakhir 
dengan Undang
-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran 
Negara Republik Indonesia
 
Tahun 
2015
 
Nomor 
58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik
 
Indonesia Nomor 5679
)
;
 
13.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 
3
 
 
14.
 
Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Ta
hun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340);
 
15.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
Tahun 2005 Nomo
r 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);
 
16.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4
sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 
17.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Ke
uangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia
 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 
18.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Re
publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 
19.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tam
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 
20.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738);
 
 
 
 
4
 
 
21.
 
Perat
uran Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan P
emerintah Nomor 
1
 
Tahun 
2018
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018
 
Nomor 
1
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 
6177
);
 
22.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Dae
rah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 
23.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);
 
24.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman 
Daerah
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219)
;
 
25.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272);
 
26.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negar
a/Daerah 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201
4
 
Nomor 
92
, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533
)
;
 
27.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang
-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara
 
Republik Indonesia 
 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah
 
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia
 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Le
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
;
 
 
5
 
 
28.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
 
Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
 
beberapa kali terakhir
 
dengan Peraturan Pemerintah
 
Nomor 
8
 
Tahun 
2016
 
(Lembaran 
Negara Republik Indonesia
 
Tahun 
2016
 
Nomor 
57
, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864
)
;
 
29.
 
Peraturan Pemerintah Nom
or 
12
 
Tahun 201
7
 
tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201
7
 
Nomor 
73
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 
6041
)
;
 
30.
 
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelola
an 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
14
 
Nomor 
;
 
31.
 
Peraturan Presiden Nomor 
87
 
Tahun 2014 tentang 
Peraturan 
Pelaksanaan Und
ang
-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang
-
undangan
 
(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20
14
 
Nomor 136
)
;
 
32.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
 
telah diubah 
beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 
33.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj
a Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13
 
Tahun 
2018
;
 
34.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19
 
Tahun 
2016
 
tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 
35.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
33
 
Tahun 
2017
 
tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 
2018
 
sebagaimana 
telah 
diubah 
dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
134
 
 
Tahun 
2017
;
 
6
 
 
36.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
62
 
Tahun 201
7
 
tentang
 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Operasional
;
 
37.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Prob
olinggo Tahun 2005
-
2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 
 
Nomor 07);
 
38.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 
 
Tahun 2008 tentang Pokok
-
Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probol
inggo Tahun 2008 
Nomor 05)
 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 
(Lembaran 
Daerah Kabupaten Probolinggo
 
Tahun 
2016
 
Nomor 
1
)
;
 
39.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 
 
Tahun 2009 ten
tang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2009 
 
Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 
;
 
40.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 
 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 
 
Nomor 01);
 
41.
 
Perat
uran Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 
 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01)
 
sebagaimana 
telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 
Nomor 
15 
Tahun 
2015 
(Lembaran Daer
ah Kabupaten 
Probolinggo Tahun 201
5 
Nomor 01);
 
42.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 
 
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 2010 Nomor 02);
 
43.
 
Peratu
ran Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 
 
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01);
 
7
 
 
44.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomo
r 05 
 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 01)
 
sebagaimana 
telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 
Nomor 
16 
Tahun 
2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Probolinggo Tahun 20
1
5 
Nomor 01);
 
45.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 
 
Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana 
telah diubah
 
beberapa kali terakhir
 
dengan Peraturan Daerah 
Nomor 
17 
Tahun
 
2015
 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Probolinggo
 
Tahun 201
5 
Nomor 0
2
);
 
46.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 
 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 03);
 
47.
 
Peraturan Daera
h Kabupaten Probolinggo Nomor 07 
 
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 2012
 
Nomor 01);
 
48.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 
 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 2013
-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
Tahun 2013
 
Nomor 07)
 
sebagaimana telah diubah dengan
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
4
 
 
Tahun 
2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 
2017 
Nomor 
1
)
;
 
49.
 
Peraturan Daerah 
Kabupaten Probolinggo 
Nomor
 
11
 
Tahun 2013 tentang 
Penyertaan Modal Pe
merintah Daerah 
pada 
Perusahan Daerah Air Minum
 
Kabupaten Probolinggo
 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 201
4 
Nomor 0
1
)
 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
5
 
Tahun 
2016
 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 201
6 
Nomor 
2
)
;
 
50.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
1
 
Tahun 
2016
 
tentang 
Penataan, Pengendalian dan Retribusi Menara 
Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo
 
(Lembaran Daerah 
Kabupaten Probo
linggo Tahun 201
6 
Nomor 
1
)
;
 
8
 
 
51.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
6
 
Tahun 
2016
 
tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 201
6 
Nomor 
1
)
;
 
52.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolingg
o Nomor 
5
 
Tahun 
2017
 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 
Anggaran 
2018
 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
Tahun 
2017
 
Nomor 
3
)
;
 
53.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
1
 
 
Tahun 
2017
 
tentang
 
Hak Keuangan dan Administra
tif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Probolinggo
 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Probolinggo Tahun 201
7 
Nomor 
1
)
;
 
54.
 
Peraturan Daerah 
Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan d
an Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 
Anggaran 
2017
 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
Tahun 
2018
 
Nomor 
1
)
.
 
 
Dengan Persetujuan Bersama
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 
dan
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
 
MEMUTUSKAN :
 
 
Menetapkan 
 
:
 
PER
ATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2018
.