Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA Nomor 7 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA Nomor 7 Tahun 2018 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Dae rahsebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya diseb ut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertaka nmodal daer ah
padasuatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak
ketiga dengan suatu imbalan tertentu .
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalakyang selanjutnya
disingkat PD. BPR Alalak adalah bank perkreditan rakyat yang sahamnya
dimilikiPemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang dalam kegiatannya tida k memberikan jasa d alam lalu
lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang -undang mengenai
perbankan .
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.