Apa norma yang terkandung dalam Pasal 41 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor (OTAHUN Tahun 2011?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor (OTAHUN Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, khususnya BAB XII - PENYIDIKAN, Pasal 41, memuat:

(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalamPeraturan Daerah inidilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntutsesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Disamping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberiwewenang khususnya sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidangPertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam
Perundang-undangan yang berlaku.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana tersebut ;
c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana;
d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
yang berkenaan dengan tindak pidana;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain surta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;
f.meminta banluan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidik tindak pidana;
g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
lempal pada saal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;
j.menghentikan penyidikan;
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanearan penyidikan
tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
17
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada aval (1)membenlahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.