Apa yang diatur dalam PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 pada pasal 4?
Berdasarkan PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, pasal 4 menyebutkan bahwa:

(empat) ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 
keuangan, organisasi dan tata la.ksana kepegawaian, umum, perlengkapan, 
dan tata usaha serta urusan rumah tangga pimpinan. 
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang hubungan 
masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan, administrasi 
aset, bidang umum, pengamanan dan pemeliharaan aset; 
b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten 
Administrasi Umum; 
c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum; 
d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang hubungan masyarakat, 
protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan, administrasi aset, bidang 
umum, pengamanan dan pemeliharaan aset; 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Pasal 9 d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi 
perekonomian, administrasi infrastruktur dan sumber daya serta 
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah; 
e. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. 
8 (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) 
mempunyai tugas, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan 
dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang 
agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, 
kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi serta fasilitasi urusan agama. 
(2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, 
pendidikan, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, keluarga 
berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan 
transmigrasi; 
b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 
petunjuk teknis pelaksanaan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, 
pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga 
berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan 
transmigrasi; 
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan, 
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, 
kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan 
transmigrasi; 
d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan 
serta sumber daya aparatur dan pengelolaan keuangan di bidang agama, 
kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, 
kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi; 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten. Pasal 11 b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 
petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan umum, 
kependudukan, administrasi aparatur pemerintahan daerah dan otonomi 
daerah, dan pemerintahan desa/kelurahan; 
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di bidang administrasi pemerintahan umum; 
d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan 
serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan umum; 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten. 
9 (1) Bagian Perekonomin dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada