Bagaimana redaksi normatif pasal 4 dalam PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999?
Norma hukum dalam PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Nega ra yang Bersih dan Bebas dari, pasal 4 berbunyi:

(empat) huruf d: 
a. Seksi Pencegahan dan Penyelamatan; 
b. Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan; BABm 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 
5 Pasal 11 
Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh) 
Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, 
penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; 
b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum di Daerah; c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala 
Daerah; Pasal 10 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan 
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan 
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 
Bagian Ketiga 
Fungsi Bagian Kedua 
Tu gas Pasal 9 
Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat secara 
lengkap terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 8 
(1) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3), (4), (5), dan (6) 
dipimpin oleh Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. Pasal 7 
(1) Subbangian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) dipimpin 
oleh Kepala Subbagian. 
(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur 
staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Pasal 6 
(1) Bidang s~bagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Bidang, 
(2) Kepala B~dang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan 
Polisi Pamong Praja. 
6 (1) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada pasal 
3 (tiga) ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesekretariatan 
yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, 
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama 
penanggulangan bencana; 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sekretariat Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 
pelayanan kesekretariatan; 
b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan 
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; 
c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan 
kerumahtanggaan; 
d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 
e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian 
dan keuangan; 
f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi; 
g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian dan publikasi; Pasal 13 Paragraf Kedua 
Tugas dan Fungsi Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuandalam 
rangka penyelenggaraaan urusan pemerintahan di bidang Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah. Pasal 12 Paragraf Pertama 
Tugas dan Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman 
dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala 
Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) dan. atau aparatur lainnya; 
e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan 
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; 
f. Penyelenggaraan urusan kebakaran; 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai denga bidang 
tugasnya. 
7 (1) Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Sumber 
Daya Aparatur sebagaimanan dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) 
mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, 
penyidikan, dan pelatihan di bidang penegakan peraturan perundang- 
undangan daerah dan sumber daya aparatur. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 
Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya 
Aparatur menyelenggarakan fungsi: 
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur; 
b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang- 
undangan daerah dan sumber daya aparatur; 
c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang- 
undangan daerah dan sumber daya aparatur; 
d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan 
daerah dan sumber daya aparatur; 
e. Penetapan rumusan pedoman dan supervisi penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur; 
f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan penyuluhan 
penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan sumber daya 
aparatur; 
g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan 
daerah; 
h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan 
perundang-undangan daerah; 
i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan 
pemeriksaan pelanggaraan ketentuan peraturan perundang-undangan 
daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan PPNS; 
j. Penetapan rumusan teknis opersional penyidikan dan pemeriksaan 
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah; Pasal 14 Paragraf Ketiga 
Tugas dan Fungsi Kelompok Bidang Satuan Polisi Pamong Praja h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan 
penyampaian pelaksanaan tugas; . 
i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan tugas kesekretana1:a.?; 
j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretanatan; 
k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 
I. Pela.ksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja I 
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan 
kesekretariatan. 
I 8 (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas 
mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat, yang meliputi operasi, pengendalian 
dan kerja sama. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat; 
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama 
operasional; 
c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat serta kerjasama operasional; 
d. ;enetapan .r~musai:i pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman 
e P::e:pervis1 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat· 
. pan rumusan pengkajian bah k din . ' ketertiban umum dan k t an oor asi penyelenggaraan 
operasional; e entraman masyarakat serta kerjasama 
f. Penetapan rumusan embi . 
Pamong Praja Kabupai Mmaan teknis pengendalian operasional Polisi g p en una Barat· . enetapan rumusan pembinaan , . . 
Kabupaten Muna Barat; tugas Polisi Pamong Praja di wilayah 
h. Penetapan rumusan emeli 
masyarakat di wilayahp Kab iharaan ketertiban umum dan ketentraman 
I. Penetapan rum upaten Muna Barat· . . usan pelaksan ' 
J ~unpman daerah dan pejabat la. aan pengamanan dan pengawalan . enetapan rumusan 1 mnya; 
k pemerintah daerah, pe aksanaan pengamanan 
. Pelaksanaan eva1' . gedung-gedung milik 
ketenu uasi pelaksan 1. Pelap aman masyarakat· aan tugas ketertiban oran pelaksa , um um dan 
masyarakat· naan tugaas ketertib m Pelak ' an umum d k . sanaan tugas dinas lain . an etentraman 
sesua1 dengan b "d 
I ang tugas dan fungsinya; Pasal 14 k. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah; 
I. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan 
daerah dan sumber daya aparatur; 
m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / 
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah. 
9 (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) 
mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas- 
tugas di bidang pemadam kebakaran yang meliputi pelatihan, pencegahan 
dan penanggulangan bencana kebakaran. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pemadam 
Kebakaran; 
b. Menghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Bidang Pemadam Kebakaran; Pasal 17 (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 
(empat) ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan mengendalikan 
tugas-tugas di bidang perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan 
sumber daya Satuan Perlindungan Masyarakat dan pembinaan potensi 
masyarakat. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Perlindungan 
Masyarakat; 
b. Menghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Bidang Perlindungan Masyarakat; 
c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan terhadap ancaman ketentraman 
masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya; 
d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemerintah terhadap penanganan 
konflik yang timbul akibat bencana; 
e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan peningkatan sumber daya 
manusia dalam perlindungan masyarakat; 
f. Menyiapkan bahan rumusan dan pengendalian ketahanan masyarakat di 
daerah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; 
g. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sumber daya 
aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat; 
h. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / 
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang perlindungan masyarakat. Pasa.116 n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / 
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat. 
10 Pasal 18 
(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas 
penyusunan rencana program , anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan 
bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik 
negara/ daerah. 
(2) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan 
Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang 
tugasnya; 
b. Pendistribusian tugas - tugas kepada staf; 
c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja; 
d. Pemferivikasian kelengkapan dokumen pennintaan dana; 
e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan; 
f. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan 
anggaran belanja tidak langsung; 
g. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai 
lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah; 
h. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan 
pertanggungjawaban keuangan; 
1. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan 
keuangan; 
j. Penyusunan Renja, RKA dan DPA; 
k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Istansi Pemerintahan (LAKIP); 
I. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit; 
m. Pelaksanaan lnventarisasi dan pengadaan barang; 
n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang; 
o. Pelaksanaan penghapusan barang; 
p. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf Ketiga 
Tugas Pokok dan Uraian Pekerjaan Subbagian pada Kelompok 
Sekretariat Satuan Palisi Pamong Praja c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan terhadap penanggulangan 
bencana kebakaran; 
d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemerintah terhadap penanganan 
penanggula.ngan bencana kebakaran; 
e. Menyiapkan bahan rumusan dan pengendalian ketahanan aparatur 
dalam menghadapi dan menanggulangi bencana kebakaran; 
f. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sumber daya 
aparatur dalam menanggulangi bencana kebakaran; 
g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
h. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / 
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pemadam kebakaran. 
11 (1) Seksi Penyelidikan, Penyiidikan, dan Penyuluhan , sebagaimana dimaksud 
pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan 
pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah., dan penyuluhan penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah. 
(2) Dalam melakukan tugas, Seksi Penyelidikan, Penyiidikan, dan Penyuluhan 
memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas: Pasal 20 Paragraf Keempat 
Tugas dan Uraian Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Satuan Polisi 
Pamong Praja (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukaan penyiapan bahan 
pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, 
kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan 
organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang- 
undangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas: 
a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian; 
b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan 
pegawai; 
c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan 
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; 
d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan 
evaluasi kinerja pegawai; 
e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan; 
f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 
g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol; 
h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
i. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan 
perundang- undangan; 
j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai 
dengan tugasnya. Pasal 19 
12 (1) Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional sebagaimana dimaksud pada