Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, BAB II - PRINSIP DASAR, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui 
sejak awal, yang berhubungan dengan jabatannya , dan 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya . 
 (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
Gratifikasi yang terkait dengan: 
 a. pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang 
sah; 
 b. tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan 
yang sah; 
 c. tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan 
evaluasi diluar penerimaan yang sah; 
 d. pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang 
sah/resmi dari Pemerintah Kota ; 
 e. proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; 
 f. proses komun ikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan 
dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan 
kewenangannya; 
 g. akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan 
dengan pihak lain; 
 h. ungkapan terima kasih sebelum, selama , atau setelah proses 
pengadaan barang dan jasa; 
8 
 i. hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama 
kunjungan dinas ; 
 j. fasilitas entertainment , fasilitas wisata, voucher yang diterima 
oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas dan kewajibanny a dengan Pemberi 
Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang 
diterima ; 
 k. upaya mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan 
pemangku kewenangan ;dan 
 l. pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan 
bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat /Pegawai. 
 (3) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada 
Pejabat/Pegawai lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 
 (4) Setiiap Pejabat/Pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi 
sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) kepada UPG. 
 (5) Dalam hal UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
terbentuk , pelaporan disampaikan kepada PD yang menjalankan 
fungsi pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung.