Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 4 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 4 Tahun 2018 tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI, ketentuan pada BAB II - BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL, Pasal 3 berbunyi:

(1)Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap
bulan yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a.Bupati sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah) setiap bulan; dan
b.Wakil Bupati sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) setiap bulan.
(2)Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada
, dialokasikan untuk kegiatan koordinasi,
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,
pengamanan dan kegiatan khusus lainya guna mendukung
pelaksaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
4Pasal 4
Rincian Penggunaan Biaya Penunjang Operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
a.biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan
Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Pemerintah Daerah
lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa,
Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok
masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan
hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
b.biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang
disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah,
keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa
warga/masyarakat Lumajang;
c.biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan
Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat,
guna menciptakan kondusifitas wilayah;
d.biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler,
pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan
olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa
kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian aspirasi kepada
orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati
dan Wakil Bupati, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c.