Apa substansi hukum dari Pasal 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 8 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, khususnya BAB X - V, Pasal 53, adalah:

(1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 ayat (2) dipidana 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang -Undang 
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
(2) Setiap or ang yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan 
lahan p ertanian pangan berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 ayat (4) dipidana sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 72 ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanj utan. 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah , pidananya ditambah 1/3 (satu 
per tiga) dari pidana yang diancamkan. 
(4) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan iz in 
pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 ayat (1) 
dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang -Undang Republik 
Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan P ertanian 
Pangan Berkelanjutan. 
(s)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan oleh korporasi, pengurusnya dipidana sesuai dengan ketentuan