Apa substansi hukum dari Pasal 2 NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014?
Materi muatan NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, khususnya , Pasal 2, adalah:

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu periode <!Ol'i-2022 
dilak11811akan ~~uai dengan RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017· 
2022. BAB II 
PEMBANGUNAN DAERAH 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah K.s.bupaten 
Pringsewu Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya dismgkat sebagai 
RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Pringsewu untuk periocle 20 [dua puluht tahun terhitung 
sejak tahun 2005 sarnpai dengan tahun 2025. 
8. Rencana Pembangunan Jcu1glw Meneugah Daerah Kabupaten 
Pringeewu, yang selanjut:nya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembanaunan daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) 
tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program 
Kepala Oaerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten serta 
memperhat:ikan RPJMD Provinei dan RPJM Nasional. 
9. Rencan1:1. Kerjct Pemerintah Daerah Ka.bupaten f'ringscwu yang 
selanjutnya disinglcat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana 
pembangunan tahunan daerah. 
10. Rencana Strategis OPD Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya 
disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD 
untuk periode 5 [lirna] tahun. 
11. Kencana Kerja OPD Kabupaten Prlngsewu yang selanjutnya dii:singk.a.L 
Renja OPD o.daJnh dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 
(satu) tahun, 
12. Visi adalM n1mmum umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 
13 . .Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
F'Usat/Da.erah untuk mencapai tujuan. 
16. Program ada1ah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksan.akan olch in&tansi pcmerintllh/lembaga untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran 
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
pemerintah. 
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan Bappeda atau sebutan Iain adalah perangkat da.erah yang 
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerinto.ho.n dibidang 
flP.""n~an.11an. ,. . 
( J) Bupati melakukan pengendalian dan evaluas:i RPJMD_ 
(2) Pengendalian Slf!Mg:iimsma dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengendalian terbadap: 
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; clan 
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) meliputi evaluasi 
terhadap: 
a. kebijl:duu1 perencanaan pembangunan daerah; 
b. pelaksanaa.n rencana pembangunan dacrah; clan 
c. hasil rencane pembangut\tl.l\ daerah. 
(4) Pengendalian oleh Dupati dalam pelaksanaannya dilakukaJ1 olch 
Bappeda untuk kesehiruhan perencanaan pembangunan daerah dan 
oleh Kepala Organisasi Perangkat da.erah untuk program sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB Ill 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI