Apa yang diatur dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018 tentang PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN/ATAU PAJAK BUMI DAN, BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemenang 
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terutang 
PKB dan/atau PBB-P2 sejak ditetapkannya penunjukan 
pemenang lelang dalam risalah lelang yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang berwenang atas kegiatan pelelangan Benda 
Bergerak dan/atau Benda Tidak Bergerak yang dilakukan 
penyitaan. 
(2) Terhadap orang pribadi atau badan yang menerima pengembalian 
Benda Bergerak dan/atau Benda Tidak Bergerak yang disita 
oleh Instansi Penegak Hukum berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka terutang 
PKB dan/atau PBB-P2 sesuai masa pajak sebelum dilakukan 
penyitaan. 
(3) Besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perpajakan daerah.