Apa saja yang diatur dalam Pasal 121 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 121 menetapkan:

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1)
huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a.pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan
usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang
Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada
Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan
data;
b.bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui
dan/atau menetapkan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal
Pemerintah Daerah;
d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86.
e. pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan
Bupati;
f. pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dengan melibatkan instansi terkait;
g. pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada
Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya
yang dimiliki yang dituangkan dalam berita acara serah
terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c
dilaksanakan dengan tata cara:
a.Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan
kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan,
kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern
instansi Pengguna Barang;
b.Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna
Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117;
56
c.Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat
menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh
Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya;
d.Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dengan melibatkan instansi terkait;
e.Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
f.Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada
Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya
yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara
serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan .
(3)Ketentuan mengenai penyertaan modal pemerintah daerah
atas barang milik daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.