Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 124 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 5 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 5 Tahun 2017 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, pada , Pasal 124 menjelaskan:

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 
 b. bahwa akibat dari putusan tersebut ketentuan tentang 
retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur 
lebih lanjut dalam peraturan daerah dengan 
memperhatikan pelayanan pengawasan dan 
pengendalian serta penyediaan jasa; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapka n 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi. 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undan g Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
2 4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER 
dan 
BUPATI PASER 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI