Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 37 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 37 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI, pada , Pasal 13 dinyatakan:

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 
mempunyai tugas: 
menyusun rencana program Seksi Perencanaan dan 
Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana kerja 
Dinas ; 
menyusun pedoman teknis, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan penataan ruang daerah 
kabupaten yaitu perencanaan dan pemanfaatan ruang ; 
menyusun pemutakhiran program – program penataan 
ruang ; 
menyusun dan melaksanakan SOP/pedoman/norma 
standar prosedur dan kriteria (NSPK) penataan ruang ; 
Menyusun dan melaksanakan perencanaan antara lain 
RTRW Kabupaten , RTR dan Zonasi Kawasan Strategis 
Kabupaten , RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten , 
RTBL di Kabupaten ; 
memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang 
tingkat Kabupaten berupa Advice Planning (AP); 
melaksanakan monitorin g dan evaluasi perencanaan 
dan pemanfaatan ruang ; 
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ruang 
Kabupaten Banyuwangi; 
melaksanakan penelitian dan pengembangan data 
informasi bidang penataan ruang ; 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta 
penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai 
ketentuan untuk peningkatan disipli n, motivasi dan 
prestasi kerja serta pengembangan karier ; 
melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh 
atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada 
atasan. 
Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
mempunyai tugas: 
menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran 
Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan 
rencana kerja Dinas ; 
menyusun pedoman teknis, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan penataan ruang daerah 
kabupaten yaitu pengendalian pemanfaatan r uang ; 
 
 
 
 
5 
menyusun dan melaksanakan SOP/pedoman/norma 
standar prosedur dan kriteria (NSPK) rekomendasi izin 
mendirikan bangunan (IMB) ; 
Memberikan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang 
tingkat kabupaten ; 
memfasilitasi operasional penyidik pegawai negeri sipil 
(PPNS ) bidang penataan ruang; 
melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang 
tingkat kabupaten; 
memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan 
(IMB); 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta 
penilaian kinerja dan perilaku kepa da bawahan sesuai 
ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 
prestasi kerja serta pengembangan karier ; 
melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh 
atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada 
atasa n. 
Kepala Seksi Pertamanan mempunyai tugas: 
menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran 
Seksi Pertamanan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; 
menyusun pedoman teknis, pengawasan dan 
pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi 
pertamanan; 
menyusun pedoman t eknis pelaksanaan pembangunan 
dan pemeliharaan pertamanan serta pengelolaan 
keindahan jalan sekitar taman ; 
menyusun pemutakhiran program – program, 
spesifikasi teknis, estimasi biaya p embangunan dan 
pemeliharaan pertamanan serta pengelolaan keindahan 
jalan sekitar taman; 
menyusun dan melaksanakan SOP/pedoman/norma 
standar prosedur dan kriteria (NSPK) pertamanan ; 
menyusun sistem data dan informasi pertamanan ; 
melaksana kan kegiatan pembangunan dan 
pemeliharaan pertamanan serta pengelolaan keindahan 
jalan sekitar taman; 
melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan 
pembangunan dan pemeliharaan pertamanan serta 
pengelolaan keindahan jalan sekitar taman ; 
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
konstruksi pembangunan d an pemeliharaan 
pertamanan serta pengelolaan keindahan jalan sekitar 
taman ; 
 
 
 
 
 
 
6 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta 
penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai 
ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 
prestasi kerja serta pengembangan karier ; 
melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh 
atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada 
atasan. 
 
PASAL II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 
 
 Ditetapkan di Banyuwangi 
 Pada tanggal 1 Agustus 2017 
 
 BUPATI BANYUWANGI 
 
Ttd. 
 
 H. ABDULLAH AZWAR ANAS 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada Tanggal 1 Agustus 2017 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI, 
 
 
Ttd. 
 
Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19591227 198603 1 022 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 201 7 NOMOR 37