Jelaskan isi kandungan Pasal 385 dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, ketentuan pada BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 385 berbunyi:

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya 
direncanakan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah 
daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan 
usul kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa: 
a. data administratif, antara lain : 
1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya; 
2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan 
3. keputusan penetapan status penggunaan. 
b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan 
modal sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan . 
(2) Penyertaan modal pemerintah daerah yang diar ahkan untuk op timalisasi 
barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui 
Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan 
data berupa: 
a. data administra tif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas 
teknis, bukti kepemilikan, kode barang , kode register, nama barang , 
dan nilai perolehan atau nilai buku; 
b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan 
modal sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(3) Tata cara pen yertaan modal pemerintah daerah mengenai p enilaian 
sampai dengan serah terima barang yang disertakan sebagai penyertaan 
modal pemerintah daerah yang berada pada Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 sampai dengan Pasal 383 
berlaku mutatis mutandis pada penilaian sampai dengan serah terima 
barang yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah 
daerah yang berada pada pengguna barang .