Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA, BAB  IV - UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib membentuk pengelola LHKASN. 
(2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala OPD.