Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 54 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 54 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Medan .
4
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 .
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom .
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan .
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan .
6.Dinas adalah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan .
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Kota Medan .
8.Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Kota Medan .
9.Aparatur Sipil Negara ,yang selanjutnya disingkat ASN adalahprofesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
peijanjian keija yang bekeija pada instansi pemerintah .
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara ,yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganpeijanjian keija yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan ataudiserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang -undangan .
11.Pegawai Negeri Sipil ,yang selanjutnya disingkat PNS adalahwarga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu ,diangkatsebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan .
12.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yangmenjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukanoleh kementerian negara dan penyelenggara PemerintahanDaerah untuk melindungi ,melayani ,memberdayakan ,danmenyejahterakan masyarakat .
13.Satuan Keija Perangkat Daerah ,yang selanjutnya disingkat SKPDadalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selakupengguna anggaran /barang .
5
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah .
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu .
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 20(dua puluh )tahun .
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ,yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5(lima )tahun .
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
19.Kebijakan Umum APBD ,yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan ,belanja ,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1(satu )tahun .
20.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ,yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan keija Perangkat Daerah .
21.Rencana Umum Kota adalah dokumen perencanaan yang telah
ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputi antara
lain RPJPD ,RPJMD ,KUA -PPAS ,APBD /Perubahan APBD tahun
beijalan ,dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan
perundang -undangan .