Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2017, apa isi dari Pasal  51?
Pasal Pasal  51 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2017 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI, pada BAB XIV - KETENTUAN P ENYIDIKAN, menyatakan:

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepo lisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang 
Penataan Ruang di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap 
pelanggaran pidana dalam peraturan daerah ini. 
(2) Wewenang Penyidik Pegawai Ne geri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 
 
a.menerima... 
- 66 - 
 
 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan bidang 
penataan ruang; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau 
badan sehubungan dengan tinda k pidana di bidang 
penataan ruang; 
d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang penataan ruang; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan te rhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan 
ruang; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlang sung dan memeriksa 
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana di bidang penataan ruang; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersang ka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang 
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan 
ketentuan perundang -undangan.