Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 67 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 67 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN PINJAMAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kotaadalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang
Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kotaadalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
55.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan rumah sakit
tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegi atannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.
6.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat
PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktek -praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian
dari kete ntuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7.Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
8.Pinjaman/utang BLUD RSUD yang selanjutnya disebut
pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD
RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD
RSUD ter sebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9.Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal
penandatanganan perjanjian pinjaman.
10.Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka
waktu le bih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal
penandatanganan perjanjian pinjaman.
11.Anjak Piutang ( factoring ) BLUD RSUD adalah pinjaman jangka
pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang BLUD RSUD
yang bersumber dari pendapatan pelayanan BLUD RSUD
kepada pihak lain.
12.Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD
RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi
pinjaman.
13.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis
dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan,
target kinerja ,dan anggaran BLUD RSUD.
614.Rencana Kerja Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya
disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencan a pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bagian Kedua
Maksud danTujuan
Pasal2
(1)Maksud dibentuknya Pe raturan Wali Kota ini adalah
sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD
untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adal ah
untuk mengatur pelaksanaan pinjaman BLUD RSUD
kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD
yang telah menetapkan PPK -BLUD secara penuh guna
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.