Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 26 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 22 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 22 Tahun 2018 tentang IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN, pada BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 26 menjelaskan:

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk memaksa penanggun g 
jawab kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan saran g burung walet 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) untuk 
melakukan pemulihan lingkun gan hidup akibat pencemaran dan/ atau 
perusakan lingkun gan hidup yang dilakuk annya. 
(2) Bupati atau Pejabat yang ditun juk berwenang atau dapat menunjuk pihak 
ketiga untuk melakuk an pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran 
dan/ a tau perusakan lingkun gan hid up yang dilakukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atas beban biaya penanggun g jawab kegiatan usaha 
pengelolaan dan pengusahaan saran g burung walet.