Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2018 tentang DAF'TAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
I. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 
2. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso dalam wilayah kerja 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan 
tugas umum pemerintahan. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat 
BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
10.Lembaga ... 
-4-
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat 
LKD, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa 
dalam memberdayakan masyarakat desa. 
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 
hid up dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa 
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul dan adat istiadat desa. 
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa 
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat. 
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa 
yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif 
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. 
BABII 
RUANG LINGKUP