Apa bunyi lengkap Pasal 32 dalam pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013?
Menurut ketentuan dalam pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 32 dinyatakan:

(!) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana 
d.i.maksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b diajukan secara perseorangan, 
kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secar a kolektif ; 
14- 
(2) Permohonan pembatalan yang diajukan secar a perseorangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : 
a. I (satu) permohonan untuk l (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB; 
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan 
alasan yang mendukung permohonannya; 
c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan 
pembatalan; dan 
d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan 
tersebut haru.s dilampiri dengan surat kuasa. 
(3) Permohonan pembatalan SPPT yang cliajukan secara kolektif sebagaimana 
d.imaksud pada ayat (1) harus memenuhi pers yaratan : 
a. I (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama 
dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan 
alasan yang mendukung permohonannya; 
c. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan 
d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat. 
(4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB secara 
perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat 
dipertim bangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan 
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima; 
(5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolekti.f yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana d.imaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai 
permohonan sehingga tidak dapat dipertim bangkan dan kepada Kepala 
Desa/Lurah setempat diberitahukan secar a tertulis disertai alasan yang 
mendasari dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan terhitung sejak 
permohonan diterima.