Apa substansi hukum dari Pasal 99 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 99, adalah:

diberlakukan untuk bangunan gedung yang telah dimanfaatkan 
dan masa berlaku SLF -nya telah habis. 
 
(2) Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
yaitu : 
a. Untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana 
dan rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan 
untuk perpanjangan SLF) ; 
b. Untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah 
deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 
20 (dua puluh) tahun ; 
c. Untuk untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak 
sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan 
bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun. 
(3) Pengurusan perpanj angan SLF bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari 
kalender sebelum ber akhirnya masa berlaku SLF dengan memperhatikan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(4) Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan setelah pemilik/ 
pengguna/pengelola bangunan gedung memiliki hasil 
pemeriksaan/kelaikan fungsi bangunan gedung berupa: 
a. Laporan Pemeriksaan Berkala, laporan pemeriksaan dan perawatan 
bangunan gedung ; 
b. Daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung ; dan 
c. Dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung atau rekomendasi. 
(5) Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh pemilik/ 
pengguna/pengelola bangunan gedung dengan dilampiri dokumen: 
a. Surat permohonan perpanjangan SLF; 
b. Surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung 
atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung yang ditandatangani di atas meterai yang cukup; 
c. As built drawings ; 
d. Fotokopi IMB bangunan gedung atau perubahannya; 
e. Fotokopi dokumen st atus hak atas tanah; 
f. Fotokopi dokumen status kepemilikan bangunan gedung ; 
g. Rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang 
fungsi khusus; dan 
h. Dokumen SLF bangunan gedung yang terakhir. 
(6) Pemerintah Daerahmenerbitkan SLF paling lama 30 (tiga puluh) hari 
setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 
(7) SLF disampaikan kepada pemohon selambat -lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak tanggal penerbitan perpanjangan SLF.