Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN, BAB III - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN, Pasal 15 berbunyi:

(1)Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi :
a.perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan
Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana
umum kota ,rencana strategis ,dan rencana keija Kecamatan
untuk terlaksananya sinergitas perencanaan ;
b.penyusunan bahan kebijakan ,standar operasional prosedur ,
dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas
dan tugas secara optimal ;
c.pembagian tugas ,pembimbingan ,penilaian ,penghargaan ,dan
penegakan /pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment }dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup
lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
berdasarkan atas peraturan perundang -undangan ;
13
d.penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan
pemberdayaan masyarakat ,seperti Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM ),Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK ),
Lembaga perekonomian ,koperasi ,usaha mikro ,kecil dan
menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasafkan
peraturan perundang -undangan ;
e.penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan
melaksan akan musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang )tingkat lingkungan ,kelurahan dan kecamatan ;
f.pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup
pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan
standar operasional prosedur dan peraturan perundang -undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan
akuntabel ;
g.penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat ;
h.penyusunan bahan pengendalian ,evaluasi ,dan penilaian
lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
meliputi unsur pelaksanaan perencanaan ,unsur pelaksanaan
perumusan kebijakan ,unsur pelaksanaan tugas ,dan unsur -unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang -undangan ;
i.penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya
berdasarkan atas peraturan perundang -undangan ;
j.penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Camat ;dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait
dengan tugas dan fungsinya .
Bagian Kelima
Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum