Apa substansi hukum dari Pasal 10 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, khususnya BAB IV - PERJANJIAN KERJASAMA, Pasal 10, adalah:

( 1) Dalam melaksanakan kerjasama BUM Desa, Pelaksana Operasional wajib 
mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa. 
(2) Bentuk pertanggungjawaban Pelaksana Operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. laporan keuangan BUM Desa setiap bulan ; 
b. laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan 
c. laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian 
neraca, laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen 
terse but. 
(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana 
Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan kerjasama 
kepada Kepala Desa sekurang -kurangnya 1 (satu) kali dalam setahunl BABV 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT Bagian Ketiga 
Kerjasama Badan Usaha Milik Desa dengan Pihak Ketiga 
Pasal9 
Kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga wajib mendapat 
persetujuan dari Kepala Desa dan pimpinan. Bagian Kedua 
Kerjasama Antar Badan Usaha Milik Desa