Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN  LAMPUNG SELATAN Nomor 06 Tahun 2011 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN  LAMPUNG SELATAN Nomor 06 Tahun 2011 tentang PAJAK RESTORAN, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daer ah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah seba gai unsur 
penyelenggara Pemerintah an Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintaha n Daerah Kabupaten Lampung Selatan . 
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan . 
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
Restoran. 
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 
dipungut bayara n, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering . 
8. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang 
meyelenggarakan usaha Restoran untuk atas namanya sendiri atau 
atas nama pihak lain ya ng menjadi tanggungannya. 
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan 
daerah sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku. 
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun ya ng tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutu an, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
Pajak Daerah. 
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan perpajakan daerah. 
13. Masa Pajak adalah ja ngka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 
14. Pajak yang terutang adal ah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan 
daerah. 
 
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak 
atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 
retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat dis ingkat SP TPD, surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan 
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan perpajakan daerah. 
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah paj ak yang masih 
harus dibayar. 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang sel anjutnya disingkat SKPDN, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, 
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Ba yar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
24. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi 
harta, kewajiban, mo dal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk 
periode Tahun Pajak tersebut. 
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimp un dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka mel aksanakan ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 
27. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 
28. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.