Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 2O Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 2O Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 82 TAHUN 2017, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republilc 
Indonesia Tahun 1945. 
I 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah 
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang. 
4. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati 
Sintang. 
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada 
Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati 
dan Wakil Bupati Sintang. 
6. Dosen adalah pendidik profesional dengan 
tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. 
7. Pakar / Praktisi adalah seseorang yang 
mempunyai pengetahuan dan pengalaman 
spesifik dalam suatu bidang. 
8. Peraturan Perundang-undangan adalah 
peraturan tertulis yang dibentuk oleh 
Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang 
dan mengikat secara umum. 
9. Pengundangan adalah penempatan Peraturan 
Perundang-undangan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Berita Negara 
Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau 
Berita Daerah. 
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan 
kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang, termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban 
Daerah tersebut. 
1 1. Pengelolaan ... 
11. Pengelolaan Ke uangan Daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliput 
perencanaan, pelaksanaan, penatausah:an 
pelaporan, pertanggungiawaban, da 
pengawasan keuangan daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 12. 
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran / barang. 
14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa program . 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang 
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja 
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran teruku r pada suatu program dan 
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa personal 
(sumber daya manusia), baran g modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk baran g/ jasa. 
Baran g Milik Daerah adalah semua baran g 
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
Standar Biaya adalah biaya setinggi-tinggin ya 
dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri 
maupun gabungan yang diperlukan untuk 
memperoleh keluaran tertentu dalam rangka 
penyusunan anggaran berbasis kinerja. 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah 
Jabatan setara Eselon II pada instansi 
Pemerintah Kabupaten Sintang; 
Jabatan Administrator adalah Jabatan setara 
Eselon III pada Instansi Pemerintah 
Kabupaten Sintang: 
20. Jabatan ... 
adalah Jabatan setara 
Instansi Pemerintah 20. Jabatan Pengawas 
Eselon IV pada 
Kabupaten Sintang; 
21. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara 
fungsional umum pada Instansi Pemerintah 
Kabupaten Sintang. 
22. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas Negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 
sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 
Pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan; 
24. Tenaga Kontrak adalah seseorang yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
atau Pejabat lain dalam Pernerintahan untuk 
jangka waktu tertentu guna rnelaksanakan 
tugas yang mendukung pernerintahan dan 
pembangunan yang bersifat teknis profesional 
rnaupun administrasi sesuai dengan kriteria 
yang dibutuhk an oleh Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Sintang; 
25. Insentif adalah tambahan penghasilan bagi 
tenaga medis dan bidan PPPK yang bertugas 
pada sarana pelayanan kesehatan di daerah 
terpencil di lingkungan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sintang. 
26. Tenaga Teknis Kesehatan adalah tenaga 
kontrak yang diangkat dengan keputusan 
Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun anggaran guna rnelaksanakan tugas di 
bidang kesehatan. 
27. Tenaga ... 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. Tenaga Teknis Pendidikan adalah t k t k . enaga ontral yang diangkat dengan keputusan 
Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas mengabdikan diri untuk menunian 
penyelenggaraan pendidikan. J g 
Tenaga Teknis Lapangan adalah tenaga 
kontrak yang diangkat dengan Keputusan 
Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun anggaran yang mempunyai tugas teknis 
tertentu di lapangan. 
Tenaga Administrasi Perkantoran adalah 
tenaga kontrak yang diangkat dengan 
Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai 
tugas melaksanakan pekerjaan admini stratif 
di lingkungan kerjanya. 
Tenaga Kebersihan adalah tenaga kontrak 
yang diangkat dengan Keputusan Kepala 
SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
anggaran yang mempunyai tanggung jawab 
untuk melaksanakan tugas kebersihan di 
lingkungan kerjanya. 
Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota adalah 
tenaga kontrak yang diangkat dengan 
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun anggaran yang bertugas untuk 
mengelola kebersihan di Kota Sintang. 
Penjaga Malam adalah tenaga kontrak yang 
diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran 
guna melaksanakan tugas jaga malam di 
lingkungan kerjanya. 
Sopir dan Motoris adalah tenaga kontrak yang 
diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran 
guna melaksanakan tugas sebagai pengemudi 
di lingkungan kerjanya. 
34. Satuan ... 
34. 
35. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran 
yang mempunyai tanggung jawab 
melaksanakan penyelenggaraan keamanan di 
lingkungan kerjanya. 
Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya 
disingkat Satpol PP adalah tenaga kontrak 
yang diangkat dengan Keputusan Kepala 
SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
anggaran yang mempunyai tanggun g jawab 
memelihara ketrentraman dan ketertiban 
umum serta menegakkan Peraturan Daerah. 
36. Satuan Petugas Pemadam Kebakar an yang 
selanjutnya disingkat Satgas Damkar adalah 
tenaga kontrak yang diangkat dengan 
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun yang mempunyai tanggun gjawab 
untuk menanggul angi kebakar an di 
Kabupaten Sintang. 
37. Moderator adalah orang yang memim pin, 
mengatur dan memandu suatu kegiatan. 
38. Narasumber adalah orang yang memberi 
informasi dalam suatu kegiatan. 
39. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh 
Pejabat Yang Berwenang dengan tugas 
mendidik, mengajar dan/atau melatih secara 
penuh pada unit pendidikan dan pelatihan 
dari instansi pemerintah. 
40. Instruktu r adalah seseorang yang bertugas 
mengajarkan sesuatu dan sekaligus 
memberikan latihan dan bimbingannya 
terhadap peserta dalam forum pelatihan. 
41. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah pejabat yang 
bertan ggun g jawab atas pelaksanaan 
Pengadaan Barang/ Jasa. 
42. Pejabat ... 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
sclanjutnya disingkat PPTK ad~la ?"?8 
d : : peja»at paca unit kerja SKPD yang melaksanakan 
satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidang tugasnya. 
Staf Teknis adalah staf PNS atau tenaga 
kontrak yang bertugas membantu PPTK dalam 
melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis 
dari suatu kegiatan. 
Staf Administrasi adalah staf PNS atau tenaga 
kontrak yang bertugas membantu PPTK dalam 
menyelesaikan pekerjaan administrasi dari 
suatu kegiatan. 
Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa adalah PNS 
yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan 
Barang/ Jasa yang melaksanakan Pengadaan 
Barang/ Jasa. 
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan 
Barang/Jasa adalah PNS yang ditetapkan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggun a 
Anggaran yang bertugas memeriksa dan 
menerima hasil pekerjaan. 
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah 
Panitia yang ditetapkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Penggun a Anggaran yang 
bertugas memeriksa dan menerima hasil 
pekerjaan. 
Tim/Kepanitiaan adalah Tim yang dibentuk 
untuk menyelesaikan pekerjaan dari suatu 
kegiatan di SKPD atau dengan melibatkan 
beberapa SKPD. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang 
selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang 
dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah 
dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang 
mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah 
dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri dari pejabat perencana 
daerah, PPKD dan pejabat lainn ya sesua1 
dengan kebutuhan 
50. Tim ... 
50 
51 
55 Tmn Kuasa Huk %Aa• urn adala h tr yang dberkan uasa khusus untuk mnca, ; 
buku a rpr ntngan 
rn per.ben kuasa trrhadap suatu kaus tukum perdata dan/atau kasus hukurn ta:a aha negar a Perenntah Darrah Kabupaten intang yang anggotanya berada pada Eagan 
Hukur dan Hal Asa Manus Sckrrtarat 
Darrah Kabupatrn Sntang 
Rencana rr;a dan Ang;ran Satan ken.a 
reranpkat Darrah yang clan;utnva dsngkat 
RA SD adaLah dokumrn prrcncanan dan 
prnfang;ran vang brr» rrruana prndapatan 
atau rrncana brLana program dan krgyatan 
'JD) swrta rrncana prrnbaryaan srbaga 
dasar prnvuunan A'D 
Paya jaa brrcora krbuda yaan adalah bury a 
vang dbrnkan krpada prkrra srr atas 
jasanya dalam krgatan brr«orak krbuda yaan 
Uang Saku adalah uang yang d.brr:n 
krpada mayarakat i on yang 
mcngkut mendarnpng suatu kra tan 
Akornoda s adalah buarya pengna pan yang 
dbenkan krpada masyarakat Non NS yang 
rengkut mendarnpng suatu krya tan 
At Cost adalah baya yang d.krluarkan srsua» 
dengan bukt pcngrluaran yang sah 
56 Lr psum adalah uang yang d.bayarkan 
se kaligus 
57. Tenaga Hanan Lrpas adalah sesco rang di luar 
trnaga kontrak yang dan gkat olch rpala 
SKPD guna melaksanakan prkcnaan tertrn tu 
secara paru h waktu 
b Krtentuan Pasal 6 ayat (7) drubah, duantar ayat 
(7) dan ayat () dissip 3 (tg ) ayat baru yartu 
ayat (7a), ayat (7b). dan ayat 7(c). a yat () dibah , 
swtingya Pasal 6 berbury srbaga berkut 
faa d b