Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 Pasal 379?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 379 mengatur sebagai berikut:

(1) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau banguna n yang 
akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksu d dalam Pasal 378 ayat (1) huruf a , dilakukan oleh Bupati , sesuai 
batas kewenangannya. 
(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam P asal 378 ayat (1) huruf b, antara lain 
tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan 
untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang 
tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA). 
(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) huruf 
c, antara lain meliputi: 
a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal 
pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemer intah daerah; 
b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih 
optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.