Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI, pada , Pasal 5 dinyatakan:

ayat (21 disampaikan oleh Menteri kepada
Presiden.
(21 Presiden menyampaikan hasil perundingan ulang dalambentuk perubahan atau Pembatalan Perjanjian
Perdagangan Internasional yang persetujuannya
dilakukan dengan Undang-Undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengesahan atas hasil perundingan ulang dalam bentuk
perubahan atau Pembatalan Perjanjian Perdagangan
Internasional yang pengesahannya dilakukan dengan
Peraturan Presiden dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.