Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 804 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 804 Tahun 2018 tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom . 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
 
4. Badan … 
3 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 4. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis 
yang selanjutnya disingkat BLUD UPT, adalah unit 
kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bandung yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa peny ediaan barang dan/atau jasa 
yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas . 
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, 
adalah pola pengelolaan keuangan yang diterapkan 
pada UPT berdasarkan pola pengelolaan keuangan 
BLUD yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek - praktek 
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dalam r angka memajukan 
kesejahteran umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
6. Pejabat pengelola BLUD adalah yang bertanggung 
jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri 
atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis 
yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur 
yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 
7. Pemimpin B adan Layanan Umum Daerah Unit 
Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Pemimpin 
BLUD adalah Pemimpin Unit P elaksana Teknis 
Dishub yang telah menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK -
BLUD). 
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki 
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 
9. Panitia … 
4 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 9. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang 
keanggotaannya terdiri dari personil yang telah 
memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa 
untuk melaksanakan pemilihan penyedia 
barang/jasa. 
10. Badan Layanan Pengadaan ( Procurement Unit ) adalah 
unit organisasi Pemerintah Daerah Kota yang 
dibentuk oleh Wali Kota dan berfungsi melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah 
Kota Bandung . 
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan 
keuangan/barang BLUD pada batas -batas tertentu 
yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku 
umum. 
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan 
fungsi organisasi berdasarkan kaidah -kaidah 
manajemen yang baik dalam rangka pemberian 
layanan y ang bermutu dan berkesinambungan. 
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 
barang/layanan jasa. 
14. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah k egiatan 
untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan 
ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. 
15. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud 
maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak 
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau d imanfaatkan oleh Pengguna 
Barang. 
 
16. Jasa ... 
 
5 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 16. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan 
kemampuan tertentu yang mengutamakan 
ketrampilan ( skillware ) atau yang membutuhkan 
keahlian tertentu ( brainware ) dalam suatu sistem 
tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
17. Cleaning service adalah kegiatan jasa kebersihan di 
ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk 
mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih d an 
sehat. 
18. Petugas Pengamanan adalah kegiatan jasa 
pengamanan di ruangan dan di luar ruangan yang 
bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan 
yang aman dan kondusif. 
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah An ggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung .