Menurut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu, pada , menyatakan:

Menetapkan PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PENJABARAN 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATEN MUNA BARAT. MEMUTUSKAN: Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 
Tahun2005 Ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah ; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah; 
10. Peraturan Daerah Nomol Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat 
Nomor 1). -2- 
Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan 
pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan serta membina 
hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan 
lembaga masyarakat. Pasal 7 Bagian Pertama 
INSPEKTUR BAB m 
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI ( 1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas: 
a. Inspektur; 
b. Sekretaris; 
c. Inspektur Pembantu I; 
d. Inspektur Pembantu II; 
e. Inspektur Pembantu III; 
f. Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, 
lnspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut : 
a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap urusan pemerintahan 
daerah Kabupaten; 
b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 
c. Pelaksanaan pemeriksaan urusan pemerintahan di daerah; 
d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau 
sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah; 
e. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan 
tentang hambatan, penyimpanan atau penyalagunaan tugas 
perangkat daerah; 
f. Pembinaan dan sosialisasi pengawasan disemua obyek 
pemeriksaan; 
g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.