Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 26 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 26 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
-4- 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati 
adalah Bupati Kotabaru. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelanggara Pemerintahan Daerah. 
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat 
daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil 
Ketua DPRD provinsi, kabupaten atau kota sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat 
daerah yang memegang jabatan anggota DPRD 
sesuai peraturan perundang-undangan. 
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kotabaru. 
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah 
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kotabaru. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya discbut APBD adalah rencana kcuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda 
adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru. 
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan 
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
sehubungan dengan kedudukkannya sebagai 
Pimpinan dan Anggota DPRD. 
13. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 
menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 
14. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan 
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, 
dan Anggota DPRD. 
- s - 
15. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang 
diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah 
dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
16. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang 
diberikan setiap bulan kcpada Pimpinan dan anggota 
DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai 
Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan 
Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan 
Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan 
Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang 
diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 
17. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan 
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, 
Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia 
khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan 
dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk 
18. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwalcilan 
Ralcyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di 
luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
19. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan 
kepada pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap 
melakukan reses. 
20. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang 
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
berupan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan 
kcrja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, 
rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan 
dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah 
tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan 
transportasi bagi Anggota DPRD. 
21. hang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal 
dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang 
bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 
22. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya 
disebut Dana Operasional adalah dana yang 
disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan 
dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain 
guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan 
DPRD sehari-hari. 
- 6 - 
BAB Ti 
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH