Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 13 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 13 Tahun 2018 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH, khususnya BAB VI - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI, Pasal 9, adalah:

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk. 
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
-6 -
Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan 
keputusan. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan 
Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dianggap dikabulkan dan SKRDLB 
harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. 
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada 
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 
retribusi dimaksud. 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA 
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. 
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA 
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, 
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi Perpanjangan IMTA. 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP