Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  66 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 1 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 1 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, pada BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal  66 menjelaskan:

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
d. memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen -dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
indentita s orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik 
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan dan peraturan 
yang berlaku. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 
umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.