Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI  LUMAJANG Nomor 47 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI  LUMAJANG Nomor 47 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM ) TINDAK PIDANA KORUPSI, khususnya BAB III - MEKANISME PENGADUAN, Pasal 4, memuat:

(1) Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini perlu 
dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas 
menangani dan mengelola pengaduan yang terintegrasi 
dengan ISC. 
 
(2) Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati . 
 
(3) Pengaduan yang layak ditindaklanjuti minimal harus 
memenu hi kriteria 3W ( what, where, when ). 
 
(4) Dalam kondisi tertentu jika informasi pengaduan yang 
diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan 
berdasarkan pertimbangan profesional auditor, tetap dapat 
ditindaklanjuti. 
 
(5) Pertimbangan profes ional Auditor sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 4), adalah pen dapat atau telaah yang didasarkan 
pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan 
informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan 
tersebut. 
 
(6) Pengaduan dugaan TPK dapat secara langsung disampaikan 
kepada Tim Penerima Pengaduan yang terintegrasi de ngan 
Inspektorat Service Centre , atau melalui : 
a. kotak Pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lumajang ; atau 
b. website www.inspektorat.lumajangkab.go.id ; 
c. email : wbs@ inspektorat. lumajang kab.go.id . 
 
(7) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W 
dan Whistle Blower jelas nama dan alamatnya serta dapat 
dihubungi, maka tim penerima pengaduan dapat 
mengundang Whistle Blower untuk memperoleh tambahan 
informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.