Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat ditunjuk berdasarkan 
pertimbangan: 
a. besaran SKPD; 
b. besaran jumlah uang yang dikelola; 
c. beban kerja; 
d. lokasi; 
e. kompetensi; 
f. rentang kendali; dan/atau 
g. pertimbangan objektif lainnya. 
(2) PA/KPA mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada 
Kepala SKPKD selaku PPKD dalam rangka pelaksanaan anggaran 
SKPD. 
(3) Walikota atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran 
Pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam 
rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. 
(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada 
baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang 
melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan/pemborongan dan 
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ 
pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening atau menyimpan 
uang pada suatu bank atas nama pribadi. 
(5) Bendahara Pengeluaran Pemban tu sebagaimana dimaksud pada 
mempunyai tugas: 
a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh 
pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya; 
b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 
kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 
bulan berikutnya. 
(6) Dalam hal Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak dapat 
melaksanakan tugas sekurang -kurangnya 1 (satu) bulan 
berturut -turut sesuai ketentuan peraturan perundang - 
undangan, maka PA/KPA segera mengusulkan penggantinya 
kepada Kepala SKPKD selaku PPKD. 
- 22 - 
 
 
Bagian Kedelapan 
Pembantu Bendahara Pengeluaran