Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI  PROBOLINGGO Nomor 11 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI  PROBOLINGGO Nomor 11 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
 
1.
 
Provinsi
,
 
adalah Propinsi Jawa Timur.
 
2.
 
Daerah
,
 
adalah Kabupaten Probolinggo.
 
3.
 
Pemerintah Daerah
,
 
adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
 
4.
 
Bupati
,
 
adalah Bupati Probolinggo.
 
5.
 
Desa
,
 
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepenting
an masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
6.
 
Pemerintahan Desa
,
 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepent
ingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
 
7.
 
Pemerintah Desa
,
 
adalah kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 
8.
 
Kepala Desa
,
 
adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 
9.
 
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
,
 
adalah 
lembaga
 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis.
 
10.
 
Keuangan Desa
,
 
adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesu
atu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 
4
 
 
 11.
 
Pengelolaan Keuangan Desa
,
 
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa.
 
12.
 
Rencana 
Pemb
angunan Jangka Menengah
 
Desa
 
yang
selanjutnya disebut 
R
PJM
Desa, adalah 
r
encana 
kegiatan pembangunand
esa untuk jangka waktu 
6
 
(
enam
) tahun.
 
13.
 
Rencana Kerja Pemerintah Desa
yang 
selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka M
enengah Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun.
 
14.
 
Angga
ran Pendapatan dan Belanja Desa
yang 
selanjutnya disebut APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 
15.
 
Dana Desa
,
 
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 
16.
 
Alokasi Dana D
esa
yang 
selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 
17.
 
Kelompok transfer
,
 
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapata
n 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 
18.
 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
,
 
adalah Kepala Desa atau 
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyele
nggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 
19.
 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 
PTPKD
,
 
adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari koordinator 
PTPKD, pelaksana kegiatan dan bendahara Desa.
 
20.
 
Sekretaris Desa
,
 
adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa.
 
21.
 
Kepala Seksi
,
 
adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
 
22.
 
Bendahara Desa
,
 
adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan 
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
 
23.
 
Rekening Kas Desa
,
 
adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
memba
yar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 
 
5
 
 
 24.
 
Penerimaan Desa
,
 
adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa 
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
 
25.
 
Pengeluaran Desa
,
 
adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui 
rekening ka
s desa.
 
26.
 
Surplus Anggaran Desa
,
 
adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan 
belanja desa.
 
27.
 
Defisit Anggaran Desa
,
 
adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan 
belanja desa.
 
28.
 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
Si
LPA
,
 
adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan danpengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran.
 
29.
 
Pinjaman Desa, adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima 
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 
sehingga dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali;
 
30.
 
Piutang Desa, adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah 
Desa dan/atau hak Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai 
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang
-
undangan 
atau akibat lainnya yang sah;
 
31.
 
Utang Desa, adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Desa 
dan/atau kewajiban Pemerintah Desa 
yang dapat dinilai dengan uang sebagai 
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang
-
undangan atau 
akibat lainnya yang sah;
 
32.
 
Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana relati
f
 
besar yang tidak dapat dipenuhi dalah 1 (satu) tahun 
anggaran;
 
33.
 
Peraturan Desa
,
 
adalah peraturan perundang
-
undangan yangditetapkan oleh 
K
epala Desa setelah dibahas dan disepakatibersama 
BPD
.
 
34.
 
Peraturan Kepala Desa
,
 
adalah peraturan perundang
-
undanganyang 
ditetapkan oleh Kepala Desa.
 
35.
 
Aset Desa
,
 
adalah barang milik Desa yang berasal darikekayaan asli Desa, 
dibeli atau diperoleh atas beban APBD
esaatau perolehan hak lainnya yang 
sah.
 
 
 
 
 
 
 
6