Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor ' Tahun 2010?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor ' Tahun 2010 tentang MEMBANGUN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI, BAB VII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8 berbunyi:

Peraturan Bupati Langkat inimulai berlaku pada tanggal yang
diundangkan .
/
\
Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan
Peraturan inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Langkat .
Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI LANGKAT ,Stabat-i o^2017
ttd
NGOGESA SITEPU
Diundangkan di
pada tanggalStabat
\&-is_2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT
ttd
INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT ,TAHUN 2017 NOMOR
SALIN ANSESI/AIASLINYAf
KE].AG/IAN HUKUM
MA,
NIP/191591109 208602 1002DA
*
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT
Tahun 2017\G>-\o-ax >n
PERATURAN BUPATI LANGKAT TENTANG MEMBANGUN
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DATA BANTUAN
SOSIAL BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI DI
KABUPATEN LANGKATNOMOR
TANGGAL
TENTANG
MEKANISME MEMBANGUN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI
DATA BANTUAN SOSIAL (SIBASO )BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI
- DIKABUPATEN LANGKAT
I.PENDAHULUAN
Persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian bagi pemerintah
pusat dan daerah .Oleh karenanya ,haltersebut menjadi tugas penting bagi
para pemangku kepentingan untuk dapat melakukan terobosan baru
berupa program -program yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat .
Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional (SUSENAS )maret
2017 menunjukkan bahwa penduduk miskin diPovinsi Sumatera Utara
sebanyak 1.453 .870 jiwa atau sekitar 110,22persen dari jumlah penduduk
Provinsi Sumatera Utara .Kondisi inimemperlihatkan bahwa jumlah dan
persentase penduduk miskin Sumut masih belum ada perubahan secara
signifikan . *
Perlindungan sosial merupakan bagian dari visi,misi dan program
dari pemerintah salah satunya adalah mengenai peningkatan kualitas
hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial .Berbagai
program yang dimaksud adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera ,
Program Indonesia Pintar ,Program Indonesia Sehat ,Beras Sejahtera
(Rastra ),Program Keluarga Harapan (PKH )dan lain-lain.
Salah satu tantangan utama dalam program program
penanggulangan kemiskinan adalah mengidentifikasi secara tepat kelompok
sasaran yang akan menerima manfaat program berdasarkan kriteria
keikutsertaan dan tujuan program .Pada dasamya iniberarti ketepatan
memilah kelompok masyarakat yang berhak atau yang tidak berhak
menjadi peserta program .
Metode pengumpulan data pada generasi pertama dimulai melalui
Program Sensus Ekonomi Tahun 2005 sehingga didapat efektivitas sekitar
30%penduduk miskin penerima program perlindungan sosial .Selanjutnya
dilakukan perbaikan metode melalui Program Pendataan Perlindungan
Sosial (PPLS )Tahun 2011 dengan dasar penyusunan daftar awal rumah
tangga sasaran .Kemudian pada tahun 2015 ,dilakukan analisa data dan
pengembangan pemutakhiran --data -oleh Tim Nasional Percepatan
Pengentasan Kemiskinan (TNP2K}sehingga dihasilkan Pemutakhiran Basis
Data Terpadu Tahun 2015.Dalam pelaksanaannya ,metode PBDT Tahun
2015 proses pengumpulan data .dan metodologi pemeringkatan dilakukan
jauh lebih baik,serta melalui - -keterlibatan aparat desa/kelurahan dalam
proses musyawarah desa/kelurahan dalam menentukan fmalisasi hasil
pendataan .
Untuk melanjutkan upaya penetapan sasaran program—penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran ,Kegiatan Pemutakhiran
Basis Data Terpadu (PBDT )tahun 2015 dilaksanakan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS )untuk memperbaharui informasi sosial ekonomi dari
individu atau kelompok masyarakat yang ada.Hasilnya Data terpadu
Penanganan Fakir miskin terdiri dari 92juta jiwa kondisi sosial ekonomi
terendah diseluruh Indonesia .Jumlah dan persentase disetiap daerah
berbeda -beda berdasarkan tingkat kemiskinan dimasing -masing daerah .
Program -Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15tahun 2010 ,dimana pada
kelompok program berbasis individu /rumah tangga (program klaster 1)
adalah program subsidi beras Miskin (Raskin ),Program bantuan siswa
miskin (BSM )program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas )dan
Program Transfer tunai bersyarat /Program Keluarga Harapan (PKH ),
selanjutnya pada melalui pada masa pemerintahan Presiden Ir.Jokowidodo
dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga sejahtera ,Program Indonesia
Pintar ,dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga
produktif .1
Program -program yang diluncurkan oleh masing -masing
kepemimpinan presiden sebenamya memiliki model program yang sama ,
tetapi dengan nama program yang diperbaharui pada masa kepemimpinan
selanjutnya .Dalam proses pergantian ini,banyak masyarakat awam yang
tidak terinformasi dan menganganggap haltersebut merupakan program
baru yang dikeluarkan sehingga menimbulkan multi tafsir dikalangan
masyarakat umum ,selain ituperbedaan mencolok pada program tersebut
adalah basis program dari awalnya Rumah tangga menjadi basis keluarga .
Program -Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15tahun 2010 ,dimana pada
kelompok program berbasis individu /rumah tangga (program klaster 1)
adalah program subsidi beras Miskin (Raskin ),Program bantuan siswa
miskin (BSM )program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas )dan
Program Transfer tunai bersyarat /Program Keluarga Harapan (PKH ),
/
selanjutnya pada melalui pada masa pemerintahan Presiden Ir.Jokowidodo
dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga sejahtera ,Program Indonesia
Pintar ,dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga
produktif . *
NAMA PROGRAM
PPNo,15TahunNAMA PROGRAM
INPRES NO.7TahunPRODUK
SEKARANG INILEMBAGA
PENGELOLANO SASARAN
2010 2014
1Beras Misltin (Raskin )Beras Sejahtera (Rastra ) Runiah Tangga Beras 15Kg/Bulan Kementerian Snsial
danPeram .Balog
Bantuan Siswa Miskiu
(BSM )2 Program Indonesia Pintar
(PIP)Individu Kurtu Indonesia Pintar
(KIP )mehlui Lembaga
BayarKementerian
Pendidikan ,
Kementerian Sosial
danLembaga Bayar
(Himbara )
3Jaminan Kesehatan
Masyarakat
(JAMKESMAS )Program Indonesia Sehat
(PIS)htdivilu Kartu Indonesia Sehat
(KIS)melalni BPJS
KesehatanKementeriar
Kesehatan .
Kementerian Sosial
danBPJS Kesehatan
Program Perlindungan
Sosial (Bantuan
Langsung Tunai /BLT )Program Simpanan
Keluarga Sejahtera
(PSKS )Keluarga Kartu Keluarga Sejahtera 4 Kementerian Sosial
danPT.PosIndonesia
Conditional Cash Transfer
(CCTyPKHBantuan Tunai
Bersyarat /Program
Keluarga Harapan
(PKH )Keluarga 5 Kartu Program Keluarga
Harapan (PKH )Kementerian Sosial
danLembaga Bayar
(HIMBARA )
Ketersediaan data yang valid dengan memadukan data program
bantuan sosial dengan identitas kependudukan berupa NIK merupakan
salah satu cara mengidentifikasi sasaran yang tepat kepada masyarakat
penerima manfaat ,sehingga Dinas Sosial akan mengintegrasikan data
program bantuan seperti data Program Indonesia Pintar ,Data Program
Indonesia Sehat ,Data Program Keluarga Harapan dan Data Program
Keluarga Harapan (PKH )diKabupaten Langkat .
II.MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DATA BANTUAN
SOSIAL
1.Tahapan Persiapan
Dinas Sosial Kabupaten Langkat membentuk Tim Teknis
Membangun Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO )
Kabupaten Langkat dengan melibatkan Satuan Keija Perangkat Daerah
(SKPD )dalam keterlibatan program -program perlindungan sosial di
Kabupaten Langkat .
Ketersediaan Data Kependudukan ,Data Program Indonesia Pintar ,
Data Program Indonesia Sehat ,Data Program Kartu Keluarga Sejahtera ,
r/
Dengan menginput NIK seseorang yang ingin mengetahui
informasi terkait program bantuan sosial yang diterima akan
dapat diketahui NIKatau jiwa tersebut terdaftar dalam program
bantuan yang ada,baik yang berbasis keluarga maupun jiwa.
Masyarakat secara luas akan mendapatkan informasi dengan
menggunakan ponsel pintar (smartphone )dengan mengakses
website Dinas Sosial Kabupaten Langkat .
Bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses website tersebut ,
petugas pelayanan data bantuan sosial akan berada diRuang
Pelayanan Sosial yang ada dimasing -masing kecamatan untuk
dapat meginformasikan mengenai data program bantuan sosial
tersebut .*
Bagi masyarakat maupun petugas pelayanan dapat mengisi form
pengaduan secara online sesuai dengan informasi yang
dibutuhkan didalam sistem sehingga data pengaduan akan
terekam dalam database pelayanan Sistem Informasi Data
Bantuan Sosial (SIBASO )Berbasis ITdiKabupaten Langkat .
Untuk Lebih jelasnya ,mengenai Sistem Informasi Data Bantuan
Sosial (SIBASO )Berbasis ITdiKabupaten Langkat akan di
tuangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP )dan Buku
manual petunjuk penggunaan .
4.Hal-HalYang perlu diperhatikan
Ketersediaan Informasi mengenai data Bantuan sosial sangat
penting mengingat peran serta pemerintah dalam melaksanakan
pelayanan prma bagi masyarakat .
Adanya pergantian nama program bantuan sosial serta kurangnya
pemahaman masyarakat tentang program tersebut menimbulkan
adanya sarana informasi yang jelas guna memberikan kebenaran
mengenai informasi tersebut .
Membangun Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial
(SIBASO )DiKabupaten Langkat adalah membangun sistem ,
sarana prasarana ,pengembangan informasi ,peningkatan kualitas
SDM dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat dalam hal
informasi data bantuan sosial dikabupaten langkat .
Membangun Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial
(SIBASO )DiKabupaten Langkat melibatkan seluruh stakeholderJ*
V
Data Program Keluarga Harapan (PKH )yang menjadi dasar dalam
pembuatan database berdasarkan aplikasi data bantuan sosial .
Selanjutnya ketersediaan database tersebut dipilah berdasarkan
jenis program bantuan dan kecamatan untuk selanjutnya dilakukan proses
sinkronisasi berbasis ITmelalui sebuah aplikasi /website .
Proses sinkronisasi berdasarkan kunci pencarian menggunakan NIK
sehingga mengintegrasikan seluruh data bantuan sosial berdasarkan NIK
peserta penerima manfaat program bantuan sosial .
2.Petugas Pelayanan dan Operator Data
Adapun pelaksana kegiatan merupakan petugas pelayanan dan
Operator data kemiskinan yang ada diDinas Sosial sedangkan untuk
petugas pelayanan dimasing -masing kecamatan berasal dari Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK )dan Pendamping Program Keluarga
Harapan (PKH )dimasing -masing kecamatan berdasarkan Surat
keputusan yang diterbitkan .
Petugas pelayanan dan operator data kemiskinan mendapat
bimbingan dan pemantapan serta update informasi terkait data bantuan
sosial serta peraturan yang mengatur terkait regulasi dan penetapan
program bantuan tersebut ,sehingga petugas pelayanan nantinya akan
menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat .
Petugas dimasing -masing kecamatan akan terhubung dengan
petugas dan data layanan diDinas Sosial Kabupaten Langkat sehingga
memaksimalkan peran serta Kecamatan dalam memberikan informasi
terkini bagi masyarakat .
3.Tata Cara Pelayanan Pengaduan Data Kemiskinan melalui Sistem
Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO ):
Basis Data yang akan integrasikan melalui Sistem Informasi Data
Bantuan Sosial (SIBASO )diKabupaten Langkat adalah data
Penerima Manfaat Perlindungan sosial seperti :KKS ,KIS,KIP
Rastra ,PKH danRutilahu .
Seluruh data Bantuan Sosial yang telah ada serta Data
kependudukan akan diinput kedalam suatu sistem informasi
data bantuan sosial danberbasis IT.#
Sistem Informasi Data Bantuan Sosial akan dapat diakses dengan
kunci pencarian dengan menggunakan NIK.
/
yang saling berkaitan dalam halpenyediaan update data Program
Bantuan Sosial .
Dengan Membangun Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan
Sosial (SIBASO )DiKabupaten Langkat ,diharapkan informasi
tekini mengenai penerima manfaat bantuan sosial dapat diterima
masyarakat luas dimasing -masing kecamatan .
Dinas Sosial akan terus melakukan update data sesuai dengan
penetapan yang dikeluarkan lembaga /instansi terkait Penatapan
Penerima Bantuan tersebut .*
Dalam aplikasi /website tersebut juga dilengkapi dengan adanya
layanan pengaduan dengan mengisi data sesuai kebutuhan
aplikasi dan harus dengan melengkapi identitas kependudukan
(NIK ).
Dalam kaitannya dengan kebutuhan pelayanan ,dapat dilakukan
pengembangan dalam halinovasi pelayanan maupun ketersediaan
data yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat bermanfaat
bagi masyarakat luas.
ABATAfti jPAR^BUPATI LANGKAT
#LH=hRETAR \SDAEKAH
S
ASlSTEN APM W&rywi
IKASUBBAGGESA SITEPU
fri1.-H.MP
;tAF8A5IANHUKUtf
\