Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 44 Tahun 2016 Pasal 8?
Dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas : 
a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis 
terkait, badan usaha, organisasi, lembaga / asosiasi pemerintah maupun 
swasta dalam rangka men ghimpun potensi daerah ; 
b. Menghimpun, mengelola dan menyajikan data/informasi sumber daya 
dan potensi daerah secara akurat sebagai bahan promosi ; 
c. Melaksanakan pelayanan dan kemudahan informasi potensi daerah ; 
d. Melaksanakan koordinasi dengan investasi teknis d an lembaga terkait 
lainnya dalam rangka penyelenggaraan promosi investasi dan sumber 
daya lainnya baik didalam maupun diluar negeri, termasuk seminar, 
pameran, temu usaha, lokakarya dan lain -lain; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang se suai bidang 
tugasnya ; 
f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada kepala bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi 
Penanaman Modal . 
 
 
8 Pasal 9 
Kepala Seksi Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai 
tugas : 
a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal ; 
b. Menyusun kebijakan teknis pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 
penanaman modal ; 
c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah/kota lainnya, 
termasuk provinsi dan pusat dalam rangka Pen gendalian Pelaksanaan 
penanaman modal ; 
d. Melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian 
pelaksanaan investasi PMDN/PMA ; 
e. Melaksanakan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan penanaman modal ; 
f. Melaksanakan sosialisasi atas kebijak an dan perencanaan 
pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi daerah, pengendalian 
pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala 
kabupaten/kota ; 
g. Melaksanakan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang 
terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan 
Pemerintah Provinsi ; 
h. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan penanaman modal skala 
kabupaten/kota ; 
i. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal kabupaten/kota 
j. Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal dibid ang 
sistem informasi penanaman modal ; 
k. Melaksanakan peningkatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 
penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah atau pemerintah 
kabupaten/kota ; 
l. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Dinas 
Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 
m. Melaksanakan Penyederhanaan prosedur Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang 
tugasnya ; 
o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pe laksanaan tugas 
kepada kepala bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ; 
p. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan . 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Paragraf Ke empat 
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON 
PERIJINAN