Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI BURU Nomor 39 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BURU Nomor 39 Tahun 2017 tentang BESARNYA TARIF DAN PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PERIZINAN, BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN, Pasal 4 berbunyi:

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib
retribusi untuk menangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang
Calam jangka waktu tertentu dengan alasan yang Capat
dipertan ggungj awabkan.
Wajib retribusi menga,jukan perrrrohonan mengangsur atau menunda
pembayaran retribusi.secara tertulis kepada bupati melalui Kepala SKPD
dengan disertai alasan dan data dalatau dokumen pendukung yang
menguatkan alasannya mengangsur atau menunda pembayaran.
pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati memberikan izin terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud ayat {21 dengan pertimbangan
sebagai berikut :
a. Untuk permohonan mengangsur hanya dapat diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) Bagi Wajib Retribusi yang tidak pernah teriambat membayar retribusi
yang menjadi kewajibannya;
2) Jumlah retribusi terutang lebih dari Rp. 20.000.0O0 (dua puluh juta
rupiah);(3)
(4)
(1)
(21
(3)
3) Angsuran dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali pembayaran secara
bertunit-turut daiam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) buian;
4) Dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Untuk permohonan menunda pembayaran hanya dapat diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Bagi Wajib retribusi yang tidak pernah terlambat membayar retribusi
yang menj adi kewaj ibannya;
2) Penundaan hanya diberikan maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal
SKRD dan dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
3) Penundaan pembayaran tidak mengurangi jangka waktu pembayaran
retribusi terutang berikutnya.
Bagian Kedua
Iata Cara Penyetoran dan Pelaporan Retribusi