Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 pada Pasal 20?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 20 menyebutkan bahwa:

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam wak tu paling lama 1 (satu) 
hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. 
 
 (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, 
Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau 
penolakan secara tertulis atas perm ohonan seb agaimana dimaksud pada 
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
permohonan dinyatakan lengkap. 
(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan 
sebagaimana dimaksud pada a yat (2), Pemberi B antuan H ukum 
memberik an bantuan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari 
Penerima Bantuan Hukum. 
(4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan 
Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu 
paling lama 3 (tiga) hari kerja te rhitung sejak pe rmohonan dinyatakan 
lengkap.