Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEDOBAAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH, khususnya BAB 11 - OBJEK TRANSAKSI NON TUNAI, Pasal 4, memuat:

Transaksi non tunai terhadap pengeluaran Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dadam Pasal 2 huruf b, terdiri dari: 
a. Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja 
pegawai (kode rekening : 5.1.1), kecuali untuk pembayaran operasional 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
b. Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja 
hibah, jenis belanja bagi hasil, dan jenis belanja bantuan keuangan 
(kode rekening : 5.1.4, 5.1.6 dan 5.1.7); 
c. Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja 
bantuan sosial dan jenis belanja tidak terduga (kode rekening : 5.1.5 
dan 5.1.8) kecuali untuk transaksi dengan nilai Rp 2.000.000,00 (dua 
juta rupiah) atau kurang; 
d. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja pegawai 
(kode rekening: 5.2.1); 
e. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang 
dan jasa kepada pihak ketiga/penyedia barang jasa dan/atau pihak-
pihak lainnya atas dasar tanda bukti perjanjian dan/atau Surat 
Keputusan lainnya (kode rekening: 5.2.2), kecuali: 
1. paket pekerjaan/perjanjian/keputusan lainnya dengan nilai kurang 
dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 
2. pembayaran/pembelian token listrik (listrik pra bayar); 
3. pembayaran upah/uang jasa tenaga harian, bulanan, borongan dan 
uang untuk diberikan kepada pihak ketiga, masyarakat, 
siswa/pelajar dengan nilai per transaksi Rp 500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) atau kurang; 
4. pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi 
pegawai honorer/tidak tetap dan pegawai non PNS lainnya; dan 
5. pembayaran hutang atas tagihan PT. PLN (Persero), PT. TELKOM 
(Tbk) dan PDAM dalam hal ketersediaan dananya tidak mencukupi 
dan/atau tidak teranggarkan, 
f. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja modal 
dan belanja penunjang modal lainnya kepada pihak ketiga/penyedia 
barang jasa dan/atau pihak lainnya atas dasar tanda bukti perjanjian 
dan/atau Surat Keputusan lainnya (kode rekening : 5.2.3).