Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Nomor 13 Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Pembentukal Daerah-daerah Kabupaten dalam, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat
Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Sragen.5. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya
disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sragen.6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau
kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Geospasial atau ruang keburnian adalah aspek
keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi
suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada,
atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam
sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutreya disingkat DG adalah
data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran,
dan/atau karakteristik objek alam, dan/ atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG
adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat
digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat
IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat
dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan
Iisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam
waktu yang relatif lama.
11. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang
dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG,
pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG,
pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG,
dan penggunaan IG.
L2. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang
selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu system
penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama,
tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan
serta berdayaguna.
13. Simpul Jaringan adalah institusi yang
bertanggungiawab dalam penyelenggaraanpengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran,
pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu;
14. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang
menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan
secara nasional,
15. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan
karakteristik DG dan IG.
16. Setiap orang adalah orang perseorangurn, kelompok
orang, atau badan usaha.