Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 55 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 55 Tahun 2018 tentang KARTU BERAU SEJAHTERA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau. 
6. Kartu Berau Sejahtera yang selanjutnya disingkat KBS adalah kartu identitas 
keluarga miskin untuk mendapatkan/mengakses pelayanan dari Pemerintah 
Daerah, 
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
- 3 -
8. Keluarga/Penduduk Miskin adalah keluarga/penduduk yang sama sekali 
tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber 
mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 
9. Bantuan atau Santunan adalah pemberian yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah sebagai ungkapan empati dalam bentuk uang berupa uang/barang 
dari Pemerintah Daerah kepada Keluarga/Penduduk Miskin sifatnya tidak 
secara terus menerus.