Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 96 Tahun 2014?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 96 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI, Pasal 16 menetapkan:

Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
bahwa pemberian gratif ikasi melalui suami, isteri dan /atau anak
Pegawai Negeri, Penyelenggara N egara wajib dilaporkan kepada KPK
melalui Unit Pengendalian Gratifikasi ;
bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud pada huruf
adan huruf b,serta dalam rangka mewujudkan Pemerintah
Kabupaten Paser yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepot isme, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang
Pengendalian Gratifikasi.
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang -Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari K orupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
24. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Ko rupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana tel ah diubah
dengan Peraturan Pengganti Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 30 tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tin dak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor
;
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemind ahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141,
Tambahan Lembara n Negara Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor127 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
13. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2008 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lemb aran Daerah Kabupaten
Paser Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun
2014 Nomor 3) ;
316. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspekt orat, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 4) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nom or 5 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 5).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI.