Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENETAPAN TARIF PELAYANAN, pada BAB III - PENETAPAN JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN, Pasal 5 dinyatakan:

huruf a angka 13, merupakan paket pelayanan 
terdirl dart: 
a. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji; 
b. pelayanan pemerlksaan kesehatan calon pengantln; 
c. pelayanan pemerlksaan kesehatan calon peserta asuransl; 
dan/atau 
d. pengujlan kesehatan untuk calon pegawai, untuk 
pendidikan, untuk melamar pekerjaan at.au untuk keperluan 
tertentu. 
(2) Tarif paket pelayanan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
sudah termasuk pemeriksaan kesehatan umum dan 
pemeriksaan penunjang medik. 
(3) Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasitikasikan 
sebagai pelayanan pasien prlvat. 
(4) Pemerlksaan kesehatan calon jamaah haji wanita usia subur dan 
menikah, dikenakan tambahan blaya pemeriksaan test 
kehamilan. 
(5) Pelayanan pemerlksaan kesehatan calon pengantin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. pemeriksaan kesehatan umum; 
b. pemberian tetanus toksoid(TT); dan atau 
c. konsultasi pranikah (kesehatan reproduksi). 
-32 -
(6) Dalam hal bahan tetanus toksoid (1T) disediakan oleh 
Pemerintah atau Pemerlntah Daerah, pasien dibebaskan dari 
biaya pemberian tetanus toksoid (TT). 
(7) Pelayanan pengujian kesehatan (medical check up) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlkenakan tarif 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 
Paragraf 14 
Pelayanan Farmasi Klinik 
Pasal26 
(1) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 141 merupakan 
baglan proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD 
untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai 
kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian 
penggunaannya. 
(2) Pelayanan farmasi klinik sebagalmana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri dari: 
a. pelayanan konsultasl/informasi obat; 
b. pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer); 
c. pelayanan farmasi klinik; dan/atau 
d. pelayanan pencampuran (handling) obat sitostatika. 
(3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar 
komponen jasa sarana, RSUD dapat membentuk unit pelayanan 
farmasi (depo farmasi) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir 
(revolving fund) dan sebagian keuntungan pengelolaannya 
dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos 
remunerasi RSUD. 
(5) Pengelolaan keuangan dan penetapan harga jual obat dan alat 
kesehatan pakai habis diluar jasa sarana diatur dengan 
Peraturan Oirektur RSUD. 
(6) Pelayanan farmasl klinik sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Walikota ini. 
-33 -
Paragraf 15 
Pelayanan Gizl Klinik 
Pasal27 
(1) Pelayanan gizi klinlk sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a angka 15, terdiri dari: 
a. pelayanan konsultasi glzi rawat jalan dan rawat lnap; 
b. pelayanan makanan non dietpasien rawat inap; dan/atau 
c. pelayanan penyediaan makanan diet khusus. 
(2) Pelayanan makanan diet khusus sebagaimana dimaksud pada 
huruf c, sesuai dengan jenis makanan diet khusus yang 
direkomendasikan oleh dokter yang merawat. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai makanan diet khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Direktur RSUD. 
(4) Pelayanan gizi kllnik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Walikota ini. 
Paragraf 16 
Pelayanan Medico Legal