Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 54?
Dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 tentang , BAB VI - PENGADAAN (1) Setelah APBD ditetapkan, Unit Pengelola Barang sebagai, Pasal 54 mengatur sebagai berikut:

Pasal 53 Penetapan nil.n barang milik daerah dalam rangka penyusunan 
Neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada 
Standar Akunt ansi Pemerintahan (SAP). Pasal 52 Penilaian bar: rng rrrilik daerah dilakukan dalam rangka 
penyusunan :'licraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan 
pemindatang.ui.m barang milik daerah. Pasal 51 BAB XII 
PENILAIAN 
(l} Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut 
pemusnahan dilakukan apabila : 
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan , dan 
tidak dapat dipindahtangankan; atau 
b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
(2} Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari 
pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2] dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan 
.dilaporkan kepada Bupati. Pasal 57 sebagaimana dimaksud pada ayal (1), 
dengan keputusan pengelola atas nama (3) Penghapusan 
dilaksanakan 
Bupati. 
(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan dengan keputusan Bupa ti. (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaiman a 
dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan dalam hal 
barang milik da erah dimaksud sudah tidak berada 
dalam penguasaan pengguna dan/ atau kuasa pengguna . 
(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 55 huruf b, dilakukan dalam hal 
barang milik daerah dimaksud sud ah beralih 
kepernilikannya, terjadi pemusnahan atau karena scba b- 
sebab lain. Pasal 56 Penghapusan bar; 1; , < milik daerah melipu ti: 
a. penghapusan d.iri daftar barang pengguna dan/atau kuasa 
pengguna;dan 
b. penghapusan d,iri daftar barang milik daerah . BAB XIII 
PENGHAPUSAN