Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 Pasal 80?
Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , Pasal 80 mengatur sebagai berikut:

huruf c mencakup: 
a. penetapan indeks penggunaan jasa sebagai faktor pengalian terhadap harga 
satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi; 
b. skala indeks; dan 
c. kode. 
(2) Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : 
a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung 
berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan 
mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung; 
b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung 
ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung; dan 
c. kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan 
prasarana bangunan gedung. 
(1) Bupati rnelalui SKPD/Instansi yang ditunjuk memeriksa dan menilai syarat- 
syarat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 87 serta status/keadaan tanah 
dan/ atau bangunan untuk dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian 
IMB. 
(2) Bupati menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh] 
hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pennohonan lMB dan 
persyaratannya secara lengkap. Pasal 88 Pasal 87 
( 1) Pennohonan IMB disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Perizinan 
Terpadu dengan di1ampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 71 Pasal 8, dan Pasal 9. 
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : 
a. surat bukti tentang status hak atas tanah; 
b. surat bukti tentang status kepemilikan bangunan gedung; dan 
c. dokumen/ surat terkait. 
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. data umum bangunan gedung; dan 
b. rencana teknis bangunan gedung. 
{4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi informasi mengenai: 
a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; 
b. luas lantai dasar bangunan gedung; 
c. total luas lantai bangunan gedung; 
d. ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan 
e. rencana pelaksanaan. 
(5) Rencana teknis bangunan gedung sebagairnana dimaksud pada ayat (3) terdiri 
dari: 
a. Rencana teknis bangunan gedung pada umumnya, meliputi : 
1. bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rurnah inti tumbuh, 
rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana]; 
2. bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai 
dengan 2 (dua) lantai; dan 
3. bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 (dua) 
lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya. 
b. Rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum. 
c. Rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus. 
d. Rencana teknis bangunan gedung bangunan diplomatik. Paraeraf 5 
Tata Cara Penerbltan IMB Penghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 disesuaikan 
Pedornan Teknis lzin Mendirikan Bangunan Gedung. Pasal 86 
(1) Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasa.190 ayat 
(3) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lam bat 7 (tujuh) hari 
setelah surat penolakan dikeluarkan Bupati. 
(2) Pemohon dalam waktu paling larnbat 14 (empat belas) hari setelah menerima 
surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat mengajukan 
keberatan kepada Bupati. 
(3) Bupati dalam waktu paling lambat 14 [ernpat belas) hari setelah menerima 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban 
tertulis terhadap keberatan pemohon. Pasal 91 (1) Bupati dapat menunda rnenerbitkan IMB apabila: 
a. Masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan 
bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan; dan 
b. Sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota. 
(2) Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dilakukan 1 (satu] kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan 
terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Bupati dapat menolak pennohonan IMS apabila bangunan gedung yang akan 
dibangun: 
a. tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis; dan 
b. penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan gedung tidak sesuai 
dengan rencana kota; 
c. mengganggu atau mernperburuk lingkungan sekitarnya; 
d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang 
telah ada, dan 
e. terdapat keberatan dari masvarakat. 
(4) Penolakan pennohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Pasal 90 ( 1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan 
persyaratan teknis Bupati dapat meminta pemohon IMB untuk 
menyempumakan dan/ atau rnelengkapi persyaratan yang diajukan. 
(2) Bupati dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang 
diajukan oleh pemohon. Pasal 89 (4) Pemeriksaan dan penilaian perrnohonan IMB untuk bangunan gedung yang 
memerlukan pengelolaan khusus atau mempunyai tingkat kompleksitas yang 
dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat dan lingkungan paling lama 
14 {empat betas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB 
dan persyaratannya secara lengkap. 
(5) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi lMB ke kas daerah dan 
menyerakan tanda bukti pembayarannya kepada Bupati. 
(6) Bupati menerbitkan IMB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya bukti pernbayaran retribusi [MB oleh Bupati. 
(7) Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adat kecuali ditetapkan 
lain oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor nilai tradisional 
dan kearifan lokal yang berlalru di masyarakat hukum adatnya. 
(1) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini: 
a. memperbaiki bangunan gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas, 
serta menggunakan jenis bahan semula antara lain : 
1. Mernplester; 
2. Mernperbaiki retak bangunan; 
3. Mernperbaiki daun pintu dan/ atau daun jendela; 
4. Memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m2; 
5. Membuat pemindah halaman tanpa konstruksi; 
6. Memperbaiki langit-langit tanpa mengu bah jaringan utilitas; dan 
7. Mengubah bangunan sementara. 
b. mernperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan; 
c. membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan 
pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang 
dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umurn; 
d. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara [tidak pennanen) yang 
tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua pulun] centimeter kecuali adanya 
pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum; dan 
e. membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu. 
(2) Pekerjaan selain sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tetap dipersyaratkan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84. 
(3) Dokumen IMB diberikan hanya 1 [satu] kali untuk setiap mendirikan bangunan 
gedung dalam proses pelaksanaan konstruksi, kecuah: 
a. adanya perubahan fungsi bangunan gedung; Pasal 93 (1} Bupati dapat mencabut IMB apabila: 
a. pekerjaan bangunan gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 (tiga) 
bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dari pemilik 
bangunan; 
b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar; dan 
c. pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang 
telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin. 
{2) Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada 
pemegang IMB diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut 
dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan diberikan kesempatan untuk 
mengajukan tanggapannya. 
(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhatikan 
dan ditanggapi dan/atau tanggapannya tidak dapat diterima, Bupati dapat 
mencabut IMB bersangkutan. 
(4) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 
keputusan Bupati yang memuat alasan pencabutannya. Pasal 92 (4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2) 
pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut, 
(5) Jika Bupati tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Bupati dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga Bupati harus 
menerbitkan JMB. 
(6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila 
Bupati tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 
(1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan 
baru, perbaikan, penarnbahan, perubahan dan/ atau pemugaran bangunan 
gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung. Pasal 95 Paragraf 1 
Pelaksanaan Konstruksl Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Konatruksi Paragraf6 
Penyedia Jasa Perencanaan Teknis