Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 16 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 16 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA, khususnya BAB VII - PENUGASAN, Pasal 14, memuat:

(1) Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan 
oleh Inspektorat. 
(2) Inspektur membentuk dan menugaskan Tim Evaluator 
untuk masing-masing Perangkat Daerah yang akan 
dievaluasi. 
(3) Persyaratan evaluator mencakup : 
a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang 
SAKIP; dan 
b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP. 
(4) Kedua jenis persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah 
mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk 
mengikuti (dan telah mengikuti) pelatihan tersebut. 
(5) Evaluasi … 
8 
 
(5) Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat 
sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap keseluruhan 
Perangkat Daerah setiap tahun. 
(6) Evaluasi SAKIP untuk setiap Perangkat Daerah 
sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) 
tahun. 
(7) Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, 
penerbitan LHE dan hal-hal terkait lainnya akan diatur 
lebih lanjut oleh Inspektur. 
(8) Masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan 
monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP dan 
pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit 
kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan 
Sistem Pengendalian Intern.