Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 25 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 25 Tahun 2018 tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN, ketentuan pada BAB IV - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA, Pasal 4 berbunyi:

Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :
pengelolaan tambatan perahu;
pengelolaan pasar desa;
pengelolaan tempat pemandian;
pengelolaan jaringan irigasi;
pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos
pelayanan terpadu;
pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
pengelolaan embung desa;
pengelolaan air minum berskala desa;
pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah
pertanian.
Kewenangan berdasar lokal berskala desa setelah dilakukan
proses identifikasi meliputi :
fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas
desa;
pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan
informasi desa;
pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
pendataan penduduk dan potensi desa;
pembentukan organisasi pemerintah desa;
pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
sosialisasi berbagai peraturan untuk desa;
pengelolaan aset dan bangunan Milik Desa
penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat
desa;
dukungan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan
lembaga kemasyarakatan desa;
pengelolaan arsip desa;
penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan
pihak ketiga;
pengelolaan aplikasi sistem administrasi Desa;
penyelenggaraan administrasi desa;
pembinaan pengembangan usaha produktif bidang
pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan,
kerajinan dan pariwisata skala desa;
fasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat
antara lain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan
peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi
kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya
kejadian luar biasa;
pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa
dan antar Desa;
fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala
desa;
fasilitasi penyuluhan kesehatan, narkoba dan keluarga
berencana;
fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Taman Pendidikan Al-Qur’an dan Madrasah Diniyah
yang belum difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;
pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk
program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan
terhadap perempuan dan anak;
aa. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
bb. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
cc. pengembangan ekonomi produktif lokal Desa;
dd. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala desa;
ee. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik
Desa;
ff. pengembangan teknologi tepat guna;
gg. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, hutan
desa dan lingkungan skala lokal desa;
hh. pengelolaan dan pemanfaatan sampah desa;
ii. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman
wilayah dan masyarakat Desa;
jj. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di
Desa;
kk. pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa;
ll. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas
kelompok-kelompok masyarakat;
mm. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi pembangunan Desa;
nn. pengembangan produk unggulan Desa;
oo. pengembangan sarana olah raga Desa; dan
pp. penanganan bencana berskala Desa yang statusnya
ditetapkan oleh Bupati.