Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Nomor 28 Tahun 2018?
Substansi Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Nomor 28 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, khususnya , Pasal 4, memuat:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan pene mpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya. 
 
Ditetapkan di Puruk Cahu 
pada tanggal 15 Oktober 2018 
 
BUPATI MURUNG RAYA , 
 
 ttd 
 
 PERDIE 
 
 
 
Diundangkan di Puruk Cahu 
pada tanggal 15 Oktober 2018 
 
 Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MURUNG RAYA, 
 
 ttd 
 
 NYARUTONO TUNJAN 
 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA 
NOMO R 28 TAHUN 2018 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PE RJANJIAN 
KINERJA DI PEMERINTAH KABUPATEN 
MURUNG RAYA . 
 
 
A. UMUM 
 
Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja ini , disusun selaras dengan kebijakan 
Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk Teknis ini 
merupakan petunjuk yang lebih rinci dari petunjuk teknis tersebut di atas. 
 
 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pejabat Struktu ral adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabat an 
pada Pemeritah Kabupaten Murung Raya yang tertin ggi (Eselon I I) hinggga 
yang teren dah ( Eselon IV). 
2. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki 
jabatan Fungsional Umum Perangkat Daerah pada Pejabat Daerah 
Kabupate n Murung Raya yang pangkat dalam jabatan dan kenaikan 
pangkatnya tidak di isyaratkan angka kredit . 
3. Pejanjian Kinerja ada lah Lembar/ Dokumen yang berisi kan Penug asan dari 
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang rendah untuk 
melaksanakan program/kegiatan ya ng disertai dengan Indikator Kinerja . 
Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan 
kesepakatan antara penerima dan p emberi amanah atas kinerja terukur 
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewena ng se rta sumber daya yang 
tersed ia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang 
dihasil kan atas kegiatan tahun bersan gkutan, tetapi termasuk kinerja 
(outcome ) yang seharusnya terwujud atas tahun -tahun sebelumnya. 
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome 
yang dihasilkan dari kegitan tahun -tahun sebelumnya, hingga terwujud 
kesina mbungan kinerja setiap tahunnya. 
 
B. TUJUAN PEN YUSUNAN 
 
1. Bupati Murung Raya selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Murung Raya 
perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh impl ementsi Sistem 
Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerint ah ( SAKIP) terhadap tingkat 
akutab ilitas dan pencapaian Kinerja Perangka t Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, sebagaimana yang 
diharapkan melalui program -program prioritas yang ditetapkan melalui 
Perjanjian Kinerja. Untuk Mencapai maksud tersebut, maka perlu diatur 
sedemikian rupa sehingga terdapat keseragaman isi dan bent uk dari 
Perjanjian Kinerja di PD pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya . 
2. Sabagai wujud nyata komitmen ant ara penerima dan pemberi amanah 
untuk meningkatkan integritas akuntabilitas, transpransi dan kinerja 
aparatur. 
3. Mencapai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur . 
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 
sasaran orga nisasi, serta sebagai dasar p emberian penghargaan dan 
sanksi . 
5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan mo nitoring, evaluasi 
dan supervisi atas perke mbangan/kemajuan kinerja penerima amanah. 
 SALINAN 
 
 
 C. PENYUSUNAN PERJ ANJIAN KINERJA 
 
1. Pihak yang menyusun Perj anjian Kinerja : 
Pemerintah Kabupaten Murung Raya . 
Pimpina n Tertinggi /Bupati menyusun Perjanjian Kinerja tingkat 
Pemerintah Kabupaten Murung Raya di tandatangani oleh Bupati 
Murung Raya. 
Perangkat Daerah ( PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Muru ng Raya. 
Kepala PD : 
Perjanjian Kinerja di tingkat PD Pemerintah Daerah Kabupaten 
Murung Raya disusun oleh Kepala PD, kemudian ditandatangani oleh 
Bupati Murung Raya dan Pimpinan PD. 
Kepala Bagian/ Bidang /Sekretaris atau serta Eselon III: 
Perjanjian Kinerj a Eselon III di susun oleh pejabat Eselon III, 
kemudian di tandata ngani oleh Pejabat Eselon III dan kepala PD. 
Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi atau setara Eselon IV : 
Perjanjian Kinerja Eselon IV disusun oleh pejabat Eselon IV dan 
Atasan lansung (Eselo n III). 
Pemangku Jabatan Fungsional Umum : 
Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional U mum disusun oleh Pejabat 
Fungsi onal Umum, kemudian ditandatangani oleh Pejabat Fungsional 
Umum dan atasan lan gsung ( Eselon IV). 
Selain yang diatur di atas, kepal a PD dapat m emperluas praktek 
penyusunan Perjanjian Kine rja sesuai kebijakan internal PD. 
 
2. Waktu Penyusunan 
Perjanjian Kinerja harus disusu n setelah suatu instansi pe rangkat daerah 
telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat 1 (satu) 
bulan setelah doku men disahkan pada tahun anggaran . 
 
3. Penguna an Sasaran dan Indikator 
Perjanjian Kinerja Kepala PD atau eselon II menyajikan Indikator Kinerja 
Utama yang menggambarkan hasil -hasil yang utama dan kondisi yang 
seharusnya ; 
Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bida ng/Sekretaris dan/ atau se tara. 
Eselon III menyajikan Indikator Kinerja Kegiatan; 
Perjanjian Kinerj a Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang /Seksi atau setara 
Eselon IV menyajikan Indikator Kinerja Kegiatan; dan 
Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Umum menyajikan Indika tor 
Kinerja Individu sesuai dengan uraian Jab atan Hasil dari Analisis 
Jabatan. 
 
D. FORMAT PERJANJIAN KINERJA 
 
Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) b agian, yaitu : 
Pernyataan Pejanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Selain itu ha rus juga 
diperhatikan muatan yang disajikan dalam Perjanjian Kin erja tersebut. 
 
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja 
Pernyataa n Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas : 
Pernyataan untuk mewujudkan suatu k inerja pada s uatu tahun 
tertentu; dan 
Tandatangan pihak yang berjanji/para pihak yang ber sepakat . 
 
2. Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisah kan dalam 
doku men Pernyataan Perjanjian Kinerja. 
Informasi yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja disesu aikan dengan 
tingkatnya . 
 
 
 Contoh Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja : 
Kabupaten terdapat pada F orm 1. 
Perangk at Daerah terdapat pada F orm 2. 
Kepala B agian /Bidang /Sekretari s atau setara Eselon III terdap at pada 
Form 3. 
Sub Bagian /Sub Bidang/ Seksi atau setara Eselon IV terdapa t Form 4. 
Jabatan Fungsional Umum terdapat p ada Form 5. 
 
3. Bagi Perangkat Daerah ( PD) yang dalam mencapai kinerja nya didukung oleh 
dana dekonse ntrasi dan dana dalam rangka tu gas pembantua n, harus 
memberikan keterangan (penjel asan) yang cukup mengenai propors i alokasi 
dana -dana tersebut. 
 
E. REVISI DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 
 
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi 
sebagai berikut : 
1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat . 
2. Perubahan dalam strategi yang mempenga ruhi p encapaian tujuan dan 
sasaran (p erubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) . 
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam 
proses pencapain tujuan dan sasaran . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Form 1 
 
PERNYATAAN PERJA NJIAN KINERJA 
TINGKAT KABUPATEN 
-LOGO LEM BAGA- 
 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN…….. 
 KABUPATEN MURUNG RAYA 
 
Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintah an yang efektif, transp aran 
akuntab el serta berore intasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : 
 
Jabatan : 
 
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kiner ja jan gka menengah se perti yang 
telah ditetapkan dalam dokumen perencana an. 
 
Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab 
kami. 
 
 
 
 …….., …….. …….. 
 BUPATI MURUNG RAYA 
 
 
 
 ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN …… 
KABUPATEN 
 
 
 
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
KINERJA UTAMA TARGET 
(2) (3) (4) 
 
 
 
 
 
 Program Anggaran 
1. ………. Rp.………. 
2. ………. Rp. ………. 
 
 
 
 ………, ……. …. 
 BUPATI MURUNG RAYA 
 
 
 
 
 ……………………………… 
 
 
 
Penjelasan Pengisian lampiran adalah sebagai berikut : 
Pada kolom (1) diisi nomor urut . 
Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabuapten 
Murung Raya atau kondisi terakhir yang seharunya terwujud dalam tahun 
yang bersangkutan . 
Pada kolom (3) diisi dengan indikator utama dan indikator lai n dari 
pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran ata u kondisi yang ingin 
diwujudkan . 
Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya 
dicapai oleh Pemerintah Daerah . 
Pada kolom program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang 
terkait dengan sasaran yang akan dicapai . 
Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan 
untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Form 2 
 
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
TINGKAT PERANGKAT DAERAH 
 
-LOGO LEMBAGA- 
 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN …….. 
NAMA PERANGKAT DAERAH 
 
Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintah an yang efektif, transparan 
akuntabel serta beror ientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : 
Jabatan : 
 
Selanjutnya disebut pi hak pertama 
 
Nama : 
Jabatan : 
 
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut kedua. 
 
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjian ini , dalam rangka mencapai target k inera jangka menengah seperti yang 
telah dit etapkan dalam dokumen perencanan . 
Keberhasilan dan K egagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab 
kami. 
 
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambi l tindakan yang 
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
 
 
 
 
 …….., …….. …….. 
BUPATI MURUNG RAYA , 
………… 
 
 
…………….. KEPALA PERANGKAT DAERAH , 
………….. 
 
 
……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN …… 
NAMA PERANGKAT DAERAH 
 
 
 
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
KINERJA UTAMA TARGET 
(2) (3) (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 Program Anggaran Keterangan 
1. ………. Rp.………. 
2. ………. Rp. ………. 
 
 
 
 
 …….., …….. …….. 
Pihak Kedua 
………… 
 
 
…………….. Pihak Pertama 
………….. 
 
 
……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan Pengisian lampiran adalah sebagai berikut : 
Pada kolom (1) diisi nomor urut . 
Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis PD sesuai Renstra atau 
kondisi terakhir yang seharu snya t erwujud pada tahun yang bersangkutan . 
Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari 
PD yang relevan dengan sasaran ata u kondisi yang ingin diwujudkan . 
Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 
seharusn ya dicapai oleh PD pada tahun tersebut . 
Pada program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran 
strategis . 
Pada anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada 
program tersebut . 
Pada keterangan diisi dengan penjelasan yang cukup men genai sumber 
dana yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan 
harus jelas proporsi alokasi dana -dana tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Form 3 
 
 
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
TINGKAT KEPALA BAGIAN /BIDANG / SEKRETARIS ATAU SSETARA ESELON III 
 
-LOGO LEM BAGA- 
 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN …….. 
NAMA KEPALA BAGIAN/BID ANG/ SEKRETARIS ATAU SETARA ESELON III 
 
 
Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintah an yang efektif, transparan 
akuntabel serta beroreintasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : 
Jabatan : 
 
Selanjutnya disebut pihak pertama 
 
Nama : 
Jabatan : 
 
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 
 
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencap ai target kinera jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab 
kami. 
 
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
 
 
 
 …….., …….. …….. 
Pihak Kedua 
………… 
 
 
…………….. Pihak Pertama 
………….. 
 
 
……………………. 
 
 
 
 
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN …… 
NAMA KE PALA BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS ATAU SETARA ESELON III 
 
 
 
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
KINERJA UTAMA TARGET 
(2) (3) (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Program Anggaran Keterangan 
1. ………. Rp.………. 
2. ………. Rp. ………. 
 
 
 
 
 …….., …….. …….. 
Pihak Kedua 
………… 
 
 
…………….. Pihak Pertama 
………….. 
 
 
……………………. 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut : 
Pada kolom (1) diisi nomor urut . 
Pada kolom (2) diisi dengan sasaran str ategis Eselon III atau kondisi 
terakhir yang seharu snya terwujud dalam tahun yang bersangkutan . 
Pada kolom (3) diisi dengan indikator program dan i ndikator lain yang 
relevan dengan sasaran ata u kondisi yang ingin diwujudkan . 
Pada kolom (4) diisi dengan ta rget kinerja yang akan dicapai atau 
seharusny a dicapai oleh Eselon III (program) . 
Pada Program diisi denga n nama program yang menjadi tanggung jawab 
Eselon III yang terkait d engan sasaran yang akan dicapai . 
Pada anggaran diisi dengan besaran anggran yang dialokasikan untuk 
mewujudkan Program/Sasaran yang diperjanjikan. 
Pada keterangan diisi dengan penjelasan yang cukup mengenai sumber 
dana yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan 
harus jelas proporsi alokasi dana -dana tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Form 4 
 
 
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
TINGKAT SUB BAGIAN /SUB BIDANG /SEKSI 
 
-LOGO LEM BAGA- 
 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN …….. 
NAMA SUB BAGIAN/SUB BIDANG /SEKSI 
 
 
Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintah an yang efektif, transparan 
akuntabel serta berore intasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : 
Jabatan : 
 
Selanjutnya disebut pihak pertama 
 
Nama : 
Jabatan : 
 
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 
 
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja ya ng seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab 
kami. 
 
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
 
 
 …….., …….. …….. 
Pihak Kedua 
………… 
 
 
…………….. Pihak P ertama 
………….. 
 
 
……………………. 
 
 
 
 
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN …… 
NAMA SUB BAGIAN/SUBBIDANG/SEKSI 
ATAU SETARA ESELON IV 
 
 
 
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 
KINERJA 
KEGIATAN TARGET 
(2) (3) (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kagiatan Anggaran Keterangan 
1. ………. Rp.………. 
2. ………. Rp. ………. 
 
 
 
 
 …….., …….. …….. 
Pihak Kedua 
………… 
 
 
…………….. Pihak Pertama 
………….. 
 
 
……………………. 
 
 
 
 
 
 Penjelasan Pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut : 
Pada ko lom (1) diisi nomor urut . 
Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan atau kondisi terakhir yang 
seharunya terwujud dalam tahun yang bersangkutan . 
Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Individu/Kegiatan yang relevan 
dengan sasaran ata u kondisi ya ng ingin diwujudkan . 
Pada kolom (4) diisi dengan target Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya 
dicapai oleh Pejabat Eselon IV . 
Pada ke giatan diisi dengan nama Kegiatan yang akan menjadi tanggung 
jawab Eselon IV yang terkait d engan sasaran yang akan dica pai. 
Pada anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk 
mewujudkan sasaran yang diperjanjikan. 
Pada keterangan diisi dengan penjelasan yang cukup mengenai sumber dana 
yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan harus 
jelas proporsi alokasi dana -dana tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Form 5 
 
 
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
TINGKAT JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
-LOGO LEM BAGA- 
 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN …….. 
NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
 
Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintah an yang efektif , transparan 
akuntabel serta beroreintasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : 
Jabatan : 
 
Selanjutnya disebut pihak pertama 
 
Nama : 
Jabatan : 
 
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 
 
Pihak pertama berjanj i akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tang gung jawab 
kami. 
 
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
 
 
 …….., …….. …….. 
Pihak Kedua 
………… 
 
 
…………….. Pihak Pertama 
………….. 
 
 
……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN…… 
NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
 
 
 
NO. SASARAN INDIKATOR 
KINERJA TARGET 
(2) (3) (4) 
 
 
 
 
 
 
 …….., …….. …….. 
Pihak Kedua 
………… 
 
 
…………… .. Pihak Pertama 
………….. 
 
 
……………………. 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan Pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut : 
Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut . 
Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Jabatan Fungsional Umum atau kondisi 
terakhir yang seharusnya terwu jud pada tahun yang bersangkutan . 
Pada kolom (3) diisi dengan dengan Indikator Kinerja Individu yang relevan 
dengan sasaran ata u kondisi yang ingin diwujudkan . 
Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya 
di capai oleh pema ngku jabatan Fungsional Umum (JFU) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUPATI MURUNG RAYA , 
 
ttd 
 
PERDIE