Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 51?
Pasal Pasal 51 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL, pada BAB X - PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, menyatakan:

(1) Pengusaha, pekerjaZburuh, Serikat PekerjaZSerikat Buruh, dan Pemerintah 
Daerah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi 
Pemutusan Hubungan Kerja. 
(2) Apabila Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud 
Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat 
PekerjaZSerikat Buruh atau dengan pekerjaZburuh apabila pekerjaZburuh 
yang bersangkuran tidak menjadi anggota Serikat PekerjaZSerikat Buruh. 
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
menghasilkan persetujuan, salah satu atau kedua belah pihak mengajukan 
permohonan penyelesaian ke Dinas untuk dilaksanakan mediasi. 
(4) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan 
persetujuan, para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan 
penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial. 
(5) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan Hubungan 
Kerja dengan pekerjaZburuh setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan 
Hubungan Industrial. 
(6) Jika Pengadilan Hubungan Industrial belum ada di Daerah, pekerja atau yang 
mewakili mendapatkan fasilitasi transportasi dan akomodasi dari Pengusaha 
untuk penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.