Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 09 Tahun 2002 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 09 Tahun 2002 tentang PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah Lampung Timur sebaga i unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah Kabupaten Lampung Timur .
6.Pasaradalahareatempatjualbelibarangdan/atautempatbertemunyapenjualdanpembeli
denganjumlahpenjuallebihdarisatu,baikyangdisebutsebagaipasartradisionalmaupun
pasarmoderndan/ataupusatperbelanjaan,pertokoan,perdaganganmaupunsebutan
lainnya.
7.PasarTradisionaladalahPasaryangdibangundandikelolaolehPemerintahDaerah,Swasta,
BadanUsahaMilikNegaradanBadanUsahaMilikDaerahtermasukkerjasama
denganswastaberupatempatusahayangberbentuktoko,kios,los,dantendayang
dimiliki/dikelolaolehpedagangkecil,menengah,koperasidenganusahaskalakecil,modal
kecildanmelaluiprosesjualbelibarangdagangandengantawarmenawar.
8.PasarModernadalahpasaryangdibangundandikelolaolehPemerintah,Swasta,atau
KoperasiyangdalambentuknyaberupaPusatPerbelanjaan,sepertiMall,Plaza,dan
ShoppingCentresertasejenisnyayangpengelolaannyadilaksanakansecaramodern,dan
mengutamakanpelayanankenyamananberbelanjadenganmanajemenberadadisatu
tangan,bermodalrelatifkuat,dandilengkapilabelhargayangpasti.
9.TokoModernadalahtokodengansistempelayananmandirimenjualberbagaijenisbarang
secaraeceranyangberbentukminimar ket,supermarket,departemenstore,hypermarket
ataupungrosiryangberbentukperkulakan.
10.PasarKhususadalahpasarbarangyangdiperjualbelikanbersifatkhususatau
spesifik,sepertipasarhewan,pasarkramik,pasarburung,dansejenisnya.
11.PasarLingkunganadalahpasaryangdikelolapemerintahdaerah,badanusahadan
kelompokmasyarakat yangruanglingkup pelayanannyameliputisatulingkungan
permukimandisekitarlokasipasar,denganjenisbarangyangdiperdagangkan
meliputikebutuhanpokoksehari-hari.
12.PasarDesaadalahpasaryangdimiliki, dibangun dan/atau dikelolaolehpemerintahanDesa
ataukelurahanyangruanglingkuppelayanannyameliputilingkunganDesa atau
kelurahandisekitarlokasipasar,denganjenisbarangyangdiperdagangkanmeliputi
kebutuhanpokoksehari-haridan/ataukebutuhansembilanbahanpokok.
13.PasarDaerah adalahpasaryangdimiliki, dibangun dan/atau dikelolaolehPemerintah
Daerah,BadanUsahaMilikDaerah,Koperasi yangruanglingkup pelayanannyameliputisatu
wilayahKabupatendenganjenisperdaganganbarang-barangkebutuhansehari-hari,
sandangsertajasa.
14.Pasar Milik Swasta adalah p asaryangdikelolaolehbadan hukum swasta dan/atau
perorangan y angruanglingkup pelayanannyameliputisatuwilayahKabupatendenganjenis
perdaganganbarang-barangkebutuhansehari-hari,sandangsertajasa.
15.Pertokoanadalahkomplekstokoatauderetantokoyangmasing-masingdimilikidandikelola
olehperoranganataubadanusaha.
16.Minimarketadalahsaranaatautempatusahauntukmelakukanpenjualanbarang-
barangkebutuhansehari-harisecaraeceranlangsungkepadakonsumendengancara
pelayananmandiri(swalayan).
17.Supermarketadalahsaranaatautempatusahauntukmelakukanpenjualanbarang-barang
kebutuhanrumahtanggatermasukkebutuhansembilanbahanpokoksecaraecerandan
langsungkepadakonsumendengancarapelayananmandiri.
18.PusatPerbelanjaanadalahsuatuareatertentuyangterdiridarisatuataubeberapa
bangunanyangdidirikansecaravertikalmaupunhorizontal,yangdijualataudisewakankepadapelakuusahaataudikelolasendiriuntukmelakukankegiatanperdagangan
barang.
19.MallatauPlazaadalahsaranaatautempatusahauntukmelakukanperdagangan,
rekreasi,restorasidansebagainyayangdiperuntukkanbagikelompok,perorangan,
perusahaan ,ataukoperasiuntukmelakukanpenjualanbarang-barangdan/ataujasa yang
terletakpada bangunan/ruan ganyangberada dalamsuatu kesatuanwilayah/tempat.
20.IzinUsahaPengelolaanPasarTradisional,IzinUsahaPusatPerbelanjaandanIzinUsaha
TokoModernadalahizinuntukdapatmelaksanakanusahapengelolaanpasartradisional,
pusatperbelanjaantokomodernyangditerbitkanolehPemerintahKabupatensetempat.
21.Penataanadalahsegalaupayayangdilakukanolehpemerintahdaerahuntukmengaturdan
menatakeberadaandanpendirianpasarmoderndisuatudaerah,agartidakmerugikandan
mematikanpasartradisional,usahamikro,kecil,menengah,dankoperasiyangada.
22.Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka
optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pembangunan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengendalian, p engawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
23.Kemitraanadalahkerjasamausahaantarusahamikro,kecil,menengah,dankoperasi
denganusahaskalabesardisertaidenganpembinaandanpengembanganyangdilakukan
olehpenyelenggarausahaskalabesar,denganmemperhatikanprinsipsalingmemerlukan,
salingmemperkuat,dansalingmenguntungkan.
24.PeraturanZonasiadalahketentuan-ketentuandaerahsetempatyangmengaturpemanfaatan
ruangdanunsur-unsurpengendalianyangdisusununtuksetiapzonaperuntukan
sesuaidenganrencanaumumtataruangdanrencanadetailtataruang.
25.HakPengelolaanadalahhakmenguasaidariNegarayangkewenanganpelaksanaann ya
sebagiandilimpahkankepadapemegangnya.
26.HakGunaBangunanadalahhakuntukmendirikandanmempunyaibangunan-bangunan
atastanahyangbukanmiliknyasendiri, denganjangkawaktu30tahun.
27.KetertibanKeamananPasaradalahsuatukondisiataukeadaanyangmencerminkansuasana
tertib,amandanteratursertadisiplinyangharustercerminpadalingkunganpasar
dantempat-tempatpenjualanumum.
28.Toko/Ki osadalahbangunanpermanenmaupuntidakpermanen yang terdapat di areal pasar
dandibangunsecara tertutup.
29.Losadalahbangunanpermanenmaupuntidakpermanenyangyang terdapat di areal pasar
dan dibatasidengansekat.
30.Lapakadalahtempatpedagangkakilimaberjualandenganmenggunakanbangunan
daruratataumeja/rodadoronglainnya.
31.KoperasiadalahkoperasiparapedagangdilingkunganpasaryangbiasadisebutKoperasi
PedagangPasar(Koppas).
32.Renovasiadalahpembangunanbarudaribangunanlamayangsudahberdiri.
BABII
ASASDANTUJUAN
Pasal2
PenyelenggaraanPembangunandanPengelolaanPasardilaksanakanberdasarkanatasasas:
1.kemanusiaan ;
2.keadilan;
3.kesamaankedudukan;
4.kemitraan;
5.ketertibandankepastianhukum;
6.kelestarianlingkungan;
7.kejujuranusaha;
8.persaingansehat.
3Pasal3
PembangunandanPengelolaanPasar,bertujuanuntuk:
1.menjaminterselenggaranyakemitraanantarapelakuusahapasartradisional,mikro,kecil,
menengahdankoperasidenganpelakuusahapasarmodernberdasarkanprinsipkesamaan
dankeadilandalammenjalankanusahadibidangperdagangan;
2.mendorong terciptanya partisipasi dankemitraan publiksertaswasta dalampenyelenggaraan
usahaperpasaranantarapasartradisionaldanpasarmodern;
3.mewujudkansinergiyangsalingmemerlukandanmemperkuatsertasalingmenguntungkan
antarapasarmoderndenganpasartradisional,usahamikro,kecil,menengah,dankoperasi
agardapattumbuhberkembanglebihcepatsebagaiupayaterwujudnyatataniagadanpola
distribusinasionalyangmantap,lancar,efisiendanberkelanjutan;
4.menciptakankesesuaiandankeserasianlingkunganberdasarkanTataRuangWilayah.
BABIII
PENGGOLONGANPASAR
Pasal4
(1)Usahapasar dapatdigolongkanmenjadibeberapabentuk, meliputi:
a.usahapasartradisional;
b.usahapasarmodern.
(2)Usahapasartradisionaldapatdigolongkanmenjadibeberapabentuk, meliputi:
a.pasar daerah;
b.pasarlingkungan;
c.pasardesa; dan
d.pasarkhusus.
(3)Usahapasarmoderndapatdigolongkanmenjadibeberapabentuk, meliputi:
a.pusatperbelanjaandansejenisnya;
b.tokomodern,sepertiminimar ket dansupermarket.
(4)Ketentuan mengenai usah apasarmodernsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
tersendiri.
BABIV
MEKANISMEPENYELENGGARAANPEMBANGUNANPASAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal5
(1)SebelumdiadakanpelaksanaanpembangunanPasar,baikrenovasimaupunrelokasi,harus
diadakansosialisasiterlebihdahulukepadapedagangpasar yang menempati, 6(enam)bulan
sebelumpelaksanaankegiatan.
(2)Sosialisasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusdisertaidenganalasanyangjelas,
terbukadanberdasarkanhasilkajianakademisterhadapkondisifisikinfrastrukturbangunan
pasar,dansosialekonomipedagangsertasosialekonomimasyarakatsekitarpasar.
(3)TimKajiandibentukolehBupatidenganmelibatkanperwakilanpedaganglamasebagai
salahsatuanggotaTimKajian.
(4)Jumlahpenambahankiosbaikrenovasimaupunrelokasidisesuaikandenganhasiltimkajian
darijumlahkiossebelumdiadakanrenovasimaupunrelokasi.
(5)Setiappelaksanaanpembangunanpasarbaikrenovasimaupun relokasiperuntukannyadiprioritaskan bagi pedaganglama yangmemilikilegalitasdanselebihnya
untukkonsumen/pedaganglainnya.
(6)Untuk pembangunan pasar yang baru peruntukannyaagarmemprioritaskan bagi
pedagang/masyarakatdisekitarnya.
Bagian Kedua
PembangunanPasarMilikPemerintah Daerah
Pasal6
PenyelenggaraanpembangunanpasarmilikpemerintahDaerah dilaksanakanmelalui
mekanismepengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan yang
berlaku.
Bagian Ketiga
PembangunanPasarOlehSwasta
Pasal7
(1)Penyelenggaraanpembangunanpasarolehswasta/peroranganharusmendapatizintertulis
dariPemerintahDaerah.
(2)Ketentuanpembangunanpasarolehswasta/perorangansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dilakukansesuai ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
PerizinanPembangunanPasar
Pasal8
(1)PihakpengembangpasarmilikPemerintahDaerah wajibmenyelesaikanperizinanyang
meliputi:
a.penetapan lokasi;
b.kajianlingkungan (Amdal atau UKL dan UPL) ;
c.pengesahansiteplan;
d.izinmendirikanbangunan(IMB);
e.surat izin tempat usaha (SITU);
f.surat izin usahaperdagangan (SIUP); dan
g.hinder ordonantie (HO).
(2)Pihakpengembangpasarmilikswastawajibmenyelesaikanperizinanyangmeliputi:
a.izin lokasi;
b.kajianlingkungan (Amdal atau UKL dan UPL) ;
c.pengesahansiteplan;
d.izinmendirikanbangunan(IMB);
e.surat izin tempat usaha (SITU);
f.surat izin usahaperdagangan (SIUP); dan
g.hinder ordonantie (HO).
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk lokasi pembangunan
pasar di daerah persawahan wajib melampirkan rekomendasi alih fungsi lahan dari instansi
yang berwenang.
Pasal9
(1)PendirianPasarTradisionalatauPusatPerbelanjaanatauTokoModernselain
Minimarketharusmemenuhi persyaratanketentuan peraturan perundang-
undangan danharusmelakukananalisakondisisosialekonomimasyarakat,keberadaan
PasarTradisionaldanUMKMyangberadadiwilayahbersangkutan.
(2)AnalisakondisisosialekonomimasyarakatdankeberadaanPasarTradisionaldanUMKM
4sebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:
a.strukturpendudukmenurutmatapencahariandanpendidikan;
b.tingkatpendapatanekonomirumahtangga;
c.kepadatanpenduduk;
d.pertumbuhanpenduduk;
e.kemitraandenganUMKMlokal;
f.penyerapantenagakerjalokal;
g.ketahanandanpertumbuhanPasartradisionalsebagaisaranabagiUMKMlokal;
h.keberadaanfasilitassosialdanfasilitasumumyangsudahada;
i.dampakpositifdannegatifyangdiakibatkanolehjarakantaraSupermarketdengan
PasarTradisionalyangtelahadasebelumnya;dan
j.tanggungjawabsosialperusahaa n(corporatesosialresponsibility).
(3)Analisakondisisosialekonomimasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(2),berupa
kajianyangdilakukanolehbadan/lembagaindependenyangberkompeten.
(4)Hasilanalisakondisisosialekonomimasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
merupakandokumenpelengkapyangtidakterpisahkan dengansyarat-syaratdalam
mengajukanSuratPermohonan:
a.izin pendirianPasarTradisionalatauPusatPerbelanjaanatauTokoModernselain
Minimarket;atau
b.izinusahaPasarTradisionalatauPusat PerbelanjaanatauToko Modernselain
Minimarket.
(5)TokoModernyangterintegrasidenganPusatPerbelanjaanataubangunanlainwajib
memilikipersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(2).
Pasal10
(1)Penyelenggaraandanpendirianpasarmodern dibangundenganjarakradiusminimal1000
meterdaripasartradisional terdekat.
(2)Pedoman teknis p enentuanjaraksebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
Pasal11
(1)PendirianMinimarketbaikyangberdirisendirimaupunyang terintregitasidenganPusat
Perbelanjaanataubangunanlainwajibmemperhatikan:
a.kepadatanpenduduk;
b.perkembanganpemukimanbaru;
c.aksesibilitaswilayah(aruslalulintas);
d.dukungan/ketersediaaninfrastruktur;dan
e.keberadaanPasarTradisionaldanwarung/tokodiwilayahsekitaryanglebihkecil
daripadaMinimarkettersebut.
(2)PendirianMinimarketdiutamakanuntukdiberikankepadapelakuusahayangdomisilinya
sesuaidenganlokasiMinimarketdimaksud.
BABV
PENGELOLAAN PASAR
Bagian Kesatu
Sarana/Fasilitas Pasar
Pasal12Sarana/Fasilitas bangunan pasar antara lain terdiri dari :
a.bangunan toko/kios/los yangdibuatdenganukuran standar ruang tertentu ;
b.kantor pengelola;
c.areal parkir;
d.tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
e.air bersih;
f.sanitasi/drainase;
g.tempat ibadah;
h.toilet umum;
i.pos keamanan;
j.tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelol aan Air Limbah;
k.hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
l.penteraan;
m.sarana komunikasi;
n.area bongkar muat dagangan;
o.ruang terbuka hijau; dan
p.jaringan listrik.
Pasal13
(1)Dalam pengelolaan pasar pemerintah daerah menetapkan standar operasi onal dan proseduryang
berkenaan dengan :
a.sistem penarikan retribusi;
b.sistem keamanan dan ketertiban;
c.sistem kebersihan dan penanganan sampah;
d.sistem perparkiran;
e.sistem pemeliharaan sarana pasar;
f.sistem penteraan; dan
g.sistem penanggulangan kebakaran.
(2)Penetapan standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
SKPD terkait dengan melibatkan unsur pedagang pasar.
Bagian Kedua
Pendapatan Daerah Dari Pengelolaan Pasar