Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 8 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU, khususnya , Pasal 13, adalah:

(1) Penyaluran ADK dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke 
Rekening Kas Kampung (RKK) dilakukan secara bertahap dengan 
ketentuan : 
a. tahap I, sebesar 40 % (empat puluh per seratus); 
b. tahap II, sebesar 60 % (enam puluh per seratus); 
(2) Mekanisme penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
yaitu sebagai berikut: 
a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK 
kepada Bupati melalui Camatdengan dilampiri : 
1) Laporan Realisasi Penggunaan ADK Semester IZII; 
2) Rincian Sisa Kas ADK Tahap I/II; 
3) Rincian Penggunaan ADK Tahap IZII; 
4) Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADK Tahap IZII; 
5) Buku Kas Pembantu ADK; 
6) Buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak; 
7) Photo Copi Buku Rekening Kampung; 
8) PhotoZdokumentasi kegiatan. 
b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas 
kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran ADK 
Tahap IZII yang disampaikan oleh Kepala Kampung; 
c. berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, 
Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran ADK 
kepada Bupati c.q Kepala BPKAD dengan tembusan DPMK 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
- 5-
1) . Kelengkapan penyaluran ADK Tahap I sebagai berikut: 
1. Surat permohonan penyaluran ADK Tahap I dari 
Kepala Kampung. 
2. Peraturan Bupati Berau tentang Penetapan Alokasi 
Dana Kampung. 
3. Rekomendasi penyaluran ADK Tahap I dari Camat. 
4. Laporan Realisasi Penggunaan ADK Tahap I dan/atau 
II tahun sebelumnya. 
5. Photo Copi Rekening Kampung. 
6. Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-. 
7. Berita Acara Serah Terima ADK Tahap I bermaterai Rp. 
6.000,-
2) . Kelengkapan penyalurn ADK Tahap II sebagai berikut: 
1. Surat permohonan penyaluran ADK Tahap II dari 
Kepala Kampung. 
2. Rekomendasi Penyaluran ADK Tahap II dari Camat. 
3. Laporan Realisasi Penggunaan ADK Tahap I tahun 
berjalan. 
4. Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-
5. Berita Acara Serah Terima ADK Tahap I bermaterai Rp. 
6.000,-
d. pengajuan permohonan penyaluran ADK sebagaimana 
dimaksud pada huruf c dilaksanakan apabila dokumen 
permohonan penyaluran telah lengkap dan benar serta sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 
(2a) Dalam hal Kepala Kampung belum memenuhi persyaratan 
penyaluran ADK secara bertahap sebagaimana dimaksud pada 
, maka Kepala Kampung dapat melakukan permohonan 
penyaluran ADK untuk belanja : 
a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung. 
b. Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung. 
c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung BPK). 
d. Penghasilan Staf Administrasi Kampung. 
e. Penghasilan Petugas/Pelayan Kantor (bila ada). 
f. Insentif Ketua RT. 
g. Santunan kematian warga miskin. 
h. Bantuan kepada TK/PAUD/TPA. 
i. Honor Imam MasjidZGereja, Penghulu dan Da'i. 
j. Santunan fakir Miskin, Jompo, Stroke, Cacat JandaZDuda. 
k. Asuransi kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat 
Kampung dan warga miskin diluar program Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 
Penyaluran ADK untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2a) dilakukan maksimal sebesar bulan yang sudah berjalan, dan 
menjadi faktor pengurang penyaluran ADK tahap I atau II. 
Persyaratan penyaluran ADK untuk belanja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a) adalah sebagai berikut: 
a. APBKampung. 
b. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Kampung. 
c. Rekomendasi penyaluran dari Camat. 
b. Daftar Tanda Terima. 
c. Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-. 
d. Berita Acara Serah Terima bermaterai Rp. 6.000,-. 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah (PPK-SKPKD) melakukan verifikasi atas 
kelengkapan administrasi penyaluran ADK Tahap I atau Tahap II 
atau permohonan untuk belanja sebagaimana dimaksud ayat (2a) 
yang disampaikan oleh Kepala Kampung, dan apabila dinyatakan 
lengkap dan benar selanjutnya PPK-SKPKD menerbitkan : 
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
b. Surat Perintah Membayar (SPM); 
c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 
Permohonan pencairan ADK Tahap II tahun berjalan dapat 
dilakukan apabila dana Tahap sebelumnya telah terealisasi 
penggunaannya minimal 50 % (lima puluh perseratus). 
Pencairan ADK pada Rekening Kas Kampung dapat dilakukan oleh 
masing-masing Kampung setelah dana ditransfer dari Rekening 
Kas Umum Daerah. 
Pencairan ADK pada Rekening Kas Kampung sebagaimana 
dimaksud Ayat (5) dilakukan oleh Kepala Kampung dan 
Bendahara Kampung. 
Penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada realisasi penerimaan dana perimbangan. 
2. ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 
(2a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: