Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 1 Tahun 1945 tentang KETAHANAN PANGAN DAN GIZI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah ad alah Kabupaten Bangka Selatan. 
 
 
 
www. jdih.bangkaselatankab.go.id 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud da lam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah D aerah adalah Bupati sebagai unsur 
Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
4. Bupati adala h Bupati Bangka Selatan. 
5. Dewan Perwak ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan. 
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketahanan pangan. 
7. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya 
kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan 
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan 
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 
beragam, memenuhi kecukupan G izi, merata dan 
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, 
keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan 
Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan 
produktif secara berkelanjutan. 
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 
perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah 
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan 
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 
penyiapan, pengolahan , dan/atau pembuatan makanan 
atau minuman. 
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan 
bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin 
dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun 
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau 
serta tidak bertentangan dengan agama, k eyakinan dan 
budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan 
produktif secara berkelanjutan. 
www. jdih.bangkaselatankab.go.id 10. Status gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang 
yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke 
dalam tubuh dan pemanfaatannya. 
11. Ketersediaan P angan adalah kondisi tersedianya Pangan 
dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan Pangan 
Daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak 
dapat memenuhi kebutuhan. 
12. Cadangan Pangan Daerah adalah Persediaan Pangan yang 
dikuasai dan di kelola oleh Pemerintah Daerah . 
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat 
atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan 
keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar 
kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan 
sebagian besar masyarakat. 
14. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan 
pokok di tingkat p asar yang mencapai lebih dari 10% 
(sepuluh persen) dari harga normal. 
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu 
yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang 
memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar 
prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya 
bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, 
tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, 
gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan 
bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusuhan 
sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami 
kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan 
yang cukup untuk mempertahankan hidup dan 
melaksanakan kegiatan sehari hari. 
16. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian 
kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara 
merata setiap saat guna memenui kebutuhan pangan 
masyarakat. 
17. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan 
ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergiz i 
seimbang , dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. 
18. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukk an sebagai 
makanan utama sehari -hari sesuai dengan potensi 
sumber daya dan kearifan lokal. 
 
 
www. jdih.bangkaselatankab.go.id 19. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang 
diprod uksi dan di konsumsi oleh sebagian besar 
masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan 
harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas 
ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. 
20. Pang an Lokal adalah makanan yang di konsumsi oleh 
masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan 
lokal. 
21. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang 
dialami sebagian besar masyarakat di sua tu wilayah yang 
disebabkan oleh , antara lain, kesulitan Distibusi Pangan, 
dampak pe rubahan iklim, bencana alam dan lingkungan , 
dan konflik sosial , termasuk akibat perang. 
22. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang 
seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal 
dari kekayaan daerah yang dipisahkan.