Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEDOBAAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH, khususnya BAB i - n, Pasal 13, adalah:

Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang dan 
jasa kepada pibak ketiga/penyedia barang jasa dan/atau pibak-pihak 
lainnya atas dasar tanda bukti perjanjian dan/atau Surat Keputusan 
lainnya (kode rekening: 5.2.2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 buruf 
e. transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Untuk nilai paket pekerjaan/perjanjian/ lebib dari Rp 10.000.000,00 
(sepulub juta rupiah): 
1. Berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
melaksanakan belanja Bendabara Pengeluaran Perangkat Daerab 
menerbitkan dan mengajukan SPP-LS kepada Pengguna 
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat 
Daerab dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap 
dan sab sesuai peruntukannya (tanda tangan dan cap basah dan 
bukan merupakan basU foto copy/scaner) sebagai dasar Pengguna 
An^aran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS; 
2. Berdasarkan SPM-LS, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS sebagai 
dasar pencairan dana untuk selanjutnya dilakukan 
pemindabbukuan dari Rekening Kas Umum Daerab kepada 
Rekening pibak ketiga/penyedia barang jasa oleb pibak Bank Jatim 
Cabang Pacitan setelab dikurangi dengan kewajiban atas potongan-
potongan pajak; dan 
3. Biaya yang timbul akibat pemindabbukuan/transfer ditanggung 
oleh pihak penerima. 
untuk nilai paket pekerjaan/perjanjian dan/atau Surat Keputusan 
lainnya antara Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 
10.000.000,00 (sepulub juta rupiah): 
1. Berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
melaksanakan belanja Bendabara Pengeluairan Perangkat Daerab 
menerbitkan dan mengajukan SPP-GU/LS melalui PPK-Perangkat 
Daerab dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap 
dan sab (tanda tangan dan cap basab dan bukan merupakan basil 
foto copy/scaner) sebagai dasar Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-GU/LS; 
2. Berdasarkan SPM-GU/LS, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-GU/LS 
sebagai dasar pencairan dana untuk selanjutnya dilakukan 
pemindabbukuan dari Rekening Kas Umum Daerab kepada 
Rekening Bendabara Pengeluaran Perangkat Daerab / rekening 
pibak ketiga/penyedia barang atau jasa oleb pibak Bank Jatim 
Cabang Pacitan; 
3. Bendabara Pengeluaran Perangkat Daerab melakukan proses 
pencairan dana dengan menyampaikan surat permobonan Standing 
Instructions (SI) kepada pibak Bank Jatim Cabang Pacitan untuk 
dilakukan pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran 
Perangkat Daerab ke rekening masing-masing penerima; dan 
4. Biaya yang timbul akibat pemindabbukuan/transfer ditanggung 
oleh pihak penerima. 
untuk pembayaran atas dasar surat tagihan seperti PT. PLN (Persero), 
PT. TELKOM (Tbk), PDAM, dan Asuransi : 
1. Berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
melaksanakan belanja Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah 
menerbitkan dan mengajukan SPP-LS kepada Pengguna 
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat 
Daerab dengan melampirkan bukti tagihan/tanda bukti lainnya 
yang sab dari pibak lainnya sebagai dasar Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS; 
2. Berdasarkan SPM-LS, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS sebagai 
dasar pencairan dana untuk selanjutnya dilakukan 
pemindabbukuan dari Rekening Kas Umum Daerab kepada 
Rekening pibak lainnya oleb pibak Bank Jatim Cabang Pacitan; dan 
3. Biaya yang timbul akibat pemindabbukuan/transfer merupakan 
bagian dari tagihan.