Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 48?
Dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, BAB III - MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN, Pasal 48 mengatur sebagai berikut:

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b bertujuan
untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan
meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
(21 Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui
serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang
lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan,
dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan
perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan
informasi dalam SPBE.
(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
(41 Dalam pelaksanaan manajemen keamanan
informasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala
daerah berkoordinasi dan dapat melakukan
konsultasi dengan kepala lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
keamanan siber.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman
manajemen keamanan informasi SPBE diatur
dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
Bagian Keempat
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-39-
Bagian Keempat
Manajemen Data