Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 44 Tahun 2016 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: 
a. Sekretariat, membawahi : 
1. Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
3. Subbagian Keuangan. 
b. Bidang Kesehatan Masyarakat , membawahi : 
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. 
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. 
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kes ehatan Olah 
Raga. 
c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , membawahi : 
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi. 
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. 
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Me nular dan 
Kesehatan Jiwa. 
d. Bidang Pelayanan Kesehatan , membawahi : 
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer . 
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan . 
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional . 
e. Bidang Sumber Daya Kesehatan , membawahi : 
1. Seksi Kefarmasian. 
2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangg a 
(PKRT). 
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan . 
f. UPTD membawahi Sub Bagian Tata Usaha. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang b erada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang ya ng berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub B agian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
(6) Masing-masing UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang b erada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(7) Masing-masing Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh K epala Sub Bagian Tata 
Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepa da Kepala UPTD. 
(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida k terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.