Menurut PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 14 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG, pada BAB III - MEKANISME PENGANGGARAN, menyatakan:

Penggunaan dana kebutuhan keadaan darurat bencana yang dibebankan pada 
belanja tidak terduga dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 
Penggunaan dana keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang 
dibebankan pada belanja langsung SKPD dicatat sebagai realisasi belanja 
sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait. 
Dalam hal dana keadaan darurat dikelu arkan setelah ditetapkannya perubahan 
APBD, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait. 
Aset yang diperoleh dari penggunaan dana darurat, yang masih dalam 
penguasaan SKPD sampai dengan akhi r tahun anggaran berkenaan, dilaporkan 
dalam neraca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 Pasal II 
 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura. 
 
 Ditetapkan di Sentani pada tanggal 10 Februari 2016 
 BUPATI JAYAPURA 
ttd 
 MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si 
Diundangkan di Sentani pada tanggal 11 Februari 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
ttd 
Drs. YERRY FERDINAND DIEN 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 195901141984101002 
BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 14 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya, 
n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, PERUNDANG-UNDANGAN 
 
 MURSALIM, SH PEMBINA Tk.I 
 NIP. 195808251992021002 
 
 
 
 
 
14