Menurut PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 43?
Pasal Pasal 43 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG, pada BAB IV - PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH, menyatakan:

(l) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan 
Atas Barang Milik Daerah, Bupati menerbitkan keputusan 
Penghapusan BMD paling lama I (satu) bulan sejak tanggal 
Berita Acara Serah Terima (BAST). 
(2) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan 
kepada Bupati dengan mclampirkan keputusan 
penghapusan yang disertai dengan : 
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), 
apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk 
penjualan secara lelang; 
b. Berita .• 
00027 
b rrta Aeara r ah Terina (HAST), ape bl 
pr mdatanganan dlakeukan dalaurn bwntkt per ua lean 
tango clang. tkxat trwrnlat dan pr nyrrtan rroa l 
pw rnwnntah dart ah, an 
e wnta Adara wrah Trnrra tu4AT) dan naska.h bah, 
paw tle gw rnrwdahtatg»ran dLal lasn dalau rn bentuk 
bah 
t.4 wrdasarkan krputusan prrshapusan wbagatrnana 
drmakwd pada avat tl, Pengelola Far an tnerhapuia n 
barang rhk dacrah darn Daftar Harang Milk Dacra 
I I ) 
() erbahan Daftar Harang Prnrlola swbea albat dar 
pr rmndahtanganan barans rrhk daerah harts de anturnlean 
dalamn laporan berarg semesteran dan tahunan enrol 
arang 
erubahan Daftar Harang Mihk Darrah sw beg akbat dar 
perndahtanaan bur at mhk daerah tar us featurnkan 
dalam laporan burar mk daerah semesteran dan 
tahunan 
Pararaf 
enshapsan Harang Mihk Dae rah Karena Adanva Futusan 
letalan Yang Telah Memperoleh kektatan Hukurn 
Tetap Dan Sudah Ttak Ada Upaya Mukumn Lanny a 
Pa sal 45 
(I) Pengelola BHarang menayukan permohonan penghapusan 
kepada BHupat vang swkuran kurannva memuat • 
a perumbangan dan alasan penghapusuan, dan 
b. data barang rmhk daerah yang dmnohonkan untuk 
hhapuskan, sekurang kurannva mehputi tahun 
perolehan, kode barang, kode rester, nama barang, 
ems, identtas, kondrsi, lokas i, nlar buku, dan/ atau 
nla perolehan. 
(2) Permohonan penghapusan barang mhik darah 
se bagamana dimaksud pada ayat (l) sekurang kurangnya 
dlengap dengan : 
a. sahnan/fotokopi putusan pengacdlan yang telah 
dlegalsas/ disahkan oleh peabuat berwenang, dan 
b. fotokop dokumen kepemhkan atau dokumen setara. 
(3) upati melakukan penehtian terhadap permohonan 
penghapusan barang mhk daerah dan Pengclola Barang 
se bugaumnana dinaksud pada ayat (l]. 
(4) Penchitian swbagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : 
a. penchtan data dan dokumen barang milik daerah; 
b. Penelitian ... 
000028 
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait 
barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan 
c. penelitian Japangan (on site visit), jika diperlukan, guna 
memastikan kesesuaian antara barang milik daerah 
yang menjadi objek putusan pengadilan dengan baran g 
milik daerah yang menjadi objek permohonan 
penghapusan . 
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
dalam Japoran hasil penelitian. 
(6) Dalam ha! permohonan penghapusan barang milik daerah 
tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola 
Baran g disertai dengan alasan . 
(7) Dalam ha! permohonan penghapusan barang milik daerah 
disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan 
penghapusan barang milik daerah sekurang­kurangnya 
memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk 
dihapuskan, sekurang­kurangnya meliputi kode barang, 
kode register, nama barang, tahun perolehan, 
spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai 
buku , dan/ atau nilai perolehan; dan 
b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.