Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati Tanggamus iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
5. Pejabat/Pegawai Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut
Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara,
Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD,
Pegawai BUMD, Pegawai yang bekeija untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Tanggamus yang menerima gaji/upah dari keuangan negara
atau daerah;
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah
lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7.Satuan Keija Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Biro
dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalahBadan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah DaerahKabupaten Tanggamus dapat berbentuk Perusahaan Daerah atauPerseroan Terbatas;
9. Inspektorat adalah Satuan Keija Pemerintah Daerah KabupatenTanggamus yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraanpemerintahan daerah;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsurpelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan;
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam artiluas, yakni uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket peijalanan, fasilitaspenginapan, peijalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitaslainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri, yangdilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa saranaelektronik;
12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untukmengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabelmelalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badanpemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuklingkungan pengendalian gratifikasi;
13. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tanggamus yang selanjutnyadisingkat UPG Kabupaten Tanggamus adalah unit keija yangbertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
14. Penerima Gratifikasi adalah Pejabat/Pegawai atau pihak lain yangmempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial lainnya denganPejabat/ Pegawai;
15. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan.sekelompok orang, badanhukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerimagratifikasi;
16. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh
KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkanPenerimaan Gratifikasi;
17. Pelapor gGratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalahpejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulirgratfikasi gratifikasi sesuai prosedur yang dan kemudianmelaporkannnya kepada KPKatau melalui UPG;
18. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkappenerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir PelaporanGratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi;
19. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara Pejabat/Pegawai yang patut diduga memilikikepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas ataukewenangannya secara tidak patut;
20. Pihak ketiga adalah orang perorangan dan/atau badan hukum yangpernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan keija atausebagai mitra keija yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan
gratifikasi;
21. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalampelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya;
22. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yangdiberlakukan sama dalam haljenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuksemua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran;
23. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan matauang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli
(Kurs Teng ch=Bel1jpada haritertentu.
BABU
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan