Apa substansi hukum dari Pasal 26 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, khususnya BAB VI - KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, Pasal 26, adalah:

(1)Biaya operasional pelaksanaan kegiatan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikelola oleh Sekretaris BPD sesuai kemampuan
keuangan Desa.
(2)Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
secara musyawarah oleh BPD bersama Kepala Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman biaya operasional BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Administratif