Apa saja yang diatur dalam Pasal 112 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Ketentuan dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 112 menetapkan:

( l) Pemerintah Daerah dapat mencabut IMB apabila: 
a. pekerjaan bangunan gedung yang sedang 
dikerjakan terhcnti selama 3 (tiga) bulan dan tidak 
dil11njutkan lagi hnrfaRRrkan pnnyAh1an rl.Ari 
pemilik bangtman; 
b. IMB diberikan berdasarkan data dan informa.si 
yang tidak benar; dan 
c. pelalcsanaan pembangunan menyimpang dari 
dokumen rencana teknfs yang telah disahkan 
dan/atau persyaratan yang tercantum dalarn izin. (6) Pemohon dapat mela.kukan gugatan ke Penga.dilan 
Tata Usaha Negara apabila Pemerintah Daerah tida.k 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5). (1) Surat penoJakan pennohonan IMB sebagaimana 
dtmalcsud dalaJn Pasal 11 o ayat (3) harus audah 
diterima pemohon dalam waktu paling lambat 
7 (tujuh) hari setelah surat penola.ka.n dikeluarkan 
Pemerintah Daerah. 
(2) PP.mo hon dalam waktu JlB Hng lam hat. 14 [empat he las) 
hari setelah menerima swat penola.kan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan 
kepa.da Pemertntah Daerah. 
(3) Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 14 
tempat belas) bari setelah menerima keberatan 
&ebaga.imana dimakaud pada ayat (2) wajib 
memhP.rilca11 jAwAhAn tertuJis mrhBdBp keberatan 
pemohon. 
(4) Jilca pemohon t:idak melakukan hak gebagaimana 
maksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerirna 
surat penolakan tersebut. 
(5} Jika Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajiban 
sebagaimana dimakaud pe.da ayat (3), Pemerintah 
Daerah dianggap menerima alasan keberatan 
pemohon &ehingga Pemerinta.h Daerah harul5 
menerhit.ks111 TMB. Pn.ool 111 (4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimako;iud 
pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan 
menyebutkan alasannya. 
·' ~ 
'': Paaal 113 
(1) IMB tidBk diperlukan untuk pekerjaan tersebut di 
bawah ini: 
a. memperbaiki bangunan gedung dengan tidak 
mengubah bentuk clan luas, sert.a. mcnggunakan 
jenis bahan semula antara 1ain: 
1. memlester; 
2. memperbaiki retak bangunan; 
3. melakukan pengecatan ulang; 
4. memperbaiki daun pintu dan/atau daun 
jendela; 
5. memperbaiki penutup udara tidak melebihi 
1 m2 (satu meter persegi); 
6. membuat pemindah .balaman tanpa 
kon8trubi; 
7. memperbail<i langit-langit tanpa mengubah 
jaringan utilitas; 
8. mengubah bangunan sementara. 
b. memperbaiki saluran air hujan dan seloka.n dalam 
pekarangan bangunan; 
c , membua.t bangunan yang sifatnya sementara bagi 
kepentingan pemeliharaan temak dengan luas 
ridak melebihi gBris sempadan belakang dan 
samping serta. tidak mengganggu kepentingan 
orang lain atau umum; 
d. membuat pagar halaman yang siiatnya. sementara. 
(tidak pcrmancn] yang tingginya tidak mclcbihi 
120 (seratus dua puluh) sentimeter kecuali 
adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang 
Iain atau umum; dan 
e. membuat bangunan yang aifat penggunaannya 
eementara waktu. (3) Apabila peringatan sebagaimana diml:tbud p<l.d<t 
ayat (21 tidak diperhatikan clan ditanggapi dan/atau 
tanggapannya tidak dapat diterima, Bupati dapat 
mencabut IMB bersangkutan. 
(4) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (31 dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan 
Bupati yang memuat alasan pencabutannya. (2) Sebelutn penc.abutan IMB sebagaimana dlln.a.laiud 
pada ayat (1) kepada pemegang IMB diberikan 
peringatan secara tertulis 3 (tip) kali berturut-turut 
dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan 
dibcrikan b-e~mpatan untuk mcngajukan 
tanggapannya_ 
------- ·-·- (1) Pcrcncanaan telmis bangunan gedung dirancang oleh 
penyedia jasa. perenca.naan bangurum gedung yang 
mempunyai sertifikasi kompetenai di bidangnya 
eesuai dengan k1asifikasinya. 
(2) Penyedia [asa perencana bangunan gedung 
eebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas: 
a. perencana arsitektur; 
b , ~Jeana :iluklur·; 
c . perencana mekanikal; 
d. perencana elektrikal; 
e. perencana pemipaan (pluml>ery; 
f. perencana proteksi kebakaran; dan 
g. perencana tata lingkungan. 
(3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan 
teknis untuk jenis bangunan gedung yang 
dikecua!ikan dari ketentuan acbap.imana di.mak3ud 
pada ayat ( 1) yang diatur dal11m Pf'!rAtumn Bupati. 
(4) Lingkup layanan jasa. perencanaan tekni.15 bangunan 
gedung meliputl; 
a. penyusunan konsep perencanaan; 
b. pra-rencana; 
c, pengembangan rencana; 
d. rencana detail; 
e , pcmbuatan dok:wnen pelaksenaan konstruksi; 
f. pemberian penjelaaan dan evaluas.i penaadaan 
jasa pelaksanaan; 
g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi 
bangunangedung;dan 
h. penyusunan petun] uk pemanraatan bangunan 
gedung. 
(5) Perencanaan telmls bangunan gedung harus c:tisusun 
dalmn euatu dokumen rencana teknie bangunan 
gedung. -. Pasal 114 Paragraf6 
Penyedia Jasa Perencanaan Teknis (2) Pekerjaan !M!lain sebagaimana dimaksud pada .ayi:d ( 1) 
tetap dipersyaratkan lretentuan sebagaimana 
di.maksud dalam Pasal 102. 
(3) Tata cam mengenai perizinan bangunan gedung 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
(1) Pelaksanaan lconat:ruksi didasarkan pada dokumen 
rencana teknis yang sesuai dengan !MB. 
(2) PeJakaanaan konetruk&i bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan, 
penambahan, perubahan dan/atau pemugaran 
bangunan gedung dan/atau instelesi dan/a.to.u 
perlengkapan bangunan gedung. Pasal 117 Untuk memulai pembangunan, pemilik IMR wajib mengisi 
lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang 
berisilc.an keterangan mengenai: 
a. nama d.an alamat; 
b. nomorIMD; 
c. lokasi bangunan; dan 
d. pela.ksana atau penanggungjawab pembangunan. PasaI 116 (11 Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi 
kegiatan pembangunan baru, perbaikan, 
penambahan, perubahan dan/at.au pemugaran 
bangunan gedung dan/atau instBiasl d.an/atau 
perlengka.pen bangurum gedung. 
(2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai 
setelah pemilik ba.nguntm gcdung mernperoleh IMB 
dan dilaksanakan berdasarkan doku:men rencana 
teknis yang telah disahkan. 
(3) Pela.ksona bangunon gedung o.dalah orang atau 
badan huk:um yang telah memenuhi syarat menurut 
ketentuan pere.turan perundang-undangan kecuali 
ditet.apkan lain oleh Pemerintah Daerah. 
(4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pe]aksana 
bangurum wajib men!P]ruti semua ketentuan dan 
syarat-syarat pembangunan ytlllg ditetapkan rb1hn11 
IMB. Pasal 115 Paragraf 1 
Pclaksanaan Konstruk~i Bagian Ketiga 
Pelnk!lllJU1lln Konstruksi 
'· (l) Pelaksanaan konatruksi wajib diawasi oleh petugas 
pengo.waa pelakoon.ean konsttubi. Parsgraf 2 
Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi 
Pasa1119 (J) Kegiatan pelaksanaan konstruksi banguna11 ge(tung 
sebegaimana dimaksud dalaJn Pasal 115 terdiri atas 
kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh 
Pemerlntah Daerah, keglatan peraiapan lapangan, 
kegiat.an konatrukai, kegiat.an pemeriksaan akhir 
pekerjaan konstruksi clan kegiatan penyerahan basil 
akhir pekerjaan. 
(2) Pemeriksaan dokumen pelaksan11an sebagaimana 
di.maksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan 
kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan 
konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan. 
(3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) meliputi penyusunan program pelaksana.an, 
111obilisa& sumber da.ya. dan peny]a.pan f"lSik 
lapangan. 
(4) Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan 
konstruklli di lapangan, pembuatan laporan 
kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja 
pelaksanaan (shop drawingst dan gambar 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah 
dilaksanakan (as built dnzwings) scrta kegiatan masa 
pemeliharaan konstruksi. 
(S) Kcgia.tan pemeriksaaan akhir pekcrjaa.n konstruksi 
meliputi pernetikAAan ha11i1 akhir pP.k~rjAan 
konstrukai bangunan gedung terhadap kesesuaian 
dengan dokumen pelaksanaan yang berwujud 
bangunan gedung yang laik fungsi clan dilengka.pi 
dengan dokumen pe1abanaan kon~trukai, giunbar 
pelaksa.naan pekerjaan (as built drawings}, pedoman 
pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, 
peralatan serta perlengkapan mekanikal dan 
clcktrika1 scrta dokurncn penycrahan basil pc:kcrjaan. 
(6) Berdasarkan basil pemeriksaan akhir sebagaimana 
dimabud pada ayat (5), pemilik bangunan gedung 
atau penyedia ja.9.11/pengembang mengajukan 
permohonan penerbitan sertifikat laik fungsi 
bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah. Pasal 118 
Paragraf4 
Pemerikaaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung