Apa yang diatur dalam PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 pada pasal 4?
Berdasarkan PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Nega ra yang Bersih dan Bebas dari, pasal 4 menyebutkan bahwa:

(eI?patJ ayat (5) mempunyai tugas mer::=:::a.~.d:!~;:!J::;t 
mengkoordm~sikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tu a~ 
kesatuan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja g 
Dalam melak~akan tugas sebagaimana dimaksud pada ay~t (1) Seksi 
Kesatuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Kesatuan Perlindungan 
Ma~yarakat berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berlak~ sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 
c. Menghunpun, menganalisa, dan menyiapkan kebijakan yang berkaitan 
dengan pengamanan dan pengendalian sistem keamanan lingkungan 
sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja sistem 
keamanan lingkungan; 
d. Melakukan pembinaan terhadap sistem keamanan lingkungan sesuai 
ketentuan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan peran aktif 
sistem keamanan lingkungan; 
e. Menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
dengan ketentuan agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 
f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Teknis 
Kesatuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku 
sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; 
g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
h. Pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub 
unit kerja lain di lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Muna Barat. (1) h. Menyiapkan bahan koordinasi den . . . 
. ketentuan yang berJaku agar pelaksgan un: ke:qa/~stansi terkait sesuai 
I. Menyusun dan menyampaik 1 anaan oordinast berjalan lancar· 
Potensi Masyarakat se a~ akporan pelaksanaan tugas Seksi 'Bina . suai etentuan b . pertanggungiawaban kepada atasan· yang erlaku sebagai 
J. Pelaksanaan tugas dinas lain sesua{ den . 
k. Pelaksanaan koordinasi bin a t . gan bidang tugas dan fungsinya. 
la. di . po ens1 masyarakat d b . ' 
in 1 lingkungan Badan Satuan B Ii . P e~gan su unit kerja 
Barat. 0 81 among Praja Kabupaten Muna 
17 (1) Seksi Pertgendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan 
pelaksanaan tugas Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan 
Satuan Palisi Pamong Praja. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi 
Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pengendalian Operasi 
Penyelamatan dan Pelatihan berdasarkan aturan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 
c. Menghimpun, menganalisa, dan menyiapkan kebijakan yang berkaitan 
dengan pengamanan dan pengendalian penyelamatan bencana 
kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja 
sistem keamanan lingkungan; 
d. Menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
dengan ketentuan agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar. Pasal 27 (2) Dalam melaksanakan tugas b . 
Pencegahan dan Penyelamata se aga1fana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
a. Menyusun rencana n menye enggarakan fungsi: 
B ' program dan kegiatan s k · n en!elama~ berdasarkan aturan e sr rencegahan dan 
kegtatan lebih terarah dan berjala la yang berlaku agar pelaksanaan b Me hi n near- . ng rmpun dan mempelajari t ' 
berlaku sesuai dengan bidan rera uran pe:11ndang-undangan yang 
kegiatan; g ugas eebagai pedoman pelaksanaan 
c. Pelaksanaan kegiatan · ::::: Pencegahan dan :e:;e"i!:!tan~!:~~=a:~ penyuluhan 
d. n sanaan pendistribusian tugas dan petuniuk keaiatan bidang rencegahanKebakaran· ~ b4- 
e. Pelaksanaan evaluaai dan Ia k · . Pencegahan Kebakaran· poran egiatan penyuluhan bidang 
' 
f. Pelaksanaan Pela~an dan Pencegahan Kebakaran yang meliputi 
penyu!uhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan 
pemelihara~, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiaga~ 
sarana, mobil k~bakaran, dan peralatan pemadaman dan penyela.matan 
serta bencana lain; 
g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya · 
h. Pe~ks~a~ ~oordinasi pencegahan dan penyelamatan dengan sub unit 
kerja lam di lingkungan Badan Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten 
Muna Barat. 
18 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja 
Propinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, 
mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan 
bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal 
maupun horisontal. Pasal 30 Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang 
penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV 
TATAKERJA