Apa substansi hukum dari Pasal 368 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 368, adalah:

(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang 
didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud Pasal dalam 367 
huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan 
penelitian . 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penelitian data administratif ; dan 
b. penelitian fisik . 
(3) penelitian data administrati f sebagaimana dimaksud pada a yat (2) huruf a 
dilakukan untuk meneliti : 
a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, 
luas, kode barang , kode register, nama bar ang, nilai perolehan , dan 
peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah ; 
b. tahun pembuatan, kons truksi, luas, kode barang , kode register, 
nama barang , nilai perolehan, nilai buku , dan status kepemilikan 
untuk data barang milik daerah berupa bangunan ; 
c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, 
kode barang , kode register, nama barang , nilai perolehan, nilai buku , 
dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah 
dan/atau bangunan; dan 
d. data calon penerima hibah . 
(4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan 
klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai 
kesesuaian data calon penerima hibah . 
(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 
dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan 
dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3). 
(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , ayat (4) dan ayat 
(5) dituangkan dalam berita acara penelitian. 
(7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk 
menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah . 
(8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang 
meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon 
penerima hibah.