Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 377?
Pasal Pasal 377 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, menyatakan:

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan 
dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilak ukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen 
penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara 
dalam rangka penugasan pemerintah; atau 
b. Barang milik daerah lebih op timal apabila dikelola oleh Badan Usaha 
Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. 
(3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
(4) Baran g milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 
disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan 
perat uran perundang -undangan.