Apa substansi hukum dari Pasal 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 24 Tahun 2011?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 24 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB ), khususnya BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 35, adalah:

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
g.menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
retribusi;
i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j.menghentikan penyidikan; dan/atau
k.melakukan tindakan lainyang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. .
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
16