Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 46 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 46 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang -Undang Nomor 8DrtTahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092 );
3.Undang -Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2
4.Undang -Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421 );
5.Undang -Undang Nomor 17Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
6.Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3005 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008
tentang
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );Tahapan , Tatacara Penyusunan
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ,sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ,Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ,Dan
Rencana Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
12.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8
Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP )Kota Medan Tahun 2006 -2025 (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah tahun 2016 -2021
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016
Nomor 11);
15.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15,Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2018
Nomor 1);
4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 .