Bagaimana redaksi normatif Pasal 20 dalam 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Nomor 13 Tahun 1964?
Norma hukum dalam 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, Pasal 20 berbunyi:

; Bagian Kalima (3) Seksi Aneka Guna Hutan dan Lahan mempunyai tugas 
menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang 
~~fh.~~~n.g~n. ~~n.g~n. ~~~h.~ p~n.!n.g~~~~n. dan p~ng~rrit?~n.gan hasil 
hutan bukan kayu. Seksi Perhutanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan 
pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan 
hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat serta kegiatan perhutanan 
sosial lainnya; (2) pengelolaan persemaian tanaman kehutanan, penyusunan rancangan 
rehabilitasi hutan dan lahan serta inventarisasi lahan kritis di dalam dan 
di luar kawasan hutan; -8- 
(1) Bidang Perlindungan Hutan terdiri atas : 
a. Seksi Pengamanan Hutan; 
b. Seksi Konservasi Hutan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan; 
c. Seksi Humas dan Kebakaran hutan. 
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
beFtanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hutan. Pasal26 a. penyelenggaFaan pengamanan hutan dengan melakukan koordinasi, 
pengawasan hutan, pembinaan dan perlindungan hutan, penanganan 
kasus-kasus pelanggaran hokum bidang kehutanan; 
b. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan pengusahaan 
jasa wisata alam, kebun baru, lembaga konservasi serta pemanfaatan 
tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam 
lampiran (appendix) CrTES, serta melakukan kajian lingkungan 
(AMDAUUPUUKL); 
c, Pf:myelenggaraan koordinas.i dan pembinaan penyuluhan kehutanan 
serta peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
Bidang Perllndungan Hutan mempunyai fungsi : (2) Bidang Perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Pasal25 (1) Bidang Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan 
koordlnasi pengawasan, pembinaan serta penyidikan dibidang 
kehutanan; Pasal24 Bidang Perlindungan Hutan (1) Seksi Bina Usaha Hutan Alam dan hutan Tanaman mempunyai tugas 
menyelenggarakan pembinaan manfaat hutan; serta pembinaan dan 
pengawasan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha 
pemanfaatan Etan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, 
penggunaan peralatan dan ketenagakerjaan pada kegiatan 
pemanfaatan hasil hutan kayu; 
(2) Seksi Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai 
tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penerimaan 
pungutan iuran kehutanan dan pungutan lainnya yang sah serta 
penatausahaannya dan peredaran hasil hutan; 
(3) Seksi Bina Pengelahal'\ dan Pemasar:al'\ Hasil Hutan mempunyai tugas 
menyelenggarakan perizinan, pembinaan dan pengawasan industri 
primer hasil hutan, serta pemasaran hasil hutan. 
Bagian Keenam Pasal23 - 9 - 
(3) Jumlah Jaaataa FuAgsienal dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; 
(4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 29, terdiri 
dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ; 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas; Pasal30 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal29 Bagian Kedelapan (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang operasional 
Dinas di lapangan; 
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berada di eawah daA berumggung jawab kepada Kepala Dinas; 
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata 
Usaha dan Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Unit Pelaksana 'feknis f>inas •, Pasal28 (1) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan 
koorc:linasi, bimbingan, pengawasan, pengamanan dan perlindungan 
hutan serta penanganan kasus-kasus pelanggaran dibidang kehutanan; 
(2) Seksi Konservasl Hutan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan 
bimblngan pengusahaan jasa wisata alam, kebun buru, lembaga 
konservael serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak 
dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (apendix) CITES, serta 
melakukaA kajiaA lingkungan (AMDAUUPUUKL); 
(3) Seksi Penyuluhan Humas dan Kebakaran hutan mempunyai tugas 
menyelenggarakan penyuluhan, koordinasi, bimbingan, e\laluasi, 
pemantauan penyuluhan kehutanan dan peraturan perundang­ 
undanqan bidan~ kehutanan. 
Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Dinas .. Pasal27 -10- 
Pasal37 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. Pasal35 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah 
dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. 
Pasal36 
Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula 
kepada Saluan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. Pasal32 
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing­ 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
Pasal33 
Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 
Pasal34 
Sekretaris, Kepala Bldang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. BABIV 
TATAKERJA 
Pasal31 
Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Seksl/Sub. Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas 
Kehutanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dilingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas masing­ 
masing. (3} Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; 
(4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. - 11 - 
(1) Kepala Dines, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala 
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal38 PENGANGKATAN DAL.AM J.ABATAN BABV Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 37 Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. Pasal36 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. Pasal35 Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya 
masing:masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. •. Pasal34 Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal33 Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing­ 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang:Undangan yang 
berlaku. .. Pasal32 Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Ke pa la Bidang. 
Kepala Seksi/Sub. Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan 
Dinas Kehutanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dUingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai dengan 
tugas masing-masing . Pasal 31 BABIV 
TATA KERJA -11 - 
Diundangkan di Lawo ro 
padatanggal 2015 L.M RAJIUN TUMADA Perat uran ini mulai berlaku pada tanggal diundangk an. Agar setiap orang 
mengetahuiny a, meme rintahka n pengundanga n peratu ran Bupati ini deng an 
penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. Pasal41 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut 
dalam suatu Peraturan tersend iri dengan berpedoman pada peratur an 
perundang- undang an yang berlaku. Pasal 40 BABV I 
KETENTUA N PENUTUP Jenjang jabatan dan kepangkatan diatu r sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku . Pasal 39 (2) Pejabat Fungsio nal yang diangkat dan diberh entikan oleh Bupati 
berdasarkan pada keahlian dan atau keterampi lan tertentu berdasarkan 
peratu ran psrundanq-unda nqan yang berlaku. - 12 -