Menurut Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Nomor 23 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, pada , menyatakan:

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan pengawasan. 7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Presiden , Inspektorat 
Jenderal (ItjenJ/lnspektorat Utama (IttamaJ/lnspektorat yang 
bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non 
Departemen (LPND), Inspektotar dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang 
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. 
8. Pemeriksa Eksternal adalah pemeriksa yang memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab tentang keuangan Negara yang bebas dan mandiri . 
Pemeriksa eksternal merupakan badan yang tidak tunduk kepada 
pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen dan basil 
pemeriksaannya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 
kewenangannya . Pemeriksa Eksternal adalah Badan Pemeriksa 
Keuangan . 
9. Mitra kerja adalah teman/pasangan dalam melaksanakan 
tugas/pekerjaan tata kelola Pemerintah Daerah yang terdiri dari: Aparat 
Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengendalian), Tenaga Ahli 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB I 
KETENTUAN UMUM