Bagaimana redaksi normatif Pasal 30 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH, BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN, Pasal 30 berbunyi:

Untuk memperlancar pelayanan administrasi pada Satuan 
Pendidikan di wilayah Kecamatan, perlu membentuk 
Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a.Koordinator ... 
I, 
' -
-15-
a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai 
unit kerja non struktural dipimpin oleh seorang Koordinator 
yang berasal dari: 
1. Pengawas Sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat 
fungsional; atau 
2. pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. 
b. Koordinator sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan 
di wilayah kecamatan. 
c. Koordinator sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditunjuk 
oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
d. Unit kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang 
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbentuk 
Sekretariat, yang menempati eks kantor Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, dan dapat 
menggunakan sarana dan prasarana yang sebelumnya 
digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan; 
e. Sekretariat Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang 
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdiri 
atas 23 (dua puluh tiga) wilayah Kecamatan yang ada di 
Daerah; 
f. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, 
Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibantu 
oleh pegawai ASN; 
g. Kedudukan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam 
huruf f sebagai staf Sub Bagian Program dan Evaluasi pada 
Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Bondowoso. 
h. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas 
Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bondowoso dan sumber dana lain yang sah.