Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 49 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 49 Tahun 2018 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK, BAB 111 - TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK, Pasal 7 berbunyi:

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah 
DPMPTSP. 
(2) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum 
memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1). 
(3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila 
pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP. 
(4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 
sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan 
Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 
(5) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
(1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BAPENDA 
dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi. 
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita 
Daerah. BAB IV 
PEMBINAAN