Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999.
Redaksi dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang , pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati Melawi ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pen yelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Melawi 
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah 
daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang . 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi yang 
selanjutnya di sebut APBD Kabupaten Melawi adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Melawi yang disetuju i 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi {DPRD ), 
yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 
tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 
6. Pembayaran Non tunai adalah pemindahan sejumlah ni1ai uang 
dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument 
berupa alat pembayaran berupa Nota Pemindah Bukuan atau 
menggunakan Cash Management System (CMS) 
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutn ya 
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Melawi 
s. Kas Umum Daerah adaJah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati MeJawi selaku Pemegang Kekuasaan 
Peng elolaan Keuangan Daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar selu.ruh peng eluaran daerah. 
Rekenin g ... MEMU1USKAN : 
PERA TURAN BUP A 11 MELA WI TENT ANG MEKANISME 
PEMBAYARAN NON TUNAI ATAS PELAKSANAAN ANGG ARA N 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPA TEN MEL AWI Menetapkan 14. 12. Pcraturan Daerah Kabupat cn Mela . N , w, omor 11 1 ahun 21)07 
tentang Pokok-Pokok Pcngelolaan Keuangan Daera h (( . b 
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 N ,A.:m aran L b D omor 11, lambahan em aran acrah Kabup aten Mclawi Nomor 38); 
13. Peraturan Daerah Kabupat cn Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lemb aran 
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupat en Melawi Nomor 167); 
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi 
P~mberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 , rnaka perlu 
dilakukan perccpatan impl ementasi transaksi non tunai 
sebagaimana diamanatkan pada Surat Edaran Mentcri Dalarn 
Negeri Nomor 910/1.867 /SJ tentang Impl ementasi Transak si Non 
Tunai Pada Pemcrintah Daerah Kabupaten/ Kota 
(2). &a, .. · dalam belania APBD .. (1) Sistem Pembayaran Non Tunai .u.tJJ1 --r- nu 
dilaksanakan berdasarkan asas : 
a. efisiensi ; 
b. keamanan ; dan 
c. manfaat, Rekening ~- t;mum Deerah yang ~LmJutnv a di • K~ 
adalah rekening temp ed J'E=T)yim ' · .. 
ditentuhn oleh Bupan ~ feli.s~; ~ p u.ang <Liera h YM~ 
Pengelolaan Keuangan Daerah o.ntu k ~~ :Kd:· ~ . menam pung 
penernn aan daer ah dan digunahn ontn k mem~ a, ~ ...._,i 
penge Juaran daer ah pada Bank yang dittmj uk. ,. ~ 
10. Bendaha.ra L'm~ Daera h yang selanjutnya d1C>rngbt BCD ad e W) 
PP1<D Yang bertindak dalam kapasuas sebez .?i 1..-..i_ .. d .L -~~ ffi aeran , 
11. Kuasa Benda.hara _ umum Daerah yang ~lallJUtn: va di.smgxa Y...oa~ 
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa nnmk m.E:la lc.~.ahn 
sebagian tugas Bt;D. 
12 Pengguna Angg aran adalah pejaba t pemeg.ang ~ -erlaJ'.~ 
penggunaan anggar an untuk melaksana kan tu~ poko clan ftrngsi 
peran gkat daerah yang dipimpirrrry a, 
13. K uasa Pengguna Anggar an adalah pejaba t yang dlberi kuasa nz ' 
melaksa nakan sebagi.an kewe nangan penggun.a anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah , 
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan 5KPD yang selanjutnva disin gkat 
PPK -SKPD adalah penjaba t yang melaksanakan fungsi tat.a nsaha 
keuan gan pada peran gkat daerah, 
15. Pejabat Pelaksana T eknis Kegiatan yang selanjutny a disingkat WfK 
adalah pejabat pada unit kerja peran gkat daer ah yang 
melaksanakan saru atau beberap a kegiatan dari suatn program 
sesuai dengan bidang tugasny a. 
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fung.s ionaJ yang ditunjuk 
untuk menerima , merryetorkan, menatausahakan, clan 
mempertanggungja wabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APB D pada perangkat daerah, 
17. Bendahara Peng eluaran adalah pejabat fungs ional yang ditunju1' 
untuk menerima , merryimpan, mem bayarkan, men.ata.mahak.an , 
dan mempertanggungja wabkan uang untuk keperluan beLmja 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daer ah. 
18. Aparatur Sipil . egara yang selanjutn ya disingka t ASN adalah 
\Varga ~ egara Indonesia yang memenuhi persyaratan tert.entu , 
diangkat sebagai Pegawai Aparatu:r Sipil , ·egara secar a tetap oleh 
pejabat pembina kepegawaian unruk memdudnki jabatan 
pemerintahan pada Pemerintah Daerah, 
19. Pe:nyedia barang dan/ atau jasa adaJah adalah setiap orang yang 
menyedi.akan barang, jasa konsultasi , atau jasa lai:nn ya dan 
penyedia barang clan/ atan jasa lain yang ditetapkan berdasar kan 
perarur an perundang -unda.ngan.