Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 10 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 10 Tahun 2018 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA , BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 
2. Pemerintahan Daerah adala h Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksu d dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Bupati adala h Bupati Tanah Laut. 
5. Sekretaris Daerah adala h Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tanah Laut . 
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut . 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyeleng gara Pemerintahan Desa . 
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam Kabupaten Tanah Laut; 
10. Badan Permusyawaran Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD dalam 
Kabupaten Tanah Laut. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes a 
adalah rencana keu angan tahunan pemerintahan desa. 
4 
 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.