Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 23 Tahun 2014.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 23 Tahun 2014 tentang , ketentuan pada BAB IX - TATA CARA PEMBA YARAN, Pasal 18 berbunyi:

, dapat dilakukan setelah penerbitan Surat Tugas dan Surat 
Perintah Perjalanan Dinas oleh Bupati selaku Ketua Forkopirnda 
dan/ atau Wakil Bupati selaku Wakil Ketua Forkopirnda.1 
Pasal23 
(1) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat yang menugaskan. 
(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), wajib menyerahkan dokumen berupa: 
a. Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang ; 
b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditanda tangani oleh 
pejabat yang berwenang memberikan penugasan dan pejabat di 
tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak yang menjadi 
tenpat tujuan perjalanan dinas; 
c. tiket pesawat terbang, Boarding Pass, Airport Tax (bagi yang 
menggunakan pesawat terbang sebagai sarana transportasi ke tempat 
tujuan penugasan dan kembali ke tempat kedudukan), tiket tan pa 
boarding pass untuk alat angkut lain selain pesawat terbang atau 
kwitansi, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; 
dan 
d. bukti penginapan.{ BABX 
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN