Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 pada Pasal 17?
Berdasarkan PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, BAB VI - PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

(1) Pelapor Gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, 
yaitu : 
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang 
bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan 
merugikan Pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan 
peringkat j abatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, 
usulan pemindahan tugas/mutasi , atau hambatan karir 
lainnya; 
b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul 
intimidasi atau ancaman fisik; 
c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
lingkungan Pemerintah Kota; 
d. kerahasiaan identitas. 
 
 (2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Kota wajib memberikan 
perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan 
laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Kota dilarang me mberi perlakuan 
diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai 
karena melaporkan Gratifikasi . 
(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada 
Pejabat/Pegawai karena melaporkan Gratifikasi, Pejabat/Pegawai 
dapat meminta perlindungan kepa da LPSK atau intansi lain yang 
berwenang berdasarkan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku. 
17 
 (5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Wali 
Kota melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.