Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 Pasal 59?
Dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, BAB VII - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH, Pasal 59 mengatur sebagai berikut:

(1)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dalam rangka
penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
(2)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat
paripurna DPRD.
(3)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan
penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang
terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib
dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
(4)Rancangan Keputusan Badan Keho rmatan DPRD
disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan
DPRD.
(5)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil
penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi
terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan an ggota
DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib
dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
(6)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) mengenai
penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan.
(7)Keputus an Badan Kehormatan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh pimpinan
DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan,
pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang
bersangkutan.
(8)Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.