Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, pada BAB III - H I B A H, Pasal 3 dinyatakan:

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan 
Keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan 
pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 
Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 
(3) Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta 
harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD. 
(4) Pemberian Hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah 
kepada Penerima Hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.