Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemben tukan, Pasal 13 menetapkan:

, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan 
tunjangan transportasi. 
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat men yediakan rumah negara bagi 
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan 
dapat diberikan tunjangan perumahan. 
(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan 
diba yarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah dan/ atau 
janji. 
(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan 
transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 
huruf b bagi Anggota DPRD , diberikan dalam bentuk uang dan diba yarkan setiap 
bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah dan/ atau janji. 
(5) Bagi suami dan/atau isteri yang pada masa bakti yang sam a menduduki jabatan 
sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan 
perumahan . Pasal 14 
( 1) Ru mah negara dan perlengkapann ya serta kendaraan dinas jabatan yang 
disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak dapat disewabelikan , 
digunausahakan, dipindahtangankan dan/ atau diubah status hukumn ya. 
(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ayat (1) tidak dapat diubah . Pasal 13 
(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan 
DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan . 
(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD, sesuai standar berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan . 
(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapann ya serta kendaraan dinas jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan 
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Pemerliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan 
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD. 
(5) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti , rumah negara dan 
perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam 
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
tanggal berhenti atau berakhimya masa bakti . 
(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapann ya 
berhenti atau berakhir masa bakti , rumah negara dan perlengkapann ya wajib 
dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 
(satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhim ya masa bakti .