Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999?
Menurut ketentuan dalam Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara an Negara yang Bersih dan Bebas dari, pada , Pasal 10 dinyatakan:

Pasal 9 (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3), (4), (5), dan (6), 
dipimpin oleh Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf 
berada di bawah dan berta.nggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. Pasal 8 
7 (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas Membantu Bupati 
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, 
Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah bidang PP dan PA. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakanteknis bidang pengendalian kuantitas penduduk 
dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pengendalian 
kuantitas penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
c. Pelaksanaan pemanduan dan sonkronisasi kebijakan pengendalian 
kuantitas penduduk; 
d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 
e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian 
kuantitas penduduk dan KB; · 
f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB I petugas lapangan KB 
dan kader KB; 
g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat 
kontrasepsi; 
h. Pelaksanaan pelayanan KB; . eran serta organisasi 
r, Pelaksa.naan pemberdayaan dan penmgkatan p binaan kesertaan 
ka dalam pelaksanaan pelayanan, pem 
kemasyara b~an 1.etahanan dan kesejahteraan keluarga; 
ber KB, pem maan 1\: • • 
l· Pembinaan kelompok jabatan fungs~o::: 
Penyelenggaraan urusan kesekretana . k. Pasal 12 Paragraf Pertama 
Togas dan Fungsi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
8 (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas Melaksanakan 
kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan 
penggerakan 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan 
fungsi: . 
a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, 
system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang 
pengendalian penduduk dan KB; . 
b. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, 
system in.formasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang 
pengendalian penduduk dan KB; Paragraf Ketiga 
Tugas dan Fungsi Kelompok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak