Apa norma yang terkandung dalam Pasal 37  Nomor m Tahun 2017?
Substansi  Nomor m Tahun 2017 tentang , khususnya , Pasal 37, memuat:

Ketentuan mengenai standar kebutuhan m.inimal 
sebagaimana dimaksud dala.rn Pasal 35 ayat (2) diatur 
lebih hmjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman 
kepada peraturan perundang-undangan. Pasal 36 Pasal 35 
( l l DaJam ramdat menunjang pela.ksanaan fungsi, tugas 
dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja 
rumah tmlgg8. sebagaimana dimaksud dalain Pasal 22 
buruf e, dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah. 
(2) Dclanja rumah tangga sebagaimana. dima.ksud pada 
.ayBt (11 digunBkan untuk mf!menuhi kebutuhan 
minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang 
dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat 
DPRD. 
(3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan 
fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak 
diberikan bclanja rume.h tangga eebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (21 hurur c. Bagian Keenam 
Belanjo. Rwnah Tangga Pllnpinan DPRD Pasal 34 
Bagi Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan 
sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan 
tunjangan transportasi. (21 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau 
ist:rinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati 
Pringsewu tidak diberikan turuanaan perumahan. Pasal 33 
(1) Bagi suami d.an/atau istri yang menduduki jabatan 
sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada 
DPRD Kabupctten Prinpewu hanya diberikan salah 
satu tunjangan perumahan. 
.-. 
. .. Pasal 39 
( 1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan 
wewewenang DPRD, di.sediakan belanja penunjang 
kegiatan DPRD. Bagian Kesa.tu 
Um um BAB \11 
RELAN,JA PRNUNJANG KEGIATAN DPRD (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan setelah 
Pimpman atau Anggota DPRD yang bersanglrutan 
diberhentikan dengan honnat scsuai dengan 
ketentuan peraturan perundane-undangan. 
(2) Dalam ha1 P1mpinan dan Anggota DPRD 
diberhentikan dengan tidak hormat, tidal< dibe:rikan 
uang.iasa pengabdian. l'asaJ 31:1 (21 Besaran uang jasa. pengabdian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa 
bakti Pimpinan dan Ansgota DPRD, dengan 
ketentuan: 
a. ma&a bakti kurang dari atau SQJDpai dengan 
1 (sa.tu) tahun, diberikan uang jasa penpbcllan 
sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; 
b. mesa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) 
bulan uang reprel5Cnta.si; 
c. ma• bakti eampai dengan 3 (tiga) tahurr, 
diMtikan uang ja'MI. pengabdian -beiiar 3 (tiga) 
bulan uang representasi; 
d. masa. bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) 
buhm uang representasi; dan 
e. wa:si:t bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) 
bulan uang representasi. 
(3) Dalam hal Pin1pinan at.au Angguta DPRD meninggal 
dunia, uang j.AAA pengabdian g.ebegaimana diniaksud 
pada ayat (2) diberikan kepada ahli warimya sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
Bagi.an Ketiga 
Dana Operasional Pimpinan DPRD 
Paso.I '11 
(l} Untuk menwijang kegiatan operasional yang 
bcrkaitan dcngan representaei, pelayanan, dan 
kebutuhan lain guna meJancarkan pela.kaanaan tugas 
Pimpinan DPRD sehari-h.ari, Pimpinan DPRD 
diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b. 
(2} Dana operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), diberikan setiap bulan dengan 
mempcrtimba.ngkan kcmampuan keuangan daerah 
AAhB~;mBnB dimsik"11d dAlBm PsiAAl 21. Dagian Kedua 
Program 
Pliti<:ll 40 
(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
huruf a terdiri atas; 
a. pcnyclenggaraan re.pat; 
b. kunjungan kerja; 
c, pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Penta; 
d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber 
daya manusia di lingkungan DPRD; 
e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan 
dan kemaayarakatan; dan 
f. program lain seeuai dengan fungsi, tugaa, dan 
wewenang DPRD. 
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalpm rencana 
keria sesuai peraturan perundana-undangan. (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada 
ayat [2) disusun berdasarkan rencana lcerja yang 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa: 
a. program; 
b. dana operasional Pimpinan DPRD; 
c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat 
kelengkapan DPRD; 
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan 
e. belanja sekretariat fraksi, 
-------·-· { 1) Untuk menunjang pelak:saan f11ngsi, tugas dan 
kewena.ngan DPRD yang tercennin dalam alat 
kelengkapan DPRO dan sesuai kebutuhan. Anggota 
DP.KU, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat 
kelcngkapan DPRD dapat mengusUlkan kelompok 
pakar atau tim ahli ala.t kelengkapan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) hurufc. Ragian Keempat 
Kelompok Pakar atau Tim Ahli 
Alat Kelengkapan DPRD 
Pasa143 a. Ketua DPRD, dengan kelompok kcmampuan 
keuangan daerah: 
l . tinggi, paling banyak 6 [enam] kali; 
2. eedang, J)li.ling banyak 4 (empat) kali; 
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; 
dari uang representaai Ketua DPRD; 
b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok 1.-emampuan 
keuangan daerah: 
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 
2. sedang, paling banya.k 2,5 (dua koma lima) kali; 
3. rendah, paling banyak 1,5 [satu koma lima} 
kali: 
dari uang representasi Wakil Ketua DPRr>. 
(21 Pemberian rl$lna operasion.e.l sebagnimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan 
ketentuan: 
a. 80"/o (delapan puluh persen] diberikan secara 
sekaligue untuk semua biaya atau disebut 
lumpsum; dan 
b. 200/o (dua puluh persenl diberikan untuk 
dukungan dana e>perasional lainnya. 
(3) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan 
untuk keper)uan pribadi, kelompok dan/atau 
golungan, dan penggunaannya harus memperhatikan 
asae manfaat, efektivitas, efi3iensi, dan akuntabilnas. 
(4) Ketenluan pemberian sebagaimana dimaksud pada 
, tidak diguruikan sampai dengan akhir tahun 
anggaran, sisa dana dimaksurl harus disetorkan ke 
rekening leas umum daerah paling lambat tanggal 31 
Desember tahun anggaran berkenaan sesuai 
peraturon pcrundang-undangl:lll. operasional eebagaimana 
41, disusun secara kolektif 
dengan ketentuan sehagai ( 1) Penganggarsn dana 
dirnaksud dalam Pasal 
oleh Bekretaris DPRD 
berikut: Pasal 42