Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI PASER Nomor 4 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 4 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, a dalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan desa.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja D esa selanjutnya disebut APBDes aadalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati
bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD
Kabupaten Paser.
9.Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut DBH -PD adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari
penerimaan Pajak Daerah.
10.Dana Bagi Hasil Retribusi Daer ah yang selanjutnya disebut DBH -RD adalah dana
yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari
penerimaan Retribusi Daerah.
11.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi waib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar -besarnya kemakmuran
rakyat.
12.Retribusi D aerah, yang selanjutnya disebut Retribusi ad alah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.