Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 13 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 13 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , menyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
 2. Undang -Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang -
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 , Nomor 9 ) sebagai undang -undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820) ; 
 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lemb aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomo r 62, Tambahan 
Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 3569); 
 
 
 
 
 
 
 
4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan B ebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
 
5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 t entang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 
6. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nom or 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
 
7. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
 
8. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasio nal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
9. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 
 
10. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043); 
 
11. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
 
12. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) ; 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20 01 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 
 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 6 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik I ndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540); 
 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 20 12 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerin tah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indone sia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 10 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 
 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser 
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4760); 
 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 10 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 
 
26. Peraturan Pemerintah Nomor .30 Tahun 20 11 tentang 
Pinjaman Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 
 
27. Peratur an Pemerintah Nomor 2 Tahun 201 2 Tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomo r 5, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 20 13 tentang 
Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Pas er Provinsi 
Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5392); 
 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa ka li, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
30. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ; 
 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Paser 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 
2013 Nomor 2) 
 
32. Peratu ran Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 
2013 Nomor 9); 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER 
dan 
BUPATI PASER , 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.