Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 8% Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 8% Tahun 2017 tentang PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEW AN, BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Sintang. 
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang. 
6. Pimpinan ... 
6. Pimpinan DPRD adalah 
memegang jabatan sebagai 
DPRD Kabupaten Sintang. 00015) 
pejabat daerah yang 
ketua dan wakil ketua 
7. Anggota DPRD adaJah pejabat daerah yang memegang 
jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang 
dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
8. Sckretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD 
Kabupaten Sintang. 
9. Sckretaris DPRD adalah Pcjabat Perangkat Daerah 
yang memimpin Sckrctariat DPRD Kabupaten Sintang. 
10. Kelompok Kemampuan Keuangan Dacrah adalah 
klasifikasi suatu dacrah untuk mcnentukan kelompok 
Kemampuan Keuangan Dacrah yang ditctapkan 
berdasarkan formula scbagai dasar perhitungan 
besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan 
Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD. 
11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya 
disingkat TKI adalah uang yang dibcnikan setiap bulan 
untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD 
dan Anggota DPRD. 
12. Tunjangan Reses yang sclanjutnya disingkat TR 
adalah uang yang dibcrikan setiap melaksanakan 
reses kcpada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang sclanjutnva 
disingkat DO adalah dana yang dbenikan sctap bulan 
kcpada Pimpinan DRD untuk menunjang kegatan 
opcrasional yang bcrkatan dengan representasi, 
pclayanan dan kcbutuhun lain guna melancarkan 
pclaksanaun tugas mpan DPRD schari-hari. 
14. Anaran Pendapatan dan Belanja Darrah vang 
swlanjutnya disingkat AD adalah rcncana kcuangan 
Tahunan Ducrah yang dtctapkan denan Pcraturan 
Dacrah. 
15. Surat Permintnnn Pembavaran Langsung Pencairan 
Do yang wlanjutnya disugkat SP LS Pencaran DO 
adalah dokumen yang duajukan olch bendahara 
pengrlunran untuk permintaan langsung kepada 
prngguna angaran atas dasar prmbavaran DO 
dengan jumlah, penenima, peruntukan dan waktu 
pcmbayaran. 
000151 
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah Kabupaten Sintang yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang selaku 
Penggun a Anggaran/Pengguna Barang.