Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 8?
Dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, BAB IV - KEWENANGAN, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

disampaikan kepada Kepala SKPD
dalam bentuk laporan.
(2)Hasilpenelitian Tim sebagaimana dimaksud pada
diverifikasi oleh Inspektorat.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang -kurangnya memuat:
a.nama wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
b.alamat wajib pajak da n/atau wajib retribusi;
c.alamat objek pajak dan/atau wajib retribusi;
d.Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pokok
Wajib Retribusi;
e.nomor dan tanggal STPD/STRD, SKPD/SKRD,
SKPDKB/SKRDKB, SKPDKBT/SKRDKBT, Surat
Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan
Keberatan/ Surat Keputusan Pengurangan,
penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan
bunga dan/atau denda;
f.besarnya jumlah piutang pajak dan/atau jumlah
piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang
akan dicadangkan untuk dihapuskan;
g.tindakan penagihan yang per nah dilakukan;
h.alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk
dihapuskan;
i.Keterangan hasil penelitian administrasi dan
penelitian lapangan yang dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.