Jelaskan isi kandungan Pasal 21 dari 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Nomor 29 Tahun 1945.
Sesuai dengan 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Nomor 29 Tahun 1945 tentang , ketentuan pada , Pasal 21 berbunyi:

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, 
sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. BAB XIV 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 
{l) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan 
SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis, kesalahan hi tung dan/ atau kekeliruan 
dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi 
daerah . 
(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan 
kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan 
karena kesalahannya. 
{3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan 
atau pembatalan ketetapan retribusi. 
{4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) serta pengurangan atau 
pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat {3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib 
retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 {tiga 
puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD 
dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung 
permohonannya. 
{5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada 
, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 
(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima. 
(6) Apabila setelah lewat 3 {tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), Bupati atau pejabat tidak memberikan 
keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan 
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan. BAB XIII 
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 
SANKS! ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN ATAU 
PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI \ . .