Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 19 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 19 Tahun 2018 tentang SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 
3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTK adalah 
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan 
pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja 
dan bidang transmigrasi. 
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol 
PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 
Masyarakat. 
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
dikenakan Pajak. 
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah. 
 
10. Surat ... 
4 
 
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah. 
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang 
selanjutnya disebut e-SPTPD adalah data SPTPD dalam 
bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan 
menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Badan. 
12. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya 
disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran 
pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
yang disediakan oleh Badan. 
13. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk 
menerima setoran penerimaan Daerah. 
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan 
secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 
15. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 
16. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub 
sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan 
terintegrasi serta real time . 
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan 
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, 
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 
menyebarkan Informasi Elektronik. 
18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data 
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail) , telegram, 
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode 
Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang 
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
19. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang 
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 
dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau 
didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode 
Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti 
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
20. Rekonsiliasi ... 
5 
 
20. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi 
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem 
yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.