Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEDOBAAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH, BAB 11 - OBJEK TRANSAKSI NON TUNAI, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Transaksi non tunai terhadap pengeluaran Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dadam Pasal 2 huruf b, terdiri dari: 
a. Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja 
pegawai (kode rekening : 5.1.1), kecuali untuk pembayaran operasional 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
b. Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja 
hibah, jenis belanja bagi hasil, dan jenis belanja bantuan keuangan 
(kode rekening : 5.1.4, 5.1.6 dan 5.1.7); 
c. Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja 
bantuan sosial dan jenis belanja tidak terduga (kode rekening : 5.1.5 
dan 5.1.8) kecuali untuk transaksi dengan nilai Rp 2.000.000,00 (dua 
juta rupiah) atau kurang; 
d. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja pegawai 
(kode rekening: 5.2.1); 
e. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang 
dan jasa kepada pihak ketiga/penyedia barang jasa dan/atau pihak-
pihak lainnya atas dasar tanda bukti perjanjian dan/atau Surat 
Keputusan lainnya (kode rekening: 5.2.2), kecuali: 
1. paket pekerjaan/perjanjian/keputusan lainnya dengan nilai kurang 
dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 
2. pembayaran/pembelian token listrik (listrik pra bayar); 
3. pembayaran upah/uang jasa tenaga harian, bulanan, borongan dan 
uang untuk diberikan kepada pihak ketiga, masyarakat, 
siswa/pelajar dengan nilai per transaksi Rp 500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) atau kurang; 
4. pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi 
pegawai honorer/tidak tetap dan pegawai non PNS lainnya; dan 
5. pembayaran hutang atas tagihan PT. PLN (Persero), PT. TELKOM 
(Tbk) dan PDAM dalam hal ketersediaan dananya tidak mencukupi 
dan/atau tidak teranggarkan, 
f. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja modal 
dan belanja penunjang modal lainnya kepada pihak ketiga/penyedia 
barang jasa dan/atau pihak lainnya atas dasar tanda bukti perjanjian 
dan/atau Surat Keputusan lainnya (kode rekening : 5.2.3).