Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA Nomor 6 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, khususnya BAB II - I, Pasal 4, memuat:

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah 
dengan susunan sebagai berikut : 
a. Sekretariat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan 
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan 
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah, pengoordinasikan administratif 
terhadap pelaksanaan tugas perangka t daerah serta 
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur di 
instansi daerah; 
b. Sekretariat DPRD Tipe C menyelenggarakan urusan 
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas 
dan fungsi DPRD ; 
c. Inspektorat Tipe B menyelenggarakan urusan 
pengawas an dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah ; 
d. Dinas Daerah terdiri dari : 
1. Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olah raga Tipe 
A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah raga; 
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B 
menyelen ggarakan urusan pemerintahan bidang 
Pariwisata dan bidang Kebudayaan ; 
3. Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan bidang 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ; 
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan , 
Perlindungan Anak Tipe B menye lenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; 
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Admini strasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; 
7. Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan 
Usaha Mikro Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Perindustrian , bidang 
Perdagangan dan bidang Koperasi , Usaha Kecil dan 
Menengah ; 
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi ; 
9. Dinas Komunikasi dan Informat ika Tipe C 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Komunikasi dan Informatika , bidang Statistik dan 
bidang Persandian ; 
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang ; 
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 
Pemukiman , dan bidang Pertanahan ; 
12. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Perhubungan ; 
13. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Pertanian ; 
14. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Perikanan ; 
15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ; 
16. Dinas Perpusta kaan dan Kearsipan Tipe C 
menye lenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Perpustakaan dan bidang Kearsipan; 
17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Pangan ; 
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Tipe A menyele nggarakan urusan 
pemerintahan bidang Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 
19. Satuan Polisi Pamong Praja ,Penanggulangan 
Bencana dan Kebakaran Tipe B melaksanakan sub 
urusan pemerintahan bidang Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyara kat, 
sub urusan Bencana dan sub urusan Kebakaran . 
e. Badan Daerah terdiri dari : 
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe 
C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan; 
2. Badan Pengelola Keuangan , Pendapatan dan Aset 
Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang 
Keuangan; 
3. Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan 
Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang 
Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan ; 
f. Kecamatan terdiri dari : 
1. Kecamatan Bunguran Timur Tipe A 
2. Kecamatan Bunguran Barat Tipe A; 
3. Kecamatan Serasan Tipe A; 
4. Kecamatan Midai Tipe A; 
5. Kecamatan Subi Tipe A ; 
6. Kecamatan Bunguran Utara Tipe A; 
7. Kecamatan Pulau Tiga Tipe A; 
8. Kecamatan Pulau Laut Tipe A; 
9. Kecamatan Bunguran Timur Laut Tipe A; 
10. Kecamatan Bunguran Tengah Tipe A; 
11. Kecamatan Bunguran Selatan Tipe A ; 
12. Kecamatan Serasan Timur Tipe A; 
13. Kecamatan Suak Midai Tipe A; 
14. Kecamatan Pulau Tiga Barat Tipe A; 
15. Kecamatan Bunguran Batubi Tipe A. 
(2) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan 
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan, susun an 
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat 
Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati.