Apa substansi hukum dari Pasal 1 Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur. 
5. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang 
perumahan dan permukiman. 
6. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 
layak huni, sarana pembinaan keluarga , cerminan harkat dan martabat 
penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, 
baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang 
layak huni. 
8. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas 
prakarsa dan upaya masyarakat , baik secara sendiri atau berkelompok, 
yang meliputi perbaikan, pemugaran/ perluasan a tau pembangunan 
rumah baru beserta lingkungannya. 
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas 
lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, 
utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 
kawasan perkabupatenan atau kawasan perdesaan . 
10. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang 
terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.t Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
dan 
BUPATI FLORES TIMUR 
MEMUTUSKAN: telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5883); 
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN 
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN 
PERMUKIMAN KUMUH. Menetapkan 
11. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah 
sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun 
ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan 
prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan 
pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
pelayanan lingkungan uuntuk membangun kaveling tanah matang. 
12. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkabupatenan maupun 
perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan 
dan penghidupan. 
13. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan 
kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 
14. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, 
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 
memenuhi syarat. 
15. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari 
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh baru. 
16. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas 
bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum. 
17. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan 
belanja daerah dan/ atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang se1anjutnya disingkat MBR 
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga 
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 
19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 
layak, sehat, aman dan nyaman . 
20. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 
budaya dan ekonomi. 
21. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 
lingkungan hunian. 
22. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 
23. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/ atau pemerintah yang 
melakukan pembangunan perumahan dan permukiman. 
24. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang 
menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok karena adanya ikatan 
pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, 
sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin 
dicapai bersama.1