Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENETAPAN DESA, BAB I - II, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

B ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan -kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang -undang”. Dengan adanya 
ketentuan tersebut, maka sesungguhnya desa telah diakui 
keberadaannya sejak sebelum Indonesia merdeka pada Tahun 
1945. Desa dipandang dan berkedudukan sebagai representatif dari 
otonomi asli yang dimiliki masyarakat adat. Oleh karena itu, 
Pemerintah telah menetapkan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagai landasan dalam mengatur susunan dan 
tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa . 
 
Pengertian Desa dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 
meliputi Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain . 
Dalam undang -undang tersebut Desa didefinisikan sebagai 
kesatuan masyarakat hukum ya ng memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Ke satuan 
Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut maka desa sebagai 
wilayah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat, 
hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dimilikinya. 
 
Dalam Pasal 116 ayat (2) Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan 
Desa dan Desa Adat di wilayahnya . Selanjutnya dalam Pasal 29 
Peraturan Pemerintah No mor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota untuk menetapkan peraturan daerah tentang 
penetapan desa. 
 
5 
 Adapun kode desa telah ditetapkan dalam Per aturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data 
Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dalam Lampiran Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tercantum kode desa 
dari semua desa yang ada di Kabupaten Purworejo sejumlah 469 
(empat ratus enam puluh sembilan) . Dengan adanya kode desa 
tersebut maka secara yuridis, persyaratan administratif Desa telah 
terpenuhi. 
 
Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa , Desa harus 
memiliki dasar hukum sebagai sebuah entitas atau satuan 
pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum 
penetapannya sebagai sebuah desa dalam menyelenggarakan 
pemerintahan sesuai dengan asas keabsahan dalam pemerintahan 
(recht matigheid van bestuur ). 
 
Sesuai ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang -Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , penetapan 
desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan 
Peraturan Daerah tentang penet apan desa menjadi suatu 
kebutuhan men desak bagi Kabupaten Purworejo. 
 
Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa merupakan hal 
yang sangat penting karena akan dijadikan acuan dalam 
penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pemerintahan, 
administrasi kependudu kan, pembangunan, dan pembinaan 
kemasyarakatan di Daerah. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL