Jelaskan isi kandungan Pasal 36 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, ketentuan pada BAB X - PERATURAN TATA TERTIB BPD, Pasal 36 berbunyi:

(1)BPD menyusun Peraturan Tata Tertib BPD.
(2)Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a.waktu musyawarah BPD;
b.pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
c.tata cara musyawarah BPD;
d.tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
dan
e.pembuatan Berita Acara Musyawarah BPD.
(3)Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada
huruf a meliputi:
a.pelaksanaan jam musyawarah;
b.tempat musyawarah;
c.jenis musyawarah; dan
d.daftar hadir anggota BPD.
(4)Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a.penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir
lengkap;
b.penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan
hadir;
c.penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua BPD
berhalangan hadir; dan
d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan
bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD
antarwaktu.
(5)Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c meliputi:
a.tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
b.konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
c.tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
d.tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
(6)Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a.Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
b.penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan
BPD;
c.pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa;
dan
d.tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
(7)Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara Musyawarah BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
a.penyusunan notulen rapat;
b.penyusunan berita acara;
c.format berita acara;
d.penandatanganan berita acara; dan
e.penyampaian berita acara.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.