Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA, khususnya BAB III - APBDesa, Pasal 11, memuat:

(1) Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) 
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan 
tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. 
(2) Belanja pada APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 
huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran 
belanja desa digunakan untuk : 
1. penyelenggaraan pemerin tahan desa,; 
2. pelaksanaan pembangun an desa,; 
3. pembinaan kemasyarak atan desa; dan 
4. pemberdayaan masyarak at desa. 
b. Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran 
belanja desa digunakan untuk : 
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
2. operasional Pemerintah an Desa; 
3. tunjangan Sadan Permusyawaratan Desa; 
4. operasional Sadan Permusyawaratan Desa; dan 
SEKRETARIATDAE -KABm-'H',l; ~-iw endahara Desa. 
BAGIAN HUKUM 
TELAH Of PROSES DAN 
DITELITI KEBENARANNYA F 
-8 -