Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 47 PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH, pada BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, Pasal 47 menjelaskan:

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai: 
a. pagu indikatif Desa; 
b. pendapatan asli Desa; 
c. swadaya masyarakat Desa; 
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan 
e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, 
dan/atau Pemerintah Daerah. 
(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: 
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa; 
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan 
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber 
daya lokal yang tersedia; 
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; 
f. pendayagunaan sumber daya alam; 
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; 
h. peninoksts 48 
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman 
masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat 
Desa; dan 
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan Desa.