Apa bunyi lengkap Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor a Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor a Tahun 2018 tentang ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP )BARANG /JASA, pada BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 11 dinyatakan:

(1)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud padfe Pasal 6ayat
(1)huruf d,terdiri dari :
a.Kelompok Kerja Pengadaan Barang ;^b.Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ;
c.Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi ;
d.Kelompok Keija Pengadaan Jasa Lainnya .
(2)Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud ayat (1)
mempunyai tugas ;
a.melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS )paket -paket yang akan
dilelang /seleksi ;
b.mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS ),
Kerangka Acuan Kerja /spesifikasi teknis pekerjaan dan
rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK );
c.menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang /Jasa
dan menetapkan dokumen pengadaan ;
d.melakukan pemilihan penyedia barang /jasa mulai dari
pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan
menjawab sanggah ;
e.mengusulkan penetapan pemenang penyedia
barang /jasa kepada PA:
1.Pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan
langsung untuk paket Pengadaan Barang /Pekerjaan
Konstruksi /Pekeijaan Jasa Lainnya dengan nilai
diatas Rp.100.000 .000.0 C0,-(seratus milyar rupiah );
atau
2.Pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi
dengan nilai diatas Rp.10.000 .000.000 ,-(sepuluh
milyar rupiah )melalui Kepala ULP ;
f.menetapkan pemenang penyedia barang /jasa untuk :
1.Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket
Barang /Pekeijaan
bemilaiPengadaan
LainnyaKonstruksi/Jasa
tinggi paling
Rp.100.000 .000.000 ,-(seratus milyar rulbiah );yang
2.Seleksi atau Penunjukan Langsung^ntuk paket
pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi
Rp.10.000 .000.000 ,-(sepuluh milyar rupiah );
k
g.menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan /Berita
Acara Hasil Seleksi melalui Kepala ULP ;
h.menyampaikan laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan kepada Kepala ULP ;
i.memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP
mengenai penyedia barang /jasa yang melakukan
perbuatan seperti penipuan ,pemalsuan dan pelanggaran
lainnya ;
j.mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli
kepada Kepala ULP ;
k.menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia
barang /jasa kepada PA/KPA dan/atau Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK )melalui PPTK ;dan
l.menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia
barang /jasa ;
(3)Dalam melaksanakan tugasnya ,setiap personil Pokja ULP
mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan
keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak .
(4)Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6ayat (1)huruf (c),tidak bisa
diganggu gugat oleh Kepala ULP .
(5)Personil Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat
Pengadaan diluar ULP.
(6)Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf c,
berjumlah gasal yang terdiri dari koordinator merangkap
anggota .