Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan, ketentuan pada BAB IV - JENIS PERJALANAN DINAS, Pasal 2 berbunyi:

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 
a. prinsip perjalanan dinas ; 
b. jenis perjalanan dinas; 
c. kewenan gan penet apan surat tugas dan SPD; 
d. biaya perjalanan dinas; 
c. lamanya perjalanan dinas; 
f. pelak sanaa n dan pros edur pemba yaran perjalanan dinas; 
g. pertanggu ngja waban perjalanan dinas; 1dan 
h. pembinaa n dan penga wasan. 15. Tempat Tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 
16. Peja bat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan 
men andatangani surat perintah tugas dan SPD. - 3 - 
c. perjalanan . Pasal 6 
( 1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas harus diberikan Surat Per intah 
Tugas dan SPD dari pejabat yang berwenang. 
(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan 
SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada APBDesa. 
(3) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) adalah : 
a. perjalanan dinas dalam daerah: 
1. Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; 
2. Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Staf 
Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; 
3. Staf Administrasi BPD ditandatangani oleh Pimpinan BPD; 
4. Ketua BPD ditandatangani oleh Ketua BPD; 
5. Wakil Ketua BPD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD; dan 
6. Anggota BPD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD; 
b. perjalanan dinas luar daerah (perjalanan dinas dari desa ke 
kabupaten/kota lain dalam Provinsi Jambi dan perjalanan dinas dari desa 
ke ibuko ta Provinsi Jambi) : 
1. Kepala Desa ditandatangani oleh Camat; 
2. Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Du sun dan Staf 
Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; 
3. Staf Administrasi BPD ditandatangani oleh Pimpinan BPD; 
4. Pimpinan dan Anggota BPD ditandatangani oleh Camat ; • BABV 
KEWENANGAN PENETAPAN SURAT TOGAS DAN SPD ... Pasal 5 
( 1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke 
tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. 
(2) Perjala nan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula 
perjalanan yang dilakukan dalam hal : 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. menghadiri undangan resmi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 
Pemeri ntah Kabupaten; 
c. mengikuti rapat , seminar, sosialisasi dan sejenisnya; dan 
d. mengikuti pendidikan dan pelatihan. (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 
a. perjalanan dinas dari desa ke kabupaten/kota lain dalam Provinsi Jamb i; 
b. perjalanan dinas dari desa ke ibukota Provinsi Jambi; atau 
c. perjalanan dinas dari desa ke Luar Provinsi Jambi. - 4 -