Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 22?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 23 Tahun 2014 tentang , BAB IX - TATA CARA PEMBA YARAN, Pasal 22 mengatur sebagai berikut:

( 1) Pengelola keuangan Forkopimda yang berada pada Sekretariat 
Forkopimda melekat pada Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. 
(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 
mempertanggungjawabkan keuangan Forkopimda menjadi satu kesatuan 
dengan pertanggungjawaban keuangan Bagian Pemerintahan. Pasal 21 
(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 
biaya transportasi perjaJanan dinas luar daerah diperhitungan biaya riil 
atau prinsip kebutuhan nyata (at cost). 
(2) Biaya riil atau prinsip kebutuhan nyata (at cost) untuk transportasi akan 
diperhitungkan untuk kelebihan pembayaran atau kekurangan 
pembayaran jumlah biaya transportasi perjalanan dinas. (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 
, dibayarkan sebelum perjalanan dinas, dan sebesar 80% (delapan 
puluh persen) dari keseluruhan taksasi biaya perjalanan dinas dan 
sisanya akan dibayar setelah pelaksana tugas kembali bertugas dan 
menyerahkan bukti-bukti perjalanan . 
INA TINGKAT I 
25 199703 1 007 GA AMA LAMABELAWA Salinan s 
KEPALA BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 32 ANTON TONCE MATUTINA ttd Diundangkan di Larantuka 
pada tanggal 7 Februari 20 I 7 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN FLORES TIMUR, EMANUEL KARA Ditetapkan di Larantuka 
pada tanggal 7 Februari 2017 
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR, 
ttd Pasa125 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores 
Timur. BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasa124 
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai tek.nis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris 
Daerah selaku Sekretaris Forkopimda.