Apa bunyi lengkap Pasal 
3 dalam PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014 tentang URUSAN PEMERINTAHAN, pada BAB II - URUSAN PEMERINTAHA, Pasal 
3 dinyatakan:

(1)
 
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar 
seba
gaimana dimaksud dalam Pasal
 
2
 
ayat 
(
3
)
 
huruf a 
meliputi: 
 
a.
 
P
endidikan
;
 
 
-
4
-
 
 
Perda 
–
 
Kubar/180/2017
 
 
b.
 
kesehatan
;
 
c.
 
pekerjaan umum dan penataan ruang
;
 
d.
 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman
;
 
 
e.
 
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
;
 
dan
 
f.
 
sosial. 
 
(2)
 
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar seba
gaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat 
(
3
)
 
huruf b 
meliputi:
 
a.
 
tenaga k
erja
;
 
b.
 
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
;
 
c.
 
pangan
;
 
d.
 
pertanahan
;
 
 
e.
 
lingkungan hidup
;
 
f.
 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
;
 
 
g.
 
pemberdayaan masyarakat dan Desa
;
 
 
h.
 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana
;
 
 
i.
 
perhubungan
;
 
j.
 
komunikasi dan informa
tika
;
 
 
k.
 
koperasi, usaha kecil, dan menengah
;
 
 
l.
 
penanaman
 
modal
;
 
 
m.
 
kepemudaan dan olah raga
;
 
n.
 
statistik
;
 
 
o.
 
persandian
;
 
p.
 
kebudayaan
;
 
q.
 
perpustakaan
;
 
dan
 
r.
 
kearsipan.
 
(3)
 
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
meliputi: 
 
a.
 
kelautan dan perika
nan
;
 
 
b.
 
pariwisata
;
 
 
c.
 
pertanian
;
 
 
d.
 
kehutanan
;
 
 
e.
 
energi dan sumber daya mineral
;
 
 
f.
 
perdagangan
;
 
 
g.
 
p
erindustrian
; dan
 
h.
 
transmigrasi.
 
-
5
-
 
 
Perda 
–
 
Kubar/180/2017