Apa norma yang terkandung dalam Pasal 24 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 3 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA, khususnya BAB VI - TARIF PDAM TIRTA MERAPI, Pasal 24, memuat:

Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi setelah disetujui Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berdasarkan perhitungan yang
transparan dan akuntable, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, maka
Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM Tirta Merapi pada umumnya
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan ( corporate plan )
serta rencana kerja dan anggaran PDAM Tirta Merapi dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders ).
Penyusunan rencana jangka panjang perusahaan ( corporate plan ) PDAM Tirta Merapi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.