Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 8 Tahun 2018 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, BAB IV - PENGEMBANGAN, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

(1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
dilakukan dengan : 
a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 
b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan; dan/atau 
c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjuta n. 
(2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan. 
(3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan 
hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan k etentuan 
Peraturan Perundang -Undangan . 
(4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila : 
a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau 
seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak 
dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau 
b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dima nfaatkan sejak 
tanggal pemberian hak diterbitkan. 
(5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
apabila : 
a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah , tetapi 
sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti 
dengan permohonan hak atas tanah; atau 
b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan 
sesuai denga n izin/keputusan/surat dari yang berwenang. 
 
 
 
 (6) Tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan pada instansi yang tugas dan tanggu ng 
jawabnya di bidang pertanahan. 
(7) Kriteria penetapan, tata cara dan mekanisme pengambilalihan serta 
pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan Perundang -Undangan 
yang berlaku.