Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 9 Tahun 2013, apa isi dari Pasal 28?
Pasal Pasal 28 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 9 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN ZAKAT, pada BAB X - PENYIDIKAN, menyatakan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana agar ketera ngan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan te rhadap 
bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identita s orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang p erlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidi k pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana. 
 
 
 
9