Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 46?
Dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBDesa, Pasal 46 mengatur sebagai berikut:

(1) Dalarn pengajuan pelaksanaan pernbayaran sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 45, Koordinator PfPKD 
berkewajiban untuk: 
a. rneneliti kelengkapan perrnintaan pernbayaran 
diajukan oleh pelaksana kegiatan; 
b. rnenguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 
APBDesa yang tercanturn dalarn perrnintaan 
pernbayaran; 
c. rnenguji ketersedian dana untuk kegiatan dirnaksud; 
dan 
d. rnenolak pengajuan perrnintaan 
Pelaksana Kegiatan apabila 
persyaratan yang ditetapkan. pernbayaran oleh 
tidak rnernenuhi 
(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), kepala Desa 
rnenyetujui perrnintaan pernbayaran dirnaksud. 
(3) Dalarn hal kepala Desa rnenyetujui perrnintaan 
pernbayaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), rnaka 
Bendahara rnelakukan pernbayaran. 
(4) Pernbayaran yang telah dilakukan sebagairnana pada 
selanjutnya Bendahara rnelakukan pencatatan 
pengeluaran.