Apa yang diatur dalam PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN Nomor 9 Tahun 2017 pada Pasal 2?
Berdasarkan PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengelompokan 
kemampuan Keuangan Daerah dan Hak Keuangan Pimpinan 
dan Anggota DPRD yang terdiri dari : 
Tunjangan Komunikasi lntensif dan Tunjangan Reses; 
Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut; 
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi; 
Dana Operasional dan Belanja Rumah Tangga bagi 
Pimpinan DPRD. 7. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI 
adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja. 
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap 
melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; 
9. Dana Operasional Pimpinanan DPRD yang selanjutnya 
disebut dana operasional adalah dana yang disediakan 
untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD setiap bulan 
guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan 
dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua 
sehari-hari; 
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu 
daerah untuk menentukan kelompok kemampuan 
keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai 
dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, 
tunjangan reses dan dana operasional pimpinanan DPRD. -4-