Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014?
Substansi Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat 
daerah Kabupaten Flores Timur dalam wilayah kerja Pemerintah 
Kabupaten Flores Timur. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah 
desa dalam memberdayakan masyarakat desa. 
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 
Desa, Pemerintah Desa, clan unsur masyarakat yang diselenggarakan 
oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis . 
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa . 
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, clan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul clan aclat istiaclat Desa . 
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul aclalah kewenangan yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsf 
masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. ~ PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA. Menetapkan MEMUTUSKAN: 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; - . ·········-··--·--· -·-·-·-·---· -- -·------ -----------------------