Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 17?
Dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA MADIU N NOMOR 10, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman 
kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan 
ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD 
menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara 
perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 201 7 yang ditetapkan 
dengan Per aturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum 
Perubahan Anggaran ( KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan 
(PPAS-P) Tahun 201 7 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 201 7. 
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 155 
dijelaskan bahwa Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) , dapat berupa terjadinya 
pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja 
daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. 
- 2 - 
 
 - 2 - Dalam pelaksanaannya RKPD Tahun 201 7 yang disusun berdasarkan RPJMD 
Kota Madiun Tahun 20 14–2019, yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari 
RPJMD tersebut maka substansi penetapan prioritas memiliki nilai st rategis dan 
penting dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan dalam 
RPJMD. Sesuai dengan RKPD 201 7 Prioritas Pembangunan Kota Madiun adalah 
sebagai berikut : 
a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan ; 
b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan ; 
c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah ; 
d. Percepatan Penanggulangan Kemis kinan ; 
e. Peningkatan Pelayanan Publik; 
f. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas 
Lingkungan Hidup . 
Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 20 17 tersebut di 
atas dan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan , saat ini secara 
umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian -
penyesuaian terhadap kegiatan -kegiatan yang mendukung pencapaian sasar an 
prioritas pembangunan daerah, utamanya dalam percepatan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip 6 prioritas pembangunan yang telah 
ditetapkan tersebut tetap menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan 
Peruba han RKPD Tahun 201 7. 
 
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(P-RKPD). 
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah antara 
lain : 
a. memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan RKPD yang 
ditetapkan sebelumnya. 
b. sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD ( KUPA ), penyusunan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS -P) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD -P). 
c. adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan 
baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu 
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasara n dari asumsi RKPD . 
d. adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran 201 6 yang 
harus digunakan untuk tahun 201 7. 
- 3 - 
 
 - 3 - 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah. 
Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 
1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 
3. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pe rimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
4. Undang -Undang Nomor 1 2 Tahun 20 11 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -undangan; 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah , 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang 
No. 9 Tahun 20 15; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 
Penyusunan, Pengendalia n dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah; 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 11 ; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah; 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 201 5 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 201 5 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencan a 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005 -2025; 
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah; 
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014 -2019, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 
Tahun 2017 ; 
- 4 - 
 
 - 4 - 15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah; 
16. Peraturan Daerah Kota M adiun Nomor 4 Tahun 201 6 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7; 
17. Peraturan Walikota Mad iun No mor 10 Tahun 201 6 tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 201 7, sebagaimana telah diubah 
beberapa kaliterakhir dengan P eraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 ; 
18. Peraturan Walikota Madun No mor 58 Tahun 201 6 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7; 
 
1.4. Gambaran Umum Kondisi Daerah 
Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana 
keberhasilan pembangunan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor -faktor atau 
berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian 
keberhasilan pembangunan. Adapun Indikator capaian kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan yang utama meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan 
masyarakat, dan aspek pelayanan umum, lebih lanjut analisis dari masing -masing aspek 
dimaksud sebagaimana uraian berikut. 
 
1.4.1. Aspek Geografi dan Demografi 
Secara geografis, Kota Madiun terletak pada koordinat 1110 - 1120 Bujur 
Timur dan 70 – 80 Lintang Selatan , berada pada daratan den gan ketinggian 63 
hingga 67 m dari permukaan lau t. Daratan dengan ketinggian 63 m dari 
permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 
m dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur 
udara antara 200C hingga 350C. Rata -rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan -
bulan awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata -rata curah hujan rendah 
terjadi pada pertengahan tahun. Kota Madiun berada di tengah -tengah 
Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan 
beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan , diantaranya: 
1. perbatasan sebelah utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, 
2. perbatasan sebelah selat an : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, 
3. perbatasan sebelah timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan 
4. perbatasan sebelah barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan 
Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. 
- 5 - 
 
 - 5 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber: madiunkota.go.id 
Gambar 1. 1. 
Peta Administratif Kota Madiun 
 
Kota Madiun mempunyai l uas wilayah sebesar 33,23 km2 yang terbagi 
dalam 3 (tiga) kecamatan , yaitu meliputi Kecamatan Manguharjo dengan luas 
10,04 km2, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km2 dan Kecamatan 
Kartoharjo dengan luas 10,73 km2. Masing-masing kecamatan di Kota Madiun 
terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan , sehingga terdapat 27 Kelurahan. 
Dari aspek demografi, b erdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Madiun , jumlah penduduk Kota Madiun sampai 
dengan akhir Tahun 2016 sebanyak 210.037 jiwa, tersebar di 3 kecamatan 
diantaranya Kecamatan Kartoharjo 58.147 jiwa, Kecamatan Manguharjo 62.877 
jiwa, dan Kecamatan Taman 89.013 jiwa. R incian jumlah penduduk Kota 
Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 1. 1. 
Jumlah Penduduk Kota Madiun per Kecamatan Tahun 201 2 s/d 201 6 
 
No. Kecamatan Tahun/Jiwa 
2012 2013 2014 2015 2016 
1 Kartoharjo 55.970 57.090 58.125 57.777 58.147 
2 Manguharjo 60.712 62.086 63.007 62.276 62.877 
3 Taman 86.575 88.205 89.867 88.195 89.013 
 Total 203.257 207.381 210.999 208.248 210.037 
 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 201 7 
TAHUN 
2010 - 2030 
- 6 - 
 
 - 6 - Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir tahun 
2016 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat 
SLTA, yaitu sebesar 70.756 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa 
jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari 
SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D -I/II 439 jiwa; D -III 5. 557 jiwa; S -1 
18.929 jiwa; S -2 1.238 jiwa, dan S -3 23 jiwa. Secara lengkap, jumlah penduduk 
Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 201 2 s/d 2016 dapat dilihat 
dalam tabe l berikut: 
 
Tabel 1. 2. 
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat PendidikanTahun 20 12 s/d 2016 
 
Uraian Tahun 
2012 2013 2014 2015 2016 
Penduduk Berdasarkan Pendidikan : 
a. Belum Sekolah; 
b. Tidak Tamat SD; 
c. Tamat SD; 
d. Tamat SLTP; 
e. Tamat SLTA; 
f. Tamat D -I/II; 
g. Tamat D -III; 
h. Tamat S -1; 
i. Tamat S -2; 
j. Tamat S -3. 
29.751 
15.062 
33.571 
29.660 
69.515 
438 
5.447 
18.731 
1.067 
15 
30.586 
16.883 
33.704 
29.932 
70.414 
449 
5.544 
18.740 
1.112 
17 
31.218 
18.383 
33.767 
30.247 
71.142 
448 
5.624 
18.985 
1.169 
16 
30.989 
18.575 
32.950 
30.155 
69.799 
440 
5.507 
18.608 
1.205 
20 
31.740 
18.695 
32.318 
30.342 
70.756 
439 
5.557 
18.929 
1.238 
23 
 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 201 7 
 
Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 
2016 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tab el berikut. 
 
Tabel 1. 3. 
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2012 s/d 201 6 
 
Uraian Tahun 
2012 2013 2014 2015 2016 
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan : 
a. Belum/Tidak 39.935 39.525 39.214 38.404 35.539 
b. PRT 34.131 34.560 35.064 34.603 35.328 
c. Pelajar/Mahasiswa 37.768 40.077 43.158 43.581 45.352 
d. Pensiunan 6.692 6.655 6.509 6.374 6.399 
e. PNS 7.709 7.708 7.623 7.379 7.396 
f. TNI 1.901 1.938 1.952 1.850 1.942 
g. POLRI 1.040 1.062 1.060 1.048 1.057 
h. Jasa 8.918 7.723 5.058 8.608 9.105 
i. Karyawan 40.920 41.871 42.745 42.126 43.735 
j. Buruh 4.900 5.054 5.115 5.082 4.690 
k. Wiraswasta 18.753 20.039 18.687 18.727 19.060 
l. Lain-lain 590 562 4.814 466 434 
 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 201 7 
 
- 7 - 
 
 - 7 - 1.4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 
Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke 
arah yang lebih baik . Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap 
tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. 
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun 
pada Tahun 20 12 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel berikut 
 
Tabel 1.4. 
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2012 s/d 2016 (Rp. Milyar) 
 
Tahun PDRB Pertumbuhan 
(%) Harga 
Berlaku Harga Konstan 
2012 7.533,6 6.937,7 6,83 
2013 8.390,4 7.470,7 7,68 
2014 9.214,2 7.965,5 6,62 
2015 10.191.6 8.455.4 6,15 
2016*) 11.007,5 8.916,3 5,90 
 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 201 7 
 *) Angka Sementara 
 
 
b. Fokus Kesejahteraan Sosial 
Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan keluarga 
sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga 
berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat 
kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga 
yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 
5 kategori tahapan yaitu: Pra -sejahtera, KS -I, KS-II, KS -III dan KS -III Plus. 
 
Tabel 1. 5. 
Total Pra KS, KS -I, KS -II, KS -III, dan KS III Plus Kota Madiun Tahun 201 2 – 2016 
 
Kategori Tahun 
2012 2013 2014 2015 2016 
Pra KS 503 374 497 332 198 
KS-I 7.805 7.896 7.402 7.643 7.710 
KS-II 15.643 13.519 17.168 17.759 20.121 
KS-III 24.244 25.724 24.372 23.815 21.692 
KS-III Plus 2.662 4.560 2.991 3.096 3.183 
Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 201 7 
 
Prosentase Pra KS dan KS -1 ada perubahan Tahun 201 5 jumlahnya 
7.975 keluarga, sedangkan Tahun 201 6 jumlahnya 7. 908 keluarga penurunan 
67 keluarga atau 0, 84%. Hal ini menunjukkan perubahan yang positif berarti 
semakin meningkat kesejahteraannya . Prosentase Keluarga Sejahtera II , III 
dan III Plus mengalami kenaikan 0,73% (326 KK) yaitu Tahun 201 5 
- 8 - 
 
 - 8 - jumlahnya 44. 670 menjadi 44. 996 pada Tahun 201 6, yang artinya perbaikan 
ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan. 
Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai dengan akhir 
Tahun 201 6 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun -tahun 
sebelumnya. Keluarga di Kota Madiun secara umum termasuk kategori 
Keluarga Sejahtera II dan III serta III Plus sebanyak 44. 996 keluarga atau 
85,05% dari jumlah KK 52. 904, mengalami ken aikan dari tahun sebelumnya 
84,85% dari jumlah KK 52. 645. 
Selain indikator Pra -sejahtera, KS -I, KS -II, KS -III dan KS -III Plus, 
indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indika tor ini 
membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan 
sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukan 
komitmen pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengentaskan komunitas 
masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program -
program pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha. 
 
Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Madiun, Tahun 201 7 
 
Gambar 1. 2. 
Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk Kota Madiun 
Tahun 20 12 – 2016 
 
Pada tahun 201 6, jumlah PMKS di Kota Madiun mencapai 1,06% atau 
2.235 orang dari total penduduk yakni 2 10.037 jiwa. Angka ini mengalami 
penurunan sebesar 0, 20% dibandingkan dengan PMKS di tahun 201 5 yang 
berjumlah 2. 630 orang. Dari jumlah PMKS yang ada pada tahun 201 6, 
sejumlah 2. 235 orang atau 100% telah mendapat penanganan dari 
pemerintah Kota Madiun. Penanganan PMKS di tahun 201 6 meliputi 
2012 2013 2014 2015 20161,191,12
1,0011,26
1,06PMKS (%)
- 9 - 
 
 - 9 - pembinaan, pengiriman ke panti rehabilita si sosial, dan pemulangan ke tempat 
asal/keluarga jika PMKS berasal dari hasil sidak di jalanan. Selain itu, 
persentase PMKS terhadap jumlah penduduk setiap Tahun memiliki tren 
penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat Kota 
Madiun yan g mengalami masalah kesejahteraan sosial menurun semenjak 
Tahun 20 12 yang lalu sampai Tahun 2014, tetapi pada Tahun 2015 
mengalami kenaikan sedikit dan Tahun 2016 mengalami penurunan kembali . 
Berkaitan dengan Tingkat Kemiskinan Kota Madiun mengalami tren 
yang sangat baik karena terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan 
program -program pembangunan yang berkaitan dengan penanggulan 
kemiskinan sudah berjalan dengan baik. 
 
 
 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 201 7 
Gambar 1.3 
Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan 2016 
 
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 
Indikator -indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga 
diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan 
nasional, jumlah event/ kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, 
dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam event 
Regional dan Nasional Tahun 201 6 meningkat dibandingkan Tahun 201 5, yaitu 
7 (tujuh) prestasi di bidang olahraga sedangkan pada tahun 2015 prestasinya 
5 (lima) . Beberapa keikutsertaan dal am event regional maupun nasional 
diantaranya : Festival Pedalangan, Festival Karya Tari, Lomba Bina Kreatifitas 
SDLB dalam rangka HAN dan Pekan Seni Pelajar (Ada 8 (delapan) jenis lomba 9.200 
8.700 
8.480 8.550 9.050 5,35 
5,00 
4,86 4,89 5,16 
 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40
 8.000 8.200 8.400 8.600 8.800 9.000 9.200 9.400
2012 2013 2014 2015 2016
- 10 - 
 
 - 10 - Tingkat SD/MI, 6 (enam) jenis lomba tingkat SMP, dan 4 (empat) jenis lomba 
tingkat S LTA). 
Di sisi lain, dalam mewujud kan sasaran meningkatnya jumlah kegiatan 
budaya sebagai pendorong kegiatan pariwisata, Pemerintah Kota Madiun telah 
melaksanakan event seni budaya dalam Tahun 201 6 sebanyak 11 (sebelas) 
event. hal ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yang juga hanya 11 
(sebelas) event, diantaranya: Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Madiun, 
Grebeg Maulud Nabi Muhammad SAW, Geguritan Pitutur Budi Pekerti bagi 
guru SD dan SMP, Pembinaan Seniman, Pentas Seni Secara Periodik, Lomba 
Keroncong dan campursari Tingkat Kota , Pentas Dalang Kecil, dan Pagelaran 
Wayang Kulit. Indikator ini menunjukkan jumlah even seni dan budaya yang 
diselenggarakan oleh pemerintah secara tahunan. Semakin banyak even 
wisata, seni dan budaya mengindikasikan semakin meningkatnya kehidupan 
seni budaya dan pariwisata di Kota Madiun, sekaligus menunjukkan 
kemampuan penyediaan kesempatan berkreatifitas di urusan seni budaya. 
Sementara itu, pembinaan generasi muda di Kota Madiun pada Tahun 
Anggaran 201 6 telah dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan. Perkem bangan 
prestasi olahraga pelajar pada Tahun 201 6 di tingkat Nasional dan Provinsi 
Jawa Timur ada 7, sedangkan prestasi olahraga pelajar untuk tingkat Nasional 
dan Provinsi Jawa Timur tahun 201 5 Kota Madiun memperoleh sejumlah 5 
medali yang diantaranya beru pa medali emas , perak dan perunggu . 
 
1.4.3 Aspek Daya Saing Daerah 
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam 
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan 
dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang 
berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari 
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim 
berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah 
adalah sebagai berikut. 
 
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 
Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator 
ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB 
maupun ADHK). 
- 11 - 
 
 - 11 - 
 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 201 7 
Gambar 1. 4. 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun 
Tahun 201 2 s/d 201 6 (%) 
 
 
Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menur ut lapangan usaha pada 
Tahun 201 2 s/d 201 6 Kota Madiun adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 1. 6. 
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) 
Tahun 2012 s/d 2016 
 
No Uraian TAHUN 
2012 2013 2014 2015 2016 *) 
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2,93 0,7 0,98 1,58 1,31 
2 Pertambangan dan Penggalian 1,99 3,69 1,69 1,98 1,91 
3 Industri Pengolahan 5,3 7,57 7,78 6,49 7,21 
4 
Pengadaan Listrik dan Gas 8,97 4,13 3,15 3,28 3,86 
5 Pengadaan Air dan Pengolahan 
Sampah, Limbah & Daur Ulang 4,08 4,68 2,15 2,58 3,82 
6 Konstruksi 6,59 7,69 4,98 5,48 4,44 
7 Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi dan Persewaan Mobil dan 
Motor 7,84 7,91 5,46 4,48 5,11 
8 Transportasi dan Pergudangan 6,05 7,18 8,45 6,78 7,13 
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 6,63 7,77 7,28 7,28 7,30 
10 Informasi dan Komuniasi 9,11 9,45 8,13 8,13 6,64 
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 9,15 11,61 7,81 7,52 7,11 
12 Real Estate 6,95 7,28 6,76 6,76 5,64 
13 Jasa Perusahaan 5,43 7,48 8,41 8,41 5,94 
14 Administrasi Pemerintahaan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 1,38 1 0,78 3,88 3,05 
15 Jasa Pendidikan 6,01 6,08 7,71 6,30 5,14 6,837,68
6,626,15 5,9
2012 2013 2014 2015 2016*)KOTA MADIUN
- 12 - 
 
 - 12 - No Uraian TAHUN 
2012 2013 2014 2015 2016 *) 
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,48 6,5 7,87 9,35 5,85 
17 Jasa Lainnya 3,21 4,25 5,35 4,28 4,17 
PDRB 6,83 7,68 6,62 6,15 5,90 
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 201 7 
 *) Angka Sementara 
 
 PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 201 2 s/d 201 6 Kota 
Madiun adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 1. 7. 
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 s/d 2016 
(Milyar Rupiah) 
 
No Uraian TAHUN 
2012 2013 2014 2015 2016* ) 
1 Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 82,0 86,5 92,2 98,0 102,3 
2 Pertambangan dan 
Penggalian 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 
3 Industri Pengolahan 1.252,0 1.369,7 1.490,9 1.636,8 1.807,9 
4 Pengadaan Listrik dan Gas 5,4 6,0 6,9 7,8 8,4 
5 Pengadaan Air dan 
Pengolahan Sampah, 
Limbah & Daur Ulang 18,0 19,9 21,1 22,6 24,5 
6 Konstruksi 516,3 568,7 612,5 664,1 718,1 
7 Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi dan 
Persewaan Mobil dan 
Motor 1.839,1 2.094,7 2.296,1 2.530,0 2.792,0 
8 Transportasi dan 
Pergudangan 211,5 242,2 280,8 321,2 360,1 
9 Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 346,6 379,6 415,4 464,8 523,6 
10 Informasi dan Komuniasi 1.060,7 1.165,2 1.264,9 1.394,0 1.524,6 
11 Jasa Keuangan dan 
Asuransi 708,4 827,9 942,4 1.056,6 1.177,7 
12 Real Estate 193,4 217,1 237,3 274,0 298,8 
13 Jasa Perusahaan 51,1 56,2 61,8 69,3 75,7 
14 Administrasi 
Pemerintahaan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 288,1 298,0 306,2 329,4 350,2 
15 Jasa Pendidikan 576,3 643,8 725,3 803,0 863,0 
16 Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 90,9 101,1 114,2 131,1 142,0 
17 Jasa Lainnya 291,9 311,5 343,9 386,7 413,6 
PDRB 7.533,6 8.390,4 9.214,1 10.192,1 11.185,1 
 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 201 7 
*) Angka Sementara 
 PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 201 2 s/d 201 6 Kota 
Madiun adalah sebagai berikut : 
- 13 - 
 
 - 13 - Tabel 1. 8. 
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 s/d 2016 
(Milyar Rupiah) 
 
 
 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 201 7 
 *) Angka Sementara 
 
Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut 
Lapangan Usaha adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 1. 9. 
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 
s/d 2016 (%) 
 
No Uraian TAHUN 
2012 2013 2014 2015 2016* ) 
1 Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 1,05 0,98 0,93 0,89 0,86 
2 Pertambangan dan 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 No Uraian TAHUN 
2012 2013 2014 2015 2016* ) 
1 Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 73,0 73,5 74,2 75,4 76,4 
2 Pertambangan dan 
Penggalian 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 
3 Industri Pengolahan 1.174,3 1.262,6 1.360,3 1.448,9 1.553,4 
4 Pengadaan Listrik dan 
Gas 5,7 6,3 6,8 7,0 7,3 
5 Pengadaan Air dan 
Pengolahan Sampah, 
Limbah & Daur Ulang 16,8 17,5 17,9 18,4 19,1 
6 Konstruksi 459,9 495,3 520,0 548,5 572,8 
7 Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi dan 
Persewaan Mobil dan 
Motor 1.665,4 1.796,7 1.894,9 1.979,8 2.080,9 
8 Transportasi dan 
Pergudangan 195,6 209,6 227,4 242,8 260,1 
9 Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 328,8 354,3 380,1 407,8 437,6 
10 Informasi dan Komuniasi 1.041,2 1.139,6 1.232,3 1.332,6 1.421,0 
11 Jasa Keuangan dan 
Asuransi 603,5 673,6 726,2 780,7 836,3 
12 Real Estate 178,0 191,0 203,9 217,7 230,0 
13 Jasa Perusahaan 48,6 52,3 56,7 61,5 65,1 
14 Administrasi 
Pemerintahaan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 266,1 268,8 270,9 281,4 290,0 
15 Jasa Pendidikan 513,4 544,6 586,6 623,5 655,6 
16 Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 85,8 91,4 98,6 107,8 114,1 
17 Jasa Lainnya 279,6 291,5 306,6 319,7 333,0 
PDRB 6.937,7 7.470,7 7.965,3 8.455,4 8.954,7 
- 14 - 
 
 - 14 - No Uraian TAHUN 
2012 2013 2014 2015 2016* ) 
Penggalian 
3 Industri Pengolahan 16,93 16,90 17,08 17,14 17,42 
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 
5 Pengadaan Air dan 
Pengolahan Sampah, Limbah 
& Daur Ulang 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 
6 Konstruksi 6,63 6,63 6,53 6,49 6,42 
7 Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi dan 
Persewaan Mobil dan Sepeda 
Motor 24,01 24,05 23,79 23,41 23,34 
8 Transportasi dan 
Pergudangan 2,82 2,81 2,85 2,87 2,92 
9 Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 4,74 4,74 4,77 4,82 4,91 
10 Informasi dan Komuniasi 15,01 15,25 15,47 15,76 15,94 
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 8,70 9,02 9,12 9,23 9,38 
12 Real Estate 2,57 2,56 2,56 2,57 2,58 
13 Jasa Perusahaan 0,70 0,70 0,71 0,73 0,73 
14 Administrasi Pemerintahaan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 3,84 3,60 3,40 3,33 3,25 
15 Jasa Pendidikan 7,40 7,29 7,36 7,37 7,35 
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 1,24 1,22 1,24 1,27 1,28 
17 Jasa Lainnya 4,03 3,90 3,85 3,78 3,74 
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 201 7 
 *) Angka Sementara 
 
PDRB perkapita menurut lapangan usaha sebagai berikut : 
 
Tabel 1. 10. 
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2012 s/d 2016 
 
No Uraian TAHUN 
2012 2013 2014 2015 2016 *) 
1 Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 0,48 0,50 0,53 0.56 
2 Pertambangan dan 
Penggalian 0,01 0,01 0,01 0,01 
3 Industri Pengolahan 7,17 7,76 8,44 935 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,03 0.04 5 Pengadaan Air dan 
Pengolahan Sampah, Limbah 
& Daur Ulang 0,10 0,11 0,12 0,13 
6 Konstruksi 3,00 3,27 3,51 3.79 7 Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi dan 
Persewaan Mobil dan Sepeda 
Motor 10,67 12,03 13,17 14,46 
8 Transportasi dan 
Pergudangan 0,00 0,00 0,00 1,84 
- 15 - 
 
 - 15 - No Uraian TAHUN 
2012 2013 2014 2015 2016 *) 
9 Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 1,23 1,39 1,61 2,66 
10 Informasi dan Komuniasi 2,01 2,18 2,38 7,97 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 6,15 6,69 7,25 6,04 12 Real Estate 4,11 4,75 5,40 1,57 13 Jasa Perusahaan 1,12 1,25 1,36 0,40 14 Administrasi Pemerintahaan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 0,30 0,32 0,35 1,88 
15 Jasa Pendidikan 1,67 1,71 1,76 4,59 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 3,34 3,70 4,16 0,75 
17 Jasa Lainnya 0,53 0,58 0,65 2,21 PDRB 43,71 48,19 52,84 58,24 
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 201 7 
 *) data belum tersedia 
 
Tingkat inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut. 
 
 
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 201 7 
 *) Angka Sementara 
 
Gambar 1. 5. 
Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2012 s/d 2016 (%) 
 
 
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 
Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya 
dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di 
Kota Madiun terdiri dari jalan negara dan jalan kota. 4,695,62 5,67
4,3
3,07
2012 2013 2014 2015 2016*)Inflasi
- 16 - 
 
 - 16 - 
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, Tahun 2017 
 
Gambar 1. 6. 
Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun 
 
 
c. Fokus Iklim Berinvestasi 
Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya 
saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka 
penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk 
meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdaga ngan 
dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor 
keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan 
urusan penanaman modal (investasi) di Kota Madiun saat ini masih berada 
dalam Dinas Penanaman Modal, PTSP dan KUMK, sementara pada Tahun 
sebelumnya (2016) berada di sub bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah 
Kota Madiun. Besarnya investasi pada Tahun 2016 mengalami penurunan 
yang sangat siknifikan dibanding den gan Tahun 2015, ini terjadi pada 
Tahun 2015 adanya perpanjangan izin dari PT. INKA, PT. IMS dan PT. 
Wilindo(lima tahun sekali) memberi kontribusi yang besar pada nilai 
investasi. 
2012 2013 2014 2015 2016324,71353,975 358,552373,667389,657
65,73849,876 47,962 43,872
25,85212,8793,83 1,61,6 6,150 0 0 0 0403,327 407,681 408,114419,139 421,659 Kondisi Baik
(Km)
Kondisi Sedang
(Km)
Kondisi Rusak
Ringan (Km)
Kondisi Rusak
Berat (Km)
Total Panjang
Jalan (Km)
- 17 - 
 
 - 17 - 
 Sumber : Dinas Penenaman Modal, KUMKM dan PTSP , Tahun 2017 
Gambar 1. 7. 
Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 20 12 – 2016 
 
d. Fokus Sumber Daya Manusia 
Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat 
pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
 
 
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 201 7 
 *) Angka Sementara 
 
Gambar 1. 8. 
Tren Tingkat pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 201 2 – 2016 
 
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan 
semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat 
Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia 
di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah 
dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di 
masa mendatang. 
2012 2013 2014 2015 2016
77,04
 61,91
496,14
1.537,88
347,35Investasi (Milyar)
2012 2013 2014 2015 2016*)6,71 6,666,93
5,1 5,12TPT
- 18 - 
 
 - 18 - Tabel 1. 11. 
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 20 12 s/d 2016 
 
Indeks Tahun 
2012 Tahun 
2013 Tahun 
2014 Tahun 
2015 Tahun 
2016* ) 
IPM 77,21 78,41 78,81 79,48 80,01 
Indeks Kesehatan 081 0,81 0,81 0,81 0,81 
Angka Harapan Hidup 72,33 72,38 72,41 72,41 72,44 
Indeks Pendidikan 0,70 0,73 0,74 0,76 0,76 
Angka Harapan Lama 
Sekolah 12,56 13,33 13,64 14,06 14,19 
Angka Rata -rata Lama 
Sekolah 10,68 10,86 10,90 11,08 11,09 
Indeks PPP 0,81 0,82 0,82 0,82 0,83 
Daya Beli (000 Rp) 14.317 14.604 14.643 14.723 15,300 
 
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 201 7 
 *) Angka Sementara 
 
IPM Kota Madiun pada Tahun 2016 mencapai 80,01 atau naik 
sebesar 0,53 poin dibanding Tahun 20 15 yang mencapai 79,48. Secara 
umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan 
pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke 
arah yang lebih baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 19 - 
 
 - 19 - BAB II 
EVALUASI HASIL RKPD 
 
 
Sebagaimana dituangkan dalam bab sebelumnya bahwa sebagai upaya 
untuk melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan yang terjadi maka dalam 
dokumen perencanaan penganggaran dimungkinkan untuk dilakukannya 
perubahan. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentan g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
tahun 2011, bahwa Kepala Daerah diberikan ke wenangan untuk memformulasikan 
hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD kedalam Rancangan 
Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS) Perubahan APBD untuk menjaga konsistensi maka RKPD juga perlu 
dilakukan perubahan . Perub ahan ini dimaksudkan agar tercapai integrasi program 
dan kegiatan mulai RKPD, KUA dan PPAS serta APBD, berdasarkan perubahan 
asumsi -asumsi seperti pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan 
daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan p embiayaan yang semula 
ditetapkan dalam RKPD . 
 Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan 
kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah menuntut daerah untuk lebih 
dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan lebih ef ektif 
dan efisien. Perubahan RKPD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk 
mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Untuk menyikapi 
hal tersebut maka diperlukan perubahan -perubahan asumsi -asumsi RKPD Kota 
Madiun Tahun 201 7 didasarkan pada beberapa perkembangan kondisi nasional, 
regional maupun kondisi daerah. Perkembangan tersebut disebabkan antara lain 
adanya perubahan pertumbuhan ekonomi nasional y ang diperkirakan sebesar 
5,2%, yang berarti mengalami perubahan dari APBN 20 17 yang ditetapkan 
sebesar 5,1%, juga mendasarkan adanya asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota 
Madiun Tahun 201 7 yang diproyeksikan sebesar 6,16 %, pertumbuhan ekonomi 
Kota Madiun diproyeksikan sedikit menurun menjadi 6,15 % yang diharapkan akan 
mampu di capai melalui peningkatan investasi dan adanya ke serasian pengelolaan 
APBD. Penurunan targ et disebabkan karena realisasi pertumbuhan 2016 hanya 
5,90 % dari target sebesar 6,11 % , dan beberapa faktor ekonomi yang lain seperti 
adanya kenaikan tarif dasar listrik dan BBM, maka Pemerintah Kota Madiun 
berpikiran realistis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6, 15 % 
dan berharap bisa tercapai. 
- 20 - 
 
 - 20 - Selain itu Perubahan RKPD Tahun 201 7 didasarkan pada upaya sinkronisasi 
program dan kegiatan , antara program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan 
dalam RKPD Tahun 201 7 dengan program dan sasaran baik di tingkat nasional 
maupun provinsi , dimana pada Tahun 201 7 masih diupayakan optimal isasi 
pencap