Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 18 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 18 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bers ih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) ; 
 
1 
 
2 
 
 
 
3. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2004 Nomo r 188, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 45 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073); 
4. Undang -Undang Nomor 25 Tahu n 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038) ; 
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No mor 
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
11. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Re publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuwa ngi Tahun 2011 Nomor 2/C) sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daer ah 
Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 201 5 Nomor 5). 
 
 
 
3 
 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 
Dan 
BUPATI BANYUWANGI 
 
MEMUTU SKAN : 
 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTAN G PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 
TAHU N 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 
 
Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabu paten 
Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Lembaran Daerah Kabup aten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 
2/C) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 201 5 Nomor 5) 
diubah sebagai berikut: 
1. ketentuan Pasal 5 ayat (1) hu ruf a diubah , sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut :