Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, pada BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 3 menjelaskan:

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari: 
Sekretariat membawahi ; 
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3. Sub Bagian Keuangan. 
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidi kan Masyarakat 
(Dikmas) membawahi : 
1. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas; 
2. Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas; 
3. Seksi Peserta Didik, Kelembagaan PAUD dan Dikmas. 
Bidang Pendidikan Dasar membawahi : 
1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 
2. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar 
3. Seksi Kesiswaan, Kesenian, dan kelembagaan Pendidik an Dasar 
Bidang Perguruan Agama membawahi : 
1. Seksi Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ), Roudhotul At hfal (RA), 
Bustanul Athfal (BA) dan Tarbiyatul Athfal (TA) 
2. Seksi Madrasah Ibtida’iyah (MI) dan Madrasah Tsanawi yah (MTs) 
3. Seksi Madrasah Diniyah (MADIN) dan Pondok Pesantren (PONTREN) 
Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi : 
1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pengawas S ekolah 
Taman Kanak-kanak dan Penilik; 
2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (S D) dan 
Pengawas Sekolah SD ; 
3. Seksi Tenaga Kependidikan Dinas, Guru dan Tenaga K ependidikan 
SMP dan Pengawas Sekolah SMP ; 
UPTD, terdiri atas : 
1. UPTD Pendidikan Kecamatan; dan 
2. UPTD Pendidikan SMP Negeri yang selanjutnya dising kat UPTD 
SMPN; dan 
Kelompok Jabatan Fungsional; 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 
Masing -masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bera da dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh kepala Sub Bagian y ang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Masing- masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
Masing-masing UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
Masing-mas ing UPTD SMPN dipimpin oleh pejabat fungsional deng an tugas 
tambahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
Masing-masing Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab ke pada Kepala UPTD. 
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida k terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.