Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 6 Tahun 2009?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 6 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah . 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah . 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku. 
8. Pelayanan Peri zinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan suatu perizin an dan non perizinan yang 
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan 
dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari 
tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang 
dilakukan dalam suatu tempat. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah. 
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau m odal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 
milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, 
persekutuan, perkumpulan, fir ma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 
tetap serta bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif, dan bentuk usaha lainnya . 
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 
13. Jasa adalah kegia tan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut peraturan perundang -undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembay aran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah. 
17. Surat Penda ftaran Objek Retribusi Daerah, yang 
selanjutn ya disingkat SP dORD adalah surat yang 
digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek 
retribusi sebagai dasar penghi tungan pembayaran retribusi 
yang terutang menurut peraturan perundang -undangan 
yang berlaku. 
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 
yang telah dilakukan dengan menggunakan form ulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pok ok retribusi yang 
terutang. 
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari 
retribus i yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 
22. Pemeriksaan adalah serangkaia n kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaks anakan ketentuan peraturan 
perundang -undangan retribusi daerah. 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tin dak pidana di bidang retribusi daerah 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.