Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, khususnya BAB VI - PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADK DAN PENGATURAN BESARAN, Pasal 7, memuat:

(1) Pencairan ADK dapat dilakukan apabila semua persyaratan 
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terpenuhi. 
(2) Pencairan ADK Tahap II (terakhir) dapat dilakukan apabila realisasi 
fisik dana ADK tahap I telah tercapai serta Laporan Realisasi 
Penggunaan Dana ADK Tahap I sudah disampaikan dengan tetap 
melengkapi persyaratan admi nistrasi sebagaimana dimaksud dalam