Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Substansi KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, khususnya BAB I - PENDAHULUAN, Pasal 11, memuat:

, Pasal 12, dan Pasal 30 
Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata 
Tertib Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia;
- 164 - 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
IV/MPR/1999 tentang Garis-garis 
Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 
2004;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
I/MPR/2000 tentang Perubahan 
Pertama Atas Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor II/MPR/1999 
tentang Peraturan Tata Tertib Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia;
Memperhatikan: 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
I/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tanggal 
7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
 2. Permusyawaratan dalam sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tanggal 
7 sampai 18 Agustus 2000 yang 
membahas Rancangan Ketetapan 
- 165 -Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia tentang 
Pemisahan Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, yang telah 
dipersiapkan oleh Badan Pekerja 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 
Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PE -
MUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA TEN -
TANG PEMISAHAN TENTARA 
NASIONAL INDONESIA DAN 
KEPOLISIAN NEGARA RE -
PUBLIK INDONESIA
- 166 -Pasal 1
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai 
dengan peran dan fungsi masing-masing.