Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor rnor Tahun 2016?
Substansi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor rnor Tahun 2016 tentang , khususnya , Pasal 7, memuat:

(1) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang me lak k 
dengan cara pembakaran wajib melaksanakan tata an pembuk aan lahan 
pembakaran terbatas dan terkendali. cara dan teknik . 
(2) Tata cara dan tekri ik pembakara n terbatas d t k 
dimaksud pada ayat ( 1), antara lain: an er endali sebagaimana 
a. Mengharuskan bimas (daun/r anting) tidak men . . 
lahan, yaitu dengan cara me::neb ang pohon dib, .. umpu~ di bagian tepi 
dalarn lokasi lahan; 1 agian tepi rebah ke bagi an 
b. Membu at sekat bakar kcliling dcngan lcb 
bahaya kebakar an dengan lebar 1 sarn . den yang cukup dan arnan dari pai engan 4 meter· 
c. Menyediakan sara na dan prasara na peralatan pe d , . 
. ma am api yang meJuas· d. Membentahukan pem ilik lahan yan be b • 
pemb akaran ; g r atasan sebc lum meJakuknn Lurah/Kepala Desa wajib menyampaikan/m eneruskan surat pernbe itah b · di k n uan se agairnaria rrna sud pada ayat (1) dari ayat (4) kepada Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah melalui carnat sete mpat de fi ka · 1 · b · h , ngan orm at re pitu asi pem enta uan pembuk aan lahan sebagaiman t d Lam · 11 . · a ercantum alarn piran Perauran Bup ati ini . · (6) a. bukan untuk ditanami jenis varietas lokal ; 
b. melebihi 2 (dua) hektar per kepala keluarga ; 
b. pada kond isi curah hujan dibawah normal , kemarau panjang , dan/ atau 
iklim kering ; 
c. Bupati menetapkan status "tanggap darurat" berdas arkan lndeks 
'--' Kebakaran dan/ atau Indeks Stand ar Pencemaran Udara (ISPU) sampai 
tingkat kebakaran dan/ atau keadaan darurat pencemaran udara 
dinyatakan berhenti. 
(3) Lurah/Kepala Desa wajib melarang pembukaan lahan dengan cara 
pembakaran terbatas dan terkendali bila dalam hari yang sama secara 
kumulatif jumlah areal lahan yang dibakar dalam 1 desa lebih dari 1 O Ha. 
(4) Lurah/Kepala Desa wajib mengatur penjad walan pembukaan lahan dengan 
cara pembakaran yang terkendali untuk menghindari akumulasi pembakaran 
lahan lebih dari 10 hektar . 
(5) Pada saat menerim a surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(~), Lurah/K epala Desa harus memp erhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c. (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan 
lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali, harus terlebih .dah~1: 
memberitahukan secara tertulis kepada lurah/kepala desa dengan disetujui 
oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung minimal 7 hari sebelum 
pembakaran dengan format surat pember itahuan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
(2) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak diperbolehkan apabila: Pasal 6 BAGIAN KEDUA 
PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI 
BABV 
TANGGUNG JAWAB