Apa substansi hukum dari Pasal 6 Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Nomor 12 Tahun 1999?
Materi muatan Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, khususnya , Pasal 6, adalah:

(3) Ringkasan persyaratan perizinan WIUP dan IUP sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IX Peraturan ini. (2) IUP diberikan melalui tahapan 
a. pemberian WIUP; 
b. pemberian IUP. ( 1) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten 
Lampung Timur diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 
Bupati. Pasal 5 Bagi.an Kedua 
KewaJi ban dan Tahap an (6) Tata cara mendapatkan WIUP /IUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
III Peraturan ini. (5) Tata Cara untuk mendapatkan WIUP dengan lelang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4)WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan 
dengan cara lelang. (3) WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan 
dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati . (2) WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan 
perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati. (l)WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan 
perseorangan dengan cara lelang. Pasal 4 Bagian Kesatu 
Tata cara Perolehan Wilayah Izin Usaha Pertamb angan (WIUP) BAB III 
PROSEDUR PERIZINAN 
B. Telmis 
a. memiliki keahlian , pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial 
untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan atau operasi produksi, 
minimum 3 (tiga) tahun; 
b. memiliki sumber daya manusia , modal, peralatan , dan fasilitas lain 
yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi dan atau pertambangan 
mineral dan batubara, dinyatakan dan dibuk tikan dengan 
penyampaian data sumberdaya manus ia yang akan menangani 
kegiatan operas i tambang; 
c. menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk 1 (satu) 
tahun atau 3 [tiga] tahun eksplorasi. (1) Syarat-syarat mengikuti lelang untuk mendapatkan WIUP adalah: 
A. Administrasi 
a. mengisi formulir prakualifikasi yang sudah disiapkan oleh panitia 
lelang; 
b. menyampaikan profil badan usaha/koperasi/pe ngalaman 
perorangan; 
c. menyampaikan akte pendirian badan usaha/koperasi telah 
disahkan oleh pejabat berwenang, atau KTP untuk peminat 
perorangan; 
d. telah memiliki NPWP; 
e. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ atau direk si yang 
bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam 
menjalani sanksi pidana yang disampaikan dalam bentuk pakta 
integritas; 
f. tidak masuk dalam daftar perusahaan yang bermasalah; 
g. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; 
h. pemohon harus datang sendiri dalam pengurusan WIUP , IUP 
Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi; Bagian Kesatu 
Syara t WIUP 
Pasa18 BAB IV 
SYARA TIZIN (3) Bentuk perizinan sebagaimana tercantum dalam La.mpiran N Peratu ran ini. (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat 
melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
. (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas : 
a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum , eksplorasi dan 
studi kelayakan; 
b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstru ksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian , serta pengangkutan dan penjualan. Paaal 7 Bagian Keempat 
Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan) 
(4) Hubungan instansi pemproses izin dan bagan alur proses izin WIUP 
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini. (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan 
lengkap, selanjutnya SKPD yang khusus menangani perizinan mengirimkan 
dokumen permohonan kepada instansi pemberi pertimbangan untuk 
mendapatkan rekomendasi sebagai berikut : 
a. rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 
Kabupaten Lampung Timur; 
b. UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur; 
c. rekomendasi penanaman modal dari SKPD yang menangani penanaman 
modal. 
d. Rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi (2) Untuk memperoleh WIUP, pemohon mengajukan surat permohonan 
bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang khusus 
menangani perizinan dengan persyaratan yang dilengkapi oleh pemohon 
sebagai berikut : 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; 
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
c. daftar tanah lengkap dengan Peta, luasnya dan koordinat geografis 
lintang dan bujur koordinat Rencana WIUP ; 
d. surat perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP; 
e. surat keterangan domisili; 
f. profil Koperasi/badan usaha/perseorangan yang memuat: 
1. akte pendirian perusahaan/badan usaha/koperasi yang bergerak di 
usaha pertambangan; 
2. susunan pengurus untuk koperasi, susunan direksi dan daftar 
pemegang saham untuk badan usaha; 
3. neraca perusahaan; 
4. daftar peralatan yang dimiliki . D. Finanaial 
a. menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit 
akuntan publik , atau SPf tahun terakhir untuk perorangan; 
b. telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan 
dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian 
Surat Pajak Tahunan (SPf) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, 
dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; 
c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang 
tunai di bank pernerintah, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai 
kompensasi data atau 10% (sepuluh persen) dari total biaya 
pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; 
d. melakukan penawaran biaya kompensasi data, yang disampaikan 
dalam dokumen penawaran harga; 
e. pernyataan bersedia membayar biaya kompensasi data yang 
jumlahnya seperti yang diajukan/dinyatakan oleh peserta dalam 
dokumen penawaran, dalam waktu 5 ( lima) hari kerja setelah 
pengumuman pemenang lelang WIUP. C. Lingkungan 
pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup 
(1) Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon me ngajukan surat 
permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati me lalui KPPf yang 
menangani perizinan dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. akte pendirian badan usaha/koperasi/perusahaan, fotokopi Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 
surat keterangan domisili; 
b. menunjukkan Surat Keputusan IUP Eksp lorasi, Asli 
c. peta wilayah sesuai kaidah SIG nasional; 
d. lapo ran lengkap eksplorasi; 
e. laporan studi kelayakan; 
f. surat-surat tanah disahkan oleh pejabat berwenang; 
g. rekomendasi Camat (Asli); Pasal 10 Bagian Ketiga 
Syarat WP Operaa i Produksi (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dinyatakan 
lengkap , selanjutnya SK.PD yang khusus menangani periz inan mengirimkan 
dokumen permohonan kepada Dinas Pertambangan dan Energi untuk 
mendapatkan rekomendasi. ( 1) Untuk memperoleh IUP Eksp lorasi , pemohon mengajukan surat 
permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati me lalui SK.PD yang 
khusus membidangi perizinan selambat -lambatnya 5 (lima) hari kerja 
setelah diterimanya penetapan WIUP dengan melamp irkan persyaratan 
sebagai berikut : 
a. akte pendirian badan usaha/koperasi/perusahaan, fotokop i Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) , fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 
surat keterangan domisili; 
b. Menunjukkan Surat Keputusan WIUP, Asli; 
c. peta WIUP dan daftar koordinat geografis yang telah disahkan; 
d. Daftar Riwayat Hidup dan surat pemyataan tenaga ahli 
pertambangan/geologi dengan pengalaman minimal 3 tahun (dilengkapi 
KTP); 
e. bukti penempatan jaminan kesungguhan (hanya bagi pemo hon IUP 
Eksploras i mineral bukan logam dan batuan); 
f. pemyataan mematuhi ketentuan perundang-un dangan di bidang 
pengelo laan dan perlindungan lingkungan hidup (bermaterai Rp.6000); 
g. pemyataan izin lingkungan tidak berkeberatan dari warga yang 
bersebelahan dengan lokasi tambang disetujui seku rang-kurangnya 30 
orang dan disetujui oleh Kepala Desa/ Pamong Desa; 
h. surat pemyataan kesanggupan memperbaiki jalan; 
r, surat pemyataan kesanggupan merencanakan reklamas i setelah proses 
eksplorasi selesai (bagi pemohon IUP Eksp lorasi mineral bukan logam 
dan batuan); 
J. menyampaikan dokumen UKL/UPL atau AMDAL; 
k. menyampaikan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang; 
1. sura t pemyataan kesanggupan lainnya bilamana dianggap perlu; 
m. seluruh surat pemyataan kesanggupan harus dibuat bermaterai Rp. 
6.000,00. Pasal 9 Bagian Kedua 
Syarat IUP Ekaplorasi 
(1) Untuk memperpanjang IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan surat 
permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang 
khusus membidangi perizinan dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. akte pendirian perusahaan/koperasi/badan usaha yang disahkan 
pejabat yang berwenang; 
b. laporan keuangan yang telah disahkan; 
c. fotokopi KTP (perseorangan); 
d. fotokopi NPWP; 
e. menunjukkan Surat Keputusan IUP Operasi Produksi yang telah habis 
masa berlakunya, Asli 
f. reklamasi dan rehabilitasi lingkungan telah disetujui; 
g. bukti pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
h. laporan produksi 1 tahun terakhir; 
1. surat keterangan domisili bagi pimpinan perusahaan; 
J. surat-surat tanah disahkan oleh pejabat berwenang; 
k. rekomendasi Camat; 
1. memiliki base camp alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau 
dengan pos; 
m. peta wilayah sesuai kaidah SIG nasional & batas koordinat geografis 
lintang dan bujur; Pasal 11 Bagian Keempat 
Syarat Perpanjangan WP Operasi Produksi (3) Bagan alur proses IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
lengkap, selanjutnya SKPD yang khusus menangani perizinan mengirimkan 
dokumen permohonan kepada instansi pemberi pertimbangan untuk 
mendapatkan rekomendasi sebagai berikut : 
a. rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi; 
b. rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. h. memiliki base camp alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau 
dengan pos; 
1. menunjukkan bukti setor jaminan reklamasi pada bank pemerintah 
yang ditunjuk; 
J· pemyataan izin lingkungan tidak berkeberatan dari warga yang 
bersebelahan dengan lokasi tambang disetujui sek.urang-kurangnya 30 
orang dan disetujui oleh Kepala Desa/ Pamong Desa; 
k. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB); 
1. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL); 
m. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 
operasi produksi; 
n. tersedianya tenaga ahli pertambangan/ geologi, minimal pengalaman 
3 tahun; 
o. laporan keuangan tahun terakhir; 
p. Pemyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (bermaterai Rp. 
6.000,-); 
q. surat pemyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi; 
r. surat pemyataan kesanggupan memasang tanda/ patok batas lahan ; 
s. persetujuan dokumen lingkungan hidup UKL-UPL atau Amdal. 
(2) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk pertambangan batubara: 
a. Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling 
sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh 
ribu) hektar; 
b. Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas 
paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar. (1) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk pertambangan mineral 
logam: 
a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas 
paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak ioo.ooo 
(seratus ribu) hektar; 
b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan 
luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar. Pasal 12 Bagian Kesatu 
Kete ntuan WIUP BABV 
KETENTUAN IZl?f (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
lengkap, selanjutnya SKPD yang khusus menangani perizinan mengirimkan 
dokumen permohonan kepada instansi pemberi pertimbangan untuk 
mendapatkan rekomendasi sebagai berikut : 
a. rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi; 
b. rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. n. laporan lengkap eksplorasi; 
o. laporan studi kelayakan; 
p. dok:umen UPL-UKL atau AMDAL yg telah disetujui oleh pejabat 
berwenang ; 
q. rencana reklamasi dan pascatambang; 
r. bukti penyetoran jaminan reklamasi ke Bank Pemerintah atau Bank 
Pemerintah Daerah yang ditunjuk; 
s. rencana kerja dan anggaran biaya pengoperasian penambangan; 
t. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL); 
u. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang di lokasi; 
v. pernyataan tersedia tenaga ahli pertambangan / geologi m inimal 
pengalaman 3 tahun; 
w. laporan akhir kegiatan operasi produksi; 
x. rencana kerja masa perpanjangan ; 
y. peta WIUP Operasi Produksi masa perpanjangan. 
z. pernyataan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan dan perlindungan lingk:ungan hidup (bermaterai 
Rp.6000,-); 
aa. pernyataan izin lingkungan tidak berkeberatan dari warga yang 
bersebelahan dengan lokasi tambang disetujui sekurang-kurangnya 30 
orang dan disetujui oleh Kepala Desa/Pamong Desa; 
bb. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; 
cc. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; 
dd. neraca sumber daya dan cadangan. 
(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mine ral bukan logam dan batuan, 
jika telah habis masa berlakunya Tidak dapat diperpanjang kemba li 
(gugur/ batal aspek lega lnya IUP Eksp lorasi tersebut) . (3) Jamina n kesungguhan sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas: 
a. jaminan kesungguhan untuk pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun 
eksp lorasi mineral bukan logam dan batuan; dan 
b. jaminan kesungguhan untuk pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) tahun 
eksp lorasi minera l bukan logam jenis tertentu .. (2) Pemegang IUP Eksp lorasi minera l bukan logam dan batuan setelah 
mendapatkan peta WIUP berikut batas dan koordina t WIUP harus 
menyetorkan jaminan kesungguhan sebelum memohon IUP Eksplorasi . (1) IUP Eksplorasi untuk pertambanga n minera l bukan logam dan batuan 
dapat diberikan paling lama dalam jangka waktua .Itiga ) tahun. Pasal 13 Bagian Kedua 
Ketentuan IUP Eksploras i (7) Formulir permohorian Wilayah Izin Usaha Pertambangan minera l bukan 
logam dan batuan serta tanda terima bukti penerimaan permo honan 
wilayah Izin U saha Pertambangan minera l. bukan logam dan batuan 
sebagaimana tercan tum dalam Lamp iran V Peraturan ini. (6) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Luas Wilayah Izin 
Usaha Pertam bangan (WIUP) harus mempertim bangkan dan memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
a. mendapatkan pertimbangan khusus atas tanggu ng jawab berupa 
pernyataan Pakta Integritas yang merupakan pcrnyataan 
pertanggungjawaban dari instansi pemroses dengan pertimbangan 
optimal sumber daya mine ral di daerah, pertimbanga n kese luruhan 
luasan area tambang kurang dari yang ditentukan pada peraturan 
pertambangan yang berlaku, pertimb angan untuk kelangsungan 
indus tri eksisting yang membutuhkan area tambang; 
b. pertimbangan teknis dari instansi terkait sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. (5) Sesuai dengan kondisi dan potensi komoditi pertambangan di daerah , 
maka dapat dilakukan penyesuaian batasan luas WIU P kepada pemegang 
IUP di Kabupaten Lampung Timur. (4) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untu k komoditi batua n: 
a. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diber i WIUP dengan luas paling 
sedikit 0,5 (nol koma lima) hektar dan paling banyak 500 (lima ratus) 
hektar; 
b. Pemegang IUP Operasi Prod uksi batuan diberi WIUP dengan luas 
paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) hektar; (3) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi mineral bukan 
logam: 
a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan 
luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 1000 (seribu) 
hektar; 
b. Pemegang IUP Operasi Produksi minera l bukan logam diber i WIUP 
dengan luas pal ing banyak 250 (dua ratus lima puluh) hektar . 
b. sisanya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari juml ah nominal 
uang j aminan kcsungguhan dicairkan setelah menyamp aikan laporan 
akhir kegiatan eksplorasi dengan menya rnpaik an laporan kemajuan 
basil kegiatan eksplorasi yang disertai antar ~:. Iain peta geologi dan peta 
sebara n endap an deugan skala 1: 5.000 (satu banding dua ribu). (10) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguh an sebagimana 
dima ksud dalam ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah nominal uang j aminan 
kesun gguhan dicairkan pada tahun kesatu dengan menyampaikan 
laporan kemajuan basil kegiata n eksplorasi yang disertai antara lain 
peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:25.000 (satu 
bandin g dua puluh lima ribu); 
b. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah nom inal uang jaminan 
kesungguhan dicairkan pada tahun kedua dengan menyampaikan 
laporan kemajuan basil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain 
peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:10 .000 (satu 
banding dua puluh lima ribu ); dan · (6) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) ditempatkan 
pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah dalam bentuk 
deposito atau simpanan tabungan atas nama Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk yang membidangi keuangan qualita qua (q.q) pemoho n yang 
bersangkutan. 
(7) Jaminan kesungguha n sebagiman a dimak sud dalam ayat (4) dikem balikan 
sepe nuhn ya kepada pemohon sesuai jurnlah nom inal yang telah 
disetorkan beserta bunganya. 
(8) Jaminan kesungguhan beserta bunganya sebagaiman a dimaksud pada 
dikembalikan secara bertahap kepada badan usaha, koperasi, 
atau perseorangan pem egang IUP Eksplorasi .aesuai deng an pelaksanaan 
tahapan kegiatan di dalam IUP Eksplorasi 
(9) Pengembalian atau pencairan uang jami na-; -kesungguhan sebagaimana 
dimaksu d dala m ayat {3) huruf a dengan ketenr uan sebagai berikut: 
a. 50% (lima puluh per seratus] dari jumla h nominal uang jaminan 
kesungguhan dicairkan 6 [enarn] bulan ,..,.::telah kegiatan eksplorasi 
dimulai dengan menyam paik an lapora11- :~emajuan basi l kegiata n 
eksplorasi yang disertai antara lain pe ;a geclogi dan peta sebaran 
endapan dengan skala 1 :5.000 (satu banning Ema ribu); dan 
b. sisanya sebesar 50% (tiga puluh per seratue) dari jumlah nominal uang 
jaminan kesungguhan dicairkan setelah menyam paikan laporan akhir 
kegiatan ekspl orasi dengan menyampaikar, laporan kemajuan hasil 
kegiatan ekspl orasi yang disertai anta ra !3L'1 peta geologi dan peta 
sebaran endapan dengan skala ! : 2.000 (satuca nding dua ribu). (5) Uangjaminan kesungguh an sebagaimana dim aksud pada ayat (2) dihitung 
berdasark an: 
a. luas WIUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu dik alikan 
100.000 (sera tus ribu rupi ah) atau US $ 10 (sepuluh dolar Amerika 
Serikat) per hektare; 
b. luas WIUP Eksplorasi mineral bukan logam dikalikan Rp 
50.000( limapuluh ribu rupiah) atau US$ 5 (lima dolar Amerika Serikat) 
per hektare; 
c. luas WIUP Eksplorasi batuan dikalikan 20.000 (duapulu h ribu 
rupiah) atau US$ 2 (dua dolar Amerika Serika.t) per hektare. 
(5) Formulir pennohonan IUP Eksplorasi mineral bukan logam/batuan dan 
format Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Pertamb angan (IUP) 
Eksp lorasi mineral bukan logam/ batuan sebagaimana tercantum dalam 
Lamp iran VI Peraturan ini. (4) Permohonan IUP Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Biaya (RKAB) eksplorasi. (3) Dalam hal tanda bukti peny etoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 13 ayat (5) tidak dilampirkan , permohonan IUP Eksplorasi 
dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan perundang -undangan. ( 1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP 
Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib 
melaporkan kepada Bupati . 
(2) Pemegang IUP Eksplorasi sebe lum melakukan kegiatan eksp lorasi wajib 
melampirkan tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan pada 
permohonan IUP Eksplorasi Pual 16 ( 1) Bup ati sesuai kewenangann ya memberikan teguran secara tertul is kepada 
pemegang IUP Eksplorasi yang tidak menyampaikan laporan triwulanan 
atau tahunan kegiatan eksplorasi 
(2) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi tidak menyampaikan laporan kegiatan 
eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai 
kewenangannya dapat men cabut IUP Eksplorasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan . 
(3) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi tidak menyampaikan laporan kegiatan 
eksplorasi dan atau tidak merealisasikan pengeluaran biaya eksp lorasi 
sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), uangjaminan kesungguhan atau sisanya 
beserta bunganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) ayat (8), 
menjadi milik negara atau milik daerah . 
(4) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberlakukan bagi 
pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan pengentian seme ntara dari 
Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan . Paul 15 ( 1) Permo honan pengembalian a tau pencairan uang jaminan kesungguhan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (8) dan ayat (9) diajukan oleh 
pemegang IUP Eksplorasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya 
dengan mencantumkan nomor rekening bank pemegang IUP Eksp lorasi 
(2) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhn sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1) harus dikaitkan dengan penilaian terhadap laporan 
triwulanan atau tahunan kegiatan eksplorasi pemegang IUP Eksplorasi 
terhadap jumlah pembiayaan yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi 
dibandingkan dengan RKAB, selama kegiatan eksploras i, pemegang IUP 
Eksplorasi harus mengeluarkan biaya minimum. Paul 14 
(3) Jika melakukan pertambangan pada wilayah yang apabila secara teknis 
ekologi , sosial dan atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan 
tidak dimungkinkan untuk mengembalikan ekosistem seperti semu la atau 
pencemaran lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya, tidak 
diperkenankan mendapatkan IUP. (2) Jika pemohon sebelumnya telah memiliki IUP dan atau telah selesai 
melakukan kegiatan pertambangan, namun belum melaksanakan 
reklamasi, pascatambang serta belum membayar pajak sesuai volume 
produksi dan belum sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan 
dan atau belum melaksanakan kewajiban lainnya, tidak diperkenankan 
mendapatkan IUP baru sebelum menyelesaikan kewajibannya. (1) Jika pemohon sebelumnya telah memiliki IUP, telah melakukan kegiatan 
pertambangan dan dalam proses perizinannya cacat hukum (tidak melalui 
mekanisme persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang - 
undangan yang berlaku], maka kepada pemohon tidak diperkenankan 
mendapatkan IUP perpanjangan. Paaal 18 Bagian Keemp at 
Larangan (4) Formulir permohonan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam/batuan 
dan format Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) 
Operasi Produksi mineral bukan logam/batuan sebagaimana tercantum 
dalam La.mpiran VII Peraturan ini. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya dan 
tidak diperpanjang kembali harus mengembalikan IUP Operasi Produksi 
aslinya kepada Bupati. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi 
tahap operasi produksi dan jaminan pasca tam bang. ( 1) IUP Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. untuk mineral bukan logam, paling lama dalam jangka waktu 
3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali setelah mendapat 
evaluasi dari Dinas Pertambangan dan Energi; 
b. untuk batuan, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga ) tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali setelah mendapat evaluasi dari Dinas 
Pertambangan dan Energi. Pasal 17 Bagian Ketiga 
Ketentuan IUP Operaai Produksi 
(2) Peruntukan lahan pascatambang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten dengan peruntukan : 
a. pemukiman dan kawasan industri ; 
b. tanaman tahunan; 
c. tanaman pangan lahan basah; 
d. tanaman pangan lahan kering/ petemakan. ( 1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan 
pascatambang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi dan 
pascatambang yang telah di setujui Bupati dan mengacu pada peruntukan 
lahan pasc atambang berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertambangan 
dan Energi. Pasal 22 BAB VII 
REKLAMASI DAN PASCA TAllBANG (2) Komoditas tam bang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi mineral 
logam dan batubar a. (1) Dalam hal pengangkutan komoditas tambang dilakukan oleh pihak lain, 
maka pihak lain tersebu t wajib memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Pual21 Untuk melakukan pengangkutan dan penyediaan armada transportasi 
komoditas tambang, sebelum IUP diterbitkan, pemegang IUP harus memiliki 
rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang 
mencantumkan: 
a. jenis dan jumlah alat transportasi (kendaraan) yang digunakan; 
b. kondisi alat transportasi (harus lulus izin kelayakan kendaraan); 
c. rute perjalanan yang dilalui ; 
d. kesesuaian jalan dengan jenis kendaraan yang digunakan; 
e. di depan kendaraan harus ditempel stiker nama perusahaan penambang; 
f. ketentuan dan persyaratan lain yang harus dipatuhi. Pual20 BABVI 
PENGANGKUTAN KOMODITAS TAM BANG Dalam melaksanakan pengendalian, Bupati berwenang untuk tidak 
memberikan izin, menghentikan sementara kegiatan pertambangan dan 
membatalkan perizinan, jika di pandang perlu. Paaal 19 Bagian Kelhna 
Pengendalian 
(1) Jaminan reklamas i ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan 
jangka waktu penj amin an sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan 
dalam Deposi to Berjangka atas nam a pem erintah daerah qq. pemohon yang 
bersangkutan yang diterbitkan oleh Bank pemerintah atau bank pemerintah 
daerah melalui DPPKAD. Pual23 BABVIII 
JAlllNAN REKLAMASI (5) Rencana pascatam bang sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan 
peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di 
sekitar tamban g; 
b. deskrip si kegiatan pertam bang an, meliputi keadaan cadangan awal, 
sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta 
fasilitas penun jang; 
c. rona lingkung an akhir pascatambang, meliputi keadaan cadangan 
tersisa , peruntukan lahan, morfologi , air permukaan dan air tanah, serta 
biologi akuatik dan teres terial; 
d. program pasca tambang, meliputi : 
1. reklamasi pada lahan bekas tamb ang dan lahan di luar bekas 
tam bang ; 
2. pemeliharaan hasil reklamas i; 
3. peng emban gan dan pemberd ayaan masyaraka t; dan 
4. pemantau an. 
e. rencan a biaya pascatam bang terdiri dari biaya langsung dan biay a tidak 
langsung sam a halny a dengan komponen biaya reklamasi. (4) Peme gang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 
(satu) tahun sekali kepada Bupati . (3) Rencan a reklama si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling seclikit 
memuat: 
a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang; 
b. rencana pembukaan lahan; 
c. program reklam asi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan beka s 
t.a.mban g dan lahan di luar beka s tambang yang bersif at sementar a 
dan/ atau permanen ; 
d. kriteria keberh asilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan , 
revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir ; dan 
e. Rencan a biaya reklam asi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak 
langsung . Untuk biaya langsung , meliputi : biaya pembongkaran fasilita s 
tamban g (ban gunan, jalan, empl asmen), biaya penataan penggunaan 
lahan (sewa al at-alat mekanis, pengisian kembalilahan bekas tambang, 
pengaturan permukaan lahan, penebaran tanah pucuk, pengendalian 
erosi dan peng elolaan air), biaya reveg etasi (analisis kualitas tanah , 
pemupukan , pengadaan bibit ,penanaman, pem eliharaan tanaman}, 
biaya pencegah an dan penanggulangan ai r asam tambang, biaya untuk 
pekerjaan sipil, biay a lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung 
meliputi : biaya mobili sasi dan demobilisasi alat alat berat, biaya 
perencan aan reklamasi, biaya administr asi dan keuntungan kontraktor 
pelaksan a reklam asi, biaya lain-lain bahw a biay a-biaya tersebut sudah 
harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku 
(3) Pada tahap Operasi Produksi, besarn ya uang jaminan untu k pascatambang 
adalah sebagai berikut : 
a. bagi pemegang IUP Operasi Produks i mineral bukan logam besarnya 
ditetapkan sebesar Rp 40.000. 000 (empat puluh juta rupiah) atau US $ 
4.000 (empat ribu dolar Amerika Serikat ) per hektare; 
b. bagi pemegang IUP Opera si Produksi batuan besarnya ditetapkan sebesar 
Rp 30.000 .000 (tiga puluh juta rupiah ) atau US $ 3.000 (tiga ribu dolar 
Ameri ka Serikat) per hektare. (2) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kalen der sejak rencana pascatam bang disetujui 
oleh Bupati. (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan renc ana pascatambang 
dan ditempatkan setiap tahun sesuai luas lahan setelah Operasi Prod uksi / 
melakukan penambangan dalam bentuk Deposito Berjangka atas nama 
pemerintah daerah qq. pemohon yang bersang kutan diterbitkan oleh Bank 
Pemeri ntah atau Bank Pemerintah Daerah melal ui DPPKAD. Pual24 BABIX 
JAMIKAN PASCATAMBANG (7) Pemohon IUP Oper asi Produksi harus menyatakan kesanggu pan dan harus 
bisa menunjukkan secara nyata darimana dia akan mendapatkan tanah 
untuk pelaksanaan reklamasi. (6) Dalam hal terda pat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk 
penyelesaian reklamasi, kelebi han biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP 
setelah menda pat persetu juan dari Bupati. (5) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk men yelesaikan 
reklama si, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklama si menjadi 
tanggung jawab pemegang IUP. (4) Apabila berdasarkan basil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi 
menunjukkan pelaksanaan reklamas i tidak memenuhi kriteria keberh asilan, 
Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat meneta pkan pihak ketiga 
untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan 
menggunakan uang jaminan reklamasi. (3) Penem patan uang jaminan reklamas i terseb ut tidak men ghilangkan 
kewaji ban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi. (2) Jaminan Reklamasi harus ditempatkan sebelum melaksanakan kegiatan 
tahap operasi produks , besarnya uang jaminan untuk reklamasi adalah 
sebagai berikut: 
a. bagi pemegang IUP Operasi Produksi mine ral bukan logam besarnya 
ditetapkan sebesar Rp 60.00 0.000 (enam puluh juta rupiah) atau US $ 
6.000 (enam ribu dolar Amerika Serikat) per hektare; 
b. bagi pemegang IUP Operasi Produksi batuan besarnya ditetapkan 
sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau US $ 5.000 (lima 
ribu dolar Amerika Serikat) per hektare. 
(2) Tahapan Pencairan atau Pelepasan jaminan reklamasi dan pascatambang 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a.60 %(enam puluh per seratus) setelah selesai: 
1. Pengisian kembali lahan bekas tambang dan penata an lahan bagi 
pertambangan yang kegiatanny a dilakukan pengis ian kembali atau 
2.Bagi kegiatan pertam bangan yang kegiatan nya tidak dapat dilakukan 
pengisian kembali , penataan kegunaan lahan dilaku kan sesuai dengan 
peruntukannya sebagaimana disepakati dalam Renc ana Tahun an 
Pengelolaan Lingkungan . 
b.20 % (dua puluh per seratus) setelah selesai : 
1. melalrukan revegetasi kecuali ditentukan lain 
2. pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana 
disepakati dalam Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan 
c.20% (dua puluh per seratus ) setelah kegiatan reklam asi dinyatakan 
selesai oleh Bupati 
(3) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan disam paikan kepada 
Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebe lum masa berlaku 
penjaminan berakhir . ( 1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencair an a tau pelepasan 
jaminan dalam bentuk Depos ito Berjangka berikut bung anya kepada 
Bupati setelah dievaluasi oleh Dinas Pertam bangan dan Energi dengan 
ketent uan sebagai berikut : 
a. permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi disertai 
dengan laporan pelaksanaan reklamasi dan besarnya disesuaikan 
dengan tingkat keberhasilan reklamas i; 
b. permohonan pencairan atau pelepasan jaminan pascatambang disertai 
dengan lapo ran pelaksanaan kegiatan pascatambang. Pasa125 BABX 
PENCAJRAN DAN PELEPASAN JAMJNAN (7) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebe lum jangka waktu 
yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi 
Produks i wajib menyediakan jaminan pascata mbang sesuai dengan yang 
telah ditetapkan. 
(8) Format surat pers etujuan pembukaan rekening dan surat pernyataan 
penggunaan rekening sebagaimana tercantum dalam Lam piran VIII 
Peraturan ini. (6) Dalam hal jaminan pascatambang tidak men utupi untuk menyelesaikan 
pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang 
menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operas i Produks i. (5