Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 pada Pasal 55?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB IX - KEDALUW ARSA, Pasal 55 menyebutkan bahwa:

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, 
menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 
diketahuinya Kerugian Negara/Daerah tersebut atau dalam 
waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian 
Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi 
terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris. 
Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
untuk membayar ganti Kerugian Negara/Da erah menjadi 
hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan 
pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang 
Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui 
melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak diberitahu oleh Bupati 
mengenai adanya Kerugian Negara/Daerah. 
BABX 
KETENTUA N LAIN-LAIN 
Pasal56 
Dalam hal Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan 
terbukti telah merugikan Daerah maka Bupati menjatuhkan 
hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan 
dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara 
untuk melakukan kegiatannya. 
Dalam hal pegawai yang bukan Bendahara berdasarkan 
laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, 
maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 
Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh 
Pemerintahan Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya 
melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata. 
Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau 
membebaskan yang bersangk utan dari tindak pidana, tidak 
menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.