Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pembentukan T?ekat"WayTingkat Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat IIRePUb'ik Tahun8" 999, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipildaerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
5. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi diluar gajidan tunjanganserta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNS berdasarkanpertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuankeuangan daerah.
6- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dandisetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan denganperaturan daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPDadalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatandananggaran SKPD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPDmerupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yangdigunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK- BLUDadalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupakeleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk
-4-
memngkatkan pelayanan këpada masyarakat dalam rangka memajukankesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaipengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.