Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014.
Redaksi dari NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, pada , Pasal 6 menjelaskan:

PasalS 
(1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan data clan informasi 
perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang yang 
dikclola dalam eistem informeei pembangunan dacrah. 
(2) Pemcrintah Dacrah mengembangkan dan mengelola sistem infonnasi 
pembangunan daerah. Pasal4 
(1) RPJMD menjadi pedoman dalarn penyusunan Renstra OPD Kabupaten 
Prin~~wu. 
(2) RPJMD menjadi pedoman dalam pcnyusunan RKPD. 
(3) RPJMD digunnkan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. (1) RPJMD sebagaimana dimak&ud dalam Pasal 2, memuat: 
a. visi, misi dan program Kepala.Daenih; 
b. arah kebijakan keuangan d.aerah; 
c. stra.tegi pembangunan da.erah; 
d. kebijakan umum; 
e. program Perangkat daerah; 
f. program lintas Perangkat d.aerah; 
g. program kewilayahan; 
h. rencana kerja dalam kerangka regulast yang bersUllt lndlkadf; dan 
i. rcncana kerja d.olarn kerllllgkn pendanaan yang bersifat indikatif. 
(2) RPJMD s.ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada 
Lampi.ran yang merupakan hagi.an tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. Pasa.13 
BABV 
KETENTUAN PERAUHAN 
Pasa\9 
(1) Dokumen PerencanAsin Pembangunan Kabupaten Pringsewu yang 
bersifat sektoral yang sudah a.da da.n masih berlaku wajib disesuaikan 
dengan RJPMD ini paling lambat 1 (satu) tahun sejal< diundangkan. 
(2) RKPD Tahun 2018 wajib disesuaikan dengan RJPMD ini paling lambat 
2 (dua) bulan eejak diundanglean. 
(3) Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penvusunan RKPD 
tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman kepada RPJMD 
ini. (1) Dalam proses pe~nr.::inBBn, pela.ksanaan, pemonitoran dan 
pengevaluasian RPJMD, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi 
masyarakat. 
(2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana cUmaksud pada 
), Pemcrintah Daerah: 
a. menyampaikan infonnasi tentang pt'nyelenggaraan f>f!mf!rintahan 
Daerah kepada masyarakat; 
b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan 
aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Da.erah melalui 
dukungan pengembangan kepaeltes masyarakat; 
c. mengcmbangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan 
keputusan yang m.emungkinkan kelompok dan organisasi 
kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/ atau 
d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undanga.n. .e-. BAB IV 
PARTISlt>A~l MASYARAKAT 
Pasa.18 Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: 
a. hasil pengendalian dan evaluaei menunjukkan bahwa proses 
perurnusan, t:iclak sesuai dengan tahapan dan tata cara penvusunan 
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan; 
b. basil pengendalian dan evaJuasi menunjukkan bahwa substansi yang 
dtrumuskan, tidak. seeuai dengan peraturan perundang-undo.ngrut; 
c. terjadi perubahan yangmcndasar; dan/atau 
d. mcrugiken kepentingan nasional. Pasal 7 (5) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya. dilakukan oleh Rappeda 
untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh 
Kepala Organisasi Perangkat daerah untuk capaian kinerja 
pelaksanaan program perangkat daerah periode sebelumnya. 
.. Sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hokum 
Sekretariat Daerah Kabup ten Pringsewu, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRlNGSJ!:WU T.AHUN 2017 NOMOR 
NOMOR REGISTER PERATURAN OAERAH KABUPATEN PRJNGSEWU A. BUDIMAN PM Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, SUJA.DI Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal 
BUPATI PRINGSEWU, Pasal 11 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orans dapat mengetahuinya, memerintahkan penguridangan 
Pemturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pringsewu. Pada saat Peraruran Oaemh ini rnu lai berlaku, semua produk hukum 
daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan 
perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Pringsewu wajib 
mendasarkan d.an menyesuaikan pengaturannya derrgarr Peraturan 
Daerah ini. BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP