Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 1945 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang -Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Tahun 1956 Nomor 55 ), Undang -Undang Darurat 
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 
Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, 
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 
Sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
3. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 
2 
 5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 58); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang 
Berlakunya Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan g 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
11. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 
12. Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 201 4 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 32); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94) . 
 
 
 
3 
 Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
dan 
BUPATI REJANG LEBONG 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN