Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 1 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 1 Tahun 2016 tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, pada , Pasal 15 dinyatakan:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai IMB diatur dengan Peraturan Daerah; 
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan, huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan. 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat, dan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 
 
2 
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3481); 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83); 
3 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 
Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan; 
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 
Nomor 45/PRT/M 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara; 
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 
Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum; 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 1); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
dan 
BUPATI JAYAPURA 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.