Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN, BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN, Pasal 3 menetapkan:

(1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan 
Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK 
yaitu pada saat : 
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara 
pada saat pertama kali menjabat; 
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara 
Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau 
pensiun; atau 
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun 
sebagai Penyelenggara Negara 
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat 
pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/ 
berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara 
Negara. 
 
 
 
 
 5 Pasal 4 
 
(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara 
Negara menjabat dilakukan secara periodik 1 
(satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang 
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 
31 Desember. 
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 
paling lambat tanggal 31 Maret tahun 
berikutnya.