Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 13 Tahun 2017 pada Pasal 45?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 45 menyebutkan bahwa:

(1) Lembaga Kearsipan Daerah melakukan pembinaan 
kearsipan terhadap: 
a. perangkat daerah; 
b. unit kearsipan; 
c. lembaga pendidikan, organisasi profesi kearsipan, 
organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, 
masyarakat, dan perseorangan di daerah. 
 
(2) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 
a. penyediaan pedoman penyelenggaraan kearsipan; 
b. koordinasi penyelenggaraan kearsipan; 
c. supervisi; 
d. pendidikan dan pelatihan; 
e. bimbingan teknis dan konsultasi; 
f. penilaian kinerja Arsiparis; dan 
g. penelitian, pengkajian dan pengembangan. 
 
(3) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 
a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan; 
b. pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis; 
c. supervisi; 
d. pembinaan terhadap Arsiparis; 
e. bimbingan teknis dan konsultasi; dan 
f. bantuan penilaian kinerja Arsiparis. 
 
(4) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi: 
a. pembinaan dan fas ilitasi pengembangan organisasi 
profesi; dan 
b. bimbingan dan konsultasi. 
 
(5) Unit Kearsipan perangkat daerah wajib melaksanakan 
pembinaan teknis internal di setiap unit kerja dalam 
satuan kerjanya . 
 
25 
 
(6) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliput i: 
a. pembinaan tenaga kearsipan; 
b. pengelolaan arsip aktif di unit pengolah; 
c. pengendalian pengelolaan arsip dinamis di unit 
pengolah; 
d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan arsip 
dinamis; dan 
e. pengolahan arsip dinamis menjadi informasi. 
 
(7) Lembaga Kearsipan Daerah dapat melakukan pembinaan 
kearsipan ke perangkat desa. 
 
(8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 
melalui koordinasi dengan Lembaga Kearsipan Daerah . 
 
(9) Lembaga Kearsipan Daerah dapat melakukan pembinaan 
kearsipan ke lembaga pendidikan tinggi yang dibiayai dari 
APBD. 
 
Paragraf 2 
Sosialisasi Kearsipan