Bagaimana redaksi normatif Pasal 101 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 101 berbunyi:

(1)Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan:
a.untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintahan;
b.untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
c.tidak tersedia dana dalam APBD.
(2)Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat
menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
(3)Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tukar menukar dapat dilakukan:
a.apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
atau penataan kabupaten;
b.guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya
terpencar;
c.dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah
pusat/pemerintah daerah;
d.guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila
objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan; dan/atau
e.telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi,
atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila
objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan.
48
(4)Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan
pihak:
a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah Daerah lainnya;
c.Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum
milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
d.Pemerintah Desa; atau
e.Swasta;
(5)Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah
pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun
perorangan.