Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 11 menjelaskan:

(1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas 
kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain 
(2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 
dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen 
keterangan status tanah lainnya yang sah. 
(3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat 
didirikan dengan izinpemanfaa tan tanah dari pemegang hak atas 
tanahatau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulisantara 
pemegang hak atas tanah atau pemilik tanahdengan Pemilik bangunan 
gedung . 
(4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) memuat paling 
sedikit hak dan k ewajiban parapihak, luas, letak, dan batas -batas tanah, 
sertafungsi bangunan gedung dan jangka waktupemanfaatan tanah. 
(5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) memuat paling 
sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas -batas t anah, 
serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah 
(6) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat 
harus dibangun di atas air sungai, air danau harus mendapatkan izin 
dari bupati . 
(7) Bangunan gedung yang akan dibangun di ata s tanah milik sendiri atau 
di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana 
alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam keterangan 
rencana kabupaten . 
 
Paragraf 2 
Status Kepemilikan Bangunan Gedung