Apa substansi hukum dari Pasal 11 : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Nomor 04 Tahun 1956?
Materi muatan : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten­, khususnya , Pasal 11, adalah:

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang 
di tunda dalam hal : 
a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf a telah 
diterima; (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam 
hal: 
a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan 
penyaluran; 
b. Terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga 
puluh persen) di RKD pada akhir tahun 
anggaran sebelumnya; dan/ atau 
c. Terdapat rekomendasi dan atau yang 
disimpulkan Aparat Pengawas- Fungsional; 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada Ayat ( 1) dilakukan terhadap Dana 
Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar 
sisa dana desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya. 
(3) Dalam hal sisa dana RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa 
yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran 
Dana Desa Tahap II tidak dilakukan. 
(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan 
Juni tahun anggaran berjalan .sisa Dana Desa di 
RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih 
besar dari 30%, penyaluran Dana Desa yang 
ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa 
Dana Desa di RKUD. 
(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak 
disalurkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) 
dan Ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan, tidak dapat 
disalurkan kembali pada tahun anggaran 
berikutnya. 
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas 
Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi 
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ 
atau penggunaan Dana Desa. 
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) 
disampaian kepada Bupati dengan tembusan 
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu 
tahapan penyaluran. Pasal 10 BAB VII 
SANKS I