Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 3 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN, khususnya BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, Pasal 5, adalah:

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan 
Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan 
Desa, yang meliputi antara lain : 
Pengadaan, pembangunan, pengembang an dan pemeliharaan sarana 
prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan : 
1. lingkungan pemukiman; 
2. transportasi; 
3. energi; dan 
4. informasi dan komunikasi. 
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan k ebutuhan : 
1. kesehatan masyarakat; dan 
2. pendidikan dan kebudayaan. 
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana 
sarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi : 
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; 
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, 
distribusi dan pemasaran; dan 
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan 
satu Desa s atu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi 
dan pemasaran. 
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan : 
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 
2. penanganan bencana alam; 
8 
 3. penan ganan kejadian luar biasa lainnya; dan 
4. pelestarian lingkungan hidup. 
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam 
Musyawarah Desa.