Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah atau disebut kota adalah Kota Tanjungpina ng. 
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota a dalah Pemerintah Kota 
Tanjungpinang. 
3. Kepala Daerah atau disebut Walikota adalah Walik ota Tanjungpinang. 
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tert entu di bidang perpajakan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber laku. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang. 
6. Peraturan Kepala Daerah atau disebut juga Peratu ran Walikota, adalah Peraturan 
Walikota Tanjungpinang. 
7. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Tanjungpinang atau badan yang diserahi 
wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang kas Kot a Tanjungpinang. 
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, ad alah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-b esarnya kemakmuran 
rakyat. 
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang dis ediakan oleh hotel. 
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait 
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah p enginapan dan sejenisnya, 
serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 ( sepuluh). 
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut 
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjuka n, permainan, dan/atau keramaian 
yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau med ia yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperken alkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum te rhadap barang, jasa, 
 
 
 
5 
 orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, dide ngar, dirasakan, dan/atau 
dinikmati oleh umum. 
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggu naan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lai n. 
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah paj ak atas kegiatan pengambilan 
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber al am di dalam dan/atau 
permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral b ukan logam dan batuan 
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-u ndangan di bidang mineral 
dan batubara. 
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha m aupun yang disediakan 
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat pen itipan kendaraan bermotor. 
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kend araan yang tidak bersifat 
sementara. 
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan d an/atau pemanfaatan air tanah. 
23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisa n tanah atau batuan di bawah 
permukaan tanah. 
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas keg iatan pengambilan dan/atau 
pengusahaan sarang burung walet. 
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia , yaitu collocalia 
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia escula nta, dan collocalia linchi . 
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
27. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 
laut wilayah kabupaten/kota. 
28. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada 
tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 
29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adala h pajak atas perolehan hak 
atas tanah dan/atau bangunan. 
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adal ah perbuatan atau peristiwa 
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tana h dan/atau bangunan oleh 
orang pribadi atau Badan. 
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak ata s tanah, termasuk hak 
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaiman a dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan. 
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal ya ng merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan us aha yang meliputi 
 
 
 
6 
 perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiu n, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politi k, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak i nvestasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
33. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya dising kat NJOP, adalah harga rata-rata 
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjad i secara wajar, dan bilamana tidak 
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melal ui perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 
34. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan ya ng dapat dikenakan Pajak. 
35. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, me liputi pembayar pajak, pemotong 
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan k ewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpa jakan daerah. 
36. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan k alender atau jangka waktu lain 
yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling l ama 3 (tiga) bulan kalender, 
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitun g, menyetor dan melaporkan 
pajak yang terutang. 
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali 
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
kalender. 
38. Sistem pemungutan pajak daerah adalah sistem ya ng akan dikenakan kepada 
Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan mel aporkan serta 
menyetorkan pajak terhutang. 
39. Sistem Self Assesement adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi 
kepercayaan untuk melaporkan sekaligus menghitung, memperhitungkan dan 
menetapkan besarnya pajak yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang 
bersangkutan. 
40. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu 
sistem dimana petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah akan menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatu masa pajak dan 
pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikel uarkan surat ketetapan pajak 
rampung. 
41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dib ayar pada suatu saat, dalam Masa 
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun P ajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan d aerah. 
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjut nya disingkat SPTPD, adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melapor kan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan ke wajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan d aerah. 
 
 
 
 
7 
 43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutn ya disingkat SPOP, adalah surat 
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan da ta subjek dan objek Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai de ngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 
44. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakuk an dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke k as daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pok ok pajak yang terutang. 
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanj utnya disingkat SPPT, adalah 
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarn ya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran p okok pajak, besarnya sanksi 
administratif dan jumlah pajak yang masih harus di bayar. 
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tamba han, selanjutnya disingkat 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentuk an tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanj utnya disingkat SKPDN, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutan g dan tidak ada kredit pajak. 
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripa da pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 
51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrat if berupa bunga dan/atau 
denda. 
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputus an yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekelir uan dalam penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpaja kan daerah yang terdapat 
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ket etapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapa n Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Sur at Keputusan Pembetulan, 
atau Surat Keputusan Keberatan. 
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusa n atas keberatan terhadap Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
 
 
 
8 
 Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Da erah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungut an oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang d ilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang melip uti harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga pe rolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun lapo ran keuangan berupa neraca 
dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak ter sebut. 
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mula i dari penghimpunan data objek 
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetora nnya; 
57. Biaya Pemungutan adalah Insentif yang diberikan pada Aparat Pelaksana 
Pemungutan dan Penanggung Jawab pemungutan Pajak Da erah. 
58. Aparat Pelaksana Pemungutan adalah Dinas Pendap atan, Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah dan instansi terkait dalam pemungut an pajak daerah. 
59. Penanggung Jawab Pemungutan pajak daerah adalah Kepala Daerah, Sekretaris 
Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu angan Dan Aset Daerah. 
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghim pun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan, 
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan l ain dalam rangka 
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajaka n daerah. 
61. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan d aerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta me ngumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bi dang perpajakan daerah yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya.