Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 54 Tahun 2018 pada Pasal 25?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 54 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, BAB III - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 25 menyebutkan bahwa:

Kepala Seksi Pengawasan Sarana dan Prasarana mempunyaitugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Sarana danPrasarana lingkup pengawasan sarana dan prasarana sampah ,taman ,makam ,penghijauan dan lampu penerangan jalanumum ;
Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1),KepalaSeksi Pengawasan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan
fungsi :
Perencanaan program dan kegiatan Seksi PengawasanSarana dan Prasaranadengan mempedomani rencana umumkota,rencana strategis ,dan rencana keija Dinas untukterlaksananya sinergitas perencanaan ;
Penyusunan bahan kebijakan ,standar operasional prosedur ,dan standar lainnya lingkup Seksi Pengawasan Sarana danPrasarana untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secaraoptimal ;
20
Pembagian tugas ,pembimbingan ,penilaian ,penghargaan ,
dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN
(reward and punishment }dalam rangka untuk kelancaran
tugas lingkup Seksi Pengawasan Sarana dan
Prasaranaberdasarkan atas peraturan perundang -undangan ;
penyusunan bahan rumusan kebijakan
pemerintahan suburusan persampahan lingkup pengawasan
sarana dan prasarana dalam bentuk Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman
dalam pelaksanaan tugas ;
penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi pengawasan
sarana dan prasarana ;
penyusunan bahan pelaksanaan identifikasi permasalahan
sarana dan prasarana dan penyajian altematif pemecahan
masalah lingkup pengawasan sarana dan prasarana ;
penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan sarana dan
prasarana sampah ,taman ,makam ,penghijauan ,dan lampu
penerangan jalan umum dengan mempedomani norma ,
prosedur ,standar ,dan kriteria ;
Penyusunan bahan pengendalian ,evaluasi ,dan penilaian
lingkup Seksi Pengawasan Sarana dan Prasarana meliputi
unsur pelaksanaan perencanaan ,unsur pelaksanaan
perumusan kebijakan ,unsur pelaksanaan tugas ,dan unsur -
unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang
berdasarkan peraturan perundang -undangan ;
Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada kepala bidang ;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
terkait dengan tugas dan fungsinya .urusan
Bagian Kelima
Bidang Pertamanan Dan Penerangan