Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 pada Pasal 13?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, BAB VI - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

(1) Tahapan pelaksanaan Penagihan Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar 
setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut: 
a. surat peringatan atau surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh 
tempo pembayaran . 
b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat 
peringatan atau surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang 
terutang . 
c. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagai mana dimaksud pada huruf 
a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali . 
d. Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat 
Teguran, Kepala BPKD menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua 
puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran. 
e. Setiap penerbitan Surat Peringatan atau Surat Teguran, dapat disertai 
penempelan stiker atau tulisan teguran pada Objek Pajak yang 
bersangkutan. 
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pena gihan pajak dengan Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
(3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan 
penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta men gajukan 
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi.