Menurut BUPATI MUNA BARAT, Nomor 28 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye lenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, pada , menyatakan:

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dikepalai oleh seorang Kepala Dinas 
merupaka unsur staf berada dibawah dan bertanggungjawab langsung 
kepada Bupati, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Daerah. 
(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk untuk mewadahi Urusan 
Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. 
(3) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A 
(4) Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan di Laworo Kabupaten 
MunaBarat. Pasal 2 BABII 
KEUDUKAN 12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Muna Barat. 
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Muna Barat. 
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTDadalah 
Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakansebagian tugas Dinas 
Kelautan dan Perikanan KabupatenMuna Barat. 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok JabatanFungsional 
pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenMuna Barat. 
5 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 
fungsi pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan. 
Bagian Ketiga 
Fungsi