Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 1945?
Norma hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkal II dalam, BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, Pasal 7 berbunyi:

RPJMD menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM 
Desa. f Pasal6 
( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan program RPJMD dalam kebijakan 
pengalokasian anggaran . 
(2) Kepala PD melaksanakan program RPJMD dalam bentuk Renstra PD. Pasal 5 
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD. 
(2) Tata car a pengendaHan dan evaluasi RP.JMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan . Pasal4 
RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra-PD dan 
sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan selarna kurun waktu 
Tahun 2017-2022. Pasal 3 
RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan 
pernbangunan di Daerah. c. gambaran keuangan daerah; 
d. perrnasalahan dan isu strategis daerah; 
e. visi, rnisi , tujuan dan sasaran; 
f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; 
g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat 
daerah; 
h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 
1. penutup, 
(3) RPJMD sebagairnana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalarn 
Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
------- --- --- --- - -- - ------ NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES 
TIMUR, PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: \O TAHUN 2017 fANTON TONCE MATUTINA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR lb /·ANTONI -: 
Diundangkan di Larantu a 
pada tanggal c9-0 ~~ 201 7 
I SEKRETA S DAERAH 
'KABUPAT LORE T uf t: Ditetapkan di Larantuka 
pada tanggal.so ~~r 
f" BU FLORES TIMUR, Pasa18 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Flores Timur. BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan 
sistem perencanaan pembangunan nasional , yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan 
berdasarkan peran dan kewenangan masing-rnasing dengan 
mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan 
daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki dan dinamika 
perkembangan daerah dan nasional. 
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah 
harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan yang 
memuat antara lain visi, misi dan program Bupati terpilih yang harus 
selaras dengan rencana pembangunan Nasional dan Provinsi. 
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1), 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
maka RPJMD disusun dengan mekanisme pembahasan dalam 
Mus yawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan 
unsur masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak 
Legislatif yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. Secara subtantif RPJMD, memuat: 
a. pendahuluan; 
b. gambaran umum kondisi daerah; 
c. gambaran keuangan daerah; 
d. permasalahan dan isu strategis daerah; 
e. visi, misi, tujuan dan sasaran; 
f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; 
g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat 
daerah; 
h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 
i. penutup.t I. UMUM. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 
FLORES TIMUR TAHUN 2017-2022 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
NOMOR \O TAHUN 2017 PENJELASAN 
ATAS 
II. PASAL DEMI PASAL.