Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 9 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 9 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ANGGA~N PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
5. Undang-Undang ... 
-2-
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan-dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
12. Undang-Un<;larig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4078); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran ' 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 
15.Peraturan ... 
-3-
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
16. Peraturan f>emerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan · Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan d.an Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
23. Peraturan .Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
24.Peraturan ... 
PARAF KOORDINASI 
-4-
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82); 
28. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 253); 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Ped·oman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
31.Peraturan ... 
-5-
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2017; 
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016 tentang 
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau; 
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07 /2017 tentang 
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut 
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017; 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E); 
36. Peraturan D·aerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 
3 Seri A); 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lenibaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E); 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso 'fahun 2010 Nomor 1 Seri B); 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 
1 Seri C); 
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 
2 Seri C); 
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 
3 Seri C); 
42.Peraturan ... 
-6-
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2011 Nomor 8 Seri E); 
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); 
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 
Nomor 3); 
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 
2016 tentahg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 10); 
4 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13); 
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 8); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
dan 
BUPATI BONDOWOSO 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN ·DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2017.