Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 Pasal 53?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 53 mengatur sebagai berikut:

( 1) Bentuk Pernanfaatan Barang rnilik daerah berupa : 
a. Sewa ; 
b. Pinjam Pakai; 
c. Kerjasama Pemanfaatan; 
d. BGS atau BSG; dan 
e. KSPI. 
(2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dilakukan kerjasama dengan mitra pemanfaatan1 Bagian Ketiga 
Bentuk Pemanfaatan Pasal 52 
(1) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang 
dijaminkan atau digadaikan. 
(2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat 
dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. Pasal 51 
( 1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya 
pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra 
pemanfaatan . 
(2) Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan 
penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. 
(3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan 
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas 
Umum Daerah. 
(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi 
BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke 
rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. 
(5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka 
selain penyelenggaraan tugas dan fungsi BLVD merupakan penerimaan 
daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah . .. 
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk 
barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang 
masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/ a tau 
bangunan. 
(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan 
kepentingan umum . 
(3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan 
persetujuan DPRD. 
(2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang 
milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa. 
(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk 
menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan 
baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 
(4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya 
jangka waktu sewa.t Pasal 56 
(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang 
disewa. Pasal 55 
(1) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Swasta; dan 
d. Badan hukum lainnya . 
(2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain: 
a. perorangan; 
b. persekutuan perdata; 
c. persekutuan firma; 
d. persekutuan komanditer; 
e. perseroan terbatas; 
f. lembaga/ organisasi internasional/ asing; 
g. yayasan; atau 
h. koperasi . Paragraf 1 
Sew a