Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2015.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH, ketentuan pada BAB V - PROSEDUR SEWA, Pasal 7 berbunyi:

(1)Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf
a,terdiri dari:
a.fotokopi KTP;
b.fotokopi NPWP; dan
c.fotokopi SIUP .
(2)Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya
dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf a.
(3)Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
huruf c,terdiri dari:
a.foto atau gambar barang milik daerah, berupa:
1.gambar lokasidan/atau site plan tanah dan/atau bangunan
yang akan disewa; dan
2.foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.
b.alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
c.perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
Pasal8
(1)Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pas al 7untuk
menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon
penyewa.
(2)Dalam melakukan penelitian terhadap tanah dan/atau bangunan yang
akan disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)hurufc,
Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepa da Pengguna Barang
yang menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang diajukan untuk disewakan.
(3)Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik
untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
disewakan.
(4)Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,ditetapkan oleh
Bupati.
(5)Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,
diperlakukan sebagai tarif pokok sewa.
(6)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ,digunakan oleh
Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
(7)Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada
APBD.
(8)Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam
waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentu kan penyewa dengan
didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan
barang milik daerah serta usulan sewa yang paling m enguntungkan
pemerintah daerah.
(9)Penilai Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh dinas teknis yang
terkait bangunan gedung.
(10)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik
daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
Pasal9
(1)Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.
(2)Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa
dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan
formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon
penyewa .
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang
Pasal10
(1)Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud
dalamPasal 6 dan Pasal 7 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan
permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan
permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Pengguna Barang melak ukan penilaian terhadap barang milik daerah
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau
bangunan yang akan disewakan.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
a.Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati,
untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
b.Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang
ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa selain
tanah dan/atau bangunan.
(5)Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan
usulan pe rmohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang
untuk mendapat persetujuan.