Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, pada BAB IV - SANKSI ADMINISTRASI, Pasal 4 dinyatakan:

dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat 
pelayanan publik tertentu; 
(2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu 
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah izm yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi : 
a. Perizinan terkait usaha; 
b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; 
c. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ; 
d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 
BABV 
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN