Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11?
Dalam Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemba ran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, , Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

Pasal 10 (3) Hibah dalam bentu k barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah 
berd asarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfa atan 
harus sesua i denga n naskah perjanjian hibah . 
(4) Pertanggungjaw aban sebaga imana ayat (1) dan ayat (2) disimpan dan 
dipergunak an penerima hibah selaku obyek pemeriksaan . 
_J Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupat i Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Peng elolaan Belanja Hibah (Serita Daerah Nomor 7 Tahun 2011) dicabut dan 
dinyataka n tidak berlaku . Pasa l 17 BABX 
PENLJTUP Pasa l 16 
(1) SKPD terkait melaksanakan mon itoring dan evaluasi terhadap pemberia n hi bah. 
(2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupat i dengan tembusan 
kepada lnspe ktur Kabupa ten Se kadau. BAB IX 
MONITOR ING DAN EVALUASI (1) Hibah dalam bentuk uang yang seluruhnya digunakan untuk pembangunan 
infrastuktur dalam pertangg ungjawabannya melampirkan : 
a. kontrak kerja Pihak Peneri ma dengan pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan 
kegiatan dilengkap i dengan RAB. 
b. foto/dokumentas i tingkat kemajua n/penye lesaian peker jaan. 
c. laporan kemajuan peke rjaan (MC). 
d. lapora n lainnya yang diper lukan. Pasa l 15 (1) Penerima hibah wajib menya mpaikan pertangg ungjawaban penggunaan hibah 
kepada Peme rintah Kabu paten Sekada u melalui SKPKD atau Pejabat 
penangu ngjawab penge lola rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke Bagia n 
Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sete lah dana diterima . 
(2) Pener ima hibah sebesar atau lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) 
merupa kan obyek pemeriksaan oleh auditor independen . Pasal 14 d. surat Pernya taan Pe rtanggu ngjawaban penggunaan hibah dari pene rima 
hibah kepada Peme rintah Kabupa ten Sekadau melalui SKPKD atau 
pejabat yang ditunjuk dengan tembusan Bagian Keuangan ; 
e. bukti Kas Penge luaran sebaga imana tersebut pada Lamp iran Peraturan ini. 
f. lampiran lainnya yang diperluka n; 
g. dalam hal penga juan Keputusan Bupat i dan Naskah Perjanjian, maka Bagian 
Keuangan akan memver ifikasi terlebih dahulu. 
(3) Bendaha ra Pengelua ran menga jukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD untuk 
kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangan i oleh Kepala SKPKD . 
(4) SPM disampa ikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D . 
(5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaika n k~ 
Bendahara Pengeluaran Sekre tariat Daerah untuk dicairkan. 
(6) Benda hara Pengeluaran menya lurkan hibah kepada pener ima mela lui 
pemi ndahbukuan dari reken ing Umum Kas Daerah ke rekening pihak penerima dan 
menyera hkan secara tuna i denga n bukt i pene rimaa n yang sah dengan 
format tanda terima sebaga imana tersebut pada Lamp iran. 
Serita Daerah Kabupa ten Sekadau Tahun 2012 Nomor 53.a Drs.YOHANE S JHON 
NIP.195704211984111 001 SEKRET ARIS DAE RAH 
KABUPATEN SEKADA U Diundangka n di Sekadau 
pada tanggal 1 Mei 2012 SIMON PETRUS TTD BUPATI SEKADAU , Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 1 Mei Tahun 2012 Agar setiap orang yang meng etahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini 
dengan penempatan dalam Serita Daerah Kabupaten Sekadau . Peratu ran Supati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . Pasal 18