Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, pada BAB III - HIBAH, Pasal 6 dinyatakan:

diberikan dengan persyaratan paling sedikit : 
a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah ; 
b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat ; dan 
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah. 
-8 -
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling 
sedikit: 
a. telah terdaftar pada kementerian hukum dan hak asasi manusia 
paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan ; 
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah ; 
dan 
c. memilikI sekretariat tetap di Daerah. 
Bagian Kedua 
Penganggaran 
PasalS 
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik 
Negara atau Sadan Usaha Milik Daerah, Sadan dan Lembaga, serta 
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada 
Walikota. 
(2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota 
melalui TAPD. 
(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan daerah. 
Pasal9 
(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar 
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan 
PPAS. 
-9 -
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 
, meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau 
jasa. 
PasallO 
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. 
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal11 
(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis 
belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja 
hibah pada PPKD. 
(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Pemerintah Pusat ; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ; 
dan/atau 
d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia. 
(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam