Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 pada Pasal 49?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB VII - PENAGIHAN DAN PENYETORAN, Pasal 49 menyebutkan bahwa:

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli 
Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian 
Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah sesuai dengan jumlah 
dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKPS, 
SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan 
dengan surat keterangan tanda lunas. 
Paraf Koordinasi (2)Surat... '\ 
-27-
(2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada 
ditandatangani oleh Bupati, untuk SKTJM, SKPS, 
SKP2KS, atau SKP2K. 
(3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada 
paling sedikit memuat: 
a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
b. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang telah dibayar sesuai 
dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam 
SKTJM, SKPS, SKP2KS, atau SKP2K; 
c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan pelunasan 
ganti Kerugian Negara/Daerah; 
d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat 
keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar 
pelunasan SKTJM; dan 
e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam 
hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar 
pelunasan SKPS, SKP2KS atau SKP2K. 
(4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar 
pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas 
kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan 
penyerahan barang jaminan. 
(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan 
yang telah disita atas dasar SKPS, SKP2KS atau SKP2K, 
pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat 
permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada 
instansi yang berwenang. 
(6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada 
disampaikan kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; 
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian 
Negara/Daerah; dan 
d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta 
kekayaan.