Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 18?
Dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 tentang , BAB VI - PENGADAAN (1) Setelah APBD ditetapkan, Unit Pengelola Barang sebagai, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

. ( 1) Hasil pengadaan bararig milik daerah diterima oleh 
penyimpan barang. BAB VII 
PENERIMAAN DAN PENY ALURAN ( 1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan 
Barang/.Jasa Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui 
pengelola. 
(2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa. Pasal 17 ( 1) Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan 
pemeriksaan clan diterima oleh Pejabat/ Panitia Penerima 
Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
Dae rah. 
(2) Pejabat/ Panitia Penerima hasil pekerjaan pengadaan 
Bararigy.Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 
Keputusan Pengguna Anggaran (PA). Pasal 16 Barang/ Jasa Pernerintah Daerah 
sesuai ketentuan pcraturan perundang- (1) Pengadaan 
dilaksanakan 
undangan. 
(2) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang 
bersifat khusus dan menganut asas keseragaman 
ditetapkan oleh Bupati. Pasal 15 (2) Pejabat/Panitia Pengadaan/Barang/. l.isa Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada .iv at (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Pengguna Angg;iran (PA),dan atau 
Keputusan Bupati. Pasal 14 
(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jas« .>\·rnerintah Daerah 
dilaksanakan oleh Pejabat/ Panitia LJLP Barang/ Jasa 
Pernerintah Daerah. 
(1) Pernerintah Daerah rnenerirna barang dari pemenuhan 
kewajiban pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/ atau 
pelaksanaan dari suatu perjanjian tertentu. 
(2) Pernerintah Daerah dapat rnenerima barang dari Pihak 
Ketiga yang rnerupakan sumbangan , hibah, wakaf dan 
penyerahan dari masyarakat. 
(3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat {1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berit a 
Acara Serah Terima {BAST) dan disertai dokumen 
kepemilikan/penguasaan yang sah. Pasal 20 ( 1) Hasil pengadaan barang milik daerah ticb k bergerak 
diterirna oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk 
dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui 
pengelola untuk ditetapkan penggunaannya . 
(2) Penerirnaan barang rnilik daera h scbagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1) dilakukan sete lah diperiksa 
oleh Pejaba t/Panitia Penerirna Hasil Pekerjaan Pengadaan 
Barang/.Jasa Pemerintah Daerah dcngan Berita Acara 
Perneriksaan. 
(3) Pejabat/Panitia Perneriksa Barang Daerah sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (2) mernpunyai tugas pokok dan 
wewenang untuk: 
a. melakukan pemeriksaaan hasil /pekerjaaan pengadaan 
barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalarn kontrak; 
b. menerima hasiJ pengadaan barang/jasa setelah melalui 
perneriksaaan/ pengujian;dan 
c. rnernbuat dan rnenandatangani Serita Acara 
Perneriksaan. 
(4) Serita Acara Serah Terima Hasil/Pekerjaan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan sebagai salah 
satu syarat pernbayaran. Pasal 19 (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud : ·. ,da ayat ( l) 
berkewajiban melaksanakan tugas .ulrninistrasi 
penerimaan barang milik daerah. 
(3) Penerimaan barang milik daerah sebagaimar ld dimaksud 
pada ayat ( l) selanjutnya disimpan dalarn <.:.'.udang atau 
tempat penyimpanan. 
(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa 
Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab: Laporan Barang 
Laporan Barang 
berada dalam h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
penggunaan barang milik daerah yang ada dalam 
penguasaannya; dan 
1. menyusun dan menyampaikan 
Pengguna Semester (LBPS) dan 
Pengguna Tahunan (LBPT) yang 
, penguasaannya kepada Pengelola. ( 1) Kepala Satuan h< · rja Perangkat Daerah (SKPD) adalah 
Pengguna. 
(2) Kepala Satuan Kcrja Perangkat Daerah selaku Pengguna, 
berwenang dan bc11 ;rnggung jawab untuk: 
a. mengajukan rcncana kebutuhan barang milik 
daerah bagi sa tuan kerja perangkat daerah yang 
dipimpinnya ke-pacla Bupati melalui Pengelola; 
b. mengajukan pcrmohonan penetapan status untuk 
penguasaan dan penggunaan barang milik daerah 
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola; 
c. rnelakukan pencatatan clan inventarisasi barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
d. menggunakan barang milik daerah yang berada 
dalam pcnguasaannya untuk kepen tingan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja 
perangkat dacrah yang dipimpinnya; 
e. mengamankan dan memelihara barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik 
daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang 
tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang 
milik daerah selain tanah dan/ a tau bangunan 
kepada Bupati melalui Pengelola; 
g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak 
dirnanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas pokok dan f ungsi satuan kerja perangkat 
daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui 
Pengelola; Pasal 8 Bagi» n Kedua 
Pengguna/Ruasa Pengguna 
(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh 
Bupati. 
(2) Penetapa n status penggunaan barang milik daerah 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
a. penggu na melap orkan barang milik daerah yang 
di terimanya kepada pengelola diserta i dengan usul 
penggunaannya;dan 
b. · pengelola meneliti usul penggunaan sebagairnana 
dimak sud pada huruf a untuk dan mcngajukan usul 
penggunaan dimaksud kepa da Bupat i untuk 
ditetapkan status penggunaa nnya. Pasal 23 Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya 
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan 
dapat diop erasikan oleh pihak lain dalam rang ka 
mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi 
SKPD yang bersa ngkutan. Pasal 22 BAB VIII 
PENGGUNAAN (1) Penyaluran barang daerah oleh pengurus dilaks.makan 
atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Bararu; (SPPB) 
dari pengguna atau kuasa pengguna disertai ctcngan 
Berita Acara Serah Terirna. 
(2) Pengguna Barang wajib melaporkan stock atau sisa barang 
kepada pengelola melalui pembantu pengelola. 
(3) Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang 
kepada pengguna barang. Pasal 21 (4) Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk wajib n : , a tat, 
memantau, dan aktif melakukan penagihan kr .: .ijiban 
Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada avat ( 1 l .: r l I ayat 
(2). 
(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ,., at (1) 
dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Ba rang Mill k ! iacrah 
(DBMD). 
(1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan 
pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar Barang 
Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) 
menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 
(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang KIB 
A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F. 
(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas 
pencatatan dan pendaftar an baran g milik daerah 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang 
Milik Daerah (DBMD} . Pasal 26 BABIX 
PENATAUSAHAAN 
Bagian Kesatu 
Pembukuan (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan Zatau 
bangunan yang tidak digunakan urituk 
menyelenggarakan tugas pokok dan f ungsi SKPD yang 
bersangkutan kepada Bupati dikenakan sariksi berupa 
pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/ a tau 
bangunan. 
(2) Tanah dan/ a tau bangunan yang tidak digunakan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan 
status periggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD 
lainnya. Pasal 25 (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangur u.n 
dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/at<.1;; 
bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggara. u: 
tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau Kua s .. 
pengguna yang bersangkutan. 
(2) Pengguna dan/ atau Kuasa pengguna wajib menyerahka n 
tanah dan/ atau bangunan termasuk barang inventari-. 
lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penggun« 
dan/ atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui 
pengelola barang, Pasal 24 
(1) .Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 29 ayat (3}, digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Pasal 30 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disarnpaikan 
kepada Bupati melalui Pengelola. 
(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menj adi Laporan Baran g Milik 
Daerah (LBMD). ( 1} Pengguna/ kuasa pengguna menyusun laporan semesteran 
dan tahunan. { 1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang 
milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun 
Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta 
rekapitulasi barang milik Pernerintah Daerah , 
(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus 
barang milik daerah. 
(3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan 
Bupati. 
(4) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi 
barang milik daerah berdasarkan hasil sensus yang 
disampaikan oleh pengguna barang. 
(5) Barang milik daerah yang berupa · persediaan dan 
konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 
Bagian Ketiga 
Pelaporan