Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Ketentuan dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, Pasal 3 menetapkan:

(1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum 
dasar tertulis Negara Republik Indonesia, 
- 108 -memuat dasar dan garis besar hukum dalam 
penyelenggaraan negara.
(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia merupakan putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban 
kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(3) Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan 
Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
(4) Peraturan pemerintah pengganti undang-
undang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan 
sebagai berikut :
a. Peraturan pemerintah pengganti undang-
undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam persidangan yang berikut.
b. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima 
atau menolak peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang dengan tidak mengadakan 
perubahan.
c. Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, 
peraturan pemerintah pengganti undang-
undang tersebut harus dicabut.
- 109 -(5) Peraturan pemerintah dibuat oleh Pemerintah 
untuk melaksanakan perintah undang-undang.
(6) Keputusan presiden yang bersifat mengatur 
dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi 
dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan 
administrasi negara dan administrasi 
pemerintahan.
(7) Peraturan daerah merupakan peraturan untuk 
melaksanakan aturan hukum di atasnya dan 
menampung kondisi khusus dari daerah yang 
bersangkutan.
a. Peraturan daerah propinsi dibuat oleh dewan 
perwakilan rakyat daerah propinsi bersama 
dengan gubernur.
b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh 
dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/
kota bersama bupati/walikota.
c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat 
oleh badan perwakilan desa atau yang 
setingkat, sedangkan tata cara pembuatan 
peraturan desa atau yang setingkat diatur 
oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang 
bersangkutan.
- 110 -Pasal 4
(1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-
undangan ini, maka setiap aturan hukum yang 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 
aturan hukum yang lebih tinggi.
(2) Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, 
Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank 
Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang 
setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak 
boleh bertentangan dengan ketentuan yang 
termuat dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan ini.