Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 13?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB II - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada
, berwenang dan bertanggungjawab:
a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;
b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah;
d.membantu mengamankan barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang;
e. menyiapkandokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;
12
f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain;
g. menyiapkandokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;
h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan
nota permintaan barang;
j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
k. menyerahkanbarang berdasarkan Surat Perintah
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita
acara penyerahan barang;
l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan
tahunan;
m.memberi label barang milik daerah;
n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi
fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik
barang;
o.melakukan stock opname barang persediaan;
p.menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan
dokumenkepemilikan barang milik daerah dan
menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan;
q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang
milik daerah; dan
r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna
Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang.
(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada
secara administratif bertanggung jawab kepada
Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui
Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu
Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna
Barang.
(5)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa
atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD.
13
Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu