Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, BAB III - PERJANJIAN KINERJA, Pasal 8 menetapkan:

Dalam hal Kepala OPD/Camat masih belum dijabat oleh
pejabat definitif, maka kesepakatan dan penandatanganan
lembar/dokumen Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan
Kepala OPD/Camat dilakukan oleh pelaksana harian atau
pelaksana tugas pada jabatan dimaksud.
Dalam hal Kepala OPD/Camat masih belum dijabat oleh
pejabat definitif, maka kesepakatan dan penandatanganan
lembar/dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala
OPD/Camat dengan pejabat dibawahnya dilakukan oleh
pejabat yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas sebagai
pelaksana harian atau pelaksana tugas Kepala OPD/Camat.
Dalam hal Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV masih belum
dijabat oleh pejabat definitif, maka kesepakatan dan
penandatanganan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja
antara Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV dengan Kepala
OPD/Camat dilakukan oleh Pejabat/Staf yang ditugaskan
untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian atau
pelaksana tugas Pejabat Eselon III / Pejabat Eselon IV.
7Bagian Ketiga
Perubahan Perjanjian Kinerja
Paragraf 1
Umum