Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAIT BUPATI JEITEPOIYI1O Nomor UOR Tahun 1959.
Sesuai dengan PERATURAIT BUPATI JEITEPOIYI1O Nomor UOR Tahun 1959 tentang PEDOMAN PEIITYUSUITAIT AfiGGARAN PENDAPATAIT DAN BELI\ITJA DESA, ketentuan pada BAB I - KETEITTUAIT UMUM, Pasal 3 berbunyi:

Perafuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga.n Peraturan
Bupati ini dengan penempatarrnya dalam Berita Daerah Kabtrpaten Jeneponto.
ASUANTO BASO LEUIA
Diundangkan di Jeneponto
pada tanggFl 3 April 2018
ARIS DA.ERA}I
ATEII JENEPOtrTO,
BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018 NOMOR .....Ditetapkan di Jeneponto
pada tarrggal 3 April 2018
LIIUPIRAN
ITOMOR
TAITGGALPERATURAN BUPATI JENEP'ONTO
/.4 TAIIUN 2018
3 APFtu .Lot9
TENTAIYG
PEDOIUAIT PTilYUSI'NAIT AITGGARAIT PENDAPATAIT DAIT BELIINJA DESA
TATIInT ANGGARAIY 2018
URAIAN PEIX)MAJI PEilrt'st'ITAIT APBDESA TAHUN AITGGARAN 2018
I. Sinkronisasi Kebilakan Pemerintah Desa dengan Kebiiakan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 18 Tahun 2OLT tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2O18
tetap mengacu pada Nawa Cita dan Trisalcti yang menjadi batang tubuh dari
RPJMN 2014-2A19.
Dokumerr Rerrcana Keda Pernbangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Jeneponto Tahun 2018 dengan Tema yaitu *Memacu Investasi dan
Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan', dari tema tersebut,
ditetapkan rumusan strategi pembangunan dalam rangka Peningkatan Kualitas
Moneg Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan
Spasial sebagai berikut :
1. PendidiLan, meliputi : Pendidikan vokasi dan Peningkatan kualitas guru
2. Kesehatan, meliputi : Peningkatan kesehatan ibu dan anak, Pencegahan
dan penanggulangan penyakit, serta Preventif dan promotif (gerakan
masyarakat hidup sehat)
3. Perumaban dan Permukiman meliputi : Penyediaan perumahan tayak dan
Air bersih dan sanitasi.
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata meliputi : Peagembangan 3
Kawasan Pariwisata (drri 1O), Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) (dari LO), Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14), Perbaikan
iklim investasi dan penciptaan lapangan keda, dan Peningkatan ekspor
barang dan jasa bernilai tambah tirrggt
5. Ketahanaa Energi mellputi : EBT dan konservasi energi dan Pemenuhan
Kebuhrhan Energi
Ketahanan Pangan meliputi : Peningkatan Produksi Pangan dan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi).
Penaaggulangan Kemiskinan meliputi : Jaminan dan Bantrran Sosial
Tepat Sasaran, Pemenuhan Kebufithan Dasar dan Perluasan Akses Usaha
Mikro, Kecil, dan Koperasi .
8. Infrastrukur, Konektivltas, dan Kemaritiman meliputl : Pengembangan
Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) dan
Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika.
9. Pembangunan Silayah meliputl : Pembangunan Wilayah Perbatasan dan
Daerah Terringgal, Pembangunan Perdesaan, Reforma Agraria, Pencegahan
dan Penanggulangan Bencana (a.1 Kebakaran Hutan) dan Percepatan
Pembangunan Papua.6.
7.
10. Polttik, Hukum, Pertahaaan & Keamaaan meliputi : Penguatan
Pertahanart 29, Kepastian Hukum dan Stabilitas Politik dan Keamanan 30.
Reformasi Birokrasi.
II. Prinsip Pen5rusunan APBDesa
Penyusunan AFBDesa Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada prinsip sebagai
berikut:
1. Konsistensi antara perencanaan (RKPDesa) dengan pengartggaran (APBDesa).
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa dan pemberdayaan
masyarakat desa berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam perafuran Penrndan g-U ndangan ;
4.
5.
6.Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan Akses informasi tentang APBDesa;
Partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
"idak bertentangan dengan kepentingan umum, p,erafuran yanglebih tinggr
Dan peraturan desa lainnya.
III. Kebijakan Pen5rusunan APBDesa.
Secara umum pen5rusunan APBDesa berpedoman pada ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa
dalarn F,err1nlsurran APBDesa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan
desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:
A. Pendapatan Desa.
Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2Ot8
merupakan perkiraan yang terulnrr secara rasional dan rnemiliki kep,astian:' serba dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan
Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer dan pendapatan lain-
lain.
1. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
Penganggaran pendapatan desa ya:l.g bersurnber dan PADesa
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Hasil usaha desa :
Untuk menetapkan penganggaran PADesa dari bagian hasil usaha
yang Dikelola BUMDesa mendasarkan Peraturan desa tentang
pembentukan BUMDesa yang berpedom an pada Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 39 Tahun 2OlO tentang Badan Usaha Milik Desa
dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2OLT tentang
Peneta.pan Badan Usaha Milik Desa.
b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan desa'
Aset/kekayaand.esayangberpotensimenyu.mbangkanpendapatan
desa Antatalain:
1. kios desa
2. Pasar desa;
3. bafai desa;
4. tanah milik desa;
5. obyek rekreasi yangdikelola desa;
6. pemandian umum yang dikelola desal
7. jaringan irigasi desa;
8. gedung serbaguna; dan
9. lain-lain aset/kekaYaan desa.
Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan desa yang tidak
dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhihrngkan
nilai ase,t/kekayaan desa ya:ng tidak dipisahkan dan nnempertratikan
peroleihan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam
jangka wakru tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan desa mendasarkan
pada peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa.
c. Hasil Svradaya, partisipasi dan gotong royorrg. Penganggaran srxadaya
dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah desa
bersarna BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan
dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2018
akan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang maupun bentuk
lain yang dapat dinilai dengan uarrg trnttrk pelaksanaan
suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.d. Penganggaran lain-lain PADesa yang Sah.
Pendapatan Lain-lain PADesa yalg sah untuk menganggarkan
pendapatan antara lain dari :
1. pungutan desa yang pelaksanaannya mendasarkan peraturan
desa tentang pungutan desa;2. pendapa.tan bunga;
3. penjualan penghapusan barang milik desa;4. tuntutan ganti kerugian desa;5. Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa; dan6. Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekedaan.
2. Pendapatan Kelompok Transfer
a. Dana Desa.
PenganggarEur pendapatan desa dari Dana Desa yangbersurnber dari APBN mendasarkan pada Peraturan pemerintah Nomor6o Tahun 2oL4 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPenda.patan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2016.
b.
c.Besaran pagu indikatif Dana Desa untuk masing-masing desa
sebaga.imana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2078 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto TA. 2018.
Bagran dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.
Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk sementara
masih menunggu proses persiapan dan penyrsunan regulasi.
Alokasi Dana Desa (ADD).
Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahura 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5 dan Peraturan Bupati
Jeneponto Nomor LO Tahun 20L8 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa TA. 2018.
Besaran pagu urdikatif Alokasi Dana Desa trntuk masing-masing desa
sebaga.imana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2Ol8 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan
Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa TA. 2018.
Bantua.n Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan
Sesuai ketenttran Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2O1+ tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahunr 2OL4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Perafirran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memberikan
bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum
dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi banfuan
keuangan dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
e. Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten Jeneponto
Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Jeneponto dianggarkan
dalam APBDesa sepanjang dia.lokasikan dalam APBD Kabupa.ten
Jeneponto TA. 2OL8.
3. Pendapatan Lain-Lain.
Pendapatan Lain-lain meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
yarrg Tidak mengikat dan Lain-lain pendapatan desa yang sah :
a. Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.
Penganggaran hlbah dan srrmbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat, antara lain:
1. lxibah dan sumbangan dari perorangan;
2. hibah dan sumbangan dari organisasi kemasyarakatan;
3. hibah dan sumbangan dari perguruan tinggi;
4. hibah dan sumbangan dari perusahaan;
5. lxibah dan sumbangan dari LSM; dan
6. hibah dan sumbangan dari lembaga donor.d.
b.
c.Besaran pagu indikatif Dana Desa untuk masing-masing desa
sebaga.imana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto TA. 2018.
Bagran dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.
Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah unttrk sementara
masih menunggu proses persiapan dan penytrsunan regulasi.
Alokasi Dana Desa (ADD).
Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2OL4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati
Jeneponto Nomor 1O Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Pembagran dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa TA. 2018.
Besaran pagtl indrkati{ Alokasi Dana Desa. unttrk masing-masing desa
sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan
Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa TA. 2018.
Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan
Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahurr 20L4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahur:r 2014 tentang Desa sefuagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahtun 2015, pemerintah daerah
provin,si dan pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memberikan
bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum
dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan
keuangan dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
e. Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten Jeneponto
Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Jeneponto dianggarkan
dala.m APBDesa sepanjang dialokasikan dalarn APBD Kabupaten
Jeneponto TA. 2OL8.
3. Pendapatan Lain-Lain.
Pendapatan Lain-lain meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
yang Tidak mengil<at dan Lain-Iain pendapatan desa yang sah .'
a. Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.
Penganggaran hibah dan sumbangan dari plhak ketiga yarg tidak
mengikat, antara lain:
1. hibah dan sumbangan dari perorangan;
2. hibah dan sumbangan dari organisasi kemasyarakatan;
3. hibah dan sumbangan dari perguruan tinggl;
4. hibah dan sumbangan dari perusahaan;
5. hibah dan sumbangan dari LSM; dan
6. hibah dan sumbangan dari lembaga donor.d.
b. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah-
penganggaran pendapatan yang bersumber dari Lain-I
Pendapatan Desa Yang Sah meliputi antara lain:
1. hasil pengelolaan tanah kas desa;
2. hasil pelepasan tanah kas desa;
3. hasil kerjasama desa;
4. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
5. hadiah perTombaan;
6. Insentif/hadiah desa lunas PBB; dan
7. Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa.
B. Belanja Desa
Belanja desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan
yang menjadi Kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak
asal usul maupun Kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa
dikelompokkan kedalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan
pemberd ayaan masyarakat desa.
B,erdasarkan ketentuan Pasal 1OO Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2Al4 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor +7 Tahun 2Ol5 dan Peraturan Bupati Jeneponto
Nomor 13 Tahun 2O75 tentang Pedoman Pengelola.an Keuangar: Desa,
belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. paling sedikit 7Oo/o (t:.tjuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran
belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pernerintahan desa, pelaksanaan pewtbangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
2. paling banyak 3O% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggararl
belanja Desa digunakan unhrk:
a. penghasilan tetap dan hrnjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
b. operasional Pemerintah Desa;
tu.njangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
insentif (operasional) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (R!V).
Prioritas kegiatan dalam pen5rusunan APBDesa Tahun 2OlB
berpedonean pada ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
naerah Tertinggatr Dan Transmigrasi Nomor 79 Tahun 2ol7 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, sebagaimana
telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 6
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto TA. 2OL8 dan Peraturan Bupati
Jeneponto Nomor IO Tahun 2OI8 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa TA. 2018, sebaga.i
berilnrt:c.
d.
1. Bidang Penyelenggaraa.n Pemerintahan Desa.
Pada belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib
dianggarkan pada tahun alnggarar: 2018 adalah :
a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
Dalam pelqnlslrnarr RAPBDesa Tahrrn Anggaran 2018, besaran
penghasilan tetap kepala desa Dan perangkat desa
dihitung/ditetapkan lebih lar{ut berdasarkan ketentuan Pasal 5
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 11 Tahun 2OLg tentang
Penghasilan Tetap Dan Ttrnja.ngan Kepala Desa, Perangkat Desa
Dan Anggota BPD Tahun 2OL8;
b. besaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa setiap bulan :
1. Kepala desa Rp.1.8OO.OOO,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Sekretaris desa Rp. 9OO.OOO,- (sembilan ratus ribu rupiah).
3. Kepala urusan Rp. 6OO.OOO,- (enam ratus riburupiah).
4. Kepala seksi Rp. 6OO.0OO,- {enam ratus riburupiah).
5. Kepala dusun Rp. 6OO.OOO,- (enam ratus riburupiah).
c. besaraa maksimal tunjangan BPD setiap bulan adalah :
1. Ketua Rp. 8OO.OOO,- (delapan ratus ribu rupiah).
2. \t/akil Ketua Rp. 65O.0OO,- {enam ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sekretaris Rp. 55O.OOO,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
4. A.nggota Rp. 45O.OOO,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
d. Alokasi belanja operasional penrerintah desa dan BPD ditetapkan
dengan ketentuan belanja operasional pemerintah desa maksimal
Toola dan belanja operasional BPD minimal 30% dari total alokasi
belanja operasional.
e. penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan
Perangkat desa sebesar 3Yo (tiga per seratrrsi setiap bulan dari
besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
perbulan. Biaya iuran Jaminan Kesehatan tersebut menjadi sub
kegiatan dari kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa dalam rekening belanja ftrnjangan
Lainnya;
f. Insentif RTIRW dan kader pembangunan desa meliputi Insentif
pendidik PAUD bagi yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD
maLrpun APBN, kader kesehatan, Insentif kader KB, insentif kader
Posyandu dan operasional Fon.m Desa Siaga yang dianggarkan
dalam kegiatan Pengembangan Desa Siaga;
Pelatihan dan Kursus peningkatan Aparahrr Pemerintah Desa;
Retrabilitasi dan Pembangunan Kantor Desa;
Pengadaan lahan untuk aset Desa;
Pernbangunan sarana ar minum pedesaan;
S timutan jarnban keluarga;
Pernasangan Jaringan Listrik, jaringan telepon dan internet;
m. Pengembangan usaha ekonomi Desa;
n. penjrusunzrn profil desa, dalam rangka penyediaan data sebagai
bahan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan baik
di tingkat desa, daeratr, maupun pusat;oD'
h.
i.
j.
k.
t.
o.
p.pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID);
penyelenggaraan Musyawarah Desa, antara lain untuk Musyawarah
Desa penJrusunan RKPDesa dan Musyawarah Desa RllPBDesa
sebelum dilakukan pembahasan antara pemerintah desa dengan
BPD;
Operasional lembaga kemasyarakatan desa, yaitu RT, RW, LPMD,
PKK, dan Karang Taruna. Besaran anggaran untuk operasional
keempat lembaga kemasyarakatan desa tersebut dapat disesuaikan
dengan kinerjanya;
Openasional TPK maksimal 57o untuk kegiatan :
1) Pembekalan Tim Desain (O,5%)
2l Survey Teknis dan Pengukuran (0,5%)
3) Pembuatan Desain dan RAB (7,5o/oj
4) Transpor TPK (1%)
5) Dokumentasi dan Pelaporan {0,5%)
6) Pengawasan (1%).
Pen5rusunan rancangan Peraturan Desa sesuai kebutuhan dan
pelaksan aan penntah peraturan pemndang-undangan; dan
Perencanaan dan pengawasan.q.
r.
s.
Selain wajib menganggarkan kegiatan tersebut di atas, dapat
menganggarkan kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 7
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Fengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa
TA. 2018 dan sesuai dengan RKPDesa Tahun 2018.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Kegiatan dibidang pembangunan desa yang wajib dianggarkan oleh
pemerintah desa pada tahun anggaran 2Ot8 adalah:
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan : linglmngan
pennukiman, transportasi, energi serta informasi daa komunikasi;
b. Pengada€ul, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasar€Lna pelayanan sosial dasar unhrk pemenuhan kebutuhan
kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan;
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana ekonomi untuk meurujudkan Lurnbung Ekonomi Desa,
meliputi :
1) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untrrk ketahanan
pangaJl;
2l Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pernasarzrn yang djfokusken kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
3) Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasarall yang difokuskan
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan'
d. Pengad aaarL, pembangullan, pengembangan dan pemeliharaan
saralla prasarana lingkgngan untuk pemenuhan kebutuhan
kesiapsiagaan bencana aLatrr, pena.nganan bencana alam dan
peles tarian lingku ngan hidup;
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sar€rna
prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan
ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
Selain r-rntuk menganggarl<an kegiatan yar.g diwajibkan sebagaimana
tersebut di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan
Bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang lainnya berdasarkan
ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2Ol7 tentang Penetapan
Prioritas Pengunaan Dana Desa ?ahun 2O18 dart sesuai RKPDesa
Tahun 2018.
3. Bidang Pemberdayaafl Masyarakat Desa.
Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat yang wajib dianggarkan
oleh pemenntat:. desa pada Tahun Anggaran 20L8 adalah:
a. Peningkatan partipasi masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
b. Pengembangan kapasitas di Desa meliputi : pendidikan,
pembelajar€ur., pelatihan, pen5ruluhan dan bimbingan teknis dengan
materi tentang perebengunan dan pemberdayaaan masyaral<at
Desa;
c. Pengemba:rgan dan ketaha-nan masyarakat Desa;
d. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa;
e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pernberdayaa.n masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa
penyandang disabilitas;
f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
g. Dukunga.n perrnodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif
yang dikelola oleh BUM Desa dan/atam BUM Desa Bersarna;
h. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat,
koperasi danlatau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;i. Pengembangan kerja sarna antar Desa dan kerja sarna Desa pihak
ketiga; danj. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa latnnya yang
sesrrai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam
musyawarah Desa.
Selain mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang diwajibkan
sebagaimana tersebut di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan
kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yar.l.g lainnya
berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2Ol7 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2OL8 dan sesuai
RKPDesa Tahun 2OL8.
4. Belanja Tak Terduga.
Belanja tidak terduga untuk menganggarkan belanja kegiatan yang
sifatny'a. T'rC.d6. hirata arrzfcr +,i^Ca{r. C.;.h.atapre,r, herulrtrg rctr:,etti
penang€ulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa
lwabah yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah desa.
5. Surplus / Defisit APBDesa.
a. Srrrplus atau delisit APBDesa adalah selisih antara anggaran
pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
b. Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus
diprioritaskan unhrk kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang
Pernberdayaan Masyarakat Desa (termasrrk penyertaan modal untuk
BUMDesa).
c. Dal.am hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa
menetapkan penerimaan pembiayaaa untuk menutup defisit
tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran
(SiLPA) tahrrn anggaran sebelumnya, peneairan dana
dan/atau hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
C. Pembiayaan Desa.
1. Penerimaan Pembiayaan
a. Penga:nggaran SiLPA harus didasarkan pada p,enghitrmgan ya$g
cerma.t dan rasional deng€rn mempertimbangkan perkiraan realisasi
€Lnggaran Tahun Anggaran 2Afi dari kegiatan yang telah terlaksana
dalarn rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada
Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak
tercapainya SiLPA ya$g direncanakan.
b. Dalam menetapkan a.nggaran penerimaan pembiayaan yang
bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan
besarannya sesuai peraturan desa tentang pembentrrkan dana
cadangan
c. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan arrtara lain rrntuk
menganggarkan:
1) penjualan asset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
dan
2) hasil penjualan kekayaan BUMDesa.
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDesa ditetapkan dengan
peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam
rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan
desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu
diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran
penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal
yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.
Dalarn hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam
peratu.ran desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa
melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal
tersebut.
b. Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau
melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk
memperkuat stmktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud
dapat tumbuh dan berkembang.
c. Untuk mengianggarkan dana cadangan pemerintah desa hams
menetapkan terlebih dahulu peraturan desa tentang pembentukan
dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan,
program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,
besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
d. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan
pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah
pernbiayaan rretto harus dapat rnerrutup defrsit asggaran.
IV. Teknis Pen5rusunan APBD6sa
Dalam menJrusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, pemerintah desa dan
BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Sebelrarn pen)rus\rnarr APBDesa terlebih dahulr,r melakukan
pencennatan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2OL8. Bagr desa yang
RPJMDesa-nya telah habis masa berlakunya dan penJrusunan
RPJMDesa yang baru masih merurnggu pelantikan Kepala Desa bar-u,
maka RKPDesa Tahun 2Ol8 disusun mendasarkan pada substansi
pro,grarn kegiatan pada Perattrran Bupati Jeneponto Nomor
18 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Kerja Pembaaguaan Daerah
(RXPDI Kabupaten Jeneponto Ta-hun 2A18. Jika pada saatnya telah
disusun RPJMDesa yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian,
maka penyesuaian sebagran dilakukan pada saat Perubahan APBDesa
Tah,xa Anggaran 2018 yari\g didakrr*lr;ri dengan Perubahan RKPDesa
Tahun 2018.
2. Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2018 diupayakan tepat waktu.
3. Berdasarkan RKPDesa disusun Rancanga.n Rencana Anggaran Biaya
(RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
4. Rancangan ApBDesa memuat rincian anggaran pendapatan desa,
rincian arlggaran belanja desa dan pembiayaan desa'
5. Analisa Harga satuan Pekerjaan menggunakan Analisa sNI item
kegiatan yang tidak termuat dalam Analisa sNI dapat menggunakan
Analisa K atau Analisa E'
6. Peneta"pan harga satuan material menggunakan harga hasil survey
lokalsetelahditambahkanPajakdanmobilisasi.
7. Swadaya masyarakat dihitung sesuai totmat Tanpiran Pennendagn
Nomor 114 Tahun 2Ot4-
8. Pengalokasian anggaran untuk
kepala desa dan Perangkatbelanja penghasilan tetap, tunjangan
desa serta tunjangan anggota BPD
ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati
tentang Penghasilan Tetap dan Trrnjangan
Desa dan Anggota BPD Tahun 2018.Nomor 11 Tahun 2018
Kepala Desa, Perangkat
g. Belanja Operasional berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor
11 Tahun 2OLB terdiri dari belanja operasional Pemerintah Desa dan
belanja operasional BPD. Belanja Operasional Pemerintah Desa
maksimal 7oo/o dari totai alokasi belanja operasional sedangkan
belanja operasional BPD minimal 3Oo/a dari total alokasi belanja
operasional.
1O. Pemberian insentif bagr RT/RW dialokasikan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
11. PengaJokasian anggaran Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD disesuaikan dengan ketentuan braya
perlalanan dinas sebagaimana diatur dala.sr Peraturan:r. Bupati Nomor
5 Tahun 20 18 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Kepala Desa,
Perangkat Desa Dan Pimpinan /Angota BPD Lingkup Pemerintah
I(abupaten Jeneponto dan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 9O
Tahun 2OLB tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas
Kepala Desa, Peranglrat Desa dan PirnpinanlAnggota BPD Lingl<rrp
Pemerintah Kabupaten Jeneponto TA. 2018.
12. Rencana Anggaran Biaya kegiatan frsik/infrastnrktur, belanja
pengadaan matenaT/bahan dibuat hihrngan rincinya tidak
menggunakan satuan LS sehingga target kinerja yang akan dicapai
menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing desa
diharapkan men5rusun perencaaan kegiatan fisik/infrastruktur
(belanja upah dan materian/bahan ) yang lebih baik.
13. Dalarn rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang
perubahan APBDesa Tahun Anggaran 201"8, proses pembahasan
ralircarlgan p,eratrrrarn desa tentang perubahan APBDesa Talnrn
Anggaran 2Ol8 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan
realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antara pemerintah
desa dan BPD terhadap rancangan perahrran desa tentang Penrbahan
APBDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan paling lambat akhir Bulan
Septernbor 2018.
14. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018, pemerintah desa
dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek
waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak
selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2AL8.
15. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan
APBDesa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau
kegiatan yang belum dilaksanakan.
16. Bahwa proses penyusunan APBDesa memperhatikan ketentuan Pasal 21 Permendagri Nomor 113 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling
lam'bat 3 (tiga) hari sejak disepalcati untuk dievaluasi.
17. BPD bersama-sarna Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan
atas r:ancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan
APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rzrnctrnga.n peraturan
daeratr tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7
(tujuhi hari kerja setelah hasil evaluasi dari Catna1- Hasil
penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa
tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.
18. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor
B.75O8/01.16/O8|2OL6 tanggal 31 Agustus 2O16 perihal Himbauan
Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Pen5rusunan
APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggung jawaban
Pelaksanaan APBDesa aplikasi Sistem Kerrangan Desa
(SISKEUDES) yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.
V. Hal-HaI Khusus l,ainnya
Pernerintatr Desa dalarn men)ruIsun APBDesa Tahrrn Anggaran 2018, selain
memperhatikan kebijakan dan teknis pen]rusunan APBDesa, juga
memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:
1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan
desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan
dengan peraturan p,erundang-undangan.
2. Menyesua.ikan perenc€uraan kegiatan pembangunan desa dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan arahan Presiden terkait Padat
Karya Ttmai Di Desa (PKTD) yang merupakan kegiatan pemberdayaan
rnasyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersif;at
prodrrktif dengan rnengutarnakan p,ernanfaatan srrrnbe,r daya, tenaga
kerja dan teknologi lokal untuk memberikan upa/pendapatan,
meningkatkan daya beli, serta mengur€rngi kemiskina.n.
3.Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai
kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan
penanggltlangan kejadian luar biasa / wabah dilakukan dengan cara .'
a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja
tidak Terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan
kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan
dimaksud ditetapkan;
b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana
belanj a tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat
Bencana alam dan
c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja
tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja
txdak terdrrga kebelanja sesrrai kelompok bidang.
Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai
pada Tahun Anggaran 2OL7 dengan menggunakan APBDesa Tahun
Anggaran 2018 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pendanaan kegiatan lanjutan mengguqakan SiLPA Tahun Anggaran
2Ot7; dan
b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang
telah dituangkan dalam APBDesa dimaksud, agar ditampung kernbali
di dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
ASMAITTO BASO LEWA4.