Apa norma yang terkandung dalam Pasal 17 PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, khususnya BAB IV - INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN, Pasal 17, memuat:

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat 
menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati 
mengeluarkan SKP2KS dalam jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia 
menandatangani SKTJM. 
(2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat materi: 
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah; 
c. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar; 
d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian 
Negara/Daerah; dan 
e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris. 
(3) Bupati menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan 
memberitahukan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada BPK.