Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 39 Tahun 2017 Pasal 
6?
Dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 39 Tahun 2017 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, BAB V - KETENTUAN, Pasal 
6 mengatur sebagai berikut:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Probolinggo.
 
 
Ditetapkan di Probolinggo
 
 
Pada 
tanggal
 
25 April 2017
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
 
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
Disalin sesuai dengan aslinya :
n. SEKRETARIS DAERAH
 
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
b.
 
KEPALA BAGIAN HUKUM
 
SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum.
 
Pembina Tingkat I 
 
NIP. 19630619 199303 2 003
 
 
Diundangkan di 
 
Probolinggo
 
pada 
tanggal 
 
2
6
 
Januari 
2017
 
 
SEKRETARIS 
 
DAERAH
 
 
ttd
 
 
 
H.M. N A W I, SH. M.Hum
 
 
Pembina Utama 
Madya 
 
 
NIP. 19590527 198503 1 019
 
BERITA
 
DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 
2017
 
NOMOR
 
39
 
SERI 
G1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
 
 
NOMOR : TAHUN 2017
 
 
TANGGAL : 
 
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
KETERTIBAN UMUM DAN 
 
KETENTRAMAN MASYARAKAT
 
 
I.
 
RUANG LINGKUP
 
 
Penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari 
pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang 
menjadi kewenangan 
Dinas Satpol PP 
antara lain
 
:
Tertib tata ruang
;
Tertib jalan.
;
Tertib angk
utan jalan dan angkutan sungai
;
Tertib jal
ur hijau, taman dan tempat umum
;
Tertib sungai, sal
uran, kolam, dan pinggir pantai
;
Tertib lingkungan
;
Tertib tempat usaha dan usaha tertent
u
;
Tertib bangunan
;
Tertib social
;
Tertib kesehatan
;
Tertib t
empat hiburan dan keramaian
;
Tertib peran se
rta masyarakat
;
Ke
tentuan lain sepanjang telah di
tetapkan dalam 
Peraturan Daerah
.
 
 
II.
 
KETENTUAN PELAKSANAAN
 
:
Umum
 
P
ersyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas Pembina dalam operasi 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah:
H
arus memiliki 
wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan 
Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan perundang
-
undangan lainnya;
Dapat menyampaikan maksud dan tujuan bahas
a indonesia yang baik 
dan benar
 
atau dapat juga dengan bahasa daerah;
Menguasai teknik penyampaian 
informasi dan presentasi yang baik;
Berwibawa, penuh percaya diri dan bertanggung jawab;
Harus dapat menarik simpati masyarakat;
 
7
Bersedia menerima saran dan kr
i
tik dari masyarakat serta mampu 
mengidentifikasi masalah dan memberi
kan alternati
f
 
pemecahan 
mas
alah tanpa mengurangi tugas;
Petugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus 
 
memiliki sifat:
U
let dan tahan uji;
D
apat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak 
terutama yang menyangkut tugas;
M
ampu membaca situasi;
M
emiliki su
ri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat 
Pemerintah 
Daerah
 
lainnya; 
Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain
Khusus
 
Pengetahuan 
dasar yang harus 
di
miliki oleh petugas 
Dinas 
Satpol PP dalam 
melaksanakan tugas menyelenggarakan 
ketertiban um
um dan ketentraman 
masyarakat
 
adalah:
P
engetahuan tentang 
tugas
 
Dinas 
Satpol PP 
khususnya dan 
Pemerintahan Daerah umumnya;
P
engetahuan dasar hukum dan peraturan perundangan
-
undangan;
M
engatahui dasar hukum pelakanaan tugas 
Dinas 
Satpol PP
;
M
emahami dan menguasai adat istiadat kebiasaan yang berlaku 
 
di daerah; 
M
engetahui dan memahami dasar pengetahuan dan dasar hukum 
pembinaan 
ket
e
ntraman dan keter
t
iban umum
.
 
 
III.
 
PERLENGKAPAN DAN PERALATAN
 
:
S
urat 
Perintah Tugas
;
K
artu Tanda Anggota
;
K
elengkapan 
Pakaian Dinas Lapangan 
(
PDL
);
K
endaraan operasional yang dilengkapi dengan peng
eras suara dan 
pelengkapan lain
nya;
K
endaraan operasional yang terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih 
dan roda dua sesuai standar 
Dinas 
Satpol Pp
;
P
erlengkapan 
Pertolongan Pertama
 
pada 
Kecelakaan 
(
P3
K
);
A
lat pelindung diri seperti topi lapangan, helm, tameng; 
Al
at perlengkapan lainnya yang mendukung kelancaran pembinaan 
ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat
.
 
8
 
 
IV.
 
TAHAP 
 
BENTUK DAN CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN
 
:
 
Bentuk cara pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah 
berupa Produk Hukum yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan 
daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perundangan lainnya dalam menjalanka
n 
roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan 
secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami 
arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh 
karena itu di dalam pembinaan harus
 
memenuhi
 
:
P
enentuan 
sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok atau 
badan usaha;
P
enetapan 
waktu pelaksanaan pembinaan seperti bulanan, triwulan, 
semesteran dan/atau tahunan. 
Perencanaan dengan batas waktu tersebut 
dimaksudkan agar setiap kegiat
an yang dilakukan memiliki batasan waktu 
yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan;
P
enetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan 
pembinaan dapat tercapai secara terarah, sesuai dengan subjek, objek dan 
sasaran; 
P
enetapan tempat 
pembinaan dapat bersifat formal atau informa
l 
disesuaikan dengan kondisi di
lapangan.
 
Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
Formal
S
asaran perorangan:
P
embinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat 
yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan 
himbauan tentang arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati; 
M
engundang/memanggil anggota masyarak
at yang telah melanggar 
Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk diberikan arahan dan 
pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan mengganggu 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
S
asaran kelompok:
 
P
embinaan ketertiban umum dan ketenteraman mas
yarakat dilakukan 
dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah melalui koordinasi 
dengan instasi 
terkait, serta menghadirkan mas
yarakat di suatu tempat 
yang ditetapkan sebagai sasaran dan Narasumber membahas arti 
pentingnya peningkatan ketaatan dan kep
atuhan terhadap Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati guna memelihara ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat.
 
9
I
nformal
 
seluruh anggota 
Dinas Satpol PP
 
mempunyai kewajiban moral untuk 
menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan 
Da
erah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat. Metode pembinaan ya
ng 
dilakukan adalah dengan cara asah, asih dan asuh
 
antara aparat penertiban 
dengan masyarakat dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan 
terhadap Peraturan Dae
r
ah dan Peraturan Bupati.
 
Selain itu, pembinaan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan 
melalui
 
:
M
edia massa dan media elektronik seperti 
surat kabar, radio dan televis
i, 
media online;
P
embinaan pada tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
T
atap muka
; 
P
embinaan oleh tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan 
dan informasi kepada masyarakat dalam rangka memelihara 
ketenteraman dan ketertiban umum.
 
 
V.
 
TEKNIS PERSIAPAN OPERASIONAL KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN 
MASYARAKAT:
M
emberikan teguran 
pertama kepada orang atau badan hukum yang 
melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
M
emberikan teguran kedua apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah 
teguran pertama belum diindahkan;
M
emberikan teguran ketiga apabila dalam waktu 3 (tiga) ha
ri setelah teguran 
kedua belum diindahkan;
M
emberikan surat peringatan pertama dala
m 
 
waktu 7 (tujuh) hari agar 
orang atau badan hukum tersebut menertibkan sendiri apabila dalam 
 
waktu 3 (tiga) hari setelah teguran ketiga belum juga diindahkan;
M
emberikan 
surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari;
M
ember
ikan surat peringatan ketiga d
al
am waktu 1 (satu) hari; 
A
pabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan, maka dapat 
dilakukan tindakan penertiban secara paksa.
 
 
 
 
 
10
 
 
VI.
 
TEKNIS OPERASIONAL 
KETETIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN 
MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS
 
:
M
elaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;
M
elakukan pemetaan terhadap obyek atau lokasi sasaran;
P
impinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang di perlukan 
dalam pelaksanaan operasi;
A
pabila pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait 
lainnya, perlu segera mengadakan koordinasi;
S
ebelum menu lokasi operasi, pimpinan operasi memberikan pengarahan 
kepada para anggota tentang maksud dan tujuan 
operasi termasuk 
kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi;
M
empersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang 
harus dibawa; 
M
emberikan surat teguran atau surat peringatan.
 
 
VII.
 
MELAKUKAN PRA OPERASIONAL PENERTIBAN
:
M
erencanakan operasi penertiban dengan berkoordinasi dengan Kepolisian, 
Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dan masyarakat setempat;
M
elakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh 
Dinas
 
Satpol PP atau berkoordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan
, Polres 
dan Kodim);
M
enentukan jadwal kegiatan penertiban, jumlah pasukan, s
a
rana prasarana 
pendukung, instansi yang terlibat, dan pola operasi penertiban;
P
impinan pasukan memberikan arahan kepada anggota pasukan yang akan 
melakukan penertiban agar:
B
ertindak tegas;
T
idak bersikap arogan;
T
idak melakukan pemukulan/kekerasan;
M
enjunjung tinggi HAM;
M
ematuhi perintah pimpinan
/komandan
;
M
empersiapkan kelengkapansarana operasi berupa kendaraan, pakaian 
seragam dan pelindungnya, Pertolongan Pertama Pada Kec
elakaan (P3K), 
dan mobil ambulan
ce
; 
M
empersiapkan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila terjadi 
upaya penolakan dari masyarakat yang berpotensi me
nimbulkan konflik 
dan kekerasan
;
 
 
 
11
Melakukan operasi penertiban
, meliputi 
:
M
embacakan/menyampaikan
 
surat perintah penertiban;
M
elakukan penutupan/penyegelan;
A
pabila ada penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka 
dilakukan upaya
-
upaya sebagai berikut:
 
-
 
M
elakukan negosiasi danmemberikan pemahaman kepada yang 
bersangkutan;
 
-
 
D
apat menggunakan mediator (pih
ak ketiga) untuk menjembatani;
 
-
 
A
pabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka 
petugas mel
ak
ukan tindakan pe
ner
tiban secara paksa; 
 
-
 
A
pabila penolakan/perlawanan bersifat anarkis, maka segera 
melakukan konsolidasi sambil memperhatikan 
perintah pimpinan 
lebih lanjut, mengamankan pihak yang memprovokasi, melakukan 
tindakan bela diri untuk mencegah jatuhnya korban kedua belah 
pihak, melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban, 
melak
ukan advokasi dan bantuan hukum
 
serta mengevakuasi 
ke
giatan yang telah dilakukan dan rencana lebih lanjut.
Pembinaan
, meliputi 
:
P
embinaan tertib pemerintahan
, meliputi 
:
 
-
 
Melaksanakan piket secara bergiliran;
 
-
 
Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan 
kantor;
 
-
 
Memberikan/memfasilitasi bimbingan d
an pengawasan serta 
membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan;
 
-
 
Memberikan bimbingan dan pengawasan ketertiban wilayah;
 
-
 
Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap 
implementasi peraturan perundang
-
undangan;
 
-
 
Memberikan pengamanan tehadap u
saha/kegiatan yang dilakukan 
secara missal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman 
dan ketertiban umum;
 
-
 
Mencegah timbulnya kriminalitas;
 
-
 
Mengadakan pemeriksaan dan penertiban terhadap bangunan dan 
tempat usaha tanpa izin;
 
-
 
Menyelesaikan sengketa dal
am masyarakat; 
 
-
 
Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral lainnya yang 
dip
erlukan.
 
 
12
P
embinaan tertib lingkungan
, meliputi 
:
 
-
 
Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelestarian 
lingkungan;
 
-
 
Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian 
dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan 
sasaran pusat
-
pusat kegiatan masyarakat seperti pasar;
 
-
 
Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan 
kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan 
barang produksi; 
 
-
 
Melakukan usaha
 
dan kegia
tan penanggulangan bencana alam
;
P
embinaan tertib 
so
sial, meliputi 
:
 
-
 
Preventif melalui peny
uluhan, bimbingan, latihan, pem
berian 
bantuan pengawasan serta pembinaan kepada perorangan 
maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber 
timb
ulnya gelandangan, pengemis dan WTS;
 
-
 
Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi 
gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada perorangan maupun 
kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, 
pengemis dan WTS;
 
-
 
Rehabilitasi meliputi p
enampungan, pengaturan, pendidikan, 
pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung 
halaman untuk menge
m
balikan peran 
sebagai warga masyarakat;
 
-
 
Mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, 
aman, bersih dan tertib;
 
-
 
Memonitor dan m
emberikan motivasi dan pengawasan terhadap 
warung, toko dan rumah makan yang melakukan kegiatannya 
tanpa dilengkapi dengan izin usaha;
 
-
 
Melakukan kerjasama dengan Instansi terkait dan aparat 
keamanan serta ketertiban kawasan parkir;
 
-
 
Melakukan pengawasan dan
 
penertiban terhadap para pelanggar 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya; 
 
-
 
Melakukan pembinaan mengenai peningkatan kesadaran 
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan 
Pemerintah Daerah.
 
 
 
 
13
Administrasi
 
:
P
ersiapan:
 
-
 
Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan 
pembinaan;
 
-
 
Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan;
 
-
 
Mengadakan survey lapangan;
 
-
 
Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait;
 
-
 
Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, sur
at 
perintah, surat teguran dansurat panggilan terhadap masyarakat 
yang melakukan pelanggaran peraturan perundang
-
undangan; 
 
-
 
Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud 
dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan 
pembinaan.
P
elaksan
aan:
 
1.
 
Sebelum menuju sasaran bagi anggota
 
Dinas
 
Satpol PP yang 
bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa 
kelengkapan administrasi, peralatan dan perlengkapan yang akan 
dibawa;
 
2.
 
Selaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat 
yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu 
dikoordinasikan dengan Instansi terkait;
 
3.
 
Bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan
 
:
 
-
 
Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 
-
 
Koordinasi p
elaksanaan; 
 
-
 
Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan 
kewenangan.
 
4.
 
P
embinaan yang dilakukan melal
ui panggilan resmi maupun 
surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka 
petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. 
Pemberian te
guran tersebut satu diserahkan kepada si penerima 
dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
 
5.
 
Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka atau wawancara, 
bagi petugas Pembina harus mempedomani teknik
-
teknik 
berkomunikasi dengan memperhatikan si
kap dan sopan santun 
dalam berbicara; 
 
14
 
 
6.
 
P
embinaan 
y
ang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan 
maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatka
n 
notulen
;
 
7.
 
E
valuasi :
 
-
 
Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum 
dan ketent
e
raman masyarakat, baik yang dilakukan secara 
rutin, insidentil maupun operasi gabungan segera 
melaporkannya kepada Kepala 
Satuan
 
dan meneruskan kepada 
Bupati;
 
-
 
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan menjelaskan 
tentang hambatan yang ada kepada Kepala
 
Satuan
 
dan atau 
yang memerintahkannya; 
 
-
 
Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus 
dengan hasil evaluasinya.
 
 
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
 
 
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE