Apa yang diatur dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2015, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Kawasan pengendalian ketat kewenangan provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 
meliputi: 
a. kawasan perdagangan regional; 
b. wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali 
dengan sempadannya; 
c. kawasan yang berhub ungan dengan aspek 
pelestarian lingkungan hidup meliputi kawasan 
resapan air atau sumber daya air, dan kawasan 
konservasi hutan bakau; 
d. transportasi terkait kawasan jaringan jalan, 
perkeretaapian dan area/lingkup kepenting an 
pelabuhan dan kawasan sekitar bandara ; 
e. prasarana wilayah dalam skala regional lainnya 
seperti area di sekitar jaringan pipa gas, jaringan 
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), 
dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terpadu; 
f. kawasan rawan bencana; 
g. kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala 
regional; 
h. kawasan konservasi alam , budaya, dan yang 
bersifat unik dan khas; 
i. kawasan untuk kegiatan yang menggunakan bahan 
baku dan/atau mempunyai pengaruh antar wilayah 
di Jawa Timur; 
 
 
 
12 
 
 
 
 j. kawasan untuk kegiatan y ang mengubah rona 
wilayah dan administratif Jawa Timur; dan 
k. kawasan lainnya yang dianggap memenuhi kriteria 
kawasan pengendalian ketat. 
(2) Kawasan perdagangan regional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupa kan tempat yang 
dipergunakan untuk aktivi tas perda gangan antar 
wilayah yang didoro ng untuk memenuhi kebutuhan 
regional dan/atau nasional. 
(3) Kawasan perdagangan reg ional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat menampung kegiatan perdagangan 
dari semua komoditas baik pertanian, industri 
pengolahan maupun jasa dalam jumlah besar, serta 
merupakan pusat koleksi dan distribusi barang dengan 
jaminan kualitas dan harga yang ditunjang oleh 
infrastruktur transportasi yang memadai. 
(4) Wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali dengan 
sempad annya sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan kawasan yang terkait dengan upaya 
menjaga fungsi tanah serta kualitas dan kuantitas air 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan air yang bersifat 
lintas wilayah. 
(5) Wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali 
sebaga imana dimaksud pada ayat (4) meliputi WS 
Baru–Bajulmati yang terdiri dari DAS Baru, DAS 
Glondong, DAS Bajulmati, DAS Bomo, dan DAS 
Blambangan. 
(6) kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c merupakan kawasan lindung yang terkait 
dengan fungsi kelestarian lingkungan hidup. 
(7) Kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
meliputi kawasan resapan air atau sumber daya air dan 
kawasan konserva si hutan bakau/mangrove. 
 
 
13 
 
 
 
 (8) Kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
yang harus dikendalikan pemanfaatannya terdiri dari: 
a. Lokasi kawasan Hutan Lindung; 
b. Lokasi kawasan konservasi meliputi Taman Nas ional 
Meru Betiri, dan Taman Nasional Alas Purwo; 
c. Lokasi kawasan pantai berhutan bakau/mangrove 
meliputi Segoro Anakan Banyuwangi; 
d. Lokasi kawasan imbuhan air tanah Lintas 
Kabupaten/Kota meliputi CAT Wonorejo. 
(9) Transportasi terkait kawasan jaringan jalan, kawasan 
jaringan perkeretaapian, area/lingkup kepentingan 
pelabuhan, dan kawasan sekitar ba ndara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kawasan 
disekitar prasarana transportasi regional yang memiliki 
aksesbilitas tinggi dan bersifat regional. 
(10) Kawasan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam 
yang merupakan Kawasan Pengendalian Ketat, 
meliputi : 
a. Kawasan jaringan jalan dengan kewenangan 
nasional dan provinsi, jaringan jalan dengan fungsi 
arteri primer dan kolektor primer, jaringan jalan 
bebas hambatan, serta jaringan jalan strategis 
provinsi dan nasional. 
b. Kawasan jaringan jalan berdasarkan bagian -
bagiannya terdiri atas: 
1. ruang manfaat jalan, meliputi badan jalan, 
saluran tepi jalan dan ambang pengaman; 
2. ruang milik jalan meliputi ruang manf aat jalan 
dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat 
jalan: 
3. ruang pengawasan jalan yaitu ruang tertentu 
diluar ruang milik jalan yang ada dibawah 
pengawasan penyelenggara jalan; dan 
4. daerah diluar ruang pengawasan jalan . 
 
 
14 
 
 
 
 (11) Kawasan Pengendalian Ketat pad a kawasan sekitar 
rencana pembangunan jalan baru mengikuti ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, sesuai 
dengan lokasi/titik koordinat rencana trase jaringan 
jalan. 
(12) Perizinan pemanfaatan ruang pada bagian Jalan 
Nasional harus terlebih dahul u mendapat persetujuan 
prinsip dari penyelenggara jalan. 
(13) Perizinan peman faatan ruang pada bagian jalan 
provinsi harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi 
teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi 
Jawa Timur. 
(14) Kawasan jaringan perkereta apian seba gaimana 
dimaksud pada ayat (9) meliputi ruang manfaat jalur 
kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang 
pengawasan jalur kereta api, dan kawasan di luar ruang 
pengawasan jalur rel kereta api. 
(15) Area/lingkup kepentingan pela buhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) meliputi Kawasan Keselamatan 
Operasional Pelayaran di sekitar Pelabuhan, baik 
pelabuhan yang sudah ada maupun yang akan 
direncanakan yang tercantum dalam dokumen 
perencanaan, terdiri atas: 
1. Kawasan Alur Pelayaran di dalam Daerah 
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan 
Kepentingan (DLKp) Pelabuhan; 
2. Kolam Pelabuhan terkait kedalaman terhadap dasar 
laut ( seabad ); 
3. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan kapal; 
4. Kawasan di dalam DLKr dan DLKp yang 
menyebabkan perubahan garis dan kontur pantai 
akibat reklamasi dan pengerukan; 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 5. Kawasan di sekitar daerah operasional pelabuhan di 
wilayah DLKr dan DLKp meliputi area tempat 
berlabuh, area alih muat kapal, area tempat sandar 
kapal, area kolam putar, area pemanduan dan 
penundaan kapal, area keperluan kead aan darurat, 
area alur pelayaran, area fairway , areal pindah 
labuh kapal, area percobaan berlayar, area perairan 
wajib pandu, area fasilitas pembangunan dan 
pemeliharaan kapal, area penempatan kapal mati 
dan area pengembangan pelabuhan lainnya sesuai 
Renca na Induk Pelabuhan (RIP); dan 
6. Kawasan di sekitar penempatan Alat Bantu Navi gasi 
Pelayaran (ABNP). 
(16) Area/lingkup kepentingan pelabuhan sebagaimana 
dimaks ud pada ayat (15) adalah area di sekitar 
pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, 
pelabuhan pen gumpan lokal dan di Terminal Khusus 
(Tersus), baik pelabuhan yang sudah ada maupun yang 
akan direncanakan yang tercantum dalam dokumen 
perencanaan. 
(17) Kawasan sekitar ba ndara sebagaimana dimaksud pada 
, merupakan Kawasan Keselamatan Operasi 
Penerbanga n di sek itar bandar udara yang meliputi. 
a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; 
b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; 
c. Kawasan di bawah permukaan transisi; 
d. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam; 
e. Kawasan di bawah permukaan kerucut; 
f. Kawasan di b awah permukaan horizontal luar; dan 
g. Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi 
penerbangan. 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 (18) Kawasan sekitar prasarana wilayah dalam skala regional 
lainnya seperti area di sekitar jaringan pipa gas, Jaringan 
SUTET, dan TPA te rpadu sebagaimana di maksud pada ayat 
(1) huruf e , merupakan kawasan yang dapat dipergunakan 
untuk pembangunan fasilitas penunjang keberadaan 
prasarana tersebut serta untuk pembangunan fasilitas umum 
seperti jalan dan Ruang Terbuka Hijau dengan tidak 
membahayakan dan menggangg u kinerja prasarana wilayah. 
(19) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f merupakan kawasan bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa yang disebabkan oleh alam, baik kawasan yang 
sudah dite tapkan dalam RTRW Kabupaten , maupun yang 
belum di tetapkan dalam RTRW Kabupaten . 
(20) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(19) meliputi kawasan : 
a. rawan gempa; 
b. rawan banjir; 
c. rawan kerentanan gerakan tanah; 
d. rawan letusan gunung api; 
e. rawan gelombang pasang dan tsunami; 
f. rawan angin puting beliung; dan 
g. rawan kebakaran hutan. 
(21) Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan kawasan 
sekitarnya dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi 
lindung dan dengan persyaratan yang ketat. 
(22) Kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala regional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan 
kawasan di area pertambangan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang dalam 
pengelolaannya dapat memberikan dampak pada penurunan 
kualitas lingkungan, konflik sosial, dan konflik pemanfaatan 
ruang. 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 (23) Kawasan konservasi alam, budaya dan yang bersifat unik dan 
khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
merupakan kawasan untuk melestarikan dan 
mengembangkan sumber daya alam, manusia dan buatan. 
(24) Kawa san konservasi alam, budaya dan yang bersifat unik dan 
khas sebagaimana dimaksud pada ayat (23) meliputi : 
a. kawasan keunikan batuan dan fosil; 
b. kawasan keunikan proses geologi; 
c. cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 
d. kawasan lindung spiritual dan kearifan lok al. 
(25) Kawasan untuk kegiatan yang menggunakan bahan baku 
dan/atau mempunyai pengaruh antar wilayah di Jawa Timur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan 
kawasan yang melayani kegiatan dan produksi yang dianggap 
berpengaruh secara luas lintas kabupaten/kota . 
(26) Kegiatan yang menggunakan bahan baku dan/atau 
mempunyai pengaruh antar wilayah di Jawa Timur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (25) perlu dikendalikan 
untuk menciptakan sinergitas dan efisiensi antar kegiatan, 
antar fungsi, ataupun antar kawasan . 
(27) Kawasan untuk kegiatan yang mengubah rona wilayah dan 
administratif Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf j, merupakan kegiatan yang mencak up wilayah 
lintas kabupaten , atau dapat berupa kegiatan yang 
berdampak lintas kabupaten/kota sehingga perlu adanya 
pengendalian oleh provinsi dalam rangka menjaga 
keterhubungan antar kabupaten/kota yang memperhatikan 
aspek lingkungan hidup berkelanjutan. 
(28) Kawasan untuk kegiatan yang mengubah rona wilayah dan 
administratif Jawa Timur sebagaimana dimaksud pa da ayat 
(27) berupa kawasan perbukitan/pegunungan yang tidak 
termasuk kawasan lindung. 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 (29) Kawasan lainnya yang dianggap memenuhi kriteria kawasan 
pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf k, merupakan kawasan pengendalian ketat yang 
meme nuhi kriteria tertentu dan dapat ditetapkan sebagai 
kawasan yang perlu dikendalikan secara ketat. 
(30) Kawasan lainnya yang dianggap memenuhi kriteria kawasan 
pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (29) 
berupa Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanj utan yang 
merupakan kawasan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai 
lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus dilindungi 
dan dilarang untuk dialihfungsikan . 
 
3. ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut :