Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 45?
Dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, BAB IV - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 45 mengatur sebagai berikut:

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan 
pencairan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala perangkat 
Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi: a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari: 
1. surat permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial; 
2. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
3. salinan/fotocopy rekening Bank yang masih aktif (bila ada); 
4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi 
bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama 
lengkap Penerima /ahli waris; dan 
5. surat pernyataan tanggung jawab dari Penerima/ahli waris. 
b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari: 
1. surat permohonan pencairan; 
2. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala keluarga; 
3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif kepala keluarga 
(bila ada); 
4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi 
bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama 
lengkap kepala keluarga Penerima; dan 
5. Surat pernyataan tanggung jawab dari penerima. 
c. Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non 
pemerintah, terdiri dari: 
1. surat permohonan pencairan, dilengkapi rincian rencana 
penggunaan Belanja; 
2. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan 
pengurus lembaga/organisasi Penerima; 
3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif 
lembaga/organisasi; 
4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi 
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap 
lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain; dan 
- 32 - 
 
 5. surat pernyataan tanggung jawab lembaga/organisasi. 
(2) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada 
dinyatakan lengkap, Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara 
belanja Bantuan Sosial untuk membuat SPP-LS. 
(3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada 
dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan 
Keuangan Daerah selaku PPKD. 
(4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya BUD Menerbitkan SP2D. 
(5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.