Apa substansi hukum dari Pasal 76 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, khususnya BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, Pasal 76, adalah:

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana d imaksud dalam Pasal 75 
 
 
 
 
31 
 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud d alam Pasal 74 ayat (1) 
setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) atau ayat (2). 
(2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaima na dimaksud dalam Pasal 74 
huruf a sampai dengan huruf n tidak diketa hui atau lebih rendah daripada 
NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 
terjadinya perolehan, maka besaran pokok Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengali kan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah 
dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pa jak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) atau ayat (2). 
 
Bagian Ketiga 
Saat Terutang Pajak dan Pelaporan Objek Pajak