Apa norma yang terkandung dalam Pasal 21 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN, Pasal 21, memuat:

Tambahan Penghasilan dibayarkan secara non tunai kepada 
setiap Pegawai berdasarkan kelas jabatan pegawai yang 
telah ditetapkan dan tingkat kehadiran pegawai, didukung 
dengan rekam kehadiran. 
Bidang urusan kepegawaian pada masing-masing PD 
melaksanakan verifikasi rekam kehadiran pegawai, dan 
untuk lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso 
dilakukan oleh Bagian Perlengkapan dan Keuangan. 
Pembayaran TPP untuk bagian bulan Januari tahun 2018 
sebelum dilakukan pencairan, data kelas jabatan masing­
masing pegawai pada PD diverifikasi oleh Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso dengan 
berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang sudah disusun 
oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 
Hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (3) menjadi dasar 
kelas jabatan pegawai dalam Pembayaran Tambahan 
Penghasilan pada bulan berikutnya. 
Pelaksanaan verifikasi rekam kehadiran selanjutnya 
sebagaimana pada ayat (2), dalam hal terjadi perubahan 
kelas jabatan sebagai akibat dari pada mutasi yang 
berakibat berubahnya kelas jabatan dilakukan oleh kasubag 
kepegawaiaan yang berdasarkan kepada surat keputusan 
pemutasian yang sudah mencantumkan kelas jabatan. 
PD ... 
Paraf Koordinasi 
Keu. 
Inspektur -13-
PD mengajukan pencairan Tambahan Penghasilan kepada 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Bondowoso selaku Bendahara Umum Daerah 
secara langsung (LS) dengan melampirkan dokumen yang 
dipersyaratkan.