Apa bunyi lengkap Pasal 21 dalam Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, pada BAB VIII - PROSES, W AKTU DAN BIA YA PENYELENGGARAAN PELA YANAN, Pasal 21 dinyatakan:

Besamya biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah. Pasal 20 Pasal 19 
Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan sesuai standar nasional dan 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung muai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh 
kelengkapannya. Pasal 18 
(I). Pemeriksa Teknis dilapangan dilakukan oleh instansi teknis yang dikoordinasikan oleh Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Muna Barat; 
(2). Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan 
dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan. 
NO JENIS NON PERIZINAN NO JENIS NON PERIZINAN 
1 Sektor Perkebaaao 15 Rekomendasi pembangunan Tower base 
I Surat Keterangan/Rekomendasi Berusaha Transciver Station (BTS) 
2 Surat Keterangan Asal Hasil Pertanian 16 Rekomendasi Pas Kecil Kapal 
3 Surat Izin Usaha Setiap Komoditi Perkebunan 17 Kartu Pengawasan angkutan barang dan 
Dan Tanaman Pangan angkutan oranglangkutan pedesaan dan 
4 Rekomendasi Penggilingan Padi perkotaan 
s Rekomendasi Penjualan Pestisida VI Sektor Pariwisata 
n Sektor Ketenagakerjaan 18 Rekomendui Persyaratan Dasar 
6 Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Penggolongan kelas Hotel 
Tenaga Kerja Asing 19 Sertifikat Penggolongan Restoran/Rumah 
m Sektor Perindustrian dan Perdagangan Makan 
7 Tanda Daftar Perusahaan vu Sektor Kebotaoao 
8 Tanda Daftar Industri 20 Rekomendasi dalarn rangka Izin usaha 
9 Tande Daftar Gudang lndustri Primer Hasil Hutan Kayu 
IV Sektor Pekerjaan Umum 21 Rekomendasi datam nngka pinjarn pakai 
10 Sisa Kernampuan Nyata Kawasan hutan 
11 Sewa Alat Berat 22 Rekomendasi Pencadangan lahan untuk 
v Sektor Perhubongan/LLAJ dao lnfokom Kegiatan non kehutanan 
12 Surat registrasi uji kendaraan bennotor baru 23 Rekomendasi dalam rangka tukar menukar 
dan bukan baru Kawasan hutan . 
13 Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang dan 
Kartu Daftar Usaha Angkutan 
14 Rekomendasi Penghapusan Kendaraan Bermotor 
fOPM'I -·, Pasal 22 Surat lzin Tempat Usaha 58 lzin Usaha Pembaharuan industri Primer 
19 Hasil Hutan kayu 
20 Izin Reklarne lzin Usaha Pemanfaatan Kawasan Sektor Perikaaan dan Kelaatan 59 VDI lzin Survei/Penyidikan Umum/Eksplorasi 
21 Surat Izin Usaha Perikanan {SIUP) 60 Pertambangan di kawasan hutan 
22 Surat Izin Penangkapan lkan {SIPI) Izin Usaha Pemanfaatan Huil Hutan Kayu 
IX Sektor Kesehatan 61 
Pada Tanaman Rakyat {IUPHHK-HI'R) 
23 lzin Praktek Kedoktenn 
24 Izin Praktek Bidan XIV Sektor Pendldlkan 
25 Izin Praktek Perawat 62 Izin Operasional Institusi Pendidikan 
26 Izin Praktek Apoteker 63 Izin Pendirian Sekolah Swasta 
a.apotek 64 Izin Pendidikan Mengemudi 
65 lzin Perpanjangan Operasional Institusi b. Balai Pengobatan 
27 c, Pedagang Besar Farmasi {PBF) Pendidikan 
Izin Praktek Tenaga Teknis Kefannasian 66 Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non 
a.Apotek Formal 
28 b. TokoObat 67 lzin Pendirian Sanggar Kursus 
e, Toko alat Kesehatan xv Sektor Aset/Kekayaan Daerah 
Izin Praktek Perawat Gigi 68 lzin Penggunaan Gedung Pemerintah 
29 Izin Praktek Fisioterapis 69 Izin Penggunaan Gedung Alun-aun 
30 Izin Praktek Refraksionis Optisien 70 lzin Penggunaan SOR 
31 Izin Praktek Terapis Wicara 71 Izin Penggunaan Rumah Dines 
32 Izin Praktek Radiografer XVI Sektor Kebudayaan dan Pariwisata 
33 Izin Praktek Okupasi Terapi 72 Izin Usaha Hotel 
34 Izin Rumah Tangga Pangan ~ 73 Izin Pemakaian Arena Pertunjukan 
x Sektor Pekerjaan Umum 74 lzin Pusat Kebugaran 
35 (sin Usaha Jasa Konstntksi (SIUJK) 
36 Izin Mendirikan Bangunan 
~ BAB XI 
MEKANISME PELAY ANAN