Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 25 Tahun 2018 tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN, BAB IV - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :
pengelolaan tambatan perahu;
pengelolaan pasar desa;
pengelolaan tempat pemandian;
pengelolaan jaringan irigasi;
pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos
pelayanan terpadu;
pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
pengelolaan embung desa;
pengelolaan air minum berskala desa;
pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah
pertanian.
Kewenangan berdasar lokal berskala desa setelah dilakukan
proses identifikasi meliputi :
fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas
desa;
pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan
informasi desa;
pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
pendataan penduduk dan potensi desa;
pembentukan organisasi pemerintah desa;
pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
sosialisasi berbagai peraturan untuk desa;
pengelolaan aset dan bangunan Milik Desa
penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat
desa;
dukungan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan
lembaga kemasyarakatan desa;
pengelolaan arsip desa;
penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan
pihak ketiga;
pengelolaan aplikasi sistem administrasi Desa;
penyelenggaraan administrasi desa;
pembinaan pengembangan usaha produktif bidang
pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan,
kerajinan dan pariwisata skala desa;
fasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat
antara lain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan
peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi
kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya
kejadian luar biasa;
pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa
dan antar Desa;
fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala
desa;
fasilitasi penyuluhan kesehatan, narkoba dan keluarga
berencana;
fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Taman Pendidikan Al-Qur’an dan Madrasah Diniyah
yang belum difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;
pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk
program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan
terhadap perempuan dan anak;
aa. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
bb. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
cc. pengembangan ekonomi produktif lokal Desa;
dd. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala desa;
ee. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik
Desa;
ff. pengembangan teknologi tepat guna;
gg. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, hutan
desa dan lingkungan skala lokal desa;
hh. pengelolaan dan pemanfaatan sampah desa;
ii. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman
wilayah dan masyarakat Desa;
jj. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di
Desa;
kk. pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa;
ll. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas
kelompok-kelompok masyarakat;
mm. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi pembangunan Desa;
nn. pengembangan produk unggulan Desa;
oo. pengembangan sarana olah raga Desa; dan
pp. penanganan bencana berskala Desa yang statusnya
ditetapkan oleh Bupati.