Apa substansi hukum dari Pasal 17 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 23 Tahun 2014?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 23 Tahun 2014 tentang , khususnya BAB IX - TATA CARA PEMBA YARAN, Pasal 17, adalah:

(1) Kegiatan Forkopirnda dibiayai dan bersurnber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 
(2) Anggota Forkopimda dalarn melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 
Ketua, W akil Ketua dan Anggota rnendapat biaya kerja yang besarannya 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Dalarn rnelaksanakan tugas kesekretariatan anggota sekretariat 
mendapat honorarium atau biaya kerja yang besarannya ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. Pasal 16 
(1) Sebutan dan sapaan terhadap anggota Forkopirnda pada saat sedang 
menghadiri rapat untuk pengambilan keputusan yang dipimpin oleh 
Bupati atau Wakil Bupati. 
(2) Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berlaku pada 
rapat Paripurna Istimewah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
(3) Sedangkan di luar forum rapat Forkopimda dan rapat Paripurna 
Istirnewah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebutan dan sapan sesuai 
jabatan dan eselonering yang melekat pada jabatan masing-masing. 
(4) Rapat Paripurna Istirnewa sebagarmana dimaksud pada ayat (2), apabiia 
kehadirannya diwakilkan maka penjabat yang diwakili rnenempati tata 
ternpat bersarna Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.