Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 04 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 04 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, Pasal 12 berbunyi:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 
ketentuan pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 
di Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017; 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawah 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694) 5864); 
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293); 
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2016(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1934); 
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK.07 /2016 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
477); 
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.07/2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
478); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2017 Nomor 6); 
20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok 
clan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2016 Nomor 46); 
21. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Dacrah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 1); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KABUPATEN KOTABARUTAHUN ANGGARAN 2017. 
BAB 
KETENTUAN.UMUM