Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 2& Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 2& Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PORPO RASI SURAT BERHA RGA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Melawi; 
,2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Melawi; 
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di 
Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku: 
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
Yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Derseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi mas$8» 
Sanisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usah 
6 etap dan bentuk badan lainnya; 
'adan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan 
endapatan Daerah Kabupaten Melawi; 7. Kepala ... 
_ 
adan adalah Kepala BAPENDA; 77 ,gepal@ " padan adalah Sekretaris BAPENDA; 
sel"";"[sang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah adalah Kepala Bidang di 
0.K",00A; 
pAP" ~tmja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan 
«. sat,_,Angkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi; 
Ke)?'~~harga adalah barang cetakan yang menggunakan bahan dari kertas 
1. S",,an lain sebagai pengganti dari kertas dalam semua jenis ukuran dicetak 
ata at dan bentuk apapun yang menimbulkan sesuatu hak seseorang atau 
den~g,gaha berupa Karcis, Tiket dan Bill; 
Ba"; surat Berharga adalah kegiatan pengesahan atas lembaran surat 
2.]a dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di 
ber' tah Da rah; 
pemerint acer u, 
e elenggara Hiburan adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan 
?{[, baik untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang 
enjadi tanggungannya; 
ptugas porporasi adalah Pegawai pada BAPENDA yang diberi tugas 
jajsanakan kegiatan porporasi terhadap benda-benda berharga agar terjamin 
keabsahannya% 
5. Pemohon adalah SKPD yang membidangi dan melakukan pemungutan Retribusi, 
Penyelenggara Hiburan/tontonan dan wajib pajak/retribusi yang menurut 
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan porporasi surat 
berharga; 
6. Surat Permintaan Porporasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat 
Permintaan Porporasi Surat Berharga yang disampaikan pemohon ke BAPENDA.