Apa norma yang terkandung dalam Pasal 16 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 54 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 54 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB III - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 16, memuat:

Kepala Seksi Penyuluhan Persampahan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Persampahan
lingkup penyuluhan persampahan ;
Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1),Kepala Seksi
Penyuluhan Persampahan menyelenggarakan fungsi :
perencanaan program dan kegiatan penyuluhan dengan
mempedomani rencana umum kota ,rencana strategis ,dan
rencana keija Dinas untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan ;
penyusunan bahan kebijakan ,standar operasional
prosedur ,dan standar lainnya lingkup Seksi Penyuluhan
Persampahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas
secara optimal ;
pembagian tugas ,pembimbingan ,penilaian ,penghargaan ,
dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN
(reward and punishment }dalam rangka untuk kelancaran
tugas lingkup Seksi Penyuluhan Persampahan berdasarkan
atas peraturan perundang -undangan ;
14
penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan
pemerintahan sub urusan persampahan lingkup
penyuluhan persampahan dalam bentuk Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Wali Kota antaralain meliputi grand
design ,tata kelola dan operasional persampahan untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
penyusunan bahan pelaksanaan sosialisasi ,workshop ,dan
FGD untuk optimalisasi pengelolaan persampahan kepada
masyarakat dan stakeholder berdasarkan standar
operasional prosedur dan peraturan perundang -undangan ;
penyusunan bahan dan pelaksanaan penyuluhan kepada
kelompok dan/atau individu untuk membangun kesadaran
masyarakat dibidang pengelolaan persampahan ;
penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi penegakan atas
pelanggaran Peraturan Daerah tentang Pengolahan
Persampahan berdasarkan peraturan perundang -undangan ;
Penyusunan bahan pengendalian ,evaluasi ,dan penilaian
Seksi penyuluhan persampahan meliputi unsur
pelaksanaan perencanaan ,unsur pelaksanaan perumusan
kebijakan ,unsur pelaksanaan tugas ,dan unsur -unsur
lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang
berdasarkan peraturan perundang -undangan ;
Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada kepala bidang ;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
terkait dengan tugas dan fungsinya .
Paragraf 3
Seksi Umum Pengelolaan Persampahan