Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN WALI  KOTA BALIKPAPAN Nomor 6 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI  KOTA BALIKPAPAN Nomor 6 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 
 
2 
 2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 195 9 tentang 
Penetap an Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) ; 
3. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republi k 
Indonesia Nomor 3987); 
4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta hun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan g 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
6. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
3 
 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 
2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan 
Tahun 2010 Nomor 13 Seri B Nomor 13 , Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan 
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 
Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS 
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.