Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 39 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 39 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN KEPADA, ketentuan pada BAB I - U, Pasal 3 berbunyi:

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran klaim pelayanan
kesehatan kepada Rumah Sakit Provider terhadap pasien yang tidak
memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan .
(2)Pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Provider
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat dibayarkan apabila
pasien tersebut mempunyai penyakit atau menjalankan tindakan
medis seperti operasi jantung ,haemodialisa ,kemotherapi ,stroke ,
bedah plastik ,perawatan kesuburan ,dan kanker .
(3)Pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),terdiri atas:
a.masyarakat Daerah ;dan
b.masyarakat yang tidak diketahui domisilinya (pasien Mr.X).
6
(4)Pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)huruf ayang pada saat pelayanan kesehatan
belum terdaftar sebagai penduduk Daerah wajib melampirkan :
a.surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah atau Camat ;
dan
b.surat keterangan miskin atau tidak mampu dari Lurah setempat .
(5)Pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)huruf byang pada saat pelayanan kesehatan
wajib melampirkan surat keterangan dari Kepolisian Republik
Indonesia setempat atau Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial apabila
pasien tersebut ditemukan diwilayah daerah berdasarkan atas surat
permintaan dari Rumah Sakit Provider .
(6)Kelengkapan berkas surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dan
diberikan paling lambat 7(tujuh )hari keija terhitung sejak
diterimanya pasien diRumah Sakit Provider .
(7)Sebelum dilakukan pembayaran klaim pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Wali Kota membentuk Tim
Verifikasi Atas Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Rumah Sakit
Provider Kepada Pasien Yang Tidak Memiliki Identitas Kependudukan .
(8)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5),terdiri atas:
a.unsur Dinas Kesehatan ;
b.unsur Dinas Kependudukan danCatatan Sipil;
c.unsur Dinas Sosial ;
d.unsur Inspektorat ;dan
e.unsur terkait lainnya .
(9)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)mempunyai tugas -tugas ,
sebagai berikut :
a.melakukan verifikasi klaim pelayanan kesehatan ;
b.melakukan pengecekan validasi dokumen ,antaralain:
1.identitas kependudukan ;
2.identitas kepesertaan pada BPJS Kesehatan ;
3.rekomendasi dari Dinas Sosial ;
4.penulisan paket /diagnosa ,prosedur ,dan nomor kode ;dan
5.besaran tarif sesuai dengan paket /diagnosa ,prosedur ,dan
nomor kode ,yang disesuaikan dengan INACBG ’S.
c.memastikan formulir pengajuan klaim disetujui penanggung jawab
Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK );
d.memastikan dikeluarkannya data entiy rekap pengajuan klaim
oleh petugas Rumah Sakit sesuai dengan format pengajuan klaim ;
dan
e.mengoordinasikan permasalahan yang timbul atas pembayaran
klaim pelayanan kesehatan .
(10)Berkas yang sudah dinyatakan lengkap oleh timdapat diajukan oleh
Rumah Sakit Provider kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan
pembayaran .
7
(11)Dalam melaksanakan tugasnya ,Timdibantu oleh Sekretariat .