Menurut PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 117 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 19?
Pasal Pasal 19 dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 117 Tahun 2017 tentang dibatasi maksimal 5 (lima) hari pelaksanaan, pada BAB VI - PERTANG GU NGJAWABAN PERJALANA N DINAS, menyatakan:

(1) Dalam ha! terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, 
biaya pembatalan dapat dibebankan pada Anggaran Perangkat 
Daerah yang berkenaan. 
(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan 
biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari 
pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Tugas, yang 
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini; 
b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan 
Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lam piran VI yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan 
c. Pernyataan /Tanda Bukti Biaya Transport dari pemilik 
kendaraan yang disahkan oleh PPK. 
(3) Biaya Pembatalan yang dapat dibebankan pada Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
sebagai berikut: 
a. biaya Pembatalan Tiket atau biaya transport ; 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket atau biaya transpo rt yang 
tidak dapat dikembalikan / refund oleh Pihak Penyedia 
Tiket /Pihak Ketiga ; dan 
c. biaya Transpo rt tidak dapat dibayarkan apab ila pejabat yang 
bersan gkutan pada saat yang bersam aan ditugaskan di 
wilayah kedudukan pejabat tersebut dan hanya dibayark an 
uang har ian transpor lokal.