Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 TENT ANG BUPATI MUN A BARA T Nomor J Tahun 2014?
Ketentuan dalam TENT ANG BUPATI MUN A BARA T Nomor J Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabuputen Muna Barat di Provinsi, BAB III - GOWNGAN RETRIBUSI u Bagian Kedua, Pasal 14 menetapkan:

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD. 
(2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi 
dengan jelas dan Iengkap serta ditandatangani oleh wajib 
retribusi atau kuasannya. Pasal 13 
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 12 
(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 
(satu) bulan dan atau ditetapkan lain oleh Bupati. 
(2) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan 
Bupati. u BABX 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat 
Pelayanan penyediaan fasilitas parkir. BAB IX 
WILAYAH PUNGUTAN Pasal 10 
Setiap orang atau badan Hukum yang memanfaatkan fasilitas 
tcmpat khusus parkir wajib mcmbayar rctribusi scsuai jcnis 
fasilitas yang disiapkan yang besamya sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 9 u BAB VIII 
KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JnmJah Jasa 
No Jenia Kendaraan Fasilitas Keterangan 
Parkir (Rp) 
1. Roda 2 (dua) 2.000.- Dipungut 
2. Roda 4 (empat) 5.000.- sebanya.k- 
3. Roda 6 (enam) atau 6.000.- banya.knya 4 
lebih kali sehari b. Pengunaan jasa fasilitas parkir berupa gedung 
parkir: 
9 Pasal 17 
( 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2) dapat bcrupa karcis, kupon dan 
kartu langganan. 
(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. 
(5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas Daerah oleh 
Bendahara penerima. Pasal 16 
(1) Pemerintah daerah berkewajiban mengadakan 
pengendalian dan pengawasan terhadap tempat khusus 
parkir. 
(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun.