Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 81 Tahun 2017 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 81 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, BAB V - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan 
layanan pengadaan barang/j asa pemerintah secara elektronik 
dan sistem layanan informasi publik sesuai kewenangan yang 
dilimpahkan oleh Kepala Dinas. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja UPT LPSE dan SIP; 
b. pengkoordinasian kegiatan UPT LPSE dan SIP dengan unit 
kerja lain; 
c. pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik; 
d. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya; 
e. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; 
f. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis 
pengoperasian SPSE; 
g. pengelolaan sistem yang berkaitan dengan informasi publik; 
h. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pelaksanaan 
layanan pengadaan secara elektronik dan informasi publik; 
i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada kepala 
dinas dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara 
elektronik dan layanan sistem informasi publik; 
j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan fungsi UPT LPSE dan SIP; dan 
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha