Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003?
Norma hukum dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 12 berbunyi:

c. ruemberikan pertimbangan kepada Pcngelola Ba.rang 
atas pengajuan usu I rw.manfAAtan dan 
pemindahta.ngan.an barang milik daerah yang 
memerlukan persetujuan Bupati; 
d. memberlkan pen:lm.bangan kepada Pengelola Bwang 
untuk mengatur pelalcsanaan pen881J.naan, 
pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang 
milik daerah; 
e. membe.rikan pertimbangan kepada Pengelola Barang 
atas pelak&ana.an pemindahtanganan bara.ng milik 
daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; 
f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan 
koordinasi inventarisasi barang milik dacrah; 
g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari 
Pengguna Barang .vang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD 
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak Iain kepada 
Bupati melalui Pcngclola Barang, serta barang milik 
daerah yang berada pada Pengelola Barang; 
h, mengamankan dan memelihara barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada huruf g; 
i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan 
pengendalian atas Jl*.!ngP.lolsiAn hllrang milik daerah: 
clan 
j. menyusun laporan barang milik daerah. 
(1) Pengguna Barang dibant.u oleh Pejabat Penatausahaan 
Pengguna Barang. 
(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna 1::5arang sebagaimana 
dimak:sud peda ayat (1) ditetapkan olch Bupati atae 
usul ~ngguna Ba.rang. 
(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi 
fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna 
l;larang. Paw 14 Bagian Kellina 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian 
kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa 
Pengguna Barang. 
(2i Pelimpah.an sebagian wewenang dan tanggung jawab 
kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud po.do. ayat ( J) ditetapkan oleh Bupati atas 
usu! Pengguna Barang. 
(3) Penetapan kuasa PP.nggun11 R1n"Ang sebagatmana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan 
jumlah barang yang dikelola, beban kerja, Iokasi, 
kompetensi dan/atau rentang lu:ndali dan 
perfunbangan objektif lainnya. .~ Pasal 13 f. mcngajukan usul pcmanfaatan dan 
pP.mindahtanganan barang milik daerah berupa 
tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain 
tanah dttn/ti.!itu bangunan; 
g. menyerahkan barang nWik daerah berupa tanah 
d.an/atau bangunan yang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tuga.s dan fungsi OPD 
yang dipimpinnya dan sedang tldak dimanfaatkan 
pihak lain, kepada. Bupati melalui Pengelola Barang; 
h. mengaiukan usul pemusnahan dan penghapusan 
barang milik daerah; 
i. melakukan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian alas penggunaan ba.rang milik daerah 
yang ada dalam penguasaannya; dan 
j. menyusun dan menyampaikan laporan barang 
pengguna semesteran (6 bulan) dan laporan barang 
pengguna tahunan yang berada dalam 
penguAMonnyo. kepacla Pengelola Barang. 
(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas 
usu! Pejabat Penatausahaan Barang. 
{2) Pengurus Barang Pengelola sebagaima.Da dimaksud 
pada ayat ( 11 adalah pejabat yang membidangi fungsi 
pengelolrum baro.ng milik daerah pada Pejabat 
.Penatausahaan Barang. Paaal 15 Bagian Keenam 
Pengurus Barang Pengelola (41 Pejabat Penataueahaan Pengguna Darang sebagaimana 
climaksud pada Ayat 12) berwenang dan 
bertanggungjawab: 
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran 
barang milik daerah pada Pengguna Barang; 
b. meneliti usulan permehonan penctapan sta.tus 
penggunaan barang yang diJM'!MIP.h dllri beban 
APBD dan perolehan lainnya. yang sah; 
e. meneliti pencatatan dan inventarisa.si barang milik 
daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang 
dan/a1au Pengurus Barang Pembantu; 
d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang ti.dale memerlukan 
perseruiuan DPRD dan barang milik daerah selain 
tanah dan/atau bangnnan; 
e. mengusulkan rencana penyerahan barang millk 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
digunakan untuk k:epentingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pengguna Barang dan aedang tidak 
dimanfaatkan oleh pihak lain; 
f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan 
barang milik daerah; 
g. meneliti lnpomn barang eemeeteran (6 bulen) dan 
tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang 
dan/atau Pengurus Barang Pembantu; 
h, memberilcan persetujuan atas Surat Permintaan 
Darang (SPD) dcngan mencrbitkan Surat Perintah 
Penyaluran RarHng (SPPB) unt.uk mengeluarkan 
barang milil< daerah dari gudang penyimpanan; 
i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris 
Ruangan (KIR) setiap semester (6 bulan) clan setiap 
tahun; 
_j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan 
persetujuan atas perubahan kondisi fisi.k barang 
milik daerah; dan 
k. meneliti Iaporan mutasi barang eetio.p buhm yrulg 
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna 
dan/atau Pengurus Barang Pembantu. r· 
(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat ( 1) bcrwenang dan bcrtanggungjawab: 
a. membanhl mcncliti dan mcnyiapkan bahan 
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan 
rencana kebutuh.an barang milik daerah kepada 
Pejabat Penat.ausahaan Barang 
b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan 
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan 
rencana kebntuhan pemeliharaa.n/ perawatan 
barang mili.k daerah kepada Pejabat Penatausahaan 
Barang; 
e, menyiapkan dokumen pengajuan usulan 
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 
daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; 
d, meneliti dokumen usuJan penggunaan, 
pcmanfaatan, pemu:inahandan penghapuean dari 
Penggune Rarang, sebagai bahan pertimbangan oleh 
Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 
pemusnahan dan penghapusan be.rang mllik daerah; 
e. menyiapkan bahan penca.tat.an barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan yang telah 
diserahkan dari. Pengguna Barang yang tidak 
digUnakan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tuga& dan fungei OPD dan eedang tidak 
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupan melalui 
Pengelola Barang; 
f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik 
daerah; 
g. menyimpan salinan dolcumen T..aporan Barang 
Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang; 
h. melakukan rekonsiliasi da!am rangka penyusunan 
taporan barang mili.k daerah; dan 
i. rnerekapitulasi dan menghim.pun Laporan BaJ-ang 
Pengguna semesteran (6 bulan) dan tahunan serta 
La.poran Barang Pengelola sebagai bahan 
penyusunan Laporan Barang Milik Da.erah. 
(4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan 
secara fungsional bertanggungjawlt.1.J lt.tiQ pelaksanaan 
tugasnya kepa.da Pengelola Barang melalui Peja.bat 
Penatausahaan Barang. 
(5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi 
Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh 
Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan 
olch Pcjabat Penatausahaan Bara.ng. 
(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan 
kegiatan perdagangan, pek.erjaan pemborongan dan 
penjualan jasa atau bertindak sebagai peniamin atas 
kegiatan/ pekerjaan/ penju.alan tersebut yang 
anggarannya dibebankan pada APBD. 
( l) Pengurus Barang Pengguna diretapkan oleh Bupati 
atas ueul Pengguna Barang. 
(2) Pengurus Barang I"engguna sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1), berwenang dan bertanggungjawab: 
a. membantu menyiapkan dokumen rencana 
kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; 
b, menyiapkan usulan permohonan penetapan status 
penggunaan barang milik dacrah yang diperoleh dari 
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
c, melakaanakan pencatatan dan inventarisasi barang 
milik daerah: 
d. membantu. mengamankan barang milik daerah yang 
berada peda Pengguna Harang; 
e, menyiapkan dokumen pengajuan usulan 
pemanfaatan dan pemindahtanpna.n barang milik 
daerah berupa tanah dan/atau bangUnan yang tidak 
m.emerluka.n persetujuan DPRD dan barang milik 
daP.rah selain tanah dan/atau bangunan; 
f. menyiapkan dokumen penyerahan barang miblc 
daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak 
diguna.kan untuk kepentingan penyel.enggaraan 
tugas clan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 
di.manfaatkan pihak lain; 
g. menyiapkan dokumen pengajwm usulan 
pemusnahan dan penghapusan barang m1lik daerah; 
h. menyusun laporan barang semesteran (6 bulan) dan 
tahunan; 
i, menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) 
berdasarkan nota penninta.an barang; 
j. mengajukan Surat Permint.aan Barang (SPB) kcpada 
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; 
k, menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah 
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam 
berita acara penyerahan barang; 
1. membuat Kartu lnventaris Ruangan (KIR) 
semeeteran (6 bulan) dan tahunan; 
m. memberi label barang milik daerah; 
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada 
Pcjabllt Pene.tausahaan Periuuno. Barang a.Ins 
perubahan kondisi fisik barang milik daerah 
berdasarkan pengecekan fisik barang; 
o, melakukan stock opname barang persediaan; 
p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ saJinan 
dokumen kepemilikan barang milik ds.erah dan 
menyimpan asli/ fot.okopi/ salinan dokumen 
penatausaha.an; 
q. melakukan rekumuliai:P dalam nmglut. ~ny1.11:1uI.t<U1 
Japoran barang Pengguna Ba.rang dan laporan 
barang milik daerah; dan Pasal 16 Bagian Ketujuh 
~rus Barang Pengguna 
,- .. 
• .. - ( 1) Bupati menetapkan Penguru1:1 Barang Pembantu atas 
usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna 
Barang. 
(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 
pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban 
kecja, IC1ka8i, kompetensi dan/atau rentang kendali dan 
pertimbangan objekriflainnya. 
(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berwenang dan bertanggungiawab: 
a. menviapkan dokumen rencana lrebutuhan dan 
penganggamn barang milik daerah; 
b. menyiapkan usutan permohonan penetapan status 
pcnggunean ha.rang milik daemh yllllg diperoleh dari 
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
c, meJaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang 
milik daerah; 
cl. mcmbantu mengamankan barang milik dacrah yang 
berada p1u:IA KuBsa Pengguna Barang; 
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan 
pemanfa.e.tan dan pemindahtanganan barang milik 
daerah berupa tanah dan/~lau bangunan yang tldak 
memerlukan pereetujuan DPRD dan barang milik 
daerah selain tanah dan/atau ban.gunan; • Pasal 17 Bagian Kedelapan 
Pengurus Barang Pcmbantu L wembuat laporan muta.&si barang setiap bulan yang 
disampai!.-.an kepada 1¥.nge:lola Barang melalui 
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat 
Penatausahaan Pengguna Barang. 
(31 Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (21 secara administratif bertanggungjawab 
kepada Pengguna Barang dan secaza fung&ionnl 
bertanggungj11wah atas pela.ksanaan tugasnya kepada 
Pengelola Barang melaJui Pejabat Penatausahaan 
Barang. 
(4) Dalam hal melaksanaka.n tugas dan fungsi administrasi 
t'engurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh 
Pembantu Pengurus Ba.rang Pengguna yang ditetapkan 
oleh Pengguna Barang. 
(5) Pengurus Barang Pengguna dilara.ng melakukan 
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan 
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 
kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang 
anggarannya dibebanka.n pado. APBD. 
' I. • Bagian Kesatu 
Prinsip Umum