Apa bunyi lengkap Pasal 14 dalam I d nesia TahUJ\ 2014 Nomo r 244, Tambahan Lembaran :: ;,.a Republik Indonesia Nomor 5587) seba gaimana ';.i, diubah beberapa kali terakhir dengan Undang ­ Nomor 27 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam I d nesia TahUJ\ 2014 Nomo r 244, Tambahan Lembaran :: ;,.a Republik Indonesia Nomor 5587) seba gaimana ';.i, diubah beberapa kali terakhir dengan Undang ­ Nomor 27 Tahun 1959 tentang P enetapan, pada BAB I - )(ETE N'f'UAN UMUM, Pasal 14 dinyatakan:

Pasal 13 b. pembangunan dan pemelih araan . 
c. pembangunan dan pem eliharaan Jalan Desa; . 
d. pembangunan dan pemelih Jalan usaha tam; 
e. pem bangunan dan pemelih:8an embun ~ Desa; 
I, pengel olaan pem akam O aan rumah ibadah; an esa dan petil 
g. pembangunan dan pemel ihara an · . a~~1, 
n. pem=gun an ddan pengelolaan ai;::: :;: ~~~!~~sa · 
1. pem b gunan an pe meliharaan irigasi tersier: ' 
j pem angu nan dan pe lih ' · me araan lapangan Desa· 
k. pembangunan dan pem eliharaan tama n Desa; • 
I pembangunan d lih ' · budid a rikanan pe me araan serta pengelo laan saluran untuk 
"ya pe an; dan 
rn. pengemban gan sarana dan prasarana produk si di Desa. 
• 
BABV ... Selain ltewcnangan bcrd asarkan hak asal usuJ dan kewcnangan lokal 
benkala Dcsa yang ditctapkan dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah 
Daerah dape.t menambah daft.at kewenangan berdasarkan hale asal usu! dan 
ltewenangan Jokal bcrakala Desa lainnY8 sesuai dengan situasi, kondis i dan 
kebutuhan Desa . Pasal 19 
Ill Kcpala Dcaa l)crsamA -earna BPD dapat menambah jenis kewe nangan 
bcrda kan bak ual usuJ dan kewen angan lokal berskala Deea la.inny a 
scsuai -:-enean pra)carea masyarakat. kebutuhan dan kon disi lokal Dcsa. 
(2) Pcnambahan Jeni• kewcn an&an 1;>crdasarkan . hak asal usuJ dan 
kewenangan lokal bcrSkala Desa lainny a sebagaimana dilnaluu d pada 
ayat {l) ditetapkan denpl\ Pcraturan Desa dengan berpcdoman pada 
pera turan perunctang ·undan8111' · Pasal 18 Pasal 17 
(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 
Desa yang telah dipilih berda sarkan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan Desa . 
(2) Peraturan Dcea sebagaimana dimak sud pada ayat (!) mcnjadi dasar bagj 
kcbijakan, program , dan administra si Desa dalam bidang 
penyclenggaraan Pemerintahan Oesa , pelak sanaan Pembangunan Desa , 
Pembinaan Kema syarakatan Desa , dan Pcmberd ayaan Masyaraka t Desa. Pasal 16 
Kepala Desa bersama-sama BPO dengan melibatkan masyaraka t Desa 
melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berda sarkan hak asal 
usu! dan kewe nangan lokal berskala Oesa dari jenis yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa . BABIV 
PENETAPAN KEWE NANGAN DESA • kader mi skin , f'l ·11\0 ~? 
2. kelompok nelayan ; 
3. kelompok seni buda ya· dan 
4. kelompok mas yaraka t'l . . 
d pe be. atnd 1Dc . ~- n.an santunan sosiaJ k sa. 
e. fasilitasi terhada p kelom ~ad a keluarga fakir miskin ; 
perernpuan , masyarakat ad rcntan , kelom pok masyarakat 
f pc . . at, dan difabel· · ngorgarusas1an melal · , 
pembangunan dan pembe: pemben tukan dan fasilitasi 
g. penda yagunaan tekn ologi te ayaan masyarakat; 
h, peningk atan kapas itas mas:a: a; dan . 
1. kader pemberd ayaan t melalu i: 
2. kelompok usaha k ma~ a.ralca t Desa; e ononu Produkti f· 3. kelompok perempuan · • 
4. kelompok tani; ' 
5. kelompok mas yarakat miskin· 
6. kelompo k nelayan; ' 
7. kelo mpok pengrajin; 
8. kelompok peme rhati dan perlindungan anak ; 
9. kelompok pemu da; dan 
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa, 
' I 
I I