Apa saja yang diatur dalam Pasal 34 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN, BAB V - TATA KERJA, Pasal 34 menetapkan:

Untuk memelihara dan teijaganya tugas dan fungsi Kecamatan
atau Kelurahan ,maka pelaksanaan tugas dan fungsi diharuskan
untuk memiliki standar operasional prosedur yang jelas ,terukur ,
dan kredibeL
Koordinasi antar SKPD /unit keija dilaksanakan secara intensif
agar teijalin hubungan keija yang optimal dan terhindar dari
duplikasi program dan kegiatan ,dan apabila terdapat potensi
duplikasi maka yang menjadi prioritas adalah program dan
kegiatan Kecamatan atau Kelurahan .
Dalam melaksanakan tugas maka Camat atau Lurah ,Sekretaris ,
Kepala Seksi ,Kepala Sub Bagian ,dan Kelompok Jabatan
Fungsional Dan Pelaksana wajib menerapkan piinsip koordinasi ,
integrasi ,dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing -masing
maupun antar SKPD /unit keija dilingkungan Pemerintah Daerah
serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas masing -masing .
Camat atau Lurah ,Sekretaris ,Kepala Seksi ,Kepala Sub Bagian
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasan masing -masing dan menyiapkan laporan tepat
pada waktunya .
Setiap laporan yang diterima oleh Camat atau Lurah ,Sekretaris ,
Kepala Seksi ,Kepala Sub Bagian dari bawahannya wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya .
Dalam penyampaian laporan masing -masing kepada atasan ,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada SKPD /unit keija
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan keija.
Dalam melaksanakan tugas bahwa Camat atau Lurah ,Sekretaris ,
Kepala Seksi ,Kepala Sub Bagian memberikan bimbingan kepada
bawahan masing -masing dan wajib mengadakan rapat berkala .
Dalam hal pelaksanaan pengendalian ,evaluasi ,dan penilaian
perangkat daerah mitra koordinasi dilaksanakan minimal satu
kalidalam satu tahun .
(ll)Hasil pengendalian ,evaluasi ,dan penilaian perangkat daerah
mitra koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan bagi Wali Kota
untuk melakukan pembinaan ,pemberian penghargaan ,dan
penghukuman (reward and punishment }terhadap perangkat
daerah