Apa norma yang terkandung dalam Pasal 72 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Substansi Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 72, memuat:

(9) Fungsi kegiatan penunjang bangunan darurat sebagaimana dimaksud pada 
meliputi: 
a. kegiatan penanganan bencana berupa pos penanggulangan dan bantuan, 
dapur umum; 
b. kegiatan mandi, cuci, kakus; dan 
c. kegiatan pembangunan berupa direksikit dan/atau kantor dan gudang 
proyek. 
( 10) Bangunan gedung darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberi 
IMB sementa.ra berdasarkan pertimbangan: 
a. fungsi bangunan gedung yang direncanakan mempunyai umur layanan 3 
(tiga) sampai 5 (lima) tahun; 
b. sifat struktur darurat; dan 
c. masa pemanfaatan maksimum 6 (enarn) bulan yang dapat diperpanjang 
dengan pertimbangan tertentu. 
( 11) Bangunan gedung darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
dibongkar setelah selesai pemanfaatan atau perpanjangan pemanfaatannya. 
( 12) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Tata cara penyelenggaraan bangunan gedung 
semi pennanen dan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur 
dengan Peraturan Bupati, 
Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana 
dirnaksud Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 7 4 diatur dengan Peraturan Bupati ten tang 
Tata Cara dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Lokasi yang 
Berpotensi Bencana Alam. Pasal 75 ( 1) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana gu nung 
berapi harus sesuai dengan RTRW / RDTR/RTBL/ Peraturan Zonasi untuk 
Kawasan Bencana Alam Geologi. 
(2) Potensi bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dapat berupa letusan yang menimbulkan hujan abu, awan panas, gas beracun 
atau banjir lahar dingin. 
(3) Bangunan gedung yang terletak pada kawasan bencana gunung berapi harus 
direncanakan dengan memperhatikan : 
a. sudut kemiringan atap bangunan gedung dan hunian minimal 450 (empat 
puluh lima derajat]; dan 
b. bidang atap harus berupa bidang datar atau tidak membentuk sudut/ 
patahan / perubahan kemiringan yang dapat menjadi tempat penumpukan 
debu letusan gunung berapi. 
(4) Dalam hal peraturan zonasi untuk kawasan bencana letusan gunung berapi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati dapat 
menetapkan dengan Keputusan Bupati larangan hunian dalam jarak tertentu 
pada suatu lokasi yang berpotensi bencana gunung berapi. Paragraf3 
Lokasi Gunung Berapi