Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 64 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 64 Tahun 2017 tentang penetapan suatu jenis arsip, pada BAB II - JADWAL RETENSI ARSIP, Pasal 5 menjelaskan:

Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kota yang 
memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh 
Kepala PD setelah mendapat: 
pertimbangan tertu lis dari panitia penilai arsip; dan 
persetujua n tertulis dari Wali Kota. 
Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kota yang 
memiliki retensi paling lama 10 (sepuluh) tahun ditetapkan 
oleh Wali Kota setelah mendapat: 
pertimbangan tertu lis dari panitia penilai arsip; dan 
persetujuan tertulis dari Kep ala ANRI. 
Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 
PD yang akan melaksanakan pemusnahan arsip dan belum 
memiliki tenaga arsiparis terlebih dahulu mengajukan 
permohonan bantuan tenaga Arsiparis kepada Kepala 
Diskarpus yang dilengkapi dengan daftar arsip yang akan 
dimusnahkan; 
PD membentuk Panitia Penilai Arsip yang ditetapkan oleh 
Kepala PD; 
 
 
9 
Panitia Penilai Arsip terdiri dari pimpinan unit kearsipan 
sebagai ketua merangkap anggota, pimpinan unit pengolah 
yang arsipnya akan dimusnahk an sebagai anggota, dan 
arsiparis sebagai anggota; 
Panitia Penilai Arsip melakukan penyeleksian terhadap arsip 
yang akan dimusnahkan, penyeleksian arsip dimaksud 
dilakukan terhadap arsip inaktif yang sudah tidak memiliki 
nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan 
dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada Peraturan 
Perundang -undangan yang melarang, dan tidak berkaitan 
dengan penyelesaian proses suatu perkara; 
berdasarkan hasil seleksi Panitia Penilai Arsip, Arsiparis 
membuat Daftar Arsip Usul Musnah (DAUM), dan Berita 
Acara hasil penyeleksian yang ditandatangani oleh Panitia 
Penilai Arsip. 
Panitia Penilai Arsip mengajukan permohonan persetujuan 
Daftar Arsip Usul Musnah (DAUM) kepada Kepala PD 
sebagai pencipta Arsip. 
dalam hal penetapan pemusnahan arsi p yang memiliki 
retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Kepala 
PD setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia 
penilai arsip dan mendapat persetujuan tertulis dari 
Wali Kota; 
dalam hal penetapan pemusnahan arsip yang m emiliki 
retensi paling lama 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh 
Wali Kota setelah mendapat pertimbangan tertulis dari 
Panitia Penilai Arsip dan mendapat persetujuan tertulis dari 
ANRI; 
pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan secara total 
sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat 
dikenali yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) pejabat dari 
unsur Inspektorat Daerah Kota Depok dan Bagian Hukum 
pada Sekretariat Daerah Kota Depok yang disertai 
penandatanganan Berita Acara Pemusnah an Arsip . 
10