Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 25 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 25 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN, BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah;; 
3. Bupati adalah Bupati Sekadau; 
4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah 
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan 
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara 
dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen 
perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 
perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 
(lirna) tahun. 
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKP D), adalah dokum en perencanaan Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), 
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya 
disingkat APBN adaJah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama 
pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang- 
Undang. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD adaJah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama pemerintah daerah dan DPRD ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
11. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK 
adaJah dana yang bersumber dari APBN yang 
diaJokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 
nasionaJ. 
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (RKA -SKPD) adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang menampung rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah Satuan Kerja 
dokum en yang 
menampung pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan SKPD yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh Pengguna 
Anggaran/ Pengguna Barang. 
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan Pengembangan yang disebut Kepala 
Bappeda Litbang adalah Kepala perangkat daerah 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan 
fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten 
Sekadau.