Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 aPERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 19 Tahun 2018?
Ketentuan dalam aPERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 19 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN , BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.Bupati adalah Bupati Pe najam Paser Utara.
4.Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
5.Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negar a Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis .
9.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, ja sa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar -
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa , dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusy awaratan Desa untuk
menyikapi hal yang bersifat strategis.
11.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari
Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita
Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangan i oleh Ketua B adan
Permusyawaratan Desadan Kepala Desa .
12.Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah .
-3-
13.Usaha Desa adal ah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti
usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian,
industri, kerajinan rakyat, perkebunan dan perikanan .
14.Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat
AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama
oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam
mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan bersama .
15.PenyertaanModalPemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa .
16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang -undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama B adanPermusyawaratan
Desa.