Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 9 Tahun 2016 pada Pasal 13?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 9 Tahun 2016 tentang PROGRAM DESA MASLAHAT, BAB VIII - PENUTUP, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 
 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 5 Januari 2016 
BUPATI PASURUAN, 
 ttd. 
M. IRSYAD YU SUF 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 5 Januari 2016 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 
 ttd. 
AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 9 
 
7 
 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN 
 NOMOR : 9 TAHUN 2016 
 TANGGAL : 5 JANUARI 2016 
 
PROGRAM DESA MASLAHAT 
KABUPATEN PASURUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang 
menjadi pusat perhatian pemerintah di neg ara manapun. Demikian juga di 
Indonesia, permasalahan kemiskinan masih merupakan agenda serius yang 
dihadapi dan perlu ditanggulangi oleh Pemerintah. Kemiskinan merupakan suatu 
fenomena keheterogenan spasial, yang biasanya ditunjukkan dengan 
kecenderungan masyarakat miskin mengelompok pada suatu wilayah tertentu. 
Adanya variasi geografis dalam kemiskinan dan besarnya tingkat kemiskinan 
sering disebabkan oleh faktor -faktor dengan dimensi spasial, seperti sumber daya 
alam, akses layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan lain -lain. 
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang 
mencakup banyak segi, dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan 
yang nantinya menjadi ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok 
atau golongan m asyarakat (sosial). Masalah kemiskinan ternyata merupakan 
masalah yang kompleks dan banyak dipengaruhi oleh faktor -faktor dalam setiap 
sisi kehidupan. Karenanya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh 
pemerintah untuk mengentask an kemiskinan, tapi h ingga kini faktanya masih 
banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. 
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di 
Kabupaten Pasuruan dan terbukti telah memberikan hasil cukup signifikan. 
Kabupaten Pasuruan pada tah un 2014 mempunyai penduduk sebesar 1.569.507 
jiwa. Berdasarkan analisis kemiskinan BPS pada tahun 2013 Kabupaten 
Pasuruan masih mempunyai penduduk miskin sebanyak 175 ribu, sedangkan 
presentase penduduk miskin sebesar 11.54% (Tahun 2012) pada tahun 2013 
menurun menjadi 11.22%. Persentase penduduk miskin menunjukkan 
kecenderungan terus menurun. Namun demikian, persoalan kemiskinan bukan 
sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain harus mampu 
memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pena nggulangan kemiskinan 
sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. 
Kondisi sarana prasarana (infrastruktur) baik infrastruktur perhubungan 
dan transportasi, perumahan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan lain -lain 
masih a da kondisinya yang jauh dari layak, begitu pula kondisi derajad 
kesehatan dan pendidikan masyarakat pedesaan yang masih rendah. Belum lagi 
alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang mengancam ketahanan 
pangan serta belum optimalnya sektor pertanian untuk mendukung kemandirian 
pangan suatu desa. Selain itu salah satu penyebab kurang berhasilnya program 
penanganan kemiskinan adalah formulasi kebijakan yang bersifat top down, 
sehingga formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang 
dihadapi sangat spesifik tergantung dari daerahnya masing -masing. 
8 
 Dengan melihat kondisi diatas maka diperlukan langkah -langkah 
penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan terintegrasi dari 
semua pihak termasuk masyarakat, organisasi, pemerintah dan pi hak swasta 
yang selama ini dalam penanganan kemiskinan belum dilakukan secara terpadu 
masih bersifat sektoral karena belum adanya data yang akurat terkait sasaran 
program sehingga masih banyak ditemukan program penanganan kemiskinan 
yang tumpang tindih. Ol eh karena itu perlu dibentuk Program Desa Maslahat 
(Maju Aman Sehat Lahir Batin, Adil dan Bermartabat) yang dilaksanakan sebagai 
upaya mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan derajad kesejahteraan 
rakyat di Kabupaten Pasuruan. 
 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 
A. MAKSU D 
Maksud dari Program Desa Maslahat untuk mengintegrasikan program dan 
kegiatan SKPD, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka 
mempercepat terwujudnya Desa Maslahat. 
B. TUJUAN 
Tujuan dari Program Desa Maslahat adalah : 
1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera; 
2. Mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera; 
3. Mewujudkan tingkat kesehatan yang baik dan pendidikan yang bermutu; 
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia; 
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 
berwiba wa; dan 
6. Mewujudkan lingkungan yang sehat, masyarakat yang produktif, 
berdaya saing dan mandiri. 
 
C. PRINSIP PELAKSANAAN 
1. Partisipasi 
Pengertian partisipasi dalam kegiatan Program Desa Maslahat adalah 
adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tah ap 
kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian / 
pemantauan serta pelestarian kegiatan; dan 
Beberapa wujud partisipasi masyarakat tersebut adalah berupa 
keterlibatannya dalam musyawarah desa guna pengambilan 
keputusan tentang rencana penggu naan dana bantuan kegiatan 
Program Desa Maslahat. 
2. Keberpihakan pada orang miskin/penganggur. 
Pekerja pada kegiatan pembangunan fisik sarana prasarana kegiatan 
Program Desa Maslahat haruslah yang diutamakan berasal dari 
penduduk desa yang bersangkutan yang tergolong miskin atau 
pengangguran. 
3. Transparansi/keterbukaan 
Pelaksanaan kegiatan Program Desa Maslahat di desa lokasi adalah 
terbuka untuk umum dalam hal : 
9 
Penyampaian pendapat tentang rencana penggunaan dana; 
Memperoleh informasi yang lengkap tenta ng segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kegiatan Program Desa Maslahat; dan 
Partisipasi masyarakat dalam setiap proses kegiatan. 
4. Swadaya 
Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat Non Rumah 
Tangga Miskin (RTM) yang disumbangkan secara sukarela sebagai 
bagian dari rasa ikut memiliki terhadap kegiatan Program Desa 
Maslahat. 
Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, 
material maupun tanah lokasi yang dihibahkan ke pemerintahan desa 
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. 
Jumlah swadaya masyarakat tersebut dinilai dengan rupiah dan 
dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya. 
 
D. KRITERIA LOKASI 
Program Desa Maslahat adalah desa yang mempunyai kriteria antara lain : 
Desa yang ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur masih 
kurang; 
Desa y ang memiliki angka kemiskinan tinggi; 
Desa yang tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya masih 
rendah; 
Desa yang memiliki angka pengangguran masih tinggi; 
Desa yang memiliki potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan. 
 
E. TIM PELAKSANA 
Tim Percepatan Pelaksanaan Program Desa Maslahat (P3DM) terdiri dari dua 
Tim yaitu : 
1. Tim Koordinasi P3DM terdiri dari : 
pembina; 
penanggung jaw ab; 
ketua; 
wakil ketua; 
sekretaris; 
wakil sekretaris; dan 
anggota. 
Adapun tugas dan tanggung jawab dari Tim Koordinasi P3DM adalah 
sebagai berikut : 
mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan penetapan 
Program Desa Maslahat; 
mengkoordinasikan pelaksanaan dan mengendalikan Program Desa 
Maslahat; 
melakukan monitoring dan evaluasi Program Desa Maslahat; dan 
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati. 
10 
 2. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim koordinasi P3DM dibantu oleh Tim 
Teknis P3DM yang terdiri dari SKPD yang terlibat dalam Program Desa 
Maslahat dan mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagai berikut : 
membantu penyusunan perencanaan dan penet apan Program Desa 
Maslahat; 
membantu pelaksanaan dan mengendalikan Program Desa Maslahat; 
membantu melakukan monitoring dan evaluasi Program Desa 
Maslahat; dan 
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi P3DM. 
 
F. MEKANISME PELAKSANAAN 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan ini dilaksanakan sosialisasi Program Desa 
Maslahat yang bertujuan memberikan informasi untuk diketahui oleh 
desa lokasi sasaran yang telah ditetapkan Bupati dan agar mendapat 
dukungan dalam proses pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi i ni 
sekaligus bagian dari transparansi informasi. 
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pelaksanaan 
Program Desa Maslahat di tingkat Kabupaten. 
2. Tahap Pelaksanaan 
2.1. Identifikasi Kebutuhan 
Identifikasi kebutuhan desa dilakukan untuk mengeta hui dan 
menggali aspirasi desa mengenai kebutuhan yang diinginkan sesuai 
dengan potensi yang dimiliki dan karakteristik desa. Identifikasi 
kebutuhan dilakukan oleh Tim Percepatan Pelaksanaan Program 
Desa Maslahat dengan dibantu Tim Teknis yang selanjutnya 
dituangkan dalam Rencana Aksi Desa Maslahat. 
2.2. Integrasi dan Intervensi Program 
Setelah teridentifikasi kebutuhan kegiatan sesuai dengan aspirasi 
desa, maka dilakukan penajaman intervensi program SKPD untuk 
diintegrasikan dengan SKPD lain sesuai dengan Rencana Aksi Desa 
Maslahat. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal. 
2.3. Pelaksanaan Kegiatan 
SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan 
perencanaan yang telah disusun dengan memperhatikan rencana 
aksi desa dan peraturan yang berlaku. 
 
11 
 G. ANGGARAN 
Anggaran Program Desa Maslahat bersumber dari APBD dan APBDes serta 
bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat. Untuk mendukung 
pelaksanaan Program Desa Maslahat, maka SKPD mengalokasikan anggaran 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan peraturan 
yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan daerah. 
 
H. MONITORING, EVALUASI 
Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat keberhasilan dan 
ketercapaia n pelaksanaan Program Desa Maslahat sesuai mekanisme dan 
aturan yang berlaku serta kendala yang dihadapi sehingga dalam evaluasi 
dapat dilakukan langkah -langkah perbaikan yang lebih tepat. 
 
I. PELAPORAN 
Pelaporan pelaksanaan Program Desa Maslahat dilakukan secara berkala 
setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan oleh Tim P3DM kepada Bupati. Pelaporan dibuat secara tertulis 
yang memuat tingkat capaian pelaksanaan Program Desa Maslahat dan 
kendala yang dihadapi serta rekomendasi yang akan ditindaklanjuti. 
 
J. PENUTUP 
Lampiran Program Desa Maslahat ini disusun sebagai landasan dan 
pedoman bagi pelaksana kegiatan Program Desa Maslahat. Hal -hal lain 
yang belum diatur akan dijabarkan lebih lanjut. 
 
 
 BUPATI PASURUAN, 
 ttd. 
 M. IRSYAD YUSUF