Apa yang diatur dalam NOMOR 8 TAHUN 2016 Nomor 14 Tahun 2014 pada Pasal 18?
Berdasarkan NOMOR 8 TAHUN 2016 Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara (Lem bar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

(1) Biay1 uang harian ~ MSuai dengan Jumlah hari yang dlgunak an untuk 
.....-... potjalana, dina; Ookum en perjalll nan d1nas 1&rd1ri dari 
a. S..rat Tugas 
b, Surat Perintah Pe<jalaNn ll.nas 
c. Laporan Hasil Perjalanan lllnas 
d. Bul.d Pembayaran Ho4e4 
e. 6uk6,buku pernbayaran (bl<BL boatd,ng pass, '*!>O<I tax rtUd>uSI dan lain-lain) Pasal 17 Pasal 16 
(1) Rincian biaya perJaianan d,nas dalam d- mengac:u sebagalmana pada lamplra n Ill yang 
merup akan baglan yang talt ierpisahkan dari Pemi.ran Bupati ,n,; 
(2) Rlncian biaya petjala noo dinas dalant negeodan keluar negen sebag a,ma,a tarcantum pads 
lamplran Ill yang merupaqn bagian yang !al< lt<pisah ian dari Peraturan Supau ,m; Pasal 15 
(1) Petjalanan dinas dilalcsana ~ berdasaiun Surai Tugas yang ditemitk an oleh pejaba l yang 
berwewe11ang mengacu sebag aiman a da!am lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan darl Peraturan Bupat, Muna Baral 
(2) Pe~alanan diflas dalam dacrah, dalam negen dan ll.oar negen dilakuka, berdasar1<an Surat 
Perintah Peqalanan Oinas (SPPOJ dan kelelangan dari Pcjabat Pemben Per.ntah )alan 
keteranga n yang d1tel1>i1kan oleh PeJaba t be,-a,ig meogac:u sebagaimana pada lamplran 
II yang merupakan bag,an yoog tak ~ dan Peraturan Bupatl lni; 
(3) Pejabat yang berwenang dalam menell>,ll<an SPPO sekaligus meneta;,kan ungkat perjalanan 
dinas sesuai katentuan dalam pasal 7 l>lruf a, b. e. d, dan e serta moda transportasi yang 
o.aunakan untuk melaksanal<an perjalanan yang be<sangkutall clengan mempamatika n 
kapentlnga n serta tujuan pe<Jalan an dmas le<sebut Pasal 14 
(t) Biaya peljalana., dinas dalam dae<ah dan dalam negeri dapat dibenk.ln uan g muka 
petjalan"!' sebelum perjalanan dinas cllaksanabn 
(2) Uang muka perjalanan tersebui atan d"8flnl ngl<an setelah yang ber.;angk utan melaporkan 
hasil petjalanan dinas. 
(3) Oalam ha! pe,jatanan crinas dalam daefah dan dalam negeri han,s segera dilaksanakan 
sementa ra biaya perjalanaan d,nas belum dibayaBall, maka biaya perjalana n dinas da:,at 
dibayar1<an selelM perjalanan dinas selesai 
BASIV 
PEI.AJ<SAN AAN O AN PERTANGGUNGJAWA BAN ... 
 
.. 
(I) Biaya perjalanan cLnas <f,penanggungaawabkan cleh Ptjabal, Peiaba t Eselon, Pe1abat yang 
disetate kan dengan Pe,abat Ese!on dan Pegawa, Negerl Slp,I sena Pegawal Tidak Telap, 
masyarakat yang melakukan petJa!anan drlas paling lambat 5 Qoma) han kerja selelah 
pe~alanan dinas d~aksan kan; 
(2) Kepala SKPD melaku kan petllolungan SPPD Rampung temadap seturuh bu ktl penge luaran 
~taya peqalan~n dinas Pelabal , l'eJabat Eselon , Peiaba1 yang dlsetaraJ<an dengan Pejabal 
Es.ilon dan Pegawa, Negen $,pl serta Pegawa Tldak Tetap , masyara kal d~amp a,kan kepada 
t>endahara pengel ua,an sebagaimana leteanlum pada lam9,ran Ill Peraturan Bupati Muna 
Baral 
(3) A,labOa le~apat kelebihan pembayaran . Pej<'lbat Peiat>at Eseton , Pejabat yang disetara kan 
dengan Pe1abat Eselon dan Pegawao Negen Sc,i setta Pegawai Tldak Tela p, masya1aka t 
yang metakukan pet)alanan dlllS mengemt,a,tan hpad a Bendahara Pengeluaran , 
(4) Apabila tetdapat keliurangan pembayaran , atas pe,setUJUa<l Kepala SKP D, Bendahafll 
Pengefllaran dapat membayar keturangan lelsebut kepada PejabaL Pejabat Eselon. Pejabat 
yang disetarabn dengan Pe1abal Eseton dan Pega·Nai Negeri Slpll setta Pegawai Tldak 
T •Ill>. masyara kat yang telah melalwbn petJalanan din as. (2) 8iaya sewa hotel, btaya 1Janspon, biaya sewa keodataan ~at melaksanal<an perjala nan 
dinas dalam negeli dan luar negen dipe,tanggungja- ttabl(an sesua i dengan bckti nil; 
(3) Dalam hal nw,lakukan pe,ialanan dnas dalam ~d dan keluar negeri yang bdak menyetor 
kootribusi kegialan. maka iumlah hari dalam SPPD adalah jumlah hali pelaksanaan kegiata n 
ditambah de ngan 1 (satu) hari sebelJm dan I (satu) han sesudah pelaksanaan keg1a!an; 
C•J Oalam haliumlah ha n perja'.anan d,nas lfmyata me'.ebihi Jumlah hali yang dnetapkan dalam 
SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempelljmbangkan tambahan uang harian dan biaya 
penginapan sepan jang kelebilan tersebut b'Jkan disebabkan kesalahanlkelalaian 
PejabaUPegawai Negen yang be11ang kotin; 
(5) Dalam hal jumlah han perjatanan dinas lemyata ltutang dan jumlah hari yang d11elapka n dalam 
SPPD, maka PejabaUPegawai Negerl yang betSanglwtan wajib menye!olkan kembai 
kelebihan uang halian dan biaya pengnapan yang tflah dilenmanya