Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor 17 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor 17 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kata Tangerang Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penye lenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Walikota adalah Waliko ta Tangerang Selatan . 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata 
Tangerang Sela tan. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penye lenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah . 
ARA! MARK 
AS!STEN TATA PEMERINT AHAN 
KPALA BAO'AN HLUM ETA 
I ·--llDllU.11. KEPALA BAD A KEPSGKW ANAi , FED[DTKA [A 
PELATTHA N LI E I ·-� WAKI L WALI.OTA 
EKRETAIS DAERAH 
LAU4 pt 
ANALIS POU HU'U M DAERA H I I­ 
I. AONT#AST DAN SIXON[SAT 
- 6­ 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah Pegawai Neger i Sipil Pemerintah Kata 
Tangerang Selatan. 
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat CPNS adalah Calan Pegawai Nege ri Sipil 
Pem erintah Kota Tangerang Selatan . 
8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang 
dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat 
struktural eselan IV atau pejabat lain yang 
ditentukan . 
9. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari 
Pejabat Penilai. 
10. Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS yang 
selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan selain 
gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada 
PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kata 
Tangerang Selatan bedasarkan atas Beban Kerja dan 
pertimbangan objektif lainnya. 
11. Kehadiran adalah keberadaan PNS dan CPNS di 
tempat kerjanya sesuai dengan ketentuan jam kerja. 
12. Aktivitas Harian adalah kegiatan yang dilaku kan 
oleh PNS dan CPNS yang berhubungan dengan 
tugas dan fungsi. 
13. Penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS selanju tnya 
disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara 
sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai 
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku PNS 
dan CPNS. 
14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanju tnya disingkat 
SKP adalah rencana kerja dan target yang akan 
dicapai oleh seorang PNS dan CPNS. 
ARA MIRARK 
ASISTEN TATA PEMEINTAMAN 
I rll.U' IWORDlllASl 
�l'AL\ a.ui,..'I lo:El'UlAWAlA.'I. rtl<UIOIU.'{llA.'I 
PELATHAN - ' PARA MURAK 
l WAKA WALKO TA .UN 
l ERETAS DAEAN • 
UARON'ISA DAN SONAT 
KASUBAG PHD I I 
AALIS PRODUK HUKUM DAERAN • . 
AJAY HRARX 
A!TEN TATA PEMEINTAAN 
KEPALA IAGIAN HUKUM SETDA 
PARA OORDIAS 
KEALA DADA KET'OAWAMAN, PENDIDIKAN DAN 
PELA'THAN -7­ 
15. Sasaran Kerja Pegawai Tahu.nan selanjutnya disebut 
SKP Tahunan adalah dokumen kerja pegawai yang 
wajib disusun, yang berisi rencana kerja clan target 
yang akan dicapai oleh seorang pegawai dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 
16. Sasaran Kerja Pegawai Bulanan selanjutnya disebut 
SKP bulanan adalah dokumen kerja pegawai yang 
wajib disusun, yang berisi rencana kerja dan target 
yang akan dicapai oleh seorang pegawai dalam 
jangka waktu 1 (satu) bulan. 
17. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang 
memuat kegiatan tahunan dan target yang akan 
dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan 
program yang telah ditetapkan oleh instansi 
pem erintah 
18. Beban Kerja adalah besaran peke rjaan yang harus 
dipikul oleh suatu jabatan /unit organisasi dan 
merupakan hasi l kali antara volume kerja dan 
norm a waktu. 
19. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata 
dipergunakan secara efek tif dengan kondisi normal 
oleh seorang peman gku jabatan untuk 
men yelesaikan pekerjaan. 
20. Jam Kerja Efektif adal ah jam kerja yang harus 
dipergunakan untuk berp roduksi atau menjalankan 
tugas . 
21. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap 
atau tindakan yang dilak ukan oleh PNS atau tidak 
melakukan sesuatu yang seharus nya dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
22. Dokumen adalah surat yang tertuli s atau tercetak 
yang dapat dipakai sebag ai bukti keterangan . 
PARAY HRART 
] WAIL WALK.OTA 
SE.KRETARI DAERA 
HAMOISA.ST DAM SIN'KRON#AT 
AsuAGPPHD ] 
ANALIS PRODU' X HUKUM DAERAH 
-8­ 
23. Pelaksana tugas yang selanjutnya ctisingkat Pit 
adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang 
bersifat sementara karena pejabat yang menempati 
posisi itu berhalangan tetap . 
24. TPP berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS 
yang dibebani perkerjaan untuk menyelesaikan 
tugas-tugas yang dinilai melarnpaui tugas normal. 
25. Dihapus. 
26. Mengalami Gangguan adalah apabila terjadi 
keadaan kahar, gangguan Iistrik dan gangguan 
teknis. 
27. TPP Tunjangan Hari Raya adalah Tam bah an dari 
TPP beban kerja yang diberikan bersamaan dengan 
pemberian Tunjangan Hari Raya. 
28. TPP Ketigabelas adalah Tambahan dari TPP beban 
kerja yang diberikan bersamaan dengan pemberian 
gaji Ketigabelas. 
2. ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi 
sebagai berikut: