Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 1945?
Norma hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkal II dalam, BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, Pasal 2 berbunyi:

RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan 
program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 201 7. 
RPJMD, memuat: 
pendahuluan; 
gambaran umum kondisi daerah; f 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores 
Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahunan 
periode 2017-2022. 
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan 
desa untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan 
pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum 
dan program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahaan disertai 
dengan rencana kerja. 
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 
1 (satu) tahun. 
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mencapai tujuan. 
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
Daerah untuk mencapai tujuan. 
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan. 
21. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam 
rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak 
langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah.