Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 51 Tahun 2016 Pasal 2?
Dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 51 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

(1) Kepala Bada n Kepegawaian Daerah mempunyai tugas Membantu Kepala 
Daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala 
Badan Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. Perum usan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan diklat sesuai 
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ; 
b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepegawaian dan diklat sesuai 
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ; 
c. Pengelolaan urusan ke tatausahaan ; 
d. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan 
kepegawaian daerah ; 
e. Penyelenggaraan kegiatan pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan norma, 
standar dan prosedur yang ditetapkan dengan per aturan perundang -
undangan ; 
f. Penyiapan dan penetapan pensiun ASN / Pegawai Negeri Sipil Daerah ; 
g. Penyelenggaraan Diklat Struktural, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis 
serta Ujian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara dan berkoordinasi dengan 
instansi terkait ; 
 4 h. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan 
tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah ; 
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang 
tugas dan fungsinya ; 
j. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan t ugas dan 
fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai 
standar yang ditetapkan ; 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Bada n Kepegawaian Daerah dibantu oleh : 
a. sekretaris; 
b. kepala bidang pengadaan pemberhentian dan informasi ; 
c. kepala bidang mutasi dan promosi ; 
d. kepala bidang pengembangan aparatur ,penilaian kinerja dan 
pengharagaan . 
 
Paragra f Kedua 
SEKRETARIS