Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Substansi KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, khususnya , Pasal 3, memuat:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di 
bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya 
pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 
1999-2004.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 
tentang Rekomendasi Kebijakan dalam 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 
tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga 
Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis 
- 11 -Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2000.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 
tentang Penetapan Wakil Presiden Republik 
Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai 
Presiden Republik Indonesia.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Ind onesia Nomor IV/MPR/ 2001 
tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik 
Indonesia.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 
tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2001.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor II/MPR/2002 tentang 
Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat 
Pemulihan Ekonomi Nasional.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 
tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan 
- 12 -Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan 
Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung 
pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.