Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PEDOMAN PEN YUSUTAN ARSIP Nomor 51 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PEDOMAN PEN YUSUTAN ARSIP Nomor 51 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEN YUSUTAN ARSIP, Pasal 1 menetapkan:

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
3 
 1. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 
2. Daerah adalah Kota Probolinggo. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD 
adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah ; 
5. Unit Kerja OPD yang selanjutny a disingkat Unit Kerja, adalah Unit Kerja 
pada OPD . 
6. Kearsipan adalah hal -hal yang berkenaan dengan arsip. 
7. Pencipta Arsip a dalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pe ngelolaan 
arsip pada Pemerintah Daerah . 
8. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut Lembaga Kearsipan 
adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang 
pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di Kota Probolinggo . 
9. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggar aan kearsipan. 
10. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 
11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbaga i bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaks anaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
12. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 
13. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 
memiliki nilaiguna kesejarahan, telah habis masa retensin ya, dan 
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung 
maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau 
Lemba ga Kearsipan . 
14. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara 
pemindahan arsi p inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan 
arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada 
Lembaga Kearsipan . 
15. Series adalah kumpulan arsip berdasarkan masalah. 
16. Daftar Arsip adalah sebuah daftar yang sekurang -kurangnya memuat 
pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian 
informasi arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. 
4 
 17. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 
berisi sekurang -kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis 
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu 
jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelama tan arsip. 
18. Pemindahan Arsip adalah kegiatan memindahkan arsip inaktif dari unit 
pengolah ke unit kearsipan berdasarkan jadwal retensi arsip lembaga 
pencipta. 
19. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip inaktif yang tidak 
memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya dan berketerangan 
dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip, tidak ada peraturan 
undang -undang yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesa ian 
proses suatu perkara. 
20. Penilaian Arsip adalah proses menentukan masa simpan dan nasib akhir 
arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya, serta 
karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah -
langkah teknis pengatur an secara sistem atis dalam unit -unit informasi . 
21. Penyerahan Arsip Statis adalah proses penyerahan arsip statis dari lembaga 
negara, Perangkat Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 
lembaga pendidikan, dan perusahaan yang memperoleh anggaran negara 
dan/atau bantuan luar negeri kepada Lemba ga Kearsipan . 
22. Unit Kearsipan I adalah Lembaga Kearsipan. 
23. Unit Kearsipan II adalah unit kearsipan Perangkat Daerah, khusus 
Sekretariat Daerah berada di Bagian Umum. 
24. Unit Kearsipan III adalah unit kearsipan y ang ada di Unit Pelaksana Teknis 
Badan/Dinas .