Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, pada BAB IV - UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI, Pasal 11 menjelaskan:

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban: 
melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil 
pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi 
14 
 kepada KPK RI setiap hari kerja pertama di tiap minggunya; 
menyampaikan laporan rekapitula si penanganan dan tindak 
lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada 
KPK; 
menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak 
lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada 
Wali Kota melalui Inspekto rat secara periodik; 
merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; 
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam 
pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; 
melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan 
penerimaan Gratifikasi terhadap Gratifi kasi yang dikelola oleh 
Pemerintah Kota; 
melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di 
lingkungan Pemerintah Kota;dan 
melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi 
program pengendalian Gratifikasi.