Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATENPACITAN Nomor 9 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATENPACITAN Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN imUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peratxiran Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupati adalah Bupati Pacitan. 
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretans Daerah di 
Kabupaten Pacitan. 
5. Desa adalah desa yang berada dalam Wilayah Kabupaten Pacitan. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelen^araan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republic Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban imtuk menyelenggarakan rumah 
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
pcnyusunan kebijakan dsin koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahan. 
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukEin sebagai 
unsur pimpinan Sekretariat Desa. 
11. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 
unsur staf sekretariat. 
12. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur pelaksana 
Petugas Teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas 
operasional. 
13. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang merupakan Kepala 
Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan 
yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di 
wilayahnya. 
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah 
sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 
adalah rencana keuangan tahiman Pemerintahan Desa. 
17. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. 
18. Dusxm adalah bagian wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja 
Kepala Dusun. 
19. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
BABn 
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 
Bagian Kesatu 
Umum