Menurut PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 44 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 44 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PUNGUTAN KAMPUNG, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung yang dibantu Perangkat 
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. 
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
8. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung. 
9. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Kampung. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut 
APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung. 
11. Pungutan Kampung adalah pungutan berupa uang yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kampung terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan 
kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam 
Peraturan Kampung. 
12. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK. 
13. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung 
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam satu 
rekening pada bank yang ditetapkan.