Apa yang diatur dalam NO MOR 3 TAHUN 2018 BUPA TI BUTON Nomor ino.r Tahun 1959 pada Pasal 7?
Berdasarkan NO MOR 3 TAHUN 2018 BUPA TI BUTON Nomor ino.r Tahun 1959 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

( 1) Untuk melaksankan pcnjarmgan dan pcnyaringan 
bakal calon Peranglcat Desa sebagaimana dimaksud 
dalarn PAsAl fi huruf a, kepala desa membentuk tim 
penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, 
yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 
paling sedikit seorang anggota. 
(2) Penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah 
jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. 
(3) Tim mengumumkan pada pa.pan pengumuman resmi 
desa mengenai jabatan perangkat desa yang akan 
diisi, jadwal pendaftaran, dan persyaratan yang harus 
dipenuhi dan dilengkapi oleh ba.kal calon . 
(4) setetan menerirna berkas pendaftaran dari bakal calon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tirn mdakukan 
sclcksi untuk mendapatkan paling kura.ng 2 (dua) 
orang calon. 
(5) Khuaus untuk pcngangkatan kcpala kewilayahan atau 
kepala dusun, setelah menerima berkas pendaftaran 
ciari hakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tim mengadakan rapat yang dihadiri tokoh 
masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, danfatau 
organisasi kemasyarakatan setempat untuk 
mendapatkan paling kurang 2 (dua) orang calon 
kepala dusun melalui musyawarah mufakat. 
(6) Tim menyampaikan hasil penjaringan dan 
penyaringan melalui seleksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan rnelalui rnusyawarah mufakat 
sebagaiamana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala 
desa untuk memilih dan menetapkan calon perangkar 
desa dan calon kepala dusun menjadi pejabat 
perangkat desa dan pejabat kepala dusun. Pasal 6 
Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui 
um a pan: 
a. penjaringan dan penyaringan; 
b. konsultasi kepada camat; 
c. penerbitan rekomendasi camat; 
d. penerbitan keputusan pengangkatan; dan 
e. pelanti.kan perangkat desa. Paragraf2 
Tahapan dan Mekanisme Pengangkaran Perangkat Desa