Jelaskan isi kandungan Pasal 23 dari KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945.
Sesuai dengan KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, ketentuan pada , Pasal 23 berbunyi:

, dan Pasal 33 Undang 
Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor I/MPR/1983 tentang 
Peraturan Tata Tertib Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah dan ditambah 
terakhir dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor I/MPR/1998.
- 94 -Memperhatikan: 1. Keputusan Pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 10/PIMP ./1998 
tentang Penyelenggaraan Sidang 
Istiwewa Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang 
Istimewa Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tanggal 
10 sampai dengan 13 November 
1998 yang membahas Rancangan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
tentang Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah; Pengaturan, Pembagian, 
dan Pemanfaatan Sumber Daya 
Nasional yang Berkeadilan; serta 
Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah Dalam Kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang 
dipersiapkan oleh Badan Pekerja 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-4 
tanggal 13 November 1998 Sidang 
Istimewa Majelis Permusyawaratan 
- 95 -Rakyat Republik Indonesia tanggal 
10 sampai dengan 13 November 
1998.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PER-
MUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA TEN-
TANG PENYELENGGARAAN 
OTONOMI DAERAH; PENGA-
TURAN, PEMBAGIAN, DAN 
PEMANFAATAN SUMBER 
DAYA NASIONAL YANG 
BERKEADILAN; SERTA PER-
IMBANGAN KEUANGAN 
PUSAT DAN DAERAH 
DALAM KERANGKA NEGARA 
KESATUAN REPUBLIK INDO-
NESIA.