Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 24 Tahun 2011?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 24 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB ), BAB VIII - KETENTUAN PERIZINAN, Pasal 11 menetapkan:

(1)Permoohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9diatas diajukan
dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a.rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP).
b.rekaman bukti hakatas tanah.
c.rekaman tanda lunas PBB tahun terakhir.
d.surat keterangan daya dukung tanah dari laboratorium yang diakui
oleh pemerintah, terhadap bangunan yang direncanakan berlantai 4
(empat) keatas.
e.surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan
oleh pemohon sendiri.
f.surat persetujuan lingkungan/tetangga yang diketahui Kepala Desa.
g.surat rekomendasi kecamatan setempat.
h.gambar rencana pembangunan yang dilengkapi skema situasi yang
dimohonkan.
i.surat rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
j.persyaratan lainyang dianggap perlu.
(2)Untuk bangunan fungsi Vselain syarat tersebut ayat (1)ditambah dengan .
a.rekomendasi akte pendirian perusahaan bagi yang berstatus Badan
hukum/ badan usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah
disyahkan bagi koperasi.
b.surat pernyataan permohonan tentang kesanggupan memenuhi
persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan Pedoman teknis
yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum serta garis sempadan
bangunan.
8
c.surat pemyataan permohonan tentang kesanggupan mematuhipersyaratan -persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedomanteknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, serta garissempadan jalan koefisien dasar bangunan dan koefisien lawan bangunanyang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
d.rekaman rencana tata bangunan prasarana kawasan industri yangdisetujui oleh Bupati dengan menunjukan kapling untuk bangunan yangbersangkutan, bagi perusahaan yang bersangkutan, bagi perusahaanindustri yang berlokasi dikawasan Industri.
e.memiliki undang-undang gangguan, kecuali bagi yang keberadaannya
wajib amdal atau yang berlokasi didalam kawasan yang telah ditentukan.
Bagian Ketiga
Penerbitan IMB