Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 2016?
Ketentuan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016, Pasal 7 menetapkan:

(1) Asisten Admini strasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok memban tu Sekretaris Daer ah 
dalam melaksanak: an tugas penyelengg araan Tata peme rintahan, Hukum dan Organisasi. 
(2) Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Admini strasi Tata Pemerintahan meliputi: 
a. Dinas Pember dayaan Masyarak:a t dan Desa ; 
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
c. Dinas Lingkun gan Hidup; 
d. Dinas Perhubungan; 
e. Inspektorat Daerah ; 
f. Sekretariat DPRD Kabupaten; 
g. Sekretariat KPU; 
h. Satuan Polisi Pamong Praja; 
i. Badan Pertanahan Nasional Kabupa ten; 
j. Badan Penan ggulangan Bencana Daerah ; 
k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 
1. Kecam atan/K elurahan; 
m. Badan Pusat Statistik; 
n. BUMN/BUMD/P erusahaan Daerah . MEMUTUS.KAN : 
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI LANGKAT NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISA SI, TUGA S DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT 9. Peraturan Daerah Kabupate n Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 
2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupate n Langkat Nom or 29 ); 
10. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedud ukan, Susunan 
Organi sasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabu paten 
Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 41); 
Menetapkan 
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Tata 
Pemerintahan mempunyai fungsi: 
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Hukum 
dan Organisasi; 
b. Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan, pengelolaan sarana dan prasarana 
Pemerintah Daerah dibidang Administrasi Tata Pemerintahan; 
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
(4) Asisten Administrasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas : 
a. Merumuskan program kerja Asisten Administrasi Tata Pemerintahan; 
b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Hukum 
dan Organisasi; 
c. Menyelenggarakan Administrasi Tata Pemerin tahan , pengelolaan sarana dan prasaran a 
Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Admini strasi Tata Pemerin tahan; 
d. Meneliti, memilih dan menyeleksi, mendis posisi surat - surat yang beras al dari Sekretaris 
Daerah/ Bupati, unsur Prangkat Daerah dan Instan si lain untuk diedarkan kebagian - bagian 
pada jajaran Asisten Bi dang Peme rintahan; 
e. Memberikan petunjuk teknis admini stratif kepada staff bagian - bagian dalam merumuskan 
suatu konsep/ naskah Dinas; 
f. Melaksanakan koordinasi staf, bagian dan unit organisasi/peran gkat daerah terhada p kegiatan 
atau peke rjaan yang dilakuk an oleh perangka t daerah dan penyelengg araan adminis trasi 
pemerintahan Daerah; 
g. Memim pin rapat staf/b agian dalam upaya peningkatan pelaks anaan tugas administrasi 
Pemerin tahan; 
h. Memberikan laporan kegiatan/pekerjaan secara tertulis/lisan kepada Sekretaris Daerah/B upati; 
i. Mewakili Sekretaris Daer ah/Bu pati dalam batas kewenang an tertentu untuk menghadiri rapat - 
rapat pemerintahan dengan instansi terkait; 
j. Memberikan penilaian terhadap SKP bawahannya setiap akhir tahun; 
k. Mengikuti rapat-rapat pemerintahan yang dipimp in oleh Bupati; 
I. Memberikan pertimbangan dan saran -- saran pelaksanaan tugas Pemerin tahan kepada 
Sekretaris Daer ah/B upati; 
m. Memb antu merum uskan kebij aksanan adminis trasi Pemerintah an; 
n. Menjabarkan dan merumuskan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan keputusan Bupati 
menyan gkut bidang pemerintahan; 
o. Merumus kan kebijakan dan melakuk an koordinasi dengan instansi terkait tentang 
penyelesaian perasalahan menyangkut bidang pemerintahan; 
p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah/Bupati. 
2. ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 13 berbun yi sebagai berikut :