Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Berau. Nomor 5? Tahun 2017.
Redaksi dari Peraturan Bupati Berau. Nomor 5? Tahun 2017 tentang TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PERUBAHAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau. 
- 4 -
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan persingkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
5. Bapenda adalah Badan pendapatan daerah. 
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi kepada 
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersipat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat inbalan. 
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek pajak atau retribusi , penentuan besarnya pajak atau 
retribusi yang terutang Sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 
kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif 
adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas 
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.