Menurut PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 27 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 27 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, pada BAB VI - PERLINDUNGAN DAN PENGH ARGAAN, menyatakan:

(1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu : 
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat 
administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, 
namun tidak terbatas pada penurunan peri ngkat jabatan, penurunan 
penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/ mutasi atau 
hambatan karir lainnya; 
b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau 
ancaman fisik; 
c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ling kungan 
Pemerintah Daerah; 
d. kerahasiaan identitas. 
13 
 (2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan 
terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang member perlakuan 
diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena 
melaporkan gratifikasi. 
(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabat/Pegawai 
karena melaporkan gratifikasi, Pejabat/ Pegawai dapat meminta 
perlindungan kepada LPSK atau instansi lain yang berwenang berdasarkan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati 
Kabupaten Pasuruan melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.