Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT Nomor 2 Tahun 2012?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT Nomor 2 Tahun 2012 tentang PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB II - KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU, Pasal 3, adalah:

Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi teknisdalam penataan danpemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antarjenjang, danantar jenis pendidikan secara nasional;(2)Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasipemindahan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, danantarjenis pendidikan untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antar jenjang, danantarjenis pendidikan antar provinsi,antar Kabupaten/ Kota pada Provinsi yang berbeda berdasarkan datapembanding dariBadan Kepegawaian Negara (BKN);(3)Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama dalammemfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antar satuanpendidikan, antar jenjang, danantar jenis pendidikan didaerah PROVINSidanKabupaten/ Kota;
Menteri Agama membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guruPNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikanyang menjadi tanggungjawabnya;
Menteri Dalam Negeri:
mendukung pemerintah daerah dalam halpenataan dan pemerataanguru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenispendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkanoleh Menteri Pendidikan Nasional;
memasukkan unsur penataan danpemerataan guru PNS antar satuanpendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan menjadi bagianpenilaian kinerja pemerintah daerah.
Menteri Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sebagaibagian dari kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspekpendanaan dibidang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuanqannegara;a
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasimendukung penataan danpemerataan guru PNS antar satuan pendidikan,antar jenjang, danantar jenis pendidikan melalui penetapan formasi guru
Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat
pemerataan_ guru PNS antar satuan