Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN WALIKOTA  BLITAR Nomor 3 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA  BLITAR Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, , Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kota Ketjil Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang -Undang Nomor 16 dan 
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 
Dahulu) tentang Pembentukan Daerah -Daerah 
Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 551); 
 3. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor3881) ; 
 4. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana 
telah di ubah dengan Undang -Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor 11 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik; 
5. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4846); 
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5038); 
 7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
3 
 
 8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 5587 
Sebagaimana Diubah dalam Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ; 
9. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5601); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3243); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980) 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembar an Negara Nomor 5149) ; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 
189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 
tentang P eraturan Pelaksanaan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
4 
 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu n 2016 
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887 ); 
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO /11/2007 
Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Nasional; 
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor:01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang 
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri K omunikasi dan 
Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Komunikasi danInformatika Nomor: 01/PER/ 
M.KOMINFO/01/2010tentang Penyelenggaraan 
Jaringan Telekomunikasi (BeritaNegara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 250) 
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik; 
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan 
Interoperabilitas Dokumen Perkan toran Bagi 
Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan 
Publik; 
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama 
Domain (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1235); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
5 
 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen 
Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2016Nomor 551) ; 
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 
2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota 
Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 
nomor 2); 
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar 
Tahun 2016 Nomor 4); 
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2013 
tentang Pengembangan e -Government di 
lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah 
Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 45); 
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2013 
tentang Pengaturan Nama Domain dan eMail 
blitarkota.go.id sebagai nama situs web dan email 
resmi Pemerintah Kota Blitar serta Situs Web 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar 
Tahun 2013 Nomor 4 6) sebagaimana diubah 
dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Blitar Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pengaturan 
Nama Domain dan eMail blitarkota.go .id sebagai 
nama situs web dan email resmi Pemerintah Kota 
Blitar serta Situs Web Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar 
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 25). 
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2013 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di 
6 
 
lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah 
Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 47); 
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kom unikasi, 
Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kota 
Blitar Tahun 2016 Nomor 66); 
Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang 
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di 
Indonesia; 
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e -
Government; 
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2000 Tentang Penyelenggaraan Sandi Dan 
Telekomunikasi Di Jajaran Departemen Dalam 
Negeri ; 
4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 65 tahun 2005 perihal Pengembangan 
Layanan Pemerintah Secara Elektronik pada 
berbagai instansi Pemerintah, baik di Pusat 
maupun di Daerah. 
 
MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG TATA 
KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
DI LINGKUNGA N PEMERINTAH KOTA BLITAR