Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 2 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 2 Tahun 2018 tentang , BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan. 
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
menguru s pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
8. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
... - ) 10. Perangkat Desa adalah Pembantu Sangadi dalam 
melaksanakan tu gas dan wewenangnya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
12. Program Kerja Tahunan Perangkat Desa yang selanjutnya 
disingkat PKT Perangkat Desa adalah program kerja yang 
disusun Perangkat Desa yang berisi rencana kegiatan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
13. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa yang selanjutnya 
disingkat LPT Perangkat Desa adalah laporan yang disusun 
Perangkat Desa yang berisi basil pelaksanaan tugas dan 
fungsinya . 
14. Laporan Kinerja Sangadi yang selanjutnya disingkat LK 
Sangadi adalah laporan yang disusun Sangadi yang berisi 
capaian kinerja Sangadi dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 
15. Desa Swasembada, 
klasifikasi tingkat Desa Swakary a, 
perkembangan desa sesuai dengan 
tingkat peraturan perundang-undangan yang mengatur 
perkembangan desa. Desa Swadaya adalah