Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 25 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 25 Tahun 2018 tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak
yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa
Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.
9.Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan
oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan
prakarsa masyarakat Desa.
10.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
12.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat Desa.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidupdan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.