Jelaskan isi kandungan Pasal 42 dari Negara Republik Indonesia Nomor 4355); a. bahwa ancaman bahaya bencana geologi seperti gunung Nomor 1 Tahun 2004.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); a. bahwa ancaman bahaya bencana geologi seperti gunung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di, ketentuan pada , Pasal 42 berbunyi:

sebagaimana 
diperoleh 
menempuh 
atau melalui (2) Dalam hal penyelesaian sengketa 
dimaksud padaayat ( 1) tidak 
kesepakatan, para pihak dapat 
upaya penyelesaian di luar pengadilan 
pengadilan. 
(3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
dcngan tata cara adat, arbitrase atau altematif 
penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan mitigasi regional 
bencana geologi pada tahap pertama diupayakan 
berdasarkan asas musyawarah mufakat dan asas 
kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan. Pasal 41 Bagian Kesatu 
Umum BAB XII 
PENYELESAIAN SENGKETA (3} Evaluasi pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi 
dilakukan dalarn rangka pencapaian standar 
minimum dan peningkatan kinerja. 
(4) Penyusunan laporan pelaksanaan mitigasi regional 
bencana geologi dilakukan oleh Unsur Pengarah dan 
Unsur Pelaksana. 
(1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan 
bencana dapat mengajukan gugatan terhadap orang 
yang melakukan kegiatan yang menyebabkan 
kerusakan manajemen risiko bencana dan/ a tau 
prasarananya untuk kepentingan berkelanjutan fungsi 
manajemen risiko bencana. Pasal 46 (I) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan 
bencana dapat bertindak untuk kepentingan 
masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana 
yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat. 
(2) Apabila terdapat indikasi risiko bencana sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan para 
pelaku penanggulangan bencana menyusun manajernen 
risiko bencana. Pasal 45 Setiap orang yang tindakannya dan/ a tau usahanya 
mengakibatkan bencana non alam, bertanggungjawab 
mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian 
unsur kesalahan. Pasal 44 Bagian Keempat 
Tanggung Jawab Mutlak clan Hak Gugat ( l) Setiap penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan 
yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan 
mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian 
pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib 
membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan 
tertentu. 
(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, 
pengubahan sifat danbentuk trsaha, dan/atau kegiatan 
dari suatu badan usaha yang melanggar hukurn, tidak 
melepaskan ta.nggungjawab hukum dan atau kewajiban 
badan usaha tersebut. Pasal 43 Bagian Ketiga 
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, 
Ganti Kerugian clan Pemulihan Lingkungan 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokurnen lain yang berkenaan dengan 
tindak pidana serta melakukan penyitaan 
terhadap barang bukti tersebut; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang 
bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan/ a tau dokumen yang dibawa; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana tersebut; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana; a. menenma, rnencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan tindak 
pidana di bidang reklame dimaksud agar 
keterangan atau laporan menjadi lengkap danjelas; (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: ( 1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran 
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn 
U ndang-U ndang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XIII 
KETENTUAN PENYJDIKAN