Apa substansi hukum dari Pasal 26 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ?- Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ?- Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN ASET DESA, khususnya BAB III - PENGELOLAAN, Pasal 26, adalah:

4set desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, 
apabila :. i.. ., . 
a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam 
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh 
Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing 
c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat 
dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang; 
d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain 
meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak; 
e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain 
kendaraan bermotor, peralatan mesin; 
f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti 
penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang 
Penjualan; 
g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan 
dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa;