Apa substansi hukum dari Pasal 22 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, khususnya BAB III - TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH, Pasal 22, adalah:

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah harus dilaporkan dalam bentuk Laporan 
Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c antara lain: 
a. Laporan Hasil Pem eriksaan disusun secara ringkas dan jelas dan memuat: 
1. ruang lingkup atau pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan 
pemeriksaan; 
2. kesimpulan Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang didukung temuan yang 
kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-und angan perpajakan daerah; dan 
3. pengungkap an informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan; 
b. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
paling kurang memuat: 
1. penugasan pemeriksaan ; 
2. identitas Wajib Pajak ; 
3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 
4. pemenuhan kewajiban perpajakan; 
5. data atau informasi yang tersedia; 
6. buku dan dokumen yang dipinjam ; 
7. materi yang diperiksa; 
8. uraian hasil pemeriksaan; 
9. peng hitungan pajak terutan g; dan 
10. kesimpulan dan usu! Tim Pemeriksa Pajak Daerah. 
PARAF HIRARKI 
ASISTEN TATA PEMERIN TAHAN 
KEALA AGIA N HUKUM SETDA 
PARAY KOORDINAST 
KEPALA ADAN PENDAPA TAN DAE AH PARAF HIRARKI 
WAKIL WALIKOTA 
SEKRETARIS DAERA 
HARMONISASI DAN SINKRONI8AS T 
KASUBAG PPHD 
ANALIS PRODUK HUKU M DAERAH 
- 18­ 
Bagian Keenarn 
Peminjaman Dokum en