Apa yang diatur dalam PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945 pada Pasal 1?
Berdasarkan PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , , Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bup ati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai 
kesatuan masyarak at hukum yang mempunyai bata s-batas 
wilayah yang berwenang m engatur dan m engurus urusan 
pemerintaha.n dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasar kan aspirasi masyarak at dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bup ati sebagai unsur Penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Bup ati adalah Bup ati Bolaang Mon gondow Timur 
4. Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mon gondow Timur , yang 
selanjutnya disebut Perangk at Daerah, adalah unsur pembantu 
Bup ati dan Dewan Perwakilan Rakya t Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondo w Timur dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah . 
5. Inspektorat adalah lnsp ektorat Kabupaten Bolaang Mon gondow 
Timu r. 
6.Pejabat/Pegawai Kabupaten Bolaang Mon gondow Timur , yang 
selanjutnya disebut Pejabat/ Pegawai, adalah Bup ati Bolaang 
Mongondow Timur , Wakil Bup ati Bolaang Mongondow Timur, 
' 
r .. 
; 
, ::-0 ~ 
" 
·;., - . 
-s ~ -· 
\_--~ ~ ,.:3 
t ' 
' • ..1 '. f..-, " ... ~-. '_) 
'. ,I 
(' --·· ' ' :; ~c \, c: ,- 
' -, 
.. • .. r 
I 
\.._,.1· (J 
- : .. _ .. , t., "'!~ ,· ' . . ..., ~ .. ., 
":· 
. ·i-~ ', <, _ _, 
; ·. r';; '·· ~ 
•\ 
t .J 
; ~~ 
·1 -e: 
' . •7• .. ·~· I ( ~ ., . ., :,. 
._ 
', ·-~ _ .... .-. 
: -: .- ··..:.. .. -· 
' .. ' ::, ; ... \. 
c 
1·5 ....:~. 
"<l ' . .. ,.. .. 
t ... •.;. 
[ . ·.:1~ .. ~· .. ., 
' ... 
Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan 
Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Direksi Badan Usaha 
Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai yang 
bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 
7. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat 
KPK, adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan 
wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, 
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 ten.tang Kotiiisi Pemoeraii.t.a.san Tm.au Pidana Korupsi. 
8. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur, yang selanjutnya disingkat UPG, adalah unit kerja yang 
bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian 
gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 
9. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah 
Unsur pelaksana tugas teknis Dinas/Badan yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan 
teknis penunjang tertentu. 
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas , yakni uang, 
barang, rabat (discount), komisi , pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam 
negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanp a sarana elektronik. 
11. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan 
Untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara 
transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang 
melibatkan partisipasi aktif badan pem erintahan, dunia usaha 
dan masyaraka t untuk membentuk linglrungan pengendalian 
Gratifikasi. 
12. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, 
Sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang 
memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi. 
13. Pelapor Gratifikasi adalah Pejabat/Pegawai yang menerima 
Gratifikasi dan mengisi formulir Gratifikasi sesuai prosedur 
dan kemudian melaporkan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi atau melalui Uni t Pengendalian Gratifikasi. 
14. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi 
lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam 
,. 
r J! 
!') , 
, JI 1·· '. I 
;: ' I, 
~ ' J ~· 
l • ! L 
.. ', 
1, 
· ,! . 
·, .r .. .;• 
, . 
j ., 
~ j I ' 
••"'1!.t: I 
' I 
I I I I 
I )1 I 
• I 
, ~ • I t c- ' • .,: l 
r , I . 
f. ··: .. -- t• 
,i 
v- 
, .. 
' 
'' 
, 
•·, I 
formulir pelaporan Gratifikasi oleh pelapor. 
15. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai 
Yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat 
Mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya 
secara tidak patut. 
16. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai 
dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya. 
17. Berlaku Umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian 
yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, 
persyara.ta.n atau nilai ilii.fuK semiia peserta dan memeiiiilii 
prinsip kewajaran. 
BABII 
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP DASAR 
Bagiaa Kesatu 
Maksud dan 1'1.tjuan