Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016 tentang keadaan yang, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan fungsi mengkoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.
5.Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah pad a Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.
8.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untu k peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya
saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daer ah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Pringsewu untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan da erah Kabupaten
Pringsewu untuk periode 5 (lima) tahun yang
menjabarkan visi dan misi pembangunan Bupati dan
Wakil Bupati Pringsewu terpilih.
11.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk
periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan
penjabaran dari RPJM Daerah dan mengaju pada
RKP.
13.Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Berbasis Elekt ronik proses penyusunan RKPD yang
menggunakan aplikasi untuk pengajuan usulan
rencana kegiatan dan penilaian usulan rencana
kegiatan berbasis situs web (online) sehingga
memudahkan mengelola data usulan secara efektif,
efisien akuntabel dan transparan.
14.Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik
adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh pemangku
kepentingan dengan menggunakan pasword tertentu,
untuk mengusulkan kegiatan serta mengolah data
pada setiap tahapan perencanaan, yang selanjutnya
menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan
daerah.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya -upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17.Strategi adalah langkah -langkah berisikan program -
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan
oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.
20.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi,
baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun
keluaran dan dampak yang tercant um di dalam
dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai dan tidak kaku.
21.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan,
proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
program atau kegiatan.
22.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum
antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.
23.Pemangku kepentingan adalah pihak -pihak yang
langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat
atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA -
SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
27.Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
28.Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat
dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
29.Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA -SKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasa r penyusunan
APBD.
30.Rencana kerja adalah dokumen rencana yang
memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
31.Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan
yang diterbitk an oleh pemerintah daerah dalam
bentuk perundang -undangan untuk mencapai
sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral
dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
32.Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan
pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai
APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
33.Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan
yang disusun untuk mencapai sasaran hasil
pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari
anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral
dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
34.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka p anjang dan
menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dimasa yang akan dat ang.
35.Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran ( output) dalam bentuk barang/jasa.
36.Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan
untuk mencapai secara langsung sasaran program
prioritas.
37.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun -tahun berikutnya dari tahun anggaran
yang direncanakan, guna memastikan
kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk
setiap program dan kegiatan.
38.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kuali tas
yang terukur.
39.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan
dari suatu program atau keluaran yang diharapkan
dari suatu kegiatan.
40.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian s asaran dan tujuan program
dan kebijakan.
41.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan -
kegiatan dalam satu program.
42.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu
yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran
strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang
wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam
struktur dan pola ruang wilayah.
43.Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah
serangkaian analisis yang sistematis, men yeluruh dan
partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
44.Provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang
ditetapkan seb agai satu kesatuan wilayah
pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan
keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan
pembangunan.
45.Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota
lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan
wilayah pembangunan dan/atau yang mem iliki
hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam
pelaksanaan pembangunan.