Menurut KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 150 Tahun 1959, apa isi dari Pasal 37?
Pasal Pasal 37 dalam KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 150 Tahun 1959 tentang KEMBALI KEPADA UNDANG -UNDANG DASAR 1945., pada BAB XVI, menyatakan:

. 
Untuk mengubah Undang -undang Dasar sekurang -kurangnya 2/3 
dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus 
hadir. 
Putusan diambil dengan persetujuan sekurang -kurangnya 2/3 
dari pada jumlah anggota yang hadir. 
 
 ATURAN PERALIHAN. 
 
 Pasal I. 
 
 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan 
menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah 
Indonesia. 
 
 Pasal II. 
 
 Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung 
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang -undang 
Dasar itu. 
 
 
 Pasal III. 
 
 Untuk perta ma kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 
 
 Pasal IV. 
 
 Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang -undang 
Dasar ini, segala kekuas aannya dijalankan oleh Presiden dengan 
bantuan Komite Nasional. 
 
 ATURAN TAMBAHAN. 
Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, 
Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal 
yang ditetapkan dalam Undang -undang Dasar ini. 
Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang -
undang Dasar. 
 
 PENJELASAN TENTANG UNDANG -UNDANG DASAR 
 NEGARA INDONESIA. 
 
UMUM. 
 
 I. Undang -undang Dasar, sebagian dari hukum dasar. 
 
 Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari 
hukumnya dasar Negara itu. Undang -undang Dasar ialah hukum dasar 
yang tertulis, sedang disampingnya Undang -undang Dasar itu berlaku 
juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan - aturan dasar 
yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, 
meskipun tidak ditulis. 
 Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) 
suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal -pasal Undang - 
undang Dasarnya (loi consti tuionnelle) saja, akan tetapi harus 
menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana 
kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang -undang Dasar 
itu. 
 Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, 
kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh -sungguh 
maksudnya Undang -undang Dasar dari suatu Negara, kita harus 
mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui, 
keterangan -keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana 
apa teks itu dibikin. 
 Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya Undang - 
undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar 
Undang-undang itu. 
 
 II. Pokok -pokok pikiran dalam pembukaan. 
 
 Apakah pokok -pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang -
undang Dasar . 
 1. ,Negara" begitu bunyinya - yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan 
berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 
 Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara 
persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa 
seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi 
segala paham perseorangan, Negara, menurut pengertian ,pembukaan" 
itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Ind onesia 
seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. 
 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat. 
 3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" 
ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerak yatan 
dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang 
terbentuk dalam Undang -undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan 
Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran 
ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 
 4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam 
pembukaan ialah negara berdasar atas ke -Tuhanan Yang Maha Esa 
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 
 Oleh karna itu Undang -undang Dasar harus mengandung isi yang 
mewajibkan Pemerintah dan lain -lain penyelenggara negara, untuk 
memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh 
cita-cita moral rakyat yang luhur. 
 
 III. Undang -undang Dasar menciptakan pokok -pokok pikiran 
 yang terkandung dalam "pembukaan" dalam pasal -pasalnya. 
 
 Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari 
Undang-undang Dasar Indonesia. Pokok -pokok pikiran ini mewujudkan 
cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar Negara, 
baik hukum yang tertulis (Undang -undang Dasar), maupun hukum y ang 
tidak tertulis. 
 Undang-undang Dasar menciptakan pokok -pokok pikiran ini dalam 
pasal-pasalnya. 
 
 IV. Undang -undang Dasar bersifat singkat dan supel. 
 
 Undang-undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal -pasal lain 
hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat 
singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang -undang dasar 
Filipina. 
 Maka telah cukup jikalau Undang -undang Dasar hanya memuat 
aturan-aturan pokok, hanya memuat garis -garis besar sebagai 
instruksi, kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara 
Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan 
sosial. Terutama bagi negara baru dan Negara Muda, lebih baik 
hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan -aturan pokok, 
sedang aturan -aturan yang menyelenggaraka n aturan pokok itu 
diserahkan kepada undang -undang yang lebih mudah caranya membuat, 
merubah dan mencabut. 
 Demikianlah sistim Undang -undang Dasar. 
 Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan 
masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan Nega ra Indonesia 
tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin 
sekarang ini. 
 Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus 
melihat segala gerak -gerik kehidupan masyarakat dan Negara 
Indonesia. Berhubung dengan itu janganlah tergesa -gesa memberi 
kristalisasi, memberi bentuk, (Gestaltung) kepada pikiran -pikiran 
yang masih mudah berubah. 
 Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena 
itu, makin "supel" (Elastic) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi 
kita harus menjaga supa ya sistim Undang -undang Dasar jangan sampai 
ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin Undang -undang yang 
lekas usang ("verouderd"). Yang sangat penting dalam pemerintahan 
dan dalam hidup Negara, ialah semangat, semangat para 
penyelenggara Negara, sema ngat para Pemimpin pemerintahan. 
Meskipun dibikin Undang -undang Dasar yang menurut kata -katanya 
bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, 
para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang -
undang Dasar tadi tentu tidak ad a artinya dalam praktek. 
Sebaliknya meskipun Undang -undang Dasar itu tidak sempurna, akan 
tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, 
Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya 
Negara. Jadi yang paling penting ialah sema ngat. Maka semangat itu 
hidup, atau dengan lain perkataan, dinamic. Berhubung dengan itu, 
hanya aturan -aturan pokok -pokok saja harus ditetapkan dalam 
Undang-undang Dasar, sedangkan hal -hal yang perlu untuk 
menyelenggarakan aturan -aturan pokok itu harus dis erahkan kepada 
Undang-undang. 
 
 SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA. 
 
 Sistim pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang -
undang Dasar ialah : 
 
 I. Indonesia, ialah negara yang berdasar atas Hukum 
 (Rechtsstaat). 
 
 1. Negara Indonesia berdasar atas H ukum (Rechtsstaat) tidak 
berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). 
 
 II. Sistim Konstitusionil. 
 
 2. Pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi (hukum 
dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak 
terbatas). 
 
 III. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan Majelis 
 Permusyawaratan Rakyat, (Die gesammte Staatsgewalt liegt alle 
 in bei der Majelis). 
 
 3. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Badan, bernama 
,Majelis Permusyawaratan Rakyat" sebagai penjelmaan seluruh 
Rakyat Indonesi a (Vertrettungsorgan des Willens des Staatvolkes). 
Majelis ini menetapkan Undang -undang Dasar dan menetapkan garis -
garis besar haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara 
(Presiden) dan wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). 
 Majelis inilah yang me megang kekuasaan Negara yang tertinggi, 
sedang Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis -
garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. 
 Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan 
bertanggungjawab kepada Majelis. Ia ialah ,mandatari s" dari 
Majelis, ia berwajib menjalankan putusan -putusan Majelis. 
 Presiden tidak ,neben", akan tetapi ,untergeordnet" kepada 
Majelis. 
 
 IV. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang 
 tertinggi dibawahnya Majelis. 
 
 Di bawah Majelis Perm usyawaratan Rakyat, Presiden ialah 
penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi. 
 Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan 
tanggung -jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power 
and responsibility upon the President). 
 
 V. Presi den tidak bertanggung -jawab kepada Dewan 
 Perwakilan Rakyat. 
 
 Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden 
harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk 
Undang-undang (Gesetsgebuiig) dan untuk menetapkan anggaran 
pendapatan dan belanja Negara ("Staatsbegrooting"). 
 Oleh karena itu Presiden harus bekerja bersama -sama dengan 
Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung -jawab kepada "Dewan, 
artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan. 
 
 VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara 
 tidak bertanggung -jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
 Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri -menteri 
Negara, Menteri -menteri itu tidak bertanggung -jawab.kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. Keduduka nnya tidak tergantung dari pada Dewan, 
akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu 
Presiden. 
 
 VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. 
 
 Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung -jawab kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, ia buk an "diktator" artinya kekuasaan tidak 
terbatas. 
 Di atas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung -jawab kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan 
sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
 Kedudukan Dewan Perwakilan R akyat. 
 
 Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini 
tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistim 
parlementair). Kecuali itu anggota -anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan R akyat. 
Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi 
tindakan -tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa 
Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan 
oleh Undang -undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan R akyat, 
maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar 
supaya bisa minta pertanggungan -jawab kepada Presiden. 
 
 Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa. 
 
 Meskipun kedudukannya Menteri Negara tergantung dari pada 
Presiden, aka n tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh 
karena Menteri -menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan 
Pemerintah (pouvoir executief) dalam praktek. 
 Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui seluk - beluk-
nya hal -hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung 
dengan itu Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden 
dalam menentukan politik negara yang mengenai Departemennya. 
Memang yang dimaksudkan ialah, para Menteri itu Pemimpin -pemimpin 
Negara. 
 Untuk menetapkan politik Pemerint ah dan koordinasi dalam 
pemerintahan Negara para Menteri bekerja bersama, satu sama lain 
seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. 
 
 TENTANG PASAL -PASAL.