Bagaimana redaksi normatif Pasal 41 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan, BAB VIII - KETENTUANPENUTUP, Pasal 41 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Tomohon. 
Paraf Koordinasi 
Wakil W alikota Tomohon 
Sekrearis Daerah 
Asisten Kesejahteraan Rakyat 
Inspektur Kota 
KabagHukum 
Sekretaris DPRD 
Diundangkan di Tomohon 
pada tanggal 
SEKRETARIS Ditetapkan di Tomohon 
padatanggal 30 Agustus 2017 
WALIKOTA OMOHON, 
HAROLD LOLOWANG 
LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2017 NO MOR 48 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON, PROVINS! SULAWESI UTARA : 
( 4 /2017) 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON 
NO MOR 4 TAHUN 2017 
TENT ANG 
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
I. UMUM 
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , menegaskan bahwa untuk 
mendukung keberadaan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis 
dan memperjuangkan aspirasi rakyat di Daerah dalam rangka penguatan fungsi , 
tugas dan wewenangn ya di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , 
sehingga diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian penghasilan , 
tunjangan kesejahteraan , dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang 
kegiatan DPRD berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan serta 
sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayainya. 
Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh DPRD 
sebagai representasi dari warga masyarakat di Daerah , tidak terlepas dari 
kualitas sumber daya manusia , integritas , serta kredibilitas Pimpinan dan 
Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi , tugas dan wewenangnya . Maka 
untuk menunjang hal tersebut , diperlukan dukungan hak keuangan dan 
administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan asas kewajaran, 
rasionalitas , manfaat dan akuntabilitas sehingga pola pengelolaan Pemerintahan 
Daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan untuk 
mewujudkan pembangunan Daerah dan peningkatan kesejahteraan mas yarakat 
di Daerah . 
Selain itu, pemberian penghasilan , tunjangan kesejahteraan, dan uang 
jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang memadai 
diharapkan akan dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab DPRD untuk 
mewujudkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi , menjamin 
keterwakilan rakyat dan Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 
wewenang DPRD, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan 
Pemerintah Daerah , serta meningkatkan kualitas , produktivitas dan kinerja 
DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat . Maka 
untuk mewujudkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang 
mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 
II. PASAL DEMI PASAL