Apa substansi hukum dari Pasal 14 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN Nomor 43 Tahun 2014?
Materi muatan PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan, khususnya BAB IV - PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, Pasal 14, adalah:

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap JI dilakukan setelah Sang adi 
men yampaikan laporan penggun aan Alokasi Dana Desa Tahap I 
kepada Bup ati melalui SKPD teknis. 
(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada 
, disertai dokumen : 
a. Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II sebesar 40 °/o 
dari total Alokasi Dana Desa per Desa kepada Bupati Cq. Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Alokasi Dana 
Desa Tahun anggaran sebelumnya serta laporan realisasi 
Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I; 
(3) Setelah dokumen administrasi disampaikan ke Dinas PMD Kabupaten 
kemudian dilakukan verifikasi kelayakan dokumen untuk segera di 
lakukan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dari RKUD ke RKDes 
dengan membuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh 
Kepala Dinas PMD. 
(4) Dalam hal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II telah dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kabupaten ke Desa, maka Desa diwajibkan untuk 
segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan 
sesuai dengan RKADes. 
(5) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap II menunjukkan paling kurang 
Alokasi Dana Desa dari Total dana Tahap I dan Tahap II telah 
digunakan sebesar 70°/o (tujuh puluh per seratus).