Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 22 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 22 Tahun 2018 tentang , Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus2.Bupati adalah Bupati Tanggamus
3. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanggamus
4. Aparat Pemerintah Daerah, adalah setiap aparat dalam perangkat daerahyang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan atau bertugas
melaksanakan pelayanan kepada setiap orang, instansi, kelompok atau
masyarakat, dunia usaha dan organisasi profesi baik negeri maupunswasta.
5. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk
baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang
menyampaikan pengaduan melalui Pusat Pengaduan Pelayanan Publik
(Pusdulik),
6. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadukepada Pusat Pengaduan Pelayanan Publik (Pusdulik) atas pelayananpelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaiankewajiban dan/ atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.7. Pusat Pengaduan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat Pusdulikadalah wadah yang dibentuk untuk memfasilitasi pengaduan masyarakatdalam penyelenggaraan pelayanan publik diKabupaten Tanggamus.8. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputipenerimaan, pencatatan, penelaahan, klarifïkasi, penyaluran, tindaklanjut, pelaporan dan pengarsipan atas pengaduan masyarakat.9. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum,melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dariyang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian ataupengabaian kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik yangdilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yangmenimbulkan kerugian materiil dan/ atau inmateriil bagi masyarakat danorang perseorangan.
10. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat dan saran yang disusunberdasarkan hasil investigasi Pusdulik untuk dilaksanakan dan/ atauditmdaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraanpelayanan pemerintahan yang baik.