Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR   4  TAHUN  201 7 Nomor 4 Tahun 1945 Pasal 18?
Dalam NOMOR   4  TAHUN  201 7 Nomor 4 Tahun 1945 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Dasar Negera Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan J awa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 
2 
 4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lemb aran Negara Republik Ind onesia Nomor 4400) ; 
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 
7. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj ak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049) ; 
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 
10. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo r 5587) , sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Penge lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
3 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daer ah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
14. Peraturan Pemerintah Nomo r 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165 ); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuanga n Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310) ; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentan g 
Penerapan Sistem Akunta nsi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah ; 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 201 5 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 201 6; 
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 201 5 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 6 
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 7); 
20. Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 67 Tahun 20 15 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 20 16 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 
Tahun 20 15 Nomor 67); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RA KYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 
dan 
WALIKOTA PROBOLINGGO 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE LANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016. 
4