Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB IV - PENEGAKAN KODE ETIK, Pasal 16 menetapkan:

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah 
memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik. 
(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang 
bersangkutan diberi kesempatan membela diri. 
(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah 
mufakat. 
(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil 
dengan suara terbanyak. 
(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.