Apa bunyi lengkap Pasal 114 dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , pada , Pasal 114 dinyatakan:

; 
10.mengenai pelaksanaan pelestarian dan pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan/atau Pasal 118; 
dan 
11. mengenai pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan 
dilestarikan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 117. 
b. pembatasan kegiatan pembangunanjika pemilik bangunan gedung tidak 
mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 
tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dan tetap tidak 
melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf 
a; 
( 1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini sehingga mengakibatkan 
bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan, pidana denda dan 
penggantian kerugian. Pasal 156 3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi 
ketentuan dalam peraturan daerah ini, yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak 20°/o (dua puluh persen) dari nilai bangunan dan 
penggantian kerugian yang diderita. 
(4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dan ayat (3) hakim harus memperhatikan pertimbangan TABG. ( l) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi 
ketentuan dalam peraturan daerah ini, yang mengakibatkan kerugian harta 
benda orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, 
dan denda paling banyak lOo/o (sepuluh persen) dari nilai bangunan dan 
penggantian kerugian yang cliderita. 
{2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi 
ketentuan dalam peraturan daerah ini, yang mengakibatkan kecelakaan bagi 
orang lain atau mengakibatkan cacat seumur hidup diancam dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 15°/o (lima betas 
persen) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita. Pasal 155 BAB IX 
SANKS! PIDANA ( 1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, pada tahap pertama 
clilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang 
adanya pelanggaran; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta 
melakukan pemeriksaan; 
c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya; 
d. mendengar keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan 
perkara; dan 
e. melakukan tindakan lain yang diperlukan. 
(3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan 
adanya petunjuk tindak pidana, PPNS melaporkannya kepada penyidik umum. 
(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang mernbuat berita acara 
pemeriksaan. 
(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , disampaikan kepada 
penyidik umum. Pasal 154 Penyidikan 
(1) Permohonan lMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku 
sebelumnya. 
(2) Bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang 
telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belurn memiliki 
IMB1 berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri dan 
tidak sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW / 
RDTR/ RTBL dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun dan untuk hunian 
rumah tinggal tunggal 10 [sepuluh] tahun sejak pemberitahuan penetapan 
RTRW / RDTR/ RTBL tersebut, pernilik bangunan wajib menyesuaikan 
fungsi bangunan dengan peruntukan lokasinya; 
b. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yangberdiri sendiri dan 
sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRWK, RDTRKP 
dan/atau RTBL dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun wajib melakukan 
pemeriksaan kelaikan fungsi untuk memperoleh SLF bangunan gedung dan 
IMB; 
c. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yangberdiri sendiri dan 
berada di daerah peruntukan lokasi yang dilarang termasuk jalur hijau, 
bantaran sungai, trotoar dan fungsi prasarana Pemerintah Daerah lainnya, 
dalarn waktu 1 (satu) tahun wajib dibongkar oleh pemilik; dan 
d. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri 
yang harus dibongkar sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat direlokasi 
keperuntukan lokasi yang sesuai dengan fungsinya. 
(3) Bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang 
telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah merniliki 
lMB berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 
a. wajib melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi untuk memperoleh SLF 
bangunan gedung dalam waktu paling lambat 5 (lirna) tahun; 
b. bangunan gedung yang telah berubah fungsi dan tidak sesuai dengan IMB 
awal, wajib mengajukan pennohonan IMB baru dalam waktu paling larnbat 
5 (lirna) tahun dengan tetap memperhatikan kesesuaian peruntukan lokasi 
yang ditetapkan dalam RTRW / RDTR/RTBL. 
(4) Pem..ilik bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung yang 
telah memiliki lMB wajib mengajukan permohonan IMB baru. BABX 
KETENTUAN PERALIHAN