Apa saja yang diatur dalam Pasal 204 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, BAB VIII - KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 204 menetapkan:

(1) Pelaksanaan pendataan bangunan gedung dilakukan oleh:
a. DPMPTSP; dan
b. Dinas PUPR.
(2) Pendataan bangunan gedung oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada
huruf adilakukan pada saat :
a. permohonan dan penerbitan IMB;
b. mendata serta mendaftarkan bangunan gedung eksisting.
(3) Pendataan bangunan gedung oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf bdilakukan pada saat :
a. permohonan dan penerbitan SLFatau perpanjangan SLF;
b. pembongkaran bangunan gedung; dan
c. mendata serta mendaftarkan bangunan gedung eksisting.
(4)Struktur organisasi pelaksana pendataan bangunan gedung meliputi :
a. penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan
gedung; dan
b. petugas pelaksana pendataan bangunan gedung.
(5) Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf aadalah :
a. Kepala DPMPTSP; dan
b. Kepala Dinas PUPR.
(6) Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5)memiliki wewenang dalam
pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, menentukan hasil
keluaran dan indikator yang ingin didapat dari data bangunan gedung
yang adadan mampu menentukan arah dan tujuan serta pengembangan
dari kegiatan pendataan bangunan gedung.
(7) Petugas pelaksana pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (4)huruf bmeliputi :
a. petugas pemasukan data; dan
b. administrator sistem (programmer).
(8) Petugas pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7)huruf a
merupakan petugas yang :
a. bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan pendataan bangunan
gedung dalam pendataan dan pendaftaran bangunan gedung
eksisting;
b. bertugas mencatat dan memasukan data dokumen persyaratan yang
diterima dan masyarakat kedalam basis data pada setiap proses
penyelenggaraan bangunan gedung;
c. dapat berhubungan langsung dengan masyarakat selaku
pemilik/ pengguna bangunan gedung pada saat permohonan
perizinan bangunan gedung; dan
d. tidak memiliki wewenang dalam setiap pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan pendataan bangunan gedung ataupun
keputusan yang sifatnya strategis.
(9) Administrator sistem/ programmer sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf bmerupakan petugas yang bertugas menyiapkan, memelihara, dan
mengevaluasi sistem informasi yang digunakan dalam proses pendataan
bangunan gedung.
Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung