Apa substansi hukum dari Pasal 165 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 165, adalah:

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Ditetapkan di Bondowo 
pada tanggal 2 Mei 1 7 
AMIN SAID HUSNI 
Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 2 Mei 201 
HIDAYAT 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 5 
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 
69-5/2017 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 5 TAHUN 2017 
TENTANG BANGUNAN GEDUNG 
I. Umum 
Bangunan Gedung sebagai tempat manus1a melakukan kegiatannya, 
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, 
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan 
kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan 
Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras 
dengan lingkungannya. Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik 
dari pemanfaatan ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan Bangunan 
Gedung harus berlandaskan pada pengaturan penataan ruang.Untuk 
menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan Bangunan 
Gedung, setiapBangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif 
dan teknis Bangunan Gedung. 
Peraturan daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek 
penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan Gedung, 
aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban pemilik dan 
Pengguna Bangunan Gedung dalam tahapan penyelenggaraan Bangunan 
Gedung, aspek Peran Masyarakat, aspek pembinaan oleh pemerintah, aspek 
sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. 
Peraturan daerah m1 bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 
Bangunan Gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan 
ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnya Bangunan Gedung 
yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 
dan kemudahan bagi pengguna, serta seras1 dan selaras dengan 
lingkungannya. 
Pengaturan ... 
-2-
Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah m1 
dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah 
ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan 
Gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis 
Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud 
mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar 
pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebif efektif 
dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan 
tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, 
zonasigempa, lokasi, ketinggian, dan/ atau kepemilikan. 
Pengaturan Persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam Peraturan 
Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan 
administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik 
darisegi kejelasan status tanahnya,kejelasan status kepemilikanBangunan 
Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwaBangunan Gedung yang 
didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk 
izin mendirikan Bangunan Gedung. 
Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan 
Bangunan Gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan 
adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/ pihak 
lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung 
dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya 
0 pengaturanyang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang­
undangan tentang kepemilikan tanah. 
Dengan diketahuinya persyaratan administratif Bangunan Gedung oleh 
masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan 
Bangunan Gedung, akan memberikan kemudahan dan sekaligus tantangan 
dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. 
Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang transparan, 
adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, 
serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan 
oleh Pemerintah Daerah. 
Peraturan ... 
-3-
Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan 
dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam mendirikan 
Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis 
yang harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya dapat menjamin 
keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, 
sehat, nyaman, dan aksesibel, sehinggga secara keseluruhan dapat 
memberikan jaminan terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, layak 
huni, berjati diri, dan produktif, serta seras1 dan selaras dengan 
lingkungannya. 
Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi 
danklasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupunkegagalan 
Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup 
lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah didalam berkeluarga, bekerja, 
r~ bermasyarakat dan bernegara 
Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan 
keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan lingkungannya, 
berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat 
diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi 
bukan hanya dalam rangka pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan 
Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan 
pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib penyelenggaraan 
Bangunan Gedung pada umumnya. 
Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya 
tujuan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal, 
dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan 
0 bagipenggunadan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan 
lingkunganya. Peran masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini 
dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui sarana 
yang disediakan atau melalui Gugatan Perwakilan. 
Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah 
pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata 
pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk Pemilik Bangunan 
Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, maupun 
masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib 
penyelenggaraan dan keandalan Bangunan Gedung yang memenuhi 
persyaratan administratif dan teknis, dengan penguatan kapasitas 
Penyelenggara Bangunan Gedung. 
Penyelenggaraan ... 
-4-
Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik 
sebagai perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun 
jasa-jasa pengembangannya, penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan 
Gedung, dan pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dibidang jasa konstruksi. 
Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi 
kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan 
kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan 
penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara 
bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap 
mempertimbangkan keadilan dan peraturan perundang-undangan lain. 
Pengenaan sanksi pidana dan tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana 
r'1 dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 4 7 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif 
mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah sedangkan ketentuan 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dengan 
tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 
II. PASAL DEMI PASAL