Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 19 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 19 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG, Pasal 13 menetapkan:

(1) Sub Bid ang Penyusun an Anggaran mempunyai tugas 
menyelenggarakan program penyusunan anggaran 
meliputi dokumen rancangan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, rancangan perubahan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah . 
 
- 3 - 
 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Sub Bidang Penyusun an Anggaran mempunyai 
fungs i: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang 
Anggaran ; 
b. pengelolaan urusan sistem penyusunan anggaran ; 
dan 
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya . 
 
(3) Uraian tugas Sub Bid ang Penyusunan Anggaran 
sebag aimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
bahan koordinasi yang berhubungan dengan 
penyusunan anggaran; 
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis 
kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bid ang 
Penyusun an Anggaran berpedoman kepada rencana 
strategis BPKD; 
c. melakukan pengkajian terhadap seluruh perundang -
undanga n di Bidang Penyusunan Anggaran ; 
d. menginventarisi r permasalahan yang berhubungan 
dengan penyusunan APBD serta menyiapkan bahan 
petunju k pemecahan masalah ; 
e. melakukan koordinasi dengan bidang -bidang 
dilingkungan BPKD dan SKPD terkait dengan tugas 
dan fungsinya dalam ra ngka kelancaran pelaksaan 
tugas ; 
f. menyiapkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 
dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan; 
g. menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) berdasarkan sistem anggaran 
berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku ; 
h. mengajukan dan menyiapkan penetapan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke 
Dewan P erwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ; 
i. menyiapkan petunjuk teknis atau regulasi 
perumusan Anggaran Penda patan dan Belanja 
Daerah (APBD) ; 
j. melaksanakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi 
dalam rangka Penyusunan Anggar an; 
k. melaksanakan sistem pengendalian intern 
pemerintah dan standar operasional prosedur untuk 
efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan 
sesuai bidang tugas; 
l. membuat laporan kegiatan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan 
sesuai tugas dan fungsinya . 
 
 
 
 
- 4 - 
 
 Pasal II 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang . 
 
Ditetapkan di Padang Panjang 
pada tanggal 4 Juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Padang Panjang 
pada tanggal 4 Juni 2018 
 
Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 
dto 
 
INDRA GUSNADY 
 
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 201 8 NOMOR 19 
 
 
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 
dto 
 
IRWAN