Apa bunyi lengkap Pasal  6 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 4 Tahun 2015?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN, pada BAB IV - HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, Pasal  6 dinyatakan:

(1) Setiap perempu an dan anak yang menjadi korban kekerasan fisi k, 
eksploitasi atau perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan 
dan pelayanan. 
(2) Perlindungan dan pelayanan pada korban sebagaimana di maksud pada 
meliputi : 
a. pengaduan at au permohonan perlindungan dari yang bersangkutan; 
b. penanganan secara rahasia atau penempatan korban pada lokasi dan 
rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk 
menghindari intimidasi dan ancaman; 
c. pelayan an medis/penanganan kesehatan berupa perawatan dan 
pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis dan 
paramedis; 
d. pelayanan medikolegal untuk pembuktian dibidang hukum; 
e. perlindungan oleh aparat penegak hukum; 
f. pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada korban 
atau wali korban serta identifikasi kejadian; 
g. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi; 
h. pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis 
korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban; 
i. bantuan pendam pingan untuk proses hukum dan perolehan hak 
ganti rugi atau kompensasi; 
j. jaminan atas hak -hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota 
keluarga maupun anggota masyarakat ( reintegrasi sosial); dan 
k. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampil an dan 
memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri. 
(3) Dalam hal kor ban adalah seorang anak, selain mendapatkan ha k-hak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mendapatkan hak -hak khusus 
meliputi: 
a. hak atas penghormatan dan peng gunaan sepenuhnya u ntuk 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; 
b. hak pelayanan dasar; 
c. hak perlindungan yang sama; 
d. hak bebas dari berbagai stigma; 
10 
 e. hak mendapatkan kebebasan; dan 
f. hak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku.