Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 129 Tahun 2018 Pasal 5?
Dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 129 Tahun 2018 tentang RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
a. rincian Anggaran Transfer ke Daerah; dan
b. rincian Dana Desa.
(2) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. nnclan .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA-4-
a. rincian Dana Perimbangan;
b. rincian Dana Insentif Daerah; dan
c. rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan
Daerah Istimewa Yograkarta.
(3) Rincian Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf a terdiri atas:
a. rincian Dana Transfer Umum; dan
b. rincian Dana Transfer Khusus.
(4) Rincian Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hunrf a terdiri atas:
a. rincian Dana Bagi Hasil; dan
b. rincian Dana Alokasi Umum.
(5) Rincian Anggaran Dana Transfer Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. rincian Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
b. rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
(6) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
a. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler;
b. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan; dan
c. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi.
(7) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
(8) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(a) huruf a terdiri atas:
a. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
menurut Provinsi/KabupatenlKota, tercantum dalam
Lampiran VI;
b. rincian...
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA-5-
b. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeridan Pajak Penghasilan Pasal 2l menurut
Provinsi/KabupatenlKota tercantum dalam Lampiran
VII;
c. rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
menurut Provinsi tercantum dalam Lampiran VIII;
d. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam MinyakBumi dan Gas Bumi menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran
IX;
e. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineraldan Batubara menurut Provinsi/KabupatenlKota
tercantum dalam Lampiran X;
f. rincian Dana Bagr Hasil Sumber Daya AIam Kehutanan
menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam
Lampiran XI;
g. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan
menurut KabupatenlKota tercantum dalam Lampiran
XII; dan
h. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas
Bumi menurut Provinsi/KabupatenlKota tercantum
dalam Lampiran XIII,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
(9) Rincian Dana Alokasi Umum menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
huruf b tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
(10) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
tercantum dalam Lampiran XV yang mempakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(11) rincian...
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA-6-
(11) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
huruf b tercantum dalam Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
(12) Rincian Dana Insentif Daerah menurut
Provinsi/KabupatenlKota sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b tercantum dalam Lampiran )fl/II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
(13) Rincian Dana Desa menurut KabupatenlKota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum
dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(14) Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagai akibat dari:
a. perubahan data; dan/atau
b. kesalahan hitung,
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(15) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) menjadi dasar bagi menteri
teknis/pimpinan lembaga dalam menetapkan petunjuk
teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing
jenis paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden
ini diundangkan.
(16) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) htrruf a diarahkan penggunaannya untuk:
a. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk
belanja infrastruktur daerah; dan/ atau
b. memenuhi anggaran yang diwajibkan dan/atau
membayar iuran yang diwajibkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(17) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pelaporan,
dan penerapan sanksi atas penggunaan Dana Transfer
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (16), diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan.
(18) Dana. . .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA-7 -
(18) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf b digunakan untuk mendukung kegiatan yang
sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2OL9.