Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Nomor 43 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Nomor 43 Tahun 2018 tentang PENGEMBANGAN TERNAK SAPI POTONG MELALUI INTEGRASI S AWIT-SAPI, pada , Pasal 10 menjelaskan:

Pera turan 
Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewa n 
Peliharaan, perlu mengatur Integrasi Usaha Perkebun an Kelapa 
Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong; 
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Menter i Pertanian 
Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman 
Perizinan Usaha Perkebunan, pada usaha perkebunan d apat 
dilakukan diversifikasi usaha; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak sud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapka n 
Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ternak Sapi 
Potong Melalui Integrasi Sawit-Sapi Pada Perusahaan 
Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 te ntang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan T engah 
dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalim antan 
Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tamb ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Seba gai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1622); 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Repubik Indone sia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 2043); SALINAN 
- 2 - 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Il mu 
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Ne gara 
Repubik Indonesia Nomor 4219); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mik ro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indone sia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 4866); 
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternaka n 
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah, den gan 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Rep ublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5619 ); 
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta han 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2 014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Ne gara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebuna n 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo r 308, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 608); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Si stem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tenta ng 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara R epublik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Ne gara 
Republik Indoesia Nomor 5404); 
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/ 
OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaft aran 
Usaha Peternakan; 
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ 
PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gam but 
untuk Budi Daya Kelapa Sawit; 
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/ 
OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budi Daya Kelapa Saw it 
(Elaeis guineensis ) yang Baik; 
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/ 
OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaft aran 
Usaha Peternakan; 
- 3 - 
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ 
OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan; 
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/ 
PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Ke lapa 
Sawit Dengan Budi Daya Sapi Potong; 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN TERNAK 
SAPI POTONG MELALUI INTEGRASI SAWIT-SAPI PADA 
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN 
TENGAH.