Menurut PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 3 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 3 Tahun 2017 tentang • n0 10!, pada BAB Ill - PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENDANAAN BLUD, menyatakan:

huruf b, dapat berupa hibah terikat dan/a tau hi bah tidak terikat. 
(8) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama opcrasional, sewa menyewa dan usaha lamnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD. 
(9) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD. ' 
(10) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimak s d dal Pasal 17 huruf e, dapat berupa pendapatan ran ber su am 
dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi ad%a_,' "rasal dari pemerintah 
lain-lain. atuu tugas pembantuan dan 
(1) BLUD... 
n0107! 
ans zaran dekonsentrasi dan/atau tugas 
(1 BLUD dalam melaksanal"i ~a ayat (1o), proses pengelolaan 
pembantuan sebagaimana 1imaKsu 'h berdasarkan ketentuan yang 
keuangan diselenggarakan secara terpu 
berlaku dalam pelaksanaan APBN. 
be ··· a dimaksud dalam Pasal 17 
(12) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagamm an 
huruf f, antara lain: 
a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 
b. hasil pemanfaatan kekayaan; 
c. jasa giro; 
d. pendapatan bunga; . . . 
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asmng; 
. .. · akibat d penjualan f. komisi, potongan ataupun bentuk lain scbagar at tar 
dan/a tau pengadaan barang dan/ a tau jasa oleh BLUD; 
g. hasil investasi. 
Pasal I 9 
(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kecual 
yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai 
pengeluaran BLUD sesuai RBA. 
(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai 
peruntukannya. 
(3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan 
dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. 
(4) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan 
setiap triwulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan 
pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab {SPTJ) terhadap pendapatan BLUD 
(5) Pendapatan yang bersumber dari APBN / APBD dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan APBN/APBD. 
Bagian Kedua 
Biaya