Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, BAB IV - PENGATURAN BESARAN ADK, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat meng alokasikan ADK 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah setiap tahun 
anggaran minimal 10 % (sepuluh persentase) dari dana perimbangan 
pusat yang diterima daerah 
(2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempertimbangkan: 
a. Kebutuhan penghasil an tetap Kepala Kampung dan Perangkat 
Kampung; dan 
b. Belanja Operasional lainnya. 
(3) Dasar Penganggaran dan perhitungan Alokasi Alokasi Dana K ampung 
(ADK) sebagai berikut: 
a. Besarnya penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat 
Kampung di Kabupaten Kutai Bara t dihitung sesuai dengan 
aturan yang berlaku; 
b. Besarnya belanja lainnya adalah 30% pagu anggaran Kampung 
yang ada di APBKam dikurangi kebutuhan penghasilan tetap 
Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; 
c. Bagian belanja Lainnya yang dibagi secara proporsional untuk 
setiap Kampung berdasarkan nilai bobot Kampung yang dihitung 
dengan rumus variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk 
miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis dan yang 
selanjutnya disebut Alokasi Alokasi Dana Kampung Proporsional 
(ADKP). 
d. Indikator yang digunakan untuk menghitung ADK yang diterima 
oleh masing -masing Kampung berdasarkan variabel dengan 
pembobotan sebagai berikut: 
1. Jumlah Penduduk : dengan bobot 25%; 
2. Jumlah Penduduk Miskin : dengan bobot 35%; 
3. Luas Wilayah : dengan bobot 10%; dan 
4. Indeks Kesulitan Geografis : dengan bobot 30%.