Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 BUPATI KUBU RAYA, Nomor 35 Tahun 1945.
Redaksi dari BUPATI KUBU RAYA, Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pengelolaan dan, pada , Pasal 2 menjelaskan:

-4- 
(1) Untuk kepentingan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, 
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk: 
a. melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar 
budaya; 
b. melakukan pengawasan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya 
secara berkala dan berkelanjutan; 
c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan 1-, 
kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab I 
bidang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; 
d. menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab ~ 
masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; 
e. menyelenggarakan penelitian cagar budaya; 
f. menunjuk juru pelihara cagar budaya; 
g. menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang 
pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; 
h. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan cagar budaya kepada masyarakat; Pasal6 Bagian Kedua 
Kewajiban (1) Wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan 
Pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
( 1) meliputi: 
a. menetapkan dan menghapus cagar budaya berdasarkan 
rekomendasi dari tim ahli; 
b. pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
didasarkan hasil penelitian tim ahli; 
c. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap cagar 
budaya yang tersebar di daerah dan/atau yang dikuasai 
masyarakat; 
d. penyelamatan dan pengamanan terhadap penemuan cagar 
budaya; 
e. pengkajian awal, pengkajian ulang, dan penggalian tekskauasi; 
terhadap cagar budaya; 
f. menetapkan prosedur dan persyaratan pelestarian cagar budaya; 
g. mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan 
dan/atau pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya; dan 
h. kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang­ 
undangan. 
(2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 
oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas (2) Pelaksanaan wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilaksanakan oleh Dinas. 
(3} Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pelestarian cagar 
budaya dapat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya 
Wilayah Kerja Kalimantan dan/atau instansi lain yang terkait.