Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor 3 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN HUTAN ADAT, khususnya BAB V - PEMBIAYAN, Pasal 18, adalah:

(1) Sumber pembiayaan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, 
validasi, dan pengukuhan/penetapan MHA serta pelaksanaan 
program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan 
kapasitas dan kemampuan masyarakat Hukum Adat dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sumber pembiayaan dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan hak 
MHA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
jdih.katingankab.go.id