Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALI  KOTA BALIKPAPAN Nomor 3 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI  KOTA BALIKPAPAN Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN , PEMBAYARAN , PENYETORAN , BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan . 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpa pan. 
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota 
Balikpapan. 
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit 
Pelaksana Teknis Pantai Manggar Sega ra Sari pada Dinas Pemuda, 
Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. 
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pantai Manggar Segara 
Sari pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. 
 
- 3 - 
 
 
 
 
 
 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
objek , subjek retribusi, dan penentuan besarnya retribusi yang terutang 
sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 
9. Pembayaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan 
sistem pemindahan sejumlah nilai uang dari wajib retribusi kepada 
penyedia jasa termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan pihak 
mana yang terlibat, batas waktu, aturan keterlambatan dan pelaksanaan 
pengangsuran pembayaran. 
10. Penyetoran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan 
penyerahan sejumlah uang yang diterima dari hasil pembayaran wajib 
retribusi, pihak yang terlibat, mekanisme, batas waktu, penentuan tempat 
penyetoran, alat yang digunakan sampai dengan penerima setoran. 
11. Tempat Pembayaran adalah suatu instansi atau bank yang ditunjuk yang 
telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan kode 
rekening kas daerah. 
12. Penagihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berk aitan dengan tata 
cara, permintaan/tuntutan untuk membayarkan sejumlah retribusi yang 
terutang dari wajib retribusi, termasuk di dalamnya penyebab, batas 
waktu sampai dengan mekanisme proses penagihan. 
13. Bendahara Penerima an adalah pejabat fungsional yang b ertugas 
melaksanakan tugas dan fungsi dalam menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah pada Perangkat Daerah. 
14. Retribusi Tempat Rek reasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga 
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang -
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang se lanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang d itetapkan.