Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 dinyatakan:

(1) Tambahan penghasllan berdasarkan beban kerja 
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hun.,f a diberikan 
kepada PNS berdasarkan besaran bobot jabatan masing-maslng 
PNS. 
(2) Tambahan penghasnan berdasarkan beban kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dlberikan kepada : 
a. tenaga pendidik/kepala sekolah/pengawas sekolah/penilik 
sekolah yang belum bersertiflkasl ; 
b. tenaga pendidik/kepala sekolah/pengawas sekolah/penillk 
sekolah yang telah bersertifikasl. 
Pasal4 
Tambahan Penghasllan berdasarkan pertlmbangan objektlfltas lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari : 
a. Uan_g penunjang pengelola keuangan/barang ; 
b. Uang penunjang pengadaan barang/jasa ; 
c. Uang penunjang tenaga pendldlk/kepala sekolah/pengawas sekolah/ 
penlllk sekolah non sertlflkasl ; 
d. Uang penunjang tenaga pendidik/kepa la sekolah/pengawas sekolah/ 
penilik sekolah sertlflkasi. 
PasalS 
(1) Besaran bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) dihitung dengan menggunakan metode Factor Evaluation 
System (FES} dan metode Hay Guide Chart Profile (HGCP). 
(2) Metode Fador EvaluatJon System sebagaimana dimaksud pada 
dllakukan secara sistematis dengan memberikan penilalan 
terhadap beban kerja berdasarkan bobot pekerjaan yang 
dilaksanakan o1eh setiap PNS dengan mendasarkan pada 
faktor-faktor jabatan. 
-7 -
(3) Metode Hay Guide Chart Profile sebagaimana dlmaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara slstematls dengan memberikan penilaian 
terhadap tanggung jawab pengelola keuangan, pengelola barang, 
kelompok kerja pengadaan barang/jasa dan tenaga 
pendldik/kepa la sekolah/pengawas sekolah/ penillk sekolah yang 
dilaksanakan oleh pengelola keuangan tingkat kota, pengelola 
keuangan/barang tlngkat Perangkat Daerah/Unit Kerja, pengelola 
barang/jasa dan tenaga pendldlk/kepala sekolah/pengawas 
sekolah. 
Pasal6 
Faktor jabatan yang digunakan untuk memberlkan penilalan terhadap 
bobot pekerjaan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) 
terdiri atas : 
a. faktor jabatan untuk jenls evaluasl kelompok jabatan manajerial, 
mellputi: 
1. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas 
jabatan; 
2. pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasll anallsis 
jabatan ; 
3. wewenang manajerlal berdasarkan wewenang jabatan hasil 
analisis jabatan ; 
4. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasll 
anallsls jabatan ; 
5. kesulltan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan 
tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam 
unit kerja ; 
6. kondlsl larn berdasarkan trngkat kesulitan dan kerumltan 
dalam rnelaksanakan kewajiban, wewenang dan 
tanggungjawab, yang dapat dipengaruhl sltuasi khusus 
meliputi: 
a) ragam pekerjaan; 
b) batas waktu yang dinamis; 
c) penyebaran fisik ; 
d) situasl khusus penyusunan staf; 
-8-
e) dampak progam tertentu ; 
f) perubahan teknologi. 
b. faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan non 
manajerial, meliputl: 
1. pengetahuan yang dlbutuhkan jabatan berdasarkan rinclan 
tugas jabatan ; 
2. pengawasan penyelia berda.sarkan pengawasan pejabat 
struktural atau pejabat yang jenjangnya leblh tlnggf ; 
3. pedoman berdasarkan jenls peraturan dan prosedur yang 
dlbutuhkan untuk melakukan uralan pekerjaan serta 
pertlmbangan yang diperlukan ; 
4. kompleksitas dalam mengidentifikasi dan melaksanakan 
pekerjaan 
5. ruang llngkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan 
dan dampak darl hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar 
organisasi ; 
6. hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungf dan 
cara berkomunlkc;1sl ; 
7. tujuan hubungan berdasarkan maksud dart komunlkasl pada 
angka 6 sesuai dengan hasil analisis jabatan ; 
8. persyaratan fisfk berdasarkan persyaratan dan tuntunan 
fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasll 
anallsis jabatan ; 
9. llngkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasfl analisis 
jabatan. 
Pasal7 
Faktor-faktor yang digunakan untuk memberlkan penilaian terhadap 
tanggung jawab pengelola keuangan/barang tlngkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdirl atas : 
a. pengelola keuangan/barang tlngkat Kota, meliputi : 
1. faktor ruang lingkup teknis ; 
2. faktor perencanaan, pengorganlsaslan, dan pengendalian ; 
3. faktor kemampuan komunikasi dan pemberian pengaruh ; 
4. Faktor lingkungan pemlkiran ; 
-9 -
5. faktor tantangan pemlklran ; 
6. faktor kebebasan bertindak ; 
7. faktor sltuas1 khusus. 
b. pengelola keuangan/barang tlngkat SKPD/Unit Kerja, meliputi : 
1. faktor ruang lingkup teknis ; 
2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian ; 
3. faktor lingkungan pemikiran ; 
4. faktor kebebasan bertlndak; 
5. faktor elemen pekerjaan tambahan. 
c. kelompok kerja pengadaan barang jasa, meliputi : 
1. faktor ruang lfngkup teknis ; 
2. faktor perencanaan, pengorganisaslan, dan pengenda llan ; 
3. faktor llngkungan pemikiran ; 
4. faktor kebebasan bertindak ; 
5. faktor elemen pekerjaan tambahan. 
Pasal8 
(1) Kelompok jabatan manajerial sebagaimana dlmaksud dalam