Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72Tahun Nomor TAHUN Tahun 2011, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72Tahun Nomor TAHUN Tahun 2011 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.
6.Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati diwilayah
kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintah desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalahlembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan danmerupakan mitra pemerintah desa dalam bidang pembangunan dankemasyarakatan .
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam proses perencanaan pembangunan.
13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke
arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang didesa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD
adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai
mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta
kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang
selanjutnya disingkat TPPKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai
mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali
dan penggerak program PKK didesa.
17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut
gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang
tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju
terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,
kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hokum dan lingkungan.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RTadalah lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat
terutama generasi muda diwilayah desa terutama bergerak dibidang usaha
kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh
Departemen Sosial.
20. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk
maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah
masyarakat atau dalam suatu masyarakat asat tertentu dengan wilayah
hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta
berhak dan berwenang untuk mngatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat
istiadat dan hukum adat yang berlaku.