Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 4 Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 4 Tahun 1945 tentang STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Walikota ini , yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pontianak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daera h yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang enjadi Kewenangan daerah otonom . 
3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah 
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang . 
5. Pembangunan adalah proses mendirikan bangunan gedung, baik 
merupakan bangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, ma upun 
perluasan ban gunan gedung yang sudah ada dan/ atau lanjutan 
pembangunan bangunan gedung yang belum selesai dan atau perawatan 
bangunan gedung (rehabilitasi, renovasi, restorasi) yang terdiri dari tahap 
perencanaan dan tahap pelaksanaan konstruksi. 
6. Bangunan Gedung Pemerintah dan Perumahan adalah Bangunan Gedung 
Pemerintah Kota Pontiana k dimana bangunan gedung tersebut untuk 
keperluan aktifitas Pemerintah Kota P ontianak yang menjadi /akan menjadi 
kekayaan /aset milik daerah dan dibangun dengan sumber pembiayaan 
lainnya antara lain seperti gedung kantor pemerintah, gedung sekolah, 
gedung ru mah sakit, gudang, rumah jabatan, fasilitas umum dan sosial 
lainnya. 
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan 
termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukan bagi 
lalu lintas yang berada pada permukaan tana h, di atas permukan tana h, di 
bawah permukaan tanah dan/ atau air serta di atas permukaan air kecuali 
jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 
8. Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai 
penghubung dua lebih menara atau jalan. 
9. Sumber Daya Air adalah air, sumber dan daya air yang terkandung 
didalamnya. 
10. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain 
yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik langsung 
maupun tidak langsung. 
11. Perumahan adalah kumpula n rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 
perkotaan maupun perdesaaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana 
dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak 
huni. 
12. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
 MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA 
SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KOTA PONTIANAK. 
13. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi dan/atau pek erjaan 
konstruksi. 
14. Konsulta nsi Kontruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagaian 
kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, pengawasan dan 
manajemen penyelenggaraan kontruksi suatu bangunan. 
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegi atan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 
16. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi 
tugas atau pemilik pekerjaan /proyek yang memerlukan layanan jasa 
konsulta nsi konstruksi dan/atau pekerjaan kontruksi. 
17. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan 
usahanya menyediakan layanan jasa konsulta nsi konstruksi dan/atau 
pekerjaan konstruksi. 
18. Harga Satuan Dasar adalah harga komponen dari mata pembay aran dalam 
satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dan sebagainya ), 
peralatan (unit, jam, hari, dan sebagainya ) dan upah (jam, hari, bulan, dan 
sebagainya ). 
19. Harga Satuan Dasar Upah adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada 
komponen ten aga kerja per satuan waktu tertentu untuk memproduksi 
satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu . 
20. Harga Satuan Dasar Bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada 
komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan 
tertentu. 
21. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah 
perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional 
oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan 
penawaran suatu pekerjaan tertentu.