Bagaimana redaksi normatif Pasal 67 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKAD AU Nomor 4 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKAD AU Nomor 4 Tahun 2017 tentang BAD AN PERMUSYAWARATAN DESA, BAB VI - HAK , KEWAJIBAN DAN WEWENANG, Pasal 67 berbunyi:

BPD berwenang 
mengadakan perte muan dengan masryarak.at untuk menda patkan aspirasi; 
menyapa.an aspirasi masyaura.k.a t epada Pererin ta.h Desa secara his.an 
dan tertu lis; 
mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewen angannya; 
melaksana kan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Dess , 
meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pererintahan Dess kepada 
emerintah Desa; 
menyatakan pendapat atas penyelerggaraa n Pereri ntaha.n Dea , 
pelaksaaan pembangunan Desa, pembinaan kerasy aura.k.at.an Desea , dan 
pemberda yaan masyaraka t Desa , 
g menga wal aspirasi masry aura.ka t, menjaga kewibawaan dan kestabilan 
penyelenggaraan Pererin tahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan 
Pere rintahan Desa berdasar kan tata kelola pemerintahan yang baike; 
menyusu peraturan tata tertib PD ; 
menyampaikan la poran hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepad.a 
Bu pati melalui Cama t, 
• menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasio n.al BPD 
secara tertulis kepad a Kepala Des.a untuk dialokasi kan dalam RAPB Desa; 
mengelola biaya operasion a BPD; 
I mengusulkan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala 
Desa; dan 
' 
melakeukan kunjungan kepada masyarak at dalam rangka monitoring dan 
evaluasi penyelenggaraan Pererintahan Desa