Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Nomor 1 Tahun 2018 tentang PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH, BAB VII - BIAYA PETUGAS HAJI DAN TRANSPORTASI JAMAAH CALON HAJI, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

(1) Biaya pelayanan transportasi haji dibebankan pada APBD Kabupaten. 
(2) Komponen pembiayaan dalam rangka pelayanan transportasi 
haji dari daerah asal ke Embarkasi/Embarkasi Antara dan dari 
Debarkasi /Debarkasi Antara ke daerah asal, meliputi biaya sebagai 
berikut : 
a. Transportasi jamaah calon haji , barang dan upah buruh 
Embarkasi /Embarkasi Antara ; 
b. Seluruh biaya yang diperlukan oleh TPHD dan TKHD ;dan 
c. Operasional pelayanan . 
(3) Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji daerah serta pelayanan 
transportasi haji sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 
(4) Besaran biaya penyele nggaraan ibadah haji serta biaya transportasi 
haji ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah. 
 
Bagian Ketiga 
Pengelolaan Biaya Transportasi Jamaah Haji