Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN, BAB II - KEWAJIBAN, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat 
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran pajak. 
 (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya 
dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran pajak. 
 (3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan 
pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak 
atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran 
pajak. 
 (4) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) adalah ber upa SSPD BPHTB yang telah 
divalidasi dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan 
distempel. 
 (5) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor 
yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan 
pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan kepada Wali Kota up. Kepala Badan 
Keuangan Daerah paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya. 
 (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), 
berlaku juga bagi PPAT S, PPAT Khusus , dan PPAT Pengganti. 
 (7) Penyusunan laporan seb agaimana dimaksud pada ayat (5), 
berdasarkan tanggal dan bulan pengesahan/penomoran akta 
atau risalah lelang.