Jelaskan isi kandungan Pasal 168 dari PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, ketentuan pada , Pasal 168 berbunyi:

Undang -
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, bahwa tata cara penghapusan
piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah
kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah ;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dal am huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi
Daerah;
Mengingat :1.Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2.Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No mor 4355);
3.Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);
5.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah da n Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
6.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 20 11tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7.Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara R epublik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 201 3
Nomor14);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2011 Nomor 04) ;
13.Peraturan Daer ah Kabupaten Pringsewu Nomor 05
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 05) ;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06
Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 06) ;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15
Tahun 2013(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2013 Nomor 15);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08
Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir/
Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2011 Nomor 08) ;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2011 Nomor 10) ;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 1
Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
Nomor 11) ;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12) ;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
Nomor 14) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH .