Menurut PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 5 Tahun 2005, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 5 Tahun 2005 tentang PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, pada , menyatakan:

A ayat (7) 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 T ahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupate n Tanah Laut dan berdasarkan 
perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang 
dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabu paten 
Tanah Laut Tahun 2018, maka dipandang perlu untuk 
mengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk 
menentukan besaran Tunjangan Ko munikasi Intens if dan 
tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupate n 
Tanah Laut serta Besaran Dana Operasional Pimpinan 
DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 201 8; 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peratur an 
Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah untuk Menentukan Besaran Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate n 
Tanah Laut serta Besaran Dana Operasional Pim pinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut 
Tahun Anggaran 201 8; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1965 
2 
 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang -
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9); 
2. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pus at dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 
3. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2011 
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ); 
4. Undang -undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 2 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan K edua 
atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 578); 
6. Peraturan Pemerin tah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 20 17 tentang Hak Keuang an dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057 ); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoma n Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
3 
 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penat ausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Ta hun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta P elaksanaan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tan ah Laut Tahun 2007 
Nomor 2); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 6); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Tahun 20 17 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 
Tahun 201 7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 8 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Tahun 201 7 Nomor 6); 
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7809/SJ, 
tanggal 2 Nopember 2017 Penjelasan Terhadap 
Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional ; 
 
M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN 
KEMAMPUAN KEUAN GAN DAERAH UNTUK 
MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN 
4 
 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TANAH LAUT SERTA BESARAN DANA 
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHU N 
ANGGARAN 201 8.