Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor oi Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor oi Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, khususnya , Pasal 7, adalah:

(1) Besar ADK dibagi secara adil dan merata dengan perbandingan: 
a. ADKM sebesar 60 % dari jumlah ADK dikurangi PTKPK, Tunjangan 
BPK dan Insentif Linmas, Ketua RT; 
b. ADKP sebesar 40 % dari jumlah ADK dikurangi PTKPK, Tunjangan 
BPK dan Insentif Linmas, Ketua RT. 
(2) Yang dimaksud merata sebagaiman a dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
besarnya bagian ADK sama untuk setiap Kampung yang selanjutn ya 
disebut Alokasi Dana Kampung Minimal (ADKM ). 
(3) Yang dimaksud adil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
besarnya bagian ADK yang dibagi secara proporsional untuk setiap 
Kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung yang dihitung dengan 
rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung 
Proporsional (ADKP) serta mempertimbangkan kebutuhan PTKPK; 
(4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : 
a. Jumlah penduduk kampung ; 
b. Angka kemiskinan kampung ; 
c. Luas wilayah kampung; dan 
d. Indeks Kesulitan Geografis. 
(5) Besar penerimaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan. 
8 
Pasal8 
(1) Penyaluran dan pencairan ADK dilaksanakan dengan menggunakan 
mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada 
pemerin tah kampung; 
(2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas kampung.