Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 6 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 6 Tahun 2018 tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENG AH, BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 13 berbunyi:

(1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan 
RPIP Tahun 2018-2038 kepada Menteri Dalam Negeri 
yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang 
menangani urusan bidang perindustrian secara berkal a 
setiap tahun. 
(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, 
kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik 
 
 
1 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 
NOMOR 6 TAHUN 2018 
TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENG AH 
TAHUN2018-2038 
I. UMUM 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Indust ri 
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 merupakan p erintah dari 
ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 T ahun 2014 
tentang Industri yang menegaskan bahwa Rencana Pemba ngunan 
Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daera h Provinsi setelah 
dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Sebagai Peraturan Daerah perinta h maka materi 
muatannya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan In dustri 
Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, dengan mem perhatikan: 
1. potensi sumber daya Industri Provinsi; 
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencan a Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten/Kota; dan 
3. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pemban gunan 
Industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ek onomi dan daya 
dukung lingkungan. 
Kebijakan Nasional di bidang perindustrian melalui Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri telah me ndorong 
perkembangan Industri ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut 
hendak mewujudkan pemerataan Industri keseluruh wilay ah Indonesia 
yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing D aerah, 
meningkatkan pendapatan Daerah dan membuka kesempat an berusaha 
dan perluasan kesempatan kerja khususnya bagi tenag a kerja lokal 
sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejaht eraan 
masyarakat secara berkeadilan utamanya di Sulawesi T engah. 
Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaiman a diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan 
Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesej ahteraan 
masyarakat, melalui skema pembagian urusan pemerint ahan memberi 
kesempatan kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Ko ta untuk 
mempercepat pertumbuhan dan pengembangan Industri di Daerah. 
 Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Provinsi 
Sulawesi Tengan 2018-2038 memuat perencanaan pembang unan Industri 
Provinsi yang sistematis, komprehensif, dan futuris tik dalam wujud 
Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2018-2 038 sehingga 
memperjelas arah Pemerintah Daerah dalam aktivitas pembangunan dan 
 
 
2 
 pengembangan Industri Provinsi. Peraturan Daerah ini m enjadi dasar bagi 
Gubernur dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijaka n Industri 
Provinsi, pedoman bagi Pelaku Industri dalam pemban gunan Industri dan 
menjadi acuan bagi Bupati/Walikota dalam penyusunan Rencana 
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. 
 
II. PASAL DEMI PASAL