Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004?
Ketentuan dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
Provinsi adalah Provinsi Jam bi. 
Daerah adalah Kabupaten Kerinci . 
Bupati adalah Bupati Kerinc i. 
Camat adalah pemimpin ke camatan yang berada dan bertanggungja wab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah . 
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggarape merintahan daerab yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintaban yang menjadi kewenangan daerab oton om. 
6. Desa adalab kesatuan mas yarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , kepentin gan 
mas yarakat setempa t berdasarkan prakarsa mas yarakat , hak asal usul, 
dan/ atau hak tradision al yang diakui dan dihonnati dalam sistem 
pemerintaban Negara Kesatuan Republik Indone sia. 
7. Pemerintahan Desa adalab penyelenggaraan urusan peme rintab an oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permus yarawatan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berd asarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintaban 
Negara Kesatuan Rep u blik Indonesia . 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu Perangkat Desa sebagai urisu r penyelenggara Pemerintahan Desa . 
9. Sadan Permu syawaratan Desa yang selanjutn ya disingkat BPD adalah lembaga 
yang merupakan perwujudan dalam pen_yelenggaraan rumab tangga desan ya PERATURAN BUPATI TENTAN G PEDOMAN PENG ELOLAAN 
KEUANGAN DESA. MEMUTU SKAN: 15. Peratu ran Daerah Kabupate n Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok -Pokok Pengelol aan Keuangan Daerah 
Kabupate n Kerinci (Lembaran Daerah Kabupa ten Kerinci 
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembar an Daerah 
Kabupate n Kerin ci Nomor 8), sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentan g Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lem baran 
Daerah Kabupa ten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3); 
16. Peratur an Daerah Kabupa ten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembentukan Prod uk Hukum Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2014 Nomor 2); 
1 7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Tata Cara 
Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupa ten 
Kerinci Tahun 2015 Nomor 2); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Sususan Perangk at Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) • 
Menetapkan ., 
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebu t RKPDesa , adalab 
penjabar an dari Rencana Pembangunan Jangka Menengab Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun . 
13. Angg aran Penda patan dan Belanja Desa , selanjutnya disebut APBDesa , adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa . 
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang diperu ntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran 
pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk mem biayai 
penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan , pembinaan 
kemas yarakatan , dan pemb erdayaan mas yarakat . 
15. Alokasi Dana Desa , selan jutnya disingkat ADD , adalab dana perimbangan yang 
diterima kabupate n dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupate n setelab dikurangi Dana Alokas i Khusus. 
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara , Anggaran Pen dapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 
17. Pemegang Kekuasaan Peng elolaan Keuangan Desa yang selanjutnya diseb ut 
PKPKDes adalah Kepal a Desa yang karena jabatann ya mempun yai kewenangan 
men yelenggarakan keseluruhan pengelol aan keuangan desa . 
18. Pelaksana Tekn is Penge lolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 
PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelo laan keuangan desa . 
19. Sekretaris Desa adalab bertindak selaku koor dinato r pelaksanaan penge lolaan 
keuangan desa . 
20. Tim Penge lola Kegiatan selanjutn ya disingka t TPK adalah Tim yang dibentuk 
melalui mus yawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang 
bertugas melaksanakan penyedia barang dan jasa secara swakelola. 
21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsu r staf sekr etariat desa yang 
memb idangi urusan adm inistrasi keuangan yang ditunj uk oleh Kepala Desa 
untuk mene rima, menyimpan, men yetorkan , memb ayarkan menatausahakan , 
dan mempertanggungjawa bkan uang pendapatan maupun belan ja desa dalam 
rangka pelaksanaan APBDe sa. 
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat men yimpan uang Pemerintah Desa 
yang menamp ung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk memba yar 
seluruh penge luaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 
23. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapa tan desa yang 
masuk ke APBD esa melalui Rekening Kas Desa . 
24. Pengeluaran Desa adalah uang yang dike luarkan dari APBDes a melalui 
Rekening Kas Desa. 
25. Surp lus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan 
belanja desa . 
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan 
belanja desa; pelaporan, penatausabaan , perencanaan , pelaksanaan , 
pertanggungjawa ban. 10. Keuangan Desa adalab semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesua tu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalab kese luruhan kegiatan yang meliputi 
dan 
I