Bagaimana redaksi normatif Pasal 31 dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN, BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN, Pasal 31 berbunyi:

(1)Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Lurah lingkup pembangunan .
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a.perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan
dengan mempedomani rencana umum kota,rencana strategis ,
dan rencana keija kelurahan untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan ;
b.penyusunan bahan kebijakan ,standar operasional prosedur ,
dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal ;
c.pendistribusian
penghargaan ,dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan
Pegawai ASN (reward and punishment )dalam rangka untuk
kelancaran tugas lingkup Seksi Pembangunan berdasarkan
atas peraturan perundang -undangan ;
d.penyusunan bahan pembinaan kegiatan perekonomian sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan rencana keija dalam
rangka peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat ;
e.penyusunan bahan pembinaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
rencana keija agar tercapainya sasaran dan tujuan
pemberdayaan masyarakat ;
f.penyusunan bahan kegiatan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum dilingkungan kelurahan sesuai
rencana keija untuk kelancaran penggunaan fasilitas
pelayanan umum yang ada;
g.pelaksanaan pelayanan masyarakat lingkup perekonomian ,
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang -undangan untuk terlaksananya
pelayanan prima ;
h.pemantauan pelaksanaan tugas -tugas bantuan pengawasan
terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan
untuk kelancaran tugas ;
i.penyusunan bahan pengendalian ,evaluasi ,dan penilaianlinkup Seksi Pembangunan meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan ,unsur pelaksanaan perumusan kebijakan ,
unsur pelaksanaan tugas ,dan unsur -unsur lainnya
berdasarkan atas peraturan perundang -undangan ;
j.penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya
berdasarkan atas peraturan perundang -undangan ;
k.penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Lurah ;dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait
dengan tugas dan fungsinya .pembimbingan , penilaian , tugas ,
22
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana