Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG, khususnya BAB III - PEMUSNAHAN, Pasal 8, memuat:

(1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah 
dilakukan oleh Penggun a Barang kepada Bupati. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat : 
a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan 
b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 
(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b antara lain meliputi : 
a. kode baran g; 
b. kode register; 
c. nama baran g; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi barang; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah barang; 
h. bukti kepemilikan untuk baran g milik daerah yang 
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan ; 
i. nilai perolehan; dan 
j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat 
dilakuk an penyusutan. 
(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilengkapi dokum en penduku ng berupa : 
a. surat pemyataan dari Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang yang sekurang­kurangnya memuat : 
1) identitas Penggun a Barang/Kuasa Penggun a Barang; 
dan 
2) pernyataan bahwa baran g milik daerah tidak dapat 
digunakan , tidak dapat dimanfaatkan , dan/ atau 
tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk baran g milik daerah 
yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; 
b. kartu ... 
000037 
c. kartu identitas baran g, untuk barang milik daerah yang 
harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan 
d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 
(5) Format permohonan pemusnahan barang milik daerah dan 
surat pemyataan sebagaimana terdapat dalam Lam piran I 
dan Lam piran II Peraturan Bupati ini. 
Paragraf 2 
Persetujuan Pemusnahan 
Rarang Milik Daerah