Jelaskan isi kandungan pasal 18 dari PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN Nomor 9 Tahun 2017.
Sesuai dengan PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan, ketentuan pada , pasal 18 berbunyi:

dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna 
Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, perlu menetapkan 
besaran Tunjangan Kumu nika si Intensif, Tunjan gan Reses, 
Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, standar 
satuan harga Pakaian Dinas dan Atribut, Dana Operas ional 
dan Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan Dewan 
Perwaki lan Rakyat Daera h Kabupaten Mun a Barat; 
b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan 
untuk memb erikan jaminan kepastian hukum mengenai 
Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu adan ya 
pedom an untuk pelaksan aannya; 
c. bahwa berdasarkan perti mbangan sebagaiman a dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pera turan Bupati 
Muna Barat tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Muna Barat . 
1. Undang -Undang Nom or 14 Tahu n 2014 tentang 
Pemb entukan Daer ah Kabupaten Muna Barat di Sulawesi DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MUNA BARA T, TENT ANG 
PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN 
PIMPJNAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYA T DAERAH 
KABU PATEN MUNA BARAT NOMOR~ r TAHUN 2017 PERA TURAN BUPAT I MUNA BARAT BUPAT I MUNA BARAT 
PRO VINSI SULAWESI TENGG ARA 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5561); 
2; Undan..g-l,JndMg N9m9.r J~ '.f~un 2011 tentang 
P~mbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang--Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
BABI 
KETENTUAN UMUM