Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 29 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 29 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, pada BAB III - PRINSIP, Pasal 4 menjelaskan:

Prinsip SOP AP terdiri dari :
a.prinsip penyusunan SOP AP; dan
b.prinsip pelaksanaan SOP AP.
4Pasal 5
(1)Prinsip Penyusunan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
a.kejelasan dan kemudahan;
b.efisiensi dan efektifitas;
c.keselarasan;
d.keterukuran;
e.dinamis;
f.berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani;
g.kepatuhan hukum; dan
h.kepastian hukum.
(2)Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa prosedur yang
distandarkan dapat dengan mudah dimengerti dan
diterapkan.
(3)Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, bahwa prosedur yang distandarkan
harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif
dalam proses pelaksanaan tugas.
(4)Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, bahwa prosedur yang distandarkan selaras
dengan SOP lain yang terkait.
(5)Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, bahwa meliputi hasil, waktu dan proses
pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas serta
kualitasnya.
(6)Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, bahwa prosedur yang distandarkan harus
dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan
kualitas pelayanan yang berkembang dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
(7)Prinsip berorientasi pada pengguna atau pihak yang
dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
bahwa prosedur yang distandarkan mempertimbangkan
kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan
kepuasan kepada pengguna.
(8)Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud pada
huruf g, bahwa prosedur yang distandarkan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada
huruf h, bahwa prosedur yang distandarkan
harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai produk hukum
yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk
melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan
tuntutan hukum.
5Pasal 6
(1)Prinsip pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam