Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017.
Sesuai dengan 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

2.
5.
6.3.
4.Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:1Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.Pemermtah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpeny< elenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
9.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fiaik, psikis, seksual<W*tau penelantaran, termasuk ancaman untukperbuatan> Pemaksaan, atau perampasanKemerdekaan secara melawan hukum.Bupati adalah Bupati Lampung Utara
Daerah yang“Mutnya disingkatDPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Utara
O^nisasiPerangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala“ °RDl313™Penyelenggaraan UnfsanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.^mpuanadalah seseorang yang mempunyai predikat
’sebagai gadis yang dewasa, danatau sebagai isteri/ibu, yangsecara kodrat danhukum diakui sebagai perempuan.
i^lum berusia 18(delapanbeas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiriatas suami, istn, atau suami istri dan anaknya, atau ayahdan anaknya atau ibudan anaknya, atau keluarga sedarahd^ZkXatas atau ketewah 83311131 dengan
10.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan
berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat ataumungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan
perempuan secara fisik, seksual, ekonomi,(sosial, psikis,termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atauperampasan kemerdekaan, baik yang teijadi didepan umumatau kehidupan pribadi.
11.Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yangberakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secarafisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.12.Tindak kekerasan adalah perempuan dan anak yangmengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baiklangsung maupun tidak langsung sebagai akibat darikekerasan.
13.Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yangditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan olehpihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, ataupihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telahteijadi kekerasan terhadap perempuan.
14.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamindan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimalsesuai dengan harkat dan martabat kemanu slaan, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.15.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindunganyang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentuuntuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancamanyang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuhkembangnya.
16.Keijasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan olehbeberapa or^ng untuk mencapai tujuan bersama.17.Forum Perlindungan Perempuan dan Anak dmTindakKekerasan yang selanjutnya disingkat FP2ATK adalah wadahyang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah iniyangkeanggotaannya berasal dariinstansi terkait dan masyarakatyang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan
,perlindungan anak dari tindak kekerasan.18.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegeramungkin kepada korban ketika melihat, mendengar danmengetahui akan, sedang atau telah terjadmya kekerasanterhadap korban.
19.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyaikompetensi profesional dalam bidangnya.20.Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatankorban "kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya,baik secara fisik maupun psikis.21.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan danAnak yang selanjutnya disingkat P2TPA adalah sebutan yangbersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembagayang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan sepertiPusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan danAnak, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak,Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah PerlindunganSosial Wamta, Rumah Singgah, atau lembaga penyedialayanan terpadu terhadap korban ini dibentuk olehPemerintah Daerah.