Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 42 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 42 Tahun 2017 tentang PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH, pada BAB I - V, Pasal 8 dinyatakan:

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan 
dokumen Penilaian Risiko . 
 (2) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada 
terdiri atas: 
 a. daftar tujuan kegiatan; 
 b. daftar risiko; 
 c. formulir analisis risiko; 
 d. skala kemungkinan terjadinya risiko; 
 e. skala dampak terjadinya risiko; 
 f. formulir identifikasi celah pengendalian; 
 g. rencana tindak pengendalian; 
 h. laporan pelaksanaan RTP; dan 
 i. realisasi pelaksa nan RTP. 
 
 
 
8 
 
 (3) Format dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 (4) Rancangan Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat 
Daerah sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA 
Perangkat Daerah. 
 (5) Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Rancangan 
Dokumen Penilaian Risiko yang disampaikan o leh Kepala 
Perangkat Daerah. 
 (6) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terdapat perbaikan, dokumen Penilaian Risiko dikembalikan 
pada Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan.