Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 26 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 26 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATU RAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 42, Pasal 18 menetapkan:

Uanda ng-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentuka n Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan 
atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupat en 
Malinau, Kabupaten Kuta i Barat, Kabupaten Kutai 
-2- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3962); 
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indon esia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
4. Peraturan Daer ah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 
Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan 
Admini stratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan R akyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 2 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 
Barat Nomor 185 ); 
5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2017 
Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewa n 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 42); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPAT I TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 42 TAHUN 
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIM PINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 
 
PASAL I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai 
Barat Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 
Kabu paten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 42) diubah 
sebagai berikut: 
 
1. ketentuan Pasal 3 ayat (5) diuba h dan ayat (6) 
dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: