Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor ~o Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor ~o Tahun 2018 tentang PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, khususnya BAB III - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13, memuat:

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 
Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 5 Mor~t oio,8 Ditetapkan di B woso 
ada tanggal 
KABUPATEN BONDOWOSO, 
---- ----- -
LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMORc%>TAHUN 2018 
TENTANG 
PEDOMAN UMUM SISTEM 
PENANGANAN PELAPORAN 
PENGADUAN (WHISTLEBLOWING 
SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI 
PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING 
SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI 
A. Latar Belakang BABI 
PENDAHULUAN 
Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah 
satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu 
mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan sistem penanganan 
pengaduan ( Whistleblowing System). Sistem ini memberikan kesempatan 
kepada masyarakat/ pegawai Pemerintah Daerah yang mengetahui atau 
memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi 
pejabat dan/ atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan 
penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui 
oleh orang lain. 
Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan 
bagian dari tugas pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana diatur di 
dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat 
Kabupaten Bondowoso yang mengamanatkan kepada Inspektorat untuk 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas 
pembantuan oleh perangkat daerah dan desa termasuk didalamya 
penanganan pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan 
atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. 
Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penanganan 
Pengaduan ( Whi.stleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi 
sebagai acuan pelaksanaan di dalam penangananan pengaduan dugaan 
tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. 
B. Maksud dan Tujuan 
1. Maksud -2-
Pedoman Penangananan pengaduan ( Whistleblowing System) 
Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai: 
a acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana 
korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah; 
b. sebagai acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau 
memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan 
yang diduga tindak pidana korupsi untuk melaporkan dugaan 
penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Tim 
Penerima Pegaduan; 
c. sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada pelapor 
(whistleblower). 
2. Tujuan 
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan 
Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk: 
a meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di 
lingkungan Pemerintah Daerah; 
b. mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan 
tindak pidana korupsi untuk melaporkannya; 
c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan 
tindak pidana korupsi yang dilaporkannya; 
d menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan 
Pemerintah Daerah bahwa apabila melakukan 
penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk 
terdeteksi dan dilaporkan. 
C. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana 
korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi: 
1. kebijakan tentang penanganan pengaduan(whistleblowing); 
2. penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak 
pidana korupsi; 
3. perlindungan dan penghargaan pelapor; 
4. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan 
5. pelaporan dan pemantauan. 
D. Pengertian 
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan : 
1. Whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan 
dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang melibatkan pegawai 
dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi 
yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. 
-3-
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah 
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil. 
3. Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur 
untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, a tau 
diindikasikannya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat 
memberikan keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang 
memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian 
yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan. 
4. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang 
disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi 
dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor 
sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran 
laporan keuangan tersebut. 
5. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, 
memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk 
menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan 
perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.