Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 22 Tahun 2017 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 22 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN KOMUNIKASIINTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN, BAB IV - DANA OPERASIONAL, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

(1)Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional ,Pimpinan DPRD wajib
menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah
sesuai dengan peruntukannya .
(2)Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9huruf adibuktikan dengan laporan penggunaan Dana
Operasional .
(3)Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasioanl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9huruf bdisertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan
sah.
(4)Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3)kepada
bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5(lima )bulan
berikutnya .
(5)Dalam
(5)Dalam halterdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya ,
sebagai tambahan Dana Operasional bulan beijalan .
(6)Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)sebagai dasar untuk pengajuan
pencairan dana bulan berikutnya .