Apa yang diatur dalam PERAtURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 31 Tahun 2017 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERAtURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 31 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WAUKOTA BINJAI NOMOR 8ATAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1)Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,BPKPAD mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan ,
meliputi :
a.fungsi pelayanan ;
b.fungsi pengolahan data dan informasi ;dan
c.fungsi pembukuan dan pelaporan .
(2)Fungsi .
(2)Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf (a)
bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan -
tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan
proses pengurangan BPHTB serta mengelola data terkait objek pajak.
(3)Fungsi Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada
huruf (b)bertugas untuk mengelola database terkait objek
pajak .
(4)Fungsi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf (c)bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan
BPHTB berdasarkan data dan laporan pihak -pihak lainyang dihunjuk .
(5)Tugas lebih lanjut dari fungsi pelayanan ,pengolahan data daninformasi
dan fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)akan diatur lebih lanjut .i
4.Diantara ayat (1)danayat (2)Pasal 5disisipkan l(satu )ayat,yakni ayat (la)
sehingga Pasal 5berbunyi sebagai berikut :