Apa substansi hukum dari Pasal 15 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 3~ Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 3~ Tahun 2017 tentang PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, khususnya BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PERIZINAN DAN, Pasal 15, adalah:

PSE untuk Perizinan dan Non Perizinan di Bidang 
Penanaman Modal dilakukan melalui SPIPISE. 
PTSP menggunakan standar data referensi yang ditetapkan 
dalam SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses 
informasi Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi jenis, 
persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan Service Level 
Arrangement (SLA) / tingkat layanan serta informasi potensi 
penanaman modal daerah kepada Badan Koordinasi 
Penanaman Modal dan memiliki hak akses terhadap PSE. 
Dinas PM, PTSP dan Naker bertanggung jawab atas data 
dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan 
hak akses se bagaimana dimaksud pada ayat (2). 
PSE menyediakan jejak audit (audit train atas seluruh 
kegiatan dalam PSE yang digunakan untuk mengetahui 
dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui 
PSE. 
Dinas PM, PTSP dan Naker menggunakan jejak audit yang 
ada di PSE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi 
perbedaan data dan informasi.