Apa yang diatur dalam Peraturan Daerah. Nomor n Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan Peraturan Daerah. Nomor n Tahun 2018 tentang dan biaya., Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
6. Pembayaran Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari
satu pihak ke pihak lain dengan menggunalan instrumen
berupa alat pembayzrrErn menggunakan kartu (APMK), cek,
bilyetgiro, uang elektronik atau sejenisnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan keq'a pengelola keuangan daerah
yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindaksebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD. h
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggunglawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.
12. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Setiap Orang yang
menyediakan barang, jasa konsultansi, atau jasa lainnya dan
penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.