Apa substansi hukum dari Pasal 56 pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007?
Materi muatan pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, khususnya BAB I - KETENTUAlf UMUM, Pasal 56, adalah:

( 1) Arahan pengembangan zona pertanian dilakukan terhadap lahan 
pertanian wilayah pesisir di Kecamatan Katibung, Sidornulyo, Kalianda, 
Rajabasa, Bakauheni, Ketapang dan Sragi. 
(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
a. fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan; 
b. memberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian 
berkelanjutan; 
c. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan 
minat generasi muda untuk bertani; 
d. mengembangkan pertanian terpadu; 
e. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk zona pertanian; 
dan 
f. meningkatkan teknologi pasca panen hasil pertanian. Pasal 55 Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan zona pertanian 
dilaksanakan dengan cara: 
a. pertahankan luasan zona pertanian; 
b. peningkatan prasarana dan sarana pendukung; dan 
c. peningkatan pengelolaan pertanian. Pasal 54 Kebijakan pengembangan zona pertanian meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a. pelestarian zona pertanian sebagai lahan pertanian tanaman pangan 
berkelanjutan, hortikultura, perkebunan clan peternakan; 
b. peningkatan produktivitas pertanian; 
c. pengembangan zona pertanian untuk diversifikasi sumber pangan, 
sumber energi alternatif, penyediaan pakan ternak serta untuk 
menciptakan peluang ekonomi; dan 
d. pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Pasal 53 
(1) Arahan pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. mengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecarnatan Sragi., 
Ketapang, Bakauheni, Kalianda, dan Sidomulyo; 
b. mengembangkan perikanan budidaya air ta.war di Kecamatan 
Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ket.a.pang dan 
Sragi; 
c. mengembangkan budidaya perikanan air laut di Kecamatan Ketapang, 
Sragi, Bakauheni, Rajabasa, dan Kalianda; dan 
d. mengembangkan hatchery di Kecamatan Sidomulyo, Kalianda, 
Rajabasa, dan Ketapang. Pasal 59 Strategi pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan 
perikanan budidaya air payau, air ta.war dan air laut; 
b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau , air 
ta.war dan air laut; 
c. pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau, air 
ta.war dan air taut yang ramah lingkungan; dan 
d. pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya air 
payau, air tawar dan air laut . Pasal 58 Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan melalui cara 
sebagai beriku t : 
(1) pengembangan zona perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut; 
dan 
(2) peningkatan produktivitas perikanan budidaya air payau, air tawar dan 
air laut. Pasal 57 5. Kecamatan Ketapang; dan 
6. Kecamatan Sragi. 
b. budidaya laut seluas ± 2. 702,38 ha (kurang lebih dua ribu tujuh ratus dua 
koma tiga puluh delapan hektar] meliputi: 
1. Kecamatan Sidomulyo; 
2. Kecamatan Kalianda; 
3. Kecamatan Rajabasa; 
4. Kecamatan Bakauheni; 
5. Kecamatan Ketapang; dan 
6. Kecamatan Sragi. 
c. pembenihan ikan seluas ± 46. 78 ha (kurang lebih ernpat puluh enam koma 
tujuh puluh delapan hektar) meliputi: 
1. Kecamatan Kalianda; dan 
2. Kecamatan Rajabasa. 
Strategi pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. penataan armada penangkapan ikan; 
b. pengembangan alat tangkap yang produktif dan rarnah lingkungan; 
c. pengem bangan sarana, prasarana dan teknologi perikanan tangkap; 
d. pengembangan sumberdaya manusia; dan 
e. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya 
perikanan. Pasal 62 Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap adalah sebagai berikut: 
a. penataan usaha perikanan tangkap; 
b. peningkatan produksi perikanan tangkap; 
c. pengembangan usaha perikanan tangkap; 
d. menjaga kelestarian sumberdaya ikan; dan 
e. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan. Pasal 61 Zona Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) 
huruf d dengan luas ± 200.809,49 ha (kurang lebih dua ratus ribu delapan 
ratus sembilan koma empat puluh sembilan hektar) terdiri atas : 
a. sub zona perikanan tangkap 2 (dua) mil dengan luas ± 80.555,95 ha 
(kurang lebih delapan puluh ribu lima ratus lima puluh lirna koma 
Sembilan lima hektar]; 
b. sub zona perikanan tangkap 4 (empat) mil dengan luas ± 120.253,54 ha 
(kurang lebih seratus dua puJuh ribu dua ratus lima puluh tiga koma Hrna 
puluh empat hektar). Pasal 60 Paragraf 4 
Zona Perikanan Tangkap (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat { I] dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. revitalisa.si tarnbak; 
b. Mengembangkan jaringan irigasi, drainase, dan jalan produksi untuk 
kawasan pertambakan; 
c. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana 
perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut; 
d. menggunakan teknologi budidaya tambak Intensif dan semi intensif; 
e. meningkatkan fungsi laguna untuk budidaya perikanan air payau; 
dan 
f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan 
manajemen perikanan budidaya. 
Arahan pengem bangan zona pelabuhan dilakukan di Kecamatan Katibung, 
Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, dan Kecamatan Ketapang yang meliputi : 
a. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan {PPI) dilakukan dengan earn 
menambah armada penangkapan ikan dengan ukuran lebih dari 5 (lima) 
GT (Gross Tonnage) dan meningkatkan fasilitas fungsional serta 
penunjang; 
b. mengembangk.an pelabuhan tradisional di pulau-pulau kecil untuk 
kegiatan perikanan tangkap, dan wisata ; 
c. pengembangan Tempat Pendaratan lkan (TPl), meliputi : 
1. Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung; 
2. Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda; 
3. Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni; dan 
4. Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang. Pasal 66 Strategi pengembangan zona pelabuhan dilakukan dengan cara : 
a. pengernbangan dan pembangunan pelabuhan; 
b. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan; 
c. pengembangan fungsi pelabuhan; dan 
d. pengembangan dan penyelarasa.n fungsi dan peran antar pelabuhan 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 65 Kebijakan pengembangan zona pelabuhan adalah sebagai berikut : 
a. peningkatan akses pemanfaatan sumberdaya ikan; dan 
b. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan. Pasal 64 ParagrafS 
Zona Pelabuhan ( 1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan di perairan 
laut yang berjarak 2 (dua) mil laut dan 4 (empat) mil laut dari garis 
pantai. 
(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
a. meningkatkan efektivitas regulasi penataan jumlah armada; 
b. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan; 
c. meningkatkan teknologi penangkapan ikan; 
d. meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap; 
e. meningkatkan kapasitas alat bantu penangkapan ikan; 
f. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan 
penangkapan ikan di laut lepas; dan 
g. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan 
pelaksanaan penangkapan ikan. Paaal 63 
Strategi pengembangan zona industri dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. pengembangan sentra industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Pasal 72 Kebijakan pengembangan zona industri meliputi haJ-hal sebagai berikut: 
a. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis 
potensi di wilayah pesisir; dan 
b. pengembangan kegiatan industri dalam rangka mensejahterakan 
masyarakat pesisir sebagai komponen di wilayah lain. Pasal 71 Arahan pengembangan zona pertambangan diatur dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Daerah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 
Paragraf7 
Zona Industri