Apa substansi hukum dari Pasal 184 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  NATUNA Nomor 5 Tahun 2004?
Materi muatan PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  NATUNA Nomor 5 Tahun 2004 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, khususnya , Pasal 184, adalah:

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 200 8 tentang Perubahan Kedua 
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mengajukan 
Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir ; 
 
 b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan A nggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015. 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 
 
 2. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); 
 
 3. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 
 
 4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia 
Nomor 3851); 
 
 5. Undang -Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 
atas Undang -Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembar an 
Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
 
 6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4237); 
 
 7. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
 8. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 
 9. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
 10. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 4421); 
 
 11. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 
 12. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 
 13. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
 
 dengan Undang -Undang Nomor 9 Tah un 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 
 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 
 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 
 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 
 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
 
 
 
 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 
 
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 
 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
 
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 
 
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 
 
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
 
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425); 
 
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1); 
 
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 
Tahun 2013 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Natuna Tahun 2013 Nomor 6); 
 
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 
2015 Nomor 1); 
 
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 7); 
 
 
 
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 
2016 Nomor 1) ; 
 
 35. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 
2119 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan 
Bupati Natuna tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2015. 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA 
dan 
BUPATI NATUNA 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA 
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015.