Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan . 
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. · 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupate M I · 3 B t. d I h B . . n e aw1. . ·upau alala upati Melawi. 
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Melawi 
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa se-Kabupaten Mela 
6. pesa adata esa an @desa adat atau yang ass'[["[[' , 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hula, I&an nama lain, selanjutnya 
yang berwenang untuk mengatur dan ~""" Yang memiliki batas wilayah kepentingan masyarakat setempat berdasare_ '8urus urusan pemerintahan usul, dan/atau hak tradisional yang a4;a,",'' Prakarsa masyarakat, hak asal 
pemerintahan Negara Kesatuan RepubliK In%.',_ dihorm~ti dalam sistem 
7. Alokasi . 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang bersumber dari 
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening 
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 
Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat 
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa 
yang ditentukan oleh Kepala Desa dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan 
oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah.