Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 18 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 18 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI/SENSUS BARANG, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. 
2. 
3. 
4. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Kepala Daerah adalah Bupati Sintang. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Sintang yang 
dibaha.s dan disetujui bersama. oleh Pemerintah Kabupaten Sinta.ng dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan 
Pera tu ran Dae rah. 
5. Ba.rang milik negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang 
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan 
la.inn ya yang sah. 
6. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang 
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD a.tau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 
7. Pengelola Barang Milk Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang 
adalah Pejabat yang berwenang cdan bertanggung jawab melakukan 
koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 
8. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu 
pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir 
penyelenggaraan pengclolaan barang milik daerah yang ada pada satuan 
kerja perangkat daerah. 
9. Pengguna barang adalah Kepala Satuan Kerja a.tau pejabat yang ditunjuk 
oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya. 
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran /barang. 
11. Unit ... 
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah 
I I · 1 o· I unsur pelaksana operas1ona 'mnas, Lembaga Teknis Daerah. 
12. Pengurus Barang Pengguna adalah pegawai pegawai yang diserahi tugas 
untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di ti 
SKPD/ ·t k · sen1ap uni erya. 
13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna daerah adalah pegawai yang diserahi 
tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. 
14. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna 
Barang. 
15. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 
pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 
16. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk 
mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau 
kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, 
nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk 
inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu 
belum dihapuskan. 
17. Kartu lnventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu 
untuk mencatat barang-barang inventaris yang adala dalam ruangan kerja. 
18. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah buku inventaris 
merupakan himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh 
dari ca.ta.tan kartu barang inventa.ris. 
19. Buku Induk Inventars yang selanjutnya disingkat BII adalah buku induk 
yang merupakan gabungan/kompilasi buku inventarisasi. 
20. Kodefikasi adalah pemberian pengkodeaan barang pada setiap barang 
inventaris Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode 
barang. 
21. Nomor kode lokasi merupakan nomor kode yang 
menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, 
Kabupaten/Kota, bidang, SKPD, unit kerja, sub-sub unit kerja serta tahun 
pembelian barang. 
22. Kode barang adalah nomor kode yang menggambarkan/menjelaskan 
golongan, kode Akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian 
objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek. 
23. Kode Bidang adalah pengelorpokan SKPD dengan memperhatikan 
pengelompokkan bidang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Sin tang. 
24. Kode Unit Bidang SKPD adalah pcngelompokan sesuai Struktur Organisasi 
Perangkat Daerah. 
25. Kode ... 
25. Kode Sub Unit/Satuan Kerja adalah pengelompokan 
bagian/sekretariat/bidang sesuai Sruktur Organisasi Perangkat Daerah. 
26. 
27. Kode Seksi/Sub Bidang/Sub Bagan adalah pengelompokan seksi/Sub 
Bidang/Sub Bagian pada setiap Bidang/Sekretariat/Bagian sesuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah. 
Kode Unit Pelaksana Teknis adalal pengelompokan Unit Pelaksana Teknis 
sesuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Cabang 
Dinas Pendidikan, Puskesmas, Puskcsmas Pembantu, Puskesmas Desa, 
Polindes, Sekolah, dan Sanggar Kegiatan Belajar Di Wilayah Kabupaten 
Sin tang.