Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 43 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 43 Tahun 1945 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS, ketentuan pada BAB VIII - MONITORING DAN EVALUASI, Pasal 16 berbunyi:

Peraturan Bupati inimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenTanggamus.
Ditetapkan diKota Agung
pada tanggal, 8November 2017
WAKIL BUPATI TANGGAMUS,
Diundangkan diKotaagungpada tanggal, 9November 2017 \<*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMèuL HADI
\
ANDI WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 438
LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TANGGAMUSNOMOR 43TAHUN2017
TANGGAL :8November 2017
MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
I.UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia,antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung maknanegara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melaluisuatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan
pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasardan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, danpelayanan administratif.
Dewasa inipenyelenggaraan pelayanan masih dihadapkan pada kondisiyang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidangkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Haltersebut bisadisebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasinilat yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunanyang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesiadihadapkan pada harapan dantantangan global yang dipicu oleh kemajuandibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi,dan perdagangan.
Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perludisikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus danberkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untukmembangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuanpembangunan nasional. Untuk itu,diperlukan konsepsi sistem pelayananyang bensi nilai, persepsi, danacuan perilaku yang mampu mewujudkanhak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehinggamasyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-citapembangunan. Dengan mempertimbangkan hal diatas, diperlukanPeraturan Bupati Tanggamus tentang Standar Pelayanan Publik (SPP).
ILPENYIAPAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
A.Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan
Lembar Kerja-1
Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan
Unit/Satker Pelayanan :
No Unsur/Aspek
ManajemenUraian Dasar Hukum/
Ketentuan
yang Terkait
1 2'3 4
1Tugas dan fungsi
2Kewenangan
menyelenggarakan
jenis
pelayanan, meliputi :
a
dst
3Instansi/ Unit/ Satker
yang
terkait dengan
Penyelenggaraan
Pelayanan
B.Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, masyarakat dan PihakierxCcUl
Lembar Kerja-2Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait
Unit/Satker Pelayanan :
No Jenis
PelayananProduk
PelayananDasar Hukum
Penyelenggaraan
PelayananMasyarakat/
Pengguna
LayananPihak
Terkait
1 2 3 4 5 6
C.Identifikasi Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Waktu
Lembar Keija-3Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Waktu
Unit/Satker Pelayanan :Jenis Pelayanan :
*)-sebutkan urutan kegiatan layanan danunit/simpul yang terkaitNo Produk
PelayananPersyaratan
PelayananMekanisme
dan
Prosedur *)Biaya Waktu Penanggung-
Jawab
ï"’2\4'3'5 6 7
—
Keterangan : —
D.Identifikasi Sarana, Prasarana dan Anggaran
Lembar Keija-4Sarana Prasarana dan Anggaran
No Produk
PelayananSarana Prasarana
PelayananAnggaran Ketarangan *)
:i.2,‘35
1
Keterangan :u
keterangan ddsi Penjelasan kondisi sarana prasarana,sumber anggaran pelayanan dansebagainya.
E.Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM
Lembar Keija-5
Jumlah dan Kompetensi SDM
Unit/Satker Pelayanan :
NO
Produk
PelayananKualifikasi SDM
yang TersediaJumlah
SDMKeterangan
1 2 3 4 5
Keterangan :
*)=Kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDMoleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
F.Identifikasi Pengawasan Internal
Lembar Keija-6
Pengawasan Internal
Unit/Satker Pelayanan :
Status /Bentuk
Organisasi ProsedurDukungan
SDMSaranaBentuk
Organisasi
1 2 3 4 5
G.Identifïkasi Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Lembar Keija-7
Pengawasan Internal
Unit/Satker Pelayanan :
NoJenis
PengadaanProsedurTindak
LanjutDukungan
SDMSaranaBentuk
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
1 Pengaduan
2Saran dan
masukan
III.PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
A.Identifïkasi Daftar Inventaris Kebutuhan Sarana danPrasarana
Lembar Keija-8Daftar Inventaris Kebutuhan Sarana danPrasarana(Penunjang Penyelenggara Pelayanan)
Unit/ Satker Pelayanan :
NO
.1>Sarana dan
Prasarana-2Spesifikasi/Type
/Seri/TahunKondisi/Ukuran/Luas/JumlahKeterangan *)
< _ ö .»4 5
——
^eterangan :
*)=milik sendiri, sewa danlain-lain. —
B.Identifikasi Evaluasi Kineija Pelaksana
Lembar Keija-9
Evaluasi Kineija Pelaksana
NoKomponen
penilaianKineija
PelaksanaPenyebab
Tidak
SesuaiAlternatii
Solusi*Keterang
an Sesuai Tidak
sesuai
.i 2 3 4' 5 6 7
1Dasar Hukum
2Persyaratan
3Sistem, mekanisme
dan prosedur
4Jangka waktu
penyelesaian
6Produk
pelayanan
7Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas
8Kompetensi
pelaksana
9Pengawasan
internal
10Penanganan
pengaduan,
saran dan
masukan
11Jumlah pelaksana
12Jaminan pelayanan
13.Jaminan
keamanan
14 ]
]
1Evaluasi
kineija
pelaksana
IV.PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
A.Format Surat Keputusan Kepala SKPD :
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHJl.Gatot Subroto No.4(Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus)
Kota AgungTip. (0722) 21755, 21511 Fax. 21755
cliadukcapiL tgma(agmaJl. com
KEPUTUSAN
KEPALA SKPD
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA JENIS PELAYANAN
KEPALA SKPD