Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, Pasal 9 menetapkan:

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, diatur ketentuan sebagai 
berikut: 
Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, 
bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa 
kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas 
bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara penerimaan 
yang bersangkutan dengan diketahui Kepala OPD; 
Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga} bulan, 
belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan 
telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai 
bendahara penerimaan dan oleh karena itu PPKD segera menunjuk 
penggantinya untuk diusulkan kepada Bupati dan ditetapkan sebagai 
bendahara penerimaan dan melaksanakan tugas kebendaharaan 
dalam rangka pelaksanaan anggaran OPD. 
Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, diatur ketentuan sebagai 
berikut: 
Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, 
bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa 
kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas 
bendahara pengeluaraan atas tanggungjawab bendahara pengeluaraan 
yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD); 
Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, 
belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan 
telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai 
bendahara penerimaan dan oleh karena itu PPKD segera menunjuk 
penggantinya untuk diusulkan kepada Bupati dan ditetapkan sebagai 
bendahara penerimaan dan melaksanakan tugas kebendaharaan 
dalam rangka pelaksanaan anggaran OPD. 
Bagian Keempat 
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 
Bendahara Penerimaan Pembantu