Menurut PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 6 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 6 Tahun 2017 tentang , pada , menyatakan:

Undang­Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;
 
 
2.
 
Undang­Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah­daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan 
Daerah Istimewa Jogjakarta,
 
 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota­kota Besar dan Kota­Kota Ketjil 
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesi
a 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551);
 
 
3.
 
Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang­Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran N
egara 
Republik Indonesia Nomor 5679);
 
 
 
4.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republi
k 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 
 
5.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Ne
gara Republik 
Indonesia Nomor 5533);
 
 
Dengan Persetujuan Bersama
 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
 
 
dan
 
 
WALIKOTA PEKALONGAN
 
 
MEMUTUSKAN:
 
 
Menetapkan :
 
PERATURAN
 
DAERAH
 
TENTANG
 
PENCABUTAN
 
PERATURAN 
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 
11
 
TAHUN 2009 T
E
NTANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK 
DAERAH.