Apa bunyi lengkap Pasal 17 dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, pada BAB III - H I B A H, Pasal 17 dinyatakan:

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani 
bersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan penerima Hibah. 
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada 
Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD dan DPA/DPPA. 
(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: 
a. pemberi dan penerima Hibah; 
b. tujuan pemberian Hibah; 
c. besaran/rincian penggunaan belanja Hibah yang akan diterima; 
d. hak dan kewajiban; 
e. tata cara pencairan/penyerahan Hibah; dan 
f. tata cara pelaporan Hibah. 
(4) Pembuatan NPHD dilakukan oleh: 
a. kepala BKAD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah 
selaku PPKD untuk Hibah berupa uang; atau 
b. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran belanja Hibah untuk 
Hibah berupa barang atau jasa. 
(5) Kepala BKAD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atau 
kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggung jawab 
atas substansi NPHD. 
(6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 4 
(empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup. 
(7) Format NPHD sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.