Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 1 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 1 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, pada BAB III - TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 4 menjelaskan:

(1) Aparatur Sipil Negara dan calon Aparatur Sipil Negara berhak 
menerima Tambahan Penghasilan secara penuh apabila 
memenuhi komponen disiplin dengan bobo t sebesar 75°/o dan 
komponen kinerja dengan bobot sebesar 25°/o. 
(2) Komponen disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Bupati ini dinilai berdasarkan kehadiran secara fisik 
yang dibuktikan dari absensi sidikjari Aparatur Sipil Negara dan 
calon Aparatur Sipil Negara seban yak 4 (empat) kali dalam 1 
(satu) hari dan Absensi Manual sesuai dengan jam kerja yang 
telah ditetapkan . 
(3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diatur 
sebagai berikut : 
Senin - Kamis 
Keluar istirahat 
Masuk istirahat 
Jumat : 08.00 Wita - 16.15 Wita 
: 12.00 Wita 
: 13.00 Wita 
: 07.00 Wita - 12.15 Wita 
(4) a. Pelaksanaan Apel Pagi dilaku kan pada: 
Senin-Kamis : 07.45 Wita - 08.00 Wita 
Jumat : 06.45 Wita - 07.00 Wita 
b. Pelaksanaan Apel Sore dilakukan pada: 
Senin -Kamis : 16.15 Wita - 16.30 Wita 
Jumat : 12.15 Wita - 12.30 Wita 
(5) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi tidak melakukan Absensi Sidikjari 
/ Finger Print. Absensi dilakukan secara manual. 
(6) Bagi Pejabat Administrator (CAMAT) tidak melakukan Absensi 
Sidik Jari /Finger Print. Absensi dilakukan secara manual. 
(7) berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) khusus yang beragama Islam agar 
dapat menyesuaikan dengan jam kerja dan untuk tenaga medis 
berdasarkan jam kerja yang diatur oleh UPTD Puskesmas. 
(8) Untuk ASN dengan jabatan Sekretaris Desa yang ditempatkan di 
Kecamatan Touluaan Selatan, (Desa Lowatak, Banga, Buna, 
Tambelang,Ranowako dan Suhuyon) Kecamatan Ratatotok (Desa 
Morea dan Soyowan), Kecamatan Tombatu (Desa Tonsawang), 
Kecamatan Ratahan Timur (Desa Wongkai, Pusomaen dan Wiau) 
Dapat melakukan Absensi Kehadiran Manual dikarenakan jarak 
yang cukupjauh (5-10 km) untuk menuju Kantor Kecamatan . 
(9) Absensi manual diberlakukan apabila mesin sidik jari mengalami 
kerusakan dan terjadi pemadaman listrik dengan ketentuan 
dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala SKPD. 
(10) Untuk pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Nasional, Apel 
Korpri, Apel Perdana dan Apel-apel lainnya yang telah 
ditentukan tempat pelaksanaannya diberlakukan absensi 
manual dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia . 
( 11) Komponen kinerja dinilai berdasarkan laporan pelaksanaan 
tugas yang disampaikan kepada atasan langsung setiap hari 
sesuai dengan format sebag aimana tercantum dalam Lamp iran II 
Peraturan Bupati ini. 
(12) Tamb ahan Penghas ilan Aparatur Sipil Negara 
Aparatu r Sipil Negara berkurang apabila terdapat komponen 
pengurangan disiplin dan komponen pengurangan kinerja. 
(13) Komponen pengurangan disiplin sebagaimana dimaksud pada 
yaitu : 
a. Sakit dengan pemotongan sebesar 3°/o per hari yang 
dibuk tikan dengan surat keterangan dokter ; 
b. Ijin deng an pemo tongan sebesar 7% per hari yang dibuktikan 
dengan surat keterangan ijin atasan ; 
c. Alpa /tidak masuk kerja dengan pemotongan sebesar 15%, per 
hari; 
d. Terlambat Datang dengan pemotongan 5°/o per apel ; 
e. Pulang Cepat dengan pemotongan 4°/o per apel; dan calon 
f. Tidak absen keluar istirahat 3°/o; 
g. Tidak absen masuk istirahat 3%>; 
h. Cuti dan Togas Belajar tidak menenma Tambahan 
Penghasilan . 
(14) a. ASN yang tidak melaksanakan apel sebagaimana pasal 4 ayat 
(9) akan dilakukan pemotongan 20 °/o; 
b. ASN yang tidak mengikuti Apel Perdana awal tahun dilakukan 
Pemotongan 50o/o ; 
( 15) Rapat koordinasi dan evaluasi dibuktikan dengan daftar hadir 
rapat, dan yang tidak mengikuti rapat pemotongan 15°/o 
sedangkan untuk ijin rapat pemotongan 3%. 
(16) Surat Ijin Keluar Kantor Sementara berlaku apabila Aparatur 
Sipil Negara dan calon Aparatur Sipil Negara mendapat tugas 
mendadak dari atasan dengan ketentuan wajib kemba li bekerja 
dan mengikuti apel pagi dan sore . 
(17) Apabila Aparatur Sipil Negara dan calon Aparatur Sipil Negara 
tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 
yaitu tidak kembali bekerja sebagaimana mestinya 
maka berlaku pemotongan tidak apel pagi dan/atau tidak apel 
sore . 
(18) Dalam hal penghitungan rumus pemotongan komponen 
penilaian disiplin {sakit, ijin, alpa, cuti, terlambat datang, pulang 
cepat , tidak absen istirahat, tugas luar, tidak ikut rapat, tidak 
ikut upacara) kurang dari O (nol), maka bobot disiplin dalam 
daftar TP sama dengan O ( nol). 
( 19) Komponen Penilaian Kinerja dibuat oleh masing -masing PD dan 
ditandatangani oleh pejabat penilai yang merupakan atasan 
langsung dan disetuju i oleh pejabat penanggungjawab dengan 
kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 
Peraturan Bupati ini. 
(20) Khusus untuk penilaian terhadap ASN yang menduduki jabatan 
diatur sebagai berikut: 
a. Untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah), 
pejabat penilai adalah Wakil Bupati ; 
b. Untuk jabatan Pimp inan Tin ggi (Asisten , Staf Ahli.Kepala 
Dinas ,Kepala Badan,Inspektur) pejabat penilai adalah 
Sekretaris Daer ah dan pejabat penanggun gjawab adalah Wakil 
Bupati ; 
c. Untuk jabatan Administrator (Kepala Bagian, Camat, 
Sekretaris, Irban) pejabat penilai adalah Pejabat Pimpinan 
Tinggi (Asisten) yang membawahi bidang tugasnya dan/atau 
Pejabat Pimpinan Tinggi (Kepala Dinas,Kepala 
Badan,lnspektur) dan pejabat penanggungjawab adalah 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 
d. Untuk Jabatan Administrator (Kepala Bidang dan Sekretaris 
Kecamatan) pejabat penilai adalah Pejabat Pimpinan Tinggi 
(Kepala Dinas,Kepala Badan,Camat) dan pejabat 
penanggungjawab adalah Pejabat Pimpinan Tinggi sesuai 
bidang tugasnya; 
e. Untuk jabatan Pengawas (kepala sub bagian, kepala seksi, 
kepala sub bidang,lurah,kepala UPTD) pejabat penilai adalah 
Pejabat Administrator (Kepala Bagian, Sekretaris,Camat,Irban) 
dan pejabat penanggungjawab adalah Pejabat Pimpinan Tinggi 
dan/ atau Asisten sesuai bidang tugasnya; 
f. Untuk jabatan Pengawas (Sekretaris/Kepala Seksi pada 
Kelurahan,kepala sub bagian pada kecamatan,Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha pada UPTD) pejabat penilai adalah Pejabat 
Pengawas, dan pejabat penanggungjawab adalah pejabat 
administrator dan/ atau Pejabat Pimpinan Tinggi. 
(21) Untuk jabatan fungsional umum, pengawas, penjaga sekolah, 
tata usaha, paramedis dan penyuluh, pejabat penilai adalah 
Pejabat Pengawas, dan pejabat penanggungjawab adalah pejabat 
Administrator. 
(22) Bagi ASN yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas dan/ atau yang 
diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi diatur sebagai berikut : 
a. Bagi ASN yang diangkat sebagai Pelaksana Togas (Plt) dan 
pengangkatannya sebelum atau pertengahan masa kinerja, 
maka Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai jabatan Plt 
yang diberikan kepadanya; 
b. Bagi ASN yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi dan 
pengangkatannya sebelum atau pada pertengahan masa 
kinerja, maka Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai 
jabatan baru yang diberikan kepadanya; 
c. ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas 
apabila pengangkatannya setelah pertengahan masa kinerja, 
maka pembayaran Tambahan Penghasilan dalam 
pengangkatan/jabatan barunya diperhitungkan mulai bulan 
berikutnya.