Apa norma yang terkandung dalam Pasal 159 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, khususnya , Pasal 159, memuat:

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 
tahun sekali. 
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 
dan perkembangan perekonomian. 
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
28. Pasal 174 A dihapus. 
29. Lampiran I dihapus . 
30. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercan tum dalam Lam piran yang meru pakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
31. Lampiran III dihapus. 
32. Lampiran IV dihapus. 
33. Lampiran V dihapus. 
34. Ketentuan Pasal I angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Retribusi Jasa Umum dihapus. 
Pasal II ... 
Paraf Koordinasi 
Kepala Dinkes RSU Kadin PM, PTSP & Naker 
-25-
Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. 
Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal I l'lopember 017 Ditetapkan di Bondowo 'o 
pad a tanggal ~ 0 't(l.:,o~ r ,;o ') _ 
BUPATI BONDOVl SO, ~/ 
i AMIN SAID HUSNI ~ 
H KABUPATEN BONDOWOSO, 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NO MOR 10 
NO.REG . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR : 272-
10/2017 
Paraf Koordinasi 
RSU Katlin PM, PTSP & Naker Kabag H kum 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 
I. UMUM 
Bahwa Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 dan telah diubah 
sebanyak dua kali, yakni dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 
4 Tahun 2013. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dan pembangunan daerah, perlu dukungan pembiayaan dari 
pendapatan asli daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi 
Jasa Umum. Setelah dilakukan evaluasi kembali, terdapat beberapa 
perubahan yang perlu dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 
1. sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubah an Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010, perlu 
untuk dihapus; 
2. untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di 
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di 
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu 
menambah jenis layanan kesehatan dan menyesuaikan tarif retribusi 
jasa umum dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat; 
3. berdasarkan Putusan Mahkam ah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 
46/PUU-XI/2014, Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dianulir 
dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga ketentuan Tarif 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaiman a tertuang 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Retribusi Jasa Umum, perlu untuk disempurnakan. 
Dengan demikian, melalui perubahan kembali Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa 
Umum diharapkan pelaksanaan retribusi jasa umum dapat berjalan efektif 
dan efisien serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan 
dunia usaha. 
II.PASAL ... 
Paraf Koordinasi 
KAD Kadin PM, PTSP & Naker 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasall 
Angka 1