Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 53 Tahun 2014?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 53 Tahun 2014 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, Pasal 8 menetapkan:

Sub Bagian Keuangan 
(1) 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan 
mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, 
melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi 
serta melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan 
keuangan Dinas . 
 
Untuk me laksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
a. pengelolaan administrasi keuangan; 
b. penyiapan bahan penyusunan anggaran di lingkungan Dinas ; 
c. penyusunan laporan keuangan Dinas dan pelayanan bidang 
keuangan; dan 
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di sub 
bagian keuangan . 
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaks ud pada ayat (2), 
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian 
tugas : 
a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja 
Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya ; 
b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan 
mengkoordinasikan kegiatan di bagian keuangan ; 
c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang -undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan -bahan 
lain yang berhubungan dengan bidang keuangan; 
d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan 
perbendaharaan; 
e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan 
(SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh 
Bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PPTK); 
8 
 f. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan 
(SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP -GU), Surat 
Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP -TU), Surat Perintah 
Pembayaran Lum Sum (SPP -LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan 
bendahara pengeluaran; 
g. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran ( SPP); 
h. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); 
i. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan; 
j. melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 
k. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan 
rencana kegiatan yang telah diprogramkan; 
l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk 
secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas 
masing -masing; 
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 
pimpinan; 
n. menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup Sub Bagian Keuangan , 
berdasa rkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang 
telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian 
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ; dan 
o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 
untuk kelancaran pelaksanaan tuga s berdasarkan standar norma 
dan peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
 
Bagian Ketiga 
Bidang Perkebunan