Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI, pada BAB 11 - STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN MEKAN ISME KERJA, Pasal 6 dinyatakan:

(1) Keanggotaan TKPK Kebupaten terdiri dari unsur SKPD, lembaga- 
lembaga terkait, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. 
(2) Susunan organisasi TKPK Kabupaten, terdiri atas: 
a. Penanggungjawab : Bupati 
b. Ketua Wakil Bupati 
c. Wakil Ketua Sekretaris Daerah 
d. Sekretaris Kepala Bappedalitbang 
e. Wakil Sekretaris Kepala DPMD 
f. Sekretariat: 
1. Kepala Sekretaris Bappedalitbang 
2. Wakil Kepala Sekretaris DPMD 
3. Anggota Bappedalitbang dan DPMD 
g. Kelompok Kerja, terdiri atas: 
1. Pendataan dan lnformasi: 
Ketua Kepala Bidang Di Bappedalitbang 
Wakil Ketua : Kepala BPS Kab. Sekadau 
Anggota : Dinas Dukcapil, Dinas Komin fo 
2. Pengembangan Kemitraan: 
Ketua Kepala Bidang Di Bappedalitbang 
Wakil Ketua Kabag Ekonomi dan SDA Kab. Sekadau 
Anggota BUMD, Perbankan dan Perusahaan Swasta 
di Kab. Sekadau 
3. Pengaduan Masyarakat: 
Ketua Kepala Bidang Di DPMD 
Wakil Ketua Sekretaris Inspektorat 
Anggota Dinas Sosial, PP dan PA, dan Unit 
Pengaduan Masyarakat Program-Program 
Penanggulangan Kemiskinan 
h. Kelompok Program, terdiri atas: 
1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga: 
Ketua Asisten Sekda Bidang Kesra 
Wakil Ketua Kepala Dinas Sosial, PP dan PA 
Anggota Kepala SKPD, Masyarakat, dunia usaha dan 
Pemangku Kepentingan lainnya. 
2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat: 
Ketua Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang 
Wakil Ketua Kabag Kesra 
Anggota Kepala SKPD, Masyarakat, dunia usaha dan 
Pemangku Kepentingan lainnya. 
3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil: 
Ketua Asisten Sekda Bidang Ekbang 
Wakil Ketua Kepala Dinas Koperasi, UKM dan 
Perdagangan 
Anggota Kepala SKPD, Masyarakat, dunia usaha dan 
Pemangku Kepentingan lainnya. 
4. Program Lain nya: 
Ketua Asisten Sekda Bidang Pemerintahan 
Wakil Ketua Kepala Bidang Dinas Sosial, PP dan PA 
Anggota Kepala SKPD, Masyarakat, dunia usaha dan 
Pemangku Kepentingan lainnya. 
(3) Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
Paragraf 2 
Kelembagaan TKPK Kecamatan