Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari Perundang-undangan (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor mo Tahun 2014.
Sesuai dengan Perundang-undangan (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor mo Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pera tu ran, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 7 berbunyi:

BAB Ill 
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian,Peternakan dan Perkebunan terdiri atas: 
a. Kepala Dinas ; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; 
d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
e. Bidang Tanaman Pangan; 
f. Bidang Perkebunan dan Hortikultura; 
g. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD}; 
i. Kelompok Jabatan Fungsional 
(2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang bertanggunjawab langsung kepada Kepala Kantor; . . ,_ t. pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk, pengawasan keadaan, dan 
peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten, P.emantauan dan 
evaluasi ketersediaan pupuk serta pengawasan standar mutu pupuk; 
u. pelaksanaan penggunaan pestisida, pengawasan pengadaan, peredaran, 
pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta pengawasan standar mutu 
pestisida, pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan 
pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan 
Pasal6 -5- 
(2) Bidang Prasarana, Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (1) Bidang Prasarana, Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang prasarana dan 
sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pasal 12 Bagian Ketiga 
Bidang Prasarana, Sarana Pertanian Pasal 11 
(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas penyusunan program dan laporan 
kegiatan Dinas; 
(2) Sub Bagian Keuangan dan mempunyai tugas menyiapkan data dan 
melakukan pengelolaan administrasi keuangan; 
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan data 
dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan 
urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan 
urusan perlengkapan organisasi dan tatalaksana serta penanganan masalah 
hukum. (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris . . (1) Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Program dan perencanaan ; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian . Pasal10 Pasal9 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Sekretaris mempunyai fungsi : 
a. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
b. pengelolaan administrasi keuangan; 
c. pengelolaan administrasi tata usaha dan kearsipan; 
d. pelaksanaan perencanaan dan kebutuhan perlengkapan; 
e. penyusunan program pembangunan pertanian di Kabupaten. pengembangan sumberdaya manusia, organisasi, hukum dan hubungan 
masyarakat; 
(2) Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. -6- 
(1) Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, 
prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan 
dan pengelolaan lahan; 
(2) Seksi Pengelolaan Air lrigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan Pasal 16 (1) Bidang Prasarana, Sarana Pertanian terdiri atas: 
a. Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan; 
b. Seksi Pengelolaan Air lrigasi; 
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana . Pasal15 Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Prasarana dan 
Sarana Pertanian mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang; 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang; 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 
pejabat non stuktural dalam lingkup bidang; 
e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya . 
f. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigast pembiayaan, 
pupukl pestisida dan alat mesin pertanian; 
g. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, 
pembiayaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; 
h. penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan 
lahan, air irigasi, pembiayaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; 
i. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air 
irigasi, pembiayaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; 
j. pelaksanaan administrasi bidang prasarana pertanian. . . Pasal 14 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pokok operasionalsasl, memberi tugas, memberi petunjuk, 
menyelia1 mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas 
di bidang sarana prasarana, sumberdaya dan alat mesin pertanian, 
perkebunan dan petemakan. Pasal13 yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. - 7 - 
Pasal20 
1. Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Pasca Panen mempunyai tugas (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal19 
( 1) Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas: 
a. Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Pasca Panen; 
b. Seksi Budidaya Temak; 
c. Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang budidaya ternak, kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya ternak, kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner; 
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya ternak, 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak, 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 
e. pelaksanaan administrasi bidang peternakan dan kesehatan hewan. 
f. Penyusunan kebijakan teknis bidang ; 
g. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ; 
h. · Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang ; 
i. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 
pejabat non stuktural dalam lingkup bidang; 
e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan. '• Pasal18 (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. ; (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan 
serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peternakan 
dan kesehatan hewan; dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur, dan 
kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan air irigasi; 
Bagian Keempat 
Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan