Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 43 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 43 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, khususnya BAB II - SEKRETARIAT DAERAH, Pasal 5, adalah:

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
Sekretaris Daerah;
Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), membawahkan:
1.Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat I ,membawahkan:
Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan ;
Subbagian Kearsipan dan Perpustakaan ;dan
Subbagian Pemuda, Olahraga dan Pariwisata .
2.Bagian BinaKesejahteraan Rakyat II,membawahkan:
Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
Subbagian Sosial ; dan
Subbagian Kesehatan .
3.Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat III ,membawahkan:
Subbagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; dan
Subbagian Kominfo, Statistik dan Persandian .
4.Bagian Bina Kesejahteraan IV , membawahkan:
Subbagian Pengendalian Penduduk dan KB ;
Subbagian Pemberdayaan Peremp uan dan Perlindungan Anak ; dan
Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Asisten Ekonomi (Asisten II), membawahkan:
1.Bagian Bina Ekonomi I ,membawahkan:
Subbagian Energi Sumber Daya Mineral ;
Subbagian Pertanian dan Pangan ; dan
Subbagian Perikanan.
42.Bagian Bina Ekonomi II ,membawahkan:
Subbagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
Subbagian Perumahan danPertanahan; dan
Subbagian Perhubungan.
3.Bagian Bina Ekonomi III ,membawahkan:
Subbagian Lingkungan Hidup ;
Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ; dan
Subbagian Penanaman Modal dan Perizinan .
4.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
Subbagian Pengadaan Barang ;
Subbagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ; dan
Subbagian Pengadaan JasaKonsultansi dan Jasa Lainnya .
Asisten Umum (Asisten III), membawahkan:
1.Bagian Umum ,membawahkan:
Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
Subbagian Kepegawaian dan Keprotokolan ; dan
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga .
2.Bagian Organisasi dan Kerja Sama ,membawahkan:
Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ;
Subbagian Analisis dan Formasi Jabatan ;dan
Subbagian Kerja Sama Daerah .
3.Bagian Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat , membawahkan:
Subbagian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
Subbagian Penataan dan Batas Daerah; dan
Subbagian Kehumasan .
4.Bagian Hukum , membawahkan:
Subbagian Produk Hukum Daerah;
Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ; dan
Subbagian Pengembangan dan Dokumentasi Hukum.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.