Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam BUPATI SEKAD AU Nomor 28 Tahun 2013 Pasal 16?
Dalam BUPATI SEKAD AU Nomor 28 Tahun 2013 tentang STANDARJSASI SARAN A DAN PRASARANA KERJA, BAB III - STANDARISASJ SARANA DAN PRASARAN A KERJA, Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

. masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat pemetaan atas 
keadaan riil sarana dan prasarana kerja serta pemetaan atas kebutuhan 
sarana dan prasarana kerja sebagai kondisi ideal berdasarkan Peraturan ini. 
. pemetaan alas keadaan riil sarana dan prasarana kerja dilakukan dengan cara 
menampilkan seluruh sarana dan prasarana kerja yang ada berdasarkan 
tingkat, jenis dan jumlah jabatan untuk melihat sejauh mana sarana dan 
prasarana kerja dipenuhi selama ini dalam rangka menunjang pelaksanaan 
tugas dan fungsi jabatan. 
. pemetaan atas kebutuhan sarana dan prasarana kerja dilakukan dengan cara 
menampilkan seluruh sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan 
standarisasi berdasarkan tingkat, jenis dan jumlah jabatan untuk menjadi 
acuan kebijakan pemenuhan standarisasi dalam rangka menunjang 
pelaksa.naan tugas dan fungsi jabatan. 
. pengadaan sarana dan prasarana kerja dilaksanakan secara bertah ap sesuai 
dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. 
. mekani sme pengadaan harus mengi.ku ti ketentuan pengadaan barang dan 
jasa Pemerintah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
. menjelang berakhim ya setiap tahun anggaran, masing-masing Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah harus membuat laporan kepada Kepala Daerah yang 
meliputi : keadaan riil hasil pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai 
dengan tingkat, jenis dan jumlah jabatan dan rencana pemenuhan kebutuhan 
pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan standar yang ditentukan dalam 
Peraturan Bupati ini. 
. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan standarisasi saran a 
dan prasarana kerja akan dilaku kan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris 
Daerah yang dikaitkan dengan fungsi pengelolaan asset dan kekayaan daerah. 
. Format pemetaan kondisi rill, pemetaan kebutuhan dan pelaporan dari 
masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. 
BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN