Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 pada Pasal 21?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD KABUPATEN BURU, Pasal 21 menyebutkan bahwa:

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) huruf a
diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal22
tl) Dana operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan
kepada ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan
pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Buru sehari-hari.
(21 Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5).
(3) Penganggaran dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD Kabupaten
Buru dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Ketua DPRD Kabupaten Buru, dengan kelompok kemampuan
keuangan daerah:
1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Buru.
b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru, dengan kelompok
kemampuan keuangan daerah:
1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
Dari uang representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru.
(41 Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
a. 8ao/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk
semua biaya atau disebut lumpsum; dan
b. 2oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana
operasional lainnya.
76
(s)Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan
ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dan dimaksud
harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
Dana operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Buru tidak digunakan
untuk keperluan pribadi, kelompok, danf atau golongan, dan
penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas.
Efisiensi, dan akuntabilitas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Dana Operasional
Pimpinan DPRD Kabupaten Buru diatur dalam Peraturan Bupati
Buru.