Menurut PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 5 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 19?
Pasal Pasal 19 dalam PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 5 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN PENDAFT ARA N USAHA PARIWISATA, pada BAB III - TATA CARA PENDAFTARAN USAHA, menyatakan:

(1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh 
Pengusaha Pariwisata. 
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan dokumen persyaratan. 
(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 
b. fotokopi NPWP; 
c. Pas Photo pemilik usaha; 
d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan 
bangunan atau Surat Keterangan Domisili khusus untuk Sanggar 
Seni; 
e. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi 
perubahan) bagi yang berbadan usaha; 
f. Dokumen Lingkungan; 
g. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan; 
h. denah lokasi usaha. 
(4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
khusus untuk: 
a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan 
dari pemilik daya tarik wisata; 
b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah; 
c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari 
Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi 
wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta 
api, serta daya angkut yang tersedia; 
d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari 
Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan 
minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi dan Surat Laik 
Kesehatan; 
e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari 
Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan 
akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang 
fasilitas yang tersedia; dan 
f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
g. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional 
(STPT) bagi pemijat; 
h. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi 
terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari 
instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan; 
i. usaha penyediaan akomodasi, Usaha Hiburan Malam, Usaha Salon 
Kecantikan dan Spa serta panti pijat dan mandi uap wajib 
melampirkan surat persetujuan warga dan diketahui RT, RW dan 
kepala desa/lurah.