Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959.
Sesuai dengan 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintah Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Muna. I,'• Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
• Muna. 
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Muna. 
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muna. 
7. Piagam Audit Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati 
terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan 
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dan memuat tujuan, 
wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah. 
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 
instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern 
di lingkungan Pemerintah. 
9. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 
yang dila.kukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah 
Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. BAB I 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN 
REVISI PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA . 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 
9. Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat 
Daerah Kabupaten Muna . 
Menetapkan • 
NURDIN PAMONE 
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR ..... BAGIAN HUKUM 
.r~!':'9ELOLA ············ ·········· Diundangkan di Raha 
pada tanggal I - 8- 2018 
SEKRETARIS DAERAH, L. -2018 • Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna . BAB III 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 
(1) Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, 
wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP. 
(2) Piagam Audit Intern memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas 
Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung J awab 
Inspektorat, Tujuan , Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kode Etik dan 
• Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas 
dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala. 
(3) Dokumen Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Bupati Ini. Pasal 2 
Piagam Audit Intern disusun untuk membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya 
melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan 
efektivitas manajemen risiko , pengendalian, dan proses tata kelola APIP. BAB II 
PIAGAM AUDIT INTERN . Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu , evaluasi , 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan efektif dan 
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang 
baik. 
_PENGELOLA ···························· BAGIAN HUKUM AS IS TEN 1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit , reviu , pemantauan dan 
eveluasi, konsultasi (consulting activities) dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalarn rangka memberikan keyakinan 
yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang 
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalarn 
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik ; 
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Muna; 
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh 
informasi, sistem informasi , catatan, dokumentasi, aset dan personel pada 
instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna yang diperlukan 
sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta 
kewenangan lain sebagaimana tercantum dalarn larnpiran piagarn ini; ti· Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, Kepala Perangkat Daerah/Unit 
Kerja Pemerintah Kabupaten Muna wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 
pengendalian yang baik melalui: 
a. Penegakan integritas dan nilai etika; 
b. Komitmen terhadap kompetensi ; 
c. Kepemimpinan yang kondusif; 
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya 
manus ia; 
g. Hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 
Penjelasan atas Piagarn Audit Intern ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Piagarn ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini. 
Piagarn Audit Intern ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diper lukan maka 
akan dilakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan guna menjarnin keselarasan 
• dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, penyelenggaraan tugas dan 
fungsi pemerintah . Piagarn Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk 
mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Muna . MPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA 
OMOR 3Lf TAHUN 2018 
TENTANG REVISI PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG 
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA 
PIAGAM AUDIT INTERN 
Misi lnspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah 
a. Mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bermartabat; 
b. Memantapkan kedudukan dan peran inspektorat; 
c. Mengoptimalkan peran SPIP. III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA 
Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah "Pengawasan dan Pengarah 
Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien, bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme melalui Pengawasan yang Profesional". KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA 
1. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna merupakan unit kerja yang dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab 
langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah sebagai 
berikut: 
a. Struktur organisasi APIP ha.rus dibentuk sesuai beban kerja; 
b. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna dipimpin oleh seorang Inspektur; 
c. Inspektur Kabupaten Muna diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan 
pemberhentian PNS; 
d. Inspektur Kabupaten Muna bertanggung jawab langsung kepada Bupati; 
e. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Muna bertanggung jawab secara 
langsung kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu. II. PENDAHULUAN 
1. Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal yang menggambarkan 
kedudukan, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban 
Inspektorat Daerah Kabupaten Muna selaku pelaksana fungsi pengawasan 
intern di lingk:ungan Pemerintah Kabupaten Muna. 
2. Piagam Audit Intern merupakan dasar pelaksanaan fungsi pengawasan intern 
Inspektorat Daerah Kabupaten Muna dan penegasan komitmen dari para 
pemangku kepentingan (stakeholders) suatu instansi terhadap arti pentingnya 
fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan 
Kabupaten Muna. 
3. Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai 
efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat 
Daerah Kabupaten Muna dan para auditor pada berbagai standar audit yang 
berlaku. 
4. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan 
pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah 
Daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , 
Inspektorat Jenderal Kementerian , Inspektorat/unit pengawasan intern pada 
Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, 
Inspektorat/ unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi 
Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten, dan unit 
pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. I. PIRAN II PERATURAN BUPATI MUNA 
OMOR 3LI TAHUN 2018 
TENTANG REVISI PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG 
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA 
PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN 
KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA 
Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingku audit . 
Inspektorat Daerah Kabupaten Muna me iliki kp 1 mtern secara memadai 1 M ak rm I ewenangan untuk , . eng . ses seluruh informasi, sistem informasi ca : . 
personil yang diperlukan sehubungan dengan ' lak tatan, dokum~ntas1, aset, dan 
2. Melakukan komunikasi secara Ian sun d pe ~anaan fungsi audit intern· 
menjadi obyek audit intern dan ~ega!at~g.an peJaba~ pada satuan kerja y~g 
pelaksanaan audit intern· am yang dipertukan dalam rangk 
3. Memiliki wewenang untuk . a dengan B · menyamprukan laporan d 1 
4. Melakukit:ti Mdl;ma ?an berkoordinasi dengan pimp· an Im~ akukan konsultasi oor masi kegiatannya d . man runnya; 
5. ~engalokasikan sumber daya engan kegiatan auditor eksternal · 
hngkup audit intern; serta menetapkan frekuensi ob k 
6. Menetapkan teknik-tekn. . ' ye ' dan 
intern; ik yang d1perlukan untuk me . . 
7. Meminta dan memperoleh dukun menuhi tuiuan audit 
yang berasal dari internal gan dan/ atau asistensi . dalam rangka pelaksan mal:1pun ekstemal Perne . yang d1perlukan, baik 
aan fungs1 audit intern. rintah Kabupaten Muna CCI. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA 
Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah melaksanakan audit 
intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, 
yang paling kurang meliputi: 
1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, te~asu~ 
mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi 
(audit universe) serta data/ dokumen yang diperlukan; 
2. Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa sernua 
prosedur / area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan 
prosedur yang berlaku; . . 
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian mtern dan sistem 
manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah; 
4. Melakukan audit k.inerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan 
kehematan ( value for money audit) dari seluruh aspek proses bisnis dan oper~si 
organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, 
pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; 
5. Melakukan evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah; 
6. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab 
manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, 
penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja; 
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang 
diperiksa pada semua tingkat manajemen; 
8. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut 
kepada Bupati Muna dan auditi; 
9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut 
perbaikan yang telah disarankan; 
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang 
dilakukannya; dan; 
11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 
Agar APIP ~elaksanak .an tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu: 
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan kehematan fi · · d efekti ita · . , e 1s1ens1, an 
vi s pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fu · I tan · Pemerintah · ngsi ns si , 
2. Memb~rikan peringa~ dini dan meningkatkan efektivitas manaiemen: 
3. Memelihara dan memngkatkan kualitas tata kelola peny 1 ~ ' · fungsi pemerintah. e enggaraan tugas dan 
(~ KABUPATEN MUNA 
Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 
Muna adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, 
yaitu: 
a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan 
dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Muna. 
b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Kabupaten Muna . 
c. Meningkai?ya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Muna 
yang bersih dan bebas dari praktik -praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN). ' 
Un~ dapat m~ncapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas secara 
optimal, .maka lmgkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah 
namun tidak terbatas pada : ' 
1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan 
bahw~ penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muna t lah 
sesuai ketentuan; e 
2. Audit kinerja atas penyelenggara an tugas dan f · p 
Kabupaten Muna , yang mencakup audit kinerja atas ungl sit ekmerintah d di ki . penge o aan euangan negara an au it nerja atas pelaksanaan tugas d f · · Kabupat en Muna; an ungsi Pemenntah 
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pem · t' 
seperti reviu atas Iaporan keuangan Pemerintah enn ah Kabupaten Muna , 
laporan kinerja Pemerintah Kabupa ten M . Kabupaten Muna dan reviu atas 
4 E al . una, . v u~s1 atas penyelenggaraan tugas dan fun . p . 
seperti evaluasi atas Sistem Pengendal ian Inte~t p eme:1ntah Kabupaten Muna, 
atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tu p bemenntah (SPIP) dan evaluasi 
5. Peman tauan dan aktivitas audit intern 1a.!:s a em antuan; . 
dan konsultasi terhadap penyele y yang berupa aststensi, sosialisasi 
Kabupa ten Muna . nggaraan tugas dan fungsi Pemerintah 
VIII. K_ODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP 
Piagarn Audit Intern mens 
pekerj aannya harus sen . yaratkan bahw a auditor dal 
Indonesia dan Kode Etik ;:::t~~k mleng acu pada Standar Audita.:t melpaksan_akan g 1 e uarkan oleh organ isa . r . em emenntah si proresi (AAIPI). VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA 
Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten 
Muna bertanggung jawab untuk : . . 
1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan. p~ofestonahsme 
auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan 
mengacu pada Standar Audit yang berlaku; 
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit ~n~em 
Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentu~ skala pnontas 
dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan keterse?taan sumber daya 
pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhtrkan data semua 
unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang 
diperlukan; 
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat 
menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal; 
4. Menjamin independensi dan obyektivitas dalam memberikan jasa advis agar 
dapat memastikan independensi dan obyektivitas pemeriksaan; 
5. Melakukan pemantauan tindak lanjut basil audit intern; dan 
6. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas 
pelaksanaan fungsi audit intern kepada Bupati Muna. 
- XII. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA DAN AUDIT! 
1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara 
Insp~ktorat Daerah Kabupaten Muna dengan auditi adalah h b 
kermtraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan d u un~an jasa. engan penenrna 
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance . 
~uditi harus memberikan dan menyajikan informasi yan ~aupund consulting), 
lingkup penugasan. g re evan engan ruang 
3. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi di · 
oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Muna d 1 au It mtern yang diberikan 
status atas setiap rekomendasi audit ::::er::t ae;rkan tindak lanjut beserta 
Kabupaten Muna sesuai dengan prosedur yang berlai!~da Inspektorat Daerah 
XIII. INSPEKTORAT DAERAH KABUP EKSTERN :ATEN MUNA DAN APARAT PENGAWASAN 
I. Inspektorat Daerah Kabupaten Mun . . . 
penga"":asan ekstem pemerintah se1::n:enJad1 rrntra pendamping bagi aparat 
P.enye11a da~/informasi maupun sebagJel~ana~ penugasan, baik sebagai 
simpu an hasil audit. rm a auditi pada saat pembah 
2. Inspektorat Daerah K b asan pe a upaten Muna d t b ngawasan ekstem pemerintah apa erkoordinasi dengan aparat 
3 ¥7~u~s~n !nspektorat Kementeri~/~k :;1engurangi duplikasi dengan lingkup . n a anjut dan status ata . m aga/Daerah. 
aparat pengawasan ekste s se~1ap rekomendasi audit . 
Inspektorat Daerah Kab m pemenntah merupakan bah yang d1sampaikan 
fungsi instansi pemerint2aten Muna terhadap peny 1 an pengawasan bagi 
. e enggaraan tugas dan XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI 
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, 
lnspektorat Daerah Kabupaten Muna perlu menjalin kerja sama dan koordinasi 
d~ngan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait 
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat 
pengawasan ekstern pemerintah LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS JABATAN AUDITOR 
1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan 
yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian 
independensi dan obyektivitas auditor . 
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATEN MUNA . 
Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang melil:'uti: . 
1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/ atau sertif~asi l~n di 
bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lamnya 
sesuai peraturan perundang-undangan; . . . . 
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profes1onal, mdependen, JUJUr, dan 
obyektif dalam pelaksanaan tugasnya; . . . . . 
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilrnu 
lain yang relevan dengan bidang tugasnya; . . 
4. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemenntah Indonesia; 
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab audit intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan 
perundang -undangan yang berlalru; 
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian 
intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta 
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan 
profesionalismenya secara terus-menerus. 
( x. 
-- ----c..___ _J PENGELOLA ··························· ASISTEN 
BIIGIAN HUKUM SEKDA KA8. MUNA . PARAF KOOROINAS/ 
UNIT/SATUAN KERJ A XVII. PENUTUP 
Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila 
diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan guna 
menjamin keselarasan dengan praktik -praktik terbaik di bidang pengawasan, 
perubahan Jingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik 
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah . XVI. PENILAIAN KINERJA 
a. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna secara berkala harus menilai apakah 
tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini 
tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai 
tujuannya. 
~ b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati. 
c. Jnspektorat Daerah Kabupaten Muna secara berkala berkewajiban melaporkan 
kegiatan dan hasil pengawasannya kepada Bupati Muna secara semesteran dan 
tahunan. 
d. Bupati Muna melakukan monitoring dan evaluasi atas independensi, 
pelaksanaan kebijakan, tata kelola dan efektivitas pelaksanaan pengawasan 
yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Muna. HUBUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA DENGAN INSPEKTORAT 
JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
1. Selain BPKP selaku Pembina Jabatan Fungsional Auditor, Inspektorat 
Kabupaten Muna juga menjalin hubungan kerja sama dengan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku instansi Pembina Jabatan 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD} 
yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewe~ang untuk 
melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan tekms. urusan 
pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. . 
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna menggunakan peraturan-peraturan di 
bidang Jabatan Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina 
Jabatan Fungsional P2UPD. xv. 4. 111spektorat Daerah K~bupaten Muna menyampaikan laporan hasil pengawasan 
)(epada BPK-RI se?agrum~a diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP}. 
XJV. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA DAN SADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
1. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna menjadi mitra kerja bagi instansi pembina 
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPJP) dalam rangka 
membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi: 
a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; 
b. sosialisasi SPIP; 
c. pendidikan dan pelatihan SPIP; 
d. bimbingan dan konsultasi SPIP; dan 
e. peningkatan kompetensi auditor APIP. 
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna menggunakan peraturan-peraturan di 
bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina 
Jabatan Fungsional Auditor.