Menurut PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 11?
Pasal Pasal 11 dalam PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018 tentang STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, pada BAB VI - STANDAR BIAYA KHUSUS, menyatakan:

(1) Prinsip dalam penetapan Standar Biaya Khusus memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah. 
(2) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Wakil Walikota, Pejabat dan Staf 
Inspektorat yang terdiri dari: 
a. pengarah ; 
b. penanggung jawab ; 
c. wakil penanggung jawab ; 
d. supervisi ; 
e. ketua tim; dan 
f. anggota Tim. 
 
(3) Pengarah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
secara ex officio dijabat oleh Wakil Walikota . 
(4) Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) 
huruf b secara ex officio dijabat oleh Inspektur . 
(5) Wakil Penanggung Jawab pemeriksaan seba gaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Inspektorat. 
(6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf d secara ex officio 
dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah . 
(7) Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf e dapat 
dijabat oleh Pejabat Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang memiliki pangkat paling tinggi pada Tim Pemeriksa atau Auditor 
yang telah lulus sertifikasi sebagai Ketua Tim . 
(8) Anggota /Staf Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf f 
dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional , Fungsional Umum pada Inspektur 
Pembantu Wilayah , Kepala Sub Bagian, dan Staf pada Sub Bagian pada 
Sekretariat sepanjang jumlah pejabat Fungsional Auditor maupun P2 UPD 
belum memadai dan sangat dibutuhkan.