Bagaimana redaksi normatif Pasal 45 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN, Pasal 45 berbunyi:

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat 
dikenakan sanksi antara lain: 
a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara 
apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna 
memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan 
ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam 
Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan 
perundang -undangan; 
- 45 - 
 
 
b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa 
lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ 
menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan 
yang sehat dan/atau merugikan orang lain; 
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi 
persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam 
Dokumen Pengadaan; 
d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran 
dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja 
ULP/Pejabat Pengadaan; 
e. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan 
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak 
dapat diterima oleh PPK; 
f. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak 
secara bertanggung jawab; 
g. berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan 
penggunaan produksi dalam negeri dal am Pengadaan 
Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam 
penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri; 
h. ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang 
disampaikan Penyedia Barang/Jasa; 
i. dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang 
disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; 
j. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima 
akhir pekerjaan; 
k. terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan; 
l. dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha 
yang tidak sehat dan/a tau terjadi pengaturan bersama 
(kolusi/persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta 
dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK; 
m. dalam klarifikasi kewajaran harga, Penyedia Barang/Jasa 
menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk 
penawaran di b awah 80% (delapan puluh perseratus) HPS; 
- 46 - 
 
 
n. hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data; 
o. menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 
dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh 
PPK; 
p. mengundurkan dir i dan masa penawarannya masih berlaku 
dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh 
PPK; 
q. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi 
atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau 
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun 
yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan 
Pengadaan Barang/Jasa; 
r. tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu 
dalam jangka waktu yang ditentukan; 
s. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan 
Pemeriks a Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya 
kerugian keuangan Negara; dan/atau 
t. terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. 
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan 
sanksi berupa: 
a. sanksi administratif; 
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; 
c. gugatan secara perdata; dan/atau 
d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 
(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
dilakukan oleh PPK/ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan 
sesuai dengan ketentuan. 
(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari 
ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan sesuai dengan 
ketentuan. 
(5) Tinda kan gugatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
- 47 - 
 
 
(6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang 
disampaikan Penyedia Barang/Jasa, d ikenakan sanksi 
pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam 
Daftar Hitam. 
(7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses 
Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat 
Pengadaan: 
a. dikenakan sanksi administrasi; 
b. dituntut g anti rugi; dan/atau 
c. dilaporkan secara pidana. 
(8) Sanksi pencantuman daftar hitam sebagaimana dimaksud pada 
huruf b diberikan kepada penyedia barang/jasa dengan 
pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. seluruh Penyedia Barang/Jasa yang bergabung dalam satu 
konsorsium/kemitraan yang melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan 
kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh 
kantor cabang/perwakilan perusahaan; 
c. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan 
kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga 
untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat 
perusahaan; 
d. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan 
kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak 
perusahaan; dan 
e. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan 
kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan 
induk. 
(9) PA/KPA mengirimkan Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada 
huruf b kepada LKPP untuk 
mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar 
Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional 
dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan sanksi 
pencantuman dalam Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari 
sejak tanggal surat keputusan penetapan sanksi pencantuman 
dalam Daftar Hitam ditetapkan ditembuskan kepada LPSE. 
- 48 -