Menurut PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017, apa isi dari Pasal 100?
Pasal Pasal 100 dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, pada , menyatakan:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 
denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun tentang Pclaksanaan Undang Undang Nomor 
6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala 
Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, 
dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan 
Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga 
Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 
2017; 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaiUndang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesiallomor 4438); 
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 
2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan 
dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraaan 
Pemerintahan Desa; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293); 
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/ 
2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 477); 
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.07/ 
2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 
Tahun 2013 tentang Tata can Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01); 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 
Nomor 05); 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 
Tabun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 06); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 
Nomor 07); 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tabun 2015 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Nomor 09); 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2016 Nomor 1); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18); 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 6); 
28. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 37); 
29. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Berita Daerah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 1); 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP 
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN 
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,TUNJANGAN 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF 
RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN 
KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017.