Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014.
Sesuai dengan 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangfnc?apan Undang-Undang Darurat Nomor 4Tahun1956 tentang Pembentukan DaerahKabupaten-kabupaten dalam LingkunganSumatera Selatan (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 1956 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IITulangBawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02,TambahanLembaran Negara Nomor 3667);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815)-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R™,brtIndonesia Tahun 2004 No™T TT.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400®
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPenmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPernenntahan Daerah (Lembaran Negara Republikndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia T^hun 2011Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);p
Undang-Undang Nomir 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Lernh^8^Tahun 2014 No™r 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentangA“S Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1994 tentangRumah Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1994 Nomor 69,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4515);
Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2005 tentangDama Penmbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)-Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4576), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahim onnA .
Krngandan«“&orSIndonesia Tahun 2006
Indonesia 4614)Umabaran Negara Republik
16'STP'n,e™ltah Nomor 2Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara RepublikNetaraT 2?12N°m°r 5’Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)-17.Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (LembaranRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
18.Peraturan Pemerintah Nomor 84Tahun 2014 tentangPenjualan Barang Milik Negara/Daerah BerupaKendaraan Perorangan Dinas (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610)-19.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)-2°.Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2017 tentangPembmaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemenntahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);21.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 tentangHak Keuangan danAdministratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);22.Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 4Tahun 2015;23.Peraturan Presiden Nomor 87Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganp;&
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5Tahun 1997tentang Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan GantiRugi Keuangan danBarang Daerah;25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7Tahun 2006tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana KerjaPemerintah Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11Tahun 2007;26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;
27.
28.
29.
30.
31.Peraturan Menteri
tentang Tata Cara
Milik Negara;Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014Pelaksanaan Pemanfaatan Barang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daeraheraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah-
tT*" TanggamusNomor 03Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Tahun 2008 Nomor 3);P
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunanerangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (LembaranDaerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor142, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Nomor 47).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH.