Bagaimana redaksi normatif Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN, BAB XIV - PERENCANMN DANA, Pasal 21 berbunyi:

Alur Pengajuan klaim Pelayanan dana Jampersal di FKTL 
sebagai berikut: 
FKTL memberikan pelayanan Jampersal; 
FKTL menyusun dokumen klaim sesuai dengan pelayanan 
yang diberikan; 
FKTL mengirimkan dokumen klaim ke Dinas, selanjutnya 
dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator Jampersal Dinas; 
dokumen klaim yang tidak lengkap dikembalikan ke FKTL 
untuk direvisi dan perbaikan dokumen revisi diberikan 
tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari, selanjutnya 
dikirim kembali ke Tim Verifikator Jampersal Dinas; 
Tim Verifikator Jampersal Dinas membuat Berita Acara 
Verifikasi dan jawaban klaim, selanjutnya jawaban klaim 
direkap dan diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan 
Pengelolaan Aset pada Dinas; 
dana hasil pembayaran klaim akan dibayarkan oleh 
Bendahara Pengeluaran Dinas melalui rekening Bank 
FKTL yang bersangkutan. 
Bagian Ketiga 
Batas Waktu Pengajuan klaim 
Pasal22 
( 1) Klaim diajukan setiap bulan dan dokumen klaim dikirim 
ke Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan 
berikutnya. 
Pengajuan klaim yang lebih dari 3 (tiga) bulan dari bulan 
pelayanan tidak dapat diterima dan dinyatakan hangus. 
Bagian Keempat 
Pertanggungjawaban Kegiatan Dukungan 
Manajemen Jampersal 
Pasal23 
Bentuk pertanggungjawaban dalam pemanfaatan kegiatan 
dana Jampersal, yakni: 
Perjalanan ... 
-19-
Perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar daerah bentuk 
pertanggung-jawabannya berupa: 
1 . sura t tu gas; 
2. bukti penerimaan uang harian; 
3. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)/tanda bukti 
kedatangan; dan 
4. laporan hasil kegiatan. 
Transportasi peserta rapat/pertemuan bagi undangan, 
bentuk pertanggungjawaban berupa bukti penerimaan 
transportasi; 
Belanja Bahan Habis Pakai (ATK, foto kopi, meterai, 
spanduk, banner, leaflet, dan lain-lain) dan pembelian 
bahan kontak, dibuktikan dengan kuitansi, faktur/bon 
took/ pembelian, a tau bukti lainnya (untuk bukti kuitansi 
pembelian di atas Rp. 250.000,- sampai dengan 
Rp. 1.000.000,- bermeterai Rp. 3.000,-, sedangkan 
pembelian di atas Rp. 1.000.000,- bermeterai Rp. 6.000,­
serta bukti setoran pajak, jika dikenakan pajak); 
honorarium tim satuan kerja dan tim teknis, bentuk 
pertanggungjawabannya berupa: 
1. daftar penerimaan honorarium; 
2. surat keputusan pengelola; dan 
3. bukti setoran pajak, jika dikenakan pajak. 
sewa RTK, bentuk pertanggungjawabannya berupa: 
1. kuitansi sewa rumah; 
2. surat perjanjian sewa; 
3. laporan pengunaan rumah tunggu kelahiran.