Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, BAB III - PRINSIP STAND AR PELAYANAN, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Perizinan pada 
DPMPT SP dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : 
sederhana , yakni Standar P elayanan yang mudah dimengerti, mudah 
diikuti, mudah dilaksanakan, mudah di ukur, dengan prosedur yang jelas 
dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara; 
partisipatif , yakni Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan 
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan 
mendapatkan keselarasan atas dasar komitm en atau hasil kesepakatan; 
akuntabel , yakni h al-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat 
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan k epada pihak yang 
berkepentingan; 
berkelanjutan , yakni Standar Pelayanan harus terus -menerus dilakukan 
perbaikan seba gai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan; 
transparansi , yakni Standar Pelayanan harus dapat denga n mudah 
diakses oleh masyarakat; dan 
keadilan , yakni Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang 
diberikan dapat menjangkau semua masyara kat yang berbeda status 
ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan menta l.