Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, khususnya BAB II - PRINSIP DASAR, Pasal 3, memuat:

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui 
sejak awal, yang berhubungan dengan jabatannya , dan 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya . 
 (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
Gratifikasi yang terkait dengan: 
 a. pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang 
sah; 
 b. tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan 
yang sah; 
 c. tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan 
evaluasi diluar penerimaan yang sah; 
 d. pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang 
sah/resmi dari Pemerintah Kota ; 
 e. proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; 
 f. proses komun ikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan 
dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan 
kewenangannya; 
 g. akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan 
dengan pihak lain; 
 h. ungkapan terima kasih sebelum, selama , atau setelah proses 
pengadaan barang dan jasa; 
8 
 i. hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama 
kunjungan dinas ; 
 j. fasilitas entertainment , fasilitas wisata, voucher yang diterima 
oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas dan kewajibanny a dengan Pemberi 
Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang 
diterima ; 
 k. upaya mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan 
pemangku kewenangan ;dan 
 l. pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan 
bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat /Pegawai. 
 (3) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada 
Pejabat/Pegawai lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 
 (4) Setiiap Pejabat/Pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi 
sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) kepada UPG. 
 (5) Dalam hal UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
terbentuk , pelaporan disampaikan kepada PD yang menjalankan 
fungsi pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung.