Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945 Pasal 23?
Dalam 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang, BAB III - PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH, Pasal 23 mengatur sebagai berikut:

( 1) Penggunaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) 
huruf b, diperuntukan bagi kepentingan Pemerintah dan masyarakat. 
(2) Ketersediaan dan autentisitas arsip menjadi tanggung jawab pencipta 
arsip. 
(3) Pengelola bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan autentisitas 
arsip aktif. 
(4) Pengelola bertanggung jawab terhadap ketersediaan arsip inaktif untuk 
keperntingan penggunaan internal pencipta arsip dan kepentingan 
publik serta penggunaan informasi arsip dalam SIKKFT dan JIKKFTl Pasal22 
(1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, 
dilakukan oleh pencipta dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. 
(2) Penciptaan arsip meliputi kegiatan: 
a. pembuatan araip; dan 
b. penerimaan arsip. 
(3) Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta 
sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. 
(4) Pembuatan arsip harus didokumentasikan dengan cara diregistrasi 
(5) Pendokumentasian pembuat arsip dilakukan oleh arsiparis. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembuatan, Penerimaan dan 
Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), 
diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 21 
(1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengelola kearsipan. 
(2) Pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
secara berjenjang, meliputi: 
a. pengelola kearsipan I dilaksanakan oleh Dinas; dan 
b. pengelola kearsipan II dilaksanakan oleh para pemangku jabatan 
struktural yang menangani urusan tata usaha. 
(3) Dinas selain berfungsi sebagai Pengelola Kearsipan I, juga berfungsi 
sebagai Pengelola Kearsipan II selaku pencipta arsip. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola kearsipan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 
(1) Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis diperlukan : 
a. tata naskah dinas; 
b. klasifikasi arsip; 
c. JRA; 
d. keamanan arsip; dan 
e. akses arsip. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. -- ----- --- ·--··-···-··----···----~--~----------·-- ... ··-···--------------·--- ,--- ------------ 
L __ Paragraf 3 
Pengelolaan Arsip Statis