Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 77 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 77 Tahun 2016 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 menetapkan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IITulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
24.Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2015;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah
yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2010 Nomor 48);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 47);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016
Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan ;PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.