Apa substansi hukum dari Pasal 104 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014?
Materi muatan 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, khususnya BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 104, adalah:

Selamn jangkn waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubahmilkdaerah’ sePan>ng tidak mengakibatkan perubahanfungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah.Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
a'^araL^^bCntUk dan/atau konstruksi dasarnarang milik daerah; ataub' perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar baranghhiik aaeran<ö
oad^avat^^daerah sebag3™ana dimaksud2’dllakukaa dengan mengajukan permohonan perubahanbentuk oleh peminj ampakai kepada:
larang;daerah yang berada pada P^lola
b'PeX™ BaTaZ'Pada
S'hno'^Kbarang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b,dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
Paragraf Keenam
Perjanjian Pinjam Pakai
„, Pasal 105d^d^a^^d'tUan8kan dala” -ta
" UntUk barang miHk daerah yang berada
b'X1SX^n?—-X daerah
PerJ“J‘a“ pada ayat (1)paling sedikit memuat: a.para pihak yang tenkat dalam perjanjian;b.dasar peijanjian;
c.identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian-
e’Jeai®;/ua^ata^ yang dipinjamkan,’ dan jangka waktu-'J ,atas biaya operasional dan pemeliharaanselama jangka waktu pemmjaman;f.hakdan kewajiban para pihak; dang.persyaratan lainyang dianggap perluSalinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.
(1)
(4)
(5)
(6)
(1)(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
a.
b.Pasal 109Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang meniaminkan aumenggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSPBiaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola BarangJ atau Penggunao^gSampaiPenunJ'ukan mitra KSPdibebankan padaAP^ Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSPdan biaya yan§ timbul atas pinjaman mitra KSPkêuntangïïrP““Üdak diperhitungkan dalam pembag.an
Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSPdilakukan oleh-Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, untuk barang milik daerah padaPenggunaBarang.
Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSP