Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 69 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 69 Tahun 2017 tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 berbunyi:

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa 
Sekedau Kecamatan Semitau berdasarkan: 
a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Tua' Abang Kecamatan 
Semitau dan Kepala Desa Sekedau Kecamatan Semitau Nomor 4 
Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penentuan dan 
Penetapan Batas Wilayah Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau 
dan Desa Sekedau Kecamatan Semitau dengan Berita Acara 
Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 
136/44/PEMDES.A/2014; 
b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Kenepai Komplek 
Kecamatan Semitau dan Kepala Desa Sekedau Kecamatan 
Semitau Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Kenepai Komplek 
Kecamatan Semitau dan Desa Sekedau Kecamatan Semitau 
dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 
140/47/DS-SKD/2016; dan 
c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Sekedau Kecamatan 
Semitau dan Kepala Desa Sentabai Kecamatan Silat Hilir Nomor 
2 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penentuan dan 
Penetapan Batas Wilayah Desa Sekedau Kecamatan Semitau dan 
Desa Sentabai Kecamatan Silat Hilir dengan Berita Acara 
Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/102/ DS-
SKD/2016. 
(2) Batas Wilayah Desa Sekedau Kecamatan Semitau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: 
a. batas utara Desa Kenepai Komplek Kecamatan Semitau; 
b. batas barat Kabupaten Sintang; 
c. batas timur Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau; dan 
d. batas selatan Desa Sentabai Kecamatan Silat Hilir. 
Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sekedau Kecamatan 
Semitau yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak 
adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat. Pasal 4