Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 80?
Dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , BAB VI - PELAKSANAAN APBD, Pasal 80 mengatur sebagai berikut:

Pcnycsu:li:" :in APGD clcng:1n ,ncr1<0.111b::in0:-in ci:-in/ :11:111 rf'rnl.1:ih:111 kf',1ci:1:i"n . dih:ih.,:~ 
bersamn DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunar:i prnk,racn 
perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi: 
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijc1kan umum APBD; 
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar uni'. 
orgcinisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 
keadaan yang harus menyebabkan saldo anggaran lebih tal1un sebelumnya har~:s 
digun8k3n untuk tahun berjalan; 
ke2idaan darurat; 
kecu2!i dalam keadaan luar biasa. 
Dal2m keadaan darurat , pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia :Jnggarannya , yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APB'.) . 
clan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 
Keadaan darurat sebagaimana dim2ksud pad a ayat (1) l1uruf d sekurang-kurangr'ya 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
bukan merupakan kegiatan normal dari aktiviias pemerintah daerah dan tidak dapa: 
diprediksikan sebelumnya; 
tid2k diharapkan terjadi secara berulang; 
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
rnerniliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalarn rangl~a pemulil1an ya;~g 
disebabkan oleh keadaan darurat.