Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 1? Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TAPIN Nomor 1? Tahun 1945 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PEI,AKSANAAN, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah ada-lah Penyelenggaracrn Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tapin, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tapin.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.
-12-
9.7.
8.
10.
11.
72.
13.
14.
15.
16.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Feraturan
Daerah.
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan
yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasinya
dalam dalam satu periode pelaporan.
Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.
Defrsit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
siLPA adarah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggara.n selama satu periode anggaran.
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
pada tanggal tertentu.
/br
- 13 -
17. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sutnber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
18. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yarag penyelesaiannya mengakibatkan aliran kehrar sumber daya
ekonomi pemerintah.
19. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
20. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi
kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan
dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah
selama periode tertentu.
21. Catatan atas La.poran Keuangan adalah pejelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi
anggaran, neraca dan laporan arus kas.