Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 31 Tahun 2017 tentang PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN, BAB III - KEBIJAKAN DANA JAMPERSAL DAN, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 
yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup 
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka 
mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). 
Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke 
fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan 
dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan 
ataupun masa nifas. 
Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 
mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan 
kebutuhan lapangan. 
Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai 
persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas 
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan 
tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan 
oleh JKN/K1S atau jaminan kesehatan lainnya. 
Peserta hanya berlaku di kelas perawatan/pelayanan kelas 3 
sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
dan tidak diperbolehkan naik kelas. 
Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai 
kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS 
maupun sumber dana lainnya. 
Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai 
kebutuhan yang diatur dalam petunjuk teknis dan alokasi 
dana Jampersal merupakan pagu maksimal. 
Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim 
dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab 
kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh 
Dinas Kesehatan.