Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 21 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PEMBERIAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
 
1.
 
Dae
rah adalah
 
Kabupaten Pandeglang.
 
2.
 
Bupati adalah Bupati Pandeglang.
 
3.
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang
 
selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh 
Pemerintah Kabupaten
 
dan DPRD, dan di
tetapkan 
dengan peraturan daerah.
 
4.
 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah k
epala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah.
 
5.
 
Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada 
Pemerintah Kabupaten
 
yang melaksanakan 
pengelolaan APBD.
 
6.
 
Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 
adalah Dinas Pendidikan 
dan 
Kebudayaan 
Kabup
a
ten Pandeglang.
 
7.
 
Kantor 
Kemen
t
e
rian
 
Agama adalah Kantor 
Kementerian
 
Agama Kabupaten 
Pandeglang.
 
8.
 
Kecamatan adalah 
Kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang.
 
9.
 
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya mem
peroleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan.
 
 
10.
 
Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang selanjutnya disingkat MDTA 
adalah satuan pendidikan keagamaan p
ada jalur luar sekolah yang 
menyelenggarakan pendidikan agama 
I
slam tingkat dasar dengan masa 
belajar 4 (empat) tahun dan pengajarannya secara klasikal dan non Klasikal
 
yang berada di wilayah 
daerah
.
 
11.
 
Forum Kerja Madrasah Diniyah 
Takmiliyah 
yan
g untuk selan
jutnya di
sebut 
FK
D
T
 
adalah 
Forum Kerja T
ingkat Kabupaten 
dan Tingkat Kecamatan
, 
yang 
diangkat 
oleh FKDT Tingkat Provinsi 
dan ditetapkan
 
oleh Kepala Kantor 
Kement
e
rian A
gama Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan 
Perundang
-
undangan
.
 
12.
 
Hibah adalah pemberi
an uang/barang atau jasa dari 
Pemerintah 
Daerah
 
kepada pemerintah atau 
Pemerintah Kabupaten
/Kota
 
lainnya, perusahaan 
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik 
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengi
kat, 
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 
penyelenggaraan urusan 
Pemerintah Kabupaten
.
 
13.
 
Bantuan 
k
epada 
MD
T
A 
adalah 
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah 
daerah
 
melalui hibah berupa uang kepada Kantor Kement
e
rian agama 
Kabupaten P
andeglang untuk pelaksanaa kegiatan belajar dan m
e
ngajar 
MD
T
A 
di 
Wilayah 
daerah
.
 
14.
 
Wajib Be
lajar adalah keharusan bagi setiap warga 
n
egara untuk menempuh 
jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab Pemerintah dan 
Pemerintah 
Daerah
.
 
15.
 
Insentif adalah bentuk p
enghargaan yang diberikan oleh 
Pemerintah 
Kabupaten
 
yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
Daerah
.