Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 13 menetapkan:

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas : 
Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pendataan daerah rawan 
konflik ; 
Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis potensi 
konflik sosial; 
Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis potensi 
konflik pemerintahan ; 
Penyiapan rumusan kebijakan dan pel aksanaan sosial isasi dan pelatihan 
penanganan konflik ; 
Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik sosial; 
Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik 
pemerintahan ; 
Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi rekonsiliasi sosial ; 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BidangPenanganan ; 
Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai standar yang ditetapkan ; 
Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada 
Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan N asional .