Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang , Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
 
1.
 
Daerah
, adalah Kabupaten Probolinggo
.
 
2.
 
Pemerintah Daerah, adalah Pe
merintah Kabupaten Probolinggo
.
 
3.
 
Bupati
, adalah Bupati Probolinggo
.
 
4.
 
Akuntansi, adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian 
laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
 
 
 ~
3
~
 
 
5.
 
Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah 
prinsip
-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyus
un dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah.
 
6.
 
Standar Akuntansi Pemerintahan
 
Berbasis Akrual
 
yang selanjutnya disingkat 
SAP
 
Berbasis Akrual
, adalah
 
SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, 
utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual sert
a mengakui 
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah
.
 
7.
 
Sistim Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD, 
adalah rangkaian sistim
atik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan 
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah.
 
8.
 
Basis Akrual, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi d
an 
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 
9.
 
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan 
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan
-
LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit
-
LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 
yang masing
-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu 
periode.
 
10.
 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya 
disingkat 
LPSAL, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan 
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo 
Anggaran Lebih awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir.
 
11.
 
Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi p
osisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 
12.
 
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 
pelaporan 
yang tercerminkan dalam pendapatan
-
LO, beban dan surplus/defisit 
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan 
dengan periode sebelumnya.
 
13.
 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah 
pada Pemerintah Daer
ah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 
 
 
 
 ~
4
~
 
 
14.
 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 
s
ebagai 
Bendahara Umum Daerah
.
 
15.
 
Entitas Akuntansi, adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
 
16.
 
Entitas Pelaporan, adala
h unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih 
entitas akuntansi y
ang menurut ketentuan peraturan 
perundang
-
undangan 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
 
17.
 
Pendapatan
-
LRA, 
adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Dae
rah yang 
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali 
oleh Pemerintah
 
Daerah
.
 
18.
 
Pendapatan
-
LO, 
adalah hak 
Pemerintah Daerah
 
yang diakui sebagai penambah 
ekuitas dalam
 
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu 
dibayar kembali.
 
19.
 
Belanja, 
adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaranny
a kembali oleh 
Pemerintah
 
Daerah
.
 
20.
 
Beban, 
adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau 
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 
21.
 
Pembiayaan Daerah, 
adalah semua penerima
an yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun
-
tahun anggaran berikutnya.
 
22.
 
Ase
t, 
adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai
 
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya non
 
keuangan yang diperlukan untuk pe
nyediaa
n jasa 
bagi masyarakat umum dan 
sumber
-
sumber daya yang dipelihara karena 
alasan sejarah dan budaya.
 
 
 
 
 
 ~
5
~
 
 
23.
 
Kewajiban, adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
Pemerintah
 
Daerah
.
 
24.
 
Ekuitas, adalah kekayaan bersih Pemerintah 
Daerah 
yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban Pemerintah
 
Daerah
.
 
25.
 
Transfer, adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 
perimbangan 
dan dana bagi hasil.
 
26.
 
Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, adalah pedoman bagi 
Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan 
struktur laporan keuangan secara lengkap.