Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi 
Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
 
 
2 
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3214); 
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4842); 
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93); 
11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 
 
 
 
3 
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 
5679); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang 
Jangka Waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 
22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang 
Penanaman Modal; 
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal; 
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan 
Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007 – 2027; 
 
 
 
4 
 Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
dan 
BUPATI JAYAPURA 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENANAMAN MODA L.