Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Nomor 16 Tahun 2013?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Nomor 16 Tahun 2013 tentang BANGUNAN GEDUNG, Pasal 19 berbunyi:

Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan
(rencana jalan) ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan, fungsi
jalandan peruntukan kavling/ kawasan .
Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar tersebut ayat (1),
apabila tidak di tentukan lain adalah separuh lebar ruang milik jalan
(damija) dihitung dari as jalan .
Untuk lebar jalan yang kurang dari 5 meter, letak garis sempadan
adalah 2,5 meter dihitung dari tepi jalan .
Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian s amping
yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah
minimal 1,5 meter dari batas kavling, atau atas dasar kesepakatan
dengan tetangga yang saling berbatasan kecuali untuk bangunan ruko
dalam kawasan tertentu.
Garis terluar suatu t ritis/oversteck yang menghadap kearah tetangga,
tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan
tetangga .
Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berimpit dengan garis
sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis/ oversteck harus diberi t alang
dan pipa talang h arus disalurkan sampai ke tanah .
Dilarang menempatkan lubang angin/ventilasi/jendela pada dinding
yang berb atasan langsung dengan tetangga .
Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun di bawah permukaan
tanah maksimum berimpit deng an garis sempadan pagar, dan tidak
diperbolehkan melewati batas pekarangan.
Pasal20
Garis sempadan untuk bangunan gedung yang dibangun di tepi sungai,
mengacu kepada ketentuan garis sempadan sungai .
Besarnya garis sempadan sungai sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati.