Apa substansi hukum dari Pasal 25 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor MO Tahun 2004?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor MO Tahun 2004 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI, Pasal 25, adalah:

(1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. 
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan 
dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. pernyataan secara tertutup; atau 
b. pernyataan secara terbuka. 
(4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup y ang hanya 
diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan 
syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang 
bersangkutan. 
(5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh 
Pejabat yang ber wenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui: 
a. Forum pertemuan resmi PNS; 
b. Upacara bendera; 
c. Papan pengumuman. 
(6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang Pejabat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungnnya sekurang -kurangnya pejabat 
struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang 
diperiksa.