Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Nomor tor Tahun 2009?
Menurut ketentuan dalam dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Nomor tor Tahun 2009 tentang retribusi pengujian kendaraan. 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Muna Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Muna Barat. 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan 
Perundang-undangan. 
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang 
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, 
Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, 
Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk 
Usaha Lainnya. 
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pungutan 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang/ pribadi a tau badan. 
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang 
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan 
bagi lalu lintas,yang berada pada permukaan 
tanah.diatas permukaan tanah,dibawah permukaan 
tanah,dan/ atau air.serta diatas permukaan 
air .kecuali jalan kereta api dan jalan kabel. 
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip­ 
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan dijalan 
yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaran 
tidak bermotor. u MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN 
JALAN DAN TROTOAR 
4 11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bennotor 
yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum 
dcngan pungutan bayaran. 
12. Pemilik Kendaraan Bennotor adalah Orang yang 
namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan 
Bennotor. 
13. Pengujian Kendaraan Bennotor adalah serangkaian 
kegiatan menguji don/ atau memeriksa bagian atau 
komponen Kendaraan Bennotor, Kereta Gandengan, 
dan Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan 
terhadap teknis dan laik jalan. 
14. Uji Tipe Kendaraan Bennotor adalah pengujian yang 
dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau 
penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa 
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta 
Tempelan sebelum Kendaraan Bennotor dibuat 
dan/ atau dirakit dan/ atau diimpor secara massal 
scrta Kcndaraan Bcrmotor yang dimodifikasi. 
15. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bennotor 
yang dilakukan secara berkala terhadap setiap 
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta 
Tempelan yang dioperasikan di Jalan. 
16. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 
(dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan 
atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor 
beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah. 
17. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bennotor 
angkutan orang yang memiliki tempat duduk 
maksimal 8 (delapan) orang tennasuk untuk 
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 
kg. 
18. Mobil Bus adalah Kendaraan Bennotor angkutan 
orang yang mcmiliki tcmpat duduk lcbih dari 8 
(delapan) orang, tennasuk untuk pengemudi atau 
yang beratnya lebih dari 3.500 kg. 
19. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang 
dirancang sebagian atau seluruhnya untuk 
mengangkut barang. 
20. Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan 
Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil 
Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada 
landasan berbentuk ruang muatan baik untuk orang 
maupun barang, ' . 
5 21. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut 
barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana 
itu scndiri dan dirancang untuk ditarik olch 
Kendaraan Bennotor. 
22. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut 
barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian 
bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bennotor 
penariknya. 
23. Uji Berkala Keliling adalah pengujian Kendaraan 
Bennotor yang dilakukan di lokasi yang tidak tetap 
dengan menggunakan Kendaraan Bennotor 
pengangkutan peralatan penguji. 
24. Tanda Lulus Uji adalah tanda bukti dalam bentuk 
Buku Uji, Tanda uji dan Tanda Samping, yang 
diberikan oleh Dinas yang melakukan pengujian 
kepada Kendaraan Bennotor yang telah dinyatakan 
lulus dalam pengujian berkala Kendaraan Bermotor. 
25. Buku/Kartu Uji adalah tanda bukti lulus Uji Berkala 
berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi basil 
pengujian setiap Kendaraan Bennotor wajib uji. 
26. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus Uji Berkala 
berbentuk plat yang berisi data kode wilayah 
pengujian, nomor uji Kendaraan Bermotor, dan masa 
berlaku. 
27. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus Uji Berkala 
yang ditempatkan pada samping kanan, kiri badan 
Kendaraan Bennotor dan memuat sebagian data 
Kcndaraan Bcrmotor yang tcrcantum dalam buku uji. 
28. Penguji adalah Pejabat yang melakukan pengesahan 
buku uii dan pemeriksaan teknis serta laik jalan 
kendaraan bennotor sesuai dengan kopotensi yang di 
milikinya. 
29. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang 
selanjudnya disingkat SPORD adalah surat yang 
dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan 
data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar 
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 
menurut peraturan Perundang-undangan retribusi 
daerah. 
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjudnya 
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang 
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 
6 Pasal 2 
Nama obyek dan subyek retribusi adalah Retribusi 
Pcngujian Kcndaraan Bcrmotor yang dipungut scbagai 
Retribusi Pembayaran Atas Pelayanan Pengujian Kendaraan 
Bermotor. BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
Bagian Pertama 
Nama Retribusi u 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang 
selanjudnya disingkat SKRDKB adalah Surat 
Kcputusan yang mcncntukan bcsarnya jumlah 
retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, 
jumlah pembayaran kekurangan retrbusi, 
pembayaran pokok retribusi, besamya sangsi 
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 
Tambahan yang selanjudnya disingkat SKRDKBT 
adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan 
atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjudnya disingkat SKRDLB adalah Surat 
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang . 
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjudnya 
disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan 
tagihan rctribusi dan atau sangsi administrasi bcrupa 
bunga dan atau denda. 
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan 
atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kcpatuhan pcmcnuhan kcwajiban rctribusi dacrah 
berdasarkan peraturan Perundang - undangan 
Retribusi Daerah. 
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah 
adalah serangkayan tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. u 
7 Pasal 6 
(1) Besamya retribusi pengujian kendaraan bermotor 
yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara 
tingkat pengguna jasa kendaraan bermotor dengan 
tarif retribusi. 
(2} Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan 
bermotor adaiah jumlah penggunaan jasa pengujian 
kendaraan bermotor yang dijadikan dasar alokasi 
beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk 
penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA Pasal 5 
Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan 
scbagai Rctribusi jasa umum. BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 
Subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 
orang pribadi a tau badan yang mengunakan/ mcnikmati 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk 
mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, 
kendaraan di air sesuai dengan peraturan perundang - 
undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pasal 3 
Obyek Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan diatas 
air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
diselenggarakan olch pemerintah daerah 
Bagian Ketiga 
Subyek Retribusi Bagian Kedua 
Obyek Retribusi 
8 golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran 
penetapan tarif retribusi, I A\ ~ 1 • 1 • 'f 1 • I,..,\ 1 \"'tJ l"tUHIUS St!rn:tgHtHIHTH:I llHIIHKSUU HYHI . \•°lJ fli:IT"US 
mencenninkan beban yang dipikul oleh pemerintah 
daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. 
(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan 
untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. 
(6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
nAnf:lt '1itPnt11°k'f:ln S,.rAaAm Rf.All h,.1"\fRTlAS; mPn11r11t ··-·•- -- - --- - • -- - -------- - • - -n---- \.._!' Pasal8 
(ij zseeamya retribusi yang terutang di hitung 
berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan 
jasa dengan tarif retribus. 
(2) Tingkat pengunaan jasa sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( 1) adalah jurnlah pengunaan jasa yang di 
jadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikui 
pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang 
hPrc:i:Qnaln 1t:Qn - -- ---o -----· 
(3) Apabila tingkat pengunaan jasa sebagaimana 
dima ksud pada ayat ( 1) sulit diukur maka tingkat 
pengunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus 
yang dibuat oleh pemerintah daerah. BAB VI 
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI biaya operasional pengujian kendaraan serta 
pemeliharaan sarana pengujian, Pasal 7 
( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 
besamya tarif retribusi pengujian kendaraan bennotor 
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemam.puan masyarakat, aspek 
keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. 
I?\ Ri.AV.A QPhAa.AimAnA rHmA°k'Qnn nAlAm AVAt (1 \ mPni:::uH 
,-, - -- .I -- ·- - ·- - 0------------ ----------- ---- ---------- - .I --- ,-, ----- .. ----- BABV 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TAP...IF 
9 Pasal 11 
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat 
pelayanan pengujian kendaraan bennotor diberikan. BAB IX 
WILAYAH PUNGUTAN Pasal 10 
Setiap Orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan jasa 
pelayanan .pen~Jian kendaraan bermotor waJib membayar 
retribusi yang besarnya sebagaimana dimaksud pasal 9. BAB VIII 
KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Nilai 
No Uraian Retnl>usi 
fRnl 
1 Formulir I Permohonan 10.000.- 
2 Buku Uii 25.000.- 
3 Tanda Uji 20.000.- 
4 Penaaantian Buku Uji yang Hilang 50.000.- 
5 Biaya Uji pertama kali : 
Kendaraan bermotor roda 4 (empat) 75.000.- 
Kendaraan bermotor roda 6 (enam) 110.000.- 
Kendaraan bermotor lebih dari enam 150.000.- 
roda 
6 Biaya Pengujian berkala berikut: 
- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) 30.000.- 
- Kendaraan bermotor roda 6 (enam) QQ~QQQ~- 
- Kendaraan bermotor lebih dari 80.000.- 
enam roda 
7 Numpana/ mutasi uii dari daerah lain 50.000.- 
8 Tanda samoina dan nanan tambahan 35.000.- Pasal 9 
( 1) Strutur tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor 
di~olon&k,an berdasarkan jenis kendaraan pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor yang diberikan. 
(2) Besarnya tarif retribusi sebagai mana dimaksud pada 
ditetapkan sebagai berikut: BAB VII 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
10 Pasal 16 
(1) Menetapkan retribusi berdasarkan SPI'RD, dengan 
menerbitkan SKRD atau dokumen Iain yang 
dipersamakan dan SKRDKBT. 
(2) Bentuk dan isi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan oleh bupati. BAB XIII 
PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 15 
(1) Daerah perkewajiban mengadakan pengendalian dan 
pengawasan terhadap setiap pemilik kendaraan 
bermotor. 
(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana 
dlmaksud d&lalu ayat ( 1) dilakuka setiap enam bulan. u BAB XU 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 
(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD. 
(2) SPORD scbagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi 
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda 
tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya; 
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian 
SPORD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan peraturan bupati . 
- - - - u BAB XI 
SURAT PENDAFl'ARAN Pasal 13 
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Pasal 12 
Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor berlaku 
setiap 6 (enam) Bulan . BABX 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 
11 Pasal 19 
( 1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pengujian 
kcndaraan bcrmotor diuta.makan untuk mcndanai 
kegiatan yang berkaitan langsung dengan 
penyelengaraan pelayanan yang bersangkutan. 
(2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retibusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a) Perbaikan Fasilitas sarana dan prasarana 
pelayanan; 
b) Membiayai penyelenggaraan pengujian kendaraan 
bermotor. u BABXVI 
PEMANFAATAN Pasal 18 
( 1) Retribusi terutang pembayarannya dilalrukan secara 
• I I tunai I unas, 
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan selambat lambatnya 7 ( Tujuh ] hari 
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan SKRDKBT. 
(3) Tata cara pcnyctoran, pcngan15sura,."1 dan tcmpat 
pembayaran retibusi diatur dengan peraturan Bupati. BAB XV 
TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17 
( 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipun~t den~an menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud padaayat(2) dapat berupa karcis, kupon 
dan kartu langganan. 
(4) Hasil pcmungutan rctribusi scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disetor ke Kas daerah oleh bendahara 
penerima. BAB XIV 
TATACARAPEMUNGUTAN 
12 Pasal 22 
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD . . . - - . - - 
atau dokumen lain yang dipersangkakan. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (ti~a} bulan scjak SKRD ditcrbitkan,kccual 
wajib Retribusi ditentukan dapat menunjukan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya. BAB XVIII 
KEBERATAN Pasal 20 
(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan 
sanksi adminitrasi dengan bungs. 2 °/0 . ( Dua persen ) 
setiap bulan dari retribusi yang terutang. 
(2) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dengan menggunakan STRD.