Apa substansi hukum dari Pasal 62 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6, khususnya BAB VII - A, Pasal 62, adalah:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 8) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. 
Diundangkan di Situbondo 
pada tanggal 1 7 MAY 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO, 
~ SYAIFULLAH Ditetapkan di Situbondo 
pada tanggal 1 7 MAY 2018 
BUPATI BONDO, 
DADANG WIGIARTO 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 3 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA 
TIMUR NOMOR: 119-4/2018 
... PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUB0ND0 
N0M0R TAHUN 2018 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUB0ND0 N0M0R 6 
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUB0ND0 
I. UMUM 
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara 
nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 
hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap 
penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau 
Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia . 
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat 
diselenggarakan se bagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. 
Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan 
pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta 
perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya 
perlakuan yang diskriminatif. 
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I