Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013.
Redaksi dari NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN, pada BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau. 
3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau. 
5. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kcgiatan untuk memperoleh baran/jasa 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari 
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikann ya seluruh kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa. 
6. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
instansi/institusi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja 
negara dan/ atau anggaran dan pendapatan belanja daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sekadau. 
7. Penggun a barang/jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang dan/atau jasa milik negara/daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sekadau. 
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas 
mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 
2007 tentang Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat 
pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau 
yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. 
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggun akan anggaran 
pendapatan dan belanja negara atau ditetapkan oleh Kepala Daerah 
untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Pejabat yang bertan ggungjawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. 
12. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit 
organisasi pemerin tah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan 
barang/jasa yang bersifat permanen, melekat pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sekadau. 
3J 
' __J 
13. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah 
kelompok kerja yang berjumlah gangsal, beranggotakan paling kurang 3 
(tiga) orang dan dapat bertambah sesuai dengan kompleksitas, yang 
bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan 
barang/jasa dilingkungan Pemerintah Ka bu paten Sekadau. 
14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah Inspektorat Kabupaten Sekadau yang bertugas melakukan 
pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 
15. Penyedia barang/ jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan barang/pekerjaan konstruk si/jasa konsultasi/jasa lainnya. 
16. Barang adalah setiap benda baik berwu jud maupun tidak berwu jud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan , dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai bentuk dan uraian, 
yang meliputi bahan baku , baran g setengah jadi, barang jadi/peralatan, 
yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai 
penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sekadau. 
17. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 
lainnya. 
18. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya oleh pikir (brainware). 
19. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola 
yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa 
konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruk si dan pengadaan barang. 
20. Sertifikat keahlian pengadaan baran g/jasa adalah tanda bukti pengakuan 
dari Pemerintah atas kompetensi dan kemam puan profesi dibidang 
pengadaan barang/jasa. 
21. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP yang 
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak 
dalam proses pengadaan barang/ jasa. 
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oieh pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sekadau dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
23. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan 
barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggun akan teknologi informasi 
dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 
24. Layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE 
adalah unit kerja yang dibentuk untuk penyelenggaraan sistem pelayanan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik. 
25. Sekretaris ULP adalah seorang yang mempunyai tugas membantu Ketua 
dalam melaksanakan kegiatan ULP. 
4