Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 809 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 809 Tahun 2018 tentang PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN TEKNIK PENGATURAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud 
dengan: 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
2. Pemerintah ... 
3 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan 
perangkat daerah sebagai penyelenggara 
Pemerintahan Kota Bandung. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali 
Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
Kota. 
5. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang 
selanjutnya disebut Distaru adalah adalah 
perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok 
dan fungsi di bidang penataan ruang. 
6. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang 
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala 
Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 
7. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang 
selanjutnya disingkat TKPRD atau sebutan lain 
adalah lembaga/tim yang bersifat ad-hoc yang 
dibentuk untuk mendukung pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang di Daerah dan mempunyai fungsi 
membantu pelaksanaan Wali Kota dalam 
koordinasi ruang di Daerah. 
8. Pengalihan Hak Membangun atau Transfer of 
Development Right yang selanjutnya disingkat TDR 
adalah suatu perangkat implementasi yang 
mendorong pengalihan secara sukarela dari 
pembangunan pada suatu tempat/kawasan yang 
ingin dipertahankan/dilindungi, yang disebut 
sebagai sending area (area pengirim), menuju 
tempat/kawasan yang diharapkan untuk 
berkembang, yang disebut sebagai receiving area 
(area penerima). 
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri 
dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang 
mempunyai kewenangan untuk memberikan 
saran dan rekomendasi mengenai suatu perizinan 
kepada Kepala Dinas dan kepada TKPRD atau 
sebutan lain. 
 
10. Tim Verifikasi ... 
4 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 
10. Tim Verifikasi adalah tim di bawah Distaru untuk 
melakukan pengawasan dan pengendalian 
terhadap pelaksanaan penerapan TPZ Pengalihan 
Hak Membangun (TDR). 
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 
yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan 
kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang 
wilayah. 
12. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung yang 
selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dan 
pendetailan RTRW yang bersifat operasional 
sebagai landasan didalam mengeluarkan izin 
pembangunan. 
13. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang 
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang 
dan ketentuan pengendaliannya dan disusun 
untuk setiap blok/zona peruntukan yang 
penetapan zonanya dalam rencana rinci tata 
ruang. 
14. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya 
disingkat KRK adalah keterangan yang memuat 
rencana tata ruang dan bangunan berdasarkan 
gambar lokasi tempat bangunan gedung yang 
akan didirikan. 
15. Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan 
unsur-unsur pembentuk lingkungan secara 
hierarkis dan saling berhubungan satu dengan 
lainnya. 
16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang 
dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan 
ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 
ruang untuk fungsi budidaya. 
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang 
sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksana program beserta 
pembiayaannya. 
18. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas 
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
fungsional serta memiliki ciri tertentu. 
 
 
 
 
19. Kawasan Cagar Budaya ... 
5 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 
19. Kawasan Cagar Budaya adalah ruang kota di 
sekitar atau di sekeliling bangunan cagar budaya 
yang diperlukan untuk pelestarian kawasan 
tertentu dan/atau bangunan tertentu yang 
berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) 
tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting 
bagi sejarah,ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 
20. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan 
buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, 
atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang 
berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) 
tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan 
mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima 
puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai 
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan. 
21. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat 
alokasi dan distribusi luas lantai maksimum 
bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya. 
22. Tata Bangunan adalah produk dari 
penyelenggaraan bangunan gedung beserta 
lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, 
meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan 
citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan 
konfigurasi dari elemen-elemen: blok, 
kavling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian 
dan elevasi lantai bangunan yang dapat 
menciptakan dan mendefinisikan berbagai 
kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap 
keragaman kegiatan yang ada, terutama yang 
berlangsung dalam ruang-ruang publik. 
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya 
disingkat KDB adalah angka presentase 
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 
bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas 
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan 
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 
RTBL. 
 
 
24. Koefisien ... 
6 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya 
disingkat KLB adalah angka persentase 
perbandingan antara luas seluruh lantai 
bangunan gedung dan luas tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 
25. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya 
disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi 
jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, 
dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) 
sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi 
sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas 
minimum dari bidang terluar suatu massa 
bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas 
tepi sungai atau antara massa bangunan yang 
lain atau rencana saluran, jaringan tegangan 
tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line). 
26. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari 
permukaan tanah, dimana bangunan tersebut 
didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan. 
27. Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah 
rancangan pergerakan yang terkait antara jenis- 
jenis hierarki/kelas jalan yang tersebar pada 
kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) 
dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk 
dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar 
kavling. 
28. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau adalah 
komponen rancangan kawasan, yang tidak 
seked ar terbentuk sebagai elemen tambahan 
ataupun elemen sisa setelah proses rancang 
arsitektural diselesaikan, melainkan juga 
diciptakan sebagai bagian integral dari suatu 
lingkungan yang lebih luas. 
29. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya 
disebut IMB adalah izin yang diterbitkan untuk 
kegiatan mendirikan bangunan. 
 
 
Bagian ... 
7 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 
Bagian Kedua 
 
Maksud dan Tujuan