Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Nomor 3 Tahun 2011.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Nomor 3 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang –Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 
 
 3. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka 
Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Peme rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679 ); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2 010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165) ; 
 
 
 
 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomo r 3 
Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada 
Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Barat Tahun 2006 Nomor 2 Seri A); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembiayaan 
Syariah Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Bar at Tahun 2011 Nomor 2 Seri A) ; 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT 
dan 
BUPATI BANGKA BARAT 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 
 
 : 
 
 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TEN TANG 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 
BARAT PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH 
BANGKA BELITUNG. 
 
 
Pasal I 
 Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten 
Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan 
Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank 
Pembiayaan Syariah Bangka Belitung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 2 Seri A) , 
diubah sebagai berikut: