Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 36 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 36 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan ;
1.Daerah adalah Kabupaten Langkat .
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten .
3.Bupati adalah Bupati Langkat .
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat .
5.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat .
6.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Langkat .
7.Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Keija Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Langkat .
8.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Langkat .
9.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah
lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dart wewenangnya bersifat
independen danbebas dari pengaruh kekuasaan manapun .
10.Penyelenggara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif ,
legislatif ,atau yudikatif ,dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku .
11.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut
dengan LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya
tentang uraian danrincian informasi mengenai harta kekayaan ,data pribadi ,
termasuk penghasilan pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara .
12.Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan
instansi /lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan
mengumumkan harta kekayaan .
13.Tim Penggelola LHKPN adalah timyang membantu kelancaran pelaksanaan
penyelenggara LHKPN .t