Apa substansi hukum dari Pasal 24 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Materi muatan Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan, khususnya BAB VI - DEWAN PENGAWAS, Pasal 24, adalah:

(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, 
profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh 
Bupati; 
(2) Batas usia Dewan Pengawas pada saat pengangkatan paling tinggi 
64 (enam puluh empat) tahun. 
(3) Untuk dapat diangkat sebaga.i Dewan Pengawas, harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum; 
b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 
dan 
c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan 
Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sarnpai derajat (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
huruf a, b dan ayat (2) huruf a .b, c diberhentikan dengan 
hormat. 
(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 
huruf d dan e diberhentikan tidak dengan hormat. 
(3) Direksi yang berasal dari pegawai PDAM apabila telah berakhir 
masa jabatanya atau diberhentikan dengan hormat oleh Bupati, 
maka yang bersangkutan tetap sebagai pegawai PDAM. 
(4) Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM pada saat pensiun masih 
menjabat Direksi, tetap melanjutkan sebagai Direksi sampai 
dengan berakhimya masa jabatan. Pasal 23 Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan hasil 
pemeriksaan Dewan Pengawas, mengeluarkan Keputusan Bupati 
tentang pemberhentian sebagai Direktur. Pasal 22 (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan e Dewan 
Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang 
bersangkutan. 
(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Direksi sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) terbukti, Dewan Pengawas segera 
melaporkan kepada Bupati. Pasal 21 e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan 
terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM; 
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta 
maupun tidak dim.in ta guna perbaikan dan pengembangan PDAM; 
c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam hal 
pengangkatan dan pemberhentian Direksi; 
d. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap 
program kerja dan rencana perubahan status kekayaan PDAM 
yang diajukan oleh Direksi; 
e. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap 
rencana pinjarnan dan ikatan hukum dengan pihak lain; 
f. memeriksa, menerima atau menolak laporan tahunan PDAM yang 
dibuat oleh Direksi; dan 
g. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business 
plan/ corporate plan) dan Rencana bisnis Anggaran Tahunan PDAM 
yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan 
pengesahan. Pasal 27 Paragraf2 
Tugas dan Wewenang ( 1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 ( tiga ) tahun 
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan. 
(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi 
dan kemarnpuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan 
air minum kepada masyarakat. Pasal 26 (1) Jumlah anggote. Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah 
pelanggan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang untuk 
jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) dan 
paling banyak 5 (lima) orang untuk jurnlah pelanggan diatas 
30.000 (tiga puluh ribu). 
(2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1} berdasarkan asas efisiensi pengawasan 
dan efektivitas pengambilan keputusan. 
(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang 
sekretaris merangkap anggota dengan keputusan Bupati. Pasal 25 ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping terrnasuk 
menantu dan ipar. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan Dewan 
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
( 1) AnggotaDewan Pengawas berhenti karena : 
a. masa jabatannya berakhir; dan 
b. meninggal dunia. Pasal 30 Paragraf 4 
Pemberhentian ( 1) Dewan Pengawas karena tugasnya menerima : 
a. uang jasa; 
b.jasa produksi; dan 
c. jasa pengabdian. 
(2) Vang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 
kepada Dewan Pengawas secara proporsional, yakni sebagai 
berikut: 
a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang 
jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari 
penghasilan direktur; 
b. Sekretaris merangkap anggota menerima uang jasa paling 
banyak 40 %1 (empat puluh persen] dari penghasilan Direktur; 
c. Anggota menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh 
lima persen) dari penghasilan Direktur. 
(3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diberikan kepada Dewan Pengawas secara proporsional dengan 
berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila PDAM 
telah memperoleh keuntungan dan ctitetapkan oleh Bupati dengan 
memperhatikan kemampuan PDAM. 
(41 Jasa Pengabdian diberikan kepada Dewan Pengawas pada saat 
masa jabatannya berakhir. 
(5) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum 
masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian 
dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) 
tahun. 
(6) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas 
dibagi masajabatan dikalikan dengan uang jasa bulan terakhir. Paraqraf 3 
Penghasilan dan Jasa Pengabdian