Apa norma yang terkandung dalam Pasal 155 Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999?
Substansi Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, khususnya , Pasal 155, memuat:

Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, peninjauan terhadap Tarif Retribusi ditetapkan
dengan peraturan Kepala Daerah;
bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2}ll tentang
Retribusi Terminal dipandang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor L74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OO0 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OA3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38l;2.
4.
8.5. Undang-Undang Nomor 22 Tahwn 2OO9 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pai'ak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50a9);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5%a\
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang PemerintaLtan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Ol2 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor l2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2}ll
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Buru Tahun 2oll Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2015
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten
Buru Tahun 2015 Nomor O3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG
RETRIBUSI TERMINALPERUBAHAN TARIF9.
10.
Menetapkan
Ketentuan Pasal B Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2oll
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Burr. Tahun 20ll
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 14); diubah
sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :