Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 43 Tahun 1945 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 43 Tahun 1945 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah DaerahKabupaten Tanggamus.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5’ Keqa Peran§kat Daerah yang selanjutnya disebutSKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6.
7.
8.
dibutuhkan oleh
9.pelayanan yang
yang dibutuhkanPelayanan jasa publik adalahmenghasilkan berbagai bentuk jasaoleh masyarakat.
1LPublik yang selanjutnya disebutpenyelenggara adalah setiap institusi penyelenggarakOrp°rasi’ lemba*a -dependententuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatanpelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuksemata-mata untuk kegiatan pelayanan publikaibentUk
yang disebut
orang yang
ataUtodakan
13.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negaramaupun penduduk sebagai orang persirSkelompok atau badan hukum yang berkedudukan’ sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.a
14.Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur vanapèZa^anpedoman Penyelenggara JseS? vd
Tpen'iaian kualitas pelayanansebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepadaX^uTah t'*”berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, danterukur.Teknis Dinas yang selanjutnya disingkatUPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DinasDaerah Kabupaten Tanggamus.
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaiankegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagimasyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayananadmimstratif yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan publik.
10.Pelayanan administratif adalah,L, , pelayanan yang
1bentuk dokumen resmi yangdibutuhkan oleh masyarakat, baik berupa perizinanmapun non penzinan.Publik adalah pelayanan yang menghasilkanberbagai bentuk/jenis barang yangmasyarakat.
15.Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaiankegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaaninformasi serta mekanisme penyampaian informasi dariPenyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalambentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile,bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikansecara manual atau elektronik.
16.Sistem pelayanan terpadu adalah sistem penyelenggaraanpelayanan administratif berupa perizinan dan/atau nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahappermohonan sampai dengan tahap penyelesaian produkpelayanan dilaksanakan melalui suatu proses pelayananyang terintegrasi dalam satu tempat.
17.Maklumat Pelayanan Publik adalah pemyataan tertulisyang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yangterdapat dalam standar pelayanan.
18.Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasanmasyarakat sebagai penerima layanan yang disediakanoleh Penyelenggara pelayanan publik berdasarkanstandar pelayanan yang telah ditetapkan.
19.Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalahperwujudan kewajiban Penyelenggara pelayanan publikuntuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakatmengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,melalui mekanisme pertanggungjawaban secara periodik.
20.Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerimapelayanan yang berisi informasi tentang ketidak-sesuaianantara pelayanan yang diterima dengan standarpelayanan yang telah ditentukan.
21.Pengadu adalah masyarakat yang melakukan pengaduanatas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikanoleh Penyelenggara danPelaksana.
22.Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbuldalam bidang pelayanan publik antara penerima layanandengan Penyelenggara pelayanan publik akibat ketidak-sesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standarpelayanan publik yang telah ditetapkan.
23.Misi Daerah adalah kebijakan untuk mengatasipermasalahan tertentu, kegiatan tertentu atau mencapaitujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan danmanfaat orang banyak.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.
BABU
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN