Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangk at
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Pringsewu .
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pringsewu.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatidan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah .
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Pringsewu.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer ah
Kabupaten Pringsewu .
9.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu .
10.Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten
Pringsewu .
11.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pringsewu .
12.Peraturan Bersama Kepala Daer ah yang selanjutnya
disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan
oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
13.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati
Pringsewu .
14.Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Keputusan
Bupati.
15.Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya
disingkat Raperda adalah Raperda yang berasal dari
DPRD atau Pemerintah Daerah.
16.Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya
disingkat Raperbup adalah Raperbup Bupati
Pringsewu .
17.Bagian Bina dan Fasilitasi Produ k Hukum adalah
Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Pringsewu .
18.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses
pembuatan peraturan perundang -undangan daerah
yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan,
perumusan, pembahasan , pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut
Propemperda adalah instrumen perencanaan program
pembentukan perda yang disusun secara terencana,
terpadu, dan sistematis.
21.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau
pengkajian h ukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam Reperda sebagai
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum
masyarakat.
22.Pengundangan adalah pen empatan Produk Hukum
Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
dan PB KDH dalam Lembaran Daerah, Tambahan
Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
23.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah
sesuai aslinya.
24.Konsultasi adalah tindakan secara langsun g ataupun
tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/atau kepada
Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan atas
rancangan produk hukum daerah.
25.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa
pemberian pedoman dan petunju k teknis, arahan,
bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama
serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi serta Menteri
Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada Bupati
terhadap materi muatan rancangan produ k hukum
daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna
menghindari dilakukannya pembatalan.
26.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap
rancangan perda yang diatur sesuai Undang -Undang
di bidang pemerintahan daerah dan peraturan
perundang -undanga n lainnya untuk mengetahui
bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau
peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi.
27.Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg
adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan
dan tertib administrasi untuk mengetah ui jumlah
rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah
sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
28.Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang
dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis,
fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang -undangan.