Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN WALI  KOTA BALIKPAPAN Nomor 3 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN WALI  KOTA BALIKPAPAN Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN , PEMBAYARAN , PENYETORAN , khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan U ndang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) ; 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 
 4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
- 2 - 
 
 
 
 
 
 sebagaiman a telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 t ahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua A tas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 10 , Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Balikpapan Nomo r 5 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 5 , Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 38 ); 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN P EMUNGUTAN , PEMBAYARAN , 
PENYETORAN , TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA .