Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN Nomor 10 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang , pada BAB II - KODEFIKASI, Pasal 2 menjelaskan:

(1)
 
Kode
fikasi 
pada BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 
26
 
berfungsi 
sebagai panduan bagi 
PD
 
dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, 
pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada necara saldo dan 
penyajian pada laporan keuangan
.
 
(2)
 
Kodefikasi 
A
kun Aset
 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 
tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan
 
bagian tidak terpisahkan 
dengan peraturan ini
.
 
(3)
 
Kodefikasi 
Akun Kewajiban
 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 
tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan
 
b
agian tidak terpisahkan 
dengan peraturan ini.
 
(4)
 
Kodefikasi 
Akun Ekuitas
 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 
tercantum dalam Lampiran III 
yang merupakan
 
bagian tidak terpisahkan 
dengan peraturan ini.
 
(5)
 
Kodefikasi 
Akun Pendapatan
-
LRA
 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 17 tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan
 
bagian tidak 
terpisahkan dengan peraturan ini
.
 
(6)
 
Kodefikasi 
Akun Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 
sebagaimana
 
tercantum dalam Lampiran V 
yang merupakan
 
bagian tidak 
terpis
ahkan dengan peraturan ini.
 
 
 
 
 
 ~
6
~
 
 
(7)
 
Kodefikasi 
Akun Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 
sebagaimana
 
tercantum dalam Lampiran VI 
yang merupakan
 
bagian tidak 
terpisahkan dengan peraturan ini.
 
(8)
 
Kodefikasi 
Akun Pembiayaan Daerah sebagaimana dim
aksud dalam Pasal 1 
angka 21 
sebagaimana
 
tercantum dalam Lampiran VII 
yang merupakan
 
bagian 
tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
 
(9)
 
Kodefikasi 
Akun Pendapatan
-
LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 18 
sebagaimana
 
tercantum dalam Lampiran VII
I 
yang merupakan
 
bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
 
(10)
 
Kodefikasi 
Akun Beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 
sebagaimana
 
tercantum dalam Lampiran 
IX
 
yang merupakan
 
bagian tidak 
terpisahkan dengan peraturan ini.