Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN Nomor 6 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN Nomor 6 Tahun 2017 tentang , ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati
 
ini yang dimaksud dengan
:
 
1.
 
Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
 
2.
 
Pemerintah Daerah adalah 
Bupati
 
sebaga
i unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 
3.
 
Bupati adalah Bupati Pandeglang. 
 
4.
 
Pemerintah
an
 
Desa
 
adalah
 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempa
t da
la
m
 
sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia
.
 
5.
 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nam
a lain 
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 
6.
 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut den
gan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau h
ak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
 
7.
 
Tanah milik desa adalah kekayaan asli milik desa yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan lainnya yang sah.
 
8.
 
Anggaran Pendapatan dan B
elanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 
9.
 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 
10.
 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan B
elanja Daerah 
K
abupaten dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerin
tahan, pelaksanaan 
pembangunan,
 
pembinaan
 
kemasyarakatan,
 
dan pemberdayaan 
masyarakat
.
 
11.
 
Badan Usaha Milik Desa
 
yang selanjutnya disingkat BUM
Desa adalah 
badan usaha yang seluruh at
au sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya 
untuk sebesar
-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa
.
 
12.
 
Rekening Kas Umum N
egara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank 
sentral
 
13.
 
Reke
ning Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
B
upati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 
14.
 
Rekening Kas Desa y
ang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada 
bank yang ditetapkan.
 
15.
 
Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerin
tah 
kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir 
tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada 
desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran 
dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan a
nggaran APBDesa. 
 
16.
 
Pembangunan
 
Desa
 
adalah
 
upa
y
a
 
peningkatan kualitas
 
hidup
 
dan
 
kehidupan
 
untuk
 
sebesa
r
-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
.
 
17.
 
Pemberdayaan
 
Masyarakat
 
Desa
 
adalah
 
upaya mengembangkan
 
kemandiria
n
 
dan
 
ke
s
ejahteraan masyarakat dengan meningkat
kan 
pe
n
getahuan, sikap, keterampilan,
 
perilaku,
 
kemampuan,
 
kesadaran,
 
serta memanfaatkan sumber
 
daya
 
melalu
i
 
penetapan kebijakan, program,
 
kegiatan, dan pe
n
dampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
pr
i
oritas ke
b
utuhan masyarakat Desa.
 
18.
 
Prioritas
 
Pengg
unaan
 
Dana
 
Desa
 
adalah pilihan
 
kegiatan yang
 
didahulukan 
 
dan
 
diutamakan
 
dari
 
pada
 
pilihan kegiatan lainnya untuk 
dibiayai dengan Dana
 
Desa.
 
19.
 
Pelaporan
 
penetapan prioritas penggunaan Dana
 
D
esa merupakan proses
 
penyampaian data da
n
/atau
 
i
nfo
r
masi mengenai
 
pe
rkembanga
n
, 
kemajuan setiap
 
t
a
hapan dari
 
mekani
s
m
e penetapan prior
i
tas penggunaan 
Dana Desa
.