Apa norma yang terkandung dalam Pasal 19 Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964?
Substansi Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, khususnya BAB Ill - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 19, memuat:

-8- 
J Pasaf22 
(1) Bida~g Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdln alas : 
a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya· 
b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasy~rakatan dan Ekonomi. 
<2> :~t :ii:: ::~i::~~ad::5ebut diatas, dipimpin. oleh seorang Kepala 
Bfdang Ketahanan Seni Buda~a~ dan beKrtanggun91awab kepada Kepala 
' ' gama, emasyarakatan dan Ekonomi. 
(1) Sub Bidang Ketahan . Pasal 23 
penyiapan b h an Sen, dan Budaya me . 
peJaksanakan a ~n biderumusan kebljakan ':~~:a, tugas. metakukan 
pe/aksanaan, fasilitasi ang ketahanan sen; d pembmaan dan 
f::t:::e~~=~;:;}:~a:s~::~:te;:oorcJ;~:sia~ui::ta~t~ti 
kemasyarakatan. u aya, Pembauran dan ngsa dan POlitik di bid a 
, Penanganan masalah a?g . sos,a/ kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi; 
e. pengoordinaslan fasilitasl dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan 
seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, 
organisasi kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan 
ekonomi; 
f. pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan bimbingan, 
supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, 
pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan seni, budaya, agama, 
kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, 
rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi; 
g. penyiapkan bahan pengawasan bidang ketahanan seni dan budaya, 
agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi 
kemasyarakatan, rekomendasi penelitian dan ekonomi; 
h. pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi di bidang kebijakan teknis dan 
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal 
dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga 
usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; 
i. pengoordinasikan dan fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi, 
perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di 
bidang kebijakan teknis dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan 
perdagangan, lnvestasl, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, 
kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan 
ketahanan ormas perekonomian; 
j. pemberian surat keterangan terdaftar (SKT) bagi organisasi 
kemasyarakatan, LSM yang sudah lengkap persyaratannya; 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya; -9- 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
Bidang Polltik mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kegiatan bidang politik berdasarkan Peraturan 
Perundangan-Undangan; 
b. pengoordinasian, fasilitasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan 
teknls di bidang slstem implementasi, kelembangaan, pemerintahan, 
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik fasilitasi pemilu, 
pUpres dan pilkada di daerah dan desk pemilu; 
c. pelaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan 
pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, 
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi} di bidang sistem dan 
implementasi, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai 
politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada di daerah; 
d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah bidang 
Kesbangpol di · bidang slstem dan implementasi politik, kelembagaan 
politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan 
politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada 
di daerah; 
e. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di 
bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, 
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu 
legislatif, pilpres dan pilkada Kabupaten dan kabupaten/kota; 
f. pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan proses dan tahapan pilkada 
Kabupaten dan kabupaten/kota; 
g. penyusunan program dan fasilitasi peningkatan hubungan dengan partai 
politik, KPU, legislatif dalam rangka perkembangan sistem politik; 
h. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan parpol; 
i. pelaksanaan fasflitasi, mediasi dan komunikasi hubungan partai politik; Bag/an Keenam 
Bidang Politik 
Pasal24 
(1) Bidang Politik mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Kesatuan 
Bangsa dan Politik baik kelembagaan, perluasan usaha dan penyediaan 
hasil kajlan; 
(2) Bldang Politik dipimpln oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 
Pasal25 (2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan 
dan pelaksanaan di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan 
ekonomi, mellputi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan 
pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan 
Bangsa dan Politik di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan 
ekonoml. -10- 
(1) Bidang Politlk terdiri atas: 
a. Sub Bldang lmplementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan; 
b. Sub Bldang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu. 
(2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh seorang kepala 
Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bldang Politlk. -