Apa norma yang terkandung dalam Pasal 24 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 41 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 41 Tahun 2017 tentang PRESERVASI INFRASTRUKTUR JALAN, khususnya BAB XII - PERAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN JALAN, Pasal 24, memuat:

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan. 
Peran masyarakat dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan peran serta orang atau instansi 
sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. 
Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 
penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang 
atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh Penyelenggara Jalan atas 
biaya dari orang atau instansi yang bersangkutan. 
Penyediaan biaya Pemeliharaan Jalan oleh orang atau instansi diatur 
dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan prinsip: 
a. efisiensi; 
b. efektivitas; 
c. sinergi; 
- 15 -
d. saling menguntungkan; 
e. kesepakatan bersama; 
f. itikad baik; 
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan negara kesatuan 
republik Indonesia; 
h. persamaan kedudukan; 
i. transparansi; 
j. keadilan; dan 
k. kepastian hukum. 
(5) Pemeliharaan Jalan dalam bentuk pelaksanaan konstruksi yang 
dilakukan oleh orang atau instansi harus mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(6) Hasil kerja sama berupa pembiayaan, pelaksanaan konstruksi 
pemeliharaan jalan maupun kombinasinya yang berupa barang, harus 
dicatat sebagai aset pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai status 
jalannya.