Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL Nomor 12 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL Nomor 12 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang -undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. 
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, B adan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembag a dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 
3. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
4. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 
rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 
kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
5. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang d isediakan oleh 
restoran. 
4 
 6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 
kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 
7. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan 
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
10. Reklame ad alah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan 
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 
dideng ar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. 
11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengam bilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 
di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
13. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan 
batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang -undangan 
di bidang min eral dan batubara. 
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor. 
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 
bersifat sementara. 
16. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 
air tanah. 
17. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 
bawah per mukaan tanah. 
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
 
 
5 
 
19. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia , yaitu 
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia escul anta, dan 
collocalia linchi . 
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
pajak. 
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpaj akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan daerah. 
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, 
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak 
sama dengan tahun kalender. 
24. Pajak yang te rutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan 
daerah. 
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pen ghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan keten tuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah. 
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
 
6 
 
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
suat ketetapan pajak yang menentukan besarnya ju mlah pokok pajak 
yang terutang. 
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Ba yar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan . 
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 
32. Surat Ketetapan Pajak Da erah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/at au kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -
undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Kete tapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. 
 
 
 
7 
 35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan Wa jib Pajak. 
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya 
Penagihan Pajak. 
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun l aporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
untuk periode Tahun Pajak tersebut. 
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suat u standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan daerah. 
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya. 
41. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
42. Pemerintahan Daerah adalah penyele nggaraan urus an pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Raky at Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pemb antuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebaga imana dimaksud dalam Undan g-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
43. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otono m. 
8 
 44. Bupati adalah Bupati Bantul. 
45. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudu kan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daera h. 
46. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. 
47. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 
unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
48. Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah yang selanjutnya di singkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan Pe raturan Daerah. 
50. Perangkat Daerah adalah unsur pe mbantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan 
Kecamatan. 
51. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan 
Daerah sesuai dengan pe raturan perundang -undangan. 
2. Ketentuan huruf g ayat ( 2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: