Apa substansi hukum dari Pasal 45 PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, khususnya BAB IV - INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN, Pasal 45, adalah:

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Majelis 
menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk 
menerbitkan SKP2K; 
(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat materi: 
a. pertimbangan Majelis; 
b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
c. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar; 
d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang 
Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah; 
f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara/Daerah; 
dan 
g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah 
kepada instansi yang menangani pengurusan piutang 
negara/ daerah dalam hal Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
tidak membayar Kerugian Negara/Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam huruf f; 
(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan 
putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
dan ayat (4) huruf a dan huruf c . 
. (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; dan 
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/Ahli Waris. 
(5) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K. 
(6) SKP2K mempunyai hak mendahulu terhadap tagihan piutang 
kreditur lainnya.