Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

( 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 
Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas untuk 
melaksanakan administrasi kependudukan dengan 
kewajiban meliputi: 
a. melaksanakan pendaftaran peristiwa 
kependudukan dan mencatat peristiwa penting; 
b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional 
kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting; 
c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan 
dokumen kependudukan; 
d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil; 
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas 
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan 
f. melakukan verifikasi dan validasi data serta 
informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam 
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil. 
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk 
bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat 
kecamatan, dilakukan oleh pegawai pencatat pada 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. 
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa 
penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui 
sebagai agama menurut peraturan perundang­
undangan atau bagi penghayat kepercayaan 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. 
(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
mempunyai kewajiban melakukan perlindungan data 
pribadi penduduk meliputi: 
a. keterangan ten tang cacat fisik dan/ atau mental; 
b. sidik jari; 
c. iris mata; 
d. tanda tangan;dan 
e. elemen data lainnya yang merupakan aib 
seseorang. 
10 
4. ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi 
sebagai berikut: