Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA Nomor 2 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA Nomor 2 Tahun 2018 tentang DESA WISATA, BAB IV - PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA, Pasal 11 berbunyi:

(1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan usulan 
kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah 
Desa/lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah 
Daerah. 
(2) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memuat data Profil dan Potensi 
Wisata dan Budaya yang ada. 
(3) Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan 
: 
a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat 
pengetahuan rencana dan pembangunan Desa 
Wisata; 
b. inventarisasi dan penggalian Daya Tarik Wisata yang 
harus dipertahankan; 
c. manajemen pemasaran pariwisata; dan 
d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata. 
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
meliputi pertimbangan : 
a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di 
Desa; 
b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah 
jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan 
luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya 
dukung kepariwisataan pada suatu Desa; 
c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang 
merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah 
Desa; 
d. ketersediaan . . . 
8 
 
d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan 
pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, 
drainase, telepon dan sebagainya; dan 
e. rencana pembangunan Daerah. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian 
dan penetapan desa wisata diatur dengan Peraturan 
Bupati;