Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 Pasal 124?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, Pasal 124 mengatur sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dianulir dan 
dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga 
ketentuan Tarif Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Retribusi Jasa Umum, perlu untuk disempurnakan; 
d.bahwa... ~ 
Paraf Koordinasi 
Mengingat -2-
d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang 
luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 
daerah, perlu dukungan pembiayaan dari pendapatan asli 
daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi 
Jasa Umum; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 
Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 2730); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang 
Republik 
Lembaran 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4431); 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232); 
9.Undang-Undang ... 
Paraf Koordinasi 
SU Katlin PM, PTSP & Naker 
-3-
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4953); 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); 
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5607); 
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5612); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
19.Peraturan ... 
Paraf Koordinasi 
Katlin PM, PTSP & Naker Kabag Hukum 
-4-
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 201 0 ten tang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
24. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 138 / MENKES/PB/2009 dan Nomor 12 
Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan 
bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di 
Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit 
Daerah; 
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 
666 / MENKES / SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap 
Pelayanan Medik Dasar; 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 
N omor 4 Seri A); 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 
N omor 2 Seri E); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) 
sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 
Nomor 1 Seri C); 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 
Dengan ... 
Paraf Koordinasi 
Kadin PM, PTSP & Naker Kabag Hukum 
-5-
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
dan 
BUPATI BONDOWOSO 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 16 
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa 
Urn um (Lembaran Daerah Ka bu paten Bondowoso Tahun 2010 
Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 
N omor 1 Seri C); dan 
b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 
Nomor 1 Seri C); 
diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 11, angka 15, angka 16, 
angka 20, angka 25, angka 26, angka 62 sampai dengan 
angka 66, angka 68, dan angka 69 Pasal 1 dihapus, dan 
angka 12, angka 1 7, angka 18, angka 1 9, angka 71, angka 
74, dan angka 139 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: