Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah Nomor 27 Tahun 2011?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah Nomor 27 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang -undangan. 
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Probolinggo. 
6. Kepala Badan adalah Kepala BPPKAD Kota Probolinggo. 
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada BPPKAD Kota 
Probolinggo. 
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar -besarnya 
kemakmuran rakyat. 
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang priba di atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 
10. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuas ai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang diguna kan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai 
hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan 
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak 
atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan 
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata -rata 
yang diperoleh dari transaksi jua l beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana 
tidak terdapat transaksi j ual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga 
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan 
objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan perpajaka n daerah. 
5 
 15. Pemeliharaan basis data adalah pelaksanaan pemeliharan basis data yang telah 
terbentuk karena adanya perubahan data objek dan subjek pajak. Dalam 
pelaksanaan pemeliharaan basis data yang menyangkut perub ahan data seperti 
pendaftaran objek pajak b aru, pemecahan atau penggabungan, tidak 
dibenarkan dilakukan perubahan data numeris sebelum dilakukan perubahan 
data grafisnya. 
16. Penilaian Massal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis 
untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saa t tertentu secara 
bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal 
disebut Computer Assi sted Valuation (CAV) . 
17. Penilaian Individu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap objek 
pajak dengan cara memperhitungkan karakteristik dar i setiap objek pajak. 
18. Computer Assi sted Valuation yang selanjutnya disebut CAV adalah proses 
penilaian dengan bantuan computer dengan kriteria yang sudah ditentukan. 
19. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis 
yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi 
Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/kepemilikan objek pajak dalam 
satu wilayah administrasi kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok. 
20. Nilai Indikasi Rata -rata yang selanjutnya d isingkat NIR adalah nilai yang dapat 
mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah. 
21. Penyusutan adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebabkan oleh 
keusangan/penurunan kondisi fisik bangunan.