Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN Nomor 6 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN Nomor 6 Tahun 1945 tentang PELAYANAN KESEHATAN, BAB III - PELAKSANAAN PROGRAM, Pasal 4 menetapkan:

.
 
(3) Kegiatan verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada 
dilakukan dengan 
melihat data base kepesertaan JKN dan data lainnya yang ada di 
Puskesmas
.
 
(4
) 
Dalam proses rujukan seb
a
gaimana 
dimaksud pada 
aya
t (
1
) 
ha
rus dilampiri 
dengan
 
surat rujukan 
dari Puskesmas 
dan dilaksanakan sesuai 
peraturan 
perundang
-
undangan yang berlaku
.
 
(5)
 
Untuk pasien yang bersifat Gawat Darurat dapat langsung datang ke Instalasi 
Gawat Darurat (IGD) 
RSUD
 
dan 
dikecualikan dari pers
yaratan sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (
1
)
 
(6) 
Dalam hal diperlukan pelayanan
 
sub spesialistik
 
pasien dirujuk
 
dari RSUD ke 
Rumah Sakit Rujukan
 
yang lebih tinggi 
dan dilaksanakan se
car
a terstruktur 
serta
 
berjenjang
.
 
(7) 
Dalam proses rujukan seb
a
gaimana 
dima
ksud pada 
ayat (
1
)
 
dan ayat (4)
 
harus 
dilampiri dengan 
surat rujukan 
dari RSUD 
dan dilaksanakan sesuai 
peraturan 
perundang
-
undangan yang berlaku
.
 
(8)
 
Pelayanan r
ujukan s
ebagaimana dimaksud pada ayat (
1
) 
dan ayat (
4
) 
dilaksana
kan atas dasar indikasi medis (
bukan atas permintaan sendiri/APS), 
ketidaktersediaan 
sarana prasara
n
a kesehatan
 
d
an tenaga ahli
.
 
12
 
 
(9) 
Surat rujukan 
sebagaimana 
dimaksud pada 
dan 
ayat 
(
7
) 
harus memuat 
data secara lengkap yang terdiri dari identitas pasien, nama 
RUSD
 
dan poli yang
 
dituju, diagnose, tanggal rujukan dan tanda tangan dokter yang merawat 
disertai stempel 
Puskesmas
/
RSUD
 
yang merujuk
.
 
(10)
Pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin peserta JKN 
Penerima Bantuan 
Iuran
 
dilaksanakan secara berjenjang sesuai peraturan 
perundang
-
undangan 
yang berlaku
.
 
(11)
Pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin bukan peserta JKN 
Penerima 
Bantuan Iuran
 
serta
 
pasien lainnya
 
dilaksanakan 
ke Rumah Sakit Rujukan 
yang 
lebih tinggi dari RSUD yang 
bekerjasama dengan Pemerintah 
Daerah
 
(12)
Besaran bantuan 
pembiayaan 
pelayanan pasien selama dirawat di Rumah Sakit 
rujukan yang lebih tinggi dari RSUD sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (11
) 
disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.