Menurut PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, menyatakan:

Kepala OPD dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan kebutuh an. 
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluar an Pembantu 
hanya melaksanakan penatausahaan uang pada DPA Kuasa Pengguna 
Anggaran yang menjadi unit kerjanya; 
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan 
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau 
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta 
membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau 
lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi; 
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
wajib menyelenggarakan pembukuan yang tertib dan teratur atas uang 
yang menjadi wewenangnya dengan berpedoman kepada Standar 
Akuntasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan ; 
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluar an Pembantu 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
yang menjadi wewenangnya, kepada Bendahara Penerima an dan / atau 
Bendahara Pengeluaran OPD paling lambat tanggal 5 setiap bulannya; 
Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dari Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara 
Pengeluaran; 
Bagian Kelima 
Penatausahaan Pengelua raan OPD