Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 50 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 50 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 6, memuat:

(1) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang pendapatan yang berkaitan 
dengan pendataan, pen daftaran/penetapan, penelitian dan pengembangan 
serta legalisasi surat -surat berharga, pajak dan retribusi daerah, dana 
perimbangan/bagi hasil/dana transfer, dan penerimaan lainnya serta 
menangani keberatan pajak daerah . 
 
 
7 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaim ana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Pengelolaan Pendapatan mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, pembinaan dan 
pengembangan pendapatan daerah ; 
b. Pelaksanaan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan 
pemasu kan pendapatan ke kas daerah secara maksimal, baik terhadap 
sumber pendapatan daerah yang ada maupun dengan penggalian 
sumber -sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan 
yang be rlaku ; 
c. Pelaksanaan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak, 
retribusi dan pemungutan – pemungutan lainnya yang telah ada ; 
d. Pengkoordinasian seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan 
daerah berdasarkan ketentuan yang telah digariskan pemer intah pusat 
maupun pemerintah daerah ; 
e. Pelaksanaan pengoordinasian kepada instansi pengelola Pendapatan Asli 
Daerah ; 
f. Perencanaan, penertiban, penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah 
dan retribusi daerah ; 
g. Perencanaan dan menyusun jadwal kegiatan/program 1 (satu) tahun 
anggaran dalam hal pendataan, pemutakhiran data dan berkoordinasi 
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola pendapatan ; 
h. Perencanaan dan membuat pencapaian target pendapatan 1 (satu) tahun 
anggaran pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan lainnya yang ada 
dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai 
pengelola pendapatan ; 
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang 
tugas dan fungsinyanya ; 
j. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksan aan tugas kepada 
Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan . 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan dibantu oleh : 
a. Kepala sub bidang pendataan dan pendaftaran ; 
b. Kepala sub bidang penetapan dan penagihan ; 
c. Kepala sub bidang pembukuan, pelaporan dan verifikasi .