Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018 pasal 2?
Dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018 tentang KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, BAB III - KODEETIK, pasal 2 mengatur sebagai berikut:

, setiap Pejabat Struktual, Tim Pelaksana dan POKJA ULP harus taat pada 
kode Etik sebagai berikut; 
melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawah untuk 
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan 
barang/ jasa; 
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen 
pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang /jasa; 
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; 
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang di tetap kan 
sesuai dengan kesepakatan tertuli s semua pihak; 
meng hindari dan mence gah terja diny a pertentangan kepen tingan para pihak 
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pengadaan barang/jasa; 
men ghindari dan mencegah terja dinya pemb orosan dan kebocoran keuangan 
negara dalam peng adaan barang/jasa; 
menghindari dan mencegah penyalah gunaan wewenang dan / a tau kolusi 
dengan tujuan untuk kepentingan pribadi , golongan atau pihak lain yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 
tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi - 
atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apa saja atau kepada 
siapapun yang di ketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan 
barang / jasa; 
1. cermat; 
J. pa tub kepada perintah atasan yang sah dan wajar; 
tida.k membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai 
dengan peraturan perundang -undangan; 
I. terbuka dan mengambil langkah <yang tepat untuk mengbindari benturan 
kepentingan; 
tidak menyalahgunakan informasi , jabatan dan/atau kewenangan yang di 
miliki; 
tidak. menyimpang dari prosedur ; 
proaktif; dan 
tanggap / responsif. 
• 
Setiap pejabat struktural, tim pelaksana dan POKJA ULP dalam melaksanakan 
tugas masing-masing dilarang : 
mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun 
dari penyedia barang / jasa , kuasa a tau wakiln ya baik langsung dan tidak 
langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia 
barang / jasa; 
memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala 
sesuatu yang belum pasti atau diputuskan; 
melakukan negosisasi pertemuan dan/atau membicarakan dengan penyedia 
barang /jasa , kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau 
perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang /jasa diluar 
kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja; 
menggunakan fasilitas/sarana kanto r untuk kepentingan pribadi , kelompok 
dan/ a tau pihak lain; 
melaksanakan proses pemilihan penye dia barang / jasa yang diskrimin atif / pilih 
kasih; 
mengadakan Korups i, Kolusi dan Nepotisme dengan pihak OPD dalam 
melaksanakan pengadaan barang / jasa ; dan 
menguc apkan perkataan yang tidak etis dan bers ifat mele cehkan kepada 
penyedi a barang/jasa , kuasa atau wakilnya baik langs ung maupun tidak 
langsung atau perus ahaan yang mempuny ai afiliasi dengan penyedia 
baran g/ jasa a tau masyar akat. -