Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, BAB V - MEKANISME PENCAIRAN ADK, Pasal 6 berbunyi:

(1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui 
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 
Umum Kampung. 
(2) Penyaluran Alokasi Dana Kampung sebaga imana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Tahap I disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan 
- 9 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 b. Tahap II disalurkan sebesar 60% (enam puluh persen). 
(3) Pemin dahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 
Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 
Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah 
persyaratan penyaluran telah dipenuhi. 
(4) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dari RKUD ke RKD dilaksanakan 
setelah Bupati mene rima dokumen persyaratan penyaluran, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APBKam dan 
laporan realisasi yang berbentuk dokumen (manual) dan aplikasi 
(Sofware) tahun sebelumnya dari Kepala Kampung; dan 
b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Kampung tahap I yang berbentuk dokumen (manual) dan 
aplikasi ( Sofware) dari Kepala Kampung. 
(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana 
Kampung menunjukan rata -rata realisasi penyerapan paling s edikit 
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata -rata capaian output 
menunjukan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 
(6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan 
huruf b dihitung berdasarkan rata -rata persentase capaian output dan 
seluruh kegiatan.