Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945.
Redaksi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik, pada , Pasal 3 menjelaskan:

(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa: 
a. akte kelahiran; BAB II 
PEMENUHAN HAK ANAK KLA dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut: 
a. non diskriminasi; 
b. kepentingan terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup; 
d. kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan 
e. penghargaan terhadap pandangan anak. Pasal 2 27. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak 
yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan 
oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui 
SKPD terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara 
Kabupaten Layak Anak. 
28. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah 
Situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan 
keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam 
pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan 
bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak. 
29. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah Situasi anak yang 
terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan 
oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui 
SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara 
Kabupaten Layak Anak. 
30. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi 
anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang 
wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan 
pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya 
sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak. 
31. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan 
pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi 
terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan 
hukum, anak dalam situasi bencana/ darurat, anak yang mengalami 
eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang 
mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan. 
32. Sekolah Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang 
melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis lembaga 
pendidikan dan sekolah di dalam memberikan penanganan anak dan 
terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, 
penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan. 
33. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah 
wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik 
pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan 
pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak. -4- 
(1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan 
pengasuhan alternatif, diantaranya: 
a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri; 
b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut 
untuk kepentingan anak; 
c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang; 
d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya; 
e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya 
tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan 
pemerintah); 
f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila 
kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak 
memungkinkan untuk mengasuh anak; dan 
g. mendapatkan keharmonisan keluarga. 
(2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga 
dan pengasuhan alternatif berupa: 
a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, 
fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu 
mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan 
kemampuan orang tua; Pasal 4 Bagian Kedua 
Hak Lingkungan Keluarga dan 
Pengasuhan Alternatif b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat 
kecerdasannya; 
c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman; 
d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka; 
e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin 
anak tersebut; dan 
f. setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak. 
(2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan 
Anak, sebagai berikut: 
a. mengurus akte kelahiran anak sesuai ketentuan perundang­ 
undangan; 
b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta 
mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya; 
c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta 
menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan 
d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa 
seizin anak. 
(3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil 
dan Kebebasan Anak, sebagai berikut: 
a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam 
pembuatan akte kelahiran secara gratis; 
b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa, kecamatan 
atau kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau 
forum-forum lainnya yang sejenis; 
c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif 
atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak; 
d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan 
melakukan pengawasan terhadap penyelenggarajasa internet; dan 
e. menyediakan kartu anak. - 5 - 
er: J 7 (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan 
kesejahteraan, diantaranya: 
a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu; 
b. gizi yang baik sejak dalam kandungan; 
c. air susu ibu sampai usia dua tahun; 
d. imunisasi dasar lengkap; 
e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala; 
f. lingkungan bebas asap rokok; 
g. ketersediaan air bersih; 
h. akses jaminan sosial; dan 
1. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS. 
(2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan 
kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk 
memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain: 
a. fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak di setiap 
Desa/ Kelurahan; 
b. ruang menyusui di kantor Pemerintah Daerah dan di tempat-tempat 
pelayanan publik; 
c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di 
setiap desa; 
d. air bersih; 
e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat 
dan nyaman; dan 
f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu 
melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia 
harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan. Pasal 5 Bagian Ketiga 
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan b. mencegah terjadinya pemikahan pada usia dini serta menjaga anak 
untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, 
dan terhindar dari NAPZA, HIV dan Aids serta terlindung dari 
pornografi; 
c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai 
luhur sejak dini kepada anak; 
d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara 
sejak dini kepada anak; dan 
e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah. 
(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk 
memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa: 
a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang 
tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak 
memungkinkan mengurus anak; 
b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak 
PMKS dan ABH; 
c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan 
merendahkan martabat manusia; 
d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak 
yang baik; 
e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan 
kewajibannya; dan 
f. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah. -6- 
(1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas penclidikan, pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya: 
a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini; 
b. hak mendapatkan pendidikan; 
c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas; 
d. hak untuk berekreasi; dan 
e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan 
berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga. 
(2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya: 
a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini; 
b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar dengan 
membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar 
disekolah, dengan pihak sekolah; 
c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk 
mengembangkan minat, bakat dan kreativitas; 
d. memberikan waktu Juang untuk beristirahat dan me1akukan 
berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan 
e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai 
situasi dan kondisi orangtua. 
(3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak 
pendidikan, pemanfaatan waktu Juang dan kegiatan budaya, berupa: 
a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk 
memperoleh pendidikan. 
b. menyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru; 
c. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan 
khusus; 
d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan; 
e. menyediakan taman Kabupaten, taman bermain, gedung kesenian, 
dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan 
mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, 
budaya dan olah raga; 
f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat 
Sekolah (ZoSS), Zebra Sekolah (Zeta) dan Bus Sekolah serta Polisi 
Sekolah; 
g. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan; 
h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu; 
1. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat; 
J. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang 
akademik, seni budaya dan olah raga; 
k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar 
tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan 
me1akukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan 
1. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan 
tanpa kekerasan. Pasal 6 Bagian Keempat 
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya -7- 
(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana layak anak 
yang dikelola secara terpadu sehingga memenuhi persyaratan minimal 
untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, 
tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Bagian Kesatu 
LayakAnak