Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004.
Redaksi dari Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, pada BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 5 menjelaskan:

( 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 
keka yaan milik desa . 
(2) Kepala Desa sebag ai pemegang kekuasaan penge lolaan keuangan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempun yai kewenanga n: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ; 
b. menetapkan PTPKD; 
c. menetapkan TPK; 
d. men etapkan petugas yang melakukan pem ungutan penerimaan desa; 
e. men yetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa ; dan 
f. melakukan tindakan yang mengakibatkan penge luaran atas beban 
APBDesa . 
(3) Kepala Desa dalam melaksanakan penge lolaan keuangan desa , dibantu oleh 
PTPKD dan TPK . BAB Ill 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DES A I Pasal 4 
Ruang lingkup penge lolaan keuangan Desa meliputi : 
a. perencanaan ; 
b. pelaksanaan ; 
c. penatausahaan ; 
d. pelaporan ; dan 
e. pertanggungjawaban . Pasal 3 
Penge lolaan keuangan desa sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 2, dike lola dalam 
masa 1 (satu) tahun anggar an yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 
tanggal 31 Desem ber. / (7) Partisipatif sebagaimana climaks ud pada ayat (1) buruf f adalab keikuts ertaan 
dan keterli batan mas yarakat secara aktif dalam proses perencanaan. 
(8) Trans paran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah prinsip 
keter bukaan yang memungkinkan mas yarakat untuk mengetahui dan 
mendapatkan akses infonna si seluas luasn ya tentang keuangan desa. 
(9) Bertan ggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b adalah 
perwujudan kewajiban seseorang untu k mem pertanggungjawabkan penge lolaan 
dan pengendalian sum ber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diperca yakan 
kepadanya dalam rangka penca paian tujuan yang telah diteta pkan. 
(lO)Yang dimak sud dengan adil sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf i adalah 
keseim bangan distrib usi kewenangan dan pendanaann ya dan / a tau 
keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang 
obyektif. 
(1 l)Yang dimaks ud dengan patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j 
adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan 
proporsional . 
(12)Yang dimaksud dengan bermanfaat untuk masyaraka t sebagaimana dimaks ud 
pada ayat (1) buruf k adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk 
pemenuhan kebutuhan mas yarakat . '