Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Nomor 17 Tahun 2003.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik, ketentuan pada BAB III - RINCIAN PENGHASILAN TETAP BAB II, Pasal 2 berbunyi:

14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD , adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus. 
BABV 
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA 
Fasal 9 
(1) Pimpinan dan Anggota BPD mernpunyai hak untuk memperoleh 
tunjangan dari APBDesa. 
(2) Tunjangan BPD bersumber dari Alokasi Dana Desa. 
(3) Pembayaran Tunjangan BPD dilakukan pada setiap bulan (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (I) diberikan dalam 
bentuk asuransi kesehatan melalui kerjasama Desa dengan BPJS. Pasal 8 
(1) Selain mendapatkan Tunjangan Penghasilan, Kepala Desa, Perangkat 
Desa dan Bendaharawan Desa juga mendapatkan Tunjangan 
Kesehatan. Pasal 6 
( 1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendaharawan Desa diberikan 
r> Tunjangan Penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari 
Alokasi Dana Desa. 
(2) Pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan 
Bendaharawan Desa dilakukan pada setiap bulan.