Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN, BAB I - II, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Badan Keuangan Daerah bertugas: 
 a. melakukan pencatatan dan evaluasi tentang kelengkapan, 
isi dan tertib penyampaian laporan bulanan pembuatan 
akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah 
dan/atau Bangunan; 
 b. melakukan pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
 c. melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban 
pembayaran Pajak sehubungan dengan 
perolehan/pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; 
dan 
 d. mengenakan sanksi administratif berdasarkan ketentua n 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
 (2) Apabila laporan sebagaimana dima ksud dalam Pasal 3 
tidak disampaikan atau terlambat disampaikan, maka 
Kepala Badan Keuangan Daerah Cq. Kepala Bidang Pajak 
Daerah II akan menonaktifkan sementara menu booking dalam 
akun milik PPAT/PPATS/Kepala Kantor pada Aplikasi BPHTB 
online . 
(3) Menu booking dalam akun BPHT B online sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), akan diaktifkan kembali setelah yang 
bersangkutan menyerahkan copy Surat Tanda Setoran (STS ) 
sebagai bukti pembayaran denda.