Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 11 Tahun 2018?
Substansi BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 11 Tahun 2018 tentang MEKANIS ME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN, khususnya , Pasal 4, memuat:

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tercantum 
dalam La.mpiran I Peraturan Bupati ini. 
BABW 
MEKANISME PENYELESAIAN 
Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan 
PasalS 
(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil 
secara patut dan tertulis melalui surat panggilan oleh 
atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. 
(2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada 
tidak ada maka pemeriksaan dilakukan oleh 
Pejabat yang lebih tinggi. 
(3) Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 
(4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan 
diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya 
yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. 
(5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, 
maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan 
hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan 
yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 
(6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran II huruf a Peraturan Bupati 
ini. 
Pasa16 
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memerintahkan 
Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin 
yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang 
Pejabat Pembina Kepegawaian . 
(2) Pejabat yang diperintah untuk melakukan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak boleh memiliki 
pangkat atau jabatan yang lebih rendah dari PNS yang 
diperiksa. 
(3) Format surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan 
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf b 
Peraturan Bupati ini. 
Pasa17 
(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan 
hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan 
pelanggaran disiplin. 
(2) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) tidak menjatuhkan hukuman 
disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, 
pejabat tersebut dijatuhkan hukuman disiplin oleh 
atasannya. 
(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya 
dijatuhkan kepada PNS yang melalrukan pelanggaran 
disiplin. 
(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga 
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang 
melakukan pelanggaran disiplin. 
Pual8 
(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan 
langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang 
diduga melalrukan pelanggaran disiplin. 
(2) Pada saat melakukan pemeriksaan, atasan langsung dapat 
didampingi oleh pejabat dilingkungannya. 
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilalrukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 
diketahui adanya dugaan pelanggaran disiplin. 
(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, serta 
hasilnya harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara 
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan PNS 
yang diperiksa. 
(5) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II huruf c Peraturan Bupati ini. 
(6) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) kewenangan menjatuhkan 
hukuman disiplin kepada PNS merupakan kewenangan: 
a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan 
langsung PNS yang bersangkutan wajib menjatuhkan 
hukuman disiplin; dan 
b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung PNS 
yang bersangkutan wajib melapor secara hierarki 
disertai Berita Acara Pemeriksaan dengan tembusan 
disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKPSDM, 
dengan surat yang bersifat rahasia. 
(7) Pejabat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) huruf b dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap 
PNS yang bersangkutan dan/ atau dapat meminta 
keterangan dari orang lain untuk mendapatkan 
keterangan yang lengkap dan objektif. 
Pasa19 
(1) Untuk memperlancar pemeriksaan PNS yang diduga 
melalrukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan 
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan 
sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya 
sejak yang bersangkutan diperiksa sampai ditetapkannya 
keputusan hukuman disiplin. 
(2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada 
tidak ada maka pembebasan sementara dari tugas 
jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. 
(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya 
wajib masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaian 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(4) Format Keputusan Pembebasan Sementara dari tu.gas 
jabat.annya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan 
Bupati ini. 
Bagian Kedua 
Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin