Apa substansi hukum dari Pasal 15 PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945?
Materi muatan PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , khususnya BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, Pasal 15, adalah:

(1) Kepala Satuan Perangkat Daerah bertanggung [awab atas 
pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Perangkat Daerah/UPT 
masing-masing. 
(.2) lnspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan 
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 
(3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada Bupati. 
Pasai i6 
( ', 
o.. ~~ (1) Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah 
wajib membuat surat pemyataan tentang penolakan, 
penerimaan clan/ atau pemberian Gratifikasi secara periodik. 
(2) Surat pemyataan dibuat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 
setahun, pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember 
setiap t.aliun. 
(3) Surat pemyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG. 
(4) Untuk pertama ka1i kewajiban membuat surat pemyataan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 
lingkungan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi 
pelayanan publik. 
.. 
(5) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lnspektur.