Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN Nomor 7 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN Nomor 7 Tahun 2016 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah i ni yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dis ebut SKPD adalah SKPD 
yang membidangi Izin usah a jasa Konstruksi . 
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan 
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa 
konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 
6. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha pe rencanaan dan pengawas atau 
pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan 
yang berkeahlian atau berketrampi lan kerja tertentu. 
7. Badan adalah Badan Usaha adalah Badan Usaha dalam bentuk Perseroan 
Terbatas (PT), Koperasi, atau bukan Badan Hukum antara lain Cv, Firma. 
8. Badan Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan 
usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bindang jasa kontruksi yang 
berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum. 
9. Sertifikat adalah: 
Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas 
kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang 
berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau 
4 
Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi 
keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa 
konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu 
dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 
10. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk mene tapkan penggolongan 
usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau 
penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di 
bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan 
tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing -masing. 
11. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan 
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman 
kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan 
dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut 
tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. 
12. Tenaga Ahli di bidang jasa konstruksi Nasional yang selanjutnya dapat 
disebut tenaga ahli, adalah tenaga berlatar b elakang pendidikan teknik 
dengan tingkat pendidikan serendah -rendahnya Diploma Tiga dan telah 
melakukan pencatatan diri di lembaga yang berwenang di bidang 
pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) dan 
memiliki sertifikat keahlian . 
13. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan 
yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan 
masyarakat. 
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK, adalah izin untuk 
melakukan usaha di bi dang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala 
Daerah. 
15. Kartu Tanda Daftar adalah Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan 
yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada usaha orang perseorangan yang 
telah terdaftar pada Pemerintah Daerah. 
16. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha 
yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. 
17. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah adalah tim yang dibentuk untuk 
melaksanakan koordinasi pembinaan jasa kontruksi yang ditunjuk ol eh 
Bupati sesuai dengan kewenangannya.