Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003 tentang , pada BAB VI - BATAS WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN, Pasal 15 menjelaskan:

(1) Jangka Waktu Pelaksanaan tugas belajar, terdiri dari: 
a. Program Diploma III (D-3) dari Ijazah SLTA/ sederajat Maksimum 
dalam 5 (lima) tahun akademik. 
b. Program Diploma III (D-3) dari Ijazah Diploma I (D-1) Maksimum 
dalam 3 (tiga) tahun akademik. 
c. Program Diploma III (D-3) dari Ijazah Diploma II (D-2) Maksimum 
dalam 2 (dua) tahun akademik. 
d. Program Diploma IV (D-4) / Strata I (S-1) dari Ijazah SLTA/ 
Maksimum dalam 7 {tujuh) tahun akademik; 
e. Program Diploma IV (D-4) / Strata I (S-1) dari Ijazah Diploma I (D-1) 
Maksimum dalam 5 (lima) tahun akademik. 
f. Program Diploma IV (D-4) / Strata I (S-1) dari Ijazah Diploma II (D-2) 
Maksimum dalam 3 (tiga) tahun akademik. 
g. Program Diploma IV {D-4) / Strata I (S-1) dari Ijazah Diploma III (D-3) 
Maksimum dalam 2 (dua) tahun akademik. 
h. Program Pendidikan Profesi dari Ijazah Diploma IV (D-4) / Strata I (S- 
1) Maksimum dalam 4 (empat) tahun akademik. 
1. Program Strata II (S-2) atau setara, dari Ijazah Diploma IV (D -4) / 
Strata I (S-1) Maksimum dalam 4 (em pat) tahun akademik. 
j. Program Strata III (S-3) atau setara, dari Ijazah Strata II (S-2) 
Maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik. 
k. Program pendidikan profesi sesuai dengan jangka waktu yang 
ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan/ atau lembaga penyandang 
dana/ sponsor. 
(2) Peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri yang tidak dapat 
menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan 
pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan PNS yang 
bersangkutan mengajukan perrnohonan kepada bupati disertai dengan 
alasan-alasan yang dipertanggunjawabkan. 
(3) Bagi peserta tugas belajar dengan pembiayaan yang bersumber dari 
APBD, diberikan tambahan waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan 
pendidikan dengan biaya sendiri . 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling 
lambat 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan 
berakhir. 
(5) Bupati dapat memberikan tambahan waktu sebagaimana dimaksud pada 
, setelah dilakukan monitoring secara langsung pada lembaga 
pendidikan tersebut. { 
r ' c. Surat Pernyataan (menerangkan TMT CPNS, PNS, dan mulai kuliah); 
d. SK CPNS; 
e. SK PNS; 
f. Fotokopi SKMT; 
g. SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan 
h. Fotokopi Ijazah dan Akta.