Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 5 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 5 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama 
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa