Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 37 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 37 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 berbunyi:

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas : 
Penyusunan rencana dan program kerja oper asional kegiatan pelayanan 
advokasi dan pembinaan institusi masyarakat masyarakat ; 
Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan advokasi dan 
KIE; 
Pelaksanaan operasional advokasi KIE dan konseling program KB dan 
KRR; 
Pelaksanaan penyerasian dan pene tapan kriteria advokasi dan KIE ; 
Pelaksanaan KIE ketahanan dan Pemberdayaan keluarga, penguatan 
kelembagaan dan jaringan institusi masyarakat program KB ; 
Pelaksanaan pemanfaatan prototype program KB / Kesehatan Re -
produksi (KR), KRR, ketahanan dan Pemberda yaan keluarga, penguatan 
kelembagaan keluarga kecil berkualitas ; 
Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan 
bahaya NAPZA dan perlindungan hak -hak reproduksi ; 
Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB 
Nasional ; 
Pelaksa naan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; 
Pelaksanaan koordinasi pelayanan advokasi dan pembinaan institusi 
masyarakat dengan sub unit kerja lain ; 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya .