Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 pada Pasal 17?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

( 1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna 
Barang melalui pejabat penatausahaan Barang. 
(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berwenang dan bertanggung jawab: 
a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 
penganggaran barang milik daerah;1 (3) Pengurus Barang Pengelola secara administrasi dan secara fungsional 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang 
melalui Pejabat Penatausahaan Barang . 
(4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus 
Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang 
Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. 
(5) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya 
dibebankan pada APBD. . ' 
pertim bangan 
pemeliharaan / 
Penatausahaan (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
berwenang dan bertanggung jawab: 
a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik 
daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang ; 
b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan 
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
perawatan barang milik daerah kepada Pejabat 
Barang; 
c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtangan barang milik daerah yang memerlukan 
persetujuan Bupati; 
d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 
dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan 
pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah; 
e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah 
dan/ a tau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang 
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelengaraan tugas dan 
fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati 
melalui Pengelola Barang; 
f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah; 
g. menyimpan salinan dokumen Iaporan barang Pengguna/Kuasa 
Pengguna Barang; 
h. melakukan redonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
milik daerah; dan 
1. merekapitulasi dan menghimpun laporan barang Pengguna 
Semesteran dan Tahunan serta Iaporan barang Pengelola sebagai 
bahan penyusunan laporan barang milik daerah. 
f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa 
tanah dan/ a tau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 
dimanfaatkan pihak lain; 
g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah; 
h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
1. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan 
barang; 
J. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan 
Barang Pengguna : 
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran 
Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan 
barang; 
l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan; 
m. memberi label barang milik daerah; 
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat 
Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik 
barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; 
o. melakukan stock opname barang persediaan; 
p. menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen 
kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/ 
salinan dokumen penatausahaan; 
q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
Pengguna Barang dari laporan barang milik daerah; dan 
r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 
kepada Pengelolaa Barang melalui Pengguna Barang setelah 
diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 
(3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara 
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 
(4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, Pengurus 
Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang 
Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. 
(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 
penjamin atas kegiatan/[ekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya 
dibebankan pada APBD.\ pemanfaatan dan 
tanah dan/ atau 
D PRD dan barang pad a b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah; 
c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; 
d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada 
Pengguna Barang; 
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan 
pemindahtangan barang milik daerah berupa 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 
milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan; . ' 
. . .. 
Bagian Kedelapan 
Pengurus Barang Pembantu