Jelaskan isi kandungan Pasal 29 dari Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964.
Sesuai dengan Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, ketentuan pada BAB Ill - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 29 berbunyi:

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 28 1 terdiri dari 
sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ; 
(2) Kelompok Jabatan Fungslonal yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ; 
(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat ( 1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; 
(4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -12 - 
BABV 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN 
Pasal37 
{1) Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub 
Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
(2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
' Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor dibantu oleh Satuan Organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya 
wajib mengadakan rapat berkala. Pasal36 BABIV 
TATAKERJA 
Pasal30 
Dalam metaksanakan tugas Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala . Bidang'. 
Kepafa Sub Bagian/Sub Bidang dan Ke!on:1pok Ja~ata~ ~ungs1o~al d1 
lingkungan Kantor wajib menerapkan pnns1p koord1~as1, 1~t~ras1 da~ 
sinkronlsas\ ba\k dilingkungan Kantor maupun dengan mstans1 tam sesua, 
dengan tugas masing-masing. 
Pasal31 
Kepala Kantor mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing 
dan blla terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diper\ukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ber\aku.