Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 menetapkan:

(1) Bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pembinaan dan pengawasan usaha Industri Agro, Kimia , Tekstil, Aneka, 
Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. 
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bi dang Industri, 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana jangk a panjang bidang 
industri; 
b. pengolahan, pengumpulan, analisis dan diseminasi da ta bidang industri 
di tingkat kabupaten; 
c. penyusunan rencana kegiatan pembangunan bidang indu stri; 
d. penyusunanpenetapan rencana pembangunan industri Ka bupaten; 
e. pengorganisasian pelaksanaan dalam rangka efektivit as dan efesien 
sumberdaya; 
f. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan personal bid ang industri; 
g. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis dan ma najerial pada 
usaha Industri Agro; 
 h. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis dan ma najerial pada 
usaha Industri, Kimia, Tekstil, dan Aneka; 
i. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis dan ma najerial pada 
usaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; 
j. pelaksanaanpemberian fasilitasi bagi pelaku usaha i ndustri kecil 
menengah (IKM) di Kabupaten; 
k. pelaksanaanpemberian perlindungan kepastian berusah a terhadap usaha 
Industri di Kabupaten; 
l. pelaksanaanfasilitasi penerbitan Ijin Usaha Industr i (IUI) skala investasi 
sampai dengan 15 Milyar; 
m. pelaksanaan Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dal am rangka 
penerbitan IUI oleh Pemerintah dan Provinsi; 
n. penyusunan laporan informasi industri di Daerah Kab upaten Pasuruan; 
o. penyusunanPenetapan bidang usaha industri prioritas Kabupaten; 
p. pelaksanaanfasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan h asil penelitian, 
pengembangan penerapan teknologi di bidang industri ; 
q. pelaksanaanfasilitasi dan pengawasan terhadap pener apan standar 
produk industri (SNI); 
r. pelaksanaan pengembangan kemitraan antar pelaku usa ha industri kecil, 
menengah dan besar; 
s. pelaksanaanpembinaan Asosiasi Industri / Dewan ting kat kabupaten; 
t. pelaksanaan koordinasi lintas lembaga/institusi gun a menciptakan iklim 
industri yang seimbang; 
u. pelaksanaanpengawasan aktivitas industri terhadap b erbagai dampak; 
v. penyusunan pelaporan bulanan, tahunan dan insidenta l sesuai 
kebutuhan; dan 
w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.