Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor MO Tahun 2004?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor MO Tahun 2004 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB IV - MAJELIS KODE ETIK, Pasal 18, memuat:

Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban: 
melaksanakan koordinasi dengan anggota Majeli s Kode Etik untuk 
mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti 
berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik; 
menentukan jadwal sidang; 
menentukan saksi -saksi yang perlu didengar keterangannya; 
memimpin jalannya sidang; 
menjelaskan ala san dan tujuan persidangan; 
mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik 
maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang; 
menandatangani putusan sidang; 
membacakan putusan sidang; dan 
menandatangani berita acara sidang. 
Sekretaris Maje lis Kode Etik berkewajiban: 
menyiapkan administrasi persidangan; 
membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor; 
9 c. pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan; 
menyusun berita acara sidang; 
menyiapkan konsep putusan sidang; 
menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor; 
membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; 
dan 
menandatangani berita acara sidang. 
Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban: 
mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan 
sidang; 
meng ajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun 
tidak; dan 
mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan 
peninjauan di lapangan bila diperlukan.