Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 94 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 94 menjelaskan:

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
49a.Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum
mendapat persetujuan dari pejabatyang berwenang, Bupati dapat
menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutanPemanfaatan Barang
Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang
menyampaikanpermohonan persetujuan untuk sisa waktu
Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepadaBupati, dengan
melampirkan:
1.usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
2.laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.
b.Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa
persetujuan pejabat berwenangdan barang pengganti telah tersedia
seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang MilikDaerah
dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar
Menukar denganketentuan:
1.Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti
sekurang-kurangnya sama dengannilai Barang Milik Daerah yang
dipertukarkan; dan
2.Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh
atas pelaksanaan TukarMenukar tersebut.
(2)Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik
Daerah yangtelah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berdasarkan permohonan dariPengelola Barang.
(3)Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan
sebelum diberikannya persetujuansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan pelaksanaan Tukar Menukarsebagaimana dimaksud pada
huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab parapihak dalam
Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut.