Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1) Pengguna Barang melakukan penela ahan atas usulan RKBMD Pengadaan 
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei. 
(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disamp aikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pengguna 
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan 
Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran 
dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan . 
(3) Penel aahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan ( input ) 
penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang -kurangnya 
memper timbangkan: 
a. kesesuaian program perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
pada Rencana Kerja PD dengan standar barang , standar kebutuhan, 
dan/atau standar harga yang telah ditetapkan; 
b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang . 
(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) digunakan 
oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan barang milik 
daerah pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang -kurangn ya memuat 
informasi: 
a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
b. nama Pengguna Baran g; 
c. program; 
d. kegiatan; 
e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang 
pada Kuasa Pengguna Barang ; dan 
f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.