Apa yang diatur dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 pada Pasal 258?
Berdasarkan 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 258 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan diTanggamus
pada tanggal 27Februari 2018
Pj.BUPATI TANGGAMUS
ZAINAL ABIDIN
Diundangkan diTanggamus
pada tanggal 28Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,
ANDI WIJAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018noMOR 157
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENLAMPUNG :(01/680/TGS/ 2018)TANGGAMUS, PROVINSI
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 01TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
I.UMUM
mansionP®merintahan yang baik menghendaki adanyamanajemen dibidang pengelolaan barang milik daerah yang mamoudan eflSienSi penyelen88araan Pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnva kenadamasyarakat Barang milik pemerintah daerah harus dikelola secara profeskmaldalam kerangka tertib pemerintahan yang dapat dipertanggung Zabkan secara manajenal maupun administratif dan yuridis.
byan§ milik daerah harus <Wakukan dengan
memberikan n^a v’kegiatan yang secara ^ministratif perlumemberikan nilai ekonomis yang menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat Tanggamus. Barang milik daerah secara administratif pemerintahan harus dikelola secara baik untuk memberikan kemakmuransebesar-besarnya bagi masyarakat Tanggamus. Barang milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu dikelola dengan menggunakan pendekatan tertibS.Wdan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.gamsasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan barangmilik Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki tanggung jawab untukmengelola secara transparan dan berkepastian.
b«r«nfemerin^Tanggamus banyak memiliki dan menggunakanbarang yang diperoleh dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan pubHk serta untukPCT1U dikel°la dengan dasar hukum yangSatSebuah regulasi daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah diXTT Tanggamfus dikonstruksi untuk memberikan pljakanhukum yangkokoh bagl pemanfaatan barang milik daerah secara Optimal.Peraturan
hukum rdlS.USUK !m’Secara untuk memberikan kepastianhukum dankemanfaatan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan warga masyarakat Tanggamus. Pemerintah, dunia usaha danTaXakatS.1.Tme"dapatkan kem“faatan barang daerX Angdikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Barang milik daerah Tanggamus secara substantif akan memiliki arti pentog dalamKbunTSn^3"pe”e""tahan aPabila dapat dioptimalkan untuk Aemenuhid^r=ïhmaayarakat Tanggamus. Oleh karena itulah bahwa barang milikbaikïr^ d7P^ank®kayaanat?“barang daerah yang harus dikelola denganbaik agar dapat memberikan artidanmanfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak
efisien d^n ^yaan dae,rahyan8 besar tetapi juga harus dikelola secaraefisiwi dan efektif agar tidak memmbulkan pemborosan serta harus dapatdipertanggung] awabkan.H
Ketentuan pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Tanggamussecara umum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
S^L2016Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itulah langkah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tenungPengelolaan Barang Milik Daerah harus menjadi panduan hukum dalamƒKabupaten Tanggamus. Oleh karena itu untuk lebih memben kejelasan dan kepastian hukum dibutuhkan Peraturanhe^ngDPengeloIaan Barang Milik Daerah sebagai landasan dan pijakan hukum Pemenntahan Daerah dalam mengelola barang milik daerahmaSyarakat y“g ”ampU serta
Milik°DT^b01'6 tPeraLTn°aerah tentan« f*n8elolaan Barang M....Daeiyh mi berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus“pedoman untuk “elakukan pengelolaan barang milik daerah lecara
II.PASAL DEMI PASAL