Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 21 Tahun 2015.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 21 Tahun 2015 tentang PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan : 
1. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah 
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
2. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 
pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. 
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya 
disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Papua. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP 
adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
6. Pemantauan oleh BPK (sesuai UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 20 ) Untuk 
Pejabat Wajib Menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, 
adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. 
7. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupatiuntuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
8. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
10. Bupati adalah Bupati Jayapura. 
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jayapura. 
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura. 
13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Jayapura. 
3 
 14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jayapura.