Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor 3 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor 3 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA, pada BAB IV - MEKANISME DAN TATA CARA PENYALURAN, Pasal 8 menjelaskan:

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1)huruf b,meliputi :
I.Peningkatan kualitas danakses terhadap pelayanan sosial dasar
a.pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat :
1.penyediaan airbersih ;
2.pelayanan kesehatan lingkungan ;
3.penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak
sekolah ;
4.pengelolaan balai pengobatan desa ;
5.perawatan kesehatan untuk ibuhamil dan menyusui ;
6.pengobatan untuk lansia ;
7.fasilitasi keluarga berencana ;
8.pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas ;dan
9.kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan
dalam musyawarah desa.
b.pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan :
1.bantuan insentifguru PAUD ;
2.bantuan insentif guru taman belajar keagamaan ;
3.penyelenggaraan pelatihan kerja ;
4.penyelenggaraan kursus seni budaya ;
5.bantuan pemberdayaan bidang olahraga ;
6.pelatihan pembuatan filmdokumenter ;dan
7.kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam
musyawarah desa.
II.Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis
dan sumber daya lokal yang tersedia ;
a.pengelolaan lingkungan perumahan desa ;
1.pengelolaan sampah berskala rumah tangga ;
2.pengelolaan sarana pengolahan airlimbag ;dan
-1 1-
3.pengelolaan lingkungan perumahan lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa .
b.pengelolaan transportasi desa ;
1.pengelolaan terminal desa ;
2.pengelolaan tambatan perahu ;dan
3.pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
c.pengembangan energi terbarukan ;
1.pengelolaan limbah petemakan untuk energi biogas ;
2.pembuatan bioethanol dari ubikayu ;
3.pengelolaan minyak goreng bekas menjadi biodiesel ;
4.pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin ;dan
5.pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa .
d.pengelolaan informasi dan komunikasi .
1.sistem informasi desa;
2.koran desa ;
3.website desa ;
4.radio komunitas ;dan
5.pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah
desa.
III.Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasaran
ekonomi ;
a.pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan ;
1.pembibitan tanaman pangan ;
2.pembibitan tanaman keras ;
3.pengadaan pupuk ;
4.pembenihan ikan airtawar ;
5.pengelolaan usaha hutan desa ;
6.pengelolaan usahan hutan sosial ;
7.pengadaan bibit/induk temak ;
8.inseminasi buatan ;
9.pengadaan pakan temak ;dan
10.sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah
desa .
b.pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan
usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk
unggulan ;
1.tepung tapioka ;
2.kerupuk ;
3.keripik jamur ;
4.keripik jagung ;
5.ikan asin;
6.abon sapi;
7.susu sapi ;
8.kopi ;
-12-
9.coklat ;
10.karet ;dan
11.pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa .
c.pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan
satu desa satu produk unggulan ;
1.meubelair kayu dan rotan ;
2.alat-alatrumah tangga ;
3.pakaian jadi/konveksi ;
4.kerajinan tangan ;
5.kain tenun ;
6.kain batik ;
7.bengkel kenderaan bermotor ;
8.pedagang dipasar ;
9.pedagan pengepul ;dan
10.pengelolaan jasa dan industri lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa .
d.pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama ;
1.pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama ;
2.penyertaan modal BUMDesa danatau BUMDesa Bersama ;
3.penguatan permodalan BUMDesa danatau BUMDesa Bersama ;
e.pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang
difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan :
1.pengelolaan hutan desa ;
2.industri airminum ;
3.industri pariwisata desa ;
4.industi pengolahan ikan ;dan
5.produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
f.pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang
difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa;
1.pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga ;
2.pengadaan dan penyewaan alattransportasi ;
3.pengadaan dan penyewaan peralatan pesta ;dan
4.pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam
musyawarah desa.
g.pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau
koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan ;
1.pembentukan usaha ekonomi masyarakat ;
2.bantuan sarana produksi ,distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi
masyarakat ;dan
3.pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam
musyawarah desa.
h.pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG )untuk
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk
unggulan ;
1.sosialisasi TTG
2.pos pelayanan teknologi Desa (posyantekdes )dan/atau antardesa ;
-13-
3.percontohan TTG untuk produksi pertanian ,pengembangan sumber
energi perDesaan ,pengembangan sarana transportasi dan komunikasi
serta pengembangan jasa danindustri kecil ;
4.pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
i.pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu Produk unggulan ;
1.penyediaan informasi harga /pasar ;
2.pameran hasil usaha BUMDesa ,Usaha ekonomi masyarakat dan/atau
koperasi ;
3.kerjasama perdagangan antardesa ;
4.keijasama perdagangan dengan pihak ketiga ;dan
5.keijasama pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
IV.Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta
kejadian luar biasa lainnya ;
a.penyediaan layanan informasi tentang bencana alam ;
b.pelatihan kesiapsiagaan masyarakat tentang bencana alam ;
c.pelatihan tenaga sukarewan untuk penanganan bancana alam ;dan
d.penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
V.Pelestarian lingkungan hidup ;
a.pembibitan pohan langkas ;
b.reboisasi ;
c.rehabilitasi lahan gambut ;
d.pembersihan daerah aliran sungai ;
e.pemeliharaan hutan bakau ;
f.perlindungan terumbu karang ;dan
g.kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa
diputuskan dalam musyawarah desa .
VI.Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang
demokratis ;
a.mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan
desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa ;
1.pengembangan sistem informasi desa ;
2.pengembagan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat ;dan
3.kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa
diputuskan dalam musyawarah desa.
b.mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber
daya alan yang adadidesa ;
1.penyusunan arah pengembangan desa ;
2.penyusunan rancangan program /kegiatan pembangunan desa yang
berkelanjutan ;dan
3.kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa
diputuskan dalam musyawarah desa.
-14-
c.menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas ,potensi ,
dan nilai kearifan lokal danaset desa ;
1.pendataan potensi danaset desa ;
2.penyusunan profil desa/data desa ;
3.penyusunan peta aset desa/data desa ;dan
4.kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa
diputuskan dalam musyawarah desa .
d.menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
kepentingan warga miskin ,warga disabilitas ,perempuan ,anak ,dan kelompok
marginal ;
1.sosialisasi penggunaan dana desa ;
2.penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin ,warga disabilitas ,
perempuan ,anak ,dan kelompok marginal ;
3.penyusunan usulan kelompok warga miskin ,warga disabilitas ,
perempuan ,anak ,dan kelompok marginal ;dan
4.kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa
diputuskan dalam musyawarah desa.
e.mengembangkan sistem transportasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ;
1.pengembangan sistem administrasi keuangan danaset desa berbasis data
digital ;
2.pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk
publik ;
3.pengembangan sistem informasi desa ;dan
4.kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa
diputuskan dalam musyawarah desa.
f.mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat ;
1.pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat ;
2.pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat
;dan
3.kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa
diputuskan dalam musyawarah desa.
g.mendorong partisipasi masyarakat dalam dalam penyusunan kebijakan desa
yang dilakukan melalui musyawarah desa ;
1.penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal
strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa ;
2.penyelenggaraan musyawarah desa ;dan
3.kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa
diputuskan dalam musyawarah desa.
h.melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan ;
1.pelatihan kepemimpinan ;
2.pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa ;
3.pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa ;dan
4.kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa
diputuskan dalam musyawarah desa .
i.menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia
masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang
difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan ;
1.pelatihan usaha pertanian ,perikanan ,perkebunan ,industri kecil dan
perdagangan ;
-15-
2.pelatihan teknologi tepat guna ;
3.pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi ;
4.pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa ,antara lain ;
-warga desa pengelola usaha ekonomi produktif ;
-tenaga kerja usia produktif ;
-kelompok usaha ekonomi produktif ;
-kelompok perempuan ;
-kelompok pemuda ;
-kelompok tani;
-kelompok nelayan ;
-kelompok pengrajin ;dan
-warga desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi desa .
5.kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan
penguatan kebijakan satu desa satu produk unggulan yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah
desa .
j.melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan
desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh
masyarakat desa ;
1.pemantauan berbasis komunitas ;
2.audit berbasis komunitas ;
3.pengembangan unit pengaduan didesa ;
4.pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian
masalah secara mandiri oleh desa ;
5.penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah
terima hasil pembangunan desa ;dan
6.kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisi kebutuhan dan kondisi desa
yang diputuskan dalam musyawarah desa.
k.menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia
aparatur desa dan BPD:
1.pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
2.pelatihan BPD ;
3.pelatihan Tim Pengelola Keuangan Desa ;
4.pelatihan Tim Pengelola Kegiatan Desa.