Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 1 Tahun 2018 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar se tiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. 
 
 
Ditetapkan di Pati 
pada tanggal 19 Februari 2018 
BUPATI PATI, 
ttd. 
HARYANTO 
Diundangkan di Pati 
pada tanggal 19 Februari 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 
ttd. 
 SUHARYONO 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH 
: (1/201 8). 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 1 TAHUN 2018 
TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN PATI TAHUN 2012 -2017 
 
 
 
I. UMUM 
 
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasio nal dan Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada 
pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah 
yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembang unan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan 
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) u ntuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 
Sebagaimana amanat Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 
dan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah , setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun 
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menenga h Daerah (RPJMD). 
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang -Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik . Dalam Pasal 
264 ayat (4) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah , dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD 
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih 
dilantik”. 
 
 
 
RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 -2022 disusun selain 
berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Pati, juga 
memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, 
mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 
dalam RPJMD , Keselarasan dengan RPJMD P rovinsi Jawa Tengah serta 
RPJMN. 
Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan 
RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan 
proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas -bawah 
(top-down ); dan bawah -atas (bottom -up). Sedangkan pendekatan 
substantif adalah holistik -tematik; integratif; dan spasial. 
Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan 
Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka 
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasara n pembangunan 
Daerah. Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan 
menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam 
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas 
bersama dengan DPRD. Pendekatan atas -bawah dan bawah -atas 
merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah 
pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah 
kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional. 
Pendekatan holistik -tematik dalam perencanaan pembangunan 
Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan 
unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor 
potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling 
berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan 
dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses 
terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan 
pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksa nakan dengan 
mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. 
Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu : 
persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan 
rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan 
penetapan , dimana setiap tahapa nnya dengan melibatk an stakeholders 
dan pemangku kepentingan. 
II. PASAL DEMI PASAL