Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 19 Tahun 2016 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Penyelengara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 
(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten terdiri dari : 
a. Bupati Jayapura 
b. Wakil Bupati Jayapura 
c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III 
d. Kasubag Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
e. Pejabat Struktural Eselon IV pada : 
1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu; 
2. Dinas Pendapatan Daerah; 
3. Dinas Pekerjaan Umum; 
4. Dinas Kesehatan; 
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
6. RSUD Yowari 
7. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. 
f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 
h. Panitia Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah; 
i. Bendahara; dan 
j. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.