Menurut PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 2 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI, pada BAB V - KEWAJIBAN, PROSEDUR DAN PENGAWASAN, menyatakan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) 
Tambahan Penghasilan Daerah disa mpaikan kepada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset selambat –lambatnya t anggal 10 (sepuluh) 
setiap bulannya, setelah melalui proses evaluasi oleh Pejabat Pengelola 
Kepegawaian pada SKPD dan diketahui oleh Pimpinan SKPD terhadap 
kehadiran PNS /CPNS dengan melampirkan Rekap Daftar Hadir Masuk 
Kerja dan Rekap Daftar Hadir Apel Pag i/Pulang setelah diverifikasi Kepala 
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tanah Laut atau petugas yang 
ditunjuk, sedangkan SPP yang berkaitan dengan keterlambatan atau tidak 
menyampaikan pelaporan kinerja yang menjadi tugas dan kewajiban 
SKPD setelah mel alui proses evaluasi oleh pejabat pengevaluasi pelaporan 
dan kinerja SKPD. 
Daftar pengurangan tambahan penghasilan PNS dan CPNS dilaporkan 
oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manus ia, 
Inspekt ur wilayah Kabupaten Tanah Laut serta Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut . 
Kepa la SKPD atau Kepala UPT menunjuk satu orang petugas yang khusus 
mengelola presen tasi absensi daftar hadir apel dan senam pagi dari 
pejabat yang mengelola kepegawaian pada SKPD dan UPT -nya masi ng–
masing petugas tersebut setiap akhir bulan merekapitulasi daftar hadir 
untuk pengajuan usulan tambahan penghasilan.