Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 38 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 38 Tahun 2016 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN, khususnya BAB II - KLASIFIKASI PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, Pasal 2, memuat:

(1) TPPD diberikan berdasarkan Tipe/Klaster (kelompok) jabatan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 
(2) TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh 
pegawai yang terdiri dari kelompok jabatan strukural, kelompok jabatan 
fungsional umum, kelompok jabatan fungsional tertentu dan pegawai tidak 
tetap dengan Keputusan Bupati berdasarkan Tipe/Klaster (kelompok) 
jabatan masing-masing pegawai. 
(3) TPPD diberikan kepada Pegawai berdasarkan Tingkat Kehadiran dan 
Hukuman disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan. 
(4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPPD tidak diberikan 
kepada Pegawai yang : 
a. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, Pengawas dan Penilik; 
b. ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah; 
c. ditugaskan sebagai dokter; 
5 
 d. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu 
pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan pernyataan dari 
atasan langsungnya; 
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; 
f. dibebaskan dari jabatan organiknya; 
g. tugas belajar; 
h. dipekerjakan/diperbantukan ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah; 
i. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau 
j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun. 
(5) TPPD bagi PNS pindahan/dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke 
Pemerintah Daerah, diberikan kepada yang bersangkutan setelah 
dianggarkan dalam APBD. 
(6) Bagi pegawai pada SKPD penghasil diberikan pilihan untuk menerima TPPD 
atau jasa pungut/jasa pelayanan.