Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014 tentang URUSAN PEMERINTAHAN, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

U
ndang
-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
 
2.
 
Undang
-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan 
Kabupaten
 
Nunukan, 
K
abupaten
 
Malinau, 
Kabupaten
 
Kutai barat, 
Kabupaten
 
Kutai Timur, dan 
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang
-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 t
entang 
perubahan atas Undang
-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 
tentang pembentukan 
Kabupaten
 
Nunukan, 
Kabupaten
 
Malinau, 
Kabupaten
 
Kutai Barat, 
Kabupaten
 
Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Nega
ra Republik Indonesia Nomor 3962);
 
SALINAN
 
-
2
-
 
 
Perda 
–
 
Kubar/180/2017
 
 
3.
 
Undang
–
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakh
ir dengan Undang
-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah
an
 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
.
 
 
 
Denga
n Persetujuan
 
Bersama
 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN
 
KUTAI BARAT
 
 
d
an
 
 
BUPATI KUTAI BARAT
 
 
MEMUTUSKAN
:
 
 
Menetapkan
 
:
 
PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN 
PEMERINTAH
AN KONKUREN
 
YANG MENJADI 
KEWENANGAN
 
DAERAH
.