Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 36 Tahun 2017 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 36 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, BAB II - PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1)Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat yang
wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
a.Bupati ;
b.Wakil Bupati ;
c.Kepala SKPD ;
d.Pejabat Fungsional Auditor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
e.Pejabat /Pegawai yang bertugas pada layanan Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah secara Elektronik /Unit Keija LPSE ;dan
(2)Nama -nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan
kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 14 (empat belas )hari keija
terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.t