Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 40 Tahun 2013 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 40 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, 
perusahaan daerah, masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan menyampaikan 
usulan/proposal hibah secara tertulis kepada 
Walikota. 
 
13. Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan , serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu 
Nomor 9 Tahun 2013 tentan g Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan , s erta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
 
 
Halaman 4 dari 5 hlm… 
 
(2) Format usulan /proposal hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 
Lampiran I Peraturan Walikota ini. 
(3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk 
melakukan evaluasi usulan/proposal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
(4) Kepal a SKPD dalam melakukan evaluasi atas 
usulan/proposal melakukan verifikasi yang 
berkaitan dengan: 
a. keterkaitan usulan kegiatan dengan 
program Pemerintah Kota Batu; 
b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan 
c. besarnya hibah yang diusulkan. 
(5) Kepala SKPD sebagaima na dimaksud pada 
menyampaikan hasil evaluasi berupa 
rekomendasi kepada TAPD. 
(6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II 
Peraturan Walikota ini. 
(7) TAPD memberikan pertimbangan atas 
rekomendasi sebagaimana dima ksud pada 
sesuai dengan prioritas dan 
kemampuan keuangan daerah. 
 
2. ketentuan Pasal 10 dihapus. 
 
3. ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah, sehingga