Bagaimana redaksi normatif Pasal 50 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 4355); a. bahwa ancaman bahaya bencana geologi seperti gunung Nomor 1 Tahun 2004?
Norma hukum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 4355); a. bahwa ancaman bahaya bencana geologi seperti gunung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di, Pasal 50 berbunyi:

Sejumlah daerah di La.mpung Selatan, terutama yang berhadapan 
langsung dengan wilayah pesisir dan di pulau-pulau kecil dikategorikan 
sebagai daerah rawan bencana geologi. Khusus untuk daerah Gunung 
Rajabasa, Pulau Sebesi, Pulau Sebuku-Tiga, dan Gunung Krakatau 
dikategorikan sebagai daerah rawan bencana longsor, gempa burni, tsunami, 
dan letusan gunung api. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem penanganan 
mitigasi regional bencana geologi di Kabupaten Lampung Selatan. Korban jiwa, 
cidera dan kerugian materi, serta masalah lingkungan dan ekonomi dapat 
dikurangi apabila penanganan mitigasi regional bencana geologi telah 
dilakukan secara kornprehensif yang mencakup pendekatan yang bersifat 
pencegahan (preventive), pengurangaan risiko (preparedness), tindakan 
tanggap terhadap bencana (response), serta upaya pemulihan (recovery}. 
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah 
Bupati dan DPRD menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah. Bencana pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap 
kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filoso:fis, 
pengaturan penanggulangan bencana merupakan bagian dari pemenuhan 
tujuan bemegara Repu blik Indonesia. 
Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan 
hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 
rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidu p yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G ayat ( 1) dan Pasal 28 H ayat ( 1) 
UUD 1945}. Bahwa kondisi Kabupaten Lampung Selatan tennasuk daerah rawan 
bencana geologi, seperti tanah longsor, gempa burni, gunung meletus, dan 
tsunami yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dampak psikologis, dan korban jiwa, sehingga perlu dilakukan 
upaya antisipasi. Lampung Selatan yang berada dalam wilayah yang memiliki 
kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan dernografis yang rawan terhadap 
terjadinya bencana dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga memerlukan 
penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. I. UMUM MITIGASI REGIONAL BENCANA GEOLOGI 
DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUX 2014 
Yang dirnaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa 
materi muatan ketentuan dalam pelaksanaan mitigasi 
regional bencana geologi mencerrninkan keserasian 
lingkungan dan kehidupan sosial rnasyarakat. 
Hurufe 
Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian 
hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam 
pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi ini harus 
dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui 
jaminan adanya kepastian hukum. 
Huruff 
Yang di.maksud dengan "asas kebersarnaan" adalah bahwa 
pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi pada 
dasa.mya menjadi tugas clan tanggung jawab bersama 
Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong- 
royong. Yang d.imaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa 
materi muatan ketentuan dalam pelaksanaan mitigasi 
regional bencana geologi mencerminkan keselarasan tata 
kehidupan dan lingkungan. Huruf d 
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa 
materi muatan ketentuan dalam pelaksanaan rnitigasi 
regional bencana geologi mencerminkan keseimbangan 
kehidupan sosial dan lingkungan. Huruf c 
Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam 
hukum dan pernerintahan" adalah bahwa materi muat.an 
ketentuan dalam peraturan daerah ini tidak boleh berisi hal- 
hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, 
suku, ras, go1ongan, gender, atau status sosial. . Huruf b 
Yang dirnaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap 
materi muatan ketentuan dalam peraturan daerah ini harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 
warga negara tanpa kecuali. Pasal 1 
Cukupjelas