Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku. Nomor 23 Tahun 2018?
Ketentuan dalam Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku. Nomor 23 Tahun 2018 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI L INGKUNGAN, BAB IV - PENGELOLA LHKPN, Pasal 6 menetapkan:

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN. 
 
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dima ksud dalam ayat (1) terdiri 
dari: 
 
a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya ; 
 
b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Murung Raya ; 
 
c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian, 
pedidikan dan Pelatihan Daera h; 
d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Murung 
Raya sebagai Admin Instansi. 
 
(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai tugas sebagai beriku t: 
a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal 
monitoring dan evaluasi terhadap kepa tuhan wajib LHKPN dalam 
melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta 
pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.i d. 
 
b. Administrator bertugas untu k: 
1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib 
LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun; 
2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
ke dalam Aplikasi e-LHKPN; 
3) Mengingatkan Wajib LHKPN dilingku ngan Kabupaten Murung Raya 
untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKP N. 
 
(4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melak ukan verifikasi 
pendaftaran wajib lapor baru dan update peruba han data wajib lapor.