Apa saja yang diatur dalam Pasal 46 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN, BAB IV - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP, Pasal 46 menetapkan:

(1) Pola-pola penanganan didasarkah pada hasil penilaian aspek kondisi 
kekumuhan dan aspek legalitas lahan . 
(2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 
dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh. 
(3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. pemugaran ; 
b. peremajaan ; dan 
c. pemukiman kembali. 
(4) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) untuk 
perumahan dan permukiman swadaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya den gan melibatkan peran masyarakat’ 
(5) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) untuk 
perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah , 
dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya . 
(6) Penanganan untuk perumahan dan permuki man formal yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 
pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya 
sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah . 
(7) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan 
oleh pelaku pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan 
utilitasnya belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah . 
 
 
 
23 
 (8) Dalam hal penanganan untuk perumahan dan permukiman formal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilakukan dan prasarana, 
sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman ditelantarkan/tidak 
dipelihara, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat pe ringatan 
kepada pelaku pembangunan untuk memperbaiki/memelihara prasarana, 
sarana, dan utilitas dimaksud . 
(9) Dalam hal surat per ingatan ke pada pelaku pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti karena ketidaksanggupan 
pelaku pembangun an, maka prasarana, sarana, dan utilitas perumahan 
dan permukimanny a akan diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah , 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .