Apa substansi hukum dari Pasal 41 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, khususnya BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 41, adalah:

Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus
menerapkan Keamanan SPBE.
(21 Dalam
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-33-
(21 Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan
menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE,
pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat
melakukan konsultasi dan f atau koordinasi dengan
kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber.
Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi
standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan
prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan
Lembaga yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber.
Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum