Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 7 Tahun 2018 pada Pasal 32?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, BAB X - PENGENDALIAN, Pasal 32 menyebutkan bahwa:

(1)Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. pengembangan jalan umum;
b. pembangunan waduk;
17c. bendungan;
d. pembangunan jaringan irigasi;
e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
f. drainase dan sanitasi;
g. bangunan pengairan;
h. pelabuhan;
i. bandar udara;
j. stasiun dan jalan kereta api;
k. pengembangan terminal;
l. fasilitas keselamatan umum;
m. cagar alam;
n. pembangkit dan jaringan listrik;
o. kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
p. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau
konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyrakat
berpenghasilan rendah dengan status sewa; dan
q. prasarana dan sarana pemerintah/pemerintah daerah.
(2)Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan
umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan
dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah daerah.
(3)Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan
berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
(4)Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak
yang mengalihfungsikan.
(5)Ketentua lebih lanjut mengenai Pengalihfungsian lahan
pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan
Bupati.