Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018 tentang TATA CARA PE MBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, khususnya BAB II - TATA CARA PE NGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA, Pasal 3, adalah:

(1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(4) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap daerah 
kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten. 
(2) Dalam hal jumlah Desa di daerah kabupaten berbeda dengan data jumlah 
Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam N egeri kepada Kementerian 
Keuangan , Bupati menyampaikan pemberita huan mengenai perbedaan jumlah 
Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri 
Keuangan Cq. Direktu r Jenderal Perimbangan Keuangan. 
(3) Dalam hal jumlah Desa di daerah k abupaten lebih sedikit dibandingkan 
dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri 
kepada Kementerian Keuangan , Bupati menghitung dan menetapkan rincian 
Dana Desa setiap Desa berdas arkan rincian Dana Desa setiap daerah 
kabupaten setel ah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih 
jumlah Desa dimaksud. 
(4) Dalam hal jumlah Desa di daerah k abupaten leb ih banyak dibandingkan 
dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh kementerian Dalam Negeri 
kepada Kementerian Keuangan , Bupati meng hitung dan menetapkan rincian 
Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh 
Kementerian Dalam Negeri .