Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso 
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bondowoso. 
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik atau 
organisasi massa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 
tetap dan bentuk badan lainnya. 
6.Rumah ... 
Paraf Koordinasi 
KAO Kepala Dinkes Kadin PM, PTSP & Naker 
-6-
6. dihapus. 
7. dihapus. 
8. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya 
selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso 
yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan 
dasar di wilayah kerjanya yang didukung Puskesmas 
Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan/ a tau 
Ponkesdes. 
9. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang 
memberikan pelayanan kesehatan dasar, juga memiliki 
kemampuan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan 
dengan menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur 
perawatan dan sarana pendukung lainnya. 
10. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat Labkesda adalah bagian integral dari Dinas 
Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
pemeriksaan laboratorium kesehatan. 
11. dihapus. 
12. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di 
Puskesmas dan UPT Labkesda yang meliputi upaya 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, penunJang 
medik serta pemeriksaan laboratorium kesehatan 
masyarakat . 
13. Pelayanan kesehatan dasar adalah fungsi Pemerintah 
Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib 
dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar 
kepada masyarakat di Puskesmas dengan jaringannya. 
14. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapk an dengan 
Peraturan Daerah. 
15. Dihapus 
16. Dihapus 
17. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas 
pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di 
Puskesmas, dan UPT Labkesda, yang dibebankan 
kepada pasien/masyarakat/Badan/ penjamin pemakai 
jasa layanan, yang disusun berdasarkan biaya satuan 
(unit cost) serta dengan mempertimbangkan daya saing 
dan kemampuan masyarakat. 
18. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat 
dilaksanakan oleh Puskesmas dan UPT Labkesda sesuai 
kemampuan/kompetensi yang ada meliputi jenis dan 
jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga 
kesehatan lainnya serta peralatan medis dan penunjang 
medik sesuai standar yang ditetapkan dalam rangka 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 
19.Pasien ... 
Paraf Koordinasi 
Kepala Dinkes Kadin PM, PTSP & Naker 
-7-
19. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 
masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung di Puskesmas dan UPT. 
Laskesda . 
20. dihapus 
21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan 
perorangan yang bersifat umum, spesialistik untuk 
keperluan pencegahan, observasi, diagnosis, 
pengobatan, rehabilitasi medik dan/ atau kesehatan 
lainnya tanpa menempati tempat tidur. 
22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan 
perorangan yang bersifat spesialistik atau sub 
spesialistik untuk keperluan observasi, 
pengobatan, rehabilitas medik dan atau 
lainnya dengan menempati tempat tidur 
perawatan. diagnosis, 
kesehatan 
di ruang 
23. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan linen, 
fasilitas, peralatan medis tertentu dan pelayanan umum 
lainnya di ruang rawat inap. Biaya akomodasi termasuk 
biaya makan/diet pas1en dan asuhan/tindakan 
keperawatan . 
24. Pelayanan rawat sehari (oneday care) adalah pelayanan 
yang dilakukan untuk observasi, perawatan, diagnosis, 
pengobatan, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan 
kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang 
dari 1 (satu) hari. 
25. dihapus 
26. dihapus 
27. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh 
tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi pelayanan 
medik dasar dan pelayanan medik spesialis dalam 
rangka observasi, diagnosa, terapi, tindakan medik, 
konsultasi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan 
pelayanan kesehatan lainnya. 
28. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan kesehatan 
yang dilaksanakan oleh tenaga medis spesialis dalam 
bidangnya. 
29. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan 
yang disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan 
anestesi. Berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, 
kompleksitas, resiko (pasien, dokter), penggunaan alat 
canggih dan profesionalisme dikelompokkan dalam 
tindakan medik operatif kecil, sedang, besar, dan 
tindakan medik operatif khusus . 
30. Tindakan medik non operatif adalah tindakan medik 
kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan 
anastesi atau tanpa tindakan anastesi untuk membantu 
penegakan diagnosis dan/ a tau terapi. 
31. Tindakan medik invasif adalah tindakan medik 
intervensional pada pasien dengan menggunakan 
peralatan medik khusus dalam rangka diagnostik 
dan/ atau terapi. 
32.Tindakan ... 
Paraf Koordinasi 
Pit. Direktur RSU Kadin PM, PTSP & Naker 
-8-
32. Tindakan anastesi adalah tindakan medik yang 
menggunakan peralatan medik dan obat anastesi 
sehingga terjadi kondisi anastesi baik secara 
menyeluruh (general anastesi) atau pada sebagian tubuh 
pasien (regional anastesi) maupun tindakan resusitasi 
yang diperlukan. 
33. Tindakan medik psikiatrik adalah tindakan medik pada 
pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik 
(kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa. 
34. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk 
menunjang penegakan diagnosa dan terapi meliputi 
pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, 
patologi anatomi, dan/ atau diagnostik elektromedik. 
35. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan 
paripurna meliputi tindakan medik gigi, penyembuhan, 
dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan 
serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut di RSU. 
36. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang 
diberikan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik, atau 
dokter umum yang terlatih, dan/ a tau tenaga 
fisioterapist dalam bentuk tindakan medik rehabilitasi 
medik, pelayanan fisioterapi, terapi wicara, 
ortetik/prostetik dan pelayanan rehabilitasi medik 
lainnya. 
37. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang 
diberikan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa atau oleh 
psikolog dalam bentuk pelayanan konsultasi, tindakan 
medik psikiatrik, terapi kerja (vokasional), pemeriksaan 
psikologi, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi mental 
lainnya. 
38. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) 
dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga 
kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap 
kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, 
rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya. 
39. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan ad vis 
(saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis 
dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses 
diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan 
medis lainnya baik dengan datang ke ruang rawat 
pasien ( on site) a tau melalui telepon ( on calij. 
40. Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat 
inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosis, 
terapi, rehabilitasi medis dan/ a tau pelayanan kesehatan 
lainnya atau atas permintaan pasien/keluarganya. 
41. Asuhan/ tindakan keperawatan adalah bentuk 
pelayanan profesional biopsiko, sosio spritual oleh 
tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam 
menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah 
kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk 
mencapai derajat kesehatan yang optimal. 
42.Asuhan ... 
Paraf Koordinasi 
Kadin PM, PTSP & Naker 
D -9-
42. Asuhan g1z1 adalah pelayanan g1z1 yang meliputi 
konsultasi tenaga ahli gizi berkaitan dengan diet pasien 
terhadap penyakitnya, pemeriksaan mutu makanan , 
distribusi makanan. 
43. Asuhan farmasi adalah pelayanan profesional 
kefarmasian klinik oleh apoteker atau Tenaga Teknis 
Kefarmasian dalam bentuk konsultasi obat, pemberian 
informasi penggunaan obat maupun pelayanan obat 
kepada pasien sesuai rencana terapi/pengobatannya. 
44. Pelayanan perawatan pulih sadar adalah perawatan di 
ruang pulih sadar (Recovery Room) untuk 
mengembalikan kesadaran pasien setelah menjalani 
pembiusan dan/ a tau kondisi medik lainnya. 
45. Pelayanan rawat isolasi adalah perawatan di ruang 
isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga 
menderita penyakit menular yang membahayakan. 
46. Pelayanan rawat intensif adalah pelayan an pada pasien 
dengan observasi dan terapi yang intensif untuk 
penyelamatan jiwa pasien dan/ atau mencegah 
komplikasi atau penyulit . 
4 7. Pelayanan Klas I dan Klas utama adalah pelayanan 
khusus pasien privat dengan fasilitas dan sarana 
khusus sesuai kebutuhan pasien privat yang dirawat 
oleh dokter spesialis yang dipilih oleh pasien dan/ a tau 
keluarganya. 
48. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan 
kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai 
terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan 
medik dan/ a tau pemeriksaan penunjang medik pada 
pasien rawat jalan a tau pasien gawat darurat . 
49. Pelayanan obstetri neonatal esensial dasar selanjutny a 
disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan 
bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan 
dan/ atau kematian ibu a tau bayi pada persalinan 
kehamilan risiko tinggi di Puskesmas yang memerlukan 
tindakan medik dasar oleh tenaga medik yang terlatih 
atau dokter spesialis obstetri ginekologi. 
50. Pelayanan obstetri neonatal esensial komprehensif 
selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan terpadu 
ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka 
kesakitan dan/ atau kematian ibu atau bayi pada 
persalinan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan 
tindakan medik komprehensif. 
51. Pelayanan penyegeraan ( cito) adalah pelayan an 
kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat 
inap dalam rangka untuk penegakan diagnos a dan 
terapi yang memerlukan tindakan medik dan/ a tau 
pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin, 
52. Pengujian kesehatan atau general/medical check up 
adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan 
status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan. 
53.Pelayanan ... 
Paraf Koordinasi 
Katlin PM, PTSP & Naker kum 
-10-
53. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan yang 
berkaitan dengan kepentingan hukum. 
54. Pelayanan Visum et Repertum, adalah pelayanan 
pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, 
jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh 
tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya 
digunakan untuk keperluan medico legal atau 
penegakan hukum. 
55. Pelayanan transportasi Ambulance adalah pelayanan 
transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut 
pasien ( ambulance) baik dengan disertai tenaga ( crew) 
kesehatan maupun tanpa disertai tenaga kesehatan. 
56. Pelayanan transportasi jenazah adalah pelayanan 
penghantaran pasien yang meninggal di Puskesmas 
maupun di luar Puskesmas ke wilayah lain yang telah 
disepakati. 
57. Pelayanan pemulasaran/ perawatan jenazah adalah 
pelayanan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, 
bedah mayat yang dilakukan oleh RSU untuk 
kepentingan kesehatan, pemakaman dan/atau 
kepentingan proses peradilan. 
58. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh 
pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada 
pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, 
konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan 
lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan 
umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, 
keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya). 
59. dihapus 
60. Jasa konsultasi adalah jasa yang diberikan oleh tenaga 
medik atau tenaga kesehatan lainnya atas pelayanan 
konsultasi pada penderita yang membutuhkan 
konsultasi sesuai bidang kompetensinya. 
61. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan 
kerja sama dalam penyediaan pelayanan atau 
pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kedokteran 
dalam menunjang pelayanan di rumah sakit. 
62. dihapus 
63. dihapus 
64. dihapus 
65. dihapus. 
66.dihapus ... 
Paraf Koordinasi 
Plt. Direktur RSU Kadin PM, PTSP & Naker Kabag 
Kepal. -11-
66. dihapus 
67. Biaya satuan (unit cost) adalah metode penghitungan 
jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan 
distribusi ganda (double distribution). 
68. dihapus 
69. dihapus 
70. Kader kesehatan adalah seseorang yang telah memenuhi 
kriteria tertentu ditetapkan sebagai penggerak 
pembangunan kesehatan di desanya. 
71. Rekam medik adalah dokumen bersifat rahasia berisi 
data demografi , catatan riwayat perjalanan penyakit 
pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta 
asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, 
0) rawat darurat dan/ atau rawat inap di Puskesmas. 
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang 
selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah 
program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN. 
73. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Program Jamkesmasda adalah 
program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat miskin di Bondowoso diluar yang sudah 
dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban 
Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten 
yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan 
pembiayaan dari APBD. 
74. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau 
penjamin/Badan yang menurut Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi. 
75. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang 
yang wajib dibayar. 
76. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan 
retribusi pelayanan kesehatan dan/ a tau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/ a tau denda. 
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
retribusi pelayanan kesehatan yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 
79 .Rekening ... 
Paraf Koordinasi 
Kadin PM, PTSP & Naker 
--f1., 
-12-
78. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala 
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang telah ditetapkan. 
79. Bia ya administrasi rawat inap adalah biaya cetakan 
rekam medik, form-form resep, check list pemantauan 
status pasien, kwitansi, dan/ a tau meterai untuk 
dokumentasi pelayanan pasien rawat inap. 
81. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan 
oleh Bupati tanpa atau dengan bangunan-bangunan 
dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para 
penjual dan pembeli untuk tempat berjual beli dan atau 
melakukan pekerjaan jasa secara langsung dan atau 
tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan baik 
oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pihak Ketiga dan 
atau kerjasama antara keduanya . 
82. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk 
bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. 
83. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar yang 
beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya 
dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai 
dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha 
dagang. 
84. Toko adalah bangunan tetap di tepi pasar yang beratap 
dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan 
dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit­
langit yang dipergunakan untuk usaha dagang dan 
menghadap ke luar pasar. 
85. Ruko adalah bangunan tetap di tepi pasar berlantai 2 
(dua) dimana lantai 1 (satu) dipergunakan sebagai toko, 
sedangkan lantai 2 (dua) dipergunakan sebagai rumah 
tempat tinggal. 
86. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 
kendaraan yang berjalan diatas rel. 
87. dihapus. 
88. dihapus. 
89. dihapus. 
90. dihapus . 
91. dihapus. 
92. dihapus. 
93. dihapus. 
94. dihapus. 
95. dihapus. 
96.Makam ... 
Paraf Koordinasi 
KAD Kepala Dinkes Katlin PM, PTSP & Naker 
Q_ 
-13-
96. Makam adalah tempat untuk menguburkan 
mayat/jenazah. 
97. Pengabuan mayat adalah pembakaran mayat/jenazah 
seseorang yang telah meninggal dan/ a tau kerangka 
mayat jenazah. 
98. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak 
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 
pengemudinya. 
99. Tempat Parkir Umum adalah tempat tertentu yang 
ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir 
100.Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara 
khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah yang meliputi pelataran/lingkun gan parkir, 
taman parkir, dan gedung parkir. 
101.Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang 
diselenggarakan secara tidak tetap dikarenakan suatu 
kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik 
dengan mempergunaka n fasilitas yang disediakan oleh 
pemerintah daerah maupun fasilitas yang disediakan 
sendiri. 
102.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 
bagi lalulintas umum, yang berada pada permukaan 
tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan 
tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali 
jalan rel dan jalan kabel. 
103.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu 
lintas umum. 
104. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah­
wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah 
permukaan tanah. 
105. Pelayanan pengujian berkala kendaraan adalah 
pelayanan pengujian berkala kendaraan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah. 
106. Uji Ulang adalah pengujian ulang terhadap Kendaraan 
Wajib Uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak 
lulus uji. 
107. Uji Pelanggar an adalah uji ulang yang dilakukan 
terhadap Kendaraan Wajib Uji karena telah melakukan 
pelanggaran lalu lintas menyangkut pemenuhan 
persyaratan teknis dan laik jalan. 
108.Tanda Bukti Lulus Uji adalah tanda yang diberikan bagi 
kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala 
berupa Buku Lulus Uji dan Tanda Uji. 
109. Mutasi Uji adalah perpindahan tempat pelaksanaan 
pengujian berkala dari satu wilayah penyelenggara 
pelaksanaan uji, ke satu wilayah penyelenggara 
pelaksanaan uji, sebagai akibat dari perpindahan 
pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala. 
110.Numpan g ... 
Paraf Koordinasi 
RSU Kadin PM, PTSP & Naker Kabag H kum 
-14-
110.Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang 
karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit 
penyelenggara pelaksanaan uji di luar di mana 
kendaraan tersebut berdomisili. 
111. Persyaratan Teknis adalah persyaratan ten tang 
susunan, peralatan perlengkapan ukuran bentuk, 
karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan 
sesuai dengan peruntukannya, em1s1 gas buang, 
penggunaan gandengan dan tempelan kendaraan 
bermotor. 
112. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu 
kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya 
keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran 
udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan 
dan ke bisingan lingkungan udara pada waktu 
dioperasikan di jalan. 
113.Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 
kepemilikan dan/ a tau penguasaan kendaraan 
bermotor. 
114. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor 
yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat 
duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan 
bagasi. 
115.Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain 
sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan 
kendaraan khusus. 
116. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan 
untuk mengangkut barang yang dirancang untuk 
ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan 
penariknya . 
117. Buku Uji adalah tanda bukti lulus UJI berkala 
berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil 
pengujian setiap kendaraan wajib uji. 
118. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 
dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. 
119. Parkir di tepi Jalan Umum adalah keadaan tidak 
bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara di tempat yang berada di tepi jalan umum 
tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah 
sebagai tempat parkir kendaraan. 
120. Parkir berlangganan adalah parkir tahunan yang 
dipungut dari wajib retribusi dengan cara 
ber langganan. 
121. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil sampingan 
kegiatan ekonomi atau proses produksi atau 
permukiman, yang masuk atau dimasukkan kedalam 
sumber-sumber air dalam jumlah atau kandungan dan 
cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas 
sumber-sumber air. 
122.Baku ... 
Paraf Koordinasi 
RSU Kadin PM, PTSP & Naker 
-15-
122.Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah 
unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah 
cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu. 
123.Sumber pencemar adalah badan hukum, badan sosial 
dan atau perseorangan yang karena usaha dan atau 
kegiatannya mengakibatkan pencemaran. 
124. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan a tau 
berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas 
maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk 
dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di laut. 
125.Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda 
tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau 
memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah 
atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh 
Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan 
atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau 
ketentuan yang berlaku. 
126. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan 
tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau 
mem berikan keterangan tertulis yang bertanda tera 
atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh 
Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan 
atas UTTP yang telah ditera. 
127.Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan 
kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur 
dan bahan ukur dengan membandingkan dengan 
standar ukuran yang mampu telusur ke standar 
Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran. 
128. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang 
selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah 
pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam 
bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk 
mempergunakannya harus merusak pembungkusannya 
atau segel pembungkusannya. 
129. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman 
dan/ a tau penerimaan dari setiap informasi dalam 
bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara 
dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau 
sistem elektromagnetik lainnya. 
130. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan 
penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga 
memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 
131. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi 
sebagai sarana penunjang untuk menempatkan 
peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk 
konstruksinya disesuaikan dengan keperluan 
penyelenggaraan telekomunikasi. 
132. Penyelenggara ... 
SU Kadin PM, PTSP & Naker 
-16-
132. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, 
koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha 
milik negara, badan usaha swasta, instansi 
pemerintah, instansi keamanan negara yang telah 
mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa 
telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan 
telekomunikasi khusus. 
133. Penyedia Menara adalah badan usaha yang 
membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan 
menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh 
penyelenggara telekomunikasi. 
134. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola 
atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang 
dimiliki oleh pihak lain. 
135.Zona adalah besaran yang bergantung kepada kondisi 
geografis dan kepadatan telekomunikasi di suatu 
wilayah 
136. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 
137.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, 
atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau Badan. 
138.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 
139. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 
yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi 
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah. 
140.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat 
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang terutang. 
141. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 
denda. 
142.Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian 
besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib 
Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan 
pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, 
maupun sanksi administrasi. 
143.Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi 
sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau 
ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang 
telah ditentukan. 
144.Kas ... 
Paraf Koordinasi 
SU Kadin PM, PTSP & Naker 
Kepala -17-
144.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah. 
145.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pend a pa tan dan Belanja Daerah Ka bu paten 
Bondowoso. 
146.Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa 
bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat 
tinggal tempat usaha maupun kegiatan lainnya, keculai 
makam. 
14 7. Perumahan / rumah tangga adalah perumahan / rum ah 
tangga yang mendapatkan pelayanan persampahan dan 
ke bersihan yang diselenggarakan oleh Pemerin tah 
Daerah. 
2. Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
Pasal2 
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
c. dihapus; 
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
e. Retribusi Pelayanan Pasar; 
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
h. Retribusi Penyediaan dan/ a tau Penyedotan Kakus; 
1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 
J. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
3. ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasal3 
Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut 
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di 
Puskesmas dan UPT. Labkesda . 
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
Pasal4 
(1) Obyek retribusi meliputi semua Jems dan klasifikasi 
pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan 
penelitian, serta pelayanan penunjang lainnya di 
Puskesmas dan UPT. Labkesda. 
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan 
adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan 
pihak swasta. 
5.Ketentuan ... 
Paraf Koordinasi 
RSU Kadin PM, PTSP & Naker 
Kepala -18-
5. ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: