Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 11?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

( 1) Biaya makan min um di rumah tunggu kelahiran disesuaikan dengan 
Keputusan Bupati Flores Timur tentang Standar Biayai Pasal 10 
Biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran bagi puskesmas yang belum merniliki 
rumah tunggu kelahiran dan 1 (satu) rumah tunggu kelahiran di dekat 
rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi sebagai berikut: 
a. biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran di wilayah puskesmas terpencil dan 
sangat terpencil maksimal sebesar Rp.10.000.000/tahun; 
b. biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran di puskesmas perkotaan maksimal 
sebesar Rp. 20.000.000/tahun; dan 
c. biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran 1 (satu) rumah di dekat rumah 
sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi maksimal sebesar 
Rp. 20.000.000/tahun. Pasal9 
Besaran penggunaan dana pertolongan persalinan, perawatan kehamilan 
resiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir 
ditetapkan sebagai berikut: 
a. Jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan 
b. Jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen). Pasal 8 
Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi dan 
pelayanan KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditetapkan sebagai sebagai berikut: 
a. pertolongan persalinan normal oleh bidan sebesar Rp. 700.000 (tujuh 
ratus ribu rupiah); 
b. pertolongan persalinan normal oleh dokter sebesar Rp. 800.000 (delapan 
ratus ribu rupiah); 
c. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas 
sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); 
d. perawatan kehamilan resiko tinggi sebesar Rp. 50.0000 (lima puluh ribu 
rupiah); 
e. pelayanan KB paska persalinan: 
1. IUD/Implant sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah); dan 
2. Suntikan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). 
f. Perawatan bayi baru lahir sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu 
rupiah). (3) Setelah menerima pembayaran dari Dinas sebagaimana dimaksud pada 
, Direktur Rumah Sakit memerintahkan bendahara penerimaan 
menyetor ke kas Daerah. 
(4) Bendahara pengeluaran rumah sakit mengajukan permintaan 
pembayaran jasa pelayanan ke BKD. 
(5) BKD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana untuk rumah sakit. 
(6) Bendahara pengeluaran rumah sakit membayar jasa pelayanan sesuai 
ketentuan yang berlaku.