Apa norma yang terkandung dalam Pasal 20 Negara Republik Indonesia Nomor 4355); a. bahwa ancaman bahaya bencana geologi seperti gunung Nomor 1 Tahun 2004?
Substansi Negara Republik Indonesia Nomor 4355); a. bahwa ancaman bahaya bencana geologi seperti gunung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di, khususnya , Pasal 20, memuat:

Penyelenggaraan pelaksanaan rnitigasi regional bencana 
geologi meliputi seluruh tahapan pra bencana. Pasal 19 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan 
dengan memperhatikan aspek-aspek: 
a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; 
b. kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
c. kemanfaatan dan efektivitas; dan 
d. lingkup luas wilayah bencana. Pasal 18 Bagian Kesatu 
Umum BAB VII 
PENYELENGGARAANPELAKSANAAN 
MITIGASI REGIONAL BENCANA GEOLOGI 
a. pengamatan gejala bencana; 
b. analisis hasil pengamatan gejala bencana; 
c. pengarnbilan keputusan oleh pihak yang berwenang; 
d. penyebarluasan informasi tentang peringatan 
bencana;dan ( 1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan 
tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana 
serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat; 
(2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
rnelalui: Pasal 25 (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 23 
huruf a, dilakukan untuk. memastikan upaya yang 
cepat dan tepat dalarn menghadapi kejadian bencana; 
(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan 
kedaruratan bencana; 
b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian 
sistem peringatan dini; 
c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan 
pemenuhan kebutuhan dasar; 
d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi 
tentang mekanisme tanggap darurat; 
e. penyiapan lokasi evakuasi; 
f. penyusunan data akurat, informasi, dan 
pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap 
daruratbencana;dan 
g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan 
peraJatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana 
dan sarana. Pasa.l 24 Penyelenggaraan pelaksanaan mitigasi regional bencana 
geologi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, 
meliputi: 
a. kesiapsiagaan; 
b. peringatan dini; dan 
c. mitigasi bencana. d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan; 
e. persyaratan analisis risiko bencana; 
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 
g. pendidikan dan pelatihan; dan 
h. persyaratan standar teknis pelaksanaan mitigasi regional 
bencana geologi. 
Paaal 23 
(4) lnformasi kebencanaan, basis data (database) dan peta 
kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berfungsi untuk: 
a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak 
pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi; (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a. pelaksanaan penataan ruang; 
b. pengaturan pernbangunan, pembangunan 
infrastruktur, tata bangunan;dan 
c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan 
pelatihan baik secara konvensional maupun modern. 
(3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah 
Daerah menyusun inforrnasi kebencanaan, basis data 
(database) dan peta kebencanaan yang meliputi: 
a. luas wilayah Kabupaten; 
b. jumlah penduduk Kabupaten; 
c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, 
sekolan, puskesrnas, rumah sakit, tempat ibadah, 
fasilitas umum dan fasilitas sosial; 
d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang; 
e. daerah rawan bencana dan risiko bencana; 
f. cakupan luas wilayah rawan bencana; 
g. jalur evakuasi; 
h. lokasi pengungsian; 
i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan 
j. hal lamnya sesuai kebutuhan. (I) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c 
dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya 
antisipasi penanganannya serta mengurangi risiko 
bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan 
rawan bencana; Pasal 26 e. pengarnbilan tindakan oleh masyarakat; 
(3) Pengarnatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/ 
lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancarnan 
bencana, untuk mernperoleh data mengenai gejala 
bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan 
memperhatikan kearifan Iokal; 
(4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah 
Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di 
Kabupaten dalam rangka menggerakkan dan 
mengerahkan sumber daya; 
(5) BPBD mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh 
masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi 
masyarakat. 
( 1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran 
pelaksanaan mi tigasi regional bencana geologi yang 
memadai dalam APBD. Pasal 28 (1) Dana operasional pelaksanaan mitigasi regionaJ bencana 
geologi menjadi tanggungjawab bersama antara 
Pemerinta.h, Pemerintah Provinsi, dan Pemerinta.h Daerah 
sesuai kewenangannya, yang terdiri dari: 
a. dana pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi 
yang menjadi tanggung jawab bersama dan berasal 
dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat; 
b. dana kontijensi bencana · yang disediakan dalam 
APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra 
bencana; 
c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk 
kegiatan pada saat tanggap darurat serta Pemerintah 
Daerah menyediakan dana siap pakai dalam 
anggaran pelaksanaan mitigasi regional bencana 
geologi yang berasal dari APBD dan penempatannya 
dalam anggaran BPBD, dan harus selalu tersedia 
sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap 
darurat; dan 
d. dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan 
pada tahap pasca bencana; 
(2) Daerah dapat melakukan koordinasi pendanaan dengan 
Pemerintah, dan Pemerinta.h Provinsi. 
(3) Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam 
penyediaan dana yang bersurnber dari rnasyarakat dan 
lem bag a dalam negeri. 
(4) Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang 
berasal dari lem baga dalam negeri diselenggarakan 
dengan cara kerja sama yang saling menguntungkan. BAB VIII 
PEMBIAYAAN