Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi, pada , Pasal 10 menjelaskan:

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit 
identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai 
pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; 
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; 
c. melampirkan surat keterangan miskin berdasarkan Basis Data Terpadu 
(BDT) yang sudah diverifikasi dan divalidasi dari Kepala Desa/ Lurah di 
tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum. 
(2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan 
miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, calon Penerima 
Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial, atau dokumen 
lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin. 
(3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan 
Hukum membantu Calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh 
persyaratan tersebut. Pasal 9 Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. berbadan hukum; 
b. terakreditasi; 
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 
d. memiliki pengurus; dan 
e. memiliki program Bantuan Hukum. Pasal 8 Bagian Kesatu 
Persyaratan BAB II 
PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam