Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, ketentuan pada , Pasal 16 berbunyi:

Undang -Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 
setiap Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima 
gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil, seriap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau 
suatu pemberian apa asaja dari siapapun juga yang berhubungan 
dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi 
di Lingkungan Pemerintah Kota Depok ; 
 
 
 
 
 
 
2 
 d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan 
Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan 
Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 
tentang Peru bahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan 
Status Gratifikasi, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud 
dalam huruf c, perlu disesuaikan; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu d dalam 
huruf a , huruf b , huruf c , dan huruf d perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian 
Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3858); 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga raan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 38 51); 
3. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 
4. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Neg ara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
3 
 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang -Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ; 
5. Undang -Undang Nomo r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679 ); 
6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenta ng Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494 ); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembi naan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4592); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemeri ntah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu n 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Naional 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka P anjang 
Tahun 2012 -2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012 -2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122, 
4 
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Zona Integritas Menu ju Wilayah Bebas Dari Korupsi 
dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan 
Instansi Pemerintah; 
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status 
Gratifikasi 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN WAL I KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN 
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KOTA DEPOK.