Apa norma yang terkandung dalam Pasal 41 PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, khususnya BAB IV - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 41, memuat:

(1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 
(2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. 
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
, menjadi dasar penganggaran belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan APBD/Rancangan Perubahan APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) PPKD menganggarkan belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial, dan rincian objek belanja Bantuan Sosial. 
(5) Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. individu dan/atau keluarga; 
b. masyarakat; dan 
c. lembaga non pemerintahan. 
 
- 30 - 
 
 (6) Belanja Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada 
, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang 
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Bantuan Sosial barang dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada 
pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. 
(7) Rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), ayat (5), dan ayat (6), memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja Bantuan Sosial. 
(8) Penerima serta besaran belanja Bantuan Sosial dan jenis belanja 
Bantuan Sosial dituangkan dalam Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD.