Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 2018 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. 
- 3 - 
 
 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
kabupaten. 
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem 
dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan 
kerja. 
10. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang bertgas 
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan 
terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur 
pelaksana teknis. 
11. Sekretariat adalah perangkat desa yang bertugas untuk membantu Kepala 
Desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan dipimpin oleh 
Sekretaris Desa. 
12. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang 
membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dan memimpin 
Sekretariat Desa. 
13. Kepala Urusan adalah unsur dari Sekretariat Desa yang bertugas untuk 
membantu Sekretaris Desa. 
14. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat Desa yang bertugas untuk 
membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam tugas operasional. 
15. Kepala Seksi adalah unsur dari perangkat desa yang bertugas untuk 
membantu Kepala Desa dalam tugas operasional. 
16. Pemimpin Kewilayahan adalah perangkat desa yang dipimpin oleh Kepala 
Dusun yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan 
Kepala Desa dalam lingkup 1 (satu) wilayah yang disebut dusun. 
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
- 4 - 
 
 18. Peraturan Desa adalah Perauran Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa.