Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 pada Pasal  44?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN, Pasal  44 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam upaya penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan 
kontrak terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mengalami 
keterlambatan, PPK perlu melaksanakan rapat pembuktian. 
(2) Didalam Rapat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Penyedia Jasa harus dapat membuktik an kemampuannya 
untuk mengejar keterlambatan yang ada dan selanjutnya 
menyelesaikan kegiatan sesuai dengan Dokumen Kontrak, baik 
aspek manajemen, peralatan dan keuangan. 
(3) Upaya pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai 
dan dievaluasi melalui Uji Coba Kemampuan ( Test Case ) 
Penyedia Jasa, dalam hal nilai kemajuan progres fisik pada 
periode waktu tertentu, dan selanjutnya dituangkan dalam suatu 
Berita Acara yang ditandatangani bersama. 
(4) Rapat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan be rjenjang sesuai dengan tingkat keterlambatan 
pekerjaan yang terjadi. 
(5) Penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
dalam dua tingkatan, yaitu: 
a. keterlambatan dengan kategori “Belum Kritis” dilakukan 
Rapat Pembuktian dengan melibatkan Konsultan P erencana, 
Konsultan Pengawas, dan Penanggungjawab Teknis Penyedia 
Jasa; 
- 43 - 
 
 
b. keterlambatan dengan kategori “Kritis” dilakukan Rapat 
Pembuktian dengan melibatkan Konsultan Perencana, 
Konsultan Pengawas, Direktur/Penanggungjawab Penyedia 
Jasa, d an Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 
(6) Batasan keterlambatan kategori “Belum Kritis” dan “Kritis” 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut: 
NO. PERIODE RENCANA 
PELAKSANAAN KATEGORI KETERLAMBATAN 
BELUM KRITIS KRITIS 
1. 
2. 0% - 70% 
70% - 100% <10% 
<5% ≥ 10% 
≥ 5% 
(7) Apabila sampai dengan Rapat Pembuktian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b, ternyata Penyedia Jasa gagal 
menunjukkan kemampuan kerjanya dalam Uji Coba 
Kemampuan, maka langkah pengamanan dan penyelamatan 
kegiatan yang dapat diusulkan oleh PPK, Konsultan Perencana, 
Konsultan Pengawas, Direktur/Penanggungjawab Penyedia Jasa, 
dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai 
berikut: 
a. kesepakatan tiga pihak ( Three Partieds Agreement ) yakni 
melibatkan pihak lain untuk m enyelesaikan pelaksanaan 
pekerjaan; atau 
b. dengan cara lain yaitu dengan cara Pemutusan Kontrak. 
(8) Materi pembahasan Rapat Pembuktian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) sebagai berikut: 
a. meneliti permasalahan yang menyebabkan kegiatan 
terlambat; 
b. membahas usaha -usaha untuk mengejar keterlambatan yang 
mana usaha -usaha tersebut harus sudah disepakati bersama 
dan penyedia jasa harus membuat pernyataan kesanggupan 
untuk memenuhi kesepakatan tersebut; 
c. menentukan target Uji Coba Kemampuan dalam waktu 
tertentu den gan menyebutkan uraian pekerjaan yang harus 
dikerjakan dan prestasi kerja yang harus dicapai; 
d. membuat jadwal pelaksanaan Uji Coba Kemampuan dan 
program secara detail dan lengkap dengan data -data 
pendukungnya: 
1. volume sisa pekerjaan yang dominan; 
- 44 - 
 
 
2. sumber material yang akan diajukan antara lain: 
a) jenis material dengan menunjukkan lokasi dan 
volume; dan 
b) jadwal pendatangan material sampai pada lokasi 
pekerjaan; 
3. peralatan yang harus didatangkan ke lokasi: 
a) jenis alat, tipe alat dan jumlah; 
b) jadwal pendatangan alat sampai pada lokasi 
pekerjaan; dan 
e. hasil dari Rapat Pembuktian tersebut harus dituangkan 
dalam berita acara dan diketahui oleh PPK. 
(9) Hal-hal yang dilakukan dalam Uji Coba Kemampuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut: 
a. selama Uji Coba Kemampuan, PPK melakukan pemantauan 
terhadap kegiatan Penyedia Jasa; 
b. apabila sebelum jangka waktu uji coba kemampuan berakhir 
ada tendensi menunjukkan hasil yang tidak sesuai 
kesepakatan, PPK mengeluarkan surat peringatan kepada 
Penyedia Jasa dengan tembusan: 
1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; dan 
2. Konsultan Pengawas/Konsultan Supervisi. 
c. apabila dapat dipastikan bahwa Penyedia Jasa tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan sesuai Dokumen Kontrak, maka 
hasil rapat pembuktian dapat merekomendasikan: 
1. Three Partieds Agreement ; atau 
2. Termination (pemutusan Kontrak). 
 
Paragraf 6 
Sanksi dan Daftar Hitam