Apa saja yang diatur dalam Pasal 54 NOMOR 9 TAHUN 2017 Nomor 9 Tahun 2017?
Ketentuan dalam NOMOR 9 TAHUN 2017 Nomor 9 Tahun 2017 tentang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 54 menetapkan:

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenan gan 
khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidan a 
ringan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam perat uran 
daerah ini. 
 
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyi dik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 
tentang adanya tindak pidana pelanggaran; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat 
kejadian dan melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. memotret orang lain/seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebaga i 
tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 
petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana da n 
selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada 
penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
(3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang 
melakukan penangkapan dan/atau penahanan. 
 
(4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang: 
a. pemeriksaan tersangka; 
b. pemasukan rumah; 
c. penyitaan benda; 
d. pemeriksaan surat; 
e. pemeriksaan saksi; dan/atau 
f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan 
berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan 
kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. 
 
 
(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaik an 
hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Peja bat 
Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai de ngan 
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Huk um 
Acara Pidana.