Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 1 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 1 Tahun 2018 tentang JASA KONSTRUKSI, khususnya BAB III - KEWENANGAN, Pasal 9, memuat:

(1)Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib
mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memiliki
sertifikat kompetensi kerja.
(2)Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar
kompetensi kerja.
(3)SetiapPengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa mempekerjakan
tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki sertifikat
kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
denda administratif dan/atau penghentian sementara
kegiatan layanan Jasa Konstruksi .
(4)Dalam hal penyedia Jasa Kons truksidalam jangka waktu
sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan
Daerah ini diundan gkan belum mempekerjakan tenaga kerja
Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa
melaksanakan sertifikasi tenaga kerja bersamaan dengan
pelaksanaan pekerjaan.
Pasal10
Setiap tenaga kerja K onstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi
kerja berhak atas i mbalan yang layak atas layanan J asa yang
diberikan dalam upah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang -undangan.
6BAB V
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA DANPENGGUNA
JASAKONSTRUKSI
Pasal11
Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi
harus:
a.sesuai dengan perjanjian dalam kontrak kerja;
b.memenuhi standar keamanan keselamatan dan
kesehatan dan keberlanjutan; dan
c.mengutamakan Warga Negara Indonesia sebagai
pimpinan tertinggi organisasi proyek.