Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat 
DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau. 
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima 
oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi dengan jumlah 
desa secara nasional. 
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status 
Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi. 
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 
penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, 
dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten/ kota. 
10. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung7 yang selanjutnya disebut APB 
Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
14. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. 
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
16. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening 
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung 
seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Kampung pada bank yang ditetapkan. 
17. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh Pemerintah 
kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Kampung sampai akhir 
tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan oleh Kabupaten 
kepada Kampung yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir 
tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
APBKampung