Bagaimana redaksi normatif Pasal 25 dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA, BAB VII - PENY AL URAN DAN PENCAIRAN DANA TRANSFER KE DESA, Pasal 25 berbunyi:

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke 
Desa Tahap I kepada Tim Kecamatan lalu ke Tim Dinas Pemberdayaaan 
Masyarakat dan Desa untuk diteruskan kepada Sadan Keuangan 
Daerah, dengan melampirkan : 
a. Laporan realisasi pelaksan aan APB Desa semester akhir tahun; 
b. Laporan pertanggungjaw aban realisasi pelaksanaan APB Desa; 
c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II tahun 
sebelumnya ; 
d. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD 
dilampiri Berita Acara penyampaian LKPP Desa; 
e. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
f. Peraturan Desa tentang RPJMDes; 
g. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berjalan; 
h. Visi dan Misi Desa, RPJMDes, RKPDesa dan APBDesa telah di input 
dalam aplikasi sistem siskeudes dan telah di verifikasi oleh Satgas 
siskeudes Kabupaten Kaur; 
1. Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa 
tahun berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh camat 
yang dilengkapi dengan : 
1. Daftar hadir dan berita acara rapat pembahasan RAPB Desa; 
2. Serita Acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang 
RAPB Desa; 
j. profil Desa tahun sebelumn ya; 
k. keputusan Kepala Desa tentang pembentukkan Tim Pelaksana Teknis 
Pengelola Keuangan Desa; 
1. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukkan Tim Pelaksan a 
Kegiatan; 
m. copy Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk dan dilegalisir oleh 
bank yang ditunjuk; 
n. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
o. lembar verifikasi persyaratan Dana Transfer ke Desa Tahap I dari Tim 
Kecamatan bersama Pendamping Desa; dan 
p. Lembar verifikasi persyaratan pencairan dana transfer tahap I dari tim 
verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Kaur. 
q. Pengantar kecamatan; 
r. Pengantar Kabupaten . 
(2) Kepala Desa mengajuk an permohonan penyaluran Dana Transfer ke 
Desa Tahap II kepada Tim Kecamatan lalu ke Tim Dinas Pemberdayaaan 
Masyarak at dan Desa untuk diteruskan kepada Sadan Keuangan 
Daerah, dengan melampirkan: 
a. laporan realisasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh tim Kecamatan 
bersama Pendamping Desa; 
b. laporan realisasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh tim Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur; 
c. bukti saldo akhir Rekening Kas Desa yang ditunjukkan melalui 
fotocopy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh bank; 
d. foto pelaksanaan kegiatan ; dan 
e. berita acara pelaporan realisasi kegiatan kepada BPD. 
~~""ETARIAT OAERAH KADU?l,Ti:N KAUR 
B A G I A N H U ~; U t.l 
TELAH OIPROSSS OAi, 
OIT::LITI KE3WARANNYA 
-14 -
(3) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
disusun dengan ketentuan : 
a. tahap I (kesatu) berisi laporan realisai kegiatan sampai dengan Bulan 
Juni, disampaikan paling lambat minggu pertama Bulan Juli tahun 
berjalan; 
b. tahap II (dua) berisi laporan realisasi kegiatan sampai dengan Bulan 
Desember, disampaikan paling Lambat minggu pertama Bulan 
Januari tahun berikutnya. 
c. Laporan realisasi kegiatan setiap tahapan harus di input dalam 
aplikasi siskeudes dan di verifikasi oleh tim satgas siskeudes dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur. 
(4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati dapat menunda peyaluran 
Dana Transfer ke Desa sampai dengan disampaik annya laporan realisasi 
dimaksud. 
(5) Seluruh dokumen berkenaan dengan Keuangan Desa untuk 
ditembuskan masing-masing I rangkap ke DPMD.