Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Nomor IG Tahun 2014?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Nomor IG Tahun 2014 tentang PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA, BAB II - PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA, Pasal 6 menetapkan:

(1) Tunjangan dibayarkan setiap bulan kepada:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa; dan
0. BPD.
(2) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus
ribu rupiah) per bulan.
(3) Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
a. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
b. Kepala urusan/kepala seksi Desa sebesar Rp. 1.200.000,-
(satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
c. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus
ribu rupiah) per bulan;
d. Staf Desa/Staf BPD:
1) tenaga administrasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2) tenaga kebersihan/ keamanan/ operator boat/ supir
sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu
rupiah).
(4) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
ditetapkan sebagai berikut:
a. Ketua BPD sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu
rupiah) per bulan;
b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
per bulan;
c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu
rupiah) per bulan; dan
d. Anggota BPD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima
puluh ribu rupiah) per bulan.
(5) Pelaksana tugas/penjabat Kepala Desa tidak berhak menerima
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala
Desa berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada
.
(7) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa
berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).