Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA MALANG Nomor 4/2017 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA MALANG Nomor 4/2017 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Malang. 
2. Pemerintah Daerah adalah APBD 
3. Pemerintah Kota Malang. 
4. Walikota adalah Walikota Malang. 
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. 
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat 
BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 
dan DPRD dala m penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
8. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang 
melaksanakan satu atau beberapa program. 
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang 
pegawai . 
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
5 
 seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin 
suatu satuan organisasi negara. 
12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka m enjalankan 
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan 
untuk mencapai tujuan organisasi. 
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan 
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satua n 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan 
dengan angka kredit. 
14. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan 
yang diberikan dalam rangk a memacu produkti vitas dan 
meningkatkan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan 
beban kerja. 
15. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan 
besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu 
jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan 
dokumen yang memuat pendapatan , belanja dan 
pembia yaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban 
pengeluaran DPA -Perangkat Daerah kepada pihak ketiga, 
beban pengeluaran D okumen Pelaksanaan Anggaran gaji 
dan tunjangan, serta beban pengeluaran D okumen 
Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah . 
6