Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 18 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 18 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 3, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang -Undang Dasar Negara Re publik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 3828); 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
4. Undan g-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4886); 
5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 43); 
6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lemb aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
 
 
 
 
 
 
3 
 7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kal i diubah terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah denga n Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tent ang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomo r 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4812); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nom or 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
4 
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah; 
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum 
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 
2011 Nomor 10); 
 
 Dengan Persetujuan Bersama 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 
 dan 
 WALIKOTA DEPOK 
 MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAER AH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2016 
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK TIRTA ASASTA . 
 
 Pasal I 
 Beberapa keten tuan yang terdapat dalam Peraturan D aerah 
Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan 
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan 
Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut : 
 
 1. ketentuan Pasal 3 diubah , sehingga berbunyi sebagai 
berikut: