Jelaskan isi kandungan Pasal 22 dari Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 10 Tahun 2016.
Sesuai dengan Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana (Lernbaran Negara Republik, ketentuan pada BAB VI - Pasal 16, Pasal 22 berbunyi:

... (1) Perangka.t daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan .dib~dang 
kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan orgarusasi dan 
tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan 
tugasnya sampai dengan peraturan perundang -undangan mengenai 
pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan . 
(2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan ~bidang kesatuan bangsa 
dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran 
pendapatan dan belanja daerah sampai dengan peraturan. perundang­ 
undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan urnurn diundangkan. Pasal 21 ( 1) Perangka.t daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan 
berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan 
organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap 
melaksanakan tuga.s dan fungsinya sampai dibentuknya unit kerja yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Anggaran perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
dibidang pelayanan kesehatan berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah sebagai 
dimaksud pada. ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BeJanja 
Daerah sarnpai dengan peraturan perundang-undangannya ditetapkan . Pasa.120 BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 
( 1) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan 
pembentukan lembaga tertentu di daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian 
dari Perangkat Daerah. 
(2) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga. tertentu sebagaimana. climaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 
Mekanisme Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan . dengan BAB VI 
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH