Menurut Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 21?
Pasal Pasal 21 dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beba s dari, pada , menyatakan:

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok 
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di 
luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan 
fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. Pasal 20 BABIV 
JABATAN FUNGSIONAL Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagimana dimaksud pada pasal 4 (empat) 
mempunyai tugas: 
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan 
kepegawaian; 
c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, 
dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga; 
d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, 
kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata 
usaha kepegawaian; 
e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian 
Umum dan Kepegawaian. 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 
tugasnya. Pasal 19 c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan 
laporan keuangan dan aset; 
d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja; 
e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan 
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian 
Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi. 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 
tugasnya . 
10 Pasal 28 
(1) Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris Kecamatan melakukan tugas­ 
tugas Camat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 27 
Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan 
dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib 
mengadakan rapat berkala. Pasal 26 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 25 
Setiap laporan yang diterima oleh Camat dari bawahannya, wajib diolah dan 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. Pasal 24 
Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan 
menyampaikan Iaporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 23 
Camat, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas 
bawahannya. (2) Dalam mela.ksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi 
dan Kepala Subbabgian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai 
dengan tugas pokok masing-masing. 
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
wajib melaksanakan pengawasan melekat.