Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 1PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 07 Tahun 2005 Pasal 1?
Dalam 1PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 07 Tahun 2005 tentang TATACARA PENGANGKATAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom i dan tugas
pembantuan dengan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
4.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daera h sebagai unsur
penyelenggara pemerintah andaerah.
6.Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di
wilayah kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepe ntingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal -usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah anNegara Kesatuan
Republik Indonesia.
8.Pemerintah anDesa adalah Kepala dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintah andesa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pe merintahan oleh
Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal -usul dan adapt istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
11.Penjabat Kepala Des a adalah seseorang yang yang diusulkan oleh BPD
dandiangkat oleh Bupati /Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan
tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu
sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
3BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA