Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  PASURUAN Nomor 14 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  PASURUAN Nomor 14 Tahun 1945 tentang PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Daerah Kabupaten di Djawa Tim ur (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang 
Nomor 2 Tahun 1965; 
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara T ahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3569); 
 2 4. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 20 
Tahun 2000; 
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beba s dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 
6. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 
7. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 
8. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 
9. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421) ; 
10. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang P erimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 
11. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 1 30, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 5049 ); 
12. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ; 
13. Undang -Undang Nomor 2 3 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 20 14 Nomor 2 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D aerah ; 
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah (Lembar an Negara Tahun 2014 
Nomor 81); 
 
 3 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 4 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 20 05 (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502); 
17. Peraturan Peme rintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 13 6, 
Tambahan Lembaran Negara No mor 4574); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negar a Nomor 4575); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 10 
(Lembaran Negara Tahun 20 10 Nomor 1 10); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tenta ng Hibah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4577); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
22. Peraturan Pemeri ntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penye lenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lemb aran Negara Nomor 4614); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelen ggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ; 
 4 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembara n Negara Nomor 4738); 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pem erintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 
Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165 ); 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Nomor 92 Tahun 2014) 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah un 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang P enerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah; 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 201 4 
tentang Pedoman Pen yusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 0 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05) ; 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 219); 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 233); 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahu n 2012 Nomor 
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan 
Nomor 235); 
 5 40. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 20 14 Nomo r 12); 
41. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 20 15 Nomor 09). 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN 
DAN 
BUPATI PASURUAN 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE LANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 5