Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 31 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 31 Tahun 2017 tentang STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan 
jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan. 
8. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah CPNS yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan 
paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang 
awalnya di angkat berdasarkan Keputusan Bupati Berau untuk jangka waktu 
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang 
bersifat teknis profesional dan administrasi yang tidak berkedudukan sebagai 
pegawai negeri. 
10. Non Pegawai/Tenaga Kontrak adalah orang yang awalnya di angkat 
berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
untuk jangka waktu tertentu yang diberi tugas guna membantu 
melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis profesional dan bersifat 
sementara selama kegiatan/pekerjaan itu ada sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan PTT. 
11. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya 
berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan 
biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
12. Satuan Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan 
penghitungan kebutuhan biaya kegiatan. 
13. Honorarium PTT dan Honorarium Non Pegawai adalah pemberian penghasilan 
dan/atau imbalan berupa gaji. 
14. Honorarium/Tunjangan lainnya adalah pemberian penghasilan dan/atau 
imbalan selain gaji dan tambahan penghasilan sehubungan dengan jasa atas 
suatu kegiatan yang dilaksanakan.