Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 24 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 24 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA, khususnya BAB VI - TATA KERJA, Pasal 8, adalah:

(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi tugas dan fungsi Dinas dan UPT disusun 
Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional 
Prosedur (SOP). 
(2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau 
manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta 
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapka n oleh Bupati 
berdasarkan Peraturan Perundangan -undangan. 
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan 
Dinas dan UPT wajib menerapkan prinsif koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam 
lingkungan masing -masing maupun antar satuan 
organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau 
dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing -masing dan 
menerapkan asas umum Penyelenggaran Negara. 
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan 
Dinas dan UPT wajib mengawasi, memimpin, 
mengkoordinasikan, membimbing serta memberi 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan 
apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah -
langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang -
undangan. 
(5) Setiap pimpinan satuan organisa si di Lingkungan 
Dinas dan UPT wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan 
masing -masing dan menyampaikan laporan secara 
berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada 
satuan kerja organisasi lain secara fungsional 
mempunya i hubungan kerja. 
(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 
(7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepad a bawahan 
masing -masing setiap pimpinan satuan kerja wajib 
mengadakan rapat berkala. 
 
9 
 (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di Lingkungan 
Dinas dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan 
satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan 
organisasi setingkat d ibawahnya.