Menurut pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013, apa isi dari Pasal 71?
Pasal Pasal 71 dalam pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, pada BAB IX - TATA CARA PENGHAP USAN PIUTANG PAJAK, menyatakan:

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) memberi suatu Keputusan atas 
pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) atau 
; 
(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
menerima seluruhn ya atau sebagian, menolak, atau menambah besam ya 
jumlah Pajak yang terutang; 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan , pengajuan Keberatan 
dianggap dika bulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan pengajuan 
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
jangka waktu dimaksud berakhir. 
-27 
(4) Dalam ha! Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam 
SPPT atau SKPD, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT atau SKPD 
baru berdasarkan Keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo 
pembayaran; 
(5) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa 
diajukan Keberatan.