Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan Nomor 13 Tahun 1964?
Menurut ketentuan dalam Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, pada BAB Ill - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 8 dinyatakan:

dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan 
masyarakat. -6- 
(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan 
penyelldikan dan penyldlkan dalam rangka penegakan Peraturan 
Daerah maupun Peraturan Bupati. (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi · 
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam penegakan 
Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati; (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri atas: 
a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 
(2) Seksl sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bldang Penegakan Perundang-Undangan Daerah. 
Pasal15 Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
Bldang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi : 
( 1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penegakan 
Peraturan Perundang-Undangan Daerah; 
(2) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan Daerah; 
(3) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan 
penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan Daerah. (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas 
melakukan ketertiban pengendalian operasional penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati; 
(2) Bldang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.