Menurut PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN, pada BAB III - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN, menyatakan:

(1)Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum .
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a.perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan
mempedomani rencana umum kota,rencana strategis ,dan
rencana keija Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan ;
b.penyusunan bahan kebijakan ,standar operasional prosedur ,
analisis jabatan ,analisis beban keija ,evaluasi jabatan ,dan
standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal ;
c.pembagian tugas ,pembimbingan ,penilaian ,penghargaan ,dan
penegakan /pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment )dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup
Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang -
undangan ;
d.penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan ,analisisbeban keija ,evaluasi jabatan ,standar operasional prosedur ,
dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya
tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan ;
e.penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum ,meliputi
pengelolaan tata naskah dinas ,pengelolaan administrasi
kepegawaian ,analisa peraturan ,penataan kearsipan ,
penyelenggaraan kerumahtanggaan ,keprotokolan ,dan
kehumasan ;
f.penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses
pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN
berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan
perundang -undangan untuk terbangunnya pelayanan yang
transparan danakuntabel ;
g.penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
atas pelayanan publik ;
10
h.penyusunan bahan pengendalian ,evaluasi ,dan penilaian
lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan ,unsur pelaksanaan perumusan kebijakan ,unsur
pelaksanaan tugas ,danunsur -unsur lainnya ;
penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya
berdasarkan atas peraturan perundang -undangan ;
j.penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Sekretaris ;dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait
dengan tugas dan fungsinya .i.
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program