Menurut PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 34?
Pasal Pasal 34 dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, pada BAB IV - BELANJA BANTUAN SOSIAL, menyatakan:

(1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan Bantuan Sosial, 
meliputi: 
a. pelatihan vokasional; 
b. pembinaan kewirausahaan; 
c. bimbingan mental spiritual; 
d. bimbingan fisik; 
e. pelayanan aksesibilitas; 
f. bimbingan sosial dan konseling; 
g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau 
h. bimbingan resosialisasi. 
- 26 - 
 
 (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan Bantuan 
Sosial, meliputi: 
a. bantuan langsung; 
b. penyediaan kelembagaan; 
c. penguatan kelembagaan; 
d. advokasi sosial; dan/atau 
e. bantuan hukum. 
(3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan Bantuan 
Sosial, meliputi: 
a. peningkatan kemauan dan kemampuan; 
b. pelatihan komputer; 
c. pemberian stimulan modal; 
d. peralatan usaha dan tempat usaha; 
e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; 
f. penataan lingkungan; 
g. penguatan keserasian sosial; dan 
h. pendampingan. 
(4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan Bantuan Sosial, 
meliputi tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi 
kesejahteraan sosial. 
(5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan 
Bantuan Sosial, meliputi: 
a. penyuluhan dan bimbingan sosial; 
b. pelayanan sosial; 
c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; 
d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; 
e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; 
f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan 
g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil 
usaha. 
(6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan Bantuan 
Sosial, meliputi: 
a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, 
berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan dan penampungan korban bencana; 
b. pemulihan darurat prasarana dan sarana; 
c. bantuan perbaikan rumah masyarakat; 
d. santunan duka cita; dan 
e. santunan kecacatan. 
(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 
dan ayat (6), dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik. 
 
Bagian Kelima 
Besaran Belanja Bantuan Sosial