Menurut PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018, apa isi dari pasal 4?
Pasal pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEDOBAAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH, pada BAB i - n, menyatakan:

buruf f, transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
Berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
melaksanakan belanja Bendabara Pengeluaran Perangkat Daerab 
menerbitkan dan mengajukan SPP-LS kepada Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerab 
dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sab 
sesuai peruntukannya (tanda tangan dan cap basab dan bukan 
merupakan basil foto copy/scaner) sebagai dasar Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS; 
Berdasarkan SPM-LS, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS sebagai dasar 
pencairan dana untuk selanjutnya dilakukan pemindabbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerab kepada Rekening pibak ketiga/penyedia 
barang jasa oleb pihak Bank Jatim Cabang Pacitan setelab dikurangi 
dengan kewajiban atas potongan-potongan pajak; 
Berdasarkan SPM-LS, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS sebagai dasar 
pencairan dana untuk selanjutnya dilakukan pemindabbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerab kepada Rekening Bendabara Pengeluaran 
Perangkat Daerab oleb pibak Bank Jatim Cabang Pacitan; 
Bendabara Pengeluaran Perangkat Daerab melakukan proses 
pencairan dana dengan menyampaikan surat permobonan Standing 
Instructions (SI) kepada pibak Bank Jatim Cabang Pacitan untuk 
dilakukan pemindahbukuan dari rekening Bendabara Pengeluaran 
Perangkat Daerab ke rekening masing-masing penerima; dan 
Biaya yang timbul akibat pemindabbukuan/transfer ditanggung oleh 
pihak penerima.