Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 24 PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 3 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 3 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 6 1" 017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 7AH! ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, pada BAB II - pENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, Pasal 24 menjelaskan:

, alam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi 
Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan 
transportasi. 
Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai 
tanggal pengucapan sumpah/janji. 
Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan 
transportasi. 
Kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, tidak dapat diberikan kepada 
Anggota DPRD secara bersamaan. 
Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 
@vat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar 
harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar 
8tuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas 
Jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya 
�perasional kendaraan dinas jabatan. "an tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan 
rupiah) per bulan.