Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 39 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 39 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN KEPADA, pada , Pasal 18 menjelaskan:

dan Pasal 28Hayat (1)Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang -Undang Nomor 8Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092 );
3.Undang -Undang Nomor 40Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 );
4.Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038 );
2
5.Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063 );
6.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IIKaro ,Kecamatan
Pematang Bandar ,Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang
DiWilayah Kabupaten Daerah Tingkat IISimalungun ,
Kecamatan Parbuluan DiWilayah Kabupaten Daerah
Tingkat IIDairi Dan Kecamatan Medan Petisah ,Medan
Tembung ,Medan Helvetia ,Medan Polonia ,Medan
Maimun ,Medan Selayang ,Medan Amplas Dan Medan
Area DiWilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIMedan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat ISumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 67);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35Tahun 1992 tentang
Pembentukan 18(Delapan Belas )Kecamatan DiWilayah
Kabupaten -Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun ,
Dairi ,Tapanuli Selatan ,Karo ,Tapanuli Utara ,Tapanuli
Tengah ,Nias,Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat IIMedan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat ISumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Keija Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4761 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
14.Peraturan Presiden Nomor 72Tahun 2012 tentang
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193 ):
15.Peraturan Presiden Nomor 12Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29),sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 255 );
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Keija Sama Daerah ;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400 );
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
4
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasinnal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874 );
21.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7Tahun 2009
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
22.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4Tahun 2012
tentang Sistem Kesehatan Kota Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2Q12 Nomor 4,Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);
23.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN KEPADA
RUMAH SAKIT PROVIDER TERHADAP PASIEN YANG TIDAK
MEMILIKI IDENTITAS KEPENDUDUKAN .