Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 8 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS, ketentuan pada , Pasal 6 berbunyi:

(1) Jenis perizinan yang menjadi kewenangan DPMPT SP, 
meliputi : 
a. izin p rinsip ; 
b. izin lokasi ; 
c. dihapus ; 
d. izin mendirikan bangunan (IMB) ; 
e. tanda daftar p erusahaan (TDP) ; 
f. surat izin usaha perdagangan (SIUP) ; 
g. izin usaha industri (IUI); 
h. tanda daftar industri (TDI); 
i. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)/pasar tradisional 
(IUP2T )/toko modern yang berjaringan/berwaralaba ; 
j. izin usaha a ngkutan; 
k. izin trayek /izin operasional ; 
l. izin mendirikan dan i zin operasional rumah sakit kelas 
c/d; 
m. izin p uskesmas; 
n. izin mendirikan dan izin o perasional klinik; 
o. izin a potik; 
 
 
6 
 
p. izin p raktik bidan; 
q. izin o ptik; 
r. izin usaha obat hewan; 
s. izin usaha peternakan ; 
t. izin usaha jasa konstruksi (IUJK) ; 
u. izin perusa haan pengeboran a ir bawah t anah ; 
v. izin penyelenggaraan reklame ; 
w. izin rumah kos; 
x. izin rumah kos lebih dari 10 (sepulu h) kamar; 
y. izin prakti k dokter hewan; 
z. izin usaha pelayanan jasa medik veteriner; 
aa. izin paramedik veteriner. 
 (1a) IPPT merupakan perizinan yang tidak termasuk 
kewenangan DPMPTSP , namun mekanisme perizinannya 
menjadi tanggung jawab DPMPTSP dengan Komponen 
Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum 
dalam lampiran I huruf bb yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada a yat (1) huruf 
d, e dan l dipungut retribusi berdasarkan peraturan 
perundang -undang an yang berlaku . 
(3) Pemberian izin sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) selain 
huruf d,e dan l tidak dipungut retribusi. 
(4) Komponen Standar Pelayanan Perizinan untuk jenis 
perizinan seb agaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisah kan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daer ah 
Kabupaten Banyuwangi. 
Ditetapkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 19 Februari 2018 
BUPATI BANYUWANGI 
 
Ttd. 
 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 19 Februari 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI , 
 
Ttd. 
 
DJADJAT SUDRADJAT 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANY UWANGI TAHUN 201 8 NOMOR 8
1 
 
 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 
 NOMOR : 8 Tahun 2018 
 TANGGAL : 19 Februari 2018 
 
 
I. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI 
 
A. Standar Pelayanan Izi n Prinsip 
 
NO. KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok 
Agraria; 
b. Undang -Undang Nomor 2 6 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang; 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2012 -2032 ; 
e. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 
Tahun 2015 tentang Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan 
Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di 
Kabupaten Banyuwangi . 
2. Persyaratan 
Pelayan an a. Mengisi blanko permohonan: 
b. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 
c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan ( untuk 
Badan Usaha); 
d. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM 
(untuk PT); 
e. Fotokopi NPWP; 
f. Proposal rencana proyek yang akan dibangun; 
g. Surat keter angan anggota asosi asi ( untuk 
perumahan); 
h. Advice Planning dari Dinas Teknis terkait; 
i. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin 
selain pemilik). 
3. Sistem, mekanisme 
dan prosedur a. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan 
di Customer Service di Front Office ; 
b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi 
beserta persyaratan kemudian menyerahkan 
ke Customer Service ; 
c. Customer Service memverifikasi permohonan, 
jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat 
tanda penerimaan berkas; 
d. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan 
melakukan verifikasi ulang , jika disetujui 
tanda tangan di lembar check list kemudian 
diserahkan ke Back Office ; 
1 
2 
 
e. Back Office melakukan pemrosesan izin; 
f. Paraf surat i zin yang telah dicetak oleh Kasi 
Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang 
Pelayanan Penanaman Modal dan Sek retaris 
DPMPTSP; 
g. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin 
(pengesahan) ; 
h. Pengarsipan ; 
i. Penyerahan izin kepada pemohon. 
 4. Jangka waktu 
penyelesaian 7 hari k erja, apabila persyaratan lengkap dan 
benar . 
 5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya . 
 6. Produk pelayanan Dokumen Izin Prinsip . 
 7. Sarana, prasarana 
dan/atau fasilitas Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 8. Kompetensi 
Pelaksana Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 9. Pengawasan 
internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus . 
 10. Penanganan 
pengaduan , Saran 
dan Masukan Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 11. Jumlah pelaksana 7 orang . 
 12. Jaminan pelayanan Sesuai maklumat pelayanan . 
 13. Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan Penyelenggaraan pelayanan perizinan 
dilaksanakan di ruang/ gedung yang memiliki 
tingkat keamanan dan kenyaman yang baik . 
 14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik 
dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali; 
b. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur 
keberhasilan dan mengetahui hambatan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan 
serta merumuskan langkah perbaikan . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 B. Standar Pelayanan Izi n Lokasi 
 
NO. KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok 
Agraria; 
b. Undang -Undang No mor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal; 
c. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi; 
f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam 
Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan 
Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 
g. Peraturan Daerah Kabupa ten Banyuwangi 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2012 -2032 ; 
h. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 
Tahun 2015 tentang Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan 
Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di 
Kabupaten Banyuwangi . 
 2. Persyaratan 
Pelayanan a. Mengisi blanko permohonan; 
b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan ( untuk 
Badan Usaha); 
c. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM 
(untuk PT); 
d. Fotokopi NPWP; 
e. Proposal rencana proyek yang akan dibangun; 
f. Surat keterangan anggota asosiasi ( untuk 
perumahan); 
g. Advice Planning dari Dinas Teknis terkait; 
h. Pertimbangan teknis pertanahan ; 
i. Peta Pertanahan; 
j. Fotokopi Izin Prinsip; 
k. Fotokopi surat persetujuan Presiden/Kepala 
BKPM bagi pemohon yang menggunakan 
fasilitas PMA/PMDN atau pe rsetujuan prinsip 
dari instansi teknis untuk Badan Hukum 
yang tidak menggunakan fasilitas penanaman 
modal; 
l. Surat pernyataan mengenai luas tanah yang 
sudah dikuasai; 
 
 
4 
 
m. Surat pernyataan kesanggupan untuk 
melakukan pembebasan tanah dan/atau 
menyediakan tempat penampungan bagi 
pemilik tanah; 
n. Gambar d enah lokasi ; 
o. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin 
selain pemilik). 
 3. Sistem, mekanisme 
dan prosedur a. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan 
di Customer Service; 
b. Pemohon melengkapi formulir beserta 
persyarat an kemudian menyerahkan ke 
Customer Service; 
c. Customer Service memverifikasi permohonan, 
jika lengkap diteruskan ke Front Office untuk 
registrasi dan pembuatan tanda terima 
berkas; 
d. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan 
melakukan verifikasi ulang, berkas yang 
diperlukan Tinjau Lapang (baru dan 
perubahan) diserahkan ke Kasi Pengendalian 
dan Pe ngawasan . Berkas Daftar Ulang (DU) 
diberikan ke Back Office untuk pengolahan 
izin; 
e. Kasi Pengendalian dan Pe ngawasan 
memerintahkan petugas untuk melakukan 
jadual tinjau lapa ng bersama Instansi Teknis; 
f. Tim Teknis melakukan pemeriksaan 
administrasi dan lapangan, menyampaikan 
hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon 
termasuk kekurangan persyaratan teknis 
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam 
BAP; 
g. Pemohon melengkapi kekuranga n berkas 
hasil temuan pemeriksaan Tim Teknis; 
h. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil 
tinjau lapang dan menyerahkan berkas 
permoh onan yang sudah lengkap ke Kasi 
Pengendalian dan Pe ngawasan ; 
i. Kasi Pengendalian dan Pe ngawasan 
melakukan verifikasi berkas permo honan 
beserta kelengkapannya, untuk berkas yang 
lengkap dilakukan pemarafan BAP dan 
menyerahkan kepada Kabid Pe layanan 
Penanaman Modal ; 
j. Kabid Pe layanan Penanaman Modal 
melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan 
menandatangani BAP, kemu dian 
memberikannya k epada Kasi Pelayanan dan 
Kasi Penetapan; 
 
 
 
5 
 
k. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan 
memerintahkan petugas untuk membuat 
penetapan sebagai dasar penerbitan SKRD; 
l. Petugas menyampaikan kepada pemohon 
jumlah retribusi yang harus dibayarkan; 
m. Pemohon melakukan pembaya ran retribusi di 
Loket Pembayaran ( Payment Point ); 
n. Back Office melakukan pemrosesan izin; 
o. Paraf surat izin yan g telah dicetak oleh Kasi 
Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang 
Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris 
DPMPTSP; 
p. Kepala DPMPTSP menandatang ani SK izin 
(pengesahan) ; 
q. Pengarsipan ; 
r. Penyerahan izin kepada pemohon. 
 4. Jangka waktu 
penyelesaian 7 hari k erja, apabila persyaratan lengkap dan 
benar . 
 5. Biaya/tarif Dipungut biaya retribusi sesuai peraturan 
perundang -undangan yang berlaku . 
 6. Produk pelayanan Dokumen Izin Lokasi . 
 7. Sarana, prasarana 
dan/atau fasilitas Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 8. Kompetensi 
Pelaksana Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 9. Pengawasan 
internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus . 
 10. Penanganan 
pengaduan , Saran 
dan Masukan Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 11. Jumlah pelaksana 7 Orang. 
 12. Jaminan pelayanan Sesuai maklumat pelayanan . 
 13. Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan Penyelenggaraan pelayanan perizinan 
dilaksanaka n di ruang/gedung yang memiliki 
tingkat keamanan dan kenyaman yang baik . 
 14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik 
dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali; 
b. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur 
keberhasilan dan mengetahui ha mbatan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan 
serta merumuskan langkah perbaikan . 
 
 C. Dihapus 
 
 
 
 
 
6 
 
 D. Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
 
NO. KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedun g; 
b. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang; 
c. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bang unan Gedung; 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 
Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2010 te ntang Pedoman Pemberian Izin 
Mendirikan Bangunan; 
h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Nomor 14 Tahun 2011 tenta ng Retribusi 
Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 ; 
i. Peraturan Daerah Kabu paten Banyuwangi 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2012 -2032; 
j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan 
Gedung ; 
k. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Petunjuk P elaksanaan 
Peratu ran Daerah Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 
l. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 
Tahun 2015 tentang Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan 
Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di 
Kabupaten Banyuwangi. 
 2. Persyaratan 
Pelayanan a. Mengisi blanko permohonan: 
1. Pernyataan Kesanggupan. 
2. Persetujuan Tetangga (batas bangunan ). 
3. Persetujuan dari P emilikan Tanah. 
b. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 
c. Fotokopi NPWP; 
d. Fotokopi Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C; 
e. Surat perny ataan bahwa tanah tidak dalam 
status sengketa; 
 
7 
 
f. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk 
Badan Usaha) ; 
g. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM 
(untuk PT); 
h. Fotokopi Izin Prinsip/ Izin Lokasi/IPPT) (luas 
usaha > 500 m2); 
i. Fotokopi AMD AL/Formulir Isian/UKL -
UPL/SPP L (untuk bangunan yang 
menimbulkan gangguan) ; 
j. Fotokopi Pengesahan Rencana Tapak 
Tanah /Site Plan (untuk perumahan) ; 
k. Surat Pernyataan Pengelolaan Makam 
mengetahui pengurus kematian /Kepala 
Desa/Lurah setempat ( untuk perumahan ); 
l. Gambar detail bangunan; 
m. Perhitu ngan konstruksi ( untuk bangunan 
bentang > 8 m dan gedung bertingkat) ; 
n. Penelitian tanah/sondir ( untuk bangunan > 2 
lantai) ; 
o. Gambar d enah lokasi; 
p. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin 
selain pemilik). 
 3. Sistem, mekanisme 
dan prosedur a. Pemohon mendapat f ormulir dan penjelasan 
di Customer Service ; 
b. Pemohon melengkapi formulir beserta 
persyaratan kemudian menyerahkan ke 
Customer Service ; 
c. Customer Service memverifikasi permohonan, 
jika lengkap diteruskan ke Front Office untuk 
registrasi dan pembuatan tanda terima 
berkas; 
d. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan 
melakukan verifikasi ulang, kemudian 
diserahkan ke Kas i Pengendalian dan 
Pengawasan ; 
e. Kasi Pengendalian dan Pe ngawasan 
memerintahkan petugas untuk melakukan 
jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis; 
f. Tim T eknis melakukan pemeriksaan 
administrasi dan lapangan, menyampaikan 
hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon 
termasuk kekurangan persyaratan teknis 
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam 
BAP; 
g. Pemohon melengkapi kekurangan berkas 
hasil temuan pemeriksaan Tim Teknis; 
h. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil 
tinjau lapang dan menyerahkan berkas 
permoho nan yang sudah lengkap ke Kasi 
Pengendalian dan Pe ngawasan ; 
 
 
8 
 
i. Kasi Pengendalian dan Pe ngawasan 
melakukan verifikasi berkas permohonan 
beserta kelengkapannya, u ntuk berkas yang 
lengkap dilakukan pemarafan BAP dan 
menyerahkan kepada Kabid Pe layanan 
Penanaman Modal ; 
j. Kabid Pe layanan Penanaman Modal 
melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan 
menandatangani BAP, kemu dian 
memberikannya kepada Kasi Pelayanan dan 
Kasi Penetapan; 
k. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan 
memerintahkan petugas untuk membuat 
penetapan sebagai dasar penerbitan SKRD; 
l. Petugas menyampaikan kepada pemohon 
jumlah retribusi yang harus dibayarkan; 
m. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di 
Loket Pembayaran (Payment Point ); 
n. Back Office melakukan pemrosesan izin; 
o. Paraf surat i zin yang telah dicetak oleh Kasi 
Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang 
Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris 
DPMPTSP; 
p. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin 
(pengesahan) ; 
q. Pengarsi pan; 
r. Penyerahan izin kepada pemohon . 
 4. Jangka waktu 
penyelesaian 7 hari k erja, apabila persyaratan lengkap dan 
benar . 
 5. Biaya/tarif Dipungut b iaya retribusi sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku . 
 6. Produk pelayanan Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
 7. Sarana, prasarana 
dan/atau fasilitas Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 8. Kompetensi 
Pelaksana Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 9. Pengawasan 
internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus . 
10. Penanganan 
pengaduan , Saran 
dan Masukan Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
11. Jumlah pelaksana 7 Orang. 
12. Jaminan pelayanan Sesuai maklumat pelayanan . 
13. Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan Penyelenggaraan pelayanan perizinan 
dilaksanakan di ruang/gedung yang mem iliki 
tingkat keamanan dan kenyaman yang baik . 
14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik 
dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali; 
b. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur 
keberhasilan dan mengetahui hambatan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan 
serta merumuskan langkah perbaikan . 
9 
 
 E. Standar Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
 
NO. KOMPONEN URAIAN 
 1. Dasar Hukum a. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1982 
tentang Wajib Daftar Perusahaan; 
c. Peraturan Menteri Perdagangan Repub lik 
Indonesia Nomor 37/M -DAG/PER/9/2007 
tentang Penyele nggaraan Pendaftaran 
Perusahaan ; 
d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 77/2013 tentang Penerbitan 
SIUP dan TDP secara Simultan bagi 
Perusahaan Perdangan; 
e. Peraturan Kepala Badan Pusat S tatistik 
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi 
Baku Lapangan Usaha Indonesia. 
 2. Persyaratan 
Pelayanan a. Formulir Permohonan ; 
b. Fotokopi KTP berlaku ; 
c. Salinan resmi Akta Pendirian Perusahaan & 
Perubahannya (bagi yang berbadan hukum) ; 
d. Fotokopi SK Menk umham (bagi PT) ; 
e. Fotokopi NPWP ; 
f. Fotokopi IUI/TDI berlaku (bagi kegiatan yang 
dipersyaratkan) ; 
g. Fotokopi IMB : 
 Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan 
(bila nama di IMB tidak sama dg 
pemohon) . 
h. Rekomendasi dari Instansi terkait . 
i. Surat Keterangan Domisili Usaha . 
j. TDP L ama/Asli . 
k. Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila 
penandatangan/penanggung jawab 
permohonan izin selain pemilik . 
l. Surat penunjukkan penanggung jawab/ 
kacab . 
m. Akta Pendirian kantor cabang/surat 
penunjukan kantor cabang. 
 3. Sistem, mekanisme 
dan prosedu r a. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan 
di Customer Service di Front Office ; 
b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi 
beserta persyaratan kemudian menyerahkan 
ke Customer Service ; 
c. Customer Service memverifikasi permohonan, 
jika lengkap berkas diregistra si dan dibuat 
tanda penerimaan berkas; 
d. Kasi Pelayanan dan Penetapan melakukan 
verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di 
lembar check list kemudian diserahkan ke 
Back Office ; 
 
 
10 
 
e. Back Office melakukan pemrosesan izin; 
f. Paraf surat iz in yang telah diceta k oleh Kasi 
Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bi dang 
Pelayanan Penanaman Modal dan Sekretaris 
DPMPTSP; 
g. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin 
(pengesahan) ; 
h. Pengarsipan ; 
i. Penyerahan izin kepada pemohon. 
 4. Jangka waktu 
penyelesaian 3 hari k erja, apabil a persyaratan lengkap dan 
benar . 
 5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya . 
 6. Produk pelayanan Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) . 
 7. Sarana, prasarana 
dan/atau fasilitas Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 8. Kompetensi 
Pelaksana Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 9. Pengawasan 
internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus . 
 10. Penanganan 
pengaduan , Saran 
dan Masukan Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 11. Jumlah pelaksana 5 Orang. 
 12. Jaminan pelayanan Sesuai maklumat pelayanan . 
 13. Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan Penyelenggaraan pelayanan perizinan 
dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki 
tingkat keamanan dan kenyaman yang baik . 
 14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik 
dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali; 
b. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur 
keberhasilan dan mengetahui hambatan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan 
serta merumuskan langkah perbaikan . 
 
11 
 
 
 F. Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
 
NO. KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 36/M -DAG/PER/9/2007 
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan; 
b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M -
DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Perdaga ngan Republik 
Indonesia Nomor 36/M -DAG/PER/9/2007 
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan; 
c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M -
DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor 36/M -
DAG/PER/9/2 007 tentang Penerbitan Surat 
Izin Usaha Perdagangan; 
d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 
Tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan 
TDP secara Simultan; 
e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi 
Baku Lapangan Usaha Indo nesia. 
 2. Persyaratan 
Pelayanan a. Formulir Permohonan ; 
b. Fotokopi KTP berlaku ; 
c. Fotokopi TDP berlaku; 
d. Salinan resmi Akta Pendirian Perusahaan & 
Perubahannya (bagi yang berbadan hukum) ; 
e. Fotokopi SK Menk umham (bagi PT) ; 
f. Fotokopi NPWP ; 
g. Fotokopi IUI/TDI berlaku ; (bagi yang kegiatan 
yang dipersyaratkan) ; 
h. Fotokopi IMB; 
i. Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan 
(bila nama di IMB tidak sama dg pemohon) ; 
j. Rekomendasi dari Instansi terkait ; 
k. Pas Foto Berwarna 3 x 4 cm (2 lembar) ; 
l. Surat Keterangan Domisili Usaha ; 
m. SIUP Lama/As li; 
n. Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila 
penandatangan/penanggung jawab 
permohonan izin selain pemilik ; 
o. Fotokopi SIUP Pusat berlegalisir (rangkap 2); 
p. Surat penunjukkan penanggung jawab/ 
kacab ; 
q. Akta Pendirian Cabang/ surat penunjukkan 
kantor cabang . 
 
12 
 
 3. Sistem, mekanisme 
dan prosedur a. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan 
di Customer Service di Front Office ; 
b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi 
beserta persyaratan kemudian menyerahkan 
ke Customer Service ; 
c. Customer Service memverifikasi 
permoh onan, jika lengkap berkas diregistrasi 
dan dibuat tanda penerimaan berkas; 
d. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan 
melakukan verifikasi ulang, jika disetujui 
tanda tangan di lembar check list kemudian 
diserahkan ke Back Office ; 
e. Back Office melakukan pemrosesan i zin; 
f. Paraf surat i zin yang telah dicetak oleh Kasi 
Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala 
Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan 
Sekretaris DPM PTSP; 
g. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin 
(pengesahan) ; 
h. Pengarsipan ; 
i. Penyerahan izin kepada pemohon . 
 4. Jangka waktu 
penyelesaian 3 hari k erja, apabila persyaratan lengkap dan 
benar . 
 5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya . 
 6. Produk pelayanan Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) . 
 7. Sarana, prasarana 
dan/atau fasilitas Sesuai Standar Pelayanan Perizina n. 
 8. Kompetensi 
Pelaksana Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 9. Pengawasan 
internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus . 
10. Penanganan 
pengaduan , Saran 
dan Masukan Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
11. Jumlah pelaksana 5 Orang. 
12. Jaminan pelayanan Sesuai maklumat pelayanan . 
13. Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan Penyelenggaraan pelayanan perizinan 
dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki 
tingkat keamanan dan kenyaman yang baik . 
14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. Evaluasi kine rja pelaksana secara periodik 
dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali; 
b. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur 
keberhasilan dan mengetahui hambatan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan 
serta merumuskan langkah perbaikan . 
 
13 
 
 
 G. Standar Pelayanan Izi n Usaha Industri (IUI) 
 
NO. KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 
tentang Izin Usaha Industri; 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Kawasan Industri; 
d. Perat uran Menteri Perindustrian Nomor 
41/M -IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan, 
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin 
Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 
e. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 
Tahun 1995 tentang Penetapan Jenis dan 
Komoditi Industri Y ang Proses Produksinya 
Tidak Merusak Ataupun Membahayakan 
Lingkungan Serta Tidak Menggunakan 
Sumber Daya Alam Secara Berlebihan; 
f. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi 
Baku Lapangan Usaha Indonesia. 
 2. Persyaratan 
Pelayanan a. Mengisi blanko permohonan ; 
b. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 
c. Fotokopi NPWP ; 
d. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan ( untuk 
Badan Usaha); 
e. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM 
(untuk PT); 
f. Surat Keterangan Domisili Usaha dari 
Desa/Kelurahan ( untuk Izin B aru); 
g. Fotokopi Izin Prinsip/ Izin Lokasi/IPPT) (luas 
usaha > 500 m2); 
h. Fotokopi IMB; 
i. Fotokopi SIUP dan TDP; 
j. IUI lama/asli ( untuk Izin DU); 
k. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin 
selain pemilik). 
 3. Sistem, mekanisme 
dan prosedur a. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan 
di Customer Service di Front Office ; 
b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi 
beserta persyaratan kemudian menyerahkan 
ke Customer Service ; 
c. Customer Service memverifikasi permohonan, 
jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat 
tanda penerim aan berkas; 
d. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan 
melakukan verifikasi ulang, jika disetujui 
tanda tangan di lembar check list kemudian 
diserahkan ke Back Office ; 
 
14 
 
e. Back Office melakukan pemrosesan izin; 
f. Paraf surat i zin yang telah dicetak oleh Kasi 
Pelayanan d an Kasi Penetapan, Kepala Bidang 
Pelayanan Penanaman Modal dan Sekre taris 
pada DPMPTSP; 
g. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin 
(pengesahan) ; 
h. Pengarsipan ; 
i. Penyerahan izin kepada pemohon. 
 4. Jangka waktu 
penyelesaian 3 hari k erja, apabila persyaratan leng kap dan 
benar . 
 5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya . 
 6. Produk pelayanan Dokumen Izin Usaha Industri (IUI). 
 7. Sarana, prasarana 
dan/atau fasilitas Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 8. Kompetensi 
Pelaksana Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 9. Pengawasan 
internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus . 
 10. Penanganan 
pengaduan , Saran 
dan Masukan Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 11. Jumlah pelaksana 5 Orang. 
 12. Jaminan pelayanan Sesuai maklumat pelayanan . 
 13. Jaminan keamana n 
dan keselamatan 
pelayanan Penyelenggaraan pelayanan perizinan 
dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki 
tingkat keamanan dan kenyaman yang baik . 
 14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik 
dilakukan sedikitnya 3 bulan sek ali; 
b. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur 
keberhasilan dan mengetahui hambatan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan 
serta merumuskan langkah perbaikan . 
 
15 
 
 
 H. Standar Pelayanan Tanda Daftar Industri (TDI) 
 
NO. KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 
tentang Izin Usaha Industri; 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Kawasan Industri; 
d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
41/M -IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan, 
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin 
Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 
e. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 
Tahun 1995 tentang Penetapan Jenis dan 
Komoditi Industri Yang Proses Produksinya 
Tidak Merusak Ataupun Membahayakan 
Lingkungan Serta Tidak Menggunakan 
Sumber Daya Alam Secara Berlebihan; 
f. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi 
Baku Lapangan Usaha Indonesia. 
 2. Persyaratan 
Pelayanan a. Mengisi blanko permohona n; 
b. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 
c. Fotokopi NPWP ; 
d. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan ( untuk 
Badan Usaha); 
e. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM 
(untuk PT); 
f. Surat Keterangan Domisili Usaha dari 
Desa/Kelurahan ( untuk Izin Baru); 
g. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Lokasi/IPPT) (luas 
usaha > 50 0 m2); 
h. Fotokopi IMB; 
i. Fotokopi SIUP dan TDP; 
j. TDI lama/asli ( untuk DU); 
k. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin 
selain pemilik). 
 3. Sistem, mekanisme 
dan prosedur a. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan 
di Customer Service di Front Office ; 
b. Pemohon mengi si formulir dan melengkapi 
beserta persyaratan kemudian menyerahkan 
ke Customer Service ; 
c. Customer Service memverifikasi permohonan, 
jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat 
tanda penerimaan berkas; 
 
 
 
 
16 
 
d. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan 
melakukan verifik asi ulang, jika disetujui 
tanda tangan dilembar check list kemudian 
diserahkan ke Back Office ; 
e. Back Office melakukan pemrosesan izin; 
f. Paraf surat i zin yang telah dicetak oleh Kasi 
Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang 
Pelayanan Penanaman Modal dan S ekretaris 
DPMPTSP; 
g. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin 
(pengesahan) ; 
h. Pengarsipan ; 
i. Penyerahan izin kepada pemohon. 
 4. Jangka waktu 
penyelesaian 3 hari k erja, apabila persyaratan lengkap dan 
benar . 
 5. Biaya/tarif Tidak d ipungut biaya. 
 6. Produk p elayanan Dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) . 
 7. Sarana, prasarana 
dan/atau fasilitas Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 8. Kompetensi 
Pelaksana Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 9. Pengawasan 
internal Dilakukan secara berjenjang dan terus mene rus. 
 10. Penanganan 
pengaduan , Saran 
dan Masukan Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 11. Jumlah pelaksana 5 Orang. 
 12. Jaminan pelayanan Sesuai maklumat pelayanan . 
 13. Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan Penyelenggaraan pelayanan perizinan 
dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki 
tingkat keamanan dan kenyaman yang baik . 
 14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik 
dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali; 
b. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur 
keberhasilan dan menge tahui hambatan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan 
serta merumuskan langkah perbaikan . 
 
17 
 
 
I. Standar Pelayanan Izin Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Pasar Tradisional 
(IUP2T)/Toko Modern yang berjaringan/berwaralaba 
 
NO. KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum a. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan; 
b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder n; 
c. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 
Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten 
Banyuwangi . 
 2. Persyaratan 
Pelayanan a. Mengisi blanko permohonan: 
b. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 
c. Fotokopi NPWP; 
d. Fotokopi Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C; 
e. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam 
sengketa; 
f. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan ( untuk 
Badan Usaha); 
g. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM 
(untuk PT); 
h. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Lokasi/IPPT) (luas 
usaha > 500 m2); 
i. Fotokopi IMB; 
j. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi 
masyarakat setempat; 
k. Rekomendasi dari Dinas Teknis terkait; 
l. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil (IUPP dan IUTM BW berdiri sendiri 
atau IUPPT dan IUTM BW terintegrasi d engan 
Pusat Perbelanjaan); 
m. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin 
selain pemilik). 
 3. Sistem, mekanisme 
dan prosedur a. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan 
di Customer Service di Front Office ; 
b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi 
beserta persyara tan kemudian menyerahkan 
ke Customer Service ; 
c. Customer Service memverifikasi permohonan, 
jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat 
tanda penerimaan berkas; 
d. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan 
melakukan verifikasi ulang, jika disetujui 
tanda tangan di lemba r check list kemudian 
diserahkan ke Back Office ; 
 
18 
 
e. Back Office melakukan pemrosesan izin; 
f. Paraf surat i zin yang telah dicetak oleh Kasi 
Pelayanan dan Kasi Penetapan, Kepala Bidang 
Pelayanan Penanaman Modal dan Sek retaris 
DPMPTSP; 
g. Kepala DPMPTSP menandatanga ni SK izin 
(pengesahan) ; 
h. Pengarsipan ; 
i. Penyerahan izin kepada pemohon. 
 4. Jangka waktu 
penyelesaian 7 hari k erja, apabila persyaratan lengkap dan 
benar . 
 5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya . 
 6. Produk pelayanan Dokumen Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 
(IUPP)/Pasar Tradisional (IUP2T) /Toko Modern 
yang berjaringan/berwaralaba . 
 7. Sarana, prasarana 
dan/atau fasilitas Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 8. Kompetensi 
Pelaksana Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 9. Pengawasan 
internal Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus . 
 10. Penanganan 
pengaduan , Saran 
dan Masukan Sesuai Standar Pelayanan Perizinan . 
 11. Jumlah pelaksana 6 Orang. 
 12. Jaminan pelayanan Sesuai maklumat pelayanan . 
 13. Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan Penyeleng garaan pelayanan perizinan 
dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki 
tingkat keamanan dan kenyaman yang baik . 
 14. Evaluasi kinerja 
Pelaksana a. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik 
dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali; 
b. Hasil evaluasi digunakan untuk m engukur 
keberhasilan dan mengetahui hambatan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan p