Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945?
Substansi Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945 tentang Pengarusutamaan Gender, khususnya , Pasal 7, memuat:

. 
(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Pemerintah Daerah 
dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara Bappeda, Inspektorat, 
Keuangan, Bagian Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan. 
(3} Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} 
diwujudkan dalam suatu wadah yaitu Tim Telrnis Anggaran Daerah 
Responsif Gender. 
(4} Bupati menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan Pengarusu tamaan Gender. Pasal 7 
( 1) Lembaga pemerintahan daerah wajib menentukan strategi pelaksanaan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) melalui berbagai 
kegiatan yang meliputi: 
a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan 
pengarusutamaan gender dalam semua bidang pembangunan; 
b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang 
responsif gender oleh semua perencana pembangunan baik dilembaga 
pemerintah maupun non pemerintah; dan 
c. harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan 
pembangunan berspektif gender. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pemerintah Daerah berkewajiban: 
a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring, 
laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan 
pengarusutamaan gender; 
b. rnenyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan 
sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan 
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan 
pengarusutamaan gender. 
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban men yusun kebijakan , program, dan 
kegiatan pem bangunan responsif gender yang dituangkan dalarn Rencana 
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Strategis SK.PD, dan Rencana Kerja 
SKPD. Pasal 12 Baglan Kesatu 
Perencanaan BABV 
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Pasal 11 
(1) Pihak swasta dan masyarakat dapat rnelakukan pernantauan dan evaluasi 
basil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan