Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 27 Tahun 2016 pada Pasal 11?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 27 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewa jiban : 
melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas 
laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK RI setiap hari 
kerja pertama di tiap minggunya; 
menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan 
pener imaan.gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI; 
menyampaikan laporan rekapitulasi. penanganan dan tindak lanjut laporan 
penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui lnspektorat 
secara periodik; 
merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; 
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan 
pengendalian Gratifikasi; 
melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan 
gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; 
melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah; dan 
melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program 
pengendalian gratifikasi.