Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018 tentang STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Walikota ini , yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pontianak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah an Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pontianak. 
5. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga ter tinggi dari suatu barang 
dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk 
memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran 
berbasis kinerja. 
6. Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya 
disebut Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan 
Inspektorat Kota Pontianak guna mendukung peran dan fungsi 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektora t Kota Pontianak 
untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah 
dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak. 
8. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 
Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan 
rencana dan peraturan Perundang -Undangan yang berlaku. 
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD pada 
Pemerintah Daerah selaku Pengguna anggaran / Pengguna barang. 
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT 
adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Walikota, 
dilak sanakan secara rutin setiap tahun serta memuat jadwal pelaksanaan 
pemeriksaan, Unit Kerja/ PD/Satuan Kerja , Tujuan Audit/Pemeriksaan, 
Ruang Lingkup, Susunan Tim, Anggaran Waktu, Anggaran Biaya, 
Rencana Mulai Pelaksanaan, Rencana Penerbitan L aporan Hasil 
Pemeriksaan , Jumlah L aporan Hasil Pemeriksaan yang akan diterbitkan, 
Peralatan yang diperlukan dan Keterangan yang diperlukan. 
11. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut Non 
PKPT adalah program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi, 
bersifat insidentil, dilaksanakan secara rutin setiap tahun seperti 
Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan 
Akhir Masa Jaba tan atau alih tugas jabatan Kepala PD.