Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 20 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 67 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 67 Tahun 2017 tentang PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, pada BAB VIII - PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN, Pasal 20 menjelaskan:

(1)
 
Bantuan 
pangan dan sand
ang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
 
huruf a, 
dilaksanakan melalui: 
 
a.
 
Penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita; 
 
b.
 
Peningkatan kecukupan sandang, pangan dengan kalori dan gizi bagi 
keluarga miskin; dan 
 
c.
 
Bantuan sosial bagi Rumah Tangga Sanga
t Miskin (RTSM).
 
(2)
 
Bantuan 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
 
huruf b, 
dilaksanakan melalui
 
: 
 
a.
 
Penurunan angka kematian bayi dan balita; 
 
b.
 
Peningkatan jumlah anak yang diimunisasi; 
 
c.
 
Penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolon
gan 
persalinan oleh tenaga kesehatan; 
 
d.
 
Penyediaan
 
alokasi dana jaminan kesehatan 
Pemerintah Daerah 
untuk 
keluarga miskin; 
 
e.
 
Pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan 
kesehatan yang komprehenshif, termasuk pelayanan Keluarga Berenca
na 
pada Puskesmas dan jaringannya;
 
 
12
 
 
f.
 
Pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat 
inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi 
pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk 
dan diberika
n sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 
 
(3)
 
Bantuan 
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
 
huruf c, meliputi
 
: 
 
a.
 
Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada 
 
siswa
/
warga
 
miskin, baik biaya personal m
aupun operasional;
 
b.
 
Pembebasan biaya sekolah pada jenjang pendidikan dasar
 
baik pendidikan 
formal maupun non formal;
 
c.
 
Pemberian peng
hargaan dan beasiswa bagi siswa
/
warga 
miskin yang 
berprestasi, baik secara akademik 
a
taupaun yang lainnya. 
 
(4)
 
Satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau yayasan 
berkewajiban menerima siswa misk
in dengan pemberian bantuan dan
/atau 
pembebasan biaya pendidikan
 
baik pendidikan formal maupun non formal
. 
 
(5)
 
Bantuan 
perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana d
imaksud 
dalam Pasal 
19
 
huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat 
dan tidak layak huni melalui
 
: 
 
a.
 
Bantuan perbaikan rumah; dan 
 
b.
 
Bantuan perbaikan sarana dan prasarana pemukiman. 
 
c.
 
Peningkatan jumlah warga miskin yang memiliki akses terhadap a
ir bersih 
dan jamban keluarga.