Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 7 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 7 Tahun 2016 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, ketentuan pada BAB II - PENILAIAN KINERJA,PENGHITUNGAN MASA KINERJADAN, Pasal 3 berbunyi:

Penilaian kinerja untuk penetapan TKD sebagai berikut : a. Penilaian kinerja Pegawai ASN ditentukan berdasarkan disiplin dan 
pencapaian kinerja serta catatan lainnya selama masa kinerja; 
Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat penilai lainnya untuk yang 
ditunjuk membuat perhitungan TKD untuk Bupati, Wakil Bupati, ASN, Calon ASN dan Tenaga Kontrak sesuai tanggungjawabnya berdasarkan tarif TKD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
Sekretaris Daerah mengesahkan TKD yang diusulkan oleh Kepala SKPD 
sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. 
TKD untuk Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris 
Dewan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Distrik disahkan oleh Sekretaris Daerah. 
TKD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V dan pejabat non 
struktural disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD. 
Bagian Kedua 
Perhitungan Masa Kinerja