Apa norma yang terkandung dalam Pasal 148 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Substansi NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., khususnya , Pasal 148, memuat:

(2) Pendataan bangunan gedung pada tahap 
peren~ ~bqwmana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan pada aaat pennohonan IMB, basil 
akhir dari kegiatan pendataan bangunan gedunR 
pada pra-konstruksi ini biaa menjadi dasar 
penerbitan IMB. 
(3) Pendataan bangunan gedung pada tahap 
pelaksana.an sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf b dilakukan pada akh.i.r proses pelaksanaan 
konstmks:i yang menjadi daa.ar diterbitkannya SLF 
sebelum bangunan dimanfaatkan. 
(-t) Pendatasn bangunan gcdung pada tahap 
pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada a.vat (1) 
huruf c meliputi: 
a. pendataan bangunan gedung pada saat proses 
perpanjangan SLF, yaitu pada saat jatuh tempo 
masa berlakunya. SIP clan pemilik/ pengelola 
bangunan gedung mengajukan permahonan 
perpanje.ngan SLF; dan 
b. pendataan bangunan gedung pada saat 
pembongkaran bangunan gedung, yaitu pada saat 
bangunan gedung Wilm dillungkar itk.ibat sud.ah 
tidak layak fungsi, membahayakan lingkungan 
dan/atau tidak memiliki IMB. ,- .. 
.. Ketentuan kuilL hu:tjut meugenai pendataan Banguuan 
Gedung diatur delem Peraturan Bupati. Pasal 150 ff) Uata terkait proses pembongkaran/pelestarian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (J) hur-uf g 
m~liputi: 
a. data kelengkapan adminietrasi pemohon 
pembongkaran/pelestarian; dan 
b. data kemajuan proses perrnohonan 
pembonglrornn/ pelestnrian. (6) Data terkait proses SLF sebagaimana dimaksud pada 
hurur r meltpun: 
a. data kckngkapan administre.si pemohon SLF; dan 
h. rlAh1 kP.mAjus1r1 proses pennohonsm SLF. (5) Data ter.kait proses IMB sebagaimana dimaksud pada 
huruf d meliputi: 
a. data kelengkapan admmtstrast pemuhun !MB; dan 
b. data terkait kemajuan permohonan IMB. (4) Data status bangunan gedung sebagaimana 
dimalcsud pada ayat (1) huruf e melipnri: 
a. data perorangan; 
b. data badan usaha; 
c. data negara; dan 
d. data status admini~tcal!i IM.111!',umu1 ~et.luul!\. (3) Data teknis bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (ll huruf b melipud: 
a. data teknts struktur; 
b. data tcknis araitekrur; 
e. <li:itR tP.knis ufilitaa: ciAn 
d. data penyediajasa. b. data teknis bangunan gedung; 
c. data status bangunan gedung; 
d. Llalli terkait pi-uses IMB; 
e. data terkait proses SLF; dan 
f. data terkait proses pembongkaran/pelestarian. 
(2) Data umum bangunan gedung sebagalmana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a melipu ti: 
a. data perorangan; 
b. data badan us.aha; 
c. data negara; 
d. data tanah; dan 
e. dala banguna.n gedung. 
(!) Pemerintah dan/atau Pemerintoh Daerah we.jib 
melakukan upaya penanggulangan darurat berupa 
penyelamatan jiwa clan penyediaan Bangunan 
Gedung umum sebagai tempat penampungan. 
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung umum sebagai 
t.empat penampungan sebagaimana dimaksud pada 
tty.at 11) WLikubn pada lokasi yang arnan dart 
ancaman bencana dalam bentuk tempat tinp 
sementara selama korban bencana mengungsi berupa 
tempat penampungan rnassal, penampungan 
keluarga atau individual Pasal 152 Paragraf2 
Bangunan Gedung Umum 
Sebagai Terupa], Penampungan (1) Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang 
dillikukan untuk mengatasi sementara waktu akibat 
yang ditimbulkan oleh bencana alam yang 
menyebabkan rusaknya Bangunan Oedung yang 
menjadi hunian ata.u tempat beraktivitas. 
(2) Penanggulangan darurat sehagaimana dimakaud 
pada ayat (J) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah dan/atau kelompok masyarakat. 
(3) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) dilakukan setelah terjadinya bencana 
alam sesuai dengan skalanya yang mengancam 
keselernatan Bangirnan Gedung don penghuninya, 
(4) Skala bencana alarn sebagairnana dimaksud pada 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
dalam setiap tingkAtan pemermtahan yaitu: 
a. Presiden untuk bencana alam dengan skala 
nasional; 
b. Gubemur untuk bencana alam dengan skala 
provinsi; dan 
c , Bupari unt.uk bencana J11Rm ~k.Rbi k.Rhnp::itf!n. 
(5) Di dalam menetapkan skala bencana alam 
sebagaimana dimabud pada ayat (4) berpedoman 
pada peraturan perundang-undanzan terkait. Paragraf 1 
Penanggulangan Darurat