Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018 Pasal 34?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6, Pasal 34 mengatur sebagai berikut:

( 1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan 
oleh pen.duduk kepada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari 
sejak tanggal perkawinan. 
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), dilakukan pencatatan pada Register Akta 
Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta 
Perkawinan. · 
.) 14 
(3) Kutipan Alda Perkawinan sebagaimana dimaksud 
masing-masing diberikan kepada suami dan 
istri. 
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 
Penduduk yang beragama Islam dilakukan di Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan. 
(5) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada 
tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta 
Pencatatan Sipil. 
(6) Pencatatan perkawinan antar orang asing dapat 
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil sesuai dengan pedoman yang berlaku. 
(7) Untuk perkawinan yang dilakukan WNI di Luar 
Negeri setelah dilakukan pencatatan perkawinan di 
Perwakilan Republik Indonesia setempat wajib 
dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya. 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan 
tata cara pencatatan perkawinan diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
11. Diantara Pasal 34 dan 35 disisipkan 1 (satu) pasal 
menjadi Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut : 
Bagian Keempat 
Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan