Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 5 Tahun 2017 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4749); 
 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 
 
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
 
 
13. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 
 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 
 
 
 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4826); 
 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5217); 
 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 
 
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratura n 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 
 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 541); 
 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 
 
 
 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PESAWARAN 
dan 
BUPATI PESAWARAN 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 
ANGGARAN 2016.