Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2006?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN, Pasal 7 menetapkan:

( 1 ) Pengajuan bantuan keuangan di tingkat Daerah disampaikan secara tertulis oleh Dewan 
Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang sah kepada 
Walikota. 
( 2 ) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah. 
( 3 ) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h arus dilampiri dengan : 
a. surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan 
Kepengurusan Dewan Pimpinan D aerah atau sebutan lain yang sah yang dilegalisir 
oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan l ain 
yang sah ; 
b. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD 
yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah; 
c. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir pejabat yang 
berwenan g; 
d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan 
perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani 
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebu tan lainnya di atas materai 
denga n meng gunakan kop surat partai politik. 
 
 
e. kuitansi bermateri secukupnya yang ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua; 
f. foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai yang masih berlaku; 
g. lampiran tersebut pada huruf a, b, c, d, e dan f dibuat sebanyak rangka p 2 (dua). 
(4) Surat Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada 
Ketua KPUD , Kantor Kesbang Linmas atau sebutan lainnya yang sah .