Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 23 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 23 Tahun 2018 tentang ANALISIS STANDAR BELANJA, BAB III - PENYETARAAN KEGIATAN, TATA CARA PENERAPAN, DAN, Pasal 8 berbunyi:

(1) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/obyek
belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB.
(2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di
antaranya:
a.obyek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar,
sehingga kemungkinan melebihi prosentase batas atas
yang tercantum dalam formula ASB;
b.pengendali belanja ( cost driver ) kegiatan bersangkutan
kurang dari batas bawah atau melampaui batas atas;
c.kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan
dasar;
d.alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak
mengikuti formula ASB.
(3) Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan
dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi :
a.urusan pendidikan;
b.urusan kesehatan;
c.urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e.urusan ketentraman;
f.urusan ketertiban umum danurusan perlindungan
masyarakat; dan
g.urusan sosial.
(4)Alasan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d,
dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-
SKPD untuk dimintakan persetujuan Sekretaris Daerah
selaku Ketua TAPD.
(5)Permohonan persetujuan dibuat oleh SKPD untuk
disetujui/tidak disetujui Ketua TAPD dilampiri dengan
Berita Acara Hasil Konsultasi kepada Tim Peneliti RKA-
SKPD.