Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI MURUNG RAYA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya. 
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Murung R aya. 
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Murung Raya. 
6. Perangkat Dae rah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten 
Murung Raya. 
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Murung Raya berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya 
yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 
diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan 
usaha atau kegiatan t ertentu. 
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan 
dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan 
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalit as atas 
sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam 
kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan . 
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap 
jenis dan prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan . 
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 
produk pelayanan melalui satu pintu. 
12. Penyelenggara an PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan 
dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 
permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara 
terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. 
13. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarka n oleh pemohon untuk 
memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai 
dengan peraturan daerah atau peraturan perundang -undangan 
lainnya. 
14. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang 
dilakukan oleh badan -badan pe meriksa terhadap DPMPTSP sesuai 
peraturan perundang -undangan. 
 
 15. Pengawasan m asyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh 
masyarakat terhadap kinerja DPMPTSP sesuai peraturan perundang -
undangan. 
16. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan 
tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 
17. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah 
pelayanan P erizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP 
secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP -el. 
18. Tim Pengelola Layanan Elektronik adalah kelompok kerja yang terdiri 
dari unsur -unsur di DPMPTSP dan unsur lainnya yang mempunyai 
tugas dan kewenangan menjalankan, mengembangkan, dan 
memelihara sistem aplikasi layanan Perizinan dan Nonperizinan 
secara elektronik. 
19. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur -unsur 
SOPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan 
pertimbangan rekomendasi teknis untuk memberikan rekomendasi 
Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan bidang dan kewenangan 
yang diberikan. 
20. Tim Admistrator adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur 
tenaga honor/kontrak yang berperan aktif dalam penyelenggaraan 
pelayanan terpadu satu pintu di DPMPTSP. 
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya 
disebut PBB -P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan, kecuali kawasan yang digunakan u ntuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 
22. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut 
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan. 
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan perpajakan daerah. 
24. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu 
untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. 
25. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status 
Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah. 
26. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. 
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Murung Raya. 
28. Maksud diselenggarakan PTSP adalah sebagai upaya: 
terwujudnya pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, 
mudah, efektif, efisien, transparan , profesional dan berintegritas ; 
dan 
terwujudnya hak -hak masyarakat baik sebagai perseorangan 
maupun badan usaha untuk mendapatkan pelayanan di bidang 
Perizinan dan Nonperizinan secara berkualitas, terintegrasi , 
mempunyai kepastian hukum dan berkesinambungan . 
 
 
 
 
 29. Tujuan penyelenggaraan PTSP Daerah adalah : 
meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan 
kepastian hukum kepada masyarakat; 
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan prima; dan 
meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.