Apa saja yang diatur dalam Pasal 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 19 menetapkan:

(1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum wajib 
mengeluarkan surat keterangan alam at sementara dan/a tau dokumen 
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk keperluan 
Penerima Bantuan Hukum. 
(2) Lurah atau Pejabat yang setingkat sesuai dengan dom isili Penerima 
Bantuan Hukum wajib men geluarkan Surat Ket erangan Miskin dan /atau 
dokumen l ain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk keperluan Penerima Bantuan 
Hukum.