Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018 tentang KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, BAB VII - KETENTUAN LAIN LAIN, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Dalam rangka penegakkan Kode Etik bagi setiap Pejab at Struktural, Tim 
Pelaksana dan POKJA ULP, berkewajiban menyampaikan kepada Tim Etik apabila 
Terjadi pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran Kode Etik . 
BABVIIl 
KETENTUANPENUTUP •