Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN  BUPATI PAKPAK BHARAT Nomor 29 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN  BUPATI PAKPAK BHARAT Nomor 29 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom ; 
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah ; 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah ; 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan Kepala Daerah ; 
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang s elanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ; 
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ; 
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun ; 
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Dae rah yang selanjutnya 
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk 1 (satu) tahun; 
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
jdih.pakpakbharatkab.go.id
- 4 - 
 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat 
Daerah; 
12. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen peren canaan Daerah untuk 
tahun berjalan ; 
13. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Perubahan Renja PD adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk tahun berjalan ; 
14. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat KUPA adalah perubahan dokumen yang memuat 
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk tahun berjalan; 
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya 
disingk at PPAS Perubahan adalah perubahan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perangkat Daerah tahun berjalan.