Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 29?
Dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, BAB VII - PENYIDIKAN, Pasal 29 mengatur sebagai berikut:

(1) Selain Penyidik POLRI , Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Hukum 
Acara Pidana yang berlaku. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan/ pengaduan berkenaan dengan 
tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketent eraman 
masyarakat ; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pelanggaran ketertiban umum dan ketent eraman 
masyarakat; 
 
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubun gan dengan tindak pelanggaran 
ketertiban umum dan ketent eraman masyarakat; 
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan 
ketent eraman masyarakat; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang 
bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pelanggaran ketertiban umum 
dan ketent eraman masyarakat; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, bend a dan/atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pelanggaran ketertiban umum dan ketent eraman 
masyarakat; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiks a sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan . 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk 
semen tara waktu Kartu Tanda Penduduk atau Kartu 
Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin usaha dan 
izin-izin lainnya, memasang / menempelkan stiker / papan 
pengumuman pernyataan sebagai pelanggar dan atau 
mengumumkan di media massa. 
 
 
 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberita hukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui 
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang 
Hukum Acara Pidana.