Apa substansi hukum dari Pasal 24 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, khususnya BAB III - TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH, Pasal 24, adalah:

(!) Apabila buku, catatan, dokumen , dan/atau data yang dikelola secara 
elektronik tidak disampaikan dalam jangka waktu sebag aimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (3), Tim Pemeriksa Pajak Daerah menyampaikan 
peringa tan secara tertulis kepada Wajib Pajak untuk meminjamkan buku, 
cata tan, dokumen , dan/atau data yang dike lola secara elektronik dimaksud 
paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal peringatan . 
(2) Peringatan secara tertulis kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!) dapat di sampaikan melalui online. 
(3) Apabila jangka waktu seba gaimana dimaksud pada ayat ( I) terlampaui atau 
permintaan peminjaman tidak dipenuhi secara lengkap, Tim Pemeriksa 
Pajak Daerah harus membuat berita acara tentang pemenuhan permintaan 
dokumen dan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat melakukan Penetapan 
Pajak Secara Jabatan . 
PARAF HIRARKI 
ASSTEN TATA PEM ERIN TAHAN 
KEPALA BAGAN HUKUM SETD4 
ARAF KOORDINA 
KEPALA ADAN PENDAP ATAN DAERAH PAAF HIRARKI 
WAKIL WALIKOTA 
SEKRETARIS DAERAH 
HARMONISAS T DAN SINKRON ISASL 
KASUAG PPHD I ; 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH I : Ad 
- 19­ 
Pasa l 25 
Dalam hal buku, catatan, dokumen, dan/atau data yang dikelol a secara 
elektronik perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permintaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib 
Pajak dengan menyediakan ruangan khusus. 
Bagian Ketujuh 
Penolakan Pemeriksaan Pajak Daerah