Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, BAB VI - KELEMBAGAAN, PENGATURAN TATA TERTIB, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

huruf b sebagai berikut: 
a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; 
b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 
paling sedikit ²/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; 
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 
musyawarah guna mencapai mufakat; 
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan 
keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; 
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d 
dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ 
(satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD 
yang hadir; dan 
f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan 
BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh 
sekretaris BPD.