Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Pasal 5?
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pembentukan T?ekat"WayTingkat Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat IIRePUb'ik Tahun8" 999, BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2)tidakdiberikan kepada :
a.PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasanpenting (lebih dari 20hari), cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebihdari 1(satu) bulan;
b.PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikansementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengantidak hormat sebagai PNS yang dalam keadaan sedang mengajukankeberatan;
c.PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sahlebih dari 10(sepuluh) harisecara berturut-turut;
d.PNS yang menjalani tugas belajar;
e.PNS yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
f.PNS yang sudah menerima tambahan penghasilan tidak diperkenankanmenerima tambahan penghasilan dari SKPD lain.
-5-
g.bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP),
Bendahara Pengeluaran Pcmbantu (BPP) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IPeraturan Bupati initidak diperkenankan menerima honorarium
pengelola keuangan karena telah menerima tambahan penghasilan.
(2)SKPD tidak diperkenankan menganggarkan 2(dua) tambahan penghasilan
sekaligus.