Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 310?
Pasal Pasal 310 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, menyatakan:

(1) Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang /Pengguna Barang, meliputi: 
a. tanah dan/atau bangunan; 
b. selain tanah dan/atau banguan . 
(2) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan 
persyaratan sebagai berikut: 
a. memenuhi persyaratan teknis: 
115
 b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 
menguntun gkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual, 
karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih be sar d ari 
pada manfaat yang diperoleh ; dan 
c. memenuhi persy aratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak 
terdapat permasalahan hukum. 
(3) Syarat teknis s ebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf a antara lain : 
a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata 
ruang wilayah; 
b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat 
digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah; 
c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya 
diperuntukkan bagi p embangunan perumahan pegawai negeri 
pemerintah daerah yang bersangkutan; 
d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau 
e. barang milik daerah yang menganggur ( idle) tidak dapat dilakukan 
penetapan status penggunaan atau pemanfaatan. 
(4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan 
persyaratan sebagai berikut: 
a. memenuhi persyaratan teknis: 
b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 
menguntungkan bagi pe merintah daerah apabila barang milik 
daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang 
lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan 
c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak 
terdapat permasalahan hukum. 
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) huruf a antara 
lain: 
a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena 
rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 
b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat 
modernisasi; 
c. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan 
karena mengalam i perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, 
seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau 
d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan 
karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran 
disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau 
pengangkutan . 
 
 
 
 
 
 
 
116