Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 62?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, BAB III - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 62 mengatur sebagai berikut:

(1) Penerima belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil 
atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya. 
(2) Pertanggungjawaban Penerima belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 
a. laporan penggunaan; 
b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja 
Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal 
yang telah disetujui; 
c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan bagi Penerima Belan ja Bantuan Sosial berupa 
uang; 
d. salinan berita acara serah terima barang bagi Penerima Belanja Bantuan 
Sosial berupa barang. 
(3) Penerima belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan 
keabsahan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a. 
(4) Penerima belanja Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan 
bukti pengeluaran atau salinan buk ti serah terima barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d. 
(5) Penyimpanan bukti -bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
31 (6) Perta nggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian belanja bantuan 
sosial meliputi: 
a. Permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat 
keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati; 
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bant uan sosial; 
c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa 
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan 
permohonan ; dan 
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa 
uang atau bukti serah terima baran g atas pemberian bantuan sosial 
berupa barang. 
(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf 
c, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang 
tidak dapat direncanakan sebelumnya. 
 
Paragraf 2 
Pelaporan