Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 6 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 6 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, BAB I - II, Pasal 9 berbunyi:

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke 
RKD. 
- 6 - 
(2) Pemin dahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa di terima di RKUD dan setelah 
persyaratan penyaluran telah dipenuhi. 
(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati 
menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) , berupa pe raturan Desa mengenai 
APB Des dari Kepala Desa; 
b. tahap II sebesar 40% (empat [uluh persen) , berupa laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
dari Kepala Desa; dan 
c. tahap III sebesar 40% (empat [uluh persen), berupa laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari 
Kepala Desa . 
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a , menunjukkan rata -rata 
realisasi penyerapan pali ng rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) 
dan rata -rata capaian output menunjukkan paling rendah sebesar 50% (lima 
puluh persen). 
(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan 
dihitung berdasarkan rata -rata persentas e capaian output dari 
seluruh kegiatan. 
(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan 
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output , volume 
output , cara pengadaan, dan capaian output . 
(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum 
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel 
referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian/lembaga terkait.