Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor IITAHUN Tahun 2011?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor IITAHUN Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH, BAB VII - PENYIDIKAN, Pasal 18 berbunyi:

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan
Tindak Pidana dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)Wewenang Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
a.menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan
berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;
b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana tersebut;
c.menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
hukum sehubungan dengan tindak pidana;
d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan tindak pidana;
e.melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;
g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
danatau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e,
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana,
i.memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j.menghentikan penyidikan;
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
9