Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 pasal 4?
Dalam PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(empat) ayat (7) menyiapkan koordinasi perumusan penyusunan 
produk hukum kabupaten baik yang bersifat pengaturan (regeling) 
maupun penetapan (beschikking), pengkajian produk hukum serta 
pengundangannya. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Subbagian 
Peraturan Perundang-Undangan mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Pelaksanaan penyusunan produk hukum kabupaten yang bersifat 
pengaturan (regeling); 
b. Pelaksanaan penyusunan produk hukum kabupaten yang bersifat 
penetapan (beschikking); 
c. Pelaksanaan pengumpulan bahan telaahan, pertimbangan dan 
pengkajian produk hukum; 
d. Pelaksanaan penerbitan dan/ atau pengundangan produk hukum; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Pasal 25 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Sosial, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan mempunyai uraian 
pekerjaan: 
a. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi; 
b. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang 
Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan di bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi; 
d. Pelaksanaan bantuan di bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi; 
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan sarana di 
bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
17 (1) Subbagian Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (8) 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pembinaan 
dan petunjuk pelaksanaan usaha peningkatan produksi pertanian, 
perikanan dan kelautan serta pengembangan pembangunan industri dan 
perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan sumber daya alam. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Produksi mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang produksi dan 
pengelolaan Sumber Daya Alam; 
b. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang produksi 
dan pengelolaan Sumber Daya Alam; 
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, koordinasi tugas di bidang produksi 
dan pengelolaan Sumber Daya Alam; 
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Pasal 28 (1) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud 
pada pasal 4 (empat) ayat (7) menyiapkan koordinasi pembinaan dan 
petunjuk pelaksanaan di bidang dokumentasi dan informasi hukum, 
penyuluhan hukum serta pelaksanaan tata usaha Bagian. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Subbagian 
Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum; 
b. Pelaksanaan inventarisasi dan penggandaan produk hukum; 
c. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk hukum; 
d. Pelaksanaan penyuluhan hukum; 
e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan 
dokumentasi dan informasi hukum; 
f. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian; 
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Pasal 27 b. Pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada 
semua unsur di lingkungan pemerintah kabupaten dala.m hubungan 
kedinasan; 
c. Pelaksanaan konsultasi dengan semua instansi dalam rangka 
pemberian perimbangan dan bantuan hukum; 
d. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi 
manusia; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diperikan oleh Kepala Bagian. 
18 (1) Subbagian Penyusunan dan Pengendalian Program sebagaimana dimaksud 
pada pasal 4 (empat) ayat (9) mempunyai tugas menyiapkan koordinasi 
pembinaan, petunjuk pelaksanaan dan perencanaan, pengendalian, 
penyusunan kebijakan program dan tata usaha Bagian. Pasal 31 (1) Subbagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi 
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (8) menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk 
pelaksanaan kebijakan transportasi, logistik, lem baga ekonomi, serta 
penanaman modal dan BUMD. 
(2) Untuk melaksanakan tuggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub 
Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi mempunyai 
uraian pekerjaan: 
a. Pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan di bidang 
sarana perekonomian; 
b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan koordinasi tugas di bidang 
sarana perekonomian; 
c. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana 
perekonomian; 
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Pasal 30 (1) Subbagian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi, 
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup 
dan kehutanan. 
(2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian 
Lingkungan Hidup mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan di bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan; 
b. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang lingkungan 
hidup dan kehutanan; 
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan koordinasi tugas di bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan; 
d. Pelaksanaan tata usaha Bagian; 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olek Kepala Bagian. Pasal 29 
19 (1) (1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 4 (empat) ayat (9) menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 
dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi, pengembangan administrasi, 
monitoring dan evaluasi kebiajakan pembangunan; 
b. Pela.ksanaan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBD dan APBN; 
c. Pelaksanaan dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi; . 
d. Pela.ksanaan koordinasi penyusunan kebijakan dalam pembenan 
bantuan; . . 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpman.