Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah . 
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah 
perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan 
keuangan Daerah. 
5. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan Daerah dan mendapat penugasan dari Kepala BPKD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
7. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima 
hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang. 
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. 
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organi sasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi: pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai degan ketentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan Daerah. 
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 
3 13. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak a tas 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 
14. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 
permukaan tanah. 
15. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah 
yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama 
dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air. 
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah 
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajak an yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah. 
17. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terut ang. 
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. 
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan p erpajakan Daerah. 
20. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak 
untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada 
Dinas. 
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lai n ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tid ak terutang dan tidak ada kredit 
pajak setelah dilakukan pemeriksaan. 
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda. 
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. 
27. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang -undangan perpajakan daerah ya ng terdapat 
dalam SKPD, SKPDN, SKPDLB, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan 
Pembetulan, atau Keputusan Keberatan. 
28. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
bendahara umum Daerah berdasarkan surat perintah membayar. 
 
4 30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 
31. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi 
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa dan/atau 
penyitaan. 
32. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau 
penanggung pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak 
daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan 
seketik a dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta 
menjual barang yang telah disita. 
33. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Wajib 
Pajak atau Penanggung Paja k, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang 
pajak menurut ketentuan peraturan perundang -undangan. 
34. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara 
penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat 
atau calon pembeli. 
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau t ujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah. 
36. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Dinas. 
37. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat 
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal 
Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas. 
38. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, 
berdasarkan pengaturan perundang -undangan perpajakan. 
39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
40. Keadaan Kahar adalah suatu kea daan yang terjadi di luar kehendak atau 
kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat 
melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau 
tidak tepat waktu.