Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
2. Bupati adalah BUPATI TANGGAMUS
3. IzinMendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP atau kecamatan kecuali untuk
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
4. IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh DPMPTSP
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan gedung
baru.
5. IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh
DPMPTSP kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun
konstruksi pondasi bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan
dokumen IMB.
6. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan
gedung kepada DPMPTSP atau kecamatan untuk mendapatkan IMB.
7Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung dan
kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan
rencana, dan penyusunan gambar keija yang terdiri atas :rencana
arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, rencana spesifikasi teknis,
danrencana anggaran biaya, serta perhitungan teknis pendukung sesuai
pedoman danstandar teknis yang berlaku.
8. Desain prototipe adalah model gambar teknis bangunan gedung
sederhana yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang
disediakan oleh Dinas PUPR untuk pemohon IMB.
9. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter
sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
10. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan
karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/ atau teknologi
tidak sederhana.
11. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki
penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan Han
pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
12. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung
yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan,
fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
13. Bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dibangun
dan/ atau dimanfaatkan.
14. Bangunan gedung kolektif adalah bangunan gedung yang dibangun secara
kolektif/massal oleh pelaku pembangunan, baik berupa bangunan
tunggal maupun bangunan deret, untuk fungsi antara lain rumah tinggal,
perdagangan (toko/ruko), perkantoran (kantor/ rukan). Pelaku
pembangunan dapat mengajukan permohonan IMB untuk seluruh atau
sebagian kaveling secara kolektif.
15. Bangunan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti
konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk
lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi
kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monument,
konstruksi instalasi/gardu, dankonstruksi reklame/papan nama.
16. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim
yang terdiri dari para ahliyang terkait dengan penyelenggaraan bangunan
gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian
dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga
untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah
penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya
ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas
bangunan gedung tertentu tersebut.
17. Pemeliharaaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung
beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik
fungsi.
18. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarana agar bangunan gedung tetap laikfungsi.
19. Keterangan Rencana Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat
KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan danlingkungan
yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada lokasi
tertentu.
20. Rekomendasi adalah pertimbangan dari TABG/instansi teknis/ instansi
terkait yang disusun secara tertulis terkait dengan pemenuhan
persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan,
pemanfaatan, pelestanan, maupun pembongkaran bangunan gedung.
21. Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap pemenuhan
persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan
klasifikasi bangunan gedung.
22. Persetujuan Dokumen Rencana Teknis adalah pemyataan tertulis tentang
telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan
gedung yang telah dinilai.
23. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pemyataan hukum dalam
bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel
atau cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud
dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam
rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan
bangunan gedung.
24. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB atau SLF kepada
DPMPTSP atau kecamatan.
25. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang,
atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
gedung.
26. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau
badan usaha yang dinyatakan ahli atau professional dibidang
perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam
bentuk dokumen perencanaan banguan fisik lain.
27. Pengkajian teknis adalah pemeriksaan objektif kondisi bangunan gedung
terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan
bangunan gedung.
28. Testing and Comissioning adalah proses pemeriksaan dan pengujian
terhadap seluruh sistem dan komponen dari bangunan gedung yang telah
terbangun.
29. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF
adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus
kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk
menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung atau bangunan
prasarana baik secara administratif maupun teknis, sebelum
pemanfaatannya.
30. Gambar terbangun (asbuilt drawings) adalah gambar hasil pelaksanaan
pekeijaan konstruksi bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana
yang telah dilakukan, tergambar dalam lembar standar dan skala sesuai
ketentuan.
31. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atauprasarana dansarananya.
32. Rencana teknis pembongkaran yang selanjutnya disingkat RTB adalah
dokumen rencana teknis yang terdiri atas konsep dan gambar rencana
pembongkaran, gambar detail pelaksanaan pembongkaran, rencana keija
dan syarat-syarat (RKS) pembongkaran, jadwal, metode, dan tahapan
pembongkaran, rencana pengamanan lingkungan, serta rencana lokasi
tempat pembuangan limbah pembongkaran yang diajukan oleh pemilik
dan/atau pengguna bangunan gedung kepada Dinas PUPR sebelum
dilakukan pembongkaran.
33. Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data
bangunan gedung oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara
bersamaan dengan proses ijin mendirikan bangunan gedung, proses
sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan
gedung, serta pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah
ada.
34. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung adalah sistem
manajemen terkomputerisasi yang dibangun untuk pendataan bangunan
gedung.
35. Pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian
pelaksanaan konstruksi dengan dokumen rencana teknis yang telah
disahkan didalam IMB.
36. Penertiban adalah suatu usaha untuk mengambil tindakan terhadap
penyelenggaraan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan cara
penyegelan dan/atau pembongkaran.
37. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Kabupaten
Tanggamus yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu.
38. Dinas Pekeïjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya
disingkat Dinas PUPR adalah perangkat keija daerah Kabupaten
Tanggamus yang membidangi urusan pekeïjaan umum dan perumahan
rakyat.
39. Instansi teknis terkait adalah instansi yang secara teknis mempunyai
kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terkait
dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
40. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tanggamus yang
dipimpin oleh camat.
41. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian
keija yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
42. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi
kegiatan peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan danrencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasarbangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian
bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi
pemenksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah
pokok retribusi yang terutang.
44.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rur^h