Apa yang diatur dalam BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor mi Tahun 2008 pada Pasal 70?
Berdasarkan BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor mi Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, BAB XII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 70 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
pada tanggal : (& .ttpret4-t~/t. 2018 
/'!' BUPATI BOLAANG MONGONDOW TJMURr 
->: </- 
EHAN LANDJAR 
Diundangkan di : Tutuyan 
pada tanggal : ~ f?f!f'{'-t3'fi!e /?.. 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN B 
MUHAMMAD ASSAGAF 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 
2018 NOMOR ... 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
PROVINS! SULAWESI UTARA : / 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
NO MOR TAHUN 2018 
TENTANG 
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, 
NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN 
I. UMUM 
Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan 
bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan 
masyarakat di Daerah, sebagaimana tujuan bemegara yang diamanatkan 
dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan merupakan bagian dari 
kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintahan Daerah 
untuk diupayakan agar memiliki penghidupan yang layak. Dengan potensi 
luasnya lahan Pertanian yang dimiliki serta letak sebagian berada di pesisir 
pantai maka bidang Pertanian dan Perikanan merupakan tumpuan utama 
bagi masyarakat di Daerah untuk menggantungkan kehidupannya. 
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang 
bersumber dari pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang 
Pertanian dan Perikanan merupakan bagian dari urusan pemerintahan 
konkuren. Sehingga Pemerintah Daerah juga turut memiliki kewenangan 
sekaligus tanggung jawab untuk menyelenggarakan kedua bidang urusan 
yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ten tang Pelindungan 
dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan 
Petambak Garam pada dasamya telah mengatur mengenai Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikansecara komprehensif. 
Akan tetapi dalam kedua pengaturan tersebut, tidak ada pemisahan yang 
jelas terkait dengan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab 
Pemerintah Daerah. Sehingga melalui pengaturan dalam. Peraturan Daerah, 
diupayakan agar bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah 
Daerah dapat disebutkan secara jelas, sehingga optimalisasi dari setiap 
kewenangan yang dimiliki dapat terwujud. 
mewujudkan kemandirian Petani, Nelayan dan Pembudi Daya lkan dalam 
rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang 
lebih baik; 
menyediakan prasarana dan sarana Pertanian dan Perikanan yang 
dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; 
melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan 
gagal panen; 
melindungi Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dari risiko 
Perubahan Iklim; 
memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; 
meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani, Nelayan dan Pembudi 
Daya Ikan serta Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Nelayan dan 
Pembudi Daya Ikan dalam menjalankan Usaha Tani dan Usaha 
Perikanan yang produktif, maju, modem, bemilai tambah, berdaya saing, 
mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan 
memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya U saha Tani dan 
Usaha Perikanan. 
Adapun sasaran utama dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini 
yakni: 
Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani 
dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; 
Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman 
pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; 
Petani hortikultura, pekebun, atau p etemak skala usaha kecil sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling 
besar 10 (sepuluh) gross ton; 
Nela yan yang tidak memerlukan izin usaha; dan 
Pembudi Daya Ikan yang melakukan usah a kecil pembudida yaan ikan 
II. PASAL DEMI PASAL