Jelaskan isi kandungan Pasal 35 dari PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 3 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 3 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 6 1" 017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 7AH! ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ketentuan pada BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 35 berbunyi:

p, sh Pe"bat "Pinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara olel ejabat yang 
""enang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap 
"erikan hake ',A, sis·stratif berupa uang representasi, uang paket, 
Hjangan _,Suangan 1an am 1m1st ,:an kesehatan, dan jaminan kematian 
8esu.: <eluarga, tunjangan beras, jam1n " 
a dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
15 164 
pimpinan DPRD berhalangan sementar ¢ lebih dari 30 (tiga puluh) hari 
am ".e Pelaksana Tugas Pimpinan DPRI oleh Pejabat yang berwenang 
7t an8!', etentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksana Tugas a deng ·b dib ik he ' su! pPRD tersebut hiberikan ak keuangan dan administratif yang ~pi"~an dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai 
,~~ersa"" tu) bulan berikutnya. d"~11 (s8 
.an88 
peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Melawi Nomor 11 
~a s,'intang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
~tun"_' paakyat Daerah Kabupaten Melawi tahun 2017 dan Keputusan Bupati ~aaki 170/32 Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi intensif dan eas""""[,yang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
clan! Melawi Tahun 2017 sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
ya»bu?"s un 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan o"" pewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi ( Lembaran Daerah 
gags"_ Melawi Tahun 2005 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan 
(buP"maerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertam a atas Peraturan 
ma"""p aten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan dalam ,~er dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi. "", ~ paerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
[Le!ll ah Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 14), sepanjang mengatur mengenai 
Lahaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan peakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.