Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 13 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lumajang. 
3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelen ggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan darah. 
5. Kearsipan adalah hal -hal yang berkenaan dengan arsip. 
6. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan 
meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan 
arsip dalam suatu sistem kearsip an daerah yang didukung 
oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta 
sumber daya lainnya. 
7. Lembaga kearsipan daerah adalah perangkat daerah yang 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan. 
4 
 
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dala m 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 
diterima oleh lembaga pemerintah daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksa naan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
9. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara 
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 
selama waktu tertentu. 
10. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan 
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta 
arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila 
rusak atau hilang. 
11. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya 
tinggi dan/atau terus menerus. 
12. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensinya 
pengguna annya telah menurun. 
13. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 
arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis 
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah 
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung 
oleh lemba ga kearsipan. 
14. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan 
keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara 
yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan 
keselamatannya. 
15. Arsip aset adalah informasi mengenai sumber daya 
ekonomi yang dikuasai dan/a tau dimiliki oleh Pemerintah 
maupun pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa 
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial 
di masa depan diharapkan baik oleh pemerintah daerah 
maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan 
uang, termasu k sumber daya non keuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum 
dan sumber daya yang dipelihara karena sejarah dan 
budayanya. 
16. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam 
kategori arsip terjaga. 
17. Arsiparis adalah seseorang yang me miliki kopetensi 
dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan 
formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta 
mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab 
melaksanakan kegiatan kearsipan. 
18. Organisasi profesi kearsipan adalah perkumpulan yang 
berbadan hukum yang didirikan oleh Arsiparis untuk 
mengembangkan profesionalitas Arsiparis. 
19. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam 
menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah , dan standar 
kearsipan dengan penyelengaraan kearsipan . 
20. Akses arsip ada lah ketersediaan arsip sebagai hasil dari 
kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan 
sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan 
pemanfaatan arsip. 
 
5 
 
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan 
kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba 
yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau 
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
22. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian 
dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
tanggung jawab d i bidang pengelolaan arsip dinamis. 
23. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip 
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan 
arsip dilingkungannya. 
24. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip 
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 
penyelenggaraan kearsipan. 
25. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 
adalah daftar yang berisi sekurang -kurangnya jangka 
waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 
keterangan yang berisirekomendasi tentang penetapan 
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyusutan dan penyelamatan arsip. 
26. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah 
arsip dengan cara pemindahan ar sip inaktif dari unit 
pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak 
memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada 
lembaga kearsipan. 
27. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian 
arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistema tis meliputi 
penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta 
penyusutan arsip. 
28. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip 
statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi 
akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, 
pendayagunaan, d an pelayanan publik dalam suatu sistem 
kearsipan. 
29. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah 
arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan 
melalui kegiatan penyertaan arsip statis dan hak 
pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lemba ga 
kearsipan. 
30. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD 
adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan 
berkenajutan antar berbagai komponen yang memiliki 
fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta 
unsur lain yang salaing mempeng aruhi dalam 
penyelenggaraan kearsipan secara menyeluruh di daerah. 
31. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip daerah, yang 
dikelola oleh lembaga kearsipan daerah yang menggunakan 
sarana JIKD. 
32. Jaringan In formasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya 
disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan 
sarana layanan arsip didaerah yang dikelola oleh lembaga 
kearsipan daerah. 
6 
 
33. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA 
adalah daftar berisi arsip yang m emiliki nilai guna 
kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung 
maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah 
serta diumumkan kepada publik. 
34. Badan Usaha Milik Daerah adalah yang selanjutnya 
disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh a tau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. 
35. Organisasi kearsipan adalah unit kearsipan dan lembaga 
kearsipan yang melaksanakan kegiatan penyele nggaraan 
kearsipan. 
36. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan ddan 
penyediaan arsip sebagai kepentingan pengguna arsip yang 
berhak. 
37. Pemberkasan adalah penempatan naskah kedalam suatu 
himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai 
dengan konte ks kaitannya sehingga menjadi satu berkas 
karena memiliki hubungan informasi, keamanan jenis atau 
kesamaan masalah dari suatu unit kerja. 
38. Program arsip vital adalah adalah tindakan dan prosedur 
yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk 
memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip vital 
pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi 
musibah. 
39. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk memberikan 
pengakuan formal kepada sumber daya kearsipan oleh 
ANRI sebagai pengakuan terhadap kopetensi dal am bidang 
kearsipan. 
40. Akreditasi adalah kegiatan penilaian mutu dan kelayakan 
terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, dan lembaga 
penyelenggara jasa serta pendidikan dan pelatihan 
kearsipan. 
41. Sumber daya kearsipan adalah dukungan terhadap sistem 
kearsipa n nasional berupa sumber daya manusia, 
prasarana dan sarana, organisasi kearsipan dan 
pendanaan. 
42. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib 
dilakukan terhadap suatu jenis arsip.