Apa saja yang diatur dalam Pasal 17 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG, BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 17 menetapkan:

; dan /atau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah. 
Penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana pada ayat (1) huruf b 
dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung Tahap II tahun anggaran 
berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya. 
Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tabun anggaran sebelumnya lebih 
besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, 
penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan. 
Dalam hal sampai dengan minggu kedua (II) bulan Juni tahun anggaran 
berjalan Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih 
lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang 
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan 
menjadi sisa Dana Kampung di RKUD. 
Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran Dana Kampung. 
Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan 
oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau 
telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana 
Kampung. 
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana 
Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.