Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 36 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 36 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, khususnya BAB II - PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA, Pasal 3, memuat:

(1)Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat yang
wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
a.Bupati ;
b.Wakil Bupati ;
c.Kepala SKPD ;
d.Pejabat Fungsional Auditor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
e.Pejabat /Pegawai yang bertugas pada layanan Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah secara Elektronik /Unit Keija LPSE ;dan
(2)Nama -nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan
kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 14 (empat belas )hari keija
terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.t