Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

(1) Status kepemilikan Bangunan Gedung dibuktikan dengan 
surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan 
Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah. 
(2) Penetapan status kepemilikan Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat 
proses IMB dan/ atau pada saat pendataan Bangunan 
Gedung. 
(3) Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada 
pihak lain. 
(4) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung kepada 
pihak lain harus dilaporkan kepada Bupati untuk 
diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru. 
(5) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemilik 
Bangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, 
terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan 
pemegang hak atas tanah. 
(6) Tata cara pembuktian kepemilikan Bangunan Gedung 
kecuali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(7) Tata cara penerbitan surat bukti kepemilikan bangunan 
gedung diatur dengan Peraturan Bupati. 
Paragraf 3 
IMB Gedung