Apa yang diatur dalam Peraturan Perundang -undangan (Lemba ran Negara Republik Nomor 14 Tahun 2014 pada Pasal 19?
Berdasarkan Peraturan Perundang -undangan (Lemba ran Negara Republik Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembe ntukan, Pasal 19 menyebutkan bahwa:

b. Seksi Promosi dan Pencitraan; 
c. Seksi Sarana Promosi Wisata KIE dan Minat Khusus. -7- 
Dalam melakasanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif mempunyai fungsi : 
a. penyiapan, perumusan kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif di bidang Jitbang, pengembangan sumber daya parekraf, dan 
standarisasi kompetensi kreatif; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang litbang, pengembangan sumber 
daya parekraf, dan standarisasi kompetensi kreatif berdasarkan 
peraturan perundang-undangan; 
c. penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur di bidang litbang, 
pengembangan sumber daya parekraf, dan standarisasi kompetensi 
kreatif; 
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang litbang, (1) Bldang Pengembangan Sumber Daya Kreatif mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis 
di bidang pengembangan sumber daya kreatif; 
(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
langsung kepada Kepala Dinas. 
Pasal25 Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif 
Pasal24 Bagian Keenam (1) Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas merencanakan dan 
mengkoordinasikan pengembangan sumber daya wisata (wisata 
alam dan budaya), menganalisa dan mengkoordinasikan keterkaitan 
produk wisata antar daerah dan k.eterpaduan pemanfaatan ruang, 
mengembangkan diversifikasi produk dan revitalisasi produk 
pariwisata, mengembangkan tata lingkungan daya tarik dan 
pemantauan lingkungan daya tarik wisata dan membuat standar 
produk pariwisata unggutan (wisata alam dan budaya); 
(2) Seksi Media, Desain dan lptek mempunyai tugas melaksanakan dan 
mengkoordinasikan kegiatan usaha ekonomi masyarakat di ODTW 
dan merencanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia 
balk dalam lembaga, mitra industri pariwisata maupun SOM 
pariwisata dalam masyarakat; 
(3) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan 
standarisasi ODTW, usaha dan jasa pariwisata, produk unggulan 
dan standarisasi usaha sarana pariwisata . • 1 }.Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas : 
a.Seksi Seni dan Budaya; 
b.Seksi Media, Desain dan lptek; 
c.Seksi Kerjasama dan Fasilitasi. 
2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif . 
Pasal23 • Pasal22 -8- 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 29, 
terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 
keahliannya ; 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) Pasal30 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal29 Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Kedelapan (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang operasional 
dinas di lapangan; 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Oinas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata 
Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pasal28 1 ).Seksi Litbang Kreatif mempunyai tugas melaksanakan analisa dan 
evaluasi pasar dalam negeri, luar negeri, kerjasama lembaga 
pariwisata dan mengembangkan widyawisata dalam dan antar 
daerah; 
2).Seksl Pengembangan SOM Kreatif mempunyai tugas 
mengembangkan dan melaksanakan kerjasama promosi dalam 
daerah, melaksanakan kerjasama promosi regional, nasional dan 
kerjasama promosi manca negara; 
3).Seksi Standarisasi kompetensi kreatif mempunyai tugas 
mengembangkan dan melaksanakan sarana dan bahan promosi 
melalui penerapan teknologi. 
Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Oinas ; Pasal 27 (1) Bidang Pemasaran terdiri dari: 
a. Seksi Litbang Kreatif; 
b. Seksi Pengembangan SOM Parekraf; 
c. Seksi Standarisasi kompetensi kreatif . 
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan 
Sumber Daya Kreatif. Pasal 26 • pengembangan sumber daya parekraf, dan standarisasi kompetensi 
kreatlf. -9- 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibanlu oleh Saluan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. Pasal37 Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, lembusan wajib 
disampaikan pula kepada Saluan Organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan unluk menyusun laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. 
Pasal36 Pasal35 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi wajib mengikuti 
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya 
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada 
waktunya. Pasal34 Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal33 Kepala Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing­ 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil fangkah-fangkah 
yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku. Pasal 32 Dalam melaksanakan lugas Kepala Dinas, Sekrelaris, Kepala Bidang, 
Kepala Sub Bagian/Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di 
lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisala wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Dinas 
maupun dengan inslansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. ; Pasal31 TATAKERJA BABIV dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk 
oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayal (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; 
(4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -10 - 
2015 
PENG ELOLA ................... BAGIAN HUK UM PARAF KOOROINASI 
KEPUTU SAN BUPAT I MUNA BARAT 
UNIT I SATUAN KERJSA P RAF I TGL: Peraturan ini mulai berlaku pada tangga l diundangkan.Agar setiap 
orang meng etahuinya, memerintahkan pengundang an Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna 
Ba rat Pasal 41 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peratura n ini akan diatur lebih 
lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa140 KETENTUAN PENUTU P BABVI Jenjang jabatan dan kepangkata n diatur sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. Pasa l39 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/ 
Kepa la Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 
Sekretari s Daerah sesuai dengan peraturan perundan g-undangan 
yang berlaku ; 
(2) Pejab at Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
berda sarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu 
berda sarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal38 PENGANGKA TAN DALAM JABATAN BABV - 11 - 
.( )j 
LM.~ ADA I KEPALA I 
SEKRETARIS I 
KELOM POK JABATAN I 
FUNGSIONAL I I I 
SUB BAG/AN SUB BAG/AN SUB BAG/AN 
PROGRAM KEUANG AN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
I I I I 
Bl DANG Bl DANG Bl DANG Bl DANG 
PENGEMBANGAN DESTINASI PEMASARAN PARIWISATA EKONOMI KREATIF PENG EMBAN GAN SUMBER 
PARIWISATA DAY A KREA TIF 
I I I I 
SEKS/ SEKSI 
PENGEMBANGAN DAYA PENGEMBA NGAN PASAR SEKS I SEKSI - ,-. - ,-. 
T ARIK DAN INVEST ASI DAN PELA YANAN SENI DAN BUDAYA LITBANG KREA TIF 
DESTINASI PARIWISATA INFORMASI 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - ,-. PROMOS! DAN >-- >-- PENGEMBANGAN SDM INDUSTR I PARIWISATA PENCITRAAN MEDIA. DESAIN DAN I PTEK PAREKR AF 
SEKS I SEKSI SEKSI SEKSI 
...... PENGEM BANGA N WISATA .___ PROMOS ! WISATA KIE DAN - KERJASA MA DAN - STANDAR ISASI 
KIE DAN MINAT KHUSUS MINAT KHUSUS FASILITAS I KOMPE TENSI KREATIF 
- 
'"'- Th 
I I UP TO ' _/ 
,.8UPAT' I MUN~ SPRAT , BAGAN 
STRU KTUR ORGANISAS I 
DINAS PAR IWISATA 
KAB UPATEN MUNA BARAT PERATURAN BUPATI MUN A BARAT 
NOMOR TAHUN 2013 
TANGGAL : LAMP I RAN TAHUN 2015 NOMOR - 12 -