Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Uandang -Undang Dasar Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas 
Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timu r, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamb ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
- 2 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 5. Undang -Undang Nomor 15 T ahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Ke uangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undang an 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rep ublik 
Indonesia Nomor 4503); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 te ntang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4578); 
- 3 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
14. Peraturan Pemer intah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2738); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia 
Nomor 5165); 
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201 8 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 
18. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 
2016 dan Tahun 2017; 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Um um Daerah; 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara serta Penyampaiannya; 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntans i 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah; 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum 
Sistem Akuntansi Pemerintahan; 
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
- 4 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan 
Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja 
Pengelola Anggara n Pendapatan dan Belanja Negara; 
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Nomor 183); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI 
TRANSAKSI NON TUNAI .