Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN, BAB V - I, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 
Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan 
menjadi Peraturan Desa. 
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang -undangan.