Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB IV - PENEGAKAN KODE ETIK, Pasal 15 berbunyi:

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang : 
memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai 
Terlapor; 
menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna 
kepentingan pemeriksaan; 
mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor 
dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan 
dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor; 
memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak 
terbukti melakukan pelanggaran; 
memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti 
melakukan pelanggaran Kode Etik; dan 
merekomendasikan sanksi moral dan tindakan 
administratif.