Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN GUBERUR BENGKULU Nomor 33 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN GUBERUR BENGKULU Nomor 33 Tahun 2018 tentang PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK, pada BAB IV - PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK, Pasal 7 menjelaskan:

(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan 
perkawinan usia anak berdasarkan atas prinsip 
kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat, 
pelaku usaha, keluarga, orangtua dan anak. 
(2) Dalam rangka pencegahan perkawinan anak 
Pemerintah Daerah berkewajiban: 
a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
dalam upaya pencegahan perkawinan anak 
dengan mensinergikan kebijakan dalam rangka 
mewujudkan Provinsi layak anak dengan 
mempertimbangkan kearifan lokal; 
b. memberdayakan anak dengan informasi, 
keterampilan dan jaringan pendukung lainnya 
melalui: 
1. pelatihan keterampilan vokasional; 
2. pendidikan dan pelatihan kesehatan seksual 
dan reproduksi; 
3. kampanye berupa penyebaran inforrnasi dan 
edukasi mengenai dampak perkawinan anak, 
pendidikan dasar 12 tahun, kesehatan 
seksual dan reproduksi dengan 
menggunakan berbagai media informasi; 
4. mentoring dan pelatihan kelompok sebaya 
bagi pemuda dan pemudi, orang dewasa dan 
guru agar menunjang penyebaran informasi 
dan melakukan pendampingan kepada anak; 
5. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan 
formal bagi anak melalui peningkatan 
kurikulum sekolah dan pelatihan bagi guru 
untuk menyampaikan materi ten tang 
keterampilan hidup, kesehatan seksual dan 
reproduksi, HIV dan AIDS serta kesadaran 
peran gender; 
6. memberikan edukasi kepada tokoh agama 
dan tokoh adat mengenai kesehatan seksual 
dan reproduksi, akibat hubungan seks pra- 
nikah dan dampak negatif perkawinan anak; 
7. Membentuk lembaga/forum konseling bagi 
anak; 
(3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah 
mengedepankan hak-hak anak dan kepentingan 
terbaik bagi anak. 
(4) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan, sumber daya, dan 
kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah serta 
bersifat terpadu dan berkelanjutan. 
Bagian Kedua 
Masyarakat