Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 92 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 92 Tahun 2018 tentang PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJE-GENAP, khususnya , Pasal 4, memuat:

Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tidak diberlakukan antara lain pada: 
a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia 
yakni : 
1. Presiden/Wakil Presiden; 
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan 
Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah; dan 
3. Ketua Mahkamah Agung/ Mahkamah Konstitusi/ Komisi 
Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan. 
b. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga 
Internasional yang menjadi tarnu negara; 
c. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI dan POLRI; 
d. kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus (stiker) Asian 
Para Games; 
e. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans; 
f. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan 
lalu lintas; 
g. kendaraan angkutan umurn (plat kuning); 
h. kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak dan Bahan 
Bakar Gas; 
i. sepeda motor; 
J. kendaraan yang membawa masyarakat difabel, dan 
k. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan 
petugas POLRI, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank 
Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan 
dan i POLRI. 
4