Bagaimana redaksi normatif Pasal 29 dalam 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Nomor 29 Tahun 1945?
Norma hukum dalam 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Nomor 29 Tahun 1945 tentang , Pasal 29 berbunyi:

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat 
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. BAB XXII 
INSENTIF PEMUNGUTAN ( 1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diutamakan untuk 
mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan 
keterampilan tenaga kerja lokal. 
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan 
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 28 BAB XXI 
PEMANFAATAN Pasal 27 
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar. 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran . 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penenmaan negara. BAB XX 
KETENTUAN PIDANA •• t,. \ 
· Pasarwajo 
10 ci4-c, SER 2018 
•JII!! '•'1'7r 
I S.'e I<. cu~ ,.~... .. . . .., 
AS/STe=.v.I 
/<ADI.$' ~AN.4¥AN" 
' .. ~0.D~L PAA/ l'T.J"f 
/<'.4DIJ.- r~"' .Kr~ 
.....-,.~~~ lfwl<t/;., Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton . Pasal 31 Pelaksanaan pemungutan, pembinaan, dan pengawasan 
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat 
daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. Pasal 30 BAB XXIII 
KETENTUANPENUTUP . \ . . 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BUTON PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA NOMOR : C. !3/rz.s/ 201~ J LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR .. ~.10 Diundangk an di P asarw ajo 
pada tangg al io Oktt,(!Gn.. 2018 LA BAK.RY Ttd BUPATI BUTON , Ditetapkan di Pasarwajo 
pada tanggal tD okro«~n.. 2018 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang dapat mengetahuin ya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. Pasal 31 Pelaksanaa n pemungu tan, pembin aan, dan pengawa san 
Peratur an Daerah ini dilakukan oleh organisas i perangkat 
daerah yang mempu nyai tugas dan tanggun g jawab di bidan g 
ketenagakerjaan. Pasal 30 BAB XXIII 
KETENTUANPENUTUP ' • 
berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang 
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang -Undang . Peraturan Pemerintah 
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan regulasi yang 
mengatur tambahan jenis retribusi daerah, salah satu adalah Retribusi 
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing . 
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan 
pembayaran atas pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja 
asing yang telah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dari menteri 
yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. 
berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
Penetapan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah 
sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Daerah. 
Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
relatif tidak menambah beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi 
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebelumnya merupakan 
pungutan Pemerintah Pusat berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak yang 
kemudian menjadi Retribusi Daerah . 
Tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan 
berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan 
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang berlaku pada kementerian di bidang 
ketenagakerjaan . 
Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan 
keterampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah . I. UMUM PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENT ANG 
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN 
TENAGA KERJA ASING •• It • '