Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 12?
Dalam BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 11 Tahun 2018 tentang MEKANIS ME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN, Pasal 12 mengatur sebagai berikut:

(1) Penjatuhan hukuman disipin dituangkan dalam 
keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang 
menghukum dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV huruf a sampai dengan huruf k Peraturan 
Bupati ini. 
(2) Keputusan pejabat yang berwenang menghukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya 
disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKPSDM paling 
lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan hukuman 
disiplin ditetapkan, dengan surat yang bersifat rahasia. 
(3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara 
tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman 
disiplin. 
(4) Format surat panggilan untuk menerima keputusan 
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sebagai.mana tercantum dalam lampiran V Peraturan 
Bupati ini. 
(5) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman 
disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak 
keputusan ditetapkan. 
BABIV 
TIM PEMERIKSA 
Bagian Kesatu 
Pembentukan 
Pasal13 
( 1) Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya 
sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa . 
(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat 
lain yang ditunjuk. 
(3) Pangkat atau Jabatan Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh 
lebih rendah dari PNS yang diperiksa. 
Bagian Kedua 
Susunan Keanggotaan 
Pasal14 
(1) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian terdiri dari: 
a. unsur pengawasan ; 
b. unsur kepegawaian; 
c. atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan 
d. pejabat lain yang ditunjuk. 
(2) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala 
OPD terdiri dari : 
a. atasan langsung; 
b. unsur kepegawaian; 
c. pejabat lain yang ditunjuk. 
(3) Susunan keanggotaan tim pemeriksa terdiri dari: 
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 
b. 1 (satu) orang Selcretaris merangkap anggota; dan 
c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota . 
(4) Atasan langsung yang terindikasi terlibat dalam kasus 
yang sedang ditangani tidak boleh menjadi Anggota Tim 
Pemeriksa dan digantikan Pejabat yang lebih tinggi. 
(5) Keanggotan tim pemeriksa tidak dapat diwakili dan tidak 
ada Pejabat Pelaksana Harian (Plh). 
(6) Tim pemeriksa bersifat ad hoc dan berakhir bersamaan 
dengan selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran 
disiplin yang dilak:ukan oleh PNS yang bersangkutan. 
Bagian Ketiga 
Tata Kerja 
Paragraf 1 
Jadwal Pemeriksaan 
Pasa115 
(1) Jadwal pemeriksaan ditentukan paling lambat 5 (lima) hari 
sejak diterbitkannya Keputusan Pembentukan Tim 
Pemeriksa . 
(2) Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan surat panggilan 
yang ditandatangani oleh ketua tim. 
Paragraf 2 
Pemeriksaan