Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala Bidang Penegakan P eraturan Perundang -Undangan Dae rah 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang 
penegakkan peraturan perundang -undangan daerah . 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang penegak an peraturan perundang -undangan daerah mempunyai 
fungsi : 
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan 
perundang – undangan dan perat uran daerah ; 
b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang -
undangan dan peraturan daerah ; 
c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang -
undangan dan peraturan daerah ; 
d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan p erundang -undangan 
dan peraturan daerah ; 
 
7 
 e. Penetapan rumusan pe nyusunan pedoman dan supervisi penegakan 
peraturan perundang -undangan dan peraturan daerah ; 
f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan 
peraturan perundang -undangan dan perat uran daerah ; 
g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan 
daerah ; 
h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan paeraturan 
perundang -undangan dan peraturan daerah ; 
i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan 
pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang -undangan dan 
peraturan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan 
tugas PPNS ; 
j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan 
pelanggaran ketentuan peraturan perundang -unda ngan dan peraturan 
daerah ; 
k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan 
operasional pelaksanaan tugas PPNS ; 
l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran 
peraturan perundang -undangan dan peraturan daerah ; 
m. Pelaksanaan evalua si pelaksanaan tugas penegakan peraturan 
perundang -undangan dan peraturan daerah ; 
n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang -undangan 
dan peraturan daerah ; 
o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya ; 
p. Melapor kan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tug as kepada 
atasan sesuai standar yang ditetapkan . 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang -undangan 
Daerah dibantu oleh : 
a. kepala seksi pembinaan,pengawasan dan pengawasan dan penyuluhan ; 
b. kepala seksi penyelidikan dan penyidikan ; 
c. kepala seksi penegakan peraturan daerah .