Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 dinyatakan:

(1)Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awalberhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atautugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima:a.terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaanyang sah;
b.terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluarpenerimaan yang sah;
c.terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring danevaluasi diluar penerimaan yang sah;
d.terkait dengan pelaksanaan peijalanan dinas diluar penerimaan yang
sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
e.dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
f.dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan denganpihak lainterkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g.sebagai akibat dari peijanjian keijasama/kontrak/kesepakatan denganpihak lain;
h.sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses
pengadaan barang dan jasa;
i.merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selamakunjungan dinas;
j.merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher olehPejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugasdan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan denganpenugasan yang diterima;
k.dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuanpemangku kewenangan;
1.dalam pelaksanaan pekeijaan yang terkait dengan jabatan danbertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/Pegawai;
(2)Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada PegawaiNegen atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan denganjabatan danberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(3)Pegawai Negen atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakangratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada UPG diinstansiterkait.
(4)Dalam hal UPG diinstansi Pelapor belum terbentuk, pelaporandisampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsipengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung.