Menurut PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 54 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 54 Tahun 2014 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, pada BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, menyatakan:

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan di bidang Perikanan ; 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan; 
 
 
 
c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan; 
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perikanan; dan 
e. Pelaksaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : 
a. memimpin dan mengk oordinasikan pelaksanaan kegiatan di 
lingkungan Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya; 
b. mempelajari peraturan perundang -undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan -bahan lain yang 
berhubungan dengan bidang Perikanan ; 
c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perikanan ; 
d. melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk 
teknis yang berhubungan dengan bidang perikanan dalam rangka 
meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) ; 
e. menyiapkan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perikanan ; 
f. merumuskan petunjuk pembinaan dan pengembangan perikanan serta 
melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas ; 
g. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan 
petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan 
bidang tugas masing -masing ; 
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 
pimpinan ; 
i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas b erdasarkan Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk 
dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 
Negeri Sipil; dan 
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
 
Bagian kedua 
Sekretariat