Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, bahwa untuk melaksa nakan ketentuan pasal 4 Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 40?
Dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, bahwa untuk melaksa nakan ketentuan pasal 4 Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa n Nega ra yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 40 mengatur sebagai berikut:

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Dae rah. 
(3) Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 
merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 
(4) Sekretaris Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian 
Kabupaten merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administratif. 
(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian Kabupaten merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan 
administratif 
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Komunikasi, 
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten merupakan jabatan eselon 
Iva atau jabatan pengawas. 
(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, 
Statistik dan Persandian Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. 
(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 39 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat 
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan­ 
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 
26 BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR .2.L. Drs. L TALI, M. Pd 
m ina Utama Muda/Gol. IV/c 
NIP 19650913 199101 1 003 2017 
paten Muna Barat Pj. Ditetapkan d · Laworo 
pada tan lO - { - Tahun 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasa143 Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 
Daerah dan atau Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian 
Kabupaten Muna Barat. Pasal 42 BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP (3) Pembentukan UPI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubemur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
KEPALA DINAS 
JABATAN FUNGSIONAL I I SEKRETARIS I I I 
I I 
SUBBAG ~I IUD.A.!: 
PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET & UMUM DAN 
EVALUASI KEPEGAWAIAN 
I I I 
Bl DANG Bl DANG Bl DANG Bl DANG 
Pengelolaan Opini - - Layanan dan - - 
Infrastruktur Dasar Statistik Persandian dan Aspirasi Publik Data Center 
SEKSI SFKSI I S!-:KSI Sl-'.KSI 
Pengelolaan Opini, Layanan lnfrastruktur Statistik Sosial, Produksi Aspirasi Publik dan - - Oasar Data Center dan - - Tata Kelola Persandian 
Informasi Pengembangan Internet dan Distribusi 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
Penyediaan Konten Lintas Manajemen Data Sektoral dan Penguatan - - dan Pengelolaan Neraca Wilayah dan - Operasional Pengamanan 
Sumber Daya Komunikasi Analisis Statistik - Persandian 
Publik Aplikasi Genetik 
Sl-'.KSI St:KSI Si-:KSI :")l::K:")I 
Pelayanan Informasi Layanan Integrasi Pengolahan Pengawasan dan Evaluasi 
Publik, dan Layanan - - Penyelenggaraan - - Penyelenggaraan 
Hubungan Media GCIO dan Diseminasi Statistik Persandian 
UPTD STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 
TANGGAL LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT