Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Norma hukum dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, Pasal 8 berbunyi:

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.
- 98 - Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 13 November 1998
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
- 99 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR III/MPR/2000
TENTANG
SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 101 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPR/2000
TENTANG
SUMBER HUKUM
DAN
TATA URUTAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA,
- 102 -Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
- 104 - 2. Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor V/MPR /1973 
tentang Peninjauan Produk-Produk 
yang berupa Ketetapan-Ketetapan 
Majelis Per-musyawaratan Rakyat 
Sementara Republik Indonesia.
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
IX/MPR/1978 tentang Perlunya 
Penyempurnaan yang Termaktub 
dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor V/MPR/1973;
 4. Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor II/MPR/1999 
tentang Peraturan Tata Tertib 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
I/MPR/2000 tentang Perubahan 
Pertama Atas Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
- 105 -Indonesia Nomor II/MPR/1999 
tentang Peraturan Tata Tertib 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
RepublikIndonesia.
Memperhatikan: 1. Keputusan Pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1/MPR/2000 
tentang Jadwal Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tanggal 7 
sampai dengan 18 Agustus 2000;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tanggal 
7 sampai dengan 18 Agustus 
2000 yang membahas Rancangan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tentang 
Sumber Hukum dan Tata Urutan 
Peraturan Perundang-undangan, 
yang telah dipersiapkan oleh Badan 
Pekerja Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 
Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang 
- 106 -Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PER-
MUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA TEN-
TANG SUMBER HUKUM DAN 
TATA URUTAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN.