Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956?
Norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 
] . Daera h adalah Kabu paten Batang Hari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemeri ntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenan gan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 
4. Desa adal ah desa dan desa adat atau .. yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, k epen tingan mas yarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangka t Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
6. Aparatur Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, 
Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
8. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam 
kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, .melaksanakan tugas , dan 
kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri . 
9. Bia ya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran 
yang sah. 
10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre­ 
calculated amount) dan diba yarkan sekaligus. 
11. Perhitungan Rampung adalah perhi tungan biaya perjalanan yang dihitung 
berdasark an tarif yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini. 
12. Surat Perjal anan Dinas yang selanjutn ya disingkat SPD adalah surat tugas 
kepada Kepala Desa , Pimpinan dan Anggota BPD, Perangkat Desa dan Staf 
Perangkat Desa untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas 
perjalanan dan pembia yaan. 
13. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas yang selanjutn ya disingkat Pelaksana SPD 
adalah Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD , Perangkat Desa dan Staf 
Perangkat Desa 
14. Tem pat kedudukan adalah lokasi kantor / satuan kerja. PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS 
BAGI APARA TUR PEMERINTAHAN DESA. Meneta pkan MEMUTUSKAN : 5. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017 ten tang 
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 22); - 2 -