Apa norma yang terkandung dalam Pasal 188 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 188, memuat:

(1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang . 
(2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau 
d. Badan Hukum lainnya. 
(3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan 
hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas na ma 
mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG. 
 
Paragraf 3 
Objek BGS/BSG