Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 84 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 84 Tahun 2018 tentang STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya 
disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai 
keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY 
sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah DIY. 
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan 
perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
4. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses program (kegiatan) dan sub proses pencapaian sasaran 
program masing-masing Perangkat Daerah 
sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. 
5. Tim Pengarah adalah sejumlah pejabat/praktisi/ahli 
yang ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dengan tugas memberikan pengarahan 
tentang konsep/pola/bentuk penyelenggaraan 
program/kegiatan serta bertanggung jawab terhadap 
proses dan hasil program/kegiatan. 
6. Tim Pelaksana adalah sejumlah orang yang ditetapkan 
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab 
terhadap perencanaan teknis dan pelaksanaan program/kegiatan. 
7. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sejumlah orang yang ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, untuk 
melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan keluaran kegiatan tertentu.