Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL Nomor 13 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 57?
Pasal Pasal 57 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16, pada , menyatakan:

diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam 
kelembagaan BPD 
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), 
dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. 
(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari 
Pendapatan Asli Desa. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 
 
 
 
 
 
5 
 Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul. 
 
Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal 28 Agustus 2018 
 
BUPATI BANTUL, 
 
 
SUHARSONO 
Diundangkan di Bantul 
pada tanggal 28 Agustus 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
 
 
RIYANTONO 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 13 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 13,30 /2018 ) 
 
 
 
 
 6 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
NOMOR 13 TAHUN 201 8 
 
TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 
TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
 
I. UMUM 
 
Salah satu tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah 
menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa serentak. Mekanisme pemilihan 
Lurah Desa serentak diatur dalam beberapa keetentuan peraturan 
perundang -undangan yaitu : 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 20 14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa ; dan 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa ; 
 
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan tersebut di 
atas, pemilihan Lurah Desa dilaksanakan dalam hal jumlah calon Lurah 
Desa memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. Paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang 
calon, untuk pemilihan Lurah Desa; 
b. Paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon, 
untuk pemilihan Lurah Desa antarwaktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 Pengaturan dimaksud berbeda dengan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa, yang hanya mengatur pelaksanaan pemilihan 
lurah desa jumlah calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling 
banyak 3 (tiga) orang calon. Dengan mendasarkan pada az as hukum bahwa 
hukum khusus harus didahulukan dalam penerapannya dari pada hukum 
yang bersifat umum ( lex spesialis derogate legi generalis), maka dalam 
pengaturan pemilihan lurah desa harus berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang secara khu sus mengatur pemilihan lurah desa. 
Disamping itu pengaturan mengenai tunjangan BPD, bertentangan 
dengan ketentuan delegasi pengaturan yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Ba dan 
Permusyawaratan Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa, yang menyatakan diatur dalam Peraturan Kepala 
Daerah. 
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, a gar tidak menimbulkan 
permasalahan penerapan hukum pelaksanaan pemilihan Lurah Desa serta 
freksibilitas dalam penyesuaian pengaturan tunjangan BPD , maka 
beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 
Tahun 2017 tentang Badan Permusyawa ratan Desa yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dan pengaturan tunjangan BPD , perlu 
dilakukan perubahan. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal I 
Angka 1