Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007?
Ketentuan dalam pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, BAB I - KETENTUAlf UMUM, Pasal 7 menetapkan:

Fungsi RZWP3K Kabupaten adalah sebagai berikut : 
a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau- 
pulau kecil Kabupaten; 
b. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
Kabupaten; dan Bagian Ketiga 
Fungsi RZWP3K Kabupaten berkedudukan untuk: 
a. melengkapi RTRW Kabupaten; dan 
b. bersama dengan RTRW Kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan 
ruang wilayah Kabupaten. Pasal 6 Bagian Kedua 
Kedudukan (1) Jangka Waktu RZWP3K Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tanggal penetapannya. 
(2) RZWP3K Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau 
dan/ atau disesuaikan paling lama sekali dalarn 5 (lima) tahun. 
(3) Peninjauan dan/ atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
hanya diberlakukan untuk zona yang memerlukan penyesuaian. Paaal S BAB II 
JAXGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAX FUNGSI 
Bagian Kesa.tu 
Jangka \Vaktu RZWP3K Kabupaten bertujuan untuk : 
a. melindungi, rnengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan 
memperkaya surnber daya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; 
b. menciptakan kehannonisan dan sinergi antara Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya; 
c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta 
mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan surnber daya agar 
tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan 
d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui 
peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Paaal 4 k. keadilan; dan 
I. bu day a. 
Arahan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan perturnbuhan 
sebagai beriku t : 
a. Kalianda sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pasal 11 Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan 
sebagai berikut: 
a. optimalisasi fungsi pada pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir; 
b. pengembangan fungsi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir: 
c. pemberian insentif bagi pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan; 
dan 
d. pengembangan sistern prasarana wilayah pusat-pusat pelayanan dan 
pertumbuhan. Pasal 10 Kebija.kan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan 
sebagai berikut : 
a. pemantapan struktur atau hirarki sistem pusat-pusat pelayanan; 
b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan 
c. pengintegrasian fungsi setiap pusat-pusat perturnbuhan dalarn sistem 
pusat-pusat pelayanan kabupaten. Pasal 9 Baglan Kedua 
Sistem Pusat-Pusat Pelayanan dan Pertumbuhan (1) Rencana struktur ruang wilayah pesisir terdiri atas rencana 
pengembangan : 
a. sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan; 
b. sistem jaringan prasarana wilayah; dan 
c. minapolit.an. 
(2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) diwujudkan da1am bentuk kebijakan pengembangan, strategi 
pengembangan, dan arahan pengembangan. 
(3) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) digarnbarkan dalarn peta dengan tingkat ketelitian 1 : 
350.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasa18 BABID 
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR 
Bagian Kesatu 
Umum c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten. 
Strategi pengembangan jaringan jalan raya terdiri dari : Pasal 14 Kebijakan pengem bangan jaringan jalan raya terdiri dari : 
a. peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan jalan; 
b. peningkatan aksesibilitas ke seluruh wilayah pesisir dan kawasan pesisir 
yang terisolir; dan 
c. penciptaan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi 
wilayah pesisir. Paragraf 1 
Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Raya