Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018 tentang BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA , DPRD, khususnya BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS, Pasal 13, adalah:

(1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diberikan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. uang harian diberikan menurut banyak hari yang 
digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; 
b. perhitungan uang harian adalah jumlah hari yang 
digunakan un tuk melaksanakan perj alanan din as 
yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan 
Dinas; 
c. uang representasi diberikan menurut banyak hari 
yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan 
dinas; 
d. perhitungan uang representasi adalah jumlah hari 
yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan 
din as yang tercan tum dalam Surat Perin tah 
Perjalanan Dinas; 
e. perjalanan dinas ke Jakarta, Bandung dan sekitarnya 
selain diberikan uang harian, uang transportasi, dan 
uang representasi juga diberikan uang penginapan; 
f. perjalanan dinas ke Jakarta, Bandung dan sekitarnya 
diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas sesuai 
dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang 
tertera dalam undangan/ surat kawat dan/ a tau 
sejenisnya ditambah paling sedikit 1 (satu) ; 
g. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya selain 
diberikan uang harian, uang transportasi, dan uang 
representasi dapat diberikan uang penginapan 
apabila pelaksanaan acara dimulai sebelum jam 
no nn urn~ . 
-16 -
h. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya 
diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas sesuai 
dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang 
tertera dalam undangan/ surat kawat dan/ a tau 
sejenisnya ditambahl (satu) hari apabila pelaksanaan 
acara dimulai sebelum jam 09.00WIB ; 
i. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya selain 
diberikan uang harian, uang transportasi, dan uang 
representasi dapat diberikan uang penginapan 
apabila pelaksanaan acara selesai lebih dari jam 
19.00 WIB; 
J. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya 
diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas sesuai 
dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang 
tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau 
sejenisnya ditambahl (satu) hari apabila pelaksanaan 
acara selesai lebih dari jam 19.00WIB ; 
k. pemberian SPPD apabila ditambah 1 (satu) hari 
sebagaimana dimaksud pada huruf h harus didukung 
dengan bukti lain yang memadai yaitu antara lain : 
SPTM menggunakan kendaraan dinas berangkat 
sebelum hari pelaksanaan atau SPTM menggunakan 
moda transportasi bus berangkat sebelum tanggal 
pelaksanaan atau bukti moda transportasi kereta api 
berangkat sebelum tanggal pelaksanaan atau bukti 
moda transportasi sewa kendaraan berangkat 
sebelum tanggal pelaksanaan atau bukti penginapan; 
1. pemberian SPPD apabila ditambah 1 (satu) hari 
sebagaimana dimaksud pada huruf i harus didukung 
dengan bukti lain yang memadai yaitu antara lain : 
SPTM menggunakan kendaraan dinas pulang setelah 
jam 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau SPTM 
menggunakan moda transportasi bus pulang setelah 
jam 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau bukti 
moda transportasi kereta api pulang setelah jam 
20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau bukti 
moda transportasi sewa kendaraan pulang setelah 
jam 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau bukti 
-17 -
m. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan 
jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat 
pemakaman j enazah dalam hal j enazah terse but tidak 
dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ 
almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat 
negara/ pegawai yang meninggal dunia saat 
melaksanakan dinas ; 
n. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman 
jenazah pejabat negara/ pegawai yang rneninggal dan 
dimakamkan tidak di tern pat kedudukan 
almarhum/almarhumah yang bersangkutan. 
(2) PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, 
Pejabat Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Pimpinan 
Perangkat Daerah berhak untuk diberikan uang harian 
dan uang representasi perjalanan dinas jabatan sesuai 
dengan jabatan yang diem ban. 
(3) Perjalanan dinas keluar daerah PNS, PTT dan Pegawai 
BLUD apabila lebih dari 6 (enam) hari dalam satu bulan 
berturut-turut maupun tidak berturut-turut maka pada 
hari ke 7 (tujuh) dan seterusnya uang harian dan uang 
representasi diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) 
dari besaran uang harian dan uang representasi.