Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 Republik Indonesia Nomor 5256 ); 4. Undang-Un dang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Nomor 24 Tahun 2011.
Redaksi dari Republik Indonesia Nomor 5256 ); 4. Undang-Un dang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang , pada , Pasal 9 menjelaskan:

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: 
a. pelayanan keseh atan yang dilakukan tanpa melalui pros edur 
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlak u; 
b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di PPK yang tidak 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, kecuali untuk kasus 
gawat darurat; 
c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan 
kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat 
kece lakaan kerja atau hubun gan kerja; 
d. kecelakaan lalu Iintas, kecuali kecelakaan lalu lintas tunggal 
dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang; 
e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; 
f. pela yanan keseh atan untuk tujuan estetik ; 
g. pelayanan untuk men gatasi infertilitas; 
h. pelayanan meratak an gigi; 
1. gangguan kesehatan/p enyakit akibat ketergantungan ob at 
dan/ atau alkohol; 
J. gangguan kesehatan akibat senga ja menyakiti diri sendiri, atau 
akibat melakukan ho bi yang membahayakan diri sendi ri; Pasal 12 (1) Dalam hal diperlukan , selain pelayanan kesehatan sebagaim ana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peserta juga berhak 
mendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan . 
(2) Jenis dan plafon harg a alat bantu kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang 
mem bidangi urusan kesehatan dengan mempertimban gkan 
kemampuan keuang an Daerah. Pasal 11 g) rehabilitasi medis; 
h) pelay anan darah; 
i) pelayanan kedokteran forens ik klinik; dan 
j) pelay anan jenazah pada pasien yang meninggal di 
PPK. 
2. Pelayanan akomodasi rawat inap yang meliputi: 
a) pera watan inap non intens if; 
b) perawatan inap di ruang intensif ; dan 
c) pelayanan kesehatan lain sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
(3) Pelayanan akomoda si rawat inap sebagaimana dimaksud pada 
huruf b angka 2 berupa layanan rawat inap ruan g 
perawatan kelas III (tiga). 
(4) Dalam hal pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huru f c telah ditanggung dalam program 
pemerintah, mak a tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan 
yang dijamin , 
( 1) Bup ati melaksanakan pembinaan , pengawasan dan evaluasi 
terhad ap penyelenggaraan Jamke sda. 
(2) Bupa ti dapat mendelegas ikan kewenangan pembinaan, 
pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jam kesda 
kepad a Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 
keseh atan. BAB IX 
PEMBINAAN, PENG AWASAN DAN EV ALUASI