Bagaimana redaksi normatif Pasal 51 dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007?
Norma hukum dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , BAB Ill - ASAS l.JMUM DJ'.\N STRUf<TUR APBD, Pasal 51 berbunyi:

(1) Rancangan peraturan daera!1 tentang APBD dan rancang:,rn peraturan kepala daerah 
tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi 
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabeiran 
APOD. 
(2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekimbat- lambatnya tanggal 31 Desember tahun 
anggaran sebelumnya . 
(3) Dcilom ho! kep~in dacrah bcrhalangan telc:ip, mako pcjabat yang ditunjuk dan clitetapk::rn 
oleh pejabat yang daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 
I 
, 
r. ,: 
(4) Kepala Daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala 
daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja setelah ditetapkan. 
(5) Untuk memenuhi asas transparansi, Kepala Daerah wajib menginforr nasikan .substansi 
Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat yang telal, diundangkan dalam 
lembaran daerah.