Apa norma yang terkandung dalam Pasal 19 b.PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Nomor 15 Tahun 2018?
Substansi b.PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Nomor 15 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI, khususnya BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 19, memuat:

Pejabat fungsional tertentu dan/atau yang bekerja
menggunakan sistem giliran, pengisian daftar hadir diatur
oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT yang
bersangkutan.
Bagi pejabat struktural yang diberi tugas tambahan oleh
Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Pit) dan Pelaksana
Harian (Plh) di luar Perangkat Daerah asalnya, mengikuti
apel di Perangkat Daerah asalnya, kecuali bagi Pit atau
Plh Kepala Perangkat Daerah.
TPP bagi PNS yang menjalani mutasi an tar Perangkat
Daerah, maka TPP dapat dibayarkan pada Perangkat
Daerah baru sepanjang anggarannya tersedia dan jika
tidak tersedia maka tetap dibayarkan oleh Perangkat
Daerah asal.
Jika terjadi keterlanjuran pembayaran TPP akibat tidak
tepatnya penghitungan pembayaran TPP berdasarkan
Peraturan Bupati ini, Bendahara Pengeluaran Perangkat
Daerah wajib memungut kembali dan menyetorkannya ke
kas Daerah berdasarkan perintah Kepala Perangkat
Daerah, dan jika terjadi kekurangan pembayaran maka
Kepala Perangkat Daerah dapat membayarkan kembali
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.