Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 2 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga n 
daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah satu an 
kerja perangkat daerah di bidang pelayanan masyarakat 
termasuk pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman 
modal. 
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP 
Kabupaten Sukoharjo. 
5 
 
[Type here] [Type here] 6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 
7. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi 
kesederhanaan alur pelayanan. 
8. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan jenis pelayanannya. 
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun 
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupu n 
badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaa t 
pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
10. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran ata s 
jasa atau pemberian pelayanan tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dising kat 
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang; 
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluark an 
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki 
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perunda ng-
undangan. 
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 
fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan 
perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas 
yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau 
badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. 
15. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan 
yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara 
pelayanan yang diterima dengan Maklumat Pelayanan.