Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 12 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 12 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Penajam Paser Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten 
Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau sebutan 
lainnya adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Penajam Paser Utara atau Dinas yang 
membidangi/menangani penyelenggaraan pendidikan di 
Kabupaten Penajam Paser Utara. 
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli 
pendidikan. 
7. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas 
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 
8. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non 
pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam 
bidang pendidikan. 
- 3 - 
 
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan. 
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah penyelenggaraan 
pendidikan pada jalur pendidikan formal oleh pemerintah, 
Pemerintah Daerah, atau masyarakat. 
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur 
dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 
13. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal dan informal yang dapat dilaksanakan 
secara terstruktur dan berjenjang. 
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal dan non formal yang dilakukan di dalam 
keluarga dan lingkungan. 
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD 
adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 
anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut. 
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah 
salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan 
formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi 
anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) 
tahun. 
17. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA dan 
Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah 
satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal 
yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan 
Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 
(enam) tahun. 
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA 
adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur 
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program 
kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan 
- 4 - 
 
program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan 
berusia 6 (enam) tahun. 
19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah 
salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan 
nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan 
program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun 
sampai dengan 4 (empat) tahun. 
20. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang 
melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk SD 
dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs, 
atau bentuk lain yang sederajat. 
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar Madrasah. 
22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan 
agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam 
binaan Kementerian Agama. 
23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar sebagai lanjutan dan SD, MI, atau bentuk 
lain yang sederajat. 
24. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan 
agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai 
lanjutan dan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di 
dalam binaan Kementerian Agama. 
25. Dihapus. 
26. Dihapus. 
27. Dihapus. 
28. Dihapus. 
29. Dihapus. 
30. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non 
formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan. 
31. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur 
kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, 
proses, hasil, luaran dan manfaat pendidikan. 
- 5 - 
 
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 
33. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah untuk dijadikan 
pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. 
34. Kurikulum universal adalah bahan belajar keilmuan, 
keteknologian dan kesenian. 
35. Kurikulum nasional adalah bahan belajar yang berorientasi 
kepada kepentingan dan berlaku secara nasional. 
36. Kurikulum lokal adalah bahan belajar yang ditetapkan 
berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat 
Kabupaten Penajam Paser Utara. 
37. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum 
operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-
masing satuan pendidikan. 
38. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
tertentu. 
39. Lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan 
nonformal yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan 
bagi masyarakat. 
40. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang 
terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling 
membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka 
meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. 
41. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan 
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai 
kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas 
dasar prakarsa dan, oleh dan untuk masyarakat. 
42. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan 
pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan 
pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang 
upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya 
masyarakat daerah setempat. 
43. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang 
diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional 
Pendidikan dan diperkaya dengan Standar Pendidikan 
Negara maju. 
44. Program pengayaan belajar adalah pembelajaran tambahan 
untuk memperluas wawasan dan kemampuan bagi peserta 
- 6 - 
 
didik yang telah mencapai standar kompetensi yang 
dipersyaratkan. 
45. Program percepatan belajar atau program akselerasi adalah 
pengaturan program pendidikan bagi peserta didik yang 
mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan lebih 
cepat dari waktu yang ditentukan. 
46. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang 
harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung 
jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten. 
47. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan 
belajar. 
48. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang 
dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang 
meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, 
dan prasarana. 
49. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana 
pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan 
operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya 
kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional 
Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. 
50. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap 
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pendidikan. 
51. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program 
dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan. 
52. Kepala satuan pendidikan adalah guru yang diberi tugas 
tambahan sebagai kepala satuan pendidikan. 
 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: