Apa substansi hukum dari Pasal 14 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 43 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 43 Tahun 1945 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS, khususnya BAB VIII - MONITORING DAN EVALUASI, Pasal 14, adalah:

(1) Tim berkewajiban melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan
standar pelayanan pada masing-masing SKPD;
(2) Mekanisme monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat
dilakukan dalam bentuk :
a.survei;
b.wawancara; dan
c.observasi.
(3) Metode monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2)minimalmemuat komponen sebagai berikut :
a.persyaratan teknis maupun administrasi dalam pengurusan
pelayanan termasuk biaya;
b.efisiensi mekanisme, prosedur danwaktu pelayanan;
c.kesesuaian antara basil pelayanan dengan produk pelayanan
yang ditentukan;
d.keberadaan sarana, prasarana, fasilitas dalam penyelenggaraan
pelayanan;
e.kesesuaian antara jumlah dan kopentensi tenaga pelaksanadengan proses dan pekeijaan;
f.efektifitas sarana, tata cara pelaksanaan dan penangananpengaduan;
g.pemberian jaminan dan komitmen pelayanan oleh penyelenggarapelayanan;
h.evaluasi kineija dilaksanakan berdasarkan penerapan standarpelayanan;
i.dasar hukum yang memadai terhadap penerapan standarpelayanan;
j.pengemasan dan penyampaian informasi standar pelayanan.
(4) Penyelenggaraan monitoring dilakukan secara berkala oleh Timminimal 1(satu) kalidalam setahun;
(5) Format alat bantu monitoring penerapan SPsebagaimana dimaksudpada ayat (1)tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua