Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENETAPAN TARIF PELAYANAN, khususnya BAB III - PENETAPAN JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN, Pasal 5, adalah:

huruf a angka 5, terdir! dar!: 
a. pelayanan laboratorlum klinik, terdlri dari: 
1. pemeriksaan hematologl; 
2. pemeriksaan kimia k/lnik; 
3. pemeriksaan parasitologidan cairan tubuh; 
4. pemeriksaan mikroblo/ogi klinik; 
5. pemeriksaa.n lmunologi dan serologl; 
6. pemeriksaan tokslkologl (NAPZA); dan/atau 
7. pemeriksan patologl anatomi. 
b. pelayanan pemeriksaan radiodlagnostik meliputi: 
1. pemeriksaan radiodiagnostik dengan kontras; 
2. pemeriksaan radiodiagnostik tanpa kontras; 
3. pemerlksaan radiod/agnostik imaging; dan/atau 
4. pelayanan diagnostik e/ektromedik. 
(2) Klaslfikasl pelayanan penunjang medik dikategorikan 
berdasarkan: 
a. kondisl pasien, meliputi: 
1. pemerlksaan penunjang medlk e/ektif (terencana/ 
normal); dan/atau 
2. pemeriksaan penunjang medik penyegeraan 
(kegawatdaruratan). 
b. asal pasien, mellputl: 
1. pasien umum; dan/atau 
2. pasien privat. 
-22 -
(3) Pelayanan penunjang medik bagi pasien rawat intensif, rawat 
Intermediate dan rawat darurat diklasiflkasikan dalam 
pemeriksaan penunjang medlk penyegeraan 
(kegawatdaruratan). 
(4) Tarif pelayanan 
( kegawatdaruratan) penunjang 
sebagalmana medik penyegeraan 
dimaksud pada ayat (2) 
huruf a angka 2, paling banyak ditambah sebesar 30% (tiga 
puluh persen) dari tarif pelayanan penunjang medik elektif 
(terencana/normal). 
(5) Tarif pelayanan penunjang medik pasien rawat jalan sesuai 
dengan asal klasiflkasi kunjungan kliniknya, yaltu klinik umum 
atau klinlk speslalls (prlvat). 
(6) Setlap pelayanan penunjang medik yang membutuhkan 
tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif pelayanan tindakan 
anestesi sesuai dengan tlndakan yang diterimanya. 
(7) Pelayanan penunjang medik bagl pasien yang tidak sedang 
dirawat di RSUD atau Puskesmas diklasiflkasikan sebagai pasien 
privat. 
(8) Dalam hal terjadi pengulangan pelayanan penunjang medik 
karena kesalahan petugas (human error) atau setelah divalidasl 
hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif 
pelayanan yang memerlukan pengulangan. 
Pasal17 
(1) Tarif pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dihitung per parameter 
pemeriksaan. 
(2) RSUD dapat mengembangan pelayanan laboratorium klinik 
dalam bentuk paket dengan pelayanan medical check up. 
(3) Tarif pelayanan pemeriksaan radlodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan: 
a. ekspose pemeriksaan; 
b. lokasi (regio); dan/atau 
c. jenis alat radiologi. 
(4) Jasa sarana pemeriksaan radiodiagnostik sudah termasuk biaya 
bahan film, bahan kimia dan pembacaan. 
-23 -
(5) Pemeriksaan dengan jenis alat radiologl sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c yang membutuhkan bahan kontras sudah 
termasuk bahan kontras sesuai jenis bahan kontras serta harga 
yang berlaku saat ltu. 
(6) Pemeriksaan USG (Ultra Sona Grafi) sudah termasuk cetakan 
hasil (print out) dan pembacaannya kecuali pemeriksaan 
kehamilan/janin ( USG Mon/tot'). 
(7) Pelayanan penunjang medik sebagairnana dirnaksud dalarn