Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 38 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 38 Tahun 2017 tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI LUAR, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 
6. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk Marga Collocalia yaitu 
collocalia Fuchiaphaga, Collocalia Máxima, Collocalia Escalenta dan 
Collocalia Linchi. 
7. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar 
berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, 
bertelur, menetaskan dan membesarkan anak Burung Walet. 
8. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di luar Habitat 
Alami yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau Badan Hukum untuk 
mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet Di luar Habitat Alami 
dalam wilayah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
9. Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah bangunan buatan manusia 
sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak. 
10. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang 
Burung Walet Di luar Habitat Alami. 
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.