Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN WALIKOTA 8ANDAR LAMPUNG Nomor 03 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA 8ANDAR LAMPUNG Nomor 03 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN, BAB II - PENDELEGASIAN ATAU PELIMPAHAN KEWENANGAN, Pasal 6 berbunyi:

(1) Untuk perizinan skala besar dan/atau berdampak terhadap aspek sosial
dan ekonomi masyarakat serta lingkungan yang memeriukan
pertimbangan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait,
pemeriksaan teknis lapangan dan pembahasan dilakukan oleh Tim
Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) dan/atau Tim
Teknis Perizinan;
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-
masing wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.