Jelaskan isi kandungan Pasal 134 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, ketentuan pada BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 134 berbunyi:

( 1) Bangunan Gedung yang rusak akibat bencana dapat 
diperbaiki atau dibongkar sesua1 dengan tingkat 
kerusakannya. 
(2) Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih 
dapat diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 
(3) Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai 
hunian rumah tinggal pasca bencana berbentuk pemberian 
bantuan perbaikan rumah masyarakat. 
(4)Bantuan ... 
-80-
(4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi dana, peralatan, material, 
dan sumber daya manusia. 
(5) Persyaratan teknis rehabilitasi Bangunan Gedung yang 
rusak disesuaikan dengan karakteristik bencana yang 
mungkin terjadi dimasa yang akan dating dan dengan 
memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi 
sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi. 
(6) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 
melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/ 
lembaga terkait. 
(7) Tata cara dan persyaratan rehabilitasi Bangunan Gedung 
pasca bencana diatur lebih lanjut dalam peraturan 
Bupati.Dalam melaksanakan rehabilitasi. 
(8) Bangunan Gedung hunian sebagaimana dimaksud pada 
Pemerintah Daerah memberikan kemudahan 
kepada Pemilik Bangunan Gedung yang akan direhabilitasi 
berupa: 
a. pengurangan atau pembebasan biaya 1MB, atau 
b. pemberian desain prototip yang sesuai dengan karakter 
bencana, atau 
c. pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan 
rekonstruksi Bangunan Gedung; 
d. pemberian kemudahan kepada permohonan SLF; atau 
e. bantuan lainnya. 
(9) Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi Bangunan 
Gedung hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Bupati dapat menyerahkan kewenangan penerbitan 1MB 
kepada pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah. 
( 10) Rehabilitasi rumah hunian se bagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan melalui proses Peran Masyarakat 
dilokasi bencana, dengan difasilitasi oleh Pemerintah 
dan/atau Pemerintah Daerah. 
(l l)Tata cara penerbitan 1MB Bangunan Gedung hunian rumah 
tinggal pada tahap rehabilitasi pasca bencana, dilakukan 
dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam