Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 2 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang betwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanju tnya 
disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketetwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 
dibahas dan disepakati bersama BPD. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 
selanjutnya disingkat APBN, adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, 
adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam 
APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 
Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. 
14. Pengelolaan ... 
-6-
14. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan 
mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian aset Desa. 
15. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara 
sistematis untuk merumuskan berbagai rincian 
kebutuhan barang milik desa. 
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan 
pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara 
tidak langsung dipergunakan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak 
mengubah status kepemilikan. 
19. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan 
uangtunai. 
20. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara 
Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta 
Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat 
dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. 
21. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset 
Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu 
dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa. 
22. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 
menclirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu. 
23. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya 
diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk 
didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang 
disepakati. 
24. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan 
mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, 
dan administratif. 
25. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar 
semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 
26.Penghapusan ... 
-7-
26. Pen~apusan adalah kegiatan menghapus/ 
mem.adakan aset Desa dari buku data inventaris desa 
dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan 
Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau 
kuasa pengguna barang dari tanggung jawab 
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 
pengguasaannya. 
27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan 
aset Desa. 
28. Tukar menukar adalah pemindahtanganan 
kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara 
pemerintah desa dengan pihak lain dengan 
penggantiannya dalam bentuk barang. 
29. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam 
bentuk uang. 
30. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah 
pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan 
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal 
Desa dalam BUMDesa. 
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di 
lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan 
pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
32. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa 
informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. 
33. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran 
yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan 
relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu 
untuk memperoleh nilai aset Desa. 
34. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau 
dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu 
sumber pendapatan asli desa dan/ atau untuk 
kepentingan sosial. 
35. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan 
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan 
aset Desa. 
36. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset 
Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status 
kepemilikan. 
37. Harl adalah hari kerja. 
2. ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: