Apa bunyi lengkap Pasal 14 dalam dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999?
Menurut ketentuan dalam dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Fengendalian Gratifrkasi, pada BAB III - PENGEIIDALIAIT GRATIFII(ASI, Pasal 14 dinyatakan:

(1) Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang
ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah,
ditentukan pemanfaataanya dengan menitikberatkan pada
tujuan:
a. Memutus benturan kepentingan, pilih kasih lfauorttisme)
maupun korupsi inuer*if antara individu pegawai
/pejabat yang secara fisik menerima gratifikasi terkait
kedinasan dengan pihak pemberi;
b. Mengedepankan pemanfaatan atas gratifikasi terkait
kedinasan yang diterima untuk kepentingan instansi,
seperti menjadi aset instansi (dicatatkan sesuai
ketentuan yang berlaku) atau disumbangkaa kepada
lembaga sosial; dan
c. Membangun persepsi positif dan kepercayaan
masyarakat bahwa penerimaan yang te{adi tida}
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pegawai
/pejabat dal tidak menempatkan pegawai /pejabat
sebagai pihak yang tersandera dengan kepentingal si
pemberi;
(21 Contoh pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
yaitu: 'f
a. Menjadi aset Pemerintah Daerah yang dicatat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga
sosial lainnya dengan dokumentasi berita acara serah
terima dan foto serah terima barang gratilikasi; dan
c. dimanfaatkan oleh pejabat/pegawai yang menerima
gratifikasi yang pemanfaatannya bukan untuk
kepentingan pribadi dan tidak menempatkan
pejabat/pegawai sebagai pihat yang tersandera dengan
kepentingan si pemberi.