Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, khususnya BAB VI - PROSES, MEKANISME DAN KOORDINA SI PELAYANAN, Pasal 7, memuat:

(1) DPMPTSP sebagai penyelenggara PTSP mengolah dokumen persyaratan 
perizinan dan Non Perizinan mulai dari tahap pengajuan permohonan 
sampai dengan terbitnya dokumen izin. 
(2) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh DPMPTSP wajib 
menggunakan PSE (Pelayanan Secara Elektronik). 
(3) Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP diproses melalui Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) terintegrasi, sedangkan untuk Pe layanan Perizinan 
Penanaman Modal diproses melalui SPIPISE . 
14 
 
(4) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat dilakukan untuk satu 
jenis perizinan tertentu dan atau perizinan para lel. 
(5) Pemrosesan suatu izin dilakukan apabila persyaratan perizinan 
dinyatakan lengk ap dan benar sebagaimana tercantum dalam S tandar 
Pelayanan Perizinan . 
(6) Dalam hal pemberian izin yang me ngharuskan persyaratan teknis tertentu 
oleh PD berwenang dalam be ntuk rekomendasi, kajian teknis, pengesahan 
atau bentuk lain yang sejenis harus dipe nuhi terlebih dahulu sebelum 
dokumen perizinan diproses , antara lain : Advice Planning , Site 
Plan/Rencana Tapak, Perhitungan Konstruksi, Gambar dan Sempadan 
Bangunan, Penelitian Tanah (Sondir), ANDALALIN /MRLT , AMDAL/UKL -
UPL/SPPL, Alih Fungsi Lahan, Uji Lab oratorium Kesehatan, S empadan 
Sungai dan persyaratan teknis lainnya sesuai p eraturan perundangan -
undangan. 
(7) Persyaratan teknis t ertentu yang dikeluarkan oleh PD terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat 6 dikeluarkan oleh PD berwenang maksimal 7 (tujuh) 
hari k erja se jak permohonan diterima atau Tinjau Lapang dilaksanakan .