Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1964?
Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapa n Peraturan, khususnya , Pasal 3, memuat:

{1) Kelurahan adalah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah 
Daerah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
Daerah Kelurahan; Pasal2 BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEWENANGAN DAN 
SUSUNAN ORGANISASI Permusyawaratan Kelurahan dalam mengatur dan mengurus 
kepentlnganmasyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
lstiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
I. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat 
Kelurahan sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan. 
j. Kepala Kelurahan adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan di 
Kelurahan yang 
k. bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Muna Barat. 
I. Peraturan Kelurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibuat oleh BPD bersama Kepala Kelurahan. 
m. Perangkat Kelurahan adalah unsur staf yang membantu Kepala 
Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri 
dari Sekretaris Kelurahan dan Perangkat Kelurahan lainnya. 
n. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam 
memberdayakan masyarakat. 
o. Kepala Urusan adalah Unsur Sekretariat Kelurahan dalam wilayah 
Kabupaten Muna Barat. 
p. Pelaksana teknis lapangan adalah perangkat pembantu Kepala 
Kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat 
sesuai dengan bidang tugasnya. I • . 3. 
(1) Sekretariat mempunyai tugas 
a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan; 
b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta 
mengawasi semua unsur/keglatan Sekretariat Kelurahan; 
c. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, 
memelihara kekayaan Kelurahan); 
d. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi 
pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan; 
e. merumuskan program kegiatan Kepala Kelurahan; 
f. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kelurahan; 
g. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat 
hasil-hasil rapat; 
h. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Kelurahan; Pasal 7 Bagian Kedua 
Sekretariat (1) Kepala Kelurahan menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Kelurahan mempunyal fungsi : 
a. pelaksanaan pembinaan masyarakat Kelurahan; 
b. pelaksanaan pembinaan perekonomian Kelurahan; 
c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan; 
d. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat 
Kelurahan; 
e. penyusunan dan pengajuan rancangan Pasal6 Kepala Bagian Pertama BAB Ill 
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas : 
a. Lurah; 
b. Sekretaris Lurah, membawahi : 
1. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian 
c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Pembangunan; 
e. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
bertanggunjawab fangsung kepada Kepafa Lurah Pasal 5 sampai 4- ) 
1. Seksi Pemerintahan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi pemerintahan mempunyai 
fungsi: 
a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan 
kearsipan; 
b. penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan 
inventaris Kelurahan; 
c. penyusunan program dan urusan rumah tangga Kelurahan; 
d. penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan 
belanja Kelurahan; 
e. penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan 
dan pemerintahan umum; 
f. penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka 
pembinaan wilayah dan masyarakat; 
g. penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pasal11 Bagian Ketiga 
Seksi Pemerintahan; (1) Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, administrasi umum 
dan kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Minimal 
(SPM),. (1) ·sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
dlbawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
Pasal10 i. memberikan saran dan pend t k J. melaksanakan tugas fain yan a9p;b epkada Kepala Kelurahan; 
' en an oleh Kepala Kelurahan 
(2) Sekretariat dipimpin oleh seoran . 
dan bertanggung jawab kepada K~p!:~:::h~~~g berada di bawah 
Pasal8 
Dalam menyelenggarakan tug b . 
Sekretariat mempunyai fungsi :as se aga1mana dimaksud dalam Pasal 7, 
a. pelaksanaan administrasi bidan I kemasyarakatan; g pemer ntahan, pembangunan dan 
~· pe,rakksanaan surat-menyurat, kearsipan dan laporan· 
· pe a sanaan urusan keuangan; • 
d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Ke al 
Kelurahan berhalangan melaksanakan tugas· P a 
e. penyusunan laporan pelaksanaan kegi~tan petugas teknik 
fapangan dan kepala dusun; 
f. pengkoordinasian tugas-tugas kepala urusan dan staf. 
Pasal9 ; -5- 
Dalam melaksanakan tugas Lurah, Sekretaris, Seksi, di lingkungan Lurah 
wajib menerapkan prlnsip koordinasl, lntegrasi dan sinkronisasi baik 
dUingkungan Lurah maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas 
masing-masing. Pasal14 BABIV 
TATAKERJA Pasal13 
3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
Untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang kesejahteraan sosial; 
b. penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang 
keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan 
masyarakat; 
c. penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan 
shodaqoh; 
d. penyusunan program dan pengumpulan bahan. Seksi Kesejahteraan Bagian Kelima 2. Seksi Pembangunan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pembangunan mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di 
Kelurahan; 
b. penyusunan program dan melaksanakan bimbingan di bidang 
pembangunan; 
c. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang 
d. pembangunan; 
e. penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan 
pembangunan serta menjaga dan memellhara prasarana dan 
sarana fisik lingkungan Kelurahannya. Pasal12 Seksi Pembangunan Bagian Keempat pemerintahan; 
h. penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang 
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban: 
i. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang 
kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan. -6- 
Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku. Pasal22 Kepala Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; Pasal21 PENGANGKATAN DALAM JABATAN BABV Dalam melaksanakan tugas, Kepala Lurah dibantu oleh Satuan Organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. Pasaf 20 Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajfb disampaikan 
pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. Pasaf 19 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Lurah dari bawahannya, wajib 
dlolah dan digunakan sebagal bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. Sekretaris, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya. 
Pasal18 ; Kepala Lurah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinaslkan 
bawahannya masing-maslng dan memberikan blmblngan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 
Pasal17 Pasal16 Kepala Lurah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing- 
maslng dan bila terjadi penylmpangan agar mengambil langkah-langkah 
yang dlperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku. Pasal15 -7- .. 
SEKRETARIS DAERAH Diunda ngkan di Laworo 
padata nggal 2015 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ArJ,Ji ·.,:oap or ano 
mengetahuinya, memerin tahkan pengundanga n peratur ,111 1:-.upa I! in, 
dengan penempatanya dalam Serita Dae rah Kabupaten Mun» f <,11 at. Pasal24 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pera turan ini akan , liatur lebih 
lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpert: ,nan pada 
peraturan perundang-un dang an yang berlaku . Pasal23 KETE NTUAN PENUTUP BABVI - 8 - 
CAMAT 
, 
SEKRE TARJAT 
KELOMPOK JABATAN I 
FUNGSIONAL I I 
SUB BAG. suasso, 
UMUMDA.N PENYUSU NAN 
KEPEGAWAIAN PROG& 
PELAPORAN 
I I I 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
PEMERINT AHAN EKONOMI DAN KESEJAHT ERAAN SOSIAL 
PEMBANGUNAN KETENTRAMAN DAN 
KETERT IBAN 
DESAIKELURAHAN BAGAN 
STRUKTUR ORGANISASI KECA MATAN 10 JANUARI 2015 TANGGAL : : PERATURAN BUPATI MU~ BARAT 
NOMOR : 14 TAHUN 2015 LAMPI RAN