Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERLINDUNGAN ANAK BUPATI SEKADAU Nomor 44 Tahun 2016.
Redaksi dari PERLINDUNGAN ANAK BUPATI SEKADAU Nomor 44 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik Indonesia, pada , Pasal 1 menjelaskan:

\ 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik: Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indoneeia Tah'un 2015 Nomor 58, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara 
Repubtik 'Indon esia Nom or 5887) ; 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka t 
Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7); 
3 ( 1) Dinas Sosial , Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, terdiri 
atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian 
yaitu : 
a . -subbagian per.encanaan ~, mon itoring dan evaluasi; 
b. subbagian umum dan aparatur; 
c. subbagian keuangan dan barang ; Pasal 3 BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI (1) Dinas Sosial, Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan 
unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan 
pemerintahan bidang pemberda yaan perempuan dan perlindungan anak yang 
menjadi kewenangan daerah. 
(2) Dinas Sosial , Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh 
kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah 
(3) Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempun yai 
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial 
dan urusan pemerintahan 'bidang pemberda yaan perempuan dan 
perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 
yang diberikan kepada Kabupaten Sekadau . 
(4) Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) men yelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pemberda yaan mas yarakat miskin , pela yanan 
dan rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial serta bidang 
pemberda yaan perempuan dan perlindungan anak; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberda yaan masyarakat miskin , 
pelayanan dan rehabif itasi sosial , perlmztungan clan jarninan sosial serta 
bidang pemberda yaan perempuan dan perlindungan anak; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberda yaan mas yarakat 
miskin, bidang pela yanan dan rehabilitasi sosial , bidang perlindungan dan 
jaminan sosial , bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
d. 'pelaksarr aan adrrrirrrstrasi Dinas Sosial , Pemberda ya:an Perempuan dan 
Perlindungan Anak ; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. Pasal 2 BAB II 
KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas , tanggung 
jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasn ya didasarkan pada keahlian 
dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
4 ( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh 
seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
kepala dinas . 
(2) Sekretaria t mempun yai tugas men yiapkan perumusan kebijakan , 
mengkoo rdinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi , pemantauan dan e valuasi 
program kegiatan dan penyelenggaran pembinaan teknis , administrasi dan 
sumb er daya urusan rumah tangga , adrninistrasi Keuangan dan 
perlengkapan serta kepega waian dilingkungan Dinas Sosial , Pemberda yaan 
Perempu an dan Perlindungan Anak . 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Sekre tariat mempun yai fungs i: 
a. peta:kS'a.1'I'a'an penyta pan peru musan kebij'akan urusan rumah tangg a, 
admin istrasi Keuangan dan perlengkapan serta kepega waian Dinas Dina s 
Sosial, Pembe rdayaan Per empuan dan Perlindu ngan Anak ; 
b. pelaksanaan koordina si penyusunan program kegiatan serta petunjuk 
teknis pelaksanaan urusan rumah tangga , administrasi Keuangan dan 
perlengk apan -serta kepegawaian Dinas Sosial , Pem berda yaan Pe1 empuan 
dan Perlindungan Anak ; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggar aan urusan rumah 
tangga , administrasi Keuangan dan perlengkapan serta kepega waian 
Dinas Sosial , Pem berda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; Pasal 4 Bagian Kesatu 
Sekretariat BAB IV 
URAIAN TUGAS FUNGSI (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. bidang pem berda yaan sosial masyarakat miskin , terdiri atas 3 (tiga) seksi 
yaitu: 
1. seks i pem berda yaan komunitas adat terpen cil; 
2. seksi pem berdayaan sosial masyaraka t perkotaan; 
3. seksi pem berda yaan sosial mas yarakat perdesaan ; 
b. bidang pelayanan dan rehabilitas i sosial , terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: 
1. seksi pela yanan sosial lanjut usia dan anak terlantar ; 
2. seksi pelayanan sosial penyandang disab ilitas; 
3. seksi rehabilitasi sosial tuna sosial; 
c. bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: 
1. seksi perlin dungan sosial korban bencana ; 
2. seksi bantuan dan jaminan sosial; 
3. s-eksi 'pengem bangan kelembagaan nan 'perryu turran -sosiai; 
d. bida ng pemberda yaan perempuan dan perlindungan anak , terdiri atas 3 
(tiga) seksi yaitu : 
1. seksi pengarusutamaan gender ; 
2. seksi perlindungan perempuan ; 
3. ·seksi periirrdurrgan anak -dan tumbuh kemban g anak; 
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 
5. Struk tur organisasi Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu ngan 
Anak terlampir dalam peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan . 
5 (1) Sub Bagian Um um dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung 
bertanggung jawab kepada sekretaris; 
'(2) 'Sub bagian umum dan aparatur mem punyai tugas men yiapkan koordinasi 
pembinaan dan petun juk pelaksanaan menyus un perumusan kebijakan Pasal 6 ( 1) Sub bagian perenc anaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
tlatarn Pasal 3 ayat 2 huruf a dtptrrrptn oren .seorang kepala sub bagtan yang 
langsung bertanggu ng jawab kepada sekretaris . 
(2) Sub bagian peren canaan, monitoring dan eval uasi mempun yai tugas 
men yiapkan koordinas i pembinaan dan petunj uk pelaksanaan menyusun 
perumusan kebijakan rencana kerja , monitoring dan evaluasi serta 
rnengendalikan pelaksanaan kegiatan ·diling kungan Dinas Sosial , 
Pemb erdayaan Peremp uan dan Perlindu ngan Anak. 
(3) Sub bagian perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam mela ksanakan 
tugas sebagaimana dimaks ud pada ayat (2), men yelenggar akan fungsi : 
a. penyusunan rencana strategis (Renstra); 
b. penyu sunaa rumusan indik ator kinerja utam e, (IKU1 Dinas Sosial , 
Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; 
c. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah 
daerah; 
d. penyiapan bahan penyusunan laporan keterang an pertanggungja waban 
penyelenggaraan pem erintahan ; 
e. penyusunan perjanjian kinerja Dinas Sosial, Pemb erdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak ; 
f. penyusunan laporan kiner ja instansi pemerintah Dinas Sosial , 
Pemberda yaan Pere mpuan dan Perlindungan Anak; 
.g. penyusunan evaluasi hasil rencana kerja (Renja) Dinas Sosial, 
Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
h. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan ; 
i. penyusu nan dokumen rencana kerja anggaran (RKA), dokumen 
pelaksanaan anggaran (DPA)/dokumen peru bahan pelaksanaan anggaran 
(DPPA) ; 
j. perencanaan pengadaan barang dan jasa ; 
k. evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan ; 
1. evaluasi bahan perencanaan angga ran; 
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terh adap pelaksanaan 
tugas .pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perernpuan dan 
Perlin d ungan Anak ; dan 
n. pelaksanaan tugas lainn ya yang diberikan pimp inan sesu ai dengan tugas 
dan fungs inya. Pasa l 5 d. pelaksanaan pem binaan teknis, adm inistrasi serta sumber daya urusan 
rumah tangga, admin istrasi keuangan dan perlengkapan serta 
kepegawaian Dinas Sosi al, Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak ; 
e. penge lolaan keta tausahaan dan kearsipan dilingkungan Dinas Sosial, 
Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya . ' 
\ " 
6 (1) Sub bagian keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung 
bertanggung jawab kepada sekretaris. 
(2) Sub bagian keuangan dan barang mempun yai tugas men yiapkan koordinasi 
pembinaan dan petunjuk penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan 
keuangan dinas , belanja pegawai di lingkungan dinas serta belanja barang 
dan jasa dan penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan 
administrasi penerimaan , penyimpanan , pendistribusian , penggunaan, 
pemanfaa tan, pengamanan , pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian 
barang daerah di lingkungan Dinas Sosial , Pemberda yaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 
(3) Sub bagr an keuangan dan barang dalam me1a:ksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), men yelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan penatausahaan keuangan dinas ; 
b. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; 
c. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan 
tunjangan pegawai dilingkurrgan Dirras Sosial, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak ; 
d. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemb erhentian pemba yaran 
pegawai dilingkungan dinas yang pensiun; 
e. pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran perjalanan dinas ; 
f. pela ksanaan Penyusunan Iapcren periodik pengeluaran uang; 
g. penyelenggaraan pengadministrasian dan akuntansi keuangan ; 
h. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi 
penerimaan , penyimpanan , pendistribusian, penggunaan , pemanfaatan , 
pengamanan , pemeliharaan , pelaporan dan pengendalian barang daerah 
dilingkl:lngan Dinas -Sosial , Pembe rdayaan Per ernpuan dan Perlindung an 
Anak ; Pasal 7 penyelenggaraan urusan umum dan aparatur serta pelayanan administrasi 
dilingkungan Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak sub bagian umum dan aparatur dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, men yelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi 
untuk rapat acara kedinasan; 
b. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dinas ; 
c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan 
Dinas 'Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindurigan Anak ; 
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk; 
e. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanaan arsip in aktif ; 
f. pelaksanaan dan pengoperasian serta pengadaan dan pemeliharaan 
peralatan sandi dan telekomunikasi dilingkungan Dinas Sosial, 
Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
g. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepega waian ASN di lingkungan 
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ; 
h. penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pela yanan 
(SP) Dinas Sosial , Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; 
1. pelaksanaan surve y 'kepuasan masy arakat Dinas Sosial , Pemberd ayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak; 
J. penyelenggaraan pelayanan administrasi dinas. 
k. penyelenggaraan sarana dan prasarana Aparatur ; dan 
1. pelaksanaan tugas lainn ya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsin ya. ' \ 
.J 7 (1) Bidang Pemberda yaan Sosial Mas yarakat Miskin sebagaimana dimaksu d 
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dipim pin oleh seorang kepala bidang yang 
bertanggu ng jawa b langs ung kepada kepala dinas mela lui sekretaris. 
(Z) Bidang pemberda yaan sosial mas yarakat miskin mempun yai tugas 
mengkoor dinasikan , merumuskan , memfasilitasi , membina , memanta u, 
memonito ring, mengevaluasi dan melaksan akan kegiatan pemberdayaan 
sosial mas yarakat mis.kin yang meliputi pem berda yaan kom unitas adat 
terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), 
'pemberda yaan sosial mas yaraka t miskin perkotaan , pemberda yaan 
mas yarakat pedesaan, lembaga kesejah teraan keluarga (LK3 ) dan kelompok 
usaha bersama (KUBE) , serta penanganan warga migran korban tindak 
kekerasan cakupan daer ah Kabupate n Sekadau. 
(3) Bidang pembe rdayaan sosial masyarak at miskin dalam melaksa nakan tugas 
.sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoor dinasian pem berdayaan sosial komunitas adat terpen cil (kat) 
dan penyandang masalah kesejahte raan sosial (PMKS); 
b. peng koordinasian penerbitan izin pengum pulan sumb angan dalam 
daerah Kabu paten Seka dau; 
c. pengkoordinasian pengembangan potensi sumber kesejaht eraan sosial 
daerah Kabupa ten Se kadau; 
d. pengkoordinasian pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga 
(LK3) yang wila yah kegiatann ya di daerah Kabupate n Sekadau ; 
e. pengkoor dinasian pemulangan warg a migran korban tinda k kekerasan 
cakupan daerah Kabupaten Sekadau; 
f. perumusan kebijakan KAT dan penyandang masalah kesejahte raan sosial 
(PMKS) lainnya; 
g. perum usan kebijakan penerbitan izin pengumpulan sum bangan dalam 
daerah Kabu paten Sekadau ; Pasa l 8 Bagian Kedua 
Bidang Pemberda yaan Sosi al Masyarakat Miskin i. pelaksanaan kegiatan penerima an, penyimpanan , pendistribusian, 
penggunaan , pemanfaatan, peng amanan dan pemeliharaan barang 
daer ah dilin gkungan Dina s Sosial, Pem berda yaan Perem puan dan 
Perlindungan Anak ; 
j. pengumpu lan bahan koord inas i dan pem binaan pelaksanaan 
administrasi penerimaan , penyimpanan , pendistribusian, penggun aan, 
pemanfaatan, pengamana n dan peme liharaan barang daer ah 
dilingkungan Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak ; 
k. pengumpul an bahan pemanta uan dan evaluasi pelak sanaan pengamanan 
dan pemelih araan barang dilingk ungan Dinas Sosial , Pemberda yaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak ; 
1. pelaporan hasil pelaksana an admini stras i peneri maan, penyi mpanan , 
pendtstribusian , penggunaan, pemanfaatan , pengamanan dan 
pemeliharaan barang daerah diling kungan Dinas Sosial , Pemberda yaan 
Perempuan dan Perlin dungan Anak; dan 
m. pelaksanaa n tugas lainn ya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsin ya. 
8 (1) Seksi pember dayaan sosial masyarakat miskin perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2, dipimpin oleh seorang 
kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang 
pemberda yaan sosial mas yarakat miskin. Pasal 10 ( 1) Seksi pemberda yaan komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam