Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2014 tentang PEDOMAN BANTUAN SEMEN, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
 3 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Kulon Progo. 
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPDPKB adalah BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo. 
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah DPU Kabupaten Kulon Progo. 
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Kulon Progo. 
8. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh 
Sekretaris Daerah atas nama Bupati dalam rangka penyaluran bantuan semen yang terdiri dari unsur Bappeda, BPMPDPKB, DPU, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum, Unsur Kecamatan, dan Unsur Desa/Kelurahan. 
9. Tirto Margo Saras adalah semangat Pemerintah 
Daerah dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap program pembangunan dibidang pengelolaan sumber daya air, prasarana jalan dan bidang kesehatan. 
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah LPMD/K yang berada di tingkat Desa/ Kelurahan. 
11. Kelompok Kerja LPMD/K yang selanjutnya disingkat KKLPMD/K adalah KKLPMD/K yang berada di tingkat Pedukuhan di wilayah desa atau setingkat Pedukuhan di wilayah Kelurahan. 
 
 4 BAB II 
 
MAKSUD DAN TUJUAN