Menurut PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 16 Tahun 2017 tentang PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, pada BAB II - KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA, menyatakan:

Perangkat Desa dilarang: 
merugikan kepentingan umum; 
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu; 
menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 
melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; 
melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain
yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 
menjadi pengurus partai politik; 
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 
merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; 
ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; 
melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan.