Apa saja yang diatur dalam Pasal 59 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Ketentuan dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 59 menetapkan:

(l) Bahan bangunan gedung sebagafmana dimaksud 
dalam Pasal 51 harus aman bagi kesehatan pengguna 
bangunan gedung dan tidak menirnbulkaJ'l dampak 
penting tcrltado.p lingkungan eerta penggunaannY}l 
dapat menunjang pe!estarian lingkungan. 
(2) Bahan bangunan yang amen bagi kceehatan dan 
tidak menimbulkan dampalc penting harus memenuhi 
kriteria: 
a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun 
bagi kesehatan pengguna bangunan gedunH; 
b. tidak menimbulkan efek eilau bagi pc;-ngguna, 
ma.syin·a kat dan lingkungan sekitarnya; 
c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur; 
d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan 
e. ramah lingkungan. (1) Sistem pembuangan kotoran dan sampah dalam 
bangunan gedung sebagaimana dlmaksud dalam 
Paeal 54 harue direncanakan d.an dipasang d1mgan 
mP.Tllpertimbangkan fawtas penampungan dan 
jenisnya. 
(?.I ~rtimbangan fasilitas penampungan diwujudkan 
dalam bentuk penyediaan tempat penampungan 
kotoran dan sampah pada bangunan gedung denga.n 
memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah 
penghunidan volume kotoran dan sampah. 
(3) Pertimbanpn jenis kotoran dan sampah diwujudkan 
dalam bentuk penempatsn pewadahan dan/ atau 
pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan 
penghuni, masyarakat dan lingkungannya. 
(4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah 
sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan 
sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan 
pcmbuangan akhiT dapat bergabung dengan sistem 
yang sudah ada. 
(5) Potenai redukai sampah d.RpAt. dilakukan dengan 
mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali 
sampah bekas. 
(6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, 
laboratoriun dan pelayanan medis harus dibakar 
dengan insineralOT yang lidak mengga.nggu 
lingkungan. Pa~58 
• .t>asa.l63 
(1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan kondisi dari 
hak pribiidi pengguna yang di da.lam melaksanakan 
kegiatannya di dalam ge.dung tidak terganggu 
bangurum gedung lain di sekitamy~. ( 1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam 
ruang eebagaimana dimaksud daiam Pasal 60 
merupakan tingkat kenyamanan yang diperolell dari 
temperatu.r Wm kelembaban di dalam ruang untuk 
ters.elenggaranya fungsi bangunan gedung. 
(2) Peiisyan1tan kenyaDlllilllll kondisi udara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) hams mengikuti SN[ 03- 
6389-2000 t..entang Konseavasi Energi Selubung 
Bangunan pada Bangunan Gedung atau edisi 
terbaru, SNT 03-6390-2000 tentang Konl'.lerva&i Ene'rgi 
Sietem Tata Udara pada Bangunan Gedung atau PJ('lisi 
terbaru, SNI 03-6196-2000 tentang Prosedur Audit 
Energi pad.a Bangunan Gedung atau edisi terbaru, 
SNI 03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan 
Sislem Ventila& dan l'engkondiaian Uda.ra pads. 
Bangunan Gednng atau edisi terbaru dan/atau 
standar baku dan/ atau pedoman teknis terkait . Pasal 62 Pasal 61 
(1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan 
antar ruang sebagalmana climaksud dalam Pua! 60 
merupakan tingkat IrenyamanAn yang diperoleh dari 
dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi 
antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak 
dalam ruangan. 
(2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11 harus mempertimbangkan fungsi ruang, 
jumlah pengguna, perabot/fumitur, aksesibilitas 
ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan. Paragraf8 
Persyamtan Kenyamanan Bangunan Gedung 
Pasal.60 
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung melipuU 
kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, 
kenyRmBnan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan 
pandangan, serta kenya.manan terhadap tingkat getaran 
clan kebisingan. 
..· .. ·~ Pasal64 
(l) Persyaratan kenya.manan terhadap t:ingknt getaran 
clan kebisingan ~hagaimana dimaksud dalam 
Pasa1 60 merupakan tingkat kenyamanan yang 
ditentukan oleh satu keadaan yang tidak 
mengakibatkan pengguna dH.11 fusigsi bangunan 
gedung te?'gariggu oleh getaran dan/atau kehisingan 
yang timbul dari dalarn bangunan gedung maupun 
lingkungannya. 
(2) Untuk mendapatkan ken.vamanan dari getaran dan 
kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
penyelenggara. bangunan gedung harus 
Inempcrtinibangkan jcnis kegiotan, penggunaan 
peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising 
lainnya yang berada di dalam maupun di luar 
bangunan gedung. 
(3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran 
dan kebisingan pads. bangunan gedung sebagaimana 
dlmakeud pada ayat ( 1) harus memenuhi ketentuan 
dalam stanilBr t.eknis mengenai tata cara 
perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan 
kebisingan pada bangunan geclung. (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana 
di.maksud pada ayat [I] harus mempertirnbangkan 
kenyamanan pandangan dari dalaJn bangunan, ke 
luar bangunan dan dari Luar kc ruang ruang tertentu 
deism bangunan gedung. 
(31 Perayaratan kenyamanan pandangan da.ri dalaJn ke 
luar hllngunan sebagaimana dimaksud pada ayat 121 
harus mempertimbangkan: 
a. gubahan massa. bangunan, rancangan bukaan, 
tata ruang da1am clan luar bangunan dan 
rancangan bcntuk luar ba.ngunan; 
b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan 
gedung dan penyediaan Rrn. 
(4) Perayara.tan kenyamanan pandangan dari luar ke 
dalam banguaan sebagaimana dimaksud pada 
harus mempertimbangkan: 
a. rancangan buka.an, tata ruang daJam dan luar 
bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan; 
b. Irebcradaan bangunan gedung yang ada dan/atau 
yang akan ada di sekitar bangunan gedung dan 
penyediaan Rlii; dan 
c. pencegahan terhadap gangguan silau dan 
pantulan sinar, 
(5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada bangunan 
gedung sebagaimana. cfunaksud pada ayat (3) dan 
harus memenuhi ketentu.an d1=1l1=1m atandar 
teknis terkait. 
• Pa.sal67 
( 1) setiap bangunan bertingkat harua menyediakan 
sarano. hubungan vertikal antar lantai yang memadai 
untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung 
berupa rangga, ram. Hjt, tangga berjalan (eskalato1) 
atau lantai berjalan ltravelrito,. Pa5al.66 
(1) Kemudahan hubungan ke · dari dan di dalam 
bangunan ged.ung sebagaimana dunaksud dalam 
Paeal 65 meliputi tel'9edianya fasilitas dan 
aksesibilitas yang mudah, aman clan nyaman 
termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, ibu 
hamil dan lanjut usia 
(.2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan 
te:t :tedianya hubungan horizontal dan vertikal antar 
ruang dalam bangunan gedung, akees evakuasi 
termasuk bagi penyandang disabilitas, anak-anak, 
ibu hamil dan lanjut usia. 
(3) Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk 
kepentingan publik, harus menyediak.a.n fasilitas dan 
kelengkapan sarana hubungan vcrtikal bagi semua 
orang termasuk manusia berkebutuhan khusus. 
(4) Setiap bangunan gedung harus rnemenuhi 
persyaratan lremudahan hubungan horizontal berupa 
tersedianya pintu dan/atau koridor yang memada.i 
delam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan 
ptntu yang dipertiiobangkan berdaearkan besaran 
ruangan, fungsi ruangan dan jumlsih pengguna 
bangunan gedung. 
(5) Ukuran koridor sehagai akses hori:r.ontal antar ru.ang 
dipertimbangk:an berdasarkan fungsi koridor, fungsi 
ruang dan jumlah pengguna. 
(6) Kelengkepan sarana clan prasarana harus 
disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan 
persyaratan Jingk:ungan bangunan gedung. Persyaratan kemudahan meliputi kemudnhan hubungir.n 
ke- dari dan di da1am bangunan gedung serta 
kelengkapan earana dan prasarana dalam pemanfaatan 
bangunan gedung, Pasal65 Paragraf9 
t'enyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 
(1) Bangurum gcdung yang dikenai pemyaratan 
hangunan gedung hijau meliputi bangunan gedung 
baru dan bangunan gedung yang telah dimanfaatkan. Pasal 69 Bagian Keempat 
Persyaratan Bangunan Oedung Hijau 
Pasa168 
Prinsip bangunan gedung hijau meliputl: 
e: penunusan kesamaan tujuan. pemahaman sertn 
rencana tindak; 
b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa 
lahan, material, air, sumber daya alam maupun 
sumber daya manusia (reducej; 
c, pengurangan timbulAn limbah, baik fieik maupun 
non-fisik; 
d. penggunaan kembali sumber daya yang telah 
digunakan sebelumnya (reusej; 
e, pengguna.an aumber do.ya. haeil siklue ulang !recycle}; 
f. Pf'lrlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan 
hidup melalui upaya pelestarian; 
g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan 
1klJtn dan bencana; 
h. oricntasi kepada siklue hidup; 
i. orientasi kepada pencapa:ian mutu yang diinginkan; 
j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; 
dan 
k. peningkatan dukungan kelerubagaan, k:epemimpinan 
dan manajemen di!IRm implementas;. (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan 
vertikal harus berdasarkan fungsi bangunan gedung, 
Iuas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta 
keselamatan pengguna bangunan gedung. · 
(31 Bangunan gedung dengan ketinggian di atas 5 [lima) 
lantai harua menyediakan aft penwnpang. 
(4) Setiap bangunan gedung yang memiliki lift 
penumpang harue menycdiaka.n lift khueue 
kebalcarari atau lift penumpang yang dapat 
difungsikan sebagai lift keba.karan yang dimulai dari 
lantai dasar bangunan gedung. 
(5) Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengilruti SNI 03-6573-2001 tentang Tata Cara 
Perancangan Sistcrn Transportasi Vert:ikal Dalam 
~dung (lift) atau f!d;11i terbaru atau penggantinya. 
(1) Persyaratan administratif bangunan gedung cagar 
budaya yang dilestarikan sebagaima.na dimaksud 
dalam I'asal 72 huruf a mcliputi: 
B. status bangunan gedung sebagai bangunan 
gedung ca.gar budaya; 
b. status kepemilikan; clan 
c. perizinan. 
(2) Keputusan penetapan status bangunan ged.ung 
sebagai bangunan gedung cagar budaya eebagalmana 
dimakaud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang cagar budaya. Pasal 73 Setiap bangunan gcdung cagor budnya yang dileatarikan 
harus memenuhi persyaratan: 
a. administratif; dan 
b. teknis. Pasal 72 Bagian Keli.ma 
Persyaratan Bangunan Gedung Cagar Budaya 
yang Dilestarikan Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan 
gedung hiiau diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 71 Pasal 70 
(1) Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan 
gcdung. 
l2) Selain persyara.tan teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), bangunan gedung hijau juga harue 
memenuhi persyaratan bangunan geclung hijJ:nJ. (2) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan 
bangunan gedung Hijau dibagi menjadi kategori: 
a. wajib ( manctatmM, 
b.diea.ranka.n c~mmended); dan 
c. sukarela (vofuratmy). 
(31 Bangunan gedung yang dikenakan persyaratan 
bangunan gedung hijau diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati. 
~·· rr>. 
. ! (I) Persyaratan teknis bangunan gcdung cagar budaya 
yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dala.In Pasal 
72 hurufb meliputi; 
a. persyaratan tata bangunan; 
b. persyaratan keanda1an Bangunan Gedung Cagar 
Budaya;dan 
c, persyara.tan pelesuuian. 
(2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud 
pad.a ayat ( 1) huruf a terdiri abuJ; 
a. peruntuka.n dan intensitaa bangunan gl'!(iung; 
b, arsitektur bangunan gedung; dan 
c. pengendalian dampak lingkungan. 
(3) Persyaratan keandalan bangunan gedung cagar 
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
terdiri atas: 
a. kescla.mahln; 
h. kesehatan; 
c. kenyamanan; dan 
d. kemudahan. 
(4) Persyaratan pelestarian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf e meliputi: 
a. keberadaan bangunan godung c11gar budaya; dan 
b. nilai penHng hangunan gedung cagar budaya. 
(5) Persyaratan keberadaan bengunan geclung cagar 
buda.ya 9ehagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf a 
harus dapa.t menjamin keberadaan bangunan gedung 
cagar budaya sebagai sumber daya budaya yang 
bersifat unik, langka, terbatas dan tldak membaru. 
(6) Persyaratan nilai penting bangunan gedung cagar 
budaya !IC."l~geimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
harus dapat ni.enjamin tefW11judnya makna dan nilai 
penting yang meliputi langgam arsitektur, telarik 
membangun, aejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
agama dan/atau kebudayaan serta memiliki nilai 
budaya bagi penguatan kepribadian bangs.a. Paw 74 (3) Status kepemilikan sebqaimana dimaksud pada 
huruf b meliputi status kepemilikan tanah 
dan status kepemilikan bangunan gedung cagar 
budaya yang Uik.eluarkan oleh instan$ yang 
berwenang. 
(4) Tanah dan bangunan gedung cagar l.iudaya dapat 
dimiliki olch negara, swaata, badan usaha milik 
negara/daerah, masyarakat hukum adat at.au 
perseorangan.