Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, ketentuan pada , Pasal 15 berbunyi:

(1) Belanja Hibah dalam bentuk uang yang telah 
dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan 
belanjanya melalui proses: 
a. penerbitan DPA-SKPD dan SPD oleh PPKD; 
b. penerbitan Keputusan Bupati tentang daftar penerima 
Hibah beserta besaran uang yang akan diHibahkan; 
c. permohonan pencairan/realisasi belanja Hibah oleh 
penerima Hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait 
dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan 
Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah, dilengkapi 
persyaratan administrasi pencairan sebagai berikut: 
1. Surat permohonan pencairan belanja Hibah 
dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan 
belanja Hibah; 
2. NPHD; 
3. Pakta lntegritas yang menyatakan bahwa Hibah 
yang diterima akan digunalcan sesuai dengan 
NPHD; 
4. Surat Pemyataan Tidak Terjadi Konflik Internal; 
5. fotocopy KTP/tanda pengenal yang masih berlaku; 
6. fotocopy buku rekening Bank Kalsel atau Bank l
ainnya atas nama Penerima Hibah; dan 
7. Kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh 
penerima Hibah dan dibubuhi cap stempel 
penerima Hibah. 
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf (c), SKPD terkait melakukan verifikasi 
kelengkapan persyaratan pencairan. 
(3) Hasil Verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan yang 
dilakukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada 
dituangkan dalam Daftar Cek List Hasil 
Penelitian kelengkapan dan ditandatangani oleh 
pelaksana verifikator pada SKPD terkait dan diketahui 
oleh Kepala SKPD terkait. 
- 18 - 
(4) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang 
disampaikan penerima Hibah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dan Daftar Cek List Hasil 
Penelitian Kelengkapan, Kepala SKPD terkait membuat 
surat pcngantar permohonan pencairan belanja Hibah 
kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD. 
(5) Berdasarkan hasil verifikasi SKPD terkait dan 
kelengkapan persyaratan administrasi pencairan 
disertai dengan surat pengantar dari Kepala SKPD 
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala 
BPKAD selaku PPKD melakukan proses penyaluran 
belanja Hibah sebagaimana persyaratan yang tclah 
ditentukan dengan berpedoman pada DPA-PPKD dan 
Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima 
Hibah dan besaran uang yang dihibahkan sebetum 
dilakukan proses pembuatan Surat Permintaan 
Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Bendahara 
Pengeluaran PPKD. 
(6) Hasil pemeriksaan oleh Pelaksana/Staf pada Bidang 
Anggaran BPKAD dituangkan dalam Daftar Cek List H
asil Pemeriksaan persyaratan pencairan dan 
Penyaluran Hibah. 
(7) Pembuatan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran PPKD. 
(8) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) Pctugas Verifikator kelengkapan SPP pada PPK-SKPD 
melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen 
kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh Bendahara 
Pengeluaran PPKD dan apabila persyaratan pencairan 
dinyatakan lengkap yang tertuang dalam Ccklist 
penclitian Kelengkapan dokumen SPP-LS yang telah 
ditandatangani oleh Petugas verifikato r kelengkapan 
SPP dan menerbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh 
Kepala BPKAD selaku PPKD. 
(9) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) Kuasa BUD dalam hal ini Kepala Bidang 
Perbendaharaan BPKAD melakukan proses Otorisasi 
dan Penerbitan SP2D-LS. 
(10) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang 
mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
(11) Pencrima Belanja Hibah berupa uang bertanggung 
jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan 
dokumen persyaratan pencairan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c. 
- 19 - 
(12) Belanja Hibah dalam bentuk Barang/Jasa yang tclah 
dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan 
belanjanya melalui proses: 
a. penerbitan DPA-SKPD dan SPD olch PPKD; 
b. pcngadaan barang/jasa dilaksanakan scsuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
c. penyusunan dan penandatanganan NPHD, 
ditandangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat lain 
yang ditunjuk atas nama Bupati (Pihak I) dan 
Penerima Hibah (Pihak II) sesuai dengan urusan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); 
d. dalam hal penyerahan Hibah barang dan jasa 
sceara bertahap maka untuk penyerahan tahap 
selanjutnya berdasarkan yang tercantum dalam 
NPHD disesuaikan dengan karakteristik Hibah 
yang diberikan; dan 
c. berita acara serah terima barang/jasa bermaterai 
cukup, ditandatangani, dan distempel. 
Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban