Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 25 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB VI - PEMANFAATAN, Pasal 25 menjelaskan:

(1)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat
disewakan kepada Pihak Lain.
(2)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.
18(3)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
dapat lebih dari 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
a.kerja sama infrastruktur;
b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa
lebih dari 5 (lima) tahun; atau
c.ditentukan lain dalam Undang-Undang.
(4)Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan
ditetapkanolehBupati.
(5)Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sama
infrastruktur sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf a atau untuk
kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa
lebihdari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dapat mempertimbangkan nilaikeekonomian dari masing-masing jenis
infrastruktur.
(6)Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan ditetapkanolehBupati dengan berpedoman pada
kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(7)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang
sekurang-kurangnyamemuat:
a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b.jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
c.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu Sewa;
d.hak dan kewajiban para pihak; dan
e.peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan
kategori bentuk kelembagaan penyewa;
(8)Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib
disetorkanke rekening Kas Umum Daerah.
19(9)Penyetoran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus
dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelumditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
(10)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk kerja sama
infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan
persetujuanPengelola Barang.
Bagian Keempat
Pinjam Pakai