Bagaimana redaksi normatif Pasal 146 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 146 berbunyi:

(1) Pemilik dan/atau Pengguna bangunan gedung yang melanggar 
ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan s anksi administra tif, berupa: 
a. Peringatan tertulis; 
b. Pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. Penghentian sementara a tau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 
pembangunan; 
d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan 
gedung ; 
e. Pembekuan IMB gedung; 
f. Pencabutan IMB gedung; 
g. Pembekuan SLF bangunan gedung ; 
h. Pencabutan SLF bangunan gedung ; atau 
i. Perintah pembongkara n bangunan gedung . 
(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat 
(1) dapat dikenai sanksi dendapaling banyak 10% (sepuluh per seratus) 
dari nilaibangunan yang sedang atau telah dibangun. 
(3) Penyedia Jasa Kons truksi yang melanggar ketentuanPeraturan Daerah 
ini dikenakan sanksisebagaimana diatur dalam peraturan perundang -
undangandi bidang jasa konstruksi 
(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening 
kas Pemerintah Daerah . 
(5) Jenis pengenaan sa nksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan 
setelah mendapatkan pertimbangan TABG. 
 
Bagian Kedua 
Sanksi Administratif Pada Tahap Pembangunan