Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959, apa isi dari Pasal 116?
Pasal Pasal 116 dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , pada , menyatakan:

(1) Bangunan gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan 
ca.gar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila : 
a. bangunan gedung telah berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; 
b. mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; dan 
c. dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan 
kebudayaan terrnasuk nilai arsitektur dan teknologinya, serta memiliki nilai 
budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 
(2) Bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan dapat melipu ti skala : 
a. Lokal/ Daerah; 
b. Provinsi; dan 
c. Nasional. 
(3) Pemilik bangunan gedung, rnasyarakat, Pemerintah Daerah/Pemerintah 
Provinsi dan/ atau Pemerintah dapat mengusulkan bangunan gedung dan 
lingkungannya yang mernenuhi syarat sebagairnana dimaksud pada ayat { l] 
untu k ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan 
dilestarikan. Pasal 115 
(1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dan pelestarian bangunan gedung 
dan lingkungannya yang memenuhi kriteria pelestarian bangunan gedung. 
(2) Perlindungan dan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
meliputi : 
a. kegiatan penetapan bangunan gedung dan/atau lingkungannya yang 
dilestarikan; 
b. pemanfaatan untuk fungsi bangunan gedung; 
c. perawatan untuk menjaga kondisi bangunan gedung; 
d. pernugaran untuk mengembalikan sesuai dengan tingkat pelestariannya; 
dan 
e. pengawasannya sesuai dengan kaidah pelestarian. 
(3) Pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung 
dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(4) Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan harus melalui 
proses penerbitan IMB. Paragraf 7 
Pelestarian Pengawasan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah: 
a. pada saat pengajuan perpanjangan SLF; 
b. adanya laporan dari masyarakat; dan 
c. adanya indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang 
membahayakan lingkungan. Pasal 114 Paragraf6 
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung 
(1) Bangunan gedung yang diteta.pkan sebagai bangunan cagar budaya 
sebagairnana dimaksud dalam Pasa.1 116 ayat ( 1) dapat dimanfaatkan oleh 
pemilik dan/atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian dan 
klasifikasi bangunan gedung cagar budaya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (l} dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan agarna, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan. 
(3) Bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat. ( l) yang berupa 
rumah tradisional dapat dimanfaatkan untuk hunian. 
(4) Pengalihan hak bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1} kepada pihak lain harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan seizin Pemerintah Daerah. 
(5) Pemilik bangunan cagar budaya wajib melindungi dari kerusakan atau bahaya 
yang mengancam keberadaannya. 
(6) Pemilik bangunan gedung cagar budaya sebagairnana dimaksud dalam ayat (4) 
berhak memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah/ Pemerintah Provinsi 
dan/ atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 
(7) Besarnya insentif untuk melindungi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) yang berskala lokal/daerah diatur dengan Peraturan Bupati 
berdasarkan kebutuhan nyata. Para&raf9 
Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan