Apa bunyi lengkap Pasal 201 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, pada BAB VII - PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 201 dinyatakan:

(1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mendapatkan surat
perintah pembongkaran bangunan gedung harus melaksanakan
pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan.
(2) Batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam surat perintah pembongkaran.
(3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan oleh Dinas
PUPR berdasarkan pertimbangan kompleksitas pembongkaran bangunan
gedung dan potensi dampak terhadap keselamatan umum dan
lingkungan.
(4) Dalam halpemilik bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran
dalam batas waktu yang telah ditentukan, pembongkaran bangunan
gedung dilakukan oleh Dinas PUPR dan/atau Satpol PP.
(5) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan oleh Dinas
PUPR dan/atau Satpol PPsebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat
menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung.
(6) Biaya pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan oleh Dinas PUPR
dan/atau Satpol PP, dibebankan kepada pemilik bangunan gedung,
kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu maka biaya
pembongkaran bangunan gedung dibebankan kepada APBD.
Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Pembongkaran