Apa substansi hukum dari Pasal 21 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017?
Materi muatan 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, khususnya BAB VI - KERJASAMA DAN KOORD1NASIPERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAKDARI TINDAK KEKERASAN, Pasal 21, adalah:

(1)Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukankeijasama terhadap perempuan dan anak dari tindakkekerasan dengan:
a.pemerintah daerah lainnya;
b.kepolisian;
b.advokat;
C.tenaga kesehatan;
d.pekeija sosial;
e.relawan pendamping;
f.pembimbing rohani;
g.penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalamproses disidang pengadilan;
h.komisi nasional antikekerasan terhadap perempuan;i.komisi perlindungan anak Indonesia atau LembagaPerlindungan Anak; dan/ataujpihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapatberupa: i
a.sosialisasi;
b.pemberian bantuan hukum;c.pelayanan kesehatan;
d,pendampingan korban;
e.konseling;
,£rehabilitasi sosial;
g.bimbingan rohani; dan/atauh.pemulangan dan reintegrasi sosial.
Bagian Keempat
Koordinasi