Menurut 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang, pada BAB III - PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH, menyatakan:

(1) Penetapan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf a, meliputi: 
a. pembinaan; 
b. pengelolaan arsip; 
c. pembangunan SKKFT, SIKKFT dan JIKKFT; 
d. organisasi; 
e. pengembangan sumber daya manusia; 
f. prasarana dan sarana; 
g. perlindungan dan penyelamatan arsip ; 
h. sosialisasi kearsipan; 
1. kerjasama; dan 
J. pendanaan. 
(2) Kebijakan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi 
acuan bagi pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pasal 7 
(1) SKKFT wajib diselenggarakan oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan. 
(2) Penyelenggaraan SKKFT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi 
tanggung jawab masing-masing pencipta arsip dan lembaga kearsipan . 
(3) Penyelenggaraan SKKFT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
sinergi dengan SKN dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Bupati bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kearsipan Daerah. 
(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 
secara teknis oleh Dinas. 
- --·-- - Paragraf 2 
Pengelolaan Arsip Dinamis