Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor a.! Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor a.! Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasn ya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 
1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Minaha sa Tenggara . 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa 
Tenggara. 
6. lnspektur adalah lnspektur Kabupaten Minahasa Tenggara . 
7. lnspektorat Daerah adalah lnspekt orat Daera h Kabupaten Minabasa 
Tenggara yang merupakan aparat pengawasan intern Pemerintab Kabupaten 
yang bertanggu ngjawab langsung kepada Bupati. 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ; 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 21314 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir 'dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembar an 
Negara Republik Indones ia Nomor 5135 ); 
7. Peraturan Pemerin tah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang 
Siste m Pengen dalian Intern Pemerin tah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 4890) ; 
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentan g 
Kedudukan, Togas, Fungsi , Kewenangan, Susunan 
Organisasi , dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, sebag aimana telah beberapa kali diubah , 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 
9. lnstruk si Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 
2016 Tentang Tata Cara Pend aftar an, Pengumuman dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 
11. Peratur an Menteri Dalam Nege ri Nomor 80 Tahun 2015 
terrtansr Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , yang selanjutn ya disingkat 
BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab 
langsung kepada Presiden . 
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutn ya disingkat SPIP 
adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara men yeluruh 
terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, 
penganggaran , dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Tenggara. e- 
10. Pengawasan Intern adalah seluruh kegiatan audit, reviu , evaluasi, 
pemantauan , dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang mernadai 
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah 
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik . 
11. Aud.it adalah proses identifikasi masalah , analisis, dan evaluasi bukti yang 
dilakukan secara obyektif dan profesional berda sarkan standard audit, untuk 
menilai kebenaran , kecermatan, kredibi litas, efektivita s, efisiensi , dan 
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi lnstansi Peme rintah. 
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 
memas tikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan standar , rencana , atau norma yang telah ditetapkan . 
13. Eval uasi adalah rang kaian kegiatan memban dingkan hasil dan prestasi 
suatu kegiatan dengan standar, rencana , atau norma yang telah ditetap kan, 
dan menentukan faktor-fakt or yang mempeng aruhi kebe rhasilan atau 
kegagalan dalam men capai tujuan . 
14. Kegiatan peng awasan lainn ya adalah kegiatan pengawa san yang antara lain 
berupa sosialisa si mengen ai pengawa san, pendidikan dan pela tihan 
pengawasan , pembimbin gan dan kons ultasi, pengelolaan hasil pengawasan , 
dan pemaparan hasil pengawasan .