Apa yang diatur dalam Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J'2 Tahun 2015 pada Pasal 21?
Berdasarkan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J'2 Tahun 2015 tentang PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 21 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas, sebagalmana dalam Pasal 20, Bidang Penyiapan 
Pemuklman dan Penempatan Transmlgrasi mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan teknis dan pengendalian 
pelaksanaan penyedlaan areal, penyelesaian hak atas tanah, sertifikasi 
serta pengendalian lingkungan hidup sarana dan prasarana serta 
pemeliharaannya di lokasi permukiman transmigrasi; Bsgian Kelima 
Bidang Penyiapan Pemukiman dan 
· Penempatan Transmigrasi 
Pasal20 
(1) Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan kebljaksanaan teknls dan pengendalian 
pelaksanaan penyediaan areal, penyiapan prasarana, sarana dan 
pemeliharaannya, penyelesalan hak atas tanah dan sertifikat, penilaian 
kelayakan lokasi dalam rangka slap terima penempatan (STP), pengarahan 
dan penempatan transmigran, menyiapkan perbekalan transmigran, serta 
penyusunan kerjasama penempatan transmigrasi antar daerah {KSAD); 
(2) Bldang Penyiapan Pemuklman dan Penempatan Transmigrasi dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. Pasal 19 
(1) Seksi Kelembagaan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan 
pemblnaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha, hubungan 
Industrial dan penyelesaian persellsihan hubungan Industrial ; 
(2) Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek mempunyai tugas melakukan pembinaan 
dan penetapan syarat-syarat kerja dan upah serta merumuskan penetapan 
Upah Minimum Kabupaten, kesejahteraan tenaga kerja dan penyiapan 
bahan pembinaan jamsostek : 
{3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan 
pemblnaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Norma Kerja, Norma 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja {K3) dan pembinaan pengawasan 
terhadap pekerja wanita dan anak. •. Pasal 18 
(1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas 
a. Seksl Kelembagaan dan Hubungan Industrial ; 
b. Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek ; 
c. Seksl Pengawasan Ketenagakerjaan. 
(2) Seksi dlpimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan 
Pengawasan Ketenagakerjaan. -8- 
(2) Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas. Bagian Keenam 
Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi 
Pasal24 
(1) Bfdang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas pokok 
adalah menyusun kebijasanaan tehnik dan pengendalian, sosial budaya, 
pemgembangan usaha ekonomi, pengembagan sarana/prasarana 
permuklman dan penyerasian llngkungan untuk mendukung pengembangan 
wilayah tertfnggal serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (3) Seksl Penempatan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penilaian kelayakan lokasi dalam 
rangka slap terima penempatan (STP), pelaksanaan pengerahan dan 
penempatan transmigran, penyiapan perbekalan transmigran serta 
Kerjasama Penempatan Transmigrasi Antar Daerah (KSAD). Pasal23 
(1) Seksl Penyedlaan Areal mempunyai tugas menyusun RTSP, RKSKPP, 
RWPP, Rancangan Kapling Tanda Batas, pedoman dan petunjuk teknis, 
pengendalian pelaksanaan penyediaan areal, penyelesaian hak atas tanah, 
sertlfikasl ; 
(2) Seksi Pembangunan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan pengendalian penyiapan 
lahan, bangunan, prasarana dan sarana pemukiman serta pemeliharaannya ·. b. pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan teknls dan pengendalian kegiatan 
penyiapan lahan, sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi dan 
pemeliharaannya; 
c. pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan teknis dan pengendalian 
pelaksanaan kegiatan penilaian kelayakan lokasi dalam rangka siap terima 
penempatan (STP), pengarahan dan penempatan transmigran, penyiapan 
perbekalan transmigran, serta penyusunan Kerjasama Penempatan 
Transmigrasl Antar Daerah ( KSAD). 
Pasal22 
(1) Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi terdiri alas : 
a. Seksl Penyedlaan Areal; 
b. Seksi Pembangunan Permukiman; 
c. Seksi Penempatan dan Kemitraan. 
(2) Seksl diplmpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyiapan Pemukiman dan 
Penempatan Transmigrasi. • -9- 
( 1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tug as : 
• pengembangan Budi Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, 
peternakan dan perikanan; 
- bimbingan dalam rangka peningkatan produksi; 
• pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi; 
- pembinaan kewirausahaan; 
• pembinaan lembaga ekonomi dan permodalan ( koperasi unit Desa); 
memfasilitasi penggerak swadaya masyarakat ; 
- pembinaan home industri dan kerajinan; 
pembinaan bimbingan teknis TKPMP; 
• pengolahan Data dan pelaporan. Pasal27 (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat 
Transmigrasi. Pasal26 
(1) Bldang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi terdiri atas : 
a. Seksi Pengembangan Usaha; 
b. Seksi Soslal Budaya; 
o, Seksi Pengembangan sarana prasarana dan penyerasian lingkungan. ·. .. Pasal25 
Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang 
Pemblnaan Masyarakat Transmigrasi mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan Soslal Budaya meliputi : Pelayanan jaminan hidup, pelayanan 
kesehatan dan Keluarga Berencana, Bimbingan mental Spiritual dan 
Pendldlkan Formal, Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa, Pemuda 
dan Olah Raga, Peningkatan Peranan Wanita dan PKK, Pembinaan 
Keamanan Ketetiban ( KAMTIBMAS), Pembinaan Seni Budaya serta 
Pelaksanaan Pengahiran Status Pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi 
(UPT); 
b. pelaksanaan Peningkatan pengembangan usaha yang meliputi : Budidaya 
tanaman pangan , hortikultura, peternakan dan perikanan , Bimbingan 
peningkatan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil 
produksi, pelayanan dan pembinaan kelembagaan usaha ekonomi, 
permodalan bimbingan kewiraswastaan dan fasilitasi pengembangan 
masyarakat, pembinaan home industri dan kerajinan, bimbingan teknis 
RKPMP; 
c. pengembangan sarana dan prasarana kawasan dan penyerasian lingkungan 
mellputi : Penyusunan rencana teknis pembinaan, Peningkatan kualitas 
sarana /prasarana permukiman, penyusunan rencana pengelolaan, mitigasi, 
pemantauan dan pengendalian lingkungan serta pemantauan 
perkembangan unit permukinan transmigrasi dan mengevaluasi tingkat 
kesejahteraan transmig ran. ; - 10 - 
. . (2) Seksl Sosial Budaya mempunyai tugas : 
melaksanakan pelayanan jaminan hidup ; 
- pembinaan UPT, Kelembagaan Desa, Pemuda dan Olah Raga, Seni 
dan Budaya; 
- pembinaan Peningkatan Peranan wanita dan PKK ; 
- memfasilitasl Bimbingan Mental Spiritual dan Pelayanan pendidikan 
Formal; 
- memfasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana 
- memfasllitasl Pengahiran status Pembinaan Unit Pemukiman 
transmigrasi; 
pemblnaan Keamanan Ketertiban Desa ( Kamtibmas); 
pengolahan Data dan Pelaporan. 
(3) Seksi Pengembangan sarana prasarana dan penyeraslan lingkungan 
mempunyai tugas : 
- penyusunan rencana teknis pembinaan kawasan transmigrasi ; 
- memfasllitasl pemellharaan dan peningkatan kualltas sarana dan 
prasarana pemukiman; 
penyusunan rencana pengelolaan , mitigasi ,pemantauan dan 
Pengendalian lingkungan; 
Penyusunan evaluasl tingkat kesejahtraan transmigran dan tingkat 
Unit pemukiman transmigarasi; 
- Pengolahan data dan pelaporan . 
Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknls Dinas 
Pasal28 
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara 
operasional di lapangan ; 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung 
Jawab kepada Kepala Dinas; 
(3} Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan 
Kelompok Jabatan Fungslonal yang berada di bawah dan bertanggung 
Jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
Bagian Kede/apan 
Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal29 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
teknls dinas sesuai bidang keahllan dan keterampilannya. 
Pasal30 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari 
sejumlah Pegawai Negeri Slpil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya dan keterampilan; .. - 11 - 
BABIV 
TATA KERJA