Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014?
Norma hukum dalam NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, Pasal 5 berbunyi:

Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi: 
a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
b, orsarusasi dan tatalakeana pemerintahan daerah; 
c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan Pegawai 
Negeri Sipil Daerah; Ayat (3) 
L>idaJam .t<t'JMLl Kabupaten Pringeewu tertuang lndikator 
Kinerja Daerah, eedangkan RPJMD Kabupaten Pringsewu 
merupakan dokumen J)f.!n!!nr.anaan. Olt'h kanma itu, Tndikator 
Kinerja Daerah dapat digunakan untuk mengukur sejauh 
mana keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ayat (2) 
Yang dimaksud RPJMD Kabupaten Pringsewu menjadi 
pedoman dalam penyusun.an RKPD dila.kukan dengan 
penyelarasan: 
a, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah 
kabupaten dengan program pembangunan daerah yang 
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten; den 
b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah 
kabupaten dengan indUcasi rencana program prioritas yang 
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten. Pasal 4 
Perumusan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak 
terpisahkan dengan tahap peru:musan RPJMD; dan 
Renstm SKPD dirumusk:ln da.lam rangka mewujudkan 
pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program _yang 
ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ayat (:.!} 
Cukupjelas Iluruf i, 
Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat 
indikatif, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan 
program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif 
berdasarkan prakircUl.Il rnaju dan 8uu1loei· 
pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran 
yang ditetapkan. Hurufh. 
Kencana kerja dalam kerangka regulasi merupakan 
daear hukuin atau kebija.kan yang dijadikan landasan 
perumusan dan pelaksa.naan program pembangunan 
daerah. 
Pase.18 
Partisipa!li MRJtY"rakat adalah peran serta warga ma.syarakat untuk 
menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya daJam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. hurufc 
Yllilg dimaksud dengan perubahan yang mendasar mencakup 
antara lain terjadinya bencana aJam, gancangan politik, laisis 
ekonomi, konflik sosial budava, gangguan keamanan, 
pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 
hurufd 
Yang dimaksud dengen rnerugikan kepentingan nasional 
apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. hurufb 
Cu ku p jelas Pasa.16 
Cukupjelas