Jelaskan isi kandungan Pasal 31 dari Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945.
Sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemben tukan, ketentuan pada , Pasal 31 berbunyi:

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan tetap 
diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi , uang paket, 
tunjangan keluarga , tunjangan beras , jaminan kesehatan , dan jaminan kematian 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan . 
(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari 
dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan , pelaksana tugas 
Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administr atif yang 
dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai 
tanggal 1 (satu) bulan berikutn ya BABV 
KETENTUAN LAIN -LAIN Pasal 30 
Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD 
untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, 
tidak diperbolehkan. Pasal 29 
(1) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. 
(2) Pen yusunan, pelaksanaan , penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran 
belanja DPRD disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainn ya. Pasal 28 
(1) Penghasilan , tunjangan kesejahteraan , uang jasa pengabdian Pimpinan dan 
Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran 
belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran 
sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 
(2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran dan/atau Pengguna Barang 
bertanggungjawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada 
. 
(3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan , efektif 
dan efisien serta akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. BAB IV 
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA : 3/66/2017 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR .. ~ SEKtr; DAERAH , 
NURDIN PAMONE Diundangkan di Raha 
pada tanggal l ( Agustus 201 7 Ditetapkan di Raha 
pada tanggal ~ Agustus 2017 Pasal 33 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. Pasal 32 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah 
Kabupaten Muna Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 7), sepanjang mengatur 
mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku . BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 
 
I. UMUM 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah 
menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD 
dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan 
yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah , DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan 
,... memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. 
Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat , tidak terlepas dari 
sumber daya manusia , integritas , dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. 
Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan 
Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik , harmonis , serta tidak sating 
mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan 
dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak 
dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola 
keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan 
manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut . 
Untuk dapat berjalann ya pola keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Daerah 
perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai . Pengaturan tentang hak 
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD , selain untuk meningkatkan 
peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka 
mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah 
dalam melaksanakan fungsi , tugas, dan wewenang lembaga , mengembangkan 
mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah , serta meningkatkan 
kualitas , produktivitas , kinerja DPRD , juga untuk mewujudkan keadilan dan 
kesejahteraan . 
Peraturan Daerah ini merupakan pelaksaanaan dari Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dimana Peraturan Pemerintah ini 
mengamanatkan kepada setiap daerah mempun yai kewajiban untuk membua t 
landasan hukum berupa Peraturan Daerah terkait pelaksanaan hak keuangan dan 
administratif pimpinan dan anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 
diundangkann ya Peraturan Pemerintah tersebut. TENT ANG 
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEW AN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 
NOMOR $ TAHUN 2017 
 
Cukupjelas Pasal 6 Cukupjelas Pasal 5 Ayat (1) 
Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan 
istri/ suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
Cukupjelas Pasal 4 Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas 
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan , jasa , atau 
kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam 
negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan . 
Ayat (1) Pasal 2 Cukupjelas II. PASAL DEMI PASAL