Menurut KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor mo Tahun 1999, apa isi dari Pasal 12?
Pasal Pasal 12 dalam KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor mo Tahun 1999 tentang Pembentuk an Peraturan Perund ang-undangan (Lembar an, pada , menyatakan:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Dinas Perhubungan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, 
dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan 
yang ditugaskan kepada Daerah. 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan amgkutan jalan, 
perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewengan Daerah 
dan Togas Pembantuan yang ditugasnkan kepada Daerah; 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan 
jalan, perkertaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten; 
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten; 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Pasal 11 Bagian Ketiga 
Fungsi Pasal 10 
Dinas Perhubungan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksankan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Bagian Kedua 
Togas 
7 (1) Tugas Bidang Angkutan dan Sarana menyiapkan perumusan kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan 
dan sarana. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Angkutan dan Sarana menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan 
barang dan pengujian sarana; 
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angutan orang, 
angkutan barang, dan pengujian sarana; Pasal 15 (1) Tugas Bidang Lalu Lintas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaksanaan pelaporan di bidang 
lau lintas; 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 
lalu Lintas menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajeman lalu lintas, 
rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lau lintas; 
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu 
lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas; 
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu 
lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 Paragraf Ketiga 
Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Bidang Dinas Perhubungan (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris 
Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi: 
a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan Pelaporan di 
Dinas Pehubungan Kabupaten; 
b. Memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 
kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan 
masyarakat, arsip, dan dokumentasi; 
c. Penataan organisasi dan tata laksana; 
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan atau barang milik 
daerah; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
8 (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas 
penyusunan rencana program , anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan Pasal 18 Paragraf Keempat 
Togas Pokok dan Uraian Pekerjaan Sub Bagian pada Kelompok Sekretariat Dinas 
Perhubungan (1) Tugas pokok Bidang Pengembangan dan Keselamatan melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi; 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Keselamatan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi 
perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; 
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, 
teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; 
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, 
teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Togas Bidang Prasarana melaksanakan penyusunan, pelaksanaan 
kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi 
di bidang prasarana. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasa.l (1), Bidang 
Prasarana menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, 
pembangunan dan pengoperasian prasarana; 
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, 
pembangunan dan pengoperasian prasarana; 
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, 
pembangunan dan pengoperasian prasarana; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai denga 
tugas dan fungsinya. Pasal 16 c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, 
angkutan barang, dan pengujian sarana; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
9 (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukaan penyiapan bahan 
pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, 
kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan 
organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang­ 
undangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas: 
a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian; 
b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan 
pegawai; 
c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan 
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; 
d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan 
evaluasi kinerja pegawai; 
e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan; 
f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; Pasal 19 bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik 
negara/ daerah. 
(2) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan 
Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya; 
b. Pendistribusian tugas - tugas kepada staf; 
c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja; 
d. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana; 
e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan; 
f. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan 
anggaran belanja tidak langsung; 
g. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai 
lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah; 
h. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan 
pertanggungjawaban keuangan; 
i. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan 
keuangan; 
j. Penyusunan Renja, RKA dan DPA; 
k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja lstansi Pemerintahan 
(LAKIP); 
1. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit; 
m. Pelaksanaan lnventarisasi dan pengadaan barang; 
n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang; 
o. Pelaksanaan penghapusan barang; 
p. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
10 (1) Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas, penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norm.a, standar, prosedur dan kriteria, 
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan terkait fungsi rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 
kabupaten. 
(2) Dalam melakukan tugas, Seksi Rekayasa Lalu Lintas memiliki uraian tugas 
pekerjaan, terdiri atas: 
a. Menyelenggarakan layanan perencanaan rekayasa lalu lintas untuk 
jaringan jalan kabupaten; 
b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait 
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten; Pasal 21 (1) Tugas Seksi Manajemen Lalu Laintas, penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norm.a, standar, prosedur dan kriteria, 
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan terkait fungsi manajemen lalu lintas 
(2) Dalam melakukan tugas, Seksi Manajemen Lalu Laintas memiliki uraian tugas 
pekerjaan terdiri atas: 
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan 
LLAJ Kabupaten; 
b. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal 
dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten; 
c. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk 
kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten; 
d. Penetapan rencana indukjalur transportasi kabupaten; 
e. Melaksanakan tugas lain yang dibrikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 20 Paragraf Kelima 
Tugas dan Uraian Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Dinas Perhubungan g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol; 
h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
1. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan 
perundang-undangan; 
j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai 
dengan tugasnya. 
11 (1) Tugas Seksi Angkutan Dalam Trayek melaksanakan tugas penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan nonna, standar, 
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang angkutad dalam trayek. 
(2) Dalam melakukan tugas, Seksi Angkutan Dalam Trayek, melakukan uraian 
tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum 
untuk jasa angkutan orang dalam Daerah Kabupaten; 
b. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan 
dalatn l(satu) Daerah Kabupaten; 
c. Penetapan rencana unum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten; 
d. Penetapan rencana umum jarmgan trayek pedesaan yang 
menghubungkan 1 (satu) Daerah Kabupaten; 
e. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan 
dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten; Pasa123 (1) Tugas Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas, melaksanakan tugas penyiapan 
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi analisa dampak lalu 
lintas. 
(2) Dalam melakukan tugas, Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas memiliki uraian 
tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
di bidang analisis dampak lalu lintas; 
b. Penyiapan bahan penyusunan nonna, standar, prosedur dan kriteria di 
bidang analisis dampak lalu lintas; 
c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
analisis dampak lalu lintas; 
d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis 
dampak lalu lintas; 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 22 c. Menyiapkan bahan penyusunan nonna, standar, prosedur dan kriteria 
pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten; 
d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
12 (1) Tugas pokok Seksi Angkutan Tidak Dala.m Trayek dan Angkutan Barang 
melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang angkutan tidak dalam trayek dan angkuta barang. 
(2) Dalam melaksanakan tugas Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan 
Angkutan Barang melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan angkutan umum 
untuk jasa angkutan dalam Daerah Kabupaten; 
b. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi 
dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah 
kabupaten; 
c. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu 
yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten; 
d. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau 
sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau 
badan usaha; 
e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai 
dengan domisili badan usaha; 
f. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, 
izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya 
dalam Daerah. Pasal 24 f. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani 
trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan 
pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten; 
g. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili 
dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di 
Daera.h Kabupaten; 
h. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang 
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada 
lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten; 
1. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau 
untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten; 
j. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan 
kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah 
Kabupaten; 
k. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan 
jalumya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; 
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 
13 (1) Tugas pokok Seksi Pembangunan Prasarana, melakukan penyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan prasarana. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembangunan Prasarana, memiliki 
uraian tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbita.n izin penyelenggaraan 
dan pem bangunan fasilitas parkir; 
b. Penerbita.n izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal; Pasal 27 (1) Togas pokok Seksi Perencanaan Prasarana, melakukan penyiapan bahan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan 
pemantauan serta evaluasi di bidang perencanaan prasarana. 
(2) Dala.m melaksanakan tugas, Seksi Perencanaan Prasarana, memiliki uraian 
tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan 
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; 
b. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan 
danau; 
c. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api 
kabupaten 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Togas pokok seksi Pengujian Sarana, melaksanakan tugas penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan d bidang pengujian sarana. 
(2) Dalam. melaksanakan tugas, Seksi Pengujian Sarana melakukan uraian 
tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian berka.la kendaraan 
bermotor; 
b. Penerbita.n izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan 
kapal; 
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 25 
14 (1) Tugas pokok Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, 
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan 
pemberian bim.bingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
pemaduan moda dan teknologi perhubungan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi 
Perhubungan memilik uraian tugas pekerjaan terdiri atas: Pasa129 (1) Tugas pokok Seksi Pengoperasian Prasarana, melakukan penyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberingan bimbingan teknis 
serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengoperasian prasarana. 
(2) Dalam melakukan tugas, Seksi Pengoperasian Prasarana memiliki uraian 
tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, 
pengoperasian pelabuhan sungai dan danau; 
b. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan 
lokal; 
c. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan; 
d. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk 
pelabuhan pengumpan lokal; 
e. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) 
di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; 
f. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana 
perkeretaapian umum yang jaringan jalumya dalam 1 (satu) Daerah 
Ka bu paten. Pasal 28 c. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan 
danau; 
d. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan 
pengumpan lokal; 
e. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan 
lokal; 
f. Penerbitan izm mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas 
landas helikopter; 
g. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izm operasi prasarana 
perkerataapian umum yang jaringan jalumya dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten. 
h. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan 
fungsinya 
15 (1) Tugas pokok Seksi Keselamatan, melakukan penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan 
dan evaluasi di bidang keselamatan perhubungan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Keselamatan memilik uraian tugas 
pekerjaan terdiri atas: 
a. Menyiapkan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan 
lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana 
dan prasarana; 
b. Melakukan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan 
provinsi; 
c. Melakukan fasilitasi promosi dan kenitraan keselamatan lalu lintas dan 
angkutan jalan, 
d. Melalukan fasilitasi keselamatan pengusahaan angkutan umum dan 
fasilitasi kelaikan kendaraan; 
e. Penegakkan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuaid 
dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 31 (1) Tugas pokok Seksi Lingkungan Perhubungan, melakukan penyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang lingkungan perhubungan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Lingkungan Perhubungan memilik uraian 
tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan 
perhubungan; 
b. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan 
lingkungan perhubungan; 
c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. Pasal 30 a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi 
perhubungan; 
b. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan serta 
evaluasi dan pelaoran di bidang pemaduan moda dan pengembangan 
teknologi perhubungan; 
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 
16 Pasal36 
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Kepala Seksi wajib mengikuti 
dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing 
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.