Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010.
Redaksi dari PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, pada BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 2 menjelaskan:

(1) Kepala Desa sebagai Kepala Pernerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang 
dipisahkan . 
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatas, rnempunyai kewenangan : 
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksan aan APBDesa; 
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan baran g desa; 
c. Menetapkan bendahara desa; 
d. Menetapkan petugas yang rnelakukan pemungutan penerimaan desa; dan 
e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) Dalam melaksan akan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana 
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTP KD). 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuan gan Desa (PTPKD) terdiri dari: 
a. Sekretaris Desa; dan 
b. Perangkat Desa lainnya. 
Sekretaris Desa sebagaimana dimaks ud pada ayat ( 4) huruf a, bertindak selaku koordinator 
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa; 
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas: 
a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 
b. Menyusun dan melaksan akan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Desa; 
c. Menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDesa; 
d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksan aan Peraturan Desa 
Tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa. 
Format Raperdes tentang APBDesa da Raperdes tentang Perubahan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf c tercantum dalam lampiran I pcraturan ini.