Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 23 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 23 Tahun 2018 tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPMENUJU MASYARAKAT KABUPATEN TANGGAMUS YANG SEHAT BERBASISSISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, BAB VIII - PENUTUP, Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IITulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 11Tanggamus (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667 );
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 24), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018
Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Nomor 24Tahun 2014 Tentang
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor: 41
Tahun 2017 tentang Penyusunan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.