Bagaimana redaksi normatif Pasal 21 dalam dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Nomor tor Tahun 2009?
Norma hukum dalam dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Nomor tor Tahun 2009 tentang retribusi pengujian kendaraan. 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang, Pasal 21 berbunyi:

( 1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang bayar dilakukan dcngan mcnggunakan STRD. 
(2) Penagihan retibusi yang dilakukan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) didahului dengan surat 
teguran. 
(3) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain 
yAng RPJeniR aebagai tindakan AWAl pelaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga 
puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. 
(4} Dalam jangka waktu 60 (enam puluh} hari setelah 
tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang 
sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi 
terutang. 
(5) Surat Teguran/Peringtan/Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
pejabat yang ditunjuk. 
(6) Tata cara dan penerbitan Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur 
dengan Peraturan Bupati. u BAB XVII 
SANKSI ADMINISTRASI <. 
13 Pasal 25 
( 1) Bupati dapat memberi.kan keringanan dan 
pembebasan retribusi. 
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan 
memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat 
diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur. BAB XIX 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBESARAN RETRIBUSI Pasal 24 
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi 
dikembangkan dengan ditambahkan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 
l~ RIA~! 
(2) Imbalan bunga sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKRDLS. u Pasal 23 
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus 
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah memberikan kepastian hukum bagi Wajib 
Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus 
diberi keputus.an oleh Bupati. 
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 
menambah besarnya Retribusi yang terutang. 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi diluar 
kchcndak kckuasaan Wajib rctribusi. 
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 
membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan 
Retribusi. 
14 Pasal 26 
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi 
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 
Bupati. 
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan, sejak diterimanya pennohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) harus memberikan 
keputusan. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak 
memberikan suatu keputusan permohonan 
pengembalian pembayaran retribusi dianggap 
dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka 
waktu paling lama 1 [satu) bulan, 
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi 
lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung dipertimbangkan 
untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi 
terse but. 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKRDLB. 
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati 
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
retribusi. 
(7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur 
dengan Peraturan Bupati. u BAB XX 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (3) Pembebasan retribusi sebagaimana climaksud dalam 
antara lain diberikan kepada wajib retribusi 
yan~ ditimpa bcncana alam dan kcrusuhan. 
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi ditetapkan oleh bupati. ~­ 
' 
15 Pasal 28 
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk 
men~i kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 
dalam rangka melaksanakan peraturan perundang­ 
undangan retribusi; 
(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib: 
a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku 
atau catatan, dokumcn yang mcnjadi dasarnya dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan objek 
retribusi yang terutang; BABXXII 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 27 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 
kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (ti&a) 
tahun terhitung sejak saat terutangnya teribusi, 
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana 
dibidang retribusi. 
(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) tcrtangguh jika : 
a. Diterbitkan Surat terguran; atau 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi 
baik langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat 
teguran tersebut. 
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 
wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai hutang retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh waJib retribusi. u BABXXI 
KADALUARSA PENAGIHAN 
16 Pasal 31 
Hal-h al yang belum diatur dalam peratur an Daerah ini akan 
ditetapkan kcmud ian dcngan Pcraturan Bupati scpan jang 
mengenai aturan pelaksanaann ya KETEN TUAN PENUTUP BAB X,-'XV se bagaim ana dimak sud pada ayat { 1) diatu r dengan 
peratu ran bupati dengan berpedoman pada peraturan 
perun dang- undangan. Tata cara pcmbc rian dan pcrnan faatan Basal 30 
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribu si 
pengujian kendaraan bermotor diberikan insentif 
sebesar 5% {lima pers en) dari rencana penerimaan. 
(2) Pcmberi an insentif sebagai mana dimaksud pada ayat 
( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendap atan dan 
Belanja Daerah . BAB XXIII 
INSENTIF PEMUN GUTAN {3} Tata cara pcngha pusan rctri busi yang sudah 
kadaluw arsa diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Bupa ti/Waliko ta menetapkan keputusan 
penghapusan piutang retribusi Kabupaten/ Kota yang 
sudah kadalu warsa sebagaiman a dimak sud pada ayat 
( 1). Pasal 29 
{ 1) Piutan g retribu si yang tidak mun gkin ditagi lagi 
kare na hak untuk melakuk an penagihan sudah pemeriksaan; dan/ a tau 
c. Memb erikan keterangan yang diperlukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemeriksaa n retribu si diatur dengan Peraturan 
Bupati. kclanca ran bantuan rncmbcrikan b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 
atau ruangan yang dianggap perlu dan 
16 I PARAF KOOROINA SI 
KEPUTU SAN BUPAT I MUNA BARAT 
'l"l?T, c~r11~·1 v • ,. I r • 11, 1 , Tf"L· 
I ·. ,=Jr .. -.l>Ar<AT F 
I jJ 8-- 
I fENn,gd~ . ·1 '-fl/ l Diund angkan di Laworo 
pada tanggal '17..-\ 't: .... 2015 
SEKRETAR IS DAERAH KABUPATEN MUNA BARA T 
AdMANI 
BER ITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN .?-fJ.lf NOMOR .~~ LM. RAJJUN TUMADA Ditetapkan di Laworo 
pada tan al l'.l-\ i. - 2015 
Pj. BUP I UNA BARAT Agar setiap orang dapat mengetahu inya, memeri ntahkan 
pengun dangan Peraturan Bu pati 1n1 dengan 
penempatanny a dalam Berita Daerah Kabu paten Muna 
Barat. Pasa l32 
Peratu ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangk an. Pasal 31 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Buapti ini akan 
ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang 
mengenai aturan pelaksanaannya BAB XXV 
KET ENTUAN PENUTUP 
17 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL