Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 1?
Dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bup ati sebagai unsur penyelengg ara 
Pemerintah an Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menj adi kewenangan daerah otonom . 
3. Bup ati adalah Bupati Sintang . Menetapkan : PEDOMAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA SADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPAT EN SINTANG MEMUTUSKAN : 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112) ; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah ; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 25 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 26, Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana 
telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun 2013 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 3); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang 
(Lembaran Daerah Kabupat en Sintang Tahun 2011 Nomor 7, 
Tarnbah an Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7); 
19. Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 46 Tahun 2017 
tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 
(Lembaran Daerah Kabupat en Sin tang Tahun 2017 Nomor 46, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabup aten Sintang Nomor 46); 
15. Kerja ... 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang. 
5. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
menerapkan PPK - BLUD selanjutn ya disingkat BLUD -Unit 
Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah ;- 
Daerah yang menerapkan PPK-BLUD. 
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok clan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan 
anggaran daerah sesuai dengan Keputusan Bupati. 
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tatausaha keuangan pada SKPD . 
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara 
umum daerah . 
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang 
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD bertindak sebagai bendahara 
umum daerah . 
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah 
daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyedi aan barang dan/ a tau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktiv itas. 
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang 
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang 
terdiri atas pem impin, pejabat keuangan dan pejabat tekn is 
yang sebutannya disesuaik an dengan nomenklatur yang 
berlaku pada BLUD yang bersangkutan . 
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang 
selanjutn ya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan 
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan 
untuk men erapkan praktek -prak tek bisnis yang sehat untuk 
menin?katkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan uri:ium dan menc erdaskan kehidupan 
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan daerah pada umumnya. 
14. Pihak ketiga adalah perusahaan swasta yang berbadan 
hukum, Badan ~saha Milik Negara , Badan Usaha Milik 
D_aerah , Koperaai , Yayasan , lembaga dan pihak lainnya 
di dalam negen lainnya yang berbadan hukum. 
-- ... - "' . 24. Pelayanan ... 15. Kerja sama adaJah kesepakatan yang dilakukan oleh 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan 
Pihak Ketiga untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-SKPD/UPTD 
yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan 
kewajiban. 
16. Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar 
daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada 
masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang 
merupakan jurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, 
untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan 
bersama. 
17. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adaJah kerja sama 
antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi 
suatu wilayah masyarakat yang merupakan jurisdiksi 
daerah yang bekerja sama , dengan kewajiban bagi daerah 
yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu 
kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan 
pelayanan . 
18. Kontrak Operasional/Pemeliharaan adalah kerja sama 
dimana BLUD-SKPD /UPTD mengontrakkan kepada badan 
usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas 
pelayanan publik . 
19. Kontrak Kelola adalah kerja sama dimana BLUD­ 
SKPD /UPTD mengontrakan kepada badan usaha untuk 
mengelola suatu sarana/ prasarana yang dimiliki BLU D­ 
SKPD / UPTD. 
20. Kontrak Sewa adalah kerja sama dimana badan hukum 
menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas 
dasar kontrak kepada BLUD-SKPD/UPTD untuk 
dioperasikan dan dipelihara oleh BLUD-SKPD /UPTD 
selamajangka waktu tertentu. 
21. Kontrak Konsesi adalah kerja sama dimana badan hukum 
diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk 
men yediakan jasa pengelolaan atau sebagian atau seluruh 
sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian 
dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan 
kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya. 
22. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik 
Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut 
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 
t~rsebut _dalam jarigka waktu tertentu yang telah 
dieepakati, untuk selanJutnya diserahkan kembali tanah 
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya 
setelah berakhirnya jangka waktu. 
23. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik 
negar~f daerah berupa tanah oleh pihak Iain dengan cara 
me~_d 1nkan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitaenya dan setelah selesai pemban 
diserahkan untuk dida yagunakan oleh pihak 1 · gutnannbya dal · am erse ut am jarigka waktu tertentu yang disepakati . ,•, . . .·.~-H ' .:;.i.. ,...u, •• 
i i l 
j "r°•.:'.\ :, 
~-- ··-' ... • ••.. ··-· . . - . x.. .. t.~ 
40. Pembiayaan ... 24. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non 
Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang 
diberikan oleh BLUD -SKPD/UPTD kepada pasien. 
25. Naskah Kerja Sama adalah naskah - naskah yang 
membahas perlunya dilakukan kerja sama antara pihak­ 
pihak yang berkepentin gan, naskah perjanj ian kerja sama 
dapat berup a (Memorand um of Unde rstanding-MoU) 
dan/ atau berkas perjanji an kerja sama (Memorandum of 
Agreement -MoA} . 
26. Usaha lainn ya adal ah kerja sama dengan pihak lain yang 
menghasilkan pendapatan bagi BLUD -SKPD/UPTD 
dengan tidak menguran gi kuali tas pelayanan umum . 
27. Efisiensi adalah upa ya untuk menekan biaya guna 
memperoleh suatu hasil terten tu atau menggu nakan biaya 
yang sama tetap i dapat menca pai hasil yang maksimal 
melalui kerja sam a. 
28. Efektifitas adalah upaya untuk mendorong peman faatan 
sumb er daya para pihak secara optimal melalui kerj a 
sam a. 
29. Sinergi adalah upaya untuk terwu judn ya harmo ni antara 
Pemerintah, masyar akat dan swasta untuk melakuk an 
kerja sam a demi terwuj udn ya kesejahteraan masyarak at. 
30. Salin g Mengun tungkan adalah pelaksanaan kerja sama 
haru s dapat memberik an keuntungan bagi masing -masing 
pihak dan memberik an manfaat bagi masyarakat . 
31. Kesepakat an Bersam a adalah persetujuan para pihak 
untuk melaku kan kerja sama. 
32. Itika d Baik adalah kemauan para pihak untuk: secara 
sungguh -sun gguh melaksanakan kerja sama. 
33. Mengutamakan kepenti ngan masyarak at adal ah 
pel~sanaan kerja sama harus dapat memberikan damp ak 
positif terhada p upaya mewuj udk an kesejahte raan 
masyarakat. 
34. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam 
kese derajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak 
yang melakukan kerja sam a. 
35. Transparansi adalah adanya keterbukaan dalam kerja 
sam a. 
36. Keadilan adalah persamaan hak dan kewaiiban rt laku ih " se a per an para pi ak dalam melaksanakan kerja sama. 
37. K~pastian Hukum adalah bahwa kerja sama yang 
dilakukan dapat mengikat secar a hukum bagi para pihak 
yang melakukan kerja sama . 
38. Pelayanan pub lik adalah pelayanan yang diberikan ba · 
masyarakat yang berupa pela anan d · · ~ penyedi aan barang d . Y a m1n1str as1, an jasa, pengembangan dan lain-lain 
39. Prakt ek bisnis yang sehat adalah 1 . 
organisasi berdasarkan kaidah -ka}~ ~e !ngg~aan fungsi 
baik dalam rangka pemberian la anq1emen yang 
berkesin ambun gan. yanan yang bermutu dan 
BAB ... b. terpilihnya mitra kerja sama yang profesional, competitive 
serta berasas pada transparansi dan keterbukaan . Pedoman pelaksanaan Kerj asama dimaksudkan guna 
memperjelas sistem dan pros edur pemilihan mitra kerja sama 
untuk menunjang praktek bisnis yang sehat dalam rangka 
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan . 
Bagian Kedua 
Tujuan