Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 60 Tahun 2017 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 60 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012, BAB IV - PENYERAHAN TANAH PEMAKAMAN UMUM, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Penyerahan tanah pemakaman oleh pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sebelum penerbitan persetujuan Rencana 
Tapak/ Siteplane dan sebagai prasyarat perizinan pembangunan perumahan . 
(2) Penyerahan tanah pemakaman pengembang kepada Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme: 
a. Pemohon mengajukan permohonan penyerahan tempat pemakaman 
kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan persyaratan: 
1. salinan identitas pemohon/penanggung jawab pembangunan 
perumahan; 
2. salinan akta pendirian badan usaha/badan hukum pengembang 
perumahan dan/atau perubahannya yang telah mendapat 
pengesahan dari pe jabat yang berwenang; 
3. surat rekomendasi atau persetujuan lokasi tanah Pemakaman dari 
Dinas ; 
4. salinan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan 
bangunan tanah pemakaman yang akan diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah; 
5. warkah tanah pemakaman yang akan diserahkan; 
6. akta pelepasan hak atas tanah Pemakaman kepada p engembang; 
7. daftar peta bidang; dan 
8. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah . 
b. Bupati menerima permohonan penyerahan tempat pemakaman dan 
menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan tempat 
pemakaman kepada Pemerintah Daerah ; 
c. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan 
rencana penyerahan tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah ; 
d. Tim Verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi tempat pemakaman yang 
akan diserahkan , meliputi : 
1. penelitian persyaratan dan ketentuan penyediaan tempat 
pemakaman; dan 
2. pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik sarana tempat 
pemakaman . 
e. persyaratan penyerahan tempat pemakaman telah lengkap , Tim Verifikasi 
menyusun berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati ; 
7 f. Bupati menetapkan surat tempat pemakaman yang akan diserahkan 
oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah ; 
g. Tim Verifikasi membuat dokumen : 
1. surat perjanjian antara pengembang dan Pemerintah Daerah tentang 
penyerahan tempat pemakaman ; 
2. surat kuasa pelepasan hak atas penyerahan tanah makam; 
3. berita acara serah terima tempat pemakaman ; 
4. lokasi, luas tanah dan daftar peta tempat pemakaman ; dan 
5. biaya penyerahan dan biaya proses sertifikasi hak atas tanah 
makam. 
h. pembayaran biaya penyerahan dan biaya proses sertifikasi tanah makam 
atas nama Pemerintah Daerah oleh pengembang yang diserahkan melalui 
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh Pemerintah 
Daerah; 
i. Bupati menandatangani dokumen: 
1) surat perjanjian penyediaan dan penyerahan tan ah pemakaman; 
2) kuasa pelepasan hak atas tanah tempat pemakaman; 
3) acara serah terima sarana tempat pemakaman ; 
4) Kepala Dinas menerbitkan persetujuan rencana tapak /Siteplane dan 
pembangunan perumahan sesuai peraturan perundang -undangan.