Apa saja yang diatur dalam Pasal 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Nomor 16 Tahun 2013?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Nomor 16 Tahun 2013 tentang BANGUNAN GEDUNG, Pasal 23 menetapkan:

Bangunan Ruko yang disampingnya berbatasan langsung dengan gang
(jalan yang lebar <4M) harus memberikan jarak minimal 1 meter.
Bangunan Ruko tidak boleh dialih fungsikan terkecuali ada rekem ondasi
dari Tim Ahli Bangunan Gedung.
Bangunan Ruko, dengan lebar 32 meter, dan setelah itu harus diberi
jarak minimal 4 meter.
Bangunan Ruko harus dibangun sesuai dengan peruntukannya dan
tidak diizinkan dibangun dengan berdasarkan Surat Izin Alih Guna
Lahan atau Keputusan Bupati yang mengubah fungsi peruntukan lahan
tersebut.
Bangunan Ruko hanya boleh dibangun di jalan dengan kreteria jalan
arteri (lebar jalan > 20 M) dan jalan kolektor (lebar jalan > 15 M)
terkecuali di Kawasan Pasar.
Tambahan tingka tan untuk bangunan Ruko harus ada rekomendasi dari
Tim Ahli Bangunan Gedung dan persetujuan tetangga kiri, kanan dan
belakang.
Bangunan Ruko bisa rapat sisi batas apabila ada rekomendasi dari Tim
Ahli Bangunan Gedung.
Bangunan Ruko wajib memakai pondasi dengan sistem panggung/tidak
diurug untuk kawasan rawa sehingga dapat berfungsi sebagai resapan
air dan sitem pancangan untuk kawasan tanah keras.
Peil Bangunan Ruko maksimal 1 meter dari permukaan tanah asal.
Setiap bangunan Ruko yang berbatasan dengan jalan wajib membuat
drainase (sistem saluran) samping kiri dan kanan serta belakang
bangunan tersebut.
Apabila di depan Ruko tidak ada drainasenya, maka pemilik Ruko wajib
membuat drainase atau saluran pada Ruko tersebut.
Jalan masuk Ruko harus dibuat t ransparan/tidak massif sehingga air
larian tidak turun ke jalan.
Paragraf 4
Bangunan Gedung Sarang Burung Walet