Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(4) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 berpedoman pada 
Peraturan Bupati ini. 
3. Ketentuan Lampiran II.8 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang 
Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Paragraf 7 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 
7. Akun timbal balik yang digunakan dalam proses konsolidasi adalah R/K 
SKPD yang tercatat dalam sistem akuntansi SKPKD dan R/K PPKD yang 
tercatat dalam sistem akuntansi SKPD. Akun timbal balik tersebut dapat 
berupa kas dan/atau transaksiantar entitas yang disajikan pada Laporan 
Perubahan Ekuitas SKPD . 
4. Ketentuan Lampiran II.10 Kebijakan Akuntansi Nomor 20 tentang Penyajian 
Kembali (Restatement) Laporan Keuangan, dihapus. 
5. Ketentuan Lampiran III.5 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tent ang 
Akuntansi Aset Tetap Paragraf 45 sampai dengan Paragraf 49dan Paragraf 
56 sampai dengan Paragraf 61 diubah serta menghapus Paragraf 102a, 
102b, 102c dan 115a, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
45. Pada dasarnya Penambahan masa manfaat Aset Tetap tidak dapat 
dilakukan perubahan, kecuali : 
a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap; 
b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau 
kapasitas manfaat/produksi; atau 
c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang 
baru diketahui di kemudian hari. 
46. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau 
kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam paragraf 45 
mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan. 
Perbaikan sebagaimana dimaksud meliputi : 
a. renovasi; 
b. restorasi; atau 
c. overhaul. 
Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau 
penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa 
Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas. 
Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusa k dengan 
tetap mempertahankan arsitekturnya. 
Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau 
penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan 
Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas. 
47. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa 
manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. 
Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat 
disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap 
7 
 yang bersangkutan. Pengeluaran seperti ini ditamba hkan ke nilai 
tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal 
seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. 
Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai 
baru yang dapat disusutkan selama sis a masa manfaat aset yang 
bersangkutan. 
 Misalkan suatu aset yang memiliki nilai perolehan sebesar Rp 
50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 
6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan deng an 
pengeluaran modal sebesar Rp 12.200.000,00. Pengeluaran tersebut 
akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. 
 Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke -6 adalah sebesar Rp 
30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp 
20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp 12.200.000,00 di tambahkan ke 
nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp 
32.200.000,00 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian 
penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp 
4.600.000,00. 
 Jika aset tetap yang bersan gkutan tidak bertambah masa manfaatnya 
akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat 
untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. 
Dengan demikian penyusutan selama sisa manfaat aset 4 tahun adalah 
sebesar Rp 8.050.000, 00 per tahun . 
48. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya renovasi : 
pemeliharaan, penggantian atau perbaikan peralatan dan mesin adalah 
sebagai berikut : 
a. biaya pemeliharaan sampai dengan 25% dari nilai perolehan tidak 
dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan aset peralatan dan 
mesin dam tidak menambah masa manfaat. 
b. biaya pemeliharaan lebih dari 25% dari nilai perolehan 
dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan 
menambah masa manfaat. 
49. Perawatan gedung dan bangunan adalah usaha memperbaiki 
kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik 
sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai 
dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu : 
a. perawatan tingkat kerusakan ringan. 
Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non 
struktural, tidak menambah masa manfaat dan tidak 
dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan gedung dan 
bangunan tersebut. 
b. perawatan tingkat kerusakan sedang. 
Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen 
struktural dengan biaya perawatan lebih dari 25% sampai dengan 
50% dari nilai perolehan akan menambah masa manfaat dan 
8 
 dikapitalisasi/ ditambahkan pada nilai perolehan gedung dan 
bangunan tersebut. 
c. perawatan tingkat kerusakan berat 
 Kerusakan bera t adalah kerusakan pada sebagian besar komponen 
bangunan struktural apabila setelah diperbaiki masih dapat 
berfungsi dengan baik sebaimana mestinya dengan biaya perawatan 
lebih dari 50% dari nilai perolehan dikapitalisasi/ ditambahkan 
pada nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut dan menambah 
masa manfaat. 
56. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan 
jalan dapat dikategorikan sebagai berikut : 
a. biaya pemeliharaan sampai dengan 25% dari nilai perolehan aset 
tetap tidak dikapitalisasi / ditambahkan pada nilai perolehan aset 
tersebut dan tidak menambah masa manfaat. 
b. biaya pemeliharaan lebih dari 25% dari nilai perolehan 
dikapitalisasikan/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut 
dan menambahmasa manfaat. 
57. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan 
bangunan pelengkap jalan dapat dikategorikan sebagai berikut : 
a. biaya pemeliharaan sampai dengan 25% dari nilai perolehan aset 
tetap tidak dikapitalisasi/ ditambahkan pada nilai perolehan aset 
tersebut dan tidak menambah masa manfaat. 
b. biaya pemeliharaan lebih dari 25% dari nilai perolehan 
dikapitalisasikan/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut 
dan menambah masa manfaat. 
58. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan 
jaringan irigasi adalah s ebagai berikut : 
a. biaya pemeliharaan sampai dengan 25% dari nilai perolehan aset 
tetap tidak dikapitalisasi/ ditambahkan pada nilai perolehan aset 
tersebut dan tidak menambah masa manfaat. 
b. biaya pemeliharaan lebih dari 25% dari nilai perolehan 
dikapitalisasikan/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut 
dan menambah masa manfaat. 
59. Perubahan/penambahan masa manfaat aset tetap akibat adanya 
perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul, restorasi dan 
renovasi berpedoman pada tabel dibawah ini : 
 
Jenis Aset Tetap Penambahan Masa manfaat (Tahun) 
Persentase 
Renovasi/ 
Restorasi/Over
haul dari Nilai 
Perolehan 
 (<25%) Persentase 
Renovasi/ 
Restorasi/Overha
ul dari Nilai 
Perolehan 
 (>25% -50%) Persentase 
Renovasi/ 
Restorasi/Overha
ul dari Nilai 
Perolehan 
 (>50% -75%) 
9 
 Peralatan dan Mesin, 
terdiri atas : 
Alat-alat Berat/Besar 0 3 5 
Alat-alat Angkutan 
Bermotor 0 3 5 
Alat-alat Angkutan 
Tidak Bermotor 0 2 3 
Alat-alat Bengkel 
Bermesin 0 3 5 
Alat-alat Bengkel 
Tidak Bermesin 0 2 3 
Alat Ukur 0 2 3 
Alat-ala t 
Pertanian/Peternakan 0 2 3 
Alat-alat Kantor 0 2 3 
Rumah Tangga 0 2 3 
Alat Studio 0 2 3 
Alat Komunikasi 0 2 3 
Peralatan Pemancar 0 3 5 
Alat-alat Kedokteran 0 2 3 
Alat-alat Kesehatan 0 2 3 
Alat-alat Laboratorium 0 2 3 
Alat-alat Peraga 
/Prak tek Sekolah 0 3 5 
Senjata Api 0 3 5 
Alat Keamanan/ 
Perlindungan/SAR 0 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 Jenis Aset 
Tetap Penambahan Masa manfaat (Tahun) 
Persentase 
Renovasi/ 
Restorasi/Over
haul dari Nilai 
Perolehan 
 (<25%) Persentase 
Renovasi/ 
Restorasi/Over
haul dari Nilai 
Perolehan 
 (>25% -50%) Persentase 
Renovasi/ 
Restorasi/Over
haul dari Nilai 
Perolehan 
 (>50% -75%) Persentase 
Renovasi/ 
Restorasi/Over
haul dari Nilai 
Perolehan 
 (>75%) 
Gedung dan 
Bangunan, 
terdiri atas : 
Bangunan 
Gedung 
Tempat Kerja 0 10 15 40 
Bangunan 
Gedung 
Tempat 
Tinggal 0 10 15 30 
Bangunan 
Bersejarah/Ca
ndi 0 10 15 40 
Menara/Tugu
/ 
Monumen /Ga
pura 0 5 10 30 
Rambu -rambu 0 2 3 5 
 
 
Jenis Aset 
Tetap Penambahan Masa manfaat (Tahun) 
Persentase 
Renovasi/ 
Restorasi/Over
haul dari Nilai 
Perolehan 
 (<25%) Persentase 
Renovasi/ 
Restorasi/Over
haul dari Nilai 
Perolehan 
 (>25% -50%) Persentase 
Renovasi/ 
Restorasi/Over
haul dari Nilai 
Perolehan 
 (>50% -75%) Persentase 
Renovasi/ 
Restorasi/Over
haul dari Nilai 
Perolehan 
 (>75%) 
Jalan, Irigasi 
dan Jaringan, 
terdiri atas : 
Jalan 0 5 7 10 
Jembatan 0 10 15 40 
Bangunan 
Pelengkap 
Jalan lainnya 0 2 3 5 
11 
 Bangunan Air 
Bersih/Air 
Kotor/ 
Irigasi/Air 
Rawa 0 5 10 20 
Instalasi (Air 
Bersih/Air 
Kotor/ 
Listrik/Telepo
n/ 
Gas/Keamana
n, dll) 0 5 10 20 
Jaringan (Air 
Minum /Listri
k/ 
Telepon/Gas,
dll) 0 5 10 15 
 
60. Hal-hal yang berkaitan dengan penambahan masa manfaat sebagai 
berikut : 
a. penambahan masa manfaat untuk kegiatan 
renovasi/restorasi/overhaul tidak melebihi masa manfaat aset baru. 
b. biaya renovasi/restorasi/overhaul yang lebih dari 100 % dari nilai 
perolehan tambahan masa manfaatnya adalah sebesar tambahan 
masa manfaat tertinggi. 
c. penambahan masa manfaat terhadap aset tetap yang nilai bukunya 
telah habis sebesar penambahan masa manfaat. 
61. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca sebesar nilai 
bukusetelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang 
bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan. Terhadap 
aset tetap yang hilang, sesuai dengan Per aturan Perundang -undangan 
perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur 
kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Apabila 
terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan 
penetapan ada atau tidaknya tuntutan g anti rugi, maka pada saat aset 
tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap 
hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses 
tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang -undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi 
kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi 
menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan 
ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban. 
102a. Dihapus 
102b. Dihapus 
12 
 102c. Dihapus 
115a. Dihapus 
6. Lampiran III.7 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Akuntansi 
Kewajiban ditambah dengan menyisipkan 5 (lima) Paragraf di antara 
Paragraf 48 dan Paragraf 49 yaitu Paragraf 48a, Paragraf 48b, Paragraf 48c, 
Paragraf 48d, dan Paragraf 48e yang berbunyi sebagai berikut : 
48a. Pendapatan diterima dimuka adalah kas yang telah diterima 
Pemerintah Daerah tetapi sampai dengan tanggal pelaporan seluruh 
atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pem erintah Daerah. 
48b. Pendapatan diterima dimuka diakui sejak kas dari pihak ketiga telah 
diterima oleh Pemerintah Daerah tetapi sampai dengan akhir tanggal 
pelaporan belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah 
atau sampai dengan tanggal pelapor an masih terdapat sebagian 
kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan barang/jasa. 
48c. Nilai yang tercantum dalam neraca untuk pendapatan diterima dimuka 
adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh 
Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal 
pelaporan. 
48d. Terhadap jasa Pemerintah Daerah atau hak pihak ketiga yang berkaitan 
dengan waktu seperti pajak reklame, sewa dan lain -lain pengukurannya 
secara bulanan dan Pendapatan LO diakui mulai sejak bulan surat 
ketetapan atau perjanjian. Apabila masa ketetapan atau perjanjiannya 
sama atau kurang dari 1 (satu) bulan dan melewati akhir tahun 
pelaporan, maka diakui sebagai pendapatan LO tahun berkenaan. 
48e. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka 
pendek di n eraca. Rincian Pendapatan diterima di muka diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
 
7. Ketentuan Lampiran III.9 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang 
Akuntansi Pendapatan -LO dan Beban pada Paragraf 36 diubah, sehingga 
berbunyi : 
36. Rincian Beban terdiri dari : 
a. Beban Operasi 
1) Beban Pegawai; 
2) Beban Persediaan; 
3) Beban Jasa; 
4) Beban Pemeliharaan; 
5) Beban Perjalanan Dinas; 
6) Beban Bunga; 
7) Beban Subsidi; 
8) Beban Hibah; 
9) Beban Bantuan Sosial; 
10) Beban Penyisihan Piutang; 
11) Beban Penyusutan; 
12) Beban Amortisasi; dan 
13 
 13) Beban Lain -lain. 
b. Beban Transfer 
1) Transfer/Bagi Hasil ke Desa 
a) Bagi Hasil Pajak; 
b) Bagi Hasil Retribusi; dan 
c) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya. 
2) Transfer Bantuan Keuangan 
a) Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya; 
b) Bantuan Keuangan ke Desa; dan 
c) Bantuan Keuangan Lain nya. 
 
8. Ketentuan Lampiran IV pada Kebijakan Akuntansi Nomor 19 tentang Koreksi 
Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Operasi yang tidak 
dilanjutkan ditambah dengan menyisipkan 3 (tiga) Paragraf diantara 
Paragraf 33 dan 34 yaitu Paragraf 33a, Paragraf 33b dan Paragraf 33c, yang 
berbunyi sebagai berikut : 
33a. Penyajian laporan keuangan berbasis akrual pertama kali dilaksanakan 
pada laporan keuangan Tahun 2015. Entitas tidak menyajikan kembali 
laporan keuangan Tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menja di 
laporan keuangan Tahun 2014 berbasis akrual agar dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan Tahun 2015.Laporan 
keuangan Tahun 2015 dan Tahun 2014 disajikan sesuai dengan basis 
standar akuntansinya masing -masing. 
33b. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai 
akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak 
kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan 
koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode 
sebelumnya disajikan pada Lapo ran Perubahan Ekuitas dan 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
33c. Entitas melakukan koreksi -koreksi terhadap akun -akun yang masih 
terbuka pada awal tahun pertama kali dilaksanakan basis akrual. 
perubahan yang signifikan atas pos -pos laporan keuangan akibat dari 
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang 
berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkap 
dalam CaLK dalam rangka memberi informasi atas keterbandingan 
laporan keuangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 Pasal II 
 
Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan 
 
 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 24 Maret 2016 
BUPATI PASURUAN, 
 ttd. 
M. IRSYAD YUSUF 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 24 Maret 2016 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 
 ttd. 
AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 1 5