Apa norma yang terkandung dalam Pasal 44 pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013?
Substansi pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, khususnya BAB VIII - TATA CARA PEMBERIAN PENGURAN GAN PAJAK, Pasal 44, memuat:

(I} Pengurangan ketetapan Pajak terutang dapat diberikan berdasarkan : 
a. perti.m bangan kemampuan membayar Wajib Pajak; atau 
b. kondisi tertentu objek Pajak. 
(2) Perti.mbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a untuk : 
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi : 
1. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang veteran pejuang 
kemerderkaan , veteran pembela kemerdekaan , penerima tanda jasa 
bin tang gerilya, atau janda/dudanya; 
2. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya 
semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya 
sulit dipenuhi. 
3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan 
rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/ atau 
4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual Objek 
Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkun gan 
dan dampak positif pembangunan; 
b. Wajib Pajak badan meliputi : 
objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang 
mengalami kerugian dan kesulitan likui ditas pada Tahun Pajak 
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin. 
(3) Kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah: 
a. dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar 
biasa meliputi: 
1. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 
yang disebabkan oleh alam antara Iain gempa bumi, tsunami, gunung 
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 
2. sebab lain yang luar biasa antara lain kebakar an, wabah penyakit 
tanaman, dan/ atau wabah ham.a tanaman. 
b. objek Pajak pada tanah pertani an, jalur hijau, kawasan limitasi dan 
wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 
- 18- 
(4) Objek Pajak pada tanah pertani an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b adalah : 
a. tanah pertani an lahan sawah, meliputi : 
1. lahan sawah irigasi, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya 
berasal dari air irigasi; dan 
2. lahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang sumber air 
utamanya berasal dari curah hujan. 
b. tanah pertani an bukan sawah, meliputi : 
1. tegal/kebun, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami 
tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar 
rumah serta penggunaann ya tidak berpindah-pindah; 
2. ladang/huma, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang 
biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaann ya hanya 
semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah 
tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkin an lahan ini beberapa 
tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur; 
3. perkebunan, adalah lahan yang ditanami tanaman 
perkebunan/industri seperti : karet, kelapa, kopi, teh, clan sebagainya 
baik yang diusahakan oleh rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan 
perkebunan yang berada dalam wilayah kecamatan; 
4. lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini meliputi 
lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bambu, 
sengon dan angsana, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja 
ditanami misaln ya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil 
utamanya kayu. Kemungkin an lahan ini juga ditanami tanaman 
bahan makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya 
adalah bambu/kayu-kayuan; 
5. padang penggembalaan/padang rumput, adalah lahan yang khusus 
digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang sementara tidak 
diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang 
dari 2 (dua) tahun) tidak dianggap sebagai lahan 
penggembalaan/padang rum put meskipun ada hewan yang 
digembalakan disana; 
6. lahan yang sementara tidak diusahakan , adalah lahan pertani an 
bukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu) tahun 
tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun. Lahan sawah yang 
tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun digolongkan menjadi 
lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan. 
(5) Objek Pajak jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah baik itu ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas 
baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area 
memanjang/jalur yang dalam penggun aannya lebih bersifat terbuka yang 
pada dasarn ya tanpa bangunan; 
(6) Objek Pajak kawasan Iimitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
adalah kawasan yang tidak dapat dikembangkan sama sekali yang memiliki 
ratio tutupan lahan sama dengan O % (nol persen) sehingga tidak boleh ada 
bangunan di dalam kawasan ini; 
(7) Objek Pajak wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wilayah dalam Daerah yang 
ditetapkan oleh Bupati untuk mendapatkan pengurangan Pajak; 
(8) Objek Pajak pada tanah pertani an, jalur hijau dan kawasan Iimitasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat diberikan 
pengurangan sepanjang seutuhnya dipergun akan sesuai dengan 
peruntukkanya. 
19-