Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU Nomor 14 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah, perlu, BAB XII - PENAGIHAN, Pasal 16 berbunyi:

(1) Dalam ha Wajlb Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang 
tidak atau kturang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STD. 
(2) Penagihan Retribusi sebagairmana diraksud pada ayat (1) didahului 
dengan Surat teguran. 
(3) Penagihan Retribusi merjadi kedaluwarsa setelah melampati waktu 3 
(tiga) Tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuhli jika Wafib Retribusi 
melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 
(4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertangguh 
apabila: 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 
maupun tidak langsung . 
(5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (), 
kedaluwarsa penegihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 
tersebut. 
• • BAB XII 
PENGHAPUSAN PHU'TANG RETR IBUSi YANG KEDALUWARSA 
Pasa1 17 
() Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lag karena hak umtuk 
melakukan penagihan sudah kedah uwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Kepu tusan Penghapusan Piutang Retribusi yang 
sudahi kedaluwarsa sebagai mana dimaks ud pada ayat [l]. 
(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kedaluwarsa Bupati beltur 
renetapkan keputusn sebagaimana dilmaksud pada ayat [2), m9ka 
dianggap tela,h dihapu s,