Menurut WALIKOTA METROPERATURAN WALIKOTA METRO Nomor 5 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam WALIKOTA METROPERATURAN WALIKOTA METRO Nomor 5 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Walikota ini,yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kota Metro.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri
Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status
dipekerjakan/ diperban tukan pada Pemerintah Kota Metro untuk
menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visidan misi
Pemerintah Kota Metro;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Metro;
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam
struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hakdan kewajiban daerah tersebut.
9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran /barang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD,
danditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan
kepada PNSD diLingkungan Pemerintah Kota Metro berdasarkan
indikator kineija dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kineija,
motivasi dan disiplin keija pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah
Kota Metro untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
14. Beban kerja adalah besaran pekeijaan yang harus dipikul oleh suatu
jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume keija dannorma waktu.