Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang L ebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republi k Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah o tonom . 
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD , adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah , selanjutnya disingkat SKPD , adalah 
Satuan Kerja Perangkat D aerah Kabupaten Rejang Lebong. 
5 
 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat 
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan, dan kelurahan. 
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, selanjutnya 
disingkat BKKBD, adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong . 
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. 
10. Perempuan adalah manu sia dewasa berjenis kelamin perempuan dan 
orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan. 
11. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
12. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan 
melindungi hak -hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh 
Pusat Pelayanan Terpadu. 
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang 
mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, 
psikologis termasuk penela ntaran, ancaman tindakan tertentu, 
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang -wenang, 
baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 
14. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 
cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau 
pingsan dan/atau menyebabkan kematian. 
15. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak peraya atau penderitaan psik ologis berat pada seseorang. 
16. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan 
seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun 
tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan 
tertentu. 
17. Eksploitasi ad alah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
meliputi tetapi tidak terbatas pada pe lacuran, kerja atau pelayanan 
paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, 
pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara 
melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang 
oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun 
immateril. 
18. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami keseng saraan dan 
atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat 
dari kekerasan. 
19. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian 
ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan 
hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), 
atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh 
aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh 
orang pe rorangan. 
 
6 
 20. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh 
tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing -masing berupa 
konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban 
kekerasan. 
21. Pendampingan adalah kegiatan dan tindak an yang dilakukan oleh 
pendamping selama proses pelayanan. 
22. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai 
keahlian melakukan pendampingan. 
23. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan 
kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat 
memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. 
24. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan 
pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga 
maupun dalam masyarakat. 
25. Reintegra si Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban 
dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya 
yang dapat memberikan perlindungan. 
26. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah 
daerah dan/atau lembaga swad aya masyarakat (LSM) yang melakukan 
pendampingan. 
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak , 
selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang 
dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam 
rangka pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak korban tindak 
kekerasan. 
28. Rencana Aksi Daerah , selanjutnya disingkat RAD , adalah merupakan 
landaan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan 
masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 
pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban 
tindak kekerasan. 
29. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk 
memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang 
telah ditentukan. 
30. Masyarakat adalah perseorangan, kelu arga, kelompok, organisasi sosial 
dan/atau organisasi kemasyarakatan. 
31. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat 
ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau oran g yang 
menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak. 
32. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu 
tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , selanjutnya disingkat APBD , 
adalah rencana keuangan tahunan Pe merintahan Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
 
 
 
 
 
 
7