Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 1 Tahun 2018 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 19 45; SALINAN 
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 15 Tah un 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan P embangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
7. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lemb aran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 7 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 
9. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 
 
 
10. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
11. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
12. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 
13. Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
14. Undang -Undang Nomor 23 Tah un 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keua ngan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4698); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
20. Peratu ran Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
21. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang 
Program Percepatan Penanggula ngan Kemiskinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
341); 
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 –
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah D aerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ; 
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 -2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 9); 
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009 -2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 
26. Peratura n Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 65), seba gaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2013 -2018 (Le mbaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2005 -2025 (Lembara n Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati 
Tahun 2010 -2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 
Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Nomor 56); 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupat en Pati Nomor 98); 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pati Nomor 99); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 
dan 
BUPATI PATI 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN PATI TAHUN 2017 -2022.