Bagaimana redaksi normatif Pasal 58 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, BAB IV - AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, Pasal 58 berbunyi:

(1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional;
b. audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
d. audit keamanan Aplikasi Khusus.
(21 Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata
cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
(3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang keamanan siber.
(41 Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan audit keamanan Aplikasi
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua)
tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur
SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan
audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana
dimaksud . .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-49-
dimaksud pada ayat (4)', Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika terkait
pemantallan, evaluasi, dan pelaporan audit
keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi
Khusus.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata
cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE diatur
dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.