Apa saja yang diatur dalam Pasal 59 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, BAB III - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 59 menetapkan:

(1) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan kepada 
Bupati berda sarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan dokumen pencairan 
belanja Bantuan Sosial. 
29 (2) Berdasarkan Persetujuan Bupati , Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan 
kepada Bendahara belanja Bantuan Sosial untuk membuat Surat Permintaa n 
Pembayaran Langsung (SPP -LS). 
(3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan lengkap maka PPK -PPKD menerbitka n Surat Perintah Membayar 
(SPM) . 
(4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) 
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) . 
(5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), sampai 
dengan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentua n peraturan perundang -
undangan. 
 
Paragraf 3 
Penyaluran Belan ja Bantuan Sosial Berupa Barang