Apa bunyi lengkap Pasal 16 dalam 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, pada BAB VI - KERJASAMA DAN KOORD1NASIPERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAKDARI TINDAK KEKERASAN, Pasal 16 dinyatakan:

Pemerintah Daerah dalam melakukan keijasama dankoordinasi terhadap Perlindungan Perempuan dan anak daritindak kekerasan, membentuk Forum Peduli Perempuan danAnak dari Tindak Kekerasan (FP2ATK);
Keanggotaan FP2ATK terdiri dariunsur:a.pemerintah daerah;
instansi vertikal;
lembaga pendidikan;
lembaga kesehatan;
lembaga sosial;
lembaga ketenagakerjaan; dan
organisasi masyarakat yang peduli terhadap perlindunganperempuan dananak dari tindak kekerasan.‘
Susunan Kelengkapan Organisasi FP2ATK sebagaimanapada ayat (2)terdiri atas:
kelompok keija penyusunan kebijakan;
kelompok keija sosialisasi;
kelompok keija pelayananjdan
kelompok keija data, informasi, monitoring dan evaluasi.(4)Pembentuka dan masa jabatan anggota FP2ATK sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan KeputusanBupati.