Menurut PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017, apa isi dari Pasal 19?
Pasal Pasal 19 dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, pada , menyatakan:

(1) Penerima Hibah bertanggung jawab penuh secara formal 
dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya. 
(2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi: 
a. laporan penggunaan Hibah; 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan 
bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai 
NPHD; dan 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah 
berupa uang atau salinan bukti serah terima 
barang/jasa bagi penerima Hibah berupa 
barang/jasa. 
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati 
paling lambat tanggal 30 Desember tahun anggaran 
berkenaan, kecuali. ditentukan lain sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(4) SKPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan 
belanja Hibah kepada penerima Hibah sebelum tahun 
anggaran berkenaan berakhir. 
(5) SKPD terkait menyampaikan rekapitulasi penerimaan 
laporan penggunaan belanja Hibah kepada PPKD paling 
lambat 1 (satu) bulan tahun anggaran berikutnya atau 
sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia. 
(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima 
Hibah selaku objek pemeriksaan. 
(7) Belanja Hi bah dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik 
paling lambat 1 (saw) bulan setelah pelaksanaan 
kegiatan selesai, kecuali untuk instansi/perangkat 
organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah 
diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Kotabaru sebagai 
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). 
- 21 - 
(8) Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) meliputi: 
a. kesesuaian penggunaan belanja Hibah dengan 
NPHD; dan 
b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(9) Penerima Belanja Hibah menunjuk Akuntan Publik 
dengan biaya dibebankan pada penerima belanja Hibah 
yang bersangkutan. 
(10) Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas Belanja 
Hibah disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat 
Kabupaten Kotabaru dengan tembusan SKPD terkait. 
(11) Bupati dapat memcrintahkan kepada Inspektorat 
Kabupaten Kotabaru untuk melakukan pemeriksaan dengan 
 tujuan tertentu terhadap penerima hibah jika 
hasil audit oleh akuntan publik mempunyai kualifikasi 
tidak wajar.