Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 3 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN, pada BAB III - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, Pasal 8 menjelaskan:

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 
yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan 
tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi : 
Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa 
yang meliputi : 
1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelom pok dan BUMDesa/ BUMDesa 
Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui 
pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran 
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi 
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan; dan 
10 
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi 
masyarakat Desa. 
Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 
untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi : 
1. pengu atan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/ BUMDesa 
Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi 
dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha 
ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; 
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan 
pembentukan wirausahawan di Desa; dan 
3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi 
masyarakat Desa. 
Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi : 
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan 
BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan 
produksi , distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi 
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan; 
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa; 
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; 
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
bagi masyarakat Desa; 
Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun 
Desa Maju dan/atau Desa Man diri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas 
WiraDesa yang meliputi : 
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang 
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan da n anak, serta 
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa 
penyandang disabilitas; 
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup; 
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan 
bencana alam, serta pena nganan kejadian luar biasa lainnya; 
4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam 
mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan 
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa 
yang demokratis dan berkeadilan sosial. 
Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun 
Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa 
yang meliputi : 
11 
 1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan 
peraturan hukum di Desa; 
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong 
masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan 
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.