Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 dinyatakan:

(1)Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat(1)dikecualikan dalam hal:
a.gratifikasi tidak diterima secara langsung;
b.pemberi gratifikasi tidak diketahui;
c.penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;d.gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacarakeagamaan; dan/ataue.adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu:penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baikinstitusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/hartaatau pekeijaan Pejabat/Pegawai.
(2)Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisisebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib melaporkan gratifikasi terse butkepada KPKatau kepada KPK melalui UPG.
(3)Dalam halPejabat/Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1)berupa makanan yang mudahbusuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG.
(4)Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, Pelapor dan/atau UPGmenyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)kepantiasuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
(5)Penyaluran gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilaporkansecara tertulis oleh UPG kepada KPK.