Apa saja yang diatur dalam Pasal 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB X - KETENTUAN PENYI DIKAN, Pasal 33 menetapkan:

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat 
pegaw ai negeri sipil pada S KPD terkait di lingk ungan pemerintah d aerah 
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakuk an penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah ini. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. melakukan pemeriksaan atas keter angan berkenaan dengan 
Peraturan Daerah ini; 
b. menerima, mencari, mengumpulkan d an menelit i keterangan atau 
laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan 
Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 
c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan menge nai orang 
pribadi atau badan tentang ke benaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan adanya pelanggaran; 
 
 
 d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan pelanggaran; 
e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenan dengan adanya 
tindakan pe langgaran; 
f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan do kumen lain, s erta m elakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan terhadap pelang garan; 
h. pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan hasil penyidikan kepada peja bat penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; dan 
i. pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan 
kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.