Bagaimana redaksi normatif Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 14 Tahun 2014?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provi nsi, Pasal 21 berbunyi:

( 1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah 
melampauiwaktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang Pajak, 
kecuali apabila Wajib Pajakmelakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah. 
(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa ; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun 
tidak langsung . 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa kadaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan 
kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum 
melunasinya kepadaPemerintah Daerah . 
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Pajak . (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak , kelebihan pembayaran 
Pajak langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 
Pajak tersebut . 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka 
waktu palinglama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB . 
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 
2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o 
(dua persen} sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran Pajak. 12