Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 5?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGENAAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

( 1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perhubungan selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan 11. setiap izin insidentil hanya dapat dipergunakan untuk satu kali 
perjalanan pulang - pergi; 
12. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi; 
13. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku; 
14. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan 
pengemudi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun oleh 
perusahaan; 
15. menaikan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah 
ditentukan; 
16. mematuhi ketentuan tarif; 
17. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal angkutan. 
g. Pemegang izin operasi yang tidak: 
1. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan; 
2. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan; 
3. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan; 
4. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan; 
5. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan; 
6. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan 
laikjalan; 
7. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang 
sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor 
kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor; 
8. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 
9. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki; 
10. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan 
sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; 
11. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan 
ketentuan; 
12. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi; 
13. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi 
perusahaan bersangkutan; 
14. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan 
pengemudi secara berkala minimal 1 (satu} tahun sekali oleh 
perusahaan; 
15. menaikan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah 
ditentukan; 
16. mematuhi ketentuan tarif; 
17. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan. 
(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. denda administratif; 
d. pencabutan izin sementara; atau 
e. pencabutan izin tetap.