Apa bunyi lengkap Pasal 25 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, pada BAB X - MUSYAWARAH KAMPUNG, Pasal 25 dinyatakan:

(1) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang 
diikuti oleh BPK, Pemerintah Kampung , dan unsur masyarakat 
Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Kampung . 
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. penataan Kampung ; 
b. perencanaan Kampung ; 
c. kerja sama Kampung ; 
d. rencana investasi yang masuk ke Kampung ; 
e. pembentukan BUM Kampung ; 
f. penambahan dan pelepasan Aset Kampung ; 
g. kejadian luar biasa; dan 
h. pemilihan kepala Kampung antar waktu. 
(3) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. 
(4) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung . 
(5) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh 
Pemerintah Kampung . 
(6) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikut i 
oleh Pemerintah Kampung , BPK, dan unsur masyarakat. 
(7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 
(8) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain ses uai 
dengan kondisi sosial budaya masyarakat.