Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 4 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Dasar, BAB III - IZIN LOKASI, Pasal 16 berbunyi:

( 1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut: 
a. Izin Lokasi untuk tanah seluas sampai dengan 25 Ha (dua puluh lima 
hektar) berlaku selarna 1 (satu) tahun; 
b. Izin Lokasi untuk tanah seluas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) 
sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektar) berlaku selama 2 (dua) tahun; 
c. Izin Lokasi untuk tanah seluas lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) berlaku 
selama 3 (tiga) tahun. 
(2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka 
waktu Izin Lokasi. 
(3) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis dan perolehan 
tanah sudah mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dapat diberikan 
perpanjangan jangka waktu Izin Lokasi satu kali selama satu tahun. 
(4) Dalam hal perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin 
Lokasi, dan/atau perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
, maka terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilalrukan 
tindakan-tindakan sebagai berikut: 
a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan 
penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa 
apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga 
diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; 
b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat. 
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkar a tindak pidana dibidang pelanggaran 
izin pemanfaatan ruang ; 
g. meminta bantuan ahli dalam rangk a pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang pelanggaran izin pemanfaatan ruang ; 
h. menghentikan penyidikan; 
1. mem asuki tern pat tertentu, memotret , dan/ atau m embuat rekaman audio 
visual ; 
(3) PPNS memberitahukan dimulain ya penyidikan kepada penuntut umum dengan 
tembusan kepada Kepolisisian Negara Republik Indonesi a. 
(4) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.