Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 KABUPATENSEKADA U BUPATI SEKADAU Nomor 45 Tahun 2016?
Ketentuan dalam KABUPATENSEKADA U BUPATI SEKADAU Nomor 45 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, Pasal 3 menetapkan:

huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 
bertanggungj awab langsung kepada kepala bidang cipta karya. 
(2) Seksi air minum dan draenase lingkungan mempun yai tugas Penyusunan 
konsep kebijakan pengelolaan dan peng embangan SPAM / air min um 
kabup aten, mengolah dan mengembangkan system air limbah domistik 
yang langsung ke sungai dalam daerah kabupaten . 
(3) Seksi air bersih dan draenase lingkungan dalam melaksanak an tugas 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja seksi air bersih dan draenase lingkungan; 
b. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan dan pengembangan SPAM ; 
c. pelaksanan pembangunan dan pemelih araan sarana dan prasaran a 
SPAM ; 
d. pelaksanaan system informasi/data base pengembangan SPAM ; 
e. pengkaj ian rekomendasi teknis bahan penyelenggaraan pengembangan 
SPAM ; Pasal 17 ( 1) Bidang cipta karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c 
dipimpin oleh seorang kepala bidang yaitu berada dan bertanggung jawab 
langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris . 
(2) Bidang cip ta karya mempun yai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu meny iapkan bahan dan 
perumusan kebijakan teknis , pengendalian dan pengawasan sesuai dengan 
kewenanganya yang meliputi : 
a. melaksanakan pengelolaan dan pengemb angan SPAM; 
b. pengembangan sistem dan penge lolaan (persampahan , air limbah 
domistik , drainase yang terhubung langsung dalam ke sung ai) dalam 
daerah kabupaten ; dan 
c. menyelenggarakan (infrastruktur permukiman , bangunan gedung , dan 
penataan bangunan dan lingkungann ya) diwilayah daerah kabupat en. 
(3) Bidang cipta karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan petunjuk program kerja di bidang cipta karya ; 
b. penyu sunan rencana kerja di bidang cipta karya ; 
c. penyiapaan bahan pene tapan kebijakan teknis di bidang cipta karya; 
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang cipta karya ; 
e. pelaksanakan pembinaan , superv isi dan monitoring kegiatan 
pengelolaan dan pengembangan spam .persampahan , air limbah , drainas e 
infrastru ktur permukiman , bangunan gedung dan penataan bangunan 
dan lingkungann ya; 
f. pelaksan aan koordina sikan dan fasilitasi kegiatan pengelol aan dan 
pengembangan spam ,persampahan , air limbah , drainas e infra struktu r 
permukiman , bangunan gedung dan penataan bangunan dan 
lingkungann ya; 
g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang cipta kary a; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan 
fungsin ya. Pasal 16 Bagian Kemna 
Bidang Cipta Karya 
13 (1) Seksi penataan bangunan dan infrastruktur pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang 
kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang cipta 
karya. 
(2) Seksi penataan bangunan dan infrastruktur pedesaan mempun yai tugas 
men yusun penyelenggaraan IMB, menyusun standar sertifikat laik fungsi 
bangunan , melaksanakan uji bangunan gedung sesuai standar dan 
menyelenggarakan infrastruktur pada daerah permukiman . 
(3) Seksi Penataan Bangunan dan Infrastruktur pedesaan dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
a. pen yusunan program kerja seksi penataan bangunan dan infrastruktur 
pedesaan ; 
b. penyusun konsep rancangan kebijakan dan strategi pembangunan 
infrastruktur permukiman; 
c. penyusunan bahan kebijakan penetapan harga satuan bangunan 
strategis kabupaten; 
d. pelaksanaan penyelenggaraan IMB; 
e. pen yusunan standar laik fungsi bangunan gedung ; 
f. pelaksanaan uji bangunan gedung sesuai standar; 
g. pen yediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung 
di kabupaten ; 
h. pelaksanaan pembangunan , pemeliharaan dan pengelolaan bangunan 
gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten ; 
1. pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan bangunan gedung yang 
dilaksanakan mas yarakat rumah, pengembang perumahan dan instansi 
kedinasan lainya ; 
J. pengolahan data dan informasi penataan bangunan dan lingkungan; 
k. penyusunan RTBL wilayah kabupaten . 
1. pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman ; 
m. pelaksanaan inventarisasi data infrastruktur permukiman dikabupaten; 
n. penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan infrastruktur permukiman ; 
o. penyusunan bahan pengelolaan data infrastruktur permukiman; 
p. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang cipta 
karya berkenaan dengan tugas pokok dan fungsin ya; dan 
q. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. Pasal 18 f. pelasanaan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kepada 
kecamatan , desa serta KSM ; 
g. pelaksanaan verifikasi bahan rekomendasi teknis pemanfaatan 
pengubahan dan atau pembongkaran bangunan saluran drainase 
lingkungan; 
h. pelaksanaan pembangunan , pemeliharaan dan pembersihan peningkatan 
system drainase; 
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAM, 
inventarisasi sarana prasarana drainase lingkungan; 
J. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang cipta 
karya berkenaan dengan tugas pokok dan fungsin ya; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
14 (1) Bidangjasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf d 
dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepa da kepala dinas melalui sekretaris . 
(2) Bidang jasa konstruksi mempun yai tugas melaksanakan tugas sebagian 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu menyiapkan bahan dan 
perumusan kebi jakan tekn is, pengen dalian dan pengawasan sesuai dengan 
kewenangann ya meliputi: 
a. penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil; 
b. penyelenggaraan syste m informasi jasa konstruksi cakup an kabupaten ; 
c. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional ; 
d. pengawasan tertib usaha; tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan 
jasa konstruksi; 
e. pengawasan, pengen dalian dan peng ujian mutu konstr uksi; dan Pasal 20 Bagian Keenam 
Bidang J asa Konstruksi (1) Seksi pengelolaan persampah an sebagairnana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) 
huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab 
langsung kepada kepala bidang cipta karya . 
(2) Seks i penge lolaaan persampahan memp unyai tugas men yusun konsep 
peng embangan dan penelitian penge lolaan persampahan didaerah 
kabupaten , mengkaji ulang konsep pengem bangan persampahan didaerah 
kabupaten , merencanakan penyediaan sarana dan prasar ana pengembangan 
pengelolaan persam pahan , menyusun konsep kebijakan pengelo laan air 
limbah domistik pada system pengelolaan air limbah dalam kabupaten . 
(3) Seksi pengeloaaan persampahan dalam melaksanakan tugas sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungs i : 
a. penyusunan program kerja seksi pengelolaan persampahan ; 
b. penyu sunan konsep pengembangan dan penelitian penge lolaan 
persampahan dan pengelolaan TPA; 
c. pelaksanaan pengkajian ulang konsep pengembangan persampahan ; 
d. perencanaan penyediaan sarana dan prasar ana pengembangan 
pengel olaan persam pahan dan lokas i TPA; 
e. pelaksanaan penyediaan sistem pengoprasian TPA pada sistem 
pengelolaan persam pahan dalam daerah ; 
f. penyediaan siste m data dan informasi untuk mendukung pengembangan 
system pengelolaan persampahan ; 
g. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan air limbah domistik pada 
sistim pengelo laan air limbah ; 
h. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penge lolaan air limbah 
domistik pada pengelo laan air limbah dalam daerah kabupaten ; 
i. penyusunan laporan kegiatan atas penge lolaan persampahan dan 
pengelolaan air limbah domistik; 
j. penyusunan konse p saran dan pertim bangan kepada kepala bidang cipta 
karya berkenaa n dengan tugas pokok dan fungsin ya; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diserah kan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tugas dan fungs inya. Pasal 19 
15 ( 1) Seksi pengaturan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 
bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang jasa konstruksi. 
(2) Seksi pengaturan dan pemberda yaan mempun yai tugas mengumpul, 
mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan 
pelatihan tenaga trampil, dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional; 
(3) Seksi pengaturan dan pemberda yaan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja seksi pengaturan dan pemberda yaan; 
b. perencanaan kegiatan pelatihan teknis tenaga trampil konstruksi ; 
c. pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi tenaga konstruksi ; 
d. penyusunan konsep perumusan kebijakan kerjasama dengan balai 
latihan konstruksi; 
e. pelaksanaan verifikasi berkas kelengkapan pengurusan izin usaha jasa 
konstruksi ; 
f. penyusunan pedoman pembinaan tertib usaha , tertib penyelenggaraan 
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi ; 
g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi di bidang pengaturan dan pemberdayaan ; 
h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang jasa 
konstruksi berkenaan dengan tugas pokok dan fungsin ya; dan Pasal 21 f. pengelolaan peralatan berat. 
(3) Bidang jasa konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja bidang jasa konstruksi ; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dalam 
penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil , penyelenggaraan sistem 
informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten, dan penerbitan izin usaha 
jasa konstruksi nasional ; 
c. penyusunan program oprasional dan pemeliharaan peralatan 
laboratorium untuk pengujian uji mutu konstruksi dan peralatan berat ; 
d. pengkoordinasian , penyelenggaraan, penga wasan dan pengendalian 
terhadap pengujian uji mutu konstruksi dan pengelolaan peralatan berat ; 
e. pengkoordinasian pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi ; 
f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dalam pengawasan 
tertib usaha , tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa 
konstruksi ; 
g. pengkoordinasian pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan 
tertib pemanfaatan jasa konstruksi; 
h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang jasa konstruksi ; 
i. pengkordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi di bidang jasa konstruksi ; 
J. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan 
dengan tugas pokok dan fungsin ya; 
k. pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi di bidang jasa konstruksi ; dan 
1. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya . 
16 ( 1) Seksi pengelolaan peralatan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 
(3) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung 
jawab langsung kepada kepala bidangjasa konstruksi. 
(2) Seksi pengelolaan peralatan berat mempun yai tugas pengawasan tertib 
usaha , tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan alat-alat berat. 
(3) Seksi pengelolaan peralatan berat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja seksi pengelola peralatan berat; 
b. pelaksanaan penyusunan dan operasionalisasi peralatan berat untuk 
kegiatan konstruksi; 
c. pelaksanaan pemeliharaan peralatan berat untuk kelancaran kegiatan 
konstruksi; 
d. penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan berat; 
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi di seksi pengelolaan peralatan berat ; 
f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang jasa 
konstruksi berkenaan dengan tugas pokok dan fungsin ya; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsin ya. Pasal 23 (1) Seksi pengujian mutu konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung 
jawab langsung kepada kepala bidang jasa konstruksi. 
(2) Seksi pengujian mutu konstruksi mempun yai tugas melakukan pengawasan 
dan pengujian mutu konstruksi serta pengelolaan laboratorium. 
(3) Seksi pengujian uji mutu konstruksi dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kerja seksi pengujian uji mutu konstruksi; 
b. perencanaan kegiatan uji mutu konstruksi ; 
c. pelaksanaan pengawasan melalui pelaksanaan uji mutu konstruksi ; 
d. pelaksanaan oprasionalisasi peralatan laboratorium untuk uji mutu 
konstruksi; 
e. pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium untuk kelancaran uji 
mutu konstruksi; 
f. penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan untuk pengujian mutu 
konstruksi ; 
g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi di seksi pengawasan dan pengujian mutu konstruksi; 
h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang jas 
berk enaan dengan tugas pokok dan fungsin ya; dan 
i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsin ya. Pasal 22 i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
( 1) Seksi pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung 
jawab langsung kepada kepala bidang penataan ruang. 
(2) Seksi pengaturan dan pembinaan mempun yai tugas dalam menyusun konsep 
kebijakan perencanaan, pemanfatan dan peng endalian tata ruang , dan 
sistem informasi tata ruang . 
(3) Seksi pengaturan dan pembinaan dalam melaksanak an tuga s sebagaiman a 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja bidang pengaturan dan pembina an; 
b. penyusunan konsep kebijakan perencanaan pemanfatan dan 
pengendalian tata ruang ; 
c. penyediaan sistem informasi tata ruang ; 
d. penyusunan ketentuan perturan zonasi sistem dalam penyelenggaraan Pasal 25 (1) Bidang penat aan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf 
e dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada kepa la dinas melalui sekretaris . 
(2) Bidang penataan ruang mempun yai tugas melaksanakan tugas sebagian 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yaitu men yiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis , 
pengendalian dan penga wasan dalam penyelenggaraan penataan ruang 
daerah kabupaten. 
(3) Bidang penataan ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi: 
a. pnyusunan program kerja bidang penataan ruang ; 
b. pen yiapan bahan dan perumus an kebij akan perencaaan , pem anfaatan 
dan pengendal ian tata ruang ; 
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penetapan kreteria penetuan 
dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah; 
d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penetapan kawasan tata 
ruang strategis pedesaan , perkotaan dan kabupaten ; 
e. penyusunan perencanaan operasional detail tata ruang untuk Rencana 
Tata Ruang Wila yah Kabupate n (RTRWK) dan rencana tata ruan g 
kawasan strategis kabupat en; 
f. pengkoordinasian penyediaan ruang terbuka hijau, informasi tata ruan g 
dan pelayanan penga duan pelanggaran tata ruang; 
g. pengkord inasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi di bidang penataan ruang; 
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan 
deng an tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang ; 
i. pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang ; dan 
J. pelaksan aan tugas lain yang diserahka n oleh kepala dinas terkait dengan 
tugas dan fungsin ya. Pasal 24 Bagian Ketu juh 
Bidang Pena taan Ruang 
17 
18 (1) Seksi pengamanan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang 
kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang 
penataan ruang. 
(2) Seksi pengamanan dan pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai tugas 
melakukan evaluasi dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang tingkat 
kabupaten dan dalam pemanfaatan RTH publik. 
(3) Seksi pengamanan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 
fungs i: 
a. penyusunan program kerja bidang pengamanan dan peng endalian 
pemanfaatan ruang ; 
b. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat kabupaten; 
c. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian RTH Publik ; 
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi di bidang pengamanan dan pengendalian pemanfaatan ruang ; 
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang penataan Pasal 27 (1) Seksi pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 
bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang penataan ruang. 
(2) Seksi pelaksanaan penataan ruang mempun yai tugas melaksanakan 
peren canaan RTH public , mengelola pela yanan pengaduan pelanggaran tata 
ruang , men yusun perangkat insentif dan disnintetif tingkat kabupat en, 
singkronisasi program pembangunan dengan penataan ruang. 
(3) Seksi pelaksanaan penataan ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja bidang pelaksanaan penataan ruang ; 
b. penyusunan perencanaan lahan lahan ruang terbuka hijau (RTH) public ; 
c. pengelolaan pela yanan pengaduan pelanggaran tata ruang ; 
d. penyusunan perencanaan singkronisasi program pembangunan dengan 
tata ruang; 
e. penyusun perangkat insentif dan disnintetif tingkat kabupaten ; 
f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi di bidang pelaksanaan penataan ruang ; 
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang penataan 
ruang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi ; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 penataan ruang ; 
e. perumusan penetapan kawasan ruang strategis pedesaan.perkotaan dan 
kabupaten ; 
f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi di bidang pengaturan dan pembinaan ; 
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang penataan 
ruang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi ; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsin ya. 
(1) Kepala Dinas , sekretaris , kepala bidang , kepala sub bagian ,kepala seksi 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsin ya menjalankan prins ip 
koordin asi, integrasi dan sinkr onisasi baik secara vertikal maupun 
horizon tal. Pasal 31 BAB VII 
TATA KERJA 
19 (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang 
jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan. 
(2) Jaba tan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempun yai tugas 
melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai 
peraturan perundang -undangan yang berlaku . 
(3) Jabatan fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dalam 
melak sanakan tugasn ya secara administrasi bertanggungja wab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekr etaris dan secara operasional berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada kepala bidang. 
(4) Jenis jaba tan fungsional dan jumlah Jabatan Fungsional di tentukan 
berda sarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Pasal 30 BAB VI 
JABATAN FUNGSIONAL (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pembantu yang langsun g berada 
diba wah Kepala Dinas . 
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit yang 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan diangk at dan diberhentikan oleh 
Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati dari Pega wai Negeri 
yang memenuhi syarat . Pasal 29 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapa t dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan . Pasal 28 BABV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ruang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi ; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsin ya. 
20 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 
18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi , Tugas Pokok , Fungsi dan Tata 
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku . 
(2) Uraian tugas Kepala Dinas , sekretaris, kepala bidang , kepala sub bagian , 
kepala seksi akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah 
ten tang analisis jabatan. Pasal 33 BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP (1) Apabila pejabat dalamjabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator 
dan jabatan pengawas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang berhalangan sementara sekurang -kurangn ya 7 (tujuh) hari kerja , maka 
pejabat diatasn ya dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana harian guna 
menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya. 
(2) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama , jabatan administrator 
dan jabatan pengawas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang berhalangan tetap , maka pejabat diatasn ya dapat menunjuk pejabat 
lain sebagai pelaksana tugas guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di 
lingkungan unit kerjanya. 
(3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/ atau pelaksana tugas 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
(4) Tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau 
pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. BAB VIII 
KETENTUAN LAIN -LAIN (2) Kepala Dinas, sekretaris , kepala bidang, kepala sub bagian , kepala seksi 
masing-masing bertanggungjawab memimpin , membimbing , mengawasi , dan 
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan , dan bila terjadi 
penyimpangan , mengambil langkah -langkah yang diperlukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Kepala Dinas , sekretaris , kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada 
atasan masing -masing serta men yampaikan laporan berkala tepat pada 
waktun ya.