Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002.
Sesuai dengan NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., ketentuan pada , Pasal 11 berbunyi:

(l) Setiap bangunan gedung harus didirikan dllitas 
ta.nab yang jelae kcpcmilikrutnya, baik rnilik 9endiri 
atau milik pihak lain. 
(2) Status hale abl.8 tanah 8C'hagaima.na dimaksud po.do 
diwujudka.n daJam bentuk dokumen sertllikat 
hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan 
status tanah lainnya yang sah. 
(3) Dalam. hal tanahnya milik pihak lain, bangunan 
gedung hanya dapat didirikan dengan izin 
pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas ta.nab. 
atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis 
antara pemegang hak atas t:nlBh atau pemilik tanah 
dengan pemilik bangunan gedung. 
(4) Perja.njian t.ertulis sebagairnana ctimaksud pa.da 
memuat paling sedikit hak dan kewajiban 
para pihak, luas, Ietak dan batas-batas tanah, serta 
fungsi bangunan gedung dan jangka waktu 
pemanfaatan tanah. 
[5} Bangunan gedung yang karena taktor budaya atau 
traclisi setempat Isarue dibangun diatall air sungai, 
harue mendapatkan i:zin dari Bupati. b. status kepemilikan bangunan gedung; dan 
c, IMB. 
(3) Per~varatan teknis bangunan gedung meliputi: 
a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang 
terdiri atas: 
1. persyaratan peruntukan Iokasi; 
2. intensitas bangunan gedung; 
3. arsitektur bangunan gedung; 
4. pengendaHan dampak lingkungan untuk 
bangunan gedung tertentu: dan 
5. rencana ta.ta bangunan dan lingk.ungan, untuk 
kawasan yang termasuk dalam Peraturan 
Rupati tentang RTBL. 
b, persyaratan keanda1an bangunan gedung terdiri 
atas: 
1. persyaratan keselamatan; 
2. perayara.tan kesehatan, 
3. persyaratan kenyamanan; dan 
4. persyaratan kemudahan. 
, ... 
( 1) Status kepemilikan bangunan geduog dibuktil<an 
dengan surar bukti kepemilikan bangunan gedung 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Paf!mh, kecuali 
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah. 
(2) Penelapan. status kepcrnililam bangunan gedung 
sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan 
bangunan gedung sebagai sarana rertlb 
pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian 
hukum atas kepemilikan baJ"lgunan gedung. 
(31 Status kepemillkan bangunan gedung adat pada 
rnasyarakat hukum adat ditetapkan oleh m11syarakat 
hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan 
kearifan lokal yang bertaku di lingkungan 
masyarakatnya. 
(4) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan 
kepada pihak lain. 
(51 Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung 
kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Bupati 
untuk ditert>itkan surat keteranga.n bukti kepemilikan 
baru, 
(6) Pengalihan hale kepemilikan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pemilik 
bangunan gedung yang bukan pemegang hak atas 
tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan 
persetujuan pemegang hak atas tanah. 
17) Sh1tus kepemilil<an bangunan ge<lung adat pada 
masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat 
hukum adat bersangkutan berdasarkan norma clan 
kea.l'ifan lokal yang berlaku dilingkungan 
masyarakatnya_ 
(8) TaU\ cara pembukililn kepemilikan bangunan gedung 
kecuali sebagainuma yang dimAksud pada izyat (3) 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. , .. Paragaf2 
Status Kepemilikan Bangunan Gedung