Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007.
Sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, ketentuan pada BAB I - KETENTUAlf UMUM, Pasal 12 berbunyi:

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah diwujudkan 
dalam bentuk kebijakan pengernbangan, strategi pengembangan dan 
arahan pengembangan. 
(2J Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
terdiri atas : 
a. jaringan jalan raya; 
b. jaringan prasarana transportasi laut; 
c. jaringan telekomunikasi; 
d. prasarana sumberdaya air; 
e. jaringan Iistrik; 
f. prasarana lingkungan; 
g. jaringan irigasi pertanian. 
h. jaringan prasarana perikanan; dan/ at.au 
(3) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a sampai dengan huruf h diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten. b. Bakauheni sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); 
c. Sidomulyo sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 
d. Ketapang, Katibung sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp}; 
e. Sragi, Rajabasa sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL); 
f. Pantai Kalianda, Kelurahan Kalianda sebagai pusat pertumbuhan wilayah 
pesisir Kecamatan Kalianda dengan kegiatan utama perikanan tangkap, 
dan wisata bahari; 
g. Pantai Rangai sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kecamatan 
Katibung dengan kegiatan utama perikanan tangkap; 
h. Pantai Ketapang-Sragi-Bakauheni sebagai pusat pertumbuhan wilayah 
pesisir Kecamatan Sragi-Ketapang dengan kegiatan utama perikanan 
tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan; dan 
1. Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselaraskan dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten. 
Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi laut ditetapkan 
sebagai berikut : Pasal 17 Kebijakan pengembangan jaringan prasarana tra.nsportasi laut dilakukan 
dengan cara pemanfaatan pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, pelabuhan 
ra.kyat dan terminal khusus sebagai prasarana tra.nsportasi laut. Pasal 16 Paragraf2 
Rencana Pengembangan Jaringan Pra.sarana Transportasi Laut Arahan pengembangan sistem jaringan jalan raya meliputi : 
a. jalan arteri primer yaitu Jaringan Jalan yang menghubungkan antar 
Satuan Wilayah Pengembangan yang ada di Provinsi, antara lain meliputi 
ruas Sukamaju-Simpang Kalianda-Bakauheni; 
b. jalan kolektor primer terdiri atas : 
1. ruas jalan nasional ruas Way Sekampung Bunut-Simpang Bakauheni; 
2. ruas jalan Kalianda-Kunjir-Gayam; 
3. ruasjalan Gayam-Ketapang; 
c. rencana pembangunan jalan baru meliputi jaringan jalan lokal primer 
dan lingkungan primer; 
d. rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan 
Bakauheni-Babatan-Tegineneng; 
e. jalur angkutan umum, meliputi: 
1. jalur menuju kota kecamatan di wilayah pesisir; dan 
2. jalur angkutan umum dari ibukota kecamatan menuju pusat-pusat 
pertumbuhan wilayah pesisir. 
f. rencana terminal angkutan darat di wilayah pesisir, meliputi: 
a. pengembangan terminal Penumpang tipe A di Kecamatan Bakauheni; 
b. peningkatan terminal Penumpang tipe 8 di Kecamatan Kalianda; 
c. pengembangan terminal Penumpang tipe C di Bunut Kecamatan 
Sragi; 
d. pembangunan terminal Penurnpang tipe C di Kecamatan Katibung; 
dan 
e. pembangunan terminal penumpang disetiap daerah yang memiliki 
stasiun kereta api; 
f. pengembangan terminal barang dry port di Sebalang Kecamatan 
Katibung. 
g. Pengembangan terminal tipe C/B di Kota Baru Kecamatan Jati Agung Pasal 15 a. peningkatan kualitas sistem jaringan jalan; 
b. peningkatan kualitas dan kuantitas j.Oalan beserta bangunan pelengkap 
jalan; 
c. peningkatan kelengkapan jalan; 
d. pengembangan sistern perparkiran yang efektif dan efisien; dan 
e. pembangunan fasilitas tempat penghentian untuk angkutan urnum. 
Strategi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. fasilitasi penyediaan ruang untuk fasilitas jaringan telekomunikasi; dan Pasal 21 Kebijakan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi terdiri dari : 
a. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi untuk sektor 
kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, pertanian, 
perindustrian, perdagangan dan pertambangan; 
b. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi pada pusat- 
pusat pertumbuhan wilayah pesisir; dan 
c. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap telekomunikasi. Pasal 20 Paragraf3 
Rencana Jarlngan 
Telekomunikasi Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digarnbarkan dalam peta Zona Pelabuhan dengan 
tingkat ketelitian 1 : 290.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1I dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 19 Arahan pengembangan jarmgan prasarana transportasi taut dengan 
mengoptimalkan dan mengembangkan : 
a. pangkalan pendaratan ikan Kalianda di Kecarnatan Kalianda; 
b. pangkalan pendaratan ikan Rangai di Kecamatan Katibung; 
c. pangkalan pendaratan ikan Ketapang di Kecamatan Ketapang; 
d. pangkalan pendaratan ikan Muara Piluk di Kecamatan Bakauheni; 
e. pelabuhan umum Bakauheni di Kecamatan Bakauheni yang berfungsi 
sebagai pelabuhan penyeberangan antar Pulau Sumatera-Pulau Jawa 
(Provinsi Banten); 
f. pelabuhan penyeberangan lokal yang berfungsi sebagai penghubung 
antara daratan dengan pulau-pulau kecil, meliputi Canti-Pulau Sebesi- 
Pulau Sebuku; 
g. terminal khusus yang berfungsi sebagai moda trasportasi barang 
dan/atau tambang; 
h. pelabuhan banding, di Desa Banding, Kecamatan Rajabasa untuk 
mendukung kegiatan pariwisata; dan 
1. lokasi lain di wilayah Kabupaten. Pasal 18 a. pengembangan prasarana pelabuhan perikanan agar mampu 
dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi laut; 
b. optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan: dan 
c. pengembangan moda transportasi untuk kegiatan perikanan dan non 
perikanan. 
Arahan pengembangan prasarana sumberdaya arr dilakukan dengan 
mengembangkan: 
a. wilayah Sungai Seputih-Sekampung yang merupakan Wilayah Sungai 
Strategis Nasional; 
b. daerah Aliran Sungai (DAS); 
c. ernbung, tandon air, dan kolam tampungan sebagai basis di wilayah 
pesisir; Pasal 25 Pasal 24 
Strategi pengembangan prasarana sumberdaya air d.itetapkan untuk: 
a. pengkonservasian sumberdaya air secara berkesinambungan terhadap air 
tanah dan air permukaan; 
b. pengembangan jaringan distribusi air bersih pada zona permukiman, 
zona perkotaan, zona industri, dan kawasan strategis nasional tertentu, 
serta pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; 
c. pengembangan jaringan distribusi air untuk keperluan pertanian dan 
perikanan; 
d. pengembangan kuantitas tarnpungan air berupa embung, tandon air, dan 
kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan 
konservasi; 
e. optimalisasi prasarana sumberdaya air yang sudah ada agar berfungsi 
maksirnal; dan 
f. penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 
air minum, perikanan dan pertanian. Kebijakan pengembangan prasarana surnberdaya air meliputi: 
a. pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis 
wilayah sungai; 
b. pengembangan jaringan prasarana surnberdaya air untuk melayani lahan 
pertanian, zona permukiman, zona industri, zona konservasi dan 
kawasan strategis nasional tertentu, serta pusat-pusat pertumbuhan di 
wilayah pesisir; 
c. pengkonservasian laguna dan sungai-sungai bawah tanah; dan 
d. pengkonservasian sumber mata air di wilayah pesisir. Pasal 23 Paragraf 4 
Rencana Pengembangan Prasarana Sumberdaya Mr Arahan pengembangan prasarana jaringan telekornunikasi rneliputi : 
a. pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana 
pengembangan sistem jaringan nasional; 
b. pengernbangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas kelautan dan 
perikanan, pendidikan, pariwisata, perindustrian, perd.agangan dan 
pertambangan;dan 
c. pengembangkan jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan 
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 22 b. penyediaan prasarana jaringan telekomunikasi. 
Kebijakan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah meliputi kegiatan 
sebagai berikut: 
a. pengembangan prasarana air minum; 
b. pengembangan prasarana drainase; 
c. pengembangan prasarana persampahan; 
d. pengembangan prasarana pengolahan limbah; 
e. pengembangan prasarana mitigasi bencana; dan 
f. pengembangan jalan lingkungan menuju daerah pesisir yang terisolasi. Pasal 29 Paragraf6 
Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan Arahan pengembangan jaringan listrik meliputi kegiatan sebagai berikut : 
a. mengembangk:an jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan 
sistem jaringan nasional; 
b. mengembangkan jaringan listrik pada fasilitas kelautan dan perikanan, 
pertanian dan obyek wisata; 
c. mengembangk:an jaringan listrik pada pusat-pusat pertumbuhan di 
wilayah pesisir; dan 
d. mengembangkan sumber energi angin, gelombang taut, dan energi tenaga 
surya di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 28 Strategi pengembangan jaringan listrik ditetapkan dengan menyediakan ruang 
untuk pengembanganjaringan listrik dengan cara sebagai berikut: 
a. penyiapan pengaturan tentang pengembangan jaringan kelistrikan di 
wilayah pesisir; 
b. pengembangan sarana dan prasarana energi listrik; dan 
c. fasilitasi pengembangan energi listrik altematif. Pasal 27 Kebijakan pengembangan jaringan listrik untuk mendukung kebijakan 
kelistrikan nasional dilakukan melalui : 
a. perencanaan pengembangan prasarana kelistrikan. di wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil; dan 
b. fasilitasi pengembangan energi list.rik altematif. Pasal 26 Para.graf 5 
Rencana Pengembangan Jaringan Listrik d. pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di wilayah 
pesisir; dan 
e. jaringan distribusi air bersih di zona permukiman, pusat-pusat 
pertumbuhan dan pusat pendaratan ikan. 
Arahan pengembangan jaringan prasarana perikanan dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. melengk:api sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 
Rangai di Kecamatan Katibung, PPI Kalianda di Kecamatan Kalianda, dan 
PPI Ketapang di Kecamatan Ketapang; 
b. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan, pasca 
panen, dan pemasaran di Kecamatan Ketapang, Kalianda, dan Kati.bung, 
dan wilayah lain yang memungkinkan; 
c. mengoptimalkan pangkalan perikanan sebagai sentra perikanan dan 
wisata; serta Pasal 34 Strategi pengembangan jaringan prasarana perikanan dilakukan dalam 
kegiatan sebagai berikut: 
a. peningkatan sarana dan prasarana perikanan; 
b. peningk:atan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana 
prasarana budidaya perikanan; 
c. optimalisasi operasional pelabuhan sebagai sentra perikanan; dan 
d. pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. Pasal 33 Kebijakan pengembangan jaringan prasarana perikanan dilakukan dalam 
kegiatan se bagai beriku t : 
a. pengembangan jaringan prasarana perikanan tangkap; 
b. pengembangan jaringan prasarana perikanan budidaya; dan 
c. pengembangan jaringan prasarana pengolahan dan pasca panen. Pasal 32 Paragraf7 
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Perikanan Arahan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah pesisir diatur dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/ atau Rencana Detail Tata Ruang 
(RDTR). Pasal 31 Strategi pengembangan prasarana lingkungan meliputi kegiatan sebagai 
berikut: 
a. penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum, drainase, 
sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana; 
b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana 
air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi 
bencana;dan 
c. optimalisasi dan pemeliharaan prasarana lingkungan di wilayah pesisir 
yang meliputi sistem penyediaan air minum, drainase, sampah, dan 
pengolahan air limbah serta mitigasi bencana. Pasal 30 
Kebijakan pengernbangan Minapolitan diwujudkan dalarn bentuk : 
a. penetapan Kawasan Minapolitan dengan luas ± 10.232,49 ha (kurang 
lebih sepuluh ribu dua ratus ti.ga puluh dua koma empat sembilan 
hektar] di Kecamatan Ketapang; 
b. pengembangan infrastruktur penunjang; 
c. pengembangan teknologi budidaya, penangkapan, pasca panen, dan 
pengolahan hasil perikanan; Arahan pengembangan jaringan irigasi pertanian dan perikanan dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
a. mernberdayakan kelompok petani pemakai air di wilayah pesisir; 
b. membangun jaringan irigasi di Wilayah Sungai Seputih-Sekampung, dan 
di sepanjang wilayah pesisir lain yang secara teknis layak dan memadai; 
dan 
c. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada di wilayah 
pesisir; 
d. pengembanganjaringan irtgasi diselaraskan dengan RTRW Kabupaten. 
Bagian Keempat 
Minapolitan