Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, BAB IV - PERSYARATAN, PENGISIAN, PERESMIAN DAN, Pasal 9 berbunyi:

(1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara 
demokratis melalui pemilihan secara langsung atau 
musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan 
wilayah dan perempuan. 
(2) Dalam rangka Proses pemilihan secara langsung atau 
musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada 
, kepala Desa membentuk panitia pengisian 
keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Desa. 
(3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas 3 
(tiga) orang unsur Perangkat Desa dan 6 (enam) orang 
unsur Masyarakat. 
(4) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon 
anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 
(5) Bakal calon yang memenuhi syarat ditetapkan menjadi 
calon anggota BPD, paling banyak 2 (dua) orang dari 
setiap Dusun. 
- 8 - 
 
(6) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam 
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga bulan) 
sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 
(7) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD 
ditetapkan melalui unsur masyarakat, Panitia Pengisian 
menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota 
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (7) 
terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pendidikan 
dan Tokoh Perempuan. 
(9) Calon Anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD 
yang memperoleh suara terbanyak. 
(10) Calon Anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia 
Pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 
7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan 
langsung atau musyawarah perwakilan oleh panitia. 
(11) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Kepala 
Desa melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
diterimanya hasil pemilihan untuk diresmikan oleh 
Bupati. 
(12) Biaya Pengisian dan Peresmian Anggota BPD dibebankan 
pada APB Desa dan/atau biaya lain yang sah dan tidak 
mengikat. 
 
 Bagian Ketiga 
Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa