Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Nomor 5 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Nomor 5 Tahun 2018 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Pasal 4 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo. 
 
 
Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 2 Agustus 2018 
 
BUPATI PURWOREJO 
 
TTD 
 
AGUS BASTIAN 
 
Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 3 Agustus 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
 
TTD 
 
SAID ROMADHON 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI B NOMOR 1 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
PROVINSI JAWA TENGAH : 5/2018 
4 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 5 TAHUN 2018 
 
TENTANG 
 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BAGI HASIL P AJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA 
 
 
 
I. UMUM 
 
Desa mempunyai peran penting dalam pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga atas peran tersebut desa 
berhak untuk mendapatkan sebagian hasil pendapatan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah seb agai salah satu sumber 
pendapatan desa . 
 
Untuk memberikan hak sebagian hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah 
Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentan g Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa . 
 
Sejalan dengan perkembangan hukum nasional khususnya 
dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa , maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Untuk Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga 
perlu dicabut . 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenta ng Peraturan Pelaksanaan 
Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa , bahwa Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian 
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada 
Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Demi adanya kepastian hukum, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 20 12 tentang Bagi Hasil 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa perlu dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
5 
 Pencabutan Peraturan Perundang -undangan perlu disertai 
dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan 
pelaksanaan atau keputusan yang tel ah dikeluarkan berdasarkan 
Peraturan Perundang -undangan yang dicabut , apakah peraturan 
pelaksanaan tersebut ikut dicabut atau dinyatakan tetap berlaku . 
Berkaitan dengan hal tersebut, mengingat bahwa sebagai 
pelaksanaan Peraturan Daerah ini telah diterbitka n peraturan 
pelaksanaan dan keputusan yang isinya telah disesuaikan dengan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku, maka perlu 
diberikan penegasan bahwa status hukum dari peraturan 
pelaksanaan dan keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan 
peraturan d aerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum 
dicabut atau diterbitkan peraturan yang baru. 
 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bagi Hasil 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa di tetapkan guna 
menjamin asas Pembentukan Peraturan Perundang -undangan yang 
baik yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL