Apa saja yang diatur dalam Pasal 73 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 73 menetapkan:

(1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam 
rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan. 
(2) Pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), berupa tanah dan J a tau bangunan selain tanah dan / a tau 
bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 
(3) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status 
kepemilikan barang milik daerah. Pasal 72 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik 
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati . Pasal 71 
(1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik 
daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya 
surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, penyewa 
dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. 
(2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik 
daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat 
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan 
sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan . Pasal 69 
Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/ a tau bangunan yang 
disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan 
ganti rugi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan .