Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Substansi Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 6, memuat:

, Pasal 7 t Pasal 8 dan Pasal 9. 
(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
a. Pada proses pertama kali SLF bangunan gedung: 
1. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas 
tanah; 
2. kesesuaian data aktual dengan data dalam lMB dan/atau dokumen 
status kepemilikan bangunan gedung; 
3. kepemilikan dokumen IMB. 
b. Pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung: 
1. kesesuaian data aktual dan/ atau adanya perubahan dalam dokumen 
status kepemilikan bangunan gedung; 
2. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan dalam 
dokumen status kepemilikan tanah; dan 
3. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/ata.u adanya perubahan data 
dalam dokumen lMB. 
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Pada proses pertama kali SLF bangunan gedung: 
l . kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pe1aksanaan 
konstruksi termasuk asbuili drawings, pedoman pengoperasian dan 
pemeliharaan/perawatan bangunan gedung, peralatan serta 
perlengkapan mekanikal dan elektrikal dan dokumen ikatan kerja; dan 
2. pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek 
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, 
peralatan dan perlengkapan bangunan gedung serta prasarana pada 
komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis 
a.kurat sesuai dengan pedoman teknis dan ta.ta cara pemeriksaan 
kelaikan fungsi bangunan gedung. 
b. Pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung : 
1. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil pemeriksaan 
berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan perlengkapan 
bangunan gedung serta prasarana bangunan gedung, laporan hasil 
perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, tennasuk 
perubahan fungsi, intensitas, arsitektrur dan dampak lingkungan yang 
ditimbulkan; dan 
2. pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek 
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, 
peralatan dan perlengkapan bangunan gedung serta prasarana pada 
struktur, komponen konstruksi dan peralatan yang memerlukan data 
teknis akurat tennasuk perubahan fungsi, peruntukan dan intensitas, 
arsitektur serta dampak Iingkungan yang ditimbulkannya, sesuai 
dengan pedoman teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi 
bangunan gedung, 
(6) Data hasil pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dicatat dalam 
daftar simak, disimpulkan dalam surat pemyataan pemeriksaan kelaikan 
fungsi bangunan gedung atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama dan 
pemeriksaan berkala. 
(1) Kegiata.n pemeliharaan gedung sebagairnana dimaksud dalam Pasal 107 
meliputi pembersihan, perapihan, pemeriksaan. pengujian, perbaikan dan/atau 
penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung dan/atau kegiatan 
sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan 
bangunan ged ung. 
(2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalarn melakukan kegiata.n 
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan 
penyedia jasa perneliharaan gedung yang mempunyai sertifikat kompetensi 
yang sesuai berdasarkan ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang- 
undangan. Pasal 109 Paragraf2 
Pemellharaan (I) Pemanfataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 
merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi 
yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik memperoleh SLF. 
(2) Pemanfaata.n sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilaksanakan secara tertib 
administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan 
gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Pasal 108 Kegiata.n Pemanfaatan bangunan gedung meliputi pemanfaata.n, pemeliharaan, 
perawata.n, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan 
pemanfaatan. Pasal 107 Baglan Keempat 
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung 
Paragraf 1 
Umum Paragn.f6 
Pendataan Bangunan Gedung