Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari Negara Republik Indonesia Nomor 3851);2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20O3 tentang Pembentukan Nomor ilOR Tahun 2016.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20O3 tentang Pembentukan Nomor ilOR Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran, ketentuan pada BAB II - PEITUTT'P, Pasal 3 berbunyi:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan.
RAF
INSTANSI
iCYPA
Fl
.91ts*0
Diundangkan di Andoolo
pada tanggalDitetapkan di Andoolo
pada tanggal
H.INAS2017
SELATAN,
DANGGAN
5.
8.
2017
DAERAH
KOITAWE SELI\TAIT,
H.$,ARIF SAJAITG
BERITA DAERAH KAIIUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2OI7 NOMOR .AL/4. KADAG TIUKUM
6Il-
A\
3.
/,/
rd a{
LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANGPERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN02 TAHUN 201703 JANUARI 2017
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PELAXSANAAN AITGGARAN PENDAFATAIY DAIY BELANJA DAIRAII
(APBD) KABTTPATEn KOI{AWE SEL/TTAN TAHTTN ANGGARAN 2017
A. ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan :l. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikErn asas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat.2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai
berikut :l. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk
mencapai keluaran tertentu.2. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.4. Transparan merupakan prinsip keterbukaal yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas-luasnya tentang keuangan daerah.5. Bertanggung jawab merupakan perwrrjudan kewajiban seseorang atau
satuan keda untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.6. Keadilan adalah keseimbangan diskibusi kewenangan dan
pendanaannya.
7. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan
wajar dan proporsional.
B. PELAKSANAANAPBD
Pelaksanaan APBD merupakan kumpulan Rencana Ke4'a Anggaran
dari semua SKPD yang telah menjadi ukuran capaian target kine{a
dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam melakukan Pelaksanaan
APBD harus dilandasi dengan Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang
disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Peraturan
PEDOMAN PELAKSANAAN APBD T.A. 2017
Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam I (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
1. Kriteria Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria
sebagai berikut :a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebljakan Umum
APBD, mencakup:1) Asumsi ekonomi makro yang telah disepalati terhadap
kemampuan fiskal daerah.2l Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan
belanja daerah.4l Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus
dilakukan Perubahan APBD.b. Keadaan yang menyebabkaa harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis
belanja.c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, antara lain untuk :1) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerahyang melampaui anggaran yang tersedia mendahului
Pelaksanaan APBD;2l Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;3) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya
kebijakan pemerintah;
4l Mendanai kegiatan lanjutan;5) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus
diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan;6) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kineq'anya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD
tahun anggaran be!'alan yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan.
2. Cakupan Rancangan Pelaksanaan APBD
3. Dokumen yang digunakan untuk Pelaksanaan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pelaksanaan APBD.
a. Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap
volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap
penambahan/pengurangan jumlah anggaran program dan kegiatan
untuk dianggarkan kembali dalam Pelaksanaan APBD, cukup
2 PEDO IAN PEIAXSANAAN APBD T.A. 2017a. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam RPJM.
b. Menampung program dan kegiatan yang baru.
c. Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan
dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L).
d. Memuat hal-hat baik yang tidak terakomodir tahun sebelumnya
maupun yang usulan kegiatan baru.
dengan melakukan penyesuaian dalam DpA- SKpD atau tidak perlu
dengan menyusun RI(A-SKPD baru.b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam
Pelalsanaan APBD, harus diawali dengan pelaksanaan dokumen
RKA-SKPD.
c. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan
dalam tahun anggaran sebelumnya dalam APBD yang disebabkan
karena forcemajeur atau diluar kemampuan maka tidak perlu
diawali dengan men)rusun RKA-SKPD, tetapi langsung diperoleh
dari DPA-L.
Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sebelum
Pelaksanaan APBD :
1) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dapat dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan
yang disertai dengan penjelasan kepada Sekretaris Daerah dan
untuk mendapat persetujuan;
2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan dapat dilakukan dengan cara mengajukan surat dan
permohonan yang disertai dengan penjelasan kepada PPKD
untuk mendapat persetujuan;3) Pergeseran anggar€rn antar unit organisasi, antar kegiatan dan
antar jenis belanja dengan merubah Peraturan Daerah tentang
APBD dapat dilakukan dengan cara mengajukan surat dan
permohonan yang disertai dengan penjelasan kepada DPRD
untuk mendapat persetujuan;
4) Pelaksanaan DPA SKPD harus dituangkan pada Pelaksanaan
APBD dan sedangkan Pelaksanaan DPPA-SKPD harus
dituangkan dalam laporan Realisasi Anggaral dan atau
Catatan atas la.poran Keuangan.
5) Pelaksanaan DPA SKPD hanya dapat dilakukan satu kali (1)
dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya dan tidak
merubah output kegiatannya serta menyesuaikan dengan RKT
(Rencana Kery'a Tahunan) dan/atau adanya peraturan yang
harus dilakukan.
6) Tidak diperbolehkan ada pergeseran antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja berkenaan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran/DPA SKPD setelah APBD ditetapkan, dikecualikan
ada ketentuan/regulasi baru yang harus dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan.
4. Hal-hal Lain Dalam Pelaksanaan APBD
a. Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan
persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan
Perda tentang APBD, Kepala Daerah dapat melaksanakan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun
anggaran sebelumnya dan diatur dalam Peraturan Bupati
tersendiri.
b. Pengeluaran diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan bersifat wajib.
c. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa.
PEDOMAN PEI.A,KSANAAN APBD T.A- 20173
d. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan dasar masyarakat antaralain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan
kewajiban pihak ketiga.
e. Daftar kode rekening merupakan acuan baku dalam
Pelaksanaan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan
dengan kebutuhan daerah secara objektif, nyata dan harus di
koordinasikan dengan PPKD.
C. KEADAAN DARURAT
l. Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
2. a. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak, mencakup :
1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
beq'alan,dan
2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.
b. Penjadwalan ulang capaian target kineq'a program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran beq'alan diformulasikan terlebih
dahulu dalam DPPA- SKPD.3. a. Pendanaan keadaan darurat diformulasikan terlebih dahulu da-lam
RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
b. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan
pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
c. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya
untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan
darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan
sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampung
sefta tempat hunian sementara.
d. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:l) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah,
kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana mengqjukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap
darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana
kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya RKB;
3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan
mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran
SKPD yang melaksalakan fungsi penanggulangan bencana;
4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku
Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD
yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
4PEDOMAN PEIAKSANAAN APBD T}- 2017
D. KEGIATAN TAHUN JAMAK
l. Kegiatan tahun jamak dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang-
kurangnya:
a. Pekedaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;
atau
b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yzrng menurut sifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan
pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.2. Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan
DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara
Kepala Daerah dan DPRD.3. Nota kesepakatan bersama dimaksud ditanda tangani bersamaan
dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada
tahun perta.ma rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
4. Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud sekurang-
kurangnya memuat :
a. Nama kegiatan
b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan
c. Jumlah anggaran, dan
d. Alokasi anggaran per tahun.
PEDOMAN PEIA(SANAAN APBD TJ- 20175) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana bertanggunglawab secara fisik dan keuangan terhadap
penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
dan
6) Pertanggungiawaban atas penggunaan dana tanggap darurat
bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melalsanakanfungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan
melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
e. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya
Pelaksanaan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.f. Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar
pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan
sekretaris daerah.
g. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala
daerah.
h. Dasar pengeluaran untuk kegiatan bersifat darurat yang terjadi
setelah ditetapkannya Pelaksanaan APBD tersebut diformulasikanterlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar
pengesahan DPA-SKPD oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah dengan
mempertimbangkan sumber dananya.
l
5. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana
dimaksud tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah
berakhir.
E. PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
1. Terhadap Peke{aan dari kontrak yang sumber dananya telah
dialokasikan dalam DPA Tahun Anggaran berkenaan, harus
diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.2. Peke4'aan yang tidak dapat diselesaikan pada waktunya, masih dapat
diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekeg'aan pada tahun
berkenaan dengan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima
puluh hari) kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan peke!'aan
untuk menyelesaikan pekedaan.
3. Terhadap kesempatan pelaksanaan penyelesaian pekeq'aan harus
mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
F. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PERATURAN BUPATIDIATUR TERSENDIRI DALAM
G. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA TERPADU DIATUR TERSENDIRI
DALAM PERATURAN BUPATI
H. BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI
TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI
J. TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KONAWE
SELATAN DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATII
K. TATA CARA REVISI ANGGARAN
ANGGARAN LANJUTAN (DPAL)
PERATURAN BUPATIDAN DOKUMEN PELAKSANAAN
DIATUR TERSENDIRI DALAM
SELATAN,
H.S DIN DANGGA:K()OHDINA sl
PARAF
- SEYOItJrrel
KA:AG HUKUM. lsDtlr i, p*. B?yr0 _- _ __Y
5.
I9
PEDOMAN PEI.AKSANAAN APBD T.A. 2OI? 6KO,./r
l(1l
I
LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANPERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN02 TAHUN 2017OB JANUARI 2017
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KONAWE
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
PEIVGELOLAAIV KEUANGAIT DAERAH
A. PENGERTIAN UMUM
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran / pengguna barang.2. Satuan Kela Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selakupengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna€rn
barang milik daerah.6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanalan sebagian kewenangan penggunaan anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.7. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang milik daerah.8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat
PPK SKPD adalah pejabat yang memahami akuntansi keuangan yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat struktural pada unit keq'a SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu prograrn sesuai dengan bidang
tugasnya.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggunglawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit keda SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-
7 PEDOMAN PEI.AKSANAAN APBD T.A. 2OI7
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
pelaksanaan APBD pada unit ker;'a SKPD.dalam rangka
B. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN/DINAS/KANTOR
1. Kepala SKPD merupakan pejabat Pengguna Anggaran (pA)/ pengguna
Barang yang mendapat pelimpahan sebagran atau seluruh kekuasaan
Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah.2. Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanal<an tugas berdasarkan
pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, bebanke{a, lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali serta pertimbangan
obyektif lainnya, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepadapejabat struktural di lingkungan kerjanya selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).3. Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, PA/KPA sekaligus
dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika tidak adapersonil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK.
Syarat dan ketentuan sebagai PPK adalah sebagaimana diatur dalam
undang-undang dan ketentuan yang ada.4. Kepala UPTD pada masing-masing SKPD dapat ditunjuk sebagai
KPA/PPIK.5. Untuk SKPD Penghasil terdapat 1 (satu) Bendahara Penerimaan dan
dapat dibantu dengan Bendahara Penerima Pembantu.6. Pada setiap SKPD (Badan, Dinas, Kantor) hanya terdapat I (satu)
Bendahara Pengeluaran dan beberapa Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Administrasi.7. Memperhatikan kompleksitas tupoksinya, maka Bendahara Pengeluaran
dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran / staf administrasi
yang terdiri dari :
a. Pencatat Pembukuan,
b. Pembuat Dokumen,
c. Pengurus Gaji, khusus Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
Pengurus Gaji dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Gaji.8. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan dan PPTK pada Badan/Dinas/Kantor dapat
dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara
Penerimaan, Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah.9. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah, masing-
masing SKPD dapat membentuk Operator Sistem Informasi Keuangan
Daerah (SIMDA) yang bertanggung jawab kepada PPK-SKPD.
10. Untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi keuangan daerah,
maka yang ditunjuk sebagai PPK-SKPD adalah pejabat yang memahami
akuntansi keuangan, sedangkan yang ditunjuk sebagai Pengelola
Keuangan Daerah lainnya dapat dilaksanakan oleh staf. Penunjukan
PPK-SKPD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran beserta Pembantu
Bendahara Pengeluaran di bawah koordinasi Sekretaris Badan/Dinas.
ll.Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih
dititikberatl<an pada SKPD, maka pada masing-masing SKPD harus
ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan
mengesahkan SPJ, dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Kepala
SKPD.
12. Penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu,
8 PEDOMAN PEIAKSANAAN APBD TJ,. 2017
serta pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan
mengesahkan SPJ serta laporan keuangan SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD.
13. Penunjukan PPK-SKPD, PPTK, Pengurus Gaji, Pembantu Pengurus Gaji
(khusus untuk di UPTD Dinas Pendidikan), staf administrasi keuangan
di puskesmas dan staf administrasi proses pengadaan barang dan jasa
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan mempertimbangkan
e{isiensi, urgensitas dan kemampuan keuangan daerah.
14. Bendahara Pengeluaran harus membuat Laporan Realisasi Belanja
setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masing-masing
Bendahara Pengeluaran Pembantu.
15. Bendahara Penerimaan harus membuat Laporan Realisasi Pendapatan
setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masilg-masing
Bendahara Penerimaan Pembantu.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggung-jawabkan
pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran, sedangkan
Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggung-jawabkan
pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Penerimaan (terkait dengan
pendapatan).
17. PPK-SKPD harus membuat l,a.poran Keuangan setiap bulan kepada PA.
18. PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu danBendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 bulan sekali
dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
19. Bendahara Pengeluaran / Penerimaan bersama-sama PA membuka
rekening pada Bank Pemerintah yang disetujui oleh Bupati Konawe
Selatan dalam bentuk MoU (Memorandum of Unl.erstandingl ar.tara
Satuan Kery'a dengan Bank Pemerintah.
20. Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp.
200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
21. Pendapatan bunga/jasa giro pada rekening pengeluaran SKPD atas
perintah BUD kepada Bank Sultra, secara otomatis dipindahbukukan ke
rekening milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atas narna
Rekening Penerimaan Kas Daerah Nomor: 10701020O0001-1.
22. Bendahara penerimaan yang memiliki rekening pada Bank Sultra,
memindahbukukan seluruh pendapatan daerah yang diterimanya ke
Rekening Penerimaan Kas Daerah Nomor : 1070102000001-1 sekurang-
kurangnya sekali sehari pada akhir keda.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD
a. Menyusun dokumen urnggaran (RKA & DPA).
b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja.
c. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran SKPD.
d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
e. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak.
f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan.
9 PEDOMAN PEIAKSANAAN APBD T.A. 2OI7l. Pengguna Anggaran (PA)
Pengguna Anggaran mempunyai tugas untuk :
g. Menandatangani SPM.h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung-jawab SKPD
yang dipimpinnya;i. Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi
tanggungiawab SKPD yang dipimpinnya;j. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada Bupati Konawe Selatan Up. Kepala BPKAD
Kabupaten Konawe Selatan;l. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali
dengan membuat Berita Acara pemeriksaan kas;
m.Menandatangani bukti-bulcti pengeluaran bersama bendahara
pengeluaran.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bilamana Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) maka sebagian kewenangan Pengguna Anggaran yang dapat
dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran meliputi :
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
b. Melaksanakan dan mengawasi anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. Mengadakan ikatan/perjanjian keq'asama dengan pihat lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali
dengan membuat Berita Acara pemeriksaan kas;
f. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama bendahara
pengeluaran.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan LS;
d. Membuat Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
atau Ringkasan Kontrak Swakelola yang ditandatangani oleh PPK.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
a. Mengontrol pagu anggaran;
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-Gaji
yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran;
c. Melakukan verifikasi atas SPJ;
d. Membuat pengesahan SPJ.
e. Membuat SPM;f. Melaksanakan akuntansi SKPD;
g. Menyiapkan laporan Keuangan SKPD;
h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD.
PEDOMAN PEIAKSANAAN APBD T}- 2017 10
5. Bendahara Pengeluaran
a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan.
b. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA,
mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.c. Mengumpulkan bukti transaksi per hari.
d. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA/PPK
e. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan
bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran.f. Membuat laporan Rea]isasi Belanja Bendahara Pengeluaran.g. Memungut dan menyetorkan pajak (termasuk pajak daerah).
h. Menandatangani SPP.i. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.
a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir lapangan.
b. Membuat Tanda Terima Pembayaran (TTP)/kwitansi.
c. Membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP).
d. Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di BKU
Penerimaan dan Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan.
e. Menyetorkan semua uang penerimaan dengan menggunakan Surat
Tanda Setoran (STS) dan slip setoran ke Rekening Penerimaan Kas
Daerah nomor : 1070 102000001- 1 pada Bank Sultra.f. Menyampaikan STS dan slip setoran ke Kuasa BUD BPKAD setiap
melakukan penyetoran.
g. Merekap Laporan Realisasi Pendapatan dari Bendahara Penerimaan
Pembantu.
h. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan secara periodik (setiap bulan).
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu
a. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA/
PPTK.
. Mengajukan Nota Permintaan Pembayaran kepada PA/KPA/ PPTK.
. Mengumpulkan bukti transaksi per hari.
. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA.. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU.
Memungut dan mencatat menyetor pajak/pajak daerah serta mencatat
ke dalam BKU.
Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada di bawah kewenangan KPA.
Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada
Bendahara Pengeluaran.
Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran
Pembantu.b
c
d
e
f.
c
h
1
PEDOL{AN PEIAXSANAAN APBD T3.. 2OT? 116. Bendahara Penerimaan
98. Pembantu Bendahara Pengeluaran
Bertugas membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran.
Pencatat Pembukuana. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang
dikelola Bendahara Pengeluaran di Buku Kas Umum termasuk
Penerimaan dan Pengeluaran Pajak serta Penerimaan dan
Pengeluaran Pajak Daerah.b. Membuat SPJ untuk kegiatan yang dikelola Bendahara
Pengeluaran.c. Merekap laporan-laporan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
10. Pembuat Dokumen
a. Menyiapkan dan mengajukan SPP, baik SPP UP/GU/TU, LS
maupun Gaji.
b. Meneliti kelengkapan pengajuan SPP.
c. Memintakan otorisasi SPP/SPJ kepada Bendahara Pengeluaran.
d. Melaksanakan pencatatan di buku register.
11. Pengurus Gaji
a. Membuat daftar gaji.
b. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU - Gaji.c. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji.
d. Membuat SPJ gaji.
e. Menyetor kelebihan gaji ke Rekening Penerimaan Kas Umum Daerah
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Bank Sultra dengan
nomor rekening : 1070102000001-1 pada Bank Sultra.f. Membuat LKK - Caji terkait dengan transaksi gaji.
12. Pembantu Pengurus Gaji
13. Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah
a. Melaksanakan tugas-tugas pengelolaal keuangan daerah yang
berkaitan dengan SIMDA.b. Membantu tugas-tugas Bendahara Penerimaan dan Pembantu
Bendahara Pengeluaran terkait dengan SIMDA.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu
a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan.
b. Membuat Tanda Terima Pembayaran (T'IP)/ kwitansi.
c. Membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP).
d. Menyetorkan semua uang penerimaan dengan menggunakan Surat
Tanda Setoran (STS) dan slip setoran ke Rekening Penerimaan Kas
Daerah nomor : 1070 10200000 1- I pada Bank Sultra.a. Membuat daftar gaji.
b. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU - Gaji.c. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji.
d. Membuat SPJ gaji.
PEDOMAN PEIAXSANAAN APBD T.A. 2OI7 72
e. Menyampaikan STS dan slip setoran ke Kuasa BUD BPKAD setiap
melakukan penyetoran.f. Mencatat penerimaan dan penyetoran ke BKU, Buku Rekapitulasi
Penerimaan Harian dan Buku Pembantu per Rincian Obyek
Penerimaal.g. Membuat La.poran Realisasi Pendapatan.
a. Melakukan pembukuan pendapatan PPKD sesuai adanya
penerimaan pada rekening Kas Umum Daerah.b. Melakukan pembukuan berdasarkan Nota Kredit atau bukti
penerimaan lain yang sah.c. Melakukan penutupan pembukuan, merekapitulasi perhitungan
setiap akhir bulan atau pada saat diperlukannya penyusunan
l,aporan Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan PPKD.d. Membuat Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan disampaikan
kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
16. Bendahara Pengeluaran PPKD
a. Mengontrol ketersediaan dana atas transaksi keuangan PPKD
berdasarkan surat perintah pengeluaran uang dari PA.b. Membuat laporan realisasi belanja.c. Memungut dan menyetor pajak.
d. Melaporkan pengeluaran uang kepada Kementerian Dalam Negeri
terhadap pengeluaran yang diberikan kepada instansi vertikal.
17. Bidang Perbendaharaan
a. Menatausahakan seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah
berdasarkan transaksi pada Rekening Kas Umum Daerah, Rekening
Penerimaan Kas Daerah dan Rekening Pengeluaran Kas Daerah
sesuai bukti penerimaan maupun bulrti pengeluaran yang lengkap
dan sah sesuai rekening koran bank yang ditunjuk.
b. Menyusun laporan peftanggungiawaban setiap hari dalam bentuk
Laporan Kas Harian / Laporan Posisi Kas.
c. Membuat rekonsiliasi saldo antana laporan kas harian dengan
rekening koran bank setiap hari kerja.
d. Menyampaikan Nota (Kredit) kepada SKPD penghasil.
D. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
Sekretaris Daerah merupakan pejabat Pengguna Anggaran
(PA)/Pengguna Barang.
Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkan pertimbangan besaran
SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban ke{a dan
rentang kendali dan/atau berdasarkan pertimbangan obyektif
lainnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
masing-masing Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).I
2
PEDOMAN PEIAKSANAAN APBD T.A. 2017 1315. Bendahara Penerimaan PPKD
3. Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, I(PA sekaligus
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika tidak ada
personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK.
Syarat dan ketentuan sebagai PPK adalah sebagaimana diatur
dalam undang-undang dan ketentuan yang ada.4. Pada Sekretariat Daerah hanya terdapat I (satu) PPK-SKPD dan I
(satu) Bendahara Pengeluaran.5. Fungsi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran berada di Bagian
Keuangan Setda.6. Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Daerah hanya berfungsi
sebagai pembuat l,aporan Realisasi Belanja dari Bendahara
Pengeluaran Pembantu.7. Pengelola keuangan daerah pada masing-masing Bagian terdiri
dari 1 (satu) KPA, PPTK sesuai jumlah sub bagian/menyesuaikan,yang masing-masing sub bagran dibantu oleh Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan/atau pembantu bendahara
pengeluaran pembantu.
8. Pegawai yang ditunjuk sebagai KPA, dan PPK-SKPD serta PF,TK
adalah Pejabat Struktural,sedangkan yang ditunjuk sebagai
pengelola keuangan daerah lainnya dapat dilaksanakan oleh staf.9. Dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing KPA dibantu oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu.10. PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan PPTK dapat
dibantu oleh staf administrasi.11. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah,
dapat membentuk Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah
(SIMDA) untuk pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung
jawab kepada PPK.
12. Pada Bagian Umum ditunjuk Pengurus Gaji, yang dalam
melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban gaji berupa bukti penerimaan gaji setiap
bulan kepada Bendahara Pengeluaran.13. Penunjukan KPA, Bendahara Pengeluaran, ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah atas usulan Sekretaris Daerah selaku
Kepala SKPD.14. Penunjukan PPK-SKPD, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Penguru