Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 35 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 35 Tahun 2017 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 menjelaskan:

Akibat dari penetapan wilayah administratif desa pihak terkait harus 
mengakui hal pengelolaan yang telah dikelola secara turun-temurun 
serta tidak mempersulit segala urusan terkait hal pengelolaan sumber 
daya alam yang telah dikelola secara turun-temurun tersebut. 
Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak 
adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat. 
Peta Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa 
Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Hulu 
Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu. Pasal 5