Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 9?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 5 Tahun 2018 tentang JENIS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunungkidul. 
Ditetapkan di Wonosari 
pada tanggal 1 Oktober 2018 
BUPATI GUNUNGKIDUL, 
ttd 
BADINGAH 
Diundangkan di Wonosari 
pada tanggal 1 Oktober 2018 
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 
 ttd 
 DRAJAD RUSWANDONO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 5 
 
 
 
 
 
 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (5, 52/2018) 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
NOMOR 5 TAHUN 2018 
TENTANG 
JENIS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN PERIZINAN 
DAN NONPERIZINAN 
 
I. UMUM 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan kepada Negara untuk melayani setiap warga negara dan 
penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam 
kerangka pelayanan publik, seiring dengan harapan dan tuntutan warga 
negara dan penduduk akan peningkatan pelayanan publik, sehingga 
diperlukan norma hukum yangmemberi pengaturan secara jelas dan 
tegas mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk 
serta terwujudnya tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. Selain itu, pengaturan hukum juga diperlukan untuk 
mendukung upaya peningkatan kualitas dan penjaminan penyediaan 
pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang 
baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan 
penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah dalam 
mewujudkan pelayanan yang prima tercermin dengan ditetapkannya 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka sejalan dengan peraturan 
tersebut serta upaya mempermudah dan mempercepat pelaksanaan 
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Gunungkidul, maka 
pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu dilimpahkan kewenangannya 
kepada Dinas. 
 
Penyediaan layanan Perizinan dan Nonperizinan yang baik adalah 
kewajiban pemerintah sekaligus menjadi hak masyarakat, oleh karena itu 
diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang benar-benar berkualitas dan 
profesional. 
II. PASAL DEMI PASAL