Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 12 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 12 Tahun 2017 tentang PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN , DAN PENGAWASAN, pada BAB   I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Batu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 
3. Walikota adalah Walikota Batu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Halaman 4 dari 11 hlm…. 
 
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 
daerah dan DPRD dalam penyelengga raan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu. 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 
Batu. 
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 
menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam 
Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk 
melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik 
Indonesia. 
10. Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan 
Usaha yang melakukan pen anaman modal yang dapat 
berupa penanam modal dari dalam negeri dan 
penanam modal asing. 
11. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan 
penanaman modal yang tidak mendapat Pendaftaran 
Penanaman Modal dan /atau Izin Prinsip Penanaman 
Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal 
dan/atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas 
pelaksanaannya . 
12. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada 
penanam modal untuk merealisasikan penanaman 
modalnya dan fasilitasi penyelesaia n masalah 
/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman 
modal . 
13. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang 
dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya 
penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal 
serta pengen aan sanksi terhadap 
pelanggaran /penyimpang an atas ketentuan Peraturan 
Perundang -undangan yang berlaku . 
14. Proyek adalah kegiatan penanaman modal oleh 
penanam modal yang telah mendapat I zin Prinsip 
Penanaman Modal dan /atau Surat Persetujuan 
Penanaman Modal dan Izin Usaha dari Dinas 
Penanaman Modal Pel ayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Tenaga Kerja Kota Batu . 
15. Berita Acara Pengawasan ya ng selanjutnya disingkat 
BAP adalah Laporan hasil pemeriksaan lapangan 
Halaman 5 dari 11 hlm…. 
 
 terhadap pelak sanaan kegiatan penanaman modal . 
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya 
disingka t LKPM adalah laporan mengenai 
perkembangan Realisasi Penanaman Modal dan 
kendala yang dihadapi Penanam Modal yang w ajib 
disampaikan secara berkala . 
17. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh 
seorang atau kelompok orang atau badan lain yang 
kegiatan nya melakukan kegiatan produksi atau 
perdagangan guna memenuhi kebutuhan ekonomi 
manusia.