Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor (OTAHUN Tahun 2011.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor (OTAHUN Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, pada BAB VI - PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN, Pasal 19 menjelaskan:

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikankepada pemegang IUP apabila terjadi:
a.keadaan kahar;
b.keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian
sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
c.apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat
menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral
dan/atau batubara yang dilakukan diwilayahnya.
(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)tidak mengurangi masa berlaku IUP
(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf adan huruf bdisampaikan
kepada Bupati.
(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c
dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan
permohonan masyarakat kepada Bupati.
(5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan
tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)paling lama 30(tiga puluh) han
sejak menerima permohonan tersebut.