Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam c. bahwa Diktum KESEMB ILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam c. bahwa Diktum KESEMB ILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk an, pada , Pasal 2 dinyatakan:

(1) Peraturan Bupati ini dimak sudkan sebagai pedoman dalam pembiayaan persiapan 
PTSL yang tidak dianggarkan dalam APBD . 
(2) Peraturan Bupati ini bertuju an untuk membe rikan kepastian hukum terhadap sumber 
pembiayaan persiapan PTSL yang tidak diangg arkan dalam APBD. BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 
::)alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
Daerah adalah Kabupaten Muna . 
2. Bupati adalah Bupati Muna. 
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupate n Muna. 
-l. Anggara n Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adala h 
Anggaran Pend apatan dan Bela nja Daerah Kabu paten Muna . 
o. Pend aftaran Tanah adalah rangkaian ke giatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 
terus -mene rus, berkes inambu ngan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolaha n, 
pembukuan dan penyajian data serta pemelihar aan data fisik dan data yuridis dalam 
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang -bidang tana h dan satuan rumah susu n, 
termasuk pem berian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 
haknva. dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-h ak tertentu yang 
merr.beban.nva. 
6. Pe r dafta ran Tanah Sistemati s Lengkap yang selanjutn ya disingk at PTSL , adalah 
keg.atan per.daft aran tanah untuk perta ma kali yang dilakuk an secar a serentak ya ng 
meliput; semua cbyek pendaftaran tanah yang belum didaft ar dalam satu wilayah 
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingka t dengan itu. 
7. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan , dan Hak 
Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Und ang Nomo r 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria. BAB I 
KETENTUAN UMUM PEN DAFTARAN TANAH SISTEMATI S LENGKAP DI KABUPATEN 
MUNA. PERS IAPAN PEMBIAYAAN TENTANG BUPATI PERATURAN -r; :':2 pkan MEM UTUSKA N: