Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 15 Tahun 2017 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 15 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1)
 
Penyaluran DD dilakukan secara bertahap, 
yaitu :
 
a.
 
tahap I sebesar 60 % (enam puluh per 
s
eratus) paling cepat bulan Maret; dan
 
b.
 
tahap II sebesar 40 % (empat puluh 
per seratus) pada bulan Agustus.
 
 
(2)
 
Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah 
Kepala Desa menyampaikan :
 
a.
 
Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 
b.
 
Laporan Realisasi Penyerapan dan
 
Output DD Tahun Anggaran 
sebelumnya.
 
 
(3)
 
Peraturan Desa tentang APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a, disampaikan kepada Bupati melalui 
Camat.
 
 
(4)
 
Laporan Realisasi Penyerapan dan Output 
DD Tahun Anggaran sebelumnya 
sebagaimana dimaksud p
ada ayat (2) huruf 
b, disampaikan kepada Bupati melalui 
Camat paling lambat tanggal 7 Januari 
tahun anggaran berjalan.
 
 
(5)
 
Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah 
Kepala Desa menyampaikan Laporan 
Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahap 
I kepada Bupati m
elalui Camat.
 
 
(6)
 
Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan 
dan Output DD Tahap I sebagaimana 
 
6
dimaksud pada ayat (5), paling lambat 
tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
 
 
(7)
 
Laporan Realisasi Penyerapan dan Output 
DD Tahap I sebagaimana dimaksud pada 
ay
at (5), menunjukkan rata
-
rata realisasi 
penyerapan sebesar 75 % (tujuh puluh lima 
per seratus) dan rata
-
rata capaian output 
menunjukkan paling kurang 50 % (lima 
puluh per seratus).
 
 
(8)
 
Capaian output sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, dan ayat (5
), dihitung 
berdasarkan rata
-
rata persentase capaian 
output dari seluruh kegiatan.
 
 
(9)
 
Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan 
dan Output DD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (6), dalam bentuk 
hardcopy
 
dan 
softcopy
.
 
 
(10)
 
Laporan Realisasi Peny
erapan dan Output 
DD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 
setelah dilakukan konsolidasi disampaikan 
kepada Menteri Keuangan c.q Kepala 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) oleh Bupati.
 
 
(11)
 
Penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (10), 
didelegasikan dari 
Bupati kepada Kepala Badan Keuangan dan 
Aset Daerah (BKAD).
 
 
(12) 
 
Contoh, 
 
bentuk, 
dan 
 
format 
 
 
Laporan 
 
 
 
Realisasi Penyerapan dan Output DD 
Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b 
sebagaimana terca
ntum dalam Lampiran 
 
7
dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 
 
2.
 
ketentuan Pasal 8
 
diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: