Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014.
Redaksi dari NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, pada , Pasal 3 menjelaskan:

Ayat (II 
Hurufa. 
Visl, misi dan program Kepala Daerah :m.erupakan 
keadaan masa depan yang cliharapkan dan berbagai 
upaya yang akan dila.kukan mel.alui program-program 
pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah 
erpi.lill. Pasal l 
Cukup jellls II. PASAL DEMI PASAL RPJMD merupakan penjabaran dari visi, miai dan program Kepala Daerah 
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijaloin, ~mhanguni:in 
daerah, keuangan daerah, indikator kinerja daerah serta program 
perangkat daerah dan lintas perangkat d.aerah yang disertai dengan 
kerangka pendanaan berslfat indlkatif unruk jangka waktu 5 (Ii.ma) tahun 
yang disusun dengan berpec:loman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan 
RPJMN. 
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar. Seperti 
pengalihan urusan antar tingkatan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peratumn 
pelaksanaannya, sebelumnva menladi salah satu landasan yuridis 
fundamental daJam penyusunan RPJMD. Masalah yang timbul adalah 
belum adanya Peraturan .t'elaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 terkait pedoman tekma pcnyueunan pcrcncenaen pembangunan 
daerah.