Apa norma yang terkandung dalam Pasal 40 KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor mo Tahun 1999?
Substansi KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor mo Tahun 1999 tentang Pembentuk an Peraturan Perund ang-undangan (Lembar an, khususnya , Pasal 40, memuat:

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas 
kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk 
mewakili Kepala Dinas. Pasal 38 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
18 SEIN TALI, M. Pd 
tama Muda/Gol. IV/c 
NIP 19650913 199101 1 003 
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ... zr- 2017 
nO'l~aten Muna Barat Pj. woro 
C> - l- Tahun 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. Pasal 45 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasal 44 
Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 
Daerah dan/ atau Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat. BABVDI 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 
(1) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat dapat dibentuk Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Perhubungan Kabupaten 
Muna Barat. 
(3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubemur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat. BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 
KEPALA DINAS 
JABATAN FUNGSIONAL I I SEKRETARIS I I I 
I I 
SIIRBAG SUB BAG 
PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET & UMUM DAN 
EVALUASI KEPEGAWAIAN 
I I I 
Bl DANG Bl DANG Bl DANG Bl DANG 
- - Angkutan dan - - Pengembangan dan Lalu Lintas Saran a Prasarana Keselamatan 
SEKSI SFKSI SFKSI SEKSI 
Manajemen Lalu Angkutan dalam Perencanaan Prasarana Pemaduan Moda dan - - - - Lintas Trayek Teknologi Perhubungan 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
Rekayasa Lalu Angkutan Tidak - - Dalam Trayek dan Pembangunan Prasarana - Lingkungan Perhubungan Lintas - Angkutan Barang 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
Analisis dampak Lau - - Pengujian Sarana Pengoperasian - - Keselamatan Lintas Prasarana 
UPTD STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERHUBUNGAN 
KABUPATEN MUNA BARAT LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR 2.r- TAHUN 2017 
TANGGAL l(J -( - 4>/t