Menurut PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA Nomor m Tahun 1959, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA Nomor m Tahun 1959 tentang Pembentu kan, pada , menyatakan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAIIAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KOi.AKA NOMOR 04 TAHUN 2017 
TENTANG PETUNJUK PELAKSAIIAAN ALOKASI DANA DESA 
TAHU?f ANGGARAN 2017 Menetaplran MEMUTUSKAN : 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten Kolaka; 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 7); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangka t Daerah 
Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 
2016 Nomor 5); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kolaka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Tahun 2016 Nomor 8); 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 11 ); • -4- 
Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal 5 ok:Jol:>u- J.o'7 
I SEKRETARIS 1JAERAH KABUPATEN KOLAKA , L "'-'N- ~ 
TV POITU MURTOPO 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR ~ 3 Ditetapkan di Kolaka 
\ pada tanggal S ~~JD'7 
A. BU~KLAKA , \. - - - 
fAH~EI Agar setiap orang m engetahuin ya, memerintahkan pengund angann ya 
Peraturan Bup ati ini dengan penempatann ya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kolak a. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Pasal II ·' 
- 5 - '' 
C. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 
Alok asi Dan a Desa (ADD) digun akan untuk pembiay aan Penyelenggaraan 
Pemerintah an Desa, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pembina an Kemasyarakatan . 6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan 
dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyar akat. B. PRINSIP PENG ELOLAAN 
Pelaksanaan Alokasi Dan a Desa (ADD) dida sarkan atas prinsip - prinsip : 
1. Seluruh kegiatan dilaksanakan s ecara transparan/ terbuk a, akunt abel dan 
diketahui masyar akat. 
2. Masyarakat berperan aktif mulai pros es perencanaan, pelaksanaa n, 
pengawa san dan pemeliharaan. 
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungj awabkan secara admini stratif, 
tekni s dan hukum . 
4. Memfungsikan peran lembaga kemas yarakatan sesuai tugas pokok dan 
fungsinya. 
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinil ai tingkat keberhasilann ya. 
• • - TI OP - oO A. LATAR BELAKANG 
Pemberian Alok asi Dan a Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan 
hak desa untuk menyel enggarakan Otonomi Desa dalam rangka 
mempercepat terwujudn ya kesejahteraan masyarakat s esuai kondi si, 
mengikuti pertumbuh an desa berdas arkan keane karagam an, partisipasi , 
otonomi asli, demokratis asi dan pemb erdayaan masyarakat dalam rang ka 
kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indones ia. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG PETUN JUK 
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 
TAHUN ANGGARAN 2017 TENT ANG LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR 53 TAHU~ J.Dl7 
TANGGAL B ok-roSEfl J.ol] - 6 - 
Pem erintahan Desa 
Pembangunan kantor desa 
Pem eliharaan sarana prasaran a pemerintahan desa 
Pembangunan sanggar PKK Prasarana Saran a Pengadaan Peningkatan, 5. Pembangunan , a. Ketua Rp. 750.000,00 perbulan 
Wakil ketua Rp. 600.000,00 perbulan 
Sekretaris Rp. 525.000,00 perbulan 
Anggota (2 orang) masing - masing Rp. 450.000,00 perbulan 2. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 
perbulan. 
3. Operasional Pemerintahan Desa dengan penggunaan sebagai berikut: 
Belanja alat tulis kantor 
Belanja penggandaan 
Belanja cetak 
Perjalanan dinas dalam daerah 
Perjalanan dinas luar daerah 
Belanja peme liharaan Inventaris kantor 
Belanja surat kabar dan publikasi desa 
Belanja rekening listrik 
1. Belanja makan min um rapat/ musyawarah desa 
J. Belanja makan min um rapat/ musyawarah BPD 
Belanja makan min um rapat / mus yawarah LPM 
1. Pemeliharaan kendaraan dinas 
Belanja Operasional Pemilihan Kepala Desa bagi yang akan 
melaksanakan pemilihan kepala desa 
Insentif Bendahara Desa Rp. 1.500.000,00 perbulan 
4. Belanja Insentif BPD Rp. 33.300.000 ,00 Rp. 2.450.000,00 perbulan 
Rp. 1.750 .000,00 perbulan 
Rp. 1.750.000,00 perbulan b. Sekretaris Desa Non PNS 
Kepala Urusan 
Kepala Dusun D.ARAH PENGGUNAAN 
Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiayai kegiatan, mel~pu~i : ..... 
1. Penyelenggaraan Peme rtntahan yang terdiri dart : 
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
Kepala Desa Rp. 3.500.000,00 perbulan - 7 - 
2. Pembinaan Kemasyarakatan 
Operasional TP PKK Sebesar Rp. 10.000.000 ,00 pertah un 
Untuk membia yai : 
1. Alat tulis kantor 
2. Biaya makan m inum rapat 
3. Penyuluhan bahaya narkoba dan HIV serta penyakit masyarakat 
lainn ya 
4. Penyuluh an pengelolaan ekonomi rum ah tangga 
5. Sosialisas i penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KORT) , 
pembin aan pola asuh anak dan penanggulan gan pekerja anak . 
6. Penyuluhan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja 
7. Pembin aan sandang, pangan, papan dan tatalaksana rumah 
tangga 
8. Sosialisasi Perilaku Hidup Bers ih dan Sehat ( PHBS ) 
9. Perjalanan dinas dalam daerah. 
Insentif tenaga para medis gemari Rp. 1.000 .000,00 perbul an 
Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 600.000,00 perbul an 
Peningkatan pengamalan kehi dupan beragama: 
1. Insentif Imam Desa Rp. 750.000,00 perbul an 
2. Insentif Imam mesjid dusu n Rp. 350.000,00 perbul an/ 
Mesjid dusun c. Penyusunan Penataan ruang dan batas desa 
Pengembangan sistem informas i desa 6. Pengembangan sistem pelayanan, admini stras i dan inform asi desa 
Penyusunan dan pendayagunaan profil desa serta evaluasi 
perkembangan desa/kel. 
Pembuatan papan data dan mono grafi desa d. Pembangun an pagar kantor desa 
Pengadaan sarana prasarana kantor untuk sarana dan prasar ana 
pemb erdayaan ekonomi masyarak at/ ekonomi mikro perdesaan 
Penghi jauan dan kebersihan lin gkungan digunakan untuk 
pengadaan bibit, pengadaan sungkup dan pemeliharaan . 
Penin gkatan kapasitas aparatur Pemerint ahan Desa - 8 - .• 
3. Pembangunan Desa 
Pembangun an, pengembangan dan pemeliharaan infrastruk tur / 
saran a prasaran a fisik untuk penghidupan dan pemukiman. 
Pembangunan, pengemban gan dan pem eliharaan saran a dan 
prasarana kesehatan, pernbangun an, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana pendid ikan,sosial dan 
kebudayaan. 
Pengembangan usah a ekon omi masyarakat , meliputi pengem bangan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi. 
Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi 
terbaruk an serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup 
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah 
diputus kan dalam musyawar ah 3. Pengamanan desa (2 orang) masing-masi ng 
Rp. 300.000 ,00 perbulan Rp. 400.000,00 perbulan 
Rp. 300.000,00 perbulan pertahun dengan rincian : 
1. Insentif Danton Linmas 
2. Anggota Linm as I. Insentif Ketua Rp. 600.000,00 perbulan 
2. Insentif Sekretari s Rp. 525. 000,00 perbul an 
3. Insentif Anggota Rp. 450.000,00 perbul an 
Insentif Linm as dan pengamanan desa Rp. 22.800.000,00 4. Pembinaan lembaga kemas yarak atan antara lain: 
Operasional pembinaan lemb aga kemas yarakatan yang 
dipergunakan untuk membiayai : 
1. Pembin aan pemuda dan karang tarun a 
2. Pembinaan majelis taklim 
3. Pelaksanaan MTQ 
4. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan 
5. Pelaksan aan hari besar kenegaraan 
Insentif LPM Rp. 18.900.000 ,00 pertahun dengan rincian : 3. Insentif Perideta, Pinan dita , Pernangku, Pasrarnan - 9 - ' . 
Rp. 650.000,00 perbulan 
Rp. 650.000,00 perbulan 
Rp. 350.000,00 perbulan a) Pinandi ta 
Pend eta 
Pemangku 
PKK, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama , memi liki tujuan : 
1. Menampung dan men etapkan prioritas kebutuhan masyarakat 
yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat 
bawahnya . 
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibia yai pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa , Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Mas yarakat Desa (LPMD), Pengurus urn um penyelenggaraan 
Musy awarah Ren cana diselenggarakan berdasarkan azas 
pemerintah yang dilakukan m elalui 
Pembangunan Desa (Musrenbangdes). 
Mus yawarah Rencana Pembangun an Desa (Musren bangdes) harus 1. Perencanaan Alokasi Dana Desa 
Perencanaan pembangunan desa disusun secar a sistematis, terarah , 
terpadu, men yeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan E. TAHAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan , 
pengembangan,atau bantuan alat-alat produksi, permodalan , dan 
peningkatan kapasitas m elalui pelatihan dan pemagangan . 
Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMD esa, 
BUM Antar Desa, maupun oleh sekelompok dan lembaga ekonomi 
masyarakat desa lainnya. 
Penyertaan modal pada BPR Baht eramas 
Pengorganisasian mas yarak at, fasilitas , bantuan hukum masyarak at 
dan pelatihan paralegal di desa. 
Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan 
ketahanan pangan desa . 
Fromosi dan edukasi keseh atan masyarakat serta gerakan hidup 
bersih dan sehat. 
Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan 
dan pelestarian lingkungan hidup 
Program kegia tan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah 
diputuskan dalam musyawarah . . ' 
-10- 
3. Keluar an yang dihasilkan oleh mus yawarah Desa adalah : 
Dokum en Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang 
berisi prioritas kegiatan pembangunan Desa yang didan ai 
oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya. 
Berita Acara mus yawarah Rencana Kerja Pemban gunan Desa 
(RKP Desa) yang dilampiri daftar hadir peserta. '· direncanakan . 3. Menetapkan kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada 
musr enbang Kecama tan. 
Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka : 
1. Rencan a Pembangunan Jangka Men engah Desa (RPJMD esa) 
. .. . .. - .. 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang m erupakan penjabaran 
dari visi, misi dan program Kepala Desa dalam strategi 
pembangunan desa, arah kebijakan umum desa , program 
priori tas desa dan arah kebijakan umum desa, dengan tetap 
mengacu Rencana Pembangun an Jangk a menengah Daerah 
(RPJMD), RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan 
berpedoman pada Pera turan Daerah. 
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangk a Menengah Desa 
(RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan berpedoman pada 
Peraturan Daerah dan menjad i pedoman penyusunan Ranc angan 
Anggaran Pend apatan dan Belanja Desa (RAPBD esa) 
Kepal a Desa menyiapkan rancangan awal Rencan a Kerja 
Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran RPJM 
Desa yang akan menjadi bahan musyawarah desa . 
1. Mus yawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa diikuti 
oleh unsur - unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga 
kemasyarakatan desa dan mengikutkan unsur mas yarak at. 
2. Dalam musya warah desa tersebut disepakati kesanggupan 
swad aya mas yaraka t untuk menun jang pembangunan fisik ADD 
minimal 10% (sepuluh per serat us) dari nil ai kegiatan yang -11- 
tahapan Alokasi Dana Desa (ADD), mulai dari tahapan sosialisasi, 
perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan pelestarian . 
2. Transparan yaitu masyarakat dan pelaksana kegiatan di desa 
harus tahu , memahami dan meng erti tentang kegiatan ADD , 
serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara 
mandiri . 
3. Akuntabel yaitu setiap pengel olaan ADD harus dapa t 
dipertanggungjawa bkan kepada masyarakat setempat maupun 
semua pihak yang berk ompeten sesuai peraturan dan ketentuan 
yang berlaku atau yang telah disepakati. 
Untuk kegiatan yang sifatnya Fisik, dilaksanakan oleh TPK yang 
keanggotaann ya terdiri dari LPM atau Lembaga Kemas yarak atan 
lainn ya yang ada di desa dilaksanakan s ecara swakelo la dan 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
TPK mengajukan proposal/S PP penggunaan dana kepada Kepala 
Desa melalui Sekretaris Desa sebagai pelaksan a Teknis Pengelolaan 
Keuangan Desa (PTPKD) . transparan dan 3. Pelaksanaan Alokast Dana Desa 
Pelaksan aan ADD dilakukan secara partis ipatif, 
alruntabel , yaitu : 
1. Partisipati f yaitu masyarakat berp eran s ecara aktif dalam s etiap 2. Penganggaran Alokasi Dana Desa 
Rencana Kerja Pem bangunan Desa (RKP Desa) yang telah 
ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD , selanjutnya 
diteliti dan disetujui oleh Camat kemudian disampaikan kepad a 
Bupati Kolaka Cq. Kepala Badan Pemberda yaan Mas yarakat dan 
Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka bersamaan dengan 
penyam paian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(RAPBDesa) . 
Alokasi Dana Desa adalah sumber pendapatan desa yang m erupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes . 
Ketentuan penggunaan Alok asi Dana Desa meruj uk kepada arah 
pengunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupa ti ini. . ' ..... 
-12 - 
Dokum en Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBD es 
tahun s ebelumn ya 
Dokumen RPJMDes, RKPDes, APBD esa by Siskeudes; 
Dokum en LPPD 
Dokumen Desain Gambar dan RAB Kegiatan Sarana dan 
Prasarana Infrastruktur Des a 
Bukti setoran pajak belanja tahun sebelumn ya 
Menyelesaikan laporan penyusunan dan pendayag unaan 
profil desa 
Men yelesaikan pengimputan Sisk eudes tahun sebelumn ya 
2. Tahap II (Kedua) setelah menyelesaikan Laporan pertanggun g 
jawaban dana tahap I (pertama) a. Mekanism e pencairan Alokasi Dana Desa dari Kas Daerah ke Kas 
Desa dilakukan melalui 4 Tahap , yaitu : 
1. Tahap I (Pertama) setelah men yelesaik an : 4. Mekanisme Pencairan d. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap proposal kegiatan 
yang diusulkan oleh TPK berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam 
APBD esa dan mem buat rekomendasi kepa da Kepala Desa untuk 
mendapat persetujuan. 
Kepala desa memberikan persetujuan secara tertulis terhadap 
proposal dan m emerintahkan kepada Bendahara Desa untuk 
melakukan pembayaran terhadap kegiatan dimaksud sesuai dengan 
pagu anggaran yang tertuang dalam APBDesa. 
Dalam pelaksanaan kegiatan ADD , hal-hal yang perlu m enjadi 
perhatian adalah : 
1. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai 
hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu . 
2. Memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempa t untuk 
pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka. 
3. Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan 
sosial . 
4. Sura t pertanggungjawaban yang konsisten sejak awal kegia tan, 
sampai akhir pelaksanaan keg iatan . . ' -13 - 
Kegiatan . 3. Tahap III ( Ketiga ) setelah menyelesaikan Laporan pertanggung 
jawaban dana tahap II (kedua) 
4. Tahap IV ( Keempat setelah menyelesaikan: 
Laporan pertanggung jawaban dana tahap III (ketiga) 
menyelesaikan Dokumen RKPD es tahun berikutn ya (N+ 1) 
Menyelesaikan Dolrumen yang menjadi kewajiban Desa 
Pengajuan permintaan Alokasi Dana Desa dilalrukan oleh Pemerintah 
Desa berdasarkan APBDesa yang telah disahkan dan ditetapkan 
dengan Peraturan Desa yang bersanglrutan . 
Permohonan pencairan dana disampaikan secara tertulis kepada 
Bupati Kolaka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa setelah Pemerintah Desa menyelesaikan persyaratan 
sebagaiman yang diatur dalam mekanisme pencairan pada pain a.1, 
serta mendapat rekomendasi dari Camat. 
Berdasarkan permohonan pencairan dana, Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) melalrukan proses transfer 
Dana ke Rekening Pemerintah Desa sesuai pers yaratan dan 
ketentuan perundang-undangan yang berlalru dan merupakan 
bagian dari pendapatan desa. 
Pencairan ADD dilalrukan dengan persyaratan sebagai berilrut: 
1. Foto copy Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJM Desa). 
2. Melampirkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun berjalan . 
3. Berita Acara Musyawarah Desa disertai undangan dan daftar 
hadir peserta musyawarah . 
4. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa) yang telah dievaluasi oleh Bupati Kolaka. 
5. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pelaksana Teknis 
Pengelola Keuangan Desa {PTPKD). 
6. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim Pelaksana - 14- - ' . ,• 
6. Pelaporan Alokasi Dana Desa {ADD) 
Kepala Desa selaku ketua Peng elola Penggun aan Dan a ADD wajib 
menyampaikan laporan bulanan palin g lamb at tanggal 10 bulan 
berikutnya tentang ADD yang telah dilaksanakan kepada Cam at 
sebagai Tim Pelaksan a Teknis Kecamatan . 
Camat sebagai Ketua Tim Pelaksana Teknis Kecamatan melaporkan 
perk emban gan ADD s ecara umum kepada Bup ati Cq. Tim Fasilitasi 
Kabupaten paling lamb at tangg al 15 bulan beriku tnya. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Alokasi Dana Desa 
adalah se bagai beriku t : 
1. Pelaporan dip erlukan dalam rangk a pengendalian dan untuk 
mengetahui perkemban gan pros es pengelolaan dan penggunaan 
ADD , adapun jenis pelaporan mencakup : mempertimb angkan : 
1. Aspek kesiapan pelaksanaan pembangunan untuk pembangunan 
fisik s ecara swada ya yang dibentuk oleh pem erintah desa. 
2. Aspek kelengkapan pe rsyaratan administrasi dan kelayakan 
pengaju an permohonan dana pemb erdayaan masyarakat . 
3. Aspek priorit as wilayah, manfaat kegiatan dan tingkat kebutuhan 
masyarakat , pemerataan, besarnya swada ya masyarakat , jumlah 
dana, jum lah pend uduk, luas areal terbangu n dan potensi lokasi 
yang akan dibangun . 
4. Permohonan pencairan dana harus melampirkan proposal dari Tim 
Pelaksana Kegiatan yang sekurang -kurangn ya berisi : 
• Usah a swadaya masyarakat dibidang pembangunan fisik . 
• Sketsa/ denah lokasi pembangunan . 
• Gambar rencana kontruksi dan volume obyek yang akan 
dibangun . 
• Rencan a Anggaran Belanja Desa. harus 5. Penyaluran Alokasi Dana Desa Dari Kas Desa Kepada Pengelola 
Kegiata ,i 
Penyaluran ADD kepada pengelola kegiatan mempertimbangkan 
ketersediaan dana yang tersedia di Kas Desa 
Pencairan Dana untuk kegiatan pembangunan fisik -15 - . 
'. 
1. Tujuan Peng endalian 
Menjag a setiap pros es pelaksanaan ADD sesuai dengan 
ketentuan , prinsip dan kebijakan ADD ; 
Agar hasil-h asil selama tahapan perencanaan pengan ggaran, 
pelaksanaan dan pel aporan keuangan sesuai mekanism e 
peratu ran perundang - undangan yang berlaku ; 
Agar pelaksan aan kegiatan dan pemanfaatan ADD sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikelola secara 
transparan ; 
setiap pelaku yang terliba t dalam peng elolaan keuangan desa 
dapat menjalank an tugas dan tanggung jawabnya secara baik 
sesuai dengan fungsinya masing-masing. 7. Pengendalian, pembinaan, pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Pengendalian 2. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim 
Pelaksana Kegiatan men yampaikan laporan yang diketahu i oleh 
Kepala Desa ke Tim Fasilitasi Kecamatan secara bertahap . 
Selanjutn ya Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi dari 
sel~h laporan tingkat desa di wilayahny a secara 1:>ertah ap 
menyampaikan kepada Bup ati Kolak a Cq. Tim Fasilit asi Kabupa ten. 
3. Beber apa jenis laporan tersebut tersedi a di Kantor Kepala Desa 
untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang 
membutuhkannya . Desa juga wajib men yediakan papan inform asi 
baik didalam maupun diluar ruan gan yang memua t beberapa jenis 
lap?r ~ tersebut sehingga masyarakat bisa mengakses kegiatan 
ADD . , .. a. Perkembangan pelaksan aan dan penyerapan dana; 
Masalah yang dihadapi; 
Hasil akhir penggunaan dana . 
Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana . - ' \ . 
-16 - ,. . 
Pembinaan 
Dalam rangka pembinaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan oleh 
Tim Fasilitasi Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut; 
1. Bagi desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai 
dengan ketentuan dikenai sanksi; pemeriksaan dan evaluasi kegiatan: 
Pemantauan: 
Pelaksanaan kegiatan pemantauan atau monitoring pelaksanaan 
kegiatan sangat diperlukan sejak awal perencanaan kegiatan 
sampai dengan pelaporan kegiatan dengan tujuan agar tidak 
terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan 
dilakukan oleh Kepala Desa , Pelaksana Teknis Pengelolaan 
Keuangan Desa , Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim 
Fasilitasi Tingkat Kabupaten . 
Pelaporan : 
Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pertanggung 
jawaban (LPJ) dengan bukti -bukti pengeluaran yang sah 
dilakukan setiap bulan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana 
Keuangan Desa (TPKD) kepada Kepala Desa dan selanjutnya 
Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk dilaporkan 
kepada Bupati. 
Pemeriksaan : 
Pemeriksaan dilaksanakan oleh kepala desa, Tim Fasilitasi 
Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitasi Kabupaten terhadap 
kegiatan fisik dan keuangan , menyangkut pembukuan, 
pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti 
pengeluaran lainnya. 
Evaluasi : 
Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan yang 
telah dilaksanakan, evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporan 
dengan berpedoman pada rencana, kriteria, dan standar yang 
ditentukan, Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar upaya 
perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan di dalam 
pelaksanaan kegiatan. pelaporan, melalui pernantauan, dilakukan 2. Pengendalian -17 - • .. . 
2. Pemerintah kabupaten wajib melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan serta memberikan pedoman terhadap keputusan Bup ati. 2. Dalam hal Pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap perencanaan , 
penyusunan , pengajuan , pertanggung jawaban dan pelaporan 
tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka Bupati 
berhak untuk memberikan sanksi berupa: 
Pengurangan tunjangan Aparat Pemerintah Desa (Kepala 
Desa dan Perangkat Desa) sebesar 20% (dua puluh persen) . 
Pengurangan Jumlah ADD pada tahun anggaran berikutnya. 
3. Mekanisme pemberian sanksi adalah: 
Pemberian sanksi dilakukan melalui mekanisme peringatan 
atau teguran tertulis terhadap kepala desa atau perangkat desa 
lainnya. 
Pengurangan penghasilan Aparat Desa sebesar 20% dengan 
berdasarkan disiplin, kinerja dan loyalitas aparat. 
Pemberian sanksi bagi Kepala Desa dalam hal pengurangan 
penghasilan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati berdasarkan 
indikator yang disampaikan oleh Camat . 
Pemberian sanksi bagi perangkat desa lainn ya dilakukan oleh 
kepala desa berdasarkan indikator huruf (b) diatas. 
Pengurangan jumlah anggaran ADD sebesar 20% terhadap 
desa berdasarkan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari: 
1 Serapan anggaran yang berkurang 
2 Peruntukan kegiatan yang tidak sesuai dengan APBDesa 
3 Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan fisik dan 
penyampaian LPJ 
4 penyimpangan penggunaan dana berdasarkan hasil audi t 
dari instansi/lembaga pemerintah terkait . 
Bupati berhak untuk mengurangi dan tidak memberikan ADD 
pada tahun anggaran berikutn ya dari jumlah yang seharusnya 
secara porposional bagi desa yang terbukti tidak mampu 
melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari 
Alokasi Dana Desa (ADD) secara transparan, partisipatif dan 
akuntabel berdasarkan hasil evaluasi Tim Fasilitasi Kabupaten ; 
1. Pemberian sanksi terhadap desa dituangkan dalam . . 
-18 - 
dengan yang telah • Kegiatan yang didanai sesuai 
direncanakan dalam APBdesa; 
• Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang c Pengawasan Kegiatan ADD 
Hal-hal yang perlu diperha tikan dalam pengawasan Alokasi Dan a 
Desa adalah sebagai berikut : 
1. Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan 
pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Inspektora t 
Kabup aten, disamping pengawasan melekat oleh Kepala Desa, 
Camat dan Dinas PMD dan oleh masyarakat desa yang 
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. ·· · - · ·· - ··· 
2. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokas i Dana 
Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari 
tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten . 
3. Pengaduan mas yarakat merupakan wujud kontrol sosial .atau 
pengawasan oleh masyarakat. 
4. Pengawasan internal rutin dilakukan oleh Kepala Desa selaku 
Penanggung Jawab dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan. 
5. Beberapa indikator yang dapat dilakukan dalam menilai 
keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokas i Dana Desa 
yaitu: 
Pengelolaan : 
• Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adan ya 
Alokasi Dana Desa; 
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mus yawarah 
Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa; 
• Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 
pertanggungjawaban penggunaan Alokas i Dana Desa oleh 
Pemerintah Desa ; dan 
• Terlaksananya dengan baik dan benar oleh pengelola 
APBDesa dalam perencanaan , pelaksanaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban baik fisik maupun keuangan APBDesa 
terse but 
Penggunaan -19 - ,. 
"' ' ' 
Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal 
I 1BJ~~~- 
'1 AHMAD.AFEI penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pembinaan Kemasyarakatan secara terpadu untuk meningkatkan peran serta 
Pemerintah Desa dan masyarakat dalam proses pembangunan , sehingga 
diharapkan desa-desa di Kabupaten Kolaka dapat maju, mandiri dan 
sejahtera sehingga bisa menentukan sendiri arah kegiatan pembangunan 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan di desanya yang berdasarkan 
potensi desa yang dimiliki agar upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan 
lapangan pekerjaan di desa , peningkatan kesehatan dan pendidikan serta 
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Umum dapat terlaksana . Pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah terobosan dalam F. PENUTUP 
Program • • Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; 
• Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari 
kelompok miskin) 
• Besarnya swa daya masyarakat dalam mendukung 
penggunaan Alokasi Dana Desa; 
• Men dorong peningkatan pendapatan asli desa; 
• Mam pu bersenergi dalam program-program pemerintah 
yang ada di desa yang bersangkutan . - 20 - ... '