Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 6 Tahun 2014?
Norma hukum dalam Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah . 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas 
Sekretariat Desa , pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur 
kewilayahan. 
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis . 
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yaang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desai PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG TATA 
CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN BAGI 
HSIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2017. Menetapkan MEMUTUSKAN: 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293); 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 
Tahun 2016 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 
Nomor 0141); 
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 99 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 201 7 
(Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 
Nomor 99); 
Bagian Kedua 
Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa 
Pasal4 
( 1) Jumlab bagian basil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan 
dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.506.000.000,- (satu 
milyard lima ratus enam juta rupiah). 
(2) Jumlah bagian basil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap 
desa diatur sebagai berikut: 
a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada setiap 
desa; dan 
b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai 
dengan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan 
indeks kesulitan geografis serta realisasi penerimaan pajak daerah 
dan retibusi daerah dari setiap desa . 
(3) Besaran bagian basil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap 
desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran rg merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Pasal 3 
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian basil pajak daerah dan 
retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap 
tahun anggaran. 
(2) Pengalokasian bagian basil pajak daerah dan retribusi daerah 
merupakan jumlah bagian basil pajak daerah dan retribusi daerah yang 
diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran. BAB II 
PENGELOLAAN 
Bagian Kesatu 
Pengalokasian