Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

(1) Pembentuk an W arung Teknologi Tepat Guna diatur 
dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. Kuwu /Lurah mengundang tokoh masyarakat, tokoh 
pemuda, golongan profesi dan pengurus lembaga 
kemasyarakatan lainnya yang mempunyai 
kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam 
upaya pemberd ayaan masyarakat melalui 
pemetaan kebutuhan, pengembangan dan 
penerapan teknologi tepat guna untuk 
melakukan musyawarah di desa /kelurahan dalam 
rangka pembentukan warung teknologi tepat guna ; 
 
b. Dalam Forum musyawarah tersebut dipilih Pengurus 
Wartek yang t erdiri dari Ketua Wartek , Wakil Ketua, 
Sekretaris dan Bendahara serta Kepala Seksi Kemitraan, 
Seksi Pengemban gan TTG dan Seksi Pelayanan TTG dan 
pengurus lainnya terutama dengan memprioritaskan 
dari tokoh masyarakat, golongan profesi, tokoh pemuda, 
tokoh perempuan yang mempunyai kemauan, 
kemampuan dan kepedulian dan bersedia aktif dalam 
upaya pemberdayaan masyarakat melalui 
pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna 
demi kemajuan pembangunan desa /kelurahan ; 
 
c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pad a 
huruf a dan huruf b tersebut dituangkan dalam 
10 
 berita acara dan disampaikan kepada Kuwu /Lurah 
untuk mendapat pen etapan seb agai Pengurus 
Wartek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainn ya di 
Desa/ Kelurahan diatur dengan mekanisme sebagai 
berikut: 
a. Kuwu/Lurah mengundang tokoh masyarakat, tokoh 
pemuda, pemuka masyarakat dan golongan 
profesi lainnya yang mempunyai kemauan, 
kemampuan dan kepedulian dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat untuk 
melakukan musyawarah pemben tukan lembaga 
kemasyarakatan lainnya di Desa/ Kelurahan; dan/atau 
b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dituangkan dalam berita acara dan 
disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat 
penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainn ya di Desa 
yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa. 
 
(4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainn ya di 
Kelurahan yang belum tercantum dalam Peraturan 
Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Camat. 
 
6. ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut :