Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Substansi Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, khususnya BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 18, memuat:

( 1) Pengurus Barang Pembantu ditetapkan oleh Bupati atas usul Kuasa 
Pengguna Barang melalui pengguna barang. 
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 
Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 
(3) Pengurus Barang Pembantu, dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah 
barang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, kompetensi dan/ a tau rentang 
kendali dan pertimbangan obyektif lainnya. 
(4) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berwenang dan bertanggung jawab: 
a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang 
milik daerah; 
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 
barang milik daerah yang dipeoleh dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah; 
c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; 
d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada 
Kuasa Pengguna Barang; 
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahan barang milik daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan 
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah 
selain tanah dan/atau bangunan; 
f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah 
g. dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaran tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang 
tidak dimanfaatkan pihak lain; 
h. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah; 
1. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
J. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan 
barang ; 
k. mengajukan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan 
barang; 
1. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 
yang di tuangkan dalam beri ta acara penyerahan barang; 
m. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan; 
n. memberi label barang milik daerah; 
o. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 
Pengguna Barang melalui kuasa pengguna barang atas perubahan 
kondisi fisik barang milik daerah mela lui pengecekan fi.sik barang; 
p. melakukan stock opname barang persediaan; 
q. menyimpan dokumen, antara lain foto copi/ salinan dokumen 
kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/foto 
copi/ salinan dokumen penatausahaan; 
r. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
s. Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan 
t. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada 
Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti olehf 
- - - -- --------- Pasal 21 
(1) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
, kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada: 
a. standar barang ; 
b. standar kebutuhan; dan/ atau 
c. standar harga. 
(2) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, 
merupakan spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan 
penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan 
kebutuhan. 
(3) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, 
merupakan satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan 
penghitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam 
perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD. 
(4) Standar harga sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan 
besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik 
daerah dalam perencanaan kebutuhan . 
(5) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.f Pasal20 
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap 
tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja SKPD yang telah ditetapkan. 
(2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam mengusulkan penyediaan 
anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar 
(baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran . BABV 
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 
Bagian Kesatu 
Umum