Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor 18 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAI{ BERh4OTOR, PEMBEBASAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu.
5. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
berat dan alat-alat besaryang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan
diair.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap
kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang
atau barang dengan dipungut bayaran dan memtliki izin
penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atalu izin
dalam trayek dari instansi berwenang.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB,
adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
Kendaraan Bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik
Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam Badan Usaha.
10.
11.
L2.
13.-5-
BBN-KB II adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
penyerahan Kedua.
SWDKLLJ adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan.
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi,
badan dan instansi pemerintah yang menguasai objek
Kendaraan Bermotor.
Badan Hukum Indonesia adalah Organisasi atau
Perkumpulan yang didirikan dengan akta yang autentik
dan diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan
kewajiban.
t4. Pemberian keringanan adalah pengurangan beban
(tanggungan) untuk meningkatkan kesejahteraan Wajib
Pajak dalam pembayaran Pajak.
Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor adalah suatu
proses atau cara membebaskan tunggakan pokok PKB,
Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan
BBN-KB.
Identitas Diri yang sah adalah identitas yang diterbitkan
oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.