Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 156?
Pasal Pasal 156 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, pada , menyatakan:

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa 
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak 
pidana di bi dang Retribusi. 
 
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tertangguh jika: 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 
langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterb itkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
diterimanya Surat Teguran tersebut. 
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribus i dengan kesadara nnya 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsu ran atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Retribusi. 
 
56. ketentuan Pasal 157 diubah sehingga pasal 157 berbunyi sebagai berikut: 
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat 
diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerj a tertentu. 
(2) Puskesmas dan Labkesda dikecualikan dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud ayat (1), insentif diberikan dalam bentuk jasa 
pelayanan. 
(3) Pembagian dan pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana 
dimaksud ayat (2) dengan sistem remunerasi yang ditetapkan de ngan 
Peraturan Bupati. 
(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Banyuwangi. Ketentuan lebih lannjut mengenai tata cara pemberian 
insentif diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 
 
 
 
 
Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuwangi. 
 
24 
 
 
 
Ditetapkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 29 Desember 2017 
 
BUPATI BANYUWANGI, 
 
Ttd. 
 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 
 
 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada Tanggal 29 Desember 2017 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI, 
 
Ttd. 
 
DJADJAT SUDRADJAT 
 
 
Sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 
Asisten Administrasi Pemerintahan 
Ub. 
Kepal a Bagian Hukum 
 
 
 
 
HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M. 
Pembina Tingkat I 
NIP. 19650828 199703 2 002 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 462-17/2017 
 
 
 
25 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 
NOMOR 12 TAHUN 2011 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 
 
 
A. PENJELASAN UMUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal I dan Pasal II 
 Cukup j elas 
 
 
 
====================