Apa bunyi lengkap Pasal 119 dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , pada BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAr~, Pasal 119 dinyatakan:

(1) Ke pa la daerah dapat mengadal<an utang daeral1 sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. 
(2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan pinjaman 
c!aerah. 
(3) Bi2ya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belar;ija daerah . 
~ Pasal 120 
(1) Hak tagil1 mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak 
utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. 
(2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpiutang mengajuka n tagihan kepada daerah 
kedaluwarsa . tertunda apabila pihak yang 
sebelum berakhirnya masa 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran 
kewajiban bunga dan pol<ok pinjaman daerah ,. 
Pas<1I 121 
Pinjaman daeraI1 ber-suml)er uaernl1 : 
a. Pernerinlah; 
b. Pemerintah daerah lain; 
c. Lembaga Keuangan bank; 
d. Lembaga keuangan bukan bank; dan 
e. Masy;:irnl<at.