Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 30 Tahun 2018 pada Pasal 19?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 30 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, BAB III - MPP, STANDAR, DAN MANAJEMEN PELAYANAN, Pasal 19 menyebutkan bahwa:

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan, 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 
(2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi: 
a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan dan Nonperizinan, 
memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan 
memberikan tanda terima kepada pengadu; 
b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian 
pengaduan; 
c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi 
pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan dan 
Nonperizinan; 
d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan 
Penyelenggara PTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat 
Daerah terkait; 
e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu 
dan/atau pihak terkait; 
f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan 
g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan. 
(3) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor 
depan/front office atau pejabat yang menangani. 
(4) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b sampai dengan huruf g kecuali huruf e, dilakukan oleh pegawai yang 
ditugaskan pada kantor belakang/ back office. 
(5) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dari bidang yang memiliki fungsi pengaduan pada DPMPTSP. 
(6) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana pada ayat (5) dituangkan dalam 
bentuk penetapan oleh Kepala DPMPTSP.