Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 1 Tahun 2018 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 
2. Bupati adalah Bupati Pati. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indon esia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otono m. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayan i, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 
memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya 
disebut Forkop imda adalah forum yang digunakan untuk 
membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. 
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang 
dipimpin oleh camat. 
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan 
lain yang selanjutnya dising kat dengan BAPPEDA adalah 
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan 
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan 
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. 
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau 
tidak langsung mendapatkan manfa at atau dampak dari 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah 
antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, 
TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh 
masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia 
usaha/investor, pemerintah pusat, p emerintah provinsi, 
kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta 
keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi 
Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan 
termarginalkan. 
 
 
 
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik 
untuk pemanfaatan s umber daya yang dimiliki Daerah 
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 
daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya . 
16. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses 
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan 
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian 
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di 
Daerah. 
17. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah 
suatu proses pemantauan dan supervisi dalam 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan 
serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk 
memastikan tercapainya target secara e konomis, efisien, 
dan efektif. 
18. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian 
dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan 
kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang lebih tinggi. 
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah d okumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan Bupati. 
21. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan 
dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan 
oleh pemerintah Daerah denga n sepenuhnya 
menggunakan pendekatan teknokratik sebelum 
terpilihnya Bupati dan wakil Bupati. 
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah u ntuk periode 1 (satu) tahun. 
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang 
selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 
(dua p uluh) tahun. 
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 
(lima) tahunan. 
27. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 
28. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan 
program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih 
yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan 
mempertimbangkan hal penting lainnya. 
29. Program Strategis Nasional adalah program yang 
ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat 
strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan 
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta 
menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingk at KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 
33. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
34. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
35. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
36. Rencana Kerja dan An ggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan APB D. 
37. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat 
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran pembangunan. 
38. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan 
keuangan Daerah untuk menentukan sumber -sumber 
dana yang digunakan dalam pem bangunan, optimalisasi 
penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas 
belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta 
target pembangunan nasional. 
39. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara 
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin 
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat 
perencanaan dibuat. 
40. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dike depankan dalam perencanaan 
pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan 
bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, 
mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan 
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 
41. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 
Daerah. 
42. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya -upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
43. Tujuan adalah sesuatu kon disi yang akan dicapai atau 
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 
44. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian 
hasil (outcome) program Pe rangkat Daerah. 
45. Strategi adalah langkah berisikan program -program 
sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat 
Daerah untuk mencapai sasaran. 
46. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 
pemba ngunan dan mengantisipasi isu strategis 
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 
bertahap sebagai penjabaran strategi. 
47. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan 
secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 
 
 
48. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas 
dan fungsi. 
49. Program p embangunan Daerah adalah program strategis 
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai 
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran 
RPJMD. 
50. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam rangka 
mencapai hasil ( outcome ) suatu program. 
51. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan 
penggunaan sumber daya pembangunan. 
52. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat 
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau 
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran ( output ), hasil 
(outcome ), dampak ( impact ). 
53. Keluaran ( output ) adalah suatu produk akhir berupa 
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber 
daya pembangunan agar hasil ( outcome ) dapat terwujud. 
54. Hasil ( outcome ) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 
55. Dampak ( impact ) adalah kondisi yang ingin diubah berupa 
hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari 
pencapaian hasil ( outcome ) beberapa program. 
56. Musyawar ah perencanaan pembangunan yang 
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar 
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan Daerah. 
57. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi 
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk 
merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas 
dan fungsi Perangkat Daerah. 
58. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang 
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan 
pemanfaatan ruang wi layah nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan 
ruang wilayah. 
59. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah 
perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah 
lingkunga n hidup, serta upaya perlindungan dan 
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 
60. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya 
disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang 
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 
memastikan bahwa pri nsip pembangunan berkelanjutan 
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau 
program. 
61. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang 
mendo kumentasikan, mengadministrasikan, serta 
mengolah data pembangunan Daerah. 
62. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan 
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, 
sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan 
untuk menjamin keutuhan lingk ungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu 
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 
63. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom 
yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah 
pembangunan dan/atau yang memiliki hu bungan 
keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan 
pembangunan. 
64. Hari adalah hari kerja.