Apa saja yang diatur dalam Pasal 419 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB XI - PENGHAPUSAN, Pasal 419 menetapkan:

(1) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan h ilang 
karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 18 ayat (3) huruf 
a, harus dilengkapi: 
a. surat keterangan dari Kepolisian; dan 
b. surat keterangan dari Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Bara ng 
yang sekurang -kurangnya memuat: 
1. identitas Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang ; 
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang 
milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat 
diketemukan; dan 
3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemu kan bukti bahwa 
penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan 
adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggung jawab barang milik 
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup 
kemungkinan kepada yang bersang kutan akan dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, 
susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 
hewan/ikan/tanaman sebag aimana dimaksud dalam Pasal 4 18 ayat (3) 
huruf b , harus dilengkapi: 
a. identitas Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang ; 
b. pernyataan dari Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang 
mengenai kebenaran permohonan yang diajukan . 
c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa 
barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, 
kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman ; dan 
d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri 
hasil laporan pemeriksaan/penelitian. 
(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan 
kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3) 
huruf c , harus dilengkapi : 
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang : 
1. mengenai terjadi keadaan kahar ( force majeure ); atau 
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar ( force 
majeure). 
b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar 
(force majeure ) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang .