Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 32) Tahun 1945 Pasal 11?
Dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 32) Tahun 1945 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI SERTA TATA, BAB VI - PENGISIAN JABATAN, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

(1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari p egawai Aparatur Sipil 
Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Da erah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabata n pimpinan tinggi, 
jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Per angkat Daerah wajib 
memenuhi persyaratan kompetensi : 
a. Teknis; 
b. Manajerial; dan 
c. Sosial Kultural. 
(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pad a ayat (3), pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perang kat Daerah harus 
memenuhi kompetensi pemerintahan. 
(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) huruf a diukur dari 
tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan tekn is fungsional dan 
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan de ngan sertifikasi. 
(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada aya t (3) huruf b diukur 
dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan 
pengalaman kepemimpinan. 
(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) huruf c 
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masya rakat majemuk dalam 
hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasa n kebangsaan. 
(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada a yat (4) antara lain 
kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan 
kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, 
pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hub ungan Pemerintah 
Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab upaten, serta etika 
pemerintahan. 
(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan a yat (4) ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanga n.