Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAS ER Nomor 3 Tahun 2009?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAS ER Nomor 3 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN, Pasal 1 menetapkan:

Dalam P eraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
 1. Kabupaten adalah Kabupaten Pas er. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
3. Bupati adalah Bupati Pa ser. 
 4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdaganga n dan Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah Kabupaten Paser. 
 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Kommanditer, perseorangan, badan usaha milik negara atau 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi ya ng sejanis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 
lainnya. 
 
 
 
 4 
6. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan 
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelesterian lingkungan. 
 7. Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah pungutan daerah ata s pemberian izin 
usaha perdagangan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan. 
 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang -undangan retribusi diwajibkkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 
 9. Masa retr ibusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. 
 10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adal ah 
surat yang digunakan oleh wajib retribusi yang terutang menurut peraturan 
retribusi. 
 
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetepan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 
 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan 
atau denda. 
 
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat 
yang oleh wajib retribusi d igunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
retribusi yang terutama ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang 
ditetapkan oleh Bupati. 
 
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang 
atau tidak seharusnya terutang. 
 
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat 
SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi 
yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 
 
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keb eratan yang diajukan 
oleh wajib retribusi terhadap SKKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB. 
 17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pas er 
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang -undangan retribusi. 
 19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dalam serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut 
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi serta mennemukan 
tersangkanya. 
 
 5