Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 5 Tahun 2017 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK SUMUT, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
3. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4346); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (L embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
 
 
salinan 
 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebaga imana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5261); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratu ran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investa si Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 
Nomor 4); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai Nomor 137); 
salinan 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 
 
dan 
 
BUPATI SERDANG BEDAGAI 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN 
MODAL PADA PT BANK SUMUT.