Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan . 
5. Kampung….. 
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Kampung adalah Kepal a Kampung dibantu perangkat 
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung . 
8. Perangkat Kampung adalah Sekretaris Kampung , 
pelaksana kewilayaha n dan pelaks ana teknis sebagai unsur 
pembantu Kepala Kampung . 
9. Badan Permusyawaratan Kampung , selanjutnya d isingkat BPK 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Kam pung , Pemerintah Kampung , dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 
Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang -undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Kampung . 
12. Musyawarah BPK adalah musyawarah yang dipimpin oleh ketua 
BPK yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BPK 
untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara 
musyawarah dan mufakat. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung , selanjutnya disingkat 
APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung 
dan Badan Permusyawaratan Kampung , dan ditetapkan dengan 
Peraturan Kampung . 
14. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi 
administrasi pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan. 
15. Hari adalah hari kerja.