Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J'2 Tahun 2015.
Redaksi dari Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J'2 Tahun 2015 tentang PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, pada , Pasal 7 menjelaskan:

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan 
koordinasi pelaksanaan dan program, pelaksanaan, pengendalian dan 
pengembangan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Pasal6 ; i. penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum ; 
pemblnaan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja 
penetapan, pembinaan atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMP) 
I. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten 
(UMP); 
pemblnaan dan penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) 
dan penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ; 
pemblnaan pelaksanaan pengawasan Norma Kerja dan Perlindungan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pembinaan perlindungan 
pekerja wanita dan anak; 
pemblnaan, pelaksanaan, penyaluran, penempatan tenaga kerja dan 
perluasan kerja; 
penetapan pedoman dan petunjuk teknls penyiapan pemukiman, pengarahan 
dan penempatan, pembinaan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi; 
pelaksanaan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang 
transmigrasi; 
pelatihan dibldang transmigrasi dan penduduk sekitar; 
s, penyusunan rencana teknis satuan permukiman transmigrasi ; 
pemberdayaan masyarakat transmigrasi dibidang usaha ekonomi dan sosial 
budaya serta kerjasama antar daerah, dan dengan instansi terkait dan 
penanaman modal di lokasi transmigrasi . ; -4- 
( 1) Sekretariat terdiri atas : 
Sub Bagian Program dan pelaporan ; 
Sub Bagian Keuangan; 
Sub Baglan Umum dan Kepegawaian. 
Sub Baglan dipimpln oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.