Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN B UPATI BANYUWANGI Nomor 35 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN B UPATI BANYUWANGI Nomor 35 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PE NGELOLAAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini y ang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi . 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi . 
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi . 
4. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa 
adalah bangunan-bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 
secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 
satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status 
penguasaannya s ewa serta dibangun dengan menggunakan dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian. 
5. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut 
Sarusunawa adalah unit hunian pada ru sunawa yang dapat digunakan 
secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai 
sarana penghubung ke jalan umum. 
 
 
5 
 
 6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang berupa 
rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fung si 
satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan 
kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan 
yang dilakukan oleh Unit Pengelola untuk memfungsikan rusunawa 
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
7. Pengawasan ada lah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan 
peraturan perundang -undangan mengenai rumah susun sederhana sewa 
dan upaya pe negakan hukum. 
8. Pengelola yang selanjutnya disebut badan pengelola adalah instansi 
pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk 
oleh pemilik rusubawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan 
Rusunawa. 
9. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan p engelola 
atas barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa dengan 
melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeli haraan, 
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian rusunawa . 
10. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam 
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang 
berlaku yang melak ukan perjanjian sewa sarusunawa dengan badan 
pengelola . 
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 
adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan be rdasarkan ketentuan 
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . 
 
6 
 
 12. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah 
nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan /atau 
sewa bukan hunian rusun awa untuk jan gka waktu tertentu.