Apa yang diatur dalam 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Nomor 18 Tahun 2012 pada Pasal 5?
Berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, BAB IV - PEMANFAATANPEKARANGAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

( 1) Pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan 
masyarakat dalam mengoptimalkan pekarangan sebagai sumber gizi 
keluarga. 
(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
budid-:tya semua je~is tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga 
seperti aneka umbi, sayuran, buah serta budidaya ikan sebagait Pasa14 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan 
Lestari; 
b. model Pengembangan Pangan Pokok Lokal; 
c. sosialisasi dan Promosi Pangan lokal; 
d. pola konsumsi pangan lokal di Daerah; 
e. peran serta; 
f. pembiayaian; dan 
g. pernb inaan dan pengawasan . BAB III 
RUANG LINGKUP Pasal3 
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan: 
a. meningkatnya kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam 
mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang 
dan aman serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan 
pokok beras ; 
b. meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber 
pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan 
sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan 
mineral untuk konsumsi keluarga; dan 
c. terwujudnya pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah sumber karbohidrat selain beras dan terigu 
yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal. BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasa12 
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi 
pernangku kepentingan di Daerah dalam rangka percepatan 
penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya pangan 
lokal. diselenggarakan di tingkat kabupaten/ kota, tingkat provinsi dan 
tingkat nasional. 
25. Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga nonstruktural yang 
bertugas membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan 
dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah. -------------------- ---i