Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 24 Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 24 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya . 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasa r Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
4. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya . 
5. Bupati adalah Bupati Murung Raya . 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Murung Raya . 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah . 
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Murung Raya , perangkat daerah yang 
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di 
bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi 
kewenangan daerah. 
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Murung Raya . 
10. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang 
selanjutnya disebut UPT BLK adalah organisasi yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasiona l dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya . 
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT BLK pada Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya . 
 
 
 
4 
 12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara 
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 
14. Jabatan Pelaks ana adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas 
pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan 
untuk mencapai tujuan organisasi. 
15. Nama -nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang 
menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon 
IV. 
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keteramp ilan tertentu serta bersifat mandiri 
dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka 
kredit.