Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI Nomor 2 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang -Undang Nomor 9Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
Undang -Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
Undang -Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Undang -Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400 );
Undang -Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
Undang -Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438 );
Undang -Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );12.Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6041 );3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 );
14.Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ,sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah BerbasisAkrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425 );
17.Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17Tahun 2011 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18.Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota TebingTinggi ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALI KOTA TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
3