Apa yang diatur dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

O
(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan
kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan
kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait
data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi
SPBE.
(21 Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi
keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian
keamanan lainnya.
(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada
dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan
cadangan dan pemulihan.
(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada
dilakukan melalui penyediaan mekanisme
verifikasi dan validasi.
(6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan
pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan
sertifikat digital.