Menurut Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13 Tahun 1964, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, pada BAB I - KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Ne:., menyatakan:

Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pembangunan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di 
Kecamatan; 
b. penyusunan program dan melaksanakan bimbingan di bidang 
pembangunan; Seksi Ekonomi dan Pembangunan Bagian Keempat Seksi Pemerintahan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan 
kearsipan; 
b. penyusunan program serta metakukan urusan perlengkapan dan 
inventaris Kecamatan; 
c. penyusunan program dan urusan rumah tangga Kecamatan; 
d. penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 
Kecamatan; 
e. penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan 
pemerintahan umum; 
f. penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka 
pembinaan wilayah dan masyarakat; 
g. penyusunan program dan petayanan kepada masyarakat dibidang 
pemerintahan; 
h. penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang 
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; 
i. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang 
kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan. Pasal 13 Seksi Pemerintahan; Bagian Ketiga (2).Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 
1. Menyiapkan bahan, konsep naskah Dinas sesuai arahan dari 
Sekertaris; 
2. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang 
menjadi tanggung jawabnya; 
3. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan 
pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekeraris; 
4. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan 
inventarisasi asset-aset baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak dilingkungan Kecamatan urusan ketatausahaan, kehumasan, administrasi umum dan 
kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM),. 
Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub-bagian umum dan 
Kepegawaian; -5- ' 
• Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan 
mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan 
fungsional; 
• Melakukan koordinasi dalam rangka peegakan hukum dan 
penggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan 
kualitas lingkungan; 
• Melakukan pendataan dan koordinasi dalam rangka pengendalian 
bangunan di sepanjang bantaran sungai; 
• Melakukan monitoring pelaksanaan dan koordinasi terkait penegakan 
Peraturan Daerah; 
• Menyiapkan bahan penerbitan Surat ljin Keramaian; 
• Memonitoring dan melakukan evaluasi situasi ketentraman dan 
ketertiban lingkup Kecamatan secara berkala; 
• Menyusun laporan tertulis atau situasi dan kondisi Kecamatan tiap 
bulan, atau setiap saat diperlukan pada pimpinan Seksi Ketentraman dan Ketertiban : 
Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya. 
Untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai 
fungsi; Pasal 16 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Bagian Keenam Seksi Kesejahteraan Sosial : 
Untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi 
a. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang kesejahteraan sosial; 
b. penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang 
keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan 
masyarakat; 
c. penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan 
shodaqoh; 
d. penyusunan program dan pengumpulan bahan. Pasal 15 Bagian Kalima 
Seksi Kesejahteraan c. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang 
d. pembangunan; 
e. penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan 
pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana 
fisik lingkungan Kecamatannya. -6- 
Kepala Camat, Sekretaris, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku; Pasal24 BABV 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN Dalam melaksanakan tugas, Kepala Camat dibantu oleh Satuan Organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya 
wajib mengadakan rapat berkala. Pasal23 Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula 
kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. Pasal22 S_etiap lapor~n yang diterima oleh Kepala Camat dari bawahannya, wajib 
diolan dan d1gunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. Pasal20 
Sekretaris, K~pala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung Jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya. 
Pasal21 Pasal 17 
Da.l~m metaksanakan tugas Camat Sekn . 
wa11b menerapkan prinsip koordinasi int eta~s. Se~si, di lingkungan Camat 
• egras, dan smkronisasi yang baik 
Pasal18 
Kepal~ Camat mengawasi pelaksanaan t 
dan b1la terjadi penyimpangan ugas bawahannya masing-masing 
diperlukan sesuai ketentuan Peratu~::~ mengambil langkah-langkah yang 
erundang-Undangan yang berl k a u. 
Pasaf 19 
Kepala Camat bertanggung jawab . . 
bawahannya masing-masing dan me::m.'f:1P'n b. da~ mengkoordinasikan 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. en an imb,ngan serta petunjuk BABIV 
TATAKERJA I 
Diundangkan di Laworo 
pada tanggal 2015 
H, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan 
penempatanya _ dalam Serita Daerah Kabupaten Muna Barat. Pasal27 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut 
dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan 
perundang -undangan yang berlaku. Pasal26 KETENTUAN PENUTUP BABVI Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perund ang­ 
undangan yang berfaku. Pasal 25 sampai 8 - 
CAMAT 
SEKRETARIAT 
KEI..OMP OK JASA TAN J 
FUNGSIONAl i 
SUBeAG. SUB SAG. PENYUSUNAN UMUMOAN PROG& 
-, KEPEGAWAIAN PElAPORAH 
I I I 1~~~1 SEKSI SEJ<8I SEKSI 
PEMERINT AHAN EKONOM IOAN KETENTRAMAN DAN PEMBANGUNAN KETERTIBAN 
DEM'XEJ.URAHAH BAGAN 
STRUKTUR ORGANISASI KECAMA TAN : PEAAT\JRAN BUPATI ~ IIARAT 
N0M0R .14 TAHUN 2016 
T~ : 1() JAMJARJ 2015