Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 
4 PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANG, pada BAB 
I - V, Pasal 
4 menjelaskan:

Pengaduan 
yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan 
yng 
mengandung indikasi unsur 
TP
 
yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah. 
Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, 
Whistle Blower harus memb
erikan indikasi awal yang dapat 
dipertanggungjawabkan, meliputi :
masalah yang diadukan (
what
)
 
 
 
berkaitan 
dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini 
berupa keterangan awal yang memuat 
fakta, data
 
atau petunjuk terjadinya 
penyimp
angan
.
pihak 
yang bertanggungjawab (
who
)
 
 
 
berkaitan 
dengan siapa yang melaku
kan penyimpangan (nama, jabatan dan 
alamat yang dilaporkan)
.
lokasi 
kejadian (
where
)
 
 
 
berkaitan 
dengan dimana terjadinya (Unit Kerja); 
 
 
 
6
waktu 
kejadian (
when
)
 
 
 
berkaitan 
dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini 
berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, 
mengapa 
terjadi penyimpangan (
why
)
 
 
 
berkaitan 
dengan informasi p
enyebab terjadinya penyimpangan
 
dan 
perbuatan yang diduga m
elanggar ketentuan peraturan perundang
-
undang 
yang berlaku.
bagaimana 
modus penyimpangan (
how
)
 
 
 
berkaitan 
dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.
 
In
formasi ini 
membantu dalam pen
y
usunan modus operandi penyimpangan.