Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 32 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 32 Tahun 2018 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN, pada BAB VII - SANKS I, Pasal 5 dinyatakan:

dikenakan sanksi administrasi. 
(2) Kepala Satuan Kerja Perangk at Daerah yang tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaim ana dimaksu d dal am Pasal 
11 ayat (4) dikenakan sanksi adminis trasi sesuai ketentuan 
Peraturan yang berlaku. 
(3) Apar at Pengaw asan Intern Pemerintah , Unit Pengelola LHKPN 
yang melangg ar larangan se bagaiman a dimaksu d dalam Pasal 
12 ayat (1) dikenakan sanks i admin istrasi sesuai ketentuan 
Peraturan Perundan g-Undangan. 
(4) Sanks i administr asi sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 
a. bagi Penyel enggar a Negara yang terlambat melaporkan 
LHKPN dikenakan sanksi 
1) penund aan kenaikan pangk at 
2) penurunan dalam jabatan s truktural / fungsional; dan 
3) penund aan kenaikan gaji berkala. 
b. selain sanksi se bagaimana dimaksud pada aya t ( 4) bagi 
Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN 
dikenakan sanksi pembatalan pengangkatan dari jabatan 
struktural / fungsional.