Apa saja yang diatur dalam Pasal 81 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN, BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 81 menetapkan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di l ingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan ya ng berkenaan dengan tindak pidana di dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
Hukum sehubungan dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawa san permukiman; 
d. memeriksa buku -buku, catatan -catatan dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen -dokumen serta melakukan penyitaan 
terhadap barang bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman; 
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 
39 
 i. mem anggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman menurut unsur yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentua n yang diatur dalam Undang -Undang 
Hukum Acara Pidana.