Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Setiap orang atau perusahaan yang berger� dibidang 
pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP­ 
LS dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah wajib 
melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.