Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 5 Tahun 1960?
Norma hukum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 5 Tahun 1960 tentang , BAB VIII - PEMBUKTIAN HAK DAN PEMBUKUAN HAK ATAS TANAH, Pasal 16 berbunyi:

(1) Tanah yang sudah dibuat berita acara penyelesaian proses Pendaftaran 
Tanahnya dan telah dibukukan oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran 
Tanah, Kepala Kantor menerbitkan sertifikat hak atas tanah untuk 
disampaikan kepada yang berhak. 
(2) Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut: 
a. penerima hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli; 
b. penerima hak membuat Surat Pemyataan BPHTB Terhutang yang 
menjadi warkah hak atas tanah yang bersangkutan, dan dicatat 
dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanahnya; dan 
c. mutasi atau perubahan atas Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas 
Tanah hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dapat 
membuktikan bahwa BPHTB terhutang tersebut sudah dilunasinya. 
(3) Format Surat Pernyataan BPHTB Terhutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, sesuai ketentuan Peraturan Perundangan­ 
undangan. tetap melaksanakan pembukuan haknya dan Kepala Kantor Pertanahan 
menunda penerbitan sertifikat hak atas tanah yang digugat tersebut 
sampai batas waktu gugatan tersebut telah memperoleh putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
(6) Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan 
memberikan catatan tentang adanya atau sedang dilaksanakannya 
proses pengadilan atas gugatan terhadap tanah dimaksud. 
BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR ,4 3:, ANTON TONCE MATUTINA Diundangkan di Larantuka 
pada tanggal 8-\ JL\:fu 2017 
SEKRETARIS DAERAH 
/·KABUPATEN FLORES TIMUR ,r /. ANTONI BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP