Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2015?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH, BAB V - PROSEDUR SEWA, Pasal 15 berbunyi:

(1)Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang
diajukan Pengguna Barang seba gaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan
permintaan sewa dengan disertai alasan.
(2)Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5),
Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang
milik daerah .
(3)Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,paling sedikit
memuat:
a.data barang milik daerahyang akan disewakan;
b.data penyewa;
c.data sewa, antara lain:
1.besaran tarif sewa; dan
2.jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.
(4)Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai
data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data
calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(5)Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.
(6)Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau
Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), maka besaran sewa yang dicantumkan dalam
surat persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari
calon penyewa dan/atau Pengguna Barang.
(7)Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang
milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai
sewa.