Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018 tentang TATA CARA PE MBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, pada , Pasal 12 menjelaskan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 201 6 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Pasal 1 2 ayat 
(1) Per aturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/201 7 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 
Kabupaten /Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 
Tahun Anggaran 201 8; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo r 2756) dengan mengubah Undang -Undang Nomor 
27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan 
Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); 
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
2 
 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
5234); 
3. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
 4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daera h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
 5. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Repobli k Indonesia Nomor 4578); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717) ; 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 201 6 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumb er dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
3 
 
Republik Indonesia Tahun 201 6 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 864); 
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan D aerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 310); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Trans migrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1359 ); 
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 537); 
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana 
Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1970 ); 
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dan a Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1970 ); 
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
226/PMK.07/2017 tentang Perubahan tentang 
Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negar a 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 20 07 
Nomor 2); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Lau t Nomor 6 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
4 
 
Tahun Anggaran 201 8 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 6); 
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupa ten Tanah Laut Nomor 523) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 
Tahun 20 17 Nomor 23); 
 
M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 
TAHUN ANGGARAN 2018.