Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 47 PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999.
Redaksi dari PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, pada , Pasal 47 menjelaskan:

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok 
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di 
luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal 
maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing­ 
masing. 
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
wajib melaksanakan pengawasan melekat. 
Pasal48 
Sekretaris Daerah dan Asisten serta Kepala Bagian wajib mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan 
fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. Pasal 46 BABIV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi publik; 
g. Pelaksanaan penyaringan informasi baik yang akan dipublikasikan 
kepada masyarakat, lembaga sosial dan lembaga pemerintahan maupun 
sebagai bahan pengambilan keputusan; 
h. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Bagia.n; 
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagia.n. 
28 (1) Fungsi Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat 
Daerah dengan menambah Sub Bagian Perpustakaan dan Sub Bagian 
Kearsipan pada bagian yang mengkoordinasikan Urusan Pemerintahan yang 
terkait dengan fungsi perpustakaan dan kearsipan. 
(2) Fungsi Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
atas diatur sebagai berikut: 
a. Perpustakaan menjadi Subbagian pada Bagian Organisasi; 
b. Kearsipan menjadi Subbagian pada Bagian Umum. Pasal 57 BABVII 
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 
(1) Kepangkatan, pengangkatan, eselonisasi dan pemberhentian dalam jabatan 
struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten, berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 
(3) Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon Ilb 
atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 
(4) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan jabatan 
eselon Illa atau jabatan administratif. 
(5) Kepala Subbagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan 
jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 
(6) Pejabat Eselon Ilb, III dan IV dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. 
(7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekretariat Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. KEPANGKATAN, PENGANGKATAR, ESELONISASI DAN 
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BABVI 
29 BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ... 2. 2017 Ditetapkan di Laworo 
pada tan 1 \0 - I - 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasal 61 Pasal 60 
Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 
Daerah dan atau Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muna 
Barat. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor . 
Tahun 2015 tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Muna Barat , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 59 BABV 
KETENTUANPENUTUP Pembentukan Staf Ahi Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) diatur 
dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Staf Ahli. Pasal 58 
I BUPATI I 
I WAKIL BUPATI I 
I SERETARIS DAERAH I 
I 
I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I STMNI.II 11 STM Atill 2 11 STAF Nf1J3 I 
I I 
ASISTEN1 ASISTEN2 ASISTEN3 
PEMERINTAHAN DAN KESRA ADM. PEMBANGUANA DAN PEREKONOMIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
I I I 
I I I I I I I I I 
i IWiWI i BMIAH 1 BA8IAN i 11/aAH 
rlMM PEMll e:~ rl BAIMN 
~ 8laAN 
rl PRlll100l1. ~ 6 KIJMJlUBlJI( rl 8AmAH 
PEMERIHTNWf 6 DllB1A KESHA HlOOJM PmmlHDMIAH 6 SllA UlP ~ UMllM 
~ mJBAG ~ SUBAG SIJftMj StJ1Wj SU8AG SIJBAG SUHAG - 
Pemerintahan - Agama - Peraturan Perundang-Unclangan - Produksi dan SDA - Penyusunan & ... PERENCANAAN - Kelembagaan - Protokol - Rwnah Tangga Pengendalian Program 
SU BAG SU BAG SUBAG SU BAG SU BAG SU BAG SU BAG SU BAG SU BAG ~ - ~ ~ .... - - - - Apara1ur Pemerintahan dan Kesejateraan Masyarakat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Monitoring dan HUKUM & SANGGAH Pengembangan Pengendalian Kerja Sama & Keuangan dan Aset Otonomi Daerah Manusia Evaluasl Kinetja Pengaduan Publik 
SU BAG SU BAG SU BAG SU BAG SU BAG SU BAG SU BAG SU BAG SU BAG - Pemerinlahan Sosial, Kesehatan dan Ookumentasi clan Penyuluhan Sarans Perekonomian & lnfrastrul<tur ADMlNISTRASI Tata l..al<sana Publikasi, Pengumpulan dan Tata Usaha - .... ... ... - .... - ... Oesa/Keluarahan Ketenagakerjaan Hulrum Pengembangan T eknologi Penjaringan lnformasi 
SU BAG SU BAG 
- PERPUSTAKAAN ... KEARSIPAN TANGGAL STRUKTU ORGANISASI 
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUNA BARAT LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR 5 TAHUN 2017 
l O - t- Zcl7