Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 5 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 5 Tahun 2017 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye lenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusa n pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Paser. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adal ah unsur Pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penye lenggaraan 
urusan yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah 
Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Paser yang mem bidangi urusan 
komunikasi dan informatika. 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang m erupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tid ak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan k omanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Bada n Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, y ayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi l ainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kol ektif dan bentuk 
usaha tetap. 
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau 
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda -tanda, isyarat, 
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawa t, optik, radio atau 
sistem elektromagnetik lainnya. 
3 8. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut men ara, adalah 
bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didir ikan di atas 
tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan k onstruksi dengan 
bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang 
struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang dii kat oleh berbagai simpul 
atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fu ngsi, desain dan 
konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan 
perangkat telekomunikasi dengan ketinggian tertentu . 
9. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi d an karakteristik 
spesifik. 
10. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geograf is beserta 
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistem nya ditentukan 
berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri te rtentu. 
11. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara 
telekomunikasi sesuai kreteria teknis yang ditetapk an, termasuk menara 
yang disyaratkan untuk bebas visual. 
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lai nnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberika n oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umu m serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepen tingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat di nikmati orang priba di atau badan. 
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanj utnya disebut 
Retribus adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pela yanan di bidang 
pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, 
keamanan dan kepentingan umum yang besaran nilai re tribusi dikaitkan 
dengan pengawasan dan pengendalian menara telekomuni kasi. 
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yan g menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaku kan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribus i tertentu. 
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan bes arnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu ya ng merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa d an perizinan 
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menen tukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya ti dak terutang. 
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sa nksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 
4 21. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah ya ng ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah da n digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. 
22. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya dise but Insentif adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghar gaan atas kinerja 
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. 
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indo nesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khu sus oleh 
Undang-undang untuk melakukan penyidikan.