Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor rnor Tahun 2007?
Norma hukum dalam jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor rnor Tahun 2007 tentang Pedoman Tcknis, Pasal 4 berbunyi:

(3) f. e. c. b. 1-'engadaan Haran g/jasa dilakukan pnnsip: berdasarkan prinsip- 
a. ~~sien, berarti pengadaan baran g/jasa harus 
usahakan dengan menggu nakan dana dan daya 
yang terbatas untuk mencapai sasaran yang 
d'.tetapkf"ln dalam waktu sestngkat-singkatnya dan 
dapa~ dipertanggungjawaokan ; 
efektif, berarti pengadaan baran g/jasa harus sesuai 
dcngan kebutuhan yang tclah ditetapkan dan dapal 
memberikan manf aat yang sebesar -besam ya scsuai 
dengan sasaran yang ditetapkan; 
transparan, beraru sernua ketentuan dan lnforrm1s 1 
mengenal pengadaan baran g/jasa, terrnasuk syarat 
teknis admini strasi pengadaan , tata cara evaluasi. 
hasil evaluasi, penetapan cal on penye dia 
barang/jasa, sifatnya terbuka bagl pescrta penye dia 
b:\l'ang/j Asa yang berminat serta bagi masyara kat 
luas pada umumnya. 
d. Terbuka dan bersai ng, berarti pengadaan 
baran g/jasa harus terbuka bagi pcnycdian 
barang /jasa yang mcmcnuhi persyara tan dan 
dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara 
penycdia barang /jasa yang setara dan mcmcnuhi 
syarat /kritc ria tertentu bcrdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang jelAs dan rransparan: 
Adil/tidal< diskrim inatif, berarti membcrikan 
perlakuan yang sama bagi sernua calon pcnyedia 
baran g/jasa dan tidak mengarah untuk mernberi 
kcuntun gan kepada pihak tertentu, dengan cara 
dan/atau alasan apapun; 
Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik 
flsik, keuangan maupun rnanfaat bagi kelancaran 
pelaksanaan tugas umum pernerintahan dan 
pelayanan masyarakat sesu al dengan prinsip­ 
prin sip serta ketentuan yang berlaku dalam 
peng:.daan harang/jasa . 
{3/ Peng adaan ... Untuk penga daru1 barang atau jasa la.inn ya, rerdiri 
dari: 
{I l Peng adaan barang /Iasa dengan nilai sampai 
dengan Rp. 500.000.000,00 (Hrna ratus juta 
rupiah) dapat dilakukan Pengadaan Langsung 
kepa da penyedia barang/jasa yang rnem eriuht 
syarat yang ditentukan dalam dokumen 
pengadaan ; 
(?l rengadaan t,aran g/jasa dengan nilai sampai 
- dengan Rp . 200.000.000, 00 (Dua ratus juta 
rupiah) dilakukan dengan metod e penunjukkan 
tangsung kcpada penyedia baran g/ jasa yang 
mem enuhi syara t yang d1tentukan dalam 
dokumcn pt'ngadaan kecuali pengadaan obat dan 
bahan alat kcsehatan habis pakai dilakukan 
dengan metode penunjukkan langsung 
/P"ngndann t.ongsung dengan tjdru,; mengik uti 
jcnjang nilai terscbut: a. Pcngadaan barang dan/atau jasa sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (I), diSl!lenggar-ak an berdasar kan jenjang nilai 
yang diatur sebagru berikut: (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari jasa 
layanan sebagaimana dimaks ud de.lam Pasal 4 ayat (2) 
hurur a adalah penyediaan barang/jasa rutin untuk 
rncnunjang operasional pelayanl\rt Puskesmas. (1) Pasal 6 BAB IV 
JENJANO NILA ! Pclaksanaan pengadaan barang/jasa sebagairnana dimaksud 
dalarn Pasal 4, dilakukan oleh KepaJa Puskesmas selaku Kuasa 
Pcngguna Anggaran pada Puskesmas di Kabupaten Sintang 
~rdosar kan ke1en1uan peng adnan barang/jasa pemerintah yang 
berlaku . Pasal 5 Untuk Pengadaan barang/ja sa dengan sumbe r dana dari 
hibah terikat dapat dilakukan dengan berd asarkan 
ketentuan pengadaan dari pemberi hibah. atau mengikuti 
ketentuan pengadaan baran g/jasa yang berlaku bagi BLUD 
sepan jang disetu jui pemberi hibah. Fleksibtlita s . . Cl U (j:?. 4. g 
diberikan sebaga imana dimaks ud pada ayat (!), 
dana dari:lerha dap peng adaan barang/jasa de ngan surnber 
a. Jasa Layanan : 
b. Kapitas! J~an Kesehatan Nasional (JKN ); 
c. Hibah Udale terikat: 
d. Hasil kerja sama dengan pihak lain· 
e. APBD; ' 
r. DAK Non Fisik; dan/atau 
g. Lain -lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD J yang sah. 
(3) (2) 
diarur dalam Peraturan Bupati ini mulai 
Ketentuan ~'allgda ranggal 1 Januari 2017 . 
d iJaksanakan pa PENUTUP