Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 Pasal 18?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;Mengingat 1.
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubahb.
3.d.engan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pengawasan Dan Pertanggungiawaban Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4409;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38l;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0tl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang4.
5.
6.
7.
8.
9.Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembararl
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a578\;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2}tl tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun
2OlL Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2OO7 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta
Tata Cara Pengembalian T\rnjangan Komunikasi
Intensif Dan Dana OPerasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah(BeritaNegaraRepubliklndonesiaTahun
2005 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan10.
11.
KeuanganDaerah(LembaranDaerahKabupaten
Bur,-r Tahun 2015 Nomor 12);
1 5 ;H:::, :i::T"J1:ffi:H::J::::"1:
Perangkat Daerah Kabupaten BUru (Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU
dan
BUPATI BURU,
MEMUTUSKAN :
MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBURU.