Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, khususnya BAB V - KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 14, memuat:

Sistem pembayaran menggunakan mekanisme transaksi non tunai yaitu 
pemindahan sejumlah nilai uang dari RKUD/giro bendahara ke pihak 
ketiga dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau 
fasilitas perbankan sejenisnya dengan klasifikasi sebagai berikut: 
Terjadiny a pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk 
seluruh transaksi melalui mekanisme belanja Langsung (LS) di SKPD 
dan SKPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing -masing transaksi 
yang terjadi di SKPD dan SKPKD; 
Khusus pengeluaran melalui bendahara peng eluaran atau melalui 
mekanisme belanja Uang Persedian (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan 
Uang (TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 
pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah 
diverifikasi oleh PPK -SKPD; dan 
Dalam hal bad an layanan umum daerah, belanja diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 
badan layanan umum daerah. Bagian Ketiga Pembayaran melalui 
Mekanisme LS .