Apa norma yang terkandung dalam Pasal 16 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 34 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 34 Tahun 2017 tentang KODE ETIK PEGAWAI 21 7 -\ 12, khususnya BAB V - KODE ETIK, Pasal 16, memuat:

(1) Setlap atasan Pegawai atau Pejabat berwenang yang menerima 
pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan 
mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib menelltl 
pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor. 
-11-
(2) Atasan langsung yang tidak menlndaklanjutl sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik. 
BABVll 
PENEGAKAN KODE ETJK 
Pasal17 
(1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan 
dan/atau pengaduan yang dlajukan secara 11san dan tertulis. 
(2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan o1eh semua Perangkat Daerah. 
(3) Laporan dan/atau pengaduan sebagalmana dimaksud pada 
ayat {l) yang dapat ditlndaklanjutl harus dldukung dengan bukti 
yang diperiukan. 
(4) Apabila berdasarkan hasll pemeriksaan pendahuluan dlperoleh 
dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk da1am 
kategori pelanggaran Kode Etnc, maka Pimplnan Perangkat Daerah 
mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada BKD 
selaku Sekretariat Majelis. 
BABVIII 
MAJELIS KODE ETJK 
Pasal18 
(1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etlk, dibentuk Majelis 
Kode Etik Daerah. 
(2) Pembentukan Maje1is Kode Etik sebagalmana dimaksud pada 
dltetapkan ofeh wankota. 
(3) Untuk membantu kelancaran tugas Majelis Kode Etik sebagalmana 
dlmaksud pada ayat (1) dlbentuk Sekretariat Majelis yang 
berkedudukan di BKD.