Apa norma yang terkandung dalam Pasal 78 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor 1 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, khususnya BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 78, memuat:

Peraturan Daerah inimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
PARAF KOORDINASi
WAKILBÜMTI
2MB» <
3WISTEN IDitetapkan diMenggala
pada tanggal 2018
BUPATI TULANG BAWANG
4AS1STEN II
5[aSISTEN III.....
6fKABAGHUKVMI ..J&&|.y.
Diundangkan diMenggala
pada tanggal ^^<9^ 2018
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN<TJJLANGBAWANG,
ANTHOfn7^S^RTI^
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR 5^NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANGPROVINSI LAMPUNG NOMOR 05/599/TB/2017
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR %TAHUN 2018
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
I.PENJELASAN UMUM
Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah,
merupakan slab satu wujud reformasi otonomi daerah untuk
memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
berdasarkan Pasal 12ayat (1)UU No. 23tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang
dalampelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai upaya menciptakan kondisi
yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh
Negara pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteran masyarakat.
Dalam upaya mencipatakan suatu kondisi daerah yang tentram,
tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan
dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintahan
daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong
Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan
kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang
dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat merupakan peraturan yang menjadi dasar
hokum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan-
urusan wajib.
Dengan demikian peraturan daerah iniberisi ketentuan yang menjadi
dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam
menjalankan tugas menyelenggarakan ketertiban umum demi
mewujudkan ketenteraman seluruh warga Kabupaten Tulang
Bawang.
Kewenangan iniperlu mendapat control dan pengawasan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum
kewenangan Satpol PPdalam menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat tersebut harus ditetapkan dalam
bentuk Peraturan Daerah.
II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL