Apa yang diatur dalam PERATURAN Nomor 24 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN Nomor 24 Tahun 2017 tentang , Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam peraturan ini yang dimaksud
 
dengan :
 
1.
 
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
Pemerintah Daerah
,
 
adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
.
 
3.
 
Bupati, adalah Bupati Probolinggo
.
 
4.
 
Program Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Program 
Rastra, 
ad
alah 
program subsidi pangan (beras) bagi masya
rakat berpendapatan rendah
.
 
5.
 
Berita Acara Serah Terima yang sel
anjutnya disingkat BAST, adalah
 
Berita 
Acara Serah Terima 
program subsidi beras sejahtera
 
berdasarkan Surat 
Pemerintah Alokasi
 
(SPA) dari Bupati yang ditandatangani Perum BULOG dari 
pelaksana di
stribusi.
 
 
6.
 
K
elua
r
ga 
P
enerima 
M
anfa
a
t
 
yang selanjutnya disingkat KPM
,
 
adalah 
k
elua
r
ga 
yang be
r
hak mene
r
ima 
beras 
da
r
i 
P
r
o
g
ram 
R
astra 
yaitu
 
k
elua
r
ga
 
yang te
r
dapat 
dalam 
Daftar Penerima Manfaat Program Rastra (DPM
-
.
 
7.
 
Daftar Penerima Manfaat 
Program Rastra
 
ya
ng selanjutnya disingkat DPM
-
1, 
adalah Daftar Penerima Manfaat Beras Sejahtera di Kelurahan/Desa setelah 
dilakukan pemutak
hiran
 
data 
KPM
 
yang bersumber dari Basis data Terpadu 
untuk Program Rastra melalui mekanisme Musyawarah 
Kelurahan/Musyawarah Desa.
 
8.
 
Daf
tar Penjualan Subsidi Beras 
Sejahtera
 
yang selanjutnya 
disingkat
 
DPM
-
2
,
 
adalah Daftar Penjualan 
Beras Sejahtera
 
di Kelurahan/Desa.
 
9.
 
Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP, adalah 
formulir pencatatan 
dari
 
hasil pemutakhiran daftar 
KPM
 
Program Rastra
 
dari 
basis Data Terpadu 
berdasarkan
 
Musyawarah Kelurahan/Musyawarah Desa
.
 
 
 
 
4
 
 
 
 10.
 
Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir 
Miskin yang selanjutnya disingkat FPPDT
-
PFM, adalah formulir pencatatan 
Pendaftaran dan Peruba
han Ranking Keluarga Sasaran Penerima sebagai input 
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. 
 
11.
 
Harga Tebus Rastra
 
yang selanjutnya disingkat HTR
, 
adalah Harga Tebus 
Beras
 
di T
itik Distribusi.
 
12.
 
Kelompok Kerja yang sela
njutnya disebut Pokja, adalah 
sekelo
mpok masyarakat 
yang terdiri dari aparat 
Kelurahan
/Desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh 
Lurah
/
Kepala Desa
 
sebagai pelaksa
na
 
Distribusi 
Rastra
.
 
13.
 
Kelompok Masyarakat
, adalah lembaga masyarakat dan/
atau kelompok 
masyarakat di Kelurahan/De
sa yang ditetapkan oleh 
Lurah
/
Kepala Desa
 
sebagai pelaksana Distribusi 
Rastra.
 
14.
 
Kemasan Rastra, adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan 
kuantum 15kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
 
15.
 
Kualitas Rastra, adalah beras medium Perum BULOG sesuan d
engan peraturan 
perundang
-
undangan yang berlaku.
 
16.
 
Musyawarah Kecama
tan yang selanjutnya disingkat Muscam
, adalah forum 
pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat,
 
Lurah
/
Kepala 
Desa
 
dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuai
an pagu 
dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
 
17.
 
Mus
y
a
w
a
r
a
h
 
K
elu
r
ahan
/
Mus
y
a
w
a
r
a
h
 
Des
a
, 
adala
h 
f
oru
m
 
pe
r
t
emua
n 
 
musy
a
wara
h
 
d
i
 
K
eluraha
n
/
D
esa 
yan
g
 
melibat
k
a
n
 
apara
t
 
K
eluraha
n
/
D
esa
, 
k
elompok masyara
k
a
t 
 
K
eluraha
n
/
D
esa
, 
Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamata
n (TKSK) 
da
n 
pe
r
wa
k
ila
n
 
KPM
 
da
r
i
 
setia
p
 
Satua
n
 
Ling
k
unga
n 
S
e
t
empa
t
 
(SLS)
 
seting
k
a
t
 
Dusun/RW 
untu
k
 
memuta
k
hi
r
k
a
n
 
da
f
ta
r
 
KPM
.
 
18.
 
P
ag
u
 
Rastra, 
adala
h 
alo
k
as
i 
jumla
h
 
KPM
 
ata
u
 
jumla
h 
bera
s 
yang 
dialo
k
asi
k
a
n 
ba
g
i
 
KPM
 
untu
k 
ting
k
a
t
 
Nasional, Provinsi atau Kabupaten
 
pad
a
 
tahu
n
 
t
e
r
t
ent
u
.
 
19.
 
P
elaksan
a
 
D
istribus
i
 
Rastra
, 
adala
h
 
Pokja
 
d
i
 
Titik Distribusi
 
ata
u 
W
arun
g
 
D
es
a
 
ata
u 
Kelompok Masyarakat 
yan
g 
di
t
etap
k
a
n 
ole
h
 
Lurah/Kepala Desa
.
 
20.
 
Perubahan Daftar Penerima Manfaat, adalah kegiatan validasi 
KPM 
yang 
didasarkan pada Basis 
Data Terpadu oleh 
Musyawarah Kelurahan/Musyawarah 
Desa
 
untuk menghasilkan 
KPM
 
Rastra
 
yang tepat dan dituangkan 
 
dalam 
DPM
-
1.
 
21.
 
Satker Rastra, adalah Satuan Kerja Pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk 
dan ditetapkan dalam Perum BULOG.
 
 
5
 
 
 
 22.
 
Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA,
 
adalah 
surat 
yang 
dibuat oleh Bupati kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu 
Rastra
.
 
23.
 
Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO), adalah perintah 
tertulis yang diterbitkan oleh 
Perum BULOG untuk mengeluarkan dan 
menyerahkan 
Rastra.
 
24.
 
Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB, adalah fasilitas publik di 
Kelurahan/Desa yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras 
Subsidi bagi masyarakat Berpendapatan Renda
h dari Pelaksana Distribusi 
Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS
-
PM 
termasuk warung desa.
 
25.
 
Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB, adalah
 
lokasi penyerahan Rastra yang 
strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh 
Pelaksana 
Distribusi dan KPM setempat.
 
26.
 
Titik Distribusi 
yang selanjutnya disingkat TD,
 
adalah fasilitas publik sebagai 
tempat atau lokasi penyerahan 
Rastra
 
dari Perum BULOG kepada pelaks
a
na 
pendistribusi 
Rastra
 
di Kelurahan/Desa atau lokasi yang lain yang 
disepakati 
secara tertulis oleh Pemerintah 
Daerah
 
dengan Perum BULOG.
 
27.
 
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
yang selanjutnya disingkat TKSK,
 
adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian 
Sosial dan/atau Dinas Sosial Provin
si Ja
wa Timur
, Dinas Sosial Kabupaten
 
Probolinggo
 
selama jangka waktu tertentu untuk 
melakukan pemantauan dan 
pelaporan pelaksanaan Program Rastra 
sesuai dengan wilayah penugasan di 
Kecamatan.
 
28.
 
Tim Koordinasi Rastra, 
adala
h 
ti
m
 
yang 
dibentu
k
 
secar
a
 
berjenjan
g
 
d
i
 
ting
k
a
t
 
P
usat
,
 
Provinsi, Kabupaten/Kota
 
sampa
i
 
denga
n
 
Kecamatan
 
untuk 
mencipta
k
a
n 
ha
r
monisas
i
 
da
n
 
sinergi
 
dala
m 
pelaksanaan 
P
r
o
g
ra
m
 
Rastr
a
 
se
r
t
a
 
pe
r
tanggungj
a
waban
n
ya 
sehingg
a
 
dapa
t
 
dicapa
i
 
 
hasil 
yan
g
 
efektif
.
 
29.
 
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
y
ang selanjutnya disingkat TKPK
, 
adalah wadah lintas sektor dan lintas p
emangku kepentingan dalam 
meng
oordinasikan dan mengendalikan Program Penanggulangan Kemiskinan di 
daerah 
yang
 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati
.
 
30.
 
Unit Pengaduan yang selanjutnya dis
ingkat UP,
 
adalah unit yang membidangi 
dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti (unit Pengaduan di 
daerag
 
dibawah Koordinasi Sekretariat Tim Pelaksana Program 
Rastra
 
yaitu 
Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 
dengan alamat
 
Jalan Ahmad Yani 
 
 
Nomor 23 Probolinggo Tele
pon
 
0335
-
433840.
 
6
 
 
 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya :
n. SEKRETARIS DAERAH
 
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
b.
 
KEP
ALA BAGIAN HUKUM
 
 
SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum.
 
Pembina Tingkat I