Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 30 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Nomor 30 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN DlBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA, khususnya BAB II - PELIMPAHAN KEWENANGAN, Pasal 4, memuat:

(1) Pelimpahkan kewenangan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,meliputi :
a.Penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan penandatanganan
dokumen perizinan atas nama penerima wewenang untuk Jenis
Perizinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
bPenolakan terhadap permohonan perizinan yang tidak memenuhi
persyaratan Standar Pelayanan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c.Penetapan, penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa
pelayanan (retribusi perizinan tertentu) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d.Melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administrasi
terhadap pelanggaran izin berupa peringatan tertulis, penutupan
sementara usaha/kegiatan dan pencabutan izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme
yang berlaku;
f.Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Maklumat
Pelayanan Perizinan
(2) Walikota menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung sebagai lembaga pelaksana
Sistem Pelayanan Informasi danPerizinan Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE);
(3) Pemohon sebelum mengajukan permohonan perizinan wajib
melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
(4) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3diatur lebih lanjut oleh Walikota.