Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor MO Tahun 2013?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor MO Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2012, Pasal 1 berbunyi:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah daerah . 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu . 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu . 
6. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai 
negeri sipil dan pegawai tidak tetap sebagaimana yang dimaksud 
dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
Pokok Kepegawaian. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Tanah Bumbu. 
8. Dengan nama lainya atau yang disamakan selanjutnya d isebut 
staf khusus bupati, Tenaga A hli fraksi, pasukan pengamanan 
Bupati/Wakil Bupati, dan Pegawai di lingkungan pemerintah 
instansi Vertikal. 
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada 
adalah Peraturan Bupati. 
10. Perjalanan Dinas a dalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh 
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, pegawai 
negeri sipil, pegawai tidak tetap dan dengan nama lainnya atau 
yang disamaka n serta pejabat lainnya yang disamakan dari 
tempat kedudukannya ke tempat yan g dituju dan kembali ke 
tempat kedudukannya semula. 
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar 
tempat kedudukan dengan tujuan kecamatan dan desa dalam 
wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. 
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah Perj alanan 
Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan 
kota/kabupaten/kecamatan/ desa di luar wilayah Kabupaten 
Tanah Bumbu dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. 
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah Perjalanan 
Dinas keluar tempat kedudukan de ngan tujuan 
Provinsi/kota/kabupaten/kecamatan/ desa di luar wilayah 
Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan. 
 
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD 
adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 
dan Pegaw ai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas . 
14a. Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wakil Bupati , Pimpinan dan 
Anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan 
dengan nama lainnya atau yang dipersamakan, yang 
melaksanakan perjalanan dinas. 
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu dan dibayarkan sekaligus . 
16. Biaya Riil adalah biaya yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran 
yang sah. 
17. Biaya Penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap 
di hotel atau di tempat menginap lainnya. 
2. Pasal 12 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga pasal 12 berbunyi: