Apa bunyi lengkap Pasal 14 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi, pada , Pasal 14 dinyatakan:

dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi 
Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan 
Hukum. 
(2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan 
Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan 
Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan 
mahasiswa fakultas hukum. 
(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan 
mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal. Pasal 15 Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan cara : 
a. pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat 
penyidikan, dan penuntutan; atau 
b. pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di 
persidangan. Pasal 14 BAB IV 
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 
Bagian Kesatu 
Bantuan Hukum Litigasi 
Paragraf 1 
Vmum - 6 - 
(1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara yaitu 
penggugat. 
(2) Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) meliputi : Pasal 19 (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas: 
a. penggugat; dan/ atau 
b. tergugat. 
(2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a meliputi: 
a. membuat surat kuasa; 
b. melakukan gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; 
c. membuat surat gugatan; 
d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan 
proses sidang di pengadilan; 
e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri; 
f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat 
mediasi; 
g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat 
pemeriksaan di sidang pengadilan ; 
h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/ atau ahli; 
i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/ atau 
j. membuat memori banding atau kasasi. 
(3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud 
pada ayat {1) huruf b meliputi : 
a. membuat surat kuasa; 
b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum; 
c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan 
proses persidangan; 
d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat 
mediasi; 
e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; 
f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat 
pemeriksaan di sidang pengadilan; 
g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/ atau ahli; dan/ atau 
h. menyiapkan memori banding atau kasasi. Pasal 18 (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 
a. membuat surat kuasa ; 
b. melakukan gelar perkara untuk mendapat masukan; 
c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan 
dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di 
persidangan; 
d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, 
dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan; 
e. membuat eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan Penerima 
Bantuan Hukum; 
f. menghadirkan saksi dan/ atau ahli; 
g. melakukan upaya hukum banding, kasasi dan perunjauan kembali 
sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/ atau 
h. membuat dokumen lain yang diperlukan. - 7 - 
(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum secara litigasi atau nonlitigasi, calon 
Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Pemberi Bantuan Hukum dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 22 Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan pelayanan 
Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, 
Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum 
kepada Unit Kerja yang membidangi hukum dan Tim Pengawas. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 21 (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, do sen dan 
mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang 
telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. 
(2) Bantuan Hukum nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum 
litigasi terhadap perkara atau Penerirna Bantuan Hukum yang sama. 
(3) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada 
meliputi kegiatan : 
a. penyuluhan hukum; 
b. konsultasi hukum; 
c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik; 
d. penelitian hukum; 
e. mediasi; 
f. negosiasi; 
g. pemberdayaan masyarakat; 
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 
i. drafting dokumen hukum. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Bantuan Hukum non litigasi 
diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua 
Bantuan Hukum Nonlitigasi