Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam !PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 29 Tahun 2018?
Norma hukum dalam !PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 29 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 37, Pasal 13 berbunyi:

(1) Seksi Pclayanan Perckonornian sebagaimana dimaksud 
clalam Pasa 1 12 ayat (I) huruf a mcmpunyai tugas : 
a. melakukan pcnyusunan pereacanaan program da.n 
evaluasi pclaksanaan tugas-tugas pada scksi 
perekonomian ; 
b. melakukan koordlnasi 
penyelengga.raan pclayana.n 
dari: 
J lzin Usaha lndustri ; dan pemrosesan 
perizinan yang tercliri 
2. Surat lzin Usaha Perdagangan ; 
3. Sural lzin Usaha Perdagangan Mi.J1uman 
Beralkohol ; 
4. Surat lzin Usaha Toko Swalayan ; 
-8 -
5. Sural lzin Usaha Pasar RakyaL ; 
6. Surat lzin Usaha Pusat Perbelanjaan ; 
7. lzin Usaha Pergudangan; 
8. lzin Pengusahaan Rumah Kos/ Pcrnoadokan ; 
9. lzin Pendlrian Satuan clan Pcrpaojangan PNF, 
mcliputi: 
a) Lembaga kursus dan pel.atihan; 
b) Kclompok belajar ; 
c) Pusat kcgia1.an belajar masyarakat; dan 
d) Majelis taklim. 
10. lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam 
Trayek; 
l l. lzin Penyelenggaraaa Angkut.an Orang Tidak 
Dalam 'I'ra.yek ; 
12. lzin Usaha Angkutan Barang ; 
13. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; 
14. Tanda Daft.ar Perusahaan ; 
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisaca, meliputl jenis 
usaha; 
a) Vsaha Daya Tarik Wisata, lerdiri dari sub 
jenis usaha: 
l. pengelolaan peninggalan sejarah dan 
purbakala berupa prasasti, pcrtilasan , 
clan bangunan kuno ; 
2. museum; 
3. pcngelolaa11 objek ziarah ; dan 
4. \visata agro. 
b) Usaha Kawasan Pariwisata : 
c) Usah.a Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari 
jen(s usaha : 
1. angkutan jalan wisata ; 
2. angkutan wisala bermotor maupun tidak 
bennotor: 
3. angkutan wisata sungai ; dan 
4. angkutan wisata dcngan kereta api. 
d) Usaha Jasa Perjalanan Wlsata, terdiri dari 
jenis usaha : 
1. biro perJalana .n wisata ; 
2. agen perjalanan wisata; 
-9 -
e) Usaha Jasa Makanan dan Minuman , terdiri 
dari jenis usaha : 
L. restoran ; 
2. rumah makan; 
3. bar/rumah minuro ; 
4. kafc ; 
5. jasa boga ; dan 
6. pusat penjualan makanan . 
~ Usaha Penyediaan Akomodasi, terdiri dari 
jenis usaha : 
I. hotel, meliputi sub jenis usaha : 
a. hotel bintaog; dan 
b. hotel non-bintang 
2. bumi perkernahan ; 
3. pondok wisata; dan 
4. rumah wisala 
g) Usaha Penycicnggaraan Kegiatan Hiburan 
dan Rekreasi , Lerdiri dari jenis usaha : 
1. gcianggang rekreasl olahraga, meliputi 
sub jenis usaha : 
a. gclanggang bowling ; 
b. rumah bilyar ; 
c. gelanggang renang : 
d. lapangan tenis. 
2. gelanggang seni, mcliput.i sub jenis 
usaha: 
a. sanggar scni ; 
b. galeri seni ; dan 
C. gedung penunjukan seni. 
3. arena perrnainan ; 
4. hiburan malam, meliputi sub jcnis 
usaha: 
a. kelab malam ; 
b. diskotik ; dan 
c. pub. 
5. rumah pijaL; 
6. Laman rekreasi, melipuli sub jenis 
usaha; 
a. taman rckreasi ; dan 
-10 -
b. Laman bertema. 
7. karaoke; 
8. jasa impresariat/ promoter. 
b) Usaba Jasa Penyclenggaraan Pertemuan, 
Pcrjalanan lnsentif, Konferensi dan Pamcrao 
i) Usaha Jasa lnformasi Pariwisata ; 
j) UsahaJasa Konsultan Pariwisata; 
k) Usaha Jasa Pramuwisata ; 
I) Usaha WisaLa Tirta (usaha wisala olahraga 
untuk rekreasi) ; dan 
m) Usaha So/us Per Aqua (SPA) ; dan 
c. melaksanakan tugas lain yang bersiral kedioasan 
yang diberikao oleh Kcpala Bidang Pelayanan 
Terpadu San.1 Pintu. 
(2) Scksi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana 
d.imaksud dalam Pasal 12 ayat (I) hu.ruf b mempunyai 
tugas: 
a. melakukan penyusunan perenoanaan 
evaluasi pelaksana.an tugas-tugas 
Pelayanan Kesejahtcraan Rakyat; 
b. melakukan koordinasi dan 
pcnyelenggaraan pela:yanan perizioan 
dari: 
l. lzio Rek.la me ; 
2. Izin Pembuangan Air Lim bah; 
3. lzin Penyelcnggaraan Sarana program dan 
pada Seksi 
pemrosesan 
yang terdiri 
Pclayanan 
Keschatan dan Tenaga Kesehatan, terdiri dari : 
a) lzin penyelenggaraan klinlk ; 
b) lzin Puskesmas ; 
c) lzin laboratorium klinik Umum Prauima ; 
d) lzin apotik ; 
e) lzi.n pedagang eceran obat/ toko obat ; 
~ lzin penyclenggaraan optikaJ ; 
g) lzi.n penyelenggaraan n.1mah sakit ; 
h) lzi.n toko alal kcsehatan ; 
i) Izin Jnstitusi Penguji AJal Kesebatan ; 
j) lzin Panti SehaL ; 
k) lzin unit transfusi darah/bank darah; 
I) lzin pelayanan radiologi diagnostik ; 
-1 l -
rn) Izin praktik pcrawat ; 
n) lzin kerja perawal ; 
o) lzin kerja perawat gigi ; 
p) lzi.n praktik bidan ; 
q) lzin praktik fisiolerapis ; 
r) lzin kerja rcfraksi optisien ; 
s) lzin kerja radiografer ; 
l) lzin praktek apotcker ; 
u) lzin kerja tenaga telmis kefarmasian , 
v) lzin praktik terapis wicara ; 
w) lzln kerja terapis wicara ; 
x) lzin praktik okupasi Lerapis ; 
YI Izin kcrja okupas1 terapis ; 
z) lzia kerja sanitarian ; 
aa) lzin kerja tenaga gizi ; 
bb)lzin praktik akupunturis; 
cc) tzin kerja akupunluris; 
dd}lzin kerja perekam medis; 
ee) lzin kerja leknisi kardio vaskuler ; 
II) Izin kerj-a optometris ; 
gg) lzin kerja teknisi gigi ; 
hh)lzin kerja ahli teknologi laboratoriurn medik ; 
ii) 17..in praklik elektromeclis ; 
jj) lzio .kerja ortotis prostetis ; 
kk) 17..in praktik ortolis prostetis : 
II) lzin tukang gigi ; da.n 
mm)Izin pengobatan Tradi.sional dan lzin Usaha 
mikro Obat Tradisional. 
6. Jzin Lmgkungan 
7. lzin TPS Llmbah B3 
8. lzin Dokter Hewan Praklik 
9. lzin Klini.k Hewan 
10. lzin Rumah Sa.kit Hewan 
1 1. lzin Rumah Sakit Hewan Khusus 
t2. Izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan Dokter 
Hewan sebagai Paramedik Veteriner 
13. lzi.n Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara 
Asing 
14. lzin Penempatan Pcdagang Pasar 
-12 -
l 5. lzin Promos! daJam Pasar 
16. lzin Reklame dalam Pasar 
17. lzin Usaha Mikro Kecil 
c. melak--sanakan tugas Jarn yang bersifal kedinasan 
yang diberikan oleh Kcpala Bidang Pelayanan 
Terpadu Sahl Pintu. 
(3) Seksi Pclayanan Pembangunan dan Pemerintahan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I) huruf c 
mcmpunyai tugas : 
a. melakukan penyusunan program Seksi Pelayanan 
Pembangunan dan Pemerintahan; 
b. melakukan koordinasi dan pemrosesan 
penyelenggaraan pelayanan izin yang terdiri dari : 
1. lzin pemakaian Tanah milik Pemcrinlab Daeran, 
yang meliputi : 
a) pema.kaian untuk ccrop di jalan golongan A 
dan jalan golongan B ; 
b) pemakaian untuk keperluan ja1an keluar 
masuk ke perusahaan dao industri ; 
c) pcmakaian untuk penimbunan barang, 
bahan bangunan dan bekas bongkaran di 
jalan golongan A dan B ; dan 
d) pemakaian untuk usaha atau induscri 
beserta halamannya di jaJan golongan A, B, 
danC. 
2. Izin sewa tanah dan bangunan millk Pemerintah 
Daerah; 
3. Sertlfikat laik fungsi Bangunan Gedung; 
4. lzin pengelolaan parkir dan kamar mandi/WC 
5. lzin Perubahan Penggunaan Tanah; 
6. Izin pemakaian Lahan Sumber Umis ; 
7. Izin Sewa Jasa Pemakaian GOR, Scadion Wilis 
dan Wisma Haji ; 
8. Jzin Sewa Kios Ex Bengkok Keluraban 
Pilangbango ; 
9. lzin Sewa Kios di Sub Terminal ; 
10. lzin Penyewaan Kios di Tempat Khusus Parkir ; 
11. Jzin Penyelenggaraan Tcmpal Khusus Parkir ; 
12. lzin Lokasi ; 
-l3 -
13. lzin Mendirikan Bangunan ; 
14. lzin Usaha Jasa Koustruksi ; 
15. lzin Sewa WaJes. 
c. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan 
yang cliberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 
6. Ketentuan hu.ruf i ayaL (l ), bu.ruf r claa huruf n ayat (3) 
dihapus, hu.ruf b dan huruf c ayaL (2) cliubah, huruf c, 
huruf h dan huruf m ayal (3) diubah, sehingga PasaJ 16 
secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 
Pual 16 
(1) Seksi Pembcrdayaan l{operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayaL (1) hurufa mempunyai lugas. 
a. melakukan penyusunan perencanaan program 
dan evaluasi pelaksanaan lugas-tugas pada Seksi 
Pemberdayaan Koperasi ; 
b. merencanakan dan melaksanakan penilaian 
kesehatan USP/KSP ; 
c. menyusu .n dan merancang bahan pembinaan dao 
bimbingan teknis memfasilitasi kemitraan antar 
koperasi dan badan usaha lainnya ; 
d. mengembangkan perluasan akses pembiayaan 
bagi koperasi; 
e. merencanakan dan merancang kebijakan di 
bidang fasilitasi dan s1mpan pinjam ; 
f. mereocanakan pelayanan bina usaha koperasi dan 
fasilitasi simpan pinjam ; 
g. melakukan pemberdayaan koperasi meliputi : 
1. penciptaan usaha slmpan pinjam yang sehat 
sesuai dengan kebijakan pemerintah; 
2. bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam 
pembuatan laporan tahu.nan KSP dan USP ; 
3. pembinaan KSP dan USP ; 
4. fasilitasi pclaksanaan pembubaran clan 
penyelesaian akibat pembubaran KSP dan 
USP; 
-14 -
5. pembcrian sanksi adrninisr. ralif kepada KSP 
dan USP yang tidak melaksanakan 
kcwajibannya ; 
h. melakukan pengembangan il<lim scrta kondisi yang 
mendorong pertumbuhan dan pemasyaraka .tan 
koperasi, 
1. dihap'Us ; 
j. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan 
yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi , 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
(2) Seksi Kelembagaan Koperasi sebagaimana dim.aksud 
dalam Pasal I 5 ayat (I) huruf b mempunyai tugas : 
a. melakukan penyusunan percncanaan program 
dan evaluasi pelaksanaan tugas-rugas pada Scksi 
Kelembagaan Koperasi ; 
b. melakukan fasilitasi dan menentukan dokumen 
permohonan ijin usaha simpan pinjam ; 
c. menyusun bahan pembinaan koperasi ; 
d. melalru.kan fasilitasi, mengkaji ulang dan 
menentukan kcbijakan pembukaan kanror cabang 
koperasi, cabang pembantu koperasi dan kantor 
kas koperasi ; 
e. menganalisa data dan jumlab kopcrasi yang 
akurat; 
f. melakukan fasilitasi pcmbentukan, penggabungan 
dan peleburan, serta pembubaran koperasi ; 
g. melakukan fasilit.asi pela.ksanaan pengesahan 
perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut 
penggabungan , pembagian dan perubahan bidang 
usaha koperasi ; 
h. mere11canakan pemeriksaan dan pengawasan 
kelembagaan, kepatuhan , USP dan pencrapan 
sanksikoperasi;dan 
i. mela.ksanakan lugas lain yang bersifal kcdinasan 
yang diberikan oleh KepaJa Bidang Koperasi , 
Usaha Mikro. Kecil dan Menengah . 
(3) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayal (ll huruI c mempunyai 
Lugas: 
a. menyusun kebijakan teknis, perencanaan program 
l<egiatan dan evaluasi pe.laksanaan tugas-cugas 
pada Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro ; 
-15 -
b. mengembangkan pcmberdayaan dan perlindungan 
usaha mikro ; 
c. merancang akses pasar produk Usaha Mikro/UM 
mc'lalui pameran dalam dan luar negcri; 
d. merencanakan kegiatan monitoring evaluasi dan 
pelaporan pclaksanaan pemberdayaan usaha 
mikro; 
e. merencanakan pengembangan usaha mikro 
dengan orie1Jlasi penlngkatan skala menjacli usaha 
kecil; 
r. clihapus ; 
g. mcnyiapkan dan menyusun bahan penrngkatan 
kerjasama pemasaran balk berskala lokal, 
regional, nasiooal maupun internasional ; 
h. metalrukan penetapan kebijakan pemberdayaan 
Usaha Mikro/UM dalam. penumbuhan iklim usaha 
bagi usaha kecil mebputi : 
1. fa:-ilitasi pendanaan/ penyecliaan -Sumbcr dana. 
tata cara dan syarat peroenuhan kebutuhan 
dana ; 
2. persaingan ; 
3. prasarana : 
4. infonnasi ; 
5. kemirraan; 
6. perlz.inan ; dan 
7. perlindungan ; 
1. melakukan pembinaan dan pengembangan usaha 
kecil meliputi : 
l. produksi ; 
2. pemasaran; 
3. sumber daya manusia ; dan 
4. teknologi; 
m. melakt.Jkan pengawasan, monitoring dan evaluasi 
upaya pemberdayaan Usaha Mikro/UM ; dao 
n. clihapus. 
o. melaksanakan tugas lain yang bcrsifal kedinasan 
yang diberikan oteh Kepala Bidang Koperasi clan 
Usaha Mikro. 
-16 -
Pasalll 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota mt dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 
Ditetapkan di M A D I U N 
pada tanggal 14 September 2018 
WALIKOTA MADIUN , 
ttd 
H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 
Diundangkan di M A D I U N 
pada tanggal 14 September 2018 
Pj. SEKRETARIS DAERAH, 
ttd 
RUSDIYANTO , SH, M.Hum. 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19671213 199503 1 003 
BER1TA DAERAH KOTA MADIUN 
TAHUN 2018 NOMOR 29/G 
Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 
u.b. 
:oil<:~lAN HUKUM 
u-n--..•i 'L---:::::\· 
Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001