Apa yang diatur dalam Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 pada Pasal 2?
Berdasarkan Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara an Negara yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat unsur pelaksana 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
(2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
(3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk untuk mewadahi Urusan 
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
(4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A 
(5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan di Laworo Kabupaten 
Muna Barat. 
... 5 Pasal 7 
(1) Subbangian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) dipimpin 
oleh Kepala Subbagian. 
(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur 
staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Pasal 6 
(1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Bidang. 
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 5 
(1) Seretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) pimpin oleh 
sekretaris. 
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Dinas. b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
(3) Seksi pada Bidang Pengendalia.n Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. Seksi Advokasi dan Penggerakan 
b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB/ Petugas 
La.pangan KB dan Kader KB 
c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 
(4) Seksi pada Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. Seksi Jaminan ber-KB 
b. Seksi Pembinaan Kesertaan her-KB 
c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
(5) Seksi pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan Bidang Ekonomi 
b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum 
c. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi 
(6) Seksi pada Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus 
Anak dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: 
a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan 
b. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasn Anak 
c. Seksi Pemenuhan Hak Anak Data dan lnformasi Anak 
6 Bagian Ketiga 
Fungsi