Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 1945 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan deng an prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin 
oleh Camat. 
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai per angkat daerah 
Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan. 
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam 
memberdayakan masyarakat. 
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif 
dalam proses perencanaan pembangunan. 
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial 
ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di 
Kelurahan. 
10. Rukun Warga , selanjutnya disingkat RW , adalah bagian dari kerja Lurah 
dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus 
RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah. 
11. Rukun Tetangga , selanjutnya disingkat RT , adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam r angka 
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 
Lurah. 
4 
 12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, 
selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK, adalah lembaga kemasyarakatan 
sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, 
yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan 
penggerak pada masing -masing jenjang pemerintahan untuk 
terlaksananya program PKK. 
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga , selanjutnya 
dising kat Gerak an PKK , adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan 
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan 
untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi 
luhur, seha t sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan 
gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. 
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan , selanjutnya disingkat 
LPMK, adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa 
masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan 
aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 
15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah 
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar 
kesadaran dan rasa tanggung jawab so sial dari, oleh dan untuk 
masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau 
komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha 
kesejahteraan sosial. 
16. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja 
dibentuk maupun yang seca ra wajar telah tumbuh dan berkembang di 
dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat 
tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam 
hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, 
mengurus dan menyeles aikan berbagai permasalahan kehidupan yang 
berkaitan dengan dan mengacu pada adat istia dat dan hukum adat yang 
berlaku. 
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan 
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan 
evaluasi pelaksanaan penyelenggara an Lembaga Kemasyarakatan .