Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 1 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 1 Tahun 2016 tentang , pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kota Batu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 
3. Walikota adalah Walikota Batu. 
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasi tas 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yan g 
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD. 
Halaman 5 dari 8 Hlm… 
 7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendaha ra 
Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD /Bagian ) di Lingkungan Pemerintah Kota Batu . 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu. 
9. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah 
Daerah Kota Batu pada Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur (BANK JATIM) Cabang Batu. 
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah 
pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang . 
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 
Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas SKPD /Bagian bersifat 
pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. 
12. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU 
adalah mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan 
yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga 
nilai Uang Persediaan kembali pada nilai pagu awal 
dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan 
kegiatan. 
13. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
TU adalah mekanisme penambahan Uang Persediaan 
guna melaksanakan kegiatan SKPD /Bagian yang 
bersifat mendesak dan jumlah batas pagu UP tidak 
mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajuan 
permintaan pembayaran. 
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang digunakan/dite rbitkan 
oleh Penggun a Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 
untuk penerbitan SP2D. 
Halaman 6 dari 8 Hlm… 
 16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD.