Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, pada , Pasal 12 dinyatakan:

huruf e 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedu a Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , 
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 
pelayanan dasar antara lain ketenteraman, ketertiban 
umum dan perlindungan masyarakat ; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketent eraman 
Masyarakat; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
SALINAN 
 
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) , sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undan g Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 
6. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
7. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025); 
8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
 
 
9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3177); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Nomor 18); 
 
 
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 
Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Nomor 52); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 
Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Nomor 108); 
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pati Nomor 69); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Nomor 74); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 196); 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban 
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pati Nomor 83); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 
tenta ng Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 
 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 
dan 
BUPATI PATI 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN 
KETENT ERAMAN MASYARAKAT.