Jelaskan isi kandungan Pasal 67 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, ketentuan pada BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 67 berbunyi:

40(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66ayat (1) huruf a dan huruf b
dilaksanakan dengan tata cara:
a.Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul
Penyertaan Modal PemerintahDaerah atas Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan kepadaBupati disertai dengan
pertimbangan dan kelengkapan data;
b.Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah yangdiajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 65;
c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,Bupati dapat menyetujui dan/atau
menetapkan Barang Milik Daerah berupatanah dan/atau bangunan
yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
d.proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dilaksanakan dengan berpedoman padaketentuan Pasal 51 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 53serta Pasal 54;
e.Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah dengan berpedoman padapersetujuan Bupati;
f.Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan ModalPemerintah Daerah dengan melibatkan instansi
terkait;
g.Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
kepada Dewan Perwakilan RakyatDaerah untuk ditetapkan; dan
h.Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan
Usaha Milik Negara/Daerah ataubadan hukum lainnya yang dimiliki
negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima
barangsetelah Peraturan Daerah ditetapkan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66ayat (1) huruf c dilaksanakan
dengan tata cara:
a.Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah selain tanah dan/ataubangunan kepada Pengelola Barang
disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasilpengkajian tim
intern instansi Pengguna Barang;
41b.Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah yang diajukanoleh Pengguna Barang
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal65;
c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, PengelolaBarang dapat menyetujui usul
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah
dan/ataubangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai
batas kewenangannya;
d.Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan ModalPemerintah Daerah dengan melibatkan instansi
terkait;
e.Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
kepada Dewan Perwakilan RakyatDaerah untuk ditetapkan; dan
f.Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan
Usaha Milik Negara/Daerah ataubadan hukum lainnya yang dimiliki
negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima
barangsetelah Peraturan Daerah ditetapkan.