Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah Nomor 36 Tahun 2017?
Norma hukum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah Nomor 36 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN NILAI JUAL, Pasal 18 berbunyi:

Undang-undang Dasar Negara Republik
’Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
: Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16
j Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
j Pengganti Undang-Undang Nomor 5Tahun 2008 tentang
i Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
; menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
i Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4999);
.3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
j Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IITulang Bawang
li dan Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus (Lembar
: Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
i4.Undang-Undang Nomor 19Tahun 1997 tentang Penagihan
: Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
j Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2000
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
।5.Undang-Undang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan
,i Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002] Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
; Nomor 4180);
:6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
! Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang: pembentukan Peraturan perundang-undangan ((LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
i 5234);
!9.Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
I Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
i Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah|beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
j tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
. Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan
I Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4049);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12Tahun
2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Tahun 201 1Nomor 67);
MEMUTUSKAN:
MenetapkaA :PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TATA CARA
!PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN NILAI JUAL
TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK
YANG DIHASILKAN SENDIRI MAUPUN DARI SUMBER LAIN.