Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 27 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, pada BAB IV - BANTUAN SOSIAL, Pasal 27 menjelaskan:

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan 
tertulis kepada Bupati c.q. Kepala SKPD terkait. 
(2) Format usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dapat menggunakan contoh yang 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan 
Bupati ini. 
(3) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah SKPD yang tugas pokok, dan fungsinya terkait 
dengan substansi Bantuan Sosial yang diusulkan oleh 
talon penerima Bantuan Sosial, meliputi: 
a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan; 
b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan; 
c. urusan bina marga dan sumber daya air 
dilakasanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber 
Daya Air; 
d. urusan cipta karya dan tata ruang dilaksanakan 
oleh Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 
e. urusan perumahan rakyat, permukiman dan 
pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pcrumahan 
Rakyat, Permukiman dan Pertanahan; 
- 26 - 
f. urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan 
dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan; 
g. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial; 
h. urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi 
dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakeijaan dan 
Transmigrasi; 
i. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan 
anak, pengendalian penduduk dan KB 
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan 
Pcrempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan KB; 
j. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh 
Dinas Ketahanan Pangan; 
k. urusan lingkungan hidup dan kehutanan 
dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup; l
. urusan kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; m. 
urusan pemberdayaan masyarakat dan 
pemerintahan desa dilaksanakan olch Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa; 
n. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas 
Perhubungan; 
o. artisan komunikasi dan informatika dilaksanakan 
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; 
p. urusan koperasi, usaha kecil dan perindustrian 
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Perindustrian; 
q. urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan 
terpadu satu pintu dilaksanakan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu; 
r. urusan pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh 
Dinas Pemuda dan Olahraga; 
s. urusan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan 
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 
t. urusan kearsipan dan perpustakaan dilaksanakan 
oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; u. 
urusan perikanan dilaksanakan oleh Dinas 
Perikanan; 
- 27 - 
v. urusan tanaman pangan, hortikultura dan 
petemakan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura dan Petern akan; 
w. urusan peradagangan dilaksanakan oleh Dinas 
Perdagangan; 
x. urusan satuan polisi pamong praja dilaksanakan 
oleh Satuan Polisi Pamong Praja; 
y. urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 
daerah dilaksanakan oleh Dinas Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 
z. urusan kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan 
oleh Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
aa.urusan penanggulangan bencana daerah 
dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah; 
bb. urusan pengelola pajak dan retribusi daerah 
dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah; 
cc. urusan pemilihan umum dilaksanakan oleh 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum; 
dd. urusan kesejahteraan masyarakat/keagamaan 
dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sekretariat 
Daerah; dan 
ee. untuk urusan lainnya yang belum terakomodir 
pada SKPD yang sebagaimana disebut pada huruf 
a sampai dengan huruf dd, maka akan 
dilaksanakan olch SKPD yang mcmiliki 
kemiripan/mendekati tugas pokok, dan fungsinya 
terkait dengan substansi hibah yang diusulkan 
oleh calon penerima hibah. 
(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi 
kepada Bupati melalui TAPD. 
(6) Kepala SKPD terkait bertanggung jawab penuh atas 
rekomendasi yang disampaikan kepada TAPD. 
(7) TAPD memberikan pertimbangan alas rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan 
prioritas dan kemampuan kcuangan daerah. 
(8) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) 
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan 
Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. 
(9) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa 
uang dan/atau barang. 
- 28 • 
(10) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
dapat menggunakan contoh sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.