Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 8 Tahun 2008 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 8 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAER AH, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan 
sebagai berikut: 
 
a. Sekretariat 
 
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat 
Daerah Tipe A; 
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat DPRD 
Tipe A; 
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Inspektorat Tipe 
A; 
d. Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari : 
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang 
Kebudayaan; 
2. Dinas Ke sehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang Kesehatan; 
3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Sosial; 
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian 
subbidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan ; 
5. Dinas Perkebunan Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pertanian subbidang Perkebunan ; 
6. Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang Kelautan dan Pe rikanan ; 
7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pangan; 
8. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
dan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ; 
9. Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Tipe B, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi 
Kependuduk an dan Pencatatan Sipil ; 
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang 
Trans migrasi; 
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak , 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berenc ana; 
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup ; 
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa; 
14. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Perhubungan ; 
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah ; 
 
 
16. Dinas ...... 
 
 
 
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika , 
bidang Persandian , dan bidang Statistik ; 
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Penanaman Modal ; 
18. Dinas Pemuda , Olahraga dan Pariwisata Tipe B, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata ; 
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Perindustrian dan bidang Perdagangan ; 
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C , menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan bidang 
Kearsipan ; dan 
21. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B , menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran. 
e. Badan Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari : 
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A , melaksanakan 
fungsi penunjang urusan di bidang Perencanaan dan bidang 
Penelitia n dan Pengembangan; 
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, 
melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang Keuangan 
subbidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; dan 
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi 
penunjang urusan di bidang Keuangan subbidang Pendapatan 
Daerah .