Apa norma yang terkandung dalam Pasal 17 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Nomor 05" Tahun 2015?
Substansi 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Nomor 05" Tahun 2015 tentang TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR, khususnya BAB IV - PENGELOLAAN, Pasal 17, memuat:

(1) Pengawasan terhadap pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan Keuangan untuk Des13-dan RT dilakukan oleh masyarakat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. 
(2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai mekanisme pengawasan BPD. 
(3) Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemeriritah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
' 
(4) Pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau 
penyelewengan dalam pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban 
bantuan keuangan untuk TPAPD, dan Tunjangan RT berdasarkan hasil 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.