Menurut PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada , menyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provi nsi Bengkulu (Lembaga Negara Republik Indonesia 
tahun 1967 nomor 19, Tambahan Lembara n Negara 
Republik Indonesia 2828); 
3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 
4. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 200 2 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 
5. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 201 4 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone sia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679 ); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan 
Pelaksanaan Pemerintahan Di Provins i Bengkulu ( Lembaran 
-3- 
 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 
Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 514 5); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disipli n Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan 
Teknis Ter hadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil, dan Bentuk -bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Managemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2018 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Nomor 6205 ); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 
 
 
-4- 
 
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan 
Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, 
Pemberhentian dan Penga ngkatan Kembali Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipi l; 
17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan 
Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 
 
Dengan Persetujuan Bersama , 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU 
 dan 
GUBERNUR BENGKULU 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU .