Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB II - PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, Pasal 5 menjelaskan:

(1)Kepala Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
(2)Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang dan bertanggung jawab:
a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik
Daerah bagi perangkat daerah yang dipimpinnya;
b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang
Milik Daerah yang diperoleh daribeban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya;
d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah yang dipimpinnya;
e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya;
f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah berupa tanahdan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danBarang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untukkepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnyadan sedang
11tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui
PengelolaBarang;
h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah;
i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
Penggunaan Barang Milik Daerahyang berada dalam penguasaannya;
dan
j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran
dan laporan barangpengguna tahunan yang berada dalam
penguasaannya kepada Pengelola Barang.