Menurut PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 43 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 43 Tahun 2018 tentang TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK), INSENTIF LINMAS DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT), pada , menyatakan:

· 
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah; 
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usu 1, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan clihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
5. Pemerintahan Karnpung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Karnpung dibantu Perangkat 
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung; 
7. Badan Permusyawaratan Karnpung yang selanjutnya disebut BPK 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 
8. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Kampung; 
9. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 
perencanaan , penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan 
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan 
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung; 
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan 
lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan kampung; 
11. Perangkat Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang 
membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat 
Kampung lainnya.; 
12. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPK adalah penerimaan dan 
penghasi lan yang sah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
selaku Anggota BPK; 
13. Rukun Tetangga adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk 
untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung; 
4 
· 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat 
APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung; 
15. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh 
Kepala Kampung.