Apa yang diatur dalam dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 1950 pada Pasal 2?
Berdasarkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang dan Wajib Pajak, BAB II - NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi
di Daerah, wajib memiliki NPWP Cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama setempat.9.Pajak penghasilan yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang
berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib
pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi
dan subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tetang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
10.Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajkan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima
belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan
6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
11.Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang selanjutnya disingkat NPWPC adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan daerah.
12.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan daerah.
13.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha badan hukum, atau
badan-badan lainnya yang memperkejakan tenaga kerja dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.
15.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima,m enyimpan,m enyetorkan,m enatausahaan,d an
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
16.Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi
Kantor Pelayanan Pajak.
17.Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian,
keterampilan, dan kejujuran tertentu.