Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 38 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 38 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA, ketentuan pada BAB V - KETENTU AN PENUTUP, Pasal 6 berbunyi:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Banyuwangi. 
 
Ditetapkan di Banyuwangi. 
 Pada Tanggal 1 Agustus 2017 
 
BUPATI BANYUWANGI 
 
Ttd. 
 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada Tanggal 1 Agustus 2017 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI 
 
Ttd. 
 
Drs. DJADJAT SUDRA DJAT, M.Si. 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19 591227 198603 1 022 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 201 7 NOMOR 38 
 
 
1
 
 
LAMPIRAN
 
PERATURAN 
BUPATI BANYUWANGI
 
 
NOMOR
 
:
 
 
38
 
 
TAHUN 201
7
 
 
TANGGAL
 
:
 
 
1 Agustus 2017
 
 
 
 
PETUNJUK
 
TEKNIS
 
PENYUSUNAN
 
LAPORAN
 
KINERJA
 
PEJABAT
 
ADMINISTRATOR,
 
PEJABAT
 
PENGAWAS,
 
DAN
 
PEJABAT
 
PELAKSANA
 
DI
 
LINGKUNGAN
 
PEMERINTAH
 
KABUPATEN BANYUWANGI
 
 
 
A.
 
Penge
rtian Pelaporan Kinerja.
 
 
Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 
atas penggunaan anggaran dan/atau merupakan bentuk akuntabilitas 
dari setiap tugas dan fungsi y
ang dipercayakan oleh atasan kepada 
bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang 
telah dibuat dan disepakati.
 
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja 
adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan se
cara 
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
 
B.
 
Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
 
1.
 
Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 
m
andat 
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud 
pertanggungjawaban;
 
2.
 
Sebagai upaya perbai
kan berkesinambungan bagi penerima mandat 
untuk 
m
eningkatkan kinerjanya di masa mendatang.
 
C.
 
Format Laporan Kinerja.
 
Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi 
dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian 
kiner
ja.
 
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :
 
1.
 
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan;
 
2.
 
Akuntabilitas Kinerja;
 
3.
 
Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil 
program/kegiatan
;
 
4.
 
Rencana Tindak Lanjut
;
 
5.
 
Tanggapan Atasan Langsung
;
 
6.
 
Lampiran berupa dokumen Perjanjian Kinerja yang dipertanggung 
jawabkan.
 
D.
 
Penyampaian Laporan Kinerja.
 
 
 
 
2
 
 
 
Laporan Kinerja disusun dan kemudian dilaporkan kepada masing
-
masing atasan langsung setelah tahun anggaran berakhir dengan 
berpedoman Perjanjian Kinerja
 
yang telah dibuat dan disepakati. Setiap 
Laporan Kinerja yang telah dibuat dan mendapatkan pengesahan dari 
atasan langsung, selanjutnya disatukan menjadi satu dokumen 
tersendiri sebagai bahan pendukung Laporan Kinerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah.
 
 
E.
 
Komit
men dan Konsisten.
 
 
Sebagai wujud Komitmen dan Konsisten seluruh tingkatan Pimpinan 
terhadap penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 
agar masing
-
masing Pimpinan pada semua ti
ngkatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah turut bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan 
Kinerja Jabatan serta memperhatikan setiap Laporan Kinerja dengan 
memberi suatu TANGGAPAN.
 
 
F.
 
Lain
-
lain :
 
Contoh Format Laporan Kinerja Pejabat Adminisrator, Pejabat Pe
ngawas 
dan Pejabat Pelaksana, sebagai
 
berikut :
 
 
 
I.
 
FORMAT LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR
, DAN
 
PEJABAT PENGAWAS
 
.