Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 16 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 16 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH, BAB III - TATA CARA PELAYANAN, Pasal 7 berbunyi:

(1) Rumah Singgah menerima PMKS berdasarkan hasil: 
a. kegiatan penertiban umum oleh institusi yang berwenang; 
b. laporan masyarakat; atau 
c. penyerahan secara sukarela. 
(2) Tata cara Pelayanan Rumah Singgah dimulai dari penerimaan/registrasi 
hingga pemulangan atau rujukan PMKS selama tinggal sementara di Rumah 
Singgah, meliputi: 
a. apabila PMKS yang diterima berdasarkan hasil kegiatan penertiban 
umum oleh instansi berwenang maka disertai dengan berita acara serah 
terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petugas Rumah 
Singgah dan instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
; 
b. apabila PMKS yang diterima berdasarkan hasil dari tenaga kesejahteraan 
sosial ataupun sukarela, disertai syarat sebagai berikut: 
1. surat pengantar kelurahan atau surat keterangan Kepolisian; 
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab PMKS; dan/atau 
3. surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan 
yang telah dilakukan oleh penanggung jawab PMKS. 
c. Tenaga fungsional memberikan penjelasan terkait pelayanan di Rumah 
Singgah dilanjutkan dengan: 
1. identifikasi; 
2. penilaian; 
3. intervensi; 
4. dokumentasi klien; 
5. terminasi/pemutusan pelayanan; 
-6-
6. reintegrasi sosial; dan 
7. pengelompokan klien berdasarkan jenis PMKS. 
(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 merupakan 
identifikasi klien oleh tenaga fungsional meliputi: 
a. nama; 
b. tempat, tanggal lahir (usia); 
c. jenis kelamin; 
d. pendidikan; 
e. suku bangsa; 
f. agama; 
g. alamat/asal; 
h. jenis PMKS; 
i. latar belakang masalah; 
j. kondisi keluarga; dan 
k. riwayat penyakit. 
(4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bagi Klien yang 
mengalami hambatan secara komunikasi atau sulit digali informasinya atau 
mengalami keterbatasan mental maka dilakukan identifikasi melalui 
observasi dan bantuan Psikolog. 
(5) Setelah dilakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
pemeriksaan kondisi kejiwaan Klien, kemudian petugas Rumah Singgah 
mengelompokkan Klien kedalam jenis PMKS berdasarkan hasil penilaian; 
(6) Pelayanan Rumah Singgah dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak Klien berada di Rumah Singgah. 
(7) Kegiatan pelayanan Klien di Rumah Singgah Dinas Sosial dapat 
dilaksanakan melebihi waktu sebagaimana pada ayat (6) dikarenakan : 
a. Klien tidak memiliki keluarga, terlantar dan/ tidak diketahui tempat 
tinggalnya; dan/atau 
b. Klien membutuhkan pembinaan khusus secara berkelanjutan dan/atau 
proses pemulihan kondisi psikososial.