Menurut aPERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 19 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 31?
Pasal Pasal 31 dalam aPERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 19 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN , pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

(1)BUMDesa dibubarkan dengan Peraturan Desa.
(2)BUMDesa dapat dibubarkan dalam hal :
a.mengalami ke rugianterus-menerus;
b.perubahan bentuk badan hukum; dan
c.adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa
tersebut h arus dibubarkan.
(3)Segala hal yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
(4)Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik
pemerintah Desa .
BABX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal32
(1)Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran
kegiatan BUM Desa.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa
fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan
supervisi sesua i dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .
-15-
(3)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),Camat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
(4)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilapork an kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
urusan desa .
BABXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.
Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Mei 2018
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Ttd
YUSRAN ASPAR
Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
Ttd
TOHAR
BERITA DAERAH KABUPATE N PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018NOMOR 19.
-16-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, PENDANAAN,
PEMBUBARAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA
I. UMUM
Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Oleh Karen itu, Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga
ekonomi desa yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi
pada sumber pendapatan desa atau Pendapatan Asli Desa setiap tahunnya.
Dalam rangka menunjang maksud dan tujuan keberadaan Badan Usaha Milik
Desa pada awal tujuan pembentukannya dapat terarah dan terwujud sesuai
dengan peran Badan Usaha Milik Desa bagi Desa dan masyarakat, perlu
diberikan suatu acuan Pendirian, Pengurusan, P engelolaan, Pendanaan,
Pembubaran, Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa dalam
bentuk Peraturan Bupati, agar setiap Desa dapat mempedomani dalam
pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang mampu berkontribusi bagi desa
dan masyarakatnya yang memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan
oleh undang -undang yaitu untuk mengembangkan perekonomian desa dan
meningkatkan pendapatan desa dalam rangka sebesar -besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa, yang sekaligus menunjang tercapainya kemajuan dan
kemakmur an desa secara utuh.
II. PASAL DEMI PASAL