Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI BARITO KUALA Nomor 9 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BARITO KUALA Nomor 9 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JA MINAN KESEHATAN DAERAH , khususnya BAB VI - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBATASI, Pasal 8, adalah:

Pelayanan yang dibatasi u ntuk Peserta Jamkesda adalah pelayanan yang 
membutuhkan : 
Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, 
pemilihan alat bantu dengar berdasarkan ketentuan dan ketersediaan alat 
tersebut di daerah. 
Alat bantu gerak (to ngkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan 
berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur RS atau pejabat yang 
ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan 
untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut. 
Pelayanan penunjang diagnostik canggih yang diberikan hanya pada 
kasus -kasus “ life saving” dan kebutuhan penegakan diagnos a yang sanga t 
diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik. 
Pelayanan pasien gangguan jiwa akut maksimal 2 (dua) minggu hari rawat 
dan penanganan pasien gangguan jiwa lebih lanjut (kronis) maksimal 
3(tiga) bulan hari perawatan.