Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 21 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 21 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA, khususnya BAB II - PETUNJUK PELAKSANAAN, Pasal 5, adalah:

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 23
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
(Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 No mor 23) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pem erintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten
Paser Tahun 2015 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal6
Peraturan Bupati Paser ini mulaiberlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.
Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Juli 2016
BUPATI PASER,
YUSRIANSYAH SYARKAWI
Diundangkan diTanaPaser
padatanggal 22 Juli 2016
SEKRETARIS DA ERAH KABUPATEN PASER,
HELMY LATHYF
BERITA DAERAH KABUPATEN PASERTAHUN 2016NOMOR 21
4LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
I.PEDOMAN EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER