Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM, khususnya BAB II - PERENCANAAN PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM, Pasal 9, adalah:

(1) Rencana pengelolaan obyek wisata alam unggulan disusun oleh 
Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan 
berdasarkan dokumen invent arisasi potensi pariwisata alam dan 
penetapan obyek wisata alam unggulan . 
(2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Pariwisata Alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada : 
a. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwi sataan Provinsi dan 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 
c. RPPLH; 
d. pembagian urusan pemerintahan berdasarkan peraturan 
perundang -undangan. 
11 
 (3) Dalam hal potensi pa riwisata alam merupakan urusan 
pemerintah atau pemerintah provinsi, pemerintah kota 
berkewajiban melakukan komunikasi dan koordinasi dengan 
pemerintah atau pemerintah provinsi untuk mendapatkan 
pendelegasian urusan dalam pengelolaan potensi parawisata 
alam .