Apa substansi hukum dari Pasal 71 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN, khususnya BAB VIII - POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL, Pasal 71, adalah:

(1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, 
masyarakat dapat : 
a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau 
memberikan data dan informasi yang dibutuhka n sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; dan 
b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan 
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar 
pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang 
telah diberikan saat proses pendataan. 
(2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, 
masyarakat dapat : 
a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan 
perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permuk iman kumuh 
yang dilakukan oleh Pemerint ah Daerah ; 
b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang 
berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh; 
c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana 
penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi 
terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau 
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan 
rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan 
informasi te rkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan 
rencana. 
 
 
 
 
 
 
34