Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 26 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 26 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, khususnya BAB IV - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, Pasal 7, adalah:

Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD dilaksanakan melalui pcmbayaran 
iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial 
Kesehatan melalui APBD. 
Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kelas 1 kepada 
yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri 
dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang sah. 
Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical 
Check Up yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam 
Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak 
dengan bcsaran biaya paling banyak Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) per orang. 
Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan 
kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran 
Badan penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan 
jaminan kematian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Bagian Kedua 
Pakaian Dinas dan Atribut