Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 17 Tahun 2013.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 17 Tahun 2013 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 
2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau. 
3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 
Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. 
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya 
7 Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Oaerah. 
8 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah pada Saluan Kerja Perangkat 
Daerah 
9 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanya 
daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kera 
Perangkat Daerah 
10 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dan pendapatan 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisast 
11 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dan 
pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional 
12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah 
13 Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah adalah pendapatan yang 
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
14 Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dkumen yang memuat 
pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh pengguna anggaran 
+ penenmaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah 
16 Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dani kas daerah 
17 Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang 
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan 
SP2D alas beban pengeluaran. 
18 Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas 
beban pengeluaran Ookumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang 
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan Dokumen Perencanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
19 Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, 'selanjutnya disebut SPM-GUP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kera 
Perangkat Daerah yang dipergunakan untuk mengganti uang perediaan yang telah dibelanjyakan 
20 Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM TUP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kera 
Perangkat Daerah karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah atas pagu uang persediaan 
yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
21 Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen y g 
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas 
beban pengeluaran Dokumen Perencanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah kepada 
pihak ketiga 
2. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang 
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM 
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.