Jelaskan isi kandungan Pasal 33 dari PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, ketentuan pada BAB XI - II, Pasal 33 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Provinsi Bengkulu . 
 
 
Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal 13 September 2018 
 Plt. GUBERNUR BENGKULU , 
 ttd 
 H. ROHIDIN MERSYAH 
 
Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal 13 September 2018 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU 
 ttd 
 NOPIAN ANDUSTI 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 20 18 NOMOR 3 
 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (3-158/2018). 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 
 
 
MUKHLISIN, SH, MH 
Pembina Tk.I 
NIP. 19700623 199202 1 003 
 
 
 
 
 
 
 
 
-24- 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU 
NOMOR 3 TAHUN 2018 
TENTANG 
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU 
 
I. UMUM 
Peraturan Daerah dibentuk sebagai instrumen dalam menyelenggaraan 
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan 
prinsip otonomi daerah. Penjaminan pentaatan terhadap Peraturan Daerah 
tertentu ditempuh dengan memuat ketentuan sanksi pidana yang merupakan 
upaya terakhir ( ultimum remedium ) dalam penegakan Peraturan Daerah itu 
sendiri . 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Daerah, 
menentukan bahwa p enyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda 
dilakukan oleh pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia, dan selain itu dapat 
ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri S ipil yang disingkat PPNS , yang diberi tugas 
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan 
Daerah yang dalam melaksana kan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan 
penyidik kepolisian setempat. 
Keberadaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengk ulu 
selama ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Bengkulu Nomor 2 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu kelembagaan PPNS perlu 
diatur kembali dengan membentuk Peraturan Daerah sehingga kedudukan, 
tugas dan fungsi PPNS sinkron dan harmonis dengan ketentuan -ketentuan yang 
diatur dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, dan peraturan peru ndang -undangan yang secara khusus mengatur 
PPNS. 
Peningkatan efektivitas kinerja PPNS dalam melaksanakan wewenang di 
bidang penegakan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi pidana, 
PPNS didukung oleh sekretariat PPNS diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan 
dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah 
yang membidangi Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 
-25- 
 
Ketentr aman Masyarakat . Selain itu di bentuknya sekretariat PPNS Provinsi 
Bengkulu, akan memudahkan koordinasi baik antar pejabat PPNS di lingkungan 
internal Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, maupun antar pejabat PPNS 
dengan penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu. 
 
II. PASAL DEMI PASAL