Bagaimana redaksi normatif Pasal 155 dalam PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 4 Tahun 2009?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBU SI JASA USAHA, Pasal 155 berbunyi:

juncto ayat 
(2) Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah , Tarif retribusi dapat ditinjau 
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan pertimbangan 
indeks harga dan perkembangan perekonomian 
 
c. bahwa berdasarkan pertimban gan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Tarif 
Retribusi Jasa Usaha . 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 962) ; 
 
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 20 03 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 
3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 
4. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggun g Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
- 2 - 
 
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 
 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
6. Undang -Undang Nomor 38Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 
 
7. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 N omor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025) 
 
8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 
9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah te rakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 183, Tambahan Le mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 
 
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1). 
 
 
- 3 - 
 
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 
 Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF 
RETRIBUSI JASA USAHA .