Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI Nomor 58 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI Nomor 58 Tahun 2017 tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi . 
4. Dewan Perwakilan Rakya t Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakya t Daerah Kota Tebin g 
Tingg i. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembant u Wali Kota dan 
DPRD dalam penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah . 
6. Badan Perencan aan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingk at dengan Bappeda adalah Badan Peren canaan 
Pembangu nan Daerah Kota Tebing Tinggi. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
8. Rencan a Pembangu nan Jangka Menen gah Daerah yang 
selanjutny a disingkat RPJMD adalah dokume n peren canaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik 
sampai dengan berakhirny a masa jabatan W ali Kota . 
9. Rencana Strategis Peran gkat Daerah yang selanjutny a 
disingkat dengan Renstra Peran gkat Daerah adalah dokum en 
perencanaan Peran gkat Daer ah untuk periode 5 (lima) tahun. 
10. Rencana Pembangunan Tahun an Daer ah yang selanjutny a 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daer ah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokum en perencanaan Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahu n. 
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja Perang kat Daerah adalah dokum en pere ncanaan 
Perang kat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
12. Rencana Kerja dan Anggar an Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen 
peren canaan dan penganggar an yang berisi rencana 
penda patan , rencana belanja program dan kegiatan 
Peran gkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD.