Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 3 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN, BAB VII - PENGELOLAAN, Pasal 16 berbunyi:

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 
Pengeluaran kas desa ya ng mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan 
menjadi Peraturan Desa. 
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pot ongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang -undangan.