Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 21 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 21 Tahun 2018 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH, Pasal 18 menetapkan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 5049); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari 
Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4050); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang NegaraZ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang NegaraZ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 
-3-
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau 
Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Berau Tahun 2013 Nomor 5); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH. 
BABI 
KETENTUAN UMUM