Menurut KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, pada Bab VI - Penutup, menyatakan:

Rekomendasi Arah Kebijakan ini ditujukan 
kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-
lembaga tinggi negara lainnya untuk dilaksanakan 
sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing, 
dan dilaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- 259 -Pasal 4
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.
 
 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 9 November 2001
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
- 261 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR IX/MPR/2001
TENTANG
PEMBARUAN AGRARIA DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
- 263 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IX/MPR/2001
TENTANG
PEMBARUAN AGRARIA
DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA,
- 264 -Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3,