Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1171 Tahun 2003?
Materi muatan PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1171 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG, khususnya , Pasal 5, adalah:

(1) Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan 
dapat mengajukan klaim atas pemberi pelayanan 
terhadap pasien dari luar basis data PBI Jaminan 
Kesehatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 
a. pasien menunjukan SKTM dan identitas 
kependudukan berupa Kartu Tanda 
Penduduk dan Kartu Keluarga sejak awal 
perawatan atau selama masa perawatan ; 
b. pasien PMKS menunjukan Surat 
Rekomendasi dari Dinas Sosial dan 
Penanggulangan Kemiskinan sejak awal 
perawatan atau selama masa perawatan ; 
c. pasien membawa surat rujukan dari 
Puskesmas sesuai indikasi medis, kecuali 
dalam kondisi gawat darurat harus 
dibuatkan surat keterangan dari Instalasi 
Gawat Darurat pada Fasilitas Pemberi 
Pelayanan Keseh atan Rujukan termaksud ; 
d. pasien menunjukan surat keterangan 
diperlukannya perawatan lanjutan dari 
dokter yang memberikan perawatan untuk 
pasien yang membutuhkan perawatan 
lanjutan dan identitas kependudukan berupa 
Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ; 
e. dalam ... 
7 
 
 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 e. dalam hal kondisi gawat darurat, fasilitas 
kesehatan yang memberikan pelayanan 
pertama harus terlebih dahulu memberikan 
pelayanan dengan mengutamakan 
keselamatan dan kondisi stabil pasien 
sebelum diruju k; 
f. dalam hal fasilitas kesehatan tidak dapat 
memberikan pelayanan kesehatan yang 
dibutuhkan maka dapat dirujuk ke fasilitas 
kesehatan rujukan lainnya sesuai dengan 
sistem rujukan yang berlaku berdasarkan 
ketentuan perundang -undangan ; 
g. pasien sejak awal dirawat pada ruangan 
perawatan kelas III; dan 
h. pasien diperbolehkan pulang setelah terlebih 
dahulu mendapat persetujuan dari tenaga 
medis. 
(2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b adalah hari kerja instansi 
penerbit SKTM dan Surat Rekome ndasi PMKS. 
(3) SKTM diterbitkan oleh Kelurahan berdasarkan 
surat pengantar dari Rukun Tetangga dan/atau 
Rukun Warga setempat dengan masa berlaku 6 
(enam) bulan. 
(4) Bagan alur penerbitan SKTM sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 (5) Fasilitas Pemberi Pelaya nan Kesehatan Rujukan 
menyediakan fasilitas perawatan di kelas III 
untuk perawatan masyarakat miskin di luar basis 
data PBI Jaminan Kesehatan . 
(6) Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan 
memberikan informasi yang benar tentang jumlah 
ketersediaa n fasilitas perawatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) setiap harinya melalui 
bagian informasi dan pendaftaran pasien . 
 
 
(7) Dalam ... 
8 
 
 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 (7) Dalam hal tidak tersedianya fasilitas perawatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka 
pasien dapat dirujuk ke Fasilitas Pemberi 
Pelayanan Kesehatan Rujukan lainnya yang 
setara (rujukan horizontal) atau yang lebih tinggi 
(rujukan vertikal) dengan mengutamakan 
keselamatan pasien, sesuai dengan ketentuan 
perundang -undangan tentang sistem rujukan. 
(8) Dalam hal pe layanan gawat darurat, maka 
Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan 
memberikan pelayanan tanpa mempersyaratkan 
uang muka dan administrasi. 
(9) Dalam hal analisa dokter menyatakan bahwa 
pasien masih memerlukan perawatan lanjutan 
maka pada kunjungan berikutnya, pasien 
tersebut membawa surat keterangan dokter 
sebagai pengganti surat rujukan dari Puskesmas 
disertai dokumen dan identitas kependudukan 
berupa Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu 
Keluarga . 
(10) Pelayanan kesehatan bagi pemegang SKT M di 
Puskesmas bebas biaya . 
(11) Pelayanan yang diberikan pada pasien di Fasilitas 
Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi 
semua formularium obat, jenis paket dan tarif 
pelayanan yang setara dengan Program BPJS . 
 (12) Untuk kelancaran pember ian pelayanan, instalasi 
farmasi Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan 
Rujukan menyediakan semua formularium obat 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11). 
(13) Dalam hal Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan 
Rujukan yang belum melakukan perjanjian 
kerjasama de ngan BPJS maka pasien masyarakat 
miskin tetap dilayani sesuai prosedur tari f BPJS. 
 
 
(14) Daftar ... 
9 
 
 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
(14) Daftar Jejaring Fasilitas Pemberi Pelayanan 
Kesehatan Rujukan fakir miskin dan orang tidak 
mampu Kota Bandung tercant um dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 
Pasal II 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Bandung . 
 
Ditetapkan di Bandung 
Pada tanggal 12 September 2018 
Plt. WALI KOTA BANDUNG , 
TTD. 
 ODED MOHAMAD DANIAL 
 
Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 12 September 2018 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 
TTD. 
DADANG SUPRIATNA 
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 201 8 NOMOR 52 
 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya 
 KEPALA BAGIAN HUKUM 
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 
 
 
 
 
 H. BAMBANG SUHARI, SH 
 NIP. 19650715 198603 1 027