Apa saja yang diatur dalam Pasal 112 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 112 menetapkan:

(1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan gedung yang akan 
ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau 
laporan dari masyarakat. 
(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada 
meliputi: 
a. Bangunan gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki 
lagi; 
b. Bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi 
pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; 
c. Bangunan gedung yang tidak memiliki IMB; dan/atau 
d. Bangunan gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru. 
(3) Pemerintah Daerahmenyampaikan hasil identifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/Pengguna bangunan gedung 
yang akan ditetapkan untuk dibongkar. 
(4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dima ksud pada ayat (3), 
pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung wajib melakukan 
pengkajian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah 
Daerah . 
(5) Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Dae rah menetapkan bangunan 
gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan 
pembongkaran atau surat pesetujuan pembongkaran dari bupati , yang 
memuat batas waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas 
pelanggaran yang terjadi. 
(6) Dalam hal pemilik/peng guna/pengelola bangunan gedung tidak 
melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada 
, pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas 
beban biaya pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung , kecuali bagi 
pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biaya 
pembongkarannya menjadi beban Pemerintah Daerah . 
 
 Halaman - 54 
 Paragraf 3 
Rencana Teknis Pembongkaran