Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, pada , Pasal 2 dinyatakan:

Menugaskan kepada Pemerintah untuk meneliti 
dan melaksanakan yang termaksud dalam pasal 1.
- 76 -Pasal 3
Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
 Ditetapkan di Jakarta.
 pada tanggal 5 Juli 1966.
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
ttd.
( Dr. A.H. Nasution )
Jenderal TNI.
 
Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum Ke-IV MPRS
ttd.
( Wilujo Puspo Judo )
May. Jen. TNI.Wakil Ketua,
ttd.
( Osa Maliki )
Wakil Ketua,
ttd.
( M. Siregar )Wakil Ketua,
ttd.
( H.M. Subchan Z.E )
Wakil Ketua,
ttd.
( M a s h u d i )
Brig. Jen. TNI.
- 77 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR XI/MPR/1998
TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH 
DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, 
DAN NEPOTISME
- 79 -MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XI/MPR/1998
TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH
DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, 
DAN NEPOTISME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA,
- 80 -Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2),