Apa bunyi lengkap Pasal 79 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 79 dinyatakan:

( 1) Kerja sama pemanfaatan berakhir dalam hal: 
a. berakhirnya jangka waktu kerja sama pemanfaatan sebagaimana 
tertuang dalam perjanjian; 
b. pengakhiran perjanjian kerja sama pemanfaatan secara sepihak oleh 
Bupati atau Pengelola Barang; 
c. berakhimya kerja sama pemanfaatan; dan 
d. ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.{ .. 
k. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) 
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang . 
(2) Semua biaya persiapan kerja sama pemanfaatan yang terjadi setelah 
ditetapkannya mitra kerja sama pemanfaatan dan biaya pelaksanaan 
kerja sama pemanfaatan menjadi beban mitra kerja sama pemanfaatan. 
(3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf k, tidak berlaku dalam hal kerja sama pemanfaatan atas 
barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa: 
a. transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/ a tau danau, 
bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun 
kereta api; 
b. jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/ a tau jembatan tol; 
c. sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau 
waduk/bendungan; 
d. air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan 
transmisi, jaringan distribusi, dan/ atau instalasi pengolahan air 
min um; 
e. air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul 
dan/ atau jaringan utama dan/ a tau sarana persampahan yang 
meliputi pengangkut dan/ atau tempat pembuangan; 
f. telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; 
g. ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/ a tau 
instalasi tenaga listrik; dan/ a tau 
h. minyak dan/ atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, 
penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan/ atau distribusi minyak 
dan/ a tau gas bumi. 
(4) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk 
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling 
lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat 
diperpanjang. 
(5) Dalam hal mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah 
untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
berbentuk Sadan Usaha Milik Daerah dan kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% 
(tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e. 
(6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan berpedoman pada 
keten tuan Pera tu ran Perundang-undangan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Kontribusi Tetap clan 
Pembagian Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
- ---- ------ (6) BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 
(7) Biaya persiapan BGS / BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang a tau 
Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG 
dibebankan pada APBD. 
(8) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG, meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Sadan Usaha Milik Daerah; 
c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau 
d. Badan hukum lainnyat (2) Pengakhiran kerja sama pemafaatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra kerja sama 
pemanfaatan: 
a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 
b. tidak membayar pembagian keuntungan selama tiga tahun berturut­ 
turut sesuai perjanjian kerja sama pemanfaatan; atau 
c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja 
sama pemanfaatan. 
(3) Pengakhiran kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 
, dilakukan oleh: 
a. Bupati untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang; atau 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang. 
(4) Pengakhiran kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 
, dilakukan secara tertulis. 
Paragraf 4 
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna