Menurut Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, pada , menyatakan:

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan tetap 
menjadi kewenangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah bersama-sama dengan Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat . Pasal 4 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna 
Barat dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus tetap 
memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
berkoordinasi dengan instansi terkait. Pasal 3 
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat; 
( 1 ). Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik. 
(2). Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan, sampai dengan 
penyerahan izin kepada pemohori sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
(3). Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizioan dan non perizinan. 
(4). Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan. 
(5). Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan yang setiap bulan kepada Bupati Muna 
Barat dan lnstansi terkait lainnya. BAB. II 
PELIMPAHAN WEWENANO PERIZINAN DAN NON PERIZINAN