Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 21 Tahun 2018 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 21 Tahun 2018 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH, BAB III - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Berau. 
Ditetapkan di Tanjung Redeb 
LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018 
TENTANG 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
PAJAK DAERAH 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 
BABI 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahdan 
undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerahmaka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan 
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan 
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam 
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemberian 
kewenangan kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dalam 
pengelolaan keuangan daerah baik pendapatan maupun 
pengeluarannya. 
berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Tata cara penerbitan, 
pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan 
Kepala Daerah. 
Disamping itu, memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Berau 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah terutama Bab XV Ketentuan Lain dan Penutup, pasal 123 ayat 
(1) dinyatakan bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
Dalam Perda tersebut, pasal 2 mengenai ruang lingkup keuangan daerah 
dinyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi: 
a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 
melakukan pinjaman. 
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah 
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 
c. Penerimaan daerah; 
-8-
d. Pengeluaran daerah; 
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat 
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada 
perusahaan daerah; 
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam 
rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau 
kepentingan umum. 
Memperhatikan ke empat aturan dasar tersebut dan mengingat 
aturan pedoman pelaksanaan tentang pajak dan retribusi daerah 
belum ada serta pentingnya pedoman pengadministrasian pendapatan 
maka dipandang perlu untuk menyusun Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diperlukan untuk 
mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel 
terutama dihidang pendapatan. 
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah 
Pemerintah Kabupaten Berau mengacu pada Undang Undang 
Nomor. 28 Tahun 2009 dan Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah. 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah 
dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi 
pengelolaan pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Berau. 
Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan petunjuk untuk 
mengadministrasikan pemungutan, pembukuan dan pelaporan atas 
pajak daerah yang dikelolanya. Dengan demikian terdapat kesamaan 
pemahaman bagi OPD dalam pengadministrasian pengelolaan pajak 
daerah. 
C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 
Urutan penyajian penyusunan Sistem dan Prosedur Pajak Daerah ini 
mengacu pada undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah meliputi: 
1. Pendaftaran dan Pendataan 
2. Penetapan 
- 9 -
3. Pembayaran dan Penyetoran Pajak 
4. Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran 
5. Pembukuan dan Pelaporan 
6. Keberatan dan Banding 
7. Penagihan 
8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau 
Pengurangan Sanksi Administrasi 
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran. 
10. Surat Keterangan Lunas Pajak. 
11. Penutupan Objek Pajak 
Untuk memudahkan pemahaman, setiap sistem dan prosedur dari suatu 
kegiatanZsub kegiatan disajikan dalam sistematika sebagai berikut: 
1. Prosedur 
Merupakan uraian langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan dalam suatu 
kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan yang lain, untuk 
menghasilkan data atau informasi yang akan menjadi masukan bagi 
pelaksanaan kegiatan yang lainnya. Berisi semua pihak-pihak yang terlibat 
dalam sistem dan prosedur dari suatu kegiatan. Uraian ini dimaksudkan 
untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 
2. Formulir dan DaftarZBuku yang Digunakan 
Berisi formulir dan daftar Z buku yang digunakan dalam sistem dan prosedur 
suatu kegiatan yang diuraikan. 
3. Pihak-pihak yang terkait 
Berisi semua pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur dari 
suatu kegiatan. Uraian ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih 
dalam pelaksanaan tugas. 
4. Bagan Alur 
Bagan alur menjelaskan alur dokumen maupun alur pekerjaan yang 
dilaksanakan dari awal sampai berakhirnya suatu kegiatan. Selain itu, juga 
menjelaskan jenis pekerjaan, jenis dokumen yang digunakan, serta alur 
pendistribusian dokumen dari satu pihakZ bagian kepada pihakZ bagian lain 
yang terkait dalam suatu proses pelaksanaan sistem dan prosedur. 
- 10-