Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor hf Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor hf Tahun 2017 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.