Jelaskan isi kandungan Pasal 35 dari PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, ketentuan pada BAB IV - BANTUAN SOSIAL, Pasal 35 berbunyi:

(1) SKPD mengajukan usulan daftar penerima dan besaran Bantuan 
Sosial sesuai pagu DPA PPKD/DPA SKPD, untuk ditetapkan menjadi 
Keputusan Walikota. 
(2) SKPD mengajukan permohonan pencairan dana kepada BPKAD 
Selaku PPKD dengan melampirkan Keputusan Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta persyaratan lain 
apabila ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. 
(3) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada 
daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan 
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan 
Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
huruf b. 
(4) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau 
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b didasarkan pada 
permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang 
bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang 
serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh 
SKPD terkait. 
(5) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara 
pembayaran langsung (LS). 
(6) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai 
dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat 
dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU). 
(7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi 
bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.