Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
 1. Daerah adalah Kota Depok. 
 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 
 3. Sekre taris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok . 
 4. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah an Kota yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenanga n daerah otonom Kota 
Depok. 
 5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
Kota Depok. 
 
 
5 
 6. Pejabat/Pegawai ada lah Wali Kota Depok, Wakil Wali Kota Depok, 
Aparatur Sipil Negara , Calon Aparatur Sipil Negara , Dewan 
Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, dan Pegawai 
yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Depok. 
 7. Badan Usaha Milik Daerah yang sela njutnya disingkat BUMD 
adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh 
Pemerintah Kota yang dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau 
Perseroan Terbatas. 
 8. Inspektorat Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut 
Inspektorat adalah Perangkat Daer ah yang merupakan unsur 
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
 9. Unit Pelaksana Teknis Kota Depok yang selanjutnya disingkat 
UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan 
di Kota Depok . 
 10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjut nya disingkat KPK 
adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan 
wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, 
yang dibentuk berdasarkan Undang -Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korup si. 
 11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, 
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 
cuma -cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam 
negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 
 12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan 
untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan 
dan akuntabel melalui s erangkaian kegiatan yang melibatkan 
partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha , dan 
masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian 
gratifikasi. 
 13. Unit Pengendali Gratifikasi Kota Depok yang selanjutnya 
disingkat UPG adalah unit kerja yang ber tanggungjawab untuk 
menjalankan fungsi peng endalian Gratifikasi dilingkungan 
Pemerintah Kota Depok. 
6 
 
 14. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, 
sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang 
memberikan Gratifikasi kepada penerima gratifik asi. 
 15. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang 
ditetapkan oleh KPK d alam bentuk elektronik atau non -elektronik 
untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. 
 16. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah 
Pejabat/Pegawai yang me nerima Gratifikasi dan mengisi formulir 
Gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada 
KPK atau melalui UPG. 
 17. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi 
lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir 
Pelaporan Gra tifikasi oleh Pelapor. 
 18. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang 
patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat 
mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara 
tidak patut. 
 19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/ Pegawai 
dalam pelaksanaan tugas, fungsi , dan jabatannya. 
 20. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang 
diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau 
nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran. 
 21. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing 
dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata -rata kurs 
jual dan kurs beli (
 ) pada hari 
tertentu.