Apa bunyi lengkap Pasal 26 dalam g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Nomor tanggal Tahun 2015?
Menurut ketentuan dalam g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Nomor tanggal Tahun 2015 tentang , pada , Pasal 26 dinyatakan:

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
SeksVSub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas 
Kependudukan dan Catalan Sipil wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi balk dllingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas 
masing-masing. - .. Bagian Ketu}uh 
Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal24 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
teknis dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. 
Pasal25 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari 
sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya; 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 
(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja; 
(4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. . '' • Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pasal23 
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara 
operasional di lapangan; 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas; 
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Dinas. - 10 - 
BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal35 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam 
suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. - - Pasal34 
Jerijang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. BABV 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN 
Pasal33 
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku; 
(2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada 
keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarakan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. Pasal32 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib 
mengadakan rapat berkala. Pasal29 
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian wajib mengikuti 
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing 
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
4 
Pasal30 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah 
dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. 
Pasal31 
Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula 
kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. Pasal 28 
Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan 
tugas bawahannya. r" 
I ~- 
) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. - 11 - 
LM.RAJIUN TUMADA - - PJ.BUPATI MUNA BARAT ' ... - KEPALA DINAS 
Kelompolr.Jabatan Sekretarls r 
Fungslonal 
I I I I 
I I I I 
, ,1r 
Subbaglan Subbaglan 
Umumdan Perencanaan 
Kepegawaian Pclaporandan 
Keuangan 
l l 
Bi dang Bi dang Bi dang 
Kependudukan CatatanSipil Data danPelaporan 
I I I 
r--+ Selmi r-+ Selmi Seksl 
Pendaftaran Registrasi 1-t Pengelolaanlnformasi 
Penduduk PencatatanSipil Administrasi 
KependudukandanCapil 
Selml Selml 
-JI Perkembangan I--+ Pelayanan Seksf 
penduduk Catatansipil Monitoring, Evaluasi --- danPclaporan 
[Li UPT KECAMAT.Al'f ,' BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPU. KABUPATEN MUNA BARAT Lampiran : Peraturan Bupatl Muna Barat 
Nomor 13 Tahun 2015 
Tanggal : 10 Januarl 2015 
2015 Pasal 36 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuiny a, memerintahkan pengund angan peraturan Bupati ini dengan 
penempatanya dalam Serita DaerahKa bupaten Muna Barat. - 12 -