Apa saja yang diatur dalam Pasal 53 PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 2 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 2 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB  V - PENGADAAN, Pasal 53 menetapkan:

.
(5)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Pengelola Barang menetapkan status
penggunaan Barang Milik Daerah .
(6)Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetuju i permohonan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan
kepada Pengguna Barang disertai alasan.
Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan Barang MilikDaerah
Pasal56
(1)Barang Milik Daerah dapat dilakukan pengalihan status
penggunaan.
45(2)Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a.inisiatif dari Wali Kota; dan
b.permohonan dari Pengguna Barang lama.
Pasal57
(1)Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah
berdasarkan inisiatif dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 huruf a dilakukan
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna
Barang.
(2)Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 huruf b
dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan
berdasarkan persetujuan Wali Kota.
(3)Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan terhadap Barang Milik Daerah
yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak
digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan.
(4)Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti
dengan pengadaan Barang Milik Daerah pengganti.
Pasal58
(1)Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah
berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang lama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 huruf b
dilakukan dengan pengajuan permohonan secara te rtulis
oleh Pengguna Barang kepada Wali Kota.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.dataBarang Milik Daerah yang akan dialihkan status
penggunaannya;
b.calon Pengguna Barang baru; dan
46c.penjelas an serta pertimbangan pengalihan status
penggunaan Barang Milik Daerah .
(3)DataBarang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, antara lain :
a.kode barang;
b.kode register;
c.nama barang;
d.jumlah;
e.jenis;
f.nilai perolehan;
g.nilai penyusu tan;
h.nilai buku;
i.lokasi;
j.luas; dan
k.tahun perolehan.
(4)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri:
a.fotokopi daftar Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3);
b.surat pernyataan yang memuat kesediaan calon
Pengguna Barang baru untuk menerima pengalihan
Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang lama.
Pasal59
(1)Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah
dari Pengguna Barang sebagaima na dimaksud
dalam Pasal 58ayat (1).
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen
yang dipersyaratkan.
47(3)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksu d
pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a.meminta keterangan atau data tambahan
kepada Pengguna Barang yang mengajukan
permohonan pengalihan status penggunaan Barang
Milik Daerah ; dan
b.meminta konfirma si kepada calon Pengguna Barang
baru.
Pasal60
(1)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Wali Kota memberikan persetujuan
pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah .
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Surat Persetujuan Wali Kota.
(3)Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat:
a.dataBarang Milik Daerah yang akan dialihkan status
penggunaannya;
b.Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan
c.kewajiban Pengguna Barang lama.
(4)Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c yaitu:
a.melakukan serah terima Barang Milik Daerah
kepada Pengguna Barang baru yang selanjutnya
dituangkan dalam BAST; dan
b.melakukan penghapusan terhadap Barang Milik Da erah
yang telah dialihkan dari daftar barang pada Pengguna
Barang berdasarkan surat keputusan penghapusan
barang.
(5)Dalam hal Wali Kota tidak menyetujui permohonan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
, Wali Kota menerbitkan surat peno lakan
kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.
48Pasal61
(1)Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan
serah terima Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang
baru.
(2)Serah terima Barang Milik Daerah kepada Pengguna
Barang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status
penggunaan Barang Milik Daerah yangdituangkan
dalam BAST.
(3)Berdasarkan BAST sebagaimana d imaksud pada ayat (2),
Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan
kepada Pengelola Barang atas Barang Milik Daerah
yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna
Barang baru dari daftar barang pada Pengguna Barang .
(4)Usulan penghap usansebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal BAST.
(5)Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
padaayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola
Barang.
Pasal62
(1)BAST danKeputusan Pengelola Barang tentang
penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) danayat (5) dilaporkan
kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Pengguna
Barang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan
penghapusan ditetapkan.
(2)Penggun a Barang dalam penatausahaan Barang Milik
Daerah melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan
Wali Kota, BAST, dan keputusan penghapusan Barang
Milik Daerah .
49Bagian Keempat
Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah
Pasal63
(1)Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan
sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka
waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan
Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu
mendapatkan perset ujuan Wali Kota.
(2)Penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka
waktu:
a.paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan;
b.paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
untuk Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan.
(3)Penggunaan sementara Barang Milik Daerah dalam jangka
waktu kurang dari 6 (enam) bulan dilakukan tanpa
persetujuan Wali Kota.
Pasal64
(1)Penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 3dituangkan dalam perjanjian
antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang
sementara.
(2)Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul
selama jangka waktu penggunaan seme ntarasebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1)dibebankan kepada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan
sementara Barang Milik Daerah bersangkutan.
50Pasal65
(1)Permohonan penggunaan sementara Barang Milik Daerah
diajukan secara tertulis kepada Wali Kota.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a.dataBarang Milik Daerah yang akan digunakan
sementara;
b.Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara
Barang Milik Daerah ; dan
c.penjelasan serta pertimbangan penggunaan sement ara
Barang Milik Daerah .
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi dokumen:
a.fotokopi keputusan penetapan status penggunaan
barang milik daerah; dan
b.fotokopi surat permintaan penggunaan sementara
Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang
yang akan menggunakan sementara Barang Milik
Daerah kepada Pengguna Barang.
Pasal66
(1)Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
penggunaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen
yang dipersyaratkan.
(3)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum mencukupi Pengelola Barang dapat :
a.meminta keterangan kepada Pengguna Barang
yang mengajukan permohonan penggunaan sementara
Barang Milik Daerah ; dan
b.meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna
Barang yang akan menggunakan sementara Barang
Milik Daerah .
51Pasal67
(1)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Wali Kota memberikan persetujuan
atas penggunaan sementara barang milik daerah.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan Wali
Kota.
(3)Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a.dataBarang Milik Daerah yang akan digunakan
sementara;
b.Pengguna Barang yang menggunakan sementara
barang milik daerah;
c.kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan
sementara Barang Milik Daerah untuk memelihara
dan mengamankan Barang Milik Daerah
yang digunakan sementara;
d.jangka waktu penggunaan sementara;
e.pembebanan biaya pemeliharaan; dan
f.kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti
dalam perjanjian.
(4)Dalam hal Wali Kota tidak menyetujui permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1),
Wali Kota menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna
Barang disertai alasan.
Pasal68
(1)Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas Barang
MilikDaerah telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam