Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 32 Tahun 2018 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 32 Tahun 2018 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN, BAB IV - PENGELOLA LHKPN, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit 
Pengelola LHKPN sebagai satuan yang akan menjadi mitra kerja 
KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN dilingkungan 
Pemerintah Daerah . 
(2) Unit Pengelolah LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terdiri dari : 
a. Penanggung jawab 
b. Koordinator Bidang Kepegawaian : Sekretaris Daerah 
: Kepala Badan Kepegawaian , 
c. Koordinator Bidang Pengawasan 
d. Administra tor Instansi 
Pemerintah Daerah 
e. Administrator Unit Kerja Dan Peng embangan Sumb er 
Daya Manusi a. 
: lnspektur Daerah. 
: Bagian Organisasi dan 
Kepegawaian 
: Kasubag Umum dan 
Kepegawaian Pada Satu an 
Kerja Perangk at Daerah. 
3. Unit Pengelolah LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Penanggungjawab Berkoordin asi dengan KPK dalam hal moni toring 
dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN , mensosialis asikan 
kewajiban LHKPN dan mengkoordin asikan seluruh kegiatan 
pengelolaan LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah bersam a­ 
sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordin ator 
Bidang Pengawasan , 
b. Koordinator Bidang Kepegawaian. 
l .Melalrukan Monitoring terhadap Administr ator Instansi 
Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal 
pemutahiran data kepegawaian . 
2. Mendistribusi formulir permohonan aktivasi e-Filing kepada 
wajib LHKPN . 
3. Men yampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan 
e-Filing kepada KPK paling lamb at 1 (satu) bulan setelah 
Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi 
akun . 
c. Koordina tor Bidan g Peng awasan . 
1. Melakukan mon itoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN. 
2.Membuat rekomendasi kepada Bupati agar terhadap wajib 
LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan 
sanksi administr asi sesuai ketentuan yang berlaku. 
' 
d. Administr ator Instansi Pemerintah Daerah dan Administr ator Unit 
Kerja. 
1. Menyusun Mast er jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub 
unit kerja, nam a jabatan dan eselonisasi. 
2. Melakukan Pemutahiran data kepegawaian wajib LHKPN . 
3. Melakukan aktiv asi akun administr ator unit kerj a dan akun 
wajib LHKPN . 
4. Melakukan Verifikasi terhadap Pemutahiran data wajib LHKPN 
yang dilakukan Administr ator unit kerja. 
5. Memfasilitasi wajib LHKPN yang men galami kendala teknis 
pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN . 
BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN