Jelaskan isi kandungan Pasal 28 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, ketentuan pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN, Pasal 28 berbunyi:

BPD berhak:
mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Anggota BPD berhak :
mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
mengajukan pertanyaan;
menyampaikan usul dan/atau pendapat;
memilih dan dipilih; dan
mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Bagian Kedua
Kewajiban