Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 14 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 14 Tahun 2018 tentang STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH, Pasal 1 berbunyi:

Dalam 
peraturan 
ini
 
yang dimaksud dengan :
 
1.
 
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
 
3.
 
Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
 
4.
 
Barang Milik Daerah
, 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan d
an 
Belanja Daerah 
atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah.
 
5.
 
Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
 
6.
 
Pengelola Barang Milik Daerah yang selan
jutnya disebut Pengelola Barang, 
adalah pejabat yang berwenang
 
dan bertanggung
jawab melakukan ko
ordinasi 
pengelolaan barang milik daerah.
 
7.
 
Perangkat Da
erah, 
adalah 
unsur pembantu 
Bupati
 
dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah
.
 
8.
 
Pejabat Penat
ausahaan Barang, 
adalah 
Kepala 
Perangkat Dae
rah
 
yang 
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola 
keuangan daerah.
 
9.
 
Pengguna
 
Barang, 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerah.
 
10.
 
Standar 
Barang, 
adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan 
perhitungan pengadaan 
Barang Milik Daerah
 
dalam perencanaan kebutuhan 
daerah.
 
11.
 
Standar 
Kebutuhan, 
adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai 
acuan perhitungan dan penggunaan 
Barang Milik Daerah
 
dalam perencanaan 
kebutuhan daerah.
 
12.
 
Alat Angkut Darat 
Ber
motor Dinas Operasional Jabatan yang s
elanjutnya 
disebut AADB D
inas Operasional Jabatan, adalah kendaraan bermotor yang 
digunakan pejabat 
Pemerintah 
Daerah 
dalam rangka menunjang pelaksanaan 
tugas dan fungsinya.
 
13.
 
Tenaga Fungsional 
Umum, 
adalah 
 
tenaga ya
ng menunjukkan tugas, 
 
tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
.
 
14.
 
Pengadaan 
Secara E
lektronik 
yang selanjutnya disebut
 
E
-
Procu
rement, 
adalah 
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi 
informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang
-
undangan
.
 
4
 
 
15.
 
Layanan Pengadaan Secara Elektroni
k yang selanjutny
a disebut LPSE, 
adalah 
Unit Kerja 
K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
.
 
16.
 
E
-
Tandering, 
adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan 
secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua
 
Penyedia Barang/Jasa yang 
terdaftar pada sistem Pengadaan secara elektronik dengan cara 
 
menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan
.
 
17.
 
Katalog elektronik 
yang selanjutnya disebut E
-
Catalogue, 
adalah sistem 
informasi ele
ktronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga 
barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
.
 
18.
 
E
-
Purchasing, 
adalah tata cara pembelian 
barang/jasa 
melalui sistem katalog 
elektronik
.
 
19.
 
Portal Pengadaan Nasional, 
adalah pintu g
erbang sistem informasi elektronik 
yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang 
dikelola oleh LKPP
.
 
20.
 
Tenaga Fungsional, adalah Tenaga Perawat, Bidan
,
 
Pengawas TK/SD
, 
Penilik PAUD
, 
Pengamat Pengairan
, 
Pengamat Jal
an
 
dan 
Penyuluh Pertanian
.