Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945 Pasal 22?
Dalam 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat, Pasal 22 mengatur sebagai berikut:

huruf d angka 2 meliputi: 
a. konseling ; 
b. terapi psik ososial; 
c. bimbingan mental dan spiritual ; dan Pasal 27 (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 22 
h uruf d angka ( 1), meliputi: 
a. pelayanan gawat darurat ; 
b. memberikan visum et repertum atau visum psikiatri cum atas 
permintaan atau keterangan polisi; 
c. mela yanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan 
rnedis; dan 
d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban. 
(2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berke wajiban untuk 
penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan. Pasal 26 ( 1) Penernpatan anak dirurnah perlindungan sernentara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan basil 
indentifikasi diketahui bahwa: 
a. keselamatan anak terancam; 
b. anak tidak memiliki keluarga/ pengasuh/wali; dan 
c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali 
dan/ atau masyarakat. 
(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 
waktu tertentu selarna anak rnendapatkan layanan pemulihan dan/atau 
hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai rnemiliki kesiapan untuk 
mengasuh dan melindungi anak. 
(3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan 
layanan pernenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial. 
(4) SKPD yang rnembidangi urusan sosial berkewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah perlindungan sementara. Pasa125 ( 1) Tindakan penyelarnatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 huruf b, 
dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan 
anak terancam, 
(2) Tindakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara 
rnernindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang rnengancam. 
(3) SKPD yang membidangi urusan pernberdayaan perempuan, keluarga 
berencana dan perlindungan anak berkewajiban rnelakukan tindakan 
penyelamatan dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi 
urusan keamanan dan ketertiban. Pasal 24 
Baaian Kellma 
Siatem Data Perllndungan Anak