Apa bunyi lengkap Pasal 42 dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 tentang , pada BAB VI - PENGADAAN (1) Setelah APBD ditetapkan, Unit Pengelola Barang sebagai, Pasal 42 dinyatakan:

(11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek 
bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh inspektorat 
sebelurn penggunaannya ditetapka n oleh Bupati. pengumuman (9) Biaya pengkajian, penelitian dan 
tend er/ lelang,dib e bankan pada APBD. 
(10) Biaya yang berkenaan dengan pers iapan dan pelaksanaan 
penyusunan Perjanjian, konsultan/ pengawas, dibeban kan 
pada pihak ke tiga. (7) Bangun guna serah dilaksan a kan berdasarkan surat 
perjanjian sekurang-kurangnya memuat: 
a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 
b. objek bangun guna serah; 
c. jangka waktu bangun guna serah; 
d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam 
perjanjian; dan 
e. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
(8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama 
Pemerintah Daerah. 
Bangun Serah Gun a barang milik daerah dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut: Pasal 44 (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh 
dijadikan jaminan utang/ diagunkan. 
(5) Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan milik 
Pernerintah Daerah dapat dijadikan Jam man 
utang/ diagunkan dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga 
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. 
(7) Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasark an surat 
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek bangun serah guna; 
c. jangka waktu bangun serah guna; 
d. hak dan kewaj iban para pihak yang terikat dalam 
perjanjian;dan 
e. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
(8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama 
pemerintah daerah. 
{9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang 
dibebankan pada APBO. 
( 10) Biaya yang berkenaan deng an persi apan dan pelaks anaan 
penyusunan perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas 
dibebankan pada pihak pemenang. (2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama 
jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban 
sebagai berikut: 
a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang 
besarannya ditetapkan berdasarkan berdasarkan basil 
perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati. 
b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau 
memindahtangankan objek Bangun Scrah Guna ; dan 
c. mernelihara objek Bangun Serah Guna. 
(3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik 
Pemerintah Daerah.