Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Pasal 14 berbunyi:

(1)Klasifikasi akomodasi rawat inap di Puskesmas Perawatan meliputi Kelas 
III, Kelas II, Kelas I Non Kelas (untuk akomodasi Rawat Intensif, Rawat 
Isolasi, Rawat Bersalin, Rawat Bayi/Neonatus). 
(2)Klasifikasi pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik meliputi Kelas 
Umum (Kelas III, Kelas II, Kelas I). 
(3)Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
membedakan mutu pelayanan. Perbedaan besaran tarif retribusi karena 
perbedaan sarana dan pelayanan yang lebih bersifat privat sesuai 
permintaan dan/atau kebutuhan pasien. 
(4)Tarif akomodasi dihitung harian tidak termasuk makan diet dan asuhan 
keperawatan pasien besarannya sesuai kelasnya. 
(5)Pasien rawat inap ya ng dirawat kurang dari 24 jam (dua puluh empat) 
karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1(satu) hari sesuai 
kelasnya. 
(6)Tarif retribusi pelayanan rawat intensif (Ruang Bersalin/Ruang Bayi) dan 
rawat isolasi berlaku tarif tunggal (single tarief) kecu ali ada pembeda 
sarana dan fasilitas. 
(7)Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Besaran Tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi 
dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis tamu; 
b. Tarif konsultasi medis ditempat (onsite) dipersamakan dengan 
besaran tarif viste sebagaimana dimaksud ayat ini huruf a; 
c. Besaran tarif konsultasi melalui tilpun (on call) maksimal 50% (lima 
puluh perseratus) dari tarif retribusi konsultasi medis ditempat (o n 
site); 
d. Setiap konsultasi melalui tilpun (on call) harus sepengetahuan atau 
mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. 
11 
 
(8)Setiap pasien rawat inap yang mendapatkan pelayanan medik, asuhan 
keperawatan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medi k, 
pelayanan konsultasi dikenakan sesuai jenis dan klasifikasi pelayanan 
yang diterimanya. 
 
12. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut: