Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 5 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN, pada , Pasal 6 menjelaskan:

(1) Penduduk Daerah yang menjadi peserta Jaminan 
Kesehatan pada BPJS Kesehatan yang iurannya 
dibayar oleh Pemerintah Daerah yaitu penduduk yang 
tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang 
belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan pada 
BPJS. 
-4 -
(2) Penduduk Daerah yang dapat didaftarkan sebagai 
peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dengan 
ketentuan: 
a. terdaftar dalam Kartu Keluarga, dan telah 
bertempat tinggal di Daerah paling singkat 
6 (enam) bulan, terhitung sesuai dengan Kartu 
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ; dan 
b. batasan waktu tinggal di Daerah paling singkat 
6 (enam) bulan dikecualikan: 
1) apabila yang bersangkutan pindah di Daerah 
karena pernikahan dengan suami/isteri 
penduduk Daerah yang mana suami/ isterinya 
tersebut sudah tinggal di Daerah lebih 
6 (enam) bulan ; dan/ a tau 
2) atas dasar pertimbangan program dalam 
rangka penurunan Angka Kematian lbu dan 
Angka Kematian Bayi. 
(3) Penduduk Daerah peserta BPJS Mandiri yang karena 
suatu hal akan didaftarkan sebagai peserta BPJS 
Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan masih 
mempunyai tunggakan premi, maka 
tunggakan/hutang premi dirnaksud menjadi 
tanggungjawab pribadi/yang bersangkutan. 
(4) Dalam hal penduduk sebagaimana dimaksud pada 
yang jaminan kesehatannya menjadi 
kewenangan dan tanggung jawab pihak lain, maka 
kepesertaan diutamakan bukan yang didaftarkan oleh 
Pemeritah Daerah. 
(5) Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan 
sebagaimana pada ayat (1) harus terdaftar sebagai 
peserta BPJS pada salah satu Puskesmas yang ada di 
Daerah. 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 
secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 
Pasal22 
(1) Jenis dan macam penyakit kronis yang mendapatkan 
pelayanan di PPK II disesuaikan dengan kemampuan 
rumah sakit tipe C. 
-5 -
(2) Pemberian obat k:ronis sebagaimana dimaksud Pasal 20 
huruf f di PPK II dapat diberikan maksimum 
untuk 1 (satu) bulan sesuai indikasi medis. 
(3) Pemberian obat kronis sebagaimana dimaksud pada 
diberikan minimal 7 (tujuh) hari sebagai bagian 
dari Paket INA CBG's dan hari berikutnya diklaim 
tersendiri ke pengelola Program KMS. 
(4) Pemberian obat kronis dapat diberikan untuk penyakit 
diabetes melitu.s, hipertensi, jantung, asma, penyakit 
paru obstruktif kronis, epileps~ gangguan kesehatan 
jiwa kronis, sirosis hepatis, stroke, dan sindroma lupus 
eritromatosus. 
3. Ketentuan huruf k dan huruf 1 Pasal 25 diubah, sehingga