Apa norma yang terkandung dalam Pasal 22 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN Nomor 43 Tahun 2014?
Substansi PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan, khususnya BAB VIII - SANKS I, Pasal 22, memuat:

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa lainnya, perlu 
dilakukan pembinaan dan Sanksi bagi Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa 
yang tidak disiplin Pengelolaan Administrasinya tidak sesuai dengan ketentuan , 
maka perlu diberikan Sanksi berupa: 
Teguran dari Bupati dan untuk pengalokasian ADD, Bantuan Keuangan Desa 
lainnya untuk tahun berikutnya perlu dipertimbangkan; 
Surat Pertanggungjawaban dana ADD termasuk Penghasilan Tetap Sangadi 
dan Perangkat Desa serta Tunjangan Lembaga lainnya di Desa dimasukan 
selambat -lambatnya satu bulan sesudah pencairan; 
Apabila sampai pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2) diatas, maka pencairan hak-hak lainnya untuk 
berikutn ya belum dapat disalurkan (tidak dicairkan); 
Jika dalam Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban ADD 
terindikasi penyelewengan dana ADD, maka akan diberikan sanksi sesuai 
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sampai pada tingkat 
pemberhentian , pemberian dana ADD pada Desa yang bersangkutan; 
Bagi Sangadi dan atau Tim Pengelola keuangan Desa , yang dengan sengaj a 
menyalahgunakan Alokasi Dana Desa, sehingga tidak sesuai dengan 
peruntukkan dalam RKADes/DPADes , maka kembali kepada Pakta Integritas , 
dan siap mempertanggungjawabkan dan siap mengembalikan Kerugian 
Keuangan Negara, selanjutnya diberhentikan dari Jabatan dan diproses 
secara hukum.