Apa saja yang diatur dalam Pasal 33 PERATURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 38 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BINJAI Nomor 38 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 26TAHUN 2016, Pasal 33 menetapkan:

(1)Bagian Hubungan Masyarakat adalah unsur staf Sekretariat Daerah
yang dipimpin oleh Kepala Bagian ,yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten
Administrasi Umum .
(2)Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu
Walikota dalam melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan
pengolahan data elektronik yang berkaitan dengan kebijakan yang
dilakukan Pemerintah Daerah .
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
a.menyusun program danrencana keija;
b.melaksanakan pengkoordinasian PDsesuai urusan pemerintah an;
c.melaksanakan kebijakan sosialisasi urusan pemerintahan ;
d.menyelenggarakan pembinaan sosialisasi urusan pemerintahan ;
e.melaksanakan monitoring isupublik dimedia massa ;
f.melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media
relations );
g.melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah ;
h.melaksanakan layanan fasilitas juru bicara pemerintah daerah ;
i.mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi ,dokumentasi serta
distribusi informasi ;
j.mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dananalisa beban keija ;
k.mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP );
1.mengkoordinirG
5.
G
:
l.mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD);dan
m.mengkoordinir penyusunan Laporan Kineija (Lkj),Peijanjian Kineija
(PK),danIndikator Kineija Utama (IKU ).
Ketentuan ayat (3)Pasal 34diubah ,sehingga berbunyi sebagai berikut :