Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK Nomor 31 Tahun 1945 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK Nomor 31 Tahun 1945 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK, BAB IV - PENJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Pontianak, menetapkan penjatuhan 
hukuman disiplin bagi PNS yang mendudu ki jabatan : 
a. Sekretaris Daerah Kota Pontianak dilingkungannya, untuk jenis 
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud da lam Pasal 8 ayat (2), ayat 
(3) dan ayat (4) huruf a; 
b. Fungsional Tertentu Jenjang Utama dilingkungannya, untuk jenis 
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 8 ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4); 
c. Fungsional Umum Golongan Ruan g IV/d dan Golongan Ruang IV/e 
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaks ud Pasal 8 ayat (2), 
dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan 
d. Struktural Eselon II dan Fungsion al Tertentu Jenjang Madya dan 
Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c. 
 
(2) Sekretaris Daerah Kota Pontianak, menetapkan penjatuhan hukuma n 
disiplin bagi : 
a. Struktural Eselon II dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); 
b. Struktural Eselon III, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia , 
dan Fungsional Umum Golongan III/c dan Golongan Ruang III/d di 
lingk ungannya, untuk j enis h ukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan 
c. Struktural Eselon IV, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan 
Pelaksana Lanjutan dan Fungsional Umum Golongan II/c dan Golongan 
Ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disipl in 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b. 
 
(3) Pejabat Struktural Eselon II menetapkan pe njatuhan hukuman disiplin 
bagi: 
a. Struktural Eselon III, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia 
dan Fungsional Umum Golongan III/c dan Golongan Ruang III/d di 
lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan 
b. Struktural Eselon IV, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan 
Pelaksana Lanjutan dan Fungsional Umum Golongan II/c dan Golongan 
Ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b. 
 
(4) Pejabat Struktural Eselon III menetapkan pe njatuhan hukuman disiplin 
bagi: 
a. Struktural Eselon IV, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan 
Pelaksa na Lanjutan dan Fungsional Umum golongan II/c dan Golongan 
Ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan 
 
 
jdih.pontianakkota. go.id 
 - 9 - 
 
 
b. Struktural Eselon V, Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan 
Pelaksana Pemula, dan Fungsional Umum Golongan II/a dan Golongan 
Ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b. 
 
(5) Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat yang setara menetapkan 
penjatuhan hukuman disip lin bagi: 
a. PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon V, Fungsional Tertentu 
Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula dan Fungsional Umum 
Golongan II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis 
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dan Pasal 8 ayat (2); dan 
b. Fungsional Umum Golongan I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d, 
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(3) huruf a dan huruf b. 
 
(6) Pejabat Struktural Ese lon V menetapkan pen jatuhan hukuman disiplin 
bagi: 
a. PNS yang m enduduki Jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a 
samp ai dengan Golongan Ruang I/d dilingkungannya, untuk jenis 
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dan Pasal 8 ayat (2); dan 
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang 
menduduki Jabat an Fungsional Umum Golongan I/a sampai dengan 
Golongan Ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).