Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 Pasal 3?
Dalam PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, BAB II - PRINSIP DASAR, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

dikecualikan dalam hal: 
 a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung; 
 b. pemberi Gratifikasi tidak diketahui; 
 c. penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima; 
 d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegia tan adat istiadat atau 
upacara keagamaan;dan/atau 
 e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, 
yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya 
hubungan baik institusi, membahayakan penerima 
dan/atau mengancam jiwa/harta atau p ekerjaan 
Pejabat/Pegawai. 
 (2) Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi 
kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib 
melaporkan Gratifikasi tersebut kepada KPK atau kepada KPK 
9 
 melalui UPG. 
 (3) Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima Gra tifikasi yang tidak 
mungkin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi 
wajib menyampaikannya kepada UPG. 
 (4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG 
menyalurkan makanan sebagaimana dima ksud pada ayat ( 3) 
ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan 
sosial lainnya. 
 (5) Penyaluran Gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 4) diberitahukan kepada KPK.