Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945 Pasal 8?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM, BAB II - PERENCANAAN PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

(1) Potensi pariwisata alam yang tertuang dalam dokumen 
inventarisasi potensi pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , diusulkan oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi kepariwisataan untuk di tetapkan menjadi Obyek 
wisata alam unggulan . 
10 
 (2) Usulan Penetapan dil aksanakan dengan mempertimbangkan: 
a. karakteristik bentang alam; 
b. daerah aliran sungai; 
c. garis sempadan sungai dan garis sempadan danau/situ; 
d. keanekaragaman hayati; 
e. sosial budaya; 
f. ekonomi; 
g. kelembagaan masyarakat; dan 
h. hasil inventarisasi lingkungan hidup. 
 (3) Pengusulan obyek wisata alam unggulan dapat dilakukan 
melalui diskusi terfokus yang melibatkan : 
a. pemer intah kota; 
b. pemerintah provi nsi; 
c. instansi terkait; 
d. pelaku usaha; 
e. tokoh masyarakat ;dan/atau 
f. masyarakat lokal. 
 (4) Penetapan obyek wisata alam unggulan dila kukan oleh Wali 
Kota. 
 Bagian Keempat 
 Tahap Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Obyek Wisata Alam Unggulan