Apa norma yang terkandung dalam Pasal 221 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB IX - PENGAWASAN DAN PENERTIBAN, Pasal 221, memuat:

(1) Penertiban pemanfaatan bangunan gedung dilakukan terhadap indikasi
pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
PUPR, kecamatan, dan/ atau laporan masyarakat.
(2) Penertiban pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
dilakukan oleh Dinas PUPR danSatpol PP.
(3) Penertiban pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
dilakukan dengan tahapan :
a. peringatan tertulis 3(tiga) kaliberturut-turut masing-masing selama
7(tujuh) hari keija;
b. penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan
pembekuan SLF; dan
c. penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan
SLF.
(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a
diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan keDPMPTSP dan Satpol
PP.
(5) Penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan
SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf bdilakukan apabila
pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum
didalam surat peringatan yang ketiga.
(6) Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan
pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf bdilakukan
dengan Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung
dan Surat Pembekuan SLF yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan
ditembuskan keDPMPTSP dan Satpol PP.
(7) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan SLF
dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan
atas pelanggaran dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hart kalender sejak
dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan
Gedung danSurat Pembekuan SLF.
(8) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan SLF
dilakukan dengan Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan
Gedung danSurat Pencabutan SLF yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan
ditembuskan keDPMPTSP dan Satpol PP.
(9) Format Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan Lampiran VIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
(10) Format Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung
dan Surat Pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (6)sesuai
dengan Lampiran VIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(11) Format Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung dan
Surat Pencabutan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (8)sesuai
dengan Lampiran VIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.