Apa bunyi lengkap Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, pada , Pasal 11 dinyatakan:

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, harus disusun 
sebuah formulasi yang tepat tentang Tata Cara 
Pemungutan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang 
beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kapuas Hulu; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi bagi 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kapuas Hulu; 
Mengingat • 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5255); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
1 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5508); 
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat 
Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional 
Kabupaten / Kota; 
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul 
Zakat; 
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Zakat; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.