Apa norma yang terkandung dalam Pasal 53 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, khususnya BAB III - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 53, memuat:

(1) Belanja Bantuan Sosial berupa u ang dicantumkan dalam RKA -PPKD. 
(2) Belanja Bantuan Sosial berupa bar ang dicantumkan dalam RKA -SKPD . 
(3) RKA-PPKD dan RKA -SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD, sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(4) Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan dalam kelompok b elanja tidak langsung, jenis Belanja Bantuan 
Sosial, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial pada PPKD . 
(5) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. individu dan/atau keluarga; 
b. masyarakat; dan 
c. lembaga non pemerintahan. 
(6) Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada 
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan 
dalam program dan kegiatan, yang diuraikan dalam jenis belanja bara ng dan 
jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja Bantuan 
Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada 
Perangkat Daerah . 
(7) Rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana di maksud pada ayat (4) 
dan ayat (6 ) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran 
belanja Bantuan Sosial.