Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, pada BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK, Pasal 15 menjelaskan:

(1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 
telah kawin atau pemah kawin wajib memiliki KTP-el. 
(2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat '(1) berlaku 
secara nasional. 
(3) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila 
dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
memuat elemen data penduduk, yakni NIK, Nama, Tempat 
Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat, Agama, Status 
Perkawinan, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Masa Berlaku, 
Tempat dan Tanggal dikeluarkan KTP-el dan Tanda Tangan 
Pemilik KTP-el. 
(4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) bagi penduduk yang agamanya 
belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat 
kepercayaan tidak diisi, tetap dilayani dan dicatat dalam 
database kependudukan. 
(5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data 
perseorangan. 
(9)KTP-el. .. 
I I 
I 
1 I 
! (\ 
I I 
I -18-
(6) KTP-el untuk: 
a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan 
b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan 
masa berlaku Izin Tinggal Tetap. 
(7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau 
hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada 
Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian. 
(8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP­
el wajib melaporkan kepada Dinas melalui camat atau 
Lurah/Kepala Desa palimg lambat 14 (empat belas) hari 
dan melengkapi surat pemyataan penyebab terjadinya 
rusak atau hilang. 
(9) Penduduk yang telah memiliki KTP-el, wajib membawa pada 
saat bepergian. 
(10) Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) 
KTP-el. 
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan 
elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(10) diatur dengan Peraturan Bupati.