Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor MO~ Tahun 2018?
Substansi PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor MO~ Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, khususnya BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 15, memuat:

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 
yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun Anggaran berikutnya. 
(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 
(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; dan 
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. 
(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana 
kegiatan lanjutan. 
(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanj a; 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 
· c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 1 belum diselesaikan. 
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam Tahun Anggaran berkenaan. 
(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.