Apa bunyi lengkap pasal 12 dalam PERATURAN BUPA TI MUNA BARAT Nomor m Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPA TI MUNA BARAT Nomor m Tahun 2014 tentang Pemb entukan Kabupat en Muna Barat di Provinsi Sula wesi, pada , pasal 12 dinyatakan:

Pemerintah Kabupaten akan memfasilitasi 
pelaksanaan Dana Desa, melalui pembentukan Tim 
Koordinasi pembinaan impelementasi Undang-Undang 
Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(2) Tugas dan fungsi Tim Koordinasi pembinaan pelaksanaan 
Dana Desa Kabupaten yang utama adalah melakukan 
sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, 
pembinaan serta pengendalian implementasi Undang­ 
Undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait 
penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan 
Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan 
masalah terkait hal tersebut. 
(3) Pembiayan pendampingan, fasilitas dan pembinaan serta 
pengelolaan Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai mekanisme di 
daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten. Pasal 12 
d0J,ON3d NVDJ,N3J, 3}I 
JJ\ 8V8 l'B.IB8 
BUnv'J. ua:rednqB}{ L[e.IaBO Blµag urejep '81\UU"B )pBdW~maw 
u-e~uap ~U} l'B.rng --eunw µ--edng cre.1n :i-e.1ad u--e~U"Bpun ~uad 
U'B}{l.{'Bl uµaw aw '!nl.{'Bla~uarn ~ue.10 danas .rn~v 
·cre>t ~hrepun! P 
['BfiliUl:Q BpBd mfBpaq rajruu nrt f.l'Bdng U"B.In+B.Iad lIO?; U 041 .. Mf)d; "} (B l aped 
· 0.10.M.'B'"} !P ue>1d1na:i ~a v)J '))1 q remJue :i -ep-ed 
OJO.M. B'"( !P ue)l~uep un~Q '.LV~V 8 VNOW N3.LVdn 
llOZ ~OWON l 100 NnHV.L .L~V 8 VNnW N3.LVd08V)l H~ 3VO V.11~ 38 ,-- ' ' 
I NVfildWV'J VNOW SVJ.IHOIHd NVdVJ.3N3d 
ONVJ.N3J, 
l 1 O~ NOHVJ. '1~ 'HOWON 
.L~V8 
IJ.Vd08 N~n.L~3d l 10l; NOHVJ. 
NWN1100N3d VS30 VNVO V}IIJ. VW3J.SIS lQO)IJfBM/!l'Bdna 'Bp'Bda}I 'BSaa 'B{Bda}I U'BJOd'B'] 'l'BWJO.t{ l{OlUO:) 
.Nv'NldWV1 
dn.LON3d A ava 
.NWOdV'13d AI avs 
NVSVMVON3d NVO NVVNIEIW3d 'a 
NVONidWVON3d 'V 
NVSV M VON3d NVO NVVNIEIW3d 'NVONidWVON3d III svs 
VS30 
VNVO NVVNfiOON3d SVJ.I'HOI'Hd NVdVJ.3N3d 3WSINV}l3W ·3 
VS30 
VNVO NVVNOOON3d sviraoraa NVdVJ.3N3d NVOJ.N3J.3}1 ·a 
NV}ISVJ.I'HOlHdlO ONV ..\. NVJ.VI03}1 NVO NVSffHn ·:, 
VS30 VNVO NW!n.LVON3d 'a 
J.VV.tINVW NVa NVnrru 'onsxvx ·v 
VS30VNVG 
NWNOOON3d SVJ,IBOIBd NVdVJ.3N3d NV}IV!'l83}1 }IQ}IQd-}IQ}IQd II svs 
NV0'10HVON3d I sva 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya 
disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat okum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa 
Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum 
menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/ sumberdaya 
yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan 
Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan 
penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, 
UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. 
Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud 
menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan . Kewenangan Desa diatur 
berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa. 
Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan 
Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan 
Desa suclah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam 
UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah 
Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan 
bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik 
dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang 
satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas 
yang unik/khas. 
Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis. 
Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD 
yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan 
Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD 
menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga BABI 
PENDAHULUAN 
·sJl"B.D\owaa SueA'. l1Sc>G 'BJOJ.>}I lr.l'BJ. UB>{.llJS'Bp.Iilq ueSuap lJSc>Q -euea 
m,eunffiJuad s,nµoµd ued'B:}auad -e101a8uaw >1nlun lJSc>Q trap ual-ednq'B}l 
qBJil'BQ qeluµ.>Wild 'JSU!AO.ld tf8l3'BQ tf8lUµ.>W3d '!fl'Bq trauropad J'BS'BqilS 
a m,euruffluad s,nuoud ued,nauad wnwn treWOPild 
L lOl: l1S30 'BU13 · ' "SJl'8.D\OW3Q 
~U13A "B{O{il}I "Sl'BJ. UB>{JJp"BqSuaw lJS'BqJaq lJSc>Q l-e>{B.I'BAS'BW qrunjas trsp 
OdS ''BSaQ "BfBda}I l'B.reAs tre~uap lJS.>Q l'B>f13.l'BAS'BW ~q l'8"8jU"B'W uaqtnsm 
U'Bp J!l"BdJspnrd '"ED!nq.1al "BJ"Boas U'B>f13U13S>f13IlP Ul3>f13 lJSaQ 'BU13Q m,eunffiJuad 
s"Blµoµd ued'Blauad '"BAtreua.IB}I ·sJl"B.D\owaa SueA waa 'BJO[.>}I 'Bl'BJ. 
trED{J"Ssep.1aq e101a>1!P waa -euea mreunfflJuad s'9lµoµd uad,nauad 
"'BS3Q t.f8J'B.M.uAsnw tnra.reffifua1aA'.uad trauap UB}{pnfn.M.Jp 8uaA'. l'B}f0Jnm 
qeJ"S.M."BASnW JS13J}{OWc>p U"B8uap Oda '13l0ffiJU13 U"Bqmtll.>d U'Bp 'BS3Q 'B[13dill{ 
ueqmwad Jn[13[.>W U"B}fpnfn.M.Jp iU"BA U"B[!>f0.M.Jad JS'B.D\owap lll:!Sunq"Bffifuad 
U13}{lUpU"Bwaw "BSaa nn 'U"BPIJwap ueauaa ·'BSaa q,nuµawad U8>f0f!qal{ 
U"B)ISilWn.I3W }{IllUn 'BSilQ "B[13d3}1 qa10 JU13WOpadJp qJf'B.M. 'BSilQ q'BJ"BA\'BASnw 
nsaH ·ada qa10 U"B>[13.I'BffiJua1as1p 8U"Bi waa 1.f9IB.M.'Bisnw W'B['Bp p'B>f0dc>sn> 
trap suq"Bq!P snraq waa ~P s!8alans ['Bq-[13q l!ID(.Iill 'BM.l{'Bq UlD{ll3plll:!waw 
1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa 
Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada 
Urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan 
lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud 
diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang B. PENGATURAN DANA DESA Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas 
penggunaan Dana Desa; 
b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas 
penggunaan Dana Desa; dan 
c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan 3. Manfaat 2. Tujuan 
a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi 
prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2017. 1. Maksud 
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2017 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa. A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT BAB II 
PENGATURAN DANA 
2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa 
UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun 
perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan 
mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan 
Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud 
ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di 
Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan 
salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. 
Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme 
perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan 
APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi 
bagian dari RPJM Desa, RKP Desa. dan APB Desa.. Desa khususnya Pasal 37 T. 
sebagai berikut: . ata cara penetapan kewenangan Desa adalah 
a. Pemerintah d ah . . aer kabupaten melakukan identiftkasi dan 
inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 
lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa; 
b. Berdasarkan basil identiflkasi dan inventarisasi kewenangan Desa, 
bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar k ewenangan 
berdasarka.n hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
c. Peraturan bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa 
dengan menetapka.n peraturan Desa ten tang kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai 
dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 
Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan 
kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. 
Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar 
kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwewenang membuat 
peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk 
membiayai kegiatan di Desa. 
1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa 
terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN 4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa 
Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana 
Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan 
BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan 
Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar 
dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa 
tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam 
penyusunan Peraturan Desa. 
Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB 
Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan 
mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan 
penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang 
bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh 
bupati/walikota. 3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa 
Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang 
pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah 
Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur 
masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan 
menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa 
yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana 
Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam 
musyawarah Desa. 
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam 
musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan 
Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana 
Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan 
kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa. 
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 
UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia 
serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi 
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat 
dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut: 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana Desa. 
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 
a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir 
miskin; 
b) selokan; 
c) tempat pembuangan sampah; 
d) gerobak sampah; 
e) kendaraan pengangkut sampah; 
f) mesin pengolah sampah; dan 
g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana transportasi, antara lain: 
a) tambatan perahu; 
b) jalan pemukiman; 
c) jalan poros Desa; Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat ( 1) peraturan pemerintah 
dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, 
dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa 
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana 
Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa. 
b. Peningkatan Kualitas dan Alcses terhadap Pelayanan Sosial Dasar. 
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana kesehatan, antara lain: 
a) air bersih berskala Desa; 
b) sanitasi linglrungan; 
c) jambanisasi; 
d) mandi, cuci, kakus (MCK); 
e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; d) jalan Desa antara permukiman ke wi1 ah . ay pertan1an· 
e) jalan Desa antara permukiman ke Iokasi wisata. ' 
f) jembatan Desa; ' 
g) gorong-gorong; 
h) terminal Desa; dan 
i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana energi, antara lain: 
a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
b) pembangkit listrik tenaga diesel; 
c) pembangkit listrik tenaga matahari; 
d) instalasi biogas; 
e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 
a) jaringan internet untuk warga Desa; 
b) website Desa; 
c) peralatan pengeras suara (loudspeakerj; 
d) telepon umum; 
e) radio Single Side Band (SSB); dan 
f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 
UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia 
serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi 
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat 
dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut: 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana Desa. 
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 
a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir 
miskin; 
b) selokan; 
c) tempat pembuangan sampah; 
d) gerobak sampah; 
e) kendaraan pengangkut sampah; 
f) mesin pengolah sampah; dan 
g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana transportasi, antara lain: 
a) tambatan perahu; 
b) jalan pemukiman; 
c) jalan poros Desa; Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah 
dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, 
dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa 
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana 
Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa. 
.. 'l:JSc>Q tf8.llJ.M.'"BASTIW 
W'BfBP Ul:1>Jsn1nd1p 8m1.,{ waa fSfpUO>J trap traqrunqex SfSJ[BU'B U"B8uap 
rsnsss 8U'BA 'BAUUfl:JI Ul:JllA'Bpnqc>>J U'Bp Ul:J>l!P!PUOO 'BU'B.Il:JS'B.Id 'BU'B.IUS (I 
U'Bp !U'BJUa8c>>J Utf.J'B[B.Iad (>J 
!.IalUc>Wn>Jop mrn (f 
!fUc>S .reffiJU'BS (! 
!lIDJl:U'BAS'BW .Illf'BlaQ Utf.J'B~c>>J/U'Bll!l'Btad fB[BQ (q 
!Ul:Jll::>'Bq U'Btf8q/n>Jnq (8 
!waa tnra>f6lSnd.Iad m1uroJU'Bq (J 
!tnraW'B8l:1a>J mf"B1aq U'BUll:Jl (a 
!anvd !P >fl:JU'B trsureuuad 'BU'Btf8.M. (p 
!'BAUUfl:11 anvd .raf-e1aq Ul:Jl'Bf8.Iad U"Bp n>Jnq (o 
!anvd U'BunSU'Bq (q 
!:J,'B>fl:J.Il:JAS'BW Ul:JllO'Bq U'BW'"B:} ('B 
:Ufl:11 'B.IlllUl:J Ul:JllA'Bpnqa>J trap tra>f!pfpuad 'Btrall:JS'B.Id 
'BUl:J.Il:JS U'B-e.raqnawad U'Bp U'B8U'Bqwa8uad 'U'Bun.fftraqwad 'Ul:Jl:Jp'B8Uad (i 
·waa 
tf8.Il:J.M.1JAsnw urspsp ul:J>fsn:i.ndfp 8U'Bi waa ,swuo>J trap traqrunqas 
SfS!f8U'B tra8uap !l:Jnsas 8U'BA 'BAUU!l:Jl Utr.J'Bqasa>J 'Btrall:JS'B.Id 'BU'B.IUS (f 
U'Bp !npUBASOd (! 
!UlJ:}'Bqo8uad !l:J'(llq (q 
!s"B:JmQl:JS!P 8U'BpUl:1AUad fSl:Jlmq'Bqa.I mrad (8 
!Sl:Jl!UQ'BS!P 8U'BpU'BAUad TilU'BQ l'Bre (J ·waa fWOUO>J:c> 'Btf8STI 'BU'B.IUS'B.Id 
'BU'B.ll:JS UB'B.ll:Jl{fic>wad UBp U'B8U1Jqwa8uad 'UBullSU1Jqwad 'Ul:Jl:Jp-e8uad ·o !umu d1J~m1uad fBd'B>{ (J 
~Ul:Dfi W'B{O>J: (a 
!U'Bftmµad U'Btf8I Ul:1>[8:Ja:uad (p 
!"BSaQ fS'B8µJ (::> 
!tra1f1J8uad Wc>:}SJS nl:J:}'B/U'Bp Sunqwa IIIDffl:JQ.Iad nl:J:}'B m1unSm1qwad (q 
!noa>1 'BfED{s.zaq m18unpuaq ('B 
:Ufl:JI 'B.llJlU'B 'm11nffifun >Jnpo.1d rues 'Bsaa n11JS 
Ul:1>fl:Jf!qa>J 'Bp'Bd IIIDfSn>JOP.P 8U"BA JWJnprud 'B'[lJ>JS.Ic>q U'Bftmµad 'BtfBSn 
uap U1J8U1Jd Ul:JU1Jt{8:}a>1 >Jn:i.un U'Bftmµad 'Bqesn !S>J:npo.1d 'BUB.ll:Js"B.1d 
'BU'B.ras tnra.I"Btffiawad usp m18UBqwa8uad 'm1unSm1qwad 'Ul:Jl:Jp138uad (I 
g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
h) tambak garam; 
i) kandang temak; 
j) mesin pakan temak; 
k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan 
l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan, antara lain: 
a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, 
coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 
b) lumbung Desa; 
c) gudang pendingin (cold storage); dan 
d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai 
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu 
Desa satu produk unggulan, antara lain: 
a) mesin jahit; 
b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
c) mesin bubut untuk mebeler; dan 
d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil Iainnya yang sesuai 
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalarn 
musyawarah Desa. 
4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu 
produk unggulan, antara lain; 
a) pasar Desa; 
b) pasar sayur; 
c) pasar hewan; 
d) tempat pelelangan ikan; 
e) toko online; 
f) gudang barang; dan 
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1) pembuatan terasering; 
2) kolam untuk mata air; 
3) plesengan sungai; g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana Desa Wisata, antara lain: 
a) pondok wisata; 
b) panggung hiburan; 
c) kios cenderamata; 
d) kios warung makan; 
e) wahana permainan anak; 
f) wahana permainan outbound; 
g) taman rekreasi; 
h) tempat penjualan tiket; 
i) rumah penginapan; 
j) angkutan wisata; dan 
k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana Teknologi Tepat Guna (TI'G) untuk kemajuan ekonomi yang 
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: 
a) penggilingan padi; 
b) peraut kelapa; 
c) penepung biji-bijian; 
d) pencacah pakan ternak; 
e) sangrai kopi; 
f) pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
g) pompa air; 
h) traktor mini; dan 
i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan 
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. \ 
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat 
Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan 
bersama sebagai suatu kesatuan ta.ta kelola Pemerintahan Desa, lembaga 
kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan ta.ta ekonomi dan 
lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya 
pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah 
dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah 
sebagai berikut: 
a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 
a) penyediaan air bersih; 
b) pelayanan kesehatan lingkungan; 
c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan 
anak sekolah; 
d) pengelolaan balai pengobatan Desa; e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ata.u kejadian luar 
biasa lainnya yang meliputi: 
1) pembangunanjalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 
2) pembangunan gedung pengungsian; 
3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 
4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 
bencana alam; dan 
5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang Iainnya sesuai 
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 4) pencegahan abrasi pantai; dan 
5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup Iainnya yang 
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan 
teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 
1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 
a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 
a) pengelolaan terminal Desa; 
b) pengelolaan tambatan perahu; dan 
c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: 
a) pengolahan limbah petemakan untuk energi biogas; 
b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui; 
f) pengobatan untuk lansia; 
g) fasilitasi keluarga berencana; 
h) pengelolaan kegi.atan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan 
i) kegi.atan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya 
yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
a) bantuan insentif guru PAUD; 
b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 
c) penyelenggaraan pelatihan kerja; 
d) penyelengaraan kursus seni budaya; 
e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 
f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai 
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan 
prasarana ekonomi 
1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan, antara lain: 
a) pembibitan tanaman pangan; 
b) pembibitan tanaman keras; 
c) pengadaan pupuk; 
d) pembenihan ikan air tawar; 
e) pengelolaan usaha hutan Desa; 
f) pengelolaan usaha hutan sosial; 
g) pengadaan bibit/induk temak; 
h) inseminasi buatan; 
i) pengadaan pakan temak; dan 
j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
2) pengolahan basil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu 
produk unggulan, antara lain: 
a) tepung tapioka; 
b) kerupuk; 
c) keripik jamur; 
d) keripik jagung; 
e) ikan asin; e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 
a) sistem informasi Desa; 
b) koran Desa; 
c) website Desa; 
d) radio komunitas; dan 
e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
f) abon sapi; 
g) susu sapi; 
h) kopi; 
i) coklat; 
j) karet; dan 
k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: 
a) meubelair kayu dan rotan, 
b) alat-alat rumah tangga, 
c) pakaian jadi/konveksi 
d) kerajinan tangan; 
e) kain tenun; 
f) kain batik; 
g) bengkel kendaraan bermotor; 
h) pedagang di pasar; 
i) pedagang pengepul; dan 
j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
4) penclirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, 
antara lain: 
a) pendirian BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama; 
b) penyertaan modal BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama; dan 
c) penguatan permodalan BUM Desa dan/ atau BUMDesa Bersama. 
5) pengembangan usaha BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama yang 
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara Iain: 
a) pengelolaan hutan Desa; 
b) industri air minum; 
c) industri pariwisata Desa; 
d) industri pengolahan ikan; dan 
e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan 
kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. 
6) pengembangan usaha BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama yang 
difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain: 
a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 
b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 
c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 
d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai 
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau 
koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan, antara lain: 
a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha 
ekonomi masyarakat; dan 
c) pembentukan dan pengembangan usa.ha ekonomi lainnya yang sesuai 
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu 
produk unggulan, antara lain: 
a) sosialisasi TTG; 
b) pas pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/ atau antar Desa 
c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber 
energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan 
komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan 
d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan, antara lain: 
a) penyediaan informasi harga/ pasar; 
b) pameran basil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat 
dan/ atau koperasi; 
c) kerjasama perdagangan antar Desa; 
d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana 
serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 
1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan 
4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1) pembibitan pohon langka; 
2) reboisasi; 
3) rehabilitasi lahan gambut; 
4) pembersihan daerah aliran sungai; 
5) pemeliharaan hutan bakau; 
6) perlindungan terumbu karang; dan 
7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang 
demokratis 
1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, 
antara lain: 
a) pengembangan sistem informasi Desa; 
b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara 
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan 
sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: 
a) penyusunan arah pengembangan Desa; 
b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang 
berkelanjutan; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, 
potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 
a) pendataan potensi dan aset Desa; 
b) penyusunan profil Desa/ data Desa; 
c) penyusunan peta aset Desa; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan 
kelompok marginal, antara lain: 
a) sosialisasi penggunaan dana Desa; 
b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga 
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, 
perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara 
lain: 
a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis 
data digital; 
b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk 
publik; 
c) pengembangan sistem informasi Desa; dan 
d) kegiatan Iainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, 
antara lain: 
a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga 
adat; 
b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/ atau Iembaga 
adat; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa 
yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara Iain : 
a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal 
strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 
b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara 
lain: 
a) pelatihan kepemimpinan; 
b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa; 
c) pelatihan kader pemberdayaan ma