Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, khususnya BAB IV - KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 7, memuat:

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dapat dilakukan secara online -payment 
melalui: 
a. Pembayaran langsung/direct payment; dan 
b. e-payment (mesin EDC dan/atau e -money). 
(2) Pembayaran langsung/direct payment dengan dibantu petugas dari 
bank umum dapat dilakukan melalui: 
a. Payment point yang disediakan oleh Bank; 
b. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang 
ditetapkan oleh Bupati. 
(3) Pembayaran langsung/direct payment sebagaimana dimaksud pada 
memuat informasi jenis retribusi yang dibayar . 
(4) Pembayaran melalui e -payment (mesin EDC dan/atau e -money) 
merupakan layanan perbankan menggunakan mesin Electronic Data 
Capture dan/atau Electric Money yang disediakan oleh Bank dengan 
alur sebagai berikut: 
a. Wajib retribusi memiliki rekening pada Ban k yang bekerjasama 
dengan Pemkab Kutai Barat; 
b. Petugas pasar (collector) mendatangi wajib retribusi dengan 
membawa mesin EDC dan/atau e -money; 
c. Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan 
mesin dimaksud melalui proses swipe (gesek) dan/atau ta p 
(tempel); 
d. Apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk 
bukti pembayaran dan petugas pasar menyimpan bukti 
pembayaran sebagai arsip pelaporan; 
e. Secara otomatis, Pemkab Kutai Barat dapat memantau 
pembayaran E -Retribusi Pasar secara rea l time melalui fasilitas 
perbankan yang telah disediakan. 
(5) Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima berupa: 
a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (direct 
payment) yang dilakukan melalui loket pembayaran SKPD yang 
membidangi Pelayana n Retribusi Daerah, bank umum, 
badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos; dan 
b. Resi/struk dari e -payment: untuk pembayaran melalui terminal 
Electronic Data Capture (EDC) dan/atau e -money. Bagian 
Keempat Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah 
 
 
- 14 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 Pasal 8 
 
(1) Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki rekening 
operasional pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran 
dimaksud yang kemudian disetorkan secara otomatis ke rekening 
RKUD Kabupaten Kutai Barat pada BPD Kaltimtara Cabang Kutai 
Barat yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati . 
(2) Rekening operasional pendapatan sebagaimana dimaksud dalam 
, ditetapkan oleh Keputusan Bupati. 
(3) Dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui 
bank umum selain pemegang RKUD, badan /lembaga keuangan 
dan/atau kantor pos, secara online banking system, penyetoran ke 
RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. 
(4) Dalam hal penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah bertepatan 
dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Ming gu atau hari libur 
nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama 
pada saat setelah hari libur dimaksud. 
(5) Hari libur nasional termasuk hari libur yang diliburkan untuk 
penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah 
dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian bank umum, badan/lembaga 
lain dan/atau kantor pos yang terlambat atau tidak 
memindahbukukan, atau tidak melakukan penyetoran ke RKUD 
sesuai waktu yang telah di tentukan, maka Kepala Perangkat Daerah 
terkait atas nama Bupati: 
a. Mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan 
suku bunga yang berlaku saat itu per hari dari jumlah penerimaan 
pajak daerah dan retribusi daerah yang terlambat atau tidak 
dipinda h bukukan atau yang seharusnya disetor; dan 
b. Memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat 
kesalahannya. 
(7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, 
ditagih dengan Surat Tagihan Bunga. 
(8) Jatuh tempo Surat Tagihan Bunga ad alah 1 (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Bunga. 
(9) Bukti pelunasan Surat Tagihan Bunga dicatat sebagai pendapatan 
lain-lain. 
 
Bagian Ke empat 
Rekonsiliasi