Apa saja yang diatur dalam Pasal 114 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, BAB IV - KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG, Pasal 114 menetapkan:

(1) Tata cara pembentukan TABG dilaksanakan berdasarkan prinsip :
a. keterbukaan;
b. transparansi;
c. efisiensi; dan
d. keekonomisan.
(2) Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk
unsur ahli meliputi tahapan :
a. pembentukan panitia seleksi;
b. penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan anggota TABG serta
penyusunan draf naskah kode etik TABG;
c. undangan Bupati kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga
masyarakat adat, dan/ atau Kabupaten Tanggamus lain;
d. penilaian calon anggota TABG oleh panitia seleksi;
e. pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota TABG kepada
Bupati;
f. penetapan anggota TABG; dan
g. pelatihan dan pengukuhan anggota TABG.
(3) Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dari
unsur Dinas PUPR daninstansi teknis terkait meliputi tahapan :
a. panitia seleksi menyampaikan surat permohonan usulan nama calon
anggota TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi teknis terkait
kepada Kepala Dinas PUPR dan kepala instansi teknis terkait;
b. Kepala Dinas PUPR dan kepala instansi teknis terkait
merekomendasikan calon anggota TABG dari ASN kepada panitia
seleksi;
c. panitia seleksi mengusulkan calon anggota TABG dari unsur Dinas
PUPR dan instansi teknis terkait kepada Bupati untuk ditetapkan
sebagai anggota TABG;
d. penetapan anggota TABG; dan
e. pelatihan dan pengukuhan anggota TABG.
(4) Format surat permohonan usulan nama calon anggota TABG unsur Dinas
PUPR dan instansi teknis terkait dari panitia seleksi kepada kepada
Kepala Dinas PUPR dan kepala instansi teknis terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)huruf atercantum dalam Lampiran IIyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
(5) Pembentukan TABG sebagamana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3)
dilakukan oleh panitia seleksi yang sama dan dalam 1(satu) kesatuan
proses pembentukan.
(6) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a
merupakan kewenangan Bupati yang ditetapkan melalui surat keputusan
dengan menunjuk perwakilan dari unsur Dinas PUPR, instansi teknis
terkait, dan masyarakat ahli.
(7) Format Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi
TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (6)tercantum dalam Lampiran
Ilyang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
(8) Penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan anggota TABG serta
penyusunan draf naskah kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf bdilakukan oleh panitia seleksi dengan ketentuan :
a. menetapkan kriteria anggota TABG yang dibutuhkan sesuai
pertimbangan kompleksitas bangunan gedung dan kondisi sosial,
budaya, danekonomi masyarakat;
b. menetapkan jumlah anggota TABG yang dibutuhkan sesuai
pertimbangan jumlah penerbitan IMB bangunan gedung untuk
kepentingan umum dankemampuan keuangan daerah;
c. menetapkan persyaratan anggota TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 berdasarkan pertimbangan kriteria, jumlah TABG
yang dibutuhkan, danketersediaan ahli bangunan gedung didaerah;
dan
d. menyusun dan menetapkan draf naskah kode etik.
(9) Proses pengusulan calon TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf cdilakukan dengan cara penyampaian undangan Bupati oleh
panitia seleksi kepada :
a. asosiasi profesi;
b. perguruan tinggi;
c. lembaga masyarakat adat; dan/atau
d. Kabupaten Tanggamus lain yang memiliki ahli bangunan gedung
tertentu yang tersedia diwilayahnya dan tidak dalam penugasan
sebagai anggota TABG.
(10) Format undangan calon TABG kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi,dan lembaga masyarakat adat dan Kabupaten Tanggamus lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (9)tercantum dalam Lampiran Ilyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
(11) Penilaian calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hurufddilakukan oleh panitia seleksi pada setiap calon anggota TABG dariunsur ahli dengan menilai kualifikasi pendidikan, keahlian, pengalaman,dan hasil pengujian.
(12) Pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota TABG sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)huruf edilakukan oleh panitia seleksi setelah
mendapatkan calon anggota TABG yang sudah memenuhi penilaian.
(13) Penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf ddilakukan oleh Bupati melalui Surat Keputusan berdasarkan usulanpanitia seleksi.
(14) Format surat keputusan Bupati tentang penetapan anggota TABGsebagaimana dimaksud pada ayat (13)tercantum dalam Lampiran Ilyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
(15) Setelah anggota TABG ditetapkan, selanjutnya dilakukan pelatihan dan
pengukuhan terhadap anggota TABG dengan ketentuan :
a. pelatihan anggota TABG dilaksanakan oleh Dinas PUPR dengan
melibatkan instruktur yang memahami ketentuan penyelenggaraan
TABG; dan
b. pengukuhan anggota TABG dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang
diberi kewenangan dengan penyerahan Surat Keputusan Bupati
tentang Penetapan anggota TABG dan pembacaan kode etik TABG.