Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 2q Tahun 2017 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 2q Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH, BAB IV - PENGGUNAAN BOSDA, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Dana BOSDA dapat digunakan untuk:
kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbasis budaya;
pengembangan kreatifitas unggulan mutu pendidikan; dan
pembayaran honorarium pendidik dan tenaga kependidikan dalam
bentuk kegiatan.
Dana BOSDA yang diterima oleh sekoiah tidak diperbolehkan untuk:
disimpan dengan maksud dibungakan;
dipinjamkan kepada pihak lain;
membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan
BOSDA atau software sejenis;
membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan
memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya
wisata), dan sejenisnya;
membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPID
kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya,
kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta
didik/pendidikltenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan
tersebut;
membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang
sidang, dan lainnya;
membeli pakaian/ seragam/ sepatu bagi guru/peserta didik untuk
kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah) ;i. merehabilitasi yang rusak sedang dan berat;j. membangun gedung/ ruangan baru;
membeli l,embar Kery'a Siswa dan bahan/peralatan yang tidak
mendukung proses pembelajaran;
1. menanamkan saham;
membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah
Pusat atau pemerintah daerah secara penuh /wajar;
membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional
sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara
peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan; dan
membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/
sosialisasi/pendampingan terkait program BOSDA/perpajakan
program BOSDA yang diselenggarakan lembaga di luar dinaspendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian
Pendidikan dan Kebudavaan.
5