Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 26?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 26 mengatur sebagai berikut:

terbukti bahwa kekurangan uang, surat 
berharga, dan/atau baran g disebabkan perbuatan 
melanggar hukum atau lalai Pegawai I egeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat 
memerintahkan TPKD melal ui PPKD urituk melakukan 
pemeriksaan kembal i. 
(2) Dalam perintah untuk me1akukan pemeriksaan kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis 
menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam 
pemeriksaan kembali. 
(3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD 
menyarnpaikan 1aporan hasil pemeriksaan kembali kepada 
Majelis. 
(4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) rnenyatakan bahwa: 
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 
a tau 
b. kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang 
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau 
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain; 
(5) Laporan 
dimaksud hasil 
pad a pemeriksaan kembali sebagaimana 
ayat { 4) disertai dengan dokumen 
pendukung. 
Pasa129 
{l) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian 
Dae rah dalam hal: 
a. rnenyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a; 
a tau 
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali 
TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat (4) 
huruf b. 
(2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan kepada PPKD. 
{3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l} melalui proses penyelesaian 
Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.