Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPAT! SINTANG Nomor 6 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPAT! SINTANG Nomor 6 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DI, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. f 
. . . 2. 
3. 
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
Kepala Daerah adalah Bupati Sintang. 
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang. 
5. Pejabat ... I 
+ 
¢ 
# • 
5. 
6. Pejabat Negara adalah pcjabat ncara Dada . M ' pr.mer!r':;h 
Kabupatcn Sintang yaitu Pupati Sintang dan Wal 
Bupati Sintang. 
Satuan Kcrja Perangkat Darrah yang sclanjutnya 
disingkat SKPD adalah pcrangkat dacrah pada 
pemcrintah dacrah sclaku pcngguna anggran/barang, 
7. Kendaraan dinas adalah Barang Milk Darrah berupa 
kcndaraan bcrmotor yang digunakan untuk kepentingan 
dinas. 
8. Bahan Bakar Minyak yang sclanjutnya disingkat BB! 
adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas 
untuk beropcrasi. 
9. Stasiun Pengisian BM Untuk Umum yang sclanjutnya 
disebut SPBU adalah lcmbaga penyalur retail BBM. 
10. Agen Resmi Penyalur adalah tempat penimbunan dan 
penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai Pertam ina 
dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat 
penugasan penyediaan dan pendistribusian jcnis BBM 
tertentu. 
11. Kios adalah tempat masyarakat melaku kan aktivitas 
penjualan sebagai pengencer BBM yang dilaksanakan 
secara mandiri.