Apa norma yang terkandung dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 27 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 27 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, khususnya , Pasal 12, memuat:

Terhadap gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK dikelola oleh Pemerintah 
Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu : 
dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah; dan/atau 
disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; 
dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; 
dikembalikan kepa da penerima gratifikasi; atau 
dimusnahkan. 
Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir yang 
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.