Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Situbondo . 
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 
4. Dihapus. 
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Situbondo. 
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang 
Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten 
Situbondo. 
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat 
WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 
undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara 
Indonesia. 
9. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang 
diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di 
wilayah Kabupaten Situbondo dalam waktu yang 
terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
10. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan 
kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah 
Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang 
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat 
bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau 
data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata 
Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa 
Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan 
Administrasi Kependudukan serta penerbitan 
Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau 
surat keterangan kependudukan. 
6 
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami 
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa 
akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu 
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau 
Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi 
pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan 
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang 
selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk 
adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam 
memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan 
oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat 
tinggal di daerah terpencil. 
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi 
elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta 
riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang 
dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya 
disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang 
bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada 
seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu 
identitas keluarga yang memuat data tentang nama, 
susunan dan hubungan dalam keluarga serta 
identitas anggota keluarga. 
19. Kepala Keluarga adalah: 
a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain 
baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, 
yang bertenggung jawab terhadap keluarga; 
b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau 
c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan 
lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal 
bersama-sama. 
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya 
disingkat KTP-el adalah identitas resmi Penduduk 
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting 
yang dialami oleh seseorang dalam Register 
Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. 
7 
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh 
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, 
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan 
anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan 
perubahan status kewarganegaraan. 
23. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang 
memuat data autentik mengenai peristiwa penting 
meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, 
pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh 
pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 
24. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data 
autentik yang dipetik sebagian dari register akta yang 
diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah 
terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah 
sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu. 
26. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang 
anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut 
hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari 
kedua orang tua anak tersebut telah sah. 
26a. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk 
mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan 
keluarga, wali yang sah atau orang lain yang 
bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan 
membesarkan anak tersebut ke dalam keluarga orang 
tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan 
pengadilan. 
27. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai 
jenis data kependudukan yang tersimpan secara 
sistematik, terstruktur dan saling berhubungan 
dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat 
keras dan jaringan komunikasi data. 
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang 
selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi 
yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk menfasilitasi pengolahan informasi 
administrasi kependudukan. 
29. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan. 
8 
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini untuk mencan serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. 
31. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah 
pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi 
dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan 
yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan 
peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta 
pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber 
dari kearifan lokal bangsa Indonesia . 
32. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini 
nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 
2. ketentuan Pasal 4 huruf g diubah, sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut :