Apa yang diatur dalam Undang -undang Nomor 27 Tahun 1959 pada Pasal 13?
Berdasarkan Undang -undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

I• 
1 (1) Kepese rtaan Program Jam inan Sosial Ketenagak erjaan menjadi pers yaratan 
kepada seluruh pemberi kerja selain penyelenggar a Negara dan/atau setiap 
orang, selain pemberi kerja dan pekerja yang sedang melakukan pengajuan 
dan/atau perp anjangan perizinan untu k mengik utsertakan dirinya 
dan/ata u pekerjan ya. 
(2) Kepe sertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11 dilakukan dengan 
ketentuan sebag ai berikut : 
a. Bagi pemberi kerja selain penyelenggar a Negara dan/ a tau setiap oran g, 
selain pemberi kerja , dan pekerja yang belum terdafta r sebag ai pese rta 
program jaminan sosial ketenagak erjaan maka harus mendafta.r kan 
terle bih dahulu ke BPJS Ketenagak erjaan ; 
b. Bagi pernberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap oran g, 
selatn pemberi kerja , dan peke rja yang telah terdaftar seba gai peserta 
program jarninan sosial ketenagak erjaan maka dala m pengajuan 
periz inan melampirk an sertifikat kepe sertaan dan/atau surat 
keterang an kepesertaan dari BPJS Ketenagak erjaan ·, Pasa l I 2 (6) Pemberi kerja selain Pe I J nye enggara Ncgar asa Konstruks i, Jasa K ·. a yang bergerak dibidang usaha 
memperke rjakan peke rja h ~nsultanst, dan jasa -jasa Iainn ya yang 
waktu tertentu, wajib menda:;an k lepas , borongan , dan perjan jian kerja 
JKM sesuai penaha pan k tar an Peke rjanya dalam Program JKJ< dan 
P epeserta ann va (7) emben kerja selain Pen el · · Jasa Konstruksi J Y enggara Negara yang bergerak dibidang usaha 
mendaf tarkan pro'yek ~sa Konsultans, dan Jasa- jasa lainnya wajib 
kerja setelah sura r intah kontruksi paling lambat 14 (empat belas ) hari 
(81 Setiap pemberi ke i:nn t kerja d1terbitkan. 
dan . .. ~ yang mempekeljakan tenaga harian lepas , borongan 
gikutserta kerja waktu tertentu kuran g dari 3 (tiga) bulan secara wajib 
men utsert akan seluruh tenag a kerjanya dalam program BPJS 
Kete nagak erjaan. 
' . , I)!> . ' 
BAB ... 8 di rlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 
laya. yang pe m Jaminan Sosial Ketena gakerjaan di Daerah 
~mbmaan ~gg11-r an Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD ) serta 
dibebankan ~ ,.,~ yang ddak mengikat 11CSUa i dengan ketentuan 
aumber·aum.,..., "'"' 
peraturan perundang -undangan. . I, 
' \ BABXII 
PROORAJI KBIUA DAX PEIIBIAYAAX