Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG, BAB III - PEMUSNAHAN, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

( 1) Pengelola Barang melakukan 
permohonan usulan Pemusnahan 
dalam Pasal 8. penelitian 
sebagaimana terhadap 
dimaksud 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan 
permohonan pemusnahan barang milik daerah; 
b. penelitian data administratif; dan 
c. penelitian fisik. 
(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada 
huruf b dilakuk an untuk meneliti antara lain : 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi barang; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah barang; 
h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang 
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; 
i. nilai perolehan; dan/ atau 
j. nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat 
dilakuk an penyusutan. 
(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dilalcu kan dengan cara mencocokkan fisik barang milik 
daerah yang akan dimusnahkan dengan data admin istratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Pengelola Rarang menyampaikan hasil penelitian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebagai 
bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan barang milik 
daerah. 
(6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimak sud pada 
: 
a. apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah 
tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada 
Pengguna Rarang melalui Pengelola Rarang yang 
mengajukan permohonan disertai dengan alasan. 
b. apabila ... 
000008 
b. apabila permohonan pemusnahan 
disetujui, Bupati menerbitkan 
pemusnahan baran g milik daerah. 
(7) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit 
memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk 
dimusnahkan, yang sekurang­kurangnya meliputi kode 
barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, 
spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai 
perolehan, dan nilai buku untuk baran g milik daerah 
yang dapat dilakukan penyusutan; dan 
b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan Pemusnahan kepada Bupati. 
Paragraf Tiga 
Pelaksanaan Pemusnahan 
Barang Milik Daerah