Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 02 Tahun 2016 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 02 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IITulang Bawang dan
Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang-barang Milik
Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2010 Nomor 48);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 37
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2016
Pasal I
Beberapa Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 37Tahun 2015
tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2015 Nomor 310) Diadakan Perubahan Sebagai Berikut :
Koordinator Bendahara Umum Daerah
Bendahara Umum Daerah (BUD)
Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
Esselon III.a
Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
Esselon III.b
Pelaksana Bendahara Umum Daerah
Staf Pelaksana Bendahara Umum Daerah1.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Penatausahaan Keuangan
Daerah :
Rp. 15.000.000, -/org/bln
Rp. 12.500.000,-/org/bln
Rp. 7.000. 000,-/org/bln
Rp. 5.500.000, -/org/bln
Rp. 4.000.000, -/org/bln
Rp. 1.250.000, -/org/bln
2.Ketentuan Angka 1(satu) Honorarium PNS dan Non PNS/Belanja Pegawai
diadakan penambahan diantara huruf a)dan huruf b)disisipkan huruf al)
sehingga keseluruhannya berbunyi :
1.Honorarium PNS dan Non PNS/Belanja Pegawaia.Honorarium Pengelola kegiatan :
Standar maksimum honorarium pengelola kegiatan berdasarkan
nilai pagu anggaran kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
NOPengelola KegiatanJUMLAH NILAI TOTAL BIAYA UNIT KERJA/KEGIATAN
(dalam juta rupiah)
s/d
200Diatas 200
s/d
500Diatas 500
s/d
1MilyarDiatas 1Milyar
1 2 4 5 6 7
1Pengguna Anggaran Selaku
Pcjabat Pembuat Komitmen450.000,- 550.000,- 650.000,- 700.000,-
2Kuasa Pcjabat Pembuat
Komitmen400.000,- 500.000,- 600.000,- 650.000,-
3Pcjabat penanggung Jawab
Bidang350.000,- 450.000,- 550.000,- 600.000,-
4Pcjabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)300.000,- 400.000,- 500.000,- 550.000,-
5Pcmbantu Pcjabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)250.000,- 350.000,- 450.000,- 500.000,-
6Bendahara Pcngeluaran
Pcmbantu200.000,- 300.000,- 400.000,- 450.000,-
7 Pelaksana Tckhnts - 100.000,- 125.000,- 175.000,-
Catatan :
1) Apabila ada pendelegasian wewenang, maka yang bersangkutan diberikan honorarium,sesuai dengan jabatan yang didelegasikan/ düimpahkan dalam pengelolaan kegiatan.2) Untuk pengadaan barang fisik non konstruksi tidak diperlukannya pelaksana teknis,kecuali pengadaan barang untuk spesifikasi tertentu.3) Untuk pelaksana teknis SKPD nonteknis yang melaksanakan kegiatan fisik konstruksi, disyaratkan untuk tnelibatkan personil daridinas teknis.4) Fungsi Tim Peneliti Kontrak bila terdapat Adendum (CCO) dalam suatu kegiatan/ paketkegiatan melekat pada pengelola kegiatan.
5) Untuk penganggaran honorarium TKK /TKS dianggarkan pada kode rekening honorariumNon PNS.
al). Standar Maksimum Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dan
Barang Daerah :
 Pengguna Anggaran
a. Nilai Belanja Langsung (s/d 499 juta) Rp. 700.000, -/org/bln
b. Nilai Belanja Langsung (500 jt-1milyar) Rp. 800. 000,-/org/bln
c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1Milyar) Rp. 1.100.000, -/org/bln
 PPK-SKPD
a. Nilai Belanja Langsung (s/d 499 juta) Rp. 500. 000,-/org/bln
b. Nilai Belanja Langsung (500 jt-1milyar) Rp. 600. 000,-/org/bln
c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1Milyar) Rp. 700. 000, -/org/bln
 Bendahara Pengeluaran SKPD
a. Nilai Belanja Langsung (s/d499 juta) Rp. 500.000, -/org/bln
b. Nilai Belanja Langsung (500 jt-1Milyar) Rp. 600.000, -/org/bln
c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1Milyar) Rp. 750.000,-/org/bln
 Bendahara Pengeluaran (Pos Bantuan,
Hibah, Subsidi dan Pembiayaan) Rp. 750.000, -/org/bln
 Bendahara Penerimaan
a. Nilai Anggaran PAD (s/d499 juta) Rp. 450. 000,-/org/bln
b. Nilai Anggaran PAD (500 jt-1Milyar) Rp. 550.000, -/org/bln
c. Nilai Anggaran PAD (diatas 1Milyar) Rp. 650.000, -/org/bln
 Pengurus Barang
a. Nilai Belanja Modal (s/d499 juta) Rp. 500. 000,-/org/bln
b. Nilai Belanja Modal (500 jt-1Milyar) Rp. 650.000, -/org/bln
c. Nilai Belanja Modal (diatas 1Milyar) Rp. 800.000, -/org/bln
 Bendahara Pengeluaran Pembantu
a. Nilai Belanja Langsung (s/d499 juta) Rp. 300.000, -/org/bln
b. Nilai Belanja Langsung (500 jt-1Milyar) Rp. 400.000,- /org/bln
c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1Milyar) Rp. 500.000, -/org/bln
300.000, -/org/bln
400. 000,-/org/ bin
500. 000, -/org/bln
Peraturan Pekon
Belanja Pekon,
Pungutan, tata Ruang dan Organisasi Pemerintahan Pekon :
Ketua Rp. 60.000,-/org/ kali
Wakil Ketua Rp. 55.000,-/org/ kali
Sekretaris Rp. 50.000,-/org/ kali
Wakil Sekretaris Rp. 45.000,-/org/ kali
Koordinator Bidang Rp. 40.000,-/org/ kali
Anggota Rp. 35.000, -/org/ kali
Pelaksana Sekretariat Rp. 30.000,-/org/ kali Pengurus Barang Pembantu
a. Nilai Belanja Modal (s/d499 juta) Rp.
b. Nilai Belanja Modal (500 jt-1Milyar) Rp.
c. Nilai Belanja Modal (diatas 1Milyar) Rp.
b. Honorarium Tim Evaluasi Rancangan
Tentang Anggaran Pendapatan dan
2.Ketentuan Belanja Langsung honorarium PNS dan Non PNS/Pegawai Huruf
JHonorarium Tim/Kepanitian angka 3 )Honorarium Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) diadakan Perubahan sehingga keseluruhannya
menjadi :
3)Untuk Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat
diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
(a).Pembina
(b).Ketua
(c).Sekretaris
(d).Koordinator TimRp.6.000.000,- /orang /bulan.
Rp.5.000.000,- /orang /bulan.
Rp.4.000.000,- /orang /bulan.
Rp.3.500.000,- /orang /bulan.
(e).Anggota TAPD /Koordinator Rp.3.000.000,- /orang /bulan.
(f).Anggota Sekretariat Rp. 750.000,- /orang /bulan.
3.Ketentuan Belanja Langsung Langsung honorarium PNS dan Non
PNS/Pegawai Huruf JHonorarium Tim/Kepanitian dibawah angka 17 )
Honor Untuk Koordinasi Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri
ditambahankan angka 17.a)sehingga keseluruhannya menjadi :
17).Untuk Koordinasi unsur muspida dan ketua pengadilan Negeri dapat
diberikan honorarium maksimal Rp.2.000.000,-/org/bln
17.a).Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Keamanan
Lingkungan
a.Ketua (Camat)
b.Wakil Ketua (Kapolsek)
c.Wakil Ketua (Danramil)
d.Anggota (Sekretaris Camat)
e.Anggota (Kasi Trantib)Rp.550.000,- /org/bln
Rp.500.000,- /org/bln
Rp.500.000,- /org/bln
Rp.350.000,- /org/bln
Rp.350.000,- /org/bln
4.Ketentuan belanja Langsung angka 6Belanja Perawatan/Pemeliharaan
Gedung kantor, Kantor Kecamatan, Rumah Dinas, Kantor Kelurahan,
Gedung Puskesmas diadakan perubahan sehingga keseluruhannya
menjadi :
a.Pemeliharaan Gedung Kantor
b.Pemeliharaan Rumah Dinas
c.Pemeliharaan Kantor Kecamatan
d.Pemeliharaan Rumah Dinas Camat/Dokter
e.Pemeliharaan Kantor Kelurahan
f.Pemeliharaan Gedung PuskesmasRp.25.000.000, -/Thn
Rp.20.000.000,-/Thn
Rp.10.000.000,-/Thn
Rp.5.000.000,-/Thn
Rp.3.000.000,-/Thn
Rp.5.000.000,-/Thn
Catatan :
Belanja pemeliharaan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Rumah DinasSekretaris Daerah, Gedung Kantor Sekretariat Pemda dan Sekretariat Dewanmenyesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal II
Peraturan Bupati Inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ft™ daP3^mengeta^u^nya’ memerintahkan pengundanganKabX^denga" P^t-nya dalam BeritT^ Da«^
Ditetapkan diKota Agungpada tanggal 19januari 2016
BUPATI TANGGAMUS,
Diundangkan diKota Agungpada tanggal
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TANGGAMUS,
-Hi.MUKHLIS BASRI.
PEMBINA UTAMA MUDAST„ MT„ M.Si.
NIP. 19610203 198110 1001
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR