Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 12?
Dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH, BAB V - BENTUK PENGAWASAN, Pasal 12 mengatur sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas, Tim pemeriksa dan/ atau Pejabat Fungsional Auditor wajib mematuhi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut : a. integritas, yaitu : 1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh; 
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal 
yang berkaitan dengan profesi dan 
organisasi dalam melaksanakan tugas; 
3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku; 
4. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organinasi; 
5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan 
yang dapat mendiskreditkan profesi APIP 
atau organisasi; 
6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan 
7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor. 
 
 12 b. objektivitas, yaitu : 1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan 
yang diaudit; 
2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; 
3. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan 
4. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh. 
kerahasiaan, yaitu : 1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; dan 
2. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
kompetensi, yaitu : 1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit; dan 
2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.