Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 48 PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA, pada BAB IX - PRINSIP PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA, Pasal 48 menjelaskan:

Dalam pelaksanaan Kewenanga n Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa dan penggunaan Dana Desa di wilayah kabupaten, Dana 
Desa diprioritaskan untuk membia yai pelaksanaan program dan kegiatan 
berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 
Pasal49 
(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 48, 
menjadi prioiritas kegiatan , anggaran dan belanja Desa yang disepakati 
dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. 
(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
dan APB Desa 
(3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa. 
Bagian Kesatu 
Bidang Pembangunan Desa