Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 9?
Dalam PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 4 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN SERTA PENGELOLAAN, BAB V - III, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta hkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen . 
 
 
Ditetapkan di Sragen 
pada tanggal 5 Januari 2018 
BUPATI SRAGEN , 
 
 
Ttd dan Cap 
 
 
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Sragen 
pada tanggal 5 Januari 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN , 
 
 
Ttd dan Cap 
 
 
TATAG PRABAWANTO B. 
 
BERITA DAERAH KABUPAT EN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 4 
 
 
 
 
 Salinan sesuai dengan aslinnya 
 Kepala Bagian Hukum 
 Setda Kab upaten Sragen 
 
 Muh Yulianto. S.H., M.S.i 
 Pembina 
 NIP. 19670725 199503 1 002 
 
 
12 
 LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI SRAGEN 
NOMOR 4 TAHUN 2018 
TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
SERTA PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 
2018 
 
TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, 
PERTANGGUNGAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 
I. PENYALURAN DANA DESA 
1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Negara ( RKUN ) ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD ) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening 
Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). 
2. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Tahap I sebesar 2 0% ( dua puluh persen) setelah Dana Desa 
ditransfer ke Kas Daerah ; 
b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Dana Desa 
ditransfer ke Kas Daerah ; dan 
c. Tahap I II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Dana Desa 
ditransfer ke Kas Daerah . 
3. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilak ukan paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 
4. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Kepala 
BPPKAD . 
5. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan kepada Bupati, Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 
berkenaan ; 
6. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya beserta Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 
tahun Anggaran Sebelumnya. 
7. Penyaluran Da na Desa tahap II I dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan 
II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 
sebesa r 75% dan rata -rata capaian out put menunjukkan paling kurang 
sebesar 50% 
13 
 8. Pencairan Dana Desa Tahap I sebagai berikut : 
a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa 
tahap I kepada Bupati melalui Camat , disertai dengan persyaratan 
pencairan sebagai berikut : 
1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa ; 
2) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenaan y ang telah 
dievaluasi oleh Camat dan diundangkan dalam Lembaran 
Desa ; 
3) Rencana Penggunaan Dana Desa tahap I sebesar 2 0% (dua 
puluh persen); 
4) RAB penggunaan Dana Desa beserta Foto 0%, Peta Lokasi 
serta Gambar Teknis; 
5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa 
bermetarai Rp 6.000 tentang penggunaan dan pengelolaan 
Dana Desa ; 
6) Foto kopi buku kas bantu yang bersumber dari Dana Desa 
7) Foto kopi Rekening Kas Desa yang masih aktif pada 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat (PD. BPR) Djoko 
Tingkir Sragen atau Bank Umum. 
8) Foto Kopi KTP Kepala Desa dan bendahara ; 
9) Kuitansi Bermaterai Rp 6.000; 
b. Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa , 
melakukan verifika si persyaratan berkas administrasi permohonan 
pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita 
Acara Verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan 
administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ; 
c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, 
berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berit a Acara 
Verifikasi, dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD; 
d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan , Camat 
mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dalam 
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja ; 
e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi permohonan 
pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas 
PMD meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala 
BPPKAD ; 
 
14 
 9. Pencairan Dana Desa Tahap I I sebagai berikut : 
a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa 
tahap II kepada Bupa ti melalui Camat, disertai dengan persyaratan 
pencairan sebagai berikut : 
1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa; 
2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya; 
3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I, dari 
realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% , disertai fot o 
Progres kegiatan 0%, 50%, dan/ atau 100%; 
4) Rencana Penggunaan Dana Desa tahap I I sebesar 40% 
(empat puluh persen); 
5) RAB penggunaan Dana Desa beserta Foto 0% jika kegiatan 
belum didanai pada Dana Desa tahap I, Peta Lokasi serta 
Gambar Teknis; 
6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa 
bermetarai Rp 6.000 tentang penggunaan dan pengelolaan 
Dana Desa ; 
7) Foto copi buku kas bantu yang bersumber dari Dana Desa 
8) Foto kopi Rekening Kas Desa 
9) Foto Kopi KTP Kepala Desa dan bendahara ; 
10) Kuitansi Bermaterai Rp 6.000; 
b. Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa, 
melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan 
pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita 
Acara Verifikasi dilam piri lembar verifikasi persyaratan 
administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ; 
c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, 
berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acar a 
Verifikasi, dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; 
d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan , Tim Verifikasi 
mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dalam 
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja; 
e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi permohonan 
pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas 
15 
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan 
pencairan dana kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD ; 
 
10. Pencairan Dana Desa Tahap III adalah s ebagai berikut : 
a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa 
tahap III kepada Bupati melalui Camat disertai dengan persyaratan 
pencairan, sebagai berikut : 
1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa ; 
2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan Tahap 
II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
kurang sebesar 75% dan rata -rata capaian out put 
menunjukkan paling kurang sebesar 50% , disertai Foto 0%, 
50%, dan atau 100% ; 
3) Rencana penggunaan Dana Desa tahap III sebesar 40% 
(empat puluh persen); 
4) RAB penggunaan Dana Desa beserta Foto 0%, Peta Lokasi 
serta Gambar Teknis; 
5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa 
bermetarai Rp 6.000 tentang penggunaan dan pengelolaan 
Dana Desa ; 
6) Foto kopi Rekening Kas Desa 
7) Foto Kopi KTP Kepala Desa dan bendahara ; 
8) Kuitansi Bermaterai Rp 6.000; 
b. Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa 
melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan 
pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita 
Acara verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan 
administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ; 
c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, 
berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berit a Acara 
Verifikasi dikirimkan pada Bupati melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; 
d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan , Tim Verifikasi 
mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dalam 
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja ; dan 
e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi , permohonan 
pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas 
16 
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan 
pencairan dana kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD 
 
11. Dalam melaksanakan verifikasi, Camat membentuk Tim Verifikasi yang 
ditetapkan dengan Keputusan Camat. Susunan keanggotaan Tim 
Verifikasi terdiri dari : 
a. Camat sebagai Ketua ; 
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris ; dan 
c. Kasi Ekonomi dan Pembangunan sebagai Anggota ; 
 
II. PENGGUNAAN DANA DESA 
1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa . 
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai 
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang . 
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 antara 
lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan 
perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan 
sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. 
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada 
nomor 3 merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau 
BUM Desa Bersama. 
5. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran 
dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah 
Desa . 
6. Dalam rangka antisipasi KLB (Kejadian Luar Biasa) atau Bencana, Desa 
bisa mengalokasikan Dana Desa sebesar 5% - 10% untuk alokasi 
belanja tidak t erduga dalam APBDes. 
7. Hasil keputusan dalam Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi 
penyusunan RKPDesa dan APB Desa . 
8. RKPDesa dan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa . 
9. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa , diberikan pada saat 
evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa . 
10. Dalam memberikan persetujuan, Bupati melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memastikan pengalokasian Dana 
17 
 Desa untuk kegiatan yang menjadi prior itas telah terpenuhi dan/ atau 
kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan M asyarakat Desa telah 
terpenuhi. 
11. Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang 
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa , 
peningkatan kualitas hidup manusia , serta penanggulangan 
kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk 
pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa , yang meliputi 
antara lain : 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana Desa 
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
 pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, 
antara lain: 
pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk 
fakir miskin; 
(a) penerangan lingkungan pemukiman; 
(b) pedestrian; 
(c) drainase; 
(d) selokan; 
(e) tempat pembuangan sampah; 
(f) gerobak sampah; 
(g) kendaraan pengangkut sampah; 
(h) mesin pengolah sampah; dan 
(i) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana transportasi, antara lain: 
(a) tambatan perahu; 
(b) jalan pemukiman; 
(c) jalan poros Desa; 
(d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 
(e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 
(f) jembatan Desa; 
(g) gorong -gorong; 
(h) terminal Desa; dan 
(i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 
18 
 kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana energi, antara lain: 
(a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
(b) pembangkit listrik tenaga diesel; 
(c) pembangkit listrik tenaga matahari; 
(d) instalasi biogas; 
(e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
(f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 
(a) jaringan internet untuk warga Desa; 
(b) website Desa; 
(c) peralatan pengeras suara (loudspeaker ); 
(d) telepon umum; 
(e) radio Single Side Band (SSB); dan 
(f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana kesehatan, antara lain: 
(a) air bersih berskala Desa; 
(b) sanitasi lingkungan; 
(c) jambanisasi; 
(d) mandi, cuci, kakus (MCK); 
(e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 
(f) alat bantu penyandang disabilitas; 
(g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 
(h) balai pengobatan; 
(i) posyandu; 
(j) poskesdes/polindes; 
(k) posbindu; 
(l) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel -sampel 
makanan; dan 
19 
 (m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
(a) taman bacaan masyarakat; 
(b) bangunan Pendidikan Aanak Usia Dini; 
(c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Aanak Usia Dini 
lainnya; 
(d) wahana permainan anak di Pendidikan Aanak Usia Dini; 
(e) taman belajar keagamaan; 
(f) bangunan perpustakaan Desa; 
(g) buku/bahan bacaan; 
(h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
(i) sanggar seni; 
(j) film dokumenter; 
(k) peralatan kesenian; dan 
(l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
 
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana usaha ekonomi Desa 
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain: 
(a) bendungan berskala kecil; 
(b) pembangunan atau perbaikan embung; 
(c) irigasi Desa; 
(d) percetakan lahan pertanian; 
(e) kolam ikan; 
(f) kapal penangkap ikan; 
(g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
(h) tambak garam; 
(i) kandang ternak; 
20 
 (j) mesin pakan ternak; 
(k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); 
dan 
(l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk 
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 
lain: 
(a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, 
jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 
(b) lumbung Desa; 
(c) gudang pendingin (cold storage ); dan 
(d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 
lain: 
(a) mesin jahit; 
(b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
(c) mesin bubut untuk mebeler; dan 
(d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
(e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 
lain: 
(1) pasar Desa; 
(2) pasar sayur; 
(3) pasar hewan; 
21 
 (4) tempat pelelangan ikan; 
(5) toko online ; 
(6) gudang barang; dan 
(7) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: 
(a) pondok wisata; 
(b) panggung hiburan; 
(c) kios cenderamata; 
(d) kios warung makan; 
(e) wahana permainan anak; 
(f) wahana permainan outbound; 
(g) taman rekreasi; 
(h) tempat penjualan tiket; 
(i) rumah penginapan; 
(j) angkutan wisata; dan 
(k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
(a) penggilingan padi; 
(b) peraut kelapa; 
(c) penepung biji-bijian; 
(d) pencacah pakan ternak; 
(e) sangrai kopi; 
(f) pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
(g) pompa air; 
(h) traktor mini; dan 
i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
 
22 
 d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara 
lain: 
1) pembuatan terasering; 
2) kolam untuk mata air; 
3) plesengan sungai; 
4) pencegahan abrasi pantai; dan 
5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam 
dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 
1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 
2) pembangunan gedung pengungsian; 
3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana 
alam; 
4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang 
terkena bencana alam; dan 
5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang 
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan 
kebutuhan: 
(1) lingkungan pemukiman; 
(2) transportasi; 
(3) energi; dan 
(4) informasi dan komunikasi. 
b) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar 
untuk pemenuhan kebutuhan: 
(1) kesehatan masyarakat; dan 
(2) pendidikan dan kebudayaan. 
c) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk 
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: 
23 
 (1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk 
ketahanan pangan; 
(2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi 
aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan; dan 
(3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif 
meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran 
yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan. 
d) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk 
pemenuhan kebutuhan: 
(1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 
(2) penanganan bencana alam; dan 
(3) pelestarian lingkungan hidup. 
e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam 
Musyawarah Desa. 
(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 
pemukiman ; 
(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana transportasi ; 
(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana energi, dan 
(4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan 
komunikasi, . 
f) Peningkatan kualitas dan Akses terhadap pelayanan Sosial 
Dasar , antara lain : 
(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan ; dan 
(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
24 
 pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan 
kebudayaan . 
g) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa , 
anatara lain : 
(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha 
pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha 
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan ; 
(2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil 
pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha 
pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk ung gulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan 
(3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri 
kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawa san perdesaan ; 
 
(4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan saranadan prasarana pemasaran yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan ; 
(5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata ; 
(6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat 
Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan desa dan/at au produk unggulan kawasan 
perdesaan melalui kelembagaan Posyantekdes dan atau 
Posyantekdes antar Desa . 
 
25 
 h) Pengadaan, pembangunan , pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana untuk lingkungan hidup , 
antara lain : 
(1) Pembuatan terasering ; 
(2) Kolam untuk mata air; 
(3) Plesengan sungai ; 
(4) Pencegahan abrasi pantai ; dan 
(5) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa . 
i) Pengadaan, pembangunan , pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasaran a untuk penanggulangan 
bencana alam dan/atau kejadian luar biasa , antara lain : 
(1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung 
berap i; 
(2) pembangunan gedung pengungsian; 
(3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena 
bencana alam ; 
(4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan 
yang terkena bencana alam; dan 
(5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana 
yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
12. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bi dang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan 
potensi dan sumber dayanya sendiri, sehingga Desa dapat menghidupi 
dirinya secara mandiri. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang 
diprioritaskan, meliputi : 
a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 
(a) penyediaan air bersih; 
(b) pelayanan kesehatan lingkungan; 
(c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah 
penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, 
HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan 
gangguan jiwa;; 
(d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 
26 
 (e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk 
peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 
(f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan 
pengasuhan anak dan perlindungan Anak; 
(g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 
(h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu 
hamil, nifas dan menyusui; 
(i) pengobatan untuk lansia; 
(j) keluarga berencana; 
(k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 
(l) pelatihan kader kesehatan masyarakat; 
(m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak 
dan perlindungan Anak; 
(n) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 
(o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan 
(p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan 
antara lain: 
(a) bantuan insentif guru PAUD; 
(b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 
(c) penyelenggaraan pelatihan kerja; 
(d) penyelengaraan kursus seni budaya; 
(e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 
(f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 
(g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan 
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 
1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 
(a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
27 
 (b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
(c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 
(a) pengelolaan terminal Desa; 
(b) pengelolaan tambatan perahu; dan 
(c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: 
(a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 
(b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
(c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
(d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 
(e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 
(a) sistem informasi Desa; 
(b) koran Desa; 
(c) website Desa; 
(d) radio komunitas; dan 
(e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana 
dan prasarana ekonomi 
1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
(a) pembibitan tanaman pangan; 
(b) pembibitan tanaman keras; 
28 
 (c) pengadaan pupuk; 
(d) pembenihan ikan air tawar; 
(e) pengelolaan usaha hutan Desa; 
(f) pengelolaan usaha hutan sosial; 
(g) pengadaan bibit/induk ternak; 
(h) inseminasi buatan; 
(i) pengadaan pakan ternak; dan 
(j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
(a) tepung tapioka; 
(b) Kerupuk; 
(c) Keripik jamur; 
(d) Keripik jagung; 
(e) Ikan asin; 
(f) Abon sapi; 
(g) Susu sapi; 
(h) Kopi; 
(i) Coklat; 
(j) Karet; dan 
(k) Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan duputuskan dalam musyawarah Desa. 
3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
(a) meubelair kayu dan rotan, 
(b) alat-alat rumah tangga, 
(c) pakaian jadi/konveksi 
(d) kerajinan tangan; 
(e) kain tenun; 
(f) kain batik; 
29 
 (g) bengkel kendaraan bermotor; 
(h) pedagang di pasar; 
(i) pedagang pengepul; dan 
(j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa 
Bersama, antara lain: 
(a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 
(b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 
(c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa 
Bersama; dan 
(d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa 
Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama 
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, antara lain: 
(a) pengelolaan hutan Desa; 
(b) pengelolaan hutan Adat; 
(c) industri air minum; 
(d) industri pariwisata Desa; 
(e) industri pengolahan ikan; dan 
(f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. 
6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama 
yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, 
antara lain: 
(a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 
(b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 
(c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 
(d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
30 
 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 
dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
(a) hutan kemasyarakatan; 
(b) hutan tanaman rakyat; 
(c) kemitraan kehutanan; 
(d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
(e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 
usaha ekonomi masyarakat; dan 
(f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 
untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
(a) sosialisasi TTG; 
(b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar 
Desa 
(c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan 
sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi 
dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; 
dan 
(d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan 
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
(a) penyediaan informasi harga/pasar; 
(b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat 
dan/atau koperasi; 
(c) kerjasama perdagangan antar Desa; 
(d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
31 
 (e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi 
bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 
1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 
alam; 
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana 
alam; dan 
4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai 
dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1) pembibitan pohon langka; 
2) reboisasi; 
3) rehabilitasi lahan gambut; 
4) pembersihan daerah aliran sungai; 
5) pemeliharaan hutan bakau; 
6) perlindungan terumbu karang; dan 
7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata 
kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial 
1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh 
Desa, antara lain: 
(a) pengembangan sistem informasi Desa; 
(b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai 
rakyat; dan 
(c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa 
secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya 
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: 
32 
 (a) penyusunan arah pengembangan Desa; 
(b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan 
Desa yang berkelanjutan; dan 
(c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan 
prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 
(a) pendataan potensi dan aset Desa; 
(b) penyusunan profil Desa/data Desa; 
(c) penyusunan peta aset Desa; dan 
(d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak 
kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, 
anak, dan kelompok marginal, antara lain: 
(a) sosialisasi penggunaan dana Desa; 
(b) penyelenggaraan musyawarah