Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 81 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 81 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu. 
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Kabupaten Kapuas Hulu. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. 
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. 
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. 
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau 
Badan Daerah. 
10. Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan 
Sistem Informasi Publik yang selanjutnya disebut UPT LPSE dan 
SIP adalah UPTD pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. 
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Informasi Publik pada 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas 
Hulu. 
12. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat 
SPSE, adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak 
(aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan 
oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
untuk digunakan oleh LPSE, dan Infrastrukturnya. 
13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik 
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan 
publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang serta informasi 
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.