Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 1 Tahun 2018 pada pasal 19?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 1 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, pasal 19 menyebutkan bahwa:

, pasal 21 ayat (3) Peraturan Presiden
Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan , sekaligus untuk
mendukung program perlindungan sosial dan
merealisasikan komitmen Pemerintah daerah dalam
pemenuha nhakdasar terutama pemenuhan kebutuhan
pangan pokok dalam bentuk beras bagiKeluarga Penerima
Manfaat yang tidak tercover dalam Program Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat , maka
Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Program Beras
Sejahter a (Rastra)Daerah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun
Anggaran 2018 ;
b.bahwa untuk mewujudkan efektifitas, ketertiban
administrasi dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan
Program Beras Sejahtera ( Rastra)DaerahKota Blitar Tahun
2Anggaran 2018 , maka diperlukan Petunjuk Teknis sebagai
pedoman bagi pelaksana program dimaksud ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, danhuruf b ,makaperlumenetapkan
Peraturan Walikota Blitar tentang Petu njuk Teknis
Pelaksanaan Program Beras Sejahtera ( Rastra)Daerah Kota
BlitarTahun 201 8.
Mengingat :1.Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2.Undang -Undang Nomor28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3.Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;
4.Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial ;
5.Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan ;
6.Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin ;
7.Undang –Undang Nomor 1 8Tahun 2012 tentang Pangan ;
8.Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2 014 tentang
Pemerintahan Daera hsebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang
Nomor 23 Tahun 2 014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
9.Peraturan Pemerintah No mor48 Tahun 1982tentang
Perubahan Batas Wila yah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar;
10.Peraturan Pemerintah No mor68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan ;
311.Peraturan Pemerintah No mor58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang
Ketahanan Pangan D an Gizi ;
13.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggula ngan
Kemiskinan ;
14.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahu n 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
17.Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraa n Rakyat
Nomor 29Tahun 201 4tentang Tim Koordinasi Raskin
Pusat;
18.Peraturan Daerah Kota Blitar No mor15Tahun 201 7
tentang Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah Tahun
Anggaran 201 8;
19.Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tim
Koordinasi Pena nggulangan Kemiskinan Kota Blitar ;
20.Peraturan Walikota Blitar Nomor 70Tahun 201 7tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angga ran 201 8.
4MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAA N PROGRAM BERAS SEJAHTERA ( RASTRA)
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 201 8