Apa yang diatur dalam Peraturan Bupati; Nomor 19 Tahun 2011 pada Pasal 8?
Berdasarkan Peraturan Bupati; Nomor 19 Tahun 2011 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK, BAB IV - • SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan 
Pelaporan Dispenda. 
Pelapbran BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang 
realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli D~erah (PAD). 
' 
Pasal9 
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan Dispenda menyiapkan 
Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank 
dahlatau Bendahara Penerimaan Dispenda dan/atau PPAT 
dan/atau Notaris dan Pejabat Lelang. 
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan Dispenda menerima laporan 
penerimaan BPHTB dari Bank dan/atau Tempat Lain yang 
Ditunjuk dan/atau Bendahar'a Penerimaan paling lambat pada 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan Dispenda menerima laporan 
pejnbuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
dari PPAT dan/atau Notaris dan Pejabat Lelang paling lambat 
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 
Bentuk isi dan Tata cara pelaporan BPHTB adalah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
: 
' 
1) 
2) 
3) 
4) Bagian Keempat 
Procedur Penagihan BPHTB 
Pasal10 
Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang 
yang belum atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak. 
Prosedur penagihan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB 
dan/atau SKPDKBT. 
STPD danlatau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana ' dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran 
dan/atau Surat Paksa jika diperlukan. 
Bentuk isi dan Tata cara penagihan BPHTD sebagaimana 
tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
' 
Bagian Kelima 
Pengurangan dan Prosedur Pengurangan BPHTB 
t Pasal 11 
i 
1) Untuk keperluan investasi dan/atau dalam hal-hal tertentu objek 
pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak terutang . 
BPHTB. , 
2) Pengurangan pajak terutang BPHTB sebagaimena dimaksud 
dalam ayat (1) dilaksanakan,pada : 
a. Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan arena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan 
diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen). 
b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan 
Objek Pajak yaitu: 
1, WP orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui 
program pemerintah dibidang pertanahan dan tidak 
mempunyai kemampuan secara ekonomis diberikan 
pengurangan sebesar 75 (tujuh puluh lima persen)%; 
2. WP Badan yang memperoleh hak baru selain HPL dan 
telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik 
lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat 
pernyataan WP dan keterangan dari pejabat setempat, 
diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); 
3, WP orang pribadi yarg memperoieh hak atas tanah atau 
bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun 
Sederhana serta Rumah Susun Sangat Sederhana 
(RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan 
dibayar secara angsuran diberikan pengurangan sebesar 
25% (dua puluh persen); 
4. WP orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang 
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat keatas atcu satu derajat ke 
bawah diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh 
persen); 
c.; Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab 
tertentu yaitu: 
1.' WP yang memperoleh hak atas tanat melalui pembelian 
dari hasll ganti rugi 'pemerintah yang rilai ganti ruginya 
dibawah NJOP PBB diberikan pengurangan sebesar 50% 
(lima puluh persen); 
2. WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti 
atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk 
kepentingan umum diberikan pengurangan sebesar 50% 
(lima puluh persen); 
3. WP Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan 
moneter yang berdampak luas pada kehidupan 
perekonomian nasional sehingga WP harus melakukan 
restrukturisasi usaha dan atau utang sesuai dengan 
kebijakan Pemerintah diberikan pengurangan sebesar 
75% (tujuh puluh lima persen); 
4. WP yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan 
yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan 
bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti: 
kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung 
meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta 
diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); 
5. WP orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, Pensiunan 
PNS, Pumawirawan' TNI, Purnawirawan FOLRI, atau 
jandalduda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan 
atau bangunan rumah diras pemerintah diberikan 
pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); 
6. WP Sadan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) 
yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan 
dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota 
: KORPRI/PNS diberikan pengurangan sebesar 100% 
(seratus person); 
7.' WP badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi 
dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan 
atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya 
selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari 
pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang 
Kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi diberikan pengurangan sebesar 
50% (lima puluh persen); 
8. WP yang domisilinya termasuk dalam wilayah program 
rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas 
tanah dan atau bangunan melalui program pemerintah 
dibirdang pertanahan diberikan pengurangan sebesar 
100% (seratus persen); 
d. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan 
sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk 
· mencari keuntungan antara lain untuk rumah ibadah, panti 
asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang 
ditujukan untuk tidak mencari keuntungan, rumah sakit 
swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat diberikan 
pengurangan sebesar 100% (seratus persen);