Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal  10?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSA NAAN, Pasal  10 menyebutkan bahwa:

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam P asal 1 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari : 
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran ; 
 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; 
 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belan ja, dan pembiayaan ; 
 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 
program, dan Kegiatan ; 
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan uru san 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 
 Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan 
 Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; 
 Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
 Lampiran I .8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 
aset tetap Daerah; 
 Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan 
aset lainnya; 
 Lampiran I.10 : Daftar kegiatan –kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 
tahun anggaran berikutnya; 
 
 Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; 
 Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah. 
b. Lampiran II : Neraca 
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas 
d. Lampiran IV : Laporan Operasional 
e. Lampiran V : Laporan Perubahan S aldo Anggaran Lebih 
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas 
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan 
h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah 
i. Lampiran IX : Laporan Kinerja