Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI  PASER Nomor 6 Tahun 2011?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  PASER Nomor 6 Tahun 2011 tentang TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN MENARA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Paser .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3.Bupati adalah Bupati Paser .
4.Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Paser .
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Paser .
6.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari
setiap inf ormasi dalam bentuk tanda -tanda , isyarat, tulisan, gambar, suar a dan bunyi
melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi
Pemerintah, Instansi Keamanan Negara .
8.Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk
kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan
satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh
barbagai si mpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan
konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat
telekomunikasi .
9.Menara telekomunikasi bersama yang selanjutnya disebut menara bersama adalah
menara telekomunikasi yang dipergunakan secara bersama oleh beberapa p enyedia
layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan
peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base transceiver Station) berdasarkan
celluler planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara .
10.Penyedia menara adalah perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki menara telekomunikasi
untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi .
11.Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan
menara yang dimiliki pihak lain.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatu an yang
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milki
Daerah atau Negara dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persek utuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi soisial
politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk, organisasi sosial politik atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya .