Apa substansi hukum dari Pasal 41 KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor 55 Tahun 2005?
Materi muatan KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor 55 Tahun 2005 tentang , khususnya , Pasal 41, adalah:

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 
struktural dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan 
Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
(2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 
Sekreta.ris Daerah. 
(3) Kepala Sadan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten 
merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 
(4) Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten 
merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administratif. 
(5) Kepala Bidang lingkup Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan 
Kabupaten merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administratif 
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Badan Pengelola Keuangan 
Aset dan Pendapatan Kabupaten merupakan jabatan eselon Iva atau 
jabatan pengawas. 
(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Sadan Pengelola Keuangan Aset 
dan Pendapatan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. 
(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. BABVI Pasal 40 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna masing-masing pejabat 
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan­ 
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku Pasal 39 
(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas 
kepala Sadan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat 
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk 
mewakili Kepala Badan. Pasal 38 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. 
17 ----..1:::=eltll.Cmf!rl tama Muda Gol.IV /c 
Nip. 19650913 199101 1 003 
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR .. .)() USEIN TALI M.Pd di Laworo ll- l - 2017 Diteta kan di Laworo 
pa ggal lo-\.--- 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna 
Barat. Pasal 45 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasal 44 
Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 
Daerah dan/ atau Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah. Pasal 43 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor ..... 
Tahun 2015 tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Badan Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP ( 1) Pada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah dapat 
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPI'D). 
(2) UPI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional tertentu pada Badan Pengelola Keuangan, 
Aset dan Pendapatan Daerah. 
(3) Pembentukan UPI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasal 42 BABVII 
KETENTUAN PERALIBAN 
I KEPALA BADAN I 
JABATAN FUNGSIONAL I I SEKRETARIS I I I 
I 
I 
!:-L·~=:·.~ ~IIMll!f.il;,I...,: 
PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET & UMUM DAN KEPEGAWAIAN EVAIUA<;I 
I I I I I 
DIUANU M.I I ILi. 1"1• tslUANu -·· ., ...... _ --· .... , ..... _ -·- -- ............ ·~ - ·-----. ·- 
Anggaran - - Perbendaharaan Akuntansi - - Aset - Pendapatan 
SUBBID SUBBID SUB BID SUBBID SUBBID 
Anggaran Pendapatan - - Kasda Akuntansi - - Perencanaan dan - Perpajakan Pemeliharaan Aset 
SUBBID SUBBID SUB BID SUBBID SUBBID 
Anggaran Belanja - - Belanja Langsung Petanggungjawaban - - Inventarisasi dan - Retribusi dan Pendapatan 
Penghapusan Lain-lain 
SUB BID SUBBID SUBBID SUBBID SUB BID 
Bina Keuangan Belanja Tidak Langsung Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan dan Penagihan dan Pelaporan - - - - Pengendalian - 
' UPTD 
JP.hi I ~UNABARAT Pj 81 
l ~ t~ 
~ i:-" ~ "'"::> - 
~ ~,-,~uB LA UTE STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN 
KAPUPATEN MUNA BARAT LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR 30 TAHUN 2017 
TANGGAL Lo-( - iotr