Apa norma yang terkandung dalam Pasal
5 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 42 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 42 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA, khususnya , Pasal
5, memuat:

huruf
b
belum
ditampung
dalam
APBD
,wajib
retribusi
tera
/teraulang
dikenakan
biaya
penggantian
sesuai
dengan
ketentuanperaturan
perundang
-undangan
.(3
)Biaya
penggantian
sebagaimana
dimaksud
pada
meliputibiaya
peijalanan
dinas
bagi
Pegawai
yang
bertugas
.
11Pasal
7(1)
Biaya
tambahan
retribusi
dikenakan
pada
UTTP
yang
ditera
/teraulang
di
tempat
pakai
.(2)Biaya
tambahan
retribusi
tidak
dikenakan
pada
UTTP
yangditera
/tera
ulang
di
kantor
metrologi
.BAB
IIIUKURAN
,BENTUK
,JANGKA
WAKTU
BERLAKUNYA
,TEMPATPEMBUBUHAN
,DAN
CARA
MEMBUBUHKAN
TANDA
-TANDA
TERAPasal
8Ukuran
,
bentuk
,
jangka
waktu
berlakunya
,
tempat
pembubuhan
,dan
cara
membubuhkan
tanda
-tanda
tera
berpedoman
padaketentuan
peraturan
perundang
-undangan
.BAB
IVPEMUNGUTAN
RETRIBUSIBagian
KesatuTata
Cara
Permohonan
Pelayanan
Tera
/Tera
UlangPasal
9(1)Setiap
orang
atau
Badan
mengajukan
permohonan
pelayanantera
/tera
ulang
kepada
Kepala
Dinas
,
melalui
Kepala
BidangKemetrologian
.(2)Permohonan
yang
telah
diajukan
,
diterima
oleh
petugas
yangditunjuk
untuk
itu
dan
kepada
pemohon
diberikan
tandaterima
/resi
penerimaan
permohonan
.(3
)Permohonan
yang
telah
memenuhi
persyaratan
akan
diproses
dandilakukan
pengujian
berdasarkan
atas
ketentuan
peraturanperundang
-undangan
.(4)Dinas
mengeluarkan
Surat
Keterangan
Hasil
Pengujian
(SKHP
).(5
)SKHP
hanya
dapat
diambil
apabila
telah
menunjukkan
tandabukti
pembayaran
SKRD
atau
dokumen
lain
yang
dipersamakan
.Bagian
KeduaTata
Cara
Penetapan
RetribusiPasal
10(1)Penetapan
retribusi
dikeluarkan
oleh
Dinas
dalam
bentuk
SKRD
.
12(2)Penetapan
retribusi
sebagaimana
dimaksud
pada
dilakukan
berdasarkan
atas
besaran
tarif
pada
Peraturan
DaerahKota
Medan
Nomor
2
Tahun
2016
tentang
Retribusi
PelayananTera
/Tera
Ulang
.
Bagian
KetigaTata
Cara
Pemungutan
RetribusiPasal
11(1)Pemungutan
retribusi
dilaksanakan
oleh
SKPD
PelaksanaPemungut
Retribusi
.(2)Pemungutan
retribusi
sebagaimana
dimaksud
pada
dilakukan
berdasarkan
atas
SKRD
atau
dokumen
lain
yangdipersamakan
.