Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 TAHUN : 2018 NOMOR: 2 Nomor 2 Tahun 2018.
Redaksi dari TAHUN : 2018 NOMOR: 2 Nomor 2 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Cilegon. 
2. Pemcrintah Daerah adalah Walikota scbagai unsur 
penyelenggara pemcrintahan Daerah Kota Cilegon yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
3. Wali Kota adalah Walkota Cilegon. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur 
pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyel enggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 
modal, baik oleh penanam modal dalam nege ri maupun 
penanam modal asing untuk melakuk an usaha di Daerah. 
6. Penan aman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam 
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 
Indonesia yang dilakukw olh pen aen ruod al dalam negeri 
dengan meng gunakan modal dalam negeri. 
7. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal 
untuk melaku kan usaha di wilayah Negara Republik 
Indones ia yang dilakuk an oleh penan am modal asing, baik 
yang mengg unakan modal asing sepenu hnya mau pun yang 
berpatungan dengan penan am modal dalam negeri. 
8. Penan am ... 
5 
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 
melakukan penanaman modal, berupa penanam modal dalam 
negeri atau penanam modal asing. 
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga 
Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik 
Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal 
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara 
Asing, badan usaha asing, dan/ atau pemerintah asing yang 
melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik 
Indonesia. 
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentu k lain yang 
bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan 
mem punyai nilai ekonomis. 
12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara 
Republik Indonesia, perse orangan War ga Negara Indonesia, 
ate bedan saha yang berbentuk baden hukur atau tidak 
berbadan hukum. 
13. Modal Asing adalah modal yang dimilik i oleh ncgara asing, 
perseoran gan Warg a Negara Asing, badan usaha asing, badan 
hukum asing , dan/ atau badan hukum Indones ia yang 
sebagian atau seluruh mod alnya dimiliki olch pihak asing. 
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakuk an 
penan aman modal yang dikeluarkan olch pemerintah dan 
pemerintah daerah yang mem iliki kewenangan sesu ai deng an 
kete ntuan peru ndang -und angan . 
fasilitas fiscal, dan informasi mengen ai penanaman modal, 
sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang­ 
undangan, 
16. Perluasan Penan aman Modal adal ah Penamb ahan kapas itas 
produ ksi meleb ihi kapasitas produksi yang telah diizinkan. 
17. Laporan Kegiatan Penanaman Mod al (LKPM) adalah laporan 
berkala men genai perkembangan kegiatan perusahaan 
penan aman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana 
diteta pkan. 
18. Pelayanan 6 
Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat 
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau 
instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non 
perzman, yang proses pengelolaannya dilakukan dalam satu 
tempat. 
dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
bagian baik langsung maup un tidak langsung dari usaha 
menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usah a 
kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
21. Usaha Menen gah aclalah usaha ekonomi proclu ktif yang 
bercliri sendiri , yang clilakukan oleh orang perorangan atau 
baclan usaha yang bukan merupakan anak peru sahaan atau 
bukan cabang perusahaan yang dimilki, dikuasai, atau 
men jadi bagian baik langsung maup un tidak langsung dari 
usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 
atau hasil penjualan tahunan sesuai ketent uan peraturan 
perundang -uncl angan. 
22. Usaha Besar adal ah usaha ekonomi produk tifyang dilakuk an 
oleh badan usaha clengan juml ah kekayaan bersih atau hasil 
penjualan tadunum lebih besa dari usaha menengad, yang 
meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 
patungan dan usaha asin g yang melakuk an kegiat an ekonomi 
di Indonesia. 
23. Izin prinsip penan aman modal adal ah izin yang wajib dimiliki 
dalam rangka mem ulai usaha. 
24. in prinsip perluasan penanaman modal adalah izin prinsip 
yang wajib climiliki perus ahaan untuk memulai kegiatan 
dalam rangka perluasan usaha. 
25. Izin ... 
7 
25. Izin prinsip perubahan penanaman modal adalah izin prinsip 
yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi 
perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 
26. Izin prinsip penggabungan penanaman modal adalah izin 
prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, 
untk melaksanakan bidang saha pernsabaan hasil 
penggabungan; 
27. Izin usaha penanaman modal adalah izin yang wajib dimiliki 
perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan/operasi 
yang menghasilkan barang a tau jasa, kecuali dietntuakan lain 
oleh peraturan perundang-undangan. 
28. in usaha perluasan penanaman modal adalah izin usaha 
kegiatan produ ksi yang men ghasilkan baran g atau jasa atas 
pelaksanaan perlu asan usaha, k:husus untuk scktor industri. 
29. in usaha perubahan penanaman modal adalah izin yang 
wajib dimiliki pcrusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap 
perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan 
sebelumny a. 
30. izin usaha penggabun gan penanaman modal izin yang wajib 
dimilik i perusahaan hasil penggabung an dalam rangka 
memulai pelak sanaan k:egiatan prod uksi/oper asi untuk 
menghasilkan barang atau jasa.