Jelaskan isi kandungan Pasal 31 dari PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan pada BAB VII - KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK, Pasal 31 berbunyi:

(I) Infonnasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, paling kurang terdiri dari: 
a. Infonnasi tentang profil Pemerintah Daerah Kabupaten Garut/SKPD/BUMD 
yang meliputi: 
1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, 
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan , tugas dan fungsi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut/SKPD/BUMD beserta unit-unit 
kerja di bawahnya; dan 
2. struktur organisasi dan gambaran umum . 
b. ringkasan infonnasi ten tang program dan/ a tau kegiatan yang sedang 
dijalankan dalam lingk up SKPD 'BUMD, terdiri dari: 
I. nama program dan kegiatan ; 
2. penenggungjawab, pelaksana program dan kegiatan; 
3. target dan/atau capaian program dan kegi atan; 
4. jadwal pelaksan aan program dan kegiatan; 
5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; 
6. agenda penting terkait pelaksana an tugas SKPD /BUMD; dan 
7. informasi tentang penerimaan calon pegawai. 
c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup SKPD/B UMD; 
d. ringkasan laporan keuangan; 
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik, terdiri dari: 
1. jumla h pennohonan Informasi Publik yang diterima; 
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi 
Publik; 
3. jumlah penn ohonan lnfonnasi Publik yang dikabulkan baik seba gian 
atau seluruhn ya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan 
4. alasan peno lakan permohonan Informasi Publik. 
f. informasi ten tang peraturan, keputusan dan/ a tau kebijakan yang men gika t 
dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Peme rintah 
Daerah/SKPD/BUMD, terdiri dari: 
1. daftar rancan gan produk hukum daerah, yang sedan g dalam prose s 
pembuatan ; dan 
2. daftar peraturan perundang-undangan yang telah diundang kan. 
g. inforrnasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata 
cara pengajuan kebera tan serta proses pcnyelesaian sengketa Informasi 
Publik berikut pihak-pihak yang bertanggu ng jawab yang dapat dihubungi; 
h. informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan; dan 
i. informasi tentang pcngumuman pengad aan barang dan/atau jasa sesuai 
dengan peraturan perundangundangan. 
(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaks ud pada ayat (1), dilakukan 
palin g kurang setiap 1 (satu ) tahun sekali. • 
14 
Bagian Ketiga 
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Sorta Merta