Apa substansi hukum dari Pasal 16 dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006?
Materi muatan dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge lolaan Barang Milik Negara /Daerah sebag aimana telah, khususnya , Pasal 16, adalah:

BABV 
PENGGUNAAN Pasal 13 
Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan 
Pemerintah. Pasal 12 
Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, 
efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. BAB IV 
PENGADAAN 
11 Pasal 25 
( 1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh: 
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati untuk Barang Milik Daerah yang 
berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan BAB VI 
PEMANFAATAN 
Bagian Kesatu 
Kriteria Pemanfaatan Pasal 24 
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah diatur 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penetapan status penggunaan; 
b. pemanfaatan; atau 
c. pemindahtanganan. Pasal 23 
(1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna 
Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dan tidak 
dimanfaatkan oleh pihak lain. 
(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati 
memperhatikan: 
a. standar kebutuhan tanah dan/ atau bangunan untuk menyelenggarakan dan 
menunjang tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan; 
b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/ a tau bangunan; dan/ atau 
c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. Pasal 22 
(1) Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(2) kepada Bupati dikenakan sangsi berupa pembekuan dana pemeliharaan 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan terse but. 
(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimamfaatkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya 
oleh Bupati. · 
(3) Ketentuan le bih lanjut mengenai tata cara pengenaan sangsi kepada Pengguna 
Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah diatur dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah 
dan/ atau bangunan terse but telah direncanakan untuk digunakan atau 
dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 21 
(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/ a tau bangunan 
tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(2) Pengguna Barang wajiQ menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/ atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pengguna Barang, kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah. 
12 Pasal 28 
( 1) Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada pihak lain. 
(2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang. 
(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah eebagetmane dimaksud pada ayat (2) 
dapat lebih darl 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: 
a. kerja sama infrastruktur; 
-, b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 
5 (lima) tahun; atau 
c. ditentukan lain dalam undang-undang. 
(4) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan ditetapkan oleh Bupati. 
(5) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun 
sebagsimana climaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai 
keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur. (2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dan huruf 
c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari 
Pengelola Barang. Pasal 27 
( 1) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: 
a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang sudah 
cliserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; 
b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunanyang masih 
digunakan oleh Pengguna Barang; atau 
c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan. Bagian Ketiga 
Sewa Pasal 26 
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: 
a. sewa; 
b. pinjam pakai; 
c. kerjasama pemanfaatan; 
bangun guna serah dan bangun serah guna; dan 
e. Kerjasama penyediaan infrastruktur. Bagian Kedua 
Bentuk Pemanfaatan b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik 
Daerah berupa sebagaian tanah dan/ a tau bangunan yang masih digunakan 
oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/ atau bangunan. 
(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan 
teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. 
13 Pasal31 
(1) Kerjasama Pemanfaat.an Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: 
a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ at.au bangunan yang sudah 
diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; 
b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 
digunakan oleh Pengguna barang; at.au 
c Barang Milik Daerah selain tanah dan/ at.au bangunan. Pasal 30 
Kerjasama Pemanfaat.an Barang Millk Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam 
rangka untuk: 
a. mengoptimalkan daya guna dan basil guna barang milik daerah; dan/ at.au 
b. meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah. (2) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpanjang 1 (satu) kali. · 
(3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. para pihak yang terkait dalam perjanjian; 
b. jenis, luas at.au jumlah barang yang dipinjamkan, d.an jangka waktu; 
c. t.anggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama 
jangka waktu peminjaman; dan 
d. hak dan kewajiban para pihak. 
Bagian Keli.ma 
Kerjasama Pemanfaatan Bagian Keempat 
Pinjam Pakai