Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 12 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 12 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Lumajang 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya dis ingkat PD adalah 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lumajang yang memungut pajak daerah dan retribusi 
daerah . 
5. Peraturan Daerah adalah semua Peraturan Daerah 
tentang Pajak Daerah dan R etribusi Daerah yang telah 
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lumajang . 
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
perhimpunan data objek dan subjek pajak ata u retribusi, 
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib pajak atau 
wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan daerah sebagai pembay aran atas jasa 
atau pemberian iz in tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan . 
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayaran paja, pemo tong paja k, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daerah. 
9. Wajib Retribusi adalah wajib retribusi yang berkewajiban 
membayar retribusi sesuai retribusi yang dikenakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan 
pajak yang mene ntukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang 
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang 
kepada Wajib Pajak. 
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentuk an besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 
13. Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis 
masuk, kupon, kartu langganan, bill, kwitansi dan 
sejenisnya. 
 
5