Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, BAB IV - PEMBINAAN DAN KOORDINASI, Pasal 12 menetapkan:

Perjanjian kinerja yang dikirimkan ke Bupati sebanyak rangkap 4
(empat), yakni untuk : Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala
Bappeda dan Kepala Bagian Organisasi.
Tim verifikasi perjanjian kinerja minimal terdiri atas unsur
Inspektorat, Bappeda, BPKD, dan Bagian Organisasi.
Untuk memastikan keselarasan antara perjanjian kinerja Kepala
/ Pimpinan OPD / Camat dengan dokumen perencanaan,
kegiatan verifikasi dilaksanakan melalui Desk Perjanjian Kinerja
dengan melakukan penjadwalan bagi setiap OPD untuk hadir dan
mengklarifikasi perjanjian kinerja yang disusun.
Apabila dilakukan perbaikan, maka perbaikan atas perjanjian
kinerja harus dilakukan pada hari yang sama agar dapat segera
disampaikan kepada Bupati.
Yang dimaksud tuntas terselenggara adalah dokumen perjanjian
kinerja tersebut telah terverifikasi keselarasannya dengan
dokumen perencanaan oleh tim verifikasi perjanjian kinerja.
14Ayat (7)
Pengiriman lembar / dokumen perjanjian kinerja yang telah
mendapatkan pengesahan Bupati melalui surat pengantar resmi
dari Sekretaris Daerah disertai dengan bukti tanda terima.
Yang dimaksud secara berkala adalah dilakukan setiap tribulan,
semester dan tahunan. Mekanisme pengukuran kinerja sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengukuran kinerjanya
disampaikan kepada Kepala / Pimpinan OPD / Camat dengan
tembusan Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda.
Yang dimaksud secara berkala adalah dilakukan setiap tribulan,
semester dan tahunan. Mekanisme evaluasi program dan
kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi
program dan kegiatan disampaikan kepada Kepala / Pimpinan
OPD / Camat dengan tembusan Bupati, Sekretaris Daerah dan
Inspektur.