Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 2 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 2 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, pada BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 3 dinyatakan:

(1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi semua 
perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepa la 
Dinas PM dan PTSP. 
 
(2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
meliputi: 
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
b. Izin Gangguan; 
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
e. Izin Usaha Industri (IUI); 
f. Tanda Daftar Gudang (TDG); 
g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meliputi: 
1. daya tarik wisata; 
2. kawasan pariwisata; 
3. jasa transportasi pariwisata; 
4. jasa perjalanan wisata; 
5. jasa makanan dan minuman; 
6. penyediaan akomodasi; 
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 
konferensi dan pameran; 
9. jasa informasi pariwisata; 
10. jasa konsultan pariwisata; 
11. jasa pariwisata; 
12. wisata tirta; dan 
13. solus per aqua (spa); 
h. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 
i. Izin Reklame; 
j. Izin Usaha Angkutan; 
k. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT); 
l. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 
m. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); 
n. Izin Prinsip Penanaman Modal; 
o. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 
p. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 
q. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; 
r. Izin Usaha Penanaman Modal; 
7 
 
[Type here] [Type here] s. Izin Usaha PerluasanPenanaman Modal; 
t. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan 
u. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. 
(3) Jenis pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada aya t 
(1) meliputi: 
a. pelayanan izin pra penelitian/survei pendahuluan; 
b. pelayanan izin penelitian/survei/uji validitas; 
c. pelayanan izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang; 
dan 
d. pelayanan izin Kuliah Kerja Nyata (KKN).