Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 01 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 01 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Supati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 
3. Bupati adalah Supati Lampung Tengah; 
4. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri adalah 
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan negara; 
5. Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah; 
4 
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya 
disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Kampung Kabupaten Lampung Tengah; 
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di 
tingkat Kecamatan; 
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala 
Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung; 
10. Sek.retaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan kampung; 
11. Bendahara adalah unsur sta.f kampung yang membidangi urusan 
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung; 
12. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan 
Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Kampung pada Bank yang ditetapkan. 
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat 
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung; 
14. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan Menteri 
Dalam N egeri 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat 
APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.