Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BVPATI 1'U13AJt Nomor 6 Tahun 2015.
Redaksi dari PERATURAN BVPATI 1'U13AJt Nomor 6 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH RABUPATEN TVBAN, pada , Pasal 6 menjelaskan:

{!) Sasaran penerima program Jamkesc!a, rneliputi, 
a, ma.syarakat miskin yang herhak sebagai PBJ-Dacrah, dengan 
pereyaratan: 
l) bayi baru lahir dari orang tua penerima PB!-Daetah; 
21 nama-nama dan alamat yang ditetapkan dalarn Keputusan Bupati 
atas usulan Dinaa Sosial, l'<'>nberdayaan Perernpuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Tu ban. 
b. maayarakat rniakin yang memiliki kartu SKTM dan SPM; 
c. penghuni Panti Soaial; 
d. korban tindak•pidana yang membutubka.n pemerik"1>an media, 
tindakan media, dan/atau visum ct repemtm; 
e. penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Gelandangan, orang 
terlantar, o,-ang tidak mempunyal tempat tinggal tetap. 
{2) Sasanrn penerimit program Jarnk-esda berda,.,.rkan jenis penyakit atau 
pelayanan kesehatan te.-tentu bagi mitsyarakat miskin atau tldak marnpu 
dengan kriteria, meliput; penderita : 
a, kusta atau man tan penderita kusta; 
b. orang dengan gangguan ,iiwa berat atau gangguanjiwa yang dipasung, 
termasuk rnaya tcansporl dan pendrunping; 
c, pelayanan arnbulan rujukan ke RSUD termssuk tenaga Puskesrnas 
sebagai pendamping dengan atandar sesuai ketentuan yg bedaku; 
d. lhalasemia; 
e. hemofilia; 
f. ke!ainan kongenital; 
g. Penderita HIV /Aids; 
h. !bu hamil, bec=lin, nlfas dan bayi barn 1ahir dengan ria;ko ting&;; 
L per=linan apabila ti<lak a<la program Jampe,.,.al; 
j. bayi/anak gizi buruk; 
k. kejrulian 1kutan Paska lmuni=si (KIP!); 
I. peseria PB! maupun PBJ .. Daerah yang meningga.l dunia untuk biaya 
ambulance/keretaJenazah ke a!amat tempat tinggal; dan 
m. penyakh menular tertentu yang menjruli program Pemerintah Daerah; 
(3) Sa.saran fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi; 
a, Puskesmaa dan jaringannya; 
b. J..abkesda; 
c. RSUD; dan 
d, FKRTL di 1uar milik Pemerintah Daerah yang mempunyai perjanjian 
kerjasama dengan Pemerintah Daerah. 
(4) Sa&aran lain, yain, masya:rakat ko,rban langsung dsri , 
a. KLB penyakit menula, yang dinyatakan secara resmi ol€h Bupati; 
b. ben~·ana yang dinyatakan secara ,.,,m; oleh Bu pat;; dan 
c. tindak pidana: dan 
d, penghuni !emt>a;:a pemasyarakatan dan rumith tahanan (rutan); 
Bagian Keempat 
Pengelolaan Frog,am Jamkesda 
Pas.a1 7 
{l) P<enge!o1aan program Jamkcsda dilal<sanakan oleb Tim Pengelola yang 
rerdiri da11 Tim Koordinasi dan Sekretariat Program Ja,ninan Kesehatan. 
(21 Tim Koordinasi dan Sekretariat Pmg,'affi Jaminan Kesehatan dibentuk 
dengan Keputusan Bupatt. 
(31 Tim Pengelola mengajukan RKA yang dikonoolWasikan dalam RKA Dinaa 
Kesehatan atau Dinas lain yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan 
operaaional Tim Pen~lo!a dan kehutuhan pembayaran k1odm pelayanan 
kesehatan pasien program Jamkesda, 
J;laglan. Kellma 
Mekanl5me hnealmn Dane P=gmm Jam.kesda 
Pawl 8 
Pl Pencairan dana program Jamkesda oleh Kepa1a Dinas Kesehatan dari 
Bendahara Umum Daerah, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam 
P€raturan BupaU tentang Penge1o1aan Keu,.ngan Daernh. 
{21 Pengajuan pencafran dana kepada Dinas Kesehatan oleh Puakcsmas 
dan/atau FKRTL yang telah melakukan kcrjasarna dengan Pemedntah 
Daerah, djatur melalui mekaniame sebagai berikut: 
a. Puakesrnas atau FKRTL mengajukan klaim pelayanan sesuai dengan 
jenis dan frelmensi pelayanan yang telah diterima peserta diset1a.i 
Surat Jam\nan Pelayanan yang audah ditanda-tangani oleb peserta 
Jamkesda; 
b, pengajuan klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
aesuai tarif retribusi dalam Pera tu ran Daerah; 
c. pengajukan klaim diajukan aetfap bulan, paling lamba1 !anggal 10 
bulan berikutnya pada hari l<erja, diserw.; berkaa pengajuan ktaim 
yang audah !engkap ke sekretlariat Tim Penge!ola Jamkesda. 
d. ataf verifikator metakukan verifikaa, kelengkapan dan kebenaran 
berka,i klaim yang diajukan olell Puslresmas dan FKRTL. 
e. staf admin.istcasi keuangan rnenyampalkan Jrepada Puskesmaa dan 
l'KKl'L ten tang pencairan klairn yang telah disetujui. 
(3) Bagi FKRTL yang tidak memilik, perjanjian kerjasama dan telah 
memberikan pelayanan kegawat-dan,ratan bagi p~ program 
Jarnkesda non PB!-Daerah, pengajuan dapat dilakukan secara ko!ektif 
setiap akhir hulan, dengan disertai SPJ yang telah ditanda tangani oleh 
peserta dan fotokopi SPM yang masih be,·laku. 
(41 Beaamn tarif klaim sesuai dengan tarif kelas !!! yang be:rlaku di FKRTL 
yari;;,; bersangkutan. 
(5) Puske•mas dan FKRTL d,lara:ng mclakukan k€curangan da!am pe:ng,.juru-, 
klaim pelayanan yang telah diberikan. 
B,gian Keenam 
Pe,.yaratan clan Proae-dur hlayanan 
J',,.al 9 
(l) Setiap pererta program Jamkesda wajih mengikuti prose<lur yang Wlah 
ditetapkan untuk memperoleb pelayanan keoehatan, tennasuk mengikut; 
mckanisme pelayanan rujukan ke$ehatan sesuai peraturan peFundangan, 
12) Persyaratan kelengk:apan yang harus disediakan atau dilakukan "leh 
peserta program Jamke&la non PBl·Daerah, meli!"-'ti; 
a. fot" kopi SPM yang masih berleku; 
b. foto kopi KTP atau KK dengan menunjukkan aahnya bila pa~wn 
dewasa, bila pasien bay> han,. menunjukkan surat keterangan 1ahir, 
c. suratjaminan pelayanan yang ditandatangani pembeti pela,yanan dan 
peoorta Jamkesda yang t>ereangkutan (pasien); 
d. surat rujukan dari Puskesmaa untuk pasien yang dirawat di RSUD; 
e. surat rujukan dari RSUD Dr. R. Koesma untuk pasien yang dirawat di 
RSUD Dr. Soe\<)ffiO atau Rumah Sa!<it lain yang bekerja sama dengan 
Pemerintah Daerah. 
f. rincian biaya rawat inap kela" Hl, resurne/ringkasan medis {d;agnoa.a 
akhirl, rincian obat/a!a.t keoohatan hab;s Jmkai, atau tindakan media 
sesuai yang d;lerimanya; 
g, surat jalan untuk pe!ayanan ambulan rujukan yang ditanda-tangan; 
oleh petugas di RSUD yang dituju, $0J>iF yang bertugas dan paa;en/ 
kcluargan,ya; 
h. Surat jalan untt1k pelayanan runbulan jena,:ah yang dilanda-tangani 
oleh keluacga/ ahHwaris peserta jamkcsda clan sopir pelaksa.na ysng 
t>ersangkutan. 
(31 Daiam ha! pasien peserta prog:ram jamkesda yang tidak biM 
m€nunjukkan SPM atau Kam., Peserta PB!D {Kartu BPJS) atau Kartu 
lndonesla Sehat yang masih berlaku, diber!akukan sebagai pasien umum 
dan wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan. 
{4) Batas tolerans; penyerahan SPM selx>gaimana dirnaksud pada ayst (ll 
untuk pasfon rawa\ ;nap adalab. 2 " 24 jam ~iak mas\lk/dimwat di 
Puskeamaa Rawat !nap a.tau di RSUO. 
BABV 
PENYELENGGARAAN PELA YANAN KES&HATAN 
PAVA KEADAAif KLB, BElfCANA, DAN TlNDAK Pll)ANA 
l!aglan Ke ... t11 
P«lay•nan K.,Hhatan Pada KLB 
Paoal JO 
(1) Pcnetapan KLB penyaklt menular tertentu oleh Bupati atas dasar uaulan 
Kepala Dinas berdmmrkan pada hasil surveilan epidemiologis setelah 
herkoord;naa; d,mgan OPD te,·kait. 
{2) l'etnyataan penetapan Kl.1:l sebagajmana dimaksud pada ayat {l) memuat 
sekurang-kurangnya : 
a. nama Penyakit yang ,Hnyatakan KLB; 
b. bataa waktu mulai din,·atakannya KLB dan perkiraan berakhirnya; 
c. jenis pelayanan kesehatan yang dibebaokan dan dijamin oleh APED; 
d. ternpat/Sarana Pelayanan Kaoohatan yang ditunjuk aebagai pelaksana 
pelayanan KlJ3; 
e. peran serta masyarakat dalam penanggulangan KLB; 
f. tataca,:a pengajuan klairn pelayan,m kese!Jatan pasien KLB. 
(3) Masyarakat yang terkena dampak langaung dlbebaskan dari biaya 
pernwatan di Puskesmas dan/atau RSUD dr. R. Koesma Tubru,. 
Bagi.an Kod,.. 
Pelayanan Kefllu>tan Pada Keadaan Benoana _, 
11) Da.lam ha! kejadian bencana yang dinyatakan oe,:;ara r,-smi oleh Bupati, 
masyaraka1 yang te<kena dampak langsung, dibebaskan dari tarif 
retribusi peleyanan keaehatan tertentu dan dijamin pembieyaannya dari 
APBD ataa usukm Kep,,la Dinas Sosial, Pemberdayaan Pere:mpuan dan 
PerHnd1lngan anak dan Kepala Dinaa Kesehatan. 
(2) Badan Penanggular,_g,m Bencana Daerah mengkrn·dinasikan penanggulan 
bencana dengan menggerakkan semua potensi Daerah. 
(3) Dinas Kesehatan menglmordinasikan lmntuan dan rnobilisasi sumberdaya 
keoohatan di Daerah untuk p,,nanganan tanggap,-danirat, term.asuk 
pengiriman tim kesehatan di da,,.,.h bencana. 
(41 Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kep,,!a Dinaa Sosial, 
Pemberdayaar, Perempuan cian Perlindungan ,mak. un\ul< 
l)<)nanggulangan dampak bencana terhadap lresehatan masyarakat 
meliputi l<ebutuhan anggaran selmna r>encana dan paska 1,encana. 
,. 24 -
Baglan Ketiga 
Pel&.yanan Keffhatan Pada Kori,an Tindak l'ldana