Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014.
Redaksi dari Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat 
Bupati adalah Bupati Muna Barat 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat. 
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemerintahan 
Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerab, Lembaga Teknis Daerah, 
Kecamatan, dan Kelurahan serta Lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Penyelenggara Pelayanan Perizinln Terpadu Satu Pintu adaJah Badan Koordinasi Penanaman ModaJ 
Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat; 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pinto Kabupaten 
Muna Barat yang selanjutnya disingkat BKPMD-PTSP adalah Kegiatan Penyelenggaraan suatu 
Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga 
atau Instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaanya 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan oleh Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Daerab dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat; 
8. Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintll adalah Pola Pelayanan Umum yang dilakukan pada suatu 
tempat/lokasi yang dikoordinir secara terpadu yang terdiri dari beberapa unit kerja yang terkait sesuai 
kewenangannya masing-masing. 
9. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan atau 
Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas • menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang 
atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 
10. Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin/legalitas kepada orang 
pribadi atau badan atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam izin maupun tanda daftar usaha, yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan 
ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
11. Penyederbanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terbadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian 
perizinan clan non perizinan. 
12. Biaya pemberian Perizinan dan Non Perizinan adaJah biaya yang dikeluarkan oleh pemohonlpenerima 
layanan untuk memperoleh dokumen, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. 
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait 
yang mempunyai kewenangan untuk memberikan layanan perizinan. 
14. Cepat adalah prosedur pelayanan Perizinan terpadu satu pintu dapat diselesaikan dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan. MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PELA YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN KOORDINASI 
PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN TERPADU SATIJ PINTU 
KABUPATEN MUNA BARAT 
2. 
3. 
4,., ...... ~ 
6. 
7. 
16. Transparan adalah kejelasan persyaratan teknis dan administrasi merupakan pelayanan yang diberikan 
unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab melayani dan menyelesaikan keluhan. persoalan, 
sengketa, rincian biaya, dan tata cara dalarn pelaksanaan. 
17. Terjangkau adalah tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudab dijangkau oleh 
masyarakat. 
I 8. Terukur adaJah produk pelayanan perizinan terpadu satu pinto dan penanaman modal diterima dengan 
dengan benar, tepat dan sah. 
19. Non Perizinan adaJah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan 
hukum tertentu. 
20. Badan adaJah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN}, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, Finna, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi SosiaJ Politik, atau organisasi lainnya lembaga atau bentuk badan 
lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
21. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk Jain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman 
modal yang mempunyai nilai ekonomi. 
22. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga 
negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. ~ 
23. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan 
usaha asing, badan hokum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya 
dimiliki oleh pihak asing. 
24. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat 
berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 
25. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam 
negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 
26. Penanam ModaJ DaJam Negeri adaJah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, 
Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan peoanaman modal di wilayah Daerah. 
27. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau 
pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah daerah . 
. 28. lzin Usaha Penanaman Modal adaJab izin usaha untuk melakukan kegiatan. 
29. Perizinan Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang 
dikeluarkan oleb Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang me~iliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
30. Non Perizinan penanaman modal adaJah segala bentuk kemudahan pelayan~ fasilitas fiskal dan 
informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan. 
31. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan 
perusahaan penanaman modal. 
32. Sistem Pelayanan lnfonnasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. yang selanjutnya disingkat 
SPIPISE adalah Sistem pelayanan perizinan clan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah 
dengan Pemerintah Daerah. 
33. Pendelegasian wewenang adaJah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan 
dan non perizinan tennasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 
34. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan 
dan non perizinan tennasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang. 
Pasal S 
Badan Koordioasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pinb.l Kabupaten Muna Barat 
wajib memungut pendapatan dari setiap Izin dan non izin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. . 
Hasil pungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target dan realisasi 
pendapatan instansi yang terkait menurut bidang dan jenis perizinan dan non perizinan. 
Badan Koordioasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat 
wajib menyetor setiap peoerimaan pendapatan atas izin dan non izin kepada Bendahara Umum Daerah 
dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada instansi terkait,