Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor ?5 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor ?5 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT, pada BAB V - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 7 dinyatakan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. 
Diundangkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal, 15 J„ni 2017 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU 
NOMOR : 25 TAHUN 2017 
TANGGAL : 15 J T'N1 2017 
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM 
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN 
I. Tujuan 
1. meningkatkan penyelenggaraan pelayanan administrasi RT; 
2. meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan RT; 
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan 
ekonomi; dan 
4. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam 
pembangunan; 
II. Sasaran 
Sasaran Program adalah diseluruh RT di wilayah Kelurahan Gunung Tabur, 
Kelurahan Teluk Bayur, Kelurahan Rinding, Kelurahan Sei Bedungun, 
Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Gayam, Kelurahan Tanjung Redeb, 
Kelurahan Gayam, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Sambaliung. 
III. Prinsip-prinsip pengelolaan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
dalam Membangun Kelurahan meliputi: 
1. transparansi, adalah seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh 
lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; 
2. partisipasi, adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara 
aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan 
pembangunan dengan berpegang teguh bahwa hasil rembug 
(musyawarah) warga sebagai keputusan tertinggi; 
3. akuntabilitas, adalah seluruh kegiatan dapat dipertanggung-jawabkan 
secara administrasi, teknis dan hukum; 
4. efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang 
telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan 
hasil; dan 
5. berkelanjutan, adalah manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan lansung 
oleh masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan. 
IV. Penggunaan alokasi anggaran guna mendukung kegiatan yang berada di 
lingkungan RT sebagai berikut: 
1. Biaya kegiatan Administrasi di tingkat Rukun Tetangga (RT), meliputi: 
kegiatan Tata Usaha RT, belanja alat tulis kantor (ATK); 
pengadaan dan pemeliharaan inventaris RT; dan 
kegiatan lain-lain yang mendukung administrasi RT (Data Warga RT) 
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, meliputi: 
penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi 
kerakyatan; 
pelatihan berbagai keterampilan usaha; 
pengadaan bibit sayuran, palawija, ternak dan ikan dalam skala 
kecil; 
pembuatan Kolam ikan dari terpal; dan 
Kegiatan lainnya dengan skala kecil. 
3. Peningkatan peran serta masyarakat, meliputi: 
kegiatan keagamaan, Majelis Ta'lim, seni dan budaya; 
kegiatan Dasa Wisma, Posyandu dan Lembaga Tingkat RT; 
kegiatan Forum RT, rapat-rapat atau pertemuan dengan warga; 
kegiatan kerja bakti kebersihan, penghijauan, keindahan, kesehatan 
lingkungan dan kegiatan sosial warga; dan 
kegiatan dalam menciptakan dan memelihara kerukunan, 
ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan; 
4. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur, pengadaan sarana dan 
prasarana, meliputi: 
pemeliharaan gorong-gorong, pengerasan/semenisasi gang, 
pemeliharaan gang, selokan/drainase lingkungan; 
pembangunan atau pemeliharaan posyandu, poskamling; taman 
lingkungan Bak sampah, dan jaringan air bersih; tempat/sarana 
olah raga; 
pengadaan peralatan dan /atau sarana prasarana posyandu, 
poskamling, olah raga, lampu penerangan gang/jalan; 
pembuatan sumur resapan air, sumur biopori, sumur bor; dan 
kegiatan lain-lain dengan skala kecil. 
Pelaksanaan Anggaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 
Membangun Kelurahan 
1. Pengurus RT beserta masyarakat melakukan musyawarah menyusun 
rencana anggaran biaya rukun tetangga (RAB-RT): 
Hasil musyawarah dituangkan dalam format rencana anggaran 
biaya (RAB) yang berisi uraian kegiatan, Volume, harga satuan, 
jumlah uang, total swadaya/partisipasi masyarakat, total biaya 
APBD, dan waktu pelaksanaan dituangkan dalam format A 
terlampir; dan 
Rencana kerja anggaran RT hasil musyawarah atau rembug warga 
ditandatangani oleh Ketua RT dan Sekretaris RT, disampaikan ke 
Lurah dengan tembusan Camat. 
2. Rincian belanja RT tertuang dalam (RAB-RT) menggunakan dana APBD 
dengan komposisi disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dengan 
batas maksimal yang tertuang didalam DPA kegiatan, yang terdiri dari: 
belanja alat tulis kantor (ATK), buku, kertas polio, bolpoint, tinta 
prienter map dan lain-lain; 
belanja konsumsi rapat diperuntukkan kegiatan: pelatihan, gotong 
royong, rapat-rapat, keagaman, posyandu, PKK RT, kegiatan hari 
besar nasional dan kegiatan lainnya; 
belanja honor penunjang kegiatan seperti upah tukang, honor 
narasumber / instruktur / pelatih; 
belanja barang/bahan seperti semen, pasir, batu gunung, batu bata, 
batu koral, terpal, bibit tanaman, bibit ikan, bibit ternak, cangkul, 
arit, gergaji, hamer, kayu paku, kuas, cat, kabel, paralon dan lain-
lain; dan 
belanja RT yang menggunakan dana partisipasi masyarakat (iuran 
masyarakat) atau bantuan pihak ke tiga jumlahnya tidak dibatasi 
sesuai dengan keperluan dan kemampuan. 
Pembagian Tugas Pembinaan dan Pengawasan 
1. Tingkat Kecamatan (Camat): 
membantu dan memonitor pelaksanaan dan penggunaan anggaran 
serta pertanggungjawaban pada masing-masing kelurahan; dan 
menghimpun permasalahan; 
mengkoordinasikan dan menghimpun data jumlah RT serta 
memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul; 
memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan tingkat keberhasilan 
program dan kegiatan pada tingkat kelurahan; 
Camat memfasilitasi dan mengkoordinir apabila dalam pelaksanaan 
program pembangunan atau kegiatan yang dilaksanakan terjadi 
permasalahan serta kegiatan tersebut berbatasan atau ada 
kerjasama (sering anggaran) antar kelurahan, dalam wilayah 
kecamatan; dan 
membuat laporan kepada Bupati atas pelaksanaan kegiatan 
partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan dengan 
mempertimbangkan monitoring dan evaluasi kinerja lurah dan 
Ketua RT atas pelaksanaan pengguna anggaran dan 
pertanggungjawabanya. 
2. Tingkat Kelurahan (Lurah) 
Menyampaikan data RT terkini jumlah dan nama Ketua RT serta 
segera melaporkan perubahan Ketua RT baik karena penggantian, 
pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT secara administrasi 
oleh Lurah/Camat dengan tembusan Bagian Tata Pemerintahan 
Kabupaten Berau; 
Lurah memfasilitasi dan mengkoordinir apabila pembangunan atau 
kegiatan yang dilaksanakan berbatasan antar RT, contoh: 
Perbaikan saluran selokan/parit yang menghubungkan antar 
dua RT atau lebih dalam satu wilayah kelurahan, agar parit 
dapat bermanfaat maka perbaikan dilakukan secara bersama-
sama dari hulu sampai hilir ; 
Pembuatan Posyandu dengan jumlah balita tidak lebih dari 20 
(dua puluh), maka cukup satu posyandu yang dikelola dan 
dibiayai secara bersama-sama; 
Lurah atau perangkat kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah meneliti 
dan memverifikasi RAB RT, untuk diklarifikasi dan validasi, kalau 
ada kegiatan yang menyimpang, atau peruntukannya tidak sesuai 
dengan ketentuan akan dilakukan revisi; 
mengevaluasi dan menilai kelayakan usulan RAB RT; 
membuat Surat Pertangggung Jawaban sesuai dengan Pedoman 
Penatausahaan Keuangan Daerah; 
membimbing, mengawasi, bertanggung jawab secara formal, material 
atas penggunaan dan pendampingan pelaksanaan penggunan 
anggaran kegiatan partisipasi masyarakat dalam membangun 
Kelurahan RT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 
melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan kegiatan partisipasi 
masyarakat dalam membangun Kelurahan dan mempertimbangkan 
serta evaluasi terhadap kinerja Ketua RT atas pelaksanaan 
penggunaan dan pertanggungjawabanya. 
CONTOH : Format Usulan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 
Membangun Kelurah / Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
RT. 
HASIL REMBUG MASYARAKAT RT 
RENCANA KEGIATAN RUKUN TETANGGA (RT) 
Tanggal 
Kelurahan 
Kecamatan 
RT 2017 
Karang Ambun 
Tanjung Redeb 
09 Karang Ambun 
MO 
l^f V_7» KVCll A T AN/IIR A T A M SUMBER 
DAMA 
I-/7xlHlzX Vf)I T IMF HARGA 
«lATTJAN TOTAL 
11 /X I\ VJ r\ l^FT 
IV c 1 • 
1 Pembelian ATK 
Buku tulis 
Bolpoint 
Tinta komputer 
Dst APBD 2 pak 
1 losin 
1 paket Rp 60.000,- Rp 20.000,-
2 Pembuatan kolam 
terpal 
Terpal ukuran 4X6 
Kayu papan uk 2X 20 
Dst APBD 
APBD 3 Unit 
lOlbr Rp 150.000,-
Rp. 80.000,-Rp 450.000,-
Rp 800.000,-Gotong 
royong 
3 Pemeliharaan gang 
Upah tukang 
Semen 
Batu koral APBD 
APBD 
APBD 2 hari 
15 sak 
2 Rit Rp 100,000,-
Rp 60,000,-
Rp 1,5 juta Rp 200.000,-
Rp 900,000,-
Rp 3 juta Gotong 
royong 
warga 
Pasir 
Cangkul 
Sekop 
Ember tukang 
Dst APBD 
APBD 
APBD 
APBD 2 m3 
2 biji 
2 biji 
4 buah Rp. 75.000,-
Rp 150.000,-
Rp 150.000,-
Rp 15.000,-Rp 150.000,-
Rp 300.000,-
Rp 300.000,-
Rp 15.000,-
4 Pengajian rutin Rt 
Dst 
5 Dan seterusnya 
Dst 
- 8 -
Kelurahan Karang Ambun, 
Ketua RT 8, Sekretaris RT 8, 
(Nama Jelas) (Nama Jelas) 
Mengetahui 
Lurah Karang Ambun 
Ditetapkan di Tanjtlng Redeb 
Diundangkan di Tanjurig Redeb 
pada tanggal, 15 J^vi 2017 
AERAH 
RAU, pada tanggal, 
iANSYAH 
tERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR ?5 2017