Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 5 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI PASER Nomor 5 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, khususnya BAB VI - SANKSI, Pasal 15, memuat:

(1)Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan
kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
a.dokumen persyaratan penyaluran s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1),huruf a telah diterima;
b.sisa Dana Desa di R ekening KasDesatahun anggaran sebelumnya kurang
dari atau sama dengan 30%; dan
c.terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
-7-
(2)Dalam hal penundaa n penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c ,berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke R ekening KasDesadan
menjadi sisa Dana Desa di R ekening KasUmum Daerah .
(3)Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaporkan sisa
Dana Desa di R ekening KasUmum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku K uasa Pengguna
Anggaran Penyaluran DAK Fis ik dan Dana Desa.
(4)Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberitahukan
kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,paling lambat akhir bulan
November tahun a nggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
(5)Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menganggarkan
kembali sisa Dana Desa di R ekening KasUmum Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 2),dalam rancangan A nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan.
(6)Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu
pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, B upati menyampaikan permintaan
penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari R ekening Kas
Umum Negara ke Rekening KasUmum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara selaku K uasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik
dan Dan a Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.