Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor mo Tahun 1999 Pasal 33?
Dalam KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor mo Tahun 1999 tentang Pembentuk an Peraturan Perund ang-undangan (Lembar an, Pasal 33 mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok 
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di 
luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal 
maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing­ 
masing. 
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
wajib melaksanakan pengawasan melekat. 
Pasal34 
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyim.pangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan 
fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. Pasal 32 BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
17 BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 
Pasal42 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten, berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah. 
(3) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten merupakan jabatan eselon lib atau 
jabatan tinggi pratama. 
(4) Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten merupakan jabatan eselon Illa 
atau jabatan administrator 
(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten merupakan jabatan 
eselon Illb a tau jabatan administrator. 
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Perhubungan 
Kabupaten merupakan jabatan eselon Iva atau jabatan pengawas 
(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Daerah. 
(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 41 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat 
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan­ 
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku Pasa139 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.