Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 4. Undttng -Undo.oa ... 3. 2. Undang -Undan g Nomor 27 Tahun 1959 tentang Nomor 27 Tahun 1959?
Ketentuan dalam 4. Undttng -Undo.oa ... 3. 2. Undang -Undan g Nomor 27 Tahun 1959 tentang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pcnctapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahu n 1953 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat II Di, Pasal 12 menetapkan:

(3) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diper oleh dengan 
rumu s beriku t : 
FNA = (60% x S} + (40% x P} 
(5) Hamt .. , (4) (3) (2) Bappen da dapat melakuka n pend ataan atas usaha pe ngam bilan dan/ atau 
pemanfaatan air tanah . 
Pendataa n sebagai mana dimaks ud pada ayat ( 1) dilakukan untuk 
memperoleh data objek pajak dan subje k pajak. 
Hasil penda.taan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditu angkan dalam 
~ran hasil .pendataan oleh pega~ai yang melakukan pe ndataan. 
~~an hasil pendataan sebaga imana dimaksud pada ayat (3) paling 
sedikit ~risika n identitas wajib pajak, letak objek pejak, jenis usaha 
~ngambilan dan/atau pemanfaa tan air tanah , kedalarn an aurnur, 
diamet er pip k · · . a, apasita s mesin penyedot air, pemakaian rata-rata volume 
arr (m 3), dan dokum entasi objek pajak dalam bentuk foto berw arna . {l) Pasal 18 Bagian Kedua 
Pendataan b. Surat kuasa bermaterai 
berh alang an dengan disertai 
kuasa dan kuasan ya; 
c. Foto copy surat izin atau surat keterangan usaha pengamb ilan 
dan/ atau pemanfa atan air tanah . 
(4) Pengusaha air tanah yang telah mendaf tarkan dirin ya dan melaporkan 
usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagai mana dimak sud pada 
, Kepala Bappenda menerbi tkan : 
a. Surat Penetapan sebagai Wajib Pajak ; 
b. Kartu NPWPD . apabila pemi lik/ penanggung jawa b 
foto copy kartu identi tas diri pemberi (1) Setiap pengu saha air tanah wajib mendaf tarkan dirinya dan melaporkan 
usah anya dengan media SPO PD ke Bappend a. 
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 
(tujuh) hari sejak kegiatan usaha dimu lai. 
(3) SPOPD sebagaimana dimak sud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, 
jelas, lengkap dan di tand atang ani o leh pengu saha air tanah dengan 
melampi rkan: 
a. Foto copy identitas diri/penanggung jawab yang masih berlaku 
(KTP /SIM/ Paspor); Pasal 17 Bagian Kesatu 
Pendaftaran BAB VII 
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN (2) Kew enangan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilaksanak an oleh 
Bappenda . 
(4) Tata, .. (1) Apabil a pengamb ilan dan/atau pemanfaatan air tanah belum 
menggunakan meteran air, besamy a volume pengambilan dan/ t 
pe £ t . tanah dihi a au man aa an arr z irung berdasar kan penafsiran yang berpe d 
pada data pendukung di lapangan. ornan 
(2) D_ata penduku ng di lapangan sebagai dasar penafsiran sebagai mana 
dimaks ud pada ayat (1) meli puti: 
a. Kapasitas pompa air; dan/atau 
b. Waktu penggunaan p · · · . . ompa arr yang dihitung paling lama 8 (delapan) 
Jam per han. 
(3) -Jumlah volume · di · arr yang iarnbil dan/ atau dimanfa atkan adal ah perka lian 
antar~ kapasitas pom pa rata-rata dengan waktu penggunaan pomp a dalam 
seha.n dikalik iumlah h . . an3 an peng ambzlan/pemanfa.ata.n dalam rnase paj~k. I 
I 
\ 
i 
I Pasal 20 (1) Wajib pajak. mem iliki kewajiban untuk menyediakan mete ran air. 
(2) Volume pengamb ilan air tanah diuku r dengan menggunakan meteran air 
sesuai ketentuan yang berlak u, dihitun g dari selisih pemba caan meteran 
air bulan yang lalu dengan pembacaan meteran pada bulan yang berjalan 
atau saat dicatat . 
(3) Dalam hal meteran rusak dan/ atau tidak. berfun gsi sebagai man a mestinya 
dan tidak melaporkan , perhitun gan volume air tanah ditentukan dari 
angka pencatatan volume pengam bilan air tanah yang tertinggi pada 3 
( tiga) bulan terakhir . 
(4) Kerus akan me teran air sebagai man a dimak sud ayat (3) apabila setelah 3 
{tiga) bulan belum dilakukan perbaikan dan/atau pengganti an pad a bulan 
berikutn ya penetapan peng ambilan air disamakan dengan wajib pajak yang 
belum me nggu nakan meteran air. ,_ Pasal 19 Paragraf Kesatu 
Perh itungan Volume Penggunaan Air Tanah BAB VIII 
PERHITUNGAN VOLUME PENGGUNAAN 
AIR TANAH DAN KETETAPAN PAJAK (5) Hasil pendataan peman faatan dan/ atau pengambilan ~ tanah berup~ 
pemakai an rata-rata volume air yang diman faatkan (m3) d1gunakan sebagai 
dasar untuk meng hitung Nilai Pero1ehan Air. 
(6) Berdasarkan laporan sebagai man a dimaksu d pada ayat (4), Bappenda 
melakukan penetapan wajib pajak dan menerbitkan NPW PD. 
(I) Pe~ungutan pajak dilarang diboron gkan. 
(2) Setiap wajib · ak · ib paj , WaJ1 memba yar p ajak yang terutang berdasarkan 
SKPD yang ditetapkan Bupa ti atau Pejab at yang ditunjuk . BAB IX 
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK 
Bagian Kesatu 
Pembayaran