Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 32?
Dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 67 Tahun 2017 tentang PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, BAB XV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 32 mengatur sebagai berikut:

Peraturan 
B
upati 
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan
 
Bupati
 
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Probolinggo.
 
 
Ditetapkan di Probolinggo
 
 
 
Pada tanggal
 
26
 
Oktober 2017
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
ttd
 
 
H
j
. 
P. TANTRIANA SARI, SE
 
Diundangkan di 
 
Probolinggo
 
pada 
tanggal 
 
27 Oktober 2017
 
 
SEKRETARIS DAERAH
 
 
ttd
 
 
 
SOEPARWIYONO, SH, MH
 
 
Pembina Utama Muda
 
 
NIP. 19621225 198508 1
 
002
 
BERITA
 
DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 
2017 
NOMOR
 
6
7
 
SERI G1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN
 
I 
PERATURAN
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
 
 
 
 
 
NOMOR 
: 
 
TAHUN 2017
 
 
 
 
 
 
TANGGAL 
:
 
 
STRUKTUR ORGANISASI T
IM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 
 
I.
 
TKPK KECAMATAN
 
A.
 
STRUKTU
R ORGANISASI 
 
1.
 
TKPK Kecamatan terdiri atas unsur
-
unsur :
 
a.
 
Unit kerja 
Perangkat Daerah
 
di wilayah Kecamatan antar lain Seksi 
Ekonomi, 
Seksi 
Pemerintahan, Seksi Kesra dan Seksi Pembangunan 
pada Kec
amatan, Kantor Urusan Agama, Petugas Penyuluh Lapangan, 
Puskesmas, Petugas Lapangan Keluarga Berencana
;
 
b.
 
Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain forum Badan Koordinasi 
Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan 
(TK
S
K
), pendamping PKH, organisasi 
sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, penggerak 
PKK, dan lain
-
lain;
 
19
 
 
c.
 
Lembaga Pendidikan antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pendidikan Ket
e
rampilan;
 
d.
 
Dunia U
saha 
antara lain pabrik, distributor, toko besar, industri rumah 
tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, 
usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, 
bengkel, notaris, HIPMI, penyedia jasa konstruksi, dan lai
n
-
lain.
 
2.
 
Susunan organisasi TKPK Kecamatan
 
:
 
a.
 
Ketua;
 
b.
 
Wakil ketua;
 
c.
 
Se
kretariat;
 
d.
 
Seksi 
Pendataan Kemiskinan
;
 
e.
 
Seksi 
Bantuan Sosial
;
 
f.
 
Seksi 
Pemberdayaan 
dan 
Pendampingan
; 
 
g.
 
Seksi 
Kemitraan 
dan 
Usaha
;
 
dan
 
h.
 
Seksi 
Pengaduan
.
 
3.
 
Personil TKPK Kecamatan beserta penanggung 
jawab dan sekretariat 
sekurang
-
kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang.
 
4.
 
Camat karena jabatannya berkedudukan sebagai penanggung jawab TKPK 
Kecamatan.
 
5.
 
Sekretaris Camat karena jabatannya berkedudukan sebagai Ketua TKPK 
Kecamatan.
 
6.
 
Sekretariat TKPK Kecamatan sec
ara fungsional melekat pada Seksi 
Kesejahteraan Masyarakat dan secara operasional dibantu oleh anggota 
TKPK Kecamatan dari unsur SKPD bukan kecamatan.
 
7.
 
Wakil Ketua, seksi
-
seksi, dan personil sekretariat dari unsur SKPD bukan 
Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
 
8.
 
Struktur organisasi TKPK Kecamatan
 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETUA
 
CAMAT
 
SEKSI 
PENGADUAN
 
(KASI TRANTIB )
 
SEKRETARIAT
 
SEKCAM
 
SEKSI PENDATAAN 
 
(KASI 
PEMERINTAHAN)
 
SEK
SI 
PEMBERDAYAAN DAN 
PENDAMPINGAN
 
(KASI EKONOMI )
 
SEKSI KEMITRAAN 
DAN USAHA
 
(KASI 
PEMBANGUNAN)
 
 ANGGOTA MASING - MASING SEKSI SEKSI 
BANTUAN 
SOSIAL
 
(KASI
 
KESRA
 
)
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.
 
MEKANISME KERJA TKPK KECAMATAN
 
1.
 
Tugas TKPK Kecamatan :
 
a.
 
mengelola data dan profil keluarga miskin;
 
b.
 
melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun 
kemitraan;
 
c.
 
melakukan usaha pemberdayaan 
dan pendampingan; dan
 
d.
 
melakukan monitoring dan evaluasi serta men
yampaikan laporan 
kepada TKPKD
.
 
2.
 
Mengelola data dan profil keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 huruf a
 
meliputi :
 
a.
 
melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat kecamatan;
 
b.
 
menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat 
kecamatan;
 
c.
 
memberi layanan data/profil kemiskinan kepada pelaku 
penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun 
masyarakat;
 
d.
 
mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil k
eluarga miskin 
dari TPK
-
Desa
/
Kelurahan
; 
 
e.
 
menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan pro
fil keluarga 
miskin kepada TKPKD
 
secara periodik setiap tribulan.
 
3.
 
Melakukan usaha penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan 
sebagaimana dimaksud 
pada angka
 
1 huruf b 
meliputi :
 
a.
 
melakukan pendataan potensi sumberdaya baik berupa sumberdaya 
alam, sumberdaya manusia, sarana prasarana, teknologi, usaha, 
ketrampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di 
wilayah kerjanya;
 
b.
 
menyusun rencana pemanfaatan pote
nsi sumberdaya sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
 
c.
 
melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada 
semua pemangku kepentingan di wilayah kerjanya;
 
21
 
 
d.
 
menjalin kemitraan dengan pihak
-
pihak yang memiliki sumberdaya
 
untuk penanggulangan kemiskinan;
 
e.
 
memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, 
menunjukkan lokasi 
sesuai BDT
, mempertemukan dengan orang atau 
lembaga terkait, dan lain
-
lain kepada pihak
-
pihak yang akan 
melakukan kegiatan penanggulangan kemiskina
n di wilayah kerjanya;
 
f.
 
menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya penang
gulangan 
kemiskinan kepada TKPKD
;
 
g.
 
menyampaikan laporan tentang kegiatan swadaya masyarakat dalam 
penanggulangan kemiskinan dan laporan tentang perolehan 
sumbangan baik berupa bar
ang, dana, atau fasilitas lain dari pelaku 
penanggulangan kemiskinan secara periodik.
 
4.
 
Melakukan pemberdayaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud 
pada 
angka 1 huruf c 
meliputi :
 
a.
 
mengumpulkan dan mengolah laporan TPK Desa
/
Kelurahan
 
dan 
mengelola data tenta
ng ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki 
keluarga miskin di wilayah kerjanya;
 
b.
 
menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat 
Kecamatan 
dan 
Desa/Kelurahan 
tentang metode pendampingan yang 
sesuai untuk wilayah kerjanya;
 
c.
 
memantau kinerja para pe
ndamping tingkat 
Kecamatan 
dan 
 
Desa/Kelurahan
;
 
d.
 
memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan 
kemiskinan yang
 
berlokasi di wilayah kerjanya;
 
e.
 
menyampaikan laporan tentang kinerja para pendamping kegiatan 
penanggulangan ke
miskinan secara periodik.
 
5.
 
Menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 huruf d 
meliputi :
 
a.
 
wajib m
enyampaikan laporan kepada TKPKD
 
secara periodik berupa :
 
-
 
rekapitulasi keluarga miskin;
 
-
 
daftar keluarga miskin;
 
-
 
daftar kegiatan swadaya untuk penang
gulangan kemiskinan;
 
-
 
daftar perolehan sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
 
-
 
daftar pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 
-
 
daftar potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan;
 
-
 
daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin; 
 
-
 
daftar ke
giatan TKPK 
Kecamatan.
 
22
 
 
b.
 
Sekretaris wajib menyusun profil TKPK Kecam
atan dan melaporkan 
kepada TKPKD
 
paling lambat 
3
 
(
tiga
) bulan setelah terbentuk 
 
T
K
PK Kecamatan.
 
 
II.
 
TPK
 
DESA/KELURAHAN
 
A.
 
STRUKTUR ORGANISASI 
 
1.
 
TPK Desa
/
Kelurahan
 
terdiri atas
 
:
 
a.
 
Unsur Pemerintahan Desa
/
Kelurahan
;
 
b.
 
Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain Badan Koordinasi 
 
Masyarakat (BKM), 
Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan), organisasi 
sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi 
pengelola desa wisata, organisa
si kepemudaan, PKK, Kader Kelu
arga 
Berencana, Kader Kesehatan
 
dan lain
-
lain;
 
c.
 
Lembaga Pendidikan atau tokoh masyarakat antara lain Perguruan 
Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
 
Lembaga 
Pendidikan Ketrampilan
 
dan lain
-
lain;
 
 
d.
 
dunia usaha antar
a lain distributor, toko besar, industri rumah tangga, 
industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha 
agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, 
notaris, HIPMI, penyedia jasa konstruksi, dan lain
-
lain.
 
2.
 
Susunan or
ganisasi TPK 
Desa
/
Kelurahan
 
:
 
a.
 
Ketua;
 
b.
 
Wakil 
Ketua
;
 
c.
 
Sekretariat
;
 
d.
 
Seksi 
Pendataan Kemiskinan
;
 
e.
 
Seksi 
Bantuan Sosial
;
 
f.
 
Seksi 
Pemberdayaan 
dan 
Pendampingan
; 
 
g.
 
Seksi 
Kemitraan 
dan 
Usaha
;
 
 
h.
 
Seksi 
Pengaduan
.
 
3.
 
Personil TPK Desa/
Kelurahan 
beserta penanggung
jawab dan sekr
etariat 
sekurang
-
kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang.
 
4.
 
Kepala Desa/
Lurah 
berkedudukan sebaga
i penanggung
jawab 
 
TPK 
Desa
/ 
Kelurahan
.
 
5.
 
Sekretaris Desa
/
Kelurahan
 
berkedudukan sebagai Ketua TPK 
 
Desa/
Kelurahan
.
 
23
 
 
6.
 
Sekretariat TPK Desa
 
/Kelurahan
 
secara fungsional melekat pada 
Seksi
 
Kesejahteraan Rakyat dan secara operasional dibantu oleh anggota 
 
TPK Desa/
Kelurahan 
dari unsur non 
Pemerintahan Desa/Kelurahan
.
 
7.
 
Wakil 
Ketua
, 
Seksi
-
Seksi
 
dan personil sekre
tariat dari uns
ur bukan 
Pemerintahan Kelurahan/
Desa ditetapkan oleh 
Kepala Desa
/
Lurah
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
Struktur organisasi TPK 
Desa
/
Kelurahan
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETUA
 
 
KEPALA DESA
/LURAH
 
SEKSI PENGADUAN
 
(KAUR ........)
 
SEKSI 
PENDATAAN
 
(KAUR ........)
 
SEKSI 
BANTUAN 
SOSIAL
 
(KAUR ..........)
 
SEKSI PEMBERDAYAAN 
DAN PENDAMPINGAN
 
(KAUR .......)
 
SEKRETARIS
 
SEKRETARIS 
DESA/LURAH
 
ANGGOTA MASING
-
MASING SEKSI
 
KELUARGA / MASYARAKAT MISKIN
 
SEKSI 
KEMITRAAN 
USAHA
 
(KAUR ..........)
 
24
 
 
B.
 
MEKANISME KERJA
 
1.
 
Tugas TPK Desa/
Kelurahan
:
 
a.
 
mengelola dan memutakhirkan data keluarga misk
in;
 
b.
 
melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan 
kemiskinan;
 
c.
 
melakukan pendampingan; dan
 
d.
 
melakukan pemantauan dan pelaporan.
 
2.
 
Mengelola 
dan memutakhirkan data keluarga miskin 
sebagaimana 
dimaksud pada 
angka
 
1
 
huruf 
a meliputi :
 
a.
 
melaksana
ka
n pendataan
, 
pemutakhiran data dan profil keluarga 
 
miskin di wilayah kerjanya
;
 
b.
 
menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat 
 
Desa/Kelurahan
; 
 
c.
 
menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga 
miskin kepada
 
TKPK Kecamatan secara periodik.
 
 
 
3.
 
Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada 
angka
 
1
 
huruf 
b meliputi :
 
a.
 
melakukan pendataan potensi sumberdaya baik sumber daya alam, 
sumber daya manusia, sarana
-
prasarana, teknologi, usaha, 
k
eterampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di 
desanya;
 
b.
 
menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana 
dimaksud
 
pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
 
c.
 
merekomendasi
 
urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan 
kemisk
inan di desanya;
 
d.
 
merekomendasi 
calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan 
penanggulangan kemiskinan sesuai urutan proritas dan urgensi 
masalah;
 
e.
 
berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan 
(Musrenbang) 
Desa /Kelurahan
;
 
f.
 
mendorong keterlib
atan individu, kelompok, dan/atau lembaga 
masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan;
 
g.
 
memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, 
menunjukkan lokasi 
sesuai BDT
, mempertemukan dengan orang atau 
25
 
 
lembaga terkait, dan lain
-
lain kepada pihak pihak y
ang akan melakukan 
kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 
h.
 
menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya untuk 
penanggulangan kemiskinan;
 
i.
 
menyampaikan laporan tentang daftar prioritas kegiatan 
penanggulangan kemiskinan, daftar kegiatan swadaya masyarakat 
da
lam penanggulangan kemiskinan, perolehan sumbangan antara lain 
berupa barang, dana atau fasilitas lainnya dari pelaku penanggulangan 
kemiskinan secara periodik.
 
4.
 
Melakukan Pendampingan 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c 
meliputi :
 
a.
 
mengumpulkan data t
entang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki 
keluarga miskin di wilayah kerja masing
-
masing;
 
b.
 
mengolah 
data
 
tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki 
keluarga miskin di wilayah kerja;
 
c.
 
menyusun serta mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi 
yang dimiliki keluarga miskin di 
Desa/Kelurahan 
yang bersangkutan;
 
d.
 
mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para 
pendamping tingkat 
Desa/Kelurahan
;
 
e.
 
memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan 
pendampingan dan penanggulanga
n kemiskinan yang berlokasi di 
 
Desa /Kelurahan
;
 
f.
 
membangun sinergi dengan semua lembaga terkait, termasuk 
badan/lembaga keswadayaan masyarakat di 
Desa
/
Kelurahan
;
 
g.
 
membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai 
keperluan dengan pelaku 
penanggulangan kemiskinan;
 
h.
 
menyampaikan laporan tentang daftar pendampingan kegiatan 
penanggulangan kemiskinan secara periodik.
 
5.
 
Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
pada angka 1 huruf c 
meliputi
:
 
a.
 
Secara periodik TPK 
Desa
/
Kelurahan
 
wajib menyampaikan l
aporan 
kepada TKPK Kecamatan berupa:
 
-
 
rekapitulasi keluarga miskin;
 
-
 
daftar pekerjaan keluarga miskin;
 
-
 
daftar perolehan sumbangan unutuk penanggulangan kemiskinan;
 
-
 
daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
 
-
 
daftar pendampingan kegiatan penanggu
langan kemiskinan;
 
26
 
 
-
 
daftar potensi sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
 
-
 
daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin;
 
-
 
daftar prioritas kegitan penanggulangan kemiskinan; 
 
-
 
daftar realisasi kegiatan TPK 
Desa
/
Kelurahan
.
 
b.
 
Sekretaris wajib menyusun pr
ofil personil TPK 
Desa
/
Kelurahan
 
dan 
dilaporkan kepada TKPK Kecamatan paling lambat 1 (satu) bulan 
sesudah terbentuk TPK 
Desa
/K
elurahan
.
 
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
 
 
H
j
. 
P. TANTRIANA SARI, SE
 
27
 
 
LAMPIRAN
 
II PERATURAN
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMOR 
: 
 
TAHUN 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANGGAL 
:
 
 
FORMAT 
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN
 
 
 
Badan / Dinas 
 
: xxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
Tahun Anggaran
 
: 201x
 
No
 
Program
 
Kegiatan
 
Kecamatan
 
Desa
 
/ 
Kelurahan
 
Nama 
Kelompok
 
Nama Ang
gota 
/ Individu
 
Alamat
 
NIK
 
Volume
 
Anggaran
 
Sumber Dana
 
1
 
Bedah 
Rumah
 
Rehab RTLH
 
Kraksaan
 
Kalibuntu
 
-
 
Misnari
 
Jl. Kalibuntu 
No.1 
RT.01/RW.01
 
Dsn. Landangan
 
123456789789
 
1 Unit RTLH
 
10.000.000
 
APBD
 
Kab. Probolinggo
 
2
 
dst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badan / Dinas 
 
: xxxxxx
xxxxx
 
Tahun Anggaran
 
: 201x
 
No
 
Program
 
Kegiatan
 
Kecamatan
 
Desa
 
/ 
Kelurahan
 
Nama 
Kelompok
 
Nama Anggota / 
Individu
 
Alamat
 
NIK
 
Volume
 
Anggaran
 
Sumber Dana
 
1
 
Jalin Matra
 
Jalin Matra
 
Kraksaan
 
Kalibuntu
 
Kawan 
Jaya
 
1.
 
Mariudin
 
2.
 
Mahmud 
Jl. Kalibuntu No.1 
RT.0
1/RW.01
 
1. 123456789
 
2. 789456123
 
1 Unit 
Hand 
Tractor
 
12.000.000
 
APBD
 
Prov. Jatim
 
2
 
dst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan :
 
1.
 
Sasaran harus di isi dengan NIK, nama dan alamat sesuai KTP Elektronik / e
-
KTP
 
2.
 
Jika sasaran adalah kelompok maka anggota kelompok wajib mencantum
kan data individu sesuai KTP Elektronik / e
-
KTP
 
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
 
H
j
. 
P. TANTRIANA SARI, SE