Menurut PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, pada BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, menyatakan:

(1) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk 
melaksanakan pengadaan barang/jasa. 
(2) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
yang meliputi: 
1) spesifikasi teknis barang/jasa; 
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 
3) rancangan kontrak. 
b. menerbitk an Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani 
Kuitansi/Surat Perintah Kerja/surat perjanjian; 
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan 
Barang/Jasa kepada PA/KPA; 
- 16 - 
 
 
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 
kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan 
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada 
PA/KPA setiap triwulan; dan 
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 
(3) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dalam hal diperlukan, PPK dapat: 
a. mengusulkan kepada PA/KPA: 
1. perubahan paket pekerjaan; 
2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan. 
b. menetapkan tim pendukung, yang antara lain terdiri dari 
direksi lapangan, konsultan pengawas, dan tim pelaksana 
swakelola; 
c. meminta kepada PA untuk menugaskan PPTK dalam rangka 
membantu tugas PPK; 
d. mengusulkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan 
teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan/atau 
e. menetapkan besaran Uang Muka yang akan 
dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 
(4) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyar atan 
sebagai berikut: 
a. memiliki integritas; 
b. memiliki disiplin tinggi; 
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta 
manajerial untuk melaksanakan tugas; 
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat 
KKN; 
e. menandatangani Pakta Integritas; 
f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPD (PPK-SKPD); 
g. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat 
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan 
h. memiliki sertifikat keahlia n pengadaan barang/jasa. 
- 17 - 
 
 
(5) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c adalah: 
a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan 
bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan 
tuntutan pekerjaan atau dapat diganti dengan PNS paling 
kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa; 
b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat 
secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan 
Pengadaan Barang/Jasa; dan 
c. memiliki kemampuan kerja secar a berkelompok dalam 
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. 
(6) Persyaratan pada ayat (4) huruf g dan huruf h dikecualikan untuk 
PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. 
(7) PA bertindak sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) apabila didalam SKPD tersebut tidak ada PNS yang 
memenuhi persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada 
yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan 
barang/jasa. 
(8) KPA yang bertindak sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada 
hanya terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
. 
(9) Apabila PPK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena 
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang waktunya 
lebih dari 1 (satu) bulan berturut -turut, maka PA/KPA dapat 
menunjuk PPK pengganti yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(10) Penggantian PPK sebagaima dimaksud pada ayat (9) disertai 
Berita Acara Serah Terima keadaan fisik dan keuangan dari PPK 
lama kepada PPK pengganti dengan diketahui PA/KPA. 
(11) Format Keputusan PA/KPA tentang Penunjukan PPK 
sebagaimana tercantum d alam Lampiran I Peraturan Walikota 
ini. 
 
Bagian Keempat 
PPTK