Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau. 
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Berau. 
6. Izin Lokasi adalah izin tertulis yang diberikan kepada perusahaan untuk 
memperoleh tanah yang diperlukan dalam penanaman modal yang berlaku 
pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut 
guna keperluan usaha penanaman modalnya. 
7. Pembinaan dan Pengawasan adalah kegiatan pembinaan dan evaluasi yang 
dilaksanakan oleh Tim kepada pemegang izin dalam rangka mendorong 
percepatan, efisiensi, efektifitas pembangunan sumber daya lahan. 
8. Tim Izin Lokasi adalah pejabat dari instansi terkait yang ditunjuk berdasarkan 
Keputusan Bupati untuk memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka 
penerbitan, pembinaan dan pengawasan izin lokasi. 
9. Pemohon adalah badan hukum atau perseorangan. 
10. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh 
izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di wilayah Kabupaten Berau. 
12. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam