Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959, apa isi dari Pasal 42?
Pasal Pasal 42 dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , pada , menyatakan:

b. pembangunan pusat perkantoran/ pendidikan/ olahraga/kesenian/ tern pat 
ibadah / pu sat perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan l uas 
lahan ~ 5 ha; 
c. pembangunan bangunan gedung ~ 10.000 m2; 
d. pembangunan bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 60 meter; 
e. pembangunan bangunan gedung dengan fungsi dan kegiatan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1). 
(7) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap rencana pengelolaan lingkungan (RPL) 
dan rencana pemantauan lingkungan (RKL) serta upaya pengelolaan 
lingkungan (UPL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) akan dilaksanakan 
oleh instansi terkait/Bappeda. 
(1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban rnuatan 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi persyaratan struktur 
bangunan gedung, pembebanan pada bangunan gedung, strukrur atas 
bangunan gedung, struktur bawah bangunan gedung, pondasi langsung 
dan/ atau pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan 
persyaratan bahan. 
(2) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat 
[kokoh] dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban serta memenuhi 
persyaratan keselamatan dan persyaratan kelayanan selama umur yang 
direncanakan dengan mempertimbangkan: 
a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan 
konstruksi bangunan gedung; Pasal 45 Struktur Bangunan Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
meliputi: 
a. persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan; 
b. persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mencegah dan 
menanggulangi bahaya kebakaran; dan 
c. persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mencegah dan 
menanggulangi bahaya petir dan sistem kelistrikan. Pasal 44 Persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri dari persyaratan keselamatan 
bangunan gedung, persyaratan kesehatan bangunan gedung, persyaratan 
kenyamanan bangunan gedung dan persyaratan kemudahan bangunan gedung. Pasal 43 Paragraf6 
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung (7) RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan bangunan gedung dan 
lingkungan dan dapat disusun oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan 
usaha dan/ atau kemitraan Pemerintah Daerah dengan swastaatau masyarakat 
sesuai dengan tingkat pennasalahan pada lingkungan/kawasan bersangkutan 
dengan mempertimbangkan pendapat para ahli dan masyarakat. 
(8) Pola penataan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
meliputi pembangunan baru (new deveiopmenb, pembangunan sisipan 
parsial (infill development), peremajaan kota (urban renewan, pembangunan 
kernbali wilayah perkotaan (urban redevelopments, pembangunan untuk 
menghidupkan kembali wilayah perkotaan (urban revitalization), dan 
pelestarian kawasan. 
(9) RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan bangunan gedung dan 
lingkungan sebagairnana dimaksud pada ayat (8) ditujukan bagi berbagai 
status kawasan seperti kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan 
terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang 
bersifat gabungan atau campuran dari ketiga jenis kawasan tersebut. 
(10) RTBL yang disusun oleh masyarakat dan badan usaha harus mendapat 
pengesahan dari Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas dibidang tata ruang 
dan diatur dengan Peraturan Bupati. 
b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan 
struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat 
gernpa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak; 
c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan gedung 
sesuai zona gempanya; 
d. struktur bangunan yang harus direncanakan secara datail pada kondisi 
pembebanan maksi.mum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi 
struktumya masih memungkinkan penyelarnatan diri penghuninya; 
e. struktur bawah bangunan gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi 
likuifaksi; dan 
f. keandalan bangunan gedung. 
(3) Kemampuan struktur dalam mernikul beban pada bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dianalisis dengan memeriksa 
respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus 
yang mungkin bekerja selama umur layanan yang direncanakan, serta 
berpedoman pada SNI yang berlaku tentang Tata cara perencanaan ketahanan 
gempa untuk rumah dan gedung dan tata cara perencanaan pembebanan 
untuk rumah dan gedung atau standar baku dan/ atau pedoman teknis. 
(4) Struktur atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
rneliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi dinding pemikul 
pasangan bata/blok beton, konstruksi kayu, konstruksi barnbu, konstruksi 
dengan bahan dan teknologi khusus, harus direncanakan dan dilaksanakan 
dengan menggunakan/mengikuti atandar sebagai berikut: 
a. konstruksi beton bertulang, mengikuti SNI yang berlaku tentang tata cara 
perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rurnah dan 
gedung, ta.ta cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung, 
tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, tata cara 
perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang 
untuk bangunan rumah dan gedung, ta.ta cara pengadukan pengecoran 
beton, dan/ atau tata cara rencana pembuatan carnpuran beton ringan 
dengan agregat ringan, tata cara perencanaan dan pelaksanaan konstruksi 
beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung, metode pengujian 
dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton 
pracetak dan prategang untuk bangunan gedung dan spesifikasi sistem dan 
material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung, 
dan lainnya yang terkait; 
b. konstruksi baja rnengikuti SNI yang berlaku tentang tata cara pembuatan 
dan perakitan konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja 
selama masa konstruksi; 
c. konstruksi dinding pemikul pasangan bata/blok beton dan sejenisnya 
mengikuti SNI yang berlaku tentang Pedoman teknis perencanaan rumah 
sederhana tahan gempa; 
d. konstruksi kayu mengikuti SNI yang berlaku tentang tata cara perencanaan 
konstruksi kayu untuk bangunan gedung dan tata cara pembuatan dan 
perakitan konstruksi kayu; 
e. konstruksi barn.bu mengikuti kaidah perencanaan konstruksi berdasa.rkan 
pedoman dan standar yang berlaku; dan 
f. konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus rnengikuti kaidah 
perencanaan konstruksi berdasarkan pedoman dan standar yang berlaku. 
(5) Struktur bawah bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pondasi langsung dan pondasi dalarn. 
(1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran 
meliputi sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif, persyaratan jalan ke luar 
dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan 
darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan 
komunikasi dalarn bangunan gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas 
dan rnanajemen penanggulangan kebakaran. 
(2) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dan 
rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem 
proteksi pasif yang didasarkan pada fungsi dan/ atau klasifikasi resiko 
kebakaran, geometri ruang, ketahanan bahan bangunan terhadap api 
dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalarn bangunan gedung, dengan 
mengiku ti Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan 
gedung dan lingkungan dan SNI yang berlaku tentang Tata cara perencanaan 
sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan 
gedung dan Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar 
untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung 
(3) Persyaratan proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal harus 
direncanakan : 
a. kompartemenisasi atau pemisahan antar ruangan atau pada bangunan 
deret dengan menggunakan dinding/ partisi penghalang api yang tidak 
memungkinkan penjalaran api secara horizontal maupun vertikal; 
b. rancangan bukaan pintu/jendela/lubang utilitas bangunan yang mencegah 
penjalaran api ke ruang lain; dan 
c. penggunaan bahan bangunan dan konstruksi tahan api pada dinding/ 
bidang penghalang tersebut. Proteksi Terhadap Bahaya Kebakaran