Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor 11 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor 11 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959, tent ang 
Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang -Undang Darurat Nomor 5 Tahun Tahun 
1956, Undang -Undang D arurat Nomor 6 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota 
Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 
Selatan sebagai Undang -Undang(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ); 
 
3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (L embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 
5. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 45 Ta hun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 
6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
7. Undang -UndangNomor 2 3 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukun Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5722 ); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang 
Usaha Perikanan (L embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4230) ; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negar a Nomor 
; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 119); 
 
 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Perikanan, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha 
Kecil Nomor 139 Tahun 1997 Nomor : 902/ 
KPTS/PI.420/9/1997, dan Nomor : 03/SKB/m/IX/1997 
tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan; 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 20 16 tentang Pembentukan danSusunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selat an Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 7); 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
 
dan 
 
BUPATI LAMPUNG SELATAN 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.