Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 39 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada , Pasal 39 menjelaskan:

dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2018; 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4.Undang-Undang ... 
Paraf Koordinasi 
Inspektur -2-
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang 
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 
tentang Evaluasi Jabatan; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258); 
14. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari 
Kerja di Lingkungan Pemerintah; 
Paraf Koordinasi 15. Peraturan ... 
Kabag. 
Hu 
-3-
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 
tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi 
Pemerintah; 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 
; 
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah; 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 
Nomor 3 Seri A); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 
201 7 ten tang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2017 Nomor 18); 
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2011 
tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 44); 
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017 
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 45); 
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2017 Nomor 69); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 
TAHUN 2018. 
Inspektur BABI 
KETENTUAN UMUM