Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 15 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 15 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA, BAB VII - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, Pasal 11 berbunyi:

(1)Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam APBDesa.
(2)Penyusunan APBDesa yang bersumber dari Dana Desa
mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.
(3)Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
padaayat (3)berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 2 2Tahun 201 6tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan a tas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
(5)Dana Desa tidak diperbolehkan diguna kan untuk
membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12
(6)Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDesa
diprioritaskan untuk kegiatan yang hanya dibiayai dari
Dana Desa dan tidak dibiayai bersama -sama dengan
danayang bersumber dari pendapatan desa yang lain.
(7)Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.
(8)Penatausahaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pe ngelolaan Keuangan Desa.
(9)Dana Desa yang kegiatannya melalui pengadaan barang
dan/atau jasa dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati
Kudus tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di
Desa.