Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964?
Norma hukum dalam Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat; 
c, Bupatl adalah Bupati Muna Barat; 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat; 
e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Muna Barat; 
f. Kepala adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Muna Barat; 
g. Sekretaris adalah Sekretaris Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Muna Barat; 
h. Bidang adalah Bidang di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Muna Baral; 
I. Jabatan Fungsfonal adafah Jabatan Fungslonal di lingkungan Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerlntah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4438); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 41 ); 
8. Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
penataan Organlsasi Perangkat Daerah; 
9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Kabupaten Muna Barat. - .. -2- 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati 
untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang 
kesatuan bangsa dan politik. 
Pasal4 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : 
a. pend6ordlnaslan rencana operaslonal kegiatan sekretariat dan bidang­ 
bidang fingkup Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada 
renstra dan program kerja tahunan skala prioritas; · 
b. perumusan sasaran kerja sekretariat dan bidang-bidang agar terarah 
kepada tujuan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dukungan 
dana yang dituangkan dalam daftar isian proyek dan daftar isian kegiatan 
tahunan; 
c. pemberian arahan pelaksanaan tugas sekretaris dan para Kepala Bidang 
agar betjalan terpadu, terkoordinasl dan tidak tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas; 
d. pengoordlnasian dan mengkomunlkasikan pelaksanaan kegiatan dengan 
lnstansl pemerintah terkaitJpartai-partai, organisasl kemasyarakatan, LSM 
dan Lembaga Swasta serta lembaga kemasyarakatan lainnya; 
e. pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai Kantor tentang karier disiplin 
dan mental agar kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meningkat; 
f. pelaksanaan pengawasan melekat kepada bawahan agar tug as sesuai 
rencana; 
g. penjalinan hubungan kerja sama secara harmonis dengan kesatuan 
bangsa dan polltlk; 
h. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas Kantor secara keseluruhan kepada Bupati untuk 
bahan masukan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
i. dalam pelaksanaan tugas 1 Kepala Kantor bertanggung jawab kepada 
Bupati Muna Barat. Pasal 3 ( 1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politlk adalah unsur pendukung tugas 
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan 
Politik; 
(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor 
yang dlangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah; 
(3) Kepala Kantor · Satuan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretarls Daerah. BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, 
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal2 -3-