Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 41 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 41 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN, khususnya BAB III - MEKANISME PENGEOLAAN PENGADUAN, Pasal 6, adalah:

Terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan 
kajian/analisis yang memuat : 
1. Dugaan kasus; 
2. Unit kerja terkait; 
3. Pokok permasalahan/materi pengaduan; 
4. Ketentuan yang dilanggar; dan 
5. Kesimpulan. 
Terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP : 
Meminta informasi t ambahan kepada Whistleblower, ji ka identitasnya 
jelas; 
 
5 
Tidak menindaklanjuti pengaduan, jika : 
1. Indentitas Whistleblower tidak jelas/tidak ada; 
2. Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas; 
3. Materi pelanggaran tidak jelas; 
4. Pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Kabupaten dan/atau 
5. Pegawai ASN yang di laporkan telah meninggal duni a. 
Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang 
tidak sesuai dengan kewenangannya diteruskan ke UPP tingkat Perangkat 
Daerah yang berwenang. 
Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang 
berpotensi t erjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian 
keuangan daerah dalam penanganan pengaduan, diteruskan pengaduan 
kepada UPP Pemerintah Kabupaten . 
Terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam 1 (satu) 
Perangkat Daerah tertentu yang diterima UPP Pemerintah Kabupaten , 
dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah.