Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN, BAB IV - 4, Pasal 8 berbunyi:

(1)Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6
huruf b,paling sedikit terdiri atas :
a.pengelolaan tambatan perahu;
b.pengelolaan pasar Desa;
c.pengelolaan tempat pemandian umum;
d.pengelolaan jaringan irigasi;
e.pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
f.pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu;
g.pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h.pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i.pengelolaan embung Desa;
j.pengelolaan airminum berskala Desa; dan
k.pembuatan jalan Desa antarpermukiman kewilayah pertanian.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pemerintah
Daerah Kabupaten dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan
Pemerintah Desa.
(3)Berdasarkan hasil identifikasi daninventarisasi kewenangan lokal berskala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pemerintah Daerah Kabupaten
menetapkan kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan
memperhatikan situasi, kondisi, dankebutuhan.
(4)Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan
diatur dandiurus oleh Desa.