Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 1 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN, khususnya , Pasal 15, memuat:

(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimakud dalam Pasal 14 ayat (4)
melakukan pembayaran dana operasional Pimpinan DPRD yang diberikan
secara sekaligus, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua
DPRD dan Wakil ketua DPRD.
(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)
mengelola dana operasional Pimpinan DPRD untuk dukungan operasional
lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal16
(1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD,
Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan
penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuktikan dengan laporan
penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
(3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disertai dengan bukti
pengeluaran yang lengkap dan sah.
(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan
dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(5) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD oleh
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk
pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
BABV
BESARAN TUNJANGAN RESES