Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 2q Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 2q Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH, khususnya BAB IV - PENGGUNAAN BOSDA, Pasal 5, adalah:

Dana BOSDA dapat digunakan untuk:
kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbasis budaya;
pengembangan kreatifitas unggulan mutu pendidikan; dan
pembayaran honorarium pendidik dan tenaga kependidikan dalam
bentuk kegiatan.
Dana BOSDA yang diterima oleh sekoiah tidak diperbolehkan untuk:
disimpan dengan maksud dibungakan;
dipinjamkan kepada pihak lain;
membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan
BOSDA atau software sejenis;
membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan
memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya
wisata), dan sejenisnya;
membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPID
kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya,
kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta
didik/pendidikltenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan
tersebut;
membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang
sidang, dan lainnya;
membeli pakaian/ seragam/ sepatu bagi guru/peserta didik untuk
kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah) ;i. merehabilitasi yang rusak sedang dan berat;j. membangun gedung/ ruangan baru;
membeli l,embar Kery'a Siswa dan bahan/peralatan yang tidak
mendukung proses pembelajaran;
1. menanamkan saham;
membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah
Pusat atau pemerintah daerah secara penuh /wajar;
membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional
sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara
peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan; dan
membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/
sosialisasi/pendampingan terkait program BOSDA/perpajakan
program BOSDA yang diselenggarakan lembaga di luar dinaspendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian
Pendidikan dan Kebudavaan.
5