Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH Nomor 56 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH Nomor 56 Tahun 2018 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, BAB XII - DOKUMEN DAN TANDATANGAN ELEKTRONIK DOKUMEN TNDE, Pasal 13 menetapkan:

(1) Tata Naskah Elektronik adalah Dokumen Elektronik. 
(2) Tata Naskah Elektronik yang telah dibuat melalui proses pengabsahan secara 
elektronik berdasarkan ketentuan yang berlaku, diterima oleh pengguna yang 
telah ditunjuk berdasarkan sistem TNDE. 
(3) Tata Naskah secara elektronik adalah tata naskah yang telah disahkan secara 
elektronik melalui tanda tangan elektronik. 
(4) Tata Naskah Elektronik merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 
(5) Tata Naskah Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem 
Elektronik sesuai dengan ketentuan: 
a. dibuat oleh pengguna yang telah ditunjuk dan ditetapkan di dalam sistem 
TNDE; 
b. diabsahkan melalui serangkaian pengabsahan berjenjang melalui alur 
hirarki jabatan dan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat 
administratif; 
c. alur hirarki jabatan berdasarkan struktur pengabsahan tata naskah dinas 
berdasarkan ketentuan yang berlaku; 
d. dokumen elektronik yang tersimpan didalam sistem merupakan alat bukti 
hukum dalam otentifikasi surat dokumen elektronik. 
(6) Ketentuan mengenai lnformasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk: 
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk 
tertulis non eletronik; 
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus 
dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat 
pembuat akta; 
c. tata naskah dinas diluar jenis tata naskah elektronik yang ditetapkan 
didalam peraturan ini; dan 
d. tata n~skah dinas yang ditujukan selain perangkat daerah di lingkungan 
pemermtah Kabupaten Pesawaran. 
(7) Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam huruf ~ 
yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertul!s 
atau asli, Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektromk 
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat 
diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.