Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor 3 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN HUTAN ADAT, pada BAB V - PENGUSULAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT, Pasal 6 menjelaskan:

Pemohon dapat orang perorang, berbadan hukum dan masyarakat 
hukum adat.
Masyarakat dapat membentuk Paguyuban atau kelompok 
masyarakat hukum adat diwilayahnya.
Mengajukan dokumen permohonan meliputi :
Data Pemohon.
Data Hutan.
dan Surat Pernyataan.
Data Pemohon meliputi :
Data pemohon orang perorang/badan hukum (nama pemohon, 
nomor KTP, alamat pemohon, nomor akte pendirian), 
Data Pemohon Masyarakat Hukum Adat meliputi : Nama MHA, 
Nama Ketua MHA, Alamat MHA, Status kawasan hutan, Profil MHA 
( Sejarah, Silsilah adat, hukum adat, Sosial, Ekonomi dan
jdih.katingankab.go.id
Budaya masyarakat).
Dokumen pemohon (data hutan) meliputi :
Letak dan luas hutan.
Batas-batas hutan.
Bukti atas hak; tanah.
Peta lokasi hutan adat/hak.
Peta lokasi meliputi :
Peta Dasar 1 : 50.000/ Disesuaikan dengan luasan hutan.
Isi Peta (batas hutan).