Apa norma yang terkandung dalam Pasal 42 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, khususnya BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBDesa, Pasal 42, memuat:

(1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai 
penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan 
Desa. 
(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada 
jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan 
operasional pemerintah desa. 
(3) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan paling banyak Rp 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 
Pasal43 
(1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa 
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan 
Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan 
Desa. 
(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat 
mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan 
dalam Peraturan Kepala Desa. 
(3) Penggunaan Biaya Tak Terduga terlebih dulu harus 
dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh 
Kepala Desa. 
Pasal44 
(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk 
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen 
RAB. 
(2) Mekanisme Pengajuan pendanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. SPP Kegiatan; dan 
b. SPP Definitif. 
(3) Mekanisme Pengajuan pendanaan dengan menggunakan 
SPP Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a adalah sebagai berikut: 
a. Pelaksana Kegiatan mengajukan permohonan Uang 
Panjar Kegiatan kepada Kepala Desa dilampiri 
dengan RAB; 
b.Kepala ... 
-31-
b. Kepala Desa dapat menyetujui Pengajuan 
Permohonan Uang Panjar setelah diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa; 
c. Setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa, 
Bendahara menerbitkan SPP Pembayaran baik kas 
tunai maupun kas bank. 
(4) Pengajuan pendanaan dengan menggunakan SPP 
definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
digunakan terbatas pada pembayaran PfAPD dengan 
mekanisme sebagai berikut: 
a. Pelaksana Kegiatan mengajukan permohonan SPP 
Definitif kepada Kepala Desa dilampiri dengan bukti 
pendukung; 
b. Kepala Desa dapat menyetujui Pengajuan 
Permohonan SPP Definitif setelah diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa; 
c. Setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa, 
Bendahara menerbitkan SPP Pembayaran baik kas 
tunai maupun kas bank. 
(5) Uang yang diterima Pelaksana Kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dipertanggungjawabkan dengan 
melampirkan bukti-bukti pendukung yang selanjutnya 
akan menjadi SPJ Kegiatan setelah melalui proses 
verifikasi administrasi oleh Sekretaris Desa dan 
mendapat persetujuan Kepala Desa. 
(6) Apabila terdapat sisa uang SPP Kegiatan, Pelaksana 
kegiatan wajib mengembalikan kepada bendahara dan 
dicatat pada sisa panjar. 
(7) Apabila pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat 5 
dan 6 tidak terpenuhi, pelaksana kegiatan tidak dapat 
mengajukan Uang SPP Kegiatan pada kegiatan yang 
sama. 
(8) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap 
tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 
anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan 
buku pembantu kas kegiatan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.