Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 24 PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU Nomor 07 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU Nomor 07 Tahun 2017 tentang PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS, pada BAB X - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 24 menjelaskan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu. 
 
 Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal 26 Mei 2017 
 
WALIKOTA BENGKULU, 
 
Cap/dto 
 
H. HELMI HASAN 
 
 
Diundangkan d i Bengkulu 
pada tanggal 26 Mei 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU 
 
Cap/dto 
 
 
MARJON 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU 
(7/23/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU 
NOMOR 07 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS 
 
A. UMUM 
 
Pemerintah Kota Bengkulu melalui Visi dan Misi nya berupaya 
memajukan kesejahteraan setiap warganya, hal ini terkait dengan 
terwujudnya Kota Bengkulu yang sejahtera, bermartabat. Dan berdasarkan 
Visi dan Misi tersebut Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial 
berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam 
penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis. 
Gelandangan dan Pengemis yang melakukan aktivitas Penggelandangan 
dan Pengemisan pada Jalan -jalan Protokol di Kota Bengkulu mulai 
meresahkan sehingga aktivitas penggelandangan dan pengemisan ini 
berakibat pada terganggunya ketertiban umum. untuk mencegah hal -hal 
tersebut di atas Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial Kota 
Bengkulu telah melakukan usaha preventif yang telah dilakukan saa t ini 
adalah pembinaan sosial dan pemberian bantuan sosial Kelompok Usaha 
Bersama, untuk memberdayakan gelandangan dan pengemis untuk dapat 
hidup mandiri baik secara ekonomi maupun sosial sehingga dapat 
menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat. 
Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis cenderung 
membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain, ketentraman di tempat 
umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak 
kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara 
komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Pengaturan pembinaan anak 
jalanan, gelandangan, dan pengemis mutlak diperlukan sehingga 
keberadaan mereka yang mengganggu ketertiban umum dapa ditekan 
seminimal mungkin. 
 
B. PASAL DEMI PASAL