Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 39 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 39 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Berau; 
3. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau; 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah; 
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Daerah; 
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan 
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas; 
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 
pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 
8. Sekolah Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama 
Negeri, dan/ atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah; 
9. Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh individu, 
masyarakat, sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan 
kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
10. Petugas Pelaksana Pelayanan adalah Petugas Pelaksana Pelayanan 
penanganan pengaduan ditiap-tiap Perangkat Daerah, BUMD, BLUD, 
UPT, dan Sekolah Negeri.