Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 16 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 16 Tahun 2017 tentang PEDOMAN, TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN, khususnya BAB III - PENDIRIAN, Pasal 7, memuat:

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus melalui 
tahapan sebagai berikut: 
a. Adanya inisiatif Pemerintah Desa atau Masyarakat Desa dan; 
b. Adanya hasil kajian pembentukan Bumdes. 
(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) dibuat oleh tim Perumus 
dalam bentuk dokumen: 
a. proposal kelayakan usaha yan sekurang-kurangnya memuat : Potensi usaha 
ekonomi, sumber Daya Alam Desa, Sumber Daya Manusia yang mampu 
mengelola BUM Desa dan Peyertaan modal BUM Desa. 
b. organisasi Pengelola; 
c. rancangan Anggaran Dasar; 
d. Rancangan Perdes Pembentukan BUM Desa. 
(3) Tim Perumus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)ditetapkan melalui oleh 
Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah desa, lembaga 
musyawarah desa, tokoh masyarakat, masyarakat miskin, dan keterwakilan 
perempuan ( minimal 1 orang); 
(4) Kepala Desa meyampaikan basil kajian Pembentukan BUM Desa untuk dibahas 
bersama antara Pemerintah Desa dan BPD 
(5) Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi Musyawarah Desa tentang pendirian 
BUM Desa.