Apa substansi hukum dari Pasal 30 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, khususnya BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, Pasal 30, adalah:

( 1) Tanda bukti pembayaran uang muka kerja/panjar belum dapat dijadikan 
sebagai pertanggungjawaban; 
(2) Uang muka kerja / panjar adalah uang yang harus diberikan oleh 
bendahara penerimaan / pengeluaran terlebih dahulu sebelum suatu 
kegiatan/pekerjaan dilaksanakan, dan bendahara penerimaan / 
pengeluaran dapat membuat tanda terima sementara sebagai bukti 
pengeluaran uang dari kas bendahara penerimaan / pengeluaran; 
(3) Pemegang uang muka kerja/panjar adalah orang yang ditunjuk sebagai 
bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala OPD, khusus untuk menyampaikan pembayaran kepada yang 
berhak menerimanya; 
(4) Tujuan pemberian uang muka kerja/panjar adalah untuk membantu 
kelancaran tugas-tugas bendahara, maka dalam pelaksanaannya diatur 
sebagai beriku t : 
a. Bagi bendahara penerimaan/penge luaran pengelola uang yang 
nilainya cukup besar, banyak kegiatan , lokasi pembayaran jaraknya 
berjauhan/tersebar dan berlangsung secara terus menerus, maka 
perlu ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu; 
b. Pembayaran uang muka kerja/ panjar terhadap suatu kegiatan yang 
dilaksanakan hanya sewaktu-waktu tetapi terdiri dari bermacam­
macam jenis kegiatan seperti honor, upah, uang, pembelian-pembelian 
dan lain-lain, tidak perlu ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu , 
tetapi cukup diberikan kepada yang bertanggungjawab terhadap 
kegiatan tersebut. Sedangkan pertanggungjawabannya harus dibuat 
tanda bukti pengeluaran atau kwitansi dan pendukung lainnya 
masing-masing menurut kegiatan; 
c. Biaya yang dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus diterima 
kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan masing-masing jenis 
kegiatannya seperti honor,.. upah, perjalanan dinas, 
pengadaan / pembelian. 
(5) Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran kas atas uang muka 
kerja/panjar ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Panjar; 
(6) Bendahara pengeluaran pembantu mencatat penerimaan uang muka 
kerja/panjar ke dalam buku kas umum pengeluaran pembantu pada sisi 
penerimaan, dan mencatat pengeluaran kas sesuai bukti-bukti yang sah 
pada sisi pengeluaran; 
(7) Uang muka kerja dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan, 
atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penutupan buku kas 
umum pada akhir tahun anggaran; 
(8) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara pengeluaran paling 
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya 
(9) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 
mencakup: 
a. Buku Kas Umum; 
b. Buku Pajak PPn/PPh; 
c. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti­
bukti pengeluaran yang sah.