Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 13 menjelaskan:

(1) Kepala SKPD berwenang dan bertanggung jawab sebagai pengguna 
barang. 
(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi : 
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang 
milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; 
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang 
milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya 
yang sah; 
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah 
yang berada dalam penguasaannya; 
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya; 
e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya; 
f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang 
milik daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan yang tidak 
memerlukan perset~~~an DPRD dan barang milik daerah selain tanah 
dan/ atau bangunan;\ b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan 
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 
barang milik daerah kepada Pengelola Barang; 
c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas 
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik 
daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; 
d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur 
pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah; 
e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas 
pelaksanaan pemindahan barang milik daerah yang telah disetujui 
oleh Bupati atau DPRD; 
f. membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi 
inventarisasi barang milik daerah; 
g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah 
dan/ a tau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang 
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati 
melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada 
pada Pengelola Barang; 
h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada huruf g; 
1. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian 
atas pengelolaan barang milik daerah; dan 
J. menyusun laporan barang milik daerah. 
(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. '. 1-·-·-