Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor ~r Tahun 2018 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KAUR Nomor ~r Tahun 2018 tentang PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), antara lain : 
a. penetapan dan penegasan batas Desa; 
b. pendataan Desa; 
c. penyusunan tata ruang Desa; 
d. penyelenggaraan musyawarah Desa; 
e. pengelolaan informasi Desa; 
f. penyelenggaraan perencanaan Desa; 
g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; 
• 
'-, 
' ' -7 -
h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; 
i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan 
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 
(3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain: 
a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan 
lingkungan Desa antara lain : 
1. tambatan perahu; 
2. jalan pemukiman; 
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; 
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; 
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan 
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. 
b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
kesehatan antara lain: 
1. air bersih berskala Desa; 
2. sanitasi lingkungan; 
3. pelayanan kesehatan Desa seperti POSYANDU; dan 
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. 
c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
1. taman bacaan masyarakat; 
2. pendidikan anak usia dini; 
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi 
Desa. 
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain : 
1. pasar Desa; 
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 
3. penguatan permodalan BUM Desa; 
4. pembibitan tanaman pangan; 
5. penggilingan padi; 
6. lumbung Desa; . 
7. pembukaan lahan pertanian; 
8. pengelolaan usaha hutan Desa; 
9. kolam ikan dan pembenihan ikan; 
10.kapal penangkap ikan; 
11. cold storage (gudang pendingin); 
12. tempat pelelangan ikan; 
13. tambak garam; 
14. kandang temak; 
15.instalasi biogas; 
16.mesin pakan temak; 
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. 
e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1. penghijauan; 
2. pembuatan terasering; 
3. pemeliharaan hutan bakau; 
4. perlindungan mata air; 
5. pembersihan daerah aliran sungai; 
6. perlindungan terumbu karang; dan 
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 
• 
'-., -8 -
(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: 
a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; 
b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 
c. pembinaan kerukunan umat beragama; 
d. pengadaan sarana dan prasarana Olahraga; 
e. pemblnaan lembaga adat; 
f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan 
g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa. 
(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: 
a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 
b. pelatihan teknologi tepat guna; 
c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; 
d. peningkatan kapasitas II?,asyarakat, antara lain : 
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa; 
2. kelompok usaha ekonomi produktif; 
3. kelompok perempuan, 
4. kelompok tani, 
5. kelompok masyarakat miskin, 
6. kelompok nelayan, 
7. kelompok pengrajin, 
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak, 
9. kelompok pemuda;dan 
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.