Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI NIAS Nomor 51 Tahun 1945 pada Pasal  9?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI NIAS Nomor 51 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS, BAB IV - PENGELOLAAN PENGADUAN, Pasal  9 menyebutkan bahwa:

Dalam pengelolaan pengaduan, pengelola berhak : 
Menolak pengaduan pengadu yang tidak menyebut 
identitas secara lengkap atau anonim dan tidak 
ada menyertakan nomor kontak yang aktif; 
Memeriksa substansi pengaduan dari aspek 
kewenangan, apabila substansi tersebut diluar 
kewenangan penyelenggara, maka pengaduan 
kepada Admin Penghubung OPD dan/atau BUMD 
untuk ditindaklanjuti. 
Dalam pengelolaan pengadua n, pengelola wajib : 
Identitas Pengadu dijamin kerahasiaanya; 
Mensosialisasikan prosedur pengelolaan 
pengaduan; 
Mencatat setiap pengaduan yang memuat 
sekurang -kurangnya identitas pengadu yang terdiri 
atas nama dan alamat lengkap, nomor pengaduan, 
uraian ke luhan atas pelayanan dan tempat, waktu 
penyampaian, serta tanda tangan; 
Meneruskan pengaduan kepada Admin 
Penghubung OPD atau BUMD untuk 
ditindaklanjuti; 
 15 
Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan 
penyelesaian pengaduan dalam lingkungan OPD 
atau BUMD; 
Memberikan respon atau tanggapan awal kepada 
pengadu paling lambat 3 hari kerja sejak 
pengaduan diterima; 
Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara 
berkala setiap 3 bulan sekali meliputi jumlah 
pengaduan yang diterima, OPD atau BUMD teradu 
pengaduan y ang diselesaikan, dan pengaduan yang 
tidak tereselesaikan, menindaklanjuti penyaluran 
pengaduan kepada koordinator pengelolaan 
pengaduan Nasional LAPOR! -SP4N, untuk 
diteruskan kembali apabila kategori pengaduan 
yang diterima tidak sesuai dengan 
kewenangann ya. 
 
Bagian Keempat 
Pengelola