Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4.Desa ... 
Paraf Koordinasi 
Kadis PMD Kaba . Hukum 
' 
-3-
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desan ya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
8. Badan Permusyaratan Desa, yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk 
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam 
memberdayakan masyarakat. 
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya 
disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan 
mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan 
masyarakat. 
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD. 
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui pen eta pan 
kebijakan, program , kegiatan, dan pendampingan yang 
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 
masyarakat Desa. 
13. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah 
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat 
setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan 
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 
14. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah 
bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga 
yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di 
wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan 
Desa. 
Paraf Koordinasi 16.Kepala ... 
-4-
16. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala Desa 
sebagai satuan tugas kewilayahan. 
17. Panitia Pemilihan Pengurus RT/RW yang selanjutnya 
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk 
oleh Kepala Desa. 
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso. 
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 
hid up dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
22. Rencana Pembangunan Jangka 
selanjutnya disingkat RPJM Desa, 
Kegiatan Pembangunan Desa untuk 
(enam) tahun. Menengah Desa, 
adalah Rencana 
jangka waktu 6 
23. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan 
masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan 
pembangunan. 
24. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses 
perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi 
kepentingan masyarakat di segala bidang di desa. 
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar 
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, 
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, 
supervisi, monitoring , pengawasan umum, dan evaluasi 
pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan desa.