Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 9?
Dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, BAB III - H I B A H, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

(1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik 
negara atau badan usaha milik Daerah, badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia mengajukan 
permohonan tertulis usulan Hibah kepada Bupati. 
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap 
dan ditandatangani oleh: a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi instansi/satuan kerja 
dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; 
b. kepala daerah bagi pemerintahan daerah lainnya; 
c. direktur utama atau sebutan lain bagi badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik Daerah; dan 
d. ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan dan lembaga, atau 
Organisasi Kemasyarakatan.