Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 9 berbunyi:

(1) Pember ian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat 
yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau 
advokat ya ng direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. 
(2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi 
Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima 
Bantuan Huku m, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, 
dosen, dan mahasis wa Fakultas Hukum. 
(3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan 
mahasiswa Fakul tas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat seba gaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebaga imana dimaksud pada ayat (2) harus 
telah lulus mata kuliah Hukum Acara dan Pelati han Paralegal.