Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2018 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, pada BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN, Pasal 4 dinyatakan:

(1) LHKPN diserahkan oleh pejabat penyelenggara negara pada saat pelantikan 
jabatan , dilaporkan setiap tahun sekali dan pada saat akhir masa jabatan 
dan/atau pensiun; 
(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 1 Januari 
2017 dilaksanakan sebagai berikut : 
a. Bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun 
maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir 
LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling 
lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun. 
b. Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dan 
mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan 
maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 
2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Mare t 2018. 
 
 
 
 
 
4 
 
(3) Penyampaian LHKPN se bagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksana kan 
dengan cara sebagai berikut : 
a. Melalui Aplikasi e -LHKPN pada alamat https://elhkpn.kpk.go.id ; atau 
b. Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui 
email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan 
Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau Pos) dalam 
bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. 
Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan -
publik/ laporan -harta -kekayaan -penyelenggaraan -negara/formulir -lhkpn. 
(4) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) dapat dilihat dan diunduh pada https://elhkpn.kpk.go.id . 
(5) KPK tidak akan memproses penerimaan LHKPN yang menggunakan Formulir 
LHKPN Model KPK -A atau Model KPK -B dengan tanggal pelaporan mulai 1 
Januari 2017. 
(6) Terhadap penerimaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) maka KPK 
akan memberitahukan kepada Wajib LHKPN untuk menyampaikan kembali 
LHKPN dengan periode penyampaian sebagaim ana dimaksud dalam ayat (2). 
(7) Penyampaian LHKPN oleh Calon Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan ayat (3).