Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 162 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB XIV - PENATAUSAHAAN, Pasal 162 menjelaskan:

Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dilakukan oleh: 
a. Pengguna Barang melalui pernantauan dan penertiban; dan/ atau 
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.f Pasal 161 
Bupati berwenang rnelakukan pernbinaan terhadap pengelolaan barang 
rnilik daerah . BAB XV 
PEMBINAAN, PEN GA WASAN DAN PENGENDALIAN 
Bagian Kesatu 
Pernbinaan Pasal 160 
(1) Pengelola Barang wajib rnenyusun laporan barang Pengelola sernesteran 
dan laporan barang Pengelola tahunan. 
(2) Pengelola Barang wajib rnenghimpun laporan barang Pengguna 
sernesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 158 ayat (2), serta laporan barang Pengelola 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan 
laporan barang rnilik daerah. 
(3) Laporan barang rnilik daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), 
digunakan sebagai bahan untuk rnenyusun neraca Pemerintah Daerah. Bagian Ketiga 
Pela po ran