Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan 
Umum dan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan. 
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
( , Repu blik Indonesia. <:»: 
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan Desa. 
8. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rum.ah tangga Desanya dan melaksanakan 
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara dernokratis. 
c BAB II 
PEMBENTUKAN