Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 81 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 81 Tahun 2018 tentang SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN REMBUK RUKUN WARGA DAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah . 
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta . 
4. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Bappeda adalah Sadan Perencanaan Pembangunan 
Da~rah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
5. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Perencanaan Pemban gunan 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakar ta. 
6. Kota Adminis trasi adalah Kota Administrasi di Provi nsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 
7. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi. 
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakar ta. 
9. Bupati ~dalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakar ta. 
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 
11. Camat adalah Cam at di Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta. 
12. Suku Sadan adalah Suku Sadan Perenc anaan Pembangu nan 
pada Kota Adminis trasi. 
13. Suku Badan Kabupaten adalah Suku Badan Perencanaan 
Pembangu nan Kabupaten Adminis tra:si Kepulauan Seribu. 
14. Kepala Suku Sadan adalah Kepala Suku Sadan Perencanaan 
Pembangunan pada Kota Administrasi/Kabupaten Adminis trasi . 
15. Pengguna Anggaran yang selan jutnya dising kat PA adalah 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan selaku Pejabat 
Peme gang Kewenan gan Pengguna an Anggaran untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi Sadan Peren canaan 
Pemb angu nan Daerah . 
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adal ah Kepala Bidang dan Kepala Suku Sadan pada Badan 
Perenc anaan Pemb angunan Daerah yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran 
dalam melaksanakan seba gian tugas dan fungsi Sadan 
Perencanaan Pembangunan Daerah. 
4 
17. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota/Kabupaten Administrasi. 
18. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta. 
19. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.: 
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara 
Pengeluaran Pembantu pada Suku Badan Perencanaan 
Pembangunan Kota/Kabupaten, Bidang/Sekretariat serta 
Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda. 
21. Rukun Warga yang selanjutnya disirigkat RW adalah bagian dari 
wilayah kerja Lurah dan merupakan Lembaga yang dibentuk 
melalui musya warah Rukun Warga di wilayah kerjanya yang 
diteta pkan oleh Lurah . 
22. Ketua Rukun Warga adalah tokoh masyarakat atau warga yang 
dipilih oleh warga melalui mus yawarah Rukun Warga yang 
diteta pkan oleh Lurah . 
23. Pendamping adalah seseorang/ kelompok masyar akat dari 
unsur anggota masyar akat yang memiliki tugas melakukan 
asistensi/pendamp ingan proses identi fikasi permasalahan , 
penentuan kebutuhan dan perumusan usulan solusi 
permasalahan serta telah mendapatkan pelatihan dari 
fasilitator yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 
24. Satuan Biaya Khusus adalah Satuan Biaya berupa harga 
satu an, tarif dan indeks yang digun akan untuk men yusun biaya 
kompo nen bagi kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perrierintah 
Daerah (RKPD ) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
25. Renca na Kerja Pembangunan Daerah yang selan jutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun atau biasa disebut dengan rencana 
pembanguna n tahunan daerah. 
26. Musyawarah Perencanaan Pemban gunan yang selan jutnya 
disebut Musrenb ang adalah forum antar pemang ku kepen tingan 
dalam rangka men yusun rencana pembangunan daerah. 
27. Rembuk Rukun Warga yang selan jutnya disebut Rembuk RW 
adalah musyawarah masyarakat di tingka t Ruku n Warga untuk 
mengidenti fikasi masalah, kebutuhan dan menentukan 
kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala 
prioritas yang disepakati bersa ma.