Menurut PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 48 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 21?
Pasal Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 48 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO, pada , menyatakan:

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: 
a. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan 
dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang 
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Bakal 
Calon Kepala Desa, bermeterai Rp. 6.000,-; 
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka 
Tunggal Ika, yang dibuktikan dengan pernyataan 
tertulis dari Bakal Calon Kepala Desa, bermeterai 
Rp. 6.000,-; 
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah 
Menengah Pertama atau sederajat, dengan 
melampirkan ijazah pendidikan dari tingkat 
dasar sampai dengan ijazah terakhir yang 
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang/lembaga 
atau surat pernyataan dari pejabat yang 
berwenang/lembaga sesuai peraturan perundang­
undangan; 
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun 
pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan akte 
kelahiran atau surat kenal lahir dan dilegalisasi 
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil; 
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Bakal 
Calon Kepala Desa, bermeterai Rp. 6.000,-; 
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua 
Pengadilan; 
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap karena melakukan: 
1. tindak pidana korupsi; 
2. tindak pidana penyalahgunaan narkotika, obat­
obatan terlarang lainnya; atau 
3.tindak. .. 
-8-
3. tindak pidana selain tindak pidana korupsi dan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika, obat­
obatan terlarang lainnya yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau 
lebih; 
kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani 
pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan 
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan 
pernah dipidana serta bukan se bagai pelaku 
kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan 
surat keterangan dari Ketua Pengadilan, kecuali untuk 
angka 1 dan angka 2 dapat dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan bermeterai Rp.6.000,- dari yang 
bersangkutan; 
1. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari Ketua Pengadilan; 
J. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan 
surat keterangan dari Rumah Sakit Umum 
dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso; 
k. bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan 
terlarang lainnya, dan HIV/ AIDS, yang dibuktikan 
dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum 
dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso; 
1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali 
masa jabatan, yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari Pemerintah Daerah yang 
ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bondowoso atas nama Bupati; 
m. bagi calon Kepala Desa yang pemah menjabat sebagai 
Kepala Desa tidak memiliki tanggungan tugas yang 
menjadi kewajibannya, yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari Pemerintah Daerah yang 
ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bondowoso atas nama Bupati; 
n. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian 
Resor Bondowoso, dan khusus bagi anggota TNI/POLRI 
melampirkan Surat Keterangan Hasil Penelitian 
Personel dari Pejabat yang berwenang; 
o. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah 
Daerah yang ditandatangani oleh Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso atas nama 
Bupati; 
p.tidak. .. 
-9-
p. tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai 
politik, yang dibuktikan dengan surat. pernyataan 
tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai 
politik, dan dibuat oleh yang bersangkutan di atas 
kertas segel atau bermeterai Rp. 6.000,-
(2) Seluruh berkas persyaratan administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) wajib disampaikan oleh Bakal 
Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, 
kecuali untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf j dan huruf k disampaikan oleh 
Direktur Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi 
Kabupaten Bondowoso kepada Panitia Kabupaten. 
(3) Dalam hal seseorang yang mencalonkan diri sebagai 
Kepala Desa pernah menjadi anggota atau pengurus 
partai politik, maka selain melampirkan surat pernyataan 
tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, juga 
melampirkan surat keterangan telah 
berhenti/ diberhentikan sebagai anggota atau pengurus 
dari Pengurus Partai Politik. 
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak berlaku bagi partai politik yang saat ini tidak 
menjadi peserta Pemilihan Umum. 
(5) Apabila hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf k menyatakan bahwa Calon 
Kepala Desa tidak sehat, yang bersangkutan dapat 
mengajukan keberatan untuk dilakukan uji kesehatan 
kembali pada Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh 
Bupati selain Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi 
Kabupaten Bondowoso. 
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: