Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PONOROGO Nomor ROGO Tahun 2017 Pasal 16?
Dalam PERATURAN BUPATI PONOROGO Nomor ROGO Tahun 2017 tentang , BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 
Diundangkan ii ~oDo!o,OI 
pada tanggal ...................... 7. ... . 
SEKRETAR IS DAERAH ✓ 
¥ KABUPATEN PONOROGO Ditetapkan di Ponorogo 
pada tanggal O 1 FEB 2017 
BUPATI PONOROGO, 1 
( H. IPONG MUCHLISSONI 
AGUSPRAMONO "Nt pc,7 ~ BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ............ NOMOR ....... .. 
-7 -
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR ~ TAHUN 2017 
TANGGAL : O 1 FEB 20ll 
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) 
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) 
DIKABUPATENPONOROGO 
A. LATAR BELAKANG BAB I 
PENDAHULUAN 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
mempunyai Visi yaitu terwujudnya kesetaraan gender, dan Misi adalah 
mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan perduli anak untuk 
meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta memenuhi 
hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Sesuai 
dengan visi kekemterian, tema perlindungan anak menjadi salah satu fokus 
kementerian saat ini dalam mewujudkan misi untuk pelaksanaan program 
dan kegiatannya . 
Dalam upaya perlindungan anak untuk menjamin, melindungi, dan 
pemenuhan hak-hak anakagar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan 
diskriminasi, maka salah satu kegiatan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merespon isu gender terkait 
perempuan (ibu) dan anak adalah kegiatan Pengembangan Kabupaten/Kota 
Layak Anak sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 
ten tang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak. 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo menanggapi positif dan bersinergi 
dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
untuk membentuk Kabupaten Ponorogo Layak Anak, mengingat jumlah anak 
pada Tahun 2014 adalah 248.271 (dua ratus empat puluh delapan ribu dua 
ratus tujuh puluh satu) jiwa anak, sekitar 27 ,8% (dua puluh tujuh koma 
delapan persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo yang mencapai 
894.332 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua) 
jiwa (BPS, Tahun 2014) dengan permasalahan kompleks. Keberadaan anak ini 
diharapkan mampu memberikan aspirasi juga pertimbangan dalam 
melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang berpihak pada hak-hak 
anak. 
Perjuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan 
Kabupaten Ponorogo Layak Anak sebenarnya sudah tercanangkan sejak 
Tahun 2011 karena melihat fenomena pentingnya perhatian pemerintah 
terhadap perempuan dan anak, maka pada Tahun 2011 terbentuklah 
Paguyuban Anak Ponorogo dengan Keputusan Bupati Nomor 814 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Paguyuban Anak Ponorogo sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188/ 1011/405.25/2013 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 814 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Paguyuban Anak Ponorogo, yang mewadahi aspirasi anak 
dalam berbagai bidang termasuk ranah kebijakan yang memperhatikan 
kepentingan anak. 
Maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia/ trafficking 
terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ponorogo, semakin menguatkan 
Pemerintah Kabupaten untuk membuat SK Bupati Ponorogo Nomor 379 
tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Fasilitasi Pengembangan Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan ( P2PT2) Kabupaten Ponorogo 
pada Tahun 2012. Dengan harapan adanya Tim Panitia Pelaksana Fasilitasi 
P2PT2 tersebut dapat bekerja untuk menurunkan angka kekerasan terhadap 
perempuan dan anak di Kabupaten Ponorogo . 
Pada Tahun 2009 dibentuk Komite Perlindungan Perempuan dan Anak 
(KPPA) Kabupaten Ponorogo dengan Keputusan Bupati Nomor : 671 Tahun 
2009 dan diperbaruhi melalui Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 
188.45/ 1072/405 .25/2004 tetang Perubahan atas Keputusan Bupati 
Ponorogo Nomor 671 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Komite 
Perlindungan Perempuan dan Anak ( KPPA ) Kabupaten Ponorogo , serta 
Keputusan Bupati Nomor : 7 4 7 Tahun 2010 Ten tang Pembentukan Tim 
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang Kabupaten Ponorogo, dengan melibatkan seluruh SKPD untuk ikut 
serta dalam menyelamatkan dan melindungi generasi penerus bangsa yang 
memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, maka hak­
haknya perlu dijamin melalui program dan kegiatan pengembangan yang 
responsif Hak Anak yaitu dengan mengembangkan Kabupaten Layak Anak. 
Untuk itu Pemerintah Kabupaten berperan aktif dalam mewujudkan 
pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya 
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara holistic, 
integral dan sustainable baik dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk 
pemenuhan hak-hak anak dengan menelorkan kebijakan-kebijakan yang pro 
terhadap hak-hak konvensi anak. 
Tahun 2013, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Wahyu Hartomo 
menyatakan bahwa di antara 109 kabupaten/kota yang sekarang ini menjadi 
percontohan menuju kota layak anak, baru empat kabupaten/kota yang 
sudah masuk kriteria mendekati kota layak anak yang ideal yaitu Kota Solo, 
Surabaya, Denpasar dan Badung. Karena umumnya dari segi indikator input, 
kota yang menjadi percontohan kota layak anak tidak memiliki masalah . 
Misalnya dalam membuat peraturan daerah, taman, dan sebagainya, mereka 
tidak mengalami permasalahan sehingga contoh-contoh dari sisi pencegahan 
itulah yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah yang 
telah ditunjuk sebagai kota percontohan kota layak anak (Bramantyo, 2013). 
A. KONDISI UMUM KABUPATEN PONOROGO 
Kabupaten Ponorogo adalah salah satu diantara 38 Kabupaten/Kota yang ada 
di Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371,78 km2, atau 
menempati sekitar 3,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara 
administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 
307 desa/kelurahan, 1.002 dusun/lingkungan, 2.274 Rukun Warga {RW) dan 
6.869 Rukun Tetangga (RT). 
Peta Kabupaten Ponorogo tersaji dalam gambar berikut: 
Gambar 1 
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Ponorogo 
,.-i.,iv,-...i.1r-. .-."A« ... ........ ».v.t.-nni,:;t ~ 
....:. ::;; ~ ~ -.::. ---=--*--.... -:----
-~.. ----·. ' • ..,_ ... -,.-""-!--· 
---...,..,_ . ~­--:--•· ~,-,--~ . ~·r.:.::--... -~_,_-~~~;~ 
=--__ .~ ... --
_,_ .___ ._.i.,. ---.-. ....,.. 
..:... ,-. ........ ( .. 
1,.,W..,.Uk},f/(o 
Sumber: Bappeda Kabupaten Ponorogo, 2015 
Batas wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo adalah: 
a. Sebelah Utara Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten 
b. Sebelah Timur 
c. Sebelah Selatan : 
d. Sebelah Barat Nganjuk 
Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek 
Kabupaten Pacitan 
Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri 
Luasan wilayah kecamatan dan jumlah desa/ dusun pada masing-masing 
kecamatan tersaji dalam tabel berikut: 
Tabet 1 
Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo Menurut Kecamatan 
No. Kecamatan Luas (Km:1) Jumlah Desa/ Jumlah RW RT 
Kelurahan Dusun 
1 Siman 37,95 18 45 95 289 
2 Ponorogo 22,31 19 44 119 405 
3 Babadan 43,93 15 56 123 480 
4 Jenangan 59,44 17 60 120 402 
5 Bungkal 54,01 19 63 129 340 
6 Sambit 59,83 16 46 93 302 
7 Sawo 124,71 14 54 160 490 
8 Mlarak 37,20 15 49 104 267 
9 Jetis 22,41 14 41 81 216 
10 Sooko 55,33 6 27 106 257 
11 Pudak 48,92 6 19 31 79 
12 Pulung 127,55 18 67 165 465 
13 Ngebel 59,50 8 31 67 165 
14 Kauman 36,61 16 54 113 303 
15 Jambon 57,48 13 44 76 278 
16 Badegan 52,35 10 34 45 229 
17 Sampung 80,61 12 44 88 320 
18 Sukorejo 59,58 18 58 139 388 
19 Ngrayun 148,76 11 40 145 439 
20 Slahung 90,34 22 61 154 413 
21 Balong 56,96 20 65 121 342 
Jumlah 1.371.780 307 1.002 2.274 6.869 
Sumber data: Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo , 2015 
Berdasarkan data tersebut Kecamatan Ngrayun merupakan kecamatan 
yang memiliki wilayah paling luas mencapai 148,76 Km2• Kecamatan yang 
memiliki jumlah desa terbanyak adalah Slahung dengan total 22 Desa. Untuk 
kecamatan yang memiliki jumlah dusun terbanyak adalah Kecamatan Balong 
dengan total 65 dusun. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil 
adalah Kecamatan Ponorogo dengan luas wilayah 22,31. Kecamatan dengan 
jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Soko dan Pudak masing-masing 
memiliki 6 desa. Untuk kecarriatan dengan jumlah dusun paling sedikit adalah 
Kecamatan Pudak. 
B. LANDASAN HUKUM 
1. Peraturan Perundang Undangan 
1.1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 
1.2. KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO NOMOR 671 TH 2009 tentang 
Pembentukan Tim Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) 
Kabupaten Ponorogo; 
1.3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program 
Pembangunan Yang Berkeadilan; 
1.4. KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO NOMOR 747 TAHUN 2010 tentang 
Pembentukan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Ponorogo; 
1.5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 
ten tang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak 
1.6. KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO NOMOR 814 TH 2011 tentang 
Pembentukan Paguyuban Anak Kabupaten Ponorogo; 
1.7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan; 
1.8. KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO NOMOR 379 TAHUN 2012 tentang 
Pembentukan Panitia Pelaksana Fasilitasi Pengembangan Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan (P2PT2) Kabupaten 
Ponorogo; 
1.9. KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO NOMOR 188/ 1011/405 .25/2013 
tentang Perubahan atas Keputusan Bupati ponorogo Nomor 814 Th 
2011 ten tang Pembentukan Paguyuban Anak Ponorogo; 
1.10. KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO NOMOR 
188.45/ 1072/405 .25/2014 tentang Perubahan atas keputusan 
bupati Ponorogo nomor 671 Th 2009 tentang Pembentukan Tim 
Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) Kabupaten 
Ponorogo; 
1.11. KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO NOMOR 
188.45/878/405.25/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja 
Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Vocal point 
Pengarustamaan Gender (Vocal point PUG) Kabupaten Ponorogo; 
1.12. KEPUTUSAN BUPATI Nomor : 188.45/1031/405.10/2015 tentang 
Perubahan atas Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 
188.45/958/405.10/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu 
Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak di 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2019 .