Apa yang diatur dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 pada Pasal 123?
Berdasarkan 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 123 menyebutkan bahwa:

KSjpkKSP dilakukan paling lambat Pada saat berakhirnya
rZSterlma sebaBaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalamBenta Acara Serah Tenma (BAST).
MitFa belUm SeleSai menindaklanjuti hasil audit setelahserah tenma sebagaimana dimaksud pada ayat (1),MitraKSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.Pengguna Barang/ Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP danpenyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)keoadaBupati paling lambat 1(satu) bulan setelah penyerahamP
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)D... Pasal 124
SS=SSS
sis ya^8“rnsESg^SSS
v.,v. Pasal 125
es~F—Paragraf KesembilanPerpanjangan Jangka Waktu KSP Yang BeradaPada Pengelola Barang Dan Pengguna BarangPasal 126
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)v^°HOnTper™gan jangka waktu KSP atas barang milik daerah
Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1)dilampiri-a.proposal perpanjangan KSP;b.data dankondisi objek KSP; dan
°' teteP danPemba8'an heuntungan dalam
n™™ 'V6116!111 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sertaSpTkelayakan Langan pelaksanaan" KSP™S
haSi',Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayatmenyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka
a.membentuk Tim KSP; danb.menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai baran»
danpt*?^°bjek KSP' besaran kontribusi tetap aan persentase pembagian keuntungan KSPTugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf aantara lain- a.menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP-
da" Persentase pembagianha”PeXan^asarkan^mpertimbangkan
c.melaksanakan kegiatan lainyang ditugaskan oleh Bupati.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)daerah
kepada
Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1)dilampirkan:a.proposal perpanjangan KSP;b.data dan kondisi objek KSP; dane.bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam5(lima) tahun terakhir.Pasal 128Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milikyang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSPPengguna Barang.Pasal 127Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3)aU1 P^g6101* Barang dapat menugaskan penilai atau pihakmelakuk“ analisis kelayakan perpanjangan
Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat.laporan analisis kelayakan perpanjangan yangBarangpelaksanaan tu§as kepada Bupati melalui Pengelola
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5)menyampaikanaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola BarangApaMa laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksudpada ayat (3)menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan iangkawaktu KSP tidak dapat disetujui, Bupati menerbitkan surat^nolakanperpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSPdisertai dengan alasan.
Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksudpada ayat (3)menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan iangkawaktu KSP dapat disetujui, Bupati menerbitkan sura'tpTsetSnperpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.erdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSPsebagaimana dimaksud pada ayat (5),Tim KSP menyusun perjanjianperpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknisyang diperlukan.
Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6)berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupatidengan mitra KSPdilakukan.