Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 18 Tahun 1950?
Substansi PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 18 Tahun 1950 tentang LAYANAN JEMPUT, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam 
peraturan 
ini yang dimaksud dengan : 
 
1.
 
Daerah, 
a
dalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
Pemerintah Daerah, 
adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 
 
3.
 
Bupati, 
adalah Bupati Probolinggo. 
 
4.
 
Sekretaris Daerah, 
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo. 
 
5.
 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang se
lanjutnya 
disingkat Dinas PM dan PTSP adalah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
 
6.
 
Kepala Dinas
 
PM dan PTSP
, 
adalah 
Kepala 
Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo
.
 
3
 
 
7.
 
Layanan Jemput
, Online
 
dan 
Langsun
g Perijinan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disebut
 
Jempo
lan PTSP,
 
adalah penyelenggara pelayanan perijinan 
dengan 3
 
(tiga) cara yaitu 
Jemput 
(Layanan Jemput langsung proses ditempat 
menggunakan mobil layanan
), 
Online (Layanan Prose
s Ijin Online via Website)
, 
Langsung (
Layanan Proses Ijin Langsung datang ke Dinas 
PM
 
dan 
PTSP) dengan 
menggunakan 
media sistem informasi secara online dari tahap permohonan 
sampai ke tahap terbit Ijin.
 
8.
 
Aplikasi, 
adalah 
suatu sub
 
kelas perangkat lunak komp
uter yang menggunakan 
kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan 
pemakai
.
 
9.
 
Online, 
adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, 
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi 
elektronik melalui jaringan komputer dan/atau Internet.
 
10.
 
Monitoring Proses Ijin
, 
adalah 
papan 
monitoring pemrosesan ijin sesuai dengan 
alur prosedur untuk memonito
ring ijin yang belum selesai di
proses
 
sesuai 
jangka wa
ktu pelayanan ijin
.
 
11.
 
Digitalisasi Persyaratan Ijin, 
adalah 
proses scanner data 
(alih media)
 
persyaratan atau kelengkapan dokumen permohonan ijin kedalam sistem 
informasi pe
mrosesan ijin
 
dengan
 
bertujuan 
untuk melakukan verifikasi secara 
dig
ital dan merupakan arsip dokumen secara elektronik
 
serta
 
mencegah 
kehilangan ata
u kerusakan dokumen fisik arsip
 
yang 
dilaksanakan 
oleh petugas 
loket pada saat melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan proses kalkulasi 
retribusi ijin
.
 
12.
 
Kalkulator Ijin, 
ada
lah
 
fitur sistem untuk menghitung retribusi 
Ijin Mendirikan 
Bangunan
 
sesuai dengan 
peraturan perundang
-
undangan yang berlaku
 
dan 
dicetak bersamaan dengan tanda terima berkas yang diberikan oleh petugas 
loket.
 
13.
 
Tanda Tangan Elektronik, 
adalah tanda tangan ya
ng terdiri atas Informasi 
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik 
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 
14.
 
Quick Response 
Code yang selanjutnya disebut QR Code, 
adalah 
suatu jenis 
kode
 
matriks
 
atau
 
kode batang
 
dua dimensi yang berfungsi menyampaikan 
informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang cepat.
 
 
 
 
4