Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Flores Timur . 
3. Desa adalah desa-desa yang ada di Daerah. 
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota 
dan digunakan untuk mernbiayai penyelenggaraan pemerintahan, I PERATURAN BUPATI FLORES TIMVR TENTANG TATA 
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018. Menetapkan MEMUTUSKAN : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 1970); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 
Tahun 201 7 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Flores Timur Tahun 201 7 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 
Nomor 0152); 
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 
(Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 201 7 
Nomor 71); 
(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk 
Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,~ OT AA per Desa 
AAKab/kota = Alokasi Afirmasi per Desa 
= Alokasi Afirmasi Kab / Kota Dalam Lampiran 
Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018 
= Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi 
= Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi 
(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi 
per Desa. 
(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi 
Afirmasi per Desa. DST Pasal 3 
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 
dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa 
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden 
Nomor 97 Tahun 201 7 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2018. BAB II 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
Pasal2 
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Flores Timur Tahun 
Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; dan 
c. Alokasi Formula . pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.