Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor 3 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN HUTAN ADAT, BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, Pasal 15 menetapkan:

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA berhak untuk:
Mendapat Insentif dari Pemerintah.
Mendapat perlindungan dari gangguan pengrusakan dan 
pencemaran lingkungan hidup.
Mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan 
lokal.
Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam 
pemanfaatan sumber daya genetik yang ada didalam hutan 
adat/hak.
Memanfaatkan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan 
sesuai dengan fungsi hutan.
Paragraf 2
Kewajiban Masyarakat Hukum Adat