Apa substansi hukum dari Pasal 18 NOMOR 9 TAHUN 2017 Nomor 9 Tahun 2017?
Materi muatan NOMOR 9 TAHUN 2017 Nomor 9 Tahun 2017 tentang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acar a 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 81 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 3209); 
 
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 3886); 
 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindun gan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindun gan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 5606); 
 
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo r 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 
; 
 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administr asi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah deng an 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perub ahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 
 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 
; 
 
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelola an 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 08 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6 9); 
 
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornograf i 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo r 
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 
; 
 
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indo nesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 
 
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lint as 
Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indone sia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5052); 
 
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindun gan 
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 
 
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 5168); 
 
 
 
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangana n 
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5235); 
 
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah d iubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unda ng 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo r 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 
Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tamb ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); 
 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomo r 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerinta h 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peratura n 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana an 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tamb ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 
 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 
 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Ja lan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 4655); 
 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 
 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sat uan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5094); 
 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia N omor 
54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur 
Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 705); 
 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia N omor 
41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 607); 
 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Neg ara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
 
26. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 
1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Si pil; 
 
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 
tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah; 
 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daer ah 
Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18); 
 
29. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 90 Tahun 2016 Tent ang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Ser ta 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pes awaran 
(Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 
; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
dan 
BUPATI PESAWARAN 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM.