Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018 tentang STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALINAN 
 2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 T ahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan Mengubah Undang -Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentan g Penetapan Undang -Undang Darurat 
Nomor 3 T ahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 19 65 Nomor 51, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756 ); 
 3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 200 3 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2003 Nomor 47 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 
 4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 200 4 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2004 Nomor 5 , Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 435 5); 
 5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 200 4 tentang 
Perimbangan Keuangan A ntara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
 7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Ata s Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ; 
 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T ahun 20 17 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2007 tentan g Pedoman Tata Cara Pengawasan A tas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan A tas 
Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 23 Tahun 
2007 tentan g Pedoman Tata Cara Pengawasan A tas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata 
Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
; 
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608); 
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Nomor 149 ); 
 16. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 201 7 tentang 
Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pontianak 
Tahun 201 7 Nomor 43); 
 17. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, 
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota 
Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 
Nomor 58); 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA 
KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA 
INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 
2018.