Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKAD AU Nomor 4 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKAD AU Nomor 4 Tahun 2017 tentang BAD AN PERMUSYAWARATAN DESA, pada BAB II - KEANOGOT AAN, ALOKAS I JUMLAH ANGOT A DAN, Pasal 7 dinyatakan:

(l Pengi sian anggota pp berda sarka n keterwakilan wilayah se bageirana 
dimaksud dalam Pase 6 huruf a dlaku kan untuk memi lih calon anggota 
BPD dari unsur wakil wilay ah pemilihan dalam desa 
(2) Unsur wakil wilayah sebagai mana dimaksu d pada ayat (l] adala.h 
masryaraka t desea dari wila yah perilihan dalam desa 
(3) Wilayah pemihihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah 
lingk up wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memai liki wakil 
dengan jumlah tertentu dalam keanggotaa n BPD 
(4 Jumlah anggot BPD dari masing -masi ng wilay ah perilihan sebagai mana 
dimaks ud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsion al dengan 
memperha tikan jumlah penduduk berdasarkan hasil musyawarah desa 
Paragraf 2 
Alokasi Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Dea 
asal 8 
(I) Jumlah an@sorta BP'D sebagairan a diraksud Pasal S ayat (3] ditetapkan 
sebagai berikut 
a. desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.400 (seribu empat 
ratus] jiwa atau jumlah APBDesa sampai dengan Rp. 600 .000.000 ,00 
(enam ratus juta rupiah ) palin g tinggi 5 (lima) orang 
b. desa jumlah penduduke 1.401 (seribu empat ratus satu} jiwa sampai 
dengan 2.500 (dua ribu lima ratus] jiwa atau jumlah APBDea sampai 
dengan Rp. 800.000 .000 ,00 (delapan ratus juta Rupiah ) paling tinggi 
berjumlah 7 (tujuh] orang; dan 
• 
c. desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.500 (dua ribu Lima ratus] jiwa 
atau jumlah APBDe&a diatas Rp. 800,000 .000,00 (delapan ratus juta 
Rupiah ) palin g tinggi berjumlah 9 (Sembilan) orang 
(2 Desa sebagai ran a dimaksud pada ayat (I), dapat menetapkan jumlah 
ang@ota BPD dibawah jumlah yang ditentukan paling tinggi berdasarkan 
keram puan desa saa. 
(l) Pengisian anggota BPD berdasar kan keterwaki lan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilak ukan untuk remihih 1 (satu) oran g 
perempuan sebagai ans8ota BPD 
(2) Wakil perempuan sebagai mana dimaksu d pada ayat (l) adalah perempuan 
wa.rga desa yang memen uhi syarat caloin anggota BpD serta memi hiki 
kemam puan dalam menyuarakan dan mer perjuangkan kepe ntingan 
perempuan 
(3) Perili han unsur waki l perem puan sebagai mana dimak sud pada ayat (l) 
dilakukan oleh perempuan warga des yang mem iliki ha.k pith . 
(I] Pengisian anggota BPD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (lJ 
dilaksanakan oleh panitia yang ditetap kan dengan keputusan Kep@la Des.a. 
(2) Panitia se baga imana dimaksuad ayat (l) paling banyak berjumlah II 
(sebelas orang yang terdiri dari unsur perangka t desa dan unsur 
masyara.k.a t 
(3 Unsur masyarakat se bagaiman a dimaksud pada ayat [2) merupakan wakil 
dari wilay ah perilihan 
(4) Panitia sebegaimana dimaks ud pada ayat (2] paling kurang terdiri dari ketua 
meran gkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota 
(5] kKepala Dess dalam menetapkan unsur masryaraka t sebagadi wakil dari 
wilayah pemilihen sebaga irmana dimak sud ayat (3] berdasarkan dan/atau 
mem pertimbangkan usul masyarakat 
asal Il 
(I] Par itia pengisian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l) 
melakukan pen jaringan dan penyaringan bakal calon anggota B3pp dalanm 
jangka waktu 6 (eram) bulan sebelum masa keanggotaan 9pp bera.k h ir 
(2 Melaunisme dan tata cara pen jaringan dan penyaringan bakal calon anggota 
BPD ditetapkan oleh Panitia 
6 
• 
(3) Bakal calon anggo ta BPD yang mem enu.hi syarat ditetapkan sebagai calon 
anggota BPD 
(4) Pemil ihan calon anggota BPD sebagaiman a dimak sud pada ayat (I) paling 
lambat 3 (tiga ) bulan sebelum masa keanggotaan 9pp berakh ir