Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB II - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, Pasal 14 menetapkan:

(1)Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul
Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja,
lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada
berwenang dan bertanggungjawab:
a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;
b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah;
d.membantu mengamankan barang milik daerah yang
berada pada Kuasa Pengguna Barang;
e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;
f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain;
g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan
dan penghapusan barang milik daerah;
h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan
nota permintaan barang;
j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada
Kuasa Pengguna Barang;
k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita
acara penyerahan barang;
l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan
tahunan;
m. memberi label barang milik daerah;
n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa
Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang
milik daerah pengecekan fisik barang;
o.melakukan stock opname barang persediaan;
p. menyimpan dokumen, antara lain: foto kopi/salinan
dokumenkepemilikan barang milik daerah dan
menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan;
14
q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan
barang milik daerah; dan
r. membuat laporan mutasi barangsetiap bulan yang
disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna.
(4)Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun
tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan
tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.