Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 4 menjelaskan:

, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. 
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. Data pemohon; 
b. Data tanah; dan 
c. Dokumen dan surat terkait. 
(3) Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf a terdiri dari: 
a. Formulir data pemohon; dan 
b. Dokumen identitas pemohon. 
(4) Data tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari: 
a. Surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah 
daerah d an/atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan 
perundang -undangan; 
b. Data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; 
dan 
c. Surat pernyataan bahwa tanah t idak dalam status sengketa. 
(5) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 
c terdiri dari: 
a. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam Keterangan 
Rencana Kota (KRK); 
b. Surat pernyataan untuk menggunakan persyaratan pokok tahan 
gempa; 
c. Surat pernyataan menggunakan desain prototipe. 
 Halaman - 38 
 d. Data perencana konstruksi jika menggu nakan perencana 
konstruksi; 
e. Surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat; 
f. Surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat. 
(6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Data umum bangunan gedung , dan 
b. Dokumen rencana teknis bangunan gedung . 
 
(7) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) huruf a, berisi 
informasi mengenai: 
a. Nama bangunan gedung ; 
b. Alamat lokasi bangunan gedung ; 
c. Fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung ; 
d. Jumlah lantai bangunan gedung ; 
e. Luas lantai dasar bangunan gedung ; 
f. Total luas lantai bangunan gedung ; 
g. Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung ; 
h. Luas basement ; 
i. Jumlah lantai basement ; dan 
j. Posisi bangunan gedung . 
(8) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) 
huruf b, terdiri dari: 
a. Rencana arsitektur; 
b. Rencana struktur; dan 
c. Rencana utilitas. 
(9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan IMB diatur dalam 
peraturan bupati.