Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 Pasal 203?
Dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, BAB VIII - KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 203 mengatur sebagai berikut:

(1) Pendataan bangunan gedung dilakukan terhadap seluruh bangunan
gedung diKabupaten Tanggamus untuk keperluan tertib pembangunan
dan pemanfaatan bangunan gedung serta sistem informasi bangunan
gedung.
(2) Pendataan bangunan gedung dapat dilakukan secara bersama dengan
proses penyelenggaraan bangunan gedung yaitu :
a. perencanaan teknis saat permohonan dan penerbitan IMB;
b. pemanfaatan saat permohonan dan penerbitan SLF atau
perpanjangan SLF; dan
c. pembongkaran bangunan gedung.
(3) Pendataan bangunan gedung dapat dilakukan diluar proses sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)dengan cara mendata dan mendaftarkan
bangunan gedung eksisting.
(4) Pendataan bangunan gedung dilakukan secara terkomputerisasi
menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
(5) Basil pendataan bangunan gedung dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Tanggamus dan masyarakat antara lain untuk :
a. menemukan fakta kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan serta
riwayat bangunan gedung dan tanah;
b. mengetahui informasi/ perkembangan mengenai proses
penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang berjalan;
c. mengetahui kekayaan aset dan pendapatan Kabupaten Tanggamus;
d. keperluan perencanaan dan pengembangan tataruang wilayah; dan
e. mengetahui batas waktu masa berlakunya IMB dan SLF.
(6) Proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang beijalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf bantara lain berupa proses
IMB, SLF, atau perpanjangan SLF.
(7) Pemuktahiran pendataan bangunan gedung dilakukan secara berkala
dengan ketentuan :
a. setiap 5(lima) tahun untuk bangunan gedung selain fungsi bunjan;
dan
b. setiap 10(sepuluh) tahun untuk bangunan gedung fungsi bunian
Bagian Kedua
Organisasi danTata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Organisasi Pendataan Bangunan Gedung