Menurut Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 102?
Pasal Pasal 102 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal92, menyatakan:

( 1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan 
neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan. 
(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikecualikan untuk: 
a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau 
b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 
(3) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca 
Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 
(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah 
dibebankan pada APBD. Pasal 101 
( 1) Barang bersejarah, baik berupa bangunan dan/ a tau barang lainnya 
yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat, dipelihara oleh 
Pemerintah Daerah. 
(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada 
, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada 
, bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah. (3) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
terhadap: 
a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan atau 
b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.