Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang -undang Dasar Negara republik
Indonesia tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Pro vinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182 );
3.Undang -Undang Nomo r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 3
tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 3) ;
-2-
DenganPesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PAS AR.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013
Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1.ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 20 diubah, dan d i antara
angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a
serta angka 24 dihapus, sehingga Pasal 1 berbun yi sebagai berikut:
Pasal1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adala h Kabupaten Penajam Paser Utara .
2.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara .
3.Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisai
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .
4.Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmat i oleh orang pribadi
atau badan .
5.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaata n umum serta dapat dinikmati oleh orang pribad i
atau badan .
6.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmat i oleh orang pribadi atau bad an.
7.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan
penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
melakukan transaksi perdagangan.
-3-
8.Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar yang berupa
Toko. Ruko, Kios, Los, Halaman atau Pela taran yang dikelola
oleh Pemerintah dan k husus disediakan untuk pedagang .
9.Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan
tetap berbentuk rumah dan toko ya ng dibangun di lingkungan
pasar.
10.Toko adalah sebuah bangunan tetap berpintu yang berdindin g
keliling dan seba gian dipergunakan untuk menyimpan barang
yang dibangun di lingkungan pasar .
11.Kios adalah sebuah bangunan tetap berpintu yang berdinding
keliling ya ng dipergunakan untuk berjualan;
12.Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang
sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling ya ng dipergunakan
untuk berjualan .
13.Pelataran adalah berupa lapangan pasar yang dap at
dipergunakan untuk berjualan .
13a.Area bermain adalah lahan dasaran tanpa dinding pemisah
dilengkapi dengan ruangan administrasi .
14.Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atau jasa
pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah D aerah kepada
pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar .
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang -undangan retribusi di wajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan ata u
pemotongan retribusi tertentu .
16.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari pe merintah daerah .
17.Surat Setroran Retribusi daerah yang selanjutnaya disingkat
SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang
tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran l ain yang
ditetapkan oleh Bupati .
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang mene ntukan
besarnya pokok retribusi .
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan r etribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang tertuang atau
tidak seharusnya tertuang .
20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tag ihan retribusi
dan/atau sanksi administr asi berupa bunga dan/atau denda .
21.Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan
dengan surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD) yang
diporporasi dan dipergunakan se bagai alat pembayaran
Retribusi .
22.Pemungutan ada lah suatu rangkaian kegiatan dan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya .
23.Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya d isebut insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanak an
pemungutan retribusi .
-4-
24.Dihapus.
25.Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah kur ang
bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan,
Surat ketetapan pajak daerah nihil, Surat ketetapan pajak
daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak k etiga yang diajukan wajib pajak .
26.Surat Keputusan Pembetulan ada lah surat keputusan yang
membetulkan kesaslahan tertulis, kesalahan hitung dan/ atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar,
surat ket etapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat
ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah
lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan
pembetulan atau surat keputusan keberatan .
27.Putusan banding adalah putusan badan peradilan r etribusi
atas banding terhadap surat keputusan keberatan yan g
diajukan oleh wajib retribusi .
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah .
29.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai
negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk men cari
serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terja di
serta menemukan tersangkanya .
30.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah
penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: