Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015?
Ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2015, Pasal 7 menetapkan:

huruf d merupakan dasar dalam mendirikan 
bangunan dan diberikan berdasarkan rencana tata ruang 
wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang dan merupakan 
dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka 
pemanfaatan ruang sesuai fungsi yang telah ditetapkan 
dalam rencana detail tata ruang kota (RDTRK) dan rencana 
tata bangunan dan lingkungan (RTBL). 
(3) Setiap orang pribadi/ Badan Hukum/Lembaga Pemerintah 
yang akan m endirikan, memperbaiki, mengubah, atau 
merenovasi suatu bangunan termasuk izin bagi bangunan 
yang sudah berdiri wajib memiliki IMB dari Bupati atau 
Pejabat berwenang yang ditunjuk. 
(4) IMB sebagai dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati 
atau Pejabat yan g ditunjuk. 
(5) Untuk mendapatkan IMB s ebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4), pemohon harus mengajukan permohonan 
tertulis kepada Bupati atau Pejabat berwenang yang 
ditunjuk melalui Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi 
dengan dilengkapi dukomen admin istrasi dan dokumen 
rencana teknis. 
(6) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), pemohon (individu/badan usaha) harus mengajukan 
permohonan pengesahan kepada DPUCKPR Kabupaten 
Banyuwangi. 
(7) Untuk pengajuan permohonan pengesahan dokumen 
rencana te knis, pemohon dapat menggunakan : 
a. jasa perencanaan konstruksi (perorangan/konsultan 
perencanaan) yang harus memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
b. apabila pemohon tidak mampu menggunakan jasa 
perencanaan konstruksi, dokumen r encana teknis 
disediakan sendiri oleh pemohon dengan menggunakan 
desain prototip bangunan gedung sed erhana maksimal 2 
(dua) lantai. 
 
 
32 
 
 
 
 17. ketentuan Pasal 32 ayat (2 ) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi 
sebagai berikut :