Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 standar penghasilan yang layak; Nomor 20 Tahun 2003?
Substansi standar penghasilan yang layak; Nomor 20 Tahun 2003 tentang , khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan dihorrnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, yang dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis/ PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PENGHASILAN 
TENAGA KESEHATAN DAN PENDIDIK ANAK USIA DINI DI 
DESA. Menetapkan MEMUTUSKAN: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nornor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik 
Indonesi Tahun 2014 Nornor 1668); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 
7. Peraturan Daerah Ka bu paten Flores Timur Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 
Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Flores Timur Nomor 0134); 
7. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ a tau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 
8. Satuan atau Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan 
Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga 
pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, 
Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis. 
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah 
suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir 
sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 
10. Pendidik Anak Usia Dini adalah tenaga profesional yang bertugas 
merencannakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil 
pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan 
dan perlindungan. 
11. Standar Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP 
adalah standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh 
kabupaten/kota di satu provinsi. 
12. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang selanjutnya disingkat 
UP2K adalah segala kegiatan ekonomi yang diusahan oleh keluarga, 
baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya 
bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan 
luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat . 
13. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan 
yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak 
melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang 
dilaksanakan oleh sejumlah kader. 
14. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyaratan Desa. 
15. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa . 
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut 
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 
jangka waktu 6 (enam) tahun . 
1 7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, 
adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
18. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah suatu 
rencana yang disusun untuk mngetahui tentang perkiraan (estimasi) 
anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu pekerjaan. 
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBD Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa d:.:) Badan 
Permusyaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Des f