Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 18?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

; 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
; 
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 
nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraraturan Pemerintah Nomor 
30 Tahun 2011; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5164); 
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 
 16. 
 
 
 
 
 
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
64 Tahun 2013 Tentang Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah; 
 
 
 
 
17. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 
11 Tahun 2017 Tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Pertanggungjawaban Palaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 
 18. Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6) 
 19. Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 
Nomor 9); 
 20. Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 
Nomor 11); 
 
 
 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
GUNUNGKIDUL 
dan 
BUPATI GUNUNGKIDUL 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.