Apa substansi hukum dari Pasal 22 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN, Pasal 22, adalah:

( 1) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) meliputi: 
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS); 
b. Surat Perintah Membayar (SPM-LS); 
c. daftar perhitungan TPP pegawai; 
d. daftar hadir manual bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g; 
e. salinan rekam kehadiran dan penghitungan secara 
elektronik setelah diberlakukan rekam kehadiran secara 
elektronik/ finger print; 
f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; 
g. Surat Permohonan Pemindahbukuan/Pendebetan 
pembayaran tambahan penghasilan ke rekening 
penerima. 
(2) Bukti pendukung SPP dan SPM atau pendukung lainnya 
sebagai kelengkapan pengajuan pencairan disimpan di PD 
yang bersangku tan. 
(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).