Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 6 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 2, adalah:

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
 a. Pendapatan Asli Daerah 
 1) Semula Rp 41.088.106.610,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 6.226.940.988,00 
 Jumlah Pendapata n Asli Daerah 
 Setelah Perubahan Rp 47.315.047.598,00 
 
 b. Dana perimbangan 
 1) Semula Rp 850.903.360.100,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 34.114.303.764,00 
 Jumlah Dana Perimbangan 
 Setelah Perubahan Rp 885.017.663.864,00 
 
 c. Lain -lain pendapatan daerah yang sah 
 1) Semula Rp 159.056.673.594,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp (10.844.236.518,00) 
 Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah 
 Setelah Perubahan Rp 148.212.437.076,00 
 
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan: 
 a. Pajak daerah 
 1) Semula Rp 6.274.788.350,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 529.330.000,00 
 Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp 6.804.118.350,00 
 
 b. Retribusi daerah 
 1) Semula Rp 1.505.004.260,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp (1.020.360,00) 
 Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp 1.503.983.900,00 
 
 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
 1) Semula Rp 3.285.125.000,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 315.837.895,00 
 Jumlah hasil pengelolaan 
 kekayaan daerah yang 
 dipisahkan setelah perubahan Rp 3.600.962.895,00 
 
 d. Lain -lain pendapatan asli daerah yang sah 
 1) Semula Rp 30.023.189.000,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 5.382.793.453,00 
 Jumlah lain - lain pendapatan 
 asli daerah yang sah 
 setelah Perubahan Rp 35.405.982.453,00
 
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan : 
 a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak 
 1) Semula Rp 20.863.847.000,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 2.666.209.864,00 
 Jumlah bagi hasil pajak dan bagi 
 hasil bukan pajak Rp 23.530.056.864,00 
 setelah Perubahan 
 
 b. Dana alokasi um um 
 1) Semula Rp 523.586.535.000,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - 
 Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 523.586.535.000,00 
 
 c. Dana alokasi khusus 
 1) Semula Rp 306.452.978.100,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 31.448.093.900,00 
 Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 337.901.072.000,00 
 
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdi ri dari jenis pendapatan: 
 a. Hibah 
 1) Semula Rp 6.500.955.000,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - 
 Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp 6.500.955.000,00 
 
 b. Dana darurat 
 1) Semula Rp - 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - 
 Jumlah pendapatan dana darurat 
 setelah Perubahan Rp - 
 
 c. Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi 
 1) Semula Rp 71.126.911.594,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp (10.844.236.518,00) 
 Jumlah pendapatan bagi hasil pajak 
 setelah Perubahan Rp 60.282.675.076,00 
 
 d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah 
 1) Semula Rp 81.428.807.000,00 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - 
 Jumlah dana penyesuian dan 
 otonomi khusus setelah Perubahan Rp 81.428.807.000,00 
 
 e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dar i pemerintah daerah 
 1) Semula Rp - 
 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - 
 Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari 
 pemerintah da erah lainnya setelah Perubahan Rp -