Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Implementasi transaksi non tunai dal am pengelolaan APBD 
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini dilaksanakan berdasar asas: 
a. efisiensi; 
b. keamanan; dan 
c. manfaat. 
(2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
berorie ntasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, 
tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal. 
(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD 
kepada s emua pihak yang berkepentingan. 
(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 
memberikan manfaat yang sebesar -besarnya bagi kepentingan daerah 
dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD