Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 248?
Dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, BAB XV - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG MENGGUNAKANPOLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAHPasal 245(1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerahmerupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untukmenyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yangbersangkutan.&, Pasal 248 mengatur sebagai berikut:

(1) Rumah negara golongan Isebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat(2)huruf a,adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatantertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal dirumahtersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yangbersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.(2) Rumah negara golongan IIsebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayat(2)huruf b,adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidakdapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiamioleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.(3) Termasuk dalam rumah negara golongan IIadalah rumah negara yangberada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susundanmess/ asrama pemerintah daerah.
(4) Rumah negara golongan IIIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat(2)huruf c,adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan Idangolongan IIyang dapat dijual kepada penghuninya.