Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM SERTA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bondowoso. 
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat 
PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Bondowoso. 
Paraf Koordinasi 6.Direktur ... 
----4-
6. Direktur adalah Direktur PDAM. 
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM. 
8. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh 
pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian metar kubik (m3) 
air bersih yang disalurkan olen PDAM. 
9. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang 
menggunakan air PDAM dan terdaftar se bagai pelanggan . 
10. Biaya rendah adalah biaya yang kompenennya terdiri dari 
biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya 
administrasi. 
11. Biaya dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri 
dari biaya operasional, biaya pemeliharaan , biaya 
administrasi, biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman . 
12. Biaya penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari 
biaya opersional, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, 
biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu 
tingkat hasil investasi sebesar 10% (sepuluh per seratus) 
dari total nilai aset. 
13. Biaya Pembukaan Kembali, yang selanjutnya disingkat 
BPK, adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan 
sebagai akibat dari permutusan sementara. 
14. Biaya Balik Nama, adalah biaya yang dibebankan kepada 
pelanggan sebagai akibat pemindahan atau pengalihan 
nama dan alamat pelanggan yang lama kepada pelanggan 
yang baru. 
15. Biaya Pemindahan Sambungan Rumah (SR), adalah biaya 
yang dibebankan kepada pelanggan sebagai akibat 
pelanggan yang pertama pindah lokasi dalam satu Wilayah 
Persil. 
16. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh 
pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah 
Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu 
biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang 
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 
17. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapat an Belanja 
Daerah Kabupaten Bondowoso. 
18. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah. 
19. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 
21.Tim ... 
Paraf Koordinasi 
L. 
-5-
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan 
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten Bondowo so yang mempunyai tugas menyiapkan 
serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat 
Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai 
dengan kebutuhan . 
22. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya 
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 
Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah. 
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya 
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan 
anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku 
Bendahara Umum Daerah.