Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 5 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DESA, khususnya BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2.Pemerintah ... 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daer e penyelenggara Pemerintahan Da ~_,'h sebagai unsur 
lak aer yang memi . 
pel sanaan urusan pemerintahan 1mpin 
kewenangan daerah otonom. yang menjadi 
3. Bupati adalah Bupati Sintang. 
4. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tu 
1 h . gasnya 
memperole] pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
6. Dana Transfer ke Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
dialokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa 
dan bantuan Keuangan kepada Desa. 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sintang yang sclanjutnya disingkat APBD adalah rcncana 
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, 
adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam 
APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
13.Rekening... 
13. Rekening Kas Umum Dacrah RKUD. r yang selanj ... , adalah rckening tempat 2Jutnya disingkat 
yang ditentukan oleh Bupair ["";","panan uang daeran 
pcnerimaan daerah dan membe menampung seluruh 
daerah pada bank yang diteta[;"_" 8luruh pengeluaran 
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa. 
RKPDesa, adalah Penjabaran _ _' selanjutnya disebut 
J k � an1 rencana Pembangu angka Menengah Desa untuk ' ke 1nan tahun. Jangka waktu 1 (satu) 
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yan anggotanya merupakan wakil dari penduduk p.,g' 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 
16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut 
dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada 
BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 
satu tahun anggaran. 
17. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Desa. 
18. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades 
adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka 
melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang Jebih tinggi. 
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa 
yang dapat dinilai dengan uang scrta scgala scsuatu 
berupa uang dan baran g yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa adalah Kepala 
Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
desa. 
21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertan ggungjawabkan uang 
dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 
22. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang 
ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh 
penerimaan desa dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran desa. 
23. Reckening Kas Dcsa adalah rckening tempat penyimpanan 
uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk 
menampung seluruh penerimaan desa dan diguna? 
untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada ban 
yang ditetapkan.