Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 19?
Dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG, BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal: 
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah 
diterima; 
- 13 -
b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari 
atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah. 
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 
berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi 
ke RKK dan menjadi Sisa Dana Kampung di RKUD. 
(3) Bupati melaporkan Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung. 
(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan 
mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun 
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan 
APBKampung tahun anggaran beriktunya. 
(5) Bupati menganggarakan kembali Sisa Dana Kampung di RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun 
anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali dana Kampung dari 
RKUD ke RKK. 
(6) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, Sisa Dana Kampung di RKUD 
tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD 
Kabupaten. 
(7) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada 
belum disalurkan dari RKUD ke RKK sampai dengan akhir bulan 
Februari tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Kampung tersebut 
diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Kampung 
tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan. 
(8) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum 
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan 
permintaan penyaluran Sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan 
dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) kepada Kepala 
KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung paling lambat Minggu Ketiga 
bulan Juni tahun anggaran berjalan. 
(9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II dari 
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran Dana Kampung menyalurkan sisa Dana Kampung tahap II yang 
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. 
(10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana 
Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sisa Dana 
Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun 
anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi sisa 
anggaran Lebih pada RKUN. 
- 14-