Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1?
Dalam Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah, adalah Kabupaten Flores Timur 
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur 
3. Bupati, adalah Bupati Flores Timur 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dan Pengguna Anggaran untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 
penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan Bupati. PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI, 
PELAPORAN PENERIMMN DAN PENGELUARAN 
DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM 
DAERAH. Men etapkan MEMUTUSKAN: 12.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; Nomor: 238/ 
Umum Sistem 10.Peraturan Menteri Keuangan 
PMK.05/2011 tentang Pedoman 
Akuntansi Pemerintahan; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah: 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan; 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
serta Penyampaiannya; 
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur 
pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPK-PD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah. 
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, 
adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah . 
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, adalah 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai bendahara umum daerah. 
11. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 
12. Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 
13. Akuntansi, adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 
14. Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. 
15. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, adalah prinsip-prinsip, 
dasar-dasar , konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik 
spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah 
untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap 
anggaran, antar periode maupun antar entitas . 
16. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar 
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun 
secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah 
17. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, adalah serangkaian prosedur 
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan 
data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan 
operasi keuangan pemerintah daerah. 
18. Beban, adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalarn 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 
19. Belanja, adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun 
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh Pemerintah Daerah. 
20. Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh