Apa yang diatur dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 2?
Berdasarkan Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGENAAN, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

ayat ( 1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Pasal 3 ( 1) Walikota berwenang menetapkan sanksi administratif. 
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
berdasarkan: 
a. Pengawasan; dan/ atau 
b. pengaduan masyarakat. 
(3} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a dilaksanakan 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perhubungan. 
(4) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan atau 
melalui kelurahan dan/ atau kecamatan. 
(5) Desa dan/atau kecamatan yang menerima pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud 
kepada Kepala Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Pasal 2 BAB II 
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Walikota adalah Walikota Kupang. 
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ku pang. 
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perhubungan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
4. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, 
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi 
massa, Organisasi Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk 
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
5. Penyelenggaraan Angkutan adalah orang atau badan yang 
menyelenggarakan kegiatan di bidang jasa angkutan umum. Pasal 1 BABI 
KETENTUAN UMUM I I 
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dikenakan kepada: 
a. Setiap orang melakukan bongkar muat menggunakan kendaraan 
dengan bobot paling rendah 3 ton, diluar jangka waktu pukul 22.30 
Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita. 
b. Penyedia Jasa Angkutan yang tidak mengasuransikan segala perbuatan 
orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan Angkutan 
meliputi: 
1. kerugian penumpang karena meninggal dunia atau Iuka akibat 
penyelenggaraan pengangkutan; 
2. kerugian atas barang bawaan pen um pang; 
3. kerugian pihak ketiga; 
c. Penyedia Jasa Angkutan yang tidak memiliki fasilitas Pool kendaraan 
bermotor; 
d. Pengemudi Angkutan umum dalam Trayek yang tidak: 
1. mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang 
ditetapkan; 
2. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain jika 
kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas; 
3. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan 
Iajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; 
4. memberhentikan kendaraan selama menaikan dan/atau 
menurunkan penumpang; dan 
5. memenuhi batas kecepatan paling tinggi untuk Angkutan umum. 
e. Pengemudi angkutan umum dalam trayek yang: 
1. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan; 
2. menunggu penumpang selain pada tempat yang ditentukan; 
3. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/ atau 
di tempat tujuan tanpa alasan yang patut atau mendesak; dan 
4. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam Izin Trayek. 
f. Pemegang izin trayek yang tidak: 
1. melaporkan perubahan pemilikan penyedia jasa; 
2. melaporkan perubahan domisili penyedia jasa; 
3. melaporkan kegiatan operasional Angkutan setiap bulan; 
4. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan; 
5. mengembalikan dokumen Izin Trayek setelah terjadi perubahan; 
6. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan 
laikjalan; 
7. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dengan dokumen perjalanan 
yang sah terdiri dari: 
a) kartu pengawasan; 
b) surat tanda nomor kendaraan; 
c) buku uji; dan 
d) tanda uji kendaraan bermotor. 
8. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 
9. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki; 
10. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan 
sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; I <