Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. 
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 
pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 
6. Pengusaha adalah: 
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 
suatu perusahaan milik sendiri; 
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan 
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 
badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di 
dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
-3-
9. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Berau 
danZatau tenaga kerja yang sudah berdomisili di Kabupaten Berau yang 
memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Berau paling 
sedikit selama 12 (dua belas) bulan. 
10. PekerjaZBuruh adalah tenaga kerja yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain. 
11. Perusahaan adalah: 
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 
swasta maupun milik negaraZ daerah yang memperkerjakan pekerjaZ 
buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan 
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain. 
12. Serikat PekerjaZ Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan 
untuk pekerjaZburuh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang 
bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna 
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 
pekerjaZburuh serta meningkatkan kesejahteraan pekerjaZburuh dan 
keluarganya. 
13. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 
meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 
disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu 
sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 
14. Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan 
kerja bagi tenaga kerja untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
15. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah lembaga pelatihan kerja yang 
diselenggarakan oleh swasta atau lembaga pelatihan kerja di perusahaan. 
16. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing 
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 
17. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan 
secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan dengan bekerja 
secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau 
pekerjaZburuh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang 
danZatau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau 
keahlian tertentu. 
18. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang 
diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. 
19. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara 
pelaku dalam proses produksi barang danZatau jasa yang terdiri dari unsur 
pengusaha, tenaga kerjaZ buruh dan Pemerintah Z Pemerintah Daerah yang 
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
20. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 
dengan pekerjaZburuh atau serikat pekerjaZ serikat buruh karena adanya 
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 
hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerjaZ serikat buruh dalam 
satu perusahaan. 
- 4 -
21. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerjaZburuh 
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan 
perintah. 
22. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 
antara pekerjaZburuh dan pengusaha. 
23. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 
24. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil 
perundingan antara serikat pekerjaZ serikat buruh atau beberapa serikat 
pekerjaZserikat buruh yang tercatat pada Dinas dengan pengusaha atau 
beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban keduabelah pihak. 
25. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan 
hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, 
demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari 
rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa 
atau wajar dilalui. 
26. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja 
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang 
hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan 
yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, 
hari tua dan meninggal dunia. 
27. Upah adalah hak pekerjaZburuh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerjaZburuh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 
bagi pekerjaZburuh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan danZatau jasa 
yang telah atau akan dilakukan. 
28. Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku di wilayah 
Provinsi Kalimantan Timur. 
29. Upah Minimum Kabupaten adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten 
Berau. 
30. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan 
pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerjaZburuh atau 
keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk 
lain. 
31. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. 
32. Fasilitas Kesejahteraan PekerjaZ Buruh adalah sarana pemenuhan kebutuhan 
yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik langsung maupun tidak langsung 
yang dapat mempertinggi produktivitas kerja dan ketenangan kerja. 
33. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah, 
menyimpulkan data dan atau keterangan baik menggunakan alat bantu atau 
tidak untuk mengetahui dan menguji pemenuhan kewajiban perusahaan 
dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. 
34. Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian atas suatu objek secara teknis 
untuk mengetahui kemampuan operasional dari bahan dan konstruksi 
dengan menggunakan beban uji sesuai dengan standar dan peraturan 
perundang-undangan. 
-5-
35. Pengesahan adalah suatu tanda bukti kelaikan atas suatu objek setelah 
dilakukan penelitian, perhitungan, pemeriksaan, pengujian dan evaluasi 
berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku. 
36. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, 
bergerak berpindah-pindah atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau 
sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat 
sumber-sumber bahaya.