Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 15?
Pasal Pasal 15 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH, pada BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN, menyatakan:

Dalam pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah, Wajib Pajak 
wajib: 
menjaga dan memelihara dengan baik alat perekam data transaksi 
usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak; 
menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill) untuk 
jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; 
melaporkan alat perekam data transaksi usaha yang mengalami 
kerusakan melalui callcenter pada bank dan/atau perangkat daerah 
yang ditunjuk paling lambat 1 x 24 jam; 
memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam 
menginstall/ memasang/ menghubungkan perangkat CMS di tempat 
usaha wajib pajak; dan 
memberikan informasi mengenai merk/tipe, system informasi data 
transaksi, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan 
sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak. 
Dalam pelaksanaan system online terhadap pajak daerah, Wajib Pajak 
berhak: 
memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon 
penjualan (bill); 
memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan 
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, antara lain: 
1. Laporan penerimaan bulanan; 
2. Rekapitulasi bon penjualan (bill); dan 
3. SPTPD non elektronik 
menerima SSPD elektronik; 
memperoleh fasilitas CMS; 
memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai dengan 
kebijakanbank. 
memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan 
sistem online tidak mengganggu perangkat dan system yang sudah 
ada pada wajib pajak. 
Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk wajib: 
menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak; 
melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan 
alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat/system tidak berfungsi; dan 
 
 
12 
menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak 
untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun. 
Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk berhak: 
mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem 
CMS dari bank; 
mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk 
masing-masing jenis pajak dari bank; 
mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-
masing Wajib Pajak per jenis pajak; 
memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS 
dan bank; dan 
melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan wajib pajak baik 
yang disengaja atau karena kealpaan sehingga terjadi kerusakan 
dan/atau hilangnya perangkat CMS. 
 
BAV XI 
SANKSI ADMINISTRASI