Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
 1. Kota adalah Kota Depok. 
 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 
 
4 
 3. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah s esuai dengan 
peraturan perundang -undangan. 
 5. Badan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang 
menangani Pajak Daerah. 
 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah . 
 7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah 
Kota untuk mengelola Kas Daerah. 
 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang -undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsu ng dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar -besarnya 
kemakmuran rakyat. 
 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 
 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan perpajakan daerah. 
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya 
disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan . 
 12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Orang 
Pribadi atau Badan. 
 13. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah 
terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah 
dan/atau bangunan yang dapat berupa surat perjanjian, 
dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain -lain yang 
memiliki kekuatan hukum. 
 
 
5 
 14. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Ha k atas Tanah 
dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat SSPD 
BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melakukan pembayaran/penyetoran pajak terutang ke 
Rekening Kas Daerah Kota Depok yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah dan digunakan sebagai sarana untuk pe laporan. 
 15. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat PPAT adalah 
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta -
akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak 
atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 
 16. PPAT Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah 
Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk 
melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di 
daerah yang belum cukup terdapat PPAT. 
 17. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasion al yang 
ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT 
dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka 
pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. 
 18. Akta adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah/PPAT atau Pejabat Lelang. 
 19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun 
Kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku 
yang tidak sama dengan tahun kalender. 
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak yang terutang. 
 21. Aplikasi BPHTB online adalah sistem aplikasi yang disediakan 
oleh Pemerintah Kota dan wajib digunakan oleh PPAT/PPATS di 
wilayah Kota Depok. 
22. Akun BPHTB online adalah user id dan password yang 
diberikan kepada PPAT/PPATS/Kepala Kantor untuk 
menggunakan aplikasi BPHTB online.