Apa yang diatur dalam jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor rnor Tahun 2007 pada Pasal 4?
Berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor rnor Tahun 2007 tentang Pedoman Tcknis, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(3) f. e. c. b. 1-'engadaan Haran g/jasa dilakukan pnnsip: berdasarkan prinsip- 
a. ~~sien, berarti pengadaan baran g/jasa harus 
usahakan dengan menggu nakan dana dan daya 
yang terbatas untuk mencapai sasaran yang 
d'.tetapkf"ln dalam waktu sestngkat-singkatnya dan 
dapa~ dipertanggungjawaokan ; 
efektif, berarti pengadaan baran g/jasa harus sesuai 
dcngan kebutuhan yang tclah ditetapkan dan dapal 
memberikan manf aat yang sebesar -besam ya scsuai 
dengan sasaran yang ditetapkan; 
transparan, beraru sernua ketentuan dan lnforrm1s 1 
mengenal pengadaan baran g/jasa, terrnasuk syarat 
teknis admini strasi pengadaan , tata cara evaluasi. 
hasil evaluasi, penetapan cal on penye dia 
barang/jasa, sifatnya terbuka bagl pescrta penye dia 
b:\l'ang/j Asa yang berminat serta bagi masyara kat 
luas pada umumnya. 
d. Terbuka dan bersai ng, berarti pengadaan 
baran g/jasa harus terbuka bagi pcnycdian 
barang /jasa yang mcmcnuhi persyara tan dan 
dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara 
penycdia barang /jasa yang setara dan mcmcnuhi 
syarat /kritc ria tertentu bcrdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang jelAs dan rransparan: 
Adil/tidal< diskrim inatif, berarti membcrikan 
perlakuan yang sama bagi sernua calon pcnyedia 
baran g/jasa dan tidak mengarah untuk mernberi 
kcuntun gan kepada pihak tertentu, dengan cara 
dan/atau alasan apapun; 
Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik 
flsik, keuangan maupun rnanfaat bagi kelancaran 
pelaksanaan tugas umum pernerintahan dan 
pelayanan masyarakat sesu al dengan prinsip­ 
prin sip serta ketentuan yang berlaku dalam 
peng:.daan harang/jasa . 
{3/ Peng adaan ... Untuk penga daru1 barang atau jasa la.inn ya, rerdiri 
dari: 
{I l Peng adaan barang /Iasa dengan nilai sampai 
dengan Rp. 500.000.000,00 (Hrna ratus juta 
rupiah) dapat dilakukan Pengadaan Langsung 
kepa da penyedia barang/jasa yang rnem eriuht 
syarat yang ditentukan dalam dokumen 
pengadaan ; 
(?l rengadaan t,aran g/jasa dengan nilai sampai 
- dengan Rp . 200.000.000, 00 (Dua ratus juta 
rupiah) dilakukan dengan metod e penunjukkan 
tangsung kcpada penyedia baran g/ jasa yang 
mem enuhi syara t yang d1tentukan dalam 
dokumcn pt'ngadaan kecuali pengadaan obat dan 
bahan alat kcsehatan habis pakai dilakukan 
dengan metode penunjukkan langsung 
/P"ngndann t.ongsung dengan tjdru,; mengik uti 
jcnjang nilai terscbut: a. Pcngadaan barang dan/atau jasa sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (I), diSl!lenggar-ak an berdasar kan jenjang nilai 
yang diatur sebagru berikut: (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari jasa 
layanan sebagaimana dimaks ud de.lam Pasal 4 ayat (2) 
hurur a adalah penyediaan barang/jasa rutin untuk 
rncnunjang operasional pelayanl\rt Puskesmas. (1) Pasal 6 BAB IV 
JENJANO NILA ! Pclaksanaan pengadaan barang/jasa sebagairnana dimaksud 
dalarn Pasal 4, dilakukan oleh KepaJa Puskesmas selaku Kuasa 
Pcngguna Anggaran pada Puskesmas di Kabupaten Sintang 
~rdosar kan ke1en1uan peng adnan barang/jasa pemerintah yang 
berlaku . Pasal 5 Untuk Pengadaan barang/ja sa dengan sumbe r dana dari 
hibah terikat dapat dilakukan dengan berd asarkan 
ketentuan pengadaan dari pemberi hibah. atau mengikuti 
ketentuan pengadaan baran g/jasa yang berlaku bagi BLUD 
sepan jang disetu jui pemberi hibah. Fleksibtlita s . . Cl U (j:?. 4. g 
diberikan sebaga imana dimaks ud pada ayat (!), 
dana dari:lerha dap peng adaan barang/jasa de ngan surnber 
a. Jasa Layanan : 
b. Kapitas! J~an Kesehatan Nasional (JKN ); 
c. Hibah Udale terikat: 
d. Hasil kerja sama dengan pihak lain· 
e. APBD; ' 
r. DAK Non Fisik; dan/atau 
g. Lain -lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD J yang sah. 
(3) (2) 
diarur dalam Peraturan Bupati ini mulai 
Ketentuan ~'allgda ranggal 1 Januari 2017 . 
d iJaksanakan pa PENUTUP