Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA PADANGPANJANG Nomor 20 Tahun 1956 Pasal 1?
Dalam PERATURAN WALIKOTA PADANGPANJANG Nomor 20 Tahun 1956 tentang PEDOMAN TATANASKAH DINASDILINGKUNGAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

DalamPeraturan Walikota ini,yangdimaksud dengan:
1.
2.
3.
10.
11.DaerahadalahKotaPadangPanjang
Pemerintah DaerahadalahWalikota danPerangkat Daerahsebagai
unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan olehpemerintah daerah danDewanPerwakilan
RakyatDaerah menurut asasotonomi dantugaspembantuan
dengan prinsipotonomiseluas-luasnya dalamsistemdanprinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalamUndang UndangDasarNegaraRepublik Indonesia Tahun
1945.
Walikota adalahWalikota PadangPanjang.
WakilWalikota adalahWakilWalikota PadangPanjang.
Sekretaris DaerahadalahSekretaris DaerahKotaPadangPanjang.
Perangkat Daerahadalahunsurpembantu kepaladaerahdalam
penyelenggaraan pemerintah daerahyangterdiridarisekretariat
daerah,sekretariat DPRD,dinasdaerah,lembaga teknisdaerah,
kecamatan, kelurahan danlembaga laindilingkungan Pemerintah
KotaPadangPanjang.
SatuanKerjaPerangkat Daerahyangselanjutnya disingkatSKPD
adalahSatuanKerjaPerangkat Daerah diLingkungan Pemerintah
KotaPadangPanjang.
UnitPelaksana Teknisselanjutnya disebutUPTadalahunsur
pelaksana teknis operasional Dinas atauBadan untuk
melaksanakan sebagian urusandinasataubadan diLingkungan
Pemerintah KotaPadangPanjang.
Asisten adalahAsisten padaSekretariat Daerah KotaPadang
Panjang.
StafAhliadalahStafAhlipadaSekretariat DaerahKotaPadang
Panjang.4
5.
6.
7.
8.
9.
12.KepalaSKPDadalahKepalaSKPDdilingkungan Pemerintah Kota
PadangPanjang.
13.KepalaBagian,KepalaBidang,KepalaSubBagian,KepalaSub
Bidang,KepalaSeksiadalah KepalaBagian,KepalaBidang,
KepalaSubBagian, KepalaSubBidang, KepalaSeksipada
Perangkat Daerah.
14.Camat adalahCamat dilingkungan Pemerintah KotaPadang
Panjang.
15.Lurah adalah Lurah dilingkungan Pemerintah KotaPadang
Panjang.
16.Kepala UPTadalahKepalaUPTdilingkungan Pemerintah Kota
PadangPanjang.
17.Tata Naskah Dinasadalahpengelolaan informasi tertulisyang
meliputi pengaturan jenis,format, penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, distribusi danpenyimpanan naskah dinasserta
mediayangdigunakan dalamkomunikasi kedinasan.
18.Naskah dinasadalahinformasi tertulissebagai alatkomunikasi
kedinasan yangdibuatdanataudikeluarkan olehpejabatyang
berwenang dilingkungan pemerintah daerah.
19.Formatadalahnaskahdinasyangmenggambarkan tataletakdan
redaksional, sertapenggunaan lambang/logo dancapdinas.
20.Stempel/Cap Dinasadalahtandaidentitas darisuatujabatanatau
SKPD.
21.KopNaskahDinasadalahkopsuratyangmenunjukan jabatanatau
namaSKPDtertentuyangditempatkan dibagian ataskertas.
22.KopSampulNaskah dinasadalahkopsuratyangmenunjukan
jabatanataunamaSKPDtertentuyangditempatkan dibagian atas
sampulnaskah.
23.Kewenangan adalahkekuasaan yangmelekatpadasuatujabatan.
24.Delegasi adalahpelimpahan wewenang dantanggung jawabdari
pejabatkepadapejabatataupejabatdibawahnya.
25.Mandat adalahpelimpahan wewenang yangdiberikan olehatasan
kepadabawahan untukmelakukan suatutugastertentuatasnama
yangmemberi mandat.
26.Penandatanganan Naskah Dinasadalah hak,kewajiban dan
tanggungjawab yangadapadaseorang pejabat untuk
menandatangani naskah dinassesuai dengan tugasdan
kewenangan padajabatannya.
27.Peraturan DaerahKotaPadangPanjang yangselanjutnya disebut
Peraturan Daerahadalahnaskahdinasdalambentukdansusunan
produkhukum,yangbersifatpengaturan ditetapkan olehWalikota
setelahmendapat persetujuan bersama DewanPerwakilan Rakyat
Daerah untukmengatur urusan otonomi daerah dantugas
pembantuan.
28.Peraturan Walikota Padang Panjang yangselanjutnya disebut
Peraturan Walikota adalahnaskahdinasdalambentukdansusunan
produkhukumyangbersifatpengaturan ditetapkan olehWalikota.
29.Peraturan Bersama adalahnaskah dinasdalambentuk dan
susunan produkhukumyangbersifatpengaturan ditetapkan oleh
duaataulebihWalikota/atau Bupati.
30.Keputusan Walikota Padang Panjang yangselanjutnya disebut
Keputusan Walikota adalahnaskah dinasdalambentuk dan
5
susunan produkhukumyangbersifatpenetapan konkrit,individual,
danfinal.
31.Keputusan KepalaSKPDKotaPadangPanjangyangselanjutnya
disebut Keputusan KepalaSKPDadalahnaskah dinasdalam
bentuk dansusunan produk hukumyangbersifat penetapan,
individual, konkritdanfinal.
32.Instruksi Walikota Padang Panjang yangselanjutnya disebut
InstruksiWalikota adalahnaskahdinasyangberisikan perintah dari
Walikota kepada bawahan untukmelaksanakan tugas-tugas
pemerintahan.
33.Surat Edaranadalahnaskahdinasyangberisipemberitahuan,
penjelasan dan/atau petunjuk caramelaksanakan haltertentuyang
dianggap pentingdanmendesak.
34.Surat Biasaadalahnaskah dinasyangberisipemberitahuan,
pertanyaan, permintaan jawaban atausarandansebagainya.
35.Surat Keterangan adalahnaskahdinasyangberisipernyataan
tertulisdaripejabatsebagai tandabuktiuntukmenerangkan atau
menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
36.Surat Perintah adalahnaskahdinasdariatasanyangditujukan
kepada bawahan yangberisiperintah untukmelaksanakan
pekerjaaan tertentu.
37.Surat izinadalahnaskahdinasyangberisipersetujuan terhadap
suatupermohonan yangdikeluarkan olehpejabatyangberwenang.
38.Surat Perjanjian adalahnaskahdinasyangberisikesepakatan
bersama antaraduabelahpihakataulebihuntukmelaksanakan
tindakan atauperbuatan hukumyangtelahdisepakati bersama.
39.Surat Perintah tugasadalahnaskah dinasdariatasanyang
ditujukan kepadabawahan yangberisiperintah untukmelaksanakan
pekerjaan sesuaidengantugasdanfungsinya.
40.SuratPerintah perjalanan dinasadalahnaskahdinasdaripejabat
yangberwenang kepadabawahan ataupejabat tertentu untuk
melaksanakan perjalanan dinas.
41.SuratKuasaadalahnaskahdinasdaripejabatyangberwenang
kepada bawahan berisipemberian wewenang dengan atas
namanya untukmelakukan suatutindakan tertentu dalamrangka
kedinasan.
42.SuratUndangan adalahnaskahdinasdaripejabatyangberwenang
berisiundangan kepadapejabat/pegawai yangtersebutpadaalamat
tujuanuntukmenghadiri suatuacarakedinasan.
43.SuratKeterangan melaksanakan tugasadalahnaskahdinasdari
pejabatyangberwenang berisipernyataan bahwaseorangpegawai
telahmenjalankan tugas.
44.SuratPanggilan adalahnaskahdinasdaripejabatyangberwenang
berisipanggilan kepadaseorangpegawai untukmenghadap.
45.Nota Dinasadalahnaskah dinasyangbersifat internal berisi
komunikasi kedinasan antarpejabat ataudariatasankepada
bawahan dandaribawahan kepadaatasan.
46.Nota Pengajuan konsepnaskahdinasadalahnaskahdinasuntuk
menyampaikan konsepnaskahdinaskepadaatasan.
47.LembarDisposisi adalahnaskahdinasdaripejabatyangberwenang
berisipetunjuk tertuliskepadabawahan.
48.Telaahan Stafadalahnaskahdinasdaribawahan kepadaatasan
antaralainberisianalisispertimbangan, pendapat dansaran-saran
secarasistematis.
49.Pengumuman adalahnaskahdinasdaripejabatyangberwenang
berisipemberitahuan yangbersifatumum.
50.Laporan adalahnaskahdinasdaribawahan kepadaatasanyang
berisiinformasi danpertanggungjawaban tentang pelaksanaan
tugaskedinasan.
51.Rekomendasi adalahnaskahdinasdaripejabatyangberwenang
berisiketerangan ataucatatantentangsesuatu halyangdapat
dijadikan bahanpertimbangan kedinasan.
52.SuratPengantar adalahnaskahdinasberisijenisdanjumlahbarang
yangberfungsi sebagaitandaterima.
53.Telegram adalahnaskahdinasdaripejabatyangberwenang berisi
haltertentuyangdikirimmelaluitelekomunikasi elektronik.
54.Lembaran Daerahadalahnaskahdinasuntukmengundangkan
peraturan daerah.
55.Berita Daerah adalah naskah dinasuntukmengundangkan
peraturan kepaladaerah.
56.Berita Acaraadalahnaskahdinasyangberisiketerangan atas
sesuatu halyangditandatanganiolehparapihak.
57.Notulen adalahnaskahdinasyangmemuat catatanprosessidang
ataurapat.
58.Memo adalahnaskahdinasdaripejabatyangberwenang berisi
catatantertentu.
59.Daftar Hadiradalahnaskahdinasdaripejabatberwenang yang
berisiketerangan ataskehadiran seseorang.
60.Piagam adalahnaskahdinasdaripejabatyangberwenang berisi
penghargaan atasprestasiyangtelahdicapaiatauketeladanan
yangtelahdiwujudkan.
61.SuratTandaTamatPendidikan DanPelatihan yangselanjutnya
disingkatSTTPPadalahnaskahdinasyangmerupakan tandabukti
seseorang telahluluspendidikan danpelatihan tertentu.
62.Sertifikat adalahnaskah dinasyangmerupakan tandabukti
seseorang telahmengikuti kegiatan tertentu.
63.Perubahan adalahmerubah ataumenyisipkan suatunaskahdinas.
64.Pencabutan adalah suatupernyataan tidakberlakunya suatu
naskahdinassejakditetapkan pencabutan tersebut.
65.Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatunaskah dinas
dianggap tidakpernahdikeluarkan.T
BABII
TATANASKAH DINAS
Pasal2
AsasTataNaskahDinasterdiriatas:
a.asasefisiendanefektif,
b.asaspembakuan:
C.asasakuntabilitas:
d.asasketerkaitan:
e.asaskecepatan danketepatan: dan
asaskeamanan.—
Pasal3
(1)Asasefisiendanefektifsebagaimana dimaksud dalamPasal2huruf
a,dilakukan melaluipenyederhanaan dalampenulisan, penggunaan
ruangataulembarnaskahdinas,spesifikasi informasi, sertadalam
penggunaan bahasaIndonesia yangbaik,benardanlugas.
(2)Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalamPasal2hurufb,
dilakukan melaluitatacara danbentukyangtelahdibakukan.
(3)Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalamPasal2hurufc,
yaitupenyelenggaraan tatanaskah dinasharusdapat
dipertanggungjawabkan darisegiisi,format, prosedur,
kewenangan, keabsahan dandokumentasi.
(4)Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalamPasal2hurufd,
yaitutatanaskahdinasdiselenggarakan dalamsatukesatuan
sistem.
(5)Asaskecepatan danketepatan sebagaimana dimaksud dalamPasal
2hurufe,yaitutatanaskahdinasdiselenggarakan tepatwaktudan
tepatsasaran.
(6)Asaskeamanan sebagaimana dimaksud dalamPasal2huruff,
yaitupenyelenggaraan tatanaskahdinasharusamansecarafisik
dansubstansi.
Pasal4
Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskahdinasterdiriatas:
a.ketelitian:
b.kejelasan,
Cc.singkatdanpadat,dan
d.logisdanmeyakinkan,
Pasal5
(1)Prinsipketelitian sebagaimana dimaksud dalamPasal4hurufa,
diselenggarakan secara telitidancermat daribentuk, susunan
pengetikan, isi,struktur, kaidahbahasadanpenerapan kaidahejaan
didalampengetikan.
(2)Prinsipkejelasan sebagaimana dimaksud dalamPasal4hurufb,
diselenggarakan denganmemperhatikan kejelasan aspekfisikdan
materidenganmengutamakan metodeyangcepatdantepat.
(3)Prinsipsingkatdanpadatsebagaimana dimaksud dalamPasal4
hurufc,diselenggarakan denganmenggunakan bahasaIndonesia
yangbaikdanbenar.
(4)Prinsiplogisdanmeyakinkan sebagaimana dimaksud dalamPasal
4hurufd,diselenggarakan secararuntutdanlogisdanmeyakinkan
sertastrukturkalimatharuslengkapdanefektif.
Pasal6
Penyelenggaraan naskahdinasdilaksanakan sebagai berikut:
pengelolaan suratmasuk:
pengelolaan suratkeluar:
tingkatkeamanan:
kecepatan proses,
penggunaan kertassurat:
pengetikan saranaadministrasi dankomunikasi perkantoran, dan
warnadankualitaskertas.OTOAO
Pasal7
Pengelolaan suratmasuksebagaimana dimaksud dalamPasal6huruf
a,dilakukan melalui:
a.Instansi penerima menindaklanjuti suratyangditerima melalui
tahapan:
1.diagenda dandiklasifikasi sesuaisifatsuratsertadidistribusikan
keunitpengelola:
2.Unitpengelola menindaklanjuti sesuaidenganklasifikasi surat
danarahanpimpinan: dan
3.suratmasukdiarsipkan padaunittatausaha.
b.copysuratjawaban yangmempunyai tembusan disampaikan
kepadayangberhak:dan
Cc.alursuratmenyurat diselenggarakan melaluimekanisme daritingkat
pimpinan tertinggi hinggakepejabat struktural terendah yang
berwenang.
Pasal8
Pengelolaan suratkeluarsebagaimana dimaksud dalamPasal6huruf
b,dilakukan melaluitahapan:
a.konsepsuratkeluardiparafsecaraberjenjang danterkoordinasi
sesuaitugasdankewenangannya dandiagendakan olehmasing-
masingunittatausahadalamrangkapengendalian:
b.suratkeluaryangtelahditandatangani olehpejabatyangberwenang
diberinomor,tanggal danstempel olehunittatausahapada
masing-masing satuankerjaperangkat daerah,dan
Cc.suratkeluarsebagaimana dimaksud padahurufbwajibsegera
dikirim,dan
d.suratkeluardiarsipkan padaunittatausaha.
Pasal9
Tingkatkeamanan sebagaimana dimaksud dalamPasal6hurufc,
dilakukan dengan mencantumkan kodepadasampulnaskahdinas
sebagai berikut:
.SuratsangatrahasiadisingkatSR,merupakan suratyangmateridan a.
sifatnya memiliki tingkatkeamanan yangtinggi,erathubungannya
denganrahasianegara,keamanan dankeselamatan negara:
suratrahasiadisingkat R,merupakan suratyangmateridansifatnya
memiliki tingkatkeamanan tinggiyangberdampak kepadakerugian
negara,disintegrasi bangsa:
suratpentingdisingkat P,merupakan suratyangtingkatkeamanan
isisuratperlumendapat perhatian penerima surat:
suratkonfidensial disingkat K,merupakan suratyangmateridan
sifatnya memilikitingkatkeamanan sedangyangberdampak kepada
terhambatnya jalannya pemerintahan danpembangunan: danb.
.suratbiasadisingkat B,merupakan suratyangmateridansifatnya e.
biasanamuntidakdapatdisampaikan kepadayangtidakberhak.
Pasal10
Kecepatan prosessebagaimana dimaksud dalamPasal6hurufd,
sebagai berikut:
a.
b.segera,denganbataswaktu2x24jamsetelahsuratditerima,
C.
d.biasa,denganbataswaktumaksimum 5harikerjasetelahsuratamatsegera/kilat, denganbataswaktu24jamsetelahsuratditerima:
penting,denganbataswaktu3x24jamsetelahsuratditerima: dan
diterima.
Pasal11
Penggunaan kertassuratsebagaimana dimaksud dalamPasal6huruf
e,sebagai berikut:
a.
b.kertasyangdigunakan untuknaskahdinasadalahHVS80gram:
penggunaan kertasHVSdiatas80gramataujenislain,hanya
terbatas untukjenisnaskahdinasyangmempunyai nilaikeasaman
tertentudannilaikegunaan dalamwaktulama:
penyediaan suratberlambang negaraberwarna kuningemasatau
logodaerahberwarna dicetak diataskertas80gram:
ukurankertasyangdigunakan untuksurat-menyurat adalahFolio/F4
(215x330mm):
.ukurankertasyangdigunakan untukmakalah, piperdanlaporan e.
adalahA4(210x297mm).dan
ukurankertasyangdigunakan untukpidatoadalahA5(165x215
mm).f
Pasal12
Pengetikan saranaadministrasi dankomunikasi perkantoran dimaksud
dalamPasal6huruff,sebagai berikut:
a.
b.
C.penggunaan jenishurufpica:
arial12ataudisesuaikan dengankebutuhan, dan
spasi1atau1,5sesuaikebutuhan.
-10-
Pasal13
Warnadankualitaskertassebagaimana dimaksud dalamPasal6huruf
9g,berwarna putihdengankualitasbaik.
BABIII
NASKAH DINAS
BagianKesatu
BentukdanSusunan
Pasal14
(1)Bentukdansusunan naskahdinasprodukhukum diLingkungan
Pemerintah KotaPadangPanjang, terdiriatas:
a.Peraturan Daerah:
b.Peraturan Walikota:
Cc.Peraturan Bersama Walikota: dan
d.Keputusan Walikota.
(2)Bentukdansusunan naskahdinasprodukhukumsebagaimana
dimaksud padaayat(1)tercantum dalamLampiran1dan
merupakan bagianyangtidakterpisahkan dariPeraturan Walikota
ini.
Pasal15
(1)Bentukdansusunan naskahdinassuratdilingkungan Pemerintah
Daerah, terdiriatas:
instruksi,
suratedaran,
suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
suratizin:
suratperjanjian:
suratperintahtugas:
suratperintahperjalanan dinas:
suratkuasa:
suratundangan,
suratketerangan melaksanakan tugas:
.Suratpanggilan,
notadinas:
notapengajuan konsepnaskahdinas:
lembardisposisi,
telaahan staf,
pengumuman,
laporan:
rekomendasi,
suratpengantar:
telegram,a.
b.
e.
f
m.
n.
p.
r.
s.
t
v.
-11-
w.lembaran daerah,
x.beritadaerah:
y.beritaacara:
z.notulen:
aa.memo,
ab.daftarhadir:
ac.piagam,
ad.sertifikat: dan
ae.STTPP.
(2)Bentukdansusunan naskahdinassuratsebagaimana dimaksud
padaayat(1)tercantum dalamLampiranIIdanmerupakan bagian
yangtidakterpisahkan dariPeraturan Walikota ini.
BABIV
PENGGUNAAN DANKEWENANGAN ATASNAMA,UNTUKBELIAU,
PELAKSANA TUGAS,PELAKSANA HARIAN DANPENJABAT
Pasal16
(1)Penggunaan atasnamayangdisingkat a.n.padaPerangkat Daerah
merupakan jenispelimpahan wewenang dalamhubungan internal
antaraatasankepadapejabatsetingkat dibawahnya.
(2)Untukbeliauyangdisingkat u.b.merupakan jenispelimpahan
wewenang dalamhubungan internalantaraatasankepadapejabat
duatingkatdibawahnya.
(3)Tanggung jawabsebagaimana dimaksud padaayat(1)danayat(2)
tetapberadapadapejabatyangmelimpahkan wewenang dan
pejabat yangmenerima pelimpahan wewenang harus
mempertanggungjawabkan kepada pejabat yangmelimpahkan
wewenang.
Pasal17
(1)Pelaksana tugasyangdisingkat Pltmerupakan pejabatsementara
padajabatan tertentu yangmendapat pelimpahan wewenang
penandatanganan naskahdinas,karenapejabat definitif belum
dilantik.
(2)Pitsebagaimana dimaksud padaayat(1)diangkat dengan
keputusan kepalaSKPDatauKeputusan Walikota danberlaku
palinglama 1(satu)tahun.
(3)Pitsebagaimana dimaksud padaayat(1)bertanggung jawabatas
naskahdinasyangdilakukannya.
Pasal18
(1)Pelaksana tugasharianyangdisingkat Plhmerupakan pejabat
sementara padajabatan tertentu yangmendapat pelimpahan
-12-
wewenang penandatanganan naskahdinas,karenapejabatdefinitif
berhalangan sementara.
(2)Plhsebagaimana dimaksud padaayat(1)diangkat dengan
keputusan kepalaSKPDatauKeputusan Walikota danberlaku
palinglama3(tiga)bulan.3
(3)Plhsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan atasnaskahdinasyang
dilakukannya kepadapejabatdefinitif.
Pasal19
(1)Penjabat yangdisingkat Pj.merupakan pejabatsementara untuk
jabatanWalikota.
(2)Penjabat sebagaimana dimaksud padaayat(1)melaksanakan
tugaspemerintahan sampaidenganpelantikan pejabatdefinitif.
Pasal20
Penempatan a.n,u.b,Plt,PlhdanPjsebagaimana dimaksud dalam
BABIVtercantum dalamLampiranIIIdanmerupakan bagianyang
tidakterpisahkan dariPeraturan Walikota ini.
BABV
PARAF,PENULISAN NAMA,PENANDATANGANAN,
DANPENGGUNAAN TINTAUNTUKNASKAH DINAS
BagianKesatu
Paraf
Pasal21
(1)Setiapnaskah dinassebelum ditandatangani terlebih dahulu
diparaf.
(2)Naskahdinasdalambentukdansusunan produkhukumsebelum
ditandatangani terlebihdahuludiparafpadasetiaplembar.
(3)Parafsebagaimana dimaksud padaayat(1)danayat(2)dilakukan
olehpejabatterkaitsecarahorizontal danvertikal.
(4)Parafsebagaimana dimaksud padaayat(1)danayat(2)
merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk
pertanggungjawaban atasmuatan materi,substansi, redaksidan
pengetikan naskahdinas.
(5)Parafsebagaimana dimaksud padaayat(4)meliputi:
a.parafhierarki:dan
b.parafkoordinasi.
-13-
(6)Parafsebagaimana dimaksud padaayat(1)tercantum dalam
(1)
(2)Lampiran IVdanmerupakan bagianyangtidakterpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
BagianKedua
Penulisan Nama
Pasal22
Penulisan namaWalikota, WakilWalikota padanaskahdinas:
a.dalambentukdansusunan produkhukumtidakmenggunakan
gelar,dan
b.dalambentukdansusunan suratmenggunakan gelar.(1
Penulisan namaSekretaris Daerah padapenandatanganan
pengesahan naskahdinasdalambentukdansusunan produk
hukumyangbersifatpengaturan tidakmenggunakan gelar,nomor
indukpegawai danpangkat.(2)
Penulisan namapejabatselainyangdimaksud padaayat(1)dan
ayat(2)menggunakan gelar,nomorindukpegawai danpangkat.(3)
Penulisan namasebagaimana dimaksud padaayat(1)tercantum
dalamLampiran IVdanmerupakan bagianyangtidakterpisahkan
dariPeraturan Walikota ini.(4)
BagianKetiga
Penandatanganan naskahdinas
Pasal23
Walikota menandatangani naskahdinasdalambentukdansusunan
produkhukumsebagaimana dimaksud dalamPasal14terdiriatas:
a.Peraturan Daerah:
b.Peraturan Walikota:
c.Peraturan Bersama Walikota: dan
d.Keputusan Walikota.
Walikota menandatangani naskahdinasdalambentukdansusunan
suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiriatas:
instruksi,
suratedaran,
suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
suratizin:
suratperjanjian:
suratperintahtugas:
suratkuasa:
suratundangan,
suratketerangan melaksanakan tugas:
suratpanggilan,
.notadinas,
lembardisposisi,a.
b.
e.
f
m.
n.
-14-
pengumuman,
laporan:
rekomendasi,
telegram,
beritaacara:
memo:
piagam:
.sertifikat: dan
w.STTPP.p.
r.
s.
t
v.
Pasal24
Walikota mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang
pelayanan yangbersifat lintassektorkepadaSKPDyang
membidangi pelayanan perizinan terpadu.
Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud padaayat(1)
secarafungsional tetapmenjadi tanggung jawabSKPDyang
bersangkutan.(1
(2)
Pasal25
WakilWalikota menandatangani naskahdinasdalambentukdan
susunan suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiriatas:
suratbiasa:
suratperintah,
suratizin:
suratperintahtugas:
suratketerangan melaksanakan tugas:
notadinas:
lembardisposisi,
telaahan staf,
laporan:
rekomendasi: dan
memo.(1
a.
b.
e.
f
WakilWalikota atasnamaWalikota menandatangani naskahdinas
meliputi:
a.dalambentukdansusunan produkhukumkeputusan, dan
b.dalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalam
Pasal15terdiriatas:
suratedaran,
suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
suratizin:
suratperintahtugas:
suratketerangan melaksanakan tugas:
notadinas:
lembardisposisi,
10.pengumuman:
11.telegram:
12.beritaacara:
13.piagam,dan
14.sertifikat.(2)
2
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
-15-
Pasal26
(1)Sekretaris Daerahmenandatangani naskahdinasdalambentuk
dansusunan suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiri
atas:NEXxEccrun0wOo5 IgTATIA PAN5suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
suratizin:
suratperjanjian:
suratperintahtugas:
suratperintahperjalanan dinas:
suratkuasa:
suratundangan,
suratketerangan melaksanakan tugas:
suratpanggilan,
notadinas:e.
f
.notapengajuan konsepnaskahdinas:
lembardisposisi,
telaahan staf,
pengumuman:
laporan:
rekomendasi,
suratpengantar:
lembaran daerah,
beritadaerah:
beritaacara:
.notulen,
memo:
daftarhadir,dan
sertifikat.
(2)Sekretaris Daerah atasnamaWalikota menandatangani naskah
dinasyangmeliputi:
a.
b.dalambentukdansusunan produkhukumberupaKeputusan
Walikota: dan
dalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalam
Pasal15terdiriatas:
1.suratedaran:
2.suratbiasa:
3.suratketerangan:
4.suratperintah:
5.suratizin:
6.suratperjanjian:
71.suratperintahtugas:
8.suratundangan:
9.suratketerangan melaksanakan tugas,
10.suratpanggilan:
11.notadinas,
12.pengumuman:
13.telegram:
14.beritaacara:
15.piagam:
-16-
16.sertifikat, dan
17.STTPP.
Pasal27
(1)Asistenmenandatangani naskahdinasdalambentukdansusunan
suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiriatas:
hnotadinas:
notapengajuan konsepnaskahdinas:
lembardisposisi,
telaahan staf,
laporan:
suratpengantar:
notulen: dan
memo.a.
b.
e.
f
9.
(2)AsistenatasnamaSekretaris Daerahmenandatangani naskah
dinasdalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud
dalamPasal15terdiriatas:
suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
suratperintahtugas:
suratperintahperjalanan dinas:
suratundangan,
suratpanggilan,
notadinas:
notapengajuan konsepnaskahdinas:
laporan:a.
b.
e.
f
.Suratpengantar, dan
daftarhadir.
Pasal28
StafAhlimenandatangani naskahdinasdalambentukdansusunan
suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiriatas:
a.notapengajuan konsepnaskahdinas,
b.telaahan staf.dan
c.laporan.
Pasal29
(1)KepalaSKPDmenandatangani naskahdinasdalambentukdan
susunan suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiriatas:
suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
suratizin:
suratperjanjian:
suratperintahtugas:
suratperintahperjalanan dinas:
suratkuasa:
suratundangan,a.
b.
e.
f
-17-
suratketerangan melaksanakan tugas:
suratpanggilan,
notadinas:
.notapengajuan konsepnaskahdinas,
lembardisposisi,
telaahan staf,
pengumuman:
laporan:
rekomendasi,
beritaacara:
memo,
daftarhadir,dan
sertifikat.m.
n.
p.
r.
s.
t
v.
KepalaSKPDatasnamaWalikota menandatangani naskahdinas
yangmeliputi:
a.dalambentukdansusunan produkhukumberupaKeputusan
Walikota: dan
b.dalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalam
Pasal15terdiriatas:
1.suratbiasa:
2.suratketerangan:
3.suratperintah,
4.suratundangan: dan
5.sertifikat.(2)
Kepala BadanKepegawaian Daerah atasnamaWalikota
menandatangani naskahdinasdalambentukdansusunan surat
sebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiriatas:
suratbiasa:
suratundangan,
pengumuman:
laporan:
telegram,
piagam:
sertifikat, dan
STTPP.(3)
a.
b.
e.
f
Pasal30
Sekretaris DPRDmenandatangani naskahdinasdalambentukdan
susunan suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiriatas:
suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
suratizin:
suratperjanjian:
suratperintahtugas:
suratperintahperjalanan dinas:
suratkuasa:
suratundangan,
suratketerangan melaksanakan tugas:
suratpanggilan,(1
a.
b.
e.
f
CTp30053-18-
notadinas:
notapengajuan konsepnaskahdinas:
lembardisposisi,
telaahan staf,
pengumuman,
laporan:
rekomendasi,
beritaacara:
memo:dan
daftarhadir.
(2)Sekretaris DPRDatasnamaWalikota menandatangani naskah
dinasmeliputi:
a.
b.dalambentukdansusunan produkhukumKeputusan Walikota,
dan
dalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud
dalamPasal15terdiriatas:
1.suratbiasa:
2.suratketerangan: dan
3.suratperintah.
Pasal31
(1)KepalaUPTdinas/badan menandatangani naskahdinasdalam
bentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15
terdiriatas:nTOVOD 3TATTTOTONGUsuratbiasa:
suratperintah,
suratperjanjian:
suratperintahtugas:
suratperintahperjalanan dinas:
suratkuasa:
suratundangan,
suratketerangan melaksanakan tugas:
suratpanggilan,
notadinas:
notapengajuan konsepnaskahdinas:
lembardisposisi,
telaahan staf,
pengumuman:
laporan:
rekomendasi,
beritaacara:
memo:dan
daftarhadir.
(2)Kepala UPTdinas/badan atasnamakepala dinas/badan
menandatangani naskahdinasdalambentukdansusunan surat
sebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiriatas:
a.
b
C.
d.
esuratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
notadinas:dan
daftarhadir.
-19-
Pasal32
(1)Sekretaris menandatangani naskah dinasdalambentuk dan
susunan suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiriatas:
suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
suratkuasa:
suratundangan,
notadinas:
notapengajuan konsepnaskahdinas:
lembardisposisi,
telaahan staf,
laporan:
memo:dan
daftarhadir.a.
b.
e.
f
(2)Sekretaris atasnamakepalaSKPDmenandatangani naskahdinas
dalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalam
Pasal15terdiriatas:
suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
notadinas:dan
daftarhadir.a.
b.
e.
Pasal33
(1)Camatmenandatangani naskahdalambentukdansusunan surat
sebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiriatas:
suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
suratizin:
suratperjanjian:
suratperintahtugas:
suratperintahperjalanan dinas:
suratkuasa:
suratundangan,
suratketerangan melaksanakan tugas:
suratpanggilan,
notadinas:
notapengajuan konsepnaskahdinas:
lembardisposisi,
telaahan staf,
pengumuman:
laporan:
rekomendasi,
beritaacara:
memo:dan
daftarhadir.a.
b.
e.
f
m.
n.
p.
r.
s.
t
-20-
(2)CamatatasnamaWalikota menandatangani naskahdinasdalam
(1)
(2)bentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15
terdiriatas:
a.suratbiasa:
b.suratketerangan:
C.suratperintah, dan
d.suratundangan.
Pasal34
KepalaBagian, KepalaBidangmenandatangani naskah dinas
dalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalam
Pasal15terdiriatas:
suratperintah,
notadinas:
notapengajuan konsepnaskahdinas:
lembardisposisi,
telaahan staf,
laporan: dan
g.daftarhadir.a.
b.
e.
f
Kepala Bagian, Kepala Bidang atasnamakepalaSKPD
menandatangani naskahdinasdalambentukdansusunan surat
sebagaimana dimaksud dalampasal15terdiriatas:
suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
notadinas:dan
daftarhadir.a.
b.
e.
Pasal35
Lurahmenandatangani naskahdinasdalambentukdansusunan
suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15terdiriatas:
suratbiasa:
suratketerangan:
suratperintah,
suratizin:
suratperjanjian:
suratperintahtugas:
suratperintahperjalanan dinas:
suratkuasa:
suratundangan,
suratketerangan melaksanakan tugas:
suratpanggilan,
notadinas:
notapengajuan konsepnaskahdinas:
lembardisposisi,
telaahan staf,
pengumuman:
laporan:
rekomendasi,
beritadaerah:(1
a.
b.
e.
f
m.
n.
p.
r.
s.
-21-
tberitaacara:
Uu.memo:dan
v.daftarhadir.
(2)LurahatasnamaCamat menandatangani naskahdinasdalam
bentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalamPasal15
terdiriatas:
a.suratbiasa:
b.suratketerangan:
C.suratperintah, dan
d.suratundangan.
Pasal36
(1)Kepala SubBagian, Kepala SubBidang, Kepala Seksi
menandatangani naskahdinasdalambentukdansusunan surat
sebagaimana dimaksud Pasal15terdiriatas:
a.notadinas:
b.notapengajuan konsepnaskahdinas,
C.telaahan staf,dan
d.laporan.
(2)KepalaSubBagian,KepalaSubBidang,KepalaSeksi,atasnama
Sekretaris, KepalaBagian,KepalaBidangmenandatangani naskah
dinasdalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud
dalamPasal15terdiriatas:
a.suratperintah:
b.notadinas:dan
c.daftarhadir.
BagianKeempat
Pendelegasian Penandatanganan NaskahDinas
Pasal37
(1)WakilWalikota menandatangani naskahdinasatasnamaWalikota
dalambentuk produk hukum berupa Keputusan Walikota
sebagaimana dimaksud dalamPasal25ayat(2)hurufaadalah
dalamhalmenetapkan kepanitiaan, tim,danpenunjukan nara
sumber yangkeanggotaannya selain dariWalikota, unsur
MUSPIDA daninstansivertikal.
(2)WakilWalikota menandatangani naskahdinasatasnamaWalikota
dalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalam
Pasal25ayat(2)hurufb,apabilaWalikota berhalangan.
Pasal38
(1)Sekretaris DaerahatasnamaWalikota menandatangani naskah
dinasdalambentukprodukhukumberupaKeputusan Walikota
sebagaimana dimaksud dalamPasal26ayat(2)hurufadalamhal
menetapkan kepanitiaan, tim,danpenunjukan narasumberyang
keanggotaannya terdiridaripejabateselon IIkebawah danyang
setingkat.
-22-
(2)Sekretaris DaerahatasnamaWalikota menandatangani naskah
dinasdalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud
dalamPasal26ayat(2)huruf bapabilaWalikota danWakil
Walikota berhalangan.
Pasal39
(1)KepalaSKPDatasnamaWalikota menandatangani naskahdinas
produkhukumberupaKeputusan Walikota sebagaimana dimaksud
dalamPasal29ayat(2)hurufa,dalamhalmenetapkan kepanitiaan,
tim,danpenunjukan narasumberyangkeanggotaannya terdiridari
aparatur dilingkungan Pemerintah KotaPadangPanjang.
(2)KepalaSKPDatasnamaWalikota menandatangani naskahdinas
dalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalam
Pasal28ayat(2)hurufb,apabilaWalikota, WakilWalikota dan
Sekretaris Daerahberhalangan.
Pasal40
Kepala Badan Kepegawaian Daerah atasnamaWalikota
menandatangani naskah dinasdalambentukdansusunan surat
sebagaimana dimaksud dalamPasal29ayat(3),apabilaWalikota,
WakilWalikota danSekretaris Daerahberhalangan.
Pasal41
(1)Sekretaris DPRDatasnamaWalikota menandatangani naskahdinas
produkhukumberupaKeputusan Walikota sebagaimana dimaksud
dalamPasal30ayat(2)hurufa,dalamhalmenetapkan kepanitiaan,
tim,danpenunjukan narasumberyangkeanggotaannya terdiridari
aparatur dilingkungan Pemerintah KotaPadangPanjang.
(2)Sekretaris DPRDatasnamaWalikota menandatangani naskahdinas
dalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalam
Pasal30ayat(2)hurufb,apabilaWalikota, WakilWalikota dan
Sekretaris Daerahberhalangan.
Pasal42
(1)KepalaUPTDinas/Badan atasnamaKepala Dinas/Badan
menandatangani naskahdinasdalambentukdansusunan surat
sebagaimana dimaksud dalamPasal31ayat(2),apabilaKepala
Dinas/Badan berhalangan.
(2)Sekretaris atasnamaKepalaSKPDmenandatangani naskahdinas
dalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalam
Pasal32ayat(2),apabilaKepalaDinas/Badan berhalangan.
Pasal43
CamatatasnamaWalikota menandatangani naskahdinasdalam
bentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalamPasal33
-23-
ayat(2),apabilaWalikota, WakilWalikota danSekretaris Daerah
berhalangan.
Pasal44
AsistenatasnamaSekretaris Daerahmenandatangani naskahdinas
bentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalamPasal27
ayat(2),apabilaSekretaris Daerahberhalangan.
Pasal45
Kepala Bagian, Kepala Bidang atasnamaKepalaSKPD
menandatangani naskahdinasdalambentukdansusunan surat
sebagaimana dimaksud dalamPasal34ayat(2),apabilaKepala
SKPDberhalangan.
Pasal46
LurahatasnamaCamat menandatangani naskahdinasdalam
bentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalamPasal35
ayat(2),apabilaCamatberhalangan.
Pasal47
Kepalasubbagian, kepalasubbidang, kepalaseksi,atasnama
sekretaris, kepalabagian,kepalabidangmenandatangani naskah
dinasdalambentukdansusunan suratsebagaimana dimaksud dalam
Pasal36ayat(2),apabilaSekretaris, KepalaBagian,KepalaBidang
berhalangan.
Pasal48
Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas
sebagaimana dimaksud dalamPasal37sampaidenganPasal47
ditetapkan denganKeputusan Walikota.
BagianKelima
Penggunaan TintauntukNaskahDinas
Pasal49
(1)Tintayangdigunakan untuknaskahdinasberwarna hitam.
(2)Tintayangdigunakan untukpenandatanganan danparafnaskah
dinasberwarna birutua.
(3)Tintayangdipergunakan untukkeperluan keamanan naskahdinas
berwarna merah.
-24-
BABVI
STEMPEL
BagianKesatu
Jenis
Pasal50
Jenisstempeluntuknaskahdinasdilingkungan Pemerintah Daerah
terdiriatas:
a.stempeljabatan, dan
b.stempelperangkat daerah.
Pasal51
(1)Stempel jabatansebagaimana dimaksud dalamPasal50hurufa,
adalahstempeljabatanWalikota.
(2)Stempel jabatanWalikota sebagaimana dimaksud padaayat(1)
berisinamajabatan danmenggunakan lambang negaradengan
pembatas tandabintang.
Pasal52
Stempel perangkat daerahsebagaimana dimaksud dalamPasal50
hurufb,terdiriatas:
a.stempelSKPDdanataulembaga lain:
b.stempelSKPDuntukkeperluan tertentu: dan
Cc.stempelUPT.
BagianKedua
Bentuk,UkurandanIsi
Pasal53
StempeljabatanWalikota danstempelperangkat daerahsebagaimana
dimaksud dalamPasal50berbentuk lingkaran.
Pasal54
Ukuranstempeljabatan,sebagaimana dimaksud dalamPasal50huruf
a,meliputi:
ukurangaristengahlingkaran luaradalah4cm,
ukurangaristengahlingkaran tengahadalah3,8cm:
ukurangaristengahlingkaran dalamadalah2,7cm,dan
jarakantara2(dua)garisyangterdapat dalamlingkaran dalam
maksimal 1cm.20
Pasal55
Ukuranstempelperangkat daerahsebagaimana dimaksud dalamPasal
50hurufbmeliputi:
20
(1)-25-
ukurangaristengahlingkaran luaradalah4cm,
ukurangaristengahlingkaran tengahadalah3,8cm:
ukurangaristengahlingkaran dalamadalah2,7cm,dan
jarakantara2(dua)garisyangterdapat dalamlingkaran dalam
maksimal 1cm.
Pasal56
Ukuran stempelSKPDuntukkeperluan tertentusebagaimana
dimaksud dalamPasal52hurufb,meliputi:
a.ukurangaristengahlingkaran luaradalah1,8cm,
b.ukurangaristengahli