Jelaskan isi kandungan Pasal 61 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG, ketentuan pada , Pasal 61 berbunyi:

(1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus
untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu
dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6
(enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti
dengan mekanisme sebagai berikut:
a.BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
antar waktu;
b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa
antar waktu ditetapkan dengan keputusan
pimpinan BPD;
12
c.panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri
atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
d.panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu
jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan
kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
e.panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu
bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, melakukan penjaringan dan penyaringan
bakal calon Kepala Desa antar waktu.
(3)Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon
kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang
calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(4)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada
, yang memenuhi persyaratan lebih dari 3
(tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(5)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terdiri atas:
a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan
Desa;
b. tingkat pendidikan; dan/atau
c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang
dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang
waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(7)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap
kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda
pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa
sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
(8)Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan
melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pelaporan.
(9)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf a, meliputi:
a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar
waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu
15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa
diberhentikan;
13
b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh
panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak panitia terbentuk;
c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh
penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diajukan oleh panitia pemilihan;
d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala
Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu
15 (lima belas) Hari;
e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi
bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari; dan
f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh
panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang
calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang
dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih
dalam musyawarah Desa.
(10)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, meliputi:
a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh
Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya
dilakukan oleh panitia pemilihan;
b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih
oleh musyawarah Desa melalui musyawarah
mufakat atau melalui pemungutan suara;
c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh
panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa
melalui mekanisme musyawarah mufakat atau
melalui pemungutan suara yang telah disepakati
oleh musyawarah Desa;
d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh
panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
(11)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) huruf c, melibatkan unsur masyarakat.
(12)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(11), berasal dari:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
14
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan
anak.
(13)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(12), huruf c diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari
setiap dusun.
(14)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) dibahas dan
disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan
memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai
hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan
BPD.
(15)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf c, meliputi:
a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui
musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa
mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil
musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima
laporan dari panitia pemilihan;
c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan
pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
laporan dari BPD; dan
d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan
pengesahan pengangkatan calon kepala Desa
terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(16)Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10),
dan ayat (15), dapat dipersingkat dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang
pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(17)BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa
terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui
Camat.
(18)Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
Keputusan Bupati.
(19)Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
15
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang.
Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 23 Oktober 2018
BUPATI LUMAJANG,
ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 23 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
ttd.
Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Madya
NIP.19651217 199003 1 007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 15
NOMOR REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI
JAWA TIMUR : 312-15/2018
PARAF KOORDINASI
Jabatan Paraf Tanggal
Sekda
Asisten
Ka. DPMD
Kabag. Adm. Pemerintahan
Plt. Kabag. Hukum
16
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
I.UMUM
Bahwa dengan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 128/PUU-XII/2015 tentang pengujian Undang – Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka mengharuskan penyesuaian
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala
Desa. Dalam Perda dimaksud terdapat beberapa Pasal yang harus
disesuaikan salah satunya terkait dengan domisili, interval waktu
pemilihan, tata cara melaksanakan musyawarah desa dan beberapa hal
lainnya.
Tujuan dari disusunnya Raperda ini adalah untuk memberikan
pedoman dan kepastian hukum dalam proses pedoman pemilihan kepala
desa. Sasaran dibentuknya Perda ini adalah agar dalam pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lumajang berjalan sesuai dengan
aturan yang berlaku sehingga dapat berjalan aman, tertib dan terkendali.
II.PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1