Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 3 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 3 Tahun 1945 tentang PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS, PENGELOLAAN PENGGUNAAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Batu. 
2. Pemerintah an Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemeri ntahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perw akilan Rakyat Daerah menurut azas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
4. Walikota adalah Walikota Batu. 
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
selanjutnya disingkat BPKAD a dalah Badan 
Pengel ola Keuangan dan Aset Daerah Kot a Batu. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 
Halaman 4 dari 11 Hlm… 
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di Kota Batu. 
8. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
9. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki 
jabatan tertentu dalam organisasi pemerintah . 
10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik 
Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk 
kepentingan dinas terdiri atas kendaraa n perorangan 
dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan 
dinas jabatan , dan kendaraan dinas 
khusus/lapangan. 
11. Pemeliharaan (perawatan) adalah kegiatan menjaga 
fasilitas -fasilitas dan peralatan, serta mengadakan 
perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan ag ar 
tercapai suatu keadaan yang sesuai dengan yang 
direncanakan, termasuk di dalamnya service 
kendaraan. 
12. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat 
BBM adalah bahan bakar yang wajib di pergunakan 
oleh kendaraan dinas sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan.