Bagaimana redaksi normatif Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI, Pasal 21 berbunyi:

(1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau 
Pembantu Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan 
transaksi secara non tunai dikenai sanksi administratif. 
(2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. Teguran lisan; dan 
b. Teguran tertulis.