Bagaimana redaksi normatif Pasal 23 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB V - PENGGUNAAN, Pasal 23 berbunyi:

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 22 ayat 
(2) dan ayat ( 5) huruf a , apabila barang milik daerah berupa tanah belum 
memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti 
dengan : 
a. akta jual beli; 
b. girik; 
c. letter C; 
d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; 
e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ad a; 
f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang ; atau 
g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 22 ayat 
(3) apabila barang milik daerah berupa bangunan belum memiliki IMB 
dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari 
Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 22 ayat 
(5) apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang 
diperoleh dari APBD belum memiliki serti fikat, IMB, dan dokumen 
perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang 
yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk 
penyelenggar an tugas dan fungsi PD. 
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 22 ayat 
(7) apabila barang milik daerah berupa selain tanah dan bangunan yang 
diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka 
dokumen dimaksud dapat diganti d engan surat pernyataan dari 
Pengguna Barang yang menyatakan bahwa barang milik daerah selain 
tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran 
tugas dan fungsi PD. 
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 22 ayat 
(8) huruf b, huruf c , dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul 
permohonan penerbitan status penggunaan disertai surat pernyataan dari 
Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut 
adalah barang milik daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan 
untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal 
pemerintah daerah. 
(6) Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap 
harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah 
ditetapkan status penggunaan b arang milik daerah.