Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 10 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 10 Tahun 2017 tentang PEMANFAATAN HIBAH BERBENTUK BARANG, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
 
1.
 
Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 
 
2.
 
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 
3.
 
Bupati adalah Bupati Pandeglang. 
 
4.
 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya d
isingkat SKPD adalah 
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 
 
5.
 
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah 
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan 
Usaha 
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik 
telah ditetapkan peuntukannya, besifat tidak wajib dan tidak mengikat, 
serta tidak secara terus menerus, yang bert
ujuan untuk menunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 
 
6.
 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah 
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah 
daerah dengan penerima hibah. 
 
7.
 
Alat mesin per
tanian yang selanjutnya disebut alsintan adalah alat mesin 
pertanian yang terdiri dari traktor roda dua, middle traktor, combine 
harvester, rice transplanter, power thrasher, pedal thrasher, handsprayer, 
rice milling unit, kendaraan roda tiga dan pompa air
.