Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN HIV ( HUMAN IM MUNODE FFICIENCY VIRUS ) DAN AIDS (ACQUIRED IM MUNO DEF FICIENCY SYNDROM E) DI KABUPATEN KLA TEN, BAB III - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS, Pasal 18 berbunyi:

Pemerintah daerah melaksanakan upaya perlindungan masyarakat dari
penularan HIV dan AIDS serta upaya perlindungan ODHA dari stigma
dan diskriminasi. 
Upaya perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara
lain: 
Pemeriksaan kesehatan adalah bagian dari hak azasi manusia untuk
mengetahui kondisi kesehatan pribadi dan mengakses layanan
kesehatan termasuk pengobatan sesuai kebutuhan medisnya ;
Tes HIV diagnosis harus dilakukan secara sukarela dengan konseling
yang baik dan disertai informed consent ; 
Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tidak diperkenankan menolak
memberikan akses layanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi
HIV dan AIDS; 
Setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau
memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib
merahasiakannya; 
Pengumpulan dan penggunaan data, laporan kasus dan survei serta
kegiatan apa saja untuk kepentingan surveillance, tidak boleh
membuka/mempublikasikan identitas orang yang terinfeksi HIV;
Setiap orang boleh mengetahui status HIV orang lain atas
persetujuan yang bersangkutan (ODHA);
Setiap orang yang terinfeksi HIV wajib mengakses pengobatan secara
patuh dan melakukan upaya pencegahan penularan serta dianjurkan
memberitahu orang terdekat agar dapat menolongnya bilamana
dibutuhkan ;
Setiap orang, p ekerja dan buruh dengan HIV dan AIDS berhak
mendapatkan hak-hak yang sama dengan pekerja/buruh lain sesuai
dengan peraturan yang berlaku; dan
Pemberi kerja, pemerintah maupun swasta diwajibkan untuk tidak
melakukan upaya diskriminasi dalam bentuk apapun selain upaya
untuk mencegah penularan lebih lanjut atau perburukan kondisi
kesehatan yang bersangkutan secara rasional.
Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) huruf d apabila: 
ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
Orang tua/wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak
sadar;
Untuk kepentingan penatalaksanaan penderita maupun dalam
rangka kewaspadaan umum dengan komunikasi antar dokter atau
fasilitas kesehatan; dan
Untuk kepentingan pro justicia . 
Konselor KT HIV hanya dapat membuka informasi sebagaimana tersebut
pada ayat (2) huruf d, kepada pasangan seksual atau partner pengguna
jarum suntik bersama dari seseorang terinfeksi HIV, bila : 
Atas permintaan ODHA kepada konselor KT HIV untuk
memberitahukan kepada pasangan seksual/partner pengguna
narkoba suntik, diantaranya kerena tidak kuasa memberitahukan
sendiri.
Ada indikasi bahwa telah terjadi penularan pada pasangannya.
Untuk kepentingan pemberian PDP pada pasangan seksualnya atau
partner pengguna jarum suntik.
Bagian kedua
Mekanisme pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS