Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor J.J-TAHUN Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor J.J-TAHUN Tahun 2018 tentang RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017-2021, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah; 
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah; 
3. Oraganisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah; 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah; 
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 
selanjutnya disingkat RAD-AMPL adalah Rencana Aksi Daerah 
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung 
Tengah Tahun 2017-2021 yang berupa dokumen operasionalisasi 
kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air 
minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalarn 
rangka mendukung pencapaian Universal Access 2019; 
6. Sumber air minum yang layak adalah sumber air minum yang meliputi 
air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang 
berasaJ dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih 
dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau 
terlindung dari kontaminasi lainnya, yang antara lain adalah sumber air 
minum yang meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, 
sumber terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan; 
7. Sumber air minum tak layak adalah sumber air minum yang 
diidentifikasi sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan 
ternpat pembuangan kotoran kurang dari 10 (sepuluh) meter dan/atau 
tidak terlindung dari kontarninasi lainnya, yang antara lain mencakup 
sumur gaJian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang 
diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, 
danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase; 
8. Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang didefinisikan 
sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman , yang dapat 
menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitamya dari kontak dengan 
kotoran manusia, yang mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur 
(flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan 
atau tangki septik/SPAL; 
9. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah fasilitas sanitasi yang 
didefinisikan sebagai sarana yang tidak aman, tidak higienis, dan tidak 
nyaman, yang dapat mendekatkan pengguna dan lingkungan disekitarnya 
dari kontak langsung dengan kotoran manusia yang meliputi toilet yang 
menga1ir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, 
jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung; 
10. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan 
masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan 
pelayanan , melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif 
masyarakat ; 
11. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan 
pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan Jembaga 
swasta; 
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal ; 
13. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum 
yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan 
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan 
pokok minimal 60 liter/ orang/hari; 
14. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah 
setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem 
air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%; 
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai 
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur; 
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 
kualitatif untuk masukan , proses, keluaran, basil, manfaat, dan/atau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 
a tau kegiatan; 
17. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang 
dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan 
karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik 
bersifat penting, mendasar, menkampungk, berjangka menengah 
dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan; 
18. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah 
daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ; 
19. Strategi adalah langkah-langkah mendasar /jitu berisikan program ­
program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; 
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan pembangunan daerah; 
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang 
modal termasuk peralatan dan teknoiogi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 
22. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan 
kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan 
wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk 
menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi; 
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengant 1s1pasi 
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil 
tindakan sedini mungkin; 
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 
standar; 
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah; 
26. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang 
selanjutnya disingkat Pamsimas adalah salah satu program yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Indones ia dengan dukungan Bank Dunia, 
program ini dilaksanakan di wilayah perkampungan dan pinggiran kota 
untuk meningkatkan akses penduduk perkampungan terhadap fasilitas 
air minum dan sanitasi layak berbasis masyarakat; 
27. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanju tnya disingkat 
Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, 
yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh 
dengan mendorong partisipasi masyarakat; 
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang 
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara: 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupaka n penjabaran dari visi, misi, 
dan program, yang disusun dengan berpedoman pada RPJP daerah dan 
memperhatikan RPJM nasional. 
BABII 
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL