Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 9PERATURAN DAERAH KA3UPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 184?
Dalam 9PERATURAN DAERAH KA3UPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 21 Tahun 2013 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 184 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 verdang Pemerintab an Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa. kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraruran Daerah tencang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pe meriksa Keuangan paling lambat & (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;
bahwa permnggungiawaoan peiaksanaaii Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diretapkan dengan
Peraturen Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Mengingat :
1.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1099 tentang
Penyeienggaraan Negara yang hersih dan bebas cLari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme ^Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1992
Nomor 75. ^ambahar. Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor
3851),Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 4285);
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per bendaha raan JNegara
(Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun 200 -Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
Undang -Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola an
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12G, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perunda ng-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da erah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
10Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 T ahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 1 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nom or 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tah un 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daeran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Da^am Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewer.angan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timu r Tahun 2007 Nomor
19);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2012
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 3elanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012
Nomor 06);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:
11Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012.