Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA, khususnya BAB III - LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYEL ENGGARA NEGARA DAN, Pasal 4, adalah:

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
dilaksanakan sebagai berikut : 
a. bagi wajib LHKPN yan g baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun 
maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan 
Formulir LHKPN yang baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK 
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun; 
b. bagi wajib LHKPN yang suda h pernah menyampaikan LHKPN baik Model 
KPK-A maupun Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau 
terkena kewajiban update 2 (dua) tahunan maka harta kekayaan yang 
dilaporkan adalah posisi per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 dan 
diserahkan kepada KPK paling lambat 31 (tiga puluh satu) Maret 2018; 
dan 
c. petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b dapat dilihat dan diunduh pada 
www.elhkpn.kpk.go.id. 
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka n 
dengan cara sebagai berikut : 
a. melalui Aplikasi e -LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau 
b. mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan 
melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Dire ktorat 
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di kantor 
KPK atau melalui Pos dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam 
media penyimpan data. 
(3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 
diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan -publik/lhkpn. 
(4) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan 
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang 
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 
(5) Penyampaian LHKPN sebagaima na dimaksud pada ayat (4) disampaikan 
dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. 
6 
 (6) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang 
diserahkan langsung di Kantor KPK atau melalui Pos, wajib menyerahkan 
copy bukti penyampaia n LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Daerah. 
Bagian Kedua 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara