Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 15?
Dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, BAB V - SANKSI, Pasal 15 mengatur sebagai berikut:

(1)Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a.Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4),ayat (5) dan/atau
;
b.terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
dan/atau
c.terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.
(2)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.
(3)Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II
tidak dilakukan.
(4)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sampai dengan
sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah
direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa
di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.
(5)Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juni tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh
persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan
bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap III.