Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH  KOTA MADIUN Nomor 3 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN DAERAH  KOTA MADIUN Nomor 3 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Madiun. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 
3. Walikota adalah Walikota Madiun. 
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan 
Olah Raga adalah Dinas Kebu dayaan, Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun . 
 
 - 5 - 
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah yang 
selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, Kopera si dan Usaha Mikro Kota Madiun . 
6. dihapus . 
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 
Madiun. 
8. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota 
Madiun . 
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas 
Kebudayaan, Pariwis ata, Kepemudaan dan Olah Raga 
Kota Madiun, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kota Madiun , Kepala Dinas Perdagangan 
Kota Madiun . 
10. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi 
dan tempat olah raga yang dimiliki/dikuasai oleh 
Pemerintah Dae rah. 
11. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat bukti yang 
sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
dapat digunakan untuk menggunakan fasilitas atau 
menikmati tempat rekreasi dan tempat olah raga. 
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari pen ghimpunan data objek dan subjek retribusi, 
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya. 
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha 
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap . 
 
 - 6 - 
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Da erah dengan menganut prinsip -prinsip 
komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 
15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang 
selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat 
rekre asi dan olah raga yang disediakan dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan 
yang menurut peraturan perundang -undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi tertentu. 
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi 
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Walikota. 
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKSRD, adalah surat ketetapan retribusi 
yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi 
yang tertuang. 
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat 
Ketetapan Retribusi yang menent ukan jumlah 
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah 
kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan 
tagihan Re tribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 
 
 - 7 - 
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan professional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untu k menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang -undangan retribusi 
daerah. 
23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah 
serangkaian tindakan y ang dilakukan oleh penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 
Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
 
2. ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan ayat (3) diubah , 
sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai 
berikut: