Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 15 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, BAB III - PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa harus
mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi
Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi
Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Calon Perangkat Desa 
dari Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia