Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 26?
Dalam PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI, Pasal 26 mengatur sebagai berikut:

(1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, 
dilakukan oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia, Kepala 
POLRI dan Jaksa AgungRepublik Indonesia sesuai dengan tugas 
dan fungsi masing -masing dan diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
(2) Pembinaan teknis yang dilakukan oleh P OLRI terhadap PPNS 
dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional 
penyidikan kepada PPNS . 
(3) Selain pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
POLRI melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang 
dilakukan oleh PPNS . 
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ), meliputi: 
a. pelaksanaan gelar perkara; 
b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara; 
c. melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang 
memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS ; 
d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS ;atau 
e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara 
berkala.