Bagaimana redaksi normatif Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 36 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 36 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019, BAB VII - Penutup, Pasal 21 berbunyi:

421 2 Bagi Hasil Bukan
Pajak / Sumber
Daya Alam380,518,981,000.00 266,363,286,700.0
0(114,155,694,300.00
)-30.00
421 02 01 Bagi Hasil dari
Provisi Sumber
Daya Hutan
(PSDH)6,857,443,000.00 4,800,210,100.00
(2,057,232,900.00) -30.00
421 02 04 Dana Bagi Hasil
Dari Iuran Tetap
(Landrent)2,699,121,000.00 1,889,384,700.00
(809,736,300.00) -30.00
421 02 05 Dana Bagi Hasil
Dari Iuran
Eksplorasi dan
Iuran Eksploitasi
(Royalty)227,162,489,000.00 159,013,742,300.0
0
(68,148,746,700.00) -30.00
421 02 06 Dana Bagi Hasil
Dari Pungutan
Pengusahaan
Perikanan dan
Hasil Perikanan943,027,000.00 660,118,900.00
(282,908,100.00) -30.00
421 02 08 Dana Bagi Hasil
Dari
Pertambangan
Minyak Bumi36,436,327,000.00 25,505,428,900.00
(10,930,898,100.00) -30.00
421 02 09 Dana Bagi Hasil
Dari
Pertambangan
Gas Bumi106,420,574,000.00 74,494,401,800.00
(31,926,172,200.00) -30.00
422 DANA ALOKASI
UMUM (DAU)316,486,315,000.00 259,192,257,000.0
0(57,294,058,000.00) -18.10
422 1 Dana Alokasi
Umum259,192,257,000.00 259,192,257,000.0
00.00 0.00
422 01 01 Dana Alokasi
Umum259,192,257,000.00 259,192,257,000.0
00.00 0.00
423 DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK)81,607,000,000.00 0.00(81,607,000,000.00) -100.00
423 1 Dana Alokasi
Khusus81,607,000,000.00(81,607,000,000.00) -100.00
423 01 01 DAK Reguler
Bidang Pendidikan2,746,000,000.00(2,746,000,000.00) -100.00
423 01 02 DAK Reguler
Bidang Kesehatan
dan KB40,570,000,000.00
(40,570,000,000.00) -100.00
423 01 03 DAK Penugasan
Bidang Air Minum731,000,000.00(731,000,000.00) -100.00
423 01 04 DAK Penugasan
Bidang Irigasi8,119,000,000.00(8,119,000,000.00) -100.00
423 01 06 DAK Reguler
Bidang Kelautan
dan Perikanan1,661,000,000.00
(1,661,000,000.00) -100.00
423 01 08 DAK Reguler
Bidang Pertanian2,221,000,000.00(2,221,000,000.00) -100.00
423 01 09 DAK Penugasan
Bidang Jalan18,877,000,000.00(18,877,000,000.00) -100.00
423 01 10 DAK Penugasan
Bidang Pasar6,270,000,000.00(6,270,000,000.00) -100.00
423 01 11 DAK Penugasan 412,000,000.00 (412,000,000.00) -100.00
-76-
KODE
REKENINGU R A I A NJ U M L A H ( Rp )BERTAMBAH /
(BERKURANG)
2018 2019 Rp. %
1 2 3 4 5 6
Bidang
Lingkungan Hidup
423 DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK)
NON FISIK57,294,058,000.00
(57,294,058,000.00) -100.00
423 02 1 Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
PAUD2,916,000,000.00
(2,916,000,000.00) -100.00
423 02 2 Tunjangan Profesi
Guru39,307,450,000.00(39,307,450,000.00) -100.00
423 02 3 Tambahan
Penghasilan Guru888,000,000.00(888,000,000.00) -100.00
423 02 3 Tunjangan Khusus
Guru177,296,000.00(177,296,000.00) -100.00
423 02 4 Bantuan
Operasional
Kesehatan12,214,090,000.00
(12,214,090,000.00) -100.00
423 02 7 Bantuan
Operasional KB978,690,000.00(978,690,000.00) -100.00
423 02 8 Dana Administrasi
Kependudukan812,532,000.00(812,532,000.00) -100.00
43 LAIN -LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH168,385,808,000.00 87,295,546,000.00
(81,090,262,000.00) -48.16
433 DANA BAGI
HASIL PAJAK
DARI PROVINSI88,557,867,000.00 87,295,546,000.00
(1,262,321,000.00) -1.43
433 01 01 Bagi Hasil dari
Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) 12,676,544,000.000012,567,545,000.00
(108,999,000.00) -0.86
433 02 03 Bagi Hasil dari
Bea Balik Nama
Kendaraan
Bermotor
(BBNKB) 9,779,345,000.0000 9,630,624,000.00(148,721,000.00) -1.52
433 02 05 Bagi Hasil dari
Pajak Bahan
Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB) 57,340,682,000.0000 56,341,715,000.00(998,967,000.00) -1.74
433 02 07 Bagi Hasil dari
Pajak
Pengambilan dan
Pemanfaatan Air
Permukaan 150,258,000.0000 144,624,000.00(5,634,000.00) -3.75
433 02 08 Bagi Hasil Pajak
Rokok 8,611,038,000.00008,611,038,000.000.00 0.00
434DANA
PENYESUAIAN
DAN OTONOMI
KHUSUS28,577,941,000.00 0.00 (28,577,941,000.00) -100.00
434 02Dana Otonomi
Khusus28,577,941,000.00 (28,577,941,000.00) -100.00
4340201 Alokasi Dana
Desa28,577,941,000.00 0.00(28,577,941,000.00) -100.00
435 BANTUAN
KEUANGAN
DARI PROPINSI
ATAU
PEMERINTAH
DAERAH
LAINNYA51,250,000,000.00 0.00
(51,250,000,000.00) -100.00
435 1 Bantuan 51,250,000,000.00 0.00 (51,250,000,000.00) -100.00
-77-
KODE
REKENINGU R A I A NJ U M L A H ( Rp )BERTAMBAH /
(BERKURANG)
2018 2019 Rp. %
1 2 3 4 5 6
Keuangan Dari
Propinsi
435 01 01 Bantuan
Keuangan dari
Propinsi51,250,000,000.00 0.00
(51,250,000,000.00) -100.00
Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU
3.2.2 Permasalahan dan Solusi
a.Permasalahan
Secara keseluruhan pengelolaan pendapatan daerah khususnya
pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
selama kurun waktu tahun 2013 -2018 telah berjalan sebagaimana
mestinya. Walaupun demikian, terdapat beberapa permasalahan
yang memerlukan penanganan, baik dari aspek kebijakan maupun
teknis pelaksanaan. Adapun permasalahan -permasalahan
tersebut sebagai berikut :
1)Pendapatan Asli Daerah, permasalahannya:
a)Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman
terhadap ketentuan pemberlakukan pajak progresif,
masih perlu terus ditingkatkan;
b)Belum optimalnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi
pajak/retribusi daerah;
c)Sarana dan prasarana pendukung untuk pengoptimalan
peningkatan Pajak Daerah belum tersedia dan berfungsi
maksimal, seperti pasar, te mpat parkir, pelabuhan yang
representatif, fasilitas pendukung di lokasi wisata, dan
lain-lain;
d)Penerapan sanksi terhadap wajib pajak belum maksimal;
e)Belum seluruh OP Pemungut retribusi memiliki formula
baku untuk penetapan target dan standar biaya
operasional pemungutan retribusi daerah;
f)Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam
mengimplementasikan prinsip -prinsip pengelolaan
perusahaan yang baik (good corporate governance);
-78-
g)Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan
daerah dalam peningka tan benefit perusahaan.
h)Belum optimalnya sinergi bisnis antara BUMD dengan
korporasi lain yang berhubungan dengan bisnis yang
dikelola.
i)Masih banyaknya perusahaan swasta dan kegiatan lain
dalam pelaksanaannya untuk melakukan kewajibannya
(Pajak/Retribusi) masih berdasarkan domisili dimana
kantor pusat dari perusahaan tersebut berada.
2)Dana Perimbangan, permasalahannya :
a)Penyaluran DanaPerimbangan yang tidak tepat waktu.
b)Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan
penetapan ketetapannya berubah signifikan jumlahnya.
c)Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan
penetapan perkiraan penerimaan daerah dari
perimbangan, sebagai acuan penyusunan RAPBD
umumnya terlambat ditetapkan sebelum penyusunan
rencana kerja anggaran disusun.
3)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, permasalahannya:
a)Belum terserapnya secara keseluruhan target
pendapatan daerah yang dialokasikan sehingga hal ini
dapat berdampak pada peningkatan target pendapatan
tahun berikutnya
b)Menurunn ya nilai alokasi bantuan keuangan propinsi
Permasalahan utama penurunan pendapatan daerah ini
karena menurunnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Kemudian, mengenai Pendapatan Asli Daerah yang berupa Hasil Pajak
Daerah dan Hasil Retribusi Daerah , merupakan sektor yang perlu
ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pada
Dana Perimbangan. Berikut realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun 2017 :
-79-
Grafik 3.2.
Tabulasi target & realisasi pajak daerah Tahun 2013 -2017
Tabel 3. 2.Realisasi Total Pajak Daerah TA .2017
Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara 2017
b.Solusi
1.Pendapatan Asli Daerah
Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi
Pendapatan Asli Daerah yaitu :
a)Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah
melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak
terkait dan penertiban administrasi, misalnya
Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar
Ulang melalui pihak kecamatan/kelurahan. Selain itu
terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar
penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak
daerah;
b)Penggalian sumber -sumber pendapatan daerah yang
baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi
daerah;
c)Revitalisasi fasilitas umum pendukung pener imaan pajak
dan retribusi daerah, melalui pembangunan maupun
perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung
peningkatan penerimaan PAD seperti pasar, tempat
parkir, pelabuhan, fasilitas objek wisata dan lain -lain;
2013 2014 2015 2016 2017
Target 3,983,999 8,816,000 27,980,00 163,018,3 21,700,00
Capaian 5,693,858 9,179,662 14,921,55 168,047,7 21,452,72
Prosentase 142.92 104.13 53.33 103.09 98.86020,000,000,00040,000,000,00060,000,000,00080,000,000,000100,000,000,000120,000,000,000140,000,000,000160,000,000,000180,000,000,000Nilai RupiahTarget & Realisasi Pajak Daerah
-80-
d)Penertiban atau penegakkan Perda pajak daer ah dan
retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak
terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak;
e)Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui
peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis
pemungutan pajak;
f)Melakukan penyusunan formula penetapan target dan
standar biaya operasional pemunngutan retribusi
daerah; dan
g)Menyempurnakan model dan metode sosialisasi
peraturan daerah tentang retribusi daerah secara
berkesinambungan.
2.Dana Perimbangan
Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam h al realisasi
Dana Perimbangan yaitu :
a)Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan
Pemerintah Pusat terkait formulasi penghitungan
maupun regulasi penyaluran dana transfer daerah;
b)Validasi data dalam penetapan Pendapatan Daerah;
c)Melakukan verifikasi data dan penggalian informasi
mengenai potensi daerah;
d)Melaksanakan kegiatan DAK Fisik/Non Fisik secara
tepat waktu, serta melakukan verifikasi kelengkapan
data dengan SKPD terkait mengenai pengusulan DAK
Fisik/Non Fisik ke Pemerintah Pusat.
3.Lain-lain Pendapatan y ang Sah
Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi
Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu :
a)Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah
Provinsi mengenai pengusulan kegiatan dana Bantuan
Keuangan;
b)Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifika si dalam
peningkatan Lain -lain PAD
3.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah
3.2.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah
Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan
dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan
-81-
mendesak, guna mendukung kelancaran penyelengg araan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati -
hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan
efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah,
dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara
optimal bagi kepentingan rakyat yang tercermin dari besarny a
prosentase alokasi belanja langsung.
Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah Penajam Paser
Utara bersama DPRD Penajam Paser Utara telah mengupayakan
pemanfaatan belanja pelayanan publik /belanjalangsung diprioritaskan
untuk kepentingan masyarakat lapis b awah pada urusan-urusan
pekerjaan umum,perhubungan, pendidikan, kesehatan, kelautan dan
perikanan dan pariwisata. Kebijakan penggunaan belanja pelayanan
publik/belanja langsung padaurusan-urusan tersebut, antara lain
diwujudkan dalam bentuk penyediaan sa rana dan prasarana
pendidikan, kesehatan, sarana perhubungan seperti jembatan, jalan
dan dermaga, pertanian, k elautan dan perikanan sertapariwisata.
3.2.2.1 Target dan Realisasi Belanja
Target dan realisasi belanja Penajam Paser Utara selama
kurun waktu Tahun Anggaran 2013hingga tahun 2017dapat
diuraikan sebagai berikut :
Berdasarkan hasil sebelum audit BPK terhadap hasil
perhitungan APBD Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013, belanja
tidak langsung daerah yang direncanakan sebesar Rp
432.917.503.024 ,00 dan terealisasi Rp 409.903.838.527,00 atau
sebesar 94,68 persen sedangkan pada Belanja Langsung ditargetkan
sebesar Rp. 1.313.282.496.976,00 dan terealisasi sebesar Rp
984.230.205.130,32 atau sebesar 74,94 persen.
Kemudian pada tahun anggaran 2014, ta rget belanja tidak
langsung sebesar Rp 507.185.186.613,00 dan terealisasi sebesar Rp
478.524.613.634,00 atau sebesar 94,35%. Dan pada komponen belanja
langsung, pada tahun tersebut ditargetkan sebesar Rp
1.308.510.419.040,00 dan terealisasi sebesar Rp 965.277.745.903,00
atau sebesar 73,77%.
-82-
Selanjutnya pada tahun anggaran 2015 belanja tidak
langsung meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp
589.167.296.507,00 dan terealisasi sebesar Rp 554.265.176.488,00
atau sebesar 94,08%. Dan pada komponen bela nja langsung
ditargetkan sebesar Rp 1.122.469.149.187,00 dan yang terealisasi
sebesar Rp 837.310.427.670,00 atau sebesar 74,60%.
Kemudian pada Tahun Anggaran 2016, target belanja tidak
langsung sebesar Rp 586.657.890.113,00 dan terealisasi sebesar Rp
546.330.518.626,40 atau sebesar 93,13%. Sedangkan target belanja
langsung sebesar Rp 864.802.440.081,00 dan terealisasi sebesar Rp
760.891.447.407,48 atau sebesar 87,98%.
Tahun anggaran 2017, belanja tidak langsung ditargetkan
sebesar Rp519.792.118.353,00 dan yang terealisasi sebesar Rp
447.443.180.758,00 atau sebesar 86,06%. Sedangkan untuk belanja
langsung ditargetkan sebesar Rp 1.096.705.461.335,00 dan terealisasi
Rp. 564.874.684.615,76 atau sebesar 51,51 persen. Rincian target dan
realisasi Belanja APB D Penajam Paser Utara selama lima tahun
anggaran dapat dilihat pada Tabel dibawah.
Tabel 3. 2
Target dan Realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara
Periode Tahun Anggaran 2013 -2017
Tahun
AnggaranTarget RealisasiPencapaian
(%)
A. Belanja tidak langsung
2013 432,917,503,024.00 409,903,838,527.00 94.68
2014 507,185,186,613.00 478,524,613,634.00 94.35
2015 589,167,296,507.00 554,265,176,488.00 94.08
2016 586,657,890,113.00 546,330,518,626.40 93.13
2017 519,792,118,353.00 447,443,180,758.00 86.08
B.Belanja Langsung
2013 1,313,282,496,976.00 984,230,205,130.32 74.94
2014 1,308,510,419,040.00 965,277,745,903.00 73.77
2015 1,122,469,149,187.00 837,310,427,670.00 74.60
2016 864,802,440,081.00 760,891,447,407.48 87.98
2017 1,096,705,461,335.00 564,874,684,615.76 51.51
Sumber : Badan Keuangan K ab. PPU
-83-
Grafik 3.3
Realisasi Belanja
Grafik 3.4
Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2013 -2017
0200,000,000,000400,000,000,000600,000,000,000800,000,000,0001,000,000,000,0001,200,000,000,0001,400,000,000,0001,600,000,000,0001,800,000,000,0002,000,000,000,000
2013 2014 2015 2016 2017
Target 1,746,200,00 1,815,695,60 1,711,636,44 1,451,460,33 1,616,497,57
Realisasi 1,394,134,04 1,443,802,35 1,391,575,60 1,307,221,96 1,012,317,86
Pencapaian (%) 79.84 79.52 81.30 90.06 62.62Nilai RupiahTarget & Realisasi Belanja APBD
0100,000,000,000200,000,000,000300,000,000,000400,000,000,000500,000,000,000600,000,000,000
2013 2014 2015 2016 2017
Target 432,917,503 507,185,186 589,167,296 586,657,890 519,792,118
Realisasi 409,903,838 478,524,613 554,265,176 546,330,518 447,443,180
Pencapaian (%) 94.68 94.35 94.08 93.13 86.08
-84-
Grafik 3.5
Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 -2017
Secara keseluruhan target dan realisasi belanja selama kurun
waktu 2013 -2017 mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
Kecenderungan penurunan realisasi belanja lebih pada menyesuaikan
realisasi penerimaan daerah setiap tahunnya.
3.2.2.2 Target dan Realisas i Pembiayaan
Secara normati f, pembiayaan daerah adalah setiap
penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahun -tahun anggaran berikutnya. Komponen –komponen
pembiayaan a dalah (1) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa
lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA) dan
Penerimaan pinjaman daerah, (2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang
terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan
Pembaya ran bunga pokok pinjaman. Perkiraan sisa lebih perhitungan
APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan
pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih
perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan
pembiay aan pada perubahan APBD. Dengan pembiayaan daerah ini
dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Penajam Paser Utara
untuk tahun anggaran tertentu dapat saja defisit atau surplus.
0200,000,000,000400,000,000,000600,000,000,000800,000,000,0001,000,000,000,0001,200,000,000,0001,400,000,000,000
2013 2014 2015 2016 2017
Target 1,313,282,49 1,308,510,41 1,122,469,14 864,802,440, 1,096,705,46
Realisasi 984,230,205, 965,277,745, 837,310,427, 760,891,447, 564,874,684,
Pencapaian (%) 74.94 73.77 74.60 87.98 51.51
-85-
Grafik 3.6
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran –SiLPA
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) selama
kurun waktu tahun 2013 -2017 juga mengalami perubahan. Hal ini
terkait dengan implementasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2013 -2017
dapat diuraikan sebagai berikut, pada tahun 2014 terdapat penurunan
SiLPA sebesar Rp 267.955.498.353,00 begitu pula pada tahun 2015
mengalami penurunan sebesar Rp 156.459.556.950,00 dari tahun
sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya sebesar Rp 24.595.210.790,23. Namun pada tahun
2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp
55.808.006.636,00.
Rincian target dan realisasi Pembiayaan APBD Penajam Paser
Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik dibawah.
2013 2014 2015 2016 2017362,724,088,279.00
267,955,498,353.00
156,459,556,950.00
24,595,210,790.2355,808,006,636.00
-86-
Grafik 3.7
Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2013 -2017
Selama 5 tahun terakhir terdapat selisih dari target yang
direncanakan dengan realisasi pembiayaan APBD. Selisih yang cukup
besar ada pada tahun 2017 yang disebabkan oleh adanya penerimaan
pembiayaan pada komponen penerimaan pinjaman daerah dan obligasi
daerah sebesar Rp 348.167.577.875,00.
3.2.2.2 Permasalahan dan Solusi
Secara umum, permasalahan yang timbul adalah :
a.Adanya beberapa pekerjaan fisik bangunan jalan yang tidak bisa
terselesaikan dikarenakan pihak pelaksana kurang
memperhatikan perkembangan progres fisik dilapangan, sehingga
sampai akhir Tahun Anggaran pekerjaan tidak mencapai 100 %.
b.Belum sinerginya antar a kebijakan Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota terutama untuk kegiatan yang
bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi dari berbagai sumber
pendanaan seperti Tugas Pembantuan, DAK dan Dekonsentrasi
serta bantuan keuangan Provinsi
c.Adapun solusi u ntuk mengatasi permasalahan tersebut di atas,
maka ditempuh:
d.Dalam pelaksanaan penyusunan dan pengesahan APBD sesuai
jadwal/waktu, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai
tahun berjalan dan mencapai target yang akan dicapai.
e.Meningkatkan kemampuan apar atur seiring dengan
perkembangan peraturan yang ada untuk dapat menghasilkan
20132014
2015
2016
2017325,469,485,400.00
260,954,890,684.00
133,459,556,950.00
24,602,059,340.00349,493,908,733.00 333,770,903,546.47
263,392,291,353.85
139,464,523,604.12
24,595,210,790.2347,826,330,858.02
Target
 Realisasi
-87-
sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di
bidangnya.
f.Diperlukan adanya monitoring dan evaluasi (monev) dari pihak
terkait terhadap laporan pekerjaan, sehingga bilama na terdapat
pekerjaan yang tidak sesuai dengan target perencanaan, dapat
segera terpantau dan diberikan teguran sesuai aturan yang
berlaku. Diperlukan l aporan pekerjaan oleh pelaksana, pengawas,
koordinator lapangan kepada SKPD terkait mengenai progress fi sik
dilapangan .
g.Diperlukan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah mengenai alokasi anggaran APBN/APBD
Provinsi (DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan bantuan
keuangan Provinsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih
pekerjaan dil apangan dengan alokasi anggaran yang disediakan
oleh pemerintah daerah.
-88-
BABIV
SASARAN DAN PRIORIT AS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
22 tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 pasal 8, menjelaskan bahwa bagi daerah yang
melaksanakan pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 maka
penyusunan RKPD tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dan
sasaran pokok RPJPD dan program prioritas nasional dalam RKP.
4.1TujuanDan Sasaran P embangunan
Dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 –2025,
Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan menjadi wilayah
pengembangan pertanian agribisnis berbasis perkebunan dan
perikanan dan peternakan, agropolitan; pengembangan agropolitan
transport asi darat dan terminal laut yang dapat meningkatkan
aksesibilitas dengan wilayah Kalimantan Selatan, Balikpapan dan
Melak; pengembangan perdagangan dan jasa di perkotaan yang dapat
menjadi penyangga Kota Balikpapan dan daerah sekitarnya, serta
pengembangan wisata bahari.
Oleh karena itu, guna menghadapi tantangan dalam 20 tahun
mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki
oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat
pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang
Nasional 2005 -2025, maka ditetapkanlah visi dan misi pembangunan
Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2005 -2025 sebagai berikut:
4.1.1Visi Pembangunan Daerah
Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Penajam Paser
Utara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang
serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh
masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat
pembangunan yang tercant um dalam Rencana Jangka Panjang
Nasional 2005 -2025, maka Visi Pembangunan Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2005 -2025 adalah: Terwujudnya Kabupaten
-89-
Penajam Paser Utara yang Berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan
Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.
Potensi yang ada di Penajam Paser Utara adalah potensi
pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Potensi tersebut
dapat dikelola secara agribisnis dan agroindustri. Agribisnis
merupakan sebuah sistem yang lengkap dan merupakan suatu klaster
industri y ang terdiri dari 4 (empat) subsistem, yaitu: (1) subsistem
agribisnis hulu yakni industri sarana produksi (industri benih, pupuk
dan pestisida, serta industri alsintan; (2) Subsistem budidaya
menghasilkan komoditas pertanian primer; (3) Subsistem agribisni s
hilir yakni industri pengolahan baik menghasilkan produk antara
maupun menghasilkan produk akhir; (4) Subsistem pemasaran, yaitu
kegiatan distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi; dan (5)
Subsistem jasa penunjang yaitu dukungan sarana dan prasa rana serta
lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis.
Berdasar potensi yang ada di Penajam Paser Utara subsistem
agribisnis budidaya sangat layak untuk di capai pada saat ini. Untuk
meningkatkan produksi perlu ditingkatkan luas lahan (ekstensi fikasi)
khususnya bidang pertanian, menumbuhkan kawasan -kawasan
nelayan di pantai -pantai atau di pinggir -pinggir sungai dengan
membangun Pangkalan Pendaratan Ikan. Subsistem yang lain
dibutuhkan pengembangan seperti subsistem pemasaran dan
pembangunan untu k subsistem jasa penunjang. Subsistem hilir
selayaknya di prioritaskan untuk tepung tapioka dan tepung ubi jalar
sedangkan subsistem hulu belum waktunya untuk dikembangkan
sendiri. Subsistem hulu dapat terpenuhi dari Kota Balikpapan sebelum
mampu mengemban gkan sendiri, arus transportasi ke Balikpapan
akan semakin lancar bila dibangun jembatan penghubung antara
Balikpapan dengan Penajam Paser Utara.
Posisi strategis Penajam Paser Utara sebagai lalu lintas dan
pintu masuk dari arah Samarinda ke Banjarmasin a tau sebaliknya
mempunyai peran penting sebagai daerah penyangga dan bisa
memasok kebutuhan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
baik lokal maupun nasional dengan memanfaatkan pelabuhan yang
ada di Balikpapan. Pelabuhan di Balikpapan sudah mempunyai j alur
dengan Pulau Jawa sejak dulu dan mempunyai posisi yang sangat
dekat dengan Penajam Paser Utara.
-90-
Agroindustri di Penajam Paser Utara masih dalam tahap
persiapan sarana dan prasarana, segera setelah seluruh proses
pembangunan agrobisnis yang mempunyai keunggulan dan daya saing
sudah berjalan dengan baik. Industri mengharuskan ketersediaan
bahan baku yang kontinyu, sarana prasarana yang memadai seperti
jalan penghubung antara pusat produksi ke tempat pemasaran serta
listrik yang stabil. Ketersediaan jala n, listrik, bahan baku yang
kontinyu, pelabuhan atau jembatan akan menarik investor lokal atau
nasional untuk membangun agroindustri di Penajam Paser Utara.
Peningkatan kegiatan ekonomi bidang agrobisnis dan
agroindustri berjalan diatas paham ekonomi kera kyatan, bahwa
seluruh proses ekonomi harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk
karena terbuka peluang kerja dalam dua bidang tersebut. Trickle Effect
Down terbukti tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga
penekanan pada ekonomi kerakyatan merupakan s ebuah keniscayaan
yang harus dilakukan dalam bentuk dukungan kebijakan atas UMKMK
(Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) yang didukung oleh
pihak swasta dengan berbagai sistem yang ada. Sistem plasma cukup
berhasil dalam membina petani kelapa sawit de ngan perusahaan,
sistem bapak angkat juga cukup berhasil dalam membina petani dan
masih ada sistem -sistem yang lain yang dapat diterapkan sesuai
dengan karakteristik daerah.
Pembangunan sarana prasarana saat ini sudah saatnya
melibatkan swasta dalam bentu k Public -Private Partnership. Kerjasama
ini menguntungkan kedua belah pihak, pihak swasta dapat
memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang ditetapkan (10
tahun, 15 tahun atau 20 tahun) and pemerintah mampu menghemat
APBD sehingga bisa digunakan untuk pe mbangunan yang lebih banyak
dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta.
4.1.2Misi Pembangunan Daerah
Dalam mewujudkan visi yang tercantum dalam Rencana Jangka
Panjang Nasional 2005 -2025,ditempuh melalui 8 (delapan) misi
pembangunan Kab upaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:
1.Mewujudkan revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan
perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja
guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Penajam Paser Utara
-91-
dikenal sebagai salah satu lumbu ng padi di Kalimantan Timur, oleh
karenanya untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi
pertanian akan dilakukan terus menerus secara
berkesinambungan. Revitalisasi pertanian, perkebunan dan
perikanan dengan dukungan kebijakan pemerintah akan mampu
menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja
guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui revitalisasi
pertanian, perkebunan dan pertanian, diharapkan tercipta suatu
kegiatan integratif antara budidaya, penanganan pasca panen,
pengolah an sampai pemasaran.
2.Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi
masyarakat. Sebagai kabupaten baru, Penajam Paser Utara masih
tertinggal dengan kabupaten lain yang lebih dulu berdiri dari sisi
sarana prasarana, terutama untuk mendukung agrobis nis dan
agroindustri. Sarana jalan yang memadai antara sumber -sumber
produksi belum tersedia dengan baik yang menghubungkan dengan
pasar, waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan masih
terlalu lama. Posisi Penajam Paser Utara yang berhadap -hadapan
dengan Balikpapan dapat dikatakan sebagai pintu masuk dari arah
samarinda menuju Banjarmasin sehingga memiliki nilai strategis.
Pewujudan jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan
Penajam Paser Utara sangat besar artinya bagi perkembangan
peningkatakan produktiv itas perekonomian, mengingat Balikpapan
merupakan kota penghubung melalui laut dengan Pulau Jawa.
Sarana pelayanan publik merupakan modal dasar pembangunan di
suatu pemerintahan daerah dan tersedianya infrastruktur sosial
dasar, perhubungan, telekomunikasi , informasi dan energi. Dalam
mendukung pembangunan agrobisnis sarana penelitian bidang
pertanian, perkebunan dan perikanan perlu di bangun. Sarana
dalam mendukung agrobisnis yang paling penting adalah sarana
yang mendukung pengembangan bidang pertanian, p erkebunan
dan perikanan seperti tersedianya lahan pertanian dan perkebunan
dalam rangka ekstensifikasi dan tersedianya Pangkalan Pendaratan
Ikan serta Tempat Pelelangan Ikan.
3.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih,
berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif
yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.
-92-
Mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan
mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan
kinerja pelayanan prima di berbagai se ktor publik, yang didukung
perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang
bertanggung jawab dan berwibawa dalam suasana politik dan
hukum yang kondusif dengan prinsip -prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik. Peningkatan kapasitas aparatur dila kukan
secara terus menerus dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan,
penambahan skill, manajemen dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang bersih secara profesional.
4.Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan
subsistem hilir untuk meningkatka n keunggulan dan daya saing
daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri
berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Kegiatan agroindustri adalah kegiatan
yang mengandung kompleksitas sangat tinggi yan g harus ditunjang
oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga pada rencana
20 tahunan ini penting untuk meletakkan dasar bagi
pengembangan agroindustri. Sarana prasarana utama adalah
ketersediaan jalan yang menghubungkan tempat produksi utama
ke tempat pengolahan, irigasi yang memadai, jaminan listrik,
kepastian hukum dan suasana yang kondusif. Agrobisnis
merupakan suatu kegiatan integratif dari hulu hingga pemasaran
yaitu subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir dan
subsistem pemasaran. Pote nsi yang ada dan potensial untuk
dikembangkan dalam sistem agrobisnis pada saat ini adalah
subsistem budidaya dan subsistem hilir beserta pemasaran.
Penajam Paser Utara sangat kaya dengan budidaya dari hasil
pertanian, perkebunan, dan perikanan. Subsistem hilir yang dapat
dikembangkan dalam bentuk produksi barang setengah jadi dan
barang jadi seperti pabrik pembuatan tepung tapioka dan pabrik
pembuatan tepung ubi jalar.
5.Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan
berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan
agrobisnis dan agroindustri. Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan koperasi (UMKMK) merupakan titik berat
pembangunan agrobisnis dan agroindustri dimana secara umum
-93-
UMKM merupakan penopang ekonomi nasional dan mampu
menyerap tenaga kerja. Penyiapan regulasi dan skim -skim
pembiayaan UMKMK perlu dipersiapkan dengan matang.
Dukungan kebijakan pemerintah bagi UMKMK dan UMKMK yang
partisipatif yang ditu njukkan dengan profil UMKMK yang
transparan dan akuntabel akan melahirkan sinergi pembangunan
ekonomi kerakyatan. Sinergi pembangunan kerakyatan ini akan
semakin menunjukkan tingkat keberhasilan apabila ada dukungan
sektor swasta yang bisa diwujudkan seper ti dalam sistem plasma,
bapak angkat maupun bekerjasama dalam menyediakan pasar bagi
hasil produksi UMKMK.
6.Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan.
Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berwawasan lingkungan.
Oleh karena itu, penc emaran lingk ungan harus dicegah
7.baik itu pencemaran darat, laut maupun udara. Hal ini
dimaksudkan untuk tercapainya kelestarian fungsi lingkungan
hidup dan terlindunginya wilayah Penajam Paser Utara sebagai
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampa k
usaha yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan
lingkungan hidup. Pengembangan potensi wilayah yang tidak
berwawasan lingkungan memang akan memberikan keuntungan
secara besar dalam waktu singkat akan tetapi akan mengalami
kerugian yang akan dialami dalam jangka waktu lama seperti
pembabatan hutan sampai gundul, penggunaan pupuk secara
berlebihan, penangkapan ikan dengan memakai alat peledak dan
sebagainya.
8.Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang
maju dan berakhlak baik. Masyarakat yang maju dan berakhlak
baik diharapkan mampu wewujudkan cita -cita Kabupaten Penajam
Paser Utara, hal ini diwujudkan dengan melaksanakan program -
program yang berkesinambungan di bidang peningkatan
pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan agama serta
pelestarian kebudayaan. Sinergi dari berbagai program tersebut
akan mewujudkan masayarakat Penajam Paser Utara yang maju,
berakhlak baik dan memiliki daya saing.
9.Mewujudkan jaringan infrastruktur transportasi dan presarana
utility yang handal dan terintegr asi satu sama lain di Kabupaten
-94-
Penajam Paser Utara. Termasuk didalamnya tersedianya pasokan
energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
Selain itu, tersedianya air bersih untuk kebutuhan rumah tangga
maupun industri serta sistem informa si berbasis elektronik yang
mampu mendorong produktifitas sektor –sektor ekonomi.
4.2Prioritas Dan Sasaran Pembangunan
Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019 selanjutnya
dapat dilihat pada tabel 4.1
-95-
Tabel 4. 1: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 201 9
SasaranIndikator Kinerja
SasaranProgram Prioritas