Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 8 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 8 Tahun 2016 tentang PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam 
Peraturan 
Bupati ini yang dimaksud dengan
:
 
1.
 
Kelembagaan
 
Tani adalah lembaga yang 
ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk 
petani guna memperkuat dan memperjuangkan 
kepentingan petani.
 
2.
 
Petani adalah Warga Negara Indone
sia 
perseorangan dan/atau beserta keluarganya 
yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman 
pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau 
peternakan.
 
3.
 
Pekebun adalah perorangan Warga Negara 
Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha 
perkebunan.
 
4.
 
Peternak adala
h perorangan Warga Negara 
Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha 
peternakan.
 
5.
 
Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, 
dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku 
utama adalah petani, 
pekebun, 
peternak, 
nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan
 
dan
 
masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan 
beserta keluarga intinya.
 
6.
 
Pelaku usaha adalah perorangan Warga
 
Negara 
Indonesia atau korporasi yang dibentuk 
menurut hukum Indonesia yang mengelola 
usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
 
7.
 
Kelompok adal
ah Kelompok Tani (Tanaman 
Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan 
Peternakan) dan Kelompok Lain yang Berbasis 
Pertanian/ Perikanan/Kehutanan.
 
8.
 
Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya 
disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa 
 
4
kelompok tani dan kelompok lain ya
ng berbasis 
pertanian yang bergabung dan bekerjasama 
untuk meningkatkan skala ekonomi dan 
efisiensi usaha.
 
9.
 
Asosiasi Komoditas Pertanian yang selanjutnya 
disebut Asosiasi adalah kumpulan dari petani, 
kelompok tani, dan/atau Gapoktan untuk 
memperjuangkan ke
pentingan petani.
 
10.
 
Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut 
Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi 
pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka 
mau dan mampu menolong dan 
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses 
informasi pasar, teknologi, permodal
an dan 
sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk 
meningkatkan produktivitasnya efisiensi usaha, 
pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian 
fungsi lingkungan hidup.
 
11.
 
Penyuluh adalah perorangan Warga Negara 
Indonesia yang 
melakukan kegiatan penyuluhan 
pertanian berupa penyuluh Pegawai Negeri Sipil, 
penyuluh swasta, atau penyuluh swadaya.
 
12.
 
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional 
Kabupaten adalah penyuluh ahli yang diberi 
tugas oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 
untuk men
goordinasikan penyelenggaraan 
kegiatan penyuluhan tingkat Kabupaten.
 
13.
 
Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan 
Pertanian Kecamatan adalah penyuluh yang 
diberi tugas oleh Kepala Dinas Pertanian dan 
Pangan untuk mengoordinasikan 
penyelenggaraan kegiatan penyuluh
an tingkat 
Kecamatan.
 
14.
 
Surat Keterangan Register adalah surat bukti 
pengakuan kelembagaan tani yang dikeluarkan 
oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 
 
5
Pertanian Perikanan Kehutanan
 
Kabupaten 
Kulon Progo.
 
15.
 
Dinas Pertanian dan Pangan 
adalah 
Dinas 
Pertania
n dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
 
16.
 
Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
 
17.
 
Pemerintah Daerah adalah 
Bupati sebagai unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Daerah
 
yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 
18.
 
Daerah adalah Kabupat
en Kulon Progo
.