Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 2 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN, pada BAB IV - HAK DAN KEW AJIBAN, Pasal 5 dinyatakan:

(l) Setiap Pegawai BLUD Non PNS mempunyai hak sebagai berikut: a. memperoleh penghasilan/gaji bulanan sesuai de \ 
perundang-undangan yang berlaku: Iengan peraturan 
b. memperoleh cuti (tahunan/melahirkan). 
(2) Setiap Pegawai BLUD Non PNS sebagair , 
mempcroieh tambahan penghas~""Pana dimaksud pada ayat (1) dapat Puskesmas. Iain sesuai kemampuan keuangan 
, .LEE: 
n,; 10 ··• • 
. ·. '# 
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Peringatan Lisan; 
b. Peringatan Tertulis; 
c. Pembebasan Tugas Sementara Waktu; atau 
d. Pemutusan Hubungan Kerja. 
(3) Kepala Puskesmas wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai BLUD Non 
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), sebelum mengenakan sanksi. 
(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara 
tertutup dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara 
pemeriksaan. 
(5) Dalam melakukan pemeriksaan, Kepala Puskesmas dapat meminta 
keterangan dari orang lain yang dianggap mengetahui peristiwa atau 
perbuatan yang dilanggar. 
(6) Kepala Puskesmas dapat melimpahkan kewenangan melakukan 
pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha BLUD Puskesmas. 
:/ 
(7) Penerapan sanksi terhadap Pegawai BLUD Non PNS yang melakukan 
pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilandasi oleh 
itikad baik BLUD Puskesmas dalam rangka pembinaan pegawai. 
) Pasal 13 
(1) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, 
diberikan oleh Kepala Puskesmas. 
(2) Pemberian Peringatan Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
didokumentasikan dalam lembar pembinaan . 
k pegawar yang mencantum an nama pegawai yang melakukan pelanggaran di r 
bent pelanggaran isipin, an pemibinaan yang diaku kan o1e,";'; 
Puskesmas yang ditandatangani bersama oleh Kepala Pusk e pegawai yang bersangkutan. s esmas serta