Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 35 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, pada BAB IV - PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN, Pasal 35 menjelaskan:

(1) Setelah dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, PPK -SKPD 
menyiapkan SPM. 
(2) Setelah dinyatakan lengkap dan sah, PA menandatangani SPM. 
(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. SPM-UP; 
b. SPM-GU; 
c. SPM-TU; 
d. SPM-LS; dan 
e. SPM-UM. 
(4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya 
dikirim ke BPKAD selaku BUD untuk di terbitkan SP2D.