Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018 tentang KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, khususnya BAB VII - KETENTUAN LAIN LAIN, Pasal 18, adalah:

Dalam rangka penegakkan Kode Etik bagi setiap Pejab at Struktural, Tim 
Pelaksana dan POKJA ULP, berkewajiban menyampaikan kepada Tim Etik apabila 
Terjadi pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran Kode Etik . 
BABVIIl 
KETENTUANPENUTUP •