Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, pada BAB III - TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH, Pasal 21 menjelaskan:

Penyusunan kertas kerja Pemeriksaan sebag aimana dimaksud dalam Pasal 20 
huruf g dengan memperhatikan ketentuan: 
a. Kertas Kerja Peme riksaan disusun oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan 
berfungsi sebagai: 
1. bukti bahwa pem eriksaan telah dilaksanakan sesu ai standar pelak sanaan 
pemeriksaan ; 
2. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemer iksaan dengan 
Wajib Pajak menge nai temuan Pemeriksaan; 
3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 
PARAF HIRARKI 
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN 
KEPALA IAGIAN HUKU M SETDA 
PARAF KOORDINASI 
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PARAF HIRARKI 
WAKIL WALIO TA 
SEKRETARIS DAERAH 
HARMONISASI DAN SINKRONTSAST 
KASUBAG PPHD 
ANALIS PRODUK HUKU M DAERAH 
- 17­ 
4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding 
yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 
5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya; 
b. Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
memberikan gambaran mengenai: 
1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan; 
2. data, keterangan, dan/ata u bukti yang diperoleh ; 
3. pengujian yang telah dilakuk an; dan 
4. kesimpulan dan ha! lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan 
pemeriksaan.