Apa saja yang diatur dalam Pasal 37 KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor 28 Tahun 1999?
Ketentuan dalam KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga raan Negara yang Bersih dan Beba s dari, Pasal 37 menetapkan:

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok 
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di 
luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal 
maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing­ 
masing. 
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
wajib melaksanakan pengawasan melekat. 
Pasal38 
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. a. Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha 
tani; 
b. Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani; 
c. Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya 
usaha tani; 
d. Melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional 
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
29 Pasal46 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah. 
(3) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kabupaten merupakan 
jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 
PEMBERBENTIAN DALAM JABATAN BABVI Pasal 45 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat 
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan­ 
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Pasal 44 
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas 
kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk 
mewakili Kepala Dinas. Pasal 43 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 42 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 41 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah 
dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. 
30 Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 
Daerah dan/ atau Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Muna Barat. Pasa149 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 122 
Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Petemakan 
dan Perkebunan Kabupaten Muna Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi. Pasal48 BABV 
KETENTUAN PENUTUP (1) Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Muna Barat dapat dibentuk 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Pertanian dan Pangan 
Kabupaten Muna Barat. 
(3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubemur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasal 47 BAB VD 
KETENTUAif PERALIIIAN (4) Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kabupaten merupakan 
jabatan eselon Illa atau jabatan administratif. 
(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kabupaten 
merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan administratif 
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Pertanian dan Pangan 
Kabupaten Kabupaten merupakan jabatan eselon Iva atau jabatan 
pengawas. 
(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan 
Kabupaten Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 
Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. 
(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
31 BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR .. ?::1 2017 ,.---woro 
l0-1- Tahun 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasal 50 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KEPAlA DINAS 
DAN PANGAN 2017 
SEKRETARIS 
I .. 
KELOMPOK JABATAN I I 
FUNGSIONAL . 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM& 
ASET & EVALUASI KEPEGAWAIAN 
I I I I 
BIDANG Bl DANG Bl DANG Bl DANG BIOANG Bl DANG 
PRASARANA & SARANA PANGAN PERKEBUNAN & PmRNAKAN& PENVULUHAN TANAMAN PANGAN 
HORTIKULTURA KESEHATAN HEWAN 
..... ' ' I I 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
- LAHAN & IRIGASI - KmRSEDIAAN DAN . PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN DAN KELEMBAGAAN PEMBENIHAN DAN 
DISTRIBUSI PANGAN PERLIN DUNGAN PRODUKSI PERLINDUNGAN 
I I 
SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN KETENAGAAN PRODUKSI 
PUPUK, PESTISIDA DAN KONSUMSI DAN PRODUKSI - ALSINTAN - KEAMANAN PANGAN . 
I I 
SEKSI SEKSI SEKSI 
KASMAVET, METODEDAN PENGOLAHAN DAN SEKSI SEICSI SEKSI PENGOLAHAN DAN INFORMASI ~EMASARAN PEMBIAYAAN DAN KERAWANAN DAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN - INVESTASI - PENGANEMRAGAMAN PEMASARAN I , 
KONSUMSI PANGAN ~ 
Pj.~·~~ I UPTD I R ~ UTE \ . -----