Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektlf lainnya 
berupa uang penunjang pengelola keuangan/barang sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang mendapat tugas sebagai 
pengelola keuangan/barang tlngkat kota dan sebagai pengelola 
keuangan/barang tlngkat SKPD meliputl : 
a. Uang penunjang pengelola keuangan/barang tingkat kota ; 
b. Uang penunjang pengelola keuangan/barang tingkat SKPD/Unit 
Kerja. 
(2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 
berupa uang penunjang pengelola keuangan barang tlngkat kota 
sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada 
PNS yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan/barang 
tingkat Kota Madiun meliputi : 
a. lim Anggaran Pemerintah Daerah ; 
b. 5atuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. 
-12 -
(3) Tambahan penghasilan pegawal berdasarkan pertimbangan 
objektif lalnnya berupa uang penunjang pengelola 
keuangan/barang tingkat SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang bertugas 
melakukan p.engelolaan keuangan/barang tlngkat SKPD meliputl : 
a. PA; 
b. KPA; 
c. Bendahara Penerimaan ; 
d. Bendahara Pengeluaran ; 
e. PPK-SKPD ; 
f. Bendahara Penerimaan Pembantu ; 
g. Bendahara Pengeluaran Pembantu ; 
h. Pengurus Barang ; 
i. Pengurus Barang Pembantu ; 
J. Pembantu Pengurus Barang ; 
k. Penyimpan Barang. 
(4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: 
a. Kepala Bagian di Ungkungan Sekretariat Daerah Kota Madlun ; 
b. Lurah; 
c. Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madlun ; 
d. Kepala Puskesmas di Ungkungan Dinas Kesehatan dan 
Keluarga Berencana Kota Madiun. 
(5) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pela.ksana Tugas (PLD 
PA/KPA berhak untuk d1berlkan tambahan penghasllan 
berdasarkan pertimbangan obJektif lainnya berupa uang 
penunjang pengelola keuangan/barang tingkat SKPD/Unit Kerja 
sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) huruf b. 
Pasal13 
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lalnnya 
berupa uang penunjang pengadaan barang/jasa sebagaimana 
dlmaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS yang 
bertugas/dltunjuk sebagai kelompok kerja pengadaan barang/Jasa di 
lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 
-13 -