Apa substansi hukum dari Pasal 24 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 16 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 16 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, khususnya , Pasal 24, adalah:

(1)Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan 
dipungut bayaran. 
(2)Termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah: 
a. tontonan film; 
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 
c. kontes kecantikan, binaraga ; 
d. pameran komputer, elektronik, otomotif, seni budaya, seni ukir, 
busana dan/atau pameran lainnya dikenakan pajak ; 
e. karaoke keluarga; 
f. sirkus, akrobat, dan sulap; 
g. permainan bilyard dan bowling; 
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 
i. refleksi, spa, dan pusat kebugaran (fitness center); 
j. Pertandingan olahraga. 
(3)Dalam hal hiburan diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak 
ketiga tersebut menjadi wajib pajak hiburan. 
(4) Dikecualikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
hiburan yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial dan 
hiburan untuk kegiatan s osial/amal yang diadakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. 
4 
 
 
 
2. ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: