Apa saja yang diatur dalam Pasal 34 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Pasal 34 menetapkan:

(1) Masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan Program 
BPJS Kesehatan seluruh biaya pelayanan kesehatan Puskesmas 
dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku. 
(2) Pasien gawat darurat yang tidak membawa kartu identitas 
kepesertaan program BPJS Kesehatan diberlakukan sama dengan 
pasien umum dengan batas toleransi 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan kepesertaannya 
atau Surat Pernyataan Miskin (SPM). 
(3) Dalam hal pasi en sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
melengkapi identitas kepesertaan program BPJS Kesehatan maka 
seluruh biaya yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan secara 
penuh. 
(4) Jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 
diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat Miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
(5) Masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi yang tidak dijamin atau 
tidak termasuk dalam peserta Program BPJS Kesehatan, kebutuhan 
pembiayaan pembebasan pelayanan kesehatan dijamin oleh 
Pemerintah Daerah ; 
(6) Dihapus; 
(7) Kepala Dinas wajib merencanakan kebutuhan rencana anggaran 
pembiayaan pendanaan PBI daerah dan bantuan pendanaan 
kesehatan lainnya sebagai subsidi Pemerintah Daerah dalam RAPBD 
setiap tahunnya. 
 
28. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga pasal 35 berbunyi 
sebagai berikut: