Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 5?
Dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI, BAB V - TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang 
memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang 
meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian 
fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah. 
(2) Untuk mendapatkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan persyaratan yang terdiri atas: 
a. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang sudah 
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia; 
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Tanda Usaha (SITU), 
dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; 
d. rekomendasi Camat; 
e. surat keterangan domisili Perusahaan; 
f. peta lokasi dengan skala 1 : 50.000 disertai titik koordinat; 
g. pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau 
menyediakan tanah pengganti bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah; 
h. uraian rencana penggunaan/pemanfaatan tanah dari kegiatan usaha yang 
akan dilaksanakan (proposal); 
i. surat persetujuan Penanaman Modal (bagi Perusahaan PMA/PMDN) dari 
Instansi yang berwenang; dan 
j. surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. 
(4) Contoh Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
- 5 -
Bagian Kedua 
Perpanjangan Izin