Jelaskan isi kandungan Pasal 42 dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, ketentuan pada BAB V - PENGGUNAAN, Pasal 42 berbunyi:

(1) Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh 
pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan 
kepada Bupati . 
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah; 
b. pihak lain yang akan menggunakan barang milik daerah untuk 
dioperasikan; 
c. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan 
oleh pihak lain; 
d. penjelasan serta pe rtimbangan penggunaan barang milik daerah 
yang dioperasikan oleh pihak lain; dan 
e. materi yang diatur dalam perjanjian. 
(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dokumen: 
a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik 
daerah; 
b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan 
mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang ; dan 
c. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan 
barang milik daerah kepada Pengguna Barang. 
21
 (4) Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c , merupakan pernyataan pihak lain yang memuat: 
a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka 
pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi PD/Unit Kerja; 
b. menanggung seluruh biaya p emeliharaan barang milik daerah yang 
timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; 
c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan 
barang milik daerah selama jangka waktu pengoperasian barang 
milik daerah; dan 
d. mengembalikan baran g milik daerah kepada Pengguna Barang , 
apabila jangka waktu pengoperasian barang milik daerah telah 
selesai .