Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN Nomor 7 Tahun 2016 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN Nomor 7 Tahun 2016 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, BAB III - USAHA JASA KONSTRUKSI, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat 
dilakukan secara terintegr asi. 
(2) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas : 
a. rancang bangun (design and build) ; 
b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (engineering, 
procurement, and construction) ; 
c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn -key project) ; dan/atau 
d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based) . 
(3) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya 
dapat mencakup antara lain jasa : 
a. manajemen proyek ; 
b. manajemen konstruksi; dan 
c. penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan. 
(4) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi yang 
dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilakukan oleh b adan usaha yang berbadan hukum. 
Paragraf 3 
Bentuk Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)