Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 2 Tahun 2018 tentang , Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah . 
3. Bupati adalah Bupati Lumajang . 
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dis ingkat PNS 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang . 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten 
Lumajang . 
6. Tunjangan uang makan adalah tunjangan yang diberikan 
kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian 
untuk keperluan makan PNS diluar tenaga fungsional 
guru. 
7. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan 
tanda tangan PNS sebagai bukti bahwa PNS tersebut hadir 
pada hari kerja . 
8. Daftar perhitungan tunjangan uang makan adalah daftar 
yang dibuat oleh Pengurus Gaji dan ditandatangani 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu, yang memuat nam a PNS, jumlah hari hadir 
kerja pada hari -hari kerja selama satu bulan, uang makan, 
jumlah kotor, potongan pajak, serta jumlah bersih yang 
diterima PNS . 
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang 
selanjutnya disebut SPTB adalah surat yang dibuat oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang 
memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk 
pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar 
dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada 
daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran . 
 10. Surat Permi ntaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya 
disebut SPP -LS adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan 
oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu dan disampaikan kepada Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya 
diteruskan kepada pejabat penatausahaan keuangan 
untuk diverifikasi dan diterbitkan SPM berkenan . 
11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 
disebut SPM -LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
mencairkan dana yang bers umber dari APBD sesuai 
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi 
Perangkat Daerah . 
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa 
Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran 
atas b eban APBD berdasarkan SPM.