Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 10?
Dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 69 Tahun 2017 tentang PENGHASILAN DANTUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA, BAB II - PENGHASILAN DANTUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA, Pasal 10 mengatur sebagai berikut:

(1)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
h uruf a, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRDsetiap melaksanakan reses .
(2)Tunjangan reses se bagaimana dimaksud padaayat(1)
diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan
daerah sebagai berikut :
-7-
a.tinggi,Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ra tus
ribu rupiah) setiap melaksanakan reses ;
b.sedang, Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus
ribu rupiah) setiap melaksanakan reses ;
c.rendah, Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu
rupiah) setiap melaksanakan reses .
Pasal11
(1)Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas
penghasilan seb agaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1)
dibebankan pada APBD.
(2)Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas
penghasila nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dibebankan kepada yang bersangkutan .
Bagian K edua
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal12
(1)Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan
tunjangan perumahan.
(2)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarannya
disesuaikan dengan sta ndar harga yang berlaku .
(3)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
padaayat (1) sebagai berikut :
a.tunjangan perumahan pimpinan DPRD sebesar
Rp.14.000.000,00 ( empat belas juta rupiah) per bulan;
b.tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar
Rp.13.000.000 ,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan.
(4)Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan
sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya
diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(5)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau
istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala
daerah tidak diberikan tunjangan perumahan.
(6)Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang
diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan
perumahan .
(7)Apabila Pemerintah Daerah t elah dapat menyediakan
rumah jabatan Pimpinan DPRD, maka pemberian
tunjangan perumahan ini dihentikan terhitung sejak yang
bersangkutan menempati rumah jabatan .
Bagian Ke tiga
Tunjangan Transportasi Anggota DPRD