Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018 tentang BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA , DPRD, khususnya BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS, Pasal 4, memuat:

( 1) Perjalanan dinas terdiri dari: 
a. perjalanan dinas dalam daerah; 
b. perjalanan dinas keluar daerah. 
(2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a hanya diberikan kepada 
masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan program 
dan kegiatan yang tertuang dalam APBD. 
(3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pelaksanaan 
koordinasi dengan masyarakat dalam rangka 
pelaksanaan tugas yang terkait dengan tugas-tugas PD 
sesuai bidang kewenangannya di wilayah daerah. 
(4) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b termasuk perjalanan yang 
dilakukan dalam hal : 
a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian 
-7 -
b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan PNS 
atau menghadap seorang dokter penguji yang ditunjuk 
yang berada di luar tempat kedudukan, untuk 
mendapatkan surat keterangan dokter tentang 
kesehatannya guna kepentingan jabatan ; 
c. untuk kepentingan pengobatan di luar tempat 
kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji 
Kesehatan PNS ; 
d. harus memperoleh pengobatan di luar tempat 
kedudukan berdasarkan keterangan dokter karena 
mendapat cedera pada waktu melakukan tugas atau 
karena melaksanakan tugas ; 
e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat 
kedudukan; 
f. menjemput jenazah pejabat negara, DPRD, PNS, PTT, 
Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam 
melakukan perjalanan dinas ; 
g. mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat 
negara, DPRD, PNS, PTI dan Pegawai BLUD yang 
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas 
dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat 
pemakaman; 
h. dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan 
jabatannya dan/ a tau tugas dan fungsinya oleh aparat 
penegak hukum di luar tempat kedudukan.