Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017?
Norma hukum dalam 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 4 berbunyi:

(1)Ruang Lingkup Peraturan Daerah initerdiri dari-a.perlindungan perempuan; danb.perlindungan anak.
(2)Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4huruf ameliputi:a.pencegahan tindak kekerasan;b.pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan; danc.pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan.
(3)Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf bmeliputi:
a.perlindungan anak yang menjadi korban tindakkekerasan; dan
b.perlindungan khusus anak.