Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 10 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 10 Tahun 2018 tentang TATA CARA PERGESERAN, khususnya BAB IV - PERSETUJUAN PERGESERAN APBD, Pasal 6, adalah:

Dalam kegiatan pergeseran anggaran, OPD memiliki tugas sebagai berikut: 
mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi 
dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran 
anggaran; 
mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului 
penetapan Perubahan APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD; 
menyusun rancangan DPPA-OPD dan mengikuti pembahasan rancangan 
DPPA-OPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan 
menyusun DPPA-OPD. 
Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut: 
Meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh 
Kepala OPD untuk ditampung dalam rancangan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Penjabaran APBD; 
Melakukan pembahasan rancangan DPPA-OPD; 
Menyerahkan DPPA-OPD yang telah sesuai kepada PPKD; 
Menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang 
diajukan oleh Kepala OPD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan 
APBD. 
Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut: 
menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk 
ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Penjabaran APBD; 
menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran; 
menerbitkan persetujuan pergeseran/peruba han uraian rincian obyek 
belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja jenis 
belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama; 
menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja 
dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan 
kegiatan yang sama; 
menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran 
mendahului penetapan Perubahan APBD; 
meyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubah an 
APBD; dan 
mengesahkan DPPA-OPD. 
Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai 
berikut: 
Memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran aggaran mendahului 
penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala OPD; 
Memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-OPD; 
Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam 
jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; 
dan 
Menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Perubahan APBD kepada Bupati untuk ditandatangani . 
Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Bupati memiliki tugas sebagai berikut: 
Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD 
tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD 
karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
pemerintah yang bersifat strategis; dan 
Mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
APBD menjadi Peraturan Bupati terhadap pelaksana an pergeseran 
anggaran.