Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 15 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BOYOLALI Nomor 15 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, khususnya BAB IV - MEKANISME PENGANGKATAN, Pasal 10, adalah:

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa
membentuk Panitia Pengangkatan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa.
Dalam penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan panitia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
dalam hal Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya persetujuan; atau
dalam hal Bupati belum memberikan jawaban, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
berakhirnya masa 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5). 
Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang penanggung
jawab, seorang ketua, seorang sekretaris, Bendahara, Seksi dan anggota sejumlah paling sedikit
1 (satu) orang.
Susunan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
penanggung jawab;
ketua merangkap anggota;
sekretaris merangkap anggota;
bendahara merangkap anggota; 
seksi sesuai kebutuhan merangkap anggota; dan
anggota.
Dalam hal Perangkat Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat
mencalonkan diri, maka yang bersangkutan tidak boleh duduk dalam kepanitiaan dan
mengundurkan diri.
Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dan mengumumkan akan dilaksanakannya
Pengangkatan Perangkat Desa;
melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon;
menyusun rencana biaya penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa;
menyusun jadwal dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa;
menerima pendaftaran dan melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi pelamar bakal
Calon Perangkat Desa;
menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan;
menyerahkan surat penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa
untuk ditetapkan menjadi calon Perangkat Desa; 
memfasilitasi penyelenggaraan rapat; dan
memfasilitasi pelantikan Perangkat Desa.
Panitia Pengangkatan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan
Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah
Perangkat Desa terpilih dilantik.
Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Pengangkatan dapat membuat Stempel Panitia
Pengangkatan dengan format bentuk dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Sebelum melaksanakan tugas, seluruh Panitia Pengangkatan mengucapkan sumpah/janji
dipandu oleh Ketua Panitia Pengangkatan.
Susunan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:
Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya;
Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan
pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan;
Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pengangkatan Perangkat Desa,
tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia
dari pada kepentingan pribadi atau golongan’’.