Apa saja yang diatur dalam Pasal 136 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal92, Pasal 136 menetapkan:

(1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan: 
a. bukan merupakan barang rahasia negara; 
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak ; 
a tau 
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerahf Pasal 135 
(1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk 
kepentingan: 
a. sosial; 
b. budaya ; 
c. keagamaan; 
d. kemanusiaan; 
e. pendid ikan yang bersifat non komersial; dan 
f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/ pemerintahan daerah. 
(2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/ daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f, termasuk hubungan antar negara, hubungan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara 
pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional dan 
pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi 
pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. Pasal 134 
(1) Tokar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 
persetujuan dari Bupati. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Tokar Menukar Barang Milik 
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 133 
( 1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar 
menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar 
menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan 
pertimbangan dari SKPD terkait. 
(2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
badan hukum yang bergerak dibidang pengawasan konstruksi. 
(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
tanggung jawab mitra tukar menukar. (2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang 
milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke 
rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar 
barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti. 
(3) Penyetoran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima 
Barang ditandatangani. 
(4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan ayat {3), 
dituangkan dalam perjanjian tukar menukar. ..