Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 17 Tahun 2017.
Redaksi dari SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 17 Tahun 2017 tentang , pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 
2. Pemerintah Daerah ada lah Pemerintah Kota Probolinggo. 
3. Walik ota adalah Walikota Pro bolinggo. 
4. Wakil Walikota ad alah Wakil Walikota Probolinggo. 
5. Mantan Walikota atau Mantan Wakil Walikota adalah Mantan Walikota atau 
Mantan Wakil Walikota Probolinggo. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Dae rah Kota Probolinggo. 
7. Ketua DPRD ada lah Ketua DPRD Kota Probolinggo. 
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wa kil Ketua DPRD Kota Probolinggo. 
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. 
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satua n Kerja 
Perangkat Daerah Kota Probolinggo. 
11. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam 
acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, 
dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseo rang sesuai 
dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara , pemerintahan, atau 
masyarakat. 
12. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan 
jabatan dan atau kedudukan dalam Ne gara, Pemerintah dan masyarakat. 
13. Acara Kenegaraan adala h acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia 
negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta 
Pejabat Negara dan undangan lain. 
4 
 14. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau 
lembaga negara dala m melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri 
oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat P emerintahan serta undangan lain. 
15. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat 
Pemerintahan, perwakilan negara, asing dan/atau organisasi intern asional, 
serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Ac ara Kenegaraan atau Acara Resmi. 
16. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Ac ara 
Kenegaraan atau Acara Resmi. 
17. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi 
Pejab at Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau 
organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Aca ra 
Kenegaraan atau Acara Resmi. 
18. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negam Republik Indonesia Tahun 1945 
dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang -Undang. 
19. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam 
pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 
20. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara 
kenegaraan, resmi, kerja, a tau pribadi ke negara Indonesia. 
21. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan 
kedudukan sosialnya m endapat pengaturan keprotokolan. 
22. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti 
dengan keg iatan pengibaran bendera pusaka. 
23. Lagu kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. 
24. Komandan Upacara (Danup) adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin 
seluruh pasukan upacara termasuk memimpin pe ngho rmatan kepada Inspektur 
Upacara. 
25. Perwira Upacara (Paup) adalah Pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun 
rencana upacara dan mengendalikan jalannya t ertib acara dalam suatu 
upacara. 
26. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yan g bertindak 
sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh 
pasukan yang m engikuti/melaksanakan upacara. 
27. Pemuka Agama di tingkat Kota adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua 
Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gerej a-Gereja Indonesia, 
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Keua Perwakilan Umat Budha 
Indonesia dan Ketua Organisasi keagamaan yang diakui oleh peraturan 
perundan g-undangan, di Kota Probolinggo. 
5 
 28. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota adalah organisasi yang dibentuk oleh 
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan 
kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yan g Maha 
Esa, di Kota Probolinggo. 
29. Tuan Rumah adalah Walikota sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan 
acara resmi di Pemerintah Kota Probolinggo.