Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI  BANDUNG  BARAT Nomor 53 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI  BANDUNG  BARAT Nomor 53 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAB UPATEN BANDUNG, pada BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEM EGANG IZIN USAHA MIKRO, Pasal 12 dinyatakan:

(1) Pengelolaan data Usaha Mikro dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai 
berikut: 
a. Spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator Usaha 
Mikro ; 
b. Lengkap dan akurat, yaitu data yang terkumpul harus lengkap dan 
akurat sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan; 
c. Akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan tersebut harus dapat 
dipertanggungjawabkan; 
d. Terpadu, yaitu data yang dikumpulkan melibatkan unsur perangkat 
daerah terkait dan akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan 
kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dear ah dan para 
pemangku kepentingan yang terkait; serta 
e. Berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan Usaha Mikro dilakukan 
secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut 
selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru. 
(2) Tahapan pengelo laan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pengolahan data; 
b. analisis data; 
c. penyimpanan data; dan 
d. penyajian data. 
(3) Pengelolaan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) dilakukan 
oleh: 
a. Dinas untuk data Usaha Mikro lingkup wilayah Daerah; dan 
b. Camat untuk data Usaha Mikro lingkup wilayah Kecamatan.