Apa norma yang terkandung dalam Pasal 212 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 212, memuat:

, Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan 
terhadap permohonan BGS/BSG. 
(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati 
menerbitkan surat penolakan yang disa mpaikan kepada Pengguna 
Barang dengan disertai alasan. 
(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati menerbitkan 
surat persetujuan. 
(4) Surat perset ujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat 
persetujuan Bupati dan kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan 
barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai objek BGS/BSG 
kepada Bupati . 
(5) Penyerahan objek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada 
, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) .