Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 23?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017 tentang IZIN USAHA INDUSTRI, BAB VI - SYARAT PERMOHONAN IUI, Pasal 23 mengatur sebagai berikut:

(1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui 
persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang melakukan perluasan, wajib memperoleh Izin Perluasan. 
(2) Izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
penambahan sarana, mesin dan/atau peralatan. 
(3) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dengan melampirkan: 
a. Salinan NPWP; 
b. Salinan KTP; 
c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya bagi yang 
berbadan Hukum; 
d. Salinan IMB; 
e. Salinan Informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek); 
f. Salinan UKL/UPL atau SPPL; g. Salinan SITU / HO / Surat Keterangan Penyanding; h. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm; 
10 
 i. Izin Usaha Industri asli yang dimiliki. 
j. Daftar Mesin/Peralatan 
(4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati 
wajib menerima atau menolak permohonan tersebut. 
(5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
disampaikan secara tertulis beserta alasan-alasannya. 
(6) Dalam hal Bupati tidak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap 
permohonan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap telah memberikan persetujuan. 
 
Bagian Keempat 
Permohonan Pemindahan Lokasi