Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 5 Tahun 2005?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 5 Tahun 2005 tentang PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, khususnya BAB II - PENGELOMPOKAN KEMAMP UAN KEUANGAN DAERAH, Pasal 3, adalah:

(1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan dae rah sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 dihitung berdasarkan Data Realisasi APBD 2 (dua) 
Tahun sebelumnya dari tahun a nggaran yang direncanakan dengan 
formula Perhitungan kemampuan keuangan daerah sama dengan realisasi 
Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi realisasi Belanja Pegawai 
(PNS) Daerah . 
(2) Realisasi Pendapatan Umum Daerah se bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Bagi Hasil 
(DBH) tidak termasuk Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Dana Alokasi Umum 
(DAU) . 
(3) Realisasi Belanja Pegawai ( PNS) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas G aji pokok, Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan 
struktural, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan 
beras, t unjangan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) , pembulatan gaji, iuran 
BPJS kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja/jamin an kematian, 
tambahan penghasilan PNS, tunjangan profesi guru, tambahan 
penghasilan guru dan tunjangan khusus guru tidak termasuk belanja 
pegawai kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, belanja pegawai 
pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak da erah dan 
insentif pemungutan retribusi daerah . 
6