Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANG, pada BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN, Pasal 2 menjelaskan:

Pelaksanaan 
Sistem Penanganan Pengaduan 
(Whistle Blowing System
)
 
TPK 
di 
Lingkungan Pemerintah 
Daerah dimaksudkan untuk memberikan
 
pedoman 
dalam
 
penanganan pengaduan 
TPK
 
di 
Lingkungan 
Pemerintah Daerah
.
Pela
ksanaan 
Sistem Penanganan Pengaduan 
(Whistle Blowing System
)
 
TPK 
di 
Lingkungan Pemerintah 
Daerah 
bertujuan
 
:
memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan 
administrasi, kerugian perdata dan 
TPK
 
serta persaingan usaha tidak 
 
sehat; 
m
elakukan 
upaya pencegahan dan pemberantasan 
TPK
, termasuk 
menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor 
TPK
.
 
 
5