Apa yang diatur dalam 1 BUPATI MUNA BARAT, Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 2?
Berdasarkan 1 BUPATI MUNA BARAT, Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan Kepada 
Pimpinan clan Anggota DPRD. 
(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pimpinan dan anggota. 
DPRD besarnya sarna dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras 
bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 
(3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) angka 2 dan angka 3 adaJab sarna dengan tunjangan 
keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 1 
diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD. 
(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. 
(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh 
persen] dari uang representasi Ketua DPRD. 
(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima 
Persen) dari uang representasi Ketua DPRD. Pasal 3 Bagian Kedua 
Uang Representatif 5. tunjangan jabatan; 
6. tunjangan alat kelengkapan; dan 
7. tunjangan a1at kelengkapan Iain. 
b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: 
1. tunjangan komunikasi intensif; 
2. tunjangan reses. 
(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan clan Anggota DPRD 
sebagaimana diroaksud huruf a dan huruf b dilakukan sesuai ketentuan 
Perundang-undangan. 
6 (1) Tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 
(1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 
(2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 
angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan clan 
anggota DPRD. 
(3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah. 
(4) Pemberian tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai kelompok keuangan Daerah. 
(5) Pengelompokan Keuangan Daerah berpedoman peraturan Perundang­ 
undangan. 
(6) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif clan Tunjangan Reses 
dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan 
daerah 
a. Tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali; 
b. Sedang, sebanyak 5 (lima) kali; dan 
c. Rendah, sebanyak 3 (tiga) kali. 
Dari uang repsentase ketua DPRD Pasal 8 PasaI 7 
(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan Jain 
sebagairoana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 
7 diberikan setiap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang duduk daJarn 
Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Penta, 
Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain. 
(2) Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan Iainnya diberikan 
dengan ketentuan: 
a Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jaba.tan 
KetuaDPRD; 
b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen] dari tunjangan jabatan Ketua 
DPRD; 
c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua 
DPRD; dan 
d. Anggota, sebesa.r JOk (tiga persen) dari tunjuganjabatan Ketua DPRD. 
(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk clan 
meJaksanakan tugas. (2) Tunjangan jaba.tan seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 
bulan sebesar 145% (seratus empat puluh Jima persen] dari uang 
representasi yang bersangkutan. 
7 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d; 
(2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ata.s: 
a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang da)am 1 (satu) tahun; 
b. pakaian sipil resmi disediakan I (satu) pa.sang dalam 1 (satu) tahun; 
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pa.sang dalam 5 (lima) 
tahun; Pasal 12 Jaroroan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai jaminan keeelakaan kerja 
dan jaminan kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud da)aro Pasal 9 ayat (1) huruf a 
diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan; 
(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk 
suami/ istri clan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(3) Selainjaminan kesehatan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) Pimpinan 
clan Anggota DPRD disediakan pemeriksanaan kesehatan yang bertujuan 
untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 
(4) Pemeriksaan kesehatan sebagairoana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan 1 (satu) ka1i dalaro 1 (satu) ta.bun dan dilakukan dalam 
negeri, namun tidak termasuk suami/istri dan anak. Pasal 10 Pasal 9 
(1) Tunj~~ kesejahteraan Pimpinan clan Anggota DPRD terdiri atas: 
a. jamman kesehatan; 
b. jaminan kece1akaan kerja; 
c. jaminan kematian; dan 
d. pakaian dinas dan atribut. 
(2) Selain tunjangan sebagaimana diroaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD 
disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: 
a. rumab negara dan perlengkapannya; 
b. kendaraan dinas jabatan; dan 
c. belanja rumah tangga. 
(3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD 
dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: 
a. rumab negara dan perlengkapannya; dan 
b. tunjangan transportasi. · Bagian Ketiga 
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 
8 (1) Rumab negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a clan huruf b 
disediakan bagi pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1) Pimpinan DPRD disediakan rum.ah negara dan perlengkapannya serta 
kendaraan clinas jabatan sehagaimana dimaksud dalaro Pasal 9 ayat (2) 
huruf a dan huruf b sesuai standar peraturan peru.ndang-undangan. 
(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagairoana diroaksud dalam Pasal 
9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pemakaiao rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian nimab 
negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .. 
(4) Pemeliharaan nimab negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas 
jaba.tan sebagairoana dirnaksud pada ayat (1) dan pemakaian nirnab 
negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada APBD. 
(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, nimab 
negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib 
dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling 
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhimya masa bakti. 
(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan 
perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan 
perlengkapannya wajib dikembalikan daJam keadaao baik kepada 
Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti 
atau berakhimya masa bakti. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta.ta pengembalian rumah negara dan 
perlengkapan serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan 
Bu pa.ti. Pasal 13 d. pakaian dinas harian Iengan panjang disediakan 1 (satu) pasang 
da1am 1 (satu) tahun; 
e. pakaian yang bercirikan khas daerah clisediakan 1 (satu) pa.sang 
dalam I (satu) tahun; dan 
f. atnbut berupa.n pin emas disediakan I (satu) buah dalam s (lima) 
tahun. 
(3) Pakaian clinas clan atribut sebaaai ... ._ .... __ dimak d 
.. • ~.li:l su pada ayat (2) 
disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidan 
pengadaan barang dan/ ta · · g . ~ . . a u jasa pemenntah dengan mempertimba.ngkan 
pnnsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakain clinas dan 
atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 
9 Pasal 16 
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 
dan kendaraan dinas jabatan bagi Pim . negara 
di k d d pman DPRD sebagaimana ima su a1am PasaI 14, kepada yang bersangkutan diberikan tun. 
perumaban dan tunjangan transportas1· uangan 
(2) Dalam . . hal Pemerintah Daerah belum dapat m edi 1_ 
bagi eny maxan rumah negara 
Anggota DPRD sebagairoana dimaksud dalam Pasal 14 k pad bersangkutan dapat diberikan tun. , e a yang 
(3) Tun· uangan perumahan. 
U~gan pe~mahan dan tunjangan transportasi bagi Pim inan DPRD 
~bagaimana ~ud pada ayat (1) diberikan dalam bent!: uan dan 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal g janji; pengucapan sumpab/ 
(4) Tunjanga.n perumahan 1,.~.,_,.:____ • tu . se~m. d1maksud pada ayat (2) dan 
DJangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagairoana diroaksud dalam (1) Rumah negara dan kelengkapannya serat kendaraan dinas jabatan yang 
disediakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tidak dapat 
clisewabelikan. Digunausahaka.n, clipindahtangankan, dan/atau diubah 
status hukumnya. 
(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diubah. Pasal 15 (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pemakaian nimab negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian n1mab 
negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Pemeliharaan rumah negara clan kelengkapannya serta kendaraan dinas 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah 
negara dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada APBD. 
(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumab 
negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib 
dikembalikan dalam keadaa.n baik kepa.da Pemerintah Daerah paling 
lam.bat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. 
(6) Dalam ha1 Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan 
perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan 
perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaa.n baik kepada 
Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti 
atau berakhimya masa bakti 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara 
dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam 
Peraturan Bupati. 
10 (1) Besa.ran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, 
standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan 
lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undanga.n. 
(2) Besa.ran tunjangan transportasi sebagairoana dimaksud daJarn Pasal 16 
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, 
standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan 
standar satuan harga. sewa rumah yang berlaku untuk standar nimab 
negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja 
listrik, air, gas, dan telepon. 
(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan 
standar satuan harga. sewa kendaraan yang berlaku untuk standar 
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan clan Anggota DPRD, tidak 
termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas 
jabatan. 
(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan 
Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan 
tunjangan ttansportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan 
tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 18 Ruroah negara clan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan 
sebagairoana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b serta. 
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagairoana diroaksud 
dalarn Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dapat diberikan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. Pasal 17 Pasa.1 10 ayat (3) huruf b diberikan daJam bentuk uang dan dibayarkan 
setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji. 
(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan 
dan/ atau anggota DPRD pada DPRD yang saroa hanya diberikan salah 
satu tunjangan perumahan, 
(6) Bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang suami dan/atau istrinya menjabat 
sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang saroa tidak 
diberikan tunjangan perumahan. 
(7) Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara 
tidak diberikan tunjangan perumahan clan tunjangan transportasi. 
11 (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri 
masa baktinya diberika.n uangjasa pengabdian. 
(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan 
ketentuan: 
a masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan 
uangjasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; 
b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa 
pengabdian sebesar 2 {dua) bulan uang representasi; 
c, roasa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa 
pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; Pasal 21 (I) Jaminan Kesehatan sebagairnana dimaksud daJam Pasal 9 ayat (1) huruf a 
diberikan dalam. bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan 
Kesehata.n sesuai peraturan perundang-undangan. 
(2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk 
suami atau isteri dan anak sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 
(3) Selain jaminan kesehatan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), 
Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pemeriksaan kesehatan yang 
bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan 
kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan .. 
(4) Pemerikasaan Kesehatan sebagaimana 
termsuk suami atau isteri dan anak. Pasal 20 Bagian Keempat 
Jaminan Kesehatan (1) ~~ rangka m~n~jang pela~aan fungsi, tugas dan wewenang, 
Pimpman DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daerah. 
(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
~tuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang 
dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD. 
(3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan 
perlengkapannya, tidak diberika.n belanja rumah tangga sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 9 ayat (2) huruf c. 
(4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur lebih lanjut da]am Peraturan Bupati dengan 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Pasal 19 
12 (1) Program sebagairoana dimaksud da]am Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri 
atas: 
a. Penyelenggaraan rapat; 
b. Kunjungan kerja; 
c. Pengkajian, penelaahan, clan penyiapan peraturan claerah; Pasa124 Bagian Kesatu 
Program (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewewenang DPRD, 
disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD berupa: 
a. program; 
b. dana operasional Pimpinanan DPRD; 
c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; 
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan 
e. belanja secretariat fraksi. 
(2) Belanja penunjang sebagairnana dimaksud pada ayat (2) disusun 
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Pasal 23 BAB ill 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud 
da1am Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan da1aro bentuk iuran 
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 22 d, roasa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa 
pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan 
e. roasa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa 
pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan 
uang representasi. 
(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa 
pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli 
warisnya sesuai peraturan perundang-undangan; 
(4) Pembayaran uangjasa pengabdian sehagaiaroana dimaksud daJarn ayat (3) 
dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan 
diberhentikan dengan honnat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak 
honnat, tidak diberikan uangjasa pengabdian. 
13 (1) Penganggaran dana opera.sional sebagaimana dimaksud dalam Pasa.1 25 
clisusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; 
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dan 
dari uang representasi Ketua DPRD .. 
b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; 
dari uang representasi wakil ketua DPRD. 
(2) Pemberian dana opera.sional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: 
a. 800/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua 
biaya atau disebut lumpsum; clan 
b. 200/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional 
lainnya. 
(3) Penggunaan dana opera.sional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas 
sesuai pera.turan perundang-undangan. 
(4) Dalam hal terdapat sisa dana opera.sional setelah pelaksanaan ketentuan 
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai Pasal26 (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 23 
huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil 
Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan 
dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 
(2) Dana operasional sebagairoana dimaksud pada ayat (1) cliberikan setiap 
bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pasa125 Bagian Kedua 
Dana Operasional Pimpinan DPRD d. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia 
dilingkungan DPRD; 
e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan 
kemasyarakatan; dan 
f. Program lain sesuai fungsi, tugas clan wewenang DPRD. 
(2) Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a diuraikan 
ke daJaro beberapa kegiatan daJam rencana kerja sesuai peraturan 
perundang-undanga.n. 
14 (1) Untuk menunjang pelaksanan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang 
tereermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota 
DPRD, pimpinan fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD 
dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. 
(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat 
kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan 
Sekretaris DPRD. 
(3) Kelompok pakar tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris 
DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2). 
(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat 
kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan 
DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga 
satuan orang hari atau orang bulan. 
(5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli 
alat kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan 
memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pasal 28 Bagian Ketiga 
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak boleh digunakan untuk keperluan 
pribadi, kelompok dan/ atau golongan dan penggunaannya harus 
memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas. Pasa.127 dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke 
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan. 
15 (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan 
dan Anggota. DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan 
anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke daJaro Rencana Kerja dan Pasal 31 BABN 
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud da1am Pasal 23 ayat (1) 
huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan 
DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
(2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
penyediaan sarana dan anggaran. 
(3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang 
kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana 
mobilitas. 
(4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat 
fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD 
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifita.s, dan kepatutan sesuai 
peraturan perundang-undangan. Pasal30 Bagian Kelima 
Belanja Sekretariat Fraksi Pasal 29 
(1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat O 1 huruf d. 
(2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan 
Sekretaris DPRD. 
(3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan 
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
(5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat 
Tenaga Ahli Fraksi 
16 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan 
hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib 
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan daerah ini 
paling Iambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan daerah ini 
diundangkan . Pasal 33 BABVI 
PENUTUP (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga 
puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, 
pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan 
administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang 
digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, 
uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan 
jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. Pasal 32 BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bagian yang ticlak terpisahkan dari APBD. (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, pa.rtisipatif, taat aturan, 
efektif clan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
NORE G PERATU RAN DAERA H KAB UPATEN MUNA BARAT PROVINSI 
SULAWES I TENGGARA NOMO R 6/85/2 017 2017 Ditetapkan di Laworo 
P. ggal l9 A.9os-tu\ 2017 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundan gkan. 
Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penemp atann ya dalam Lembar an Daerah 
Kabupate g Muna Barat. 
R,- F KOO r: I I 
• '3UPATI , •' T 
SATUAN KEflJSA P Pasal 35 Pada saat Perat uran Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2017 tentan g Keduduk an Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dew an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, 
sepannjang mengatu r mengenai hak keuang an dan adminstrat if Pimpinan 
dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 
18 Cukupjelas Cukupjelas