Menurut PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 29 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 29 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, pada , menyatakan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatklnnya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 
Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 19 Maret 2018 Ditetapkan di Bondow o 
pada tanggal 19 M 2018 
AMIN SAID HUSNI 
BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 
NOMOR 29 
-1-
LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 29 TAHUN 2018 
TENTANG 
PED OMAN PENYUSUNAN STAND AR 
OPERASIONAL PROSED UR DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BONDOWOSO 
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR 
A. Latar Belakang 
Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia aaalah 
untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki 
integritas, produktivitas, dan bertanggung jawab serta memiliki 
kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola 
pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen 
pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) area 
perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, 
meliputi : organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, 
sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan 
publik, mind set dan culture set aparatur. 
Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk 
melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan 
efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam 
bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur 
(SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. 
Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP memerlukan 
partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam 
institusi pemerintah. Tuntutan partisipasi pen uh dari , seluruh unsur 
institusi ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawailah yang paling 
tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing dan yang 
akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut. 
B. Tujuan dan Sasaran 
Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi 
seluruh Perangkat Daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, 
mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi 
SOP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Sasaran yang 
diharapkan dapat dicapai melalui pedoman ini adalah: 
-2-
1. Setiap Perangkat Daerah sampai dengan unit yang terkecil memiliki 
SOP-nya masing-masing, dengan mengacu kepada tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah; 
2. Penyempumaan proses penyelenggaraan pemerintahan; 
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan; 
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
C. Pengertian 
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi 
tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana 
dan oleh siapa dilakukan; 
2. SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum 
dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang 
aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan; 
3. SOP teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan 
yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu 
peran atau jabatan. 
D. Manfaat 
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; 
2. Mengura.ngi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin 
dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan 
tugas; 
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas . dan 
tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara 
keseluruhan; 
4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung 
pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan 
pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari; 
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan 
aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu 
mengevaluasi usaha yang telah dilakukan; 
-3-
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan 
dapat berlangsung dalam berbagai situasi; 
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masye.rakat, baik dari 
sisi mutu, waktu, dan prosedur; 
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang 
harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya; 
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur; 
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh 
seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya; 
12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari 
kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan 
penyimpangan; 
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural 
dalam memberikan pelayanan; 
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam 
penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat 
memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. 
E. Prinsip 
1. Prinsip Penyusunan SOP 
Kemudahan dan kejelasan. 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan 
mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan 
bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan 
tugasnya; 
Efisiensi dan efektiuitas. 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur 
yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas; 
Keselarasan. 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan 
prosedur-prosedur standar lain yang terkait; 
Keteru.kuran. 
Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung 
standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur 
pencapaian ke berhasilannya; 
-4-
Dindmis. 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan 
yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi 
pemerin tahan; 
Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. 
Prosedur- prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan 
kebutuhan pengguna (customer's needs) sehingga dapat 
memberikan kepuasan kepada pengguna; 
Kepatuhan hukum. 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
Kepastian hukum. 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh 
pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, 
dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur 
atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum. 
2. Prinsip Pelaksanaan SOP 
Konsisten. 
SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, 
oleh siapa pun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh 
jajaran organisasi pemerintahan; 
Komitmen. 
SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh 
jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan 
tertinggi; 
Perbaikan berkelanjutan. 
Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan­
penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar 
efisien dan ef ektif; 
Mengikat. 
SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. 
-5-
Seluru.h unsur memiliki peran penting. 
Seluruh aparatur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap 
prosedur yang distandarkan. Jika aparatur tertentu tidak 
melaksanakan perannya dengan baik, akan mengganggu 
keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada 
terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan, 
Terdokumentasi dengan baik. 
Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan 
dengan baik, sehingga dapat selaI1:1 dijadikan acuan atau referensi 
bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan. 
F. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pedoman ini meliputi jenis, format, dokumen, 
penyusunan, penetapan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan 
SOP. 
-6-