Apa bunyi lengkap Pasal 19 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH, pada BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 19 dinyatakan:

(1) Selain penyidik pejabat Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu 
di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
pelanggaran Peraturan Daerah ini. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan 
tugas mempunyai wewenang: 
a. menerima lapora, mencari, mengumpul kan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pi dana atas pelanggaran Peraturan 
Daerah ini agar keyerangan atau la poran tersebut menjadi lebih lengkap 
dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan me ngumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perb uatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana atas pelan ggaran Peraturan Daerah ini; 
c. meminta keterangan dan barang bu kti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokum en lain berkenaan dengan tindak 
pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini; 
e. melakukan penggeledahan untuk men dapatkan barang bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam ra ngka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana atas pelangga ran Peraturan Daerah ini; 
 
 
14 
 g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas 
pelanggaran Peraturan Daerah ini; 
i. memanggil orang untuk didengar ke terangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ay at (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil pe nyidikannya kepada penuntut umum 
melalui penyidik pej abat Polisi Negara Re publik Indonesia.