Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor ~r Tahun 2018 pada Pasal 57?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KAUR Nomor ~r Tahun 2018 tentang PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, BAB IV - PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI, Pasal 57 menyebutkan bahwa:

(1) Pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk .kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tigapuluhpersen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa. 
(2) Setiap Desa penerima Dana Desa wajib melaksanakan kebijakan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk upah pekerja atau membiayai hari orang kerja (HOK). 
(3) Perhitungan 30% (tigapuluhpersen) Pembayaran HOK seperti yang dimaksud 
pada ayat (10) adalah sebagai berikut: 
a. jumlah 30% (tiga puluh persen) untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan 
pembangunan Desa; 
b. jumlah 30% (tiga puluh persen) untuk pembayaran HOK mencakup 
pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk 
bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan; 
c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja 
ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai 
sasaran Padat Karya Tunai di Desa; dan 
d. besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas 1 
atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan 
musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang 
besaran upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK). 
(4) Refokusing Kegiatan Pembangunan yang dibiayai Dana Desa untuk 
memastikan 30% (tiga puluh persen) dari biaya kegiatan pembangunan 
Desa· digunakan untuk rriembayar upah masyarakat dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. refokusing kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan berdasarkan 
ketentuan tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 
2018 sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 
2017 ten tang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; 
b. jenis kegiatan refokusing kegiatan pembangunan yang diprioritaskan 
sesuai ketentuan Peraturan Menter! Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana D~sa Tahun 2018 sebagai berikut: 
(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 
(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. 
\ ' 
-34 -
(4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 
(5) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.