Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 5 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSU NAN PERANGKAT DAERAH, pada BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2 dinyatakan:

Huruf a 
Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah 
hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan 
berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan 
Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan 
jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada 
volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan 
Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung 
dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan 
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandinga n 
tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah 
pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada 
tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” 
adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi 
habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 
kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas 
dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat 
Daerah. 
Huruf f 
Yang dimaks ud dengan asas “rentang kendali” adalah 
penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja 
pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan 
pengendalian unit kerja bawahan. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah 
pelaksanaan t ugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit 
kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja 
yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada 
Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung 
tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentu an 
peraturan perundang -undangan setelah Peraturan 
Pemerintah ini ditetapkan.