Bagaimana redaksi normatif Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA, BAB VI - PENGALOKASIAN, Pasal 21 berbunyi:

(1) Pengalokasian besaran Dana Desa untuk masing -masing desa 
didasarkan pada asas pemerataan dan proporsional; 
(2) Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya 
bagian Dana Desa yang sama untuk setiap desa yaitu 90% (sembilan 
puluh erseratus) dari jumlah Dana Desa; 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR 
BAGIAN HUKUM 
TELAH DIPROSES DAN 
DITELITI KEBENARANNYA F 
-12 -
(3) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya 
bagian Dana Desa yang diterima Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) 
dari jumlah Dana Desa berdasarkan : 
a.jumlah penduduk desa 25 % (dua puluh lima perseratus) ; 
b. luas wilayah desa 10% (sepuluh perseratus); 
c. jumlah penduduk miskin 35% (tiga puluh lima perseratus); 
d. tingkat kesulitan geografis / jumlah jarak/ keterisoliran 30% (tiga puluh 
perseratus ). 
(4) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
Bagian Kedua 
ADD