Apa norma yang terkandung dalam Pasal 37 PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, khususnya BAB IV - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 37, memuat:

(1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilengkapi proposal yang 
paling sedikit memuat informasi tentang: a. latar belakang; 
b. maksud dan tujuan; 
c. hasil yang diharapkan; 
d. lokasi pelaksanaan; 
e. waktu pelaksanaan; 
f. data umum organisasi/lembaga; 
g. alamat lengkap; 
h. daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga; 
i. rencana anggaran biaya; 
j. nomor rekening bank yang masih berlaku; 
k. NPWP lembaga; dan 
l. penutup. 
(2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan 
Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi. 
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
permohonan Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, meliputi: a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 
b. surat pernyataan tanggung jawab; 
c. surat keterangan domisili lembaga dari kepala desa/lurah setempat; 
d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; 
e. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua dan sekretaris atau 
sebutan lain yang masih berlaku; dan 
f. salinan/fotocopy rekening bank lembaga yang masih aktif. 
 
- 28 -