Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor 3 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Pasal 1 menetapkan:

DalamPeraturan Daerahini,yangdimaksud dengan:
1.DaerahadalahProvinsiKalimantan Timur.- 2­ 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1199); 
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
dan 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 51), diubah sebagai berikut: 
1. ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal l 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 
10.
11.
12.
13.
14,
15.
16,
17.-3-
Pemerintah Daerah adalahGubernur sebagai unsurpenyelenggaraPemerintahan Daerahyangmemimpin pelaksanaan urusanpemerintahan
yangmenjadikewenangan daerahotonomProvinsiKalimantan Timur.2.
DewanPerwakilan RakyatDaerahyangselanjutnya disingkat DPRD,adalahLembaga Perwakilan RakyatDaerahyangberkedudukan sebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan DaerahProvinsiKalimantan Timur.3.
Gubernur adalahGubernur Kalimantan Timur. 4.
Pejabatadalahpegawaiyangdiberitugastertentu dibidangRetribusi
DaerahsesuaidenganPeraturan Perundang-Undangan.5.
KasDaerahadalahKasPemerintah ProvinsiKalimantan Timur.
SatuanKerjaPerangkat DaerahPemungut yangselanjutnya disebutSKPD
Pemungut adalahSatuanKerjaPerangkat DaerahProvinsiKalimantan
Timuryangmelakukan pemungutan Retribusi sesuaibidangdan
kewenangannya.7.
Badanadalahsekumpulan orangdan/atau modalyangmerupakan
kesatuan, baikyangmelakukan usahamaupun yangtidakmelakukan
usahayangmeliputi perseroan terbatas, perseroan komandiner perseroan
lainnya, BadanUsahaMilikNegara(BUMN), atauBadanUsahaMilik
Daerah(BUMD) dengan namadalambentukapapun, firma,kongsi,
koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi
massa,organisasi sosialpolitik,atauorganisasi lainnya, lembaga dan
bentukbadanlainnyatermasuk kontrakinvestasi kolektifdanbentuk
usahatetap.8.
Pelayanan Kesehatan adalahsegalakegiatan Pelayanan kesehatan yangdi
berikankepadapasiendalamrangkaobservasi, diagnosis, pengobatan,
rehabilitasi, medikdanpelayanan kesehatan lainnya.9.
Penggantian BiayaCetakPetaadalahpembayaran ataspenyediaan peta
yangdibuatolehPemerintah Daerah.
PetaadalahpetayangdibuatolehPemerintah Daerah, sepertipetadasar
(garis),petapoto,petadigital,petatematik, danpetateknis(struktur)
sertapetalainnya.
Pelayanan Pendidikan adalahpelayanan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan teknisyangdilaksanakan olehPemerintah Daerah.
Pengujian Kendaraan Bermotor adalahpelayanan pengujian kendaraan
bermotor, termasuk kendaaraan bermotor diatasairyangdiselenggarakan
olehPemerintah Daerah.
Retribusi Daerahyangselanjutnya disebutRetribusi adalahpemungutan
daerahsebagaipembayaran ataujasaataupemberian izintertentuyang
khususdisediakan dan/atau diberikan olehPemerintah Daerahuntuk
kepentingan orangpribadiatauBadan.
TarifRetribusi adalahnilairupiahataupersentase tertentu yang
ditetapkan untukmenghitung besarnya retribusi terhutang.
Jasaadalahkegiatan Pemerintah Daerahberupausahadanpelayanan
yangmenyebabkan barang,fasilitas, ataukemanfaatan lainnyayang
dapatdinikmati olehorangpribadiatauBadan.
JasaUmumadalahjasayangdisediakan ataudiberikan olehPemerintah
Daerahuntuktujuankepentingan dankemanfaatan umumsertadapat
dinikmati olehorangpribadiatauBadan.-3­ 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi 
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut SKPD 
Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan 
kewenangannya. 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandiner perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan kesehatan yang di 
berikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, 
rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya. 
10. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas penyediaan peta 
yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 
11. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar 
(garis), peta poto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur) 
serta peta lainnya. 
12. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan 
bermotor, termasuk kendaaraan bermotor diatas air yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah. 
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan 
daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 
15. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang 
ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang. 
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.-4-
WajibRetribusi adalahorangpribadiatauBadanyangmenurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untukmelakukan pembayaranretribusitermasuk pemungut ataupemotong retribusi tertentu.
Pemungutan adalahsuaturangkaian kegiatanmulaidaripenghimpunanadataobjekdansubjekretribusi, penentuan besarnya retibusiyang
terutang sampaikegiatan penagihan retribusi kepadaWajibRetribusi
sertapengawasan penyetorannya.
Dokumen LainyangDipersamakan adalahsuatudokumen yangmenentukan besarnya jumlahpokokretribusi sebagaipengganti Surat
Ketetapan Retribusi Daerah.
SuratSetoranRetribusi Daerah,yangselanjutnya disingkatSSRD,adalah
buktipembayaran ataupenyetoran retribusiyangtelahdilakukan dengan
menggunakan formulir atautelahdilakukan dengancaralainkeKas
Daerahmelaluitempatpembayaran yangditunjuk olehGubernur.
SuratKetetapan Retribusi Daerahyangselanjutnya disingkat SKRD
adalahsuratketetapan Retribusi yangmenentukan besarnya jumlah
pokokretribusiyangterutang.
SuratKetetapan Retribusi DaerahLebihBayar,yangselanjutnya disingkatSKRDLB adalahsuratketetapan retribusi yangmenentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusikarenajumlahkreditretribusi lebihbesar
daripadaretribusiyangterutangatauseharusnya tidakterutang.
SuratTagihanRetribusi Daerah,yangselanjutnya disingkatSTRDadalah
suratuntukmelakukan tagihanretribusi dan/atau sanksiadministratif
berupabungadan/atau denda.
Pembayaran Retribusi Daerahadalahbesarnya kewajiban yangharus
dipenuhi olehWajibRetribusi sesuaidenganSuratKetetapan Retribusi
DaerahdanSuratTagihanRetibusiDaerahkeRekening KasDaerahatau
ketempat lainyangditunjuk denganbataswaktuyangtelahditentukan.
Penagihan Retribusi Daerahadalahserangkain kegiatan pemungutan
Retibusi Daerahyangdiawalidenganpenyampaian suratperingatan,
suratteguran yangbersangkutan melaksanakan kewajiban untuk
membayar retibusisesuaidenganjumlahretribusi terutang.
UtangRetribusi Daerahadalahsisa utangretribusi atasnamaWajib
Retribusi yangtercantum padaSuratTagihan Retribusi Daerah,yang
belumkadaluarsa danretribusilainnyayangmasihterutang.
Pemeriksaan adalahserangkaian kegiatan menghimpundan mengolah
data,keterangan, dan/atau buktiyangdilaksanakan secaraobjektifdan
professional berdasarkan suatustandar pemeriksaan untukmenguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuktujuanlain
dalamrangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah.
InsentifPemungutan Retribusi yangselanjutnya disebutInsentifadalah
tambahan penghasilan yangdiberikansebagaipenghargaan ataskinerja
tertentudalammelaksanakan pemungutan retribusi.
Penyidikan TindakPidanadiBidangRetribusi adalahserangkaian
tindakan yangdilakukan olehPenyidik Pegawai NegeriSipilyang
selanjutnya disebutPenyidik, untukmencari sertamengumpulkan bukti
yangdenganbuktiitumembuat terangtindakpidanadibidang retribusi
yangterjadisertamenemukan tersangkanya.- 4­ 
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunana 
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retibusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya. 
20. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah suatu dokumen yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah. 
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubemur. 
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/ a tau denda. 
25. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah dan Surat Tagihan Retibusi Daerah ke Rekening Kas Daerah atau 
ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 
26. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkain kegiatan pemungutan 
Retibusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, 
surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk 
membayar retibusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang. 
27. Utang Retribusi Daerah adalahsisa utang retribusi atas nama Wajib 
Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang 
belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang. 
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpundan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
Retribusi Daerah. 
29. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah 
tambahan penghasilan yang di berikan sebagai penghargaan atas kinerja 
tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. 
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
10.
11.
12.-5-
Ketentuan Pasal2diubah,sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal2
JenisRetribusi yangtermasuk golongan RetribusiJasaUmumdalam
Peraturan Daerahinimeliputi:
a.Retribusi Pelayanan Kesehatan,
b.Retribusi Pengantian BiayaCetakPeta:
Cc.Retribusi Pelayanan Pendidikan: dan
d.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Ketentuan Pasal15diubah,sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal15
DengannamaRetribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusiatas
pelayanan pengujian kendaraan bermotor diatasairyangdiselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
Ketentuan Pasal16diubah,sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal16
ObjekRetribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalahpelayanan pengujian4.
kendaraan bermotor diatasairsesuaidenganketentuan perundang-undangan,
yangdiselenggarakan olehPemerintah Daerah.
Ketentuan Pasal17diubah,sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal17
SubjekRetribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalahorangpribadiatau
Badanyangmemperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor diatasair
yangdilaksanakan olehPemerintah Daerah.
Pasal19dihapus.
Pasal20dihapus.
Pasal21dihapus.
Pasal22dihapus.
Ketentuan Lampiran IhurufA,danhurufDdiubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalamLampiran Iyangmerupakan bagiantidak
terpisahkan dariPeraturan Daerahini.
Lampiran IhurufBdanhurufCdihapus.
Ketentuan Lampiran Iditambahkan 1(satu)hurufyaknihurufE,sehingga5.
7.
8.
9.
1
berbunyi sebagaimana tercantum dalamLampiran Iyangmerupakan bagian
tidakterpisahkan dariPeraturan Daerahini.-5­ 
2. ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: