Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, khususnya BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 3, memuat:

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 
Sekretariat membawahi : 
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
3. Sub Bagian Keuangan. 
Bidang Data dan Informasi Publik membawahi : 
1. Seksi Statistik. 
2. Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi Publik. 
3. Seksi Media Publik. 
Bidang Komunikasi Publik membawahi : 
1. Seksi Pengelolaan Opini Publik. 
2. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik. 
3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik. 
Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika memba wahi : 
1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK). 
2. Seksi E.Government dan Pemberdayaan Teknologi Infor masi dan 
Komunikasi (TIK). 
3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi. 
Kelompok Jabatan Fungsional 
UPTD LPSE membawahi : 
1. Sub Bagian Tata Usaha. 
 
 2. Unit Administrasi Sistem Elektronik. 
3. Unit Registrasi dan Verifikasi. 
4. Unit Layanan dan Dukungan. 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang b erada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang ya ng berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertangung jawab kepada Kepala Bidang. 
UPT LPSE dipimpin oleh Kepala LPSE yang berada di b awah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekre taris dan Sub Bagian 
Tata Usaha dan masing-masing Unit berada di bawah d an bertanggung jawab 
kepada Kepala LPSE. 
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida k terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.