Menurut PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULA UAN ARU Nomor 3 Tahun 2003, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULA UAN ARU Nomor 3 Tahun 2003 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURA N DAERAH, pada BAB IV - ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, menyatakan:

Pembentukan Pera turan Daerah harus berdasarkan asas -asas sebagai 
berikut: 
kejelasan tujuan adalah bahwa setia p perbenttukan , Peraturan Daerah 
harus mempunyai tujuan yang jclas yang hendak dicapai; 
• 
• b. kelembagaan dan /atau organ pambentuk yang tepat adalah bahw a setiap 
Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga /Pejabat yang berwenang, 
sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat dibata lkan dan/atau batal demi 
hukum, apabila dibuat oleh lerbaga /Pejabat yang tidal berw enang; 
kesesuaian antara jehis dan materi muatan adalah bahwa dalam 
pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar remperhatikan 
materi muatan yang tepat dengan Peraturan Daerahnya; 
dapa t dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daera.h 
harus merperhitungken efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam 
Masyarakat, baik secara flosofis , yuridis maupun sosio logis; 
kedayagunaan dan kchasilgunaan adalah behwa setiap Peraturan Daerah 
dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 
eng tur kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara; 
kejclasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Daerah, sistematika 
dan pilihan kate dan/atau term inologi scrta bahasa hukumn ya jclas dan 
mud ah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interprestasi dalam pelaksanaannya ; dan 
keter bukaan adalah bahwa dalam proses pembent ukan Peratur an Daerah 
rulai dan perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat 
transparan den terbuka, sehingga scluruh lapisan masyarakat mcmpuny ei 
kesempatan yang seluas-l uasnya untuk memberikan masukan dalam 
proses pembuatan Peraturan Daerah .