Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 12 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 12 Tahun 2017 tentang PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN , DAN PENGAWASAN, pada BAB   II - I, Pasal 4 menjelaskan:

(1) Penanam Modal yang telah mendapat perizinan 
Penanaman Modal, wajib menyampaikan LKPM secara 
berkala kepada Dinas dengan menggunakan formulir 
LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. . 
(2) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
disampaikan dengan ketentuan sebagai be rikut: 
a. Penanam Modal yang masih dalam tahap 
konstruksi; dan 
b. Penanam Modal yang dalam tahap operasi/ 
produksi. 
(3) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, wajib menyampaikan LKPM dengan Periode 
Laporan sebagai berikut: 
a. laporan Triwulan I disam paikan paling lam a pada 
tanggal 5 bulan April tahun berkenaan ; 
b. laporan Triwulan II disampaikan paling lam a 
pada tanggal 5 bu lan Juli tahun berkenaan ; 
c. laporan Triwulan III disampaikan paling lam a 
pada tanggal 5 bulan Oktober tahun berkenaan ; 
dan 
d. laporan Triwu lan IV disampaikan paling lam a 
pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya. 
(4) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, wajib menyampaikan LKPM dengan periode 
laporan sebagai berikut: 
a. Laporan Semester I disampaikan paling lam a 
pada tan ggal 5 bulan Juli tahun berkenaan ; dan 
b. Laporan Semester II disampaikan paling lam a 
pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya. 
(5) Penyampaian LKPM kepada Dinas dilakukan dalam 
bentuk hardcopy atau softcopy melalui surat 
elektronik atau Sistem Pelayanan Inf ormasi dan 
Perizinan Investasi Secara Eelektronik (SPIPISE). 
Halaman 7 dari 11 hlm….