Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 8 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 8 Tahun 2018 tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lumajang.
5.Orgasisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Lumajang.
6.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya
disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah
perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan
masyarakat dengan cara pemicuan.
7.Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya
disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter
yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
8.Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya
disingkat SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam
komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar
sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
9.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan
sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara
sosial dan ekonomis.
10.Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah
tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat
dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi
serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau
masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya
secara terus menerus.
11.Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang
efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
12.Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan
perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat
atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola
pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
13.Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah satuan tugas
yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/
forum komunikasi dan koordinasi OPD dalam pengelolaan
pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
secara menyeluruh dan berkesinambungan.
14.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk
memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku
masyarakat dalam penyelenggaraan percepatan Stop
Buang Air Besar Sembarangan.
15.Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di
bidang layanan penyediaan produk dan jasa sanitasi yang
layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau
masyarakat.
16.Tim Kerja Stop Buang Air Besar Sembarangan yang
selanjutnya disebut Tim Kerja SBS adalah Tim yang
dibentuk untuk mendukung dan memastikan
penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen
mulai dari level Kabupaten hingga level Desa.
17.Sistem Monitoring SBS dalam bentuk Evaluasi Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat Berbasis Website dan Aplikasi
Smart Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah system
monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk
memudahkan proses mengalirnya data dari sumber
terdekat di tingkat desa kepada pihak lain yang akan
menggunakan informasi tentang STBM di semua lini
dengan menggunakan teknologi website dan aplikasi
Smart melalui android.