Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 7 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 7 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang 
Republik 
Lembaran 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
7.Undang-Undang ... 
-2-
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); 
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
14. Peraturan ... 
-3-
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
. Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
dan 
BUPATI BONDOWOSO 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 
BABI 
KETENTUAN UMUM