Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI, pada BAB 11 - STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN MEKAN ISME KERJA, Pasal 8 dinyatakan:

(1) TPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c 
berkedudukan di Desa. 
(2) TPK Desa secara operasional di bawah koordinasi TKPK Kecamatan. 
(3) TPK Desa bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi 
penanggulangan kemiskinan pada tingkat Desa. 
(4) Keanggotaan TPK Desa terdiri dari unsur aparatur Desa, Sadan 
Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, TP- 
PKK Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Masyarakat,Kader Posyandu, Kader 
Pembangunan Masyarakat, Karang Taruna, Tenaga Pengajar, 
Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, elemen 
organisasi swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan 
lainnya. 
(5) Susunan organisasi TPK Desa, terdiri atas: 
a. Penanggungjawab : Kepala Desa 
b. Ketua Sekretaris Desa 
c. Sekretaris Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. 
d. Seksi-seksi 
1) Pemutakh iran Data: 
Ketua Kepala Urusan Pemerintahan 
Anggota Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, Ketua 
Rukun Tetangga, Tenaga Pengajar, 
Pemangku Kepentingan lainnya 
2) Penanganan Pengaduan Masyarakat: 
Ketua Sadan Permusyawaratan Desa 
Anggota Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh 
Adat, Pemangku Kepentingan Lainnya 
3) Pemberdayaan dan Pendampingan: 
Ketua Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan 
Anggota TP-PKK Desa, Kader Posyandu, Karang 
Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Masyarakat, Tenaga Pengajar, Elemen 
Organisasi Swadaya masyarakat dan 
Pemangku Kepentingan Lain nya. 
(6) Kepengurusan TPK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa.