Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam b.PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Nomor 15 Tahun 2018?
Norma hukum dalam b.PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Nomor 15 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI, BAB IV - MEKANISME PEMBAYARAN, Pasal 14 berbunyi:

Pembayaran TPP dilakukan oleh bendahara pengeluaranpada masing-masing Perangkat Daerah dengan
melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
daftar rekapitulasi kehadiran kerja PNS;
daftar rekapitulasi kehadiran apel (absensi apel pagi)-bagi Perangkat Daerah yang wajib melaksanakan apeh
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran
II Peraturan Bupati ini;
daftar penilaian lembaran sasaran kerja PNS;
SPTJM dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabatyang ditunjuk atas daftar rekapitulasi kehadiran kerjadan daftar rekapitulasi kehadiran apel PNS dengan
format sebagaimana tercantum dalam lampiran 111
Peraturan Bupati ini; dan,
Amprah penerimaan TPP dengan format sebagaimana
terdapat dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
Bagi PNS yang diperbantukan pada instansi pemerintahan
lain di wilayah Daerah, maka penilaian bobot aspekperilaku kerja dan aspek prestasi kerja dilakukan oleh
pimpinan instansi tempat kerja bersangkutan.
Aparatur Sipil Negara dari instansi Pemerintah yang
diperbantukan dan dipekerjakan pada Perangkat Daerahdapat diberikan TPP sepanjang tidak menerima TPP dari
instansi asalnya.
BAB V
KEWAJIBAN