Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 51?
Dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN, BAB III - PENYU SUNAN RPJM DESA, Pasal 51 mengatur sebagai berikut:

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal: 
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, 
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang 
berkepanjangan; atau 
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah 
kabupaten. 
- 26 - 
(2) Dalam ha! terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi 
peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai 
kewenangan terkait dengan kejadian khusus; 
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang 
terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; 
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan 
dan RAB ; dan 
d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 
(3) Dalam ha! terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan 
mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah 
daerah kabupaten; 
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang 
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah 
daerah kabupaten; 
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan 
dan RAB ; dan 
d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.