Apa norma yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Substansi Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 22, memuat:

(1) Setiap bangunan gedung yang dibangun harus memenuhi persyaratan 
kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB untuk lokasi yang bersangkutan. (1) Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan 
intensitas bangunan gedung yang terdiri dari : 
a. kepadatan dan ketinggian bangunan ged ung; 
b. penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan 
(KLB), dan jumlah lantai; 
c. perhitungan KDB dan KLB; 
d. garis sempadan bangunan gedung (muka, samping,belakang); 
e. jarak bebas bangunan gedung; dan 
f. pemisah di sepanjang halaman muka/samping/belakang bangunan gedung, 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTRW /RDTR/RTBL. 
(2) Persyaratan kepadatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan ketentuan maksimal KDB yang ditetapkan untuk lokasi tingkatan 
padat, sedang dan renggang. 
(3) Persyaratan ketinggian sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) meliputi 
ketentuan maksimal tentang Jumlah Lantai Bangunan (JLB) dan KLB yang 
ditetapkan untuk lokasi tingkatan KLB tinggi, sedang dan rendah. 
(4) Ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh 
mengganggu lalu lintas penerbangan. 
(5) Dalarn hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, 
ketentuan mengenai kepadatan dan ketinggian bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati tentang RDTR 
dan/atau RTBL Daerah setelah memperhatikan pendapat Tim Ahli Bangunan 
Gedung (TABG). Pasal 21 lntensltas Bangunan k. persyaratan Amdal untuk bangunan/fungsi bangunan yang menimbulkan 
dampak penting, atau persyaratan UKL/UPL untuk bangunan fungsi usaha; 
l. keterangan pernyataan wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan 
m. keterangan yang terkait seperti zonasi gempa/ zonasi tsunami/ zonasi banjir I 
zonasi longsor untuk daerah rawan bencana, dan lainnya. 
(4) Bangunan gedung yang dibangun : 
a. di atas prasarana dan sarana umum; 
b. di bawah prasarana dan sarana umurn; 
c. di bawah a tau di atas air; 
d. di daerah jaringan transrnisi listrik tegangan tinggi; 
e. di daerah yang berpotensi bencana alam; dan 
f. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), harus sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan 
serta persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan/atau instansi terkait 
lainnya. 
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, 
ketentuan mengenai peruntukan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan 
dan Lingkungan. 
Koeflsien Daerah Hijau (KDH)