Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 13?
Dalam PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 3 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
 
7 
 Agar setiap orang mengetahuinya m emerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. 
 
 Ditetapkan di Sragen 
 pada tanggal 5-1-2018 
 
BUPATI SRAGEN, 
 
cap+ttd 
 
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 
 
Diundangkan di Sragen 
pada tanggal 5-1-2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN , 
 
 cap+ ttd 
 
 TATAG PRABAWANTO B . 
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAG EN TAHUN 3 NOMOR 2018 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinny a 
 Kepala Bagian Huk um 
 Setda Kabupaten Sragen 
 
 Muh Yulianto. S.H., M.S.i 
 Pembina 
 NIP. 19670725 199503 1002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SRAGEN 
NOMOR : 3 TAHUN 2018 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI 
DANA DESA TAHUN 201 8 
 
 
PENYALURAN/PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 
TAHUN 201 8 
 
A. PENYALURAN/PENCAIRAN ADD 
Penyaluran ADD dilaksanakan sebagai berikut: 
1. Penyaluran/p encairan ADD dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan . 
2. Kepala Desa mengajukan permohon an pencairan ADD kepada Bupati 
Sragen cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sragen melalui Camat. 
3. Permohonan pencairan sebagaimana tersebut di atas dengan kelengkapan 
berkas sebagai berikut: 
Surat permohonan pencairan dana dar i Kepala Desa ; 
Foto copy laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa tahun 
sebelumnya (untuk pencairan triwulan 1); 
Foto Copy APBDesa dan RKPDesa Tahun 2018 (untuk pencairan 
triwulan 1); 
3 (tiga) lembar kwitansi, 1 (satu) bermaterai cukup dan 2 (dua) rang kap 
(bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara 
Desa berstempel basah; 
Rencana penggunaan dana dengan tanda tangan dan stempel basah 
Kepala Desa (rangkap 3); 
Foto copy keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bank sebag ai 
Pemegang Kas D esa. 
Foto copy buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR ) Joko Tingkir Sragen atau 
Bank Umum (rangkap 3). 
Rekening atas nama Pemerintah Desa (bukan atas nama pribadi). 
 Bank umum dimaksud antara lain: BRI, Bank Jateng, BNI, Bank 
Mandiri, BCA. 
Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang 
ditandatangani dan distempel Kepala Desa (1 bermeterai cukup dan 2 
rangkap bukan foto copy) . 
Melampirkan bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya. 
4. Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan prasarana 
perkantoran desa, pencairannya dilaksanakan dalam 2 tahap sebagai 
berikut: 
Tahap I sebesar 60 % (enam puluh per sen). 
Tahap II sebesar 40 % (empat puluh per sen). 
Untuk pencairan tahap II dilampiri laporan realisasi penyelesaian 
kegiatan tahap I beserta surat pertanggungjawaban . 
 
9 
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen 
mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilampiri persyaratan 
tersebut nomor 3 di atas kepada Kepala Badan Pendapatan , Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen . 
6. Kepala Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke rekening kas desa . 
 
B. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 
1. Bidang/kegiatan 
Bidang Pen yelenggaraan Pemerintahan Desa: 
Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masing -masing 
desa paling banyak Rp300.000. 000,- (tiga ratus juta rupiah) 
Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
ditetapkan dengan Peraturan Desa den gan berpedoman pada 
Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 201 5 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan, sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap 
yang d iterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan , meliputi : 
(a) Jaminan keselamatan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh 
empat persen) dari penghasilan tetap yang d iterima setiap bulan 
oleh kepala desa dan perangkat desa. 
(b) Jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari 
penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa 
dan Perangkat Desa. 
Tunjangan keanggo taan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 
(a) Ketua BPD sebesar Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) per 
orang/ bulan . 
(b) Wakil Ketua BPD sebesar Rp 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) per orang/ bulan . 
(c) Sekretaris BPD sebesar Rp 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) per 
orang/ bulan . 
(d) Anggota BPD sebesa r Rp 150.000, - (seratus lima puluh ribu 
rupiah ) per orang/ bulan . 
Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga , sebesar Rp250.000, - 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Rukun Tetangga /Rukun 
Warga setiap bulan. 
Honor pengelola keuangan desa: 
(a) Pemegang keku asaan pengelolaan k euangan desa (Kepala Desa) 
Rp250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. 
(b) Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa 
(Sekretaris Desa) Rp 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) per bulan. 
(c) Pelaksana te knis kegiatan ( Kepala Seksi /Kepala Urusan ) 
Rp150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. 
(d) Bendahara Desa Rp 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) 
per bulan. 
 
 
 
10 
Operasional dan Honorarium Lembaga Pemberdayaan Pembangunan 
Masyarakat Desa (LP2MD) sebesar Rp 6.000.000 ,- (enam juta rupiah) 
per tahun. 
Biaya pengi sian perangka t desa seb esar R p30.000.000, - (tiga puluh 
juta rupiah), didanai dari ADD dan Pendapat an Asli Desa . 
Biaya pengi sian anggota Badan Perm usyawarata n Desa se besar 
Rp15.000.000, - (lima belas juta rupiah) . 
Operasional pe nyelenggaraan Pemerintahan Desa : alat tulis kantor , 
biaya rapat -rapat, biaya perjalanan dinas, dan lain -lain. 
Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya. 
Pengadaan dan atau pemeliharaan laptop/komputer/printer . 
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. 
Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong . 
Dana tak terduga untuk penanggulangan bencana. 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : 
 Digunakan untuk p embangunan infrastruktur desa dan/atau prasarana 
perkantoran desa . 
Bidang Pembin aan Kemasyarakatan: 
Honor personil Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 300.000, - (tiga 
ratus ribu rupiah) per orang/tahun. 
Pengembangan kapasitas /kemampuan aparatur pemerintah desa 
dan lembaga desa lainnya s ebesar Rp 10.000.000, - (sepuluh juta 
rupiah) . 
Keluar ga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera . 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat : 
 Untuk h onorarium pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga . 
Ketua sebesar Rp550.000, - (lima ratus lima puluh ribu 
rupiah) /orang per tahun. 
Sekretaris sebesar Rp450.000, - (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 
/orang per tahun. 
Bendahara sebesar Rp400.000, - (empat ratus ribu rupiah) /orang per 
tahun. 
Ketua Pokja I-IV sebesar Rp350.000, -(tiga ratus lima puluh ribu 
rupiah) /orang per tahun 
C. LAIN-LAIN 
Camat mengkoordin asikan dan memberikan rekomendasi kelengkapan 
berkas permohonan pencairan dana untuk selanjutnya disampaikan kepada 
Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sragen. 
 
 BUPATI SRAGEN, 
 
cap+ttd 
 
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 
 
11