Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Nomor 16 Tahun 2013, apa isi dari Pasal 56?
Pasal Pasal 56 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Nomor 16 Tahun 2013 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, menyatakan:

(1)Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan,
pemanfaatan , pelestarian, dan pembongkaran .
(2)Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagai mana dimaksud pada
, penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan
gedung seb agaimana dimaksud dalam Bab III .
(3)Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung,
penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.
(4)Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Bab III, tetap harus memenuhi ketentuan
tersebut secara bertahap.
Bagian Kedua
Pembangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal57
(1)Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalu i tahapan
perencanaan dan pe laksanaan beserta pengawasannya .
(2)Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik
sendiri m aupun di tanah milik pihak lain .
(3)Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ay at (2) dilakukan berdasarkan perjanjian
tertulis antara pemilik ta nah dan pemilik bangunan gedung .
(4)Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana
teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Kota dalam bentuk
IMB, kecuali bangunan gedu ng fungsi khusus.
Paragraf 2
Perencana Bangunan Gedung
Pasal58
(1)Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang
dari 50 M2(limapuluh meter persegi) dapat dilakukan ole h orang yang
ahli/berpengalaman .
(2)Perencanaan bangunan sampai denga n dua lantai dapat dilakukan oleh
orang yang ahli yang telah mendapatkan su rat izin bekerja dari
Kabuapten .
(3)Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum,
atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah
mendapat kualifik asi sesuai bidang dan nilai bangunan .
(4)Perencana bertanggungjawab bahwa bangunan yang direncanakan telah
memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang -undangan yang
berlaku .
(5)Perencanaan bangunan terdiri atas:
a.Perencanaan arsitektur;
b.Perencanaan ko nstruksi;
c.Perencanaan utilitas, yang disertai dengan Rencana Kerja dan Syarat -
syarat Pekerjaan (RKS).
(6)Ketentuan ayat (1), ayat(2), dan ayat(3) tidak berlaku bagi perencanaan
:
a.Bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan
tingginya tida k bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan
Dinas;
b.Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan, antara lain :
1)memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi dan
luas lantai bangunan;
2)pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan
memperbaiki lapis lantai bangunan;
3)memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya;
4)memperbaiki lubang cahaya/udara tidak lebih dari 1 m2(satu
meter persegi);
5)membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;
6)memperbaiki langit -langit tanpa mengubah jaringan lain.
Pasal59
(1)Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum
ditetapkan oleh Pemerintah Kota setelah mendapat pe rtimbangan teknis
dari tim ahli .
(2)Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan
oleh pemerintah setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli .
(3)Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
dan ayat (2) bersifat ad hocterdiri dari para ahli yang diperlukan
sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung.
Pasal60
(1)Pelaksanaan pekerjaan mendirika n bangunan sampai dua lantai dapat
dilakukan oleh pelaksana perorangan yang ahli .
(2)Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500
m2(limaratus meter persegi) atau bertingkat lebih dari dua lantai atau
bangunan spesifik harus dilakuka n oleh pelaksana badan hukum atau
badan usaha yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan Bangunan Gedung