Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 49 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 49 Tahun 2017 tentang PERSALINAN AMAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adaleih Kabupaten Pacitan; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan; 
3. Bupati adalah Bupati Pacitan; 
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
digunakan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak baik milik Pemerintah 
kabupaten maupun swasta; 
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah 
Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang 
bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, 
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah 
Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang 
bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat 
lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan 
khusus. 
7. Persalinan Aman adalah proses persalinan yang mendapatkan pelayanan 
sejak sebelum hamil, saat hamil, bersalin, dan setelah melahirkan di tempat 
yang memenuhi standar, pelayanan yang berstandar, alat yang sesuai 
standar, dan tenaga penolong persalinan yang memenuhi standar; 
8. Antenatal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah pemeriksaan 
kehamilan yang diberikan oleh bidan atau dokter kepada ibu selama masa 
kehamilan untuk mengoptimalisasikan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, 
sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan memberikan ASI, 
dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar; 
9. Kelas ibu hamil adalah sarana belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu 
hamil dalam bentuk tatap muka yang bertujuan meningkatkan pengetahuan 
dan ketrampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas 
dan perawatan bayi baru lahir melalui praktek dengan menggunakan buku 
KIA; 
10. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, selanjutnya 
disebut dengan P4K adalah kegiatan yang melibatkan peran Bidan Desa, 
keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persadinan yang aman dan 
persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat 
hamil, bersalin dan nifas yang meliputi pendataan ibu hamil yang alcurat oleh 
bidan, persiapan transportasi, persiapan pendanaan persalinan dan calon 
pendonor darah; 
11. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat 
dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung; 
12. Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin, bahwa setiap kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka 
oleh pelaksana kegiatan kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan 
kebijakan; 
13. Audit Maternal Perinatal adalah suatu kegiatan untuk menelusuri sebab 
kesakitan, kematian maternal dan perinatal dengan maksud mencegah 
kesakitan dan kematian dimasa yang akan datang; 
14. Indikasi medis adalah alasan untuk membenarkan pengobatan atau tindakan 
tertentu oleh dokter; 
15. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar atau yang disingkat PONED 
adalah pelayanan untuk menangani kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric 
neonatal yang meliputi segi: Pelayanan obstetric, pemberian oksitosin 
parenteral, antibiotika perenteral dan sedative perenteral, pengeluaran 
plasenta manual / kuret serta pertolongan persalinan menggunakan vakum 
ekstraksi/forcep ekstraksi; 
16. Imunisasi Tetanus Toxoid yang selanjutnya disebut imunisasi TT adalah 
proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap 
infeksi tetanus. 
17. Tetanus toxoid [TT) lengkap yang selanjutnya disingkat T5 adalah suatu 
kondisi seorang wanita usia subur (WUS) yang telah mendapatkan imunisasi 
tetanus toxoid (DPT, DT, TT) sejak bayi sampai saat skreening sebanyak 5 kali 
sesuai standar untuk memberikan perlindungan seumur hidup dan 
perlindungan terhadap bayi yang dilahirl^ terhadap penyakit tetanus. 
18. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Buku KIA adalah 
buku yang dirancang oleh departemen kesehatan Republik Indonesia sebagai 
media pencatatan dan pendidikan kesehatan Ibu. Buku KIA berisi catatan 
kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir sampai 
anak usia 6 tahun) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat 
kesehatan ibu dan anak. 
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban 
pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ke tiga 
21. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat sebut RSUD adalah 
rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit 
mulai dari yang bersifat dasar, spesialistik, hingga sub spesialistik yang 
diselenggarakan dan dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah. 
22. Otopsi sosial adalah proses wawancara atau diskusi dengan tujuan untuk 
mengidentifikasi faktor sosial, perilaku, dan sistem kesehatan yang 
mempengaruhi kematian dalam hal ini kematian ibu dan bayi. 
BABU 
RUANG LINGKUP 
Pasal2 
Ruang lingkup program perssdinan aman meliputi: 
Pelayanan kesehatan Masa Sebelum Hamil; 
Pelayanan kesehatan Masa Hamil; 
Pelayanan kesehatan Masa Persalinan; 
Pelayanan kesehatan Masa Sesudah Melahirkan;