Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 15 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 15 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA, ketentuan pada , Pasal 12 berbunyi:

Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Pasal 10
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa,
Bupati berw enang menetapkan Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2017 ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hurufadan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat :1.Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2.Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
2
3.Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5.Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 te ntang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
7.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atasUndang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuanga n Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 te ntang
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) ,sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun
2015 tentang Perubahan at as Peraturan Pemerintah
Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5717);
3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558),sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Keduaatas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Nega ra
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12.Peraturan Presiden Nomor97Tahun2016tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 253) .
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15.Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 2Tahun 201 6tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 201 7
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 6Nomor
1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4Tahun 201 7tentang Perubahan
atasPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017Nomor552);
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478 );
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Nega ra Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
9);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pembentuk an, Penghapusan, Penggabungan, dan
Perubahan Status Desa m enjadi Kelurahan atau
Kelurahan m enjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2015 Nomor 1 ,Tambahan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor181);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);
23.Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
24.Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16) ;
25.Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11
Tahun 201 7tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun An ggaran 2017 (Berita Daerah Kabup aten
Kudus Tahun 2017 Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 201 7.
5