Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 49?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 49 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.
Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2018
Plt. BUPATI LUMAJANG
ttd.
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
ttd.
Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 199003 1 007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 7
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG : 99-
7/2018
23PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
I.UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu,
perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum
adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan
tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang
juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan
dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan,
melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani,
meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat,
meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan
penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan
keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.
Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap
pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah
kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan
upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu,
merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara
mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak
atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya
untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi
sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius
terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan
24masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung
pada lahannya.
Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang
diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian
melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan
pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan
sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena
itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan
melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan
ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.
Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten
Lumajang tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Kondisi ini
mengakibatkan meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani (tuna
kisma) di Kabupaten Lumajang. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya
meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di
kawasan perdesaan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali
berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin
mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang
berbatasan langsung dengan perkotaan.
Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan
kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Lumajang serta mencegah
terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada
lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.
II.PASAL DEMI PASAL