Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Nomor 25 Tahun 2009?
Ketentuan dalam 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 menetapkan:

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam 
tata kelola administrasi pelayanan surat masuk dan surat keluar pada 
Bagian Umum Sekretariat Oaeraht Peraturan Bupati ini berasaskan: 
Kemudahan dan kejelasan 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah 
dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi 
seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanan tugasnya . 
Efisiensi dan efektifitas 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur 
yang efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. 
Keselarasan 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan 
prosedur-prosedur standar lain yang terkait. 
Keterukuran 
Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung 
standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur 
pencapaian keberhasilannya. 
Dinamis 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang 
berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 
Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan 
kebutuhan pengguna (customer's needs) sehingga dapat memberikan 
kepuasan kepada pengguna. 
Kepastian hukum 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. BAB II 
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN