Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI Nomor 6 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI Nomor 6 Tahun 2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
 
 2. 
 
 
 Undang -Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
www.jdih.banglikab.go.id Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
 
 3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indones ia Tahun 2000 Nomor 206, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3952); 
 
 4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428 6); 
 
 5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
 6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaa n dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
 7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
 
 8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
 9. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 5049); 
 
 10. Undang -Undang Nomor 2 3 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan U ndang -Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
www.jdih.banglikab.go.id Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 5 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679 ); 
 
 11. Peraturan Pe merintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 200 7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keungan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 7 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712); 
 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tamba han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 45 02); 
 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 4); 
 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Dae rah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 45 76); 
 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 
www.jdih.banglikab.go.id 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 
 19. Peraturan Pemerintah N omor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
 
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200 6 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerin tahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 
 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 
 
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedomam Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 20 11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indoneseia Tahun 2011 Nomor 310); 
 
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indone seia Tahun 201 3 Nomor 1425 ); 
 
 25. Keputusan Gubernur Bali Nomor 2089/04 -
D/HK/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangli tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017; 
 
www.jdih.banglikab.go.id 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 
2016 tentang P embentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ba ngli Tahun 
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangli Nomor 11); 
 
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 20 17 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangl i Tahun 20 16 
Nomor 14); 
 
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 20 16 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bangli Tahun Anggaran 20 17 (Lembara n Daerah 
Kabupaten Bangli Tahun 20 17 Nomor 12); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI 
dan 
BUPATI BANGLI 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.