Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 09 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 09 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IITulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
;
3.Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 27Tahun 2014 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4641);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70Tahun 2012);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi danTugas Pembantuan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/201 1tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja AtasPelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegara dan Lembaga);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/201»3 tentang Pedoman AdministrasiKeuangan Kementerian Pertanian);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80tabun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan KepadaBupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan danTanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas PembantuanKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016);
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan KeuanganPemerintah Pusat);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun2016 Nomor 142, tentang Lembaran Daerah Nomor 47);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015Nomor 145);
24. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (BeritaDaerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392);
MEMUTUSKAN :