Apa saja yang diatur dalam Pasal  41 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN, Pasal  41 menetapkan:

(1) Rapat Pra Pelaksanaan harus diselenggarakan paling lambat 
7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat 
Perintah Mulai Kerja. 
- 38 - 
 
 
(2) Rapat Pra Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh PPK bersama PPTK, konsultan 
supervisi/Pengawas Lapangan, Penyedia Jasa dan menghadirkan 
pula unsur perencana, serta pihak -pihak lain baik yang 
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiata n 
dimaksud. 
(3) Rapat Pra Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertujuan untuk: 
a. menyusun kerangka kerja dalam pelaksanaan pekerjaan di 
lapangan, melibatkan PPTK, Konsultan Supervisi/Pengawas 
Lapangan, Penyedia Jasa selaku pelaksana pekerjaan, 
sehingga diperoleh kelancaran dalam pencapaian target 
kontrak (waktu, kualitas, dan kuantitas); 
b. memperoleh kesepakatan dan kesamaan penafsiran terhadap 
ketentuan -ketentuan kontrak antara ketiga pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan kontrak, sehingga diperoleh 
kelancaran dalam pencapaian target kontrak (waktu, kualitas, 
dan kuantitas) yang ditunjang dengan tertib administrasi 
pelaksanaan. 
(4) Materi pembahasan dalam Rapat Pra Pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: 
a. organisasi kerja; 
b. tata car a pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
d. jadwal pengadaan bahan, mobilisasi alat dan personil; 
e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan 
lapangan; 
f. pendekatan kepada masyarakat setempat mengenai 
rencana kerja; dan/atau 
g. penyusunan program mutu kegiatan. 
(5) Hasil Pembahasan Rapat Pra Pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan ke dalam Berita 
Acara, dan selanjutnya dijadikan acuan pedoman pelaksanaan di 
lapangan. 
- 39 - 
 
 
Paragraf 3 
Pelaksa naan Kontrak