Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, ketentuan pada BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 11 berbunyi:

Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk: 
melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa 
Fakultas Hukum; 
melakukan pelayanan bantuan hukum; 
menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan 
progr am kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan 
hukum; 
menerima dana untuk melaksanakan bantuan hukum yang 
bersumber dari APBD; 
mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang 
menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang -Undangan ; 
mendapatkan info rmasi dan data lain dari Pemerintah D aerah ataupun 
instansi lain untuk kepentingan pembelaan pe rkara; dan 
mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan 
keselamat an selama menjalankan pemberian bantuan hukum.