Apa norma yang terkandung dalam Pasal 40 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004?
Substansi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, khususnya BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 40, memuat:

( 1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapa t dilakukan apabila terjadi : 
a. keadaan yang men yebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis 
belanja; 
b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 
sebelumn ya harus digunakan dalam tahun berjalan ; 
c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada 
tahun berjalan ; 
d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah , Pemerintah Provins i, dan 
Pemerintah Kabupaten ; dan/ atau 
e. keadaan darura t dan/atau keadaan luar biasa . 
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahu n 
anggaran . 
(3) Dalam hal Bantuan Keuan gan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta 
Hibah dan Bantuan pihak ketiga yang tidak mengika t ke desa disalurkan 
setelah ditetapkann ya Pera turan Desa tentang Perubahan APBDesa , perubahan 
diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan disampaikan 
kepadaBPD . 
(4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumn ya dalam perubahan APBDesa , yaitu 
keadaan yang men yebabkan sisa lebih perhi tungan anggaran (SiLPA) tahun 
sebelumn ya harus digunakan dalam tahun berjalan . 
(5) Tata cara pengajuan Perubahan APBDesa, sama dengan tata cara penetapan 
APBDesa . • Pasal 39 
Peraturan Desa tentang APBD esa ditetapkan paling lambat minggu kedua bulan 
maret tahun berjalan . • Pasal 38 
Penyempumaan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa yang tidak 
disepakati BPD sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (7) dilakukan oleh Kepala 
Desa . Pasal 37 
(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana climaksud dalam Pasal 34 ayat (6) 
dilakukan Kepala Desa bersama BPD . 
(2) Hasil penyempumaan sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Pimpinan BPD. 
(3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijad ikan dasar 
penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa . 
(4) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final . 
(5) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaika n 
kepada Bupati melalui Cam at paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kepu tusan 
tersebut ditetapkan. (3) Format' Peraturan Kepala Desa sebagaimana climaksud dalam Pasal 35 ayat (3) 
dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati 
ini.