Menurut NOMOR  4 TAHUN 2015 Nomor 4 Tahun 2015, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam NOMOR  4 TAHUN 2015 Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADAPERUSAHAA N DAERAH, pada BAB II - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB, menyatakan:

(1)Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pas al 4 ayat (2) huruf b meliputi :
a.meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan Penyertaan Modal
Daerah;
b.mengusulkan rencana kebutuhan dana Penyertaan Modal Daerah yang
bersumber dariAPBK;
c.menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka Penyertaan
Modal Daerah sesuai peraturan perundang -undangan ;
d.melakukan perjanjian Penyertaan Modal Daerah terkait dengan penempatan
danadan/atau barangpemerintah daerah;
e.melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Penyertaan
ModalDaerah;
f.mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah
Daerah yang diatur dalam perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
g.mengusulkan perubahan perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
h.melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah D aerah apabila
terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Penyertaan
ModalDaerah;dan
i.melaksanakan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab seb agaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilimpahkan kepada Pengelola Investasi .