Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN WALIKOTA TERNATE Nomor 3 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA TERNATE Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERI ZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODA l DAN, khususnya BAB II - PENDELEGASIAN KEWENANGAN, Pasal 2, adalah:

(1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan terkait kegiatan usaha dan penanaman 
modal kepada Kepala DPMPTSP. 
(2) Bentuk delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah kewenangan delegasi berupa: 
a. pengolahan pelayanan perizinan dan non perizinan ; 
b. penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan dan non 
perizinan . 
c. pembatalan dan/atau pencabutan dokumen perizinan dan non 
perizinan. 
(3) Pembatalan dan/atau pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf c, dilakukan apabila: 
a. pelaksanaan perizinan yang telah dikeluarkan tidak sesuai 
dan/atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan. 
b. telah diberikan teguran secara tertulis dari perangkat daerah 
teknis terkait sebanyak 3 (tiga) kali berturut -turut melalui surat 
teguran.