Apa substansi hukum dari Pasal 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, khususnya BAB XII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 28, adalah:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan . 
 
Ditetapkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal 15 Februari 2016 
 
 Pj. BUPATI WAY KANAN, 
 
 Dto, 
 
 ALBAR HASAN TANJUNG 
 
 
Diundangkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal 15 Februari 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 
 
 Dto, 
 
 BUSTAM HADORI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 
NOMOR 2 
Nomor Register 2/WK/2016 Disalin sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM , 
 
 
Drs. YUSDINAL, SH.,MH. 
Pembina Tk.I 
NIP. 19630629 198303 1 001 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
NOMOR TAHUN 201 6 
TENTANG 
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG 
1. UMUM 
Bahwa dengan semakin menguatnya otonomi pemerintahan 
kampung, maka perlu diselenggarakan le mbaga perwakilan kampung 
berupa Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang melakukan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 
Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 
BPK merupakan badan permusyawara tan di tingkat Kampung yang 
turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Kampung . Dalam upaya meningkatkan 
kinerja kelembagaan di tingkat Kampung , memperkuat kebersamaan, 
serta meningkatkan partisipasi dan pemberdaya an masyarakat, 
Pemerintah Kampung dan/atau BPK memfasilitasi penyelenggaraan 
Musyawarah Kampung . 
Musyawarah Kampung merupakan forum musyawarah antara BPK, 
Pemerintah Kampung , dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
BPK untuk memusyawarahkan dan meny epakati hal yang bersifat 
strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung . 
Hasil Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang 
dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPK 
dan Pemerintah Kampung dalam menetapkan kebijakan Pe merintahan 
Kampung . 
 
2. PASAL DEMI PASAL