Apa yang diatur dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 pada Pasal 10?
Berdasarkan 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1),berwenang dan bertanggungjawab:a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtangananbarang milik daerah;
menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milikdaerah;
menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milikdaerah;
mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yangmemerlukan persetujuan DPRD;
menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusanbarang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanahdan/ atau bangunan; dan
menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentukkerjasama penyediaan infrastruktur.
Bagian Kedua
Pengelola Barang