Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Substansi 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 14, memuat:

( 1) Atasan langsung Penyelenggara Negara berkewajiban melakukan pengawasan secara 
berjenjang dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 
(2) Inspektur Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan Penyelenggara 
Negara dalam penyampaian LHKPN. BAB VII 
PENGAWASAN Pasal 13 
(1) Pada setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja. 
(2) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 
a. membuat akun Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN; 
~ b. membuat/update daftar Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN; 
c. melakukan pendampingan pengisian/ e-filling; dan 
d. memonitor pelaporan LHKPN di masing -masing Perangkat Daerah/unit kerja 
untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi. 
(3) Admin Unit Kerja di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. dan data perubahan jabatan 
LHKPN kepada KPK paling lambat b. Admin Instansi: 
1. menyampaikan data kepegawaian 
Penyelenggara Negara sebagai Wajib 
tanggal 15 Desember setiap tahun; 
2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 
kedalam aplikasi e-LHKPN ; 
3. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban 
penyampaian dan pengumuman LHKPN; 
4. memiliki peran membuat akun Admin Unit Kerja , melakukan verivikasi 
pendaftaran Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN baru dan update 
perubahan data Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN. Pasal 12 
(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN. 
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah ; 
b. wakil koordinator I LHKPN adalah Inspektur Daerah; 
c. wakil koordinator II LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
d. Admin Instansi adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi. 
(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
sebagai berikut : 
a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan 
evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN dalam 
melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi 
e-LHKPN dalam BAB VI 
PENGELOLA LHKPN