Menurut PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 71 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 71 Tahun 2017 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, pada BAB III - SEKRETARIAT DESA, menyatakan:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris 
Desa mempunyai fungsi: 
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; 
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan 
umum; 
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala 
Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; 
d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka 
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 
penyusunan laporan; dan 
e. Fungsi lain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 
Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 
(1) 
(2) Pasal 9 
Sekretariat Desa dapat terdiri dari 2 (dua) urusan atau 3 (tiga) urusan. 
Untuk klasifikasi Desa Swasembada, Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga) 
Sfikda If 
Kabag TrgikidasifikasrDesa Swakaiya, Sekretariat Desa maksimal terdiri dari 3 
i cp. 'n^^F^(dua) urusan. jrusan-m 
"eifiraKarsa 
PDTeriwlt 
(4) Untuk klasifikasi Desa Swadaya, Sekretariat Desa terdiri dari 2 (dua) 
urusan. 
(5) Sekretariat Desa dengan 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari: 
a. Urusan Umum Dan Perencanaan; dan 
b. Urusan Keuangan. 
(6) Sekretariat Desa dengan 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari: 
a. Urusan Tata Usaha Dan Umum; 
b. Urusan Keuangan; dan 
c. Urusan Perencanaan. 
Bagian Ketiga 
Urusan Tata Usaha Dan Umum