Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 17?
Dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM, BAB VI - PEMBIAYAAN, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

Penugasan Satuan Linmas da lam penanganan ketentraman, 
ketertiban, dan keamanan di TPS dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat melalui 
anggaran KPUD Kabupaten Kutai Barat. 
- 9 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 (2) Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat selain sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Barat 
melalui anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. 
Santunan/penghargaan bagi anggota Satuan Linmas yang mengalami 
kecelakaan baik ringan hingga cacat atau meninggal dunia dalam 
melaksanakan tugas Penugasan Satuan Linmas dalam penanganan 
ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan 
Umum menjadi tanggung jawab Bupati disesuaikan dengan 
kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Kutai Barat