Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 14 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provi nsi, pada , Pasal 16 menjelaskan:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
pejabat yangditunjuk atas suatu : 
a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDLB; 
d. SKPDN ; 
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasa.rkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan - alasan yang jelas . 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika 
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling 
sedikitsejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak . 
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l),ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat 
Keberatan sehingga tidakdipertimbangkan. 
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau 
pejabat yangditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalu i 
surat pos tercatat sebagaibukti penerimaan surat keberatan . BABX 
KEBERATAR DAlf BANDING Pasal 14 
(1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 
Banding yangtidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya 
dapat ditagih denganSurat Paksa. 
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan 
PeraturanPerundang - Undangan . (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak , dengan dikena.kan bungs 
sebesa.r 2 o/o (dua persen) sebulan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran , penyetoran, 
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta 
penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati . 9