Apa bunyi lengkap Pasal 46 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Nomor 4 Tahun 2010?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Nomor 4 Tahun 2010 tentang PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA, pada BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 46 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dae rah Provinsi Kalimantan 
Barat. 
 
Ditetapkan di Pontianak 
 pada tanggal 11 Agustus 2010 
 
 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 
 
 
 
 CORNELIS 
 
 
Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 11 Agustus 2010 
 
 Plt. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 
 
 
 
 MH. MUNSIN 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 201 0 NOMOR 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 4 TAHUN 2010 
TENTANG 
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 Perusahaan Daerah Aneka Usaha merupakan salah sat u 
kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai s arana 
pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dikel ola oleh pengurus 
yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman sesuai di bidangnya 
(bidang usaha). 
Dalam melaksanakan dan menjalankan Perusahaan Daera h Aneka 
Usaha Provinsi Kalimantan Barat agar dapat lebih be rdaya guna dan 
berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip perusahaa n yang sehat sebagai 
salah satu upaya pengembangan sarana perekonomian d aerah yang dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu pen yesuaian dan 
penyempurnaan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalima ntan Barat Nomor 2 
Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah An eka Usaha 
Provinsi Kalimantan Barat yang sudah tidak sesuai l agi dengan situasi dan 
kondisi saat ini (era globalisasi). 
Pengkajian dan penyempurnaan haruslah searah dengan tujuan dari 
perusahaan tersebut, yang secara umum berdasarkan : 
efisiensi dalam menjalankan kebijakan, kegiatan u saha dan pembiayaan; 
kemampuan personal yang lebih profesional, tangguh , terampil, memiliki 
pengetahuan, pengalaman dan berdedikasi tinggi; 
kesinambungan dan eksistensi Perusahaan Daerah seb agai salah satu 
lembaga daerah di bidang Sosial Ekonomi; 
Perusahaan Daerah dalam usaha mencapai tujuaanya da pat 
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga 
dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan d apat dilakukan 
dengan pihak swasta dalam dan luar negeri, Badan Us aha Milik 
Negara/BUMD lain dan BUMS, Koperasi dll. 
Lapangan usaha yang dapat dikerjasamakan meliputi s eluruh urusan 
yang dapat menjadi kewenangan daerah otonom, aset d aerah dan potensi 
daerah serta penyedia pelayanan umum. Obyek kerjsam a merupakan 
faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksan aan kerjasama untuk 
selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerjasama yan g akan 
dilaksanakan. 
Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu 
mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi 
daerah, nasional dan global yang semakin terbuka dan kompetitif, 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha perlu menumbuhkan bu daya korporasi 
dan profesionalisme antara lain melalui pemben ahan, pengurusan dan 
pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan Perusa haan Daerah 
harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-k elola perusahaan yang 
baik ( good corporate governance ). 
 19 Peraturan Daerah ini mengatur mengenai organ dan/at au 
kepengurusan Perusahaan Daerah, baik Direksi maupun Badan 
Pengawas, beserta ketentuan lain yang menyangkut pe ngelolaan 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan B arat. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL