Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH, pada BAB III - UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, Pasal 9 dinyatakan:

Susunan Organisasi Kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan 
Formal SMP Negeri, terdiri atas: 
a. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP; 
b. Wakil Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP, terdiri 
atas; 
1. Wakil Kepala Urusan Kurikulum 
2. Wakil Kepala Urusan Kesiswaan 
3. Wakil Kepala Urusan Sarana Prasarana 
4. Wakil Kepala Urusan Hubungan Masyarakat. 
c. Kepala Tenaga Administrasi, dengan keanggotaan terdiri 
atas: 
1. Pelaksana Urusan Administrasi Umum; 
2. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian, dapat 
diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga 
kependidikan paling sedikit 50 orang. 
3. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan; 
4. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana; 
5. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah 
dengan Masyarakat, dapat diangkat apabila sekolah 
memiliki paling sedikit 9 (sembilan) rombongan Belajar. 
6. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan 
Pengarsipan; 
7. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan; dapat 
diangkat apabila sekolah memiliki paling sedikit 9 
(sembilan) ro:mbongan Belajar. 
8.Pelaksana ... 
-8-
8. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum, dapat 
diangkat apabila sekolah memiliki paling sedikit 12 (dua 
belas) rombongan Belajar; 
9. Petugas Layanan Khusus, meliputi: 
a) Penjaga Sekolah 
b) Tukang Kebun, dapat diangkat apabila luas lahan 
kebun sekolah minimal 500 m2• 
c) Tenaga Ke bersihan 
d) Pengemudi, dapat diangkat apabila sekolah memiliki 
kendaraan roda empat. 
e) Pesuruh 
d. Unit Perpustakaan 
e. Unit Laboratorium 
f. Jabatan Fungsional Guru, meliputi: 
1. Guru Mata Pelajaran; 
2. Guru Bimbingan/konseling; dan 
3. Guru Muatan Lokal/Keterampilan 
Bagian Kedua 
Bagan Organisasi