Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI KAUR Nomor Dr Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KAUR Nomor Dr Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam.Peraturan Bupati ini:yang dimaksud dengan: 
1. Daerah_ adalah Kabupaten Kaur; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur; 
3. Bupati adalah Bupati Kaur; 
4. D_esa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama Iain, selanjutnya 
di_sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilay~ yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemenntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
~asyar~at, hak. asal usul,. dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormatl dalam s1stem pemenntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
-• 
• 
• -3 -
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 1 
6. Pem.erintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai · unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. · 
8. Keuangan Desa adalah' semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala_sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban keuangan desa. meliputi 
dan 
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yarig selanjutnya disingkat APED, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas· dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; yang selanjutnya disebut APB Desa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa 
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada Bank yang ditetapkan. 
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat 
penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung se!uruh penerimaan 
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank 
yang ditetapkan. 
BABII 
DANADESA 
Bagian Kesatu 
Jumlah Dana