Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2015, pada , Pasal 9 dinyatakan:

(1) Permohonan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 
dilakukan dengan me ngisi formulir permohonan Advice 
Planning bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) 
dilengkapi dengan persyaratan administrasi sekurang -
kurangnya sebagai berikut: 
a. Untuk izin prinsip atau izin lokasi, terdiri dari: 
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon/pemilik 
yang masih berlaku dan/atau pihak kedua yang 
dikuasakan; 
2. SIUP; 
3. denah lokasi usaha; 
4. titik koordinat deliniasi rencana lokasi, dilampiri 
peta citra da ri google map/bing map/esri map. 
b. Untuk IPPT dan izin mendirikan bangunan (IMB), terdiri 
dari: 
1. bukti kepemilik an tanah yang sah berupa 
sertif ikat/peta bidang tanah/akta jual beli/Kutipan 
Letter C atau bukt i lain yang sah yang dilegalis ir oleh 
pejabat yang berwenang (Tanda Daftar Ukur, Surat 
Keterangan/Pernyataan Notaris/PPAT); 
2. surat pernyataan pemilik tanah apabila nama 
pemilik tanah ti dak sesuai dengan nama pemohon, 
diketahu i Kepala Desa/Lurah dan Camat; 
3. surat k uasa bermaterai R p6.000,00 (enam ribu 
rupiah), apabila dikuasakan kepada pihak kedua; 
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon/pemilik 
yang masih berlaku dan pihak kedua yang menerima 
kuasa ; 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 5. denah lokasi usaha dan ren cana tapak/ site plan ; 
6. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan 
dan mentaati segala ketentuan yang 
direko mendasikan oleh dinas t eknis terkait serta 
kesanggupan penyerahan sarana, prasarana dan 
utilitas bagi usaha kavling dan perumahan sesuai 
ketentua n yang berlaku ; 
7. fotokopi akta pendirian perusahaan u ntuk pemohon 
yang ber badan hukum; 
8. fotokopi keanggotaan asosiasi bagi perusahaan 
pembangunan perumahan. 
(2) Berkas permohonan yang belum/tidak lengkap 
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 
(3) Permohonan y ang telah memenuhi persyaratan lengkap 
dan benar, dapat dilanjutkan dengan peninjauan 
lapangan. 
(4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada 
sebagai bahan per timbangan dalam penerbitan 
advice planning . 
(5) Apabila lokasi yang dimohon berada dal am kawasan 
pengendalian ketat ( high control zone ) kabupaten dan/atau 
memiliki dampak pada lingkun gan, sosial, ekonomi 
masyarakat berdasarkan hasil peninjauan lapangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , hal tersebut akan 
dibahas dalam rapat koordinasi di K elompok Kerja 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD dan hasilnya 
dituangkan dalam bentuk Berita Acara . 
(6) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan administrasi dan 
peninjauan lapangan, permohonan telah sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata 
Ruang, Kep ala DPUCKPR Kabupaten Banyuwangi dapat 
menerbitkan Advise Planning yang disampaikan kepada 
Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi . 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 5. ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi 
sebagai berikut :