Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 6U Tahun 2017 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 6U Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN, BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

(1) Bagi PNS Pusat dan Pegawai Negeri dari Instansi Vertikal 
yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang 
dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan besaran adalah selisih 
antara besaran uang lauk pauk ditambah dengan 
besaran uang kehormatan atas biaya APBN dengan 
besaran uang Tambahan Penghasilan atas biaya APBD 
Kabupaten Sintang. 
(2) Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 
yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum Daerah 
Kabupaten Sintang dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan 
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
Pasal S, dengan besaran adalah selisih antara besaran 
uang makan atas biaya APBN dengan besaran uang 
Tambahan Penghasilan atas biaya APBD Kabupaten 
Sintang. 
(3) Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 
yang bertugas di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Kabupaten Sintang, tambahan penghasilan tetap 
diberikan sesuai dengan tempat tugas PNS tersebut. 
(4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
dapat diberikan apabila PNS tersebut tetap 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di SKPD 
tempatnya bertugas dan apabila tidak melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya maka Tambahan 
Penghasilan tidak dapat di berikan. 
(S) Para Kepala Bidang pada SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menduduki 
jabatan struktural eselon III.a sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang SOPD Kabupaten Sintang, diberikan 
tambahan penghasilan dalam jabatan Administrator 
Kelompok 2 atau Administrator Kelompok 3 sesuai pada 
SKPD yang bersangkutan bertugas. 
000061 
BABV 
KET ENTUAN PERAL IHAN