Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 17 Tahun 2003?
Ketentuan dalam Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang, BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 2 menetapkan:

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam 
Penyelenggaraan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan dan 
Pengeluaran Daerah. pengeluaran daerah. 
21. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA, adalah 
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, 
transfer, surplus/ defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang 
pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 
22. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan 
yang menyajikan informasi rnengenai seluruh kegiatan operasional 
keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, 
be ban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan 
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 
23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ, 
adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran yang menyatakan bertanggungjawab penuh atas 
seluruh realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang 
telah dibayar. 
24. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang 
selanjutnya disingkat SP3B, adalah surat permintaan pengesahan 
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran 
pada Perangkat Daerah kepada BUD untuk mengesahkan pendapatan 
dan atau belanja berupa uang yang digunakan langsung. 
25. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat 
SP2B , adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Usaha Daerah untuk 
mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan 
Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja. 
Pasal9 
( 1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran mernpunyai 
tugas menandatangani dan menyampaikan SP3B atas pendapatan 
dan belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah kepada 
PPKD selaku BUD. 
(2) Dalam melakasanakan sebagaima na dimaksud pada ayat (1), 
tugasnya dapat mendelegasikannya kepada kuasa pengguna anggaran 
sesuai dengan Keputusan Bupati. Pasal8 
PPK-PD yang mclaksanakan fungsi akuntansi Pcrangkat Dacrah 
mempunyai tugas: 
a. menyiapkan SP3B yang disampaikan oleh Kepala Perangkat 
Daerah kepada PPKD; 
b. mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan belanja 
berdasarkan bukti yang telah disahkan oleb PPKD ; 
c. melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan dan 
belanja kedalam buku besar masing-masing rekening; dan 
d. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca 
dan CaLK Perangkat Daerah . Pasal 7 
Bendahara Perangkat Daerah/UPT mempunyai tugas: 
a. mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja kedalam 
Buku Kas Umum; dan 
b. menyusun Surat Pertanggung jawaban atas pendapatan dan belanja. Pasal6 
( 1) Penanggung jawab penggunaan dana adalah Kepala Perangkat 
Daerah/UPT yang diberi tanggung jawab terhadap penggunaan dana 
yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD. 
(2) Penanggung jawab penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), mempunyai tugas: 
a. bertanggung jawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak 
melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan 
b. menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada kepala 
Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-PD. BAB IV 
PIHAK -PIHAK YANG TERKAIT 
Pasal5 
Pihak-pihak terkait dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pene rimaan 
dan Pengeluaran Daerah tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah 
yang diterima dan dikeluarkan langsung oleh Perangkat Daerah/UPT 
adalah semua pejabat struktural maupun pejabat fungsional di 
Perangkat Daerah / UPT yang terkait Iangsung atas pengelolaan 
keuangan . c. proses akuntansi; 
d. penyajian laporan keuangan; dan 
e. ilustrasi. 1- 
(1) Kriteria realisasi belanja pegawai, belanja bararig dan jasa serta 
belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai 
berikut: 
a. pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran uang lembur 
Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil; 
b. pengeiuaran yang dilakukan untuk pembayaran pengadaan barang 
dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dan 12 (dua belas) bulan 
dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti belanja bahan 
pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, 
perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa 
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat 
berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan 
minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian 
khusus dan hal-hal tertentu, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa 
konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja Pasal 13 Bagian Kedua 
Mekanisme Pengesahan