Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 2 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 2 Tahun 2017 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA ,PERANGKAT DESA , pada BAB IV - PERJALANAN DINAS, Pasal 4 dinyatakan:

(1)Peijalanan Dinas digolongkan menjadi :
a.Peijalanan Dinas Dalam Daerah ;dan
b.Peijalanan Dinas Luar Daerah .
(2)Peijalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam
rangka :
a.Pelaksanaan tugas dan fungsi melekat pada jabatan meliputi ;rapat ,
konsultasi dan koordinasi ,pertemuan ,seminar ,kunjungan keija ,studi
banding ,pameran danlain-lain;atau
b.Ditugaskan untuk menempuh pendidikan ,memberikan keterangan ,
latihan dan bimbingan teknis yang diadakan diluar tempat kedudukan .
(3)Peijalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf aadalah :
4
a.Peijalanan dinas yang dilaksanakan dalam kecamatan .
b.Peijalanan dinas yang dilaksanakan diluar kecamatan dalam Wilayah
Kabupaten Langkat perestafet 10Kmdiberi tambahan biaya transport
sebesar Rp.15.000 ,-
c.peijalanan dinas dari desa keIbukota Kabupaten Langkat dan/atau
peijalanan yang memerlukan waktu kurang dari 8(delapan )jam,
dikategorikan sebagai berikut :
1.Peijalanan dinas bagi Desa -desa yang berada dalam wilayah
kecamatan Stabat dan Binjai dikategorikan dekat ;
2.Peijalanan dinas bagi Desa -desa yang berada dalam wilayah
kecamatan Hinai ,Wampu ,Secanggang ,Tanjung Pura ,Padang
Tualang ,Selesai Dan SeiBingai dikategorikan sedang ;
3.Peijalanan dinas bagi Desa -desa yang berada dalam wilayah
kecamatan Gebang ,Sawit Seberang ,Batang Serangan ,Sei Lepan ,
Brandan Barat ,Babaian ,Pangkalan Susu ,Besitang ,Pematang Jaya ,
Kecamatan Kuala ,Sirapit ,Salapian ,Kutambaru dan Bahorok
dikategorikan jauh.
(4)Peijalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf bterdiri dari:
a.Peijalanan dinas Luar Wilayah Kabupaten Langkat dalam Iingkup
wilayah Provinsi Sumatera Utara .
b.Peijalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara .
(5)Khusus peijalanan dinas yang dilaksanakan dalam kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf ayang memerlukan biaya
transportasi tambahan dapat diberikan biaya transpotasi tambahan yang
dibayarkan secara atcost.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran standar biaya mengikuti kegiatan
Diklat ,Bimtek ,Sosialisasi dan sejenisnya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati tersendiri .
f