Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 6 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 6 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA, BAB IV - PENGGUNAAN DANA DESA, Pasal 13 menetapkan:

(1)Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam
ha1 :
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a telah diterima; dan
b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan
bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak
dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di
RKUD.
(3)Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-
lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan
agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun
anggaran berikutnya.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan terhadap penyahlran l)ana Desa
tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di
RKD tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di
RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan
penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi
paling tinggl sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa
Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan
bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.