Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 19 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 19 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KAMPUNG, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Berau. 
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 
- 3 -
3. Kampung adalah sebutan nama lain dari Desa yang berada di wilayah 
Kabupaten Berau sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau 
Kampung yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat 
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. 
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
7. Peraturan di Kampung adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Kampung, 
Peraturan Bersama Kepala Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan 
Peraturan BPK. 
8. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama 
BPK. 
9. Peraturan Bersama Kepala Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 
dua atau lebih Kepala Kampung dan bersifat mengatur. 
10. Peraturan Kepala Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala 
Kampung dan bersifat mengatur. 
11. Peraturan BPK adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPK dan bersifat 
mengatur. 
12. Keputusan Kepala Kampung adalah penetapan oleh Kepala Kampung yang 
bersifat konkrit, individual, dan final. 
13. Keputusan BPK adalah penetapan oleh BPK yang bersifat konkrit, 
individual, dan final. 
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan 
Kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Kampung dalam Lembaran 
Kampung atau Berita Kampung. 
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Kampung 
untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang 
menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, 
terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman 
dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan 
kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat 
APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.