Apa norma yang terkandung dalam Pasal 17 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000?
Substansi PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000 tentang RENCANA ZONASIWILAYAH PESISIRDANPULAU-PULAU KECIL, khususnya , Pasal 17, memuat:

ayat(1)huruf asampai dengan huruf eterdiri atas:
a.pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari
lingkungan didat'atan maupun pet'ait'an;
b.melakukan mitigasi bencana diWP-3-K; danlatau
c.tersedia timkeamanan danpenyelamatan wisatawan.
Paragraf 3
Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Permukiman
Pasal40
(1)KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (3)huruf
badalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan
konservasi baik berupa permukiman nelayan yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan beserta prasarana dansarana lingkungan yang
terstruktuT.
-55-
(2)Pengembangan KPU-PM berupa pengembangan rumah diatas
lautyang sebagian besar penghuninya merupakan masyarakat
nelayan dengan menggunakan tiang pancang.
(3)Kegiatan yang boleh dilakukan diKPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat(1)terdiri atas:
a.membangun rumah tempat tinggal atau hunian sesuai
dengan pel'aturan perundang-undangan;
b.pengembangan saranajprasarana publik dikawasan
permukiman neJayan yang ramah Jingkungan danberbasis
kearifan lokal; dan
c.kegiatan pariwisata danrekreasi.
(4)Kegiatan yang tidak boleh dilakukan diKPU-PMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat(1)terdiri atas:
a.penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis
danjatau bergerak yang mengganggu permukiman nelayan;
.l)~kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan
ekologis seperti membuang sampah danlimbah; dan
c.pembuangan sampah danIimbah.
(5)Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izindiKPU-
PMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat{1)terdiri atas:
a.penelitian danpendidikan;
b.pembangunan fasilitas umum;
c.pembangunan bangunan pelindung pantai;
d.pembangunan tambat perahu;
e.pembangunan pelabuhan penunjang permukiman;
f.monitoring danevaluasi; dan
g.penempatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang
permukiman yang bersifat menetap.
Paragraf4
Ketentuan Pemyataan Pemanfaatan Zona Pelabuhan
Pasal41
(1)KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (3)huruf
cmerupakan ruang yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu untuk kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, danlatau bongkar muat
barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
penangkapan ikan statis
mengganggu kegiatan--56--
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai
tempat perpindahan intra danantar moda transportasi.
(2)Kegiatan yang boleh dilakukan diKPU-PL-DLKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat(2)terdiri atas:
a.kegiatan bongkar muat barang danpenumpang;
b.pembangunan fasilitas pokok danfasilitas penunjang yang
sudah teicantum dalam iencana induk pelabuhan;
c.kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan
keselamatan pelayaran; dan
d.kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3)Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dizona pelabuhan sub
zona KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat
(2)terdiri. atas:
a.penangkapan ikan dengan alai
dan/ atau bergerak yang
kepelabuhanan;
b.penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius
dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alattangkap
yang bersifat merusak ekosistem diwilayah pesisir;
c.semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
d.pernasangan rurnah ikan danalatbantu penangkapan ikan
seperti rumpon serta terumbu karang buatan; dan
e.pembuangan sampah danlimbah.
(4)Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan lzmdi
zona pelabuhanjKPU-PL-DLKsebagaimana dimaksud dalam