Apa bunyi lengkap Pasal 29 dalam dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006?
Menurut ketentuan dalam dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge lolaan Barang Milik Negara /Daerah sebag aimana telah, pada , Pasal 29 dinyatakan:

( 1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan. (8) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya 
wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 
(9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 
(dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah. 
(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran 
uang Sewa Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat 
dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang. (7) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang- 
kurangnya memuat: 
a. para pihak yang terkait dalain perjanjian; 
b. jenis, luas at.au jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 
c. t.anggung jawab penyewa at.as biaya operasional dan pemeliharaan selama 
jangka waktu sewa; dan 
d. hak dan kewajiban para pihak. (6) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah d.an/ atau 
bangunan ditet.apkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan 
pengelolaan Barang Milik Daerah. 
14 (3) Ketentuan mengenaijangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufk 
tidak berlaku dalam hal Kerja Sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah 
untuk penyediaan infrastruktur berupa: 
a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuahan laut, sungai dan/ atau danau, 
bandar udara, terminal dan/ a tau jaringan rel dan/ a tau stasiun kereta api; 
b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/ atau jalan tol; 
c. infrastruktur sum.berdaya air meliputi saluran pembawa air baku dan/ a tau 
waduk/bendungan; (2) Semua biaya persiapan Kerja Sama pemanfaatan yang terjadi setelah 
ditetapkannya mitra Kerja Sama pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama 
pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama pemanfaatan. Pasal 32 
( 1) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, 
dan/ a tau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah terse but; 
b. mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang 
Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; 
c. penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik 
Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dllakukan 
oleh pengguna barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki 
bidang dan/ atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
d. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun 
selama jangka waktu pengoprasian yang telah ditetapkan dan pembagian 
keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah; 
e. besaran pembayaran konstribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja 
Sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: 
1. Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 
2. pengelola Barang Milik Daerah, untuk barang milik daerah selain tanah 
dan/ atau bangunan. 
f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil 
kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang; dalam 
Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ a tau 
bangunan, sebagian konstribusi tetap dan pembagian keuntungannyadapat 
berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan 
perencanaan tetapi tidak termasuk objek Kerja Sama pemanfaatan; 
g. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari konstribusi 
tetap dan konstribusi pembagian keuntungan sebagaiman dbnaksud pada 
huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan konstribusi 
tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama pemanfaatan; 
h. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian konstribusi tetap dan 
pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik 
Daerah; 
i. selama jangka waktu pengoprasian, mitra Kerja Sama pemanfaatan dilarang 
menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek 
Kerja Sama pemanraatan; dan 
j. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 {tiga puluh) tahun 
sejakperjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (3) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah 
mendapatkan persetujuan Pengelola Barang. (2) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana climaksud pada 
huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan 
persetujuan Bupati. 
15 (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Ouna 
dilaksanakan melalui tender . Pasal 35 
(1) Jangka waktu Bangun Ouna Serah atau Bangun Serah Ouna paling lama 30 (tiga 
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Pasal 34 
Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai basil dari pelaksenaan 
Bangun Ouna Serah atau Bangun Serah Ouna dilaksanakan oleh Bupati daJem 
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait. (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilaksanakan oleh · Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna 
Barang sesuai tugas dan fungsinya. (3) Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada 
Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggara.an tugas clan 
fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Ouna 
Serah atau Bangun Serah Ouna setelah terlebih dahulu diserabkan kepada 
Bupati. (2) Bangun Ouna Serah atau Bangun Serah Ouna Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah 
mendapat persetujuan Bupati. Pasal 33 
(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan 
dengan pertimbangan: 
a. dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedta dana dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Bagia.n Keenam 
Bangun Ouna Serah atau Bangun Serah Ouna (4) Jangka waktu Kerja Sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk 
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 
(lima puluh) t.ahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 
(5) Dalatn ha1 mitra Kerja Sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk 
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk badan 
usaha milik negara/ daerah, konstribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat 
tetpakan paling tinggi sebesar 700/o (tujuh puluh persen) dari basil perbitungan 
tim sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf e. 
(6) Besaran kontribusi tetap dan pembagia.n keuntungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dilaksanakan dengan bepedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan 
transmisi, jaringan distribusi, dan/ atau instalasi pengolahan air min um; 
e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan 
pengumpul dan/ atau jaringan utama, dan/ a tau saran persampahan yang 
meliputi pengangkut dan/ a tau tempat pembuangan; 
f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; 
g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi 
dan/ atau inst.aJasi tenaga listrik; dan/ a tau 
h. infrastruktur minyak dan/ a tau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, 
penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan/ a tau distribusi minyak dan/ atau 
gas bwni. 
16 Bagian Ketujub 
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur