Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 41 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 5 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS, pada BAB V - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 41 menjelaskan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
Oleh karena itu dalam rangka kepentingan investasi jangka 
panjang dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
akan mendukung penyertaan modal pada PT. Jamkrida Kalbar 
baik dalam tahapan pendirian maupun dalam peningkatan 
kemampuan permodalan usaha sepanjang memberikan manfaat 
positif terhadap perkembangan dunia usaha dan perekonomian 
daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Kapuas Hulu. 
Untuk memperkuat struktur permodalan dam dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2017 akan 
melaksanakan penyertaan modal tahap kedua pada PT. Jamkrida 
Kalbar dengan jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
H. PASAL DEMI PASAL