Jelaskan isi kandungan pasal 4 dari PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 47 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 47 Tahun 2018 tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MEDAN, ketentuan pada BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, pasal 4 berbunyi:

,UUNomor 25Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .
Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM )merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025.RUPM
berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan
sektoral terkait ,sehingga tidak terjadi tumpeng tindih dalam penetapan prioritas
sektor -sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan
penanaman modal .
Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal danPeta
Panduan (Roadmap )Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal .Arah
kebijakan penanaman modal yang meliputi 7(tujuh )elemen utama merupakan
langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi
penanaman modal nasional yakni "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam
rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri ,Maju dan Sejahtera ".Peta Panduan
(Roadmap )Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan
yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visidan misi yang terbagi
dalam 4(empat )fase,yakni :(1)Fase I-Pengembangan penanaman modal yang
relatif mudah dancepat menghasilkan (Quick wins and Low Hanging Fruits ),(2)
Fase Il-Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha dan
Perdagangan ,(3)Fase Ill-Pengembangan industri berskala kecil ,menengah dan
besar ,dan(4)Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge -
based economy ).
Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan
penanaman modal yang berkelanjutan ,Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah
Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP )dan
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten /Kota (RUPMK ).RUPMP dan RUPMK
merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten /kota yang disusun
berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing -masing daerah
serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah .
1.2MAKSUD ,TUJUAN ,DAN SASARAN
1.2.1Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Pembuatan Rencana Umum Penananaman Modal Kota
Medan iniadalah agar tersedia dokumen RUPM yang menjadi acuan pembangunan
bidang penanaman modal bagi pemangku kepentingan diKota Medan .
1.2.2Sasaran
Adapun Sasaran yang hendak dicapai dalam Pembuatan Rencana Umum
Penananaman Modal Kota Medan adalah sebagai berikut ;
1.Disusunnya RUPM Kota Medan ;
2.Dimanfaatkannya RUPM Kota Medan dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra )Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD )Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan ;
3.Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal (RUPM
Nasiopal -RUPM Provinsi Sumatera Utara -RUPM Kota Medan ,Renstra
Kementerian /Lembaga dan Renstra SKPD Pemerintah Daerah Provinsi -
SKPD Pemerintah Daerah Kota Medan )
1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN
1.3.1Ruang Lingkup Wilayah
Kegiatan Pembuatan Rencana Umum Penananaman Modal Kota Medan
terdiri atas lingkup wilayah administrasi Kota Medan ,Provinsi Sumatera Utara .
Untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup wilayah perencanaan dapat dilihat
pada peta 1.1.
1-2
%r \
GAMBAR 1.1PETA RUANG LINGKUP WILAYAH
«'OXC
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA MEDAN TAHUN 2017
GAMBAR 1.1
PETA RUANG LINGKUP WILAYAHSELA 7MALAKA
g
Skill 1:50.000
pTiv,ev«
Cjtum
v*a G f t dtVGS =4God5c:ya<.!ter.ijod'Jfv Ztv'-o*t.
KETERANGAN :
IbukotaBatas Administrasi
PI tbukora ProptrrsiBatas Kab'Kota
PI Ibukota Kab.KotaBatas Kecamatan
Ibukota KecamatanBatas Keturaban
Transportasi
Bandar Udara
Jalan Tol
Peiabuhan
3 Terminal
ft StasiunJalan Arten Primer
Jalan Arten Sekunder
Jalan Kolektor Pnmer _
Jalan KoteKtor Sekunder
Jalan Lokal Primei
——Jalur Kereta Api
Sunga.-danTubuh Air
Oanau
Kec Percut SeiTuan Kecamatan .
|.-}Kec Medan Deb
( jKec Medan Helv etia
!Kec Medan Pequangan
fjj}Kec.Medan Ternbung Kec.MedanMatmun
KecMedan Marcian
£KecMedan Petisah
KecMedan Poloria
Kec.Medan Oelayang
-Kec.Medan Sunggal~Kec.Medan TurttunoaKecMedan Johor
Kec .Medan Kota
KecMedan LabuhanKABUPATEN DELI SERCANG
=
ic.
Kcc Medan Timur
KccMedan Amp las
_jKecMedan Area
KecMedan Bara:
jKec Medan 5aru
KecMedan Betav /an[JTj KccMedan Denai
Waikota Medan Ketua DPRD Kola Medan
£!~
Cfi HRahudrra -r.Haotuvi hi _Di&.fcLA?.hrSdjn
INSET PETA
: *.4 .
r*'.-j
V
;\X:
>r
*
^.
*X.Xv
--
£
$
Kec Patumbak
Kec .DeliTuai
hjifftLl L.t»\loiu J»aa;-%
KABUPATEN DEU SERDANG
Kec Narr .Di3mbe
t*
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU P1NTU
KOTA MEDAN
1.3.2Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup dalam RUPM Kota Medan inimengikuti kaidah yang diatur
dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM )Republik
Indonesia Nomor 9Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten /Kota.
Pertama ,pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebijakan
penanaman modal Kota Medan .Kedua ,pembahasan terkait dengan Roadmap (peta
panduan )dari implementasi RUPM Kota Medan ,yang berisikan fokus
pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan daerah
baik dalam jangka pendek (2018-2019 ),jangka menengah (2020-2022 ),dan jangka
panjang (2023-2025 ).Ketiga terkait dengan Rencana Fasilitasi Proyek yang strategis
dancepat menghasilkan .
1.4.DASAR HUKUM
Peraturan perundang -undangan yang dijadikan dasar/landasan untuk
pekerjaan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan dapat dilihat
pada tabel 1.1berikut :
Tabel 1.1.Dasar Hukum Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan
Aspek Legalitas Data danInformasi Terkait
Undang -Undang Nomor 8Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Provpinsi Sumatera Utara ;
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724 );
Undang -Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ,sebagaimana telah diubah
beberapa kaliterakhir dengan Undang -Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah ;
Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ,sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang /JasaPemerintah ;
Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
Kabupaten /Kota;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 9Tahun 2012UNDANG -UNDANG
PERATURAN
PRESIDEN /
KEPUTUSAN
PRESIDEN
PERATURAN
MENTERI /
KEPUTUSAN
MENTERI /PERKA
1-4
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Medan Tahun Anggaran 2017 ;
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7Tahun 2009
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Medan Tahun 2006-2025 ;
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2016-2021;
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun
2011-2031 ;
Peraturan Daerah Kota Medan no2Tahun 2015 tentang
Rencana Detail Tata Ruang danZonasi Kota Medan 2015 -
2035.
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan ;PERDA
PERATURAN WALI
KOTAPeraturan Wali Kota Medan Nomor 2Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota MedanTahun Anggaran 2017.
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34Tahun 2012
tentang Pedoman danTata Cara Permohonan Penanaman
Modal pada Badan Penanaman Modal Kota Medan .
1.5SISTEMATIKA LAPORAN
Untuk mempermudah pemahaman naskah rancangan Peraturan Walikota
tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan ini,maka dapat dilihat pada
sistematika pembahasan berikut ini.
BAB1 PENDAHULUAN
Pada bab iniakan diuraikan mengenali latar belakang ,maksud ,tujuan
dan sasaran ,ruang lingkup kegiatan dasar hukum ,dan sistematika
pembahasan .
ASAS DAN TUJUAN