Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 4 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Dasar, Pasal 18 menetapkan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
1945; 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang­ 
Undang Hukum Acara Pidana {KUHAP) (Lembaran Negara 
RUANG 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 424 7); 
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875); 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negar a Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5049); 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang 
Perumahan dan · Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesi a Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ; 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemb entukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4385); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4532); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5285); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/prt/m/2007 
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirrikan Bangunan Gedung; 
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647); 
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 
Gedung; 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
dan 
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: PERATURAN DAERAHTENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANO. 
BAB! 
KETENTUAN UMUM 
Pasal l 
Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan p emerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bolaang Mongndow Timur 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 
Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau b adan untuk 
melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 
7. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan 
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
8. Izin Prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk 
diselenggarakan atau b eroperasi. 
9. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada p erusahaan untuk memperoleh 
tanah yang diperlukan dalam rangka p enanaman modal yang berlaku pula 
sebagai izin pemindahan hak, dan untuk m enggunakan tanah tersebu t guna 
keperluan usaha penanam an modaln ya. 
11. Izin Menclirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung 
untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau 
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 
12. Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah izin yang wajib dimiliki orang pribadi 
atau badan yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non 
pertanian. 
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan 
kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi 
pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam 
penyusunan program pembangunan. 
14. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana 
pemanfaatan ruang bagian wilayah Daerah secara terperinci yang clisusun 
untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program­ 
program pembangunan Daerah. 
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bolaang Mongndow Timur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang 
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, 
16. Setiap Orang atau Badan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
17. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi 
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang 
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
18. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selajutnya disingkat NPWP adalah nomor yang 
diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
yang clipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
19. Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang 
industri ataujenis industri. 
20. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pengolahan 
yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya 
yang disecliakan serta dikelola oleh Perusahaan.