Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959.
Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

BABI 
KETENTUAN UMUM BUPATILAMPUNGSELATAN 
MEMUTUSKAN : 
PERATURAN DAERAll TENTANG BANGUNAN GEDUNG. Menetapkan dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Dengan Persetujuan Bersama 54. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 
Tahun 2009-2029; 
55. Peraturan Gu bemur Lampung Nornor 22 Tahun 2006 
tentang Persyaratan dan Penerapan Arsitektur La.rnpung 
pada Bangu nan Gedung; 
56. Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Nornor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Sela tan Tahun 2012 Nomor 23 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 23); 
57. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Sela tan Nomor 15 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Lampung Selatan (Lernbaran Daerah Kabupaten 
La.rnpung Selatan Tahun 2012 Nomor 15 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Nomor 15). 
7. Bangunan induk adalah bangunan gedung yang rnempunyai fungsi utama 
dalam satu kaveling/persil. 
8. Bangunan adat adalah bangunan gedung yang didirikan berdasarkan kaidah- 
kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budayanya, misalnya bangunan 
adat. 
9. Rumah adalah bangunan yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan 
yang berhubungan satu sama lain, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 
hunian 
10. Bangunan deret adalah bangunan dalam satu kaveling/persil yang sisi-sisinya 
tidak mempunyai jarak bebas samping, dan dinding-dindingnya digunakan 
bersarna. 
11. Bangunan tunggal/renggang adalah bangunan dalam satu kaveling/persil yang 
sisi-sisinya mempunyai jarak bebas dengan bangunan-bangunan dan batas 
perpetakan sekitarnya. 
12. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi 
memiliki kekuatan lebih dari 15 (Lima belas) tahun. 
13. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi 
merniliki kekuatan antara lima tahun sampai 15 (lima belas) tahun. 
14. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang digunakan sebagai 
ternpat penyimpanan/tempat bekerja/ternpat tinggal yang bersifat digunakan 
sernentara waktu dan dari segi konstruksi umurnya kurang dari 5 (lirna) tahun. 
15. Bangunan cagar budaya adalah bangunan/tugu/rnonumen yang berupa 
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berurnur 
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, at.au mewakili rnasa gaya yang 
khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lirna puluh) tahun serta 
dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilrnu pengetahuan, dan 
kebudayaan 
16. Kaveling/persil adalah suatu perpetakan tanah dengan batas-batas tertentu 
yang dapat dipergu nakan bagi pembangunan gedung. 
17. Perkarangan adalah bagian dari suatu kaveling/persil, terrnasuk daerah hijau 
pada bangunan (DHB) yang tidak merupakan bagian dari bangunan gedung. 
18. Penyelenggaraan bagunan gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan 
gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi 
serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pernbongkaran. 
19. Penyelenggara bangunan gedung adalah pernilik, penyedia jasa konstruksi, dan 
pengguna bangunan gedung. 
20. Mendirikan bangunan gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan 
seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan mengga1i, menimbun atau 
meratakan tanah yang berhu bungan dengan kegiatan pengadaan bangunan 
gedung. 
21. Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah 
atau mengurangi bagian bangunan tanpa mengubah fungsi bangunan. 
22. Membongkar bangunan gedung adalah kegiatan membongkar atau merobohkan 
seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, 
dan/ atau prasarana dan sarananya. 
23. Izin mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pernilik untuk 
membangun baru, mengubah memperluas, mengurangi dan/ atau merawat 
bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis. 
24. Laik fungsi bangunan adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi 
bangunan gedung yang ditetapkan. 
25. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung adalah sertifikat yang diterbitkan 
oleh Pernerintah Daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh 
Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik 
secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. 
26. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang 
terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung 
untuk pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis 
dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam 
penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung yang susunan 
anggotanya ditunjukan secara kasus per kasus disesuaikan dengan 
kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. 
27. Pemohon ada1ah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, 
yang mengajukan pemohonan IMB SLF, Bukti kepemilikan bangunan gedung 
dan/ atau Persetujuan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung. 
28. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau 
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. 
29. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/ atau bukan 
pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan 
gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian 
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 
30. Pengawasan adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaskanaan 
mendirikan bangunan sesuai dengan IMB. 
31. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang 
disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan 
teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, 
pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung. 
32. Persetujuan rencana teknis adalah pemyataan tertulis tentang dipenuhinya 
seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah 
dinilai / dievaluasi. 
33. Pengesahan rencana teknis adalah pemyataan hukum dalam bentuk 
pembubuhan tanda tangan pejaba.t yang berwenang serta stempel/cap resmi, 
yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan 
tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan 
gedung. 
34. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi 
tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh 
Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu. 
35. Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW adalah 
arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lampung 
Sela tan 
36. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana 
detail tata ruang kabupaten Lampung Selatan dan rencana tata ruang kawasan 
strategis Kabupaten Lampung Selatan yang disusun sebagai perangkat 
operasional rencana umum tata ruang dan dijadikan dasar bagi penyusunan 
peraturan zonasi. 
31. Rencana tata bangunan dan lingkungan selanjutnya disingkat RTBL adaJah 
panduan rancang bangun suatu kawasan di Kabupaten Lampung Selatan 
untuk mengendaJikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program 
bangunan dan lingkungan, rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan. 
38. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang rnengatur tentang persyaratan 
pemanfaat.an ruang di kabupaten Lampung Selatan dan ketentuan 
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang 
penetapan zonanya ada didalam rencana detail tata ruang. 
39. Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya 
pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan 
bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi 
pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas 
persil atau tapak. 
40. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas 
lahan /tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana 
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
41. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas 
tanah/perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata 
ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
42. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan 
gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah 
perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 
rencana tata bangunan dan lingkungan. 
43. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas tanah 
perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata 
ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan 
44. Daerah Hijau pada Bangunan yang selanjutnya disingkat DHB adalah ruang 
terbuka pada bagian bangunanan gedung yang dimanfaatkan untuk 
penghijauan. 
45. Jarak antara bangunan gedung adalah jarak yang diukur dari bidang terluar 
antara massa bangunan gedung di dalarn satu kaveling/persil. 
46. Tinggi bangunan gedung adalah jarak yang diukur dari lantai dasar ke bagian 
tertinggi dari konstruksi bangunan gedung tersebut. 
4 7. Peil lantai dasar bangunan adalah ketinggian lantai dasar yang diukur dari titik 
referensi tertentu yang ditetapkan. 
48. Signage adalah pertandaan tennasuk papan iklan/reklame yang penetapannya 
pada bangunan gedung, kaveling, pagar, atau ruang publik. 
49. SUTET (Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi) adalah saluran tenaga listrik 
yang menggunakan kawat penghantar di udara bertegangan diatas 245 kv 
sesuai dengan standar ketenagalistrikan. 
50. SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) adalah saluran tenaga listrik yang 
menggunakan kawat penghantar di udara bertegangan diatas 35 kv sarnpai 
dengan 245 kv sesuai dengan standar ketenagalistrikan. 
51. Analisis mengenal dampak lingkungan (AMDAL) adalah Kajian mengenai 
dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan 
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 
52. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) 
adalah kajian mengenai identifikasi dampak-dampak dari suatu rencana usaha 
dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL. 
53. Fasil.itasi parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian 
kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada 
suatu kurun waktu. 
54. Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan 
kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), tennasuk ruang 
bebas dan lebar buka pintu. 
55. SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah suatu spesifikasi teknis atau sesuatu 
yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait, dengan 
memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kearnanan, keselamatan lingkungan, 
perkembangan IPTEK, pengalaman, perkembangan masa kini dan mendatang 
untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya, yang ditetapkan oleh BSN 
(Badan Standarisasi Nasional) dan berlaku secara nasional di indonesia. 
56. Kegagalan bangunan gedung adalah kinerja bangunan gedung dalam tahap 
pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian 
ditinjau dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau 
keselamatan umum. 
57. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan 
gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik 
fungsi. 
58. Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau 
mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau 
prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 
59. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan 
memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya. 
60. Pelestarian bangunan gedung/lingkungannya adalah kegiatan perawatan, 
pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk 
mengembalikan keadalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai 
dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. 
61. Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pengaturan, 
pemberdayaan dan pengawasan dalarn rangka mewujudkan tata pemerintahan 
yang baik sehingga penyelengaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertip 
dan tercapai keadalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta 
terwujudnya kepastian hukum. 
62. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembangan peraturan perundangan- 
undangan pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai 
didaerah dan operasionalisasinya dimasyarakat. 
63. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan 
hak, kewajiban, dan peran serta penyelenggara bangunan gedung dan aparat 
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung. 
64. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan 
perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum. 
65. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan, secara visual mengukur, dan 
mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi 
komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), 
prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang 
terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap 
spesifikasi teknis yang ditetapkan semula. 
66. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan 
termasuk penggunaan fasilitasi laboratorium untuk menghitung dan 
menetapkan nilai indikator kondisi bangunan gedung meliputi 
komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), 
prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang 
terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap 
spesifikasi teknis yang ditetapkan semula. 
(l} Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan 
persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan 
lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang 
diatur dalam RTRW Kabupaten dan/ atau RTBL. Pasal 5 BABD 
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 
a. ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan kedung; 
b. persyaratan bangunan gedung; 
c. penyelenggaraan bangunan gedung; 
d. penyelenggaraan bangunan gedung didaerah lokasi bencana; 
e. tim ahli bangunan gedung; 
f. izin mendirikan bangunan (IMB); 
g. sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 
h. peran rnasyarakat; 
1. pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung; 
J. sanksi dan denda; 
k. ketentuan peralihan dan; 
1. ketentuan penutup. Pasa.14 Paragraf 3 
Lingkup Peraturan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: 
a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata 
bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; 
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin 
keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan kemudahan; dan 
c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Pasal 3 Paragraf2 
Tujuan Maksud dari Peraturan Daerah. ini adalah sebagai acuan sekurang-kurangnya 
untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari 
perizinan, perencanaan, pe1aksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan 
gedung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Paragraf 1 
Maksud Bagian Kedua 
Maksud, Tujuan. dan Lingk.up 
(1) Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai ternpat manusia 
tinggal dapat berbentuk : 
a. bangunan rumah tinggal tunggal; 
b. bangunan rumah tinggal deret; 
c. bangunan rumah tinggal susun; dan 
d. bangunan rumah tinggal sementara. 
(2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat 
manusia melakukan ibadah keagarnaan dapat berbentuk : 
a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau; 
b. bangunan gereja, kapel; 
c. bangunan pura; 
d. bangunan vihara; 
e. bangunan kelenteng; dan 
f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya. 
(3) Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia 
melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk : 
a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non 
pemerintah dan sejenisnya; 
b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat 
perbelanjaan, mal dan sejenisnya; 
c. bangunan gedung pabrik; 
d. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, 
penginapan dan sejenisnya; 
e. bangunan gedung wisa.ta dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan 
sejenisnya; 
I, bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal 
bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, 
pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara; dan 
g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan 
gudang, gedung parkir dan sejenisnya. 
(4) Bangunan gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk : 
a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman 
kanak kanak, pendidikan dasar pendidikan rnenengah, pendidikan tinggi, 
kursusdan semacamnya; Pasal 6 (2) Fungsi bangunan gedung meliputi : 
a. bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat 
manusia tinggal; 
b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat 
manusia melakukan ibadah; 
c. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatan usaha; 
d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya; 
e. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi 
dan /a tau tingkat risiko bahaya tinggi; dan 
f. bangunan gedung lebih dari 1 (satu) fungsi. 
( 1) Klasifikasi bangunan gedung menurut klasifikasi fungsi bangunan didasarkan 
pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. 
(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasa.1 5 
diklasifikasikan berdasarkan: 
a. Klasifikasi tingkat Kompleksitas meliputi: 
1. bangunan gedung sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter 
sederhana dan memiliki kompleksitas serta teknologi sederhana dan/ atau 
bangunan gedung yang sudah ada desain prototipnya; 
2. bangunan gedung tidak sederhana yaitu bangunan gedung dengan 
karakter sederhana dan memiliki kompleksitas serta teknologi tidak 
sederhana, dan; 
3. bangunan gedung khusus yaitu bangunan gedung yang memiliki 
penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan 
pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan/ atau teknologi khusus. Bagian Kedua 
Klasiftkasi Bangunan Gedung