Menurut PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 26 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 26 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB  II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Kepala Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyiapkan dokumen 
perun dang -undangan dan hukum, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, 
perumusan serta eksaminasi produk hukum daerah, memberikan bantuan 
hukum dan pembinaan terhadap PPNS, perlindungan dan pembinaan hak 
azasi manusia serta mempublikasikan dan mendokumentasikan p roduk 
hukum daerah serta penyuluhan hukum. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bagian Hukum dan HAM mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan kajian perundang -undangan perumusan pr oduk hukum 
daerah, eksaminasi (menelaah), lega lisasi, publikasi, sosialisasi peraturan 
 perundang -undangan, dokumentasi produk hukum serta penyiapan 
petunjuk teknis serta pemberian bantuan hukum; 
b. Penyusunan konsep kebijakan dan petunjuk teknis pengendalian 
pelaksanaan kebijakan dalam bidang hukum/perat uran perundang -
undangan, penyuluhan hukum, perlindungan dan pembinaan hak azasi 
manusia (ham) dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns); 
c. Pengoordinasian terhadap skpd yang terkait dalam penyusunan 
peraturan daerah; 
d. Penetapan produk -produk huku m daerah dan pengujian terhadap 
produk -produk hukum daerah sesuai ketentuan dan standar yang 
ditetapkan; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah kota dan 
asisten pemerintahan sesuai bidang tugas dan fungsinya; 
f. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada sekretaris daerah kota melalui asisten pemerintahan 
sesuai standar yang ditetapkan. 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Bagian Hukum dan HAM dibantu oleh : 
a. Kepala sub bagian perat uran perundang -undangan dan HAM; 
b. Kepala sub bagian b antuan hukum dan pembinaan PPNS; 
c. Kepala sub bagian penyuluhan dan dokumentasi hukum.