Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J'2 Tahun 2015.
Redaksi dari Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J'2 Tahun 2015 tentang PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ; 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ; 
Bupati adalah Bupati Muna Barat; 
Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna 
Barat; 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Muna Barat ; 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Muna Baral; 
Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Muna Barat; 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Operasional 
dinas di lapangan. 
Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas 
Tenaga Ketja dan Transmigrasi Kabupaten Muna Barat. . . M E M U TU SK A N : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUNA BARAT. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4438); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 41 ); 
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Kabupaten Muna Barat -2- 
; BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, 
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal2 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah perangkat daerah unsur 
pelaksana otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 
Pemerintah Kabupaten di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah; 
Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.