Bagaimana redaksi normatif Pasal 203 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 203 berbunyi:

(1) Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat ( 1) huruf b , dilaksanakan 
dengan tahapan: 
a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra 
BGS/BSG; 
b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran 
tertulis pertama, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua; 
c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan 
teguran tertulis kedua, Bupati mener bitkan teguran tertulis ketiga 
yang merupakan teguran terakhir; dan 
d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran 
tertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran B GS/BSG. 
(2) Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra 
BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Bupati. 
(3) Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan 
audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra BGS/BSG. 
(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa: 
a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan 
diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG; 
b. kesesuaian bangun an dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang akan 
diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan 
c. laporan pelaksanaan BGS/BSG. 
(5) Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada 
Bupati dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG. 
(6) Mitra BGS/BSG menindaklanj uti seluruh hasil audit yang di sampaikan 
oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada 
Bupati . 
(7) Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat 
berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita Acara 
Serah Terima (BAST) . 
79
 (8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat 
hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah 
dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 
(9) Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra 
BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam 
perjanjian BGS/BSG. 
 
Paragraf 11 
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah 
Yang Berada Pada Pengelola Barang