Apa substansi hukum dari Pasal 45 PERATURAN DAERAH Nomor 4 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH Nomor 4 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN SAMPAH, khususnya BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 45, adalah:

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk 
melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai setiap orang tentang kebenaran perbuatan 
yang dilakukan; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang 
sehubungan dengan tindak pidana; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang 
Pengelolaan Sampah; 
- 20 - 
 
e. melakukan penggeledahahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen 
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan 
Sampah; 
g. menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada 
huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana dibidang Pengelolaan Sampah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. mengadakan penghentian penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
Pengelolaan Sampah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.