Menurut PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 18 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 20?
Pasal Pasal 20 dalam PERATURAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , pada , menyatakan:

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagimana dimaksud pada pasal 4 (empat) 
mempunyai tugas: 
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan 
kepega waian; 
c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, 
dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga; 
d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, 
kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata 
usaha kepegawaian; 
e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian 
Umum dan Kepegawaian. 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 
tugasnya. Pasal 19 c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan 
laporan keuangan dan aset; 
d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja; 
e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan 
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian 
Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi. 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
10 Pasal 28 
(1) Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris Kecamatan melakukan tugas­ 
tugas Camat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 27 
Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan 
dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib 
mengadakan rapat berkala. Pasal 26 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 25 
Setiap laporan yang diterima oleh Camat dari bawahannya, wajib diolah dan 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. Pasal 24 
Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 23 
Camat, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan 
memberikan bim.bingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas 
bawahannya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi 
dan Kepala Subbabgian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai 
dengan tugas pokok masing-masing. 
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
wajib melaksanakan pengawasan melekat.