Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, pada BAB IV - INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN, Pasal 8 dinyatakan:

(1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, 
pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata­
nyata melanggar hukum, dapat segera dimintakan SKTJM 
dan/ atau pengakuan bahwa kerugian terse but menjadi 
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian 
daerah. 
(2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
b. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar; 
c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian 
Negara/Daerah; 
d. pernyataan penyerahan barangjaminan; dan 
e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa pernyataan mereka 
tidak dapat ditarik kembali. 
(3) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d, disertai dengan: 
a. daftar barang yang menjadi jaminan; 
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang 
dijaminkan; dan 
c. surat kuasa menjual. 
(4) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat 
menjamin pengembalian kerugian daerah maka Bupati 
segera mengeluarkan SKPS bagi Bendahara dan SKP2KS 
bagi Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 
BABV 
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH 
Bagian Kesatu 
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 
Paragraf 1 
Verifikasi Hasil Laporan