Bagaimana redaksi normatif Pasal 47 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 47 berbunyi:

(1) Untuk membantu Walikota dalam memroses penye lesaian 
Kerugian Daerah terhadap Bendahara. Walikota 
membentuk TPKN yang ditetapkan dengan keputusan 
Walikota. 
(2) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah sebagai ketua; 
b. Inspektur Daerah sebagai wakil ketua; 
c. kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan 
dan barang milik Daerah sebagai sekertaris: 
d. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang 
pengawasan, keuangan. kepegawaian, hukum, urnum, 
dan bidang lain terkait seba gai anggota; dan 
e. sekretariat. 
(3) Untuk membantu Wahkota sebagaimana dirnaksud pada 
, TPKN menyelengg arakan fungsi untuk: 
a. meng inventarisas i 
diterima: kasu s Kerug ian Daerah 
b. menghitungjumlah Kerugian Daerah; 
c. rnengurnpulkan dan rneiakukan erifi asi 
buktipendukung bahwa Bendahara telah melakukan 
perbuatan rnelawan hukum baik sengaja maupunlalai 
sehingga rnengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah; 
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara 
yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian 
Kerugian Daerah; 
e. rnenyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM; 
f. memberikan pertimbangan kepada W alikota ten tang 
Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan 
keputusan dalam mengeluarkan Surat Keputusan 
Pembebanan Sementara; 
g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah: dan 
h. menyarnpaikan laporan perkembangan penyelesaian 
Kerugian Daerah kepada Walikota dengan tembusan 
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 
Pasal48 
( 1} Atasan langsung Bendahara atau kepa1a Perangkat 
Daerah wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada 
Walikota dan mernberitahukan Badan Pemeriksa 
Keuangan paling lambat 7 [tujuh] hari kerja setelah 
Kerugian Daerah diketahui. 
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita 
Acara Pemeriksaan Kas/Barang.