Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku. Nomor 23 Tahun 2018?
Substansi Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku. Nomor 23 Tahun 2018 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI L INGKUNGAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya . 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya , sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan unsur 
Pemerintah yang menjadi Kewenang an Daerah Otonomi. 
 
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya . 
 
 
 
 4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Murung Raya yang menalankan fungsi Eksekutif dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku. 
 
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di sebut KPK adalah Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undan g-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
 
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk selanjutnya disebut 
dengan LH KPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya 
tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, 
termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau Harta Kekayaan 
Penyelenggaraan Negara. 
 
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik 
yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 
 
8. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk 
menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan. 
 
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengk ordinasikan LHKPN. 
 
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyeleng gara Negara kepada 
KPK. 
 
11. Pengumuman adal ah pengumuman L HKPN oleh Penyeleng gara Negara kepada 
publi k. 
 
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk 
mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Kabupaten Murung Raya . 
 
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 
mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.