Apa substansi hukum dari Pasal 121 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, khususnya BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 121, adalah:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 
 
 
 
 
 
 
49 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tan jungpinang. 
 
Ditetapkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 14 Januari 2011 
WALIKOTA TANJUNGPINANG, 
 ttd 
 Hj.SURYATATI A. MANAN 
 
 
 
Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 14 Januari 2011 
Plt.SEKRETARIS DAERAH 
 KOTA TANJUNGPINANG, 
 
 ttd 
 
Drs. H.GATOT WINOTO, MT 
Pembina Tk.I 
NIP. 196010021991031005 
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2011 NOMOR 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KABAG HUKUM DAN HAM 
SETDAKO TANJUNGPINANG 
 
 
HERMAN SUPRIJANTO, SH 
 PEMBINA 
 NIP. 19680124 199401 1 001 
 
 
 
50 
 PENJELASAN 
ATAS 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR 2 TAHUN 2011 
TENTANG 
PAJAK DAERAH 
 
 
I. U M U M 
Desentralisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia 
memberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, yang 
pelaksanaannya dititikberatkan pada daerah kabupate n/kota. Penyelenggaraan 
otonomi daerah memberi konsekwensi pada daerah untu k menyelenggarakan 
urusan rumahtangganya sendiri, yang sudah barang te ntu memerlukan dukungan 
pembiayaan yang memadai. Undang-undang Nomor 32 tah un 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebera pa kali, terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah, mengatur tentang 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengaturan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah tertuang di dalam Undan g-undang Nomor 33 tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, yang menjadi pedoman bagi daerah dalam peng elolaan keuangan daerah 
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ber hubungan dengan itu. 
Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah 
yang pengelolaannya perlu diatur agar tidak menimbu lkan ekonomi biaya tinggi, 
tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak b ertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi, tapi haruslah memberi dampak positif pada 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tujuan pemberian 
otonomi kepada daerah. Pemungutan pajak daerah yang telah menjadi 
kewenangan daerah sebagaimana diatur oleh Undang-un dang Nomor 28 tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dim ana yang termasuk ke 
dalam jenis pajak kabupaten/kota adalah: pajak hote l; pajak restoran; pajak 
hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; paj ak mineral bukan logam dan 
batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan; dan bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dibenarka n lagi memungut selain 
jenis-jenis pajak daerah yang telah ditetapkan ters ebut. 
 
 
 
 
 
 
51 
 Pengaturan Pajak Daerah Kota Tanjungpinang adalah d alam rangka 
menciptakan kepastian hukum perpajakan daerah, peng elolaan sumber 
pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan p emerintahan daerah, 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemand irian daerah. Kebijakan 
pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demok rasi, pemerataan dan 
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan 
potensi daerah. 
 
II. PASAL DEMI PASAL