Apa substansi hukum dari Pasal 48 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, khususnya BAB XII - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 48, adalah:

(1) Bupati dalam pelaksanaan pemeriksaan memberikan wewenang kepada 
Kepala BPKD untuk membentuk Tim Pemeriksa yang memiliki kebebasan dan 
kemandirian dalam tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan hasil pemeriksaan. 
(2) Tim Pemeriksa diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan 
keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara 
fisik terh adap setiap aset yang dikelola Wajib Pajak. 
(3) Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pemeriksaan dilaksanakan dengan persiapan melalui: 
1. kesesuaian dengan tujuan pemeriksaan; dan 
2. mendapat pengawasan yang seksama; 
b. luas pemeriksaan (audit scope ) ditentukan berdasarkan petunjuk yang 
diperoleh yang harus dikembangkan melalui: 
1. pencocokan data; 
2. pengamatan; 
3. permintaan keterangan; 
4. konfirmasi; 
5. teknik sampling, dan/atau 
6. pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan; 
c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup 
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan; 
d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak; 
e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibant u 
oleh 1 (satu) atau lebih orang yang memiliki keahlian tertentu yang 
diperlukan dalam pemeriksaan yang bukan merupakan pemeriksa; 
f. apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama -sama d engan Tim 
Pemeriksa dari instansi lain; 
g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor, tempat kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat 
lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak; 
h. pemeriksaan dilaksanakan pa da jam kerja dan apabila diperlukan dapat 
dilanjutkan di luar jam kerja; 
i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja 
Pemeriksaan (KKP); 
j. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan 
pajak. 
 
25 Pasal 49 
Pendokumentasian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) 
huruf i , dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) wajib disusun oleh pemeriksa pajak yang 
memuat paling sedikit: 
1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan 
pemeriksaan 
2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan 
Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan; 
3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ; 
4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding 
yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 
5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya; 
b. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) harus memberikan gambaran mengen ai: 
1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan; 
2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 
3. pengujian yang telah dilakukan; dan 
4. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu terkait dengan pemeriksaan.