Apa norma yang terkandung dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 68 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 68 Tahun 1945 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, khususnya BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR DINAS, Pasal 16, memuat:

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh
seorang kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada atasan langsung.
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai
tugas pokok yaitu memimpin, merencanakan, mengatur
dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial
dan Tindak Kekerasan dan Seksi Bantuan Fakir Miskin
danJaminan Sosial dengan fungsi sebagai berikut :
Menyusun Rencana keija operasional dan rencana
anggaran dibidang Bantuan danJaminan Sosial;
Mendistribusikan Tugas kepada Bawahan;
Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;
Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;
Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Program
Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial;
Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Korban
Tindak Kekerasan dan Pekeija Migran;
Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Program
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
Melakukan Kegiatan urusan jaminan Kesejahteraan
Sosial;
Melakukan Pembinaan Taruna Siaga Bencana
(TAGAN A);
Menilai Prestasi keija bawahan Bidang Bantuan dan
Jaminan Sosial;
Menilai hasil keija bawahan Bidang Bantuan Kan
Jaminan Sosial;
1.Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Tugas Ridang
Bantuan danJaminan Sosial;
Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh
atasan;
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin Oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang
Bantuan danJaminan Sosial dibantu oleh :
Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam,
Bencana Sosial danTindak Kekerasan.
Seksi Bantuan Fakir Miskin danJaminan Sosial.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang.
Paragraf 1
Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana
Sosial dan Tindak Kekerasan