Apa yang diatur dalam NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013 pada Pasal 7?
Berdasarkan NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN, BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: 
a. menetapkan Dokumen Pengadaan; 
b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 
c. menetapkan pemenang untuk : 
I) pelelangan a tau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 
2) selcksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah); 
6 
d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lain nya yang bemilai di atas 
Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi 
yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,- (sepulnh miliar rupiah) melalui 
Kepala ULP; 
e. mengusulkan kepada PA agar Penyedia Baran g/Jasa yang melakukan 
perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran 
lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ; dan 
f. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang 
melakukan pelanggaran , perbuatan atau tindakan sebagaimana yang 
berlaku dalam Pera tu ran Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.