Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor IITAHUN Tahun 2011.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor IITAHUN Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH, pada BAB II - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB, Pasal 2 menjelaskan:

(1)Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air
bawah tanah dalam rangka memberikan dukungan dan fasilitasi.
(2)Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),dilakukan kegiatan:
a.memberikan dukungan meliputi:
1.Mengatur, membina dan mengembangkan pengelolaan airbawah
tanah;
2.Melakukan inventarisasi, dan peruntukan pengambilan airbawah
tanah dengan memperhatikan kepentingan umum;
3.Melakukan penertiban, pengawasan dan pengendalian atas
pengambilan airbawah tanah dalam rangka konservasi airbawah
tanah;
4.Memberikan Rekomendasi Teknis.
b.memberikan fasilitasi, meliputi:
1.Menerbitkan IzinEksplorasi;
2.Menerbitkan Izin Penurapan Mata Air;
3.Menerbitkan Izin Pengeboran (SIP);
4.Menerbitkan IzinPengambilan AirBawah Tanah (S1PA),
5.Menerbitkan Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah
(SIPPAT);
4
6.Menerbitkan izinJuru Bor AirBawah Tanah (SUB).
c.Melaksanakan pungulan pajak pengambilan airbawah tanah dan atau
mata air.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf adilaksanakan
oleh Dinas.
(4)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf bdilaksanakan
oleh Kantor setelah mendapat Rekomendasi Teknis.
(5)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf cdilaksanakan
oleh DP2KAD.