Apa substansi hukum dari Pasal 14 PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, khususnya BAB III - HIBAH, Pasal 14, adalah:

(1) Penerima hibah mengajukan proposal pencairan hibah sesuai 
dengan besaran uang sebagaimana tercantum dalam DPA PPKD 
kepada Walikota. 
(2) Walikota memberikan persetujuan berupa disposisi kepada SKPD 
yang berwenang. 
(3) SKPD mengajukan permohonan pencairan kepada BPKAD Selaku 
PPKD dengan melampirkan NPHD yang telah ditanda tangani serta 
persyaratan lain apabila ada ketentuan yang mengatur hal 
tersebut 
( 4) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang 
ditandatangani bersama oleh Walikota dan Penerima Hibah. 
(5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 
ketentuan mengenai : 
a. pemberi dan penerima Hibah ; 
b. tujuan pemberian Hibah ; 
c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima ; 
d. hak dan kewajiban ; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah ; dan 
f. tata cara pelaporan Hi bah. 
-11 -
(6) Walikota menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk 
menandatangani NPHD. 
Pasal15 
(1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang 
at.au jenis barang at.au jasa yang akan dihibahkan dengan 
Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD 
dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD. 
(2) Penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk 
menandatangani NPHD ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
(3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. 
(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada 
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. 
(5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme 
pembayaran fangsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan . 
Pasal16 
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 
Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Pasal17 
(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan 
hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD 
terkait. 
(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan 
penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait. 
-12 -
Pasal18 
( 1) Hi bah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hi bah 
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek 
belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program 
dan kegiatan pada SKPD terkait.