Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 BUPATI SINTANG , ?ERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 061.1/0317/0R-A Tahun 2017?
Ketentuan dalam BUPATI SINTANG , ?ERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 061.1/0317/0R-A Tahun 2017 tentang Pera . .ngkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 11 menetapkan:

Untuk melaksanakan t . Pasal 10 U ugas sebagaimana dimaksud dal 
, rusan Tata Usaha mempunyai fungsi· am 
a. penyusun an rencan . · 
tata usaha sebagai p~di~o~ai~lakkerJa dan jadw_al kegiatan 
b. penyelenggaraan k . P sanaan tugas, egiatan ad · · · kearsipan m mistras1 surat men yura t , perpustak aan kehu , kepegawaian keuan ' masan, keprotokolan 
penyusunan 'dokum gan, perlengkapan dan rumah tangga' 
menunj ang pelaksanen plerer.icanaan dan pelaporan untuk 
aan <:egiatan Satuan PNF SKB· 
' Pasal 10 Bagian Ketiga 
Urusan Tata Usaha t. s. r. q. p. o. n. I. k. terciptan ya j. i. pemberian bimbinga~ ,. pengendalian .. dan pengawasan 
terhadap tenaga pend1d1k dan kependidik an pada lingkup 
bidang tugasn ya; 
pengelol aan saran a prasarana guna 
peningk Htan petavaoan: . 
pcmbcrian mou vasi unt\lk rnernbangkitkan dan 
mcnumbuhk an kernauan belajar masyarakat clalam rangka 
terciptanya masyarakat yang berpendidikan dalam wilayah 
kerjanva: 
pembaharuan program PNF dalarn rangka efektivitas dan 
efisicnsi pro gram; 
m. perencanaan k ebutuhan sarana dan prasarana k egiatan 
belajar rnengajar dalam wilayah kerjanya; 
pengintegras ian dan penvelarasan kegiatan sektoral dalam 
rangka terwujudnya sinergi progra m-program Satuan PNF 
SKB lintas sektoral; 
pengelolaan urusan ketatausahaan, perbendah araan dan 
rumah tangga Satuan PNF SKB; 
pelaksanaan inventarisasi dan pemutakhiran data sebagai 
bahan analisis kebijakan: 
pengelolaan data dan informasi kebijakan, teknis kegiatan 
belajar mengajar, peng elolaan sarana prasarana serta 
personil guna meningkatkan pemahaman tentang Satu an 
PNF SKB; 
pelaksanaan koordin asi dalarn unit kerja, antar unit kerja, 
dcngan lcmbaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait 
baik secara formal mau pun informal guna menc apai 
sinkroni sasi pclaksanaan tugas; 
penyusunan laporan kegiatan sebagai pertangg ungj awaban 
kegiatan; 
pelaksa naan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai bidang tugasnya guna tercapai tujuan organisasi. 
Pasa l 15 ... Kepala Satuan .. PNF SKB dalam melal{sanal{an tugasn ya 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 14 BAB VI 
TATA KERJA (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. (2) Jenis Jabatan Fungsion al dan jumlah pemegang jabatan 
fungsional ditentukan berd asarkan sifat, jenis dan be ban 
kerja. (1) Kelompok Jabatan Fungsional s ebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesu ai dengan bidang keahlian dan keterampilann ya. Pasal 13 Kelompok Jabatan Fungsional s ebagaimana dimak sud dalam