Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 1) Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 1) Tahun 2018 tentang KEPESERTAAN TENAGA KONTRAK PADA PEMERINTAH KABUPATEN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Sosial Jaminan Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa 
Tenggara . 
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara. 
4. Perangkat Daerah , yang selanjutn ya di singkat PD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah . 
5. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerj aan. 
6. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan. 
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan 
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan 
martabatn ya menuju terwujudn ya mas yarakat yang 
sejahtera , adil, dan makmur . 
8. Program Badan Penyelenggara 
Ketenagakerjaan , yang selanjutn ya disebut program BPJS 
Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah 
yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja 
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti 
sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan 
pela yanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang 
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja , hari tua, 
dan meninggal dunia . 
9. Peserta adalah Tenaga Kontrak pada Pemerintah Kabupaten 
Minahasa Tenggara yang di angkat dengan Keputusan 
Bupati. 
10.Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak 
peserta dan atau anggota keluarganya. 
11.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur 
oleh peserta, pemberi kerja, dan atau penyelenggara negara. 
- t-: - 
1 7. Tenaga kerja adalah 'setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna 
menghasilkanjasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan 
orang lain atau masyarakat. 
18.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
19.Surat permintaan pembayaran langsung, yang selanjutnya 
disingkat SPP-LSadalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak 
kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji 
dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh 
pejabat pelaksana teknis kegiatan.