Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA Nomor 6 Tahun 2016 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna; 
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna; 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Natuna; 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati d an 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah; 
6. Sekretari at Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh 
sekretaris daerah yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas 
dan kewajiba n membantu B upati dalam penyusu nan dan 
pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah serta pelayan administratif ; 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretari s Daerah Kabupaten 
Natuna; 
8. Sekretari s Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 
disebut Sekretaris Dewan adalah Pimpinan Sekretariat 
DPRD ; 
9. Inspekt orat adalah unsur pengawas penyelenggaraan 
pemerintah daerah yang bertanggungjawab langsung 
kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat 
pembinaan dari Sekretaris Daerah ; 
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ; 
11. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ; 
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut 
Satpol PP adalah bagian Perangkat Pemerintah Daer ah 
dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 
masyarakat. 
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana 
Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis pe nunjang tertentu; 
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unsur Pelaksana 
Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 
15. Kecamatan adalah bagian perangkat daerah yang 
dibentuk dalam rangka meningkatkan ko ordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
16. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural yang bertugas 
membantu Bupati dalam bidang -bidang tertentu, dalam 
pelaksanaa n tugasnya secara administratif 
dikoordi nasikan oleh Sekretaris Daerah;