Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 50 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 50 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 2 menetapkan:

(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan , Penda patan dan Aset Daerah mem bantu 
Kepala Daerah dalam bidang pengelola keuangan, pendapatan dan aset 
daerah . 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala 
Badan mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuanga n, pendapatan 
dan aset daerah ; 
b. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengelola keuangan, pendapatan, 
dan aset Daerah ; 
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan ; 
d. Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (R.APBD) dan Rancangan Perub ahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD) ; 
e. Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 
f. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah ; 
g. Pengkoordinasian tata cara pelaksanaan dan pengurusan aset milik 
daerah ; 
4 h. Pengkoordinasian tent ang tata cara pengurusan dan pelaksanaan yang 
berkaitan dengan kegiatan investasi daerah ; 
i. Pelaksanaan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan 
pemasukan pendapatan ke dalam kas daerah secara maksimal, baik 
terhadap sumber pendapatan daerah ya ng ada maupun dengan 
penggalian sumber -sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku ; 
j. Pelaksanaan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak, 
retribusi da n pemungutan -pemungutan lainnya yang telah ada ; 
k. Pengkoordinasian seluruh usaha dibidang pemungutan dan pendapatan 
daerah berdasarkan ketentuan -ketentuan baik yang digariskan oleh 
Pemerintah maupun Pemeriantah Daerah ; 
l. Perencanaan, penertiban, penyelenggaraa n dan pengelolaan pajak daerah 
dan retribusi daerah ; 
m. Pengkoor dinasian pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan 
Wajib Retribusi Daerah ; 
n. Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan Objek/ Subjek Pajak Bumi dan 
Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat 
Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima 
kembali SPOP Wajib Pajak ; 
o. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan ; 
p. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan 
tugas sesuai dengan kebijaksa naan Kepala Daerah ; 
q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang 
tugas dan fungsinya ; 
r. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai 
standar yang di tetapkan . 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan ,Pendapatan dan Aset 
Daerah dibantu oleh : 
a. Sekretaris; 
b. Kepala bidang pengelolaan pendapatan ; 
c. Kepala bidang anggaran ; 
d. Kepala bidang perbendaharaan ; 
e. Kepala bidang aset; 
f. Kepala bidang akutansi . 
g. Unit pelaksana teknis Badan (UPTD) 
h. Kelompok jabatan fungsional . 
 
 
 
 
 
 
 
5 Paragraf Kedua 
SEKRETARIS