Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 1 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 1 Tahun 2018 tentang JASA KONSTRUKSI, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi
Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi .
2.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan
atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian,
perencanaan, perancangan, pengawasan, dan
manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu
bangunan.
3.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi Pembangunan,
Pengoperasian, Pemeliharaan, Pembo ngkaran dan
Pembangunan kembali suatu bangunan.
4.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan
yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi .
5.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa
Konstruksi .
6.Forum Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya
disingkat FJKD adalah sarana komunikasi dan
konsultasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan
Pemerintah Daerah mengenai halyang berkaitan
dengan masalah Jasa Konstruksi Daerah yang bersifat
Daerah, independen dan mandiri.
37.IzinUsaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya Izin
Usahaadalah izin yang diberikan kepada badan usaha
untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi .
8.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari
masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau
kegiatan yang be rhubungan dengan usaha dan
Pekerjaan Konstruksi .
9.Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi yang
selanjutnya disingkat TPJKP adalah Tim yang diangkat
Gubernur dan bertanggung jawab menangani
Pembinaan Jasa Konstruksi .
10.Sistim Informasi Jasa Konstruksi adalah Sistem
Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola bersama oleh
Pembina Jasa Konstruksi Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan
kemudahan akses informasi usaha Jasa Konstruksi
dan peningkatan transparansi.
11.Pembinaan adalah kegiatan Pengaturan ,
Pemberdayaan, dan Pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia
Jasa,Pengguna Jasa dan Masyarakat.
12.Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi adalah proses
penyelesaian sengketa antara Penyedia Jasa dengan
Pengguna Jasa da lam suatu hubungan hukum
tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja
konstruksi.
13.Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian
sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai
dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia,
standar in ternational, dan/atau standar khusus.
14.Sertifikat kompetensi kerja adalah tanda bukti
pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.
15.Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang
diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk
menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi .
16.Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan
terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan
badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil
penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa
Konstruksi asing.
17.Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya
bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa
Konstruksi .
18.Lembaga adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan
pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan peraturan
perundang -undangan .
19.Badan adalah Badanyang melaksanakan kegiatan
pengembangan Jasa Konstruksi yangberdasarkan
peraturan perundang -undangan .
20.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
Jasa Konstruksi .
21.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah
sebagai unsur penyelenggara Pe merintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom .
22.Provinsi adalahProvinsi Sulawesi Tengah.
23.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
424.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintah an dibidang Jasa Konstruksi .