Apa bunyi lengkap Pasal 339 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 339 dinyatakan:

(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 38 ayat (3) 
dilampiri dokumen pendukung. 
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat 
Negara/mantan pejabat negara, antara lain : 
a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau 
surat ke putusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara ; 
b. fotokopi kartu identitas; 
c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau 
pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama ba gi 
Pejabat Negara; 
d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan 
perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat 
keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara 
berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 
pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana 
dimaksud pada huruf c; 
e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli 
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang 
bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; 
dan 
f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah 
dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun . 
124
 (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bagi pegawai 
ASN, antara lain : 
a. fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Sekretaris Daerah ; 
b. fotokopi surat keputusan pengangkatan C alon Pegawai Negeri Sipil ; 
c. fotokopi kartu identitas; 
d. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau 
pernah membeli kendaraa n perorangan dina s tanpa lelang setelah 
jangka waktu 10 tahun sejak pembelian pertama ; dan 
e. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah 
dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun .