Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 83 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 83 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8 menetapkan:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Agustus 2018 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
ttd 
ANIES BASWEDAN 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Agustus 2018 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
ttd 
SAEFULLAH 
BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2018 NOMOR 61027 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO -.. RETARIAT DAERAH 
PROVINSI p~~ky iii iHgUs IBUKOTA JAKARTA, 
I! ,_. . ·i ( ·-- ,, · 
$b; ,{¥} IANAH 
vbib65~52@1994032003 
Lampiran Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
Nomor 
Tanggal 83 TAHUN 2018 
16 Agustus 2018 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH/ 
KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
KOTA ADMINISTRASI.. / 
KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (*) 
NOMOR 
TENTANG 
PEMBATALAN SURAT PEMBERJTAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK .........•. 
DENG AN NOMOR OBJ EK PAJAK . 
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH/KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN 
RETRIB USI DAERAH KOTA ADMINISTRAS I.. /KEPALA UNIT PELA YANAN 
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERA H. : (*), 
Menimbang 
Mengingat 
Menetapkan a. bahwa atas Objek Pajak Bumi dan Ban gunan Perdesaan dan 
Perkotaan dengan Nomo r Objek Pajak . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . telah 
dilakukan penelitian berdasar kan Berita Acara Penelitian Lapangan 
Nomor Tanggal .: ; 
bahwa berdasarkan hasil penelitian, Objek Pajak sebagaim ana 
dimaksud dalam huruf a mem enuhi kriteria Objek Pajak Bumi dan 
Bangun an Perdesaan dan Perko taan sebagaim ana diatur dalam 
Pasa.l 4 huruf ...... Peraturan Gube mur Nomor .... Tahun .... 
tentang Tata Cara Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
bahwa berdasarkan pertim bangan sebag aimana. dimaks ud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 
Pajak Dan Retribusi Daerah/Kepala Suku Badan Pajak dan 
Retribus i Da.erah Kota. Admmistrasi /Kepala Unit 
Peia.yanan Pajak dan Retribusi Da.erah .. . .. . . . . . . . . . . . .. (*) ten tang 
Pem batalan Surat Pemb eritahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 
Ban gunan Perdesa.an dan Perkota.an Tahun Pajak dengan· 
Nomo r Objek Pajak ; 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provin s, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota. Negar a 
Kesatu an Republik Indon esia.; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 
3. Undang-Undan g Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pera turan Perundan g-undan gan; 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undan g Nomor 9 Tahun 2015; 
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Urnurn 
Pajak Daerah; 
6. Pera.tu ran Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
7. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun .... tentang Tata Cara 
Pemba.tala.n Surat Pemberitah uan Pajak Terutan g Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesa.an dan Perkotaan; 
MEMUT USKAN : 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN 'PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH/ 
KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA 
ADMINISTRASI / KEPA LA UNIT PELAYANAN PAJAK 
DAN RETRIBUSI DAERAH TENT ANG PEMBATALAN SURAT 
PEMBER ITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKO TAAN TAHUN PAJAK ......... DENG AN NOMOR 
OBJEK PAJA K. . 
KESATU 2 
: Membatalkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 
Objek Pajak .............. ....•......... atas nama : 
Wajib Pajak Pajak Bumi dan 
dengan Nomor 
KEDUA Nama 
Alamat 
Objek Pajak 
Alamat 
Keluraha.n 
Kecamatan 
Ka bu paten/ 
Kota Administrasi , . 
Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi ·dan 
Ba.nguna.n Perdesaa.n da.n Perkotaan denga.n pertimbanga.n .. 
: Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah/Kepala Suku Badan 
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Adm inistrasi /Kepala Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daer ah (*) ini mulai berlaku pada 
tanggal diteta pkan. 
Diteta pka.n di Jakarta 
pada tanggal 
KEPAL A BADAN PAJAK DAN RETRI BUS I 
DAERAH/KEPALA SUKU BADA N PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI 
.................. /KEPALA UNIT PELAYANAN 
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
...................... *), ... ,; . ...... ........ ......... ........ ................... ......... ;·· ... 
NIP . 
Tembus an: 
1. Inspek tur Provinsi DK! Jakart a 
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah 
Provinsi DK! Jakarta 
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 
Provinsi DK! Jakarta 
4. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah 
Kota Adm inistrasi Jakart a ...... 
Keter angan 
) coret yang tidak perlu 
GUBER NUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUK OTA JAKAR TA, 
ttd 
ANIES BASWED AN