Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor hf Tahun 2017 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor hf Tahun 2017 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017, BAB IV - Penutup, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

Ditetapkan di Tanjung Redeb 
pada-taoggal, 1 ? Oktober» oo«7 
Diundangkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal, 12 Oktober» 2017 
SEpS§$j^§sDAERAH KABUPATEN BERAU, 
'AERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 46 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU 
NOMOR : Lfi TAHUN 2017 
TANGGAL :i? OKTO33R2017 
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
(P-RKPD) TAHUN 2017 
BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perubahan rancangananggaran belanja pemerintah daerah dalam 
perubahanRAPBD tahun 2017 dilakukan selain untuk mengakomodasi usulan 
program-program atau kegiatan SKPD yang belum ditampung dalam APBD tahun 
2017, juga untuk menampung atas perubahan pelaksanaan langkah-langkah 
kebijakan yang telah maupun akan dilakukan pemerintah, serta perubahan 
berbagai indikator ekonomi makro, dan perkembangan factor-faktor internal 
maupun eksternal. Perubahan tersebut merupakan kombinasi yang sangat 
dinamis dari naiknya kebutuhan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tertentu, yang 
disertai dengan penghematan alokasi anggaran belanja untuk beberapa kegiatan 
yang lain, baik sebagai dampak perkembangan asumsi ekonomi makro, maupun 
sebagai dampak kebijakan yang diambil Pemerintah. Dengan adanya beberapa 
perubahan asumsi dasar kebijakan umum yang secara signifikan berpengaruh 
terhadap besaran APBD, baik pada pendapatan daerah, belanja daerah maupun 
pembiayaan daerah sebagai implikasi adanya perubahan asumsi ekonomi makro. 
Perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan peraturan daerah tentang 
APBD disebut Perubahan APBD yang merupakan penyesuaian capaian target 
kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (P-RKPD) 
Tahun 2017, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilengkapi dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, merupakan dokumen 
yang memuat perubahan asumsi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang mendasari terjadinya perubahan dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 
mengenai kewajiban menyusun Perubahan RKPD dan mekanismenya. 
P-RKPD Kabupaten Berau Tahun 2017 BAB I - Hal 1