Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 36?
Pasal Pasal 36 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, pada , menyatakan:

dikem balikan seluruhnya kepada Puskesmas dan Labkesda 
melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku. 
(2) Dihapus. 
(3) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 
a. Maksimal 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk 
jasa pelayanan; 
b. Sekitar 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk belanja 
operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal 
terbatas untuk Puskesmas dan Labkesda sesuai komponen tarif. 
(4) Proporsi peren canaan anggaran jasa pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 3) huruf a, untuk pelayanan yang di jamin 
Pemerintah (APBN) disesuaikan dengan proporsi yang telah 
ditetapkan oleh Program tersebut. 
(5) Setiap tahun anggaran Kepala Dinas menetapkan Kebijakan 
Anggaran pemanfaatan penerimaan retribusi berpedoman pada pola 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(6) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) huruf b merupakan kategori 
jenis Belanja Langsung dijabarkan dala m jenis -jenis belanja, 
meliputi: 
a. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan; 
20 
 
b. Belanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif 
retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost); 
c. Belanja Modal, non investasi antara lain dan tidak terb atas 
untuk alat medik sederhana, komputer, linen, instrumen set 
bedah minor yang merupakan komponen tarif retribusi. 
(7) Dihapus. 
(8) Setiap tahun Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda melalui 
mengajukan usulan anggaran meliputi: 
a. Rencana target pendapatan pelayanan kesehatan; 
b. Rencana belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3). 
(9) Dalam hal terjadi pelampauan target pendapatan atau target 
pendapatan tidak tercapai, maka dilakukan koreksi dalam dokumen 
APBD Perubahan tahun anggaran yang berjalan. 
(10) Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda wajib melakukan 
pencatatan, pembukuan dan monitoring serta membuat laporan 
secara periodik penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di unit 
kerjanya masing -masing. 
(11) Tatacara pemanfatan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Kepala Daerah. 
 
31. Pasal 47 dihapus. 
32. Pasal 48 dihapus. 
33. Pasal 49 dihapus. 
34. Pasal 50 dihapus. 
35. Pasal 51 dihapus. 
36. Pasal 52 dihapus. 
37. Pasal 53 dihapus. 
38. Pasal 54 dihapus. 
39. Pasal 55 dihapus. 
40. Ketentuan dalam pasal 119 diubah sehingga pasal 119 berbunyi sebagai 
berikut: