Apa norma yang terkandung dalam Pasal 12 BUPATI KUBU RAYA, Nomor 35 Tahun 1945?
Substansi BUPATI KUBU RAYA, Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pengelolaan dan, khususnya , Pasal 12, memuat:

, Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f, ayat (2) huruf 
a dan huruf e dan ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif 
berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. pencabutan izin; 
d. pembatalan izin; 
e. pemulihan fungsi ruang; dan/ atau 
f. denda administratif. 
(2) Terhadap pelanggaran lain yang sifatnya berat dan/ atau dapat 
menyebabkan rusak, hilang, dan hancurnya cagar budaya dikenakan 
sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Cagar Budaya dan peraturan perundangan. Pasal 20 BAB IX 
SANKSI ADMINISTRATIF - 12 - 
Paradigma pelestarian yang mengandung unsur pelidungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 
memberikan makna yang lebih dalam dan luas di dalam 
operasionalisasi kegiatan dibandingkan dengan paradigma lama sesuai 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Perubahan paradigma ini 1ebih 
memberikan keseimbangan ideologis, akademis, ekologis, dan 
ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Kabupaten Kubu Raya yang relative masih berusia muda 
serta perkembangan pembangunan yang tidak secepat di daerah­ 
daerah perkotaan, menjadikan keberadaan cagar budaya, baik yang di 
darat maupun di perairan relative lebih aman dan terkendali. Dengan L, 
kondisi yang demikian, selayaknya pemerintah daerah segera I 
membuat dan menerbitkan peraturan daerah tentang cagar budaya 
sebagai antisipasi perencanaan-perencanaan pembangunan yang l'--- 
dapat mengganggu dan menghancurkan cagar budaya. Beberapa cagar 
budaya yang ada di wilayah Kabupaten Kubu Raya sudah 
diinventarisasi dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kubu Raya, 
sehingga diharapkan keberadaan cagar budaya tersebut menjadi aman 
dan terlindungi. Namun demikian, penetapan cagar budaya yang ada 
harus pula diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat serta 
didukung pula dengan pengaturan-pengaturan pengelolaannya agar Upaya pelestarian cagar budaya yang berada di lingkungan 
wilayah Kabupaten Kubu Raya, baik yang di darat maupun di perairan 
dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi cagar budaya yang ada, 
serta mengembangkan dan memanfaatkannya untuk dan oleh 
berbagai kepentingan yang ada. Lebih lanjut, keberadaan cagar 
budaya dengan berbagai potensi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak 
mengenyampingkan upaya pelindungan cagar budaya sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
Pelestarian cagar budaya merupakan upaya bersama, baik 
pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta/ golongan, 
maupun perorangan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai yang 
terkandung di dalam cagar budaya dan mengoptimalkan nilai dan 
potensinya untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. Sinergisitas 
pelestarian cagar budaya antara pemerintah dengan masyarakat serta 
akademisi menjadi hal yang sangat penting untuk lebih 
mengoptimalkan potensi cagar budaya sebagai asset budaya yang 
berdayaguna dan berhasil guna demi kepentingan dan kiesejahteraan 
bersama. I. PENJELASAN UMUM PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 
NOMOR 1 TAHUN 2018 
TENT ANG 
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA - 13 -