Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN, pada BAB II - PRINSIP PENGELOLAAN, Pasal 3 menjelaskan:

(1) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa 
 9 lainnya yang diatur melalui mekanisme APB 
Desa. 
 
(2) Pengelolaan DD direncanakan melalui 
mekanisme perencanaan yang ditentukan dalam 
musyawarah desa melibatkan BPD, 
Pemerintahan Desa dan masyarakat dengan 
mengacu pada RPJM Desa serta dituangkan 
dalam RKP Desa dan APB Desa. 
 
(3) Pengelolaan DD harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara administratif, 
teknis, dan hukum. 
 
(4) Setia p pengeluaran belanja yang bersumber dari 
DD, harus didukung dengan bukti yang lengkap 
dan sah . 
 
(5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
harus mendapat pengesahan dari Sekretaris 
Desa atas kebenaran material yang timbul dari 
penggunaan bukti pengeluaran b elanja . 
 
(6) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak dapat dilakukan sebelum 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa . 
 
(7) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak 
Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, 
melaksanakan pemotongan dan/atau 
pemungutan serta menyetorkan seluruh 
penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan 
pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari 
DD ke rekening kas negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan . 
 
 
 10 BAB III 
 
PENGALOKASIAN