Apa saja yang diatur dalam Pasal 25 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014?
Ketentuan dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, BAB V - PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH, Pasal 25 menetapkan:

(1)
(2)
(3)RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh
a Bara£g dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
bnnlik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
semTntar”yang Sedang dalam status Penggunaan
C'othplSin“a uTSedang da'am StatUS UntUkdi°?e“
d.barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.S mPemedharaan parang milik daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1)huruf bdiusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakansementara barang milik daerah.gmen^unakan
SSbarang milik daerah sebagaimana dimaksud padaJpemanfaatan dalam bentuk pinjam pakaidenganjangka waktu kurang dari6(enam) bulan.
Bagian KeduaLingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik DaerahPasal 26(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:a.perencanaan pengadaan barang milik daerah;b.perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;c.perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;d.perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dane.perencanaan penghapusan barang milik daerah.(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
Eayat huruf adituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan(3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud...Eayat huruf bdituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan(4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
naayat huruf cdituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf ddituangkan dalam dokumen RKBMDPemindahtanganan.
(6)Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1)huruf edituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.