Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 26 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Nomor 29 Tahun 1945 tentang , pada , Pasal 26 menjelaskan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingku ngan 
Pem erintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidan g retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam 
undan g-undang hukum acara pidan a. 
(2) Wewenang penyidik sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. menerima, mencan, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berken aan dengan tindak 
pidan a di bidang retribusi daerah agar keterangan atau 
laporan terse but menjadi lengk ap dan jelas; 
b. meneliti, rnencari dan rnengurnpulkan keterangan 
mengen ai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidan a retribusi daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan buk ti dari orang pribadi 
atau badan sehubung an deng an tindak pidana di bidan g 
retribusi daerah; 
d. memeriksa buku , catatan, dan dokum en lain berk enaan 
dengan tindak pidan a di bidang retribusi daerah ; 
e. melakuk an penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan , pencatatan dan dokum en lain serta 
melaku kan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang , benda dan/ atau dokum en yang dibawa ; 
h. memotret seseorang yang berkait an dengan tindak 
pidana retribusi daerah; 
1. memanggil orang untuk didengar keterangann ya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 
J. mengh entikan penyidikan; dan/atau 
k. melakuk an tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidan a di bidang retribusi daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundan g-undangan. 
(3) Penyidik sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimul ainya penyidikan dan 
men yarnpaikan hasil penyidikann ya kepada penuntut 
umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republ ik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang -Undan g Hukum Acara Pidana. BAB XIX 
KETENTUAN PENYIDIKAN