Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 20 PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, pada BAB III - HIBAH, Pasal 20 menjelaskan:

(1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material 
atas penggunaan Hibah yang diterimanya. 
(2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi : 
a. laporan penggunaan Hibah ; 
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa 
Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD ; dan 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa 
uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima 
Hibah berupa barang/jasa . 
-13 -
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, 
kecuali dltentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek 
pemeriksaan . 
Pasal21 
(1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah 
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima 
hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan 
sebagai persediaan dalam neraca. 
Pasal22 
( 1) Realisasi hi bah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai 
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran 
dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau 
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 
Lampiran Peraturan Walikota ini.