Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 12 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 12 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat 
4. Pekon adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal -usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indo nesia ; 
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Pekon dan Lembaga Perhimpunan Pekon dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Ne gara Kesatuan Republik Indonesia ; 
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Pekon ; 
7. Lembaga Perhimpunan Pekon yang selanjutnya disebut LHP adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon 
8. Peraturan Pekon adalah Peraturan yang dibuat oleh Peratin bersama LHP; 
9. Kekayaan Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli 
Pekon , dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah ; 
10. Usaha Pekon adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Pekon 
seperti usaha jasa, penyalura n sembilan bahan pokok, perdagangan hasil 
pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat ; 
11. Badan Usaha Milik Pekon yang selanjutnya disebut BUM Pekon adalah usaha 
Pekon yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Pekon yang kepemilikan 
modal dan pengelolaann ya dilakukan oleh pemerintah Pekon dan masyarakat ; 
12. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat 
AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati 
bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoma n organisasi 
dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama ; 
13. Penyertaan Modal Pemerintah Pekon adalah pengalihan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal atau saham Pekon pada Badan Usaha Milik Pekon 
 
 3