Apa saja yang diatur dalam Pasal 82 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 82 menetapkan:

(1) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa: 
a. Tanah dan/a tau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna 
Barang kepada Bupati; 
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 
Pengguna Barang; dan/atau 
c. selain tanah dan/atau bangunan . 
(2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 
(3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c , dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 
persetujuan dari Pengelola Barang. 
 
34
 (4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Swasta; dan 
d. Badan hukum lainnya. 
(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) huruf c, antara lain: 
a. perorangan; 
b. persekutuan perdata; 
c. persekutuan firma; 
d. persekutuan komanditer; 
e. perseroan terbatas; 
f. lembaga/organisasi internasional/asing; 
g. yayasan; atau 
h. koperasi. 
 
Paragraf 2 
Jangka Waktu Sewa