Apa saja yang diatur dalam Pasal 20 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 67 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 67 Tahun 2017 tentang PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, BAB VIII - PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN, Pasal 20 menetapkan:

(1)
 
Bantuan 
pangan dan sand
ang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
 
huruf a, 
dilaksanakan melalui: 
 
a.
 
Penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita; 
 
b.
 
Peningkatan kecukupan sandang, pangan dengan kalori dan gizi bagi 
keluarga miskin; dan 
 
c.
 
Bantuan sosial bagi Rumah Tangga Sanga
t Miskin (RTSM).
 
(2)
 
Bantuan 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
 
huruf b, 
dilaksanakan melalui
 
: 
 
a.
 
Penurunan angka kematian bayi dan balita; 
 
b.
 
Peningkatan jumlah anak yang diimunisasi; 
 
c.
 
Penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolon
gan 
persalinan oleh tenaga kesehatan; 
 
d.
 
Penyediaan
 
alokasi dana jaminan kesehatan 
Pemerintah Daerah 
untuk 
keluarga miskin; 
 
e.
 
Pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan 
kesehatan yang komprehenshif, termasuk pelayanan Keluarga Berenca
na 
pada Puskesmas dan jaringannya;
 
 
12
 
 
f.
 
Pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat 
inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi 
pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk 
dan diberika
n sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 
 
(3)
 
Bantuan 
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
 
huruf c, meliputi
 
: 
 
a.
 
Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada 
 
siswa
/
warga
 
miskin, baik biaya personal m
aupun operasional;
 
b.
 
Pembebasan biaya sekolah pada jenjang pendidikan dasar
 
baik pendidikan 
formal maupun non formal;
 
c.
 
Pemberian peng
hargaan dan beasiswa bagi siswa
/
warga 
miskin yang 
berprestasi, baik secara akademik 
a
taupaun yang lainnya. 
 
(4)
 
Satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau yayasan 
berkewajiban menerima siswa misk
in dengan pemberian bantuan dan
/atau 
pembebasan biaya pendidikan
 
baik pendidikan formal maupun non formal
. 
 
(5)
 
Bantuan 
perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana d
imaksud 
dalam Pasal 
19
 
huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat 
dan tidak layak huni melalui
 
: 
 
a.
 
Bantuan perbaikan rumah; dan 
 
b.
 
Bantuan perbaikan sarana dan prasarana pemukiman. 
 
c.
 
Peningkatan jumlah warga miskin yang memiliki akses terhadap a
ir bersih 
dan jamban keluarga.