Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA, pada BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 3 menjelaskan:

( 1) Kepala Desa adalah pernegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilika.n kekayaan milik desa 
yang dipisahkan. 
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: 
a. rnenetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b. menetapkan PTPKD; 
c. rnenetapkan petugas yang rnelakukan pernungutan penerirnaan desa; 
d. rnenyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalarn 
APBDesa; dan 
e. rnelakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran atas beban 
APBDesa. 
(3) Kepala Desa dalarn rnelaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu 
oleh PTPKD.