Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PONOROGO Nomor ROGO Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PONOROGO Nomor ROGO Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 8 TAHUN 2011, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, yang 
selanjutnya disebut BPHTB. 
2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Sadan. 
3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan . 
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah. 
5. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha 
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan , perkumpulan, yayasan , 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo . 
-3-
7. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo . 
8. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang 
berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan / atau 
Bangunan. 
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima , menyimpan, menyetorkan, menatausahakan , dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada BPPKAD. 
10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan , 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak 
yang teru tang. 
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutn ya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selajutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan . 
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/ atau denda. 
15. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang 
menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. 
16. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas 
kepemilikan tanah dan/atau bangunan . Dokumen ini dapat berupa 
surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain­
lain yang memiliki kekuatan hukum. 
17. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutn ya disingkat 
SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus 
untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. 
18. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen 
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari 
satu pihak ke pihak lain. 
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya . 
-4-
2. ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: