Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011?
Ketentuan dalam Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 13 menetapkan:

(1) MRTLH calon penerima BSPSK harus memenuhi pers yaratan : 
a. penduduk Kabupaten Flores Timur; 
b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah; 
c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya 
rumah dengan kondisi tidak layak huni; 
d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk 
program perumahan; 
e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah; dan 
f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan 
tanggung renteng. 
(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi 
persyaratan: 
a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas; 
b. tidak dalam status sengketa; dan 
c. lokasi sesuai tata ruang wilayah. 
(3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan 
keputusan kepala desa/lurah, dengan ketentuan: 
a. jumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari: 
1) 1 {satu) orang ketua merangkap anggota; 
2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; 
3) 1 (satu) orang bendahara merangkap; dan 
4) anggota . 
b. bertempat tinggal di desa/ kelurahan yang sama. 
Bagian Ketiga 
Penetapan Lokasi