Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 52 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 52 Tahun 2017 tentang FORMULASI TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten Cirebon ;
3.Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4.Sekretari sDaerah adalah Sekretari sDaerah Kabupaten
Cirebon selaku Peng elola Barang Milik Daerah;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah ;
6.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas be ban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah ;
7.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan barang milik daerah ;
8.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan ;
9.Sewa adalah Nilai pemanfaatan barang milik daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima
imbalan uang tunai ;
10.Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima
atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara
pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk
melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian ;.
11.Tarif sewa adalah besaran nilai sewa barang milik daerah
berdasarkan formula perhitungan sewa dilokasi dalam
jangka waktu tertentu ;
12.Kepentingan Pemerintah adalah kegiatan Pemerintah ya ng
menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, masyarakat
luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan
pembangunan ;
13.Kepentingan Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pihak Swasta baik perorangan maupun Badan Usaha
lainnya yang bertujuan untuk mendap atkan keuntungan ;
14.Kepentingan Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Lembaga/Badan Hukum maupun perorangan yang
bertujuan sosial atau tidak mencari keuntungan ;