Apa norma yang terkandung dalam Pasal 185 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Substansi NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., khususnya , Pasal 185, memuat:

(1) Setiap orang atau badan hukum yang karena 
kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah 
ditetapkan daJam peraturan ini sehingga 
mengakibe.t.kan bangunan tidak Lail< Fungsi dapat 
rlipidana kurungan, pidana denda dan penggantian 
kerugian. 
(2) Pidana kurungan, pidana denda clan penggantillll 
kerugian sebagaimana dimaksud pa.da ayat ( 1) 
meliputi: 
a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 
pidana denda paling banya.k l o/o (satu persen) dari 
nilai bangunan clan ganti kerugian jika 
menplo~tlain kP.nigistn harta benda orang lain; 
b. pidana kurungan paling Jama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak :20Ai (dua persen) dari 
nilai bangunan dan ganti kerugian jika 
menga.kibatkan kccda.ka.an bagi orang lain 
sehingp menimbulkan cacat; dan 
c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau 
pidana denda paling banyak 3% (tiga persen) dari 
nilai bangunan dan ganti kerugian jika 
mengakibe.tkan hilangnya. nyawa orang lain. ,-· -, (21 Setiap pemilik dan/atau .l:'engguna Bangunan Oedung 
yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pereturan 
Daerah ini, yang mengakibatkan kecelakaan bagi 
orang lam atau mengakibat.kan cacat seumur hi.dup 
diancam dengan pidana penjara paling Jama 
4 (empat) tahun dl:l.n denda plfling banyak 15% (lima 
belaa penenJ d.ari nilai bangunan dan penggantian 
kerugian yang diderita. 
(3) Setiap peuillik dan/ala.u Pengguna Bangunan Oedung 
yang tidak m~uhi ~ntuan dalam Peraturan 
Daerah ini, yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20o/o 
(dua puluh perscn) dari nilai bangunan dan 
penggantian kerugian yang diderita. 
(4) Dala.In proses peradilan atas tindakan sebagaimana 
dimaksud da.lam a.yat (1), ayo.t (2) clan ayat (3) haklln 
memperhatikan pertimbangan TABG. 
(1) Bangunan Ocdung yang sudah dilengkapi dengan 
IMS sebelum Peratwan Daerah ini berlaku, dan IMB 
yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalaJn 
Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimi1ikinya 
clinyatakan tet.ap berlaku. 
(2) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB 
sebelum Pere.turan Daerah ini berlaku, rn:unun IMB 
yang dimiliki tidak sesuar dengan ketentuan da1am 
Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan 
Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru, 
dan melakukan perbaikan ( retroftttirt{/J secara 
bcrtahap. 
(3) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum 
Peraturan Daerah lni bedaku, namun dalam proses 
pembangunllllnya tidak sesuai dengan lcetentuan dan 
persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan 
Gedung wajib mengajukan pennohonan IMB baru 
atau mel.alrulam perbaikan (retro.fitting) secara 
bcrtahap. 
(4) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar 
sebelwn berlakunya Peraturan Daera.h ini, tetap 
diprose.s dengan disesuaikan pada lcf!tf.!ntuan d1111t:1m 
Peraturan Da.erah ini 
(5) Bangun.an Gedung yang pada saat bE-rlalcunya 
Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, maka 
Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan 
pennohonan IMB. BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN