Apa norma yang terkandung dalam Pasal 36 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000?
Substansi PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000 tentang RENCANA ZONASIWILAYAH PESISIRDANPULAU-PULAU KECIL, khususnya , Pasal 36, memuat:

huruf cmerupakan perangkat atau upaya
untuk mernberikan kemudahan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong
perwujudannya dalam RZWP-3- K.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan:
a.rencana pemanfaatan ruang WP-3-K;
b.ketentuan urnum pernyataan pemanfaatan kawasanl zonal
subzona;
c.kriteria pemberian akreditasi; dan
d.peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(3)'Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat(1)mencakup:
a.relevansi isuprioritas;
b.proses konsultasi publik;
c.dampak positif terhadap pe1estarian lingkungan;
d.dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
e.kemampuan implementasi yang memadai; dan
f.dukungan kebijakan danprogram pemerintah.
Bagian Kelima
Ketentuan Pemberian Disinsentif
Pasa168
(1)Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36ayat (I)huruf dadalah ketentuan yang
mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi
dalam pemanfaatan ruang WP-3-K, yang berfungsi sebagai
perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan
ruang WP-3- K.
(2}Ketentuan pemberlan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)berdasarkan:
a.rencana pemanfaatan ruang WP-3-K;
b.ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasanjzonaj
subzona;
c.peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya; dan
d.pemanfaatan ruang pada zona budidaya, zona pariwisata
dansubzona terminal khusus yang melebihi koefisien luas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1)diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Keenam
Arahan Pengenaan Sanksi
Pasal69
(1)Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36ayat (1)huruf emerupakan tindakan penertiban yang
dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran
dibidang rencana zonasi WP-3-K.
-81-
(2)Dalam halpelanggaran dalam penyelenggaraan rencana zonasi
WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pihak yang
melakukan penyimpangan dikenakan sanksi administrasi atau
sanksi pidana.
(3}Pelanggaran pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana
dimaksud pada ayat(2)meliputi:
a.pemanfaatan ruang yang tidak sesua1 dengan RZWP-3-K;
b.pemanfaatan ruang WP-3- Kyang tidak sesuai
dengan lzin pemanfaatan ruang WP-3-K yang diberikan
olehPejabat yang berwenang; dan
c.menghalangi akses terhadap kawasan yang
dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai
milikumum.
(4)Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP-3-K
yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan
ruang WP-3-K dankepada pejabat pemerintahyang berwenang
menerbitkan izinpemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
RZWP-3-K.
(5)Araban pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat{2},ditetapkan berdasa1"kan:
a.hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP-3-K;
b.tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
c.kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
d.peraturan perundang-undangan sektor terkait lalnnya.