Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor a.! Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor a.! Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO, pada BAB IV - TAHAPAN PENILAIAN RISIKO, Pasal 7 menjelaskan:

(I) Prakondisi Penilaian Risiko adalah tahapan untuk menindaklanjuti Desain 
Penyelenggaraan SPIP , menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan 
tujuannya , dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern . 
Penetapan Kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks risiko , 
menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman 
proses operasional atas kegiatan yang dinilai risikonya. 
BABI 
PENDAHULUAN 
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini melengkapi Pedoman Teknis 
Penyelenggaran SP!P Subunsur ldentifikasi Risiko dan Subunsur Analisis Risiko 
c- dalam Penyelenggaraan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupat en 
M.inahasa Tenggara . 
A. Latar Belakang 
BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per- 
1326 / K/ LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis 
• Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk 
keseluruhan unsur dan sub unsur , termasuk sub-unsur identifikasi risiko 
dan analisis risiko. Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP tersebut 
menetapkan Pemda Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai unit 
penyelenggara SPIP. Untuk Penilaian Risiko , dua Pedoman Teknis sudah 
memberikan panduan langkah -langkah identilikasi dan analisis risiko 
namun belum mencakup metode pengintegrasian, penetapan kriteria , dan 
formulir -formulir untuk menuangkan hasil penilaiann ya. 
Kebutuhan penyusunan pedoman penilaian risiko yang lebih operasional 
semakin dibutuhkan karena penyelenggaraan SPIP melekat pada tindakan 
dan kegiatan . Sebagai kelanjutan dari Pedoman Teknis tersebut, Pedoman 
Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dirancang mengikuti tindakan dan 
kegiatan pada tiga tingkat atau level yaitu : strategis, organisasional , dan 
operasional. 
B. Maksud dan Tujuan 
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini disusun dengan maksud untuk 
memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penye lenggaraan SPIP 
di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. 
Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebag ai: 
I. bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Peme rintah Daerah 
Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pelaksanaan penilaian risiko ; - 
Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional 
8. Penetapan Struktur Analisis Dan Kriteria Penilaian Risiko 13 
Pene tapao Struktur Analisis Risiko _ .. _ _ 14 
2. Pen eta pan Kriteria Penilaian Risiko . . .. . .. . . . . . . . . . 15 
Skala Dampak Risiko ....... .................... ........... ............ .................... 15 
Skala Kemungkinan Terjadin ya Risiko .......... .............. .................... 16 
Matriks Risiko /Skala Risiko ............................ .............. ................ .. 17 
C. Pemahaman Proses Oper asional (Bus,liness Process) 19 
Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Operasional ............................ 19 . 
2. Output Pemahaman Proses Operasional ............ .......................... ......... 19 
3. Langkah Kerja Pemahaman Proses Operasional 19