Apa substansi hukum dari Pasal 218 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014?
Materi muatan 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, khususnya BAB X - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 218, adalah:

(1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:a.lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembagakemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersialberdasarkan aktapendirian, anggaran dasar/ rumah tangga, ataupemyataan tertulis dariinstansiteknis yang kompeten bahwa lembagayang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud-b.pemerintah pusat;
c.pemerintah daerah lainnya;
d.pemerintah desa;
e.perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengankntena masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan; atau
.nlainsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pembenan hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud padaayat (1)huruf ddilakukan dalam hal:a.Barang milik daerah berskala lokal yang ada didesa dapat dihibahkankepemihkannya kepada desa;b.Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintahdaerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yangsudah digunakan untuk fasilitas umum.