Apa substansi hukum dari Pasal 64 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 12 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 12 Tahun 2017 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, khususnya BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 64, adalah:

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,maka :
a.iizin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan
'ketentuan Peraturan Daerah initetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya ;
b.izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan
;ketentuan Peraturan Daerah iniberlaku ketentuan :
j1.untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya ,izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah ini;
2.untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya ,pemanfaatan
ruangnya dilakukan dengan masa transisi selama 3(tiga )tahun dan
dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai
dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan
zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan
Daerah ini;dan
3.untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan
fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini,
izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian
yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan
penggantian yang layak berdasarkan musyawarah mufakat .
c.pemanfaatan ruang 37ang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan daerah inidilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d.pemanfaatan ruang didaerah yang diselenggarakan tanpa izinditentukan
sebagai berikut :
'1.yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini
! pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan
! dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan
' zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan
! Daerah ini;
2.yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini,dipercepat untuk
mendapatkan izinyang diperlukan .
a.Ipemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
agar dipercepat untuk mendapatkan izinyang diperlukan .
b.Penetapan peruntukan kawasan pada Peraturan Daerah ini tidak
menghalangi dan menggugurkan hak kepemilikan orang atau badan
terhadap hak atas tanah atau lahan dengan pemanfaatan pada lahan
sebagaimana dimaksud tetap mengacu kepada rencana peruntukan
kawasan .