Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, BAB V - TATA CARA PEMBAYARAN, Pasal 12 berbunyi:

(1) Dalam Keadaan Kahar Kepala BPKD atas permohonan Wajib Pajak, dapat 
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak terutang. 
9 (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. perang saudara; 
b. invasi dari negara lain; 
c. bencana alam; 
d. pemberontakan ; dan 
e. hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat 
diatasi. 
(3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak yang 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai 
berikut: 
a. Wajib Pajak yang akan melakuk an pembayaran secara angsuran maupun 
menunda pembayaran pajak, mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Kepala BPKD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan 
surat keterangan dari pihak yang berwenang, salinan SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, dan STPD; 
b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima 
Kepala BPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh 
tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD; 
c. terhadap permohonan pembay aran secara angsuran maupun penundaan 
pembayaran yang disetujui Kepala BPKD , dituangkan dalam keputusan 
pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran; 
d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran 
dalam jangka waktu 3 (tig a) bulan terhitung sejak tanggal keputusan 
angsuran; 
e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan 
terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala 
BPKD ; 
f. perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa 
angsuran; 
2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya 
sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak 
angsuran; 
3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak 
terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran; 
4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan 
bunga sebesar 2% (dua persen); dan 
5. besar nya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah 
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua 
persen). 
g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat 
dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bula n; 
 
 
 
10 h. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak yang 
terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% 
(dua persen) dengan jumlah bulan yang dit unda dikalikan dengan 
seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda; 
2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang 
pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) 
sebulan; dan 
3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada 
saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat 
diangsur. 
i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara 
angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran 
untuk surat ketetapan pajak yang s ama.