Apa substansi hukum dari Pasal 218 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 218, adalah:

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah: 
a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengelola Barang; atau 
84
 b. Pengguna Barang , untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang. 
(2) KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah daerah dan 
badan usaha. 
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usaha 
yang berbentuk: 
a. Perseroan Terbatas; 
b. Badan Usaha Milik Negara; 
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 
d. Koperasi. 
 
Paragraf 3 
PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah