Apa yang diatur dalam NOMOR 11 TAHUN 2018 Nomor 100/05/TPDP-KS/2017 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan NOMOR 11 TAHUN 2018 Nomor 100/05/TPDP-KS/2017 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Desa Persiapan, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasn ya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 . 
2. Pemerintah Da erah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pem erintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
3. Daerah adalah Kabupaten Sekadau . 
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat 
5. Bupati adalah Bupati Sekadau . 
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang 
dipimpin oleh camat. 
7. Camat adalah Camat Nanga Taman. 
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutn ya disebut Desa, adalah 
kesatuan mas yarakat h ukum yang m emiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan , kepentingan mas yarakat 
setempat berdasarkan prakarsa mas yarakat , hak asal BAB I 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN 
DESA PERSIAPAN ENGKULUN HULU DI DESA NANGA 
ENGKULUN KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN 
SEKADAU . Menetapkan 
usul , dan/atau hak tradisional yang diaku i dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indon esia. 
9. Peme rintahan Desa adalah penyelenggaraan urus an 
pemerintahan dan kepentingan mas yarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia . 
10. Pem erintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa . 
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempun yai wewenang , tugas dan kewajiban untuk 
men yelengg arakan rumah tangga Desan ya dan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah 
Daerah . 
12. Badan Permus yawaratan Desa atau yang disebut dengan 
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
peme rintahan yang anggotan ya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapk an secara demokratis. 
13. Penjabat Kepala Desa adalah Pega wai Negeri Sipil yang 
ditugaskan oleh Bupati untuk melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pala yanan publik 
lainn ya di Desa Persiapan dan tugas-tugas lainn ya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku . 
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu 
Kepala Desa dalam menyusun kebijakandan koord inasi 
yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur 
pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis 
dan unsu r kewila yahan . 
15. Pembentukan Desa Persiapan adalah adalah 
penggabungan beberapa dusun dan/ a tau desa, a tau 
bagian desa yang bersandingan , atau pemekaran dari 
satu desa menjadi dua desa atau lebih atau 
pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada 
yang dipersiapkan untuk menjadi desa definitif . 
16. Cakupan wila yah adalah dusun yang menjadi cakupan 
wilayah Desa Persiapan. 
17. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi 
pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian 
titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi 
dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung 
gunung/ pegunungan (watershed), median sungai 
dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan 
dalam bentuk peta. 
18. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas 
Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang 
disepakati . 
19. Desa Persiapan adalah bagian dari satu Desa atau lebih 
Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk 
dibentuk menjadi Desa baru . 
20. Dusun adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan 
Desa . 
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah mus yawarah antara Badan Permus yawaratan 
Desa , Pemerintah Desa dan unsur mas yarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permus yawaratan Desa 
untuk men yepakati hal yang bersifat strategis. 
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , selanjutn ya 
disebut APB Desa , adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerin tahan Desa.