Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 41 Tahun 2018 pada Pasal 11?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 41 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

Peraturan Presiden Nomor 97Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu ,
Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang
Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan
Pemerintah Kota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
b.bahwa dalam rangka mendekatkan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta
memperpendek proses pelayanan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat ,mudah ,
murah,transparan ,pasti ,dan teijangkau
dilaksanakan suatu pelayanan perizinan yang
terpadu ;
c.bahwa
sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b
perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan Dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Medan .berdasarkan pertimbangan atas
Mengingat :1.Pasal 18ayat (6)Undang -Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang -Undang Nomor 8DrtTahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
2
3.Undang -Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846 );
4.Undang -Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
5.Undang -Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 );
6.Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat IIKaro ,Kecamatan Pematang Bandar ,Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun ,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat IIDairi Dan Kecamatan Medan
Petisah ,Medan Tembung ,Medan Helvetia ,Medan
Polonia ,Medan Maimun ,Medan Selayang ,Medan
Amplas Dan Medan Area DiWilayah Kotamadya
Daerah Tingkat IIMedan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat ISumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas )
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten -Kabupaten
Daerah Tingkat IISimalungun ,Dairi ,Tapanuli
Selatan ,Karo ,Tapanuli Utara ,Tapanuli Tengah ,
Nias,Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat IIMedan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat ISumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan
Tenaga Keija Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 216,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358 );
12.Peraturan Presiden Nomor 97Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221 );
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata
Keija Unit Pelayanan Perizinan Terpadu DiDaerah ;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-
DAG/PER/12/2014 tentang Penataan Dan
Pembinaan Gudang ;
16.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-
IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga
Keija Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha
Industri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1089 );
17.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1551 );
4
18.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15,Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);
19.Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1Tahun 2017
tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas
dan Fungsi ,Dan Tata Keija Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Medan 34Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota
Medan Nomor 1Tahun 2017 tentang Kedudukan ,
Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi ,Dan Tata
Keija Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2018 Nomor 34);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN
SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN .