Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BANYUWANGI Nomor 13 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BANYUWANGI Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, pada , Pasal 1 menjelaskan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 
4. Dinas Instansi Terkait adalah Dinas /Instansi di Kabupaten Banyuwangi 
yang berwenang d alam pembinaan usaha/ kegiatan pengendalian 
pencemaran air. 
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun , 
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau 
organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap 
serta badan usaha lainnya. 
6. Pengusaha adalah orang/ sekelompok orang/badan hukum yang 
bertanggung jawab atas suatu kegiatan pembuangan limbah cair 
kedalam air. 
4 
 
 
 
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. 
7a. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji 
berdasarkan parameter -parameter tertentu dan metode tertentu 
berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku . 
7b. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk 
dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu . 
7c. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat 
diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan 
program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air. 
8. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari 
sumber -sumber air baik yang terdapat di a tas maupun di bawah 
permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di 
laut. 
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas m aupun dibawah 
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu aquifer, mata 
air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara. 
10. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 
energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemar 
yang ditenggang adanya dalam air pada sumber -sumber air tertentu. 
11. Beban Pencemaran adalah jumlah par a meter pencemaran yang 
terkandung dalam sejumlah air/limbah. 
12. Sumber p encemaran adalah setiap usaha/ kegiatan yang membuang dan 
memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam 
ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber -sumber air. 
13. Daya tampung sumber -sumber air adalah kemampuan sumber -sumber 
air untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang ma suk 
atau dimasukkan ke dalamnya. 
14. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makh luk hidup, 
zat, energi, dan/atau kompon en lain ke dalam air oleh kegiatan 
manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah 
ditetapkan. 
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. 
16. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang 
berwujud cair. 
5 
 
 
 17. Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh 
usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga 
dapat menurunkan kualitas lingkungan. 
18. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar pencemar yang 
ditoleransi untuk dimasukkan ke m edia air. 
19. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya di sebut IPAL adalah 
sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunk an 
kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu 
yang ditentukan. 
20. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada 
perorangan dan/atau badan hukum yang karena kegiatan/usahanya 
membuang air limbah ke air atau sumber air. 
20a. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan 
gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara 
bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang l ain, dan atau 
gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara 
tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 
21. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau 
badan hukum. 
22. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut 
Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha 
dan/ataukegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 
23. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL -UPL, adalah 
pengelolaan danpemantauan terhadap usaha dan/atau k egiatan yang 
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan. 
24. Status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk 
diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang 
disebabkan a danya peningkatan kadar unsur hara dalam air. 
25. Eutrofikasi adalah proses perkembangbiakan tumbuhan air dengan 
cepat karena memperoleh zat makanan yang berlimpah akibat 
pemupukan yang berlebihan. 
6 
 
 
 26. Inventarisasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelusuran, 
pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi 
menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air. 
27. Identifikasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelaahan, 
penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteris tik 
dampak dar i masing -masing sumber pencemar air yang dihasilkan 
dari kegiatan inventarisasi. 
28. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk 
menjamin kualitas air agar sesuai d engan baku mutu air. 
29. Perm eabilitas adalah perbandingan antara volume dalam sebuah ruang 
yang dianggap dapat diisi dengan volume seluruh ruang. 
30. Hidrologi adalah ilmu tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, 
peredaran dan sebaranny a, persifatan kimia dan fisikanya, reaksi 
dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup. 
31. Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya 
disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai j enis 
dan mutu pelayanan dasar bidang l ingkungan hidup yang merupakan 
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara 
minimal. 
32. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakuk an untuk menilai 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
persyaratan hukum dan ke bijakan yang ditetapkan pemerintah. 
33. Menteri adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup. 
 
2. ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut