Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 32 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO, BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Batu . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu . 
3. Walikota adalah Walikota Batu . 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Batu. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah instansi/perangkat daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Batu selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang termasuk di dalamnya 
sub unit kerja yang bertanggung jawab mengelola 
dan/atau melaksanakan pembangunan daerah. 
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu. 
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Batu. 
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala BKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
11. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang 
tercantum dalam Dokumen Re ncana S trategis 
Perangkat Daerah. 
12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang 
tercantum dalam Dokumen Re ncana S trategis 
Perangkat Daerah. 
13. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang 
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan barang milik Daerah, Negara, dan 
ketaatan terhadap p eraturan perundang -undangan. 
Halaman 4 dari 44 hlm… 
 14. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem 
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 
menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Batu. 
15. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 
secara efektif dan efi sien untuk kepentingan 
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan 
yang baik. 
16. Kegiatan p engendalian adalah tindakan yang 
diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah 
diidentifikasi dalam rangka pencapaian tujuan 
kegiatan/sasaran Perangkat Daerah. 
17. Tujuan kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari 
suatu kegiatan pada Perangkat Daerah. 
18. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, 
dimana, kapan, mengapa , dan bagaimana sesuatu 
dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif 
terhadap pencapaian tujuan . 
19. Anali sis Risiko adalah pr oses penilai an terhadap 
risiko yang telah teride ntifikasi dalam ra ngka 
mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran 
dampaknya untuk menetapkan le vel atau status 
resikonya. 
20. Penilaian R isiko adalah kegiatan penilaian atas 
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 
tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. 
21. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya 
disingkat RTP adalah kegiatan pengendalian yang 
akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. 
22. Rencana Kerja dan Anggaran Peran gkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA -PD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah , serta rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan APBD . 
23. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi 
tujuan yang akan dicapai dari kegiatan utama 
Perangkat Daerah. 
24. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko -
risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi 
Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah. 
25. Dokumen RTP adalah doku men yang berisi kegiatan 
pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah. 
Halaman 5 dari 44 hlm… 
 26. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang 
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang 
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang 
disertai dengan indikator kinerja.