Apa substansi hukum dari Pasal 20 PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB I - X, Pasal 20, adalah:

Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan 
Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu 
peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk 
dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan 
Daerah yang menjad i dasar hukum dan wilayah kerjanya. 
Dalam melakukan penyidikan, PPNS: 
menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal 
yang masih berlaku; 
memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan 
diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah 
dimengerti serta sikap yang tidak emosional; dan 
melakukan interogasi di TKP guna mendapatkan data yang 
diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Perat uran Daerah.