Menurut PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015, apa isi dari Pasal 21?
Pasal Pasal 21 dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2015, pada , menyatakan:

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
, diajukan dengan melengkapi persyara tan sebagai 
berikut : 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan atau identitas diri; 
b. fotok opi akta pendirian perusahaan (bagi perusahaan non 
fasilitas); 
 
 
25 
 
 
 
 c. surat k eterangan Nom or Pokok Wajib Pajak ( bagi 
perusahaan non fasilitas ); 
d. proposal/ uraian rencana proyek yang akan dibangun dan 
gambar rencana penggunaan tanah; 
e. fotokopi surat persetujuan Pre siden/Kepala BKPM bagi 
pemohon yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN atau 
persetujuan prinsip dari instansi teknis untuk Badan 
Hukum yang tidak menggunakan fasilitas penanaman 
modal; 
f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota asosiasi yang 
sudah diakui oleh pemerintah bagi perusahaan 
pembangunan perumahan; 
g. pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah 
dikuasai oleh perusahaan atau Badan Hukum dan 
perusahaan -perusahaan lain yang merupakan satu group ; 
h. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan 
pembebasa n tanah dan/atau menyediakan tempat 
penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas 
tanah; 
i. titik koordinat deliniasi rencana lokasi, dilampiri peta 
citra dari google map/bing map/esri map; 
j. fotokopi advise planning . 
(2) DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi melakukan pe ngecekan 
kelengkapan pers yaratan administrasi permohonan. 
(3) Berkas permohonan yang tidak/belum lengkap 
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 
(4) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan 
lengkap dan benar, dapat dilanjutkan dengan peninjauan 
lapangan atas tanah dalam lokasi yang dim ohon oleh Tim . 
(5) Hasil tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
sebagai bahan pertimbangan untuk dikoordinasikan dan 
dikonsultasikan dalam rapat evaluasi hasil tin jau lapang. 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 (6) Hal-hal yang dibahas dan dipe rhatikan dalam rapat evaluasi 
hasil tinjau lapang sebagaima na dimaksud pada ayat (5) 
antara lain: 
a. kesesuaian R encana Tata Ruang Wilayah dan Rencana 
Rinci Tata Ruang lainnya; 
b. aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna yang 
meliput i keadaan hak atas tanah, penguasaan tanah yang 
bersangkutan, fisik wilayah, status tanah dan 
kemampuan tanah; 
c. kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan; 
d. kepentingan pihak ketiga yang ada di lokasi yang 
dimohon. 
(7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi 4 
(empat) aspek sebagai berikut: 
a. penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman 
modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup 
dampaknya dan rencana perolehan tanah serta 
penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan 
tanah tersebut; 
b. pemberian kesempatan k epada pemegang hak atas tanah 
untuk memperoleh penjelasan tent ang rencana 
penanaman modal dan mencari rencana alternatif 
pemecahan masalah yang ditemui; 
c. pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk 
memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlu kan; 
d. peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif 
bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam peroleha n 
tanah dalam pelaksanaan izin lokasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
11. ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 
24 berbunyi sebagai berikut: