Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 42 Tahun 2018 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 42 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;Mengingat :1.
Undang -Undang Nomor 8DrtTahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );2.
Undang -Undang Nomor 2Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193 );3.
Undang -Undang Nomor 8Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821 );4.
25.
Undang
-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentangPerimbangan
Keuangan
Antara
Pemerintah
PusatDan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
NegaraRepublik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126
,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor
4438
);6.
Undang
-Undang
Nomor
25
Tahun
2009
tentangPelayanan
Publik
(Lembaran
Negara
RepublikIndonesia
Tahun
2009
Nomor
112
,
TambahanLembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5038
);7.
Undang
-Undang
Nomor
28
Tahun
2009
tentangPajak
Daerah
Dan
Retribusi
Daerah
(LembaranNegara
Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor
130
,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor
5049
);8.
Undang
-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentangPemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
RepublikIndonesia
Tahun
2014
Nomor
244
,
TambahanLembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587
),sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
terakhirdengan
Undang
-Undang
Nomor
9
Tahun
2015tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang
-UndangNomor
23
Tahun
2014
Tentang
PemerintahanDaerah
(Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaTahun
2015
Nomor
58
,
Tambahan
LembaranNegara
Republik
Indonesia
Nomor
5679
);9.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
22
Tahun
1973tentang
Perluasan
Daerah
Kotamadya
Medan(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1973Nomor
28
,Tambahan
Lembaran
Negara
RepublikIndonesia
Nomor
3005
);10
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
26
Tahun
1983tentang
Tarif
Biaya
Tera
(Lembaran
NegaraRepublik
Indonesia
TahunTambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor
3257
),
sebagaimana
telah
diubah
denganPeraturan
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
1986tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
PemerintahNomor
26
Tahun
1983
Tentang
Tarif
Biaya
Tera(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1986Nomor
22
,Tambahan
Lembaran
Negara
RepublikIndonesia
Nomor
3329
);
1983
Nomor
35
,
3ll
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
2
Tahun
1985tentang
Wajib
Dan
Pembebasan
Untuk
DiteraDan
/Atau
Ulang
Serta
Sj
^arat
-Syarat
Bagi
Alat
-alatUkur
,
Takar
,
Timbang
,
Dan
Perlengkapannya(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1985Nomor
4,
Tambahan
Lembaran
Negara
RepublikIndonesia
Nomor
3283
);12
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
50
Tahun
1991tentang
Pembentukan
Kecamatan
Berastagi
DanMardinding
Di
Wilayah
Kabupaten
DaerahTingkat
II
Karo
,Kecamatan
Pematang
Bandar
,HutaBayu
Raja
,
Dan
Ujung
Padang
Di
WilayahKabupaten
Daerah
Tingkat
II
Simalungun
,Kecamatan
Parbuluan
Di
Wilayah
KabupatenDaerah
Tingkat
II
Dairi
Dan
Kecamatan
MedanPetisah
,Medan
Tembung
,Medan
Helvetia
,MedanPolonia
,Medan
Maimun
,Medan
Selayang
,MedanAmplas
,Dan
Medan
Area
Di
Wilayah
KotamadyaDaerah
Tingkat
II
Medan
Dalam
Wilayah
PropinsiDaerah
Tingkat
I
Sumatera
Utara
(LembaranNegara
Republik
Indonesia
Tahun
1991
Nomor
67
);13
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
35
Tahun
1992tentang
Pembentukan
18
(Delapan
Belas
)Kecamatan
Di
Wilayah
Kabupaten
-KabupatenDaerah
Tingkat
II
Simalungun
,
Dairi
,
TapanuliSelatan
,
Karo
,Tapanuli
Utara
,Tapanuli
Tengah
,Nias
,
Langkat
Dan
Wilayah
Kotamadya
DaerahTingkat
II
Medan
Dalam
Wilayah
Propinsi
DaerahTingkat
I
Sumatera
Utara
(Lembaran
NegaraRepublik
Indonesia
Tahun
1992
Nomor
65
);14
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
102
Tahun
2000tentang
Standardisasi
Nasional
(Lembaran
NegaraRepublik
Indonesia
Tahun
2000
Nomor
199
,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor
4020
);15
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(LembaranNegara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
140
,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor
4578
);16
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
79
Tahun
2005tentang
Pedoman
Pembinaan
Dan
PengawasanPenyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(LembaranNegara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
165
,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor
4593
);
417
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
69
Tahun
2010tentang
Tata
Cara
Pemberian
Dan
PemanfaatanInsentif
Pemungutan
Pajak
Daerah
Dan
RetribusiDaerah
(Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaTahun
2010
Nomor
119
,
Tambahan
LembaranNegara
Republik
Indonesia
Nomor
5161
);18
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
71
Tahun
2010tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2010Nomor
123
,Tambahan
Lembaran
Negara
RepublikIndonesia
Nomor
5165
);19
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
2014tentang
Pengelolaan
Barang
Milik
Negara
/Daerah(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014Nomor
92
,Tambahan
Lembaran
Negara
RepublikIndonesia
Nomor
5533
);20
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
NegaraRepublik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor
114
,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor
5887
);21
.Peraturan
Pemerintah
Nomor
12
Tahun
2017tentangPenyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(LembaranNegara
Republik
Indonesia
Tahun
2017
Nomor
73
,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor
6041
); Pembinaan
Dan
Pengawasan22
.Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13Tahun
2006
tentang
Pedoman
PengelolaanKeuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubahbeberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan
MenteriDalam
Negeri
Nomor
21
Tahun
2011
tentangPerubahan
Kedua
Atas
Peraturan
Menteri
DalamNegeri
Nomor
13
Tahun
2006
Tentang
PedomanPengelolaan
Keuangan
Daerah
(Berita
NegaraRepublik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
310
);23
.Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
08
/M-DAG
/PER
/3/2010
tentang
Alat
-Alat
Ukur
,
Takar
,Timbang
,Dan
Perlengkapannya
(UTTP
)Yang
WajibDitera
Dan
Ditera
Ulang
;24
.Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
69
/M-DAG
/10
/2014
tentang
Pengelolaan
Sumber
DayaManusia
Kemetrologian
;
525
.Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
80Tahun
2015
tentang
Pembentukan
Produk
HukumDaerah
(Berita
Negara
Republik
IndonesiaTahun
2015
Nomor
2036
);26
.Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
19Tahun
2016
tentang
Pedoman
Pengelolaan
BarangMilik
Daerah
(Berita
Negara
Republik
IndonesiaTahun
2016
Nomor
547
);27
.Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
78
/M
-DAG
/PER
/11
/2016
tentang
Unit
Metrologi
Legal
;28
.Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
26
/M-DAG
/PER
/5/2017
tentang
Pengawasan
Metrologi
Legal
;29
.Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
tentangPenyelenggaraan
Kemetrologian
,sebagaimana
telahdiubah
dengan
Keputusan
Menteri
Perindustriandan
Perdagangan
Nomor
251
/MPP
/Kep
/6/1999tentang
Perubahan
Atas
Keputusan
MenteriPerindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
61
/MPP
/Kep
/2/1998Kemetrologian
;30
.Peraturan
Daerah
Kota
Medan
Nomor
7Tahun
2009
tentang
Pokok
-Pokok
PengelolaanKeuangan
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kota
MedanTahun
2009
Nomor
7
,Tambahan
Lembaran
DaerahKota
Medan
Nomor
4);31
..Peraturan
Daerah
Kota
Medan
Nomor
2Tahun
2016
tentang
Retribusi
Pelayanan
Tera
/TeraUlang
(Lambaran
Daerah
Kota
Medan
Tahun
2016Nomor
2,Tambahan
Lembaran
Daerah
Kota
MedanNomor
2);32
.Peraturan
Daerah
Kota
Medan
Nomor
15Tahun
2016
tentang
Pembentukan
PerangkatDaerah
Kota
Medan
(Lembaran
Daerah
Kota
MedanTahun
2016
Nomor
15
,
Tambahan
LembaranDaerah
Kota
Medan
Nomor
5);33
.Peraturan
Wali
Kota
Medan
Nomor
1
Tahun
2017tentang
Kedudukan
,
Susunan
Organisasi
,
TugasDan
Fungsi
,
Dan
Tata
Kerja
Perangkat
Daerah(Berita
Daerah
Kota
Medan
Tahun
2017
Nomor
1),sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
WaliKota
Medan
Nomor
40
Tahun
2017
tentangPerubahan
Atas
Peraturan
Wali
Kota
MedanNomor
1
Tahun
201.7
Tentang
Kedudukan
,Susunan
Organisasi
,Tugas
Dan
Fungsi
,Dan
TataKerja
Perangkat
Daerah
(Berita
Daerah
Kota
MedanTahun
2017
Nomor
40
);Nomor
61
/MPP
/Kep
/2/1998
Penyelenggaraan
\tentang
634
.Peraturan
Wali
Kota
Medan
Nomor
97
Tahun
2017ten
tang
Rincian
Tugas
Dan
Fungsi
DinasPerdagangan
Kota
Medan
(Berita
Daerah
KotaMedan
Tahun
2017
Nomor
97
);MEMUTUSKAN
:Menetapkan
:PERATURAN
WALI
KOTA
TENTANG
PETUNJUKTEKNIS
PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH
KOTAMEDAN
NOMOR
2
TAHUN
2016
TENTANG
RETRIBUSIPELAYANAN
TERA
/TERA
ULANG
.BAB
IKETENTUAN
UMUMPasal
1Dalam
Peraturan
Wali
Kota
ini
,yang
dimaksud
dengan
:1.
Daerah
adalah
Kota
Medan
.2.
Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan
urusanpemerintahan
oleh
pemerintah
daerah
dan
dewan
perwakilanrakyat
daerah
menurut
asas
otonomi
dan
tugas
pembantuandengan
prinsip
otonomi
seluas
-luasnya
dalam
sistem
dan
prinsipNegara
Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksuddalam
Undang
-Undang
Dasar
Negara
Republik
IndonesiaTahun
1945
.3.
Pemerintah
Daerah
adalah
Wali
Kota
sebagai
unsurpenyelenggara
Pemerintahan
Daerah
yang
memimpinpelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangandaerah
otonom
.4.
Wali
Kota
adalah
Wali
Kota
Medan
.5.
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
,yang
selanjutnya
disingkatDPRD
adalah
lembaga
perwakilan
rakyat
daerah
yangberkedudukan
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahandaerah
.6.
Dinas
adalah
Dinas
Perdagangan
Kota
Medan
.7.
Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
Perdagangan
Kota
Medan
.8.
Pejabat
adalah
pegawai
yang
diberikan
tugas
tertentu
di
bidangretribusi
daerah
sesuai
dengan
peraturan
perundang
-undangan
.
T
79.
Badan
adalah
sekumpulan
orang
dan
/atau
modal
yangmerupakan
kesatuan
,baik
yang
melakukan
usaha
maupun
yangtidak
melakukan
usaha
yang
meliputi
perseroan
terbatas
,perseroan
komanditer
,
perseroan
lainnya
,
Badan
Usaha
MilikNegara
(BUMN
),atau
Badan
Usaha
Milik
Daerah
(BUMD
)dengannama
dan
dalam
bentuk
apapun
,firma
,kongsi
,koperasi
,danapensiun
,persekutuan
,perkumpulan
,yayasan
,organisasi
massa
,organisasi
politik
,organisasi
lainnya
,lembaga
,dan
bentuk
Badanlainnya
termasuk
kontrak
investasi
kolektif
dan
bentuk
usahatetap
.10
.Alat
-alat
Ukur
,
Takar
,
Timbang
,
dan
Perlengkapannya
,
yangselanjutnya
disingkat
UTTP
adalah
UTTP
yang
wajib
ditera
,diteraulang
,bebas
tera
ulang
,bebas
tera
,dan
tera
ulang
.11
.Alat
Ukur
adalah
alat
yang
diperuntukkan
atau
dipakai
bagipengukuran
kuantitas
dan
/atau
kualitas
.12
.Alat
Takar
adalah
alat
yang
diperuntukkan
atau
dipakai
bagipengukuran
kuantitas
atau
penakaran
.13
.Alat
Timbang
adalah
alat
yang
diperuntukkan
atau
dipakai
bagipengukuran
massa
atau
penimbangan
.14
.Alat
Perlengkapan
adalah
alat
yang
diperuntukkan
atau
dipakaisebagai
pelengkap
atau
tambahan
pada
alat
-alat
ukur
,takar
,atau
timbang
yang
menentukan
hasil
pengukuran
,
penakaran
,atau
penimbangan
.15
.Tera
adalah
hal
menandai
dengan
tanda
tera
sah
atau
tanda
terabatal
yang
berlaku
,
atau
memberikan
keterangan
-keterangantertulis
yang
bertanda
tera
sah
atau
tanda
tera
batal
yangberlaku
,
dilakukan
oleh
pegawai
-pegawai
yang
berhakmelakukannya
berdasarkan
pengujian
yang
dijalankan
atas
UTTPvang
belum
dipakai
.16
.Tera
Ulang
adalah
hal
menandai
berkala
dengan
tanda
tera
sahatau
tera
batal
yang
berlaku
atau
memberikan
keterangan
-keterangan
tertulis
yang
bertanda
tera
sah
atau
tera
batal
yangberlaku
,
dilakukan
oleh
pegawai
-pegawai
yang
berhakmelakukannya
berdasarkan
pengujian
yang
dijalankan
atas
UTTPyang
telah
ditera
.17
.Pegawai
Yang
Berhak
,yang
selanjutnya
disebut
Pegawai
Berhakadalah
Penera
yang
diberi
hak
dan
wewenang
melakukan
teradan
tera
ulang
UTTP
oleh
Menteri
.18
.Penera
adalah
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
telah
lulus
diklatfungsional
Penera
.19
.Menteri
adalah
Menteri
yang
menyelenggarakan
urusanpemerintahan
di
bidang
perdagangan
.
820
.Pengawas
Kemetrologian
adalah
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
diberitugas
,
tanggungjawab
,
wewenang
,dan
hak
secara
penuh
olehpejabat
yang
berwenang
untuk
melakukan
pengawasan
MetrologiLegal
.21
.Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
Metrologi
Legal
yang
selanjutnyadisebut
sebagai
PPNS
Metrologi
Legal
adalah
pejabat
atau
PegawaiNegeri
Sipil
tertentu
baik
yang
ada
di
Pusat
maupun
Daerah
yangdiberi
wewenang
khusus
oleh
Undang
-Undang
Nomor
2
Tahun1981
tentang
Metrologi
Legal
dan
telah
diangkat
sebagai
penyidikoleh
Menteri
Hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia
.22
.Pengawasan
Metrologi
Legal
adalah
serangkaian
kegiatan
untukmemastikan
UTTP
,BDKT
dan
satuan
Ukuran
sesuai
ketentuanperaturan
perundang
-undangan
.23
.Kalibrasi
adalah
kegiatan
untuk
menentukan
kebenarankonvensional
nilai
penunjukkan
alat
ukur
dan
bahan
ukurdengan
cara
membandingkan
terhadap
standar
ukumya
yangmampu
telusur
ke
standar
nasional
dan
/atau
intemasional
.24
.Pengujian
adalah
keseluruhan
tindakan
teknis
yang
dilakukan
.oleh
Pegawai
Berhak
/
Pengawas
Kemetrologian
untukmembandingkan
alat
ukur
dengan
standar
untuk
satuan
ukuranyang
sesuai
,guna
menetapkan
sifat
dan
karakteristik
UTTP
(sifatmetrologi
)
untuk
menentukan
besaran
dan
kesalahanpengukuran
atau
kebenaran
kuantitas
BDKT
sesuai
denganketentuan
peraturan
perundang
-undangan
.25
.Barang
Dalam
Keadaan
Terbungkus
,yang
selanjutnya
disingkatBDKT
adalah
barang
yang
ditempatkan
dalam
bungkusan
ataukemasan
tertutup
yang
untuk
mempergunakannva
harusmerusak
pembungkus
atau
segel
pembungkusny
'a.26
.Pengujian
BDKT
adalah
pengujian
kuantitas
barang
tidaktermasuk
bungkus
dan
kemasannya
.27
.Menjustir
adalah
mencocokkan
atau
melakukan
perbaikan
ringandengan
tujuan
agar
alat
yang
dicocokkan
atau
diperbaiki
itumemenuhi
persyaratan
tera
atau
tera
ulang
.28
.Penetapan
adalah
penentuan
besarnya
retribusi
yang
terutangkepada
Wajib
Retribusi
berdasarkan
besaran
tarif
pada
PeraturanDaerah
Kota
Medan
Nomor
2
Tahun
2016
tentang
RetribusiPelayanan
Tera
/Tera
Ulang
.29
.Pemungutan
adalah
suatu
rangkaian
kegiatan
mulai
darimenghimpun
data
objek
dan
subjek
retribusi
,
penentuanbesarnya
retribusi
terutang
sampai
kegiatan
penagihan
retribusikepada
Wajib
Retribusi
serta
pengawasan
penyetoran
.
930
.Retribusi
Pelayanan
Tera
/Tera
Ulang
,yang
selanjutnya
disebutRetribusi
adalah
pungutan
sebagai
pembayaran
atas
tera
/teraulang
UTTP
dan
Pengujian
BDKT
.31
.Retribusi
Jasa
Umum
adalah
retribusi
atas
jasa
yang
disediakanatau
diberikan
oleh
pemerintah
daerah
untuk
tujuan
kepentingandan
kemanfaatan
umum
serta
dapat
dinikmati
oleh
orang
pribadiatau
badan
.32
.Masa
Retribusi
adalah
suatu
jangka
waktu
tertentu
yangmerupakan
batas
waktu
bagi
Wajib
Retribusi
untukmemanfaatkan
jasa
dan
perizinan
tertentu
dari
PemerintahDaerah
.33
.Surat
Ketetapan
Retribusi
Daerah
,
yang
selanjutnya
disingkatSKRD
adalah
surat
ketetapan
yang
menentukan
besamya
jumlahpokok
retribusi
yang
terutang
.34
.Surat
Ketetapan
Retribusi
Daerah
Lebih
Bayar
,yang
selanjutnyadisingkat
SKRDLB
adalah
surat
ketetapan
retribusi
yangmenentukan
jumlah
kelebihan
pembayaran
retribusi
karenajumlah
kredit
retribusi
lebih
besar
daripada
retribusi
yangterutang
atau
seharusnya
tidak
terutang
.35
.Surat
Ketetapan
Retribusi
Daerah
Kurang
Bayar
Tambahan
,yangselanjutnya
disingkat
SKRDKBT
adalah
surat
ketetapan
retribusiyang
menentukan
tambahan
atas
jumlah
retribusi
yang
telahditetapkan
.36
.Surat
Setoran
Retribusi
Daerah
,
yang
selanjutnya
disingkatSSRD
,adalah
bukti
pembayaran
atau
penvetoran
retribusi
yangtelah
dilakukan
dengan
menggunakan
formulir
atau
telahdilakukan
dengan
cara
lain
ke
kas
daerah
melalui
tempatpembayaran
yang
ditunjuk
oleh
Wali
Kota
.37
.Surat
Tagihan
Retribusi
Daerah
,yang
selanjutnya
disingkat
STRDadalah
surat
untuk
melakukan
tagihan
retribusi
dan
atau
sanksiadministrasi
berupa
bunga
dan
/atau
denda
.38
.SKPD
Pelaksana
Pemungut
Retribusi
adalah
dinas
yang
tugasdan
fungsi
melaksanakan
pemungutan
Retribusi
.39
.Pemeriksaan
adalah
serangkaian
kegiatan
menghimpun
danmengolah
data
,keterangan
,dan
/atau
bukti
yang
dilaksanakansecara
objektif
dan
profesional
berdasarkan
suatu
standarpemeriksaan
untuk
menguji
kepatuhan
pemenuhan
kewajibanretribusi
dan
/atau
untuk
tujuan
lain
dalam
rangkamelaksanakan
peraturan
perundang
-undangan
retribusi
.
1040
.Kas
Umum
Daerah
,
yang
selanjutnya
disingkat
KUD
adalahtempat
penyimpanan
uang
daerah
yang
ditentukan
oleh
Wali
Kotauntuk
menampung
seluruh
penerimaan
daerah
dan
digunakanuntuk
membayar
seluruh
pengeluaran
daerah
.41
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
,
yang
selanjutnyadisingkat
APBD
adalah
rencana
keuangan
tahunan
daerah
yangditetapkan
dengan
Peraturan
Daerah
.BAB
IIGOLONGAN
RETRIBUSIPasal
2Retribusi
Pelayanan
Tera
/Tera
Ulang
digolongkan
sebagai
RetribusiJasa
Umum
.