Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN POLEWALI MANDAR Nomor 3 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN POLEWALI MANDAR Nomor 3 Tahun 1945 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 10 berbunyi:

Pertanggungjawaban Pelaksanaa n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
sebagaimana dimaksud dalam P asal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 
a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran ; 
1. lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan 
 Organisasi ; 
2. lampiran I .2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, 
 Organisasi, Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan ; 
3. lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja D aerah menurut urusan Pemerintahan 
 Daerah Organisasi P rogra m dan Kegiatan ; 
4. lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja D aerah untuk keselarasan dan 
 keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 
 keuangan negara; 
5. lampiran I. 5 : Daftar Piutang Daerah; 
6. lampiran I. 6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah); 
7. lampiran I. 7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
8. lampiran I. 8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya; 
b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); 
c. lampiran III : Neraca ; 
d. lampiran IV : Laporan Operasional ; 
e. lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas ; 
f. lampiran VI : Laporan Arus Kas; 
g. lampiran VII : Laporan Kinerja; dan 
h. lampiran VIII : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan D aerah .