Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 18?
Dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 10 Tahun 2018 tentang TENAGA AHLI HUKUM, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang -Unda ng Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); SALINAN 
Halaman 2 dari 7 hlm... 
 5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negar a Republik Indonesia Nomor 4400 ); 
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
7. Undang -Undang Nomor 5 Tah un 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemb aran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ; 
9. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 4 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Neg ara Republik Indonesia Nomor 5601 ); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200 6 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614 ); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Int ern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 
Halaman 3 dari 7 hlm... 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -undangan; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua a tas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 
17. Perat uran Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA AHLI HUKUM 
PADA BAGI AN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH .