Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 9 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 9 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN, ketentuan pada BAB II - SASARAN JAMPERSAL, Pasal 2 berbunyi:

(1) Sasaran penerima jampersal adalah: 
a. ibu hamil; 
b. ibu melahirkan; 
c. ibu nifas; dan/atau 
d. bayi baru lahir sampai usia 28 hari. 
(2) Penerima jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Penduduk Kabupaten; 
b. Masuk kategori keluarga tidak mampu; dan 
c. belum mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan 
(3) Penduduk Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/surat 
keterangan 
(4) Kategori keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan Surat Keterangan 
Tanda Miskin dari Desa/Kelurahan 
BAB UI 
KEGIATAN PELAYANAN JAMPERSAL 
Pasal3 
Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan pelayanan 
sebagai berikut: 
a. Pelayanan rujukan (pe:^ dan pulang) ibu hamil/ibu 
bersalin/bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan 
yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, 
meliputi: 
1. Rujukan bersalin normal dari rumah ibu hamil ke 
fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui 
rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke 
fasilitas pelayanan kesehatan primer; 
2. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin/bayi baru lahir risiko 
tinggi: 
a) Rujukan dari rumah ibu hamil /ibu bersalin/bayi 
baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan 
rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas 
pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan 
kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui 
rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke 
fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ 
tersier; dan 
b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan 
ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 
sekunder/tertier atas indikasi medis; 
b. Pelayanan RTK; 
c. Pelayanan pertolongan persalinan, perawatan kehamilan 
risiko tinggi atas indikasi medis (bila diperlukan) di 
fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan 
fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima 
bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa 
pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko 
tinggi; 
d. Pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dengan 
kontrasepsi disediakan oleh Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten; 
e. Pelayanan perawatan bayi baru lahir dan shrining 
hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL); 
f. Dukungan manajemen/pengelolaan jampersal Dinas 
Kesehatan Kabupaten sebesar 5 (lima) persen dari Total 
dana Jampersal yang dipergunakan untuk kegiatan 
pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, 
survey dan kotrak RTK, pembinaan, rapat, 
pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan 
administrasi. 
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
adalah fasilitas pelayanan kesehatan baik di dalam 
atau di luar Kabupaten yang meliputi: 
a. Rumah Sakit Pemerintah; 
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta; 
c. Puskesmas; 
d. Polindes; 
e. Ponkesdes; 
f. Pustu; dan 
g. BPM 
(3) Pembiayaan untuk pelayanan ANC dan pelayanan PNC 
tidak termasuk dalam paket jampersal kecuali ibu hamil 
risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu 
pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier. 
(4) Penerima bantuan Jampersal tidak di perbolehkan naik 
kelas dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III.