Apa yang diatur dalam PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN Nomor 9 Tahun 2017 pada Pasal 8?
Berdasarkan PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah tunjangan yang 
diberikan kepada Anggota DPRD yang belum disediakan 
kendaraan dinas; 
(2) Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebesar Rp. 
9.000.000,- (sembilan juta rupiah) / perbulan; 
(3) Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan 
tugas dan fungsi DPRD; Pasal 7 
(1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum 
disediakan rumah negara. 
(2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana maksud 
pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah 
)/perbulan; 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta 
rupiah)/perbulan; 
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta 
rupiah)/ perbulan. 
(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana di maksud pada ayat 
(2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15o/o). 1 (satu) tahun; 
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 
1 (satu) tahun; 
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 
5 (lima) tahun; 
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan 
e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. -6- 
BABV 
PEMBIAYAAN