Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor lfl Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor lfl Tahun 2018 tentang TATA NASKAH DINAS, BAB II - TATA NASKAH DINAS, Pasal 4 berbunyi:

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas : 
a. ketelitian; 
b. kejelasan; 
c. singkat dan padat; dan 
d. logis dan meyak:inkan. 
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. 
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. 
8. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi 
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan , pengabsahan , distribusi dan 
penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi 
kedinasan. 
9. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang 
dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan 
pemerintah daerah. 
10. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, 
serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. 
11. Stempel/ cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan a tau Perangkat 
Daerah. • 
12. Kap naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama 
Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas. 
13. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau 
nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul 
naskah. 
14. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. 
15. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pejabat kepada 
pejabat atau pejabat dibawahnya. 
16. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada 
bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi 
mandat. 
17. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab 
yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai 
dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya . 
18. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk 
hukum , yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah 
mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 
mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 
19. Peratur an Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk 
hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati. 
20. Pera turan bersam a adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk 
huku m yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah. 
21. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk 
hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final. 
a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram ; 
b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk 
jenis naskah dinas yang mempun yai nilai keasaman tertentu dan nilai 
kegunaan dalam waktu lama ; 
c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah 
berwarna dicetak di alas kertas 80 gram; 
d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio /F4 (215 x 
330 mm); 
e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah , paper dan laporan adalah A4 
(210 x 297 mm) ; dan 
f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah AS (165 x 215 mm).