Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 53 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, ketentuan pada BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 6 berbunyi:

(1) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan se bagian 
tugas Kepala Badan d i bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter 
bangsa dan bela negara serta di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni 
dan Budaya. 
 
7 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Kesatuan B angsa mempunyai fungsi : 
a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, karakter bangsa dan Bela Negara serta di Bidang Ketahanan 
Sosial, Seni dan Budaya ; 
b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter ban gsa; 
c. Pelaksanaan dan pengkoordina sian pemantauan dan penguatan 
ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa ; 
d. Pelaksanaan pemantauan dan peningkatan kesadaran bela negara dan 
cinta tanah air : 
e. Pembentukan dan pengembangan karakter b angsa ; 
f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan 
lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional ; 
g. Penanaman dan pengamalan nilai nilai Pancasila ; 
h. Revitalitasi dan aktualisasi nilai -nilai Pancasila ; 
i. Pendidikan ideolo gi dan wawasan kebangsaan ; 
j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara, dan 
wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan 
negara di wilayah kabupaten/kota ; 
k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai -nilai perjuanga n kebangsaan ; 
l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang 
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan ; 
n. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika ; 
o. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, sema ngat, dan jiwa nasionalisme ; 
p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa ; 
q. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan ; 
r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang 
tugas dan fungsinya; 
s. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya 
kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan. 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dibantu oleh : 
a. Kepala sub bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara; 
b. Kepala sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, seni dan budaya. 
 
 
 
 
 
 
 
8 Pasal 7 
Kepala Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara 
mempunyai tugas : 
a. Penyiapan bahan kete rangan dan informasi di bidang ideologi dan 
wawasan kebangsaan dan Bela Negara ; 
b. Penyiapan bahan untuk pemetaan kondisi ideologi , wawasan kebangsaan 
dan Bela Negara ; 
c. Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan dan Pengkoordinasia n 
pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara , wawasan 
kebangsaan dan Bela Negara ; 
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemantapan 
dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air; 
e. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan penanganan dampak 
perkemba ngan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional 
terhadap kehidupan nasional di daerah; 
f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanaman dan 
pengamalan nilai -nilai Pancasila; 
g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan revitalisasi dan 
aktualisasi nilai-nilai Pancasila; 
h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan 
ideologi ,wawasan kebangsaan dan Bela Negara ; 
i. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan pelaksanaan pembinaan 
pembauran kebangsaan; 
j. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelestarian 
Bhinneka Tunggal Ika; 
k. Penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pembinaan 
dan pemeliharaan integrasi bangsa; 
l. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan 
ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan; 
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang 
tugas dan fungsinya; 
n. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan.