Apa substansi hukum dari Pasal
12 PERATURAN Nomor 30 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN Nomor 30 Tahun 2017 tentang , khususnya BAB
IV - PENILAIAN, Pasal
12, adalah:

(
1
)
Tambahan
penghasilan
pegawai
negeri
sipil
tidak
diberikan
kepada
:
a
.
Pegawai
yang
nyata
-
nyata
tidak
mempunyai
tugas
/
jabatan
/
pekerjaan
tertentu
pada
instansi
dan
/
atau
sedang
melaksanakan
tugas
belajar
;
b
.
Pegawai
yang
diberhentikan
untuk
sementara
/
dinonaktifkan
dan
/
atau
menjabat
sebagai
kuwu
dan
perangkat
desa
;
c
.
Pegawai
instansi
yang
diberhentikan
dengan
hormat
atau
tidak
dengan
hormat
;
d
.
Pegawai
yang
sedang
melaksanakan
cuti
besar
seperti
cuti
menjalankan
ibadah
haji
yang
lamanya
melebihi
1
(
satu
)
bulan
;
e
.
Pegawai
yang
diangkat
menjadi
pejabat
kuwu
;
dan
f
.
Pegawai
instansi
yang
diberikan
cuti
di
luar
tanggungan
negara
atau
dalam
bebas
tugas
untuk
menjalani
masa
persiapan
pensiun
(
2
)
Tambahan
penghasilan
bagi
Calon
Pegawai
Negeri
Sipil
diberikan
pada
awal
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(
APBD
)
murni
pada
tahun
berikutnya
;
(
3
)
Tambahan
penghasilan
PNS
pindahan
atas
dasar
permohonan
dan
/
atau
titipan
dari
luar
Pemerintah
Kabupaten
Cirebon
diberikan
pada
bulan
ketiga
PNS
tersebut
efektif
bekerja
;
(
4
)
Tambahan
penghasilan
bagi
PNS
dari
instansi
atau
lembaga
pemerintah
di
luar
Pemerintah
Kabupaten
Cirebon
yang
dipekerjakan
pada
Pemerintah
Kabupaten
Cirebon
apabila
di
instansi
asalnya
tidak
memberikan
tambahan
penghasilan
dan
/
atau
sejenisnya
kepada
PNS
yang
bersangkutan
,
maka
diberikan
tambahan
penghasilan
pada
bulan
ketiga
PNS
tersebut
efektif
bekerja
;
(
5
)
PNS
Pemerintah
Kabupaten
Cirebon
yang
diperbantukan
/
dipekerjakan
pada
instansi
atau
lembaga
pemerintah
di
luar
Pemerintah
Kabupaten
Cirebon
,
apabila
di
instansi
yang
mempekerjakannya
tidak
memberikan
tambahan
penghasilan
dan
/
atau
sejenisnya
kepada
PNS
yang
bersangkutan
,
maka
diberikan
tambahan
penghasilan
pada
awal
Anggaran
Pendapatan
dan
belanja
Daerah
(
APBD
)
murni
pada
tahun
berikutnya
;
(
6
)
PNS
yang
dirotasi
/
mutasi
/
promo
si
pada
awal
,
pertengahan
dan
akhir
bulan
sebelum
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(
APBD
)
perubahan
,
maka
tambahan
penghasilan
dibayarkan
di
SKPD
lama
;
(
7
)
PNS
yang
dirotasi
/
mutasi
pada
jabatan
baru
yang
lebih
rendah
dari
jabatan
lama
sebelum
Anggaran
Pendapatan
dan
belanja
Daerah
(
APBD
)
perubahan
,
maka
tambahan
penghasilan
dibayarkan
di
SKPD
lama
sesuai
dengan
jabatan
baru
;
(
8
)
PNS
yang
dipindahkan
/
dirotasi
pada
jabatan
fungsional
umum
/
tertentu
ke
SKPD
lain
dalam
lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Cirebon
,
tambahan
penghasilan
diberikan
dan
dibebankan
pada
SKPD
lama
berdasarkan
daftar
rekapitulasi
/
print
out
mesin
absen
dari
SKPD
lama
sampai
dengan
dilakukannya
perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(
APBD
)
;
(
9
)
PNS
yang
meninggal
dunia
,
pada
bulan
berjalan
diberikan
TPP
secara
penuh
kepada
ahli
waris
PNS
yang
meninggal
dunia
.