Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 11 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 11 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang–Undang Dasar 1945;
2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851 );
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);SALINAN
2
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010;
Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006
tentang RTRW Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
4
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2015;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2010-2015;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lumajang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 67).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2019.
Pasal I
Lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2015-2019, diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.
Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 2 Oktober 2018
BUPATI LUMAJANG
ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.MLPARAF KOORDINASI
JABATAN PARAF TANGGAL
Sekda
Asisten
Ka. Bappeda
Plt. Kabag
Hukum
5
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 2 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
ttd.
Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Madya
NIP.19651217 199003 1 007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
275-10/2018
6
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH LUMAJANG
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2015-2019
I. UMUM.
Bahwa untuk memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang merupakan penjabaran visi, misi
dan program kerja Bupati sesuai dengan regulasi baru serta menyeleraskan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.
II. PASAL DEMI PASAL.