Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 57 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 57 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Berau. 
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan 
wakil ketua DPRD Kabupaten Berau. 
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD 
Kabupaten Berau. 
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Berau. 
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Berau selaku Pengguna Anggaran. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau. 
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan 
dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 
12. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang 
istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti 
rapat-rapat dinas. 
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena 
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 
15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya 
sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, 
Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan 
Daerah. 
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai 
Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam alat kelengkapan lain yang 
diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat 
tertentu dan khusus. 
17. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang 
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam 
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 
18. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD 
dan Anggota DPRD setiap melakukan reses. 
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, 
jaminan ke matian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan 
perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja 
rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi 
Anggota DPRD. 
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya 
setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 
21. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana 
Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan 
untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan 
tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari. 
22. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan 
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.