Apa norma yang terkandung dalam Pasal 92 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007?
Substansi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , khususnya BAB IX - Pa.JAT AUSAHAAN i·'ZEUANGAN DAERAH, Pasal 92, memuat:

(1) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang 
persediacrn kepadc1 kuaso BUD c!cngc1n mcnerbitka n SPM-UP. 
(2) Pengguna anggaran/ kuasa anggaran mengajukan penggantian uang persedian yang 
telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti 
asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persedian sebelumnya. 
(3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/ kuasa 
pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persedian kepada kuasa BUD 
dengan menerbitkan SPM-TU. 
' . 
(4) Pelakssnaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedomari pada ketentuan . 
peraturan perundang -undangan. 
J Pasal 93 
i (1) Kuasa BUD menerbitkanSP2D atas SPfvl yang diterima dari pengguna anggarao/ kuasa 
pengguna anggaran yang ditujukan kepada• bank operasional mitra kerjanya. 
(2) Penerbitar: SP20 oleh kuasa BUD seb2gaimana dimaksud pada ayat (1), paling 1a·rna. 2 
(dua) hari kerja sejak SPM diterima. 
(3) Kuasa BUD berhai< menolal< perminlaan pembayaran yang diajL1!<an pengguna 
anggaran/ kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran bilamana : 
a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/ atau 
b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang~ 
undangan. 
(tl) Dalarn hal kuasa BUD menolal< permintc:ian pembayaran sebagaimana dimaksud paclc1 
, SPM dikembali 1~an paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.