Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, khususnya BAB IV - KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DINAS, Pasal 6, memuat:

( 1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan 
dengan kewenangan yang meliputi: 
a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang 
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang 
dilaporkan Penduduk; 
b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang 
dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan 
pengadilan; 
c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk 
kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian 
kepada lembaga peradilan; dan 
d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk 
Kepentingan pembangunan. 
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya 
untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi 
Pendudukan yang beragama Islam. 
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data 
hasil peristiwa perkawinan, penceraian, dan rujuk bagi 
penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan. 
BABV 
PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI