Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEDOBAAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH, BAB i - n, Pasal 10 berbunyi:

Untuk Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja 
hibah, jenis belanja bagi hasil, dan jenis belanja bantuan keuangan (kode 
rekening : 5.1.4, 5.1.6 dan 5.1.7) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
huruf b, transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
melaksanakan belanja Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan dan 
mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran melalui PPK-PPKD dengan melampirkan bukti-bukti 
pendukung yang lengkap dan sab sesuai peruntukannya (tanda tangan 
dan cap basah dan bukan merupakan hasil foto copy/scaner) sebagai 
dasar Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan 
SPM-LS; 
b. Berdasarkan SPM-LS, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS sebagai dasar 
pencairan dana imtuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Bendahara Pengeluaran 
PPKD oleh pihak Bank Jatim Cabang Pacitan; 
c. Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan proses pencairan dana 
dengan menyampaikan surat permohonan Standing Instructions (SI) 
kepada pihak Bank Jatim Cabang Pacitan untuk dilakukan 
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran PPKD ke 
rekening masing-masing penerima bantuan; dan 
d. Biaya yang timbul akibat pemindahbukuan/transfer ditanggung oleh 
pihak penerima.