Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI BATANG HARI Nomor 16 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BATANG HARI Nomor 16 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP, pada , Pasal 12 menjelaskan:

Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 T ahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara , Bupati menetapkan 
rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun 
Anggara n 2018. 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Oton om Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingk at II Tanjung Jabung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2755); 
2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones ia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik In donesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 
4. Peraturan........ 
- 2 - 
 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 4 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indo nesia 
Tahun 201 4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 201 6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 4 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 6 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864 ); 
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belan ja Negara Tahun 
Anggaran 201 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 7 Nomor 244); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1359); 
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Tr ansfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970 ); 
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 
Kabupaten/Kota dan Perhitunga n Rincian Dana Desa 
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1884 ); 
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indon esia Tahun 2017 Nomor 1971 ); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 7); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapa tan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 8 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 18); 
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 
22); 
14. Peraturan.............. 
- 3 - 
 
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25); 
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 90 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang 
Hari Tahun 2017 Nomor 90). 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARA N 2018.