Jelaskan isi kandungan Pasal 279 dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, ketentuan pada BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, Pasal 279 berbunyi:

(1) Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara 
ditetapkan oleh Bupati . 
(2) Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam 
Surat Izin Penghunian (SIP), kecuali ditentukan lain dalam keputusan 
pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). 
103
 (3) Surat Izin Penghunian (SIP) un tuk rumah negara golongan I ditetapkan 
oleh Pengelola Barang. 
(4) Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan II dan 
golongan III ditetapkan oleh Pengguna Barang. 
(5) Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) dan 
sekurang -kurangnya harus mencantumkan: 
a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan 
jabatan calon penghuni rumah negara; 
b. masa berlaku penghunian; 
c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang 
melekat pada rumah negara . 
d. menerbitkan pencabu tan Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap 
penghuni, yang dilakukan: 
1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal 
dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia; 
2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan 
pemberhentian, bagi penghuni y ang berhenti atas kemauan 
sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian; 
3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti 
adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan 
penghunian rumah negara yang dihuninya; dan 
4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi 
penghuni yang memasuki usia pensiun.