Menurut Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964, apa isi dari Pasal 16?
Pasal Pasal 16 dalam Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, pada BAB Ill - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

a. Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas merencanakan 
kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan mengoordinasikan 
pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Politik di instansi terkait, menganalisa 
dan mengevaluasi perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, 
sosial budaya, keamanan, ketentraman dan ketertiban serta memberi 
pertimbangan guna meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan 
ketertiban; 
b. Bldang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada dlbawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Kantor. ; -7- 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 
Bldang Ketahanan Senl, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi 
mempunyal fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, 
budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; 
b. · penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang ketahanan seni, budaya, 
agama, kemasyarakatan dan ekonomi; 
d. pengoordinasian penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, 
budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi Bagian Kalima 
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi 
Pasal20 
(1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni, 
budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; 
(2) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi 
dipimpln oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 
Pasal21 (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga 
Asing mempunyai tugas menyiapkan konsep, pembinaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pengendalian serta peningkatan kapasitas aparatur 
kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 
intelkam, pengawasan orang dan lembaga asing; 
(2) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan dan penylapan bahan perumusan kebljakan dan fasilitasi 
dan analisa potensl konflik sosial, pemerintahan dan keamanan serta 
pelaksanaan pengembangan kapasitas dalam penanganan konflik. Pasal 18 
(1) Bldang Kewaspadaan Nasional terdiri atas: 
a. Sub Bidang Wawasan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga 
Aslng; 
b. Sub Bidang Penanganan Konflik. 
(2) Sub Bidang sebagimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bidang Kewaspadaan Nasional.