Bagaimana redaksi normatif Pasal 22 dalam PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999?
Norma hukum dalam PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Nega ra yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 22 berbunyi:

(1) Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasaI 4 
(empat) ayat (4) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 
mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas 
operasional operasi pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. . . 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dnnaksud pada ayat (1), Seksi OperasionaI dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasionaI operasi 
pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peJaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
d. Pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjaJanan / kllajungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara; 
e. Pelaksanaan sosia~sasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
f. Pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
s. Pelaksanaan pengamanan dan peajagaan terhadap peJaksanaan 
operasional pengendaJian ketentraman dan ketertiban umum serta 
penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 
14 (1) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) 
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 
mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Kerjasama menyelenggarakan f ungsi: 
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama 
peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 
pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat; 
c. Pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan 
pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat; 
d. Fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
e. Pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan 
prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang 
ketentraman dan ketertiban umum daerah; Pasal 23 h. Pengendalian operasional Polisi Pamongd Prkajat trdalaman mmaesny:~~~ 
kelancaran pengendalian ketertiban umum an e en am 
serta penegakan peraturaan perundang-undang~ da~r9:11; 
1. Pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten 
Muna Barat; j. Pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat di wilayah Kabupaten ~una Barat;_ 
k. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan d dan 
pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perun ang- 
undangan daerah; . 
I. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional 
pengendalian ketrtiban umum dan ketentraman masyarakat serta 
penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahaan 
pelaksanaan tugas lebih lanjut; 
m. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 
n. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi 
pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyrakat; 
o. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
p. Pelaksanaan koordinasi operasi pengendalian ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat dengan sub unit lain di lingkungan Badan 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat. 
15 . 1 di bidang ketertiban umum Q.Qn 
Pelaksanaan kerjasama operas1ona 
f. ketentraman masyarakat; enertiban terhadap asset daerah;. bahan 
Pelaksanaan pengawasan dan p d n pertimbangan sebaga.i 
g. ksanaan penyusunan sa~~n ~ . 
h. ::~bangan pengamb~a~eb;~:~i pe}aksanaan tugas ker.1asama 
r, Pelaksanaan pelaporanketentraman masyarakat; d 
ketertiban umum d~ .. d'nasan lain sesuai dengan bidang tugas an 
J. Pelaksanaan tugas xe 1 
fungsinya; . . ·asama ketertiban umum dan ketentraman 
k. Pelaksanaan koordmas1 kerje . lain di lingkungan Badan Satuan 
masyarakat dengan sub unit keIJa Barat 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna .