Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA Nomor 7 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA Nomor 7 Tahun 2018 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA, ketentuan pada , Pasal 10 berbunyi:

huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank
Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Penyertaan
Modal Daerah ditetapkan dengan Perda;
c.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalamhuruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
RakyatAlalak;
Menginga t:1.Undang -undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang -undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang -undang Nomor 7Tahun1992tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472)sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3790);
3.Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4.Undang -undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembara nNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang -undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 400);
6.Undang -undang Nomor 33Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or
4438);
7.Undang -undang Nomor 25Tahun 200 9tentang Pe layanan
Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 9
Nomor11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5038);
8.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta ng Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
9.Undang -undang Nomor 30Tahun 20 14 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 8Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 812), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 08Nomor 1 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5261);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 20 16tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 16Nomor 1 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 20 17tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 20 17
Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54Tahun 20 17tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 16Nomor 1 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tah un 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri D alam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 9Tahun 20 16
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94Tahun 20 17
tentang Pengelolaan Bank P erkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 20 17Nomor1375);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20 08
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812 );
19.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2Tahun
2010 tentang Penyertaan Modal kepada PD .Bank
Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010
Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2010 Nomor 11);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7Tahun
2015tentang Penyertaan Modal kepada PD. Bank
Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015
Nomor 15);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahu n Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017
Nomor 51),
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUAL A
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN M ODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA
PD.BANK PERKREDITAN RAKYAT ALALAK .