Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 119 pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007.
Redaksi dari pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, pada BAB I - KETENTUAlf UMUM, Pasal 119 menjelaskan:

huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah 
dalam pengenaan sanksi adrninistratif kepada pelanggar pemanfaatan 
ruang dalarn bentuk: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 
e. pencabutan izin; 
f. pernbatalan izin; 
g. pembongkaran bangunan; dan 
h. pemulihan fungsi ruang: 
(2) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: 
a. hasil pengawasan penataan ruang; 
b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; 
c. kesepakatan an tar instansi yang berwenang; dan 
d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf a 
diberikan oleh pejabat berwenang dalarn penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis 
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. 
(4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari 
pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang; 
b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan 
semen tara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan 
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian 
sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang; 
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan 
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan a.kan segera dilakukan 
tindakan penertiban oleh aparat penertiban; 
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban 
melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; 
dan Pasal 120 Paragraf 1 
Sanksi Administratif 
pejabat yang 
melakukan sanksi, 
penertiban d. berdasarkan surat keputusan pengenaan 
berwenang dengan bantuan aparat 
penutupan lokasi secara paksa; dan e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang 
berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang 
yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan 
terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan 
ruangnya dengan rencana tat.a ruang dan/ atau ketentuan teknis 
pemanfaatan ruang yang berlaku. 
(5) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan 
umurn dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
pelanggaran pemanfaatan ruang [membuat surat pemberitahuan 
penghentian sementara pelayanan umurn); 
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian 
sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat 
rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus: 
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera 
dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan 
diputus; 
d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia 
jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada 
pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; 
e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada 
pelanggar; dan 
f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara 
pelayanan urnum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat 
pelayanan umum kepada pelanggar sarnpai dengan pelanggar 
memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan 
ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis 
pemanfaatan ruang yang berlaku. 
(6} Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dilakukan 
melalui langkah-langkah sehagai berikut: 
a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 
b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, 
pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan 
sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar; 
c. pejabat yang berwenang rnelakukan tindakan penertiban 
rnemberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; 
e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi dilakukan 
untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai 
dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan 
pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan 
teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. 
(7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan 
melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. menerbitkan surat pemberita.huan sekaligus pencabutan izin oleh 
pejabat yang berwenang melakukan penert.iban pelanggaran 
pemanfaatan ruang; 
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberita.huan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan 
pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang; 
c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar 
mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin; 
d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penert.iban 
mengajukan perrnohonan pencabutan izin kepada pejabat yang 
memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; 
e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan 
izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; 
f. memberita.hukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang 
telah dicabut, sekaligus perinta.h untuk menghentikan kegiatan 
pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan 
g. apabila pelanggar mengabaikan perinta.h untuk menghentikan 
kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang 
berwenang melakukan penert.iban kegiatan tanpa izin sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f dilakukan 
melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pembatalan izin oleh 
pejabat yang berwenang melakukan penert.iban pelanggaran 
pemanfaatan ruang; 
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberita.huan yang 
disarnpaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan 
pengenaan sanksi pembatalan izin pemanfaatan ruang; 
c. pejabat yang berwenang memberita.hukan kepada pelanggar 
mengenai pengenaan sanksi pembatalan izin; 
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penert.iban 
mengajukan pennohonan pembatalan izin kepada pejabat yang 
memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; 
e. pejabat yang memiliki kewenangan pembatalan izin menerbitkan 
keputusan pembatalan izin; 
f. pejabat yang berwenang tersebut kemudian memberita.hukan 
kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan, 
sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang 
secara perrnanen yang telah dibatalkan izinnya; dan 
g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai 
kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerin tah dapat mengajukan 
penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas 
beban pelanggar di kemudian hari. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi 
yang harus dipulihkan fungsinya dan cara a. menetapkan 
bagian-bagian 
pemulihannya; 
b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah 
pemulihan Iungsi ruang; 
c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat 
keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang; 
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam 
jangka waktu tertentu; 
e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan 
melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi 
ruang; 
f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum 
melaksanakan pernulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung 
jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan 
paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan (9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. penerbitan surat pemberitahuan perintah pembongkaran 
bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
pelanggaran pemanfaatan ruang; 
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat 
keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan; 
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan 
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 
berwenang melakukan tindakan penertiban dengan 
bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan 
secara paksa. 
(10) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan 
kegiatan pemanfaatan yang telah dibatalkan izinnya, pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuar 
peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup 
tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara. Pidana. 
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang : 
a. melakukan pemeri.ksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 
tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan 
peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan 
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan 
penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan 
ruang;dan 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. 
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitah ukan ctimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara Repu blik Indonesia. 
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. BABX 
PENYIDIKAN