Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam Peraturan Perundang -undangan (Lemba ran Negara Republik Nomor 14 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Perundang -undangan (Lemba ran Negara Republik Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembe ntukan, pada , Pasal 2 dinyatakan:

(1) Dinas Pariwisata adalah perangkat daerah unsur pelaksana 
otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 
Pemerintah Kabupaten di bidang pariwisata; KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, 
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB II Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ; 
c. Bupati adalah Bupati Muna Barat; 
d. Sekretaris Daerah Kabupateni adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Muna Barat; 
e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat; 
f. Kepala adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat ; 
g. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten 
Muna Barat; 
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana 
operasional dinas di lapangan ; 
i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan · Fungsional di 
lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat. Pasal 1 KETENTUAN UMUM BAB I PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN 
FUNGSI DINAS PARIWISATA KABUPATEN MUNA BARAT. MEMUTUSKAN: 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Kabupateni dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 
8. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat. -2- 
; Menetapkan .. 
(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; 
d. Bidang Pemasaran Pariwisata; 
e. Bidang Ekonomi Kreatif; 
f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif; 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Peraturan ini. Pasal6 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 
Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat mempunyai kewenangan 
sebagai berikut : 
a. pengembangan kepariwisataan skala Kabupaten, penetapan 
kebijakan pedoman pembangunan dan pengembangan 
kepariwisataan ; 
b. pelaksanaan dan kebijakan Nasional dan penetapan kebijakan 
Kabupaten perlindungan Hak Kekayaan lntelektual (HKI); 
c. penetapan pedoman kerja sama intemasional di bidang 
kebudayaan dan kepariwisataan ; 
d. penetapan standar kepariwisataan dan pengembangan. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan ; 
b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan 
. rencana program pembangunan di bidang kepariwisataan ; 
c. pelaksanaan dan memfasilitasi kegiatan di bidang kepariwisataan ; 
d. pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan 
kepariwisataan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di 
bidang pariwisata ; Pasal 3 (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah . (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah; -3- 
(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun rencana dan 
anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang, melakukan 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan, menyusun laporan (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.