Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN  BUPATI JAYAPURA Nomor 11 Tahun 2015.
Redaksi dari PERATURAN  BUPATI JAYAPURA Nomor 11 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA, pada BAB III - PENETAPAN PENERIMA, MEKANISME DISTRIBUSI DAN PEMBAYARAN, Pasal 5 menjelaskan:

Mekanisme distribusi penyaluran Raskin adalah sebagai berikut: 
1. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan dan menandatangani 
Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin setiap bulan kepada Kadivre 
berdasarkan alokasi Pagu Raskin dan Rumah Tangga Miskin (RTS) 
penerima manfaat Raskin di masing-masing distrik dan kampung. 
2. Pengajuan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dan pengambilan alokasi Raskin 
dapat dilakukan secara rapel lebih dari satu bulan baik diundur ke 
beberapa bulan sebelumnya maupun dimajukan ke beberapa bulan ke depan. 
3. Berdasarkan SPA dan bukti setor uang, Kadivre menerbitkan SPPB/DO 
beras untuk masing-masing distrik dan kampung kepada Satker Raskin. 
4. Berdasarkan SPPB/DO Satker Raskin mengambil beras di gudang 
penyimpanan Perum BULOG, untuk diserahkan kepada petugas pelaksana 
distribusi di titik distribusi dan tempat lain yang disepakati menjadi titik distribusi atau didepan pintu gudang Perum BULOG yang dibuktikan 
dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). 
5. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Sasaran 
(RTS) penerima manfaat Raskin secara perorangan atau kelompok yang 
mewakili. 
6. Penyerahan beras di titik distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah 
Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan pelaksana 
distribusi yang menerima beras raskin serta diketahui oleh Kepala Distrik atau Kepala Kampung. 
4 
 7. Berdasarkan BAST, Divre membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan 
Raskin masing-masing distrik (MBA-O) yang ditandatangani Satker Raskin 
Divre Papua dan Tim Raskin distrik serta diketahui oleh kepala distrik atau pejabat yang mewakili/ditunjuk, nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan di cap/stempel distrik. 
8. Berdasarkan MBA-O, Divre membuat rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan 
Raskin Kabupaten (MBA-1) yang ditandatangani oleh kadivre atau pejabat 
yang ditunjuk dan Bupati atau pejabat yang mewakili, nama dan identitas 
penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel. 
 
Bagian Ketiga 
Mekanisme Pembayaran