Apa saja yang diatur dalam Pasal 129 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 16 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 16 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 201 9, Pasal 129 menetapkan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah ditetapka n dengan Peraturan 
Bupati ; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 201 9; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang -Undang Dasar Negar a 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten 
Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
-2- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia 
3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan 
atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 
tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, 
Kabupaten Ku tai Timur, dan Kota Bontang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3962); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerinta h Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
7. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone sia Nomor 5234); 
9. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan 
-3- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679 ); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelen ggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang pengelolaan uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 
13. Peraturan P emerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indon esia tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ; 
15. Peratu ran Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nege ri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 t entang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Berita Negara Republi k Indonesia Tahun 2010 
Nomor 517 ); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
-4- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 Daerah (Berita Negara Republi k Indonesia Tahun 
2015 Nomor 20 36); 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 
3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat 
Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 
182). 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 
7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah K abupaten Kutai 
Barat Nomor 183); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KE RJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 201 9.