Apa norma yang terkandung dalam Pasal 95 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 95, memuat:

(1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang 
ditandatangani oleh penyewa dan: 
a. Bupati , untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang ; dan 
b. Pengelola Barang , untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang . 
(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 
memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
39
 c. jenis, luas atau jumlah barang , besaran sewa, dan jangka waktu; 
d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; 
e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan 
selama jangka waktu sewa; 
f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiata n usaha dan 
kategori bentuk kelembagaan penyewa; 
g. hak dan kewajiban para pihak; dan 
h. hal lain yang dianggap perlu. 
(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa 
ditanggung penyewa. 
 
Paragraf 6 
Pembayaran Sewa