Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH, BAB V - BENTUK PENGAWASAN, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

Bentuk Pengawasan mencakup : a. pengawasan dalam bentuk kegiatan pemeriksaan (audit); dan 
b. pengawasan dalam bentuk kegiatan non pemeriksaan (non audit). 
 
 9 Pasal 6 
 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi : a. 
pemeriksaan reguler/berkala, yaitu: pemeriksaan 
yang dilakukan secara periodik kepada auditi 
terhadap tugas pokok, fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan barang; 
b. pemeriksaan Pemerintahan Desa, yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
c. pemeriksaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan/pengelolaan LKM atau BUMDes; 
d. pemeriksaan kinerja, yaitu : pemeriksaan/audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi auditi/ instansi pemerintah yang terdiri atas pemeriksaan/audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas; 
e. pemeriksaan laporan keuangan, yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap penyajian laporan keuangan auditi sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 
f. pemeriksaan tujuan tertentu/tematik, yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap aspek/ tema tertentu yang dilakukan auditi; dan 
g. pemeriksaan khusus/kasus/investigasi, yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap permasalahan tertentu yang berdasarkan bobot permasalahan mengandung unsur penyalahgunaan ( fraud ) atau mengandung unsur 
pidana atau auditi/subyek berada dalam ranah penyelidikan atau penyidikan oleh aparat peradilan. 
 
 10 Pasal 7 
 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi kegiatan : a. reviu; 
b. penilaian; 
c. pemantauan; 
d. evaluasi; 
e. pengujian; 
f. pendampingan; dan 
g. asistensi.