Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 pada Pasal 123?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 123 menyebutkan bahwa:

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta 
ditandatangani oleh: 
a. Peminjam pakai dan Bupati , untuk barang milik daerah yang berada 
pada Pengelola Barang; dan 
b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang , untuk barang milik daerah 
yang berada pada Pengguna Barang. 
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. dasar perjanjian; 
c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; 
d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; 
e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan 
selama jangk a waktu peminjaman; 
f. hak dan kewajiban para pihak; dan 
g. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
(3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Bar ang. 
 
Paragraf 7 
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah 
Pada Pengelola Barang