Apa norma yang terkandung dalam Pasal 63 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, khususnya BAB VI - PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN, Pasal 63, memuat:

(1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi
Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE
yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
a. perencanaan.
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-53-
a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
d. akuntabilitas kinerja;
e. pemantauan dan evaluasi;
f. kearsipan;
g. kepegawaian; dan
h. pengaduan pelayanan publik.
(2) Pembangunan, pengembangan, dan penerapan
Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah
Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
(3) Setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah
mencegah dan/atau menghentikan pembangunan
dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(41 Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
Paragraf 2
Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja,
dan Pemantauan dan Evaluasi