Apa saja yang diatur dalam Pasal  10 PERATURAN BUPATI NIAS Nomor 51 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI NIAS Nomor 51 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS, BAB IV - PENGELOLAAN PENGADUAN, Pasal  10 menetapkan:

(1) Pembina membentuk Tim Koordinasi Pengelolaaan 
Pengaduan Pelayanan Publik . 
(2) Kepala Perangkat Daerah menugaskan Pegawai Negeri 
Sipil dilingkungan kerjanya untuk menjadi Pejabat 
Penghubung Tim pengelola LAPOR. 
(3) Direktur BUMD menugaskan Pegawai BUMD 
dilingkungan kerjanya untuk menjadi Pejabat 
Penghubung Tim pengelola LAPOR. 
(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari : 
a. Pembina; 
b. Wakil Pembina; 
c. Penanggungjawab; 
d. Ketua; 
e. Anggota (sesuai kebutuhan); 
 16 
(5) Tim Koor dinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibantu oleh Sekretariat Pengelola Pengaduan 
Pelayanan Publik yang terdiri dari : 
a. Pengelola Pengaduan/Tim Admin; 
b. Pejabat Penghubung pada OPD atau BUMD. 
(6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Keputusan Bupati . 
(7) Sekretariat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
melalui Keputusan Bupati. 
 
Bagian Kelima 
Tugas Tim Pengelolaan Pengaduan