Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, khususnya BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBDesa, Pasal 9, adalah:

(1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
mengandung arti bahwa APBDesa menjadi dasar 
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada 
tahun yang bersangkutan. 
(2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mengandung arti bahwa APBDesa menjadi 
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan 
pada tahun yang bersangkutan. 
(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mengandung arti bahwa APBDesa menjadi 
pedoman untuk menetapkan kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan. 
(4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
mengandung arti bahwa anggaran daerah harus 
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, 
mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan, 
serta meningkatkan perekonomian Desa. 
(5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
mengandung arti bahwa kebijakan APBDesa 
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
(6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
mengandung arti bahwa APBDesa menjadi alat 
untuk memelihara dan mengupayakan perekonomian 
daerah.