Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Mengingat Menirnbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkernbangan perekonomian Nomor 28 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Mengingat Menirnbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkernbangan perekonomian Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dan Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEH LAMPURG SELATAN 18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor 90, 
Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toke Modern; 
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/ PER/9/2007 
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
46/MDAG/ PER/9/2009; 
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 1 /M- 
DAG /PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba; 
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M- 
DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Pasar Desa; 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentuka.n, Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 
Tahun 2011 ten tang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 
Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 13); 
27. Peraturan Daerah Ka bu paten Lampung Selatan Nomor 15 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 15). 
Menetapkan 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati La.mpung Selatan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat 
berternunya penjual dan pernbeli dengan jurnlah penjual lebih 
dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun 
pasar modem dan/ atau pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat 
perdagangan rnaupun sebutan lainnya. 
6. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola 
oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, 
dan Sadan Usaha Milik Daerah, tennasuk kerja sama dengan 
swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios Los dan 
Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Kecil, 
Menengah, swadaya rnasyarakat atau koperasi dengan usaha 
skala kecil, modal kecil dan dengan proses j ual bell barang 
dagangan dengan tawar menawar. 
7. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual 
belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, 
pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya. 
8. Pasar desa adalah pasar yang dikelola Pernerintah Desa atau 
Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya rneliputi 
lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, 
dengan jenis barang yang diperdagangkan rneliputi kebutuhan 
pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sernbilan bahan 
pokok. 
9. Pu sat perbelanjaan adalah suatu area terten tu yang terdiri 
dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara 
vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan 
kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan 
kegiatan perdagangan barang, 
10. Perkulakan adalah ternpat atau kompleks pembelian barang 
dalamjum.lah besar untuk dijual kembali. 
11. Toko adalah bangunan gedung yang fungsi usaha yang 
digunakan untuk rnenjuaJ barang dan terdiri dari hanya satu 
penjual. 
12. Pertokoan adalah kornplek toko atau deretan toko yang 
masing-masing dirniliki dan dikelola oleh perorangan atau 
badan usaha. 
13. Toko Serba Ada adalah sarana atau ternpat usaha untuk 
melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan 
rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang 
disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk 
koun ter secara eceran. 
14. Toko Modem adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri 
(swalayan), rnenjual berbagai jenis barang secara eceran baik 
yang berbentuk Minimarket, Supermaket, Departement Store, 
Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 
l 5. Toko modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki 
hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan 
usaha terhadap sistern bisnis dengan ciri khas usaha daJam 
rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti 
berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ a tau digunakan oleh 
pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 
16. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang 
menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa 
melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk 
menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya 
sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap. 
17. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk 
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari 
secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara 
pelayanan mandiri ( swalayan]. 
18. Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang 
melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu 
kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke 
outlet yang merupakan jaringannya. 
19. Departement Store adalah sarana atau tern pat usaha untuk 
menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk 
sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang 
berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen. 
20. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk 
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah 
tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran 
dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan 
mandiri ( swalayan]. 
21. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk 
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah 
tangga terrnasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran 
dan langsung kepada konsurnen, yang didalamnya terdiri 
dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang 
menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya 
dilakukan secara tunggal. 
22. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat 
usa.ha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan 
sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, 
perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan 
barang-barang dan/ atau jasa dan terletak dalam 
bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan 
wilayah/tempat. 
23. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam 
melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, 
dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar 
modern, toko modem dan sejenisnya, sehingga tetap eksis 
dan mampu berkernbang menjadi lebih baik sebagai layaknya 
suatu usaha. 
24. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam 
melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, 
dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang 
rnenjadi suatu usaha yang lebih berkuahtas baik dari aspek 
manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan 
pasar modern. 
25. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan 
dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak 
rnerugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, 
kecil, menengah dan koperasi yang ada. 
26. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya di sebut 
UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro Kecil 
dan menengah. 
27. Kemitraan adalah kerjasa.ma usaha antara Usaha Kecil 
dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan 
pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan 
Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling 
memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 
28. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah 
setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur- 
unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona 
peruntukan sesuai dengan rencana urnum tata ruang dan 
rencana detail tata ruang. 
29. Bahan pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi 
beras, minyak goreng, gula kopi, sabun, terigu ikan asin dan 
telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe 
merah, daging, sandang. 
30. Izin prinsip adalah izin yang harus diajukan oleh dan 
diberikan kepada orang pribadi atau badan dan diperoleh 
sebelum dilakukan pendirian/pembangunan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modem yang 
berfungsi sebagai dasar penerbitan perizinan. lain yang terkait 
dengan pendirian/ pembangunan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan, dan/ atau toko modern. 
31. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan / atau merawat bangunan 
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 
32. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau 
kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu 
yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, 
tidak tennasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah 
ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
33. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T}, Izin Usaha 
Pu sat Perbelanjaan Dan Izin U saha Tako Modern adalah izin 
Untuk dapat mel.aksanakan usaha pengelolaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan toko modem yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah; 
34. Pejabat Penerbit lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, 
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan lzin Usaha Toko Modem, 
yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang 
perizinan terpadu dengan melampirkan syarat rekomendasi 
dari dinas terkait. 
35. Surat pennohonan adalah surat permintaan penerbitan lzin 
Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, lzin Usaha Pusat 
Perbelanjaan dan lzin U saha Toko Modem. 
Tujuan Penataan Pasar Tradisiorial, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modem, bertujuan untuk : 
a. memberikan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha 
mikro, kecil dan menengah, serta koperasi; 
b. memberdayakan pengusaha pasar tradisional, usaha mikro, 
kecil dan menengah, serta koperasi pada umurnnya, agar 
mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan 
dapat meningkatkan kesejahteraannya; Pasal 3 Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan dan penataan, 
serta pengendalian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan 
toko modem, dilaksanakan berdasarkan azas : 
a. kemanusiaan; 
b. keadilan; 
c. kesamaan kedudukan; 
d. kemitraan; 
e. ketertiban dan kepastian hukum; 
f. kelestarian lingkungan; 
g. kejujuran usaha; dan 
h. persaingan sehat (fairness). Pasal 2 BABll 
AZAS DAN TUJUAN 36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalarn hal 
dan menurut cara yang diatur dalarn Undang-Undang untuk 
mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan 
tersangkanya. 
37. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 
penyidikan. 
38. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi 
melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, 
kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi 
secara berdaya guna. 
39. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi 
melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri 
perjalan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan 
jumlah jalan rnasuk dibatasi. 
40. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi 
melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak 
dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk 
tidak dibatasi. 
41. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang 
berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan cm 
perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. 
(1) Pusat pembelanjaan dan Toko Modern dapat berbentuk 
seperti Minimarket, Supermarket, Departemen Store, 
Hypermarket, perkulakan dan nama lainnya yang dikelola 
secara modern. 
(2) Usaha Toko modem digolongkan sebagai berikut: 
a. Minimarket; 
b. Supermarket; Bacian kedua 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem