Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 4 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 4 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN SERTA PENGELOLAAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sragen . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyele nggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi s eluas -luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
4. Bupati adalah Bupati Sragen . 
5. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen. 
5 
 6. Dinas P emberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 
disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Sragen. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD a dalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 
Daerah. 
9. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Sragen. 
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
11. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
12. Pemerintah desa adalah k epala desa dibantu perangkat desa 
sebagai unsur penyelenggara p emerintahan desa. 
13. Kepala desa adalah pejabat p emerintah pesa yang 
mempunyai wewewenang, tugas , dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah . 
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
Pemerintahan , yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
15. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu k epala 
desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwadahi dalam Sekretariat Desa , dan unsur pendukung 
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 
6 
 diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan uns ur 
kewilayahan. 
16. Peraturan desa adalah peraturan perundang -undangan yang 
ditetapkan oleh k epala desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD. 
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat 
konkrit, individual, dan final. 
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai denga n uang, serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubung an dengan pelaksanaan hak dan 
kewajib an Desa . 
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntu kkan bagi 
Desa yang di Transfer melalui APBD dan digunakan untuk 
membiayai pelaksanaan Pembangunan , dan pemberdayaan 
masyarakat. 
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APB Desa adalah rencana keu angan tahunan 
Pemerintahan Desa . 
22. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD 
adalah dokumen yang memuat Rencana Penggunaan Dana 
yang akan dialokasikan untuk membi ayai kegiatan sesuai 
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran . 
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja yang digunakan sebagai dasar anggaran oleh 
Pengguna Anggaran. 
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutn ya disingkat RAB 
adalah rencana p erkiraan yang meli puti Pendapatan dan 
Pengeluaran. 
25. Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar -besarnya kesejahteraan 
masyarakat. 
7 
 26. Rehabilitasi yang selanjutnya disebut Rehab adalah kegiatan 
memp erbaiki bangunan yang telah ada. 
27. Sarana dan prasarana adalah sarana prasarana desa yang 
terdiri atas sarana prasarana p emerintahan, pendidikan, 
peribadatan, infra struktur desa, dan sosial budaya. 
28. Pemberdayaan m asyarakat desa adalah upaya 
menge mban gkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat denga n meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan 
esens i masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa . 
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan 
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat 
RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun . 
31. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang 
membidangi urusan administrasi keuangan untuk 
menatausahakan Keuangan Desa . 
32. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah 
rekening tempat menyimpan uang Pemerintah an Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 
33. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai BUD. 
34. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
8 
 bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
36. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan 
Surat Perintah Membayar ( SPM). 
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang s elanju tnya disingkat 
SiLPA a dalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran . 
38. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat 
LPJ adalah laporan penyelenggaraan Kegiatan yang 
bersumber dari Dana Desa. 
39. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang bertuga s 
mendampingi Desa dalam Pengelolaan Dana Desa . 
40. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM 
Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang beras al dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
41. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut 
BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh 
atau seba gian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa 
atau lebih untuk kerja sama antar -Desa dan pelayanan 
usaha antar -Desa melalui penyertaan secara langsung yang 
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya u ntuk sebesar -
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
42. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut 
Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antardesa yang 
berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan 
teknis, informasi dan orientasi berbagai j enis TTG. 
43. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya 
disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di 
desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan 
orientasi berbagai jenis TTG. 
9