Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 28 Tahun 2018 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 28 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPI L, BAB III - KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Pembantu umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a merupakan suatu jabatan yang tugasnya 
bersifat rutin dan memfasilitasi operasional perkantoran . 
(2) Pengadministrasi umum (pengadministrasian 2) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b 
merupakan suatu jabatan penatausahaan dan pengelolaan 
administrasi perkantoran . 
(3) Pengadministrasi tertentu (pengadmini strasian 1) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c 
merupakan suatu jabatan penatausahaan dan pengelolaan 
administrasi perkantoran yang bersifat khusus karena 
memerlukan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 
oleh instansi pe merintah . 
(4) Petugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a merupakan suatu jabatan sebagai pelaksana 
teknis/lapangan atas tugas dan fungsi SKPD . 
(5) Penyelia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(2) huruf b merupakan suatu jabatan yang bertugas sebagai 
koordinator dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap 
petugas operasional . 
(6) Perencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(2) huruf c merupakan suatu jabatan yang bertugas 
menyiapkan rancangan pelaksanaan teknis pekerjaan dan 
operasional atas tugas dan fungsi SKPD /Unit Kerja . 
(7) Protokol p impinan (ajudan Bupati/ ajudan Wakil Bupati, 
sekretaris pribadi Bupati/ sekretaris Wakil Bupati) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d 
merupakan suatu jabat an yang bertugas mendampingi dan 
melayani dalam setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan 
Bupati /Wakil Bupati serta mengatur dan 
mengkoordinasikan jadwal kegiatan Bupat i/Wakil Bupati . 
(8) Pengelola keuangan (bendahara pengeluaran/bendahara 
penerimaan) sebaga imana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf e merupakan suatu jabatan yang bertugas 
melaksanakan pengelolaan APBD. 
 12 
 
(9) Pengelola barang (pengurus barang pengguna) sebagaimana dimaksu d dalam