Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA, pada BAB III - LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYEL ENGGARA NEGARA DAN, Pasal 3 menjelaskan:

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : 
a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 
5 
 c. Pejabat Eselon II; 
d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; 
e. Camat; 
f. Pejabat Eselon III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; 
g. Pejabat Fungsional Auditor Tingkat Madya; 
h. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMD dan PT; 
dan 
i. Pejabat lain yang ditentukan oleh KPK. 
(3) Daftar Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.