Apa bunyi lengkap Pasal 193 dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003?
Menurut ketentuan dalam NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, pada , Pasal 193 dinyatakan:

(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi 
kepentingan umum aebapimana dimaksud daWn Pasal 
189 ayal (2) hwuf d, adalah tanah dan/ atau bangunan 
yang digunakan. untuk kegiatan yang menyangkut 
kepentingan bengsa dan negara, masyarakat luas, 
rakyat banyak/ bersama. dan/atau kepentingsn 
pembangunan, termasuk diantaranya keg!atan 
Pemerint.ah Daerah daJam lingkup hubungan 
persahabatan antara negara/ dacrah dengan negara lain 
atau masyarakat/ lembaga int.ernasional. 
(2) Kategori bidang ke!Patan sebagaimana dimakaud pada 
ayat (lJ antara lain sebagai berikut 
a. jaJan umum termasuk akse8 jaJan eesuai peraturan 
perundanpn, jahm tul d~• rel kereta api; 
b, aaluran air minwn/ air ben.ih dan/atau saluran 
pembuangan air; 
c, waduk, bendungan clan bangunan pengairan 
Jainnya, termasuk saluran irigasi; 
d. rum.ah sakit umum dan puuat keeehat.an 
masyarakat; 
e. pelabuhan, bandar udara, staeiun kereta apiatau 
t.erminal· ' f. tempat ibadah; 
g. 11elcolah atau lembap pendidikan non-.komersial 
h. pasar umum; 
i. fa.silit.as pemakaman umum; 
j. fBsilitais ke~htma.lan umum, antara lain tanggu! 
penanggulangan bahaya banjir, la.bar dan lain-lain 
bencana; 
k. sarana dan p:ra.sarana pos dan telekomunikasi; 
1. sarana dan praaarana oJahraga untuk umum; 
m. &ta&iun penyiman radio don televiei beserta sarana. 
pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik; 
n. kantoT pemerintah, Pemerintah Daerah, Penvakilan 
Negara Asirlg, Perserikatan Bangsa Ba.ngaa dan 
lembap internasional di bawah naungan 
~rilaatan BnngM-Bangaa; 
o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republic Indonesia seauai dengan tups clan 
tungalnya; 
p. rumah susun eederhana; 
q. tempat pembuangan sampah untuk umum; 
r, cagar a1am dan cagar budaya; 
a, promos! budaya nasional; 
t. perte.manan untuk umum; 
u, panti sosial; 
v. lembaga pemasyarakatan; dan 
w. pembangkit, turbin, transmisidan diatribusi tenaga. 
listrik termaauk instala&i pendukungnya yang 
merupakan satu kesaruan yang tidBk dapat 
terpisahkan. . .--.. 
., . ( 1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan 
pertimbangan: 
a. untuk optimnli-Bi barang milik daerah yang 
berlebih atau tidak digunakan/ dimanfaatkan; 
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah 
apahila dijual; dan/atau 
e. sebagai pelakaanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. l'a8al 196 Bagian Ketiga 
Penjualan 
Paragraf Kesa.tu 
Prinsip Umum Pasal 195 
(II Pemindahtanganan bmang mllik daerah selain tanah 
dan/atau bengunan yang benriJai sampai dengan 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah] dilakukan 
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 
(2) Pemindahtanganan barang milik daerah eelain tanah 
dan/atau bangunan yang bemilai Iebih dari 
Rp. 5.000.000.000,00 (IU:na miliar rupiah) dilakukan 
oleh PengeloJa Barang setelah mendapat pa &etujuan 
DPRD. 
(31 Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 dan ayat (2) 
merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan 
daJam bentuk penjualan, tuk8r menukar dan 
penyertaan modal. 
(4) NilAi eebagaimana dimakaud pada ayat (II dan ayat (2) 
merupAkan nilai pP.mlehan untuk pP.mindahtanganan 
dalain bentuk hibah. 
(51 Uaul untuk meml)eroleh l)ClsetLJ.juan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh 
Bupati. 
(6) Usulan penetujuan sebagaimana djmakeud pada ayat 
(11dl:Ul1tyttl(2) dihtkulum per liap usulan. ~mindahtanganan baraag milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimabud dal.a.m PQQa} 
189 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat peraetujuan Bupati. Pa.sal 194 
(1) Penjualan barang milik daerah dilakubn eeeara lelruig, 
kecuali dalam hal tertentu. 
(2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk 
umum dengan penawaran harp aecara tertulis 
dan/atau .li8an yang &emakin meningkat atau menurun 
untuk mcncapai harp tertingi. 
(3) Lelang aebapimana dimabud pada ayat (2) 
dilaksanalcan setelah dilalcukan pengumuman lelang 
dan di hadapan pejabat lela.ng. 
(4) Pencecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. baning mili.k daerah yang bersifat khusus sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
b. bamng milik daerah lainnya yang ditetapkan !ebih 
Janjut oleh Bupati. 
(5) Rarana milik dA~rah yang hersifat khusus, sebegaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang 
yang diatur aecara khusus sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, antara lain yaiua: 
a. rumah negiua golongan III yang dijual kepada 
penghuninya. yang sah. 
b. kendaraan perorangan dinaa yang dijual kepa.da: 
1. Gubemur/ Bupati/ Walikota; 
2. Wakil Gubemur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota; 
3. mantan Oubemur/ mantan Bupati/ mantan 
Walikota; 
4. mantan Wakil Gubemui-/ mantsin Wialcil BupAti/ 
mantan Wakil Walikota; dan 
5. Sekretaris Daerah Provinsi. 
(6) Barang milik daerah lainnya, 8"bagajmana dimaksud 
pada. ayat (4} huruf b anta.ra lain yaitll: 
a. tanah dan/amu bangwum yang alam digunakan 
untuk kepentingan umum; 
b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal 
pengadaannya digunakan untuk pembangunsn 
perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemelintah Daerah 
yang bcraangkutan, sebagaimana t.ercantum dalem 
Dok:umen Pelakaanaan Anaaran (DPA); 
c, selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari 
keadaan kahar ifon:e ma,;eure,; Pasal 197 (21 Barang milik daerah yang tidak digunakan/ 
dimanfaatk:an aebagaimana dimak8Ud pada ayat ( 1) 
huruf a adalah barang milik daerah yang tidak 
digunakan untuk kepentinpn penyelenggaraan tugas 
dan fungsi OPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak 
lain. 
[I] Barang milik daerah berupa tanah dan/ata.u bangunan 
yang tidak 1aku dijual pada lelang pertama., dilakukan 
lelang ulang aebanyak l(sa.tu) kali. 
(21 Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) dapat dilakukan penilaian ulang. 
(31 Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, be.rang 
.milik daerah seha,gaimana dimaksud pada ayat (1) tidak: 
1aku dijual, Pengelola Barang menindaldanjuti dengan 
penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, 
penyertaan modal atau pemanfaatan. 
(41 Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan 
aebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang milik 
daerah aetelah mendapat perserujuan Bupati. Pasal 199 PaeaJ 198 
(11 DalaJn rangka penjualan barang .milik daerah dilakukan 
penilaian untuk mendapatlam niJai wajar. 
{21 Dibcualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pad.a ayat(l) ada•ah bQ.gl. penjualan berangmilik daerah 
berupa tanah yang diperlukan untuk pemhansunan 
rumah suaun aederhana. yang ni!ai jualnya ditetapkan 
oleh Bupati berdallal'kan perhitungan yang ditetapkan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(31 Penilaian aebapimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sebagaimana dimllk3ud dalam Pasal 184 dan