Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 Pasal 41?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB IV - INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN, Pasal 41 mengatur sebagai berikut:

( 1) Dalam hal hasil sidang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ a tau 
barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai 
Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pejabat 
Lain yang menguasai uang dan/ atau barang bukan milik 
negara/ daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui 
Bupati untuk melakukan pemeriksaan kembali. 
(2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan 
hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan 
kembali. 
(3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui Bupati menyampaikan 
laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis. 
(4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menyatakan bahwa: 
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai 
ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pejabat Lain 
yang menguasai uang dan/ atau barang bukan milik negara/ 
daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan; atau 
b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai 
ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pejabat Lain 
yang menguasai uang dan/ atau barang bukan milik negara/ 
daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerin tahan. 
(5) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian 
Negara/Daerah dalam hal: 
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; atau 
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. 
(6) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan kepada Bupati. 
(7) Bupati menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) melalui proses penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS 
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39.