Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor 10 Tahun 2015 pada Pasal 42?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor 10 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015, Pasal 42 menyebutkan bahwa:

(1) Pemberhentian petinggi karena meninggal dunia, 
atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatan dan 
tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) 
bulan berturut turut, proses pemberhentiannya 
diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Kampung 
kepada Bupati melalui Camat berdasarkan 
keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan 
Kampung ; 
(2) Pemberhentian Petinggi karena tidak lagi memenuhi 
syarat -syarat sebagai petinggi, dinyatakan 
melanggar sumpah janji, melanggar larangan 
sebagai petinggi, usul pemberhentian petinggi 
disampaikan oleh Badan Permusyawaratan 
Kampung kepada Bupati melalui Camat 
berdasarkan keputusan musyawarah Badan 
Permusyawaratan Kampung yang dihadiri oleh 2/3 
(dua per tiga) dari jumlah anggota Badan 
Permusyaw aratan Kampung ; 
(3) Pemberhentian Petinggi yang dimaksud dalam pasal 
38 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kajian Tim 
teknis Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang 
ditetapkan oleh Bupati, dan usulan pemberhentian 
Petinggi tanpa harus melalui musyawarah Badan 
Permusyawaratan Kampung ; 
(4) Pengesahan pemberhentian petinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan 
dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak usul diterima; 
(5) Setelah dilakukan pemberhentian petinggi 
sebagaimana dimaksu d pada ayat (4), Bupati 
mengangkat penjabat Petinggi yang berasal dari 
Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah . 
 
 
-8- 
 
 
Perda -Kubar/180/2017 
 7. ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: