Menurut Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

(1) Penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, yang paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
Peraturan Daerah tentang APB Desa ditetapkan. 
(2) ADD dipergunakan untuk : 
a. Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD ; 
dan 
b. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 
(3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penhasilan tetap Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan tunjangan BPD, digunakan untuk kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa , pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa. 
(4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan 
BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 
(1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara: 
a. ADD suatu Desa = ADDM + ADDP 
b. ADDM setiap Desa adalah 60% (enam puluh persen] dari total pagu 
ADD dibagi jumlah desa secara merata; dan 
c. ADDP setiap Desa adalah 40% (empat puluh persen) dari total pagu 
ADD dibagi secara proposional sesuai dengan rasio jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan georgrafis di 
masing-rnasing desa. 
(2) Besaran ADD untuk masing-masing desa pada Tahun Anggaran 2018 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b. ADD proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pagu 
ADD yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk 
desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan 
geografis. 
(3) Data penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat 
kesulitan georafis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 
(1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I, dalam hal : 
a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan kepada Bupati dan tidak 
menyampaikan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 
sebelumnya; 
b. Terdapat SILPA Tahun sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), 
dengan terlebih dahulu meminta penjelasan dari Kepala Desa; dan 
c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 
(2) Bupati menunda penyaluran ADD Triwulan II dalam hal kepala Desa 
belum menyampaikan Laporan penggunaan tahap I. 
(3} Bupati menunda penyaluran ADD Triwulan III dalam hal kepala Desa 
belum menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun sebelumnya, Laporan 
rea!isasi dan laporan penggunaan ADD tahap II.I Pasal 12 BAB IV 
SANKS I BAB III 
PELAPORAN