Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, pada BAB VII - TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN, Pasal 9 menjelaskan:

(1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Alokasi Dana Kampung setiap tahap penyaluran 
kepada Bupati. 
(2) Laporan realisasi penyerapan da n capaian output Alokasi Dana 
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyerapa n dan capaian output Alokasi Dana 
Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana 
Kampung sampai dengan tahap II. 
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana 
Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 
huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun 
anggaran berjalan. 
(4) Laporan realisasi penyer apan dan capaian output Alokasi Dana 
Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dim aksud pada ayat 
(2) huruf b disampaikan paling lamba t tanggal 7 Juni tahun anggaran 
berjalan . 
(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4), Kepa la Kampung dapat menyampaikan pemutakhiran capaian 
output kepada Bupati selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada 
aplikasi software. 
(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian lapora n 
realisasi penyerapan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Kampung. 
 
Bagian Kedua 
Kelengkapan Dokumen Administrasi Pertanggungjawaban ADK