Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 30 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 30 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara: 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah 
Kabupaten Penajam Paser Utara. 
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah 
Kecamatan. 
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-
- 3 - 
 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah 
strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan 
perempuan. 
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 
berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 
budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil 
pembangunan. 
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki 
dan perempuan. 
12. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang 
kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, 
partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan 
untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan 
kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan 
perempuan. 
13. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut 
PPRG adalah perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan kesetaraan 
dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, 
aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan 
laki-laki. 
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran 
yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya 
untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender. 
15. Gender Analysis Pathway adalah Model /alat analisis gender/perbandingan 
kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan dan 
mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk 
mengurangi kesenjangan untuk mencapai kinerja yang diharapkan dimasa 
mendatang. 
16. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen 
yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender 
terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada 
output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender. 
17. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk 
melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing. 
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja 
PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak 
pengarusutamaan Gender dari berbagai PD dan Desa di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 
 
 
- 4 -