Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, BAB III - RUANG LINGKUP K EGIATAN PENGGUNAAN ADK, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(1) Penggunaan ADK adalah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan 
Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 
(2) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
b. Penetapan dan penegasan batas Kampung ; 
c. Pendata an kampung ; 
d. Penyusunan tata ruang kampung ; 
e. Penyelenggaraan musyawarah kampung ; 
f. Pengelolaan informasi kampung ; 
g. Penyelenggaraan perencanaan Kampung ; 
h. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerint ahan 
kampung ; 
i. Penyelenggaraan kerjasama antar kampung ; 
j. Pembangunan sarana dan prasarana kantor k ampung; dan 
- 6 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 k. Kegiatan lainnya sesuai kondisi kampung . 
(3) Bidang Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain: 
a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan 
lingkungan kampung antara lain: 
1. Tambatan perahu; 
2. Jalan pemukiman; 
3. Jalan kampung antar pemukiman ke wilayah pertanian ; 
4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; 
5. Lingkungan pemukiman masyarakat kampung ; dan 
6. Infrastruktur kampung lainnya sesuai kondisi kampung. 
b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana keseh atan antara lain : 
1. Air bersih berskala kampung; 
2. Sanitasi lingkungan; 
3. Pelayanan kesehatan kampung seperti posyandu; dan 
4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi 
kampung. 
c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan d an kebudayaan antara lain ; 
1. Taman bacaan masyarakat; 
2. Pendidikan anak usia dini; 
3. Balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat; 
4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 
5. Sarana dan prasarana pelatihan dan pendidikan lainnya sesuai 
kondisi kampung. 
d. Pengemba ngan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana da n prasarana ekonomi 
antara lain : 
1. Pasar kampung; 
2. Pembentukan dan pengembangan BUMKam; 
3. Penguatan permodalan BUMKam ; 
4. Pembibitan tanaman pangan; 
5. Penggilingan padi; 
6. Lumbung k ampung; 
7. Pembukaan lahan pertanian; 
8. Pengelolaan usaha hutan kampung; 
9. Kolam ikan dan pembenihan ikan; 
10. Kapal penangkap ikan; 
11. Gudang pendingin; 
- 7 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 12. Tempat pelelangan ikan; 
13. Tambak; 
14. Kandang ternak; 
15. Instalasi biogas; 
16. Mesin pakan ternak; dan 
17. Sarana dan prasarana ekono mi lainnya sesuai kondisi 
kampung. 
e. Pelestari an lingkungan hidup antara lain : 
1. Penghijauan; 
2. Pembuatan terasering; 
3. Pemeliharaan hutan bakau; 
4. Perlindungan mata air; 
5. Pembersihan daerah aliran sungai; dan 
6. Kegiatan lain sesuai kondisi kampung. 
(4) Bidang Pembinaan Ke masyarakatan sebagaimana dimaksud pada 
antara lain: 
a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; 
b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 
c. Pembinaan kerukunan umat beragama; 
d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga; 
e. Pembinaan lembaga adat; 
f. Pembinaan kesenia n dan sosial budaya masyarakat; dan 
g. Kegiatan lain sesuai kondisi kampung. 
(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) antara lain: 
a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan; 
b. Pelatihan teknologi tepat guna; 
c. Pendidi kan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Kampung, 
Perangkat Kampung, dan Badan Permusyarawatan Kampung; 
d. Peningkatan kapasitas masyarakat , antara lain : 
1. Kader pemberdayaan masyarakat Kampung; 
2. Kelompok usaha ekonomi produktif; 
3. Kelompok perempuan; 
4. Kelompok t ani; 
5. Kelompok masyarakat miskin; 
6. Kelompok nelayan; 
7. Kelompok pengrajin; 
8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 
9. Kelompok pemuda; dan 
- 8 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 10. Kelompok lain sesuai kondisi Kampung.