Menurut PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018, apa isi dari Pasal 35?
Pasal Pasal 35 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada BAB IV - PERGESERAN ANGGARAN, menyatakan:

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh OPD diatur sebagai berikut: 
Untuk nilai/jumlah pembelian/pengadaan barang dan jasa dengan 
nilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 
dilengkap i bukti pembelian berupa faktur/nota; 
Untuk nilai/jumlah pembelian/pengadaan barang dan jasa diatas 
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus mempunyai surat 
pesanan, melampirkan kwitansi serta Berita acara basil pemeriksaan 
petugas yang ditunjuk yang menyatakan bahwa barang tersebut telah 
diterima dengan cukup, baik dan sesuai dengan pesanan. 
Untuk nilai/jumlah pembelian/pengadaan barang dan jasa diatas 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dibuatkan SPK (Surat 
Perintah Kerja) dengan dilengkapi dokumen -dokumen pengadaan 
barang/jasa dan atau penunjukan serta dibuatkan Berita Acara 
Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa. 
Untuk nilai/jumlah pembelian/pengadaan barang dan jasa diatas 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dibuatkan 
Kontrak/perjanjian kerja dengan Berita Acara Pengadaan Barang dan 
Jasa serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan dan 
Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa. 
Khusus untuk kegiatan pengadaan secara pelelangan/penunjukan 
langsung/pengadaan langsung yang dikontrakkan (Kontruktural) 
dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). 
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Kepala OPD 
menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD, 
dan dibentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang susunan 
keanggotaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, uang 
muka/kontrak/borongan dapat diberikan kepada penyedia barang dan 
jasa, dengan ketentuan sebagai berikut: 
Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 300/o (tiga puluh persen) dari nilai 
kontrak. 
Untuk usaha menengah dan besar setingi-tingginya 20% (dua puluh 
persen) dari nilai kontrak 
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai 
pengadaan barang dan jasa atau pelaksanaan pekerjaan berpedoman 
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.