Menurut PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, pada BAB IV - PEMBINAAN DAN KOORDINASI, menyatakan:

Yang dimaksud dengan verifikasi perjanjian kinerja di tingkat
OPD adalah perjanjian kinerja yang disepakati dan
ditandatangani antara :
Kepala / Pimpinan OPD / Camat dengan pejabat eselon III;
Pejabat eselon III dengan pejabat eselon IV ; dan
Pejabat eselon IV dengan staf.
Yang dimaksud dengan tim Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di tiap OPD adalah tim yang dibentuk
dengan Keputusan Kepala / Pimpinan OPD / Camat dimana
komposisinya sepenuhnya merupakan kewenangan Kepala /
Pimpinan OPD / Camat.
Pemverifikasian dan pernyataan keselarasan antara perjanjian
kinerja dengan dokumen perencanaan dituangkan dalam berita
acara sebagai bahan lampiran bagi Kepala / Pimpinan OPD /
Camat dalam menandatangani perjanjian kinerja dengan pejabat
dibawahnya. Termasuk antara pejabat eselon III dengan pejabat
eselon IV serta antara pejabat eselon IV dengan staf.