Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam  Nomor m Tahun 2017?
Norma hukum dalam  Nomor m Tahun 2017 tentang , Pasal 19 berbunyi:

( l) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dlrnaksud dalam f'asal 10 huruf h, diberikan setiap 
bulan dengs.n mempertimbangkan kernampuan 
keuangan daerah. 
(2) TKI aebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) ctiberikan 
untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota 
DPRD. 
(3) Besaran TKJ bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud pads. ayat 11) dilakukan 
dengan ketentuan: 
a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; 
b. sedang. paling banyak 5 (lima) k.idi; dan 
c. rend.ah. paling banyak 3 ltiga) kali; 
dari uang repreaentaai Kerua DPRD. (1) Pimptnan dan Anggota L>P.IID yang duduk dalam alat 
keleng,kapan lain berhak memperoleh tunjangan alat 
kelengkapan lain sebagaimana dimaki:md dalam Pasal 
10 huruff. 
(2) Besaran t.unjangan alat kelengkapan lain 
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 10 huruf g sama 
dengan tunjangan alat kelengkapan sebagaimana 
diatur dalaw Pasal 1 7 ayat (2). 
(3} Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibe.rikan selama alat 
kelengkapan Jilin tcrbcntuk dan melaksanakan tugai:;. Bagian Ketujuh 
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain 
PaSBI IR (2) Tunjangan alat keleugkap~.11 ::.ebagaimana dtmaksud 
pada ayat (II diberilam dengan ketentuan: 
a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma 
Ii.ma persen]; 
b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar So/o (lima 
persen]; 
c. untuk jabatan eekretarta, sebesar 4% (empat 
persen); dan 
d. untukjabatan anggota, sebesar 3% ~tiga persen); 
dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. 
(1) Tunjangan Kesejahteraan Pirnpinan d.an Anggota 
DPRD terdiri ata11: 
a. j,_minan ke&ehatan; 
b. jaminan kecelakaan kerja; 
c. jaminan kematian; dan 
d. pakaian dina.s dan atribut 
(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud prula 
, Pimpinan DPRD disediakan tuniangan 
kesejahteraan berupa: 
a. rumah negara dan perlengkapannya; 
b. kendaraan dinas jabatan; dan 
c, belanja rumah tangga. Paaal 22 Bagii.n Kesatu 
Umum BAB IV 
TUNJANGAN KESEJAH1ERAAN PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DPRD Penghitungan kemampuan keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 
terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: 
a. tinggi; 
b. sedang; 
c. rendah; 
dengan mengaeu. kepada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pasal 21 Pasa.l 20 
(1) Tunjangan reses bagi .Pimpinan d.1\11 Anggota DPRD 
seba.gaimana djmakaud dalam Pasal 10 huruf i 
diberlkan dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daen.h. 
(2) Besaran tunjangan reses sebagaimanan dimaksud 
pada ayat (1) di.lakukan dengan ketentuan: 
a. tinggi, paling banya.k 7 (tujuh} kali; 
. h. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan 
c. rendah, paling hAnyak 3 (tiga.) kali; 
dari uang representasi Ketua DPRD. Bagian Kesembilan 
Tunjangan Reses 
-----··· - Jaminan keeelakaan kerja dan jaminan .kematian 
sebagaimana dimakaud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b 
dan huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan 
kerja dan jaminan kema.tian sesual dengan ketentuan 
peraturan perunclang-undangan. Pasa.125 Bagian Ketiga 
Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerikeaan 
kesehatan llP.MgRimana dimaksu<I pada ayat ( l) 
diatur dalam Peraturan Bupati. (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakat1 I [satu] k.aJi dalam 1 (~u) 
tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak 
terma.suk sua.mi/istri dan anak. Pasal 24 
(1) Selain jaminan kesehatan eebagaiman.a dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD 
disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan 
untuk mengetahui status kesehatan di luar ca.kupan 
pelayan.an kesehatan yang diberikan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
jup tennasuk suami/istri d.an anak sesuai 
denean peraturan perundang-undangan. Pasal23 
(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam