Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 30 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 30 Tahun 2017 tentang JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPIUPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :1.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus2.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus3.Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerahdan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tujuanpembantuan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
5.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadiKewenangan Daerah6.Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapatmenimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup sertamenyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.7.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebutAMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ataukegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagiproses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ataukegiatan.
8.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKLadalah upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidakberdampak penting terhadap lingkungan hidup.
9.Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPLadalah upaya pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidakberdampak penting terhadap lingkungan hidup.10.Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkunganidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pemyataan kesanggupandan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungandldUp dan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL danUrL.
11.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPLdalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
1ountuk memperoleh izinusaha dan/atau kegiatan.
’kpS/BeSaranibatasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
3’bP^I^karSa .ada!ah setiaP oran§ atau instansi pemerintah yang
14.RekomSdal^UKLkegiatan yan^ waJib UKL dan UPL.
usaha dan/atauUPL adaabsurat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL dan UPL.
TATA CARA PENYUSUNAN MN PEMERIKSAAN UKL-UPL