Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 11?
Dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, BAB IV - KEDI'DI'IUI|, TI'GAs I'AT TUTGSI, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

Kepala UPTD dan l(epala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan
oleh Walikota.
Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal pereneanaan, pemberdayaan dan
pembinaan kepegawaian.
Ketentuan Lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baglal Kedua
Jabataa daa Esclonerlag
Pasal f2
Kepala UPTD merupakan pejabat strukh.rral Eselon IVA yang diberikan tugas
memimpin UPTD dalam penyelenggaraan urusan bidang pengelolaan
kefarmasian di wilayah kota kotamobagu.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan pejabat strukhrral Eselon WB yang
diberikan tugas memimpin dan mengelola urusan administrasi umum dan
keuangan dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan kefarmasian di wilayah
kota kotamobagu. ql
8BAB III
SUSINTAIT ORGAI{ISASI
P.sel 13
hlepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
IGpala UPTD meLaksanakan sistem pengendalian internal dalam
penyelenggaraan tugas fungsi UPTD.
Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap sataun organisasi di bawahnya.
(a) Kepda UPTD bertanggungiawab memimpin dan mengkmrdinasikan bawahan
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.
Pertangguagiawaban Pejabat Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala UPTD.