Bagaimana redaksi normatif Pasal 68 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 68 berbunyi:

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 2) 
dikecualikan terhadap: 
a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum 
berlakunya Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang -Undang 
Nomor 17 Tahun 2013; 
b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan 
Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan -Perkumpulan Berbadan 
Hukum ( Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen ) yang ber diri sebelum 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui 
keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu 
melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang -Undang Nomor 17 T ahun 
2013 ; dan 
c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan 
Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang -Undang Nomor 17 
Tahun 2013, tetap berlak u sampai akhir masa berlakunya. 
(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan ba ntuan sosial 
Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam 
APBD Tahun Anggaran 201 7 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Bupati ini.