Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945.
Redaksi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik, pada , Pasal 19 menjelaskan:

dikenakan sanksi administratif. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Pasal 23 Setiap orang yang melanggar ketentuan batas waktu pembuatan akte 
kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dikenakan 
sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan. Pasal 22 BAB IX 
SANKSI ADMINISTRATIF Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan KLA dialokasikan dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang 
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 BAB VIII 
PENGANGGARAN (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan 
pelaksanaan pengembangan KLA. 
(2) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya 
dalam pengembangan KLA. 
(3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
(4) Membentuk upaya perlindungan anak berbasis masyarakat seperti 
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Pasal 20 BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA Dalam Penyelenggaraan KLA, Pers dan LSM mempunyai kewajiban Sebagai 
berikut: 
a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di 
masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam 
pemberitaan yang berkaitan dengan anak. 
b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan 
elektronik. 
c. menjaga nilai-nilai Budaya dalam penyiaran, penampilan, dan 
penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat. Pasal 19 sampai 12 - 
NOREG PERAT 
KALIMANTAN BA N DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! 
T: ( 3/2018) ODANG RASETYO 
LEM.BARAN OAERAH ABUPATEN KUBU RAYA 
TAHUN._. ~l~ OMOR ~ .. .- t RUSMAN ALI 1 BUPATI KUBU RAYA, ~ 
r----~----- _.. c::=:: ;: ' • -f-. Oitmdangkan di Sungai Ray~ Q 
.1 ,iJ.J juu ;201 Pada tangga ... (.':';;,... . .... 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 
~ Ditetapkan di Sungai Raya 
pada tanggal .2q ju\i 2018 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kubu Raya. Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah 
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. Pasal 24 BABX 
KETENTUAN PENUTUP a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau 
d. pencabutan izin usaha. 
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 
peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 
(4) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak 
segera melakukan upaya perbaikan. 
(5) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak 
melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam 
peringatan tertulis pertama. 
(6) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak 
melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam 
peringatan tertulis kedua. -13 -