Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN Nomor 6 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN Nomor 6 Tahun 2017 tentang , khususnya BAB II - PENGALOKASIAN, Pasal 2, memuat:

(1)
 
Pengalokasian
 
Dana Desa 
dalam APBD/APBD
-
P
erubahan
 
sesuai dengan 
rincian Dana Desa 
yang 
ditetapkan 
dal
am 
Peraturan Presiden mengenai 
R
incian APBN
/APBN
-
P
erubahan
 
tiap tahun anggaran.
 
(2)
 
Berdasarkan
 
rincian 
Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada
, 
Bupati menetapkan peng
hitungan dan rincian 
Dana D
esa unt
uk setiap 
desa 
melalui Keputusan B
upati.
 
(3)
 
Rincian
 
Dana 
Desa 
untuk setiap desa 
dialokasikan secara 
merata dan 
berkeadilan berdasarkan :
 
a.
 
Alokasi Dasar; dan
 
b.
 
Alokasi 
Formula.
 
(4)
 
Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dihitung dengan cara membag
i Alokasi Dasar untuk Kabupaten 
den
gan jumlah desa.
 
(5)
 
Besaran Alokasi Formula setiap
 
Desa
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b, dihitung dengan bobot
 
 
sebagai berikut :
 
a.
 
25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 
b.
 
35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan 
desa
, yang 
ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa;
 
c.
 
10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 
d.
 
30% (tiga puluh per seratus) un
tuk ti
ngkat kesulitan geografis, yang 
ditunjukkan oleh I
ndek 
K
esulitan 
G
eografis (IKG)
 
desa.
 
 
(6)
 
Penghitungan ri
ncian besaran Dana Desa s
ebagaimana dimaksud pada 
ayat (5
) dengan menggunakan rumus
 
sebagai berikut :
 
 
AF setiap desa
 
=
 
{
(0,25 * Z1
) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + 
(0,30 * Z4)
} * 
(DDkab 
–
 
ADkab)
 
 
Keterangan:
 
AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa
.
 
Z1
 
= 
 
rasio
 
jumlah
 
penduduk
 
setiap
 
d
esa
 
terhadap total penduduk
 
d
esa
 
Kabupaten
 
Pandeglang
.
 
Z2
 
= 
 
rasio
 
jumlah
 
penduduk
 
miskin
 
setiap
 
Desa
 
terhadap total penduduk
 
miskin
 
d
esa
 
Kabupaten
 
Pandeglang
.
 
Z3 
 
= 
 
rasio
 
luas
 
wilayah
 
desa
 
setiap
 
desa
 
terhadap
 
luas
 
wilaya
h
 
desa
 
Kabupaten
 
Pandeglang
.
 
Z4 
 
= 
 
rasio IKG setiap
 
d
esa
 
terhad
ap total IKG d
esa
 
Kabupaten
 
Pandeglang
.
 
(7)
 
Data ju
mlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah
 
s
ebagaimana 
dimaksud pada ayat (5
) bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga ya
ng menyele
n
ggarakan urusan pemerintahan di bidang 
statistik.
 
(8)
 
IK
G 
D
esa
 
sebagaimana
 
dimaksud
 
pada
menggunakan IKG d
esa
 
yang
 
ditetapkan
 
berdasarkan
 
ketentuan
 
peraturan
 
perundang
–
undangan 
yang berlaku.