Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 pada Pasal 41?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, BAB XI - KADALUARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK, Pasal 41 menyebutkan bahwa:

(1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atas usul 
Kepala Dinas. 
22 (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat 
ditagih lagi karena: 
a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau 
kekayaan; 
b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan; 
c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; 
d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah 
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
perundang -undangan di bidang perpajakan; atau 
e. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan 
karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan 
dan/atau ber dasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati. 
(3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi 
karena: 
a. wajib pajak bubar, likuidasi, pailit dan /atau tidak dapat ditemukan; 
b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; 
c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah 
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
perundang -undangan di bidang perpajakan; atau 
d. hak Daerah unt uk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan 
karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan 
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.