Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN WALIKOTA 8ANDAR LAMPUNG Nomor 03 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA 8ANDAR LAMPUNG Nomor 03 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN, pada BAB II - PENDELEGASIAN ATAU PELIMPAHAN KEWENANGAN, Pasal 3 dinyatakan:

Jenis Perizinan Daerah yang didelegasikan atau dilimpahkan
kewenangnanya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,meliputi :
1.IzinPrinsip Penanaman Modal;
2.IzinPrinsip Pertuasan Penanaman Modal;
3.IzinPrinsip Perubahan Penanaman Modal;
4.IzinUsaha Penanaman Modal;
5.IzinUsaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
6.IzinUsaha Perluasan Penanaman Modal;
7.Keterangan Rencana Kota;
8.IzinPendahuluan Membangun (IPM);
9.IzinMendirikan Bangunan (IMB);
10. IzinPeletakan Titik Reklame (IPTR);
11. IzinGangguan (HO);
12. IzinUsaha Jasa Konstruksi
13. IzinUsaha Angkutan (IUA);
14. IzinUsaha Toko Modem (IUTM);
15. IzinUsaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
16. IzinUsaha Industri (IUI);
17. Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP);
18. Surat IzinUsaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
20. Tanda Daftar Gudang (TDG);
21. Tanda Daftar Industri (TDI);
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
Bagian Ketiga
Kewenangan Penyelenggara Perizinan