Apa substansi hukum dari Pasal 17 . BUPATI MUNA BARAT, TENTANG Nomor 17 Tahun 2003?
Materi muatan . BUPATI MUNA BARAT, TENTANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, khususnya , Pasal 17, adalah:

Pasal 16 
LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui 
pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan pekerjaan LPSE. Paaal 15 
( 1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE adalah pejabat atau 
pelaksana berhak rnenerima tunjangan atau tambahan penghasilan 
yang besamya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan 
memperhatikan beban, kondisi atau prestasi kerja. 
(2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan keten tuan peraturan yang berlaku. 
(3) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besamya disesuaikan 
dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban 
kerja. • BABV 
TUNJANGAN,HONORARIUM,PENDIDIKAN 
( 1) LPSE menyusun dan melaksana.kan Standar Prosedur Operasional 
untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan 
barang/jasa secara elektronik. 
(2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya mencakup: 
a. registrasi dan Verifikasi pengguna SPSE; 
b. layanan Penggunaan SPSE; Pasal 20 BABVIll 
STAHDAR PROSEDUR OPERASIONAL . 
Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pasal 19 BAB VD 
PEMBIAYAAN b. melaksanakan · koordinasi dan konsultasi · dalam rangka 
penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa 
secara elektronik; 
c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) 
terkait dengan proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik; 
d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan 
oleh LPSE. 
(2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain: 
a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 
penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan 
barang/jasa secara elektronik; dan 
b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait 
permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE. 
Bagian Pertama 
Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE 
Paul 21 
(1) Subtansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan Verifikasi 
pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a 
wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut: 
• a. Bagi Penyedia Barang/Jasa; 
1. melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE; 
2. mcngisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir 
Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan 
menunjukan dokumen asli yang terdiri dari : 
a) KTP Direktur/ Pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang 
di perusahaan; 
b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila 
ada); dafl 
c) Nomor : Pokok Wajib Pajak fNPWP) Sadan 
Usaha/Penanggungjawab Perusahaan bagi Perusahaan 
Perseorangan a tau Perorangan bagi Penyedia barang/ jasa 
perorangan. 
I 
b. Bagi Pengguna ;SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan 
asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat 
keputusan dari instansi masing-masing. 
(2) Verifikasi kepada Penyedia barang/jasa adalah kegiatan pemeriksaan 
terhadap kebenaran pelaporan dokurnen sebagaimana dipersyaratakan 
pada ayat (1) huruf a. angka 2 dengan tujuan otentikasi Penyedia 
barang/jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai 
representasi dari penanggung jawab suatu badan Usaha/Perusahaan 
Perseorangan, atau Perorangan. c. penanganan masalah (error handling); 
d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE; 
e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan 
f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup). 
• Bagian Ketiga 
Penanganan lrfasalah (error handling) 
·Pasal 23 
(1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan 
SPSE; LPSE menyediakan: 
a. ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan dan 
verifikasi; 
b. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke 
lokasi LPSE; 
c. pelayanan konsultasi penggunaan SPE melalui internet, telpon dan 
kunjungan ke lokasi LPSE; 
d. pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang 
menghadapi permasalahan tehnis yang dapat menghambat aktivitas 
Pengguna SPSE . Paul 22 Bagian Kedua 
Layanan Penggunan SPSE (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang 
diatur pada ayat (1) peraturan ini. 
(4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan. 
(5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data 
kualifikasi oleh Penyedia barang/ jasa dan klarifikasi data kualifikasi 
oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. 
(6) Formulir aebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a. angka 2 dapat 
diperoleh pada aplikasi SPSE. 
(7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah ULP /Pejabat pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang 
ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE. 
Bagian Kelima 
Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE memudahkan un~uk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, 
'. dokumen dan penyimpangan data. 
I aspek yang (5) server harus • Semua pengunjung yang akan memasuki : ruang 
mendapat izin dart pejabat yang berwenang di LPSE: 
Pengelolaan server SPS~ harus memperhatikan (4) suhu ruangan.eadangan catu daya,keamanan fisik. (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan 
jaringan. 
(2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data 
center. 
(3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan Pasal 24 Bagian Keempat 
Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur SPSE (2) LPSE menjadi saksi dalarn ha1 dokumen penawaran tidak dapat dibuka 
oleh ULP /Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara 
kesaksian; 
(3) LPSE dapat meneruekan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan: 
ij. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; 
dan 
b. pennasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.