Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 50 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014.
Redaksi dari 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, pada BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 50 menjelaskan:

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk
barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang
masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/ atau
bangunan.
Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan
kepentingan umum.
Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan
persetujuan DPRD.