Apa saja yang diatur dalam Pasal 110 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Ketentuan dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 110 menetapkan:

, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113. 
(12) Tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian 
rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, 
dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 125. (8) Dalam melaksanakan rehabllltasi Bangunan Oedung 
hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada 
Pemilik Bangunan Oedung yang akan direhabilitasi 
berupa: 
it. pengunmgan1 atau pembebasan biasa IMB; atau 
b. pemberian deeain prototipe yang sesuai dengan 
karakter bencana; atau 
c. pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan 
rekonstruksi Bangunan Gedung; atau 
d. pemberian kemudahan kepada pennohonan SLF; 
e. bantuan lainnya. 
( 1) TABG mempunyai tugas: 
a. memberikan pertimbangan teknis berupa 
naeehat, pendapat, dan pertimbangan profestonal 
pada pengesahan rencans. telmis Bangunan 
Gedung untuk kepentinaan umum; 
b. memberikan masukan tentang program dalam 
pelaksanaan tuga.s pokok dan fungsi instansi 
yang terkait; 
c. rugas TABG sebagaimana dlmakeud huruf a da.n 
huruf b hanya untuk jenis bangunan diatas 3 
(tiga) lantai atau jenis bangunan kornpleks atau 
jenis bangunan khusus: dan RAgiAn KP.rlnA 
Tugas dan Fungsi 
Paeal 157 (4) Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap. 
(5) Setiap unsur minimal diwakili oleh 1 (satu) orang 
sebagai anggota atau disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan daerah. 
(6) Nama-nama anggota TABG diusulkan ol.eh asosiasi 
profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli 
termasuk masyamkat adat yang disimpan dalam 
baeie data daftar anggota TABG. -·· (3) Keterwakilan unsur-unsur asasiasi profesi, perguruan 
tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat 
adat, minimum sama dengan keterwakilan unsur- 
unsur instanst Pemerintah Daerah. (1) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari: 
a. pengarah; 
b , kctua; 
c. wakil ketua: 
d. sekretaris; dan 
e. anggota. 
(2) Keanm.totaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur: 
a. asosiasi profesi; 
b. masyarakat ahli di Iuar disiplin Bangunan 
Ocdung termasuk masya.rakat adat; 
c. perguruan tinggi; dan 
d. instansi Pemerintah Daerah. ,. ... ,. Pasal 156 (2) T.ABG sebageimena. dimaksud pada a.yot (I) hru'Ue 
sudah ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 6 
(enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini 
dinyatakan berlaku. 
' Bagian Ketiga 
Pembiaya.a.n TABG 
Paeal 159 
(1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggota 
TABO dibeblmluu1 pade, APBD Pemermiah Daerah. 
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi: 
a. biaya pengelolaan basis data; 
b. biaya operaaional TABO yang terdiri dari: 
1. biaya sekretarla.t; 
2. persidangan; 
3. honorarium dan tunjangan; 
4. bia.ya perjalanan dtnae, 
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan 
sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) diatur dalarn 
Peraturan Bupati. ,..... (1) Masa kcrja Tl\BG ditctapkan 1 (satul tahun enggaran. 
(2) Masa kerja TABG dapat diperpanjang sebanyak- 
banyaknya 2 (dual kali masa kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat [I]. Pasal 158 (:.!I Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat (11 huruf a, TABG mcmpunyai fungsi: 
a. pengko.jian dokumen rencana telm.is yang telah 
disetuiui oleh instansi yang berwenang; 
b. pengkajian dokumen rencana tekms berdasarkan 
ketentuan tentang persyaratan tata bangunan; 
dan 
c, pengl{ajian dokumen rencana teknis berda.sarkan 
ketentuan tentang persyaratan keanda1an 
Bangunan Gedung. 
(3) Disa.mping tugaa pokok sebagajmana dimakaud pada 
, 1'ABG dapat membantu: 
a. pembuatan acuan dan penilaian; 
b. penyelesaian masalah; dan 
c. penyempumaan peraturan, pedoman dan 
standar. , .. d. TABG da1am melaksana.kan tugas sebagaimana 
di.maksud pada huruf a, sa.mpai dengan huruf c 
setelah m.endapatkan pennintaan dari instansi 
yang memiliki kewenangan dibida.ng perizinan. 
(1) Obyek pemantauan dan penjagaan ketertiban 
penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a meliputi kegiatan 
pembangunan, k:cgiatan pemanfaatan, kegiatan 
pelestarian tennasulc peT"awatan dan/11ta11 
pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya 
yang dilindungi clan dilestarikan dan/atau kegiatan 
pembongkaran Bangunan Gedung. 
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan: 
a. dilakukan secaraobjektif; 
b, dilakukan dengan penuh tanggungjawab; 
c. dilalcukan dengan tidak meni.mbulkan gangguan 
kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung, 
masyarakat dan lingkungan; dan 
d. dilakukan dengan tidak meni.mbulkan kerugian 
kepad.a pemilik/Pengguna Bangunan Gedung, 
masya.rakat den lingtrungan. Pasal 161 Paragraf 1 
Lingkup Peran Masyarakat 
Pasa.l 160 
Peran masyarakat da.lam penyelenggaraan Bangunan 
Oedung dapat terdiri atas: 
a. pemantauan clan penjagaan ketertiban 
penyelenggaraan Bangunan Gedung; 
b, pemberian masukan kepada Pemerinto.h dCUl/a.tau 
Pemerintah Daerah dalam penyempumaan 
peraturan, pedoman dan Sta.ndar Teknis di bidang 
Bangunan Oedung; 
c. penyampaian pendapat dan pertimbangan .kepada 
inetanai yang bcrwcnang tcrhadap penyusunan RTBL, 
renc-.ana tP.kni!l bangnnan t~entu dan kegiatan 
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang 
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; 
dan 
d. pengajuan Ougatan Perwakilan terhadap Bangunan 
Gedung yang mengganggu, merugikan dan/atau 
membahayakan kepentingan umum. BAB VI 
PERAN MASYARAKAT DAI.AM PENYELENGGARA'\N 
BANGUNAN GEDUNG 
., .·'· Pasal lo:l 
(l) Peniagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan 
Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 
huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat melalui: 
a. penceganan perbuatan perorangan atau kelompok 
masyarakat yang dapat mengurangi tingkat 
keandalan Bangunan Gedung; dan 
b. pencegallan perbuatan perseorangan atau 
kelompok masyarakat yang dapat menggangu 
penyelenggaman Bangunan Oedung dan 
linglCllngannye.. 
(2) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
masyarakat dapat melaporkan secara lisan 
dAn/iitau t.P.rt.ulia kP.pAdB: 
a. Pemerintah Daerah meJalui instansi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang keamanan dan ketertiban; dan ,..--. (3) Penumtauan sebagaimana dllnakaud pada ayat (l) 
dapa.t dilakukan oleh perorangan. kelompok, atau 
organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan 
pengamaran. penyampaian masukan, usulan dan 
pengadu.an terhada.p: 
a. bangunan gedung yang ditengarai tid.ak laik 
fungsi; 
b. bangunan geclung yang pembangunan, 
pemanfaatan, pelestarian dan/ atau 
pembongkarannya berpotensi menimbulkan 
tingkat gangguan bagi pcngguna dan/ atau 
m.asyarakat clan lingkungannya: 
c. bangunan gedung yang pembangunan, 
pemanfaatan, pelestarian dan/atau 
pembongkarannya berpotensi menimbulkan 
t.i11gkat bahaya tertentu bagi pengguna dan/atau 
masyarakat dan lingkungannya; dan 
d. bangunan gedung yang ditengarai melanggar 
ketentuan perizinan dan lokasi bangunan gedung. 
(4) Hasil pantauan sebllgaimana dimakeud pclda o.yo.t (3) 
dilaporkan eecara tertulis kepa.da Pemerintah Deerah 
secara langsung atau melalui TABG. 
(S) Pemerit.ah daerah wajib menanggapi dan 
menindaklaniuti laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dengan melak:ukan penelitian dan 
eva1uasi secara administratif dan secara teknis 
melalui pemerikaaan Iapangan dan mclak:ukan 
rlnda.kan yang diperlukan serta menyampaikan 
haailnya kepa.da pelapor. r' 
. ., Pasal 164 
(1) Penyampaian pendapat dan pertimban,Rall kepada 
instansi yang berwenang terha.dap penyueunan RTBL, 
rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan 
penyelenggaraan Bangunan Gcdung yang 
menimbnlkan rh1mriik pP.nting t~rhadap lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 160 huruf c 
bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa 
berkepentingan dan bertanggungjawab dB\nn 
penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya. 
(21 Penyampaian pendapat dan pertimbangan 
sebagaimane. di.maksud pada ayat (!) dapat dilakukan 
oleh: 
a. perorangan; 
b. kelompok masyarakat; 
o , organieasi kemasyarakatan; 
d. masyarakat ahli; d.an/at.au 
e. masyarakat hukum adat. (1) Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam