Apa yang diatur dalam PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN Nomor 29 Tahun 1945 pada Pasal 1?
Berdasarkan PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupa ten Bolaang Mongondow Timur ; 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupa ten Bolaang Mongondow Timur. 
5. Camat adalah Kepala Wila yah sebagai Perangkat Daerah dalam 
melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati dan bertanggung 
jawab kepada Bup ati. 
r 
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutn ya disebut Desa, adalah kesatuan mas yarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wila yah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan Pemerintahan , kepentingan mas yarakat setemp at 
berdasarkan prakarsa mas yarakat , hak asal usul , dan/ a tau hak 
tradisional yang diakui dan diho rmati dalam Sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Sangadi adalah peja bat Pemerintah Desa yang mempun yai wewenang , 
tugas dan kewajiban untuk men yelenggarakan rumah tangga Desanya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah . 
8. Pemerintah Desa adalah Sangad i atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa; 
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan mas yarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negar a 
Kesatuan Repu blik Indonesia . 
10. Sadan Permus yawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang angg otanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
11. Lembaga Kema syarakatan Desa atau yang disebut nama lain adalah 
Lembaga yang dibentuk oleh mas yarakat sesuai kebutuhan dan 
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam m emberda yakan 
masyarakat . 
12. Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di 
dalam Desa. 
13. Alokasi Dana Desa selanjutn ya disingkat ADD , adalah dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupat en setelah dikurangi Dana Alokas i 
Khusus. 
14. Anggaran Penda patan dan Belanja Desa (APB Des) adalah himpunan 
pendapatan yang dipero leh oleh Desa dan pembelanjaan yang 
dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) Tahun berjalan yang ditetapk an 
oleh Badan Permus yawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menja di 
Peraturan Desa. 
15. Rekening Kas Desa yang selanj utnya disingkat RKD es, adalah rekening 
tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang m enampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk memba yar seluruh 
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan . 
16. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidan gi 
urusan administrasi keuangan untuk menatausah akan keuang an 
Desa .