Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003.
Sesuai dengan NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, ketentuan pada , Pasal 3 berbunyi:

tidak dapat disita sesuai dengan ketenman 
peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Barang milik daerah meliputi: 
a. barang milik daerah yang dibeU atau diperoleh atas 
bcban APBD; ntau 
b. bara.ng milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya 
yangsah. Pasal 3 i, pemusnahan; 
j. penghapusan, 
k. penatausshaan; 
1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 
m. pengelolaan barang milik daerah pada OPD yang 
menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan 
Layarum Umum Daereh: 
n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan 
o. ganti rugi dan sanksi. 
~· 
(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan ha.rang 
milik daerah. 
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan 
bertanggungiawab: 
a. mcnctapkan kcbija.kan pcngclolaan bamng milik 
daerah; 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau 
pemindahtanganan barang milik daerah; 
c. menctapkan kebijakan pengamanan dan 
pem~Jihsimsin barang milik da~rsih; 
d. menetapkan peja.bat yang mengurus dan 
menyimpan barang milik daerah; 
e, mengajukan usul pernindahtanganan barang milik 
daerah yang memeduka.n persetujuan DPRD; Pasal 9 Bagian Kesa.tu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah BABllI 
P&.JAJ:IAT 1'.l!:NG.l!:LOL.A t:SAKANG MILJ.K. OAEJ<AH Barang yang diperoleh sebagal pelakeanaan dari perjanjian/ 
kontrak 91.'bagaimana dimaksud dalam Pual 6 huruf b 
antara lain berasa.l dari: 
a. kontrak karya; 
b. kontrak bagi basil; 
c. kontrak. ke1jasama; 
d p!!rjanjian dengan negara lain/ lembaga interna.sional; 
dan 
e. kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha 
da!am penyediaan infrastruktur. Pa.sal 8 Barang yang diperoleh dari hibah/ aumbangan atau sejenia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi 
hJbahf su.mbangan atau yang sejenis dari negaraf lembaga 
internastonal sesuai peraturan perundang-undangan. Pa.sal 7 c. barang yang diperoleh berda.sarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
d barang yang diperoleh berdasarkan purusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuat.an hukwn tetap; atau 
e. barang Y81l8 diperoleh kembali dari hasil divestasi atas 
penyertaan modal Pemerintah Daerah. 
(11 Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang 
milik da.emh aelnku Pejo.oot Penataullflhllml &rang. 
(21 Pejabat Penetaueahaan Barang scbagaimana dimaksud 
pada ayat (I) ditetapkan dengan KeputuRan Rup11H. 
(3) Pejabat Penatausahaan Barang eebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I], rnempunyai wewenang dan tanggung 
jawab: 
a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan 
persetujuan da!am penyusunan rencana kebutuhan 
barang rnilik daerah kepada Pengelola Barang; 
b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan 
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
pemeli.haraan/ perawatan barang milik daerah 
kepeda Pengelola Barang; Bagian Ketiga 
Pejabat Penatausahaan ~g