Apa bunyi lengkap Pasal 26 dalam PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH, pada BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, Pasal 26 dinyatakan:

(1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati 
rancangan RPJM Desa. 
(2) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
dalam berita acara. 
Paragraf 8 
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa 
Pasal27 
( 1) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa 
melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa 
berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. 
(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. 
(3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RP M Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati 
bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. 
Pasal28 
(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: 
a. terjadi .• 41 
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis 
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang 
berkepanjangan; atau 
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan 
Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau 
Pemerintah Daerah. 
(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
Bagian Ketiga 
Penyusunan RKP Desa 
Paragraf 1 
Umum 
Pasal29 
(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran 
RPJM Desa. 
(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan 
informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu 
indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah 
daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. 
(3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan 
Juli tahun berjalan. 
(4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 
akhir bulan September tahun berjalan. 
(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.