Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959, apa isi dari Pasal 47?
Pasal Pasal 47 dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , pada , menyatakan:

( 1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya 
kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem 
kelistrikan. 
(2) Setiap bangunan gedung yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk, 
ketinggian dan penggunaannya beresiko terkena sambaran petir harus 
dilengkapi dengan instalasi penangkal petir. 
(3) Persyaratan instalasi proteksi petir harus memperhatikan perencanaan sistem 
proteksi petir, instalasi proteksi petir, sistem pentanahan, pemeriksaan dan 
pemeliharaan serta memenuhi SNI yang berlaku tentang Sistem proteksi petir 
pada bangunan gedung dan/ atau standar teknis lainnya. 
(4) lnstalasi penangkal petir yang menggunakan radio aktif tidak diizinkan. 
(5) Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikan perencanaan instalasi 
listrik, jaringan distribusi listrik, beban listrik, sumber daya listrik, 
transformator distribusi, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan dan 
memenuhi SN[ yang berlaku tentang tegangan standar, persyaratan umum 
instalasi listrik, sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga, sistem pasokan 
daya listrik darurat menggunakan energi tersimpan, dan/atau standar teknis 
lainnya. 
(6) Bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan sumber daya 
cadangan yang dapat bekerja dengan selang waktu 1 (satu) menit setelah 
padamnya aliran listrik dari sumber daya uta.ma. 
(7) Perubahan fungsi ruangan dan/atau bangunan gedung harus diikuti dengan 
perencanaan dan penghitungan teknis sistem instalasi listrik sesuai dengan 
kebutuhan fungsi ruangan dan/atau bangunan gedung yang baru. 
(8} Sumber daya listrik yang dihasilkan sendiri meliputi tenaga listrik surya (solar 
cell), kincir angin, kincir air dan teknologi lainnya harus mengikuti pedoman 
dan standar teknis yang berla.ku. 
( 1) Sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
rneliputi sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan 
darurat sesuai dengan fungsinya. 
(2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan 
umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal 
disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan 
dalarn bangunan gedung. 
(3) Sistem pencahayaan alami sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus 
direncanakan : 
a. berupa bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela, dinding tembus 
cahaya (transparan) dan bukaan pada atap dengan bahan tembus cahaya, 
dengan luas minimal 5% (lima persen] dari luas lantai ruangan; dan/atau 
b. sesuai dengan kebutuhan fungsi ruang dan aktifitas dalam ruang. 
(4) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
direncanakan : 
a. sesuai kebutuhan tingkat iluminasi yang disyaratkan fungsi ruang dan 
aktifitas masing-masing ruang; 
b. mempertimbangkan efisiensi dan penghematan energi; dan 
c. penempatan pencahayaannya tidak menimbulkan efek silau/pantulan. Pasal 50 Pencahayaan (2) Bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedung pelayanan kesehatan 
khususnya ruang perawatan, bangunan gedung pendidikan khususnya ruang 
kelas dan bangunan gedung untuk pelayanan umum lainnya untuk 
kepentingan ventilasi alami, harus direncanakan : 
a. mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka, kisi-kisi pada pintu 
dan jendela atau bukaan bentuk lainnya dengan luas minimal 5% (lima 
persen) dari luas lantai setiap ruangan: dan 
b. dapat melangsungkan pertukaran udara dalarn ruangan dengan baik sesuai 
fungsi ruangannya. 
(3) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan ventilasi, dapat menggunakan 
sistern ventilasi mekanik/buatan dan harus direncanakan: 
a. jika ventilasi alami sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak 
memenuhi syarat dengan mempertimbangkan prinsip hemat energi dalarn 
konsumsi energi listrik; 
c. dengan mempertimbangkan prinsip hemat energi dalam konsumsi energi 
listrik; 
d. dengan mempertimbangkan surnber udara bersih yang akan dirnasukan ke 
dalarn ruangan; dan 
e. sistern ventilasi mekanik/buatan harus dapat melangsungkan pertukaran 
udara dalam ruangan dengan baik sesuai fungsi ruangannya. 
(4) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ruang parkir 
tertutup, basrnen, toilet/we, dan fungsi ruangan lainnya yang disarankan 
dalam bangunan gedung. 
(5) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI yang 
berlaku tentang Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, 
ta.ta cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada 
bangunan gedung, standar tentang tata cata perencanaan, pemasa.ngan dan 
perneliharaan sistem ventilasi dan / atau standar teknis terkait lainnya. 
(1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dirn.aksud 
dalam PasaJ 48 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan 
jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan d.alam bentuk pemilihan sistem 
pengaliran/ pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan 
sistem pengolahan dan pembuangannya. Pasal 52 Jarlngan Air Llmbah (1) Sistem air bersih/air minum dalam bangunan gedung sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 48 harus direncanakan dengan mempertimbangkan : 
a. sumber air bersih/ air minum seperti dari sumber air berlangganan, air 
hujan yang ditampung, air surnur, mata air, air daur ulang dan/atau 
sumber air lainnya: 
b. kualitas air bersih/air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan; 
c. sistem penampungan yang memenuhi keyakan fungsi bangunan gedung; 
dan 
d. Sistem distribusi untuk memenuhi debit air dan tekanan minimal sesuai 
dengan persyaratan. 
(2) Persyaratan air bersih/air minum dalam bangunan gedung harus mengikuti: 
a. kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundangan tentang sistem 
pengolahan air minum, syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum 
dan Pedoman plumbing; 
b. sistern jaringan perpipaan/plumbing sesuai dengan SNI yang berlaku 
tentang Sistem Plambing; dan 
c. Pedoman dan/atau pedoman teknis terkait lainnya. 
(3) Pembuatan sumur dalam sebagai sumber air bersih untuk bangunan gedung 
dan hunian, harus melalui perizinan dari instansi terkait. 
(4) Bangunan gedung dan hunian yang lokasinya berada di daerah yang tidak 
terlayani sumber air langganan dan/ atau yang sulit mendapatkan sumber air 
bersih dari air permukaan atau air bawah tanah, diwajibkan untuk membuat 
penampungan air hujan yang cukup dan/ atau membuat sistem daur ulang air 
sebagai sumber air bersih. 
( S) Pemerintah Daerah membina penyediaan air bersih/ air rninum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) untuk menjadi air bersih/air minum yang memenuhi 
standar. PasaJ 51 Air Bersih/ Air Mlnum (5) Bangunan gedung urnum dan bangunan gedung dengan fungsi tertentu harus 
dilengkapi dengan pencahayaan buatan yang dapat digunakan untuk 
pencahayaan darurat dan dapat bekerja secara otornatis serta mempunyai 
tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi. 
(6) Sistem pencahayaan buatan kecuali pencahayaan darurat harus dilengkapi 
dengan pengendali manual dan/atau otomatis yang ditempatkan pada tempat 
yang mudah dicapai/dilihat oleh pengguna ruangan. 
(7) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengiku ti SNI yang berlaku 
tentang konservasi energi sistern pencahayaan buatan pada bangunan gedung, 
tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung, tata 
cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung 
dan /a tau standar teknis lainnya yang terkait. 
{ 1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.J 48 harus direncanakan 
dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, 
perrneabilitas tan ah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan / kota. 
(2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem 
penyaluran air hujan. 
(3) Air hujan harus diresapkan ke dalam tanah pekarangan melalui ke sumur 
resapan dan/atau kolarn resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase 
lingkungan/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali untuk daerah 
tertentu yang tidak memungkinkan dibuat resa.pan. 
(4) Apabila jaringan drainase kota belum tersedia ataupun sebab lain yang dapat 
diterirna, maka penyaluran air hujan harus dilakukan dengan cara lain yang 
dibenarkan oleh instansi yang berwenang. Pasal 54 Jaringan Air Rujan ( 1} Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib 
diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah 
perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya. 
(2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem 
perpipaan gas medik dan sistern vacurn gas medik harus dipertimbangkan pada 
saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan 
pemeliharaannya. 
(3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI yang berlaku tentang 
Keselarnatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau standar 
baku/pedoman teknis terkait. Pasal 53 Instalasl Gas Medik (2) Setiap bangunan gedung dan hunian dilarang membuang air kotor dan/ atau 
air limbah (yang tidak diolah) langsung keperairan umurn, sungai, danau, laut 
atau diresapkan ke dalam tanah. 
(3) Setiap bangunan gedung industri dan bangunan gedung untuk kepentingan 
umum harus memiliki sistem pengolahan air limbah (instalasi pengolah air 
1imbah) yang memenuhi syarat sebelum dialirkan ke pembuangan akhir. 
(4) Pembuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus direncanakan 
dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, dapat berupa : 
a. bak reservoir atau kolam penampungan air hasil instalasi pengolah air 
limbah, yang selanjutnya dengan teknologi tertentu dapat dijadikan sumber 
air bersih daur ulang dan/ atau diresapkan ke dalarn tanah; dan 
b. saluran terbuka ke perairan umum/sungai/danau/laut sesuai dengan 
ketentuan yang diizinkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL Daerah. 
(5) Setiap bangunan hunian harus memiliki tangki septik/tangki bio septik yang 
kedap air dan memenuhi syarat sebagai pengolah air kotor/ air limbah rumah 
tangga sebelum dibuang ke pembuangan akhir dan/ atau diresapkan ke dalarn 
tanah. 
{6) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI yang berlaku tentang 
Sistem Plarnbing, Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, 
Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau dan/atau standar teknis terkait. 
{3) Potensi reduksi sampah dari bangunan gedung dan hunian dapat dilakukan 
dengan: 
a. membuat lubang biopori di halaman gedung/hunian untuk mengolah 
sampah organik; 
b. membuat bak/tangki komposter untuk mengolah sampah organik; 
c. mengumpulkan sampah yang dapat di daur ulang untuk didaur ulang atau 
dikirim ketempat pendaur ulang sampah; dan 
d. memanfaatkan kembali sampah bekas; 
(4) Setiap pemilik bangunan gedung dan hunian dilarang membuang sampah dan 
kotoran kesaluran air/ sungai/ danau/laut atau perairan lainnya. 
(5) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriurn dan pelayanan rnedis 
harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan. 
(6) Tatacara perencanaan, pemasangan dan pengelolaan fastlitas pembuangan 
sampah dan kotoran pada bangunan gedung mengikuti pedornan dan standar 
teknis yang berlaku. (1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam bangunan gedung 
sebagaimana dima.ksud dalam Pasa.l 48 harus direncanakan: 
a. mempertimbangkan fasilitas penampungan sesuai dengan jenis kotoran dan 
sampah; 
b. menyediakan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan 
gedung dengan mernperhitungkan fungsi bangunan, jurnlah penghuni/ 
pengguna dan volume kotoran dan sampah; 
c. mempertimbangkan sistem pengolahan yang tida.k menimbulkan dampa.k 
pada lingkungan; dan 
d. mempertimbangkan lokasi penampungan yang tida.k menimbulkan dampak 
penting terhadap Iingkungan. 
(2) Pengembang bangunan (perumahan) wajib rnenyediakan, wadah sampah, alat 
pengumpul, tempat pembuangan sampah sementara dan fasilitas pengolah 
sampah lingkungan jika di lingkungannya belum ada sistem pengolahan/ 
pembuangan akhir sarnpah dan kotoran. Pasal 55 Pembuangan Sampah (5) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya 
endapan dan penyumbatan pada saluran. 
(6) Setiap pembangunan gedung baru baik bangunan gedung tunggal maupun 
bangunan massal dilarang mempengaruhi jaringan drainse lingkungan kota 
hrngga menimbulkan gangguan terhadap sistem yang telah ada. 
(7) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI yang berlaku 
tentang Sistem Plambing, Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan 
untuk lahan pekarangan, Spesifikasi sumur resapan air huian untuk lahan 
pekarangan, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan 
pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung atau 
standar baku dan/atau pedoman terkait. 
(1) Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasa.1 57 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi 
ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan 
kenyamanan bergerak dalam ruangan. 
(2) Kenyamanan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus mempertirnbangkan 
fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/fumitur di dalam gedung, 
aksesibilitas ruang secara horizontal dan vertikal dan persyaratan keselamatan 
dan kesehatan. Pasal 58 Ruang gerak Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi: 
a. persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang; 
b. persyaratan kenyamanan kondisi udara dalam ruang; 
c. persyaratan kenyamanan pandangan; dan 
d. persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan. Pasa.1 57 Paragraf8 
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus aman 
bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak 
negatif terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian 
lingkungan. 
(2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak 
penting harus memenuhi kriteria: 
a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan pengguna 
bangunan gedung; 
b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan 
sekitarnya; 
c. tidak menirnbulkan efek peningkatan suhu lingkungan; 
d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan 
e. ramah lingkungan. 
(3) Pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal harus sesuai dengan 
kebutuhan dan memperhatikan kelestarian lingkungan. 
(4) Bahan bangunan gedung sebagimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diidentifikasi melalui : 
a. infonnasi bahan bangunan dalam brosur pabrikan; dan 
b. pengujian di laboratorium. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan bangunan harus mengikuti 
pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pasal 56 Bahan Bangunan 
(1) Persyaratan kenyarnanan pandangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 57 
merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan 
kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu bangunan gedung lain di 
sekitarnya. 
(2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke 
luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung. 
(3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan : 
a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalarn dan Iuar 
bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan yang tidak rnemberikan 
padangan yang mengganggu; 
b. pernanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan RTH. Pasal 60 Pandanp.n { 1) Persyara.tan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 57 merupakan tingkat kenyarnanan yang diperoleh dari 
pengaturan suhu/temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk 
terselenggaranya fungsi bangunan gedung. 
(2) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan kondisi udara dalam ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus direncanakan: 
a. dengan kelengkapan alat dan/ atau instalasi pengkondisian udara (AC); 
b. penetapan (setting) suhu dan kelembaban yang sesuai dengan kenyamanan 
penghuni dengan mempertimbangkan iklim (micro climate) di Daerah; dan 
c. mempertimbangkan penghematan energi. 
(3) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
harus mengikuti SNI yang berlaku tentang Konservasi energi selubung 
bangunan pada bangunan gedung, Konservasi energi sistem tata udara pada 
bangunan gedung, Prosedur audit energi pada bangunan gedung, Tata cara 
perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung 
dan/ atau standar baku dan/ atau pedoman teknis terkait. Pasal 59 Pengkondisian Udara (3) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan kenyamanan ruang gerak dan 
hubungan antara ruang, harus direncanakan : 
a. mengikuti standar ukuran ruang dan gerak manusia; 
b. mengikuti standar ukuran perabot/ peralatan dalam ruang; 
c. mengikuti standar ukuran tinggi dan lebar anak tangga; 
d. mengikuti standar kapasitas dan waktu lif; 
e. mengikuti standar ketinggian plafon untuk ukuran ruang tanpa AC dan 
ruang dengan menggunakan AC; dan 
f. mengikuti standar railing dan pengaman lainnya pada dinding dan tangga. 
(4) Selain stander sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komponen bangunannya 
harus direncanakan untuk menjamin keamanan dari segi konstruksi atau 
sruktur yang tidak menimbulkan bagi penghuni/ pengguna bangunan gedung. 
Persyaratan kemudahan pada bangunan gedung meliputi : 
a. persyaratan aksesibilitas bangunan, yaitu kemudahan hubungan ke, dari dan 
di dalam bangunan gedung; dan Paragraf9 
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung