Apa substansi hukum dari Pasal  7 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 3 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM, khususnya BAB II - PELAKSANAAN PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN, Pasal  7, adalah:

(1) Pelaksanaan penanganan pada tahap pemungutan suara dan 
pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
d meliputi: 
a. pengamanan dan penertiban TPS; dan 
b. pengamanan perhitungan suara dan perhitungan suara ulang. 
(2) Pengamanan dan penertiban TP S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, antara lain: 
a. melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya bersama 
Ketua dan seluruh anggota KPPS beserta saksi yang hadir; 
- 6 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 b. menjaga ketentraman dan ketertiban pem ilih di tempat yang 
ditentukan ; 
c. mempersil ahkan para pemilih yang akan masuk ke TPS dan 
menerima titipan dari pemilih berupa senjata api, senjata tajam, 
dan barang -barang lainnya yang tidak boleh dibawa ke dalam TPS ; 
dan 
d. mempersilahkan para pemilih untuk meninggalkan TPS serta 
mengambil barang tit ipannya setelah para pemilih melaksanakan 
hak pilihnya. 
(3) Pengamanan perhitungan suara dan perhitungan suara ulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain : 
a. mengatur ketertiban para pemilih yang akan memilih dan 
masyarakat yang akan menyaksik an pelak sanaan perhitungan 
suara di TPS ; 
b. mengawal pengiriman kotak suara dari TPS ke Panitia Pemung utan 
Suara (PPS) di Kantor Kampung /Kelurahan setelah KPPS membuat 
berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara di TPS ; dan 
c. mengawal pengiriman kotak suara dan berita acara dari PPS ke PPK 
di Kantor Kecamatan setelah PPS membuat berita acara tentang 
penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat 
Kampung /Kelurahan. 
(4) Selain pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan 
Linmas melakukan penga manan terhadap ancaman faktu al yang 
diantaranya antara lain : 
a. perusakkan/pembakaran TPS, kotak suara, kartu su ara dan 
dokumen Pemilu lainnya; 
b. intimidasi oleh oknum/kelompok tertentu terhadap 
penyelenggaraan Pe milu maupun masyarakat pemilih; 
c. kerusuhan massa ; dan 
d. teror dan sabotase.