Bagaimana redaksi normatif Pasal 24 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 3 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 3 Tahun 2017 tentang • n0 10!, BAB Ill - PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENDANAAN BLUD, Pasal 24 berbunyi:

(1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan lleksibilitas dengan mempertimbangkan 
volume kegiatan pelayanan. 
(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan 
perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan 
secara definitif. 
(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (), 
hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari 
APBN / APBD dan hi bah terikat. 
(4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) termasuk dalam hal pengeluaran biaya antar objek dalam 
satu jenis belanja karena adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan 
pelayanan. 
(5) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), tidak berlaku untuk BLUD bertahap. 
(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan 
tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas.