Apa bunyi lengkap Pasal 16 dalam Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011?
Menurut ketentuan dalam Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 16 dinyatakan:

(1) Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat mengusulkan lokasi penerima 
BSPSK kepada Bupati melalui PD. 
{2) Usulan lokasi BSPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
nama Dusun, RT dan RT yang dilengkapi dengan data: 
a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan 
b. jumlah kebutuhan bakclog. 
(3) Usulan lokasi BSPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya 
dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis. 
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk oleh Kepala Dinas . 
(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan: 
a. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di 
desa/kelurahan; 
b. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga 
di desa/kelurahan; 
c. kepedulian pemerintah desa/kelurahan dalam bidang perumahan; 
dan 
d. program prioritas pemerintah daerah. 
(6) Kepedulian pemerintah desa/kelurahan dalam bidang perumahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi: 
a. memiliki data rumah tidak layak huni dan kekurangan rumah yang 
mutakhir; 
b. mempunyai program bantuan dalam bidang perumahan; 
c. menyediakan dana pendamping kegiatan BSPSK dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa; dan 
d. evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan BSPSK tahun sebelumnya. 
(7) Selain verifikasi program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf d, Tim verifikasi dapat memperhatikan pula: 
a. perintah langsung Bupati; 
b. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/ a tau perjanjian 
kerjasama; dan 
c. usulan lembaga terkait lainnya.