Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor MOR Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor MOR Tahun 2017 tentang qqIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAK SANA T} TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, khususnya BAB VII - PENGURAN GAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN, Pasal 11, adalah:

(I) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan diberikan kepada : 
a. Kader kesehatan yang tidak mempunyai jarninan kesehatan yang 
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Puskesmas; 
b. Pamong Desa yang tidak mempunyai jaminan kesehatan di wilayah kerja 
Puskesmas; dan 
c. penduduk Miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. 
[l) Pengurangan tarif pelayanan keschatan di Puskesmas diberikan kepada anak 
sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak- 
Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 50% (ima puluh persen) dari tarif 
E@Yanan kesehatan di Puskesmas dengan cara menunjukkan Buku 
Jukan UKS. () Da am hal siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi 
anemia diberikan pengurangan tarif pelayanan sebesar 100% (seratus 
Persen). 
") B% 8 penduduk yang memiliki Jaminan Kcschatan berlaku ketentuan tarif csua «l ketentuan peraturan perundang-undangan, 
Pwsal 12. 
•( 
PasaJ 12 ·· OOf;4SJ 
mohonan penguran gan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan 
~Ara P"! ikut: mt sebagai ber ' atan iukan gees"" nalayanan mengan permohonan kepada Kepala Puskesmas; 
,. fel'� nan yang diajukan oleh penggun a layanan ditindaklanjuti oleh 
,"""a esras palin g lama 6 tenam) iari kerj#; an 
" aktu palin g lama 6 (enam) hari kcrja scjak permohonan diterima, 
De pskesmas memberikan jawaban atas permohonan dari penggun a 
Kepa" ayanan-