Apa substansi hukum dari Pasal 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 7 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 7 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, khususnya BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD, Pasal 22, adalah:

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan 
kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil 
ketua D PRD sehari-hari. 
(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan 
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5). 
(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh 
sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan 
daerah: 
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; 
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; 
dari uang representasi Ketua DPRD. 
b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan 
keuangan daerah: 
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; 
dari uang representasi wakil ketua DPRD. 
( 4 )Pem berian ... 
-13-
(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: 
a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara 
sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; 
dan 
b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan 
dana operasional lainnya. 
(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah 
pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun 
anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke 
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 
Desember tahun anggaran berkenaan. 
(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk 
keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan 
penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, 
efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana operasional diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.