Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 5 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI, pada , Pasal 8 menjelaskan:

(1)Sekretaris mempunyai tugas :
a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan
perlengkapan ;
b.menyiapakan dokumen pendukung dan informasi yang
dibutuhkan ULP;
c.memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas koordinator
pokjaULP:
d.menyiapkan dan mengelola system informasi yang
digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/
jasa;
-5-
e.mengendalikan dan mengkoordinasikan pengaduan
masyarakat ;
f.mengendalikan dan mengkoord inasikan sanggahan
yang disampaikan oleh penyedia barang/ jasa;
g.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
h.menyusun program dan anggaran ULP;
i.menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ
oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran
dan surat lainnya yang be rkaitan dengan tugas ULP;
j.membuat laporan secara periodik atas hasil
pelaksana an pengadaan barang/ jasa yang
dilaksanakan oleh ULP;
k.menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi
dari barang/ jasa terkait sp esifikasi dan HPS;
l.melakukan koordinasi dengan LPSE terkait
pelaksanaan pengada an barang/ jasa secar aelektronik
(e-Procurement) ;
m.mengkoordinasikan tenaga ahli/ anggota sekretariat
dalam proses pengadaan barang/ jasa;
n.menerima dan membantu penyelesaian pengaduan;
dan
o.menerima dan membantu penyelesaian sanggah.
(2)Sekretaris sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dapat
merangka p dan bertugas sebagai anggota P okja ULP.
4.ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal11
(1)Persyaratan untuk menjadi Kepala ULP meliputi :
a.berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara ;
b.pendidikan paling rendah sarjana/strata satu (S1);
c.memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
d.memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
e.memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab
dalam melaksanakan tugas;
f.berpengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan
barang/jasa Pemerintah;
g.memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi
tugas Pokja Pengadaan;
-6-
h.memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah;
i.syaratlain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian
untuk jabatan yang setara; dan
j.menandatangani Pakta Integritas.
(2)Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
diperuntukkan khusus bagi Kepala ULP yang merangkap
dan bertugas sebagai Pokja ULP .
5.ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal12
(1)Sekretaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara ;
b.pendidikan paling rendah sarjana/strata satu (S1);
c.memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
d.memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
e.memiliki integrasi moral, disiplin dan tanggungjawab
dalam melaksanakan tugas;
f.memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi
tugas pokok;
g.memilikisertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
dan
h.syarat lain yang ditentuakan dalam aturan
kepegawaian untuk jabatan yang setara.
(2)Persyaratan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
diperuntu kan khusus bagi Sekretaris yang merangkap
tugas sebagai Pokja ULP.
6.Ketentuan huruf a Pasal 13 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal13
Persyaratan untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengadaan
ULPmeliputi :
a.berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara ;
b.memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah sesuai dengan kompetensi yang
dipersyaratkan;
-7-
c.memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab
dalam melaksanakan tugas;
d.memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan
dilaksanakan;
e.memahami jenis pekerjaa n tertentu yang menjadi tugas
Pokja Pengadaan;
f.memahami isi dokumen pengadaan, metode dan prosedur
pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan
pengadaan barang/jasa; dan
g.menandatangani Pakta Integritas.
7.ketentuan Pasal 14diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: