Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 2 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 2 Tahun 2017 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA ,PERANGKAT DESA , pada BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS, Pasal 13 dinyatakan:

dengan melampirkan dokumen berupa :
Surat Perintah Tugas yang sahdari pemberi tugas ;
SPD yang telahditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat
ditempat pelaksana peijalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi
tempat tujuan peijalanan dinas .
Tiket pesawat ,boarding pass,airport taxdan bukti pembayaran moda
transportasi lainnya ;
Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya ;
Daftar pengeluaran riilsesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam lampiran VII;
Laporan secara tertulis hasil peijalanan dinas dengan format
sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.
Dalam hal bukti pengeluaran transportasi lokal tidak diperoleh ,
pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas dapat menggunakan daftar
pengeluaran riil.
Apabila biaya peijalanan dinas belum dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana peijalanan dinas ,maka tidak diperkenankan melaksanakan
peijalanan dinas berikutnya sampai biaya peijalanan dinas sebelumnya
dipertanggungjawabkan .
Perkiraan besamya jumlahnya tarif transportasi peijalanan dinas mengacu
kepada standar satuan harga yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten
tahun berkenaan .!
!,