Apa norma yang terkandung dalam Pasal 129 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB VI - PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 129, memuat:

(1) Obyek pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a 
meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan 
pelestarian termasuk perawatan dan/atau pemugaran bangunan gedung 
dan lingk ungannya yang dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan 
pembongkaran bangunan gedung . 
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 
a. Dilakukan secara objektif; 
b. Dilakukan dengan penuh tanggung jawab; 
c. Dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguan kepada 
pemilik/pengguna bangunan gedung , masyarakat dan lingkungan; 
d. Dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian kepada 
pemilik/pengguna bangunan gedung , masyarakat dan lingkungan. 
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 
perorangan, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan 
pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap: 
a. Bangunan gedung yang ditengarai tidak Laik Fungsi; 
b. Bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian 
dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat 
gangguan bagi pengguna dan/ atau masyarakat dan lingkungannya; 
c. Bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian 
dan/atau pembongkarannya berpotens i menimbulkan tingkat 
bahaya tertentu bagi pengguna dan/atau masyarakat dan 
lingkungannya. 
d. Bangunan gedung yang ditengarai melanggar ketentuan perizinan 
dan lokasi bangunan gedung . 
(4) Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara 
tertulis kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui TABG. 
(5) Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penel itian dan 
evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan 
lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan 
hasilnya kepada pelapor.