Apa substansi hukum dari Pasal 14 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARAN G/JASA, khususnya BAB V - PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN, Pasal 14, adalah:

(1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite Etik 
dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibent uk 
oleh peraturan perundang–undangan dengan mekanisme 
sebagai berikut : 
a. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang 
dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas hasil 
temuan; 
b. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan 
apakah hasil temuan layak atau tidak layak 
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; 
c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan 
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang p atut 
kepada pihak pengadu; 
 
d. apabila… 
11 
 
d. apabila layak proses penanganan hasil temuan 
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komi te 
Etik, dengan : 
1. pemanggilan para pihak; 
2. pengumpulan bukti; dan 
3. pemeriksaan bukti. 
e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yan g 
ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau 
tidak pelanggaran terhadap kode etik; 
f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terja di 
pelanggaran terhadap kode etik maka, dalam 
putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi 
administratif yang diberikan kepada pejabat srtuktu ral 
atau pejabat fungsional pengelola pengadaan 
barang/jasa; 
g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati, Wak il 
Bupati dan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusa n; 
dan 
h. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan 
pemberian sanksi berdasarkan putusan Komite Etik. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimksud pada ayat (1) 
huruf g berupa : 
g. teguran tertulis; 
h. pernyataan permohonan maaf secara tertulis; 
i. mutasi dari Kelompok Kerja/Sub Bagian ULP; 
j. penghentian tunjangan daerah paling kurang 3 (tiga) 
bulan; 
k. penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan 
l. pemberhentian dari jabatan strukural dan jabatan 
fungsional. 
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 
berdasarkan tingkat pelangggaran kode etik yang tid ak 
bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat 
dikenakan beberapa sanksi sekaligus.