Apa bunyi lengkap Pasal 31 dalam 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Nomor 69 Tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang, pada BAB III - PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH, Pasal 31 dinyatakan:

(1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana akses arsip 
statis. 
(2) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
oleh Dinas . 
(3) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat {2), dilakukan 
secara manual dan/atau elektronik. 
(4) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan: 
a. prinsip keutuhan , keamanan dan keselamatan arsip statis; dan 
b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. I Pasal30 
( 1) Preservasi arsip statis dilaksanakan oleh Dinas dengan cara preventif 
dan kuratif. 
(2) Preservasi arsip statis dengan cara preventif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 
a. penyimpanan; 
b. pengendalian hama terpadu; 
c. reproduksi; dan 
d. perencanaan terhadap bencana. 
(3) Preservas i arsip statis dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), dilakukan melalui perawatan . Pasal29 
( 1) Pengo lahan arsip statis dilaksanakan oleh Dinas . 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengolahan Arsip Statis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 28 
( 1) Akuisisi arsip statis dilaksanakan oleh Dinas melalui verifikasi secara 
langsung ataupun tidak langsung. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Akuisisi Arsip Statis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dengan cara : 
a. akuisisi arsip statis; 
b. pengolahan arsip statis; 
c. preservasi arsip statis; dan 
d. akses arsip statis. 
(3) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. pengelolaan arsip inaktif yang retensinya sekurang -kurangnya 10 
(sepuluh) tahun; 
b. pengelolaan arsip statis yang berskala daerah; dan 
c. pembinaan kearsipan di lingkungan daerah. ,---·····- 
Pasal33 
(1) Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh arsiparis dan dibantu oleh 
tenaga yang memiliki pengetahuan di bidang kearsipan. 
(2) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi 
tanggung jawab Dinas . Pasal32 
(1) Dinas melakukan kegiatan alih media disertai dengan autentikasi dan 
dukungan pembuktian keaslian arsip. 
(2) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip: 
a. nilai informasi; 
b. keamanan informasi; 
c. keselamatan kondisi fisik arsip; 
d. efisiensi; dan 
e. ketersediaan teknologi akses dan perawatannya. 
(3) Untuk mendukung alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah Daerah menyediakan Jaboratorium autentikasi arsip. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alih Media sebagaimana dimaksud pada 
, diatur dengan Peraturan Bupati.