Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 48 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 48 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
6.Pemerintah ... 
-4-
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat 
BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa atau Pemerintah Desa yang secara 
khusus membahas dan menyepakati hal terkait dengan 
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan 
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. 
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan 
rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang 
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
10. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah proses pengisian 
jabatan Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang 
disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan 
jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) 
tahun. 
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desan ya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang 
dibentuk oleh BPD atau dibentuk melalui Musyawarah 
Desa untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa 
serentak. 
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, yang 
selanjutnya disebut Panitia Pilkades Antarwaktu adalah 
Panitia yang dibentuk oleh BPD atau diprakarsai Penjabat 
Kepala Desa khusus untuk Pemilihan Kepala Desa 
Antarwaktu. 
14. Panitia Verifikasi dan Seleksi Calon Kepala Desa, yang 
selanjutnya disebut Panitia Kabupaten, adalah Panitia yang 
bertugas untuk melakukan verifikasi dan seleksi Calon 
Kepala Desa di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati. 
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­
undangan. 
16. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara t~t~p oleh 
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan 
pemerintahan. 
17.Pegawai. .. 
-5-
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa 
yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa. 
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta 
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan 
telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak 
pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 
21. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat 
DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan 
data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir 
yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas 
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 
22. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT 
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh 
Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar 
penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam 
pemilihan Kepala Desa. 
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih 
dalam rangka mendapatkan dukungan. 
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat 
TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan 
suara. 
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 
27. Hari adalah hari kerja. 
2. Ketentuan ayat (8) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: