Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 121 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 121 Tahun 2017 tentang perpajakan . (2j Nilai kinerja merupakan forrnulasi perhitungan dari indikator, pada BAB VI - PERHITUNGAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 9 dinyatakan:

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas 
dikenakan pajak penghasilan PPh 21 sesuai ketentuan yang 
berlaku tentang perpajakan . 
(2j Nilai kinerja merupakan forrnulasi perhitungan dari indikator 
disiplin dan indikator produktivitas kerja . 
(3) Penghitungan bobot nilai kinerja pegawai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang oleh 
atasan langsung. 
(4) Penghitungan untuk bobot kinerja untuk Indikator Disiplin, 
adalah sebagai berikut: 
a. Tingkat Kehadiran di Kantor. 
Dibuktikan dengan Print Out Mesin Absensi (Fingerprint) 
dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum 
pada Lampiran 11 point 1 huruf a peraturan bupati ini. 
b. Tingkat Kehadiran Apel Pagi dan Sore. 
Dibuktikan dengan Daftar Hadir Manual Apel Pagi dan 
Sore dengan ketentuan perhitungan sebagaimana 
tercantum pada Lampiran II poin 1 huruf b peraturan 
bupati ini. 
c. Tingkat Kehadiran pada Acara/Kegiatan Kenegaraan, 
Kegiatan Pemerintah Daerah, Kegiatan Keagamaan dan 
Rapat-rapat di Tingkat Daerah. 
Dibuktikan dengan Daftar Hadir pada saat mengikuti 
kegiatan dimaksud, dengan ketentuan perhitungan 
sebagaimana tercantum pada Lampiran II poin 1 huruf c 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
bupati ini. 
(5) Dalam memaksimalkan pengawasan terhadap jam kerja PNS, 
maka penggunaan mesin absensi fingerprint di atur sebagai 
berikut: 
a. Paling lambat pada Jam 7.15 wita, PNS sudah 
membubuhkan sidik jari pada fingerprint, 
b. Paling cepat pada jam 16.00 wita, PNS sudah 
memb ubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) 
sebel um menin ggal kan kantor pada hari senm sampai 
dcngan hari kamis, 
c. Paling cepat pada Jam 06.30 wita, PNS sudah 
membu buhkan pada mesin absensi (Fingerprint), dan paling 
cepat pada jam 11.00 wita PNS sudah membub uhkan sidik 
jari pada mesin absensi sebelum meninggalk an kant or 
untuk hari jumat. 
(6) PNS yang terlambat membubuhk an sidik jari pada mesin 
absensi (Fingerprint) meleb ihi waktu sebagaimana yang 
dimaksud ayat (5) huruf a, b dan huruf c, akan dihitung 
jumlah waktu keterlambatan tersebut dan menjadi dasar 
dalam pemberian nilai kinerja pada indikator disiplin tingkat 
kehadiran di kantor. 
(7) Penghitungan untuk indikator produktivitas kerja didasarkan 
pada Laporan Kinerja Mingguan masing-rnasing PNS kepada 
Pimpinan di UI1it kcrjanya. 
(8) Format Laporan Mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(71 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 
(9) Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, 
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
bersangkutan mengetahui Asisten yang membidangi SKPD 
dimaksud . 
(10) Khusus untuk Kegiatan Upacara Hari-hari Besar Nasional, 
Keagamaan dan Apel Korpri termasuk dalam ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang dibuktikan 
dengan Daftar Hadir. 
(11) Dalam ha! Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki 
mesin absensi (Fingerprint) atau terjadi kerusakan pada mesin 
absensi (Fingerprint), maka kepada Pegawai Negeri Sipil pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan diwajibkan 
melampirkan Surat Rekomendasi dari Sekretaris Daerah untuk 
penghitungan bobot kehadiran Pegawai Negeri yang 
bersangkutan dengan melampirkan Daftar Absensi Manual 
dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersankutan. 
(12) Surat Rekomendasi yang dimaksud pada ayat 13 (tiga belas) 
tercanturn dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan bupati ini.