Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bondowoso dan 
penyelenggara 
3. 
4. Perangkat Daerah sebagai unsur 
pemerintahan daerah. 
Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di 
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau 
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, 
kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 
6. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang 
fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi 
keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan 
budaya. 
7 .Bangunan ... 
-5-
7. Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang 
memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki 
kinerj a terukur secara signifikan dalam penghematan 
energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan 
prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan 
klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. 
8. Bangunan gedung cagar budaya adalah bangunan gedung 
yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar 
budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan tentang cagar budaya. 
9. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung 
yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan 
Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan 
dan/ atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan 
khusus dan/ atau memiliki kompleksitas tertentu yang 
dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat 
dan lingkungannya. 
10. Bangunan 
merupakan Gedung dengan gaya/ langgam 
Bangunan Gedung yang 
menggunakan kaidah/ norma tradisional tradisional 
didirikan 
masyarakat 
setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara 
turun-temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah 
kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat. 
11. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi 
Bangunan Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat 
persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. 
12. Surat Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang (SKKR) 
adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan 
lingkungan yang berlaku pada lokasi tertentu sesuai 
dengan RTRW dan rencana rinci. 
13. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya 
disingkat 1MB adalah perizinan yang diberikan oleh 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada Pemilik 
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi dan/ a tau merawat Bangunan 
Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis. 
14. 1MB bertahap adalah 1MB yang diberikan secara bertahap 
oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung 
untuk membangun bangunan gedung baru. 
15.IMB ... 
-6-
15. 1MB pondasi adalah bagian dari 1MB bertahap yang 
diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun konstruksi pondasi 
bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan 
dokumen 1MB. 
16. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya 
pada persil atau tapak sebagai batas mm1mum 
diperkenankannya didirikan Bangunan Gedung, dihitung 
dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau jaringan 
tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas 
persil atau tapak. 
1 7. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB 
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 
lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/ tanah 
perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan. 
18. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB 
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 
lantai Bangunan Gedung dan luas tanah 
perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan. 
19. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH 
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 
ruang terbuka diluar Bangunan Gedung yang 
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas 
tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan. 
20. Koefisien Tapak Basement, yang selanjutnya disingkat KTB 
adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak 
basement dan luas lahan / tanah perpetakan / daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 
rencana tata bangunan dan lingkungan. 
21. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah dalam 
bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan Bangunan 
Gedung. 
23.Standar. .. 
-7-
22. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai 
standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode 
uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun 
standar internasional yang diberlakukan dalam 
penyelenggaraan Bangunan Gedung. 
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya 
disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah 
kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 
24. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang 
selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari Rencana 
Tata Ruang Wilayah kabupaten ke dalam rencana 
pemanfaatan kawasan perkotaan. 
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang 
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan 
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/ zona 
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci 
tata ruang. 
26. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya 
disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu 
kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang 
memuat rencana program bangunan dan lingkungan, 
rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, 
ketentuan pengendalian rencana dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan. 
27. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan 
pembangunan Bangunan Gedung yang meliputi proses 
Perencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi serta 
kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran. 
28. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis 
Bangunan Gedung dan kelengkapannya yang mengikuti 
tahapan prarencana, pengembangan rencana dan 
penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana 
arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/ elektrikal, 
rencana tata ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior 
serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, 
dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan 
Standar Teknis yang berlaku. 
29. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli 
Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis dan 
profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis 
Bangunan Gedung baik dalam proses pembangunan, 
pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran 
Bangunan Gedung. 
31.Pemanfaatan ... 
-8-
30. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan 
memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi 
yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, 
perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. 
31. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan 
keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, 
komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan 
sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna 
menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung. 
32. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang 
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang 
ditetapkan. 
33. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung (SLF) adalah 
sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten 
kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh 
Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu 
bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis 
sebelum pemanfaatannya. 
34. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan 
Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar 
selalu Laik Fungsi. 
35. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau 
mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan 
bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana agar Bangunan 
Gedung tetap Laik Fungsi. 
36. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta 
pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk 
mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai 
dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut 
periode yang dikehendaki. 
37. Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dan 
dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan 
kembali Bangunan Gedung kebentuk aslinya. 
38. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau 
merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, 
komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan 
sarananya. 
39. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, Penyedia 
Jasa Konstruksi, dan Pengguna Bangunan Gedung. 
40.Pemilik. .. 
-9-
40. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, 
kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum 
sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung. 
41. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan 
Gedung dan/ atau bukan Pemilik Bangunan Gedung 
berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan 
Gedung, yang menggunakan dan/ atau mengelola 
Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai 
dengan fungsi yang ditetapkan. 
42. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang 
perorangan atau badan yang kegiatan usahanya 
menyediakan layanan jasa konstruksi bidang Bangunan 
Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, 
pengawas / manajemen konstruksi, termasuk Pengkaji 
0, Teknis Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi 
lainnya. 
43. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat 
TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait 
dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk 
memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian 
dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, 
dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian 
masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang 
susunan anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus 
disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung 
Tertentu tersebut. 
44. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau 
hukum yang mempunyai sertifikat keahlian 
melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan badan 
untuk 
fungsi 
Bangunan Gedungsesuai dengan peraturan Perundang­
undangan yang berlaku. 
45. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk 
mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai 
dengan 1MB yang diangkat oleh Pemilik Bangunan Gedung. 
46. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum 
atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya 
di bidang Bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum 
adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan 
penyelenggaraan Bangunan Gedung. 
47.Peran ... 
-10-
4 7. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan 
Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang 
merupakan perwujudan kehendak dan keinginan 
masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, 
memberi masukan, menyampaikan pendapat dan 
pertimbangan, serta melakukan Gugatan Perwakilan 
berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung. 
48. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang 
diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi 
masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun 
usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk 
menetapkan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah 
dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. 
49. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang diajukan oleh 
satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam 
mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri 
dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki 
kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok 
dan anggota kelompok yang dimaksud. 
50. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah 
kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan 
dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik 
sehingga setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat 
berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan 
Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya 
kepastian hukum. 
51. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan 
peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan 
Standar Teknis Bangunan Gedung sampai di daerah dan 
operasionalisasinya di masyarakat. 
52. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuh 
kembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran 
para Penyelenggara Bangunan Gedung dan aparat 
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan 
Gedung. 
53. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan 
penerapan peraturan perundang-undangan bidang 
Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum. 
54 .Analisis ... 
-11-
54. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya 
disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting 
suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/ atau kegiatan. 
55. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya 
pemantauan lingkungan hid up (UPL) adalah 
pengelolaandan pemantauan terhadap usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan 
keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau 
kegiatan. 
Bagian Kedua 
Maksud, Tujuan, dan Lingkup 
Paragraf 1 
Maksud