Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 11 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 11 Tahun 2017 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut
Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo.
Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo. 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR
adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan
daerah atau perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang
menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha
dan/atau kegiatan tertentu.
Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan di
daerah.
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau
tempat tinggal.
Rekomendasi Teknis adalah pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang yang
menyatakan bahwa dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan teknis.
Pengesahan dokumen rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk
pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap resmi yang
menyatakan bahwa dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan teknis.
Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan
oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru,
rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai
dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang menyatakan
kelaikan fungsi suatu bangunan secara administratif maupun teknis, sebelum
dimanfaatkan.
Dokumen Rencana Teknis adalah gambar rencana/arsitektur bangunan, gambar sistem
struktur, gambar sistem utilitas, perhitungan struktur bagi bangunan 2 (dua) lantai atau
lebih, dan /atau bangunan dengan bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter disertai
hasil penyelidikan tanah apabila menurut pertimbangan teknis diperlukan dan/atau surat
pernyataaan bahwa struktur aman/kuat, dan perhitungan utilitas bagi bangunan gedung
bukan hunian rumah tinggal. 
Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan
lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan IMB kepada pemerintah
daerah.
Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan
lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut RTRW
Kabupaten Sukoharjo adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah
Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten,
rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten,
penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan penetapan ruang wilayah Kabupaten,
dan ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah Kabupaten.
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disebut RDTRK adalah
penjabaran tata ruang wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan,
yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan) .
Rencana Teknik Ruang Kawasan yang selanjutnya disebut RTRK adalah rencana tata
ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata
bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah
panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang
yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan
panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman
pengendalian pelaksanaan.
Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disebut KRK adalah informasi
tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah
Daerah pada lokasi tertentu.
Retribusi IMB yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin
mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan
termasuk merubah dan merobohkan bangunan.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut
SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
yang ditetapkan.
Pembekuan adalah penghentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam
pelaksanaan pembangunan gedung.
Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
Pemutihan adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di
kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.
Penyegelan adalah pembatasan kegiatan bangunan berupa penghentian sementara
pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan.
Surat segel adalah surat yang diberikan kepada pemilik bangunan agar seluruh
aktifitas/kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan yang melanggar
dihentikan.
Papan segel adalah papan yang dipasang di lokasi bangunan agar seluruh
aktifitas/kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan yang melanggar
dihentikan.
Pita pembatas adalah garis batas pengaman untuk memberi batasan terhadap
bangunan yang dinyatakan melanggar. 
Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian
bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah
kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkunagan hidup yang
selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkunagan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab
usah dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha
dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 
Analisa Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah hasil kajian
mengenai dampak dari suatu kegiatan pembangunan dan pengoperasian kawasan
terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri
dari penyusunan Dokumen Kerangka Acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan
Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.