Apa substansi hukum dari Pasal 22 Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Nomor 1 Tahun 2004?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik, khususnya , Pasal 22, adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 
Tahun 2017, perlu menetapkan Besaran Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mempawah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan · 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa ten Mempawah Tahun 
Anggaran 2018 ; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairoana 
climaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Mempawah; Menimbang BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN 
RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHU N ANGGARAN 2018 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MEMPAWAH, 0 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR TAHUN 2018 
TENTANG BUPATI MEMPAWAH 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT . ' ' 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 21 O, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 0 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 0 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwak:ilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 5. Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4~ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
, Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); ' ' 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 
Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018 · 
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah · Tahun 
2017 Nomor 5); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5); 0 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor _21 Tahun 2011; 0 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 6057); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjacli 
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 166, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik 
Nomor 5556); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
I I· Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah 
2. Bupati adalah Bupati Mempawah 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut'DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua 
dan wakil ketua DPRD Kabupaten Mempawah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota 
DPRD Kabupaten Mempawah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
7. Kemam.puan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan 
komunikasi intensif, Tunjangan Reses. dan Dana Operasional Pimpinan 
DPRD. 
8. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang 
yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan 
DPRD dan anggota DPRD. 
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses 
kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. 
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah 
dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, 
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas 
ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari. Pasal 1 BABI 
KETENTUAN UMUM Menetapkan PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG BESARAN 
TUNJANGAN KOMUNIKAS! INTENSIF DAN TUNJANGAN 
RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018 MEMUTUSKAN : 
0 0 
(1) Besaran DO yang cliberikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten 
Mempawah sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD 
atau Rp.8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) 
I orang/bulan. 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) ka1i uang representasi 
Wakil Ketua DPRD atau Rp.4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus 
Ribu Rupiah) / orang/bulan. 
(2) DO sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk: 
a. Representasi antara lain menyampaikan berbagai informasi clan 
permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan 
memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD; 
b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan, keamanan dan 
transportasi; 
c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, 
upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan Pejabat Daerah, 
melakukan koordinasi dan konsultasi kepala daerah, musyawarah 
Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara 
DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok 
masyarakat yang sifatnya insidentil. 0 Pasal 4 (1) Besaran Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD Kabupaten Mempawah adalah sebesar 5 (Lima) kali uang 
representasi Ketua DPRD atau Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima 
Ratus Ribu rupiah) / orang. 
(2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap 
melaksanakan reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta dikenakan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 dan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang 
perpajakan. 0 Pasal 3 Pasal 2 
(1) Besaran TKI yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD 
Kabupaten Mempawah adalah sebesar 5 (lima) kali uang representa.si 
Ketua DPRD atau Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu 
rupiah) / orang/ bulan. 
(2) Tunjangan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan 
serta dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dibebankan kepada 
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan di bidang perpajakan. BAB II 
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES 
BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL 
PIMPINAN DPRD 
~-E!UTA D~~ t<ASUPATEN MEMPAWAH 
lAHiJN NOMOR •••• f.l .. di Mempawah 
a-t .... 201s Diundang di Mempawah 
pada tang al •• ~.:.r.:~!~ 
SEKRETARI. OAF:, H KABUPATEN MEMPAWAH Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Mempawah. Pasal 5 BAB III 
KETENTUAN PENUTUP • • I 
0 0 ' .