Apa bunyi lengkap Pasal 25 dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN, pada BAB III - PENYU SUNAN RPJM DESA, Pasal 25 dinyatakan:

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan 
menyepakati rancangan RPJM Desa. 
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. 
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
atas: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 
(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan 
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat.