Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor IG Tahun 2018 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor IG Tahun 2018 tentang KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan pendapatan umum 
daerah dikurangi belanja Aparatur Sipil Negara. 
(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. 
(3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana 
Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana 
Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok 
pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi 
hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten, serta dana penyesuaian dan 
otonomi khusus. 
(4) Belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari belanja gaji, belanja pegawai serta tambahan pendapatan Aparatur 
Sipil Negara seperti belanja Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan 
Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan 
Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS 
Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi 
Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru sesuai 
peraturan perundang-undangan.