Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATENPACITAN Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 33?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATENPACITAN Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 33 mengatur sebagai berikut:

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan 
Daerah ini. 
(2) Wewenang penjddik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya 
dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; 
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; 
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil orang imtuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau 
tersangka; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 
dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada 
penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penjddikan kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.