Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011.
Redaksi dari Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 18 menjelaskan:

(1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPSK yang ditetapkan 
oleh Bupati. 
(2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL. 
(3} TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas 
berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat 
terhadap kegiatan BSPSK. 
(4) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan pada tahap: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. pengawasan; 
d. Pelaporan; dan 
e. pengembangan mandiri pasca kegiatan. 
____ J 
--- ------ ---·-- -- -- - - ----·- dimaksud Pasal 26 
(1) Pemanfaatan BSPSK dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima 
BSPSK dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening 
Penerima BSPSK ke rekening toko I penyedia bahan bangunan untuk 
pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran 
upah kerja. 
(2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko / penyedia bahan 
bangunan dan diterima oleh Penerima BSPSK. 
(3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
sesuai dengan ketentuan perbankan . 
(4) Pemanfaatan BSPSK dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada 
, dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-rnasing sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana 
pemanfaatan bantuan dari Penerima BSPSK. 
(5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada 
, berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran 
upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal. 
(6) Kepala Dinas dapat menetapkan pemanfaatan BSPSK dalam 1 [satu) 
tahap dalam hal terjadi: 
a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau 
b. kesulitan akses ke lokasi. 
(7) Pemanfaatan BSPSK dalam 1 (satu) tahap s~4agaimana 
pada ayat (6), setelah dilakukan analisa kelayakan~ Bagian Kelima 
Penetapan Calon Penerima Bantuan 
Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten 
Pasal24 
(1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam