Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANYUASIN Nomor J:\ Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANYUASIN Nomor J:\ Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGGUNAAN_BARANG MILIK DAERAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Pemerintah Daerah adalah Kepa.la Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 
Bupati Banyuasin. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Banyuasin. 
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD 
adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
9. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah 
Kepala Daerah. 
10. Pengelola ... 
3 
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang 
milik daerah. 
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan BMD. 
12. Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program. 
13. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa 
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD 
yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna 
Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik 
daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang 
bersangkutan. 
15. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar 
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna 
Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung 
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 
penguasaannya. 
16. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan 
bukti kepemilikan atas BMD. 
17. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD. 
18. Dafta, Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data 
BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 
19. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat 
data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna 
Barang. 
20. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten 
Banyuasin.