Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 WALIKOTA METROPERATURAN WALIKOTA METRO Nomor 5 Tahun 2017?
Substansi WALIKOTA METROPERATURAN WALIKOTA METRO Nomor 5 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, khususnya BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN, Pasal 5, memuat:

(1)Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud
pada pasal 4ayat (2)huruf aadalah eselonering yang menduduki jabatan
yang terbagi sebagai berikut :
a.Eselon II;
b.Eselon III;
c.Eselon IV
(2)Tambahan Penghasilan berdasarkan beban keija sebagaimana dimaksud
pada pasal 4ayat (2)huruf badalah PNS yang tidak menduduki jabatan
yang terbagi sebagai berikut :
a.PNS Golongan IV;
b.PNS dan CPNS Golongan III;
c.PNS dan CPNS Golongan II;
d.PNS dan CPNS Golongan I
(3)Tambahan Penghasilan berdasarkan beban keija sebagaimana dimaksud
pada pasal 4ayat (2)huruf aadalah eselonering dalam lingkup pekeijaan
sebagai berikut :
a.Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Bappeda ;
b.Pejabat PNS yang menduduki jabatan Sekretaris Bappeda ;
c.Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Bidang pada Bappeda;
d.Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda;
e.Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda;
f.PNS dan CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknis yang
bertugas pada Bappeda;
g.PNS dan CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum yang
bertugas pada Bappeda;
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4ayat (2)huruf cadalah sebagai
berikut :
a.Kepala Bappeda, bertugas dan bertanggungjawab selaku Kepala SKPD;
b.Sekretaris Bappeda, bertugas dan bertanggungjawab sebagai
koordinator antar bidang Bappeda;
c.Kepala Bidang pada Bappeda, dengan tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut :
-Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, bertugas dan
bertanggungjawab dalam Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan
Bidang Infrastruktur danTata Ruang;
-Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, bertugas dan
bertanggungjawab dalam Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
-Kepala Bidang Perekonomian bertugas dan bertanggungjawab dalam
Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang Perekonomian;
-Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan bertugas dan
bertanggungjawab dalam Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan
Bidang Penelitian dan Pengembangan;
-6-
d.Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis pada Bappeda, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut :
-Kasubbag Umum dan Kepegawaian, bertugas dan bertanggungjawab
dalam Penatausahaan Administrasi Kepegawaian;
-Kasubbag Keuangan, bertugas dan bertanggungjawab dalam
Penatausahaan OPD Bappeda;
-Kasubbag Perencanaan, bertugas dan bertanggungjawab dalam
Penatausahaan Perencanaan OPD Bappeda;
-Kasubbid Infrastruktur bertugas dan bertanggungjawab dalam
perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur;
-Kasubbid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah bertugas dan
bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan daerah bidang
Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
-Kasubbid Lingkungan Hidup dan Perumahan bertugas dan
bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan daerah bidang
Lingkungan Hidup dan Perumahan;
-Kasubbid Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan
bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan daerah bidang
Pendidikan dan Kebudayaan;
-Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
bertugas dan bertanggungjawab dalam perencanaan
pembangunandaerah bidang Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat;
-Kasubbid Pemerintahan bertugas dan bertanggungjawab dalam
perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan;
-Kasubbid Produksi Daerah bertugas dan bertanggungjawab dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan
dengan Produksi Daerah;
-Kasubbid Dunia Usaha bertugas dan bertanggungjawab dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan
dengan pengembangan dunia usaha;
-Kasubbid Pengembangan Ekonomi bertugas dan bertanggungjawab
dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang
berkaitan dengan pengembangan ekonomi;
-Kasubbid Penelitian dan Pengembangan bertugas dan
bertanggungjawab dalam melaksanakan penelitian dan
pengembangan perencanaan pembangunan;
-Kasubbid Monitoring dan Evaluasi bertugas dan bertanggungjawab
dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan
dancapaian kineija pembangunan;
e.PNS dan CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum yang
bertugas pada Bappeda dengan tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut :
-JFU pada Sekretariat Bappeda Kota Metro, bertugas dan
bertanggungjawab membantu tugas Kasubbag pada Sekretariat
Bappeda;
-JFU pada Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, bertugas dan
bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang
Infrastruktur danTata Ruang;
-7-
-JFU pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, bertugas dan
bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang Sosial
dan Budaya;
-JFU pada Bidang Perekonomian, bertugas dan bertanggungjawab
membantu tugas Kasubbid pada Bidang Perekonomian;
-JFU pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, bertugas dan
bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang
Penelitian dan Pengembangan;
(5)Penerima, besaran dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan akan
diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.