Apa substansi hukum dari Pasal 10 Lcmb aran Ncgara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Nomor mo Tahun 1959?
Materi muatan Lcmb aran Ncgara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Nomor mo Tahun 1959 tentang , khususnya BAB V - (3) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana clima.k sud, Pasal 10, adalah:

( 1) Stru ktur organisasi dan susunan ~~angg ~taan TKPRD 
sebag aimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: 
a. Penanggu ng 1. Bupati Sintang ; 
Jawab 2. Wakil Bup ati Sintang; 
b. Ketua Sekr etaris Daerah Kabupaten Sintang ; 
c. Wakil Ketua Kepala Badan Perencanaa n Pemb angunan 
Daerah Kabupaten Sintang; 
d. Sekretaris Kepala Oinas Penataan Ru ang dan 
Pertanahan Kabupaten Sintan g; 
(3) Pokja Perencanaan Tata Ruang mem punyai susunan 
keanggotaan sebagai berikut: 
c. Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Penataa n 
Ruang d~ Pertanahan Kabupatcn Sintang; 
d. Sekretari s : Kepala Scksi Perencanaan Ruang Dinas 
Penataan Ruang dan Pertariahan Kabupaten Sintang ; dan 
e. A~AAota_ : . Perangkat Daerah terkait penataan ruang yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah . Pasal 13 
(1) Pokja sebagaiman a dimak sud dalam Pasal 11 ayat (1) huru f b 
terdi ri dari: 
a. Pokja Perencanaan Tata Ruang; dan 
b. Pokja Pemanfa atan dan Pengendal ian Pemanfaatan Ruang . 
(2) Pokja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada 
huruf a mempun yai tugas : 
a. memberi kan m asukan teknis kepada Ketua TKPRO dalam 
rangka pclaksa naan kebijakan penataan ruang Daerah · 
b. mengkaj.i perrnasalahan dalam perencanaa n tata ruang ; dan 
c. memben kan altcrnatif pemecahan atas perm asal ahan untuk 
dibahas dalam rapat koordinasi TKPR O. Bagian Kedua 
Kelompok Kerja Pasal 12 
(1) TKPRD dapat menggunakan tenaga ahli yang ?ipe rluk.an ~an 
memb entuk Tim Teknis untuk menangeru penyelesaian 
masalah -masalah yang b ersifat khusus. 
(2) Secara skematis tenaga ahli dan tim tekni s sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) tercantu m dalam Larnpi ran huruf C 
yang merupakan b agian tidak terpisahk.an dari Peraturan 
Bupati ini. Pasal 11 
( 1) TKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak sud 
dalam Pasal 8 dibantu oleh: 
a. pokja; dan 
b. sekretariat TKPRD. 
(2) Hubungan kerja TKPRD dengan Pokja dan Sekretariat TKPRD 
sebagaimana d imaksu d pada ayat (~) t~rcantum . dalam 
Lamp iran huruf B yang merupakan bagiari tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini ' .. 
~ 
.i (2) Struktur organ isasi TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lam piran htrruf A yang merupakan bagian 
tidak terpisahk an dari Peraturan Bup ati ini. 
(3) Sekretariat ... (4) Pokja Pemanfaatan dan Penge ndalian Pemanfaatan Ruang 
sebagaimana dimak sud pada ayat (1) huruf b mempu nyai 
tugas : 
a. rnemberikan masukan kepada Ketua TKPRD dalam rangka 
perumusan kebijakan pemanfaatan dan peng endalian 
pemanfaatan ruang Daera h; 
b. mengu mpulka n dan mengkaji pennasalahan dalam 
pemanfaatan dan pengendali an peman faatan ruang : dan 
c. memberikan alternatif pemecahan atas perm asalahan untuk 
dibah as dalam sidang pleno TKPRD . 
(5) Pokja Peman faatan dan Penge nda.lian Pemanfaatan Ruang 
mempunyai susunan keanggotaan sebaga i berikut : 
a. Ketua : Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata 
Bangunan Dinas Perum ahan Rakyat dan Kawa san 
Permukiman Kabu paten Sin tang; 
b. Sekretaris : Kepala Seksi pada Satuan polisi Pamon g Praja; 
dan 
c. Anggota : Perangkat Daerah terkai t penataan ruan g yang 
disesuaik an dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. 
(6) Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pernanf aatan dan 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bertanggung 
jawab kepada Ketua TKPRD melalui Sekretaris TKPRD. 
(7) Susunan keanggo taan Pokja sebagai man a dimak sud pada ayat 
(3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputu san Bupati. 
(8) Secara skematis Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja 
Pemanfaatan dan Pengendal ian Pemanfaatan Ruang 
sebag~imana dimaksud pada ayat (1) tercantu m dalam 
Lamp1ran huru~ D dan huruf E yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Bagian Ketiga 
Sekretariat TKPRD