Menurut PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 6 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 6 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSEN TIF PEMUNGUTAN, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan : 
1. Daerah adalah Kabu paten Garu t. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerin tahan oleh 
pemerintah daer ah dan DPRD menurut asas otono mi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip utonomi seluas -luasn ya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dala m Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Bupati adalah Bupati Garut. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten Garut 
4 
5. Sadan Pend apatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adal ah Sadan 
Pendapata n Daerah Kabup aten Garut . 
6. Kepa la Bapenda adalah Kepala Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. 
7. Pajak Daerah, yang selanjutn ya disebut Pajak adalah kontribus i wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang -Unda ng, dengan tidak mendap atkan imba lan seca ra 
langsun g dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-bes arnya 
kem akmura n rakyat . 
8. Retribusi Dae rah yang selanjutn ya disebut Retribu si ada lah pungutan daerah 
sebaga i pembayaran atas jasa atau pemberian izin terte ntu yang khusus 
disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
prib adi atau badan. 
9. lnsent if Pemun gutuan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif 
adalah tamba han penghas ilan yang deberikan sebagai penghargaan atas kinerja 
tertentu dalamme laksana kan pemungutan Pajak dan Retribusi. 
I 0. lnstansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya disebut Instan si Pemungut adalah Satua n kerja Perangkat Daera h 
yang mempunai tugas pokok dan fungsi melaksanaka n pemungutan Pajak Daera h 
dan Retribusi Daerah. 
11. Kinerja Tertentu adalah pencapaian targ etpeerimaa n pajak dan retribusi yang 
diterapkan dalam Angg aran Penda patan dan Belanja Daerah yang dijabarkan 
seca ra triwulan dalam Peraturan Bupati. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingk at APBD 
adalah rencana keuanga n tahunan Pem erinta h Kabup aten Garut yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan ditetapkan dengan Pera turan Daerah. 
13. Tenaga Lainn ya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari insta nsi pelaksana 
pemungutan pajak dan retribu si untuk membantu pelaksanaan pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangu nan. 
14. Tunj angan yang Melekat adalah tunja ngan yang melek at pada gaji, terdiri atas 
tunjan gan istri /suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional 
dan/atau tunjangan beras. 
15. Remuner asi adalah tambah an pengh asilan yang diberikan untuk meni ngkatk an 
kinerja.