Apa bunyi lengkap Pasal 20 dalam PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 1 Tahun 2004?
Menurut ketentuan dalam PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik, pada , Pasal 20 dinyatakan:

, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. 
(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dapat clilakukan dengan 
menggunakan SPP Defenitif dan SPP Panjar sebagaimana yang terdapat 
dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Pasal 21 (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 
kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana 
Anggaran Biaya. 
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di 
verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. 
(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Pasal 20 c (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 
(2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional 
perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. 
(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian 
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Pasal 19 (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 
selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. 
(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa padajumlah tertentu 
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. 
(3) Jumlah uang dalam kas tunai Desa sebagaimana dimaksud pada 
, maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 
setiap akhir bulan pada penutupan kas. c Pasal 18 (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dilakukan 
dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 
(2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 
wilayahnya maka, dapat membuka Rekening Kas Desa di wilayah 
Kecamatan atau Kabupaten. 
(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada 
harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pasal 17 Bagian Kedua 
Pelaksanaan 
(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan apabila terjadi: 
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis 
belanja; 
b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) 
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 
c. terjacli penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan desa 
pada tahun berjalan; dan/ atau 
d. terjacli peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 
ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. Pasal 26 Pengadaan Barang dan/ atau Jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ,- Pasal 25 Bendahara Desa Sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pasal 24 (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran 
clan bendahara melakukan pembayaran. (1) Dalam Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sekretaris Desa berkewajiban Verifikasi untuk: 
a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh 
pelaksana kegiatan; 
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang 
tercantum dalam permintaan pembayaran; 
c. Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan 
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pasal 23 Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas: 
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan 
c. Lampiran bukti transaksi. Pasal 22 .. 
{I) Kepala Desa menyampaikan 1aporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada Bupati berupa : 
a. laporan pertriwulan; 
b. laporan semester pertama; dan 
c. laporan semester akhir tahun. 
(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
laporan pelaksanaan APBDesa (per tiga bulan) yang di sampaikan dalam 
bentuk Softcopy (ekspor impor data) paling lambat bulan berikutnya 
setelah mengikuti rekonsiliasi keuangan desa oleh Tim Satgas Siskeudes. 
(3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
berupa laporan realisasi APBDesa. Pasal 30 Bagian Keempat 
Pelaporan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam