Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, Pasal 5 menjelaskan:

( 1) Bupati atas usul Penanggungjawab Anggaran/Pengguna Anggaran dapat 
menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada OPD yang struktur 
organisasinya memiliki beban kerja dan rentang kendali yang luas; 
KPA melaksanakan sebagian atau lebih wewenang Pengguna Anggaran 
yang dilimpahkan kepadanya yang telah ditetapkan dengan keputusan 
Bupati; 
KPA bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang 
menjadi wewenangnya secara rutin setiap bulan, triwulan , semester dan 
laporan akhir tahun; 
Laporan pertanggungjawaban KPA menjadi bagian yang tak terpisahkan 
dari Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Bupati Cq. 
Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 
KPA wajib meyelenggarakan pembukuan penatausahaan keuangan secara 
tertib dan teratur atas anggaran yang dilimpahkan kepadanya, dengan 
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam hal KPA berhalangan melebihi dari 3 (tiga) hari atau selama­
lamanya 3 (tiga) bulan, wewenang KPA kembali menjadi wewenang 
Pengguna Anggaran , apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat 
melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri dari jabatan 
sebagai KPA, dan Pengguna Anggaran segera mengusulkan penggantinya; 
Bagian Ketiga 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengelu aran