Apa yang diatur dalam pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 48?
Berdasarkan pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BAB VIII - TATA CARA PEMBERIAN PENGURAN GAN PAJAK, Pasal 48 menyebutkan bahwa:

( 1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus 
memenuhi persyaratan: 
1 (satu) pennohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD; 
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumk an 
besarn ya persentase Pengurangan yang di.mohon disertai alasan yang 
jelas, 
dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan; 
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat 
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 
1. surat permohonan harus d.ilampiri dengan surat kuasa, untuk: 
Wajib Pajak Badan; atau 
Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang lebih banyak 
dari Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah); 
2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib 
Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang paling banyak 
Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah); 
diajukan dalam jangka waktu : 
1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 
2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD; 
3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan 
Keberatan; 
4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau 
5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar 
biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam 
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaann ya; 
tidak memiliki tunggakan Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak 
yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena 
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan 
-20- 
tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dim ohonkan 
Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat 
Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud 
tidak diajukan Banding. 
Permohonan Pengurangan yang diajukan secar a kolektif harus memenuhi 
persyaratan: 
I (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama; 
diajukan secar a tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan 
besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang 
jelas; 
diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui: 
1. pengurus Legiun Veteran Republik: Indonesia (LVRI) setempat atau 
pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan; atau 
2. Kepala Desa/Lurah setempat; 
d.ilampiri fotokopi SPPT yang climohonkan Pengurangan; 
diajukan dalam jangka waktu : 
I. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 
2.3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau 
3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar 
biasa; 
tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek 
pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam ha! objek pajak 
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan 
ti.dale diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.