Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  KUTAI BARAT Nomor 27 Tahun 2018 pada Pasal  1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  KUTAI BARAT Nomor 27 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, Pasal  1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewe nangan daerah otonom Kabupaten 
Kutai Barat . 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat . 
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Barat. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disi ngkat DPRD 
atau sebutan lain adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah . 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah . 
8. Unit Pelaks ana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 
pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu . 
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerinta h Daerah Kabupaten Kutai Barat. 
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaaan yang 
berhubungan dengan ha k dan kewajiban daer ah tersebut . 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah . 
12. Satuan Ke rja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksana kan 
pengelolaan keuangan daerah. 
13. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disi ngkat BKAD 
adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat 
selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) . 
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaa n APBD dan bertinda k sebagai Bendahara Umum Daerah . 
15. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah 
Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai 
Barat selaku Pengguna Anggaran /pengguna barang . 
16. Dokumen Pelaksanaan Anggara n Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang 
Perbup -Kubar/180/2018 membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran . 
17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjut nya disingkat TPP 
adalah pendapatan PNS selain gaji, honor, tunjangan jabatan 
struktural atau tunjangan jabatan fungsional yang didasarkan pada 
kondisi kerja, beban kerja, prestasi kerja, kompensasi inflasi, 
kekhususan tempat bertugas, kelangkaan profesi, kekhususan 
urusa n, beban kerja dan pengendalian akuntabilitas .