Apa saja yang diatur dalam Pasal 38 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, BAB IX - KEBERATAN DAN BANDING, Pasal 38 menetapkan:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan 
pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Dinas. 
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas 
Daerah berdasarkan: 
a. perhitungan dari Wajib Pajak; 
b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan 
pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi; 
c. putusan banding; 
d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan 
pajak berdasarkan ketentuan peraturan perunda ng-undangan. 
(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 
secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan 
pembayaran pajak. 
(4) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah disertai 
dengan me lampirkan: 
a. Nama dan Alamat Wajib Pajak; 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 
c. Masa Pajak: 
d. Besarnya kelebihan pembayaran pajak: 
e. alasan yang jelas. 
(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala B PKD 
menunjuk Petugas B PKD untuk segera mengadakan penelitian atau 
pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan 
pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak. 
(6) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai 
bahan pertimbangan Kepala B PKD untuk menerbitkan Keputusan menerima 
atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan selanjutnya 
dilaporkan kepada Bupati. 
(7) Kepala B PKD dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayar an pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 
(8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang pajak dima ksud. 
(9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling 
lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
(10) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala B PKD memberikan 
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan 
kelebihan pembayaran pajak. 
 
 
21 Pasal 39 
(1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan 
dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan. 
(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun -tahun sebelumnya 
dibebankan pada belanja tidak terduga. 
(4) Apabila kelebihan pembay aran pajak diperhitungkan dengan utang pajak 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), pembayarannya 
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga 
berlaku sebagai bukti. 
(5) Kepala B PKD mengajukan Surat Permohonan Membayar kele bihan 
pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil 
pemeriksaan. 
(6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.