Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 Pasal 8?
Dalam PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, BAB III - TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
berwenang : 
a. melihat dan/atau mem.injam buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan 
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek 
Pajak Yang Terutang; 
b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dike lola Wajib Pajak secara 
elektronik; 
c. memeriksa lokasi, ruang atau tempat barang bergerak dan/atau barang 
tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan 
buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan, dan/ atau uang yang dapat memberi petunjuk ten tang 
penghasilan yang dipero leh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau Pajak Yang 
Terutang; 
d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberikan bantuan guna kelanc aran 
Pemeriksaan Pajak Daerah, antara lain berupa: 
1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila 
dalam mengakses data yang dike lola secara elektronik memerlukan 
peralatan dan/atau keahJian khusus; 
2. meminjamkan buku, catatan , dokumen, dan/atau data yang dikelola 
secara elektronik/Dal am Jaringan (online). yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan , yang dapat memberi petunjuk tentang 
penghas ilan yang diperoleh , kegiatan usaha Wajib Pajak , atau objek 
Pajak Yang Terutang ; dan/atau 
3. menye diakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Pajak 
Daerah dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak 
sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Bapenda; 
e. melakukan penyege lan atas tempat, ruang tertentu, barang bergerak, 
dan/atau tidak bergerak milik Wajib Pajak; 
f. meminta keterangan lisan dan/atau tertu lis dari Wajib Pajak; dan 
g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang 
mempuny ai hubungan dengan Wajib Pajak melalui Kepala Perangkat 
Daerah. 
PAA HIRARKI 
ASISTEN TATA PEMERIN TAHAN 
KEALA AGIAN HUKU M SETDA 
PARAF KOORDINAST 
KEPALA ADAN PEND AATAN DAERAH PARAF HIRARKI 
WAIL WALIKO TA 
SEKRET ARIS DAERAH 
HARMONTSAST DAN BINKRONISAS 
KASU BAG PPHD 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH 
- 12­