Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 29?
Pasal Pasal 29 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN, menyatakan:

Anggota BPD wajib :
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat Desa;
mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan/atau golongan;
menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan Desa; dan
membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Larangan