Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

ualam Peraturan Waii Kota ini,yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Medan .
2.Pemerintahan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
lakyatdaerah mehul utasas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.Daerah adalah penyelenggaraan urusan
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom .
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan .
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan .
6.Kecamatan adalah bagian wilajrah dari Daerah yang dipimpin oleh
Camat .
7.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin
oleh Lurah .
8.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan diwilayah keija kecamatan yang
dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah ,dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan .
9.Lurah adalah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung
jawab kepada camat .
10.Aparatur Sipil Negara ,yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian keija yang bekeija pada instansi pemerintah .
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara ,yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
peijanjian keija yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang -undangan .
5
12.Pegawai Negeri Sipil,yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu ,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan .
13.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi ,melayani ,memberday akan ,dan
menyejahterakan masyarakat .
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah ,yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran /barang .
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah .
16.Jabatan Fungsionai adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsionai yang
berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu .
17.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 20(aua puiuh )tahun .
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ,yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5(lima )tahun .
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
20.Kebijakan Umum APBD ,yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan ,belanja ,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1(satu )tahun .
21.Prioritas dan Platon Anggaran Sementara ,yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana
keija dan anggaran satuan keija Perangkat Daerah .
22.Rencana Umum Kota adalah dokumen perencanaan yang telah
ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputi antara
lain RPJPD ,RPJMD ,KUA-PPAS ,APBD /Perubahan APBD tahun
beijalan ,dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan
perundang -undangan ,
6
23.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ,yang selanjutnya
disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di
Kecamatan dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya
dokumen dalam satu tempat .