Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018 tentang PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG, BAB III - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

C
^epg^n,beflalcunya peraturan Bupati ini,maka peraturan Bupati Serdang
BeAddgdlilN ?mor34Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Dinas
Ian Ilodal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
BAda *aidicabut dan dinyatakan tidak berlaku .Penan
-Serdai
":UMPasal 5
L
anPeraturamBiipati iniberlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiar
Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai .rang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan
Ditetapkan diSeiRampah
pada tanggal \ Mg',j0\&
BUPATI SERDANG BEDAGAI ,
cM*—______toJMilal ! frSrfe. J.
!|pOK mm:1“M*«u0„ ,'
Qaerah
WattLH.SOEKIRMAN
Diundangkan di-Sei1
pada tangga/llo l'Aki TOc1
SEKRETARISVD AERAH KABUPATENSERDANG BEDAGAI ,ah
HADI WINARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018 NOMOR 3d
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DAFTAR STANDAR PELAYANAN
1.Pendaftaran Penanaman Modal ;
2.Izin Lokasi ;
3.IzinPenggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT );
4.Izin Mendirikan Bangunan (IMB );
5.IzinLingkungan ;
6.IzinPembuangan AirLimbah (IPAL );
7.IzinPenyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
8.IzinPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
9.IzinPemanfaatan AirLimbah pada Tanah ;
10.SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan );
11.TDP (Tanda Daftar Perusahaan );
12.IzinSarang Burung Walet ;
13.IzinUsaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi ;
14.Izin Usaha Industri (IUI);
15.Tanda Daftar Usaha Industri (TDUI );
16.Izin Penggilingan padi/huller /penyosohan beras ;
17.Tanda Daftar Gudang (TDG );
18.IzinTempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
19.Tanda Daftar Usaha Pariwisata ;
20.IzinPraktik Dokter ;
21.IzinPraktik Bidan ;
22.IzinPraktik Perawat ;
23.IzinPraktik Fisioterafis ;
24.IzinPraktik Refraksionis Optisien ;
25.IzinPenyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama ;
26.IzinOperasional Unit Transfusi Darah ;
27.IzinPendirian Klinik Kecantikan ;
28.Izin Apotek ;
Ecaktik Apoteker ;
<tikAsisten Apoteker ;
3l l j z i n Meidirikan Klinik ;
inOp :rasional Klinik ;
iri
^Meidirikan Rumah Sakit Kelas Cdan D;
injpp srasional Rumah Sakit Kelas Cdan D;
inToloObat ;
'Peiyelenggaraan Optikal ;
eigobat Tradisional ;2.9. T\
32.
KAB4S3.
HUKI94-
35.
36
aDn;
©ndirian Depot AirMinum IsiUlang ;
40.Izin Produksi Makanan dan Minuman ;
41.Izin Laik Hygiene Restoran dan Rumah Makan ;
42.IzinPenyelenggaraan Puskesmas ;
43.IzinUsaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);39r—
44.IzinUsaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
45.IzinUsaha Perkebunan (IUP );
46.Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD -B);
47.Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
48.Perubahan Luas Lahan ;
49.Perubahan Jenis Tanaman ;
50.Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan ;
51.Diversifikasi Usaha ;
52.IzinUsaha Pusat Perbelanjaan (IUPP );
53.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ;
54.IzinUsaha Toko Modem (IUTM );
55.Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW );
56.Izin Reklame ;
57.IzinUsaha Petemakan ;
58.Izin Usaha Perikanan ;
59.IzinUsaha Angkutan Penumpang dan Barang ;
60.IzinTrayek ;
61.IzinUsaha Warnet ;
62.Izin Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Swasta .
GAMXNASI
KA:IG
Hlii JUM
fcf-3BAG
IPL.JU-AN
1.STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
A.Dasar Hukum
1.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13Tahun
2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal ;
2.Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 29Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai .
B.Persyaratan
Setiap orang pribadi mengajukan permohonan bermaterai Rp6.000 ,-
(enam ribu rupiah )dengan melampirkan :
1.pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4cmsebanyak 2(dua )lembar ;
2.fotokopi KTP ;
3.fotokopi NPWP yang tervalidasi ;
4.fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi
dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan /
pemberitahuan perubahan (apabila ada )dari Menteri Hukum dan
HAM ;
5.studi kelayakan /keterangan rencana kegiatan :
untuk industri berupa diagram alir produksi (flow chart of
production )dilengkapi dengan detail uraian proses produksi
dengan mencantumkan jenis bahan baku ;
untuk sektor jasa berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan ,
rincian investasi (apabila diperlukan ),dan penjelasan produk
yang akan dihasilkan ;
mempresentasikan point aatau bdihadapan pejabat yang
membidangi penanaman modal ;
6.surat kuasa bermaterai Rp6.000 ,-(enam ribu rupiah )dan fotokopi
KTP apabila pengurusan diwakilkan .
C.Sistem ,Mekanisme dan Prosedur
"l&F
EFAMINA snISF'*2“-=sf*iar£~~MWtik -Z
KA3AG
HUKUM tar-
ICASUBBAG
P2R-UU-A7f
flgg§g:i i-
4^fJ)
D.Jangka Waktu Penyelesaian
3(tiga )hari kerja (jikapersyaratan benar dan lengkap ).
E.Biaya /Tarif
Rp.0,-
F.Produk Pelayanan
Pendaftaran penanaman modal .
G.Sarana ,Prasarana dan/atau Fasilitas
Komputer ,printer ,ruang tunggu ,jaringan internet ,aplikasi SPIPISE &
Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPINTER ).
H.Kompetensi Pelaksana
Customer service ,front office &back office menguasai aplikasi SPIPISE
8sSistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPINTER ).
I.Pengawasan Internal
Kepala Bidang Penanaman Modal dan Kepala Bidang Kebijakan ,
Pelaporan dan Pengaduan .
J.Penanganan Pengaduan ,Saran dan Masukan
1.Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan ,kotak
saran ,SMS ,telepon ,faximile ,dan/atau email yang telah disiapkan
DPMP 2TSP-SB;
2.Pengaduan ,saran dan masukan diterima oleh Kepala Seksi
Pengaduan dan Informasi pada Bidang Kebijakan ,Pelaporan dan
Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai (DPMP 2TSP-SB);
3.Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan ;dan
4.Pengaduan akan diselesaikan selambat -lambatnya 5(lima )hari kerja
sejak pengaduan diterima dengan lengkap .
K.Jumlah Pelaksana
8(delapan )orang pelaksana .
L.Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan
Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan
Sertifikat ISO9001 :2015 dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor
29Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
1Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang
lagai. LAMINA !
r*
A.faminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam bentuk
:omitmen untuk memberikan rasa aman ,bebas dari bahaya dan
esnko keragu -raguan
4ajdumat Pelayanan .KABAG
HUKOM
1KASU 8SAO 1
Imtirj ASif.iluasi Kinerja Pelaksana
JalaDinas melalui rapat evaluasi kinerja . ;
*\4J96 4L
2.STANDAR PELAYANAN IZIN LOKASI
A.Dasar Hukum
1.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN Nomor 5
Tahun 2015 tentang IzinLokasi ;
2.Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 29Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai .
B.Persyaratan
Setiap pemohon dengan luas lahan >10.000 m2mengajukan
permohonan bermaterai Rp 6.000 ,-(enam ribu rupiah )dengan
melampirkan :
1.pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4cmsebanyak 2(dua )lembar ;
2.fotokopi KTP ;
3.fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi
dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan /
pemberitahuan perubahan (apabila ada )dari Menteri Hukum dan
HAM ;
4.fotokopi persetujuan penanaman modal ;
5.asli surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD );
6.pertimbangan teknis dari KantorPertanahan ;
7.klarifikasi lahan dari instansi yang membidangi kehutanan jika
berada dalam kawasan hutan ;dan
8.surat kuasa bermaterai Rp6.000 ,-(enam ribu rupiah )dan fotokopi
KTP apabila pengurusan diwakilkan .
C.Sistem ,Mekanisme dan Prosedur
IEMIL'
K<m>
i- i
IHP =.
...NASI
MLHgTIIUKEM
Ifcsip ?- Ih
i -Hi~;~~
-
Mger
iWiter iK
Jangka Waktu Penyelesaian
5(lima )hari keija (jikapersyaratan benar dan lengkap ).D.
Biaya /Tarif
Rp.0,-E.
Produk Pelayanan
Izin Lokasi .F.
Sarana ,Prasarana dan atau Fasilitas
Kendaraan dinas ,komputer ,printer ,GPS ,ruang tunggu ,jaringan
internet ,aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPINTER ).G.
Kompetensi Pelaksana
Customer Service ,Front Office 8BBack Offices serta menguasai aplikasi
Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPINTER ).H.
Pengawasan Internal
Kepala Bidang Kebijakan ,Pelaporan dan Pengaduan .I.
J.Penanganan Pengaduan ,Saran dan Masukan
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan ,kotak
saran ,SMS ,telepon ,Faximile ,dan/atau email yang telah disiapkan
DPMP 2TSP-SB;
2.Pengaduan ,saran dan masukan diterima oleh Kepala Seksi
Pengaduan dan Informasi pada Bidang Kebijakan ,Pelaporan dan
Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai (DPMP 2TSP-SB);
3.Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan ;dan
4.Pengaduan akan diselesaikan selambat -lambatnya 5(lima )hari kerja
sejak pengaduan diterima dengan lengkap .
Jumlah Pelaksana
9(sembilan )orang pelaksana .K.
Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan
Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan
Sertifikat ISO 9001 :2015 dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Serdang Bedagai .L.
I1
siXJPASlftMnan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman ,bebas dari bahaya dan
resiko keragu -raguan
Meklumat Pelayanan .
Evaluasi Kinerja Pelaksana
f£e>alaDinas melalui rapat evaluasi kinerja .E.V.,
.f-
‘
:3CASnt ;iA0
PSR -'JU-AN
I*
3.STANDAR PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
A.Dasar Hukum
1.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
2.Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 29Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai .
B.Persyaratan
Setiap pemohon mengajukan permohonan bermaterai Rp 6.000 ,-
(enam ribu rupiah )dengan luas lahan >5.000 m2dan <10.000 m2
melampirkan :
1.pasfoto berwama terbaru ukuran 3x4cm2(dua )lembar ;
2.fotokopi KTP;
3.fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi
dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan /
pemberitahuan perubahan (apabila ada)dari Menteri Hukum dan
HAM ;
4.fotokopi surat tanah ;
5.asli surat rekomendasi kesesuaian tata ruang dari dinas terkait
yang membidangi penataan ruang ;
6.aslisurat rekomendasi dinas terkait jikadipersyaratkan ;
7.surat kuasa bermaterai Rp6.000 ,-(enam ribu rupiah )dan fotokopi
KTP apabila pengurusan diwakilkan .
C.Sistem ,Mekanisme dan Prosedur
mm-
rife
SSSKS»~
mISSEFKA3AGHHH
HUKUM
KASUB 3AG
-fe£R-UU -ANwmw-kIfmcr1'--y1
Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI .
#%‘BAB I
KETENTUAN UMUM