Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam BUPATI KOLAKA, TENT ANG Nomor 28 Tahun 1999?
Menurut ketentuan dalam BUPATI KOLAKA, TENT ANG Nomor 28 Tahun 1999 tentang , pada , Pasal 1 dinyatakan:

BABI 
KETENTUAN UMUM KOLAKA PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENPQARA NEGARA (LHKPN) 
LINGKUP PEMERINTAH ' DAERAH KABUPATEN MEMUTUSKAN : Kemente rian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah; 
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nom or 
700/ 1590 /57 pada Tanggal 28 April 2016 tentang 
Penegasan Kembal i Penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkun gan 
Pemerintah Daerah; 
4. Surat Edaran Komis i Pemberantasan Korup si Nomor 
SE-08/01/ 10/2016 tentang Petunjuk Teknis 
Penyampaian Dan Pengelolaan Laporan Harta 
Keka yaan Penyelenggara Negara. 2. Surat Edaran Ment eri Penda yagun aan Aparatur 
Negara Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Kewajiban 
Penyampaian Dan Sanksi Atas Keterlambatan 
Penyampai an La po ran Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara Untuk Di Lingkungan Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaiman a 
telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Pend ayagunaan Apar atur Negara Nomor 120 Tahun 
2006; 
1. Instruk si Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantas an Korupsi; -4- 
Menetapkan Memperhatikan : 
2. Bupati adalah Bupati Kolak a; 
3. Pernerintah Daerah adalah Bupati Kolaka sebagai unsur penyelenggara 
Pernerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan - 
pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonorn; 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka ; 
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kolaka; 
6. lnsp ektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka; 
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka ; 
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara Dilingkungan Pern erintah 
Daerah yang rnenjalankan Fungsi Eksekutif , Legisl atif atau Yudikati f 
dan Pejabat Lain Yang Fungsi Dan Tugas Pokoknya Berkaitan Dengan 
Penyelenggaraan Negara atau Pejabat Publik lainn ya sesuai deng an 
ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku ; 
9. Kornisi Pernb erantasan Korupsi yang selanjutn ya disebut KPK adalah 
lembaga negara yang dalarn melaksanakan tugas dan wewenangn ya 
bersifat indep enden dan bebas dari pengaruh kekuasaan man apun; 
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutn ya disingkat ASN adalah Prof esi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pernerintah d engan p erjanjian 
kerja yang bekerja pada Instansi Pernerintaha ; 
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutn ya disebut p egawai ASN 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pem erintah dengan perjanji an 
kerja yang diangkat oleh pejabat pernbina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalarn suatu jabatan pernerintah atau diserahi tugas negara 
lainn ya dan digaji berdasarkanzzz Peratur an Perundang -undangan ; 
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutn ya disingkat PNS adalah warga 
negara indon esia yang rnernenuhi syar at tertentu diangka t sebagai 
pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pernbina kepeg awaian untuk 
rnenduduki jabatan pernerintahan ; 
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berup a benda bergerak atau tidak 
bergerak, b erwuj ud atau tidak berwujud , terrnasuk hak dan kewajiban 
lainn va yang dapat dinil ai dengan uang yang dirniliki oleh -5- 
Peraturan Bupati ini disusun dengan m aksud sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan pendaftaran, pengumum an dan monitoring pelaksanaan 
LHKPN. Pasal 2 BAB II 
Maksud Dan Tujuan tanggungan penyelenggara negara , baik atas nama penyelenggara 
negara atau oran g lain, yang dip eroleh s ebelum dan selama 
penyelengg ara memangku jabatannya; 
14. Laporan Harta Kekayaa n Penyelenggara Negara selanjutnya disebut 
LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainn ya 
tentang uraian dan rincian infor masi menge nai hart a kekayaan, data 
pribadi, term asuk penghasil an, peng eluaran dan data lainnya atas 
harta kekayaan penyelenggara negara; 
15. Pendaftaran LHKPN adalah penyamp aian LHKPN oleh penyelenggara 
negara kepada KPK ; 
16. Pengumuman adalah pengum uman LHKPN oleh penyelenggara negara 
kepada publik; ··· -· .. - ... 
17. Pem eriksaan adalah s erangkaian kegiatan untuk menguji -kepatuh an, 
kelengkapan, keberadaan dan kewajaran harta kekayaan yang 
dicantumk an dalam LHKPN ; 
18. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektonik 
yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada KPK. 
19. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk 
menyamp aikan dan mengumum kan harta kekayaann ya. 
20. Admin instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 
mengelola aplikasi e-LHKPN d ilingkungan instansinya. 
21. Admin unit kerja adalah pegawai y ang ditunj uk oleh instans i untuk 
mengelola aplikas i e-LHKPN dilingkungan unit kerjanya. -6- ·~ 
(1) Penyamp aian LHKPN selama peny elenggara negara menjabat dilakuk an 
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang Pasal 6 (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
dalam jangka waktu palin g lambat 3 (tiga) bulan terhitun g sejak saat 
pengangk atan pertam a/pengangkatan kembali /berakhirn ya jabatan 
sebagai penye lengara negara . b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah 
berakh irnya masa jabatan a tau pens iun; 
c. berakhirn ya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara 
negara. menjabat; (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu 
pada saat: 
a. pengangkatan sebag ai penyelenggara negara pada saat pertama kali Pasal 5 (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN . 
(2) Penyelenggara Negara yang wajib men yamp aikan LHKPN di lingkun gan 
Pemerintah Daerah, tercantum dalam lamp iran I Peraturan Bupati ini. Pasal 4 BAB III 
PENDAFTARAN LHKPN 
Bagian Pertama 
Penyampaian LHKPN Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepattrh ari 
penyelenggara negara dalam hal pelaporan hart a kekayaan. Pasal 3 sampai 7- 
d. tempat dan tanggal lahir; 
e. alarnat ; 
f. identit as istri atau suami ; 
g. identitas anak; 
h. jenis , nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki ; 
1. besarn ya penghasilan dan pengeluaran; 
J. surat kuasa mendap atkan data keuangan ; 
k. surat kuasa mengumumkan harta keka yaan; 
1. surat pernyataan. 
(3) Penyarnpaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 
a. melalui e-LHKPN pada alamat www .elhkpn.kpk .qo.id; atau 
b. mengisi Formu lir LHKPN format exel untuk kemudian dikirimkan 
melalui email elhkpn@kpk.qo .id atau diserahkan kepada Direktorat 
Pendaft aran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di 
kantor KPK atau POS) dalam bentuk file exel yang telah di simpan 
dalam media penyimpan data . Formulir exel tersebut dapat 
diunduh melalui www .kpk.go.id /layanan -publik /lhkpn. -··-· . 
(4) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon penyelenggara negara yang 
berdasarkan p eraturan p erundang -undangan diwajibkan untuk 
melaporkan harta keka yaannya sebelum menjadi penyelenggara negara c. instansi; b. jabatan; a. narna; (1) Penyarnpaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalarn pasal 5 dan pasal 6 
dapat diserahkan secara langsung atau melalui media yang ditentuk an 
oleh KPK . 
(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 
memuat: Pasal 7 (2} Penyampaian LHK PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disampaikan 
dalamjangka waktu paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya. -8- 
Dalam hal hasil verifikas i administr asi menyatakan penyamp aian LHKPN 
telah lengkap, maka KPK memb erikan tanda terima kepada penyelen ggara 
negara . Pasal 10 ( 1) Apabila hasil verifikasi administr asi menyata kan penyam paian LHKPN 
belum lengkap maka KPK akan menyamp aikan pemb eritahuan kepada 
penyelenggar a negara mengenai bagian -bagian dari formulir LHKPN dan 
bukti penduku ngnya yang mas ih haru s diperbaiki dan/ata u dilengka pi 
oleh penyelenggar a negar a. 
(2) Penyelenggar a Negara wajib menyampaikan p erbaikan atau 
kelengkapan LHKPN sebagaim ana dirnaksud pada ayat (1) paling lambat 
14 (empat b elas) hari kerja sejak d iteriman ya pemberitahuan . 
(3) Dalam hal penyelenggara negara tidak mem enuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mak a penyelenggara negara 
dianggap menyam paik an LHKPN secara tidak lengkap . Pasal 9 ( 1) KPK akan , melakukan verifi kasi administrasi atas LHKPN _ :y~g __ 
disampaik an sebagaiman a dimaksud dalam pasal 7. 
(2) Verifikasi administrasi dilakukan dengan menel iti ketep atan pengisi an 
LHKPN serta kelengkapan bukti penduku ng yang dilampirkan sesuai 
dengan formulir petunjuk pengisian. 
(3) Bukti p endukun g yang haru s dilamp irkan oleh penyelenggara negara 
paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangk an 
kepemilikan harta keka yaan pada lemba ga keuangan . Pasal 8 Bagian kedua 
Penerimaan LHKPN -9- 
( 1} Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK selama dan setelah 
penye lenggara negara menjabat. 
(2) Pemeriksaan LHKPN terhadap penyel enggara negar a yang telah 
berakhir masa jabatann ya atau pensiun, dilakukan sampai dengan 
batas waktu paling lama 5 [lima] tahun terhitun g sejak berakhim ya Pasal 13 BABV 
PEMERIKSAAN LHKPN Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK 
untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaanny a sebagaim ana 
dimaksud dalam pasal 11. Pasa l 12 (l} Pengumuman wajib dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam 
waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyelenggara negara 
menyampaikan LHKPN kepada KPK. 
(2} Pengumuman sebagaiman a dimaksud pada ayat (l} dilakukan dengan 
menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui medi a 
elektronik sebagai berikut: 
a. media pengumuman KPK ; 
b. media pengumuman resmi instansi; dan/ atau 
c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasion al 
(3} Pengumuman hart a keka yaan dapat dikuasakan ke KPK · · -ID -· 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tercantum dalam Lampiran II 
yang merupak an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 11 BAB IV 
PENGUMUMAN LHKPN -10- 
Pemeriksaan dilakukan antara lain dengan cara menghirnpun , 
mengidentifikasi, menganalisis, m engonfirmasi , mengklarifikasi, 
mengeval uasi data dan inform asi serta melakukan pengec ekan lapan gan. Pasal 15 KPK melakukan pemeriksaan terhadap nilai , jum lah, jenis dan asal usur 
harta kekaya an penyelenggara negara yang diperoleh sebelum, selama dan 
setelah penyelenggara negara menjabat. Pasal 14 (3) Pem eriksaan LHKPN dilaksanak an atas inisiatif sendiri berdasark an 
hasil analisis atau atas permin taan pihak tertentu . 
(4) Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas inisiat if sendiri didasarkan 
pada: 
a. adan ya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil 
dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan; 
b. adanya penambah an atau pelepasan harta yang sum ber 
perolehannya bera sal dari hibah/hadiah/w ariasan dalam jum lah 
yang signifikan dari total harta keka yaan yang di laporkan; 
c. adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingk an dengan 
hutangn ya; dan/atau 
d. analisis lainny a yang berkaitan dengan profil jabatan, harta 
keka yaan dan penghasilan .. 
(5) Pemeriksaan LHKPN yang dilaks anakan atas permin taan pihak-pihak 
terte ntu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rang ka upaya 
penegakan hukum , pengawa san inter nal dan penc egahan tindak pidana 
korupsi . 
(6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat 
menggunakan hasil pemeriksaan LHKPN untuk tuju an selain dari 
alasan permintaan pemeriksa an. -11- 
(1) Pemeriksaan oleh pegawai KPK dilakukan berdasarkan surat perintah 
tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK atau pejabat lain yang 
ditunjuk. 
(2) Dalam melaksanakan pem eriksaan, KPK dapat meminta bantuan 
tenaga ahli/ prof essional. Pasal 17 (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, KPK dapat meminta data/informasi 
atau keterangan kepada: 
a. penyelenggara yang bersangkutan; 
b. kementerian/lembaga/instansi pernerintah , lembaga negara atau 
swasta ; 
c. peny edia jasa keuangan antara lain bank , perusahaan 
pembiayaan , perusahaan asuransi, perusahaan efek, pedagang 
valas; 
d. penyedia barang dan jasa lainnya antara lain perusahaan property , 
pedagang kendaraan bermotor , pedagang 
permata/perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni/barang 
an tik dan balai lelang; 
e. notaris/pejabat pembuat akta tanah ; dan 
f. pihak lainn ya. 
(2). Perrnintaan data/informasi atau keterangan kepada penyedia jasa 
keuangan dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus nasabah 
penyedia jasa keuang an sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(3) Dalam rangka pem eriksaan, maka pihak-pihak sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) wajib memberikan data/ informasi atau keterangan yang 
diminta oleh KPK . Pasal 16 sampai 12- 
(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Peng elola 
LHKPN . 
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah; 
b. wakil Koordin ator 1 LHKPN adalah Insp ektur Daerah; 
c. wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKD Kab. Kolaka 
d. administr ator LHKPN adalah Pejabat yang ditunjuk oleh instansi. 
(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempun yai 
tugas sebagai berikut : 
a. koordin ator LHKPN berkoordi nasi dengan KPK dalam hal monitor ing 
dan evalu asi terhadap kepatuh an wajib LHKPN dalam melapork an 
dan menzumumkan harta kekavaann va serta oeman faatan Aolik asi Pasal 20 BAB VI 
PENGELOLA LHKPN Dalam hal clitemukannya adanya indikasi tindak pidana korupsi atau 
tindak pidana lainn ya maka KPK wajib menindaklanjuti sesu ai dengan 
kewenangan KPK atau berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sesu ai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 digunakan sebagai data awal untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3). ( 1) Setiap hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam bentuk laporan hasil 
pemeriksaan LHKP N. 
(2) Tata cara pemeriksaan dilaksanakan dengan berp edoman pada 
prosedur pemeriksaan LHKPN yang ditetapkan oleh KPK . 
(3) Laporan hasil pemeriksaan LHKPN bersifat rahasia dan hanya dapat Pasal 18 sampai 13- 
(1) Setiap Penyelenggara Negar a yang tidak melaporkan LHKPN atau tidak Pasal 22 BAB VII 
SANKS I (1) Setiap OPD dibentuk admin unit kerja penge lola aplikasi e-LHKPN. 
(2) Admin Unit Kerja Peng elola LHKPN tingkat OPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) bertugas : 
a. membuat akun Penyelenggar a Negara/W ajib LHKPN ; 
b. membuat /update daftar waji b lapor LHKP N; 
c. melakukan pendampingan pengisian/ e-filling; 
d. memonitor pelaporan LHKPN dimasing -masing OPD/unit kerja 
untuk selanjutn ya disampaikan kepada admin instansi ; 
(3) Admin Unit Kerja pengelo la aplikasi e-LH .~N di masing-mas ing OPD 
/Un it kerja sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala 
OPD. Pasal 21 4) memi liki peran membu at akun admin unit kerja, melakuk an 
verivikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan 
data wajib lapor. 
(4) lnsp ektur Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kepa tuhan 
penyelenggara negara dalam ·penyampaian LHKPN lingkup Pemerintah 
daerah . ,. b. administrator LHKPN bertugas untuk : 
1) men yampa ikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan 
wajib LHKPN kepada KPK paling lam.b at tanggal 15 Desember 
setiap tahun . 
2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada 
angka 1) kedalam aplikasi e-LHKPN . 
I 
3) menging atkan wajib LHKPN dilingkungan Peme rintah Daer ah 
untuk mematuh i kewaj iban penyampaian dan pengumum an 
LHKP N. -14- 
( 1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam