Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 25 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, pada , Pasal 25 menjelaskan:

(1) Belanja Hibah berupa u ang dicant umkan dalam RKA -PPKD. 
(2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA -SKPD . 
(3) RKA-PPKD dan RKA -SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam APBD, sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undanga n. 
(4) Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, ob yek belanja 
hibah , dan rincian ob yek belanja hibah berkenaan pada PPKD. 
(5) Belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam 
program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, 
objek, dan rincian objek Belanja Hiba h barang atau jasa yang diserahkan 
kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah. 
(6) Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
memuat nama dan alamat lengkap peneri ma serta besaran Belanja Hibah.