Apa bunyi lengkap Pasal 115 dalam SALINAN  PERATURAN   WALIKOTA  PROBOLINGGO Nomor 5 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam SALINAN  PERATURAN   WALIKOTA  PROBOLINGGO Nomor 5 Tahun 2017 tentang HONORARIUM TIM INTENSIFIKASI PARKIR BERLANGGANAN TAHUN 2017, pada , Pasal 115 dinyatakan:

Undang -Undang 
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang menyatakan “ Objek Retribusi Pelayanan Parkir di 
tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat 
(1) huruf e adalah penyediaan pelaya nan parkir di tepi jalan 
umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang -Undangan “ ; 
 b. bahwa Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum 
sebag aimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dalam 
pelaksanaannya memiliki eksternalitas lintas daerah dengan 
Pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga dipandang perlu 
untuk mengatur Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum melalui 
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umu m dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Probolinggo Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Umum; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf b hal -hal yang belum cukup diatur sepanjang 
mengenai dan berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan 
di Tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Bersama 
Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo serta Perjanjian Kerja Sama antar Para Pihak yang 
terkait dengan tujuan untuk meningkatkan penyediaan 
pelayanan publik yang lebi h efisien ; 
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf c telah diatur dan disepakati bersama mengenai 
besaran prosentase bagi has il antar para pihak berdasarkan 
pertimbangan yang objektif, terukur, proporsional dan 
berimbang dengan mengedepankan azas persamaan yang adil 
dan merata; 
 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d besaran prosentase 
bagi hasil yang telah diatur dan disepakati bersama oleh para 
pihak sepanjang mengenai apa yang menjadi hak Pemerintah 
Kota Probolinggo diberikan kepada Tim Intensifikasi Parkir 
Berlangganan dalam bentuk honorarium yang ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota ini; 
 
Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 28 Tahun 20 09 tentang Pajak Daer ah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 09 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438 ); 
2. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 5 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 200 5 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang 
Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ; 
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 
tentang Fasilitasi Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan ; 
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang 
Fasilitasi Parkir untuk Umum ; 
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahu n 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah ; 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daer ah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 5 Nomor 2036); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tah un 2011; 
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 20 16 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 
Tahun 20 16 Nomor 7); 
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (Berita 
Daerah Kota Probolinggo Tahun 20 16 Nomor 95); 
14. Peraturan Bersama Walikota Probolinggo dan Bupati 
Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 / Nomor 1 Tahu n 2012 
tentang Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan 
Bermotor di Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo. 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HONORARIUM TIM 
INTENSIFIKASI PARKIR BERLANGGANAN .