Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 1 Tahun 2015?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERUBA HAN ATAS, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas -batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan ke wajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan 
rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang 
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang 
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah P anitia yang 
dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses 
Pemilihan Kepala Desa. 
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang 
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah 
panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten 
dalam menduku ng pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 
 
7 
 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam 
menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang 
terdiri atas Sekretariat Desa , pelaksana kewilayahan, dan 
pelaksana teknis . 
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya 
disebut Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan 
oleh Pimpinan BPD yang bersifat menetapkan berdasarkan 
hasil musyawarah BPD. 
10. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang 
telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang 
berhak dipilih menjadi Kepal a Desa. 
11. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang 
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa. 
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, 
hak dan we wenang serta kewajiban Kepala Desa dalam 
kurun waktu tertentu. 
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang 
diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala 
Desa antarwaktu. 
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan 
telah memenuhi persyaratan untu k menggunakan hak pilih 
dalam pemilihan Kepala Desa. 
8 
 15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS 
adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data 
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah 
diperbaharui dan dicek kembali atas keben arannya serta 
ditambah dengan pemilih baru. 
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang 
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang 
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih 
Sementara. 
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DP T adalah 
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan 
sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah 
pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemili h dalam 
rangka mendapatkan dukungan. 
19. Tempat Pemungutan Suara , selanjutnya disingkat TPS, 
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
yangselanjutnya disingkat KPPS adalah 
penyelenggarapemungutan suara pad a TPS . 
21. Saksi adalah warga Desa bersangkutan yang diberikan 
kuasa untuk mewakili Calon yang berhak dipilih dalam 
mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara . 
22. Hari adalah hari kalender . 
23. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul . 
24. Pemerintah Daerah adalah Bup ati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
25. Bupati adalah Bupati Gunungkidul . 
 
9 
 26. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 
kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan 
tugas umum pemerintahan. 
27. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau be bas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum. 
28. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau 
keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga 
sebagai pelaku tindak pidana. 
29. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, 
diperiksa dan diadili di pe ngadilan. 
30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
 
2. Ketentuan ayat(2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 
sebagai berikut: