Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 632 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 632 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG, Pasal 4 berbunyi:

(1) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. 
(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada 
mempunyai tugas membantu Wali Kota 
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 
perencanaan pembangunan, penelitian dan 
pengembangan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada a yat (2), Kepala Badan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis lingkup 
perencanaan pembangunan, penelitian dan 
pengembangan; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup perencanaan pembangunan, penelitian 
dan pengembangan; 
 
c. pemantauan ... 
 8 
 
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup 
perencanaan pembangunan, penelitian dan 
pengembangan; 
d. pembinaan teknis penyelenggaraan 
fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah 
lingkup perencanaan pembangunan, penelitian 
dan pengembangan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 (4) Uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut: 
a. menyelenggarakan penyusunan dan 
menetapkan rencana kerja, program kerja, 
dan anggaran Badan berdasarkan kebijakan 
umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 
b. menetapkan kebijakan teknis Badan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan; 
c. mendelegasikan tugas kepada bawahan 
agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 
d. membina bawahan dengan cara memotivasi 
untuk meningkatkan produktivitas kerja dan 
pengembangan karier bawahan; 
e. melakukan pembinaan jasmani dan 
rohani, pemberian tanda penghargaan, 
pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
pegawai; 
f. memimpin, mengatur, membina, dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan 
kegiatan Badan yang meliputi Sekretariat, 
Bidang, dan S ub Bidang; 
g. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas 
yang meliputi pengoordinasian penyusunan, 
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana 
dan program kerja lingkup Badan; 
h. melaksanakan ... 
 9 
 
h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan 
dan pengendalian tata naskah badan lingkup 
Badan; 
i. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan 
pengendalian tata naskah dinas lingkup Badan; 
j. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah untuk penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah 
(RPJPD, RPJMD, RKPD); 
k. melaksanakan dan mengoordinasikan 
penyusunan data dan informasi penetapan 
rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, 
RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana 
kerja lainnya sesuai dengan ketetentuan 
peraturan perundang-undangan; 
l. melaksanakan dan mengoordinasikan 
penyusunan data dan informasi penetapan 
laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, 
LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai 
dengan ketetentuan peraturan perundang-
undangan; 
m. melakukan pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah, pelaksanaan RPJPD, 
RPJMD dan RKPD, hasil RPJPD, RPJMD, dan 
RKPD serta pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan; 
n. meme riksa, memaraf dan/atau 
menandatangani konsep naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya dalam lingkup Badan; 
o. membuat telaahan staf bahan perumusan 
kebijakan Badan; 
p. melaporkan LKIP Badan kepada Wali kota; 
q. melaporkan bahan penyusunan LPPD Badan; 
r. merumuskan kebijakan perencanaan 
pembangunan Daerah, penelitian dan 
pengembangan; 
s. melaksanakan ... 
 10 
 
s. melaksanakan koordinasi penyusunan 
perencanaan pembangunan daerah, penelitian 
dan pengembangan; 
t. melaksanakan hubungan kerja dengan 
Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; 
u. menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan 
dan barang lingkup Badan; 
v. dihapus ; 
w. melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah; 
x. melaksanakan monitoring, pengendalian, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Badan; dan 
y. melaksanakan tugas lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
4. ketentuan Pasal 6 ayat ( 4) huruf k diubah dan ditambah 
1 (satu) huruf yaitu huruf ee, sehingga Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut: