Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 7 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA BATU Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4118); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan P eraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahu n 2015 
tentang Perubahan Kedua a tas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Neg ara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593 ); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah 
 
 
(Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4812); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -undangan; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah seba gaimana telah diubah 
beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
15. Peraturan Menteri Dalam Ne geri Nomor 52 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 2 Nomor 754); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Repub lik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 
2011tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kota Batu Tahun 2005 -2025; 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU 
dan 
 WALIKOTA BATU 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN 
MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS 
BATU WISATA RESOURCE .