Apa bunyi lengkap Pasal 20 dalam Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999?
Menurut ketentuan dalam Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara an Negara yang Bersih dan Bebas dari, pada , Pasal 20 dinyatakan:

f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 
g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol; 
h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
i. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan 
perundang-undangan; 
j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai 
dengan tugasnya. 
18 Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 
Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) 
mempunyai tugas: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 
b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaaan perempuan di bidang ekonomi; 
c. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 
d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 
e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi; 
g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 
bidang ekonomi; 
h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpula n, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan inf ormasi gender di bidang ekonomi; 
i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gendeSr di bidang 
ekonomi; 
j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi; Pasal 26 Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 
4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan pembinaan, 
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard an criteria 
serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pasal 25 Pasal 24 
Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) 
mempunyai tugas melaksanakan Melakukan penyiapan bahan 
pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, 
prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber- 
KB. 
19 Pasal 27 
Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 
Bidang Sosial Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) 
mempunyai tugas: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 
b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 
politik dan hukum; 
c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 
d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang social, 
politik dan hokum; 
e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuandi bidang social, 
politik dan hokum; 
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengurutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang social, politik dan hokum; 
g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuandi 
bidang social, politik dan hokum; 
h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan 
penyajian data dan informasi genderdi bidang social, politik dan hokum; k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi; 
1. Penyajian fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi; 
m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang ekonomi; 
n. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi; \ 
o. Penyiapan standarnisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi dan; 
p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender 
di bidang ekonomi. 
20 a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 
b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan genderdan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga; 
c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 
d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga; Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 
Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 
4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas: Pasal 28 i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
social, politik dan hokum; 
j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi gender di bidang social, politik dan hokum; 
k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
social, poltik dan hokum; 
1. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusikebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
social, poltik dan hokum; 
m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang social, politik dan hokum; 
n. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang soasil, poltik dan 
hokum; 
o. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 
di bidang social, politik dan hokum; 
p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender 
di bidang social, politik dan hukum. 
21 Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (6) mempunyai tugas: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; Pasal 29 e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga; 
f. Penyiapan bahan pemberian pembimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga; 
g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapankebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 
bidang kualitas keluarga; 
h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga; 
1. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kualitas 
keluarga; 
j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi di bidang kualitas keluarga; 
k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
kualitas keluarga; 
1. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusikebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
kualitas keluarga; 
m. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender 
di bidang kualitas keluarga; 
n. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan 
HakAnak; 
o. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender 
di bidang kualiats keluarga. 
22 b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dala situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; 
c. Penyiapan forum koordinasipenyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tanga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
e. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
g. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan erempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
i. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan 
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
j. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
23 perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
I. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
m. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalm situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
n. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
o. Pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalm situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagngan orang; 
p. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengola.han, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan; 
q. Penyiapan forum koordinasipenyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
perlindungan perempuan; 
r. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan; 
s. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan inf ormasi di bidang 
perlindungan perempuan; 
t. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, anisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan 
perempuan; 
u. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang perlindungan perempuan; 
v. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang perlindungan perempuan. 
24 a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
b. Penyiapan forum koordinasi penyusunankebijakan di bidang perlindungan 
khusus anak; 
c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 
e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
g. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi 
anak yang memerlukan perlindungan khusus anak; 
h. Pemantauan, analisis, avaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 
i. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak; 
j. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
perlindungan khusus anak; 
k. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak; 
1. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
perlindungan khusus anak; 
m. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusikebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan inf ormasi di bidang 
perlindungan khusus anak; 
n. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, anlisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang perlindungan khusus anak; 
o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi 
anak yang memerlukan perlindungan khusus; 
p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang perlindungan khusus anak. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasn Anak sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (6) mempunyai tugas: Pasal 30 
25 Seksi Pemenuhan Hak Anak Data dan lnformasi Anak sebagaimana dimaksud 
pada pasal 4 (empat) ayat (6) mempunyai tugas: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan anak terkait hak sipil, informasi 
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan , kesehatan dan 
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anakterkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya; 
c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak 
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya; 
e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan dintribusi kebijakan pemenuhan hak anak 
terkait hak sipil informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya; 
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
g. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 
non pemerintahdan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan linkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, infonnasi dan kesehatan 
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
1. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 
kreativitas dan kegiatan budaya; 
j. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan anak; Pasal 31 
26 BABV 
TATAKERJA