Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 23 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 3 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN, pada BAB XII - SANKSI, Pasal 23 menjelaskan:

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal : 
a. Bupati belum menerima dokumen Perat uran Desa mengenai APBDesa 
dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya; 
b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 
30% (tiga puluh persen); dan/atau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. 
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelum nya lebih besar 
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran 
Dana Desa tahap I tidak dilakukan. 
(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa 
di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 
(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di 
RKD t ahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh 
persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada 
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.