Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 40 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 40 Tahun 2018 tentang SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, Pasal 18 menetapkan:

Undang -Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang -Undang Nomor 8DrtTahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kota-kota BesarDalam Lingkungan Daerah Propinsi SumateraUtara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 59,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1092 );
3.Undang -Undang Nomor 2Tahun 2017 tentang JasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 54,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6018 );
4.Undang -Undang Nomor 28Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 134,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
5.Undang -Undang Nomor 38Tahun 2004 tentangJalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 132,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4444 );
2
6.Undang -Undang Nomor 26Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
7.Undang -Undang Nomor 32Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059 );
8.Undang -Undang Nomor 11Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168 );
9.Undang -Undang Nomor 1Tahun 2011 tentang
Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188 );
10.Undang -Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );
11.Undang -Undang Nomor 20Tahun 2011 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 108,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252 );
12.Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
13.Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005 );
3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50Tahun 1991tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi DanMardinding Di Wilayah Kabupaten DaerahTingkat IIKaro ,Kecamatan Pematang Bandar ,HutaBayu Raja Dan Ujung Padang Di WilayahKabupaten Daerah Tingkat IISimalungun ,Kecamatan Parbuluan Di Wilayah KabupatenDaerah Tingkat IIDairi Dan Kecamatan MedanPetisah ,Medan Tembung ,Medan Helvetia ,MedanPolonia ,Medan Maimun ,Medan Selayang ,MedanAmplas Dan Medan Area DiWilayah KotamadyaDaerah Tingkat IIMedan Dalam Wilayah PropinsiDaerah Tingkat ISumatera Utara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas )Kecamatan Di Wilayah Kabupaten -KabupatenDaerah Tingkat IISimalungun ,Dairi ,TapanuliSelatan ,Karo,Tapanuli Utara ,Tapanuli Tengah ,Nias,Langkat Dan Wilayah Kotamadya DaerahTingkat IIMedan Dalam Wilayah Propinsi DaerahTingkat ISumatera Utara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -UndangNomor 28Tahun 2002 Tentang Bangunan Oedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4532 );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4833 );
18.Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2010tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5103 );
19.Peraturan Presiden Nomor 73Tahun 2011 tentangPembangunan Bangunan Gedung Negara ;
20.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan TeknisBangunan ;
4
21.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis FasilitasDan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung DanLingkungan ;
22.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum RencanaTata Bangunan Dan Lingkungan ;
23.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat LaikFungsi Bangunan ;
24.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli BangunanGedung ;
25.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman TeknisPembangunan Bangunan Gedung Negara ;
26.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan DanPerawatan Bangunan Gedung ;
27.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis PenyusunanRencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran ;
28.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis SistemProteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung DanLingkungan ;
29.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis ManajemenProteksi Kebakaran DiPerkotaan ;
30.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis PemeriksaanBerkala Bangunan Gedung ;
31.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis PendataanBangunan Gedung ;
32.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman RevitalisasiKawasan ;
5
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IzinMendirikan bangunan ;
34.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman PenyusunanRencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan ZonasiKabupaten /Kota ;
35.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum DanPerumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
36.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKota Medan 2011 -2031 (Lembaran Daerah KotaMedan Tahun 2011 Nomor 13,TambahanLembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);
37.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya (LembaranDaerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 2);
38.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5Tahun 2012 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan (Lembaran Daerah Kota MedanTahun 2012 Nomor 4);
39.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (LembaranDaerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kota MedanNomor 1);
40.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 -2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kota MedanNomor 2);
6
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG SERTIFIKAT LAIK
FUNGSI .