Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor logi Tahun 1945 Pasal 9?
Dalam Undang-Undang Darurat Nomor logi Tahun 1945 tentang Penataaan , , Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

{2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini 
dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dengan melibatkan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) clan {2) diatur dengan Peraturan 
Bupati . ( 1) Pembinaan terhadap pengusahaan Wamet dilaksanakan oleh Dinas 
Kominfo. Pasal 8 BABV 
PBMBINAAN, PENGAWASAN, DAX 
PBNUTUPAN WARNET Terhadap Pengusaha Warnet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 b. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaska.n, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, dan/atau menyediakan pomografi; dan/atau 
c. memanfaatkan, memiliki, menyimpan dan/atau memfasilitasi pembuatan 
pomografi. Pengusaha W arnet dilarang : 
a. menyebarluaska.n dan/ atau memfasilitasi akses elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/ atau 
pencemaran nama baik; Pasal 6 BAB IV 
LARAifGAN DAN SANKSI 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINS! LAMPUNG : 
3/LS/2014 S-p'rORO 
LEMBARAN DAEi.uff KABUPATEN LAMPUlfG SELATAll TAHUll 2015 BOllOR SEKRETARIS DAERAH &fUIUPATEN LAMPUNG SELATAX, RYC~ MEllOZA SZP ' 2015 Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal '' Mvt.f Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal I& M•rtt 2015 
BUPATI LAMPUNG SEL.Ar'AN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diunda.ngkan. Pasal 11 BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka dalam waktu paling lama 
3 [tiga] bulan terhadap Warn.et yang telah ada harus menyesuaikan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 10 BABVll 
KETENTUAX PERALIHAN