Apa bunyi lengkap Pasal 34 dalam PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, pada BAB III - TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH, Pasal 34 dinyatakan:

(1) Dalam pelaksanaa n Pemeriksaan Pajak Daerah, Tim Peme riksa Pajak Daerah 
dapat memangg il Wajib Pajak atau kuasanya atau melalui onlin e untuk 
dimintai keterangan. 
(2) Selain keteranga n dari Wajib Pajak atau kuasanya sebagai mana dimaks ud 
pada ayat (1), Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat memint a keterangan dari 
pihak ketiga. 
(3) Keterangan dari Wajib Pajak atau kuasanya sebag aimana dimaksud pada 
dan keterangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dituangk an dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak atau 
melalui online. 
(4) Pihak ketiga sebagaimana dimaks ud pada ayat (3) merupakan pihak lain di 
luar pihak Wajib Pajak yang berhubu ngan dengan Wajib Pajak . 
PARAF HIRARKI 
ASISTEN TATA PEMERIN TAHAN 
KEALA BAOIAN HUKUM SETDi 
PARA KOORDI NAST 
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAER~ PARAF HIRARKI 
WAKIL WALIKOTA 
SEKRETARIS DAERAH 
HARMONI BASL DAN SINKRONI 9AST 
KASUBAG PPHD 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH 
• 23­ 
Bagian Kesepuluh 
Pembahasan Hasil Pemeriksaan 
Pasal35 
(1) Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah harus diberitahukan kepada Wajib Pajak 
dengan memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta 
lampirannya. 
(2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak 
Daerah secara langsung, melalui kurir , faksimili, atau jasa pengiriman 
lainnya. 
(3) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis alas Surat Pemberitahuan 
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan 
dokumen pendukung yang menguatkan. 
(4) Wajib Pajak berhak hadir dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan yang 
dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak Surat Pemberitahuan Hasil 
Pemerik saan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak. 
Pasal36 
(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir untuk melakukan pembahasan dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), maka Tim 
Pemeriksa Pajak Daerah dapat membuat berita acara ketidakhadiran Wajib 
Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan tahapan 
Pemeriksaan Pajak Daerah dianggap telah selesai dilaksanakan. 
(2) Penyusunan berita acara ketidakhadir an Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tanggapan dan 
dokumen pendukung yang telah diserahkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3). 
Pasal37 
(1) Hasil Pembahasan Pemeriksaan dituangkan dalam Risalah Pembahasan dan 
Berita Acara Hasil Pemeriksaan. 
(2) Serita Acara Hasil Pemeriksaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dibuat dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak dan Tim Pemer iksa Pajak 
Daerah , sesuai dengan jangka waktu penyampaian tanggapan dan 
pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 
(3) dan ayat (4). 
PARAF HIRARKI 
ASSTEN TATA PEMERINTAHAN 
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
PARAF KOORDINAST 
KEALA ADAN PEN DAPATAN DAEAH PARA HIRARKI 
WAKIL WALIKOTA 
SEKRETAIS DAERAH 
HARMONISAST DAN SINKRONISAST 
KASUAG PHD 
ANALIS PRODUK HUKU M DAERAH 
- 24­ 
(3) Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan. 
(4) SKPDKB /SKPDLB /SKPDN dibuat dan diterbitkan paling lambat 3 (Tiga) Hari 
sejak Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditandatangani . 
(5) Wajib Pajak harus membuat dan menyampaikan Lembar Pernyataan 
Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang bermaterai sebagai bentuk pernyataan 
Wajib Pajak menyetujui semua hasil pemeriksaan dan kesanggupan 
membayar pokok Pajak Yang Terutang berikut sanksinya, sesuai Surat 
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang diterima . 
Bagi an Kese be las 
Pemeriksaan Ulang