Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor II Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor II Tahun 2018 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasn ya dala m 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana di maksu d dalam Undan g-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daer ah yang men jadi 
pelaksana an urusan pemerintah yang men jadi kewajiban 
daer ah otonom. 
4. Bupa ti adalah Bupati Minahasa Tenggara . 
5. Dewan Perwakil an Rakyat Daerah selan jutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah Kabu paten 
Minahasa Tenggara. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Minahasa Tenggara yang selanjutnya disebut Pengelola 
Barang Milik Daerah. 
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan 
barang milik daerah. 
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Minahasa Tenggara. 
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat 
Daerah yang mempunyai pengelolaan barang milik daerah 
selaku pejabat pengelola barang milik daerah . 
10. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut 
Pengguna adalah Kepala Perangkat Daerah yang memegang 
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. · 
11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah 
pada Pengguna Barang. 
12. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi 
tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses 
pemakaian yang ada di setiap perangkat daerah/unit kerja. 
13. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi 
tugas menerima, menyimpan , 
menatausahakan barang milik mengeluarkan dan 
daerah pada Pejabat 
Penatausahaan Barang. 
14. Pengu rus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional 
Umu m yang diserahi tugas menerima , menyrmpan, 
mengel uarkan, menataus ahakan barang milik daer ah pada 
Pengg una Barang. 
15. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adal ah Pengu rus 
Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi 
maupun teknis penatausahaan baran g milik daerah pada 
Pengelola Barang. 
16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus 
Baran g yang membantu dalam peny iapan admini strasi 
maupun teknis penataus ahaan barang milik daerah pada 
Pengguna Barang . 
17. Pengur us Barang Pembantu adalah Pengurus Barang yang 
----h--4-�, -1-1 -- --------.!- ·--�- - _, __ • • • 
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : 
Tertib administrasi penghapusan barang milik daerah 
yang berasal dari penjualan; 
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 
penghapusan barang milik daerah yang berasal dari 
penjualan. 
- c- BAB III '. 
PROSES PENGHAPUSAN