Apa substansi hukum dari Pasal 62 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Materi muatan Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 62, adalah:

( 1) Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 57 merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu 
keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung 
terganggu oleh getaran dan/ a tau kebisingan yang timbul dari dalam bangunan 
gedung maupun lingkungannya. 
(2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan pada bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) penyelenggara bangunan gedung 
hams mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/ atau 
sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar 
bangunan gedung. 
(3) Setiap bangunan gedung yang karena fungsinya dan/ atau kegiatannya 
menimbulkan dampak getaran dan/atau kebisingan terhadap lingkungannya 
dan/ atau terhadap bangunan gedung yang lainnya hams direncanakan 
dengan: 
a. meminimalkan tingkat getaran sampai dengan tingkat yang diizinkan, 
dengan membuat proteksi konstruksi terhadap getaran dari peralatan kerja/ 
produksi di dalam bangunan gedung; dan/atau 
b. membuat proteksi terhadap kebisingan pada lantai, plafon dan dinding 
pemisahnya sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/ atau 
c. membuat proteksi terhadap kebisingan dengan penyediaan areal penyangga 
berupa jalur tanaman dan/atau pembuatan tanggul tanah. 
(4) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan 
pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
hams mengikuti SNl yang berlaku tentang Tata cara perencanaan kenyamanan 
terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan gedung, Nilai arnbang batas 
iklim kerja, kebisingan, getaran di tempat kerja dan persyaratan teknis lainnya 
yang terkait. Pasal 61 Getaran dan Kebiaingan {4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) hams mempertimbangkan : 
a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan 
bentuk luar bangunan; 
b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar 
bangunan gedung dan penyediaan RTH; 
c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar. 
(5) Setiap bangunan gedung tidak diizinkan menempatkan jendela/lubang/ 
bukaan pada dinding yang berbatasan langsung dengan persil/ dinding samping 
dan belakang bangunan tetangga. 
(6) Kenyamanan pandangan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (4) hams memenuhi persyaratan standar baku dan/atau 
pedoman teknis kenyamanan pandangan pada bangunan gedung. 
(1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi tersedianya aksesibilitas clan fasilitas yang 
mudah, arnan dan nyarnan tennasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. 
(2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. tersedianya hubungan horizontal antar ruang; 
b. tersedianya hubungan vertikal antar ruang;dan 
c. tersedianya akses evakuasi tennasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. 
(3) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan 
horizontal di dalam bangunan gedung sebagimana dimaksud dalarn ayat (2) 
berupa: 
a. tersedianya pin tu dan/ atau koridor yang memadai dalarn jumlah, ukuran 
dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan berdasarkan 
besaran ruangan, fungsi ruangan dan jumlah pengguna bangunan gedung; 
dan 
b. koridor dengan ukuran lebar dan tinggi memenuhi standar sesuai fungsi 
koridor, fungsi ruang danjumlah pengguna. 
(4) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal 
antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung 
berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan 
( travelator]. 
(5) Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus 
menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua 
orang tennasuk manusia berkebutuhan khusus meliputi: 
a. tangga; 
b. ramp, di dalarn bangunan gedung dengan sudut kemiringan paling tinggi 70 
(tujuh derajat) dan/ atau di luar bangunan gedung paling tinggi 60 (enarn 
derajat]; dan 
c. lift, eskalator dan/ a tau travelator yang cukup jumlah dan ukurannya sesuai 
dengan fungsi bangunan dan jumlah pengguna. 
(6) Bangunan gedung dengan ketinggian di atas 5 (Ii.ma) lantai harus menyediakan 
lift penumpang. 
(7) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan 
fungsi bangunan gedung, luas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta 
keselamatan pengguna bangunan gedung. 
(8) Setiap bangunan gedung yang memiliki lift penumpang harus menyediakan lift 
khusus kebakaran, atau lift penumpang yang dapat difungsikan sebagai lift 
kebakaran yang dimulai dari lantai dasar bangunan gedung. 
(9) Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengikuti SNI yang berlaku dan pedoman telmis yang 
terkait lainnya. 
(lO)Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret 
sederhana harus direncanakan menyediakan sarana evakuasi kebakaran 
meliputi: 
a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna; Pasal 63 Aksesibilltas Bangunan b. persyaratan fasilitas bangunan, yaitu kelengkapan sarana dan prasarana 
dalam pemanfaatan bangunan gedung. 
( 1} Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan /a tau sarana umum 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. sesuai dengan RTRW Daerah dan/atau RDTR Daerah dan/atau RTBL 
Kawasan; 
b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya 
dan/ atau di sekitarnya; 
c. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya; dan 
d. mempertimbangkan pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat 
masyarakat. 
(2) Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana 
dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. sesuai dengan RTRW Daerah dan/ atau RDTR Daerah dan/ atau RTBL 
Kawasan; 
b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal; 
c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah tanah; 
d. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan 
bagi pengguna bangunan; dan Pasal 65 Paragraf 10 
Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air 
atau Prasarana/Sarana Umum. dan pada Daerah Hantaran Udara 
Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi/Ultra Tinggi dan/atau 
Menara Telekomunikasi dan/ a tau Menara Air ( 1) Kelengkapan fasilitas saran a dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus direncanakan sesuai dengan fungsi bangunan gedung 
dan persyaratan lingkungan bangunan gedung. 
(2) Persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan 
gedung untuk kepentingan umum minimal meliputi: 
a. ruang ibadah; 
b. ruang toilet laki dan perempuan, termasuk toilet bagi penyandang cacat; 
c. ruang ganti; 
d. ruang bayi/ ruang rnenyusui (nursing room); 
e. tempat parkir, terrnasuk tempat parkir bagi penyandang cacat; 
f. tempat sampah; dan 
g. fasilitas komunikasi dan informasi. 
(3) Kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat { 1) mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pasal 64 Fasilitas Bangunan b. pintu keluar darurat dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan tanda arah 
yang mudah dibaca; 
c. jalur evakuasi; dan 
d. lift kebakaran pada bangunan tinggi, dapat berupa lift khusus kebakaran, 
lift barang atau lift penumpang yang dapat dioperasikan oleh petugas 
pemadarn kebakaran. 
( 1) Penyelenggaraan bangunan rumah adat selain memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 harus memperhatikan kearifan lokal 
dan sistem nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adatnya. 
(2) Bangunan gedung lama dan/ atau bangunan gedung adat yang didirikan 
dengan kaidah tradisional harus dipertahankan: 
a. sebagai warisan kearifan lokal di bidang arsitektur bangunan gedung; Pasal 67 Paragraf2 
Kearffan Lokal (1) Bangunan gedung adat harus dibangun berdasarkan kaidah hukum adat atau 
tradisi masyarakat hukum adat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang 
berlaku di rnasyarakat hukum adatnya. 
(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan adrninistratif dan 
persyaratan teknis tersendiri untuk bangunan rurnah adat dengan Peraturan 
Bupati. Pasal 66 Bagian Keempat 
Bangunan Gedung Adat 
Paragrar 1 
Umum e. mempertimbangkan pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat 
masyarakat. 
(3) Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/at.au di atas air harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. sesuai dengan RTRW Daerah dan/atau RDTR Daerah dan/atau RTBL 
Kawasan; 
b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan; 
c. tidak rnenimbulkan pencemaran; 
d. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan 
kemudahan bagi pengguna bangunan, dan 
e. mempertimbangkan pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat 
masyarakat. 
(4) Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udara listrik tegangan 
tinggi/ekstra tinggi/ultra tinggi dan/atau menara telekomunikasi dan/atau 
menara air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. sesuai dengan RTRW Daerah dan/atau RDTR Daerah dan/atau RTBL 
Kawasan; 
b. telah mempertimbangkan faktor keselarnatan, kenyamanan, kesehatan dan 
kemudahan bagi pengguna bangunan; 
c. khusus untuk daerah hantaran listrik tega.ngan tinggi harus mengikuti 
pedoman dan/atau standar teknis tentang ruang bebas udara tegangan 
tinggi dan SNI yang berlaku tentang Nilai ambang batas medan listrik dan 
medan magnet; 
d. khusus menara telekomunikasi harus mengikuti peraturan tentang 
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi: 
dan 
e. mempertimbangkan pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat 
masyarakat. 
(1) Setiap rumah adat atau tradiaional dibangun dengan mengikuti persyaratan 
administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. status hak atas tanah, dapat berupa milik sendiri atau milik pihak lain; 
b. status kepemilikan bangunan gedung; dan 
c. IMB. 
{3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. persyaratan tata bangunan; dan 
b. persyaratan keandalan bangunan gedung. ParagrafS 
Persyaratan Bangunan Gedung Adat/Tradislonal 
PasaJ 70 (1) Perseorangan, kelompok rnasyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah 
dapat menggunakan simbol atau unsur tradisional yang terdapat pada 
bangunan gedung adat untuk digunakan pada bangunan gedung yang akan 
dibangun atau direhabilitasi atau direnovasi. 
(2} Penggunaan simbol atau unsur tradisional yang terdapat pada bangunan 
gedung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap sesuai dengan 
makna simbol tradisional yang digunakan dan sistem nilai yang berlaku pada 
pemanf aatan bangunan gedung. 
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan simbol atau unsur tradisional 
pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. Pasal 69 Paragraf4 
Pemanfaatan Slmbol Tradlslonal pada Bangunan Gedung Baru ( 1) Dalam penyelenggaraan bangunan rumah adat pemilik bangunan gedung 
harus memperhatikan kaidah dan norma tradisionaJ yang berlaku di 
lingkungan masyarakat hukurn adatnya. 
(2) Kaid ah dan norma tradisionaJ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi 
aspek perencanaan, pembangunan, pemanfaatan gedung atau bagian dari 
bangunan gedung, arah/ orientasi bangunan gedung, aksesoris pada bangunan 
gedung dan aspek larangan dan/ atau aspek ritual pada penyelenggaraan 
bangunan gedung rumah adat. PasaJ 68 Paragraf 3 
Kaldah Tradisional b. sebagai objek penelitian sejarah dan budaya; dan 
c. sebagai inspirasi untuk ciri Daerah atau bagian Daerah untuk membangun 
bangunan-bangunan gedung baru. 
(3) Pemerintah Daerah memelihara keahlian bidang bangunan gedung/ rumah 
adat/ tradisional dengan melakukan pembinaan. 
{4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai penerapan kearifan lokal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 
(1) Bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakan bangunan gedung 
yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi 
permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen. 
(2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
tetap dapat menjarnin kearnanan, keselamatan, kernudahan, keserasian dan 
keselarasan bangunan gedung dengan Iingkungannya. 
(3) Bupati atau Kepala SKPD yang berwenang dapat menerbitkan IMB sernentara 
bangunan gedung semi permanen dan bangunan gedung darurat untuk fungsi 
kegiatan utama dan/ atau kegiatan penunjang 
(4) Fungsi kegiat.an utama bangunan semi permanen sebagaimana dimaksud pada 
meliputi : 
a. kegiatan pameran berupa bangunan gedung anjungan; dan 
b. kegiatan penghunian berupa bangunan gedung rumah tinggal. 
(5) Fungsi kegiatan penunjang bangunan semi permanen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) meliputi : 
a. kegiatan penghunian berupa basecamp; 
b. kegiatan pembangunan berupa direksi keet atau kantor dan gudang proyek; 
dan 
c. kegiatan parneran/promosi berupa mock-up rurnah sederhana, rumah pasca 
gempa bumi, rurnah pre-cast, rurnah knock down. 
(6) Bangunan semi permanen sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dapat diberi 
IMB sementa.ra berdasarkan pertimbangan : 
a. fungsi bangunan gedung yang direncanakan mempunyai urnur layanan di 
atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun ; 
b. sifat konstruksinya semi permanen; dan 
c. masa pemanfaatan maksimum 3 (tiga) tahun yang dapat diperpanjang 
dengan pertimbangan tertentu. 
(7) Bangunan semi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
ditingkatkan menjadi bangunan permanen sepanjang letaknya sesuai degan 
peruntukan lokasi dan memenuhi pedoman dan standar teknis konstruksi 
bangunan gedung yang berlaku. 
(8) Fungsi kegiatan utama bangunan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi: 
a. kegiatan penghunian berupa basecamp; dan 
b. kegiatan usaha/ perdagangan berupa kios penampungan sementa.ra. Pasal 71 Bagian Kelima 
Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat 
Paragraf 1 
Bangunan Gedung Semi Permanen dan Darurat (4) Persyaratan lain yang bersifat khusus yang berlaku di lingkungan masyarakat 
hukum adatnya dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1). 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan gedung 
adat/tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
(1) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana yang 
berasal dari laut harus sesuai dengan RTRW / RDTR/RTBL/ Peraturan Zonasi 
untuk Kawasan Rawan Gelombang Pasang. 
(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu lokasi sebagai daeran bencana 
dan menetapkan larangan membangun pada batas tertentu atau tak terbatas 
dengan pertimbangan keselarnatan dan kearnanan demi kepentingan umum. 
(3) Dalam hal peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati dapat 
menetapkan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gelombang 
pasangdengan Peraturan Bupati. 
(4) Bangunan gedung di lokasi pantai hanya dapat didirikan berupa bangunan 
gedung fungsi khusus yang terbatas meliputi jenis : 
a. bangunan gedung pelabuhan serta fasilitas pendukungnya; 
b. bangunan gedung pelelangan ikan serta fasilitas pendukungnya; 
c. bangunan gedung wisata pantai, wisata bahari serta fasil:itas pendukungnya; 
d. bangunan hunian nelayan tradisional; dan 
e. bangunan gedung fungsi lainnya yang kegiatannya harus berada ditepi 
pantai. 
(5) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus direncanakan 
dengan memperhatikan permukaan air paeang tertinggi di lokasi bangunan 
tersebut, memperhitungkan tipe dan kekuatan konstruksi bangunan terhadap 
kemungkinan bencana gelombang pasang tsunami, serta perlindungan bahan 
konstruksi dan bahan bangunan terhadap air asin/korosi/oksidasi. Bagian Keenam 
Bangunan Gedung di Lokaai Yang Berpotensi Bencana Alam 
Paragraf 1 
Di Lokasi Pantai