Apa saja yang diatur dalam Pasal 36 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 9 Tahun 2013?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 9 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN ZAKAT, BAB XI - II, Pasal 36 menetapkan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 
 
 
 
 
 Ditetapkan di Curup 
Pada ta nggal 30 Desember 2013 
 
BUPATI REJANG LEBONG, 
 
 
ttd 
 
SUHERMAN 
 
Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 20 Februari 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REJANG LEBONG, 
 
 
ttd 
 
SUDIRMAN 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 201 4 NOMOR 90 
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM, 
 
 
 
PRANOTO, SH.,M.Si 
NIP. 19651201 199603 1 004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
NOMOR 9 TAHUN 2013 
TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT 
 
 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 
Negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing -masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam 
yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pra nata 
keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan 
masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. 
 
Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial yang 
dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk 
mengenta skan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan 
sosial, sehingga perlu adanya upaya pengelolaan zakat di Kabupaten Rejang 
Lebong secara professional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh 
masyarakat bersama Pemerintah Daerah, agar pelaksana an zakat lebih berhasil 
guna dan berdaya guna . 
 
Dalam rangka mencapai terwujudnya pengelola an yang sesuai dengan 
harapan, maka diperlukan suatu bimbingan dan pembinaan terhadap lembaga 
pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Lembaga Amil Zakat 
dan Unit Pengumpul Zakat. Pemerintah Daerah melaksanakannya secara 
bertahap, berencana dan terpadu , sehingga lembaga pengelola tersebut dapat 
menjalankan kegiatannya secara terarah dengan mengedepankan sifat amanah, 
asas kemanfaatan, upaya sinergik a gar mencapai hasil kesejahteraan umat 
yang menyeluruh. 
 
Untuk memenuhi maksud tersebut , maka perlu adanya Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan Zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, 
kemanfaatan, keadilan, kepastian h ukum, terintegrasi dan akuntabilitas , 
dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 
pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat demi mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Rejang Lebong . 
 
 
II. PENJELASAN PASA L DEMI PASAL