Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 Pasal 128?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal92, Pasal 128 mengatur sebagai berikut:

( 1} Tokar menukar barang milik claerah dapat berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah cliserahkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan 
c. selain tanah clan/ atau bangunan. 
(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf b antara lain tanah dan/ata1 (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan pihak 
swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan. Pasal 127 
( 1) Tokar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan 
pemerin tahan; 
b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan/ atau 
c. tidak tersedia dana dalam APBD. 
(2) Tokar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempuh apabila 
Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/ a tau bangunan 
pengganti. 
(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar 
menukar dapat dilakukan: 
a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah 
tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar; 
c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/ 
daerah; 
d. guna mendapatkan atau memberi akses jalan, apabila objek tukar 
menukar merupakan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan; clan / atau 
e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar 
merupakan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
(4) Tokar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lainnya; 
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya 
yang dimiliki Negara; 
d. Pemerintah Desa; atau 
e. swasta. Pasal 126 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah 
diatur dengan Peraturan Bupati. prosen), maka penjualan kendaraan bermotor dinas dapat dilakukan 
sebelum berusia 7 (tujuh) tahun. 
(4) Penjualan kendaraan bermotor dinas operasional dilakukan sebelum 
berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten. ..