Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, khususnya BAB X - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 4, memuat:

Ayat
Huruf a
Yang dimaksud dengan “azas pengayoman” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan
pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “azas kemanusiaan” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan
pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat
dan martabat setiap w arga negara dan penduduk
Indonesia secara proporsional.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “azas kebangsaan” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga
prinsip Negar a Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “azas kekeluargaan” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “az as kenusantaraan” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “azas bhinneka tunggal ika” adalah
bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi
khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan s ecara proporsional
bagi setiap warga negara.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “azas kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang
bersifat membedakan berdasarkan latar belakan g, antara
lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “azas ketertiban dan kepastian
hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jamin an kepastian hukum.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat
dan kepenting an bangsa dan negara.
Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum
Peraturan Daerah yang bersangkutan”, antara lain:
dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada
hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas
praduga tak bersalah;
dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian,
antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan
itikad baik.