Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945 Pasal 27?
Dalam Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemben tukan, Pasal 27 mengatur sebagai berikut:

(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e 
dibia yai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan 
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah . 
(2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. 
(3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretari at DPRD dan kelengkapan 
kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan dan tidak 
termasuk sarana mobilitas . 
(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor 
dan makan minum rapat fraksi yang disel enggarakan di lingkungan kantor 
sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi , efektifitas , dan 
kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Pasal 26 
(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d 
merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (orang) untuk setiap fraksi dan 
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas 
fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian , 
prinsip efisiensi , dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah . 
(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Sekretaris DPRD. 
(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam 
Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(4) Pengadaan tenaga ahli raksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan 
dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 
(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan 
DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan 
tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang 
bulan. 
(5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat 
kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan 
standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan .