Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 8 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 8 Tahun 2018 tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN, pada BAB VII - TUGAS TIM KERJA SBS, Pasal 11 menjelaskan:

(1)Tim Kerja SBS Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas :
a.mengkoordinasi kegiatan lintas sektor bidang sanitasi
khususnya untuk percepatan wilayah terbebas dari
buang air besar sembarangan;
b.membuat kebijakan program dalam upaya percepatan
wilayah terbebas dari buang air besar sembarangan;
dan
c.menyusun perencanaan terpadu, monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan SBS atau wilayah
terbebas dari buang air besar sembanrangan.
(2)Tim Kerja SBS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas :
a.meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan
dalam perencanaan dan pelaksanaan penggerakkan
masyarakat di tingkat Kecamatan untuk menetapkan
target SBS;
b.menyusun rencana kegiatan, menetapkan kegiatan,
strategi serta mekanisme/jaringan kerja dalam rangka
mewujudkan wilayah Kecamatan bebas buang air
besar sembarangan, antara lain :
1.melakukan koordinasi atas kegiatan teknis
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan, dan evaluasi, program-program
penggerakkan masyarakat;
2.meningkatkan kemitraan dengan organisasi
kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga
Swadaya Masyarakat dan Swasta, serta unsur dan
kelompok masyarakat lainnya;
3.mengkoordinasikan dan megalokasikan berbagai
sumber pembiayaan untuk mewujudkan status
SBS, pada Rencana Anggaran di Tingkat
Kecamatan;
4.membantu dan memfasilitasi berbagai unsur Lintas
Sektor di Tingkat Kecamatan, antara lain:
a)Kepala Puskesmas bertugas melaksanakan
kegiatan penyusunan program dan rencana
strategis gerakan di masyarakat;
b)Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan dan pengembangan institusi
tingkat kecamatan dan tingkat desa serta
pemberdayaan masyarakat;
c)Kepala Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum
Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab
atas pembinaan perencanaan dan pelaksanaan
fisik konstruksi;
d)Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan
Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab
atas pembinaan dan pelaksanaan penggerakan
masyarakat melalui sekolah dan komite;
e)Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Tingkat Kecamatan bertugas dan
betanggung jawab memantau/supervisi kegiatan
terhadap proses dan hasil yang telah dicapai di
masing-masing desa sejalan dengan
pelaksanaan program Gerbangmas;
f)Sektor-sektor lain di tingkat Kecamatan yang
bertugas memotivasi dan ikut melakukan
gerakan di masyarakat.
(3)Tim Kerja SBS Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas
meningkatkan peran seluruh unsur masyarakat di
Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan
penggerakkan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan
bebas dari buang air besar sembarangan, antara lain :
a.melakukan koordinasi atas kegiatan teknis
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi program-program
penggerakan masyrakat;
b.membantu dan memfasilitasi berbagai unsur di tingkat
Desa/Kelurahan, seperti Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Bidan Desa,
Posyandu, Kelompok Dasa Wisma, Tokoh Agama,
Kader Kesehatan dan kelompok masyarakat lainnya,
untuk menetapkan target SBS, menyusun strategi,
rencana dan menetapkan kegiatan serta
mekanisme/jaringan kerja;
c.menggali potensi masyarakat untuk membangun
sarana sanitasi/jamban sendiri (swadaya);
d.melakukan monitoring untuk memastikan bahwa
setiap individu dan komunitas di Desa/Kelurahan
mempunyai akses terhadap sarana sanitasi jamban
sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas
dari buang air besar di sembarang tempat;
e.mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong),
untuk membangun sarana sanitasi jamban.