Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 8 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, khususnya BAB XIII - KBTENTUAN PEIYUTUP, Pasal 2, adalah:

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk 
memberikan manfaat yang sebesar -besarnya bagi kesejahteraan 
dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi 
masa depan. 
 
 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
fungsi, pemanfaatan, d an produktivitas lahannya dipertahankan 
secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya 
 
 
 kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional 
dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa 
mendatang. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan "keterpaduan" ad alah Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan 
dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat 
lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilit as" adalah 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas -luasnya 
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang 
berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong -royong" 
adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
yang diselenggarakan secara bersama -sama baik antara 
Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, 
kelompok tani, dan dunia usaha untuk menin gkatkan 
kesejahteraan petani. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat 
dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perl indungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan 
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa 
terkecuali. 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan 
keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Panga n 
Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, 
keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu 
dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan 
negara serta kemampuan maksimum daerah. 
Huruf i 
Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan 
lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian 
lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan 
daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan. 
Huruf j 
Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di 
daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah. 
Huruf k 
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab" adalah Perlindungan 
Lahan Pertania n Pangan Berkelanjutan yang dimiliki Daerah 
karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap 
keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. 
 
 
 
 
 Huruf l 
Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berk elanjutan yang memperhatikan 
keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, 
dan ubi kayu. 
Huruf m 
Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanf aatan lahan 
sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal