Menurut Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 54?
Pasal Pasal 54 dalam Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, pada BAB IX - POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL, menyatakan:

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, 
dapat dilakukan dalam proses: 
a. pemugaran atau peremajaan; dan 
b. pemukiman kembali. 
(2} Peran serta masyarakat dalam proses pemugaran atau peremajaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dilakukan dalam bentuk: 
a. partisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembug warga pada masyarakat 
yang terdampak; 
b. partisipasi aktif dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik 
berupa dana, tenaga maupun material; 
c. partisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam upaya 
penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan 
peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas 
umum; 
d. partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban pelaksanaan pemugaran 
dan +:: Paragraf 3 
Peran Serta Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas 
Pasa152 
Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap: 
a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh; 
b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh; dan 
c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
Pasal53 
(1) Peran serta masyarakat dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan dalam bentuk: 
a. partisipasi aktif dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan 
dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan; dan 
b. partisipasi aktif dalam memberikan pendapat terhadap hasil 
penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
(3) Peran serta masyarakat dalam perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan dalam bentuk: 
a. partisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada 
tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 
b. partisipasi aktif dalam memberikan pendapat dan pertimbangan 
kepada instansi yang berwenang; 
c. partisipasi aktif dalam memberikan komitmen dalam mendukung 
pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan 
kewenangannya;dan/atau 
d. partisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat dan pertimbangan 
terhadap basil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh. 
Paragraf 4 
Kelompok Swadaya Masyarakat