Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009 pada Pasal 15?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, BAB IV - TATA CARA PEMERIKSAAN, Pasal 15 menyebutkan bahwa:

Dalam p elaksanaan pemeriksaan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajakberhak:
meminta kepada Tim Pemeriksa Pajakuntuk
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak
Daerah;
meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah
untukmemberikan pemberitahuan secaratertulis
sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan
Lapangan;
meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah
untukmemberikan penjelasan tentang alasan dan
tujuan pemeriksaan;
meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah
untukmemperlihatkan SuratTugas;
menerima SuratPemberitahuan HasilPemeriksaan;
menghadiri Pembahasan AkhirHasilPemeriksaan
dalamjangka waktu yangtelahditentukan;
mengajukan permohonan untuk dilakukan
pembahasan dalam halterdapat perbedaan
pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim
Pemeriksa PajakDaerah dalam Pembahasan Akhir
HasilPemeriksaan; dan
memberikan pendapat ataupenilaian atas
pelaksanaan pemeriksaan olehTim Pemeriksa
Pajak Daerah melalui pengisian formulir kuesioner
Pemeriksaan.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis
Pemeriksa anKantor, Wajib Pajakberhak:
meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah
untukmemperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa
Pajak;
meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah
untukmemberikan penjelasan tentang alasan dan
tujuan pemeriksaan;
meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah
untukmemperlihatkan SuratTugas;
menerima SuratPemberitahuan HasilPemeriksaan;
menghadiri Pembahasan AkhirHasilPemeriksaan
dalamjangka waktu yangtelahditentukan;
mengajukan permohonan untuk dilakukan
pembahasan, dalam halterdapatperbedaan
mendapat antara Wajib Pajak dengan Tim
Pemeriksa Pajak Daerah dalam Pembahasan Akhir
HasilPemeriksaan; dan
memberikan pendapat ataupenilaian atas
pelaksanaan Pemeriksaan olehTim Pemeriksa
Pajak Daerah melalui pengisian formulir kuesioner
Pemeriksaan.