Menurut PERATURAN BUPATI KAUR Nomor ~r Tahun 2018, apa isi dari Pasal 54?
Pasal Pasal 54 dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor ~r Tahun 2018 tentang PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, pada BAB III - Pirioritas Penggunaan Dana Desa, menyatakan:

(1) Dana Desa digunakan. untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. 
(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi: 
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam prosesperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi pendidikan, 
C. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 
pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa; dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; 
dukungan pengelolaankegiatan pelestarian lingkungan hidup; dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya; dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama; dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan 
bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 
(3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana desa adalah se bagai beriku t : 
a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 
a) penyediaan air bersih; · 
b) pelayanan kesehatan lingkungan; 
c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/ AIDS, Tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;; 
d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 
e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 
f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; 
g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 
h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui; 
i) pengo batan un tuk lansia; 
j) keluarga berencana; 
k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 
1) pelatihan kader kesehatan masyarakat; 
', ' • 
-27 -
m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan . pengasuhan anak dan perlindungan Anak; 
n) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 
o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
a) bantuan insentif guru PAUD; 
b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 
yang dimaksud pada point b) adalah: 
► salah satu jenis kegiatan Guru Taman Belajar keagamaan tersebut adalah Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ada di Desa; 
► kepala Desa mengangkat Guru Ngaji dengan berkoordinasi terlebih dahulu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur; 
► kepala Desa menyampaikan basil Keputusan Pengangkatan Guru Ngaji tersebut kepada Bupati Kaur Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, dan akan dituangkan dalam Keputusan Bupati; 
► setiap Desa dapat mengalokasikan minimal 2 (dua) orang Guru Ngaji yang dibiayai dari Anggaran Dana Desa dengan besaran Insentif Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan secara tunai melalui rekening Guru Ngaji tersebut; 
► guru Ngaji tersebut memiliki minimal jumlah siswa sebanyak 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang untuk 1 (satu) orang Guru Ngaji dan minimal sudah mengajar atau mengabdi selama 6 (enam) Bulan; 
► setiap Guru Ngaji Wajib rriemberikan laporan kepada Kepala Desa setiap Bulan tentang perkembangan pendidikan Keagamaan yang diketahui/disetujui oleh Pembina Guru Ngaji Tingkat Kecamatan; 
► laporan tersebut menjadi persyaratan untuk pembayaran insentif Guru Ngaji melalui Dana Desa. 
c) penyelenggaraan pelatihan kerja; 
d) penyelenggaraan kursus seni budaya; 
e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 
f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang terscdia 
1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 
a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain : 
a) pengelolaan terminal Desa; 
b) pengelolaan tambatan perahu; dan 
c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
,, ' -28 -
3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: 
a) pengolahan limbah petemakan untuk energi biogas; b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan e) Pengembangan energi terbarukan Iainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 
a) sistem informasi Desa; 
b) koran Desa; 
c) website Desa; 
d) radio komunitas; dan 
e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa da.t:1 diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 
1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) pembibitan tanaman pangan; 
b) pembibitan tanaman keras; 
c) pengadaan pupuk; 
d) pembenihan ikan air tawar; 
e) pengelolaan usaha hutan Desa; 
f) pengelolaan usaha hutan sosial; 
g) pengadaan bibit/induk temak; 
h) inseminasi buatan; 
i) pengadaan pakan ternak; dan 
j) sarana dan prasarana produksi 
sesuai dengan kewenangan Desa 
musyawarah Desa. pertanian lainnya 
dan diputuskan yang 
dalam 
2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain : 
a) tepung tapioka; 
b) kerupuk; 
c) keripikjamur; 
d) keripik jagung; 
e) ikan asin; 
f) abon sapi; 
g) 
h) 
i) susu sapi; 
kopi; 
coklat; 
j) karet; dan 
k) Pengolahan hasil pertanian lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah sesuai 
Desa. 
;. 
-29 -
3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain : 
a) meubelair kayu dan rotan, 
b) alat-alat rumah tangga, 
c) pakaian jadi/konveksi 
d) kerajinan tangan; 
e) kain tenun; 
f) kain batik; 
g) bengkel kendaraan bermotor; 
h) pedagang di pasar; 
i) Pedagang pengepul; dan 
j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain: 
a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 
b) penyertaan modal BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama; 
c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. 
5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) pengelolaan hutan Desa; 
b) pengelolaan hutan Adat; 
c) industri air minum; 
d) industri pariwisata Desa; 
e) industri pengolahan ikan; dan 
f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. 
6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain : 
a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 
b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 
c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 
d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) hutan kemasyarakatan; 
b) hutan tanaman ralcyat; 
c) kemitraan kehutanan; 
d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomimasyarakat; dan 
f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
\ -30 -
8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) sosialisasi TTG; 
b) Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan/ atau an tar Desa c) Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan 
d) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa. dan diputuska.n dalam musyawarah Desa. 
9) Pengelolaan pemasara.n hasil produksi usaha BUM Desa da.n usaha ekonomi lainnya yang difokuska.n kepada pembentuka.n da.n pengemba.nga.n produk unggula.n desa da.n/atau produk unggulan kawasa.n perdesaan, a.ntara lain: 
a) penyediaa.n informasi harga/ pasar; 
b) pamera.n hasil usaha BUM Desa, usaha ekonorrii masyarakat da.n/atau 
koperasi; 
c) kerjasama perdaga.nga.n a.ntar Desa; 
d) kerjasama perdaga.nga.n denga.n pihak ketiga; da.n 
e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai denga.n kewena.nga.n Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi : 
1) penyediaa.n la.ya.nan informasi tenta.ng benca.na alam; 
2) pelatihan kesiapsiagaa.n masyarakat dalam menghadapi benca.na alam; 
3) pelatiha.n tenaga sukarelawa.n untuk pena.nga.na.n benca.na alam; da.n 
4) penguata.n kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai denga.n kewenanga.n Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1) pembibita.n pohon langka; 
2) reboisasi; 
3) rehabilitasi lahan gambut; 
4) pembersihan daerah aliran sungai; 
5) pemeliharaa.n hutan bakau; 
6) perlindungan terumbu karang; dan 
7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuska.n dalam musyawarah Desa. 
f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial 
1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
pemba.ngunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, a.ntara lain: 
a) pengembangan sistem informasi Desa; 
b) pengembanga.n pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuska.n dalam musyawarah Desa. 
• 
' -. -31 -
2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara Jain: 
a) penyusunan arah pengembangan Desa; b) penyusunan rancangan program/kegiatan 
yang berkelanjutan; dan · pembangunan Desa 
c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan 
dalam musyawarah Desa. Desa dan diputuskan 
3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan Jokal, antara lain: 
a) pendataan potensi dan aset Desa; 
b) penyusunan profil Desa/data Desa; 
c) penyusunan peta aset Desa; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain: 
· a) sosialisasi penggunaan dana Desa; 
b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain: 
a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; 
b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; 
c) pengembangan sistem informasi Desa; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain : 
a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
7) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa. 
8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 
b) pelatihan teknologi tepat guna; 
• 
-32 -
c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan 
d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan. Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain: 
a) pemantauan berbasis komunitas; 
b) audit berbasis komunitas; 
c) pengembangan unit pengaduan di Desa; d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 
e) pengembangan kapasitas paralegal Desa; 
f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima basil pembangunan Desa; dan g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
Bagian Ketiga Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa