Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 16?
Dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 4 Tahun 1950 tentang ANALISlS DAMPAK LALU LINTAS, BAB VI - KETENTU AN PENUTUP, Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Bupati m1 dimulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatann ya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 
Ditetapkan di Bondowos o 
pada tanggal 16 Janu 2017 
/jff' AM.IN SAID HUSNI 
Diundangkan di Bondowoso 
KABUPATEN BONDOWOSO , 
LI) HIDAYAT 
BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 
NOMOR 4 
Paraf Koordinasi 
Kcpala Dinas LH dan 
Perhubu an Kabag Hukum 
LAMPIRANI 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 4 T AHUN 2017 
TENTANG 
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 
KRITERJA JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB ANDALALIN 
Batasan Andalalin 
NO Jenis Kegiatan dan/ Atau Usaha Dokumen andalalin Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas Keterangan 
l 2 3 4 5 
1. Pusat Kematan 
a. Kegiatan Perdagangan 
Pusat perbelanjaa n/ritail 500 m1 luas lantai bangunan Kurang dari 500 m2 luas lantai bangunan 
b. Kegiatan Perkantoran 1000 mL luas lantai bangunan Kurang dari I 000 ffi4 luas lantai bangunan 
C. Kegiatan Industri 
industri dan Pergudangan 250 mL luas lantai bangunan Kurang dari 250 mL luas lantai bangunan 
d. Fasilitas Pendidikan 
1 ). Sekolah/ Universitas 500 siswa Kurang dari 500 siswa 
2). Lembaga kursus Bangunan dengan 50 siswa / Kurang dari 50 siswa / waktu walctu 
e. Fasilitas pelayanan umum 
l ). Rumah sakit 50 tempat umum Kurang dari 50 tempat umum 
2). Klinik bersama l O ruang oraktek dokter Ku rang dari 10 ruang praktek dokter 
3). Bank 500 m1 luas lantai bangunan Kurang dari 500 m2 luas lantai bangunan 
f. Stasiun pengisian bahan bakar 1 dispenser I dispenser umum 
Paraf Koordinasi 
Kabag Hukum 
1 2 3 4 5 
g. Hotel 50 kamar Kurang dari 50 kamar 
h. Gedung pertemuan 500 m2 luas lantai bangunan Kurang dari 500 m2 luas lantai bangunan 
I. Restaurant I 00 tempat duduk Kurang dari ] 00 tern pat duduk 
J. Fasilitas olah raga (indoor atau Kapasitas penonton 100 orang Kurang dari 100 orang dan / atau I 0000 m2 
dan / atau 10000 m2 Luas lantai outdor) bangunan Luas lantai bangunan 
k. Bengkel kendaraan bermotor 2000 m2 luas lantai bangunan Kurang dari 2000 mL luas lantai banrrt.man 
I. Pencucian mobil 2000 mL luas lantai bangunan Kurang dari 2000 nl luas lantai bangunan 
2. Permukiman 
a. Perumahan dan pennukiman 
I). Perumahan sederhana 150 unit Kurang dari 150 unit 
2). Perumahan menengah atas 50 unit Kurang dari 50 unit 
b. Rumah susun dan apartemen 
I). Rwnah susun sederhana I 00 unit Kurang dari 100 unit 
2). Apartemen 50 unit Kurang dari 50 unit 
C Asrama 50 kamar Kurang dari 50 karnar 
d Ruko Luas lantai keseluruhan 2000 m2 Kurang dari 2000 ml 
3. Infrastruktur 
a. A.lcses ke dan dari ialan tol Waiib Wajib 
b. Pelabuhan Waiib Wajib 
C. Bandara udara Wajib Waiib 
d. Tenninal Waiib Wajib 
e. Stasiun kerela api Waiib Wajib 
f. Pool kendaraan Waiib Wajib 
g. Fasilitas parkir untuk umum Wajib Wajib 
Paraf KoorcLinas i 
Kabag Hukum 
1 2 3 4 s 
h. Jalan laying (flyover) Wajib Wajib 
I. Lintas bawah (underpass) Wajib Wajib 
j. Terowongan (tunnel) Wajib Wajib 
4. Bangunan/ permukirnan/ infrastruktur lainva: 
Wajib dilakukan studi alisis dampak lalulintas apabila temyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan( kendaraan) baru 
padajam padat dan atau menimbulkan rata rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya padajalan yang dipengaruhi oleh 
adanya bangunan atau pennukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. 
BUPATIBONDO so,J___ 
l,<e/ AM.IN SAID HUSNI 
Paraf Koordinasi 
Kepala Dinas LH dan Kabag Hukum 
Perhub 
LAMPIRAN II 
PERA TORAN BUPA TI BONDOWOSO 
NOMOR 4 TAIIUN 2017 
TENTANG 
ANALISJS DAMP AK LALU LINT AS 
PEDOMAN PENYUS UNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN 
Ruang Lingkup Dokumen Kerangka Acuan 
Ruang Lingkup Dokumen Kerangka Acuan disusun sebagai berikut :