Apa bunyi lengkap Pasal 191 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 191 dinyatakan:

(1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG , mitra BGS/BSG dapat melaku kan 
perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG. 
(2) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau untuk program -program 
nasional sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian 
BGS/BSG. 
(4) Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3): 
a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan 
b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan 
berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati . 
(5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dila kukan setelah memperoleh 
persetujuan Bupati . 
 
Paragraf 5 
Bentuk BGS/BSG