Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 11 Tahun 2018.
Redaksi dari BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 11 Tahun 2018 tentang MEKANIS ME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN, pada , Pasal 16 menjelaskan:

(1) Pemeriksaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling 
sedikit 3 (tiga) orang Tim Pemeriksa. 
(3) Apabila dalam proses pemeriksaan tidak mencapai 
kesepakatan dalam hal tertentu selain kesimpulan akhir 
pemeriksaan, maka diputuskan berdasarkan suara 
terbanyak. 
Paragraf 3 
Hasil Pemeriksaan 
Pasal17 
( 1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim 
Pemeriksa dan PNS yang diperiksa. 
(2) Setiap pemeriksaan wajib dibuat laporan basil 
pemeriksaan berupa pertimbangan, rekomendasi dan 
ketetapan mengenai : 
a. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan 
langsung ; 
b. latar belakang pelanggaran disiplin 
c. jenis hukuman disiplin; 
d. pejabat yang berwenang menghukum . 
(3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
dengan tembusan yang disampaikan kepada Inspektur dan 
Kepala BKPSDM serta atasan langsung. 
(4) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan 
bersifat rahasia. 
BABV 
UPAYA ADMINISTRATIF 
Pasal18 
(1) Upaya administratif terdiri dari : 
a. Keberatan; dan 
b. banding adrninistratif 
(2) Keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh PNS 
yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang 
dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, 
kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum. 
(3) Banding administratif sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b merupakan upaya administratif yang dapat 
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman 
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang 
berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan 
Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta. 
(4) Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi: 
a. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian berupa jenis hukuman disiplin ; 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis; 
4. penundaan kenaikan gaji berkaJa selama 1 (satu) 
tahun; 
5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 
6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 
(satu) tahun; 
7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 
(tiga) tahun; 
8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 
setingkat lebih rendah; 
9. Pembebasan dari jabatan. 
b. Hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwenang menghukum berupa jenis hukuman disiplin 
ringan, yaitu: 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 
I (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan upaya 
administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 
Tahun 2010 ten tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil.