Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK Nomor 31 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK Nomor 31 Tahun 1945 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK, khususnya BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peratu ran Walikota ini , yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Pontianak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Walikota adal ah Walikota Pontianak. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adal ah CPNS 
Daerah Kota Pontianak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, 
diserahi tugas dan digaji sesuai peraturan perundang -undangan. 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah 
Kota Pontianak yang bekerja pada Pemerintah Kota P ontianak atau 
dipekerjakan di luar instansi induknya. 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang mempunyai kewenangan mene tapkan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen 
ASN di insta nsi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
8. Hari kerja adalah hari bagi PNS harus melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya selama jam kerja yang ditentukan. 
9. Jam kerja adalah jam untuk melaksanakan pekerjaan kedinasan. 
10. Guru adalah Gur u PNS Daerah Kota Pontianak. 
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah 
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 
12. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan p erundang -
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 
 
 
 
 
jdih.pontianakkota. go.id 
 - 4 - 
 
 
13. Disiplin kerja adalah menaati waktu kehadiran dan kepulangan sesuai 
jam kerja yang ditentukan dan melaksankan setiap tugas yang diberik an. 
14. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS 
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan 
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 
15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhka n kepada PNS karena 
melanggar peraturan disiplin PNS. 
16. Penghargaan (rewards) adalah bentuk apresiasi dari pemerintah daerah 
yang diberikan kepada PNS atas suatu prestasi yang dihasilkan. 
17. Teguran Lisan adalah salah satu bentuk hukuman disiplin yang paling 
ringan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 
18. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran pegawai untuk melaksanakan tugas 
kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan 
dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui mesin 
absensi ele ktronik ( fingerprint system ). 
19. Fingerprint adalah mesin presensi (kehadiran) yang menggunakan sidik 
jari. 
20. Mesin fingerprint adalah mesin untuk memberikan data otomatis yang 
cepat seperti absensi karyawan, akses pintu atau ruangan dengan 
menggunakan sidik ja ri.