Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Nomor 17 Tahun 2003?
Menurut ketentuan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, pada , Pasal 4 dinyatakan:

... Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi: 
a. perencanaan pengadaan baran g milik daerah · 
b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah · 
c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah· ' 
d. perencanaan pemindahtanganan barang ' milik 
daerah ; dan 
e. perencanaan penghapusan barang milik daerah. 
Bagian Ketiga 
Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pasal 3 Bagian Kedua 
Lingkup Perencanaan Kebutuhan 
Barang Milik Daerah Ketersediaan baran g milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) merupak an barang milik daerah 
yang ada pada Pengelola Barang dan/ atau Pengguna 
Baran g. (3) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
sebaga imana dimaksud pada ayat ( 1) harus dapat 
mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada 
SK.PD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan 
RKBMD. (2) Perencanaan kebutuh an barang milik daerah disusun 
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas 
dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah 
yang ada. (1) Pasal2 BAB II 
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 
Bagian Kesatu 
Perinsip Umum ~na adalah daftar yang memuat 
Onftar barong ·1pek n(lo<'rah yang digunakan oleh masing­ 
data barnnR mt ' 
maaing Pcnggun a Barang. 
Standar opcra sional Pros edur. selanjt~tnya disin~kat SOP 
adn\nh scrnnv.kninn inRtruks1 tertuh s yang d1bak~~an 
. · bcrb ai pros es penyel enggaraan akuvitas mcngcn ai dil kuk organisasi, bagaimana dan kapan harus a an 
diman a dan oleh siapa dilakuk an. 31. 30. 
/'")\ T"'lT TT""-.1'. I~ (2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah yang sedang 
d~am status penggu naan semen tara sebagaimana 
dimak sud pada ayat (1) huruf b diusulk an oleh Pengguna 
Barang yang menggu nakan sementara barang milik daerah. (1) RKBMD pem eliharaan baran g milik daerah tidak dapat 
diusulk an oleh Pengguna Barang dan/ a tau Kuasa 
Pengguna Barang terhadap: 
a. barang milik daerah yang berada dalam kondis i rusak 
berat; 
b. barang milik daerah yang sedang dalam status 
penggunaan sementara; 
c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk 
dioperas ikan oleh pihak lain; dan/ a tau 
d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek 
pemanfaatan . Pasal 5 (7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan dasar penyusunan RKBMD . (6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah. (4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola 
Baran g, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: 
a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan; 
b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran; 
c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan; 
d. lapor an Daftar Barang Pengelola bulanan; 
e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran; 
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahun an; 
g. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan 
h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan . 
(5) Pengelola Baran g dalam melakukan penelaahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejaba t 
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola. (3) Pengelola Barang melakukan pene laahan atas usulan 
RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama 
Pengguna Barang deng an memperhatikan data barang 
pada Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang. (2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola 
Barang. ( 1) Pengguna Ba rang menghimpun usulan RKBMD yang 
diajukan oleh Kuasa Perigguna Barang yang berada di 
lingkungan SKPD yang dipimpinnya . Pasal 4 
(2) Objek. .. Pasal 8 
(1) Objek pemanfaatan barang milik daerah 1· . me iputi : 
a. tan~ dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/atau bangunan. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: 
a. Sewa; 
b. Pinjam Pakai; 
c. KSP 
d. BGS atau BSG; dan 
e. KSPI. Pasal 7 (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa 
memerlukan persetujuan DPRD. (3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan 
sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan 
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah . (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 
berdasarkan pertimbangan teknis dengan 
memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan 
um um. b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola 
Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian 
tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan 
oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/ atau 
bangunan . (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh: 
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubemur I 
Bupati/Walikota , untuk barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan Pasal 6 Bagian Kesatu 
Prinsip Umum BAB III 
PEMANFAATAN RKBMD pemeliharaan barang mill~ daer~ yang sedang 
menjadi objek pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf d tidak te~asuk pemanfaatan dal~ 
bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dan 6 
(enam) bulan. (3) 
(1) Mekanisme dan prosedur kerja pemanfaa tan barang 
rnilik Oacrah diuraikan sebagai berikut : 
a. Mitra pemanfaatan merigaj ukan permohonan 
pemanfaatan bara ng milik daerah disertai dengan 
data pendukun g; 
b. Sekretaris Dacrah melalui Pejabat P enatausahaan 
Barang membentuk Tim Pemanfaatan Barang Milik 
Dacrah yang ditetapkan dengan Keputu san Bup ati; 
c. Tim Pemanfaat an Barang M ilik Dae rah melakukan 
penelitian terhadap perrnohonan dan dokum en 
pendukung untuk m enguji atas kelayakan rnitra 
pemanfaatan terkait permohonan dari calon mitra 
Pemanfaatan; 
d. Berdasarkan hasil penelitian , Pengelola Barang 
mengajukan usulan persetuju an pemanfaatan barang 
rnilik daerah kepada Bup ati untuk mendapat 
persetujuan ; 
e. Bup ati memb erikan persetujuan/ penolakan 
pemanfaatan barang milik daerah yang diajukan 
dengan mempertimb angkan hasil penelitian dan 
kajian kelayakan mitr a pemanfaat an; 
f. Pelaksanaan pemanfa atan barang milik daerah 
dituangkan dalam perjanj ian pemanfaatan antara 
Bup ati dan atau Pengelola Barang dengan Mitra 
Pemanfaatan, Sekretaris Daerah Selaku Pengelola 
Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang 
membuat Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik 
Daerah; 
g. Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang melalu i 
Pejabat Penatausah aan Barang meny arnpaikan 
Perjanjian Pernanfaatan Barang Milik Daerah kepada 
Bup ati; 
h. Bup ati menand atangani Perjanjian Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah; 
1. Sekretaris Daerah Selaku Peng elola Barang m elalui 
Pej~ba~ Penatausahaan Barang m enyerahkan 
Perjanjian Pemanfaatan dan menyerahk an objek 
pemanfaatan kepada Mitra Pemanfaatan yang 
dituangkan dalam Serita Acara Serah Terim a (BAST). Pasal 9 Bagian Ketiga 
Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Oaerah (3) Dalarn hat objek pern anfaatan barang milik daerah 
bcrup a se bagian tanah dan/atau bangun an sebag airnana 
dirnaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan 
yang menjadi obj ek pern anfaatan barang milik daerah 
adalah sebesar luas bagian tanah dan/ a tau bangunan 
yang dimanfaatkan (2) Objek pernanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
dan/ atnu ban~un an scbagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau 
keseluruhann ya. 
(1) M~~anisme d ~n pros edur kerja Pengamanan barang 
milik daerah diur arkan sebagai berikut: 
a. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausah aan 
Barang membentuk Tim Pengamanan Barang Milik 
Daerah; 
b. Tim Pengaman an Barang Milik Daerah melakukan 
rapat pembahasan tentang pengamanan barang milik 
daerah; Pasal 13 Bagian Kedua 
Standar Operasion al Prosedur Pengamanan dan 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Gubernur/Bupati/Walikot a dapat menetapkan kebijakan 
asur ansi atau pertan ggungan dalam rangka pengamanan 
barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah. Pasal 12 (2) Penyimpan an bukti k epemilik an barang rnilik daerah 
dilakuk an oleh Pengelola Barang. ( 1) Bukti kepemilik an b arang milik daerah wajib disimpan 
dengan tertib <lan aman. Pasal 11 sebagaimana (2) Pengamanan barang milik daerah 
dirnaksud pada y t ( I}, meliputi : 
a. pengamanan fisik: 
b. pengamanan adrninistrasi; dan 
c. pengamanan hukum . Pcngelola Ba rang, Pengguna Barang dan I a tau kuasa 
Pengguna Barang wajib melakuk an pen~amanan barang 
rnilik daerah _ ang berada dalarn pcnguasaanny a. ( n BABlV 
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 
Para graf Kesatu 
Prinsip Umum