Jelaskan isi kandungan Pasal 27 dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG, ketentuan pada BAB IV - PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH, Pasal 27 berbunyi:

( 1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan 
barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat : 
a.pertimbangan ... 
000015 
a. pertim bangan dan alasan pengbapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk 
dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, 
kode barang, kode register, nama barang, jenis, 
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/ at.au nilai 
perolehan. 
(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang­kurangnya 
dilengkapi dengan : 
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah 
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan 
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 
c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus 
dilengkapi dengan kartu identitas barang. 
(3) Dalam hal dokum en kepemilikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b tidak ada, maka dapat digantikan 
dengan: 
a. Dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual 
beli, perjanjian jual beli, dan dokum en setara lainnya 
yang dapat dipersamakan dengan itu; atau 
b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang clitandatangani 
oleh pengguna barang bersangkutan yang menyatakan 
bahwa BMD yang akan dihapuskan tersebut merupakan 
BMD pada SKPD bersangkutan. 
(4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap 
permohonan penghapusan barang milik daerah dari 
Penggun a Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (!). 
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
meliputi: 
a. penelitian data dan dokum en baran g milik daerah; 
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait 
barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan 
c. penelitian lapangan (on site visit) untuk mencocokkan 
fisik BMD yang akan dihapuskan dengan data 
administratif, jika diperlukan guna memastikan 
kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan 
pengadilan dengan BMD yang menjadi objek 
permohonan Pengbapusan. 
(6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
, Pengelola Barang mengajukan permohonan 
persetujuan kepada Bupati.