Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Lumajang.
2.Bupati adalah Bupati Lumajang.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten
selalu pengguna anggaran dan/atau barang.
5.Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi Bupati secara terukur dengan sasaran
atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan
kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
6.Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD adalah unit instansi
pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna
anggaran dan/atau barang yang melakukan pencatatan,
pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
7.Perjanjian Kinerja adalah lembar dan/atau dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
(pemberi amanah) kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah (penerima amanah) untuk melaksanakan program
dan/atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja,
dimana kinerjanya tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan
tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
8.Program adalah upaya penjabaran kebijakan Bupati yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dituangkan dalam
bentuk satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi Bupati.
9.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output )
dalam bentuk barang / jasa.
10.Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan.
11.Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil ( outcome )
dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah.
412.Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran
(output ) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan
indikator kinerja program.
13.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan
ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi perangkat daerah.
14.Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
Program dan Kegiatan suatu OPD yang merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) OPD yang bersangkutan dalam satu tahun
anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.
15.Hari adalah hari kerja