Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 53 Tahun 2014 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 53 Tahun 2014 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan 
Pemerintahan dibidang perkebunan dan peternakan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 
kabupaten. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang perkebunan dan peternakan ; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan peternakan ; 
c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan dan peternakan ; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perkebunan dan peternakan ; 
dan 
e. pelaksaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesu ai dengan tugas 
dan fungsinya. 
 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Kepala 
Dinas mempunyai uraian tugas : 
a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 
dinas perkebunan dan peternakan yang menjadi tugas dan kewenangan; 
b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunanan dan 
peternakan; 
c. mempelajari peraturan perundang -undangan kebijakan teknis pedoman, 
dan petunjuk teknis serta bahan bahan lain yan g berhubungan dengan 
perkebunan dan peternakan 
d. melaksanakan pembinaan personil dan sarana prasarana dinas di 
lingkungan unit kerja; 
e. melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk yang 
berhubungan dengan bidang perkebunan dan peternakan dalam rangk a 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
f. menjalin kerjasama dengan pengembang perkebunan dan peternakan, 
lembaga peneliti, lembaga akademik, assosiasi serta stake holder lainnya. 
g. mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan tugas serta 
membua t laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau masukan 
kepada atasan; 
h. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik 
secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas 
masing -masing; 
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan; 
j. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Dinas , berdasarkan sasaran 
kerja pegawai dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan 
sebagai bahan pertimbang an dalam penilaian prestasi kerja pegawai (SKP) 
Aparatur Sipil Negara; 
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk 
pelaksanaan kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma, 
standar peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
 
5 
 Bagian kedua 
Sekretariat Dinas