Apa substansi hukum dari Pasal 57 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 11 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 11 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, khususnya BAB VII - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN, Pasal 57, adalah:

(1)Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus
atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripuma DPRD .
(2)Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat
paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1),rancangan keputusan DPRD
disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan
keputusan dilakukan dengan : ..
a.penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD ;
b.pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD ;dan
c.persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD (3)
Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan
oleh pimpinan dalam rapat paripuma DPRD .
Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD
iPasal 58
(1)Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54huruf c
yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD .
(2)Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berisi
materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka
menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional .
(3)Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh
sekretariat DPRD .
(4)Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang
ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD .I
;
19
Bagian Kelima
Penyusunan .Keputusan Badan Kehormatan DPRD
|'Pasal 59
(1)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
hiiruf ddalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD .
(2)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilaporkan dalam rapat paripuma DPRD .
(3)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti
melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD
tentang kode etik.
(4)Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan
oleh badan kehormatan DPRD .
(5)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan hasil penelitian ,penyelidikan ,verifikasi dan klarifikasi
terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD
terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD
tentang kode etik.
(6)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan .
(7)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan ,
pimpinan fraksi ,dan pimpinan partai politik yang bersangkutan .
(8)Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan dalam rapat paripuma DPRD .