Apa substansi hukum dari Pasal 58 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 58, adalah:

(1)Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
dilakukan dengan tatacara:
a.Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul
Penjualan Barang Milik Daerahselain tanah dan/atau bangunan
kepada Bupati disertai pertimbangan aspekteknis, ekonomis, dan
yuridis;
b.Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan
Barang MilikDaerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek
teknis, ekonomis, dan yuridis;
c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,Bupati dapat menyetujui dan menetapkan
Barang Milik Daerah selain tanahdan/atau bangunan yang akan
dijual sesuai batas kewenangannya; dan
d.untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,Bupati mengajukan usul Penjualan disertai dengan
pertimbangan atas usulantersebut.
(2)Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah
sebagaipenerimaan daerah.
Bagian Keempat
Tukar Menukar