Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam NOMOR 59 TAHUN 2017 Nomor 62 Tahun 2017?
Norma hukum dalam NOMOR 59 TAHUN 2017 Nomor 62 Tahun 2017 tentang Peng elompo kan, Pasal 2 berbunyi:

14. Anggaran Pendapacan dan Belanja Daerah yang 
sclanjucnya disingkat APBD adalah rcncana Kcuangan 
Tahunan Dacrah yang ditetapkan dcng an Peraruran 
Daerah . 12. Tunjangan Reses yang sclanjutnya disingkat TR 
adalah u ang yang dibcrikan setiap melaksanak an 
reses kepada Pimp inan DPRD dan Anggo ta DPRD. 
13. Dana Opcrasio nal Pimpinan DPRD yang selanjutny a 
disingkat DO adalah dana yang diberikan seua p bulan 
kepada Pimp inan DPRD untu.k mcnunjang kegiatan 
operasio nal yang berkai tan dcngan repre sentasi, 
pelay anan dan kcbutuhan lain gu na mclancar kan 
pclaksanaa n cugas Pimpinan DPRD sehari-hari, :ompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah 
sifika si suatu dacrah untuk menentukan kclompok 
Kem ampuan Kcuangan Daerah yang ditetap kan 
berd asarkan formula sebagai dasar pcrh itungan 
besaran tunjangan komunikas i intensif, Tunjang an 
Reses dan Dana Opcrasi onal Pimpinan DPRD. 
Tun jangan Komunikas i lntensif yang selanjutnya 
disin gkat TKI adalah uang yang diberikan sctia p bulan 
untu k pcningka tan kinerja kepada Pimp inan DPRD 
dan Anggota DPR D. 11. 10. 9· ~krctaris _ D~RD adalah Pejabat Perangkat Daerah 
Y g mcrrumpm Sekrctari at DPRD Kabupatcn Sintang . unsur penduku ng DPRD 8. Sekrctan at DPRD adalah 
Kabupaten Sintan g.