Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, khususnya BAB IV - KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DINAS, Pasal 5, memuat:

(1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan 
dengan kewajiban yang meliputi: 
a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat 
Peristiwa Penting; 
b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional 
kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting; 
c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan 
Dokumen Kependudukan; 
d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; 
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas 
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan 
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi 
yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan 
pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil. 
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi 
Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan 
dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan. 
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting 
bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai 
agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 
bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 
Bagian ... 
-13-
Bagi.an Kedua 
Kewenangan