Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 2 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS, khususnya , Pasal 8, memuat:

( 1) Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan lokasi, jenis 
pelayanan, dan jangka waktu pemakaian serta kemampuan masyarakat. 
(2) Lokasi dan Jenis pelayanan meliputi: 
a. Objek Wisata Kawasan Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai 
Sepanjang, Pantai Watu Kodak, Pantai Sanglen, Pantai Drini, Pantai 
Krakal, Pantai Sarangan, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai 
Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulangsawal, 
Pantai Poktunggal dan Pantai Seruni; 
b. Objek Wisata Kawasan Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai 
Watu Lumbung, Pantai Nampu, Pantai Sedahan, Pantai Greweng dan 
Gunung Batur; 
c. Objek Wisata Kawasan Pantai Siung, Pantai Nglambor dan Pantai 
Jogan; 
d. Objek Wisata Kawasan Pantai Ngrenehan, Pantai Ngobaran, dan 
Pantai Nguyahan; 
e. Objek Wisata Kawasan Pantai Ngedan; 
f. Objek Wisata Kawasan Pantai Gesing, Pantai Buron dan Pantai 
Kesirat; 
g. Objek Wisata Kawasan Pantai Timang; 
h. Objek Wisata Kawasan Hutan Wanasadi; 
i. Objek Wisata Kawasan Gunung Gentong; 
j. Objek Wisata Kawasan Green Village Gedangsari; 
k. Objek Wisata Kawasan Embung Bathara Sriten; 
1. Objek Wisata Kawasan Kalisuci; 
m. Objek Wisata Kawasan Watu Gupit, Situs Gembirowati, Sendang Beji, 
Gua Langse, dan Gua Tapan; 
n. Objek Wisata Kawasan Gua Cerme; 
o. Objek Wisata Kawasan Gunung Gambar; 
p. Objek Wisata Kawasan Gua Pindul; 
q. Objek Wisata Kawasan Bleberan; 
r. Objek Wisata Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran; dan 
s. Fasilitas Penunjang meliputi: 
1) Kios; 
2) Los; 
3) Pelataran. 
(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(4) Tarifretribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
(5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian. 
(6) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek 
retribusi. 
(7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 
setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD. 
2. ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: