Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 19 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 19 Tahun 2018 tentang KEDUDU KAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 1. Daerah adalah Kabupaten Sr agen. 
 2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom .. 
 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 
 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai 
perangkat daerah Kabupaten Sragen. 
 5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di 
bawah dan bertanggung -jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah 
 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenan g untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3 
 7. Pemeri ntahan desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Pemerintah Republik Indonesia. 
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah . 
 10. Perangkat Desa adalah unsur st af yang membantu 
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan 
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan 
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk 
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 
 11. Anggara n Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
 12. Alokasi Dan a Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah 
dana perimbangan yang diterima ka bupaten dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
setelah dikurangi dana alokasi khusus. 
 13. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa 
dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus 
dianggarkan dalam APBDes a yang bersumber dari ADD. 
 14. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah 
tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang 
diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa 
karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
dianggarkan dalam APBDes a.