Apa norma yang terkandung dalam Pasal 98 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 98, memuat:

(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan 
persetujuan: 
a. Bupati , untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang ; dan 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang. 
(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 
sewa kepada: 
a. Bupati , untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang ; dan 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna 
Barang. 
(3) Pengajuan permoho nan perp anjangan jangka waktu s ewa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan: 
a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan 
perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan 
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; 
b. untuk jangk a waktu sewa per tahun, permohonan harus 
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya 
jangka waktu sewa; 
c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus 
disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya 
jangka waktu sewa; 
d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus 
disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b 
diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan s ewa 
pertama kali. 
(5) Tata cara pengajuan us ulan perpanjangan jangka waktu s ewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan 
dengan mekanisme sebaga imana pengajuan usulan s ewa baru. 
(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya seb agaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 ayat (5) dilakukan dengan memper timbangkan : 
a. karakteristik jenis infrastruktur; 
b. kebutuhan penyediaan infrastruktur; 
41
 c. ketentuan untuk masing -masing jenis infrastruktur dalam peraturan 
perundang -undangan; dan 
d. pertimbangan lain dari Bupati . 
 
Paragraf 8 
Pengakhiran Sewa