Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  NATUNA Nomor 5 Tahun 2004?
Materi muatan PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  NATUNA Nomor 5 Tahun 2004 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, khususnya , Pasal 3, adalah:

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut: 
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp395.984.029.912,06 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.196.834.934.593 ,90 
b. Realisasi Rp 800.850.904.681,84 
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 395.984.029.912,06 
 
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp398.342.973.527,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.213.086.335.119,00 
b. Realisasi Rp 814.743.361.592,00 
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 398.342.973.527,00 
 
(3) Selisih ang garan dengan realisasi surplus/ (defisit ) sejumlah 
Rp2.358.943.614,94 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Surplus/ (defisit ) setelah perubahan Rp (16.251.400.525,10 ) 
b. Realisasi Rp (13.892.456.910,16 ) 
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 2.358.943.614,94 
 
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan Rp 19.751.400.525,10 
b. Realisasi Rp 19.751.400.525,10 
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00 
 
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 3.500.000.000 ,00 
 
 setelah perubahan 
b. Realisasi Rp 3.500.000.000 ,00 
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00 
 
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,00 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pembiayaan neto setelah 
perubahan Rp 16.251.400.525,10 
b. Realisasi Rp 16.251.400.525,10 
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00