Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 30 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 30 Tahun 2017 tentang JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPIUPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN, Pasal 6 berbunyi:

(1)Berdasarkan formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh Pemrakarsa, DinasLingkungan Hidup melakukan pemeriksaan administrasi formulir UKL-UrL)
(2)Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPLdmyatakan tidak lengkap, formulir UKL-UPL dikembalikan kepadaPemrakarsa untuk dilengkapi;
(3)Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPLdmyatakan lengkap, maka Kepala SKPD melakukan pemeriksaan UKL-UPLsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memasangpengumuman sehubungan dengan adanya permohonan UKL-UPL melaluiWebsite lesmi Pemerintah Daerah dan ditempat rencana lokasi usahadan/atau kegiatan akan dilaksanakan;
(4)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3(tiga) dilakukan untukjangka waktu 2(dua) hari kerja;
(5)Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)masyarakatyang terkena dampak langsung dapat menyampaikan keberatan dan/a+autanggapan kepada Kepala SKPD dalam waktu paling lama 3(tiga) hari kerjasejak pengumuman dilakukan;
(6)Keberatan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)digunakan oleh Kepala SKPD sebagai salah satu bahan pertimbangandalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL;(7)Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukandalam jangka waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja sejak formulirUKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.