Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, khususnya BAB III - KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM, Pasal 4, memuat:

( 1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan 
atau perpanjangan izin kepada PD di lingkungan 
Pemerintahan Daerah wajib melampirkan fotocopy 
rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 
peiabat penyelenggara BPJS Ketenagakeriaan setempat 
6 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
20. Surat permintaan pembayaran langsung, yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian , . 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan 
pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis 
\ 
kegiatan.