Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 7. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penetapan Nomor 23 Tahun 2014.
Redaksi dari 7. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penetapan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara n Negar a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan, pada , Pasal 1 menjelaskan:

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PEDOMAN UMUM DAN 
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 
ANGGARAN 2015 Menetapkan MEMUTUSKAN • 8. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 
2015; 
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 101 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana 
Desa Tahun Anggaran 2015. 
II. Pemberdayaan Masyarakat 
Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan 
masyarakat dengan prioritas kegiatan : 
a. Biaya Pemberdayaan Manusia dan lnstitusi. 
Penggunaanya meliputi : • ARAH PENGGUNAAN 
Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi: 
I. Penyelenggaraan Pemerintahan 
Pemerintahan Desa 
Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk 
membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut: 
1) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi 
Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding 
2) Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan. U 3) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa,Biaya tunjangan Kepala Desa, 
Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, 
Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT I RW 
4) Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa. 
5) Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggung jawaban meliputi: 
j, Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding. 
-,. Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban 
penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
6). Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya: 
· >-" Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya. Pasal4 PENGGUNAAN DANA 
1 Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar U 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
2 Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 
70%. Pasal3 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prisip: 
1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan I terbuka dan diketahui oleh masyarakat 
luas. 
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
pemeliharaan. 
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. 
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya . 
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. 
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya 
pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat. Pasal2 BAB II 
PRINSIP PENGELOLAAN 
2. Tahap Perencanaan. 
a) Kepala Desa mengadakan sosialisai pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana 
ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang 
berlaku; 
b) Ke pa la Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi 
Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan; 1. Tahap Persiapan. 
a) Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa; 
b) Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. PELAKSANAAN Pasal 5 u d. Dan sebagainya yang dianggap panting. 
Alokasi Dana Desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan 
masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai 
kemampuan keuangan ( ADD ) yang diterima oleh Pemerintah Desa berdasarkan 
musyawarah tentang penggunaan ADD. • c. Biaya Pemberdayaan usaha I ekonomi. 
Penggunaanya meliputi : 
1) Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, 
UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya. 
2) Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui 
penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk. 
3) Biaya untuk pengadaan Pangan u b. Biaya Pemberdayaan Lingkungan. 
Penggunaanya meliputi : 
1 ) Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana 
perekonomian Desa seperti pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung 
pangan dll 
2) Untuk penghijauan I tanaman hortikultura. 
3) Sarana menunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga. 
4) Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga mi skin sesuai potensi lokal. 1 ) Pembinaan Keagamaan. 
2) Peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD,dsb) 
dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. 
3) Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui 
POSYANDU 
4) Menunjang kegiatan 1 O Progaram Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK. 
5) Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK. sarana 
Olahraga, Karangtaruna dll. 
6) Bantuan kepada lansia, jompo, cacat. 
7) Operasional LPMD 
8) Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
9) Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun / lingkungan 
1 O)Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa. 
2). Pelaporan Keuangan . 
a. Pelaporan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan 
oleh Bendahara Desa; 
b. Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilapor.J<an kepada Bupati 
Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD); 
c. Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). a. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali 
Tingkat Kabupaten setiap bulan Juli, Oktober dan Desember Tahun berjalan; 
b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim 
Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap semester ; 
c. Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan 
melaporkan kepada Bupati. 1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana. 
2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya . 
3) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) . u 
II. Pelaporan ADD meliputi : 
1 } Pelaporan Kegiatan . I. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan 
penggunaan Alokasi Dana Cesa (ADD) yang mencakup: PELAPORAN • Pasal 7 a. Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksana Alokasi Dana Desa 
dilakukan oleh Kepala Cesa, Tim Pengendali Tingkat kecamatan, dan Tim Fasilitas I 
Evaluasi Tingkat Kabupaten; 
b. Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping I Assistensi dan 
Lembaga F ungsional Pengawasan Daerah; 
c. Penyaluran ADD diatur sebagaimana dalam Peraturan Bupati Muna Barat No. 101 Tahun 
2015 tentang Alokasi Dana Desa. PENGENDALIAN, MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN Pasal 6 3. Tahap Pelaksanaan 
a) Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka Tim Pelaksana Alokasi Dana 
Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan 
program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) ; 
b) Alokasi Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang 
Pemerintahan; 
c) Alokasi Dana untuk Pemberdayaan Masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat. c) Kepala Desa bersama BPD, LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang 
Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok 
sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan 
yang berlaku; 
d) Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa ( APBDes ). ' ' 
P,-;;~r~·orw"i;'.JA~il -1 
KEPUTUSAN BU?ATI MUNA BARAT i 
UNIT I SATU,\N K' 1,JSI\ P.M~AF I TGI.: I 
SF.TOA KAS. !,~~B;\RAT -.1-- __.-- ---1 
i A~'1(·Tt:N ~~~~.~~~--~~~;__--~ 
l!?AG:~t!~IU . .:.:K'..::.U:_;_!, 1 +---1..,_ -,-----i i: ~~,~~E.:.?:·~ ' . ~ 
• l---,.. ... ~---- --·--....._._..... ,\., _, SERITA DAERA H KABUPATE N MUNA BARA T TAHUN 2015 NOM OR Pernbi Muda, Gal. IV I c 
NIP. 1956123 1 198503 1 156 MAN I M Pd L.M RAJIUN TUMADA RAT. • 2015 Ditetapka 
pa<:l~ang 
Pj. BUPA 
Diundanqk an di Laworo 
oada tanggal 2015 
'-----' SEKRETARIS Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna Bara t. BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP