Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OJEK DI KABUPATEN MUNA PERATURAN BUPATI MUNA Nomor 29 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OJEK DI KABUPATEN MUNA PERATURAN BUPATI MUNA Nomor 29 Tahun 1959 tentang , pada , Pasal 4 dinyatakan:

(1) Pengemudi Ojek wajib menaati tata tertib berlalu lintas sesuai ke tentuan 
peraturan perundang -undangan. 
_ (2) Pengemudi Ojek wajib terdaftar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). 
(3) Pengemudi Ojek wajib memenuhi ketentuan -ketentuan sebagai berikut: 
a. menggunakan seragam dalam bentuk jaket atau rompi dan helm bernomor 
urut peng emudi yang dikeluarkan oleh Penyel enggara Ojek sebagai 
identitas Pengemudi Ojek dan diketahui oleh Dinas Perhubungan ; 
b. memiliki kartu identitas Pengemudi Ojek ; 
c. mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dan penggun a 
jalan lainnya ; 
d. untuk mencegah hal yang tidak diinginkan Pengemudi Ojek wajib : 
1. menjag a ketertiban umum ; 
2. saling bekerja sama dalam menjalankan usaha ; 
3. mengutamakan pela yanan yang baik bagi penggunajas a; 
4. dalam mengemudikan kendaraan , tidak membawa barang tajam , tidak 
merokok se1ama mengemudi dan tidak mengkonsumsi minuman 
beralkohol. Bagian Kedua 
Pengemudi (6) 
(7) 
(8) (5) (4) (3) (2) Pasal 3 
Penyenggara Ojek harus berbentuk badan usaha atau sekurang-kurangnya 
asosiasi atau perkumpulan . 
Penyelenggara Ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki 
kantor tetap atau sekertariat dalam wilayah Kabupaten Muna dan memiliki 
penanggung jawab atau kepengurusan. 
Kantor atau sekertariat Penyelenggara Ojek sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) harus menyampaikan data kendaraan dan pengemudi kepada Dinas 
Perhubungan. 
Penanggung jawab atau pengurus Penyelenggara Ojek wajib berdomisili dalam 
wilayah Kabupaten Muna dan memiliki akses yang bisa dihubungi setiap saat . 
Penyelenggara Ojek dalam menentukan batas tarif angkutan berdasarkan 
jarak, waktu tempuh dan medan yang ditempuh . 
Penyelenggara Ojek wajib menetapkan Pangkalan Ojek. 
Penyelenggara Ojek wajib membuat kartu identitas bagi Pengemudi Ojek. 
Pembinaan dan pengawasan terhadap Pen yelenggara Ojek dilakukan oleh 
Bupati melalui Dinas Perhubungan. (1) Bagian Kesatu 
Penyelenggara BAB III 
PERSYARATAN