Menurut PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 25 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor 25 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya . 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prin sip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
4. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya . 
5. Bupati adalah Bupati Murung Raya . 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Muru ng Raya . 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah . 
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Murung 
Raya , perangkat daerah yang merupakan unsur 
pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan 
yang menjadi kewenangan daerah. 
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Murung Raya . 
10. Instalasi Farmasi adalah tempat penerimaan, 
penyimpanan, pendistribusian, dan juga pemeliharaan 
persediaan farmasi berupa obat, alat kesehatan, dan 
perbekalan kesehatan lainnya. 
11. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi yang 
selanjutnya disebut UPT Instalasi Farmasi adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung 
Raya . 
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Instalasi Farmasi pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya . 
 
4 
 13. Subbagian Tata Usaha adalah Sub bagian Tata Usaha 
UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Murung Raya . 
14. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara 
langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat. 
15. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 
16. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat 
ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia 
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas 
negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku. 
17. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang 
menunj ukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas 
pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan 
untuk mencapai tujuan organisasi. 
18. Nama -nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang 
menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon 
IV. 
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya 
disyaratkan dengan angka kredit.