Apa norma yang terkandung dalam Pasal 81 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor 4 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor 4 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH, khususnya , Pasal 81, memuat:

A 
 
Semua penulisan mengenai Dinas dalam ketentuan yang sudah ada 
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai 
sebagai Badan Keuangan Daerah . 
 
 
- 7 - 
 
 
 Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat. 
 
Ditetapkan di Padang 
pada tanggal 20 Maret 2018 
GUBERNUR SUMATERA BARAT, 
 
Ttd 
 
 IRWAN PRAYITNO 
 
Diundangkan di Padang 
pada tanggal 2 April 2018 
 SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 
 
ttd 
 
 ALI ASMAR 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 
NOMOR 4 
 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT : 
(4,63/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 8 - 
 
 
 
 
PENJELASAN 
 
ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
NOMOR 4 TAHUN 201 8 
 
TENTANG 
 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 
 
I. UMUM 
 
Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor sudah diatur dalam Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2013. 
 
Untuk m eningkatkan Pendapatan Daerah dari Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor salah satunya 
dengan menetapkan tarif progresif. Tujuan pengenaan tarif progresif 
kendaraan bermotor juga dapat mengendalikan pertumbuhan 
kendaraan bermotor, sehingga akhirnya dapat menghemat pemakaian 
energi serta dengan asumsi adanya tarif progresif dapat meninimalisir 
keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor lebih dari 
satu karena pajak kendaraan bermotor kedua atau lebih akan lebih 
besar pajakn ya dari kendaraan bermotor pertama. 
 
Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan Pajak Kendaraan 
Bermotor, sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam Peraturan 
daerah ini sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermo tor dapat dialokasikan untuk 
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta moda transportasi 
umum. 
 
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
 
- 9 - 
 
 
 kemanpuan Daerah untuk membia yai kebutuhan pengeluaran dan 
dapat menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan penin gkatan 
Pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif progresif. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal I