Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 59 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 59 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARMN MAL PELAYANAN PUBLIK, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 3 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi. 
3. Bupati adalah Bupati Banyu·w angi. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Banyuwangi . 
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Banyuwangi. 
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Sa.tu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP 
adalah Kepala Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. 
7. Satuan Kcrja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupalcn Banyuwangi. 
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP 
adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas 
penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa 
dan/ a.tau pelayanan adrninistrasi yang merupakan 
perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun 
daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka 
menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, 
aman dan nyaman. 
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan bagi 
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 
dan/ atau pelayanan administrasif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik.