Bagaimana redaksi normatif Pasal 437 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB XI - PENGHAPUSAN, Pasal 437 berbunyi:

(1) Penghapusan karena sebab lain seba gaimana dimaksud dalam Pasal 399 
huruf g , dilakukan oleh Pengelola Barang. 
(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik 
daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang 
di antaranya meliputi kode barang , kode register , nama barang , 
nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi 
barang , lokasi, nilai buku , dan/atau nilai perolehan. 
(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan: 
a. hilang karena kecuri an; 
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 
hewan/ikan/tanaman ; dan/atau 
162
 c. keadaan kahar (force majeure) . 
(4) Permohonan p enghapusan barang milik daerah dengan alasan h ilang 
karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a , harus 
dilengkapi: 
a. Surat Keterangan dari Kepolisian; 
b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang -kurangnya 
memuat: 
1. identitas Pengelola Barang ; 
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan baran g 
milik daerah tersebut hilang karena kecurian se rta tidak dapat 
diketemukan; dan 
3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa 
penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan 
adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggung jawab barang milik 
daerah/ Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup 
kemungkinan kepada yang bersangkuta n akan dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(5) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, 
susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 
hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
harus dilengkapi: 
1. identitas Pengelola Barang ; 
2. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran 
permohonan yang diajukan; 
3. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut, 
menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 
hewan/ikan/tanaman ; dan 
4. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri 
hasil laporan pemeriksaan/penelitian. 
(6) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan 
kahar (force majeu re) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c , harus 
dilengkapi : 
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang : 
1. mengenai terjadinya keadaan kahar ( force majeure ); atau 
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar ( force 
majeure ); dan 
b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar 
(force majeure ). 
(7) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang 
milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . 
(8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: 
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 
penghapusan; 
b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan , 
spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status 
penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang 
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku , dan/atau 
nilai perolehan; dan 
163
 c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika 
diperlukan.