Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 12 Tahun 2017 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 12 Tahun 2017 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang - Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730) ; 
3. Undang -undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 
4. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang -undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 3 
8. Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
9. Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambaha n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
10. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
11. Undang -undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
12. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 09 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Da erah dan Wakil Kepala 
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028) ; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelo laan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 45 76) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5340) ; 
 4 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 6 Tahun 2005 Tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) ; 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161 ); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang 
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ) ; 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lemb aran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219) ; 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
 
 5 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 
2013 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5 539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 
2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 717) ; 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 4 tentang 
Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 ); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 57); 
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia N omor 87 Tahun 
2014 tentang Pe raturan Pelaksana Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -undangan , (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pe doman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 
 6 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ; 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual pada Pemerin tah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ; 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 3 Tahun 201 7 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pend apatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 8 ; 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional ; 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuw angi Nomor 7 
Tahun 2007 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daera h (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E ) sebagaimana 
telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraraturan 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 
2014 Nomor 9) ; 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 
13/E). 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B ) , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahu n 
2012 Nomor 1/B ) ; 
 
 7 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 
1/C), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 2 Tahun 2 013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 
2013 Nomor 1 5 ) ; 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Bany uwangi Tahun 2011 Nomor 
2/C), sebagaimana telah diubah dua kal i dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 
Tahun 201 5 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 201 5 Nomor 5 ) ; 
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu 
( Lem baran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 
Nomor 3/C ). 
41. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 -
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 
2016 Nomor 1 2) ; 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admini nistratif 
Pimpinan dan A nggota D ewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bany uwangi Tahun 
2017 Nomor 9) . 
 
Dengan Persetujuan Bersa ma 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA ERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI 
dan 
BUPATI BANYUWANGI 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 18. 
 8