Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 25 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, pada BAB VI - KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, Pasal 25 menjelaskan:

(1)Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh
tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam APB Desa.
(3)Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh
biaya operasional.
(4)BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan
dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan
lapangan.
(5)Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan
anggota BPD yang berprestasi.