Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2015 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH, BAB V - PELAKSANAAN SEWA, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

(1)Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan
seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
(2)Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa
barang milik daerah.
(3)Penyetoran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan
dengan menyerahkan bukti setor sebagai s alah satu dokumen pada
lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaiman a dimaksud dalam ayat (2),
penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk KSPI dapat dilakukan
secara bertahap dengan persetu juan Pengelola Barang.
(5)Persetujuan Pengelola Barang s ebagaimana dimaksud pada ayat (4),wajib
dilaporkan kepada Bupati.
(6)Penyetoran uang sewa secara bertahap s ebagaimana dimaksud pada ayat
(4),dituangkan dalam perjanjian Sewa.
(7)Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap s ebagaimana
dimaksud pada ayat ( 6),dilakukan dengan memperhitungkan nilai
sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa
barang milik daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan .
(8)Perhitungan s ebagaimana dimaksud pada ayat ( 7),dapat meminta
masukan dari Penilai.
(9)Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap s ebagaimana
dimaksud pada ayat ( 6) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki
kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara
sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan .
(10)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 9),ditandatangani
oleh penyewa yang sekurang -kurangnya memuat keterangan mengenai
ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk
membayar lunas sec ara bertahap .
Bagian Kedua
Jangka Waktu Sewa