Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 33 KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA BARAT Menetapkan : MEMUTUSKAN Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999.
Redaksi dari KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA BARAT Menetapkan : MEMUTUSKAN Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, pada , Pasal 33 menjelaskan:

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31 
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang 
keahlian. Kelompok jabatan fungsional ini di pimpin oleh Koordinator jabatan 
fungsional yang ditunjuk oleh tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas 
Kesehatan. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan m. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan 
saling mendukung; 
n. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 
pokok dan fungsinya; 
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 
BABIV 
JABATAN FUNGSIONAL 
21 Pasal 41 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten, berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. KEPAN'GKATAN', PENGAN'GKATAN', ESELONISASI DAN 
PEMBERIIENTIAN DAL.AM JABATAN BAB VI Pasal 40 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat 
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan- 
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku Pasal 39 
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas 
kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk 
mewakili Kepala Dinas. Pasal 38 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 37 
Dalam menyampaikan Iaporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada 
satuan organisasi Iain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 36 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah 
dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. Pasal 35 
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Kepala Seksi wajib mengikuti 
dan mematuhi petunjuk dan berta.nggugjawab pada atasannya masing-masing 
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
22 Pasal 43 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor .. a.7 
Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatant, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BABVDI 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 
(1) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat dapat dibentuk Unit 
Pelaksana Tekn.is Dinas (UPrD). 
(2) UPrD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Muna Barat. 
(3) Pembentukan UPrD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
(4) UPrD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Rumah Sakit Umum Daerah 
b. Pusat Kesehatan Masyarakat 
c. lnstalasi Farmasi Kabupaten BAB VD 
KETENTUAN PERALIHAN (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah. 
(3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan jabatan eselon lib. 
(4) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan jabatan eselon Illa. 
(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan jabatan 
eselon Illb. 
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten 
merupakan jabatan eselon IVa. 
(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris 
Daerah. 
(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
23 BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ... \!-:-- 2017 
.&~ • ..,"""paten Muna Barat Diundangkan di Laworo 
pad a al 
Plt. S Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. 
Ditetapkan 1 woro 
pada tan I - O, - Tahun 2017 Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 
Daerah dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat.