Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, BAB IV - TATA CARA PEMERIKSAAN, Pasal 9 menetapkan:

, baikyangberasal dari lingkungan
Pemerintah Daerah maupun yangberasal dari luar
lingkungan Pemerintah Daerah yangtelah ditunjuk
oleh Bupati sebagai tenaga ahliseperti penterjemah
bahasa,ahli di bidang teknologi informasi, advokat
ataubidang lain yang terkait;
f.apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan
secarabersama -samadengan instansi yang terkait;
g.pemeriksaan dapat dilaksanakan di DinasPendapatan
Daerah, tempat kegiatan usahaWajibPajak, tempat
tinggalWajibPajakatauditempat lain yangdianggap
perluoleh Pemeriksa PajakDaerah;
h.Pemeriksaan dilaksanakan pada jamkerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan diluarjamkerja;
i.pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam
bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
j.Laporan HasilPemeriksaan digunakan sebagai dasar
penerbitan SKPD dan/atau STPD.
Pasal11
Kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk
Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal10huruf i, dengan memperhatikan hal-halsebagai
berikut:
a.kertas kerja pemeriksaan wajibdisusun oleh Pemeriksa
Pajak Daerah danberfungsi sebagai:
1.buktibahwa pemeriksaan telahdilaksanakan
sesuaistandar pelaksanaan pemeriksaan;
2.bahandalammelakukan Pembahasan AkhirHasil
Pemeriksaan dengan
WajibPajakmengenai temuan pemeriksaan;
3.dasarpembuatan Laporan HasilPemeriksaan;
4.sumber dataatauinformasi bagi penyelesaian
keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib
Pajak;dan
5.referensi untukpemeriksaan berikutnya.
b.KertasKerja Pemeriksaan harus memberikan
gambaran mengenai:
1.prosedur pemeriksaan yangdilaksanakan;
2.data,keterangan, dan/atau buktiyangdiperoleh;
3.pengujian yangtelahdilakukan; dan
4.kesimpulan dan hal -hallainyangdianggap perlu
yangberkaitan dengan pemeri ksaan.
Pasal12
Standar pelaporan hasilpemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ayat(2) huruf c,yaitu:
a.Laporan HasilPemeriksaan disusun secara ringkas dan
jelas,memuat ruang lingkup ataupos-posyang
diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan,
memuatkesimpulan Pemeriksa Pajak Daerah yang
didukung temuan yang kuat tentang adaatau tidak
adanya penyimpangan terhadap peraturan
perundang -undangan perpajakan dan memuat pula
pengungkapan informasi lain yang terkait dengan
Pemeriksaan;
b.Laporan HasilPemeriksaan untukmenguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah antara lain
mengenai :
1.penugasan pemeriksaa n;
2.identitas WajibPajak;
3.pembukuan ataupencatatan WajibPajak;
4.pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
5.data/informasi yangtersedia;
6.bukudandokumen yangdipinjam;
7.materiyangdiperiksa;
8.uraianhasilpemeriksaan;
9.penghitungan pajakdaerahyangterutang; dan
10.kesimpulan danusulPemeriksa PajakDaerah.
BagianKeempat
Kewajiban danKewenangan Pemeriksa