Bagaimana redaksi normatif Pasal 154 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB X - II, Pasal 154 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Barat. 
 
Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 2 Nopember 2016 
 
BUPATI LAMPUNG BARAT, 
 
 
 MUKHLIS BASRI 
Diundangkan di L iwa 
pada tanggal 2 Nopember 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH, 
 
 
NIRLAN 
 Halaman - 72 
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
PROVINSI LAMPUNG : 7/LB/2016.
 Halaman - 73 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
NOMOR 7 TAHUN 2016 
TENTANG 
BANGUNAN GEDUNG 
 
I. UMUM 
Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, 
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, 
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan bangunan 
gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan p eningkatan kehidupan 
serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan bangunan gedung 
yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan 
lingkungannya. 
Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang 
yang karenanya setiap penyelenggaraan bangunan gedung harus berlandaskan 
pada pengaturan penataan ruang. 
Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan bangunan 
gedung , setiap bangun an gedung harus memenuhi persyaratan administratif 
dan teknis bangunan gedung . 
Peraturan daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek 
penyelenggaraan bangunan gedung meliputi aspek fungsi bangunan gedung , 
aspek persyaratan bangunan gedung , aspe k hak dan kewajiban pemilik dan 
Pengguna bangunan gedung dalam tahapan penyelenggaraan bangunan 
gedung , aspek Peran Masyarakat, aspek pembinaan oleh pemerintah, aspek 
sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. 
Peraturan daerah ini bertujua n untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan 
gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan ruang, tertib 
secara administratif dan teknis, terwujudnya bangunan gedung yang 
fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 
kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. 
Pengaturan fungsi bangunan gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan 
agar bangunan gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya 
sehingga masyarakat yang akan mendiri kan bangunan gedung dapat memenuhi 
persyaratan baik administratif maupun teknis Bangunan Gedungnya dengan 
efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang 
ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan 
persyarat an teknisnya. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis 
setiap fungsi bangunan gedung lebif efektif dan efisien, fungsi bangunan gedung 
tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat 
permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, 
dan/atau kepemilikan. 
Pengaturan persyaratan administratif bangunan gedung dalam Peraturan 
Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan 
administratif yang diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung , baik dari 
segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan 
Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa bangunan gedung yang didirikan 
telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk izin 
mendirikan bangunan gedung . 
 Halaman - 74 
 Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan 
bangunan gedung , meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan 
adanya bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, 
dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan bangunan gedung dapat 
berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang 
jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang -undangan tentang 
kepemilikan tanah. 
Dengan diketahuinya persyaratan administratif bangunan gedung oleh 
masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan 
bangunan gedung , akan memberikan kemudahan dan sekaligus tantangan 
dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. 
Pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan gedung yang transpa ran, adil, 
tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta 
profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh 
Pemerintah Daerah. 
Penyelenggaraan bangunan gedung oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik sebagai 
perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun jasa -jasa 
pengembangannya, penyedia jasa Pengkaji Teknis bangunan gedung , dan 
pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang jasa konstruksi. 
Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi 
kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan 
kewajibannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung . Penegakan dan 
penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan se cara 
bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap 
mempertimbangkan keadilan dan peraturan perundang -undangan lain. 
Pengenaan sanksi pidana dan tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 a yat (3) Undang -Undang Nomor 
28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana. 
Peraturan Daerah ini mengatur hal -hal yang bersifat pokok dan normatif 
mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di daerah sedangkan ketentuan 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota 
dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang -undangan 
lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 
 
II. PASAL DEMI PASAL