Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2015?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI, BAB  II - PEMBERIAN, PEMBAYARAN, PROSEDUR DAN, Pasal 7 berbunyi:

(1) Banyaknya uang makan yang diterima oleh setiap Pegawai Negeri Sipil 
didasarkan pada jumlah kehadiran yang bersangkutan. 
(2) Uang makan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 
(3) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran 
langsung kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 
5 
 (4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk 
penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan dilengkapi dengan : 
a. daftar perhitungan uang makan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I Peraturan Bupati ini; 
b. daftar hadir kerja; 
c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II Peraturan Bupati ini. 
(5) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD mengajukan daftar 
permintaan pembayaran uang makan SPM-LS ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura untuk diterbitkan SP2D 
dalam rangkap 3 (tiga), dilampiri dengan : 
a. daftar perhitungan uang makan; 
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; c. SSP-PPh Pasal 21.