Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud tentang : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati 
adalah Bupati Kotabaru. 
4. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten 
Kotabaru. 
5. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten 
Kotabaru. 
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT 
adalah lembaga yang dibentuk mclalui musyawarah 
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Desa/Kelurahan. 
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desadibantu 
Perangkat Desalainnya sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 
10. Perangkat Desa adalah Pelaksana Pemerintah Desa 
yang terdiri Dad Sekretaris Desa, Pelaksana 
Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. 
11. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu 
kepala desa selain sekretaris dcsa yang terdiri 
darikepala seksi, kepala urusan,dan kepala dusun. 
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa Kabupaten Kotabaru. 
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang 
sclanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kotabaru. 
14. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap 
adalah sejumlah penerimaan yang sah yang diterima 
Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan. 
15. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan 
tetap yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya 
disebut APBDesa adalah rencana kcuangan tahunan 
pemerintahan desa. 
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, 
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
18. Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 
Penjabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 
Jabatan Pemerintah.