Menurut PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 10 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 10 Tahun 2018 tentang TATA CARA PERGESERAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. 
2. Pemerint ah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerint ahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 
adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerinta h daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah. 
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya TAPD adalah tim yang 
dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati 
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri Pejabat 
Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
9. Pergeseran anggara n adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran 
belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD), baik berupa 
penambahan dan/ atau pengurangan . 
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA­
OPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan 
Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 
12. Target Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. 
13. Sasaran (target) Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program. 
14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program.