Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 15 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 15 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG, Pasal 9 menetapkan:

(1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
RKUD ke RKK. 
(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD setelah persyaratan 
penyaluran telah terpenuhi. 
(3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan 
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli 
sebesar 60 % (enam puluh persen); dan 
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen). 
(4) Mekanisme penyaluran Dana Kampung Tahap I/II sebagai berikut: 
a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana 
Kampung APBN Tahap IZII kepada Bupati melalui Camat dengan 
tembusan DPMK dilampiri persyaratan : 
1. ) Peraturan Kampung tentang APBKampung; 
2. ) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung 
tahap sebelumnyaZ Tahun Anggaran sebelumnya; 
3. ) Rincian Sisa Kas Dana Kampung; 
4. ) Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung APBN 
Tahap IZII; 
5. ) Buku Kas Pembantu Dana Kampung; 
6. ) Buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak; 
7. ) Photo Copy Buku Rekening Kampung; 
8. ) Photo Z dokumentasi kegiatan. 
b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran 
dan kelengkapan permohonan penyaluran dana Kampung APBN 
Tahap IZII yang disampaikan oleh Kepala Kampung. 
c. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Camat 
memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN Tahap 
i/n. 
(5) Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Kampung menyampaikan 
permohonan kepada Bupati Cq. BPKAD dengan tembusan DPMK dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Penyaluran Dana Kampung Tahap I, dengan persyaratan : 
1. ) Peraturan Kampung tentang APBKampung; 
2. ) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung 
tahun anggaran sebelumnya; 
3. ) Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung dan 
laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) 
diatas kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Januari tahun 
berjalan; 
4. ) Peraturan Bupati Berau tentang tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-
Kabupaten Berau; 
5. ) Photo Copy Buku Rekening Kampung; 
6. ) Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-; 
7. ) Berita Acara Serah Terima Dana Kampung Tahap I bermaterai 
Rp. 6.000,-. 
b. Penyaluran Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Bupati 
menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Kampung Tahap I dari Kepala Kampung, dengan persyaratan: 
1. ) laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung 
Tahap I; 
2. ) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan 
dan capaian output Dana. Kampung tahap I sebagaimana 
dimaksud pada angka 1) kepada Bupati paling lambat tanggal 7 
bulan Juli tahun anggaran berjalan; 
3. ) Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-; 
4. ) Berita Acara Serah Terima Dana Kampung Tahap II bermaterai 
Rp. 6.000,-. 
(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahap 
I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1), menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh 
lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 
sebesar 50% (lima puuh persen). 
(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf 
b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh 
kegiatan. 
(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume 
output, cara pengadaan, dan capaian output. 
(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Kampung dapat 
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan 
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. 
(10) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun 
dianggarkan dalam APBKampung. 
2. ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :