Menurut PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 54 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 54 Tahun 2014 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, pada BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, menyatakan:

(1) Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian 
tugas dinas dibidang pemberdayaan usaha perikanan yang meliputi 
pengembangan sumber daya perikanan kemitraan dan informasi serta 
kelembagaan . 
 
(2) Untuk me laksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Pemberdayaan Usaha Perikanan menyele nggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha 
perikanan ; 
b. penyusunan rencaa na dan program kerja di bidang pemberdayaan 
usaha p erika nan; 
c. pelaksanaan dan pengk oordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan 
usaha p erikanan ; dan 
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
pemberdayaan usaha p erikanan ; 
 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai rincian tugas : 
a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang 
pemberdayaan usaha perikanan yang menjadi tugas dan 
kewenangannya; 
b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan usaha 
perikanan ; 
c. mempelajari peraturan perundang -undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan -bahan lain yang 
berhubung an dengan bidang pemberdayaan usaha perikanan ; 
d. penyusunan bahan , pedoman serta petunjuk teknis dalam hal 
pengembangan d i bidang pemberdayaan usaha perikanan ; 
e. melaksanakan SDM dan kelembagaan kelompok tani perikanan ; 
f. membagi tugas kepada bawahan sekaligus m emberikan petunjuk baik 
secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas 
masing -masing; 
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 
pimpinan; 
h. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha 
Perikanan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja 
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian 
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan 
i. melaksanakan tugas dinas lainnya yan g diberikan oleh pimpinan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku.