Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG Nomor 1 Tahun 2010?
Substansi PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG Nomor 1 Tahun 2010 tentang LAPORA N HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, khususnya BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN, Pasal 9, memuat:

(1) Untuk mengelola dan mengkoodinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN. 
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Penanggun g Jawab : Sekretaris Daerah 
b. Koordinator Bidang Kepegawaian : Kepala BKPSDM Kab. Empat Lawang 
c. Koordinator Bidang Pengawasan : Inspektur Kab. Empat Lawang 
d. Admin istrator Pemerintah Daerah : Kepala Bidang Pengadaan, 
Pemberhentian dan Informasi 
BKPSDM Kab. Empat Lawang 
e. Administrator Unit Kerja : staf pada Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber daya Manusia 
Kab. Empat Lawang 
(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
sebagai berikut: 
www.jdih.empatlawangkab.go.id
-6- 
 
 
 a. Penanggung Jawab, Mempunyai tugas ; 
1. melakukan Koordinasi dengan KPK terkait dengan : 
a) monitoring dan evaluasi terhad ap kepatuhan Wajib LHKPN dalam 
penyampai dan mengumumkan LHKPN; 
b) permintaan fasilitas, melak ukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban 
LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisi an dan 
penyampaia n LHKPN melalui aplikasi e -LHKPN (Modul e-Filing ); 
c) hal-hal lain nya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN; 
2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN dengan di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan bersama -sama dengan 
koordinator Bidang Kepegawain dan Koordinator Bidang Kepengawasan 
sesuai dengan Sirkulsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat 
Edaran ini. 
b. Koordinator Bidang Kepegawaian , mempunyai tugas : 
1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai Dat a Wajib LHKPN di 
lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun ; 
2. melakukan m onitoring terhadap Administrator P emerintah Daerah dan 
Administrator Unit Kerja dalam hal pemuktahiran data kepegawaian 
(antara lain : entry, update, validasi) Data Wajib LHKPN melalui aplikasi e -
LHKPN (Modul e-Registration ); 
3. pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filing dan dokumen 
korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN ; 
4. menyampaikan formulir P ermohonan Akivitas e-Registration dan e-Filing 
kepada KPK yang telah ditandatangani , paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah Administrator Instansi melakukan aktivitas akun ; 
5. meningkatka n Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk 
mematuhi kewajiban penyamp aian melalui aplikasi e -LHKPN (M odul e-
Filing ). 
c. Koordinator Bidan g Kepengawasan , mempunyai tugas : 
1. melakukan monitorin g terhadap kepatuhan Wajib LHKPN . 
2. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LH KPN di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
3. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap 
Wajib LHKPN yang tid ak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan 
sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
d. Administra tor Pemerintah Daerah, mempunyai tugas : 
1. melakukan koordinasi KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian 
www.jdih.empatlawangkab.go.id
-7- 
 
 
 aplikasi e -LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian 
atau Koordinatoor Bidang Kepengawasan. 
2. mengelola aplikasi e -LHKPN (Modul e-Registration ) di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang meliputi : 
a) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit 
kerja, nama jabatan serta eselonisasi; 
b) melakukan pemutahiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang 
mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada 
aplikasi e -LHKPN (M odul e-Registration ); 
c) aktivasi akun Administrator Unit Kerja seb agai pengguna Modul e-
Registration ; 
d) aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e -Filing; 
e) melakukan verifikasi terhadap pe mutahiran Data Wajib LHKPN yang 
dilakukan oleh Administrator Unit Kerja; 
f) permintaan fasi litas, melakukan koordinasi dan sosialis ai kew ajiban 
LHKPN dan bimbingan tek nis mengenai tata cara pengisian dan 
penyampaian LHKPN melalui aplikasi e -LHKPN (Modul e-Filing ); 
g) memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat 
mengunakan aplikasi e -LHKPN Modul e-Filing . 
3. membantu P enanggung Jawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator 
Pengawas dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajivb LHKPN di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
e. admin istrator Unit Kerja , mempunyai tugas : 
1. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul e-Filing ; 
2. melakukan Pemuta khiran Data Kepegawaian Wajib LHKPN yang 
menga lami perubahan data di lingkungannya pada Aplikasi e -LHKPN 
(Modul e-Registration ); 
3. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat 
menggunakan Aplikasi e -LHKPN Modul e -Filing.