Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 37 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 37 Tahun 2018 tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Pacitan. 
3. Bupati adalah Bupati Pacitan. 
4. Desa adalah Desa di Lingkup Pemerintah Daerah, 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuain Republik 
Indonesia. 
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
7. Badan Permu^awaratan Desa selanjutnya disebut BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 
8. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki 
oleh pemerintah desa untuk untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa. 
9. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul adalah 
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa 
berdasarkan hak yang merupakan warisan yang masih 
hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa 
sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, 
antara lain sistem organisasi masyarakat adat, 
kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, 
serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. 
10. Kewenangan I-okal Berskala Desa adalah kewenangan yang 
memiliki oleh pemerintah desa untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah 
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan 
oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa 
dan prakasa masyarakat Desa. 
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang 
selanjutnya disebut LPPDesa adalah laporan kepala desa 
kepada bupati mengenai pelaksanaan penyelengaraan 
pemerintahan desa