Apa norma yang terkandung dalam Pasal 
3 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 74 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 74 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN, khususnya , Pasal 
3, memuat:

Peraturan 
Bupati 
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Probolinggo.
 
 
Ditetapkan di Probolinggo
 
 
Pada tanggal
 
12 Desember 2017
 
 
 
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
ttd
 
 
 
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
 
 
 
6
 
 
Disalin 
sesuai dengan aslinya :
 
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
 
u.b.
 
KEPALA BAGIAN HUKUM
 
 
 
 
 
 
SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum.
 
Pembina Tingkat I 
 
NIP. 19630619 199303 2 003
 
 
 
Diundangkan di Probolinggo
 
pada tanggal 
12 Desember
 
2017
 
 
SEKRETARIS DAERAH
 
 
ttd
 
 
SOEPARWIYONO, SH, MH
 
 
 
Pembina Utama Muda
 
BERITA
 
DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 
2017 
NOMOR
 
74 SERI G1
 
 
7
 
 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
 
 
NOMOR 
 
: 
 
TAHUN 2017
 
 
 
 
TANGGAL 
 
:
 
 
I.
 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan 
Pemerintah Desa
 
Sebagaimana diamanatkan dalam 
Peraturan Bupati Nomor 44 
 
Tahun 201
7
 
tentang Rencana Ker
ja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 201
8
 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 201
7
 
dijelaskan bahwa 
tema 
RKPD Tahun 201
8
 
adalah 
“
Memantapkan pertumbuhan 
dan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur berkelanjutan guna 
pengurang
an kemiskinan”
 
dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 
Daerah 
Kabupaten Probolinggo dirumuskan sebagai berikut :
 
1.
 
Kesehatan;
 
2.
 
Pendidikan;
 
3.
 
Ketahanan Pangan
 
4.
 
Revitalisasi Pertanian;
 
5.
 
Pengurangan Kemiskinan 
d
an Pengangguran;
 
6.
 
Iklim Investasi 
d
an Usaha;
 
7.
 
Lingkungan
 
Hidup 
d
an Penanggulangan Bencana
;
 
8.
 
Infrastruktur Daerah
;
 
9.
 
Perumahan 
d
an Sanitasi Permukiman
;
 
10.
 
Pengembangan IKM 
d
an Perdagangan
;
 
11.
 
Koperasi 
d
an UMKM;
 
12.
 
Pariwisata 
d
an Ekonomi Kreatif;
 
13.
 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah 
y
ang Partisipatif, Transparan 
d
an 
Akuntabel
.
 
Ber
kenaan hal tersebut 
Pemerintah Desa harus mendukung 
tercapainya sasaran dan bidang
-
bidang pembangunan 
Daerah
 
tersebut sesuai 
dengan potensi dan kondisi masing
-
masing desa, mengingat salah satu 
keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang
-
bidang pembangunan K
abupaten 
dimaksud juga dipengaruhi sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah 
Kabupaten 
dengan
 
Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDesa).
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
II.
 
Prinsip Penyusunan APBDesa
 
Prinsip
 
Penyusunan APBDesa 
Tahun Anggaran 201
8
 
dida
sarkan 
 
prinsip sebagai berikut :
 
1.
 
Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
berdasarkan urusan dan kewenangannya;
 
2.
 
Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 
dalam peraturan perundang
-
undangan;
 
3.
 
Transparan, untuk me
mudahkan masyarakat mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas
-
luasnya tentang APBD
esa
;
 
4.
 
Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
 
5.
 
Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; 
 
6.
 
Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih 
tingg
i.
 
 
III.
 
Kebijakan Penyusunan APBD
esa
 
Kebijakan
 
yang perlu mendapat perhatian Pemerintah 
Desa
 
dalam 
penyusunan APBD
esa
 
Tahun Anggaran 
201
8
 
adalah sebagai berikut
 
:
 
A.
 
Pendapatan Desa
 
Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa 
yang merupakan
 
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 
dibayar kembali oleh desa.
 
1.
 
Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 
Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PAD
esa
 
memperhatikan hal
-
hal sebagai berikut :
 
a.
 
Sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi 
:
 
-
 
Hasil usaha Desa, antara lain hasil BUMD
esa
, tanah 
bengkok 
atau sebutan lain
;
 
-
 
Hasil aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat 
p
emandian umum, jaringan irigasi;
 
-
 
Swadaya, partisipasi dan Gotong royong membangun dengan 
kekuatan sendiri yang meli
batkan peran serta masyarakat 
berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang
;
 
-
 
Lain
-
lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa.
 
b.
 
Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 
2018
 
yang berpotensi 
terhadap target Pendapatan Asli Desa serta realisa
si tahun 
sebelumnya.
 
 
9
 
 
c.
 
Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, 
Pemerintah Desa agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 
untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek 
samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun la
ju 
perekonomian desa. 
 
2.
 
Kelompok Transfer
 
Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari 
Kelompok transfer
 
memperhatikan hal
-
hal sebagai berikut:
 
a.
 
Pendapatan Kelompok transfer terdiri atas jenis:
 
1).
 
Dana Desa
 
;
 
2).
 
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah
 
;
 
3).
 
Alokasi Dana Desa (ADD)
 
;
 
4).
 
Bantuan Keuangan dari APBN ;
 
5).
 
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
 
;
 
dan 
 
6).
 
Bantuan Keuangan APBD 
Kabupaten
.
 
b.
 
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada huruf a angka 4)
, 5)
 
dan 
6
) dapat bersif
at umum 
dan khusus.
 
c.
 
Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 
huruf b dikelola dalam APBDesa sesuai dengan juknis.
 
3.
 
Kelompok Pendapatan Lain
-
Lain
 
Penganggaran pendapatan 
desa
 
yang bersumber dari 
Kelompok 
pendapatan lain
-
lain
 
memperhatikan h
al
-
hal sebagai berikut:
 
a.
 
Kelompok pendapatan lain
-
lain, terdiri atas jenis
 
:
 
1).
 
Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 
 
mengikat; dan
 
2).
 
Lain
-
lain pendapatan Desa yang sah.
 
b.
 
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah 
pemberian berupa uang dari pihak ketiga
;
 
c.
 
Lain
-
lain pendapatan Desa yang sah, antara lain pendapatan 
sebagai hasil kerjasama dengan pihak ke
tiga
 
dan bantuan 
perusahaan yang berlokasi di desa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
B.
 
Belanja 
Desa
 
Belanja 
desa
 
harus digunakan untuk pelaksan
aan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan 
desa
 
yang terdiri dari 
kewenangan berdasarkan 
hak asal usul
, 
kewenangan lokal berskala Desa
,
 
kewenangan yang 
ditugaskan oleh 
P
emerintah
 
Pusat
, Pemerintah Provinsi
 
dan/
atau 
Pemerintah Kabupaten, dan kewenangan
 
lain yang ditugaskan oleh 
P
emerintah
 
Pusat
, Pemerintah Provinsi
 
dan/
atau Pemerintah Kabupaten 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
-
undangan. 
 
1.
 
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa 
secara bertahap 
mengikuti ketentuan sebagai berikut 
: 
 
a.
 
Paling s
edikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran 
belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
;
dan 
 
b.
 
Paling banyak 30% (tiga pul
uh perseratus) dari jumlah anggaran 
belanja Desa digunakan untuk : 
 
1).
 
penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa; 
 
2).
 
operasional Pemerintah Desa ; 
 
3).
 
tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 
 
4).
 
insentif rukun tetangga dan rukun
 
warga.
 
2.
 
Klasifikasi
 
Belanja Desa terdiri 
atas kelompok
:
 
a.
 
Penyelenggaraan Pemerintahan
 
Desa;
 
b.
 
Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 
c.
 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 
d.
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 
e.
 
Belanja Tak Terduga.
 
3.
 
Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai den
gan kebutuhan 
Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
 
4.
 
Kegiatan terdiri atas jenis belanja :
 
a.
 
Pegawai, 
 
Dipergunakan untuk membiayai kegiatan ”Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa yang terdiri dari 
pengeluaran 
penghasilan 
tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa 
dan Perangkat Desa serta 
tunjangan BPD yang
 
dibayarkan setiap bulan dan 
dianggarkan 
dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
.
 
 
11
 
 
b.
 
Barang dan Jasa
 
; 
 
1)
 
Dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
yang pengeluarannya 
untuk 
 
Belanja Barang dan Jasa yang nilai ma
nfaatnya kurang 
dari 12 (dua belas) bulan
.
 
2)
 
Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan 
kebutuhan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan 
barang Tahun Anggaran 201
7
.
 
3)
 
Belanja barang/jasa tersebut 
antara lain: (cek siskeudes)
 
a).
 
alat tulis 
kantor;
 
b).
 
benda pos;
 
c).
 
bahan/material;
 
d).
 
pemeliharaan;
 
e).
 
cetak/penggandaan;
 
f).
 
sewa kantor desa;
 
g).
 
sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 
h).
 
sewa sarana mobilitas ;
 
i).
 
Sewa alat berat ;
 
j).
 
makanan dan minuman rapat;
 
k).
 
pakaian dinas dan atributnya;
 
l).
 
perjalanan dinas;
 
m).
 
upah kerja;
 
n).
 
h
onorarium narasumber/ahli;
 
o).
 
Honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
 
p).
 
operasional Pemerintah Desa (Listrik, Air, Telp, Internet);
 
q).
 
operasional BPD;
 
r).
 
insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga;
 
s).
 
pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat; 
dan.
 
t).
 
Publikasi 
(Sura
t Kabar, Majalah dsb)
 
4)
 
Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana 
dimaksud pada angka 3 (huruf r) adalah bantuan uang untuk 
operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka 
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 
perencanaan pembangunan
, ketentraman dan ketertiban, serta 
pemberdayaan masyarakat desa.
 
5)
 
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat 
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. 
 
12
 
 
c.
 
Modal.
 
1).
 
Pemerintah 
Desa
 
harus memprioritaskan alokasi belanja modal 
pada APBD
esa
 
Tahun An
ggaran 
2018
 
untuk pembangunan 
dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 
2).
 
Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran 
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud 
dan tidak berw
ujud yang mempunyai nilai manfaat lebih 
 
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud dan tidak berwujud 
yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga 
beli/bangun aset ditambah seluruh 
belanja yang terkait dengan 
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap 
digunakan.
 
3).
 
Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk 
kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
 
d.
 
Belanja Tak Terduga.
 
1).
 
Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar
 
Biasa (KLB), 
Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia 
anggarannya.
 
2).
 
Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) 
merupakan
 
keadaan yang sifatnya ti
dak biasa atau tidak 
diharapkan 
berulang dan/atau mendesak, antara lain 
dikarenakan 
bencana alam, wabah, sosial, kerusakan sarana 
dan prasarana.
 
3).
 
Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati
 
melalui Camat
 
e.
 
Surplus
/Defisit APBD
esa
 
1).
 
Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran 
pendapatan desa dengan anggaran
 
belanja desa.
 
2).
 
Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus 
tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang dan 
penyertaan modal (investasi) desa.
 
 
 
 
 
 
13
 
 
3).
 
Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa 
menetapkan penerimaan pembiayaan 
untuk menutup defisit 
tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan 
hasil penjualan kekayaan desa.
 
C.
 
Pembiay
a
an
 
Desa
 
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan
/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
-
tahun anggaran 
berikutnya :
 
1.
 
Penerimaan Pembiayaan Desa
 
a.
 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 
1).
 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiL
PA) 
merupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 
a).
 
menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 
lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 
b).
 
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 
 
c).
 
mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir 
tahu
n anggaran belum diselesaikan.
 
2).
 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 
antara lain
 
pelampauan
 
penerimaan 
pendapatan terhadap belanja
, 
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
 
b.
 
Pencairan Dana Cadangan;
 
 
Pencairan dana cadangan digunakan untuk me
nganggarkan 
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke 
rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan
.
 
c.
 
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk 
menganggarkan hasil penjualan
 
kekayaan desa yang dipisahkan
 
2.
 
Pengeluaran Pembiayaan Desa
 
a.
 
Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk 
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat 
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran
 
dengan Peraturan 
Desa
 
paling sedi
kit memuat :
 
1).
 
penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
;
 
2).
 
program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 
 
14
 
 
3).
 
besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 
dianggarkan;
 
4).
 
sumber dana cadangan; dan 
 
5).
 
tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 
b.
 
Pem
bentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan 
atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang 
penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan 
peraturan perundang
-
undangan.
 
c.
 
Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening 
tersendiri.
 
d.
 
Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa 
jabatan Kepala Desa.
 
 
IV.
 
Standar Harga Satuan
 
a.
 
Belanja Pegawai
 
Dipergunakan untuk menganggarkan 
untuk pengeluaran 
penghasilan tetap 
dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan 
BPD 
yang menyesuaikan besarannya Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana 
tabel dibawah ini :
 
1.
 
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 
NOMOR
 
JABATAN KEDINASAN
 
JUMLAH (Rp)
 
1
 
Kepala Desa
 
1.800
.000,
-
 
2
 
Sekretaris Desa (bukan PNS)
 
1.
5
00
.000,
-
 
3
 
Perangka
t Desa Non Sekdes
 
1.30
0.000,
-
 
4
 
Unsur staf Perangkat
 
1.000.000,
-
 
2.
 
Tunjangan BPD
 
NOMOR
 
JABATAN KEDINASAN
 
JUMLAH (Rp)
 
1
 
Ketua
 
350.000,
-
 
2
 
Sekretaris
 
300.000,
-
 
3
 
Anggota 
 
200.000,
-
 
 
3.
 
Insentif RT/RW 
 
NOMOR
 
JABATAN KEDINASAN
 
JUMLAH (Rp)
 
1
 
Ketua RW
 
300.000,
-
 
2
 
Ketua RT
 
300.000,
-
 
 
 
15
 
 
b.
 
Belanja Barang dan Jasa
 
1.
 
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan
 
Pembentukan dan besarnya 
Tim Pengelola Kegiatan
 
harus berpedoman 
Peraturan
 
Kepa
l
a Lembaga
 
Kebijakan
 
Pengadaan
 
Baran
g
/Jasa
 
Pemerintah
 
Nomor 13
 
T
ahun
 
2013
 
tentang Pedoman
 
T
a
ta
 
Cara
 
Pengada
a
n Barang/Jasa
 
di
 
Desa
 
sebagaimana
 
telah
 
diubah
 
deng
a
n 
Peraturan Kepa
l
a Lembaga
 
Kebijakan
 
Pengadaan
 
Baran
g
/Jasa
 
Pemerintah Nomor
 
22
 
T
ahun
 
2015
 
dan Peraturan Bupati Probolinggo 
Nomor 
65
 
Tahun 
2017
 
tentang 
Pedoman
 
P
e
ngadaan Barang/Jasa
 
di 
Desa
 
Kabupaten Probolinggo
.
 
No
 
Uraian
 
Satuan
 
Biaya 
 
Th. 201
8
 
(Rp.)
 
1
 
Nilai Pagu Pengadaan 
50.000.000
 
s/d 
Rp. 
200
.000.000,
-
 

 
Ketua 
 

 
Sekretaris
 

 
Anggota
 
 
 
OP
 
OP
 
OP
 
 
 
250.000,
-
 
200.000,
-
 
 
150.000,
-
 
2
 
Nilai Pagu Pengadaan 
diatas
 
Rp
. 200.000.000,
-
 

 
Ketua 
 

 
Sekretaris
 

 
Anggota
 
 
OP
 
OP
 
OP
 
 
 
300
.000,
-
 
250
.000,
-
 
 
200
.000,
-
 
 
2.
 
Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan
 
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Perangkat 
Desa dan unsur masyarakat yang diberi tugas untuk melaksan
akan 
kegiatan 
yang ditetapkan dengan
 
Keputusan 
Kepala Desa, dengan 
k
etentuan sebagai berikut
 
:
 
 
a.
 
Mempuny
ai dasar hukum berupa peraturan 
perundang
-
undangan 
yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
 
b.
 
Mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang j
elas dan 
terukur;
 
c.
 
Bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan;
 
d.
 
Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien
;
 
e.
 
Pemberian Honorarium hanya diberikan satu kali saat kegiatan itu 
diselenggarakan
;
 
f.
 
Honorarium Tim Pejabat Pelaksana
 
Kegiatan yang tercantum dalam 
pembentukan tim dimaksud, agar memperhatikan jumlah 
anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan urgensi 
kegiatan
;
 
16
 
 
g.
 
Jumlah
 
Tim
/Panitia 
dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, 
sepanjang ada peraturan perundang
-
undangan ya
ng mendasarinya
. 
 
No
 
Uraian
 
Satuan
 
Biaya 
 
Th. 201
8
 
(Rp.)
 
1
.
 
Ketua 
 
OK
 
250.000,
-
 
2
.
 
Sekretaris 
 
OK
 
200.000,
-
 
3
.
 
Anggota 
 
OK
 
150.000,
-
 
3.
 
Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga
 
Ahli/Pengajar 
Diklat/Instruktur
/Pelatih
 
a.
 
Honorarium Narasumber/Pem
bahas/Tenaga Ahli
 
Dapat diberikan kepada 
PNS 
 
dan 
 
atau 
 
Non 
 
PNS 
 
yang berdasar 
penugasan oleh pejabat 
yang 
berwenang untuk 
memberikan
 
informasi/pengetahuan
 
kepada masyarakat dalam kegiatan 
antara 
lain 
Seminar/Rakor/Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Rapat 
kerja
/Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/FGD/
atau 
kegiatan 
sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
 
b.
 
Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/Coaching
 
Diberikan kepada 
PNS 
 
dan 
 
atau 
 
Non 
 
PNS 
 
yang 
 
memberikan
 
informasi/pengetahuan
 
kepada 
Kepala Desa,
 
Perangkat Desa dan 
Unsur 
masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
 
Catatan:
 
1).
 
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari 
lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo, kepada 
Widyaiswara, P
erguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya 
yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya.
 
2).
 
Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan adalah 
1 (satu) jam pelajaran
. 
 
c.
 
Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh
 
Honorarium Instruktur/p
elatih/penyuluh dapat diberikan kepada 
PNS 
 
dan 
 
atau 
 
Non 
 
PNS 
 
yang 
 
memberikan
 
pelatihan/praktek 
kerja/penyuluhan kepada 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur 
masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan 
penugasan oleh pejabat yang be
rwenang.
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
d.
 
Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan
 
1).
 
Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan 
Rakor/Diklat/Bintek dan lain
-
lain
 
D
iberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk 
membuka dan menutup suatu kegiatan Seminar/Rapat 
Koordinasi/Sos
ialisasi/Diseminasi/Bimbinga
n 
Teknik/ 
Workshop/Rapat
 
Kerja/Sarasehan/Simposium/ 
Lokarkarya/FGD/Pendidikan dan pelatihan atau kegiatan 
sejenis.
 
2).
 
Honorarium Moderator
 
Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan tuga
s s
ebagai moderator dalam 
kegiatan 
Seminar/Rapat 
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/Raker/
 
Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/FGD atau kegiatan sejenis.
 
3).
 
Honorarium Pimpinan Rapat 
 
Diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang 
berwen
ang untuk melaksanakan tugas sebagai 
pemimpin/pemandu rapat.
 
4).
 
Honorarium Rohaniawan. 
 
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang 
berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah 
jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiat
an.
 
5).
 
Honorarium Pembawa Acara/MC/Host. 
 
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang 
berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host dalam sebuah 
kegiatan.
 
6).
 
Uang Saku Rapat di Dalam Kantor 
(Biaya kepesertaan).
 
 
Uang Saku Rapat di dalam Kantor merupak
an kompensasi bagi 
seseorang yang menjadi peserta rapat yang dilaksanakan dalam 
kantor atau di luar kantor. Uang saku rapat di dalam kantor 
dapat dibayarkan sepanjang rapat tersebut memenuhi ketentuan 
sebagai berikut:
 
 
a).
 
Dihadiri peserta dari lintas Desa/mas
yarakat
;
 
b).
 
Dilaksanakan minimal 3
 
(tiga)
 
jam pada hari kerja
;
 
c).
 
Tidak diberikan uang lembur dan makan lembur
.
 
18
 
 
7).
 
Uang
 
Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/ Workshop 
dan lain
-
lain diberikan kepada yang diberi tugas untuk 
mengikuti kegiatan dimaksud berdasarka
n surat penugasan 
pejabat yang berwenang.
 
 
Besaran 
Honorarium 
sebagai berikut :
 
 
No
 
Uraian
 
Satuan
 
Biaya 
 
Th. 201
8
 
(Rp.)
 
1.
 
Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli 
(tingkat kabupaten)
 
 
 
 
a.
 
Pejabat setingkat eselon II / yang 
disetarakan
 
OJ
 
50
0
.000,
-
 
 
b.
 
Pejabat seting
kat eselon III ke Bawah / 
yang disetarakan
 
OJ
 
450.000,
-
 
2.
 
Honorarium Pengajar Diklat/Widya 
Iswara/Coaching dari Pemerintah 
Kabupaten/yang disetarakan
 
OJ
 
250.000,
-
 
3.
 
Honorarium Instruktur/Pelatih/Penyuluh
 
OJ
 
250.000,
-
 
4.
 
Honorarium Petugas Pendukung Da
n Peserta Kegiatan
 
 
(1)
 
Pembuka dan Penutup Kegiatan 
Rakor/Diklat/Bintek dll 
 
 
 
 

 
Pejabat Esselon II /
Kepala 
Perangkat 
Daerah
 
/ yang disetarakan
 
OK
 
75
0
.000,
-
 
 

 
Pejabat Esselon III ke b
awah/
yang 
disetarakan
 
OK
 
5
0
0.000,
-
 
 
(2)
 
Moderator 
 
 
 
 

 
Kegiatan Bertaraf Kabup
aten 
 
OK
 
500.000,
-
 
 

 
Kegiatan Bertaraf Desa
 
OK
 
25
0
.000,
-
 
 
(3)
 
Pimpinan Rapat
 
OK
 
300.000,
-
 
 
(4)
 
Rohaniawan
 
OK
 
200.000,
-
 
5.
 
Pembawa Acara / MC/ Host
 
OK
 
150.000,
-
 
6.
 
Satuan Uang Saku Rapat di Dalam Kantor 
(Biaya Kepesertaan)
 
 
 
 

 
Uang saku Rapat
 
OH
 
100.000,
-
 
 

 
Pet
ugas Pendukung Kegiatan (Pramusaji, 
satpam, dll)
 
OH
 
75
.000,
-
 
 

 
Tenaga Kearsipan
 
OB
 
150.000,
-
 
 

 
Tenaga 
Perpustakaan
 
OB
 
150.000,
-
 
 

 
Honor Kader
 
OB
 
75.000,
-
 
7.
 
Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop dll
 
 

 
Dalam Kabupaten
 
OH
 
100.000,
-
 
 

 
Dala
m Propinsi
 
OH
 
150.000,
-
 
 

 
Luar Propinsi
 
OH
 
200.000,
-
 
 
 
 
 
 
19
 
 
4.
 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD
esa
) 
 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD
esa
)
 
adalah 
unsur 
Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan 
pengelolaan keu
angan desa
 
yang terdiri dari :
 
1)
 
Sekretaris Desa
, 
bertindak 
S
elaku 
Koordinator Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa
.
 
2)
 
Kepala Seksi, bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan 
bidangnya.
 
3)
 
Bendahara, dijabat oleh Perangkat Desa pada Urusan Keuangan
 
yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, 
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan 
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 
Besarnya Honorarium PT
P
KD
 
NO
 
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA
AN KEUANGAN 
DESA (PTPKD
esa
)
 
JUMLAH
 
(
Rp
)
 
1
 
Sekretaris Desa
 
350
.000,
-
 
2
 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
 
300
.000,
-
 
3
 
Bendahara Desa
 
250
.000,
-
 
5.
 
Satuan 
Biaya 
 
Barang dan Jasa Lainnya Standar Besarnya Biaya Masukan 
yang Berfungsi Sebagai Estimasi 
 
No
 
Uraian
 
Satuan
 
Biaya
 
Tahun 201
8
 
(Rp.)
 
1
 
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
 
 
a.
 
Meubelair 
 
unit
/thn
 
75.000,
-
 
 
b.
 
PC/Laptop
 
unit/thn
 
730.000,
-
 
 
c.
 
Printer
 
unit/thn
 
690.000,
-
 
 
d.
 
AC Split
 
unit/thn
 
610.000,
-
 
 
e.
 
Genset s/d 75 KVA
 
unit/thn
 
8.640.000,
-
 
 
f.
 
Genset 
100 KVA s/d 150 Kva
 
unit/thn
 
13.260.000,
-
 
 
g.
 
 
Inventaris Lainnya
 
unit/thn
 
200.000,
-
 
2
 
Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas dan Kendaraan 
Operasional
 
 
a. kendaraan dinas roda 2
 
unit/thn
 
60
0.000,
-
 
3
 
Satuan Biaya Makan Minum 
Rapat/Kegiatan
 
 
a.
 
Nas
i Kotak
 
Orang/Kali
 
25.000,
-
 
 
b.
 
Prasmanan
 
 
Orang/Kali
 
35.
000
,
-
 
 
c.
 
Nasi Tumpeng
 
Paket
 
600.000,
-
 
 
d.
 
Snack (Kue dan Minuman)
 
Orang/Kali
 
12.500,
-
 
 
20
 
 
6.
 
Perjalanan Dinas
 
Belanja Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur 
kelembagaan lainnya yang ada di de
sa
.
 
a.
 
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas 
 
Satuan Biaya
 
Uang Harian merupakan 
pengganti biaya keperluan 
sehari
-
hari bagi 
Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan 
lainnya yang ada di desa 
dalam menjalankan perintah perjalanan 
dinas, komponennya t
erdiri atas : Uang Makan, Uang Transport 
Lokal dan Uang Saku.
 
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas 
 
1).
 
Dalam Wilayah 
Kecamatan
 
NO
 
URAIAN
 
SATUAN
 
UANG HARIAN
 
1.
 
Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK
 
OH
 
40.000,
-
 
2.
 
Sekdes
 
/ Sekr .BPD / Sekr. PKK
 
OH
 
35.000,
-
 
3.
 
Perangkat Desa
/ 
unsur kelembagaan 
lainnya di desa
 
OH
 
30.000,
-
 
 
2).
 
Dalam Wilayah Kabupaten
 
NO
 
URAIAN
 
SATUAN
 
UANG HARIAN
 
1.
 
Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK
 
OH
 
100
.000,
-
 
2.
 
Sekdes
 
/ Sekr .BPD / Sekr. PKK
 
OH
 
7
5.000,
-
 
3.
 
Perangkat Desa
/ 
unsur kelembagaan 
lainnya di desa
 
OH
 
65
.000,
-
 
Selain diberikan uang harian, perjalanan dinas dalam wilayah 
kabupaten dapat diberikan bantuan BBM apabila menggun
a
kan 
kendaraan dinas roda 2 (dua) dengan ketentuan 1 liter untuk 12 
km
 
3).
 
Luar Wilayah Kabupaten 
 
NO
 
URAIAN
 
SATUAN
 
U
ANG HARIAN
 
1
 
Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK
 
OH
 
20
0.000,
-
 
2
 
Sekdes
 
/ Sekr .BPD / Sekr. PKK
 
OH
 
1
5
0.000,
-
 
3
 
Perangkat Desa
/ 
unsur kelembagaan 
lainnya di desa
 
OH
 
1
25
.000,
-
 
a).
 
Uang Transport Luar Wilayah Kabupaten
 
Uang Transportasi Luar Wilayah Kabupaten me
rupakan 
satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang 
Transport satu kali perjalanan pulang pergi bagi 
Aparatur 
Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya yang ada 
di desa 
sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, 
dari tempat kedudukan sampai
 
ke tempat tujuan dalam 
wilayah Provinsi Jawa Timur. Uang Transport hanya 
diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan 
kendaraan dinas maupun kendaraan operasional.
 
21
 
 
Tarif Bus Patas Antar Kota Luar Wilayah Kabupaten
 
NO
 
KOTA TUJUAN
 
ANGK. UMUM 
(P
P)
 
1
 
Malang
 
30
,000
 
2
 
Surabaya
 
30
,000
 
3
 
Bangkalan
 
45
,000
 
4
 
Sampang
 
50
,000
 
5
 
Pamekasan
 
55
,000
 
6
 
Sumenep
 
65
,000
 
7
 
Mojokerto
 
45
,000
 
8
 
Jombang 
 
45
,000
 
9
 
Nganjuk
 
55
,000
 
10
 
Madiun
 
60
,000
 
11
 
Ponorogo
 
65
,000
 
12
 
Magetan
 
6
5
,000
 
13
 
Ngawi
 
65
,000
 
14
 
Gresik
 
5
5
,000
 
15
 
Lamongan
 
65
,000
 
16
 
Bojonegoro
 
75
,000
 
17
 
Tuban
 
80
,000
 
18
 
Blitar
 
45
,000
 
19
 
Tulungangung
 
55
,000
 
20
 
Pacitan
 
80
,000
 
21
 
Kediri
 
7
5
,000
 
22
 
Situbondo 
 
30
,000
 
23
 
Bondowoso
 
45
,000
 
24
 
Lumajang
 
30
,000
 
25
 
Banyuwangi
 
80
,000
 
26
 
Jember
 
75
,000
 
27
 
Tre
nggalek
 
75.000
 
 
V.
 
Teknis Penyusunan APBD
esa
 
Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 201
8
, Pemerintah Desa 
dan 
BPD
 
harus 
memperhatikan hal
-
hal dan tahapan sebagai berikut :
 
1.
 
Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
berdasarkan RKPDesa 
tahun berkenaan.
 
 
22
 
 
2.
 
Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada Kepala Desa
.
 
3.
 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana disampaikan 
oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas 
dan disepakati ber
sama
 
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 
4.
 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati 
bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui 
Camat 
atau 
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluas
i
 
oleh tim evaluasi APBDesa tingkat Kabupaten
.
 
5.
 
Bupati menugaskan Camat untuk melakukan verifikasi APBDesa sebelum 
dilakukan evaluasi tingkat Kabupaten.
 
6.
 
Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 
(dua puluh) hari kerja sejak diteriman
ya Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa.
 
7.
 
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala 
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan 
Keputusan 
Bupati
.
 
8.
 
Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu 
APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
 
9.
 
Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran 
terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 
10.
 
Kepala Desa memberhentikan pe
laksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa 
bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
 
 
VI.
 
Hal
-
hal Khusus Lainnya
 
 
Dalam rangka mendukung dan mempercepat Pembangunan Daerah 
maka dalam penyusunan 
APBDes Tahun Anggaran 201
8
 
wajib menganggarkan 
hal 
–
 
hal sebagai berikut : 
 
1.
 
Belanja Modal sekurang
-
kurangnya 40% dari 70% 
dari jumlah anggaran 
belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
;
 
2.
 
Belanja Desa yang 
bersumber dari Bagi Hasil Pajak
 
dan Retibusi Daerah 
dipergunakan untuk biaya intensifikasi Pemungutan Pendapatan Asli 
Desa;
 
23
 
 
3.
 
Belanja Tidak Terduga sekurang
-
kurangnya 2,5 % dari 70% 
dar
i jumlah 
anggaran belanja Desa
;
 
4.
 
Silpa Tahun Anggaran 
2017
 
ke dalam Belanja Desa sesuai dengan 
prioritas tahun sebelumnya, dikecualikan SILPA Siltap sepanjang tidak 
terdapat kekurangan pembayaran dapat dialokasikan ke prioritas lainnya.
 
5.
 
Belanja Desa ke dala
m masing
-
masing bidang antara lain :
 
a.
 
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
,
 
antara lain:
 
1)
 
P
enyelenggaraan perencanaan Desa
 
(Penyelenggaraan 
musrenbang RPJMDesa dan RKPDesa
);
 
2)
 
Penyelenggaraan musyaw
arah Desa Penetapan APBDesa
;
 
3)
 
Operasional Penyaluran Raskin
, dipergunakan untuk ; 
 
No.
 
Klasifikasi 
Dataran Desa
 
Jumlah 
Tenaga 
Kerja/Ha
ri
 
Upah/ 
orang/hari
 
Sewa 
Transportas
i/hari
 
1.
 
Dataran 
Rendah
 
7
 
50.000,
-
 
300.000
 
2.
 
Dataran 
Menengah
 
8
 
50.000,
-
 
350.000
 
3.
 
Dataran tinggi
 
9
 
50.000,
-
 
400.000
 
4
 
Kepulauan
 
9
 
50.000
,
-
 
400.000
 
 
b.
 
Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
,
 
antara
 
lain:
 
1)
 
Operasional Posyandu Balita dan Lansia;
 
Nomor
 
Uraian
 
Jumlah/Rp
 
Satuan
 
1.
 
Honor /kader
 
75.000,
-
 
 
Per 
orang/
 
2.
 
Pemberian Makanan 
Tambahan
 
5.000,
-
 
Per orang
 
3.
 
Administrasi Posyandu
 
150.000,
-
 
Bulan
 
4.
 
Sarana dan Prasarana 
Posyandu (sesuai 
Kebutuhan)
 
 
5.000.000,
-
 
 
Paket/ 
posyandu
 
2)
 
Pembangunan gedung polindes / Ponkesdes (bagi desa yang 
belum mempunyai gedung polindes dan dibangun di tanah kas 
desa/ aset desa)
 
3)
 
Penyertaan Modal BUMDesa menyesuai
kan kemampuan 
keuangan desa
 
24
 
 
4)
 
Pengadaan Prasasti kegiatan pembangunan Fisik di desa
 
5)
 
Operasional Desa Siaga
 
dipergunakan untuk antara lain :
 
a)
 
Honor Kader Desa Siaga
 
b)
 
Survey Mawas Diri 
 
c)
 
Musyawarah Masyarakat Desa
 
d)
 
Peningkatan Kapasitas Kader Desa Siaga
 
e)
 
Administra
si Desa Siaga
 
6)
 
Perpustakaan Desa ;
 
a)
 
Honor Pengelola Perpustakaan Desa
 
b)
 
Pengadaan Bahan perpustakaan (
Buku, Majalah/Surat 
kabar dll)
 
c)
 
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa
 
7)
 
Pengembangan Tenaga Kesehatan :
 
a)
 
Bantuan Uang Transport Bina Kader Balita (BKB)
,Bina 
Kader Remaja (BKR) dan Bina Kader Lansia (BKL)
 
b)
 
Operasional
 
Bina Kader Balita (BKB), Bina Kader 
 
Remaja (BKR) dan Bina Kader Lansia (BKL).
 
8)
 
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)
 
 
antara 
 
lain : 
 
a)
 
Honor
 
Guru PAUD bagi Desa yang belum mendapat 
bantuan dari dinas terkait 
@ Rp.200.000,
-
;
 
b)
 
Pengadaan Sarana dan Prasarana pendidikan anak usia 
dini (PAUD)
 
9)
 
Bantuan Rehab Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) 
beserta 
Jamban 
minimal 
3
 
(tiga) 
unit 
minimal @ 15.000.000 Jut
a
;
 
10)
 
Pengadaan Air Bersih berskala Desa 
 
11)
 
Sosialisasi Penanganan Rawan Bencana
 
(Kondisional)
 
12)
 
Pengelolaan Arsip Desa ;
 
a)
 
Petugas Kearsipan ;
 
b)
 
Pembelian sarana dan prasarana kearsipan;
 
13)
 
Pengelolaan Informasi Desa :
 
a)
 
Pembentukan/ Penguatan PPID di Tingkat Desa
 
b)
 
Honor 
Petugas Informasi Desa terdiri dari
 

 
Ketua
 

 
Sekretaris
 

 
Anggota (Min. 2 orang )
 
 
25
 
 
14)
 
Operasional Karang Werda dan Karang Taruna
 
a)
 
Pemberdayaan Karang 
W
erda dengan sasaran lansia di desa
 
b)
 
Pemberdayaan Karang Taruna dengan sasaran usaha 
ekonomi produktif
 
c.
 
Bidang Pembe
rdayaan Masyarakat
, dengan kegiatan 
Pendidikan, 
pelatihan, dan
 
penyuluhan
 
bagi
 
kepala
 
Desa, perangkat
 
Desa, Badan
 
Pemusyawaratan
 
Desa
 
dan Lembaga
-
Lembaga Kemasyarakatan di 
Desa.
 
 
VII.
 
MATRIK KELOMPOK DAN KEGIATAN DESA
 
No.
 
BARU
 
Sumber Dana
 
01
 
Bidang
 
penyelengga
raan
 
pemerintahan
 
desa
 
 
1
 
Penetapan
 
dan
 
penegasan
 
batas
 
desa
 
 
Non Dana Desa
 
2
 
Pendataan
 
desa
 
 
Non Dana Desa
 
3
 
Penyusunan
 
tata
 
ruang
 
desa
 
Non Dana Desa
 
4
 
Penyelenggaraan
 
musyawarah
 
desa
 
Non Dana Desa
 
5
 
Pengelolaan
 
informasi
 
desa
 
Non Dana Desa
 
6
 
Penyel