Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI I{ABUPATEN BARITO TIMUR Nomor 13 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI I{ABUPATEN BARITO TIMUR Nomor 13 Tahun 1945 tentang PEDOIIIAN PELAI{SANAAII PEI{GARUSUTAMAAI$ GTIIDER, khususnya BAB II - PERENCAIIAAI{ DAN PELAKSANAAN, Pasal 5, memuat:

(1) Dalam hal perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan
pen5rusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender
yang dituangkan dalam RPJMD, Rensr-ra Perangkat Daerah, dan Renja
Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.
(2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
(3) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dan anggarar^ Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing
Perangkat Daerah.
(a) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama
dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di
bidangnya.
(5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi PUG
dalam men1rusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan
Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PUG.
Bagian Kedua
Pelaksanaan