Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 16 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 16 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 201 9, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam P eraturan Bupati ini yang dimaks ud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah 
menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas -luasnya dalam sist em dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negar a Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerint ahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten 
Kutai Barat . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
5. Bupati adalah Kepa la Daerah Kabupaten Kutai Barat. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretar is Daerah Kabupaten Kutai Barat. 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tekni s Daerah 
dan Kecamatan di lingkungan P emerintah Kabupaten Kutai Barat. 
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala Badan 
Perencanaan Pembangun an Daerah Kabupaten Kutai Barat. 
-5- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 9. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapat an 
Daerah Kabupaten Ku tai Barat. 
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset adalah Kepala Badan Penge lolaan 
Keuangan dan Aset Daerah. 
11. Kepala Bagian Pembangunan adalah Kepala Bagian Pembangunan 
Sekretari at Daerah Kabupaten Kutai Barat. 
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah B adan, 
Dinas, Inspektorat, Kantor, Bagian pada Sekretariat Daerah, Rumah 
Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja , Kecamatan dan 
Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 
13. Rencana Kerja Pemerintah , yang selanjutnya disingkat RKP adalah 
dokumen perencanaan Nasion al untuk periode 1 (satu) tahun. 
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah , yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten 
Kutai Barat untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang 
dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakh ir pada tanggal 31 
Desember 2019 . 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditet apkan dengan Peraturan 
Daerah. 
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah , yang se lanjutnya disingkat Renja -
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 
1 (satu) tahun. 
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA -PD) setelah disepakati 
dengan De wan Perwakilan Rakyat Daerah.