Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor ^ Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor ^ Tahun 2017 tentang PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintah 
daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 
4. Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kapuas Hulu yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah. 
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah. 
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Daerah selanjutnya disingkat PKPKD adalah 
Bupati yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggrakan keseluruhan 
keuangan daerah. 
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah Kepala 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyi tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak 
dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening 
tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang 
ditetapkan. 
11. Keuangan daerah adalah semua hak dan 
kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah. 
12. Pengelolaan uang adalah kegiatan yang 
mencakup pengelolaan kas dan surat berharga 
termasuk kegiatan untuk menanggulangi 
kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan 
secara optimal. 
f 
13. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. 
14. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk 
ke kas daerah. 
15. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar 
dari kas daerah. 
16. Bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak. 
17. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional dan atau 
berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
18. Deposito adalah simpanan yang penarikannya 
hanya dilakukan pada waktu tertentu 
berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan 
dengan bank. 
19. Bunga deposito adalah bunga yang diperoleh 
nasabah deposito.