Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Nomor 29 Tahun 1959?
Norma hukum dalam Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 3 berbunyi:

", Pasal2 
perang kat daerah sebagai 
Daerah yang 
pemerintahan yang Berikut akan diuraikan defin isi dari istilah atau kata yang digu nakan 
dalam Standar Operasional Prosedur ini yaitu : 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupatidan 
unsurpenyelenggara Peme rin tahan 
memimpinpelaksanaan urusan 
menjadikewenangan daerah otonom. 
3. Bupatiadalah BupatiMuna. 
4. Sadan Pendapatan Daerah yang selanjutn ya disingkat BAPENDA 
adalah Sadan Pendapatan DaerahKabupaten Muna. 8. DEFINISI Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna merupakan salah satu 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupate n 
Muna . Salah satu tugas pokok Sadan Pendapatan Kabupaten Muna adalah 
mengelola pajak-pajak daerah dengan cara-cara tertentu sesuai dengan 
peraturan dan norma yang berlaku . Agar tugas pengelo laan pajak daerah 
tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dalam rangka 
'i mewujudkan birokrasi profesional, maka disusunlah Standar Operas ional 
Prosedur yang akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis semua pekerjaan 
yang terkait dengan proses pendataan, pendaftaran , pene tapan, 
penagihan , pemungutan, dan pencatatan pajak daerah hingga penghapusan 
piutang pajak . 
Pajak daerah yang menjadi tanggung jawab Sadan Pendapatan 
Kabupaten Muna yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini 
adalah : 
Pajak Hotel; 
Pajak Restoran; 
Pajak Hiburan ; 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
Pajak Penerangan Jalan; 
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Pajak Reklame; dan 
Pajak Air Tanah. 
1. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 
Berdasarkan kesamaan karakteristik, maka Standar Operasional 
Prosedur Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan , Pajak Mineral Buka 
Logam, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan , dan Reklame 
digabung menjadi satu kesatuan, dan Pajak Penerangan Jalan digabung 
menjadi satu kesatuan pula. A. PENDAHULUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAHKABUPATEN MUNA LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATIMUNA 
NOMOR 3 'f TAHUN .. Z,f~ 
TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAKSANAAN PAJAK DAERAH 
KABUPATEN MUNA. 
22. 21. 20. 18. 17. 16. 14. 
15. 13. 12. 10. 
11. 9. 8. 7. 6. 5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
Panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja pelaksanaan 
pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Muna yang memuat prosedur 
(alur kerja) secara rinci dan sistematis . 
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muna yang diserahi 
wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah 
Kabupaten Muna. . 
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpaJakan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. . . .. 
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan ~ang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melaku~an 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkump~lan: 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau orgarnsasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan Iainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap . 
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 
mencakup juga motel, losmen , gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran . 
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 
kafetaria, kantin, warung , Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/food 
Court), bar dan sejenisnya termasukjasa boga/katering. 
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan 
dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 
di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan 
mineral bukan logam dan batuan yang bersumber dari alam di dalam 
dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan . 
Pa~ak Pener~ga~ Jalan ad~l~ pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber Iain. 
Sumber Iain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari 
PLN dan/atau oleh bukan PLN. 
19. Pener8:1gan jalan adalah lampu penerangan yang dipasang untuk 
kepentingan umum/bersama. 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas 
perolehan hak katas tanah dan/ atau bangunan . 
Per?le.han Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau 
penstiwa hokum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
d~/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk 
susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk 
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan 
yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan / atau dinikmati 
oleh umum. 
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 
air tanah. 
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 
bawah permukaan tanah . 
26. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah 
Pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan I 
atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 
27. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 
28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan BUPATI paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak 
sama dengan tahun kalender . 
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan 
daerah. 
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak , penentuan besarnya 
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib 
pajak serta pengawasan penyetorannya. 
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau 
bukan obyek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh BUPATI. 
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang teru tang. 
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat OPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar . 
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat OPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
37 · Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat OPDN 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
OPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang . 
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ a tau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda . 
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tertulis , kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat 
Ketetapan Pajak Daerah , Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar , 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan , Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar , Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau 
Surat Keputusan Keberatan . 
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Ba yar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan , 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan Wajib Pajak. 
42. Putusan Band ing adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
43. Pembukuan adalah suatu pros es pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
melipu ti harta, kewajiban , modal , penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa , yang ditutup 
dengan men yusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut . 
44. Pemeriks aan adalah serangkaian kegiat an menghimpun dan mengolah 
data, keter angan, dan/at au bukti yang dilaksanakan secara obyektif 
dan profesion al berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pen yidik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidan a di bidang perpajakan daerah serta menemukan 
tersangk anya. 
46. Pemb ayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima 
oleh wajib pajak atas usahanya, berupa tunai, eek, kartu kredit, surat 
pernyataan hutang dan kompen sasi/pengurang an kewajiban wajib 
pajak yang terjadi sebelumn ya. 
47. Bukti penerimaan adalah salin an bukti pembayaran berupa bon 
penjual an (bill)/faktu r/invoic e atas barang/jas a yang diterim a oleh 
subjek pajak yang diberikan wajib pajak pada saat sebelum atau 
setelah barang/jasa dinikm ati. 
48. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutny a disebut kartu 
NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomo r pokok wajib pajak 
daerah, nama dan alamat wajib pajak. 
2. Pihak Terkait 
Kepala Badan PendapatanKabupaten Muna . 
Kepala Bidang Pajak. 
Kepala Subbidang Pendataan dan Pengenaan Pajak. 
3. Formulir-forrnulir yang Digunakan 
PermohonanNPWPD. 
Tanda Terim a. 
Kartu NPWPD. 
SK Penunjukan . 
SK Pengukuhan . 
Maklumat Daerah. 1. Dasar Hukum 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
dibayar oleh Wajib Pajak; 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten MunaSebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Muna; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Pajak Hotel; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Pajak Restoran; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2011 
tentang Pajak Reklame; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2011 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2011 
ten tang Pajak Air Tanah ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2011 
tentang Pajak Penerangan Jalan; 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan . 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2014 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan 
Perkotaaan (PBB-P2) . C. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN NPWPD 
Prosedur Pemberian NPWPD 
Subbidang Pendataan dan Pengenaan Pajak melakukan pendataan 
terhadap orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki 
objek pajak yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai WP 
Terhadap hasil pendataan tersebut : · 
Untuk Wajib Pajak yang Teridentifikasi oleh Petugas 
Pendataan 
Petu~~s Pen~ataan memberikan informasi mengenai 
kewajiban pajak daerah; 
Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangan i 
formulir permohonan NPWPD· 
Subbidang pendataanmemb~at SK Pengukuhan, SK 
Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian 
mencatat dalam Buku lnduk 
SK .. Pen~ukuhan, SK Penu~jukan dan Kartu NPWPD 
wajib p~ak diajukan kepada Kepala Badan p d 
untu~ d1tandatangani; en apatan 
Mend1stribusikan SK Pen k h 
Kartu NPWPD k d gu .. u an, SK Penunjukan dan epa a wa.i1b paiak d . . formulir Tanda Terim a. u engan mengist 5. Deskripsi SOP Pendataan dan Pendataan NPWPD 
Format NPWPD 
NPWPDadalahnomorpokokwajibpajakdaerahyangmerupakangabun 
gan kode identifikasiwajibpajak. . . 
Format NPWPD: NPWPD terdiri dari 13 (tiga belas) digit yang 
dipisahkan oleh 4 (empat) digit titik sebagai berikut: 
Satu digit huruf P untuk identifikasi jenis pungutan Pajak. 
Satu digit angka kode 1 untuk Wajib Pajak Pribadi dan kode 2 
untuk Wajib Pajak Sadan 
Tujuh digit angka nomor register Wajib Pajak, diurut 
berdasarkan sistem aplikasi SIMDA dan berkelanjutan 
walaupun terdapat pergantian tahun 
Dua digit angka kode kecamatan yang ada di wilayah 
Pemerintah Kabupaten Muna 
Dua digit angka kode kelurahan yang ada dalam wilayah tiap­ 
tiap kecamatan 
Contoh NPWPD: P.1.0000001.01.02 4. Persyaratan Administrasi 
Wajib Pajak Pribadi 
Fotocopy KTP Wajib Pajak 
Fotocopy Kartu Keluarga 
Nomor Telepon/Nomor Handphone . 
Fotocopy Keterangan Domisili Usaha dan kecamatan 
setempat 
Fotocopy SIUP 
Fotocopy Izin Tetap/Prinsip Usaha 
Fotocopy Akta Pendirian U saha 
Wajib Pajak Sadan d u ah ) 
Fotocopy KTP Wajib Pajak/Penanggung Jawab (Ba an s a 
Nomor Telepon Perusahaan . 
Fotocopy Keterangan Domisili Usaha dan kecamatan 
setempat 
Fotocopy SIUP 
Fotocopy Izin Tetap/Prinsip Usaha 
Fotocopy Akta Pendirian U saha 
6. Ketentuan lain 
Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja sejak permohonan 
pendaftaran NPWPD diterima, sepanjang permohonan pendaftaran 
diisi secara lengkap. 
Tidak dipungut biaya atas jasa pelayanan. 
Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus 
dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus . 3) Terhadap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri langsung ke 
Badan PendapatanKabupaten Muna : 
Wajib pajak diminta mengisi dan menandatangani 
formulir permohonan NPWPD; 
Subbidang pendataan membuat SK Pengukuhan, SK 
Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian 
mencatat dalam Buku Induk ; 
SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD 
wajib pajak diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan 
untuk ditandatangani; 
Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan 
Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi 
formulir Tanda Terima. 
Subbidang Pendataan & Pengenaan Pajak menyerahkan 
Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada WP untuk 
dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan. n Subbidang Pendataan dan PengenaanPajak 
menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah 
kepada WP untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat 
oleh pelanggan. 
Bagi WP yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam 
waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka 
Subbidang Pendataan dan Penetapan akan melakukan 
pendaftaran secara jabatan. 
Untuk Wajib Pajak yang Teridentifikasi dari Informasi Pihak 
Ketiga 
Petugas Pendataan mendatangi Wajib Pajak ke lokasi 
usahanya ; 
Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai 
formulir permohonan NPWPD ; 
Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani 
formulir permohonan NPWPD; 
Subb idang pendataan membuat SK Pengukuhan , SK 
Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian 
mencatat dalam Buku Induk ; 
SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD 
wajib pajak diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan 
untuk ditandatangani; 
Mendistribusikan SK Pengukuhan , SK Penunjukan dan 
Kartu NPWPD wajib pajak kepada wajib pajak dengan 
mengisi formulir Tanda Terima. 
Subbidang Pendataan & PengenaanPajak men yerahkan 
Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada WP untuk 
dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan. 
Bagi WP yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam 
waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka 
Subbidang Pendataan dan Penetapan akan melakukan 
pendaftaran secarajabatan . 
Wajib Pajak I Subbidang Pendataan dan Pengenaan P ajak 
( Mulai ) 
I MendataW P 
I WPbaru I maupunWPy g 
telah memiliki 
NPWPD 
~ WPli<l,k 
l WP Mendaftarlta n Diri ~'"""'"'"[' 
Mengambil, mengisi, Formulir Pendaftaran I Pendaltara n Objek I menanda tangani Formulir f-J, Secara Jabatan Pendaftara n 
'----~ l I FC KTPWP 
I FC Domisili 
Menyampaikan Formulir I FC SIUP 
Penda ftaran & lampiran FC Prinsio 
I FC Akta Pendirian 
FC Surat r-, I Kuasa(Jika <, ~ 
diwakilka n} '<, ~---- Memeriksa pengislan formulir & I 
kelengkapan lampira n 
... 
Menerbitkan NPWPD & 
----( DAFrA;ND UK 1, Mencatat dalam Daflar lnduk WP 
sesual jenis Objek Pajak 
I Kartu NPWP D 
Pemasangan Maklumat Pajak Daerah ,._ - Menyerahkan NPWPD dan 
Meklumat Pajak kepad a WP Maklumat Pajak --,. r---. Daerah di tempat 
usaha ~ 7. Flow Chart SOP Pendaftaran dan Pendataan NPWPD d. Dalam hal formu lir dan pers yaratann ya din yatakan belum 
lengkap , akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkap i 
disertai catatan jenis dokumen pers yaratan yang belum lengkap . 
Pihak Terkait 
SOPPemba yaran dan PengawasandanPembukuan 
Kepala Sadan PendapatanKabupaten Muna 
Kepala Bidang Pajak . 
Kepala Subbidang Pendataan dan Pengenaan Pajak 
Kepala Subbidang Pengawasan dan Pembukuan 
Kasir/tempat pembayaran yang ditunjuk 
SOPPelayanan dan Penagihan 
Kepala Sadan PendapatanKabupaten Muna 
Kepala Bidang Pajak . 
SubbidangPelayanan dan Penagihan 
Bendahara Penerimaan 
Petugas Pungut 
Wajib Pajak 1. Dasar Hukum 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
dibayar oleh Wajib Pajak; 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admin istrasi 
Pemerintahan; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten MunaSebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Muna; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Pajak Hotel; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Pajak Restoran ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2011 
tentang Pajak Reklame ; 
Peraturan Daerah Kabup aten Muna Nomor 04 Tahun 2011 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Pajak Air Tanah ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomo r 17 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2011 
tentang Pajak Pene rangan Jalan ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan . 
Peraturan Daerah Kabupate n Muna Nomor 11 Tahun 2014 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan 
Perkotaaan (PBB-P2) . D. PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN 
MEKANISMEPEMUNGUTAN SELF ASSESMENT SYSTEM(PAJAK HOTEL , 
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAAN (PBB-P2). 
Deskripsi SOP Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
Penerangan jalan,dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan 
Perkotaaan (PBB-P2). 
SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan 
Setiap akhir masa pajak Wajib pajak melaporkan objek pajak 
dengan meng~si ~urat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
yang sudah d1sed1akan petugas pelayanan Bidang Pajak atau 
den~ru:1 me~bawa sendiri dan dilampiri dengan persyaratan 
admm1stras1 yang dipersyaratkan. lV. iii. Forrnulir-forrnulir yang Digunakan 
Tanda Terima; 
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 
Nota Perhitungan; 
SuratPemberitahuanTagihanPajakDaerah(SPTPD); 
SuratKetetapanPajakDaerahKurangBayar(OPD)KB/N/LB ; 
SuratTagihanPajakDaerah(STPD) ; 
S uratPermohonanKe beratanPajak ; 
SuratPenolakanKeberatanPajak ; 
SuratKeputusanKeberatanPajak; 
SuratPerjanjianAngsuran; 
SuratTeguran ; 
1. SuratPeringatan . 
Persyaratan Administrasi 
Pajak Hotel 
Kartu NPWPD . k 
Bukti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerunaan e 
Bendahara Penerimaan 
Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan 
Pajak Restoran 
Kartu NPWPD . . 
Bukt i Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerunaan ke 
Bendahara Penerimaan 
Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan 
Pajak Hiburan 
Kartu NPWPD 
Bukti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke 
Bendahara Penerimaan 
Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan 
Pajak Penerangan Jalan 
Kartu NPWPD 
Bukti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke 
Bendahara Penerimaan 
Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan 
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Kartu NPWPD 
Bukti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Pene rimaan ke 
Bendahara Penerimaan 
Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan 
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaaan 
(PBB-P2) 
Kartu NPWPD 
Bukti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke 
Bendahara Penerimaan 
Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan 
Su?bid~g Pendataan dan Pengenaan pajak melakukan 
v~nfikas1 terhadap dokumen, data objek pajak yang 
d1laporkan untuk diregistrasi. 
Fungsi registrasi adalah untuk penetapan NPWPD bagi Wajib 
Pajak yang belum terdaftar. 
Pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh 
Wajib Pajak dibayar dengan menggunakan formulir SSPD ke 
bendahara penerimaan/kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk. 
SPTPD dan salinan SSPD disetor / dilaporkan ke Loket BADAN 
PENDAPATAN . Loket penerimaan SPTPD dan SSPD membuat 
Tanda Terima rangkap 2, lembar 1 diserahkan kepada 
Penyetor/Wajib Pajak dan lembar 2 di arsip urut nomor 
paling lambat 10 hari setelah masa pajak. 
Atas berkas SPTPD, SSPD dan Surat Tanda Setoran (STS) 
petugas pelayanan melakukan verifikasi kembali tenta~g 
kebenaran, serta keabsahan pembayaran pajak oleh WaJ1b 
Pajak dalam bentuk Nota Perhitungan . Kebenaran. dan 
kesesuaian penetapan pajak divalidasi oleh Kepala Subbidang 
dengan menandatangani nota perhitungan paling lambat 2 
hari kerja setelah berkas diterima. . . 
Berdasarkan nota perhitungan paling lambat 2 ban kerja 
Subbidang pendataan dan penetapan membuat OPD dalam 
rangkap 4. Kepala Badan Pendapatan/Kabid Pajak 
menandatangani OPD sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah 
menyelesaikan kewajibannya dalam bal pembayaran objek 
pajak . 
OPD berdasarkan hasil dari nota perhitungan dapat berupa: 
(a) OPDKB, jika berdasark an basil pemeriksaan pajak 
terutang tidak atau kurang diba yar. 
(b) OPDKBT, jika ditemukan data baru/ atau data yang 
semula belum terungkap yang men yebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang. 
(c) OPDN , jika jumlah pajak yang terutang sama besamya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 
(d) OPDLB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak 
terutang tidak atau lebih diba yar. 
9} OPDKB/OPDKBT/OPDN/OPDLB kemudian dikirim ke wajib 
pajak paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani oleh 
Kepala Badan Pendapatan/Kabid Pajak. 
Wajib pajak yang menerima OPDKB/OPDLB bisa mengajukan 
keberatan apabila tidak setuju terhadap OPDKB/O PDLB 
tersebut dengan mengajukan surat keberatan. Keberatan 
dapat diajukan secara tertulis menggunakan bahasa 
Indonesia ke Kepala Badan Pendapatan maksimal 3 bulan 
sejak tanggal OPDKB/OPDLB. 
11} Berdasarkan hasil verifikasi Subbidang Pela yanan dan 
Penagihan akan mengeluarkan surat penolakan atau surat 
keputusan baru paling lambat 14 hari setelah diterima surat 
keberatan. 
12} Wajib pajak yang menerima OPDKB m elunasi tagihan 
tersebut dengan mengisi formulit Surat Setoran Pajak Daerah 
(SSPD) dan membayar melalui Bendaha ra Penerimaan paling 
lambat 10 hari sejak keputusan diterima . 
13} Wajib pajak y~g . menerima OPDLB dapat menga jukan 
melakukan restitus1/komp ensasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Bendahara Penerimaan: 
(a) Mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh Kasi 
Pelayanan dan Penagihan dengan jumlah yang tertera 
pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 
(b) Mencatat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) secara urut 
nomor pada Buku Register; 
(c) Menyimpan uang hasil penagihan di brankas; 
(d) Menyetorkan hasil penagihan ke bank pada keeso kkan 
harinya; 
(e) Melengkapi isian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
pada. tempat yang disediakan untuk Bendahara Penenma; 
(f) Menginput Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke dalam 
SIMDA Pendapatan. 
SOP Penetapan , Denda dan Sunga 
Tanggal jatu~ tempo pemba yaran dan penyetoran pajak an 
mteerumtanb g pal1?akg lama 30 (tiga puluh) hari kerja seiela: ayar paJ . 
Aptbila wajib ~ajak _ tidak membayar sesuai OPDKB/OPDKBT 
ma a akan d1terb1tkan STPD d h . jangka waktu par 1 an arus dilunasi dalam 
diterbitkan. mg ama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
Juml~h kekurangan pajak terutan d . 
sanksi administratif beru a b go alarn STPD d1kenakan 
bulan untuk paling lam~ lSun(l~a 2Yo (dua perseratus) setiap 
terutangnya pajak. ima belas) bulan sejak saat b) SOP Pelayanan dan Penagihan 
Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak 
terutang maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut : 
Setiap pagi Subbidang Pelayanan dan Penagihan 
mengumpulkan sejumlah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan 
pemungutan PHR dan Hiburan. 
Petugas pungut diberi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
dalam jumlah sesuai dengan jumlah WP yang akan ditagih 
hari itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam Buku Ekspedisi 
Petugas Pungut. Sore harinya , petugas pungut men yerahkan 
uang hasil pungutan beserta tembusan Surat Setoran Pajak 
Daerah (SSPD) kepada Bidang penagihan (melalui kepala 
Subbidang terkait atau "koordinator petugas pungut") serta 
mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang 
batal dipakai. 
Kepala Subbidang Pelayanan dan Penagihan: 
(a) Merekap hasil tagihan pajak dan mecocokann ya dengan 
jumlah yang tertera pada Sura t Setoran Pajak Daerah 
(SSPD) ; 
(b) Mengarsip tembusan Sura t Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
dalam arsip masing -rnasing secara urut-tanggal; 
(c) Menyerahkan lembar 2 beserta hasil penagihan kepada 
Bendahara Penerimaan; 
(d) Menyerahkan lembar 4 kepada Subbidang Monitoring 
dan Evaluasi; 
(e) Mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang 
tidak atau belum terpakai kepada Bendahara 
Penerimaan. 
vi. Flow chart Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan 
mekanisme pemungutan Self Assesment System (Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan sector 
Perkotaan dan Perdesaan). 4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang OPDKB dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) 
setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung 
sejak saat terutangnya pajak. 
Jumlah kekurangan pajak terutang OPDKBT dikenakan 
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus 
perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. kenaikan 
ini tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri 
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 
Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, selain pajak 
terutang dihitung secara jabatan, juga dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 
perseratus ) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif 
berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari 
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. 
Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 
4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 
bayar. 
G ! ii : 
!;;: 
" 
., 
0 ... :( 
12 .... =r 
~ ~ ., 
z ! ~ 
I 2 "" .. ;;; 
~ ·"' ~ .... 
z !!. i ~ ;;; 
z "' ~ I; 
'i: "' > .... z !J ~ z ! 1:1 " 
~ .. "' ., a .. z ,.. 
:,: e 0 i > ,;:: ., .. .!! . c .. 
> ,.. 
z "' " ii 
~ S" ;;; 
~ -"' ., a z .. ,.. 
:,: 
c' c 
1:1 ;: : :' ! : ,;:: ., a f ,: .. 
3 ~ ,.. .., f z i ... ~ z ;: s "' > ,: .... "' z .... .. .. 
12 ' ~ ., 
i: .!! . ~ .. ,.. 
;ii z z I .., 
> i z !J. .. "' t > 
~ = ~ ~ .. 
~ ;r 
I; ~ "' :z: 2' "' ! "' .. "' I; 
"' ., 
.!!. .. ,.. 
a, c ~ 
I; 
::, 
2' :, l ::, 
I ., 
i 
= :, e- ::, ., 
t :,, 
a, ... ,, 
~ 
4. Persyaratan Administrasi 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Fotocopy kontrak kegiatan 
Pajak Reklame 
Kartu NPWPD 
Formulir Isian Data Reklame 
Denah Gambar (untuk reklame bilboard, melekat/mural) 
Bukti Jaminan Bongkar (untuk reklame billboard) 
Surat Jaminan Asuransi (untuk reklame billboard) 
Surat Kuasa dan Fotocopy bagi pengurusan yang diwakilkan 3. Formulir-formulir yang Digunakan 
Lembar Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan , Air 
Tanah / Reklame 
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
SuratPemberitahuanTagihanPajakDaerah(SPTPD) 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) 
Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) LB/KB/N/KBT 
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 
Kartu Pencatatan Stand Meter Air Tanah (Untuk Pajak Air Tanah) 
Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) Mineral Bukan Logam dan 
Batuan , Air Tanah/Reklame 2. Pihak Terkait 
Kepala Badan PendapatanKabupaten Muna 
Kepala Bidang Pajak 
Kepala Subbidang Pendataan dan Pengenaan Pajak 
Kepala Subbidang Pelayanan dan Penagihan 
Kepala Subbidang Pengawasan dan Pembukuan 
Pe tu gas Pungu t 
Wajib Pajak 1. Dasar Hukum 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
dibayar oleh Wajib Pajak ; 
Peraturan Pemerintah Nomo r 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten MunaSebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Pembentu kan Susunan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Muna ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2011 ten tang 
Pajak Reklame ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor