Bagaimana redaksi normatif Pasal 25 dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Norma hukum dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, Bab VI - Penutup, Pasal 25 berbunyi:

E, Pasal 28A, Pasal 28C 
, Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 
28J, Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XV/MPR/1998 
- 267 -tentang Penyelenggara Otonomi 
Daerah; Pengaturan, Pembagian, 
dan Pemanfaatan Sumber Daya 
Nasional yang Berkeadilan; serta 
Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah dalam Kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik ndonesia 
Nomor II/MPR/1999 tentang 
Peraturan Tata Tertib Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor V/
MPR/ 2001;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik ndonesia Nomor 
IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi 
Kebijakan dalam Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah.
Memperhatikan:1. Keputusan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 5/MPR/2001 
- 268 -tentang Jadwal Acara Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2001 sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 6/
MPR/2001 tentang Perubahan 
Jadwal Acara Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2001;
 2. Keputusan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 7/MPR/2001 
tentang Pembentukan dan Tugas 
Komisi Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
pada Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2001;
 3. Permusyawaratan dalam Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
Tanggal 1 sampai dengan 9 
November 2001 yang membahas 
Rancangan Ketetapan Majelis 
- 269 -Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia tentang Pembaruan 
Agraria dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam, yang telah 
dipersiapkan oleh Badan Pekerja 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia; 
 4. Putusan Rapat Paripurna ke-7 
(lanjutan 2) Tanggal 9 November 
2001 Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Repu-
blik Indonesia.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PE -
MUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA TEN -
TANG PEMBARUAN AGRA-
RIA DAN PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA ALAM