Bagaimana redaksi normatif Pasal 120 dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Norma hukum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , Pasal 120 berbunyi:

(2) Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran 
dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan dengan 
mengikuti kaidah kaidah pembongkaran secara umum serta rnemanfaatkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
(2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
dilaksanakan secara tertib dan mempertirnbangkan keamanan, keselamatan 
masyarakat dan lingkungannya. 
(3) Pembongkaran bangunan gedung sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus 
sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan 
pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi 
khusus oleh Pemerintah. Pasal 119 Bagian Kelim.a 
Pembongkaran 
Paragraf 1 
Umum ( 1) Pemugaran, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala bangunan 
gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah atas beban APBD. 
(2) Kegiatan pemugaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
dengan mempertimbangkan keaslian bentuk, tata letak, sistern struktur, 
penggunaan bahan bangunan, dan nilai-nilai yang dikandungnya sesuai 
dengan tingkat kerusakan bangunan gedung dan ketentuan klasifikasinya 
dengan melibatkan Tim ahli pelestarian bangunan gedung. 
(3) Kegiatan perneliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan rencana teknis pelestarian 
yang disusun. Pasal 118 
( 1) Pernbongkaran bangunan gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/ atau 
pengguna bangunan gedung atau mengguna.kan penyedia jasa pembongkaran 
bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai. 
(2) Pembongkaran bangunan gedung yang rnenggunakan peralatan berat dan/atau 
bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran 
bangunan gedung yang mempunyai sertifikat keahlian yang sesuai. 
(3) Pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung yang tidak melaksanakan 
pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat perintah 
pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
atas beban biaya pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung. Pasal 122 Paragraf4 
Pelaksanaan Pembongkaran ( 1) Pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan 
dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan 
berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa 
perencanaan teknis yang memiliki sertifika t keahlian yang sesuai. 
(2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi : 
a. gambar rencana pembongkaran; 
b. gambar detail pelaksanaan pembongkaran; 
c. rencana kerja dan syarat-syarat pembongkaran; 
d. rencana pengamanan lingkungan; dan 
e. rencana lokasi tempat pembuangan puing dan limbah basil pembongkaran. 
(3) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disetujui oleh Pemerintah Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari TABG. 
(4) Dalarn hal pelaksanaan pembongkaran berd.ampak luas terhadap keselamatan 
umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah Daerahmelakukan 
sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar bangunan 
gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran. 
{S) Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3). Pasal 121 Paragraf3 
Rencana Teknis Pembongkaran {5) Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan bangunan gedung 
tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran atau surat 
pesetujuan pembongkaran dari Bupati, yang memuat batas waktu dan 
prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi. 
(6) Dalam hal pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung tidak melaksanakan 
perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembongkaran 
akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya 
pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung, kecuali bagi pemilik bangunan 
rumah tinggaJ yang tidak mampu, biaya pembongkarannya menjadi beban 
Pemerintah Daerah. 
(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya penanggulangan 
darurat berupa penyelamatan dan penyediaan penampungan sementara. 
(2) Penampungan sementara pengungsi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dalarn bentuk tempat 
tinggal sementara selama korban bencana mengungsi berupa tempat 
penampungan massal, penampungan keluarga atau individual. Pasal 125 Paragraf2 
Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan Bagian Keenam 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana 
Paragraf 1 
Penan"ulangan Darurat