Apa yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2018 pada Pasal 7?
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2018 tentang SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM, BAB II - PENYERAHAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAMb, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) setiap Penerbit yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mendapitkanpembinaan dari perpustakaan Nasional atau
Perpu stakaan Provinsi.
(21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan hasil pengawasan perpuit"k""r,
Nasional atau Perpustakaan provinsi.memublikasikan
(satu) salinan
Rekam kepada
salinan kepada
Produsen Karya
(1) Karya cetak dan/atau Karya Rekam mengenai Indonesiayang dihasilkan melalui penelitian oleh warga negaraIndonesia yang dipublikasikan di luar negeri *.jiu
diserahkan kepada Perpustakaan Nasional.
(21 Karya cetak dan/atau Karya Rekam mengenai Indonesiadan dibuat di Indonesia yang dihasilkan oleh warga
negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikandi luar negeri wajib diserahkan kepada perpustakaan
Nasional.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
(3) Penerbit...
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
(3) Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberi
batas waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejakdilakukannya pembinaan untuk melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
(4) Penerbit yang tidak melaksanakan kewajibannya dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan izin.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh perpustakaan
Nasional atau Perpustakaan provinsi.
(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan olehpejabat/badan yang berwenang berdasarkanrekomendasi dari Perpustakaan Nasional atau
Perpustakaan Provinsi.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud padi ayat(4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan peraturan
Pemerintah.