Apa substansi hukum dari Pasal  3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 4 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSA NAAN, khususnya , Pasal  3, adalah:

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut : 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp 21.691.146.360,12 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 873.853.516.254,00 
2. Realisasi Rp. 895.544.662.614,12 
 Selisih Lebih /(Kurang ) Rp. 21.691.146.360,12 
 
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (45.515.498.221,70 ) 
dengan rincian sebagai berikut : 
1. An ggaran belanja setelah perubaha n Rp. 938.876.315.001,65 
2. Realisas i Rp. 893.360.816.779,95 
 Selisih Lebih /(Kurang ) Rp. (45.515.498.221,70 ) 
 
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp 67.206.644.581,82 dengan rincian sebagai berikut : 
 1. Surplus /defisit Set elah Perubahan Rp. (65.022.798.747,65 ) 
 2. Realisasi Rp. 2.183.845.834,17 
 Selisih Lebih /(Kurang ) Rp. 67.206.644.581,82 
 
 
d. Selisih anggara n dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp 0,00 dengan rincian sebagai beri kut : 
1. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 73.522.798.747,65 
2. Realisasi Rp. 73.522.798.747,65 
 Selisih Lebih /(Kurang) Rp. 0,00 
 
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp. (6.316. 271.000,00 ) dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 8.500.000.000,00 
2. Realisasi Rp. 2.183.729.000,00 
 Selisih Lebih /(Kurang ) Rp. (6.316.271.000,00)