Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 7 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
4.Bupati adalah Bupati Lumajang.
5.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
7.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai
suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap
faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim,
relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara
alami maupun akibat pengaruh manusia.
8.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk
usaha pertanian.
9.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan
pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
nasional.
10.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar
kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk
dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
411.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan,
mengembangkan, memanfaatkan dan membina,
mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan
kawasannya secara berkelanjutan.
12.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah
budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi
utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan nasional.
14.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola
lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal,
tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan
dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi
pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan
pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan
pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam
jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau,
yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam
sesuai dengan keragaman lokal.
16.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan
terjangkau.
17.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang
secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya,
yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta
memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan
sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi
sumber daya lokal.
18.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah
setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang
mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari
sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang
diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi
manusia.
20.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum.
21.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik
secara tetap maupun sementara.
22.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk
menunjang pertanian.
523.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya
disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Timur.
24.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya
disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lumajang.
25.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan
Kabupaten Lumajang.
26.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai
dengan tahun 2020.
27.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan
yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Konservasi Tanah Dengan Menggunakan Bahan Kimia
adalah metode konservasi dengan memanfaatkan bahan
kimia bias berupa menggunakan organik maupun an organik
sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan erosi pada
tanah karena bahan kimia tersebut berfungsi sebagai
pemantap tanah agar setruktur tanahnya dapat di
perbaikidan tanah akan mengalami resintesi terhadap erosi.