Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945?
Ketentuan dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, Pasal 4 menetapkan:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di 
bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya 
undang-undang.
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/
MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan 
Ampera tetap berlaku dengan menghargai 
Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan 
sampai terbentuknya undang-undang tentang 
pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 
kehormatan.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
- 13 -sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam 
Ketetapan tersebut. 
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, 
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan 
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam 
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sampai dengan terbentuknya undang-undang 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 
Peraturan Perundang-undangan. 
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 
tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan 
Nasional. 
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 
tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia 
- 14 -dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sampai terbentuknya undang-undang yang 
terkait.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 
tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan 
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sampai terbentuknya undang-undang yang 
terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) 
dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut 
yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 
tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 
tentang Visi Indonesia Masa Depan.
10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 
tentang Rekomendasi Arah Kebijakan 
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya 
seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut. 
11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 
- 15 -tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam sampai terlaksananya 
seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.