Menurut KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, pada , menyatakan:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di 
bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan 
masing-masing sebagai berikut.
1. Ketetapan Majelis Permusya waratan Rakyat 
Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/
- 9 -MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis 
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi 
Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik 
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan 
Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan 
atau Mengembangkan Faham atau Ajaran 
Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap 
berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan 
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor 
XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan 
dengan berkeadilan dan menghormati hukum, 
prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 
tentang Politik Ekonomi dalam Rangka 
Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku 
dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban 
mendorong keberpihakan politik ekonomi yang 
lebih memberikan kesempatan dukungan dan 
pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, 
dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam 
membangkitkan terlaksananya pembangunan 
nasional dalam rangka demokrasi ekonomi 
sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 10 -3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 
tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur 
tetap berlaku sampai dengan terlaksananya 
ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor V/MPR/1999.