Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 3 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 3 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 6 1" 017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 7AH! ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, khususnya BAB II - pENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, Pasal 18, memuat:

lb, Pasal 19 
{"am ha p. adiak ''pin. emerintah Daerah belum dapat menyede can ii,"PPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
tan dapat diberikan tunjangan perumahan. rumah Negara bagi 
13, kepada yang 
(2) Dalam ... 
9 
_~ hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negarn bngi 
[D_~~a DPRD sebagam mana dimaksud dalam Pasul 13, kcpada yang 
4An8 utan dapat diberikan tunjangan perumahan. jrsan' ~erumahan bagi Pimpinan DPRD 5be , ' .;angan Pt k ,s ebagaimana dimaksud pnda ayat (I) 'fuflJ ctalam bentu uang dan dibayark ; b . · . jkan .. .. .an setiap ulan terhitung mului di"",j pengucapan sumpah/janji. 
tang8 ah :b¢ 3. di • ,jangan perum an sepagammana limaksud pada ayat (2) bagi Anggota DPRD ';"_~an dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai di" ,j pengucapan sumpah/janji. """am dan/atau istri _yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atnu }11ggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan 
erumahan. 
", pmpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai hb_, daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak dibcrikan kep h 
tunjangan perumanan . 
agi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak 
iberikan tunjangan perumahan. 
I Pasal 20 
ah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta 
jangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat diberikan 
da Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. 
j Pasal 21 
Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat 
yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 
Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar 
satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan 
telepon. 
Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi. 
Besaran tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 13. 000.000,- 
(tiga belas juta rupiah) per bulan dan bagi Anggota DPRD sebesar Rp. 
12.000.000,-( dua belas juta rupiah) per bulan. 
Bagian kelima belas 
Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD