Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000?
Substansi PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000 tentang RENCANA ZONASIWILAYAH PESISIRDANPULAU-PULAU KECIL, khususnya , Pasal 6, memuat:

huruf bmeliputi:
a.mewujudkan sistem informasi mitigasi bencana dan
adaptasi perubahan iklim sesuai dengan risiko bencana
-17-
masing-masing WP-3-K dengan memanfaatan potensi
kearifan lokalnya; dan
b.mewujudkan sosialisasi yang berkesinambungan kepada
masyarakat berkaitan dengan pemahaman mitigasi
bencana danadaptasi perubahan ikIim.
(3)Kebijakan peningkatan pengelolaan sumberdaya WP-3-K
'i:!>eb21g21,mana illmak'i:!>ud dal2>ID P2lBal f>h..unlf ~meliputi:
a.mewujudkan pengembangan potensi sumberdaya dipulau-
pu1auked1 secaraekonomis danberwawasan lingkungan;
b.mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana
penuniang dipulau-pulau keci!;
c.mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap danperikanan
budidaya;
d.mewujudkan pengembangan teknologi perikanan tangkap
danperikanan budidaya serta pengolahan;
e.mewujudkan peningkatan kapasitas sarana-prasarana
perikanan;
f.mewujudkan pengembangan industri kelautan dan
klusterisasi perikanan melalui pemberdayaan kawasan
sentra kelautan dan perikanan sebagai sentra produksi,
industrialisasi danpemasaran perikanan;
g.mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya
perikanan yang berlebihan;
h.mewujudkan -pelibatan -peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan dikawasan pariwisata bahari;
1.mewujudkan pengembangan kawasan wisata unggulan di
WP-3-K; dan
J.mewujudkan pengembangan atraksi, akomodasi dan
aksesibilitas pariwisata.
(4)Kebijakan peningkatan interkonektivitas di WP-3-K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf dmeliputi
mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana
perbubungan untuk meningkatkan interkonektivitas diWP-3-
K.
(51Kebijakan peningkatan sarana-prasarana ill WP-3-K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf emeliputi:
a.mewu)udkan. peTbaikan dan pengem.bangan kualitas
permukiman diWP-3-K; dan
b.mewujudkan penanganan sarana danprasarana
-18-
(6)Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi SDM diWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasa16
huruf f.me1iputi:
a.mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan;
b.mewujudkaIl peningkatan kualitas sarana-prasarana
kesehatan; dan
c.mengembangkan. balai latihan kerja.
(7)Kebijakan peningkatan pengawasan, pengendalian, dan
penegakan hukum dalam penge101aan WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf gmeliputi:
a.mewujudkan pengembangan instrumen-instrumen dalam
pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum
pengelolaan WP-3- K;
b.mewujudkan peningkatan kapasitas SDM serta sarana-
prasarana dalam pengawasan, pengendalian danpenegakan
hukum pengelolaan WP-3-K; dan
c.mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengawasan danpengendaIian pengeIolaan WP-3-K.
(8)Kebijakan peningkatan optimalisasi kapasitas ke1embagaan
dan peran serta. masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf hmeliputi
mewujudkan penguatan kapasitas dan peran kelembagaan
lokal serta nonPemerintah dalam pengelolaan WP-3-K.
Bagian Ketiga
Strategi
Pasa! 8
(1)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
peningkatan kegiatan pemulihan, perlindungan dan
pengendalian kerusakan surnberdaya alarn, lingkungan dan
biota langka yang masuk dalam kategori CITES diWP-3-K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat{l}terdiri atas:
a.Penetapan kawasan konservasi diWP-3- K;
b.Peningkatan ke.tja sa,ma Pemerintah, swasta danmasyarakat
dalam kegiatan pemulihan, perlindungan danpengendallan
kerusakan sumberdaya alam serta biota langka yang masuk
dalam kategori CITES lingkungan diWP-3- K;dan
-19-
~.Peningkatan kapasitas 8DM, kelembagaan dan anggatan
da1am pengawasan danpengenda1ian sumberdaya a1am dan
lingkungan diWP-3-K.
(2)Strategi pengelolaan WP-3-K da1am mewujudkan sistem
informasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
sesuai dengan resiko beneana masing-masing WP-3-K dengan
pemanfaatan poten.~i kearifan. lokaffiya ~ebagaimana dimaksud
da1amPasa1 7ayat(2)huruf aterdiri atas:
a.peningkatan sarana danprasarana mitigasi bencana dan
adaptasi perubahan iklim sesuai dengan kebutuhan wilayah;
dan
b.peningkatan rekayasa teknologi terhadap kawasan yang
memiliki resiko beneana tinggi.
(3JStrategi pengeIoIaan WP-3-K daIam kebijakan mewujudkan
sosia1isasi yang berkesinambungan kepada masyarakat
berkaitan dengan pemahaman mitigasi bencana danadaptasi
perubahan iklim sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 7ayat
(2)huruf bmeliputi peningkatan pelatihan mitigasi bencana
danadaptasi perubahan iklim, risiko beneana danketahanan
terhadap bencana kepada masyarakat.
Pasa19
(1)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
pengembangan potensi sumberdaya dipulau-pulau keeil
secara ekonomis danberwawasan lingkungan sebagaimana
dimaksud da1am Pasa1 7ayat(3)huruf aterdiri atas:
a.peningkatan pengembangan potensi sumberdaya dipulau-
pulau kedl; dan
b.peningkatan pemberian kemudahan in.~estasi bagi in.~est()r
dan masyarakat yang bersedia mengembangkan dan
melestarikan Jingkungan dipulau ked1.
(2)Strategi pengelolaan WP-3-K da1am kebijakan mewujudkan
pembangunan sarana dan prasarana penunjang dipulau-
pulau keeil sebagaimana dimaksud da1am Pasal 7ayat (3)
huruf bmeliputi peningkatan kemitraan dengan investor dan
masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana di
pulau-pulau keeil.
(3)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya sebagaimana
-20-
dimaksud dalamPasal 7ayat (3)huruf cmeliputi peningkatan
alokasi ruang zona perikanan tangkap dan perikanan
budidaya.
(4)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
pengembangan teknologi perikanan tangkapdan perikanan
budidaya serta pengolahan sebagaimana dimaksud
dalamPasal 7ayat (3)hurufdmeliputi peningkatan teknologi
tepat guna dalam perikanan tangkap, budidaya dan
pengolahan.
(5)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
peningkatan kapasitas sarana-prasarana perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (3)huruf e
meliputi kerjasama dengan pihak swasta dalam peningkatan
kuantitas dankualitas sarana -prasarana perikanan.
(6)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
pengembangan industri kelautan danklusterisasi perikanan
melalui pemberdayaan kawasan sentra kelautan dan
perikanan sebagai sentra produksi, industriaIisasi dan
pemasaran perikanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7
huruf fmeliputi peningkatan pemberian kemudahan
bagipelaku industri danpemasaran perikanan
(7}Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
mengendalikan pemanfaatan sumber daya perikanan yang
bedebihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7ayat (3)
huruf gmeliputi peningkatan pengelolaan dengan pendekatan
keberlanjutan.
(8)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan dikawasan pariwisata bahari sebagaimana
dimaksud dalamPasal 7ayat (3)huruf hmeliputi peningkatan
pemberdayaan kelompok sadar wisata dimasyarakat.
(9)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
pengembangan kawasan wisata unggulan diWP-3-K
sebagaimana dimaksud dalamPasal 7ayat (3)huruf imeliputi
peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya WP-3-K.
(10)~Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
pengembangan atraksi, akomodasi danaksesibilitas pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat(3)hurufj meliputi
peningkatan keljasama Pemerintah, swasta danmasyarakat
-21-
dalam pengembangan atraksi, akomodasi wisata dan
aksesibilitas.
PasallO
Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
pengembangan sarana dan prasarana perhubungan untuk
meningkatkan interkonektivitas diWP-3-K sebagaimana dimaksud
dalam Pasa17ayatt4)terdiri atas:
a.peningkatan kapasitas pelayanan transportasi umum yang
sudah adasesuai dengan standar pelayanannya;
b.peningkatan pembangunan transportasi umum kabupaten yang
belum m.emi\;k\ coecouai dengan kebutuhan; dan-
c.peningkatan pelayanan angkutan perintis.
Pasalll
(1)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
perbaikan danpengembangan kualitas permukiman diWP-3-K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (5)huruf aterdiri
atas:
a.peningkatan sarana danprasarana infrastruktur wilayah di
Kawasan perm:ukiman WP-~-K;dan
b.peningkatan pelibatan peran serta swasta danmasyarakat
dalam perbaikan danpengembangan permukiman diWP-3-
K.
{2\Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan
penanganan saran adan prasarana infrastruktur wilayah di
kawasan permukiman WP-3- Ksebagaimana dimaksud dalam