Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 59 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, pada BAB XIII - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 59 menjelaskan:

(1) Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Kepala Badan 
sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan 
membahasnya bersama bidang yang menangani perpajakan. 
(2) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan ke simpulan 
yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 
(3) Apabila Tim Pemeriksa menemukan unsur pidana, wajib dilaporkan kepada 
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(4) Hasil pemeriksaan diberitahukan secara tert ulis oleh Tim Pemeriksa kepada 
Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 
(SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan. 
(5) Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) haru s memberikan tanggapan secara tertulis kepada 
Kepala Badan paling lambat dalam 3 (tiga) hari setelah diterima SPHP dan 
dilampiri dengan bukti pendukung dan sanggahan seperlunya. 
(6) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindak 
lanju ti, maka Wajib Pajak dinyatakan menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) dan harus menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Hasil (SP2H). 
(7) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan pajak, maka pemeriksaan dapat 
ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya 
indikasi kerugian Daerah dan/atau unsur pidana. 
 
Bagian Kedua 
Pengawasan