Apa yang diatur dalam BUPATI MUNA BARAT, Nomor 28 Tahun 1999 pada Pasal 29?
Berdasarkan BUPATI MUNA BARAT, Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye lenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 29 menyebutkan bahwa:

(1) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dapat 
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Muna Barat. 
(3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis 
kepada Gubemur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat. masing-masing danmenyampaikan laporan berkala tepat pada 
waktunya. 
KEPALA DINAS 
JABATAN FUNGSIONAL I I SEKRETARIS I I I 
I I 
SUH HAG SUB BAG 
PERENCANAAN, KEUANGAN , ASET & UMUM DAN 
EVALUASI KEPEGAWAIAN 
I I I 
Bl DANG Bl DANG Bl DANG Bl DANG 
Pengembangan - - Pengembangan PERIZINAN DAN - - PENGEMBANGAN 
Usaha Perikanan Usaha Perikanan PENGELOLAAN TPI KAWASAN DAN 
Tangkap Budidaya PEMBENIHAN IKAN 
SEK~I SEKSI SEKSI SEKSI 
Diklatdan Diklat dan 
Pendampingan - - Pendampingan Izin Pengelolaan TPI - - Kawasan Budidaya Usaha Perikanan Usaha Perikanan 
Tangkap Budidaya 
SEKSI SFKSI ~~K~I SEKSI 
Permodalan dan lptek Perm.odalan dan Pengolahan dan Kesehatan Lingkungan Usaha Perikanan - - Iptek Usaha Pemasaran Hasil - - 
Tangkap Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
Pembinaan Pembinaan Pembenihan dan Kelembagaan Usaha - - Kelembagaan Usaha Pengelolaan TPI - - 
Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Pembesaran Ikan 
UPTD STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN MUNA BARAT LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR -z!1 TAHUN 2017 
TANGGAL { 0- f - 'Z1J J}