Apa substansi hukum dari Pasal 4 KEPUTUSAN  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2018?
Materi muatan KEPUTUSAN  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2018 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH, khususnya , Pasal 4, adalah:

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pembangunan daerah tertinggal dan menteri 
atau pimpinan Instansi Pusat harus melaksanakan 
RAN-PPDT yang tertuang dalam rencana kerja masing -
masing Instansi Pusat . 
(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pembangunan daerah tertinggal dan menteri 
atau pimpinan Instansi Pusat dalam melaksanakan 
RAN-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam 
rangka percepatan pembangunan d aerah tertinggal. 
(3) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi 
dalam rangka percepata n pembangunan daerah 
tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikoordinasikan oleh m enteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah 
tertinggal .