Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018 tentang PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN/ATAU PAJAK BUMI DAN, pada BAB VII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 11 menjelaskan:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta,hkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Agustus 2018 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
ttd 
ANIES BASWEDAN 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Agustus 2018 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
ttd 
SAEFULLAH 
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2018 NOMOR 71029 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
Y YAN YUHANAH 
NIP 196508241994032003 
Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
Nomor 88 TAHUN 2018 
Tanggal 21 Agustus 2018 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH/KEPALA SUKU 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI 
KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
NOMOR 
TENTANG 
PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN(*) TAHUN PAJAK 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH/KEPALA SUKU BADAN 
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI /KEPALA 
UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dikeluarkan 
oleh nomor tanggal , atas Benda 
Bergerak/Benda Tidak Bergerak (*) dengan Nomor Polisi 
 /Nomor Objek Pajak (1; 
b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh 
 nomor tanggal telah 
ditunjuk sebagai pemenang lelang atas Benda Bergerak/Benda 
Tidak Bergerak(*) dengan Nomor Polisi /Nomor Objek 
Pajak (*)sebagaimana dimaksud dalam huruf a, atas 
nama 
c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian nomor 
tanggal , telah dilakukan penelitian atas ketentuan dan 
persyaratan yang diperlukan; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi 
Daerah/Kepala Suku Badar_ Pajak dan Retribusi Daerah Kota 
Administrasi /Kepala Unit Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah (*) tentang Pembebasan Pajak 
Kendaraan Bermotor/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan(*) Tahun Pajak 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 
2 
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan 
Umum Pajak Daerah; 
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak 
Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015; 
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
8. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang 
Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Pajak yang 
Disita oleh Penegak Hukum; 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH/ 
KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA 
ADMINISTRASI /KEPALA UNIT PELAYANAN 
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG 
PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR/PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN(*) TAHUN 
PAJAK 
KESATU : Memberikan pembebasan pokok dan sanksi administrasi Pajak 
Kendaraan Bermotor/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan(*) Tahun Pajak atas nama : 
a. Wajib Pajak 
Nama 
Alamat 
b. Objek Pajak 
Jenis Objek Pajak : Pajak Kendaraan Bermotor/Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan(*) 
Nomor Polisi/NOP (*) • 
Tahun Pajak 
Pajak Terutang 
3 
KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah/Kepala 
Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi 
 /Kepala Unit Pelayanan Pajakdan Retribusi 
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI 
DAERAH/KEPALA SUKU BADAN PAJAK 
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA 
ADMINISTRASI /KEPALA UNIT 
PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI 
DAERAH *), 
NIP 
Tembusan: 
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah 
Provinsi DKI Jakarta 
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 
Provinsi DKI Jakarta 
4. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah 
Kota Administrasi Jakarta 
Keterangan 
*) coret yang tidak perlu 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
ttd 
ANIES BASWEDAN