Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 16 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 16 Tahun 2017 tentang PEDOMAN, TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang 
meyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantu dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam satuan prinsip NKRI 
sebagaimana yang dimuat dalam UUD 1945. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usu!, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sekadau. 
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 
yang diselenggarakan oleh Sadan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati 
hal yang bersifat strategis. 
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah 
Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara 
Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Sadan 
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 
11. Sadan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- 
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 
Desa. 
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti 
usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, 
serta industri dan kerajinan rakyat. 
14. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ ART 
adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh 
seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil 
kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan bersama. 
15. APBDesa adalah Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan 
alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tah un. 
16. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak terpisahkan 
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa 
dalam BUM Desa. 
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, 
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 
Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. 
18. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. 
19. Laporan Keuangan BUM Desa selanjutnya disebut laporan keuangan adalah 
catatan imformasi keuangan suatu BUM Desa pada suatu priode tertentu yang 
digunakan untuk mengambarkan kinerja BUM Desa yang ditulis secara 
sistimatis dari transaksi yang terjadi setiap hari, pencatatan transaksi itu 
umumnya menggunakan sistim akuntansi .