Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak sud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tomohon. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Tomohon. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah. 
5. Peran gkat Daerah adalah unsur pembantu 'alikota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah yang terdi ri atas sekretariat 
Daerah. sekretar iat DPRD, inspe ktor at, dinas, badan dan 
kecamat an. 
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pernerintahan 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berh ubungan 
dengan hak dan kewajiban Daerah. 
7. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, su rat 
berharga , dan barang. yang nyata dan pasti jumlahn: ·a 
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai. 
8. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan 
yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara 
atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan 
Kerugian Daerah. 
9. Tuntutan Gariti Kerugian terhadap Bendahara adalah 
suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara. jika 
dalam kepengurusannya terdapat kekurangan 
perbendaharaan dan kepada Bendahara yang 
bersangkutan diharuskan mengg anti kerugian. 
10. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah 
Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Pegawai 
Nasional 
' . 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Repu blik Indonesia 
yang beker ja/ diserahi tu gas selain tugas bendahara. 
11. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat 
penyelenggara pernerintahan yang tidak berstatus pejabat 
negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara. 
12. Bendahara adalah setiap oran g yang diberi tugas untuk 
dan atas narna Daerah. menerima, menyimpan. dan 
membayar / menyerahkan uang a tau surat berharga a tau 
barang rnilik Daerah. 
13. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi 
tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum 
Daerah . 
14. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil 
pemeriksaan menim bulkan Kerugian Daerah. 
15. Pengampu adalah orang atau badan yang mernpun: ai 
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena 
sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalarn 
segala hal cakap untuk bertindak dalarn hukum. 
16. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena 
adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima 
pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, 
dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan. 
17. Ahli Wans adalah anggota kelu arga yang masih hidup 
yang menggantik an ked udukan pewaris dalam bidang 
hukum kekayaan karena menin ggalny a pewaris. 
18. Pejabat Penyelesaian Kerug ian Daer ah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk 
menyele saikan Kerugian Daerah . 
19. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya 
disingkat TPJ,.N adalah tim yang diangkat oleh Walikota 
untuk menangani penyelesaian I' erugian Daera.h terhada.p 
Bendahara. 
20. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya 
disingkat TPKD adalah tim ~ ang bertugas memproses 
penyelesaian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 
21. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah . .ang 
selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/ pegawai 
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk 
menyampaikan pertimbangan dan pendapat pen) elesaian 
Kerugian Daerah. 
22. Ex Officio yang selanjutnya disebut karena Jabatan tanpa 
diperlukan lagi pengangkatan. 
23. Surat Keterangan Tanggung Jaw ab Mutlak yang 
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan 
dari Bendahara. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain. Jang menyatakan kesanggupan dan/atau 
pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi 
tanggungjawabn}'a dan bersedia mengganti Kerugian 
Daerah dimaksud. 
24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 
Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat 
yang dibuat oleh Walikota/Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi Pengelolaan K euangan Daerah dalam hal 
SI'TJM tidak mungkin diperoleh. 
25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang 
selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang 
ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuata.n 
hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian 
Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain. 
26. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat 
keputusan yang dikeluarkan oleh walikota tentang 
pembebanan penggantian sernentara atas Kerugian 
Daerah yang disebabkan oleh Bendahara sebagai dasar 
untuk melaksanakan sita jaminan. 
27. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang 
selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan 
yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
tentang pemberian 1 esempatan kepada Bendahara untuk 
mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan 
penggantian Kerugian Daerah. 
28. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan 
yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang 
mernpunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan 
penggantian Kerugian Daerah terhadap bendahara . 
29. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan 
yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk 
mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur 
perbuatan melav ·an hukum baik sengaja maupun lalai.