Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 39 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, pada BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 39 menjelaskan:

(1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
melakukan pembangunan dan pengembangan
Aplikasi Khusus.
(21 Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur
SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
(3) Sebelum melakukan pembangunan dan
pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah harus mendapatkan
pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(41 Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi standar teknis dan prosedur
pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan
prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi
Khusus diatur dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.
Bagian Kesepuluh
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-32-
Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik