Menurut Republik Indonesia Nomor 5679);f a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan Nomor 69 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 34?
Pasal Pasal 34 dalam Republik Indonesia Nomor 5679);f a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa, pada BAB XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN, menyatakan:

telah memerintahkan Negara untuk wajib dan 
bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak-anak 
terlantar mengandung makna bahwa Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah sebagai alat negara wajib menjaga, merawat , mengasih, 
mengasuh dan mengasa sepanjang mereka hidup. 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang, Pemberian otonomi kepada Daerah didasarkan atas 
desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab. Atas dasar tersebut, semua urusan 
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka 
otonomi daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung 
jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Urusan pemerintahan 
terbagi ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat absolut dan 
urusan konkuren. Urusan konkuren meliputi urusan 
pemerintahan wajiba dan urusan pemerintahan yang bersifat 
pilihan. 
Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat 
wajib adalah urusan sosial. Adapun salah satu urusan sosial yang 
menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. 
Desentralisasi, yang adalah penyerahan wewenang dari 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom (Kabupaten/Kota) agar 
daerah mampu mengelola urusan mereka sendiri, membuka 
peluang bagi difabel menuntut hak-haknya-mendesak pemerintah 
daerah menempatkan perhatian yang lebih maksimal dan optimal 
bagi kepentingan dan kebutuhan disabilitas dalam konteks 
kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas . 
Pihak berwenang pada daerah otonom Kabupaten Flores 
Timur harus mengelola pemerintahan berdasarkan aspirasi 
masyarakat. Disabilitas sebagai anggota masyarakat Kabupaten 
Flores Timur mempunyai hak yang sama agar aspirasinya 
terakomodir dalam alokasi APBD Kabupaten Flores Timur. 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjami dan 
mengoptimalkan partisipasi masyarakat-juga masyarakat 
disabilitas, dan mengakomodir kepentingan serta kebutuhan 
mereka dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dan 
dalam seluruh aspek proses perencanaan pembangunan. 
Pada umumnya, kaum difabel di Kabupaten Flores Timur 
adalah kategori kelompok fakir miskin dan anak-anak terlantar 
bahkan disabilitas berat yang wajib hukumnya dipelihara, =t PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
NOMOR 9 TAHUN2017 
TENT ANG 
KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS I l • 
II. PASAL DEMI PASAL