Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA, BAB II - KEBIJAKAN DAN STRATEGI, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan 
Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada 
masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan 
Kepala Badanan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 
2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BAB II), menetapkan bahwa pemerintah daerah 
bertan ggun g jawab untuk, antara lain, melindungi masyarakat dari 
ancaman dan dampak bencana, melalui: 
1. Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan 
risiko bencana di wilayahnya; 
2. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan 
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; ., 
3. Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya 
bagi kelompok rentan bencana; 
4. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 
Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu 
perwu judan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan 
perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program 
ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam 
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2015 
2019 antara lain: penanggulangan bencana berbasis 
masyarakat; peningkatan peran lembaga swadaya masyarukut 
dan organisasi mitra pemerintah; dan pemaduan progrum 
e 4 . 
pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan. Selain 
mengandung keempat aspek yang digariskan di dalam Perka Nomor 
3 tahun 2008 di atas, Desa Tangguh Bencana juga mengandung 
aspek pemaduan prakarsa pengurangan risiko masyarakat ke 
dalam proses pembangunan daerah. 
Tujuan khusus pengembangan Desa Tangguh bencana ini adalah: 
I% 
1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya 
dari dampak-dampak merugikan bencana; 
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok 
rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka 
mengurangi risiko bencana; 
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalum 
pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bug 
pengurangan risiko bencana; 
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan 
dukungan sumber daya dan tcknis bagi pengurangan risiko 
bencana; 
5. Meningkatkan kerjasama antera para pemangku kepentingan 
dalam Pengurangan Resiko Bencana, pihak pemerintah daerah, 
sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang 
peduli. 
Sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana, Pemerintah dan pemerintuh daerah menjadi penanggung 
jawab penyelenggaran penanggulangan bencana. Pengembangan 
Desa Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari 
pclaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan 
kepada desa, dan menjadi tanggunug jawab Pemerintah Desa atau 
Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi 
program ini dengan menyediukan sumber daya dan bantuan 
teknis yang dibutuhkan olch dcsu. Pengembangan Desa Tangguh 
Bencana harus tercakup dalum rencana pembangunan desa, 
baik dalam Rencana Pembangunun Jangka Menengah Desa dan 
Rencana Kerja Pemerintah Desu. 
Mekanisme perencanaan dun penganggaran program Desa 
Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaun 
Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatun- 
kegiatan dalam rangka pengembangan Desa Tangguh Bencana 
diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Kabupaten. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa 
Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala 
Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- 
undangan di atasnya. 
Secara garis besar Desa Tangguh Bencana akan memiliki komponen- 
komponen sebagai berikut: 
1. Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur 
pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat. 
desa 
2. Perencanaan : penyusunan rencana 
Bencana Desa; Rencana Kontinjensi Penanggu langan 
bila menghadapi 
ancaman tertentu; dan Rencna Aksi Pengurangan Risiko 
Bencana Komunitas (pcngurangan risiko bencana menjadi 
bagian terpadu dari pembangunan) 
3. Kelembagaan : pembentukan forum Penanggulangan 
Bencana Desa yang berasal dari unsur pemerintah desa dan 
masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana 
di dusun, rukun warga dan rukun tetangga, serta 
pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku 
kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko 
bencana. 
4. Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari 
Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran 
Pendapatan Belanja Desa, dana mandiri masyarakat dan 
sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan) 
5. Pengembangan kapasitas: pelatihan, 'pendidikan, dan 
penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok 
relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar 
memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama 
dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana 
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan 
mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; 
kesiapsiagaan untuk tangggap darurat, dan segala upaya 
penguran gan risiko melalui intervensi 'pembangunan dan 
program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun 
non-struktural. 
B. Strategi 
Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkun 
Desa Tangguh Bencana antara tuin mcliputi: 
I. Pelibatan seluruh iapisan musyarakat, terutama mereka yung 
paling rentan secara fisik, ckonomi, lingkungan, sosial dun 
keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya 
pengarusutamaan gender ke dalam program; 
2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber 
daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang 
seminimum mungkin; 
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku 
(pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah kecamatan, 
organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk 
memberdayakan masyarakat des; 
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya 
dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, 
kabupaten dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila 
dikehendaki masyarakot; ; 
5. Peningkatan pengetahuan dun kesadaran masyarakat 
akan potensi ancaman di desn mereka dan akan kerentanan 
warga; 
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa untuk 
mengurangi risiko bencan; 
7. Peningkatan kapasitas musyurukat untuk mengurangi dan 
beradaptasi dengan risiko bencuna; 
8. Penerapan keseluruhan rangkuian manajemen risiko mulai 
dari identifikasi risiko, pengknjian risiko, penilaian risiko, 
pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko; 
9. Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke 
dalam pembangunan yang berkelanjutan;dan 
10. Pengarusutamaan pengurungan risiko bencana ke dlam 
perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial 
desa, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat 
masyarakat. 
I 
t