Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ~ Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor ~ Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawa san Penyelenggaraan, BAB III - b. mewujudkan pelayanan bantuan hukum di Klinik, Pasal 5 berbunyi:

.. , (9) (8) Apabila advis hukum tidak dapat dilakukan, maka 
Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum akan 
merekom endasikan pendampingan hukum aparatur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Lembaga Bantuan 
Hukum atau Advokat, kepada Bupati . 
Bupati menunjuk Lemba ga Bantuan Hukum atau Advokat 
sebag~~ana dima~~ud pada ayat (7) pada tahap 
penyelidikan, penyidikan, penun tutan pidana hingga 
putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, dan 
Lembaga 1:3antuan Hukum atau Advokat tersebut wajib 
menyampaikan laporan kepada Klinik Bantuan Hukum . 
Mekanisme pelayanan bantuan hukum pada Klinik Bantuan 
Hukurn se?ag aiman a dima ksud pada ayat (1) sampai dengan 
digambarkan dalam Alur sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II Keputusan ini. (7) Pelayanan bantuan hukurn sebagairnana dimaksud pada 
secara teknis ditangani oleh Koordinator Bidang 
Tindak Pidana Umum , Koordinator Bidang Tindak Pidana 
Korupsi, atau Koordinator Bidan g Tindak Pidana Khusus 
dengan berkoordinasi dengan Ketua Klinik. (6) Berdasarkan arahan Sekretaris Daerah, Penanggung Jawab 
Klinik Bantuan Hukum selanjutnya memerintahkan Ketua 
Klinik Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan 
bantuan hukum berupa advis hukum kepada aparatur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk permasalahan 
hukum yang dapat diselesaikan oleh Klinik Bantuan 
Hukum, sesuai tingkatan penyelidikan dan penyidikan. (5) (4) (3) Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum memberikan 
arahan secara umum kepada aparatur yang membutuhkan 
pelayanan bantuan . hukum dan memerintahkan Ketua 
Klinik Bantuan Hukurn untuk melakukan pemilahan kasus 
meliputi tindak pidana umum , tindak pidana korupsi , atau 
tindak pidana khusus, dan melakukan kajian/ telaah hukum 
terhadap jenis kasus 
Ketua Klinik Bantuan Hukum dalam melakukan pemilahan 
kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan 
keterangan aparatur. 
Ketua Klinik Bantuan Hukum berdasarkan kajian/telaah 
hukum yang dilakukannya terhadap jenis kasus yang 
dihadapi aparatur , memberikan pertimbangan hukum yang 
disampaikan kepada Penanggung Jawab Klinik Bantuan 
Hukum, dan selanjutnya Penangung Jawab Klinik Bantuan 
Hukum rnenyarnpaikan pertimbangan hukum beserta 
rekomendasi saran tindak dan cara penanganannya kepada 
Sekretaris Dae rah untuk mendapat arahan. (2) 
YOSEPHA HASNAH 
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR .:f9 - SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG ' Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 30 'M,£l 2018 rJAROT WINARNO Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 2>0 e-1 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang . Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 6 BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP Waktu pelayanan bantuan hukum pada Klinik Bantuan 
Hukum dilaksanakan selama hari kerja. PasalS 
~ JAROT WINARNO l(eput 01an hukum 
ISP) atau putusan 
pon11dll1n) 2. be,slfat 
rekomendilsl · pembm pingan 
hukum, selama 
proses bukum 
perkara hukum Sur• t Perint.ah 
Tugu me nit 1. beuifat advts · dalam bentuk 
.advis hukum : 20 Disposisi 
Penanggung 
Jaw.abKJinik surat Pemanggil an 1 Jam 
dan pertimbangan (penanggung 
hukum scrta dispos ~I jawab klinik 
Penan ngung Jawab berada di 
:<linik tempa t] Ar~anS6dil ljam Jenis Perk ar a : pldana 
umum, tipikor atau 
pldana khusus 
6 ,,.~dip pend• mf,tr11)1,n huit.um .a.p.111tu, olf?h trmbiltga 
,illt.lu ~a t, IClioi• B..nhMh ltu•urn rnrt~t11m• L.,pt..,a11 - 
H.as.tl Ptnd.l ml'.)!r,.,.n Litt"nb •p fb,tu.n ttu-um •t..,iru 
Ao-.iot,n tt.ri l~ EA k..lntLWi n Hukurn .11au Ad\lOU t 
tt"'Hbut S k~ 0,'!lll S.r;fl,.ln 11uluin mr-i•hA,n P~•r•n,111 
b.11\t:u.M\ r..,tvn, bNop, .advn hlA:um untlA.. .._,us y.1ng 
dip.., t d.'\f'titU bn olf"h KhN~ B,ntu.,n HlAum, V""' S.N:"' I 
tNrtr\ dtu!',f oft'h IC.oord m,ltOI Bid,ng lrn<U, P1~na 
UTui\. i:oor dlnatc, R,d,ng 1nd,k P+dM'la P'..Dfups1, .iltau 
~dN to, e.~nc lind,l l»>d1n.11 Khu- .U\ dc-npn 
bft,_4':WYdr n.e1J dt"J\&.l n ~ua Kl1tllk 6.1111u.11n ttukum 
Ap..tt,. f.11 p,t4~Nn b,ntu,n um o4d'I .._lm,l b41nhun 
hul-.um tJdil &tp,:1 d,la•ut~n. rri.l• PftUngaunf! J1w,b 
IO.r,c\- 8.tn·ru.n tiulurn .alin mHt·l0tn~od"~'.._,1n 
pe,nd.l ,,1pm,t.tn hulum Ip.tutu, 0,h L~g. 8.antwtn 
Htlt.,.trn ,U.,u .\4vot •I .& ~ Jawab IO.inA Bantu.an Huk um ~duar~n Aparatur yang 
sudah dldisp<>5isi 
n ..•••. 1-lharl Surat pemanggilan 
of~h Bupati Perm intaan 
J Ptnl ~ bw.1h (ltr\l l S.ntwr, ltu .. um rnNnNmtiMan 
J:e(w ~u11l R.lmua.n ttl.Aum univ\ m~a\.uUn pNtwl.,~n 
\.a,\A ~a n lvJu,tn untul mt'fflPNmvd.a h pN\.1ng.1n,n 
~ nwmb Nihn p.-tflinh,1ng.,n hulu rT1. INha!Up /C!'fll1. 
UHn., unt\A ,c1,1r,1U1ny .1 Pf"Noe,ur,g J.a\o\·ab k.lin1k 
ttwny' l.mp,l• bn p"·11rnb.tng an hvlum lt"f\t'but bMf"ft,1 
t~ wran tind,t d,n c..1u l)('n,l n.g,na n krp.1d1 
s.tt.J f'U•~ O.er ah untut. rnt"l'ld,a p.at ",tun Srk1 t't.:ar is 
i»Pr"h 12 
Surat II 
Surat 
Perm lntaan 
Aparatur Sme nit SUrat Pemanggilan 
darlAPH 10 
P.cuc;n KAnco, ~ n (/n')(tr ,'/frN'J Klln1k S..nhaan ltult.um 
mf'nt•onw 11.••t pN1\.ll\f.l llan .1p.,1at\JT dul Apar.at 
P·tnq.a\ Hui.urn tbn u·l,n,u'lny .a d,~npalhn 11'.cp.ada 
P¥n.! 1"41,U11' J.•"- :ab.,_,"' ... f\.lnlulln ttukum. 
Ooll:umentas l W1ktu l>enann1un 1 l(otu• Kllnlk 
bwabKl/nlk K£T 
S.kd• T\I NO Output ALUR PELAYANAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN SURAT PEMANGGILAN APARATUR DARI APARAT PENEGAK HUKUM 
PflAK.:::SA.::.N;.c;A __ ~--- r------ -l--- ----...: M:::.::..UT :.:U:.:B::Uc:..KU:_---r-- -­ 
Pen1.ur• 
Perkar• Pld,1in• 
dlpenudll•n l([GIATAN LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMO R ~ 9,lil, l)ol' 1 1 
TANGGAL .!() l'v\6l .k>\e 
TENTANG STANDAR OPER ASIONAL PROSEDUR KLINIK BANTUAN HU KUM PADA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPA TEN SINTANG 
B=:t 
JAROT WINARNO Dokumenta 
sl Berkas Smenit Keputusan hukum 
(SP3 atau putusan 
pengadila n) S Terhadap pendampingan hukurn aparatur oleh Lembaga atau Advokat , 
Kijnik Bantua n Hukum menerima Lapora n Hasil Pendampingan Lembaga •• 
Bantuan Hukum atau Advokat dari Lemba ga Bantua n Hukum atau 
Advokat tersebut aparatur oleh Lembaga Bantuan Hukum at au Advokat. Klinik Bantuan Hukum akan merekomendasikan pendampingan hukum Ketua Klinik Bantuan Hukum. Apabila pelayanan bantuan hukum oleh 
kllnik bantuan hukum tidak dapat dilakukan, maka Penanggung Jawab Tindak Pidana Umum, Koordinator Bidang Tindak Pidana Korupsi, atau 
Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus denga n berkoo rdinasi dengan Bantua n Hukum, yang secara teknis ditangani oleh Koordinat or Bidang 4 Ketua Klinik Bantuan Hukum melakuka n pelayanan bantuan hukum 
berupa advis hukum untuk kasus yang dapat diselesaika n oleh Klinik Jenis Perkara : 
pidana umum, ljam Arahan 
tipikor atau pidana Sekda 
khusus 
surat Pemanggilan ,. lJam 
dan pertimbangan (penanggu ng Disposisi 
hukum serta jawabklinik Penanggu n . 
dlsposisi berada di gJawab 
Penanngung Jawab temp at) Klinik • ,:~~,t 
- dalam bentuk 
1. bersifat advis advis hukum : 20 
hukum men it Surat 
2. bersitat - pendam pingan Perintah 
rekomendasi hukum , selama Tugas 
proses hukum 
perka ra penyidika n menye lesalkan kasus/perka ra sesual tingkatan penye lidikan dan 3 Penanggun g Jawab Klinik Bantuan Hukum berdasarkan arahan Sekretaris 
Daerah memerintahkan Ketua Kfinik Bantuan Hukum untuk l 
mendapa t arahan Sekreta ris Daerah saran tindak dan cara penang anan kepada Sekretar is Oaerah untuk menyamp aikan pertimba ngan hukum tersebut beserta rekom endasi terhadap jenis kasus, untuk selanjutnya Penanggung Jawab Klinik memperm udah penanganan dan memberika n pertimb angan hukum Bantuan Hukum untuk melakuka n pemilahan kasus dengan tujuan untuk 2 Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum memeri ntahka n Ketua Klinik aparatur dan selanjutnya mengarahka n aparatur tersebut kepada 
Penangg ung Jawab Klinik Bantua n Hukum. Surat Pemanggilan 
· dariAPH Petugas Kantor Depa n (front office) Klinik Bantuan Hukum menerima Sekda Pengacara 
Penanngung Ketua Kllnik Perkara Pidana di 
Jawab Klinik KET 
Waktu Output 
10 11 12 
Surat 
5 menit Permintaan 
Apara tur Bupatl ru NO 
pengadilan negerl KEGIATAN MUTUB 
PELAKSANA 
Kelengkapan 
-l...,. 
Ila LAMPIRAN II: PERATU RAN BUPATI SINTANG 
NOMOR ~ ~\Ji! j;ic lQ 
;~~~AG:! ~ND~~JER~~ 1t PROSEDUR KLINIK BANTUAN HU KUM PADA BAGIAN HU KUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETAR IAT DAERAH 
KABUPATEN SINTANG