Apa bunyi lengkap Pasal 59 dalam PERATURAN BUPATI SANGGAU Nomor 14 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SANGGAU Nomor 14 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI, pada , Pasal 59 dinyatakan:

(I) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan desa dan 
Camat melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimak sud pada ayat (I) meliputi: 
a. memberikan standarisasi terhadap pembebanan biaya yang 
dikeluarkan dalam APBDesa; 
b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang mengelola 
APBDesa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 
c. memberikan sanksi kepada Pemerintah Desa alas penyimpangan yang 
dilaku kan oleh pengelola keuangan desa dan pihak lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. memberi pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 
Desa; 
e. memberi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan 
partisipatif ; 
f. melaku kan fasilitasi penyelenggara an Pemerintahan Desa; 
g. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; 
h. melakukan pembinaan dan penyelenggar aan Pemerintah Desa; 
i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan, dan 
lembaga adat; 
j. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan 
desa; 
k. memberikan pendam pingan dan asistensi dalam pelaksanaan 
pengadaan baran g dan jasa didesa; 
I. melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa; 
m. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi 
keuangan desa. 
(3) Dihapus. 
8 
« 
(4) Camat m� ukan Pembinaan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan 
pengelolaan keuangan desa melalui: 
a. fasilitasi pen yusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 
b. fasilitasi admini strasi tata pemerintahan desa 
c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 
d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan­ 
undangan; 
e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; 
f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; 
g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; 
h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; 
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 
pembangunan desa; 
j. fasilitasi pen eta pan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 
k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
1. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 
kemasyarakatan; 
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisifatif; 
n. fasilitasi kerja sama antar­desa dan kerja sama desa dengan pihak 
ketiga; 
o. fasilitasi penataan , pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa 
serta penetapan dan penegasan batas desa; 
p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat desa; 
q. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan 
r. koordinasi peJaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di 
wilayahnya. 
7. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lam piran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatann ya dalam Berita Oaerah Kabupaten Sanggau. 
Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 2 Maret20 I 8 
Pis. BUPATI SANGGAU, 
TTD 
MOSES TABAH 
Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 5 Maret 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, 
TTD 
A.L. LEYSANDRI 
BERITA DAERAH KAB UPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 14 
Salinan ses 
KEPALA BAGI 
Pe 
NIP. . aslinya 
DAN HAM, 
at I (IV /b) 
199903 1 002 
9 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU 
NOMOR 14 TAHUN 2018 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA 
FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA 
ANGGARA N BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT 
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 
BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 
APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN APBDESA 
A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa 
PEMERINTAH DESA ........o. .. 
KECAMATAN . 
KABUPATEN SANGGAU 
RAN CANGAN PERATURAN DESA .........• 
NOMOR ..»......, TAHUN. ........ 
TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN .....o... 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA ......so.ooooooo» 
Menimbang 
Mengingat :a. bahwa berdasar kan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten 
Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, Kepala Desa 
mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) untuk mendapatkan kesepakatan bersama BPD; 
b. bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa) Tahun Anggaran ........ 
:1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalim antan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pererintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah bcbcrapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan aan 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
Menetapkan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersum ber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Ler baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Noror 5558) sebagaim ana telah beberapakali diubah , 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lcmbaran Negar a 
Republik Indonesia Nomor 5864 ); 
6. Dst. . 
Dengan Kesepaka tan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA •.•.•....••••.•.••. 
dan 
KEPALA DESA.......... 
MEMUTU SKAN: 
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA TAHUN ANGGARAN . 
Pasal I 
(1) Anggaran Pendapatan dan Belan ja Desa Tahun Anggaran •••••• dengan rincian sebagai beriku t: 
A. Pendapatan Desa Rp...........so.....- 
B. Belanja Desa 
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp............................. 
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
3. Bidang Pembinaan Kemasyaraka tan Desa 
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
5. Belanja Tak Terduga 
Jurlah Belanja 
Surplus/ Defisit 
C. Pembiayaan Desa 
1. Fenerim aan Pembiayaan 
2. Pengeluaran Perb iayaan 
Selisih Pembiayaan ( 1-2) Rp. . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp .. 
Rp . .. 
Rp ..•..••••••••............... 
Rp . 
Rp . 
(2) Rincian Anggar an Pendapatan dan Belanja Desa sebagaim ana tercantum dalarm Lam piran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.