Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 pada Pasal 20?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, BAB V - KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 20 menyebutkan bahwa:

Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang 
melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme 
internet b anking dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah. 
Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara 
manual maupun elektronik. 
Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah baik 
tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang 
berlaku.