Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 84 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 84 Tahun 2018 tentang LAYANAN CEPAT ADMINISTRASI KECAMATAN (LAPAK), Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam 
peraturan 
ini yang dimaksud dengan : 
 
1.
 
Daerah, 
adalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
Pemerintah Daerah, 
adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 
 
3.
 
Bupati, 
adalah Bupati Probolinggo. 
 
4.
 
Sekretaris Daerah, 
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo. 
 
5.
 
L
ayanan 
Cepat 
Administrasi Kecamatan 
yang selanjutnya disingkat LAPAK
,
 
adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan 
secara cepat dan tepat 
dari tahap permohonan sampai ke tahap terbi
tnya dokumen dala
m satu tempat 
secara online melalui teknologi informasi.
 
6.
 
Aplikasi, 
adalah 
suatu subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan 
kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan 
pemakai
.
 
7.
 
Online, 
adalah serangkaian perangkat dan 
prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi 
elektronik melalui jaringan komputer dan/atau Internet.
 
8.
 
Tanda Tangan Elektronik, 
adalah
 
tanda tangan yang terdiri atas Informasi 
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik 
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 
9.
 
Quick Response 
Code yang selanjutnya disebut QR Code, 
adalah 
suatu je
nis 
kode
 
matriks
 
atau
 
kode batang
 
dua dimensi yang berfungsi menyampaikan 
informasi dengan cepat dan mendapatkan respo
ns yang cepat.
 
10.
 
Kecamatan, 
adalah wilayah kerja Camat sebagai 
Perangkat Daerah 
Kabupaten 
Probolinggo. 
 
11.
 
Camat, 
adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di 
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh, 
pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umu
m Pemerintahan. 
 
12.
 
Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yan
g diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
4
 
 
13.
 
Kepala 
Desa, adalah 
Pimpinan 
tertinggi dari 
Pemerintah
 
desa, yang bertugas 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 
pembangunan desa
, 
pembinaan kemasyarakatan Desa
 
dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 
14.
 
Perizinan, 
adalah kegiatan pelayanan administrasi di kecamatan dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaat
an ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.
 
15.
 
Non 
Perizinan, 
adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan 
informasi men
genai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang
-
undangan.