Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN Nomor 7 Tahun 2004, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN Nomor 7 Tahun 2004 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 13, pada , menyatakan:

79, Pasal 180 dan Pasal 181 ayat (1) Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah
dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Und ang–Undang ;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapat an dan Belanja Daerah Kabupaten
Katingan Tahun Anggaran 201 3;
Mengingat : 1.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 198 5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2.Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabuapten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );
3.Undang -undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ko rupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Nomor 4250);
4.Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones ia Nomor 4286 );
5.Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemb aran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lem baran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah an Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 48 44);
9.Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
11.Undang -Undang Nomo r 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5074 );
12.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 20 11tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelen ggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No mor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, T ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Pe raturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Ta mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perim bangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 005Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lem baran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N omor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pe nyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaa n
Keuangan Daerah;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37Tahun 20 10tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 11;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Ban tuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011 (Le mbaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2011 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 3