Menurut PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017, apa isi dari Pasal 15?
Pasal Pasal 15 dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA, pada BAB III - APBDesa, menyatakan:

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf 
c meliputi semua penerima an yang perlu dibayar kembali dan/ atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
kelompok: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 
(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
mencakup: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; 
b. pencairan Dana Cadangan; dan 
c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 
(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a antara lain 
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan 
belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 
(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan 
pembiayaan yang digunakan un tuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 
dari pada realisasi belanja; 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 
anggaran belum diselesaik an. 
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
digunakan untuk mengangg arkan pencairan dana cadangan dari 
rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran 
berkenaan. 
(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan 
kekayaan desa yang dipisahkan.