Apa substansi hukum dari Pasal 21 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Materi muatan NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., khususnya , Pasal 21, adalah:

(l) Garis eempadan bangunan ditentukan atas 
pert.imbangan keama.nan, kesehatan, Jrenyttman~ 
dan kcsera$ien de11g11n lingkung,an dan ketinggian 
bangunan . 
(2) Garis sempadan bangunan gedung meliputi ketentuan 
mengenai jarak bangunan gedung dengan as jalan, 
tepi aungai dan irigasi, rel kereta api dan/atau 
jaringan listrik tegangan tinggi, dengan 
mempertinibangkan aapek keaeJamatan dan 
kesehatan. 
(3) Garis ~mpadan bangunan melipuli garis ecmpeden 
bangunan untuk hl'lgisin muka, samping dan 
bela.kang. 
(4) Untuk bangunan bertind<at setiap perubahan 1 (sa.tu) 
tingkat ditambah 1 (satu) meter dari batas bangunan 
satu dengan bangunan lainnya. 
(SJ Penetapan garis &empadan bangunan berlaku untuk 
bangunan diatas pennukaan tanah maupun di bawah 
permukaan tanah (ba.sement). (IJ Jumlah lantai bangunan gedung dan tinggi bangunan 
gedung ditentukan atas dasar' pertimbangan lebar 
jalan. funpi bangunan, keselamatan bangunan, 
keserasian dengan lingkungannya. serta keselamatan 
lalu lintas penerbangan. 
(21 Bangunan gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah 
tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidal< 
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 
(3) Ketenwan besarnja [umlah lantal bangunan gedung 
dcm tingsi bangunan gedung sebagaimana ri;maksud 
pada ayat ( 1 J disesuaikan dengan ketentuan tlalam 
RTRW, RDTR dan RTBL dan/atau pengaturan 
sementara persyaratan inten:sitas bangunan gedung 
dalam Peratumn Bupati. Pasa123 (2) Ketentuan be9arnya KLB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11 disesuaikan dengan ketentuan dalam 
RTRW, RDTR dan RTBL dan/atau pengaturan 
sementara persyaratan intensitas bangunan gedung 
dalam Pcaturan Bupati. 
. ~ 
(1) Jar<tk antar bangunan clan jarak antara as jalan 
dengan pagar halaman ditl"!tapkan untuk setiap lokasi 
sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan 
keselamatan, keaehatan, kenyamarum, kemudahan 
<Ian keserasian dengan Jingkungan dan ket inggian 
bangunan. 
(2) Jarak antar bangunan dan jar<tk antara as jalan 
dengan pegar halaman yang diberlakukan per 
kapling/persil dan/atau per kawasan. 
(3) Peneta.pan jarak antar bangunan dan jarak antara iu; 
jalan derwm pagar halaman berlaku untuk di atas 
permukaan tanah maupun di bawah permukaan 
t:anah (basement). 
( 4) Penetapan jarak antar bengunan dan jarak antara as 
jalan dengan pagar halaman untuk di bawah 
pennuka.an tan.ah dida.saTkan pado. pertinibangan 
kP.hP.rnclaBn atau rencana jaringan pembangunan 
utilitas umum. 
(5) Ketentuan besamya jarak antar bangunan dan jarak 
antara as jalan dengan pagar balaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) disesuaikan dengan 
ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/ntau 
pengarursn sementara persyaratan intensitas 
Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati. 
(6) Rupati dapat menetapkan lain untuk kawasan- 
kawasan tertentu dan spesifik. Pasal 26 Pa.da daerah :sempadall dilarang: 
a. membuang sampah, limbah padat dan/atau cair; 
b. mendirikan bangunan pennanen untuk hunian dan 
tempat usaha; 
c. bag! para pemanfaac lahan di tlae1·ah sempadan, 
daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai 
dan bekas sungai yang belum ikut ketentuan dalam 
peraturan ini asar dalamjangka wakt.u 6 (enarn) bulan 
sejak ditetapkannya daerah sempadan segera 
menyesuaikan. Pasal 25 (6) KP.hmtuan besamya garis sempadan bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diseeuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, ~UT.I< 
dan RTBL dWI/atau pengaturan sementara dalaD\ 
Peraturan Bupati. 
(7) Bupa.ti dapat menetapkan lain untuk kawasan- 
kawasan tertentu dan spesifik. 
(1) Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin 
simetris dan sederhana guna mengantisipasi 
kerusakan akibat bencana alam gempa. 
(2) Bentuk bangunan ~ung harus dira.ncang dengan 
memperhatikan bentuk dan karalrteristik arsitektur 
disekitarnya dengan mempertimbangkan terciptanya 
rua.ng luar bangunan yang nyaman dan eerasi. 
terhadap linglcung11nnya. Pasal29 ( 1) Persysratan penampilan bangunan gi>;dung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan 
dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam 
pera.turan zonasi dalam RDTR dan/atau Peaturan 
Dupati tentang RTBL. 
(2) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat, (1) harue mem.perhatikan kaidah cstctika 
bentuk, karalctP.ristik arsitektur, teknologi dan 
lingkungan yang ada disekitarnya serta dengan 
mempertimbangkan kaidah pelestarian lingkungan, 
sosial, budaya, kearlfan lokal da.n keldni.an 
(modernita.s). 
(3) Penampilan bangunan gedung yang dtdtrikan 
bcrdainpingan dcngan bengunan gedung yang 
dilf>j\tstrikan, harus dirancang dengan 
mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan 
karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang 
dilestaril<an. 
(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitektur 
tertentu pada suatu kawasan setelah mendengar 
pcndapat TABG dan pendapat masyamkat dalam 
Peaturan Bupati. Pasal28 Paragraf4 
Persya.ratan Arsitektur Bangunan Gedung 
Pa.sal 27 
Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi 
persyara.tan penawpilan bangunan gedung, tata rueng 
dalam, keseimbaJl83ll, keserasian dan keselarasan 
bangunan gedung dengan lingkungannya, serta 
mempertimbangkan a.danya keseimbangan antara nilai- 
nilai adat/t:radisional sosial budaya setempat terhadap 
penera:pan bcrbegoi perkembangan a.rsitektur dan 
rekayasa. 
~. 
.. (1) Pel"5yaratan ke=imbllnga.ri, keseraeian dan 
ke8elamsan bangunan gedung dengan lingkungannya 
sebagaimana climaksud da!am Pasal 27 harus 
mempertimbangkan terciptanya ruang Iuar dan ruang 
terbuka h.ijau yang l!leimbang, l5erasi. dan llClm'rul 
dengan lingkunpnnya yang diwujudkan dalam 
pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses 
penyelamatan, sirkulasi lrendaraan clan manusia serta 
terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar 
bangunan gcdung. 
(2) Persyaratan keseimbangan, keserastan clan 
k~laraean bangunan godung dengan lingkungannya 
sebagaim.AnB dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan 
(RTHP); 
b. persyaratan ruttng ~wpadan bangunan gedung; 
c. pereyaratan tapak basement terhadap lingkungan; Pasal 31 (11 Persyara.tan tata ruang dalazn bangunan gedung 
sebagaimana dirnaksud dalam Paool 27 harus 
memperhat:ilcan fungsi ruAng. arsitektur bangunan 
gedung dan keandalan bangunan gedung. 
(2) Bcntuk bangunan gedung ha.rus dirancang agar 9etiap 
ruang dalam dimun!dQnkan mensgunakan 
pencahayaan dan penghawaan ala.mi, kecuali fungsi 
bangunan gedung yang memerlukan sistem 
pencahayaan dan pengha.waan buatan. 
(3) Ruang dalam ba.ngunan gedung harus m.empunyai 
tlnggl yang cukup ~uai dengan fungsinya dan 
a.rsitektur bangunannya. 
(4) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang bangunan 
gedung a.tau bagian bangunan gedung harus tetap 
memenuhi ketentuan pe~naan bangunan gedung 
dan dapat menjamin keamanan, keselamatan 
bangunan dan kebutuhan kenyamanan bagi 
penghuninya. Pasal 30 (3) Bcntuk denah bangunan gedung adat atau tradillional 
harus memperhatil:an sistem nilai clan kearifan lokal 
yang berlaku di Jingkungan masyarakat adat 
bersa.ngkutan. 
(41 Atap dan dinding bangunan gedung barus dibuat dari 
konstruksi dan bahan yang aman dari kerusakan 
akibat bencana alam.