Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 41 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 41 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Wali Kota ini,yang dimaksud dengan :
1.Daerah adaiah Kota Medan .
2.Pemerintahan Daerah adaiah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seiuas -Iuasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dedam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 .
3.Pemerintah Daerah adaiah Wali
penyelenggara Pemerintahan Daerah
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom .Kota sebagai unsur
yang memimpin
4.Wali Kota adaiah Wali Kota Medan .
5
5.Organisasi Perangkat Daerah ,yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran /pengguna barang .
6.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Medan .
7.Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kota Medan .
8.Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Medan .
9.Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Medan .
10.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Medan .
11.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan .
12.Dinas Ketenagakeijaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota
Medan .
13.Dinas Pekeijaan Umum adalah Dinas Pekeijaan Umum Kota
Medan .
14.Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman ,Dan Penataan Ruang
adalah Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman ,Dan Penataan
Ruang Kota Medan .
15.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota
Medan .
16.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Medan .
17.Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan .
18.Pelayanan Terpadu Satu Pintu ,yang selanjutnya disingkat PTSP
adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap Permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu .
19.Perizinan adalah segala beniuk persatujuan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan .
20 »Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan ,
fasilitas fiskal ,dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan .
21.Pendelegasian Sebagian Wewenang adalah penyerahan sebagian
tugas ,hak,kewajiban ,dan pertanggungjawaban Perizinan dan
Nonperizinan ,termasuk penandatanganannya atas nama pemberi
wewenang .
6
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan ,yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .