Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 57 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 57 Tahun 1945 tentang HARG A SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, khususnya BAB V - KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA /DAERAH, Pasal 8, memuat:

Klasifikasi Bangunan Gedung Negara berdasarkan tingkat kompleksitas 
meliputi: 
a. bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara/ daerah dengan 
karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. 
Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) 
tahun, dengan klasifikasi, antara lain: 
 
jdih.pontianakkota.go.id 
 
 
 
1. gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau banguna n 
gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai 
dengan luas sampai dengan 500 m2 (lima ratus meter persegi) ; 
2. bangunan rumah dinas/jabatan tipe C, tipe D dan tipe E yang tidak 
bertingkat; 
3. gedung pelayanan kesehatan (puskesmas ); dan 
4. gedung pendidikan tingkat dasar dan lanjutan dengan jumlah lantai 
sampai dengan 2 (dua) lantai. 
 
b. bangunan tidak sederhana 
Klasifikasi bangunan gedung tidak sederha na adalah bangunan gedung 
negar a dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan 
teknologi tidak sederhana , masa penjaminan kegagalan bangunannya 
adalah selama 10 (sepuluh) tahun dengan klasifikasi, antara lain: 
1. gedung kantor yang belum ada dis ain prototipenya, atau banguna n 
gedung kantor bertingkat dengan jumlah lantai di atas 2 (dua) l antai 
dengan luas di atas 500 m2 (lima ratus meter persegi) ; 
2. gangunan rumah dinas/jabatan tipe A dan tipe B atau rumah dinas tipe 
C, tipe D dan tipe E yang bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai, rumah 
negara yang berbentuk rumah susun ; 
3. gedung rumah sakit klas A, klas B, klas C dan klas D; dan 
4. gedung pendidikan ti nggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan 
dasar /lanjutan bertingkat di atas 2 (dua) lantai. 
c. bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki 
penggunaan dan persyaratan k husus, ya ng dalam perencanaan dan 
pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus , m asa 
penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun , 
antara lain: 
1. istana negara dan rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden ; 
2. wisma negara ; 
3. gedung instala si nuklir; 
4. gedung instalasi pertahanan, bangunan Kepolisian Republik 
Indonesia dengan penggunaan dan persyaratan khusus; 
5. gedung laboratorium; 
6. gedung terminal udara/ gedung terminal laut/ gedung terminal 
darat; 
7. stasiun kereta api; 
8. stadion olahraga; 
9. gudang benda berbahaya; 
10. gedung bersifat monumental; dan 
11. gedung perwakilan Negara R epublik Indonesia di luar negeri. 
 
 
 
 
 
 
 
jdih.pontianakkota.go.id