Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor J.'5 Tahun 2018 Pasal 15?
Dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor J.'5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11, Pasal 15 mengatur sebagai berikut:

r- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 
agar setiap orang mengetabuin ya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatann ya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara . 
NO PEJABAT PENGELOLAH PARM 
I l<epala Sub Bidang Pcnd&ftaran N,. 
a Kepala Bidang Pendata an dan - P,nd.n..a11 
3 Sekrctaria BKO ,.q 
' Kepala Bag,an Hukum dan Penmdang - (I und8Jl 
s Kepala BKD 
6 lncpektur .,. 
/ . 
7 Asistcn Bidang Admmistrasi Umum /1 J/ 
a Aaisum Pl!m erin tahan dan 'f"Y/ Keaeiah teraan rakya! 
' Sekretans De.eni.h t.., 
10 Wakil Bupati Minaha.sa Ten88,ant . 
11 Bupati Minaha.sa T"nggara O.H. Mohon ditanda 
Tami:ani Ditetapkan qi Ratahan 
Pada Tanggal 11. ci<.io be.r 
JAMES SUMENDAP 2018 
BUPATI MINAHASA TENGGARA, 
Diundangkan di Ratahan 
pada tanggal IL 01:Jji). btr 
SEKRETARIS DAERAH 2018 
ROBBY GONGOLOY 
BERITA DAERAH KABUPATEN MJNAHASA TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR .:lf!/:8 
10) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selan jutnya 
disingkat SF'I'PD adalah surat yang oleh wajib pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pemba yaran pajak , objek pajak dan/ a tau bukan objek pajak , 
dan/atau harta dan kewaj iban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 
11) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutn ya disingkat 
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan ,. 
besam ya jumlah pokok pajak yang terutang . 
2) ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah , sehingga berbun yi sebagai berikut :