Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lumajang.
2.Bupati adalah Bupati Lumajang.
3.Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
8.BPD yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa,
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk
Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD.
12.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala
Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
15.Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang
bersifat konkrit, individual dan final.
16.Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat.
17.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih
dalam rangka mendapatkan dukungan.
18.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan
suara.
19.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama,
tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat
lainnya.
5
20.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.
21.Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk
oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan
Kepala Desa.
22.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten
adalah panitia yang dibentuk Bupati di tingkat
Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa.
23.Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut
Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat
yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
24.Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih
menjadi Kepala Desa.
25.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat
DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah
diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya
serta ditambah dengan pemilih baru.
26.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
27.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala
Desa.
28.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa
yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.
29.Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban
Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
30.Pemilih adalah penduduk desa setempat dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih
dalam pemilihan Kepala Desa.
31.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk
menentukan sikap pemilihannya.
32.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh
Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
33.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh
Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi dan/atau
seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang
berlaku.
34.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim
yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukum.
6
35.Tersangka adalah seseorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.
36.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,
diperiksa dan diadili di pengadilan.
37.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
38.Bulan adalah bulan dalam kalender Masehi.
39.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan pada ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :