Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956.
Redaksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan, pada BAB IV - JENIS PERJALANAN DINAS, Pasal 19 menjelaskan:

Lamanya perjalanan dinas dalam daerah ditentukan secukupnya menurut 
kebutuhan, sifat dan jenis perjalanan dinas tersebut. - 8 - 
(2) Ketua . Pasal 24 
( 1) Kepala Desa bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan perjalanan dinas 
Aparatur Pemerintah Desa. BAB IX 
PER TANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS 
Pasai 23 
( 1) Pelaksan a SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dan 
biaya perjalanan dinas kepada pemberi perintah paling lambat 5 (lima) hari 
kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 
(2) Pertanggungja waban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 
dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. Surat tugas; 
b. SPD yang telah ditandatangani pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan 
dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan perjalanan dina s; 
c. Laporan perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
d. tiket pesawat, boarding pass , retribusi, dan bukti pemba yaran moda 
trans portasi lainnya; 
e. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format, sebagaimana tercan tum 
dalam Lam piran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Perat uran Bupati ini; 
f. bukti pemba yaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa 
kuitansi atau bukti pembayaran lainn ya yang dikeluarkan oleh badan 
usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan; dan 
g. bukti pemba yaran hotel atau tempat menginap lainnya. 
(3) Setiap pelaksana SPD wajib men yampaikan bukti-bukti pengeluaran 
seba gaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f dan apabila 
tidak diperoleh bukti-bukti pengeluaran tersebut, maka tidak dapat 
diba yarkan biaya perjalanan dinas tersebut. Pasal 22 
( 1) Dalarn hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas segala biaya yang 
sudah diterima harus dikembalikan kecuali: 
a. biaya pembatalan tiket transpotasi dan biaya penginapan; dan 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang 
tidak dapat dikembalikan. 
(2) Dokumen yang dilarnpirkan dalarn hal terjadi pembatalan perjalanan dinas 
meliputi: 
a. surat pern yataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari Pejabat yang 
memberikan perintah dengan format sebagaimana tercantum dalarn 
Larnpiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini; dan 
b. tanda bukti besaran biaya transport dan/atau biaya penginapan dari 
perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan. - 9 - 
· TEN BATANG HARI TAHU N 2018 NO MOR / 6 ' Diundangkan di Muara Bulian 
pada tanggal ~( - t ~ ~o-, {] 
SEKRETARIS DAERAH KABUPA TEN BATANG HARI SY AHIRSAH SY BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasa l 26 
Pcraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat uran 
Bupati ini dengan penem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN