Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA Nomor 27 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA Nomor 27 Tahun 2018 tentang PENDIDIKAN AL QUR'AN, Pasal 10 berbunyi:

Undang -Undang Nomor 23 tentang 
Pemerintahan Daerah; 
 
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pendidikan Al-Qur’an . 
 
Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang –Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalima ntan Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) 
sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
 
2. Undang -Undang Nom or 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 
 
 
 
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679 ); 
 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 
 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 
4769); 
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan; 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembara n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 
 
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah; 
 
9. Perat uran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Standar Sarana Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 
 
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Standar Proses; 
 
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 
2008 te ntang Pembinaan Kesiswaan; 
 
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 
2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria di 
Bidang Pendidikan; 
 
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No mor 23 
Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Men teri 
Pendidikan Naional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota; 
 
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Pe ndidikan Al Qur’an di Kalimantan 
Selatan ; 
 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Nomor 
7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Barito Kuala; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENDIDIKAN 
AL QUR’AN.