Apa yang diatur dalam 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945 pada Pasal 25?
Berdasarkan 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat, Pasal 25 menyebutkan bahwa:

, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, dilaksanakan secara 
sinergis, 
(2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh SKPD 
yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana 
dan perlindungan anak. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara 
sinergis diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 30 Pasal 29 
(1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi : 
a. penelusuran anggota keluarga; 
b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga 
pengganti dan/ atau masyarakat; 
c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial; 
d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan: 
e. lanjutan; dan 
f. monitoring dan evaluasi. 
(2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk 
penyelenggaraan reintegrasi sosial. (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam