Apa substansi hukum dari Pasal 120 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 120, adalah:

(1) Perpanjangan SLF Bangunan Gedung diberlakukan untuk 
Bangunan Gedung yang telah dimanfaatkan dan masa 
berlaku SLF-nya telah habis. 
(2) Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalam 
yaitu: 
a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal 
sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi 
(tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF); 
b.untuk. .. 
-71-
b. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, 
dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai 
ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; 
dan 
c. untuk untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal 
tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada 
umumnya, dan bangunan gedung tertentu di tetapkan 
dalamjangka waktu 5 (lima) tahun. 
(3) Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya 
masa berlaku SLF. 
(4) Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan setelah 
pemilik/ pengguna/ pengelola Bangunan Gedung memiliki 
hasil pemeriksaan/kelaikan fungsi Bangunan Gedung 
berupa: 
a. laporan Pemeriksaan Berkala, laporan pemeriksaan dan 
perawatan Bangunan Gedung; 
b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 
Gedung;dan 
c. Dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung atau rekomendasi. 
(5) Permohonan perpanjangan SLF 
pemilik/ pengguna/ pengelola Bangunan 
dilampiri dokumen: 
a. surat permohonan perpanjangan SLF; diajukan oleh 
Gedung dengan 
b. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan 
kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani 
di atas meterai yang cukup; 
c. gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah 
dilaksanakan; 
d. foto kopi 1MB Bangunan Gedung atau perubahannya; 
e. foto kopi dokumen status hak atas tanah; 
f. foto kopi dokumen status kepemilikan Bangunan 
Gedung; 
g. rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung 
jawab di bidang fungsi khusus; dan 
h. dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhir. 
(6)Pemerintah ... 
n -72-
(6) Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling lama 30 (tiga 
puluh) hari setelah diterimanya permohonan 
(7) SLF disampaikan kepada pemohon selambat- lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan perpanjangan 
SLF.