Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor 3 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang No mor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 1 9 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah -daerah Swa tantra 
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau S ebagai 
Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646) ; 
3. Undang -Undang Nomo r 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana 
telah diubah b eberapa kali terakhir dengan dengan 
Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang 
Tarif Atas Jenis Peneri maan Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4224) , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 2004 tentan g Perubahan Atas P eraturan 
 
- 3 - 
 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku 
Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4362 ); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah un 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533 ); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Pene rimaan Negara Bukan 
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5745 ); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 9 Tahun 20 16 
tentang P edoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sumate ra Barat Nomor 30 ); 
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 
Tahun 20 16 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 121 ); 
[ 
 
- 4 - 
 
Dengan Persetujua n Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 
dan 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA . 
 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah 
Provin si Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 121), diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah dan diantara angka 14 dan 15 
disisipkan 2 (dua) angka , yakni angka 14a dan 14b, sehingga berbun yi 
sebagai berikut :