Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 3 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 3 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 6 1" 017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 7AH! ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

alam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
""" Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
_"8 a perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
_""lenggara pemerintahan daerah. 
Pati adalah Bupati Melawi. 'impin DI , ken,_ ' PRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil "" DPRD Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- angan. 
5. Anggota .•. 
3 
pPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD 
1ng6"~ Melawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
? «a?~ an Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pen""", Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
%met!' 4an Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas- tono"" 4alam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
as~ a dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia 
b ga1rn «", 145. Ta"~~t Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara ,pem"""_an daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang en",'ewenangan daerah otonom. 
menja :. : 
turan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan 
« """"j'~ain adalah Perda Kabupaten Melawi. 
;:turan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati 
9. : Melaw1. 
aran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD "s rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan 
"__ indangan-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan 
P B . 
persetujuan bersama upat1. 
• Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung untuk kelancaran tugas dan 
menunjang DPRD. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Melawi. 
13. Penghasilan DPRD adalah Penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh 
Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
14. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah 
tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. 
15. Dana 0perasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DOP DPRD adalah 
uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan kepada Ketua 
DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari. 
l6. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diterima oleh Pimpinan dan 
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan 
kerja, jaminan kematian serta pakaian dinas dan atribut. Khusus untuk 
pinan DPRD disediakan rumah negara dan, kendaraan dinas jabatan dan 
elanja rumah tangga, sedangkan untuk Anggota DPRD dapat disediakan berupa 
_'ah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi. 
""ala penunjang kegiatan DPRD adalah biaya untuk mendukung 
""caran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa penyelenggaraan rapat; 
,"HUngan kerja; pengkajian, penelaahan dan penyiapan PERDA; peningkatan 
,"Stas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD; 
~""a si dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan j,"" l ain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD; dana operasional 
_'Han; pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; ,Z" "l Prak«st; dan betanja sekretarat Fraksi. , 
ad%_, " Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
Dpp, "encana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh 
' dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
BAB ... 153 
154 
4