Menurut PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Garut. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Garut. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabup aten Garut. 
5. Dinas adalah Dinas Komun ikasi dan Informatika Kabupaten Garut . 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur 
pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretaria t Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, 
Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecam atan. 
-
4 
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan 
Usaha Milik Daerah Kabupaten Garut. 
8. lnforrnasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan 
dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
secara elektronik atau pun non elektronik. 
9. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan 
dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik. 
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan , disimpan, dikelola, dikirim 
dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut/BUMD yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut/BUMD 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang 
berkaitan dengan kepen tingan publik. 
11. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keter angan secar a sistematis 
tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Pem erintah 
Daerah Kabupaten Garu t/BUMD tidak termasuk informasi yang dike cuali kan. 
12. Pengujian tentang konsekuensi yaitu peng ujian terhadap dampak yang dapat 
ditimbulkan apab ila suatu inforrn asi diberikan kepada masyar akat dengan 
mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi dapat melindungi 
kepen tingan yang lebih besar daripada membu ka atau sebaliknya. 
13. Pejabat Penge lola Informasi dan Dokumentasi, yang selanju tnya disin gkat PPID 
adalah pejaba t yang bertanggung jawab dalam pengumpulan , 
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan 
pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupa ten Garut. 
14. Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemb antu, yang selan jutnya 
disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupaka n atasan langsung PPID. 
15. Pejaba t Pengel ola Inforrnasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya 
disingkat PPID Pemb antu adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam 
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, 
distribusi dan pelayanan inforrnasi pada Badan Publik di lingkungan Pem erintah 
Kabupate n Garut. 
16. Sadan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan badan lain yang fungsi dan 
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau 
seluruh dananya bers umber dari Angg aran Pendapatan dan Belanja Daer all, atau 
organisa si non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber 
dari Anggaran Pendapat an dan Belanja Negara , dan/ atau Angg aran Penda patan 
dan Belanja Daerah, sumbangan mas yarakat, dan/ a tau luar nege ri. 
17. Pejabat Publik adalah orang yang ditunju k dan diberi tugas untuk menduduki 
posisi atau jabatan terte ntu pada Badan Publik. 
18. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 
Indone sia yang mengajukan permintaan informasi publik sebag aimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
I 9. Pengguna lnforrnasi Publik adalah orang yang menggunakan inforrnasi publik 
seba gaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
20. Orang adalah orang perseorangan , kelomp ok oran g, badan hukum, atau badan 
publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 
5