Apa saja yang diatur dalam Pasal 
5 PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANG, BAB 
I - V, Pasal 
5 menetapkan:

Hasil telaah 
atas pengaduan yang mem
enuhi kriteria dilakukan tindak
lanjut 
berupa audit investigatif, sedangkan pengaduan yang tida
k memenuhi 
kecukupan informasi 
diarsipkan. 
P
enugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat 
dilakukan apabil
a dijumpai salah satu kondisi berikut
 
: 
informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan 
audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; 
informasi laporan/pengaduan ya
ng 
sama sedang dalam atau telah dil
akukan 
penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian 
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh 
whistle Blower sebe
lum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan 
 
hal
-
hal 
sebagai 
berikut: 
penentuan tim audit oleh Inspektur
 
Kabupaten Probolinggo;
pen
y
usunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; 
pengendalian kebutuhan sumber
daya pendukung, anta
ra lain anggaran 
biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya.