Apa norma yang terkandung dalam Pasal 46 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Substansi Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 46, memuat:

(6) Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus direncanakan 
sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya 
dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan gedung 
tidak mengalami penurunan yang melampaui batas. 
(7) Pondasi dalam sebagairnana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam hal 
lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah 
permukaan tanah sehingga pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan 
penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi. 
(8) Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah 
satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari hasil 
pemeriksaan berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku tentang Pedoman teknis pemeriksaan berkala 
bangunan gedung. 
(9) Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan salah 
satu kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan perawatan, 
pemeliharaan dan pemeriksaan berkala tingkat keandalan bangunan gedung 
untuk menjamin kelayakan dan keawetan struktur selarna umur layanan 
bangunan gedung, sesuai ketentuan yang berlaku tentang Pedoman teknis 
pemeriksaan berkala bangunan gedung. 
(10) Persyaratan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan pengguna 
bangunan gedung serta sesuai dengan SNl terkait yang berlaku. 
(4) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dan 
rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem 
proteksi aktif yang meliputi sistem pemadarn kebakaran berupa alat pernadam 
api ringan (fire extinguisher), hidrant dan/atau sprinkler, sistem deteksi dan 
alarm. kebakaran, sistem pengendali asap kebakarandan pusat pengendali 
kebakaran, dengan mengikuti Persyaratan teknis sistern proteksi kebakaran 
pada bangunan gedung dan lingkungan dan SNI yang berlaku. 
(5) Persyaratan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal harus 
direncanakan : 
a. penyediaan peralatan pemadarn kebakaran manual berupa alat pemadam 
api ringan (fire extinguisher) dengan jarak penempatan sesuai kelas 
kebakarannya; 
b. peralatan pemadarn kebaka.ran otomatis berupa detektor, alarm, sprinkler, 
hidran kebakaran di dalam dan diluar bangunan gedung, reservoir air 
pemadam kebakaran, sistem pipa tegak dan sistem pompa kebakaran, 
sesuai dengan fungsi dan klasifikasi tingkat resiko kebakarannya; 
c. peralatan sistem pengendalian asap kebakaran sesuai dengan yang 
dipersyaratkan dalarn SNI; dan 
d. lift kebakaran untuk bangunan gedung dengan ketinggian tertentu, sesuai 
dengan yang dipersyaratkan dalam SNI; 
(6) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pernadaman kebakaran 
meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan 
bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk 
penyelamatan sesuai dengan SNI yang berlaku tentang Tata cara perencanaan 
bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada 
bangunan rumah dan ged ung, tata cara perencanaan sistem proteksi pasif 
untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. 
(7) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan 
bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam 
keadaaan darurat untuk menyelarnatkan diri sesuai dengan SNI yang berlaku 
tentang tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem 
peringatan bahaya pada bangunan gedung. 
(8) Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung sebagai penyediaan sistern 
komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada 
saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan peraturan 
perundangan tentang Telekomunikasi Indonesia. 
(9) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan 
instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas 
tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 
(10) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai 
dan/ atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen 
proteksi kebakaran bangunan gedung. 
( 11) Jika tidak ditetapkan lain, manajemen penanggulangan kebakaran (dan 
bencana) sebagaimana dimaksud pada ayat (I 0) harus dibentuk pada setiap 
bangunan gedung dengan kriteria : 
a. Jumlah penghuni lebih dari 500 (Hrna ratus) orang; dan/ atau 
b. luas lantai lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi); dan/ a tau 
c. ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai.