Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perundang-undangan (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor mo Tahun 2014 Pasal 3?
Dalam Perundang-undangan (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor mo Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pera tu ran, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, 
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal2 -3- 
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas 
Pertanian,Peternakan dan Perkebunan mempunyai kewenangan sebagai berikut : 
a. penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian tanaman 
pangan dan petemakan; 
b. penetapan standar pembibitan/perbenihan pertanian tanaman pangan dan 
peternakan; 
c. penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan 
dan satuan pelayanan peternakan terpadu; 
d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat 
pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat 
menengah; 
e. promosi ekspor komoditas pertanian tanaman pangan dan peternakan 
unggulan; 
f. penyediaan dukungan kerjasama antar Kecamatan dalam bidang pertanian 
tanaman pangan dan peternakan; 
g. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit 
menular dibidang pertanian; 
h. pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dan 
peternakan; 
i. pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan dan 
petemakan lintas ;; 
j. penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu 
tumbuhan, hama dan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan; 
k. pengaturan penggunaan air irigasi ditingkat usahatani; 
I. pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosi 
organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit dibidang pertanian tanaman 
pangan dan petemakan; 
m. pembinaan dan koordinasi program survey, perencanaan dan pengendalian 
pengembangan dibidang pertanian tanaman pangan dan petemakan; 
n. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pertanian tanaman pangan dan 
peternakan; 
o. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan potensi pertanian tanaman 
pangan, peternakan, perbenihan, pengolahan dan pemasaran. 
p. bimbingan dan pengawasan, penyusunan peta, pembangunan rehabilitasi, 
konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan Perkebunan dan 
Hortikultura; 
q. penetapan dan pengawasan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan, Pemetaan 
Potensi dan Pengelolaan Lahan serta Pengaturan dan Penerapan Kawasan 
Perkebunan terpadu 
r. bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air, bimbingan/pemanfaatan air 
permukaan dan air tanah, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan air untuk 
Perkebunan dan Hortikultura; 
s. bimbingan pengembangan sumber-sumber air, teknologi irigasi air 
permukaan serta pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk 
Perkebunan dan Hortikultura; i Pasal5 -4- 
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, 
penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, Bagian Kedua 
Sekretariat 
Pasal8 Kepala Dinas Pertanian,Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan 
koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Pertanian 
dan Perkebunan. merumuskan konsep, sasaran, mengkoordinasikan, 
menyetenggarakan, membina, mengarahkan, .mengevaluasi serta melaporkan 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Tanaman 
Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan dan Hortikultura, 
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, serta Prasarana dan Sarana 
Pertanian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai 
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. Bagian Pertama 
Kepala Dinas