Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor & Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor & Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang -Undang Nomor 7Drt.Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah ,(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851 );
4.Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043 );
5.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059 );
6.Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063 );
7.Undang -Undang Nomor 44Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059 );
8.Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang
Pemerintahan'Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIBinjai
keKota Stabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
IILangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 9);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai ,Kabupaten Daerah Tingkat IILangkat dan
Kabupaten Derah Tingkat IIDeli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3323 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4153 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285 );
13.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617 );
14.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7Tahun
2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ;
15.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58Tahun
2002 tentang Tata Keija Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup diProvinsi /Kabupaten /Kota ;
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2Tahun
2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun ;
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30Tahun
2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta
Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah
Bahan Berbahaya danBeracun Oleh Pemerintah Daerah ;
18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33Tahun
2009 tentang Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi
Limbah Bahan Berbahaya danBeracun ;
19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13Tahun
2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat
Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup ;
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2Tahun
2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Lingkungan Hidup ;
21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11Tahun
2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana diBidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
22.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56Tahun
2012 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan
Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan ;
23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14Tahun
2013 tentang Simbol
Berbahaya dan Beracun ;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);dan Label Limbah Bahan
3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPETAN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN