Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 33 Tahun 2006?
Materi muatan PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 33 Tahun 2006 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN, khususnya , Pasal 11, adalah:

dibuat
dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap
diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap
disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Kepala Seksi
Penindakan pada Sat Pol PP dan 1 (satu) rangkap sebagai
arsip yang disimpan di kantor Sat Pol PP.
(2)Setiap pelan ggar yang diberikan STBP wajib dicatat
dalam Buku Register Pelanggaran di Kantor Sat Pol PP.
Pasal13
(1)Pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana
dimaksud da lam Pasal 11 ayat (1), dalam jangka waktu
paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus
sudah membayarkan pembebanan biaya denda kepada Kas
Umum Daerah atau kepada Bendahara Penerimaan
pada Kantor Sat Pol PP.
(2)Dalam melakukan pe mbayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pelanggar dapat mewakilkan kepada orang lain
dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.
21Pasal14
(1)Barang yang ditahan terkait pelanggaran, apabila tidak
dipenuhi kewajiban pelaksanaan sank si administrasi
atau sanksi pidana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya pelanggaran, maka barang tersebut menjadi milik
pemerintah daerah yang akan dimusnahkan
atau dilelang.
(2)Barang yang ditahan terkai t pelanggaran, jika sifatnya basah
atau mudah rusak, busuk dan hancur, paling lambat 2 x 24
jam apabila tidak diambil atau diurus administrasi
pembayaran biaya denda, maka akan dimusnahkan.
(3)Barang yang ditahan terkait pelanggaran dapat diambil
oleh yang bersangkutan, apabila telah melaksanakan
kewajiban membayar biaya denda dengan membawa tanda
terima bukti pembayaran STBP.
(4)Besaran denda dan biaya pembukaan segel diatur menurut
jenis pelanggaran dan barang yang diamankan
oleh Perangkat Daerah terkait dan format -format pengenaan
sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.