Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 84 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI PASER Nomor 84 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pase r.
4.Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten
Paser.
5.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu pera ngkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual
dan final .
10.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut
RPJMDes a adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) Tahun.
14.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes aadalah
Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
15.Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah
Desaadalah tata cara yang digunakan sebagai petunjuk dan arahbagi
Pemerintah Desa dalam penyalura n dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes a)Tahun Anggaran 2017 .