Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 26 PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, pada BAB III - H I B A H, Pasal 26 menjelaskan:

(1) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, dibuat dengan sistematika paling sedikit memuat: 
a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati; 
b. laporan kegiatan, terdiri atas: 
1. latar belakang; 
2. maksud dan tujuan; 
3. ruang lingkup kegiatan; 
4. realisasi pelaksanaan kegiatan; 
5. daftar personalia pelaksana; dan 
6. penutup. 
- 22 - 
 
 c. laporan keuangan, meliputi: 
1. realisasi penerimaan belanja Hibah; dan 
2. realisasi penggunaan. 
d. lampiran. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bermaterai cukup dan 
ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh: 
a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi instansi/satuan kerja 
dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; 
b. kepala daerah bagi pemerintahan daerah lainnya; 
c. direktur utama atau sebutan lain bagi badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik Daerah; dan 
d. ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga, dan 
Organisasi Kemasyarakatan. 
(3) Format minimal laporan penggunaan belanja Hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.