Menurut PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 34?
Pasal Pasal 34 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan, pada BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN, menyatakan:

( 1} Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, diberikan setiap bulan kepada 
Ketua DPRD dan W akil Ketua DPRD . 
(2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
, diberikan untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain 
guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil 
Ketua DPRD sehari -hari; 
(3) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1), diberikan sesuai 
dengan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). 
(4) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada 
, ayat (2) dan ayat (3) disusun secara kolektif oleh 
Sekretaris DPRD , dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Ketua DPRD , dengan kelompok Kemampuan Keuangan 
Daerah: 
1. tinggi, paling banyak 6 ( enam} kali; 
2. sedang , paling banyak 4 (empat} kali; atau 
3. rendah, paling banyak 2 (dua} kali, 
dari uang representasi Ketua DPRD ; 
b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan 
Keuangan Daerah: 
1. tinggi, paling banyak 4 (empat} kali; 
2. sedang , paling banyak 2,5 (dua koma lima} kali; atau 
3. rendah , paling banyak 1,5 (satu koma lima} kali, 
dari uang representasi W akil Ketua DPRD . 
(5) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan setiap bulan , dengan ketentuan : 
a. 80% ( delapan puluh persen} diberikan secara sekaligus 
untuk semua biaya atau disebut lumpsum ; dan 
b. 20% (dua puluh persen} diberikan untuk dukungan dana 
operasional lainnya. 
(6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan 
ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana 
dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah 
paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. 
(7) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk 
keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan , dan 
penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas , 
efisiensi , dan akuntabilitas. 
(8) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD 
ditetapkan dengan Peraturan W alikota. 
Bagian Keempat 
Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli 
Alat Kelengkapan DPRD