Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 69 Tahun 2017 tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa 
Sekedau Kecamatan Semitau berdasarkan: 
a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Tua' Abang Kecamatan 
Semitau dan Kepala Desa Sekedau Kecamatan Semitau Nomor 4 
Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penentuan dan 
Penetapan Batas Wilayah Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau 
dan Desa Sekedau Kecamatan Semitau dengan Berita Acara 
Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 
136/44/PEMDES.A/2014; 
b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Kenepai Komplek 
Kecamatan Semitau dan Kepala Desa Sekedau Kecamatan 
Semitau Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Kenepai Komplek 
Kecamatan Semitau dan Desa Sekedau Kecamatan Semitau 
dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 
140/47/DS-SKD/2016; dan 
c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Sekedau Kecamatan 
Semitau dan Kepala Desa Sentabai Kecamatan Silat Hilir Nomor 
2 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penentuan dan 
Penetapan Batas Wilayah Desa Sekedau Kecamatan Semitau dan 
Desa Sentabai Kecamatan Silat Hilir dengan Berita Acara 
Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/102/ DS-
SKD/2016. 
(2) Batas Wilayah Desa Sekedau Kecamatan Semitau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: 
a. batas utara Desa Kenepai Komplek Kecamatan Semitau; 
b. batas barat Kabupaten Sintang; 
c. batas timur Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau; dan 
d. batas selatan Desa Sentabai Kecamatan Silat Hilir. 
Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sekedau Kecamatan 
Semitau yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak 
adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat. Pasal 4