Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 4 Tahun 1950.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 4 Tahun 1950 tentang ANALISlS DAMPAK LALU LINTAS, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Supati ini yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Supati adalah Supati Sondowoso. 
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang 
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup 
dan Perhubungan Kabupaten Sondowoso. 
4.Analisa ... 
Paraf Koordinasi 
Kabag Hukum 
-4-
4. Analisa Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya disebut 
Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas 
dari suatu kegiatan dan/ a tau pembangunan suatu pusat 
kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya 
dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak 
lalu lintas. 
5. Dampak lalu lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan 
perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat 
yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan 
dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi 
jalan. 
6. Dokumen Andalalin adalah hasil studi atau kajian 
mengenai dampak suatu pembangunan pusat kegiatan, 
permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang 
diperlukan bagi proses pengam,bilan keputusan, yang 
terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis 
kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan 
rekayasa lalu lintas. 
7. Perencanaan pengaturan lalu lintas adalah perencanaan 
manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan 
dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan 
sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/ a tau usaha 
sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/usaha , 
yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau 
usaha tersebut. 
8. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah kegiatan yang 
dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh 
jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban 
dan kelancaran lalu lintas. 
9. Tim Evaluasi Dokumen Andalalin adalah Tim yang menilai 
dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang 
disampaikan oleh pengembang atau pembangun. 
10. Pengembang atau pembangun adalah setiap 
dan/ atau badan yang bertanggung jawab terhadap orang 
setiap 
rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan 
infrastruktur lainnya. 
12.Badan ... 
Paraf Koordinasi 
Kepala Dinas LH dan 
Perhu n an Kabag Hukum 
-5-
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.