Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT Nomor 2 Tahun 2012?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT Nomor 2 Tahun 2012 tentang PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, Pasal 4, adalah:

(1)Bupati bertanggungjawab danwajib melakukan penataan danpemerataan
guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis
pendidikan disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
PNSPatenTulan9 Bawang Barat yan9 kelebihan dan kekurangan guru
(2)Bupati Tulang Bawang Barat mengkoordinasikan dan memfasilitasipemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan diwilayahkerjanya sesuai dengan kewenangannya;
(3)Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antarjenjang, dan antar jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan gurusesuai dengan kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh MenteriPendidikan Nasional;
(4)Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disusun dalamsuatu format laporan yang dikirimkan kepada Gunernur Lampung.