Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam WALIKOTA TOMOHON , Nomor 10 Tahun 2003 Pasal 1?
Dalam WALIKOTA TOMOHON , Nomor 10 Tahun 2003 tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tomohon; 
2. W alikota adalah W alikota Torno hon 
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon; 
4. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutn ya disingkat Jamkesda 
adalah program jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan 
yang dilaksan akan oleh Pemerintah Kota Tomohon dengan 
sistim pola bantuan bagi seluruh masyarakat Kota Tomohon 
yang belum memiliki Jaminan Kesehatan. 
5. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara 
dan meningkatkan kesehatan yang digunakan untuk 
men yelenggarakan upaya pela yanan kesehatan dilakukan 
oleh Pemerintah daerah dan masyarakat . 
6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan 
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis 
yang telah memiliki kerjasam a dengan Pen yelenggara 
Jaminan Kesehatan Daerah untuk memberikan pela yanan 
kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan daerah Kota 
Tomohon yang meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
meliputi Pu sat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) , bidan 
praktik swasta , praktik dokter , praktik dokter gigi, klinik 
pratama , sedangkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan 
meliputi klinik utama, rumah sakit umum dan rumah sakit 
khusus. ~ 
7. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi 
pertanggung jawaban pelayanan yang telah dilaksanakan 
oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan. 
8. Tenaga bantuan yang selanjutnya disebut Naban adalah 
pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota 
Tomohon yang diangkat berdasarkan Keputusan WaliKota 
Tomohon untuk jangka waktu tertentu guna membantu 
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang 
bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kota 
Tomohon . 
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP 
adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Tomohon. 
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu 
Keluarga Kota Tomohon. 
11. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu 
yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Warga 
Negara Indonesia (WNI) penduduk Daerah Kota Tomohon 
yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum 
pernah kawin. 
12. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS 
adalah identitas bahwa keluarga dan anggota keluarga yang 
tercantum didalamnya merupakan keluarga dan penduduk 
sasaran jaminan perlindungan sosial. 
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat 
JKN adalah meru pakan bagian dari Si stem J aminan Sosial 
Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan 
mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib 
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 
masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang 
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 
Pemerintah. 
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang 
selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga , 
kelompok dan/ atau masyarakat yang karena suatu 
hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat 
terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani , rohani , 
maupun sosial secara memadai dan wajar , '1,- 
antara lain meliput i gelandangan , pengemis , pemulung, fakir 
miskin , orang terlantar, anak jalanan, penyandang 
disabilitas , anak gizi buruk , orang dengan HIV-AIDS , 
penghun i pan ti sosial dan penghuni lembaga 
pemas yarakatan /rumah tahanan , korban kekerasan , 
kelompok minorita, orang dengan gangguan jiwa dan korban 
bencana sosial . 
15. Pela yanan kesehatan ibu adalah pela yanan kesehatan yang 
diberikan kepada ibu meliputi pemeriksaan kehamilan , 
persalinan , pemeriksaan neonatus dan pela yanan KB. 
16. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah Badan 
penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk 
menunjang operasional Dinas Kesehatan Daerah dalam 
bidang pela yanan jaminan kesehatan mas yarakat dan 
pegawai daerah. 
17. Unit Gawat Darurat yang selanjutn ya disingkat UGD adalah 
Unit/bagian yang memberikan pela yanan gawat darurat 
kepada mas yarakat yang menderita penyakit akut atau 
mengalami kecelakaan.