Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, khususnya BAB VI - I, Pasal 8, adalah:

(1) Beberapa perizinan tertentu selain membutuhkan pemeriksaan 
administrasi juga dilakukan p emeriksaan teknis di lapangan oleh Tim 
Pertimbangan Te knis Perizinan di bawah koo rdinasi Kepala Bidang 
Perizinan. 
(2) Tim Pertimbangan Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari petugas DPMPTSP sebagai koordinator dan perwakil an PD 
teknis yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengambi l 
keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau 
ditolaknya suatu permohonan perizinan dan atau non perizinan ; 
(3) Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pertimbangan Teknis Perizinan 
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tinjau Lapang . 
(4) Tim Pertimbangan Teknis Perizinan yang tidak dapat hadir pada saat 
tinjau lapang , tetap diwajibkan untuk me ngisi BAP Tinjau Lapang 
selambat -lambatnya 2 (dua) hari setelah tinjau lapang dilakukan agar 
proses per izinan dapat terus dilaksanakan. 
(5) Dalam pelaksan aan tugasnya Tim Pertimbangan Teknis Perizinan 
melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 
(6) Tim Pertimbangan Teknis Perizinan dimaksud ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Bupati. 
(7) Jenis perizinan yang membutuhkan tinjau lapang dan tidak memb utuhkan 
tinjau lapang tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak 
terpisah kan dari Peraturan Bupati ini.