Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 2 Tahun 1945 Pasal 73?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 2 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU, BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 73 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah inimulaiberlakupada tanggal diundangkan .
Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan pengu ndangan
Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sukamara .
Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 17 September 2018
Pj.BUPATI SUKAMARA ,
ttd.
NURUL EDY
Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 17 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,
ttd.
SUTRISNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2 018NOMOR 2
NOREG PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02,67/2018
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
DI KABUPATEN SUKAMARA
I.PENJELASAN UMU M
Angkutan diperairan, sebagai bagian dari sistem transportasi daerah,
memiliki peran yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian
dan bagian dari perwujudan pelestarian budaya bangsa dan daerah.
Bahwa di Kabupaten Sukamara , angkutan sungai d an danau
keberadaannya sangat strategis dan merupakan moda transportasi yang
tidak dapat dipisahkan dengan moda transportasi lain yang perlu ditata
dalam sistem transportasi nasional dan dinamis yang mampu mengadaptasi
kemajuan daerah kabupat en di masa depan, mempunyai karakteristik
mampu melakukan pengangkutan secara massal, menghubungkan dan
menjangkau antarwilayah diKabupaten Sukamara melalui sungai dan
danau sebagai penunjang, pendorong serta penggerak pembangunan di
segala bidang demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Sukamara . Dalam rangka mendukung serta mengoptimalkan pembangunan
pengangkutan sungai dan danau kepada masyarakat khususnya pemakai
jasa angkutan s ungai dan danau sehingga hasil pembangunan yan g
direncanakan dapat terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
tidak terlepas dari faktor keamanan dan keselamatan pelayaran , sehingga
perlumeningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau oleh Pemerintah Da erah sesuai dengan
kewenangannya.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kegiatan angkutan di
perairan, penyelenggaraan angkutan penumpang, barang dan hewan, alur
pelayaran sungai dan danau, persetujuan angkutan sungai dan danau,
kewajiban dan tanggung j awab perusahaan, kecelakaan kapal, tarif angkutan
sungai dan danau, perlakuan khusus terhadap penyandang cacat dan orang
sakit, sistem informasi sertapembinaan dan pengawasan .
II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL