Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 12 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR Nomor 12 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAANPENGGUNAAN DANA BANTUANGUGUS, BAB I - KETENTUANUMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:
1. Daerab ...
-3-
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia
6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Gugus PAUD adalah kumpulan dari 3-8 lembaga PAUD (Taman kanak-kanak,
Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, atau Satuan PAUD Sejenis) yang
berdomisili dalam area terdekat di satu kecamatan. Pembagian area menjadi
sangat relatif, tergantunng pada letak geografisnya.
7. Dana Bantuan Gugus PAUD adalah program pemerintah untuk membantu
Gugus PAUD dalam melaksanakan operasional kegiatan di kelompoknya
masing-masing.
8. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
10. Tim Pengelola adalah Tim yang dibentuk dan di tetapkan oleh Kepala Dinas
Pendidikan yang bertugas untuk memverifikasi data persyaratan penerima
bantuan Gugus PAUD.
Pasal2
Petunjuk pelaksanaan Dana Bantuan Gugus PAUDbertujuan untuk:
memanfaatkan Dana Bantuan Gugus PAUD tepat sasaran dalam mendukung
operasional pelaksanaan Gugus PAUDsecara efektif dan efisien; dan
mempertanggungjawabkan keuangan Dana Bantuan Gugus PAUD yang
dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu,
serta terhindar dari penyimpangan.
Pasal3 ...
-4-
Pasal3
Sasaran petunjuk pelaksanaan Dana Bantuan Gugus PAUD ditujukan kepada
Gugus PAUD yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi
maupun Pemerintah Daerah yang memiliki surat keputusan pembentukan Gugus
PAUDdari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.