Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 13 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 13 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam 
peraturan 
ini yang dimaksud dengan :
 
1.
 
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
B
upati
, 
adalah Bupati Probolinggo
.
 
3.
 
Pemerintah
 
Daerah
, 
adalah P
emerintah Kabupaten Probolinggo
.
 
4.
 
Inspektorat
, 
adalah In
spektorat Kabupaten Probolinggo
.
 
5.
 
Aparat Pemerintah 
Daerah
, adalah 
pegawai 
di
 
Lingkungan 
P
emerintah 
Kabupaten Probolinggo
.
 
6.
 
Pengaduan Masyarak
at, adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya 
indikasi terjadinya penyimpangan, 
korupsi, kolusi dan nepotisme 
yang 
dilakukan oleh Aparat Pemerintah 
Daerah
 
dal
am penyelenggaraan 
pemerintahan
.
 
7.
 
Pengaduan 
Berkadar Pengawasan
, adalah pengaduan Masyarakat y
ang isinya 
mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau 
penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, yang dapat mengakibatkan 
kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
umum, pemba
ngunan dan pelayanan ma
syarakat
.
 
8.
 
Pengaduan 
Tidak Berkadar Pengawasan
, adalah pengaduan masyarakat yang 
terkait masalah teknik atau pelayanan masyarakat ber
w
ujud sumbang saran, 
kritik yang konstruktif dan lain sebagainnya
 
yang bermanfaat bagi perbaikan 
penyelenggaraan 
Pemerintah 
Daerah.
 
9.
 
Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan pengaduan kepada 
Pemerintah 
Daerah.
 
10.
 
Terlapor
, 
adalah Pegawai
 
Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Honorer
 
 
di lingkungan Pemerintah 
Daerah.
 
11.
 
Tim 
Ad
-
Hoc
, 
adalah
 
tim pemeriks
a yang dibentuk untuk menangani kasus 
pelanggaran sedang dan berat yang 
ber
sifat temporer
 
(sewaktu
-
waktu)
.
 
 
 
 
 
 
 
 
~
4
~