Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN, pada BAB XIV - PERENCANMN DANA, Pasal 18 menjelaskan:

Kegiatan pelayanan Jampersal di Puskesmas dan 
jaringannya diklaimkan ke Dinas yang sebelumnya 
dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Data atau Tim 
Pengelola Jampersal Kabupaten, untuk selanjutnya akan 
dibayarkan ke Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan 
hasil verifikasi yang layak bayar. 
Dana hasil klaim pelayanan yang layak bayar dalam 
program Jampersal di Puskesmas dan jaringannya 
dibayarkan ke Puskesmas oleh Bendahara Dinas. 
Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan 
pelayanan yang diberikan berdasarkan biaya yang telah 
ditetapkan. 
Dokumen pengajuan klaim pelayanan rawat inap bagi ibu 
hamil dan ibu nifas resiko tinggi/komplikasi di Puskesmas 
terdiri atas: 
foto kopi KTP / surat keterangan domisili yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah mengetahui 
Camat, atau KK yang masih berlaku; 
Surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala 
Desa/Lurah mengetahui Camat; 
Surat ... 
-15-
Surat Jaminan Pembiayan (SJP) oleh Dinas; 
foto kopi pelayanan ANC dan PNC di Buku Kesehatan 
!bu dan Anak (KIA); 
bukti pelayanan rawat inap; 
rincian biaya rawat inap; 
rekapitulasi klaim pelayanan rawat inap. 
Pengajuan klaim pelayanan pertolongan persalinan dengan 
melampirkan: 
foto kopi KTP / surat keterangan domisili yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui 
Camat, atau KK yang masih berlaku; 
Surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala 
Desa/Lurah mengetahui Camat; 
SJ P oleh Dinas; 
bukti pelayanan tindakan persalinan; 
bukti pelayanan rawat inap di Puskesmas, apabila 
dilakukan rawat inap; 
partograf; 
rekapitulasi pelayanan persalinan beserta jumlah 
klaimnya; dan 
foto kopi surat keterangan lahir di buku KIA. 
Pengajuan klaim pelayanan bayi baru lahir dan perawa'tan 
neonatus dengan melampirkan: 
foto kopi KTP / surat keterangan domisili yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui 
Camat, atau KK yang masih berlaku; 
surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala 
Desa/Lurah mengetahui Camat; 
SJP oleh Dinas; 
bukti Pelayanan tindakan perawatan; 
bukti pelayanan rawat inap; 
rekapitulasi pelayanan bayi baru lahir atau neonatus 
beserta jumlah klaimnya; 
foto kopi surat keterangan lahir di buku KIA. 
Pengajuan klaim Pelayanan KB pasca persalinan dengan 
melampirkan: 
foto kopi KTP / surat keterangan domisili yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui 
Camat, atau KK yang masih berlaku; 
surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala 
Desa/Lurah mengetahui Camat; 
SJP oleh Dinas; 
bukti pelayanan KB; 
rekap klaim biaya pelayanan KB. 
Pengajuan klaim pelayanan transportasi rujukan dengan 
melampirkan: 
foto kopi KTP / surat keterangan domisili yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui 
Camat, atau KK yang masih berlaku; 
surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala 
Desa/ Lurah mengetahui Camat; 
SJP oleh Dinas; 
foto ... 
-16-
foto kopi surat rujukan yang telah distempel dan 
ditandatangani oleh penerima rujukan; 
rekap klaim biaya transportasi rujukan.