Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 34 Tahun 2003.
Sesuai dengan Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
2 MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN 
RISIKO PADA PEMERINTAH KAB UPATEN SEKADAU Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ; 
3. Peraturan Pemerintah Nomo r 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041) ; 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sekadau Nomor 
7); 
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten 
Sekadau Tahun 2010 Nomor 77 ); 
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi , Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten 
Sekadau Tahun 2016 Nomor 53); 
Menetapkan 
3 Pasal 2 
( 1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah 
sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada 
Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan , 
perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko , 
sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan 
manajemen risiko . Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan menyerap suatu risiko . 
12. Transper risiko adalah keputusan untuk mengalihkan 
risiko kepada pihak lain. risiko yang 
upayanya 
yang bersedia diambil instansi dalam 
mewujudkan tujuan dan sasaran 
dikehendakin ya. 
11. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan 9. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat 
berkesinambungan, sistematis logis, dan terukur yang 
digunakan untuk mengelola risiko di instansi . 
10. Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 
4. Inspektorat adalah unsur pengawasan intern 
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung 
kepada Bupati . 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam 
pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. 
7. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu 
meliputi penetapan tujuan, identifikasi , analisis , 
evaluasi , penanganan , monitoring dan reviu yang 
dijalankan untuk mengelola risiko dan potensin ya. 
8. Profil risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko 
yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trenn ya. 
4 BAB IV 
STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO