Apa norma yang terkandung dalam Pasal 32 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007?
Substansi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , khususnya BAB Ill - ASAS l.JMUM DJ'.\N STRUf<TUR APBD, Pasal 32, memuat:

Sf<PD menyusun rencanc1 strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang 
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang 
bersifc1t indikatif sesuai de::gan tugas dan fungsinya masing-masing. 
('.J) r· 11y1 :0un:m 1\1:n::.lr;i. Sl<PD ::;ci)cl!;F1im:in dim;:il<sud pacia ayat (1) berpedoman pad a 
RPJMD. ' 
PJsc!I 33 . ·. ' 
J' 
Pemerintah daerah menyus~n RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dengan 
menggunal<an ba!1an dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka wal<tu _1 (satu) tahun yang 
n1cnf.1.1c:11 1<qv1d:1 Rcnc~n;i l<crjci 1:icmcrint:-iil. 
• I , 1' 
Rencana l<erja Sl<PD sebagc.iiman.:i dim3ksud pada ayat (1) merupakan · penjabaran 
ci:.:iri Rcnstr0 -Sl<PD y::1119 disusun !)erdasarkan evaluasi pencapaia·n pelaksana;:in ·. ' 
pro£1ram cl.:m kcfJicitan toilun-lohun scl)clumnycJ. 
17 
,. 
". 
·. 
-~,. l, 
~ t 
. ·I . . 
RKPD sc::bagaima na dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi 
daerah, prioritas pernbangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan 
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah . maupun 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyara kat; 
KGwajiban daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi 
capai :.:m standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-und_angan.