Apa saja yang diatur dalam Pasal 44 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 3 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 3 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, Pasal 44 menetapkan:

(1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; 
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; 
dari uang representasi Ketua DPRD. 
b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; 
dari uang representasi wakil ketua DPRD. 
(2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setiap bulan dengan ketentuan: 
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua 
biaya atau disebut lumpsum; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional 
lainnya. 
(3) Dana operasional Pimpinein DPRD tidak digunakan unrtuk keperluan pribadi, 
kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan 
asas manfaat, efektifitas, dan akuntabilitas, 
(4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan 
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai 
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke 
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan. 
(5) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Bupati. 
Paraf Hierarki 
Sekda 7 
KKI 4 Kabag 
Hukum Para! Koordinasi 
Asisten.. t 
PD Pemrukarsa 
Sshm z 
•ML— 
Bagian Keempat 
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD