Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 62 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 62 Tahun 2017 tentang SISTEM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH MELALUI, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
 1. Daerah adalah Daerah Kota Depok . 
 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok . 
 3. Pemerintah Daera h Kota Depok yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah Otonom. 
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 
 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. 
 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah. 
6 
 7. Anggaran P endapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerahyang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
 9. Bendahara Umum Daerah yang selan jutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas Bendahara 
Umum Daerah. 
 10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan 
Peggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 
 11. Kuasa Bendahar a Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas bendahara umum daerah. 
 12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kuasa BUD adalah Kepala Bidang Perbendaharaan dan 
Belanja Pegawai pada Badan Keuangan Daerah yang 
berwenang menandatangani surat -surat pencairan dana atas 
beban rekening kas umum daerah 
 13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebag ian kewenangan pengguna 
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD. 
 14. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya 
disingkat PPK -PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada PD. 
 15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyim pan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mepertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD. 
7 
 16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, mengeluarkan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggu ngjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada PD. 
 17. Kas Umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluru h pengeluaran daerah. 
 18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala 
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada 
bank yang telah ditet apkan. 
 19. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih . 
 20. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
 21. Pembiayan Daerah adalah semua penerima an yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
 22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya 
disingkat DPA -PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
 23. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk 
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 
keluar untuk mengatur ketersediaan d ana yang cukup guna 
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 
 24. Pengelolaan Kas adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan kas. 
8 
 25. Surat Penyediaan Dana yang se lanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan ketersediaanya dana untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 
 26. Surat Permintaa n Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
 27. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP -UP 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat p engisian 
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung. 
 28. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP -GU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendara pengeluaran 
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak d apat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. 
 29. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persedi aan 
guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mende sak dan 
tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 
persediaan. 
 30. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP -LS adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas 
dasar perja njian kontrak kerja atau surat perintah kerja 
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, 
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh PPTK. 
 31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen ya ng digunakan/diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 
atas beban DPA -PD. 
9 
 32. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM -UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban -beban pengeluaran DPA -PD yang 
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai 
kegiatan. 
 33. Surat Perintah Membayar Ganti Uang yang selanjutnya 
disingkat SPM -GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna angg aran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -PD yang 
dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan 
yang telah dibelanjakan. 
 34. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM -TU adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-PD, karena kebutuhan dana melebihi dari jumlah batas 
pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan. 
 35. Surat Peri ntah Membayar Langsung yang selanjutnya 
disingkat SPM -LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -PD kepada 
pihak ketiga. 
 36. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutn ya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 
 37. Transaksi adalah suatu kegiatan penerimaan daerah yang 
dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan pembayaran 
daerah yang dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang 
menimbulkan perubahan terhadap nilai anggaran yang 
dikelolanya. 
10 
 38. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang 
dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument 
berupa Alat p embayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, 
bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. 
 39. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau 
media elektronik lainnya. 
 40. Honorarium adalah seju mlah imbalan dalam bentuk uang 
yang diberikan kepada PNSD dan/atau Non PNSD, dengan 
mempertimbangkan beban kerja dan ketersediaan anggaran 
dalam penyelesaian pelaksanaan suatu kegiatan . 
 41. Honorarium PNSD adalah sejumlah imbalan dalam bentuk 
uang yang dibe rikan kepada PNSD Kota Depok dengan 
mempertimbangkan beban kerja dan ketersediaan anggaran 
dalam penyelesaian pelaksanaan suatu kegiatan . 
 42. Honorarium Non PNSD adalah sejumlah imbalan dalam 
bentuk uang yang diberikan kepada Non PNS dan PNS diluar 
Pemerint ah Kota Depok dengan mempertimbangkan beban 
kerja dan ketersediaan anggaran dalam penyelesaian 
pelaksanaan suatu kegiatan . 
 43. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan Negara yang 
berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai dan 
Pajak lainnya. 
 44. Rekening Bendahara Penerimaan adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang d itentuk an oleh Wali Kota dan 
digunakan untuk menampung dan mencatat penerimaan 
daerah yang dikelolanya. 
 45. Rekening Bendahara Pengeluaran adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluara n daerah yang 
dikelolanya. 
11 
 46. Rekening Bendahara Pengeluaran pembantu adalah rekening 
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali 
Kota dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah yang dikelolanya. 
 47. Cash Management Sistem, ysng se lanjutnya disingkat CMS 
adalah saluran distribusi elektronik bagi Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 
melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dan 
memperoleh informasi bank melalui koneksi internet dengan 
mengunakan browser. 
 48. Admin Maker adalah orang yang bertugas sebagai pengelola 
account, membuat user group, membuat setting mekanisme 
approval dan membuat batasan transaksi. 
 49. User Maker adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu yang melakukan transaksi k euangan 
sehari -hari pada Perangkat Daerah . 
 50. User Approval adalah Pengguna Token yang bertugas 
melakukan validasi/persetujuan atas transaksi yang 
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. 
 51. User Releaser adalah Pengguna Token yang bertugas 
melakukan persetuj uan atas transaksi yang dilakukan oleh 
bendahara Pengeluaran Pembantu