Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 104 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 104 Tahun 2018 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN, khususnya , Pasal 3, memuat:

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Kementerian pertahanan yang
tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai di Lingkungan Kementerian pertahanan yang
diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c. Pegawai di Lingkungan Kementerian pertahanan yang
diberhentikan dari jabatan organiknya dengan
diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan
sebagai pegawai;
d. Pegawai di Lingkungan Kementerian pertahanan yang
diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam
bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
dan
e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang peiubahan
Atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 200s
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2) Pegawai di Lingkungan Kementerian pertahanan yang
diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan
tunjangan profesi maka tunjangan kinerja diberikan
sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan
tunjangan profesi pada kelas jabatan yang sama.
(3) Jika. . .
PRESIDE[T]REPUBLII( II{DONESIA
-5-
(3) Jika tunjangan profesi yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari tunjangan kinerja
pada kelas jabatan yang sama maka tunjangan profesi
yang diberikan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai di Lingkungan
Kementerian Pertahanan yang tidak diberikan tunjangan
kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selisih
antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi pada
kelas jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada
dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri
Pertahanan.