Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017.
Sesuai dengan 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, ketentuan pada BAB IV - PENYELENGGARAAN, Pasal 10 berbunyi:

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagikorban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5huruf bmelalui kegiatan:a.pelayanan pengaduan;
b.pelayanan kesehatan;
C.konseling;
d.bimbingan rohani;
e.pelayanan rehabilitasi sosial;f.pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/ataug.pemulangan dan reintegrasi.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harusdidukung dengan fasilitas berupa:a.ruang pelayanan khusus;
b.tenaga ahlidan professional;
C.pusat pelayanan dan rumah aman; dan/ataud.sarana dan prasarana lain yang diperlukan untukpemulihan korban.
(3)Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban tindakkekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerahbersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya;
(4)P2TP2A dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat (3)dapat menerima dan mengirim rujukan kasusdari unit pelayanan lainnya secara beijejaring;
(5)Pelayanan terpadu bagi tindak korban kekerasansebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (4)dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur;(6)Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedursebagaimana dimaksud pada ayat (5)diatur denganPeraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pemberdayaan Terhadap Korban Tindak Kekerasan