Apa norma yang terkandung dalam Pasal 35 PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999?
Substansi PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, khususnya , Pasal 35, memuat:

. Hukum dan Sanggah sebagaimana dimaksud p~da 
Sub~ar(er:n~:i~t (10) menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunJUk 
pasa h k d anggahan terhadap keberatan. 
pelaksanaan tindakan u um an: aimana dimaksud pada ayat (1) 
Untuk melaksanakan tugas se ag h mem un ai uraian pekerjaan: 
Subbagian Urus~. Hukum dan Sangg:okume~ p!ndukung dan informasi 
a. Menginventansrr dan menyusun . 
yang dibutuhkan di Bagian Layanan Pengadaan, Pasal 34 Perumahan, Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan 
lnformatika, Persandian, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup; 
d. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi pembangunan 
dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, 
Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 
Persandian, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup; 
e. Pelaksanaan tugas la.in yang diberikan oleh Asisten. 
21 (1) Subbagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 
(11) menyiapakan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan 
analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi 
kelembagaan, penyusunan analisa jabatan, formasi jabatan, standar 
kompetensijabatan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan analisajabatan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan koordinasi analisis organisasi, peningkatan kapasitas dan 
evaluasi kelembagaan; 
b. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan analisa 
organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan evaluasi 
kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten; 
c. Pelaksanaan analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan 
dan evaluasi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan SKPD; 
e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan 
dan standar kompetensijabatan serta analisis beban kerja; 
f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program di bidang analisis 
jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan serta analisis 
beban kerja; Pasal 37 (1) Subbagian Administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 
(10) menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan 
administrasi di bidang layanan pengadaan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Administrasi mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Melaksanakan administrasi urusan keuangan, kepegawaian, 
ketatausahaan La.yanan Pengadaan; 
b. Melaksanakan pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa; 
c. Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Pasal 36 b. Menyiapkan informasi dan bahan koordinasi sanggahan yang 
disampaikan oleh penyedia barang/jasa dan atau pihak lain; 
c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan 
melaporkan apabila ada penyrmpangan dan/ atau indikasi 
penyim pangan; 
d. Mengusulkan pemberhentiananggota Pokja ULPyang ditugaskan di ULP 
kepada PA/KPA/Bupati, apabila terbukti melakukan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
22 (1) Subbagian Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 
(11) menyiapkan koordinasi, pembinaan, dan petunuk pelaksanaan tata 
laksana pemerintahan dan pelayanan publik serta tata usaha Bagian. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Tata Laksana mempunyai uaraian pekerjaan: 
a. Pelaksanaan koordinasi tata laksana pemerintahan dan pelayanan 
publik, tata usaha Bagian serta fasilitasi program Pendayagunaan 
Aparatur Negara; 
b. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang 
tata laksana pemerintahan dan pelayanan public, tata usaha Bagian 
serta fasilitasi program Pendayagunaan Aparatur Negara; Pasal39 (1) Subbagian Pengembangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 
(empat) ayat (11) menyiapkan koordinasi dan petunjuk pelaksanaan 
pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, evaluasi pengembangan 
kinerja dan penyusunan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 
serta pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Pengembangan Kinerja mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Pelaksanaan peningkatan kinerja, akuntabilitas kinerja dan evaluasi 
pengembangan kinerja; 
b. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang 
peningkatan kinerja, akuntabilitas kinerja dan evaluasi pengembangan 
kinerja; 
c. Pelaksanaan koordinasi di bidang peningkatan kinerja, akuntabiliitas 
kinerja dan evaluasi pengembangan kinerja serta penyusunan Renstra 
Sekretariat Daerah; 
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian daerah; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Pasal 38 g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan analisis jabatan, 
formasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan serta analisis beban 
kerja; 
h. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyusunan analisis 
jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan serta analisis 
beban kerja; 
1. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis jabatan, formasi 
jabatan dan standar kompetensijabatan serta analisis beban kerja; 
J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian; 
23 (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada pasal 4 
(empat) ayat (12) menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk 
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Bagian Umum, Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah belanja pegawai di lingkungan Sekretariat 
Daerah serta belanja barang dan jasa serta menyiapkan bahan 
penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, 
penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 
pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang daerah pada Bagian di 
lingkungan Sekretariat Daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Keuangan dan Aset 
mempunyai uaraian pekerjaan: 
a. Pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan 
tunjangan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; 
b. Pelaksanaan pembelian dan pengadaan alat tulis kantor untuk 
kebutuhan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah; 
c. Pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas; 
d. Pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran belanja alat tulis 
kantor untu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, Asisten 
Sekretaris Daerah, barang cetakan serta barang tertentu yang sifatnya 
mendesak untuk keperluan pimpinan dan kebutuhan lainnya; 
e. Pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran 
pegawai dilingkungan Setda yang pensiun; Pasal 41 (1) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) 
mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan petunjuk 
pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan kendaraan dinas dan 
pelaksanaan tata usaha Bagian. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Subbagian 
Rumah Tangga mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Pelakasanaan penyiapan tempat ruangan, akomodasi seta konsumsi 
untuk rapat secara kenegaraan dan pelantikan; 
b. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan 
Sekretaris Daerah; 
c. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan 
Sekretariat Daerah; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Pasal 40 c. Pelaksanaan evaluasi dan koordinasi di bidang ketatalaksanaan 
pemerintahan dan pelayanan publik, tata usaha Bagian serta fasilitasi 
program Pendayagunaan Aparatur Negara; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
24 (1) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (13) 
menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan 
pelayanan keprotokolan pimpinan, tata acara, pelayanan tamu dan urusan 
undangan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Subbagian 
Protokol mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain di bidang 
keprotokolan; 
b. Pelaksanaan penyiapan dan mengatur acara pimpinan pemerintah 
Kabupaten; Pasal 43 (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 
(12) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan petunjuk 
pengelolaan surat masuk, surat keluar, perangkat sandi dan 
telekomunikasi, arsip dan ekspedisi di lingkungan Sekretariat Daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk; 
b. Pelaksanaan dan pengoperasian serta pengadaan dan pemeliharaan 
peralatan sandi dan telekomunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah; 
c. Pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Pasal 42 f. Pelaksanaan penyusunan laporan periodik pengeluaran uang; 
g. Penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi 
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan, pemeliharaan, pelaporan, dan pengendalian barang 
daerah pada Bagian di lingkungan Setda; 
h. Pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang 
daerah pada bagian dilingkungan Setda; 
i. Pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan 
administrasi penerimaan, penyirn panan, pendistribusian, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian 
barang daerah pada bagian di lingkungan Setda; 
j. Pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengamanan dan pemeliharaan barang di lingkungan Setda; 
k. Pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, 
pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengam.anan, dan 
pemeliharaan barang daerah yang digunakan Sekretariat Daerah; 
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
25 (1) Subbagian Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi 
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (13) menyiapkan 
koordinasi, pembinaan, dan petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan 
penyaringan data/informasi. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan materi untukn siaran pers dan 
media massa; 
b. Pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama dengan media massa; 
c. Pelaksanaan koordinasi penyebarluasan inform.asi dan sosialisasi 
kebijakan pemerintah kabupaten melalui media massa; 
d. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pembinaan, petunjuk 
pelaksanaan dan perumusan kebijakan di bidang media dan 
dokumentasi; 
e. Pelaksanaan penyusunan petunjukn teknis tentang pengumpulan dan 
penyaringan inf ormasi; Pasal 45 (1) Subbagian Pengendalian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 
(empat) ayat (13) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi 
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan, serta pengendalian kerjasama. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub 
Bagian Pengendalian Kerjasama menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan pengolahan data kerjasama daerah dan pengaduan publik; 
b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama daerah dan pengaduan 
publik; 
c. Pelaksanaan pengendalian dan perumusan data hasil kerjasama daerah 
dan pengaduan publik; 
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah yang 
dilakukan oleh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten; 
e. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil evaluasi kerjasama daerah dan 
pengaduan publik; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Pasal 44 c. Pelaksanaan persiapan dan memperlancar tugas serta kegiatan 
pimpinan pemerintah Kabupaten; 
d. Pelaksanaan acara penerimaan kunjungan tamu VIP /VVIP dan tamu 
lainnya ke pemerintah Kabupaten; · 
e. Pelaksanaan pellayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/non 
pemerintah yang membutuhkan; 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
26 BABV 
TATAKERJA