Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 Republik Indonesia Nomor 5679);f a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan Nomor 69 Tahun 1945?
Substansi Republik Indonesia Nomor 5679);f a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur . 
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah . 
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggaran 
urusan sosial. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa . 
8. Disabilitas adalah setiap orang pribadi yang berkemampuan berbeda 
karena mempunyai perbedaan kondisi fisik, mental dan emosional 
spiritual. 
9. Kesetaraan disabilitas adalah kondisi yang menjamin terwujudnya 
hak dan kewajiban secara adil bagi disabilitas. 
10. Pemberdayaan disabilitas adalah semua daya upaya terbaik yang 
diarahkan untuk kemandirian disabilitas dalam memenuhi hak dan 
kewajibannya. 
11. Rehabilitasi adalah upaya yang meliputi semua tindakan untuk 
mempersiapkan disabilitas dalam proses integrasi dengan 
masyarakatf PERATURAN DAERAH TENTANG KESETARAAN DAN 
PEMBERDAY AAN DISABILITAS. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI FLORES TIMUR, dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR Dengan Persetujuan Bersama 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); -~- -- - - -- ---- - -- ----- --·· ········---- -··- I. 
I 
12. Disabilitas berat adalah disabilitas yang seluruh pemenuhan hak-hak 
dasarnya harus mendapat dukungan permanen dari Pemerintah dan 
masyarakat dalam sistem pemeliharaan sosial. 
13. Disabilitas ringan dan disabilitas sedang adalah disabilitas yang 
sebagian pemenuhan hak-hak dasarnya diberikan oleh Pemerintah 
dan masyarakat berupa bantuan sosial. 
14. Sistem Pemeliharaan sosial adalah segala daya upaya yang diarahkan 
untuk menjaga, merawat, mengasihi dan mengasuh disabilitas berat 
secara tetap , bertahap dan berkelanjutan selama hidupnya. 
15. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada disabilitas 
ringan dan disabilitas sedang yang bersifat tidak tetap, agar mereka 
dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya untuk mencapai 
kemandirian . 
16. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin 
disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 
la yak. 
17. Fasilitas adalah semua dan atau sebagian dari kelengkapan sarana 
dan prasarana pada bangunan, gedung dan lingkungannya agar 
dapat dimanfaatkan oleh semua disabilitas. 
18. Aksebilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi disabilitas guna 
mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan 
dan penghidupan. 
19. Kesamaan hak dan kesempatan adalah keadaan yang memberikan 
hak kepada disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama 
dengan orang lain dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; 
20. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan 
kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi . 
21. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak 
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan 
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan 
sarana dan prasarana. 
22. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk 
meningkatkan kemampuan dan kemandirian kaum disabilitas guna 
pemenuhan hak hidup disabilitas. 
23. Tenaga Kerja Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai 
kemampuan berbeda yang dapat melakukan kegiatan sesuai dengan 
derajat kedifabilitasannya, serta memiliki bakat, minat dan 
kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di 
luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat. 
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/ atau badan 
hukum/usahaf r 
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 
ragam penyandang disabititas; 
penyelenggaraan, kesetaraan dan pemberdayaan disabititas; 
tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah desa; 
hak-hak disabititas; 
partisipasi masyarakat; 
penghargaan; 
kerjasama; 
pembinaan dan pengawasan; dan 
1. pembiayaanl Pasal4 
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan: 
mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan 
pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang 
disabilitas secara penuh dan setara; 
menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan 
pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang 
disabilitas; 
mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih 
berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta 
bermartabat; 
melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, 
pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak 
asasi manusia; dan 
meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesetaraan dan 
pemberdayaan disabilitas di Daerah. Pasal3 
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas. BAB II 
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
Pasal2 
Kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas berasaskan: 
penghormatan terhadap martabat; 
otonomi individu; 
tanpa diskriminasi; 
partisipasi penuh; 
keragaman manusia dan kemanusiaan; 
kesamaan kesempatan; 
kesetaraan; 
aksesibilitas; 
1. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; 
J. inklusif; dan 
perlakuan khusus dan pelindungan lebih.