Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 2 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 2 Tahun 2017 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA ,PERANGKAT DESA , BAB IV - PERJALANAN DINAS, Pasal 5 menetapkan:

(1)Pelaksanaan peijalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan pejabat berwenang dan wajib dilengkapi dengan :
a.SPT dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran Idan
lampiran II;
b.SPD dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III;
Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(2)Setiap SPT berlaku untuk 1(satu )orang atau lebih dan SPD berlaku hanya
untuk 1(satu )orang.
(3)Persetujuan Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Persetujuan Camat untuk peijalanan dinas Dalam Daerah dan Luar
Daerah Dalam Propinsi bagi:
1.Kepala Desa;dan
2.BPD.
b.Persetujuan Kepala Desa untuk peijalanan dinas Dalam Daerah bagi:
1.Perangkat Desa ;dan
2.Pimpinan dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.
c.Persetujuan Bupati khusus untuk pelaksanaan peijalanan dinas
mengikuti kegiatan seminar ,pendidikan dan pelatihan ,bimbingan
Teknis diLuar Daerah Luar Propinsi bagi:
1.Kepala Desa ;
2.Perangkat Desa ;
3.BPD;dan
4.Pimpinan dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.
5