Apa substansi hukum dari Pasal 15 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN, khususnya BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 15, adalah:

(1) Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan 
pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
dalam APBD atau telah menganggarkan dalam APBD 
tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, 
Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mendahului penetapan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan 
APBD, penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan merubah 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD selanjutnya 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 
(3) Dalam hal penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati dilakukan Pemerintah Daerah 
setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD, penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan merubah 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran . 
(4) Penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
, diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 
(satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran APBD. 
(5) Penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan APBD. 
(6) Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak 
terduga dan/ atau hasil penjadwalan ulang capaian target 
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam APBD 
dan/ a tau memanfaatkan uang Kas yang tersedia dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.