Apa substansi hukum dari Pasal 196 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 196, adalah:

(1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian. 
(2) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS/BSG. 
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang -kurangnya 
memuat: 
a. dasar perjanjian ; 
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. objek BGS/BSG; 
d. hasil BGS/BSG; 
e. peruntukan BGS/BSG; 
f. jangka waktu BGS/BSG; 
g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya; 
h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan 
fungsi Pengelola Barang /Pengguna Barang ; 
i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
j. ketentuan mengenai berakh irnya BGS/BSG; 
k. sanksi; 
76
 l. penyelesaian perselisihan ; dan 
m. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
(4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
dalam bentuk Akta Notaris. 
(5) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra 
BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan 
pertama kepada pemerintah daerah. 
(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran 
yang menjadi bagian tidak terpisahkan d ari perjanjian BGS/BSG. 
 
Paragraf 9 
Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung Untuk 
Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan Dan Pembayarannya