Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 'I Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 'I Tahun 2017 tentang PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK UNTUK PELAYANAN PERIZINAN, pada BAB III - PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK, Pasal 7 menjelaskan:

Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisme 
untuk memastik an bahwa Data Pembuatan Tanda Tangan 
Elektronik: 
masih berlaku , tidak dibatalkan, atau ditarik; 
tidak dilapork an hilang; 
tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang 
tidak berhak; dan 
berada dalam kuasa Penanda Tangan. 
Sebelum melakuka n penandatanganan, perizinan dan non 
perizinan yang akan ditandatangani wajib diketahui dan 
dipahami oleh Kepala Dinas. 
Persetujuan Kepala Dinas terhadap perizinan dan non 
perizinan akan ditandatangani dengan Tanda Tangan 
Elektronik wajib menggunakan mekanisme afirmasi yang 
memperlihatkan maksud dan tujuan Penanda Tangan 
untuk terikat dalam suatu Transaksi Elektronik.