Jelaskan isi kandungan Pasal 186 dari NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002.
Sesuai dengan NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., ketentuan pada , Pasal 186 berbunyi:

(1) Penyidikan terhadap suatu kasus diJaksanakan 
setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga. 
merupakan tinda.k pidana. bidang penyelenggaraan 
Bangunan Gedung berdasarkan laporan kejadian. 
(2) Penyidikrul duyum tindak pi.dana bidang 
penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dilalcukan oleh penyidik 
umum sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan, 
( 10) Bangunan Gedung yang sudah dilengka.pi SLF 
scbclum Peraturan Daerah ini bcrlaku, namun 
kondiai Bangunan Ged.ung tida.k Lailc Fungsi, maka 
pemilik/Penggun.a Bangunan Gedung wajib 
melakukan perbaikan (retrofitM9) secara bertaha.p. 
( 11) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF 
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan SLF yang 
dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini, maka SLF yang dimilikinya 
dinyatakan tetap berlaku. 
(12) Pemerintah Daerah melaksa.nakan penertiban 
kepemiliken IMB dan SLF dcnpn ketentuan 
pentahapan s.ebagai berikur: 
a. untuk Bangunan Gedung selain dari furipi 
hunian, penertiban 1repemilikan IMB dan SLF 
harus sudah dilakukan selambat-la.mbatnya 1 
(satu] t.ahun sejak dlber1akukannya Peraturan 
Daerahini; 
b. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan 
spesirl.kasi non-sederhana, penertiban 
kepemih'kan IMB dan SLF harus sudah dilakukan 
selambat-lamba.tnya 2 (dua) tanun sejak 
dibcrlakukannya Peraturan Da.erah ini; (9) Bangunan Oedung yang sudah dilengkapi SLF 
sebelurn Peraturan Daerah ini berlaku, namun SLF 
yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam 
Pera.turan Daerah ini, maka pemillk/Pengguna 
Bw)8unan Gedung wajib mengajukan pennohonan 
SLFbaru. (6) Bangunan Gedung yang pada saa.t berlak:unya 
Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, l.ku1 
bangunan yang sudah berdi.ri tidak sesuai dengan 
ketentuan dalain Pera.turan Daerah ini, maka Pemilik 
Bangunan Wajib mengajukan permohonan IMB baru 
dan mela.kuJcan perbaikan (retrojitting) secara 
bertahap. 
(7) Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan 
Daerah mi belum dilengkapi SLF, maka pemilik/ 
Pengguna Bangunan Ocdung wajib mengajukan 
pennohonan SLF. 
(8) Permohonan SLF yang teJah masuk/terdattar 
eebelum berlaJ...-unya Peraturan Daerah ini, tetap 
clipmSP.s denpn di.sesuaikan pada ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini. 
~ :- • I Sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hokum 
Sekretariat Daerah Kabup ten Pringsewu, .LEMBARAN DAERAII KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NO MOR 1~ A. BUDIMAN PM Diundangkan di Pringeewu 
pa.da tanggal a3 novem.ber 20f7 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU. dto 
l!\JJADI Ditetapkan di PringAP.WU 
pad.a tanggal m JPr"Emb er 2017 
BUPATI PRINGSEWU t Paeal 189 
Peraturan daerah i.ni mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak 
tanggal diundtmgkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pen.gundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daemh. Kabupaten 
Pringsewu. BABXII 
KETENTIJAN PENUTUP 
Pase.1188 
Deng.an berlakunya Pera.turan Daerah 1D1, rnaka 
ketentuan yang bertentangan dan/atau 1idak sesuai 
luuus disesuailcan dengan Peraturan Daerah ini. ~. uatuk Bangunan Gedung fun.pi hunian. dengan. 
spesi:fikasi. sederhane, penertiban kepemi1ikan 
IMB clan SLF harus sudah dilakukan selambat- 
lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya 
Peraturan Dacrah ini. 
,F"-... . 
, Pengaturan fungsi Bangunan Gedung daJam Peraturan Daerah ini 
dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah 
ditetapkan fungsinya 11ehingga masyarakat yang akan mendirikan 
Rangunan Gedung dapat memenuhi persyaratrui baik administratif 
maupun teknis Bangunan Geclungnya dengan efektif dan efisien, sehingga 
apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan 
perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 
Bangunan Gedung yang berlandaakan pada. ketentuan di bidang penataan 
ruang, tertib secara administ:ratif dan teknis, terwujudnya Bangunan 
Oedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan setaras 
dengan lingkungannya. Peraturan daerah ini beriai ketentuan yang mengatur berbagai aspek 
penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan 
Oedung, aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban 
pemilik dan Penguna Bangunan Gedung dalaJn taha.pan penyelenggaraan 
Ba.ngunan Oedung, aspek l"eran Ma5)'arakat, aspek pernbina.an oleh 
pemerintah, aspek aankei, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan 
penutup. Untuk menjamin keputian hukum dan ketertiban penyelenggaraan 
Bangunan Gedung. setiap Bangunan Gedung harus memenuhi 
persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung. Bangunan GP.dung mf:rupakAn salah satu wujuri fisik dari pemanfaatan 
ruang yang ksrenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus 
berlandaskan pada pengaturan penataan ruang. I. UMUM 
Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan .kegiamnnya, 
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, 
perwujudan produkttvttas, dan jati dirt manusla. Penyetenggaraan 
Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan 
peninglcatan kehidupan serta penghidupan masyarakat. serta untuk 
mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta eeimbang, 
serasi, dan selaras denwm linglrungannya. r>. BANGUNAN OEDUNO TENTANG PERA1URAN OAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR TAHUN 2017 PENJELASAN ATAS 
Pengaturan Bangunan Oedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, 
keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung da.n 
lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan, Oleh karena itu, 
masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan 
bersinergi bukan hanya dalain rangka pembangunan dan Pemanfaatan Dengan dipenuhinya persyarat.an telmia Bangunan Gcdung scsuai fungsi 
dan klssifikasin~-a.. maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun 
kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga. pengguna 
bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah d.an jasmaniah di 
dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bemcgara. Pera.turan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata 
bangunan dan keandahm Bangunan Gedung, agar ma.syarab.t di dalam 
mendirikan Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persvaratan- 
persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya 
dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat 
ditempati l:ICClUlt aman, ~~t, 11yw11~11, d~n tlk~l!fibel, sehinggga seeara 
keaeluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan G«lung 
yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan 
selaras dengan lingkungannya. -~- Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang transparan, 
adil, tertlb hukum, partls:lpadf, tangpp, akuntabilitas, efisien dan efek:t:if, 
eerta profeeional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan 
oleh Pemerintah Daerah. Dengan di.ketahuinya perayaratan administratif Bangunan Gedung oleh 
masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan 
Ba.ngunan Oedung, akan memberikan kemudahan dan sekaliguis 
tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan ysing hRik. Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan 
Bangunan Gedung, mesklpun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan 
a.danya Bangunan ~ungyang didirilcan di atae tanah milik orang/piha.k 
lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemihkan Bangunan Oeduna 
dapat berbede. dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya 
pengaturan yang je1as dengan tetap mengacu pada peraturan perundang- 
undangan tenta.ng kepemililcan tanah. Penga.turan persyaratan administratif Bangunan Oedung da)am Peraturan 
Daerah ini dllnakeudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci 
persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan 
Oedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status 
kepemilikan Bangunan Gedungnya., maupun kepastian hukum bahwa 
Dangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari 
Pemerintah DAl'!rah dsilsim llf!nt.uk izin mendirikan Bangunan Gedung. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap rungsi 
Bangunan Gedung lebif efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung 
tersebut Wklasifika~ikan berdasarkan tingkat .kmnpleksita.8, tingkat 
permanensi, tingkat risiloo kebakaran, zonasi gempa, lolrnRi, kf!tinggiBn, 
dan/atau kepemilikan.