Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonom i seluas - luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah,Sekretariat DPRD, Dinas , Badan dan Kecamatan di 
lingkungan Pemerintah Kabupate n Kutai Barat. 
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran 
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 
8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu 
tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah; 
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah Rencana pembangunan Jangka Mene ngah 
Daerah Kabupaten Kutai Barat; 
10. Kinerja Organisasi adalah gamb aran mengenai tingkat pencapaian 
sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penj abaran dari visi,misi 
dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 
-4- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 dan kegagalan kegiatan -kegiatan sesuai program dan kebijakan yang 
ditetapkan; 
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 
instansi pemerintah da lam rumusan yang lebih spesifik , terukur 
dalam kurun waktu yang lebih pendek.