Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari Lcmb aran Ncgara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Nomor mo Tahun 1959.
Sesuai dengan Lcmb aran Ncgara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Nomor mo Tahun 1959 tentang , ketentuan pada , Pasal 3 berbunyi:

(1) Penataan ruan D ah . . g a~r diselenggarakan dengan 
mengint~gras1k~ berbagai kepentingan yang bersifat lintas 
sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan . 
(2) Pengintegrasian berbagai kepentingan sebagaiman di ak d ~=~~ ay:!n (l~:=: melal~ koordinasi an~~gt~t 
TKPRD . pemenntahan dengan mem bentuk BAB III 
PRINS IP (2) Sasar an ditetap kannya Peraturan Bup ati ini adalah : 
a. menyediakan pedoman untuk operasionali sasi tugas TKPRD 
Pokj a, dan Sekr etariat TKPRD ; dan ' 
b. membangun sistem dan deskripsi kerja untuk mendukung 
pelak sanaan tugas TKPRD, Pokj a, dan Sekretaria t TKPRD. (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bup ati ini adalah: 
a. sebagai pedom an bagi Pem erintah Daerah dalam 
melaksanak an koor clinasi penataan ruang Daerah; 
b. untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja TKPRD 
Pokja, dan Sekretari at TKPRD . ' Pasal 2 BAB II 
TUJUAN DAN SASARAN 22. Dokum entasi, siste m inform asi dan kehumasan adalah 
mengkoordinasikan dan menertibkan pengars ipan dan 
penyebarluasan inform asi bidang penataan ruang yang terkait . 21. Penyusunan Laporan Adalah Laporan Bupati tentan g 
Pelaksana an Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kepada 
Gub emur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri 
disam paikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
pada bulan Agustus. 18. Kelompok Kerja Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Pokja 
Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah 
kelompok kerja yang membantu TKPRD dalam perumusan 
kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 
Daerah . 
19. Naskah dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat 
komunikasi kedin asan yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 
pernbangunan . 
20. Tata persuratan adalah prosedur baku penyelenggaraan tata 
persuratan dalam lingkup Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
untuk mewujudkan tertib administr asi persuratan .