Apa bunyi lengkap Pasal 42 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor 11 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor 11 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT, pada BAB VIII - PENYIDIKAN, Pasal 42 dinyatakan:

(1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Hukum 
Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 
oleh pe jabat yang berwenang sesuai ketentaun peraturan perundang -
undangan. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut ; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; 
d. memeriksa buku -buku, catatan -catatan, dan dokumen -dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pe mbukuan, 
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap ba rang 
bukti tersebut; 
 
 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah ; 
g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi 
daerah ; 
i. meman ggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang -
undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang -Undang Hu kum Acara Pidana yang berlaku.