Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARAN G/JASA, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Jembrana. 
3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupate n 
Jembrana. 
5. Kepala Bagian Perlengkapan adalah Atasan Langsung 
Kepala Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan di Lingkun gan 
Pemerintah Kabupaten Jembrana. 
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya dising kat 
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Jembrana. 
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh Barang/Jasa oleh OPD yang prosesnya dimu lai 
dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya 
seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang 
perorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyedia kan 
barang/pekerjaan kontruksi/jasa konsultansi/jasa la innya. 
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tid ak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapa t 
dipergunakan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatk an 
pengguna barang. 
10. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut ULP ad alah 
unit organisasi Pemerintah Kabupaten Jembrana yang 
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang 
fungsinya diintegrasikan pada Subbagian pada Sekret ariat 
Daerah. 
11. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan ol eh 
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat 
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh par a pihak 
dalam proses pengadaan barang/jasa. 
12. Komite… 
3 
 
12. Komite Etik Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang 
selanjutnya disebut Komite Etik adalah Pejabat yang 
ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksana kan 
tugas pengawasan prilaku/kode etik Pengelola Pengad aan 
Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jembrana. 
13. Kode Etik Penyelenggaran Pelayanan Pengadaan Barang / 
Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norm a 
perilaku, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.