Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 Pasal 463?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB XV - BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA, Pasal 463 mengatur sebagai berikut:

(1) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan 
penilaian atas rumah negara golongan III yang akan dialihkan dan hasil 
penilaian dilaporkan kepada Bupati . 
172
 (2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 ayat (5) , Bupati dapat membentuk Tim. 
(3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan 
disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan 
penjualan rumah negara golongan III. 
(4) Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak r umah negara 
golongan III berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat ( 3). 
(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 
menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat 
keputusan. 
(6) Pelaksanaan p enjualan barang milik daerah berupa rumah negara 
golongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada 
Bupati dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah 
negara dan penetapan harga rumah negara golongan III setelah 
penerbitan keput usan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 
(7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 62 ayat ( 1) Bupati memberitah ukan 
kepada Pengguna Barang rumah negara golongan III disertai alasannya 
untuk disampaikan k epada pengguni rumah negara golongan III.