Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 32 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 32 Tahun 2018 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN, khususnya BAB IV - PENGELOLA LHKPN, Pasal 6, adalah:

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit 
Pengelola LHKPN sebagai satuan yang akan menjadi mitra kerja 
KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN dilingkungan 
Pemerintah Daerah . 
(2) Unit Pengelolah LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terdiri dari : 
a. Penanggung jawab 
b. Koordinator Bidang Kepegawaian : Sekretaris Daerah 
: Kepala Badan Kepegawaian , 
c. Koordinator Bidang Pengawasan 
d. Administra tor Instansi 
Pemerintah Daerah 
e. Administrator Unit Kerja Dan Peng embangan Sumb er 
Daya Manusi a. 
: lnspektur Daerah. 
: Bagian Organisasi dan 
Kepegawaian 
: Kasubag Umum dan 
Kepegawaian Pada Satu an 
Kerja Perangk at Daerah. 
3. Unit Pengelolah LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Penanggungjawab Berkoordin asi dengan KPK dalam hal moni toring 
dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN , mensosialis asikan 
kewajiban LHKPN dan mengkoordin asikan seluruh kegiatan 
pengelolaan LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah bersam a­ 
sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordin ator 
Bidang Pengawasan , 
b. Koordinator Bidang Kepegawaian. 
l .Melalrukan Monitoring terhadap Administr ator Instansi 
Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal 
pemutahiran data kepegawaian . 
2. Mendistribusi formulir permohonan aktivasi e-Filing kepada 
wajib LHKPN . 
3. Men yampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan 
e-Filing kepada KPK paling lamb at 1 (satu) bulan setelah 
Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi 
akun . 
c. Koordina tor Bidan g Peng awasan . 
1. Melakukan mon itoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN. 
2.Membuat rekomendasi kepada Bupati agar terhadap wajib 
LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan 
sanksi administr asi sesuai ketentuan yang berlaku. 
' 
d. Administr ator Instansi Pemerintah Daerah dan Administr ator Unit 
Kerja. 
1. Menyusun Mast er jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub 
unit kerja, nam a jabatan dan eselonisasi. 
2. Melakukan Pemutahiran data kepegawaian wajib LHKPN . 
3. Melakukan aktiv asi akun administr ator unit kerj a dan akun 
wajib LHKPN . 
4. Melakukan Verifikasi terhadap Pemutahiran data wajib LHKPN 
yang dilakukan Administr ator unit kerja. 
5. Memfasilitasi wajib LHKPN yang men galami kendala teknis 
pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN . 
BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN