Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 6 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 6 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, Pasal 4 berbunyi:

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi. 
(2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
AA per Desa = AA Kab/Kota / {(2 * DST) + (1 * DT)} 
Keterangan: 
AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa 
AAKab/kota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres 
mengenai Rincian APBN TA 2018 
DST = Jumlah De sa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi 
DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi 
(3) Besaran Alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) k ali alokasi afirmasi per 
Desa. 
(4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per 
Desa. 
(5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin 
tinggi adalah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh 
kementerian keuangan. 
 
 
 
- 5 -