Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 27?
Dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 27 mengatur sebagai berikut:

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huru f 
b digunakan untuk pengeluaran pemb elian/ pengadaan barang yang nilai 
manfaatn ya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 
(2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) antara lain: 
a. alat tulis kantor ; 
b. bend a pos; 
c. bahan /material ; 
n nP.mP.lih~rium nerlenakanan, oeralatan kantor dan kendaraan dinas ; Pasal 26 
(1) Jenis belanja Pega wai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, 
dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala 
Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. 
(2) Belanja Pega wai sebagaimana dimaksu d pada ayat ( 1) dianggarkan dalam 
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pemba yaran 
pengbasilan tetap dan tunjangan . 
(3) Belan ja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaann ya 
diba yarkan setiap bulan . Pasal 25 
(1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf 
b, terdiri atas kelo mpok: 
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ; 
b. bidang pelaksanaan pembangu nan desa ; 
c. bidang pem binaan kem asyarakatan desa ; 
d. bidang pember dayaan masyarakat desa ; dan 
e. bidang belanja tak terduga. 
(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan 
sesuai dengan kebutuhan Desa sebagaimana dituangkan dalam RKPDesa. 
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas jenis be lanja : 
a. pegawai; 
b. barang dan jasa ; dan 
c. modal . • Pasal 24 
(1) Belanja desa sebagaiman a dimaksu d dalam Pasal 23, meliputi semua 
pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 
{satu ) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarann ya kembali oleh 
Desa . 
(2) Belanja desa sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan dalam rangka 
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa . Pasal 23 
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan deng an ketentuan : 
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh pers en) dari juml ah anggaran belanja Desa · 
digunakan untuk mendanai bidang penyelenggara an Pemerintahan Desa , 
pelaksanaan pembangunan Desa , pem binaan kemasyarakatan Desa , 
pemberdayaan mas yarakat Desa dan belanja tidak terduga; dan 
b. paling banyak 300/o (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa 
digunakan untuk: 
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 
2. operasional Pemerintah Desa; dan 
3. tunjangan dan operasional Badan Permus yawaratan Desa. Paragraf Kedua 
Belanja Desa