Apa substansi hukum dari Pasal 17 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, khususnya BAB V - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, Pasal 17, adalah:

(1)Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda
disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau
naskah akademik.
(2)Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau
naskah akademik sebagaimana dimaksud pada
untuk Reperda yang berasal dari pimpinan
Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Bina dan
Fasilitasi Produk Hukum .
(3)Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau
naskah akademik sebagaimana dimaksud pada
untuk Reperda yang berasal dari anggota
DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda,
dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(4)Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah
akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang
mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur
dalam Reperda.
(5)Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan
materi muatan yang akan diatur.
(6)Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah
akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Reperda.