Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, bahwa untuk melaksa nakan ketentuan pasal 4 Peraturan Nomor 28 Tahun 1999?
Substansi Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, bahwa untuk melaksa nakan ketentuan pasal 4 Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa n Nega ra yang Bersih dan Bebas dari, khususnya , Pasal 8, memuat:

(1) 
(2) 
7 intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra 
pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e­ 
Govemment, layanan manajemen data dan informasi e-Govemment, layanan 
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen 
yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government 
Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah kabupaten/kota, 
pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan 
masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten dan melaksanakan tata kelola 
persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan 
pemerintah daerah, serta pengelolaan data statistik. 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di 
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung 
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas 
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi 
publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya 
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur 
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan 
intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra 
pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e­ 
Govemment, layanan manajemen data dan informasi e-Govemment, Iayanan 
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen 
yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government 
Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah kabupaten/kota, 
pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan 
masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan 
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk 
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten 
lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan 
informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber 
daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan 
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan 
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem 
komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan keamanan 
informasi e-Govemment, layanan manajemen data dan informasi e­ 
Govemment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan 
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 
daerah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah 
8 (1) Togas Sekretariat Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian 
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di 
lingkungan Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi: 
a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di komunikasi, 
informatika , statistik dan persandian; 
b. Memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 
kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan 
masyarakat, arsip, dan dokumentasi; 
c. Penataan organisasi dan tata laksana; 
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya . Pasal 13 Paragraf Kedua 
Togas dan Fungsi Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas 
menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 
(delapan) dan pasal 9 (sembilan), mengkoordinasikan dan melakukan 
pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD dan/ atau Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. Pasal 12 daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub 
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; 
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian; 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
Paragraf Pertama 
Togas dan Fungsi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian 
9 Pasal 14 
(1) Togas Bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi 
melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah 
daerah, pengelolaan infonnasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 
pemerinta.h daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan 
media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 
media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan 
penyediaan akses informasi. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 
Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan 
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi 
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, 
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 
publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, 
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan 
akses informasi di kabupaten; 
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan 
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi 
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, 
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 
publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, 
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan 
akses informasi di kabupaten; 
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di 
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung 
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas 
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi 
publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya 
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten; 
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerinta.h daerah, 
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 
pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan 
media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan Paragraf Ketiga 
Togas dan Fungsi Kelompok Bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 
dan Persandian 
10 (1) Tugas Bidang Layanan lnfrastruktur Dasar Data Center melaksanakan 
tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan 
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem 
komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi 
e-Govemment, layanan manajemen data dan informasi e-Govemment, 
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan 
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government 
Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan 
sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain 
dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Layanan lnfrastruktur Dasar Data Center menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur 
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan 
intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi 
intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e­ 
Govemment, layanan manajemen data dan informasi e-Govemment, 
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik 
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 
kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah 
dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; 
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur 
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan 
intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi 
intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e­ 
Govemment, layanan manajemen data dan informasi e-Govemment, Pasal 15 hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik 
dan penyediaan akses informasi di kabupaten; 
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan 
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi 
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, 
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 
publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, 
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan 
akses informasi di kabupaten; 
11 layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik 
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 
penyelenggaraan Government Chief Infonnation Officer (GCIO) pemerintah 
kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah 
dan masya.rakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; 
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, 
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan 
penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah 
kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Govemment, layanan 
manajemen data dan informasi e-Govemment, layanan pengembangan 
dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang 
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government 
Chief lnfonnation Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, 
pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, 
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik 
dan kegiatan kabupaten; 
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, 
layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan 
sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan 
informasi e-Gouernmeni, layanan manajemen data dan informasi e­ 
Govemment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik 
dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik 
dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 
penyelenggaraan Government Chief lnfonnation Officer (GCIO) pemerintah 
kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah 
dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; 
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur 
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan 
intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi 
intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e­ 
Govemment, layanan manajemen data dan informasi e-Gouemmeni, 
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik 
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 
penyelenggaraan Government Chief lnfonnation Officer (GCIO) pemerintah 
kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah 
dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten. 
12 Pasal 16 
(1) Togas Bidang Statistik melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, 
dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
statistik. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (1), Bidang 
Statistik menyelenggarakan fungsi: 
a. Mengatur penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk 
kegiatan pengumpulan statistik yang mencakup kegiatan statistik 
kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan kegiatan 
lainnya yang ditentukan, mengatur dan melaksanakan keikutsertaan 
dalam program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan statistic; 
b. Membantu Kepala BPS Propinsi dan atau Pemimpin Proyek/Pemimpin 
Bagian Proyek dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan 
kegiatan statistik; 
c. Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan petugas 
lapangan kegiatan statistik di pusat pelatihan serta mengatur pembagian 
instruktur; 
d. Mengatur dan melaksanakan pembagian dokumen dan peralatan yang 
diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik; 
e. Melaksanakan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan 
lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik; 
f. Mengatur dan melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan dokumen 
hasil pengumpulan data statistik; 
g. Mengatur dan melaksanakan pengolahan data statistik sesuai dengan 
sistem dan program yang ditetapkan; 
h. Bekerja sama dengan satuan organisasi terkait, mengatur dan 
menyiapkan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik yang akan 
dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; 
i. Mengatur dan melaksanakan evaluasi hasil pengolahan statistik sebagai 
bahan masukan untuk penyempumaan selanjutnya; 
j. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan petugas 
lapangan dalam rangka pengumpulan data statistik baik di propinsi, 
kabupaten, maupun di kecamatan; 
k. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam penyelenggaraan koordinasi dan 
kerja sama kegiatan statistik baik dengan Pemerintah Daerah maupun 
instansi lain; 
1. Mengatur dan menyiapkan naskah publikasi statistik dan menyampaikan 
ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan 
penyebarannya, membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan 
pembinaan penyusunan publikasi statistik di BPS Kabupaten dalam 
bentuk buku publikasi; 
m. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan dan 
mengembangkan statistik; 
13 (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas 
penyusunan rencana program , anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan 
bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik 
negara/ daerah. 
(2) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan 
Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan: 
a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya; 
b. Pendistribusian tugas - tugas kepada staf; 
c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja; 
d. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana; 
e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan; 
f. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan 
anggaran belanja tidak langsung; (1) Togas pokok Bidang Persandian melaksanakan tata kelola persandian, 
operasional pengamanan persandian, serta melaksanakan pengawasan dan 
evaluasi penyelenggaraan persandian dalam rangka penjaminan keamanan 
informasi di lingkungan pemerintah daerah; 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan keamanan informasi, peraturan teknis 
pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan 
kabupaten dan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; 
b. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras 
persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat 
daerah di lingkungan kabupaten dan antar kabupaten/kota dalam 
wilayah provinsi; 
c. Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya 
manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras 
persandian danjaring komunikasi sandi; 
d. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat 
daerah kabupaten dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi; 
Paragraf Keempat 
Togas dan Uraian Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas 
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian