Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018 tentang PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG, pada BAB III - PENDELEGASIAN WEWENANG, Pasal 10 menjelaskan:

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan
yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD )menurut bidang dan jenisnya masing -masing .