Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor 11 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor 11 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT, pada BAB III - PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN, Pasal 7 menjelaskan:

(1) Koperasi yang dapat mengajukan permohonan izin 
penyelenggaraanpelayanan ikan adalah koperasi yang memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
a. memenuhi persy aratan sebagai Badan Hukum menurut Undang -Undang 
tentang Perkoperasian dan peraturan -peraturan pelaksanaannya; 
b. mempunyai bidang usaha di bidang perikanan; 
c. mempunyai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang cukup 
dalam bidang pelelangan ikan; dan 
d. berpengalaman berhasil dan telah nyata mela kukan kegiatan usaha 
ekonomi di bidang perikanan. 
(2) Untuk d apat mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah : 
a. Ketua pengurus mengisi dengan bena r dan menandatangani formulir 
permohonan yang disediakan oleh SKPD; 
b. memperlihatkan asli dan menyampaikan masing -masing 1 (satu) foto copy 
sebagai lampiran permohonan yaitu: 
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi; 
2. Keputusan Ketua Pengurus Kope rasi tentang susunan organisasi dan 
tata kerja pelelangan ikan; 
3. Keputusan Ketua Pengurus Koperasi tentang pengangkatan personalia 
pada pelelangan ikan; 
4. pas photo personalia Pengurus pelelangan ikan; 
5. fotokopi KTP Pengurus Koperasi dan seluruh personalia Pengurus 
pelelangan ikan; dan 
6. disetujui oleh rapat anggota tentang rencana untuk menjadi 
penyelenggara pelelangan ikan. 
 
 
 
(3) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah 
dipenuhi, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pernyataan 
persyaratan dinyatakan lengkap, izin diterbitkan. 
(4) Izin dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas 
nama Bupati.