Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 Mengingat : 1. Pasa.l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor UOR Tahun 1945?
Ketentuan dalam Mengingat : 1. Pasa.l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor UOR Tahun 1945 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, BAB I - XETEI{TUAI| I'TUU, Pasal 2 menetapkan:

Baglan Ketlge
Strategi, Target, dan Program Pengu.rangan dan Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pa:al 4
(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
meliputi:
a. melaksanakan norrna, standar, prosedur, dan kriteria dalam
pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;
b. penguatan koordinasi dan keq'a sama antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Provinsi;
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam
penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya
manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui
komunikasi, informasi, dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam
f,engurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga; dan
h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban
produsen dalam pengurangan Sampah Ruma-h Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. melaksanakan norrna, standar, prosedur, dan kriteria dalam
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;
b. penguatan koordinasi dan keg'a sama antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Provinsi;
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam
penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya
manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;
pemben tukan sistem informasi ; e
f. penguatan keterlibatan masyarakat ddam penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui
komunikasi, informasi, dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan
pemeliharaan;
h. penguatan penegakan hukum;
i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan
Pemerintah Pusat;
j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna;
dan
k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam
pen:rnganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.
Paral 5
(l) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b meliputi:
a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangsa sebesar 3tr/o ltiga puluh persen) dari angka timbulan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurErngan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun
2025; dan
b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga sebesar 7@/o (tujuh puluh persen) dari angka timbulan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun
2025.
(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam tampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.