Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 13 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 13 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih 
paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan 
paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan 
bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan 
lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 
ibanyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
3. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda 
legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam 
bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam satu lembar. 
4. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah 
orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan. 
5. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang 
berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha. 
6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut Paten 
adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap 
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. 
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Gunungkidul. 
12. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas 
adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
koperasi, usaha kecil dan menengah.