Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 33 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 33 Tahun 2017 tentang PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BANYUWANGI, pada BAB I - II, Pasal 3 dinyatakan:

Konflik dapat bersumber dari: 
permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial 
budaya; 
perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, 
antarsuku, dan antaretnis; 
sengketa batas wilayah desa / kabupaten ; 
sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau 
antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau 
distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. 
 
5 
Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat 
dikendalikan oleh Pol ri dan terganggu nya fungsi Pemerintahan . 
Status Keadaan Konflik skala kabupaten terjadi apabila eskalasi 
konflik dalam suatu wilayah kabupaten dan memiliki dampak 
hanya pada tingkat kabupaten. 
Status keadaan konflik skala kabupaten ditetapkan oleh bupati 
setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten . 
DPRD Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penanganan konflik selama status keadaan konflik. 
DPRD Kabupaten dalam melakukan pengawasan s ebagaimana 
dimaksud pada ayat (5 ) dapat berkoordinas i dengan Tim Stabilitas 
Daerah Kabupaten Banyuwangi