Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan Nomor 13 Tahun 1964.
Redaksi dari Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 20015 tentang 
Organisasi dan Tata Ketja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis 
Kabupaten Muna Barat. -3- 
Menetapkan 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : 
(1) penyelenggaraan penyusunan program di bidang penegakan 
peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan 
masyarakat; 
(2) penyelengaraan perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman Pasal4 Satuan Polis! Pamong Praja mempunyai tugas merumuskan kebijakan 
teknls dan menyelenggarakan penegakan peraturan perundang­ 
undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 
sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan 
sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pasal 3 . ... guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 
cara yang dlatur dalam undang-undang; . . 
15. Penyidik adalah pejabat polisi negara atau PPNS tertentu yang d1ben 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyelidikan 
16. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna 
Ba rat; 
17. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat adalah 
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat ; 
18. Bidang adalah Bidang di lingkungan Kesatuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Muna Barat; 
19. Unit Pelaksana Satuan Pollsl Pamong Praja Kecamatan adalah Unsur 
Pelaksana Operasional di Llngkungan Satuan Polisi Pamong Praja 
Tingkat Kecamatan Kabupaten Muna Barat. 
20. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di Lingkungan 
Kesatuan Polisis Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.