Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Nomor 1 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Nomor 1 Tahun 2018 tentang PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur . 
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Dae rah sebagai unsur 
Penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah . 
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan 
kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap umat Islam yang mampu. 
6. Jamaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan 
telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai 
persyaratan yang ditetapkan . 
7. Biaya Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi/Embarkasi 
Antara dan Dari Debarkasi Antara Ke Daerah Asal yang berada di luar 
tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 
adalah biaya transportasi yang diperuntukan kepada Jamaah 
calon Haji yang telah melakukan ibadah haji pada tahun -tahun 
pelaksanaan haji sebelumnya. 
8. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah 
petugas haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyertai 
jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu 
bimbingan ibadah dan pelayanan umum kepada jamah haji 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 
9. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah 
petugas yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang 
bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada jamah haji . 
10. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah haji 
selama Penyelenggaraan Ibadah Haji. 
11. Biaya Transportasi Jamaah haji adalah biaya transportasi dari daerah 
asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke d aerah asal. 
12. Daerah asal adalah Kabupaten Kotawaringin Timur tempat Jamaah 
haji melaksanakan pro sesi pemberangkatan ke Embarkasi/Embarkasi 
Antara. 
13. Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah calon 
haji menuju Embarkasi. 
14. Debarkasi Haji Antara adalah tempat kedatangan jemaah haji dari 
Debarkasi. 
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daearah kabupaten. 
16. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 
17. Prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji adalah 
rangkaian kegiatan dalam rangka mengantar Jamaah haji daerah 
asal ke embarkasi dan menyambut kedatangan Jamaah haji dari 
debarkasi ke daerah asal. 
18. Pengawalan Jamaah Haji adalah rangkaian kegiatan pengamanan 
Jamaah haji dan barang bawaan untuk menunjang kelancaran dan 
keamanan selama pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji.