Bagaimana redaksi normatif Pasal 27 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1( Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1( Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, BAB IX - PENGORGANISASIAN, Pasal 27 berbunyi:

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf 
b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa. 
(2) Untuk mendukung tugas-tugas PTPKD dalam pengelolaan 
keuangan desa, Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat 
desa sebagai Operator Desa yang ditetapkan dengan surat 
tugas. 
(3) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi system 
keuangan Desa (siskeudes). 
(4)Apabila ... 
-23 -
(4) Apabila tidak terdapat perangkat desa yang mampu 
mengoperasikan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Kepala Desa dapat menunjuk tenaga operator diluar Perangkat 
Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
(5) PfPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan 
honorarium dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Kuasa Pengguna Anggaran (Pemegang Kekuasan 
Pengelolaan Keuangan Desa) sebesar Rp. 100.000,00. 
(seratus ribu rupiah) per bulan. 
b. Koordinator PfPKD sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh 
lima ribu rupiah). 
c. Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp. 50.000,00 (lima 
puluh ribu rupiah). 
d. Bendahara sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 
(6) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mendapatkan honorarium paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. 
BABX 
MEKANISME PENYALURAN ADD, PfAPD, JAMINAN 
KESEHATAN, JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN 
KECELAKAAN KERJA 
Bagian Kesatu 
Penyaluran Alokasi Dana Desa