Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor W Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor W Tahun 2017 tentang PEMBERDAY AAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN, pada BAB VII - PEMBINAAN, Pasal 21 menjelaskan:

(1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di 
laksanakan oleh Bupati. 
(2) Kepala ... 
(2) Kepala Desa melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui 
pengclolaan TTG di desa. 
(3) Pembinaan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: 
a. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan 
TTG; 
b. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; 
c. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan 
TTG; 
d. Pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat 
melalui pengelolaan TTG; dan 
e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat 
melalui pengelolaan TTG; 
(4) Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a, huruf b dan huruf c kepada Camat. 
(5) Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b dan huruf c kepada Lurah. 
(6) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain: 
a. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; 
b. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan 
TTG;