Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959, apa isi dari Pasal 129?
Pasal Pasal 129 dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , pada , menyatakan:

b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang 
persyaratan tata bangunan; 
c. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang 
persyaratan keandalan bangunan gedung; dan 
d. mengarahkan penyesuaian dengan persyaratan teknis yang harus dipenuhi 
pada kondisi yang ada (eksisting), program yang sedang dan akan 
dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi lahan/ tapak rencana. 
(6) Dalam melaksanakan tugas insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
TABG mempunyai fungsi : 
a. melakukan pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan 
pertimbangan batas-batas lokasi, pertimbangan keamanan dan 
keselamatan, pertimbangan kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi 
utilitas kota serta akibatnya da1am pelaksanaan; 
b. melakukan pengkajian terhadap pendapat dan pertimbangan masyarakat 
terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu dan 
penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; 
c. melakukan pengkajian terhadap rencana teknis pembongkaran bangunan 
gedung berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan keselamatan 
lingkungan, dan. efektivitas serta efisiensi dan keamanan terhadap dampak 
lirnbah; 
d. melakukan pengkajian aspek teknis dan aspek lainnya da1am 
penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting; 
dan 
e. pengkajian saran dan usul masyarakat untuk penyempurnaan peraturan- 
peraturan tennasuk Peraturan Daerah di bidang bangunan gedung dan 
standar teknis. 
(7) Tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun 
berdasarkan masukan dari seluruh unsur TABG. 
(8} Tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan 
oleh unsur instansi Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah. 
(9) Pengkajian dokumen rencana teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh seluruh unsur TABG. 
(10) Pengkajian dokumen rencana teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) 
huruf d dilakukan oleh unsur instansi Pemerintah Daerah/Pemerintah 
Provinsi/ Pemerintah. 
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas rutin tahunan dan fungsi TABG 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
( 1) Bupati secara tertulis mengundang asosiasi profesi, masyarakat ahli 
mencakup masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung termasuk 
rnasyarakat adat, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta untuk 
rnengajukan usulan calon anggota TABG unsur keahlian. 
(2) Calon anggota TABG bidang teknik bangunan gedung harus memiliki sertifikat 
keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ahli bidang 
bangunan gedung adat berupa surat/ piagarn pengakuan atau pengukuhan. 
(3) Selain dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati secara tertulis 
menginstruksikan dinas/instansi terkait dalarn penyelenggaraan bangunan 
gedung untuk mengajukan usulan calon anggota TABG unsur pemerinta.han 
sesuai dengan bidang tugas dinas/ instansinya. 
(4) Dari usulan calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
panitia melakukan penyusunan daftar dan seleksi berdasarkan kriteria 
kredibilitas, k.apabilitas, integritas calon dan . prioritas kebutuhan serta 
kemarnpuan anggaran; 
(5) Narna-nama calon anggota TABG yang memenuhi syarat dimasukkan dalam 
database anggota TABG. 
(6) Keahlian minimal untuk membentuk TABG dari unsur keahlian meliputi 
bidang arsitektur, bidang struktur dan bidang utilitas (mekanikal dan 
elektrikal). 
(7) TABG diangkat dari nama-nama yang terdaftar dalarn database anggota TABG 
sedangkan yang belum diangkat dapat ditugaskan kemudian sesuai dengan 
kebutuhan akan keahliannya. 
(8) Sekretariat TABG ditetapkan di kantor dinas. Bagian Kedua 
Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung