Apa substansi hukum dari Pasal 1 SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 41 Tahun 2017?
Materi muatan SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 41 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN AKREDITASI, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo . 
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo . 
4. Akreditasi sekolah /madrasah adalah suatu kegiata n penilaian kelayakan 
program dan satuan pendidikan dasar be rdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan untuk memberikan pe njaminan mutu pendidikan 
sekolah /madrasah. 
5. Asesor adalah Tim Penilai Akreditasi Sekolah/Madrasah. 
6. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak -Kanak (TK)/Raudlatul Atfal (RA), 
Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) , dan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) /Madr asah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta di Kota Probolinggo. 
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya dis ingka t PAUD adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 
tahun yang dilakukan melalui motivasi belajar un tuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani yang diselenggarakan sebelum jenjang 
pendidikan dasar yang meliputi jalur formal dan nonformal. 
8. Pendidikan Dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 
jenjang pendidikan menengah, b erbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.