Apa saja yang diatur dalam Pasal 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, BAB V - BANTUAN HUKUM LITIGASI, Pasal 22 menetapkan:

diberikan melalui 2 (dua) cara meliputi: 
 a. pembayaran bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan 
perkara; dan 
 b. pembayaran sekaligus setelah selesai perkara. 
(2) Pembayaran bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi : 
 a. tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan 
 b. tahap kedua sebesar 60% (enam puluh per seratus). 
(3) Pemb ayaran dana Bantuan Hukum tahap pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada saat penanganan 
perkara di persidangan. 
(4) Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap kedua sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah me miliki putusan pengadi lan 
 
 yang berkekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara 
hukum. 
(5) Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dilakukan pada saat perkara telah mendapatkan kekuatan hukum 
tetap atau dengan alasan ya ng sah secar a hukum.