Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 67 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 67 Tahun 2017 tentang PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam 
peraturan 
ini yang dimaksud dengan
 
:
 
1.
 
Daerah, 
adalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
Pemerint
ah Daerah, 
adalah 
Pemer
intah Kabupaten
 
Probolinggo. 
 
3.
 
Bupati, 
adalah Bupati Probolinggo. 
 
 
3
 
 
4.
 
Miskin, 
adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak
-
hak dasar 
antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, 
pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih d
an sanitasi, tanah, sumber 
daya alam, rasa aman, dan partisipasi. 
 
5.
 
Kemiskinan, 
adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok 
orang yang tidak terpenuhi hak
-
hak dasarnya untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 
 
6.
 
Kel
uarga, 
adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga 
dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu 
atap dalam keadaan saling ketergantungan. 
 
7.
 
Hak Dasar, 
adalah 
hak masyarakat 
yang harus dilindungi oleh
 
Pemerintah 
Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 
bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya. 
 
8.
 
Warga 
Miskin, 
adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu 
memenuhi kebutuhan dan atau ha
k
-
hak dasarnya. 
 
9.
 
Masya
rakat
, 
adalah 
sekel
ompok orang yang membentuk 
sebuah sistem semi 
tertutup, di
mana sebagian besar interaksi adalah antara individu
-
individu yang 
berada dalam kelompok tersebut
.
 
10.
 
Pemangku Kepentingan, 
adala
h pihak yang langsung atau tida
k langsung 
mendapatkan
 
manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan 
penanggulangan kemiskinan. 
 
11.
 
Penanggulangan 
Kemiskinan, 
adalah kebijakan dan program 
Pemerintah 
dan 
Pemerintah Daerah 
yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi 
dengan dunia usaha dan ma
syarakat untuk mengurangi jumlah penduduk 
miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 
 
12.
 
Rumah 
Tangga Sasaran 
yang selanjutnya disingkat RTS, 
adal
ah rumah tangga 
yang termasuk 
dalam kategori miskin. 
 
13.
 
Program 
Penanggulangan Kemiskinan, 
adal
ah kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah
, 
Pemerintah Daerah
, dunia usaha
 
serta masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ek
onomi mikro
 
serta program 
lain dalam rangka
 
meningkatkan kegiatan ekonomi. 
 
14.
 
Perangkat Daera
h yang selanjutnya disingkat PD, 
adalah 
Perangkat Daerah 
 
di 
Lingkungan 
Pemerintah Daerah 
sebagai unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah
.
 
4
 
 
15.
 
Tim Koordinasi P
enanggulangan K
emiskinan Daerah
 
yan
g selanjutnya disingkat 
TKPKD, 
a
dalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku 
kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di 
daerah
.
 
16.
 
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang sel
anjutnya 
disebut TKPK Kecamatan, 
adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di 
Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan 
kebijakan dan program
-
program penangg
ulangan kemiskinan di Kecamatan.
 
17.
 
Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa
/
Kelurahan
 
yang selanjutnya disebut
 
TPK Desa
/
Kelurahan
, 
adalah forum lintas pelaku di Desa
/
Kelurahan
 
yang 
berfungsi sebagai wadah koordinasi serta pelaksanakan kebijakan dan 
 
program
-
program penanggulangan kemiskinan di Desa
/
Kelurahan
.
 
18.
 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjut
nya disingkat SPKD
,
 
adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan 
daerah
 
yang digunakan 
sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan 
daerah
 
di
bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka M
enengah Daerah (RPJMDaerah)
. 
 
19.
 
Rencana Pem
bangunan Jangka Menengah Daerah
 
yang selanjutnya disebut 
RPJMD
aerah
, adalah 
dokumen perencan
aan daerah untuk 
periode 5 (lima) 
tahun
.