Apa substansi hukum dari Pasal 175 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Materi muatan NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., khususnya , Pasal 175, adalah:

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
kepada Penyelenggara. Bangunan Ged.ung. 
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dila.kukan melalui peningkat.an profeaionalitas 
Penyelenggara Bangunan Gedung dengan penyadaran 
a.kan hak dan kewajiban dan peran dalam 
penyelenggaraan Bangun.a.n Gedung terutama di 
daerah rawan bencana. (2) Kebijakan st'bagaimana dimaksud pada ayat (I) d.apat 
dituangkan ke dalam Pedoman Tclmis, Standar 
Telmis Bangunan Gedung clan Tata Cara 
Operasionalisasinya. 
(3) Dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) harus mempertimbangkan RTRW, 
RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL serta dengan 
mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di biclang 
penyelenggoraan Bangun.an Gedung. 
(4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan 
8Cbagaiman& dim~ud pada ayat (2) kepada 
Penyelenggara Bangunan Oedung. 
.l'asal l'/9 
(1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang 
melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan 
sanksi administra.tif, berupa: 
a. peringaUlll tertulis; 
h. pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. pengheritian sementara atau tetap pada pekerja.an 
pe1aksanaan pembangunan; 
d. penghentian sementara atau tetap pada 
Pcmanfaatan Bangunan Gedung; Bagian Kesatu 
Umnm BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRATW (1) Pengawasan eebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 
ayat (l) dilakllkan oleh Pemerintah Daerah terlladap 
pclakeanaan Pcraturan Dacrah ini melalui 
mekanisme penerbitan IMB, SLF. dan surat 
persetujuan dan penetapan pembongkaran Bangunan 
Gedung. 
(2) Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan di bidang penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat 
melibatkan peran masyarakat: 
a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Daerah; 
b. pada eetiap tahapan penyelengga.ra.an Bangunan 
Gedung;dan 
c. dengiu1 .wcmgembangkan &sten1 pemberian 
penghargaan berupa tanda jasa dan/atau insentif 
untuk meningkatkan peran masyaraka.t. Bagian Keempat 
Pengawasan 
Paw 178 Bentuk dan tata care. pelaksanaan forum dengar 
pendape.t dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf a diatuT lebih lanjut dala.m 
Peratursn Bupati. Pasal 177 d. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang 
serasi dalam bentuk penyiapen RTBL serta 
penyediaan prasarana dan sa.rana dasar permukiman. 
Begian Kedua 
Sanksi Administratif pada Tahap Pembangunan 
Pasa.1180 
(1) Pemilik Bangunan Gedungyang melanggar ketentuan 
Pasa.19 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), t'asal 
19 ayat (1), PaW 115 ayat (2), Pasal 129 ayat (3) dan 
PaAAI 136 ayat (7) dikenakan sanksi peringatan 
tertulis. 
(2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi 
periny.atan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut- 
turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) 
hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan 
ataa pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 
, dikenakan sanksi berupa pembatasan 
kegiatan pembangunan. 
(3) Pemilik Bangunan Gedung yang telah ~nakan 
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 
14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak 
melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l), dilcenakan sanklli berupa 
penghentian sementara pembangunan dan 
pembekuan izin mendirikan Bangunan Gedung. .~ (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disetor ke rekening leas Pemerintah Daerah. 
(5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimaaa dimakaud pada 
ayat I 1) dan ayat (2) didasarkan pad.a berat atau 
ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah 
mendapetkan pertimbangan TADO. e. pembekuan 1~ gedung; 
f. pencabutan IMB gedung; 
g. pembekuan SLF Bangunan Gedung; 
h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau 
i. perintah pembonglcaran Bangunan Gedung. 
(2) Sclain pengcna.an se.nk&i admini.stratif eebagaimnna 
di.maksud pada ayat (11 dapat dikenai sanksi denda 
paling banyak 10'% (sepuluh pereenl dari nilai 
bangunan yang seclang atau telah chbangun. 
(31 Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan 
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana 
dialur dalam peraturan perundang-undangan di 
bic.htng j~~ kumd.iuksi. 
(lJ Pemilik atau Pengguna Bangunan Oedung yang 
mcJa.ngpr ketentuan Pasal 9 ayo.t (3), Paeel 18 a.yat 
(1), Pasal 127 ayat (1) dengan sampai ayat (3}, Pasal 
128 ayat (2), Pa.sal 131 ayat (3), dan Pasal 136 
dikenakan sanksi peringatan tertulis. Bagian Kedua 
Sanksi. Administratif pada Tahap Pemanfaatan