Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 14 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 14 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN, khususnya BAB IV - PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESDA, Pasal 6, adalah:

(1) Pemberian pelayanan kesehatan berorientasi pada 
kepuasan pelanggan yang dilaksanakan dengan 
kaidah-kaidah pelayanan publik yang baik. 
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
meliputi rawat jalan dan rawat inap di 
Puskesmas serta rawat jalan dan rawat inap di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru. 
(3) Rujukan pasien dilakukan secara berjenjang dari 
Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru. 
(4) Dalam hal diperlukan pelayanan rujukan 
ke rumah sakit Provinsi, hams melampirkan surat 
rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru dan 
surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. 
(5) Rujukan ke rumah sakit Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan atas 
dasar indikasi medis (bukan atas permintaan 
sendiri/APS), ketidak tersediaan alat kesehatan dan 
tcnaga ahli. 
(6) Surat rujukan harus memuat data secara lengkap 
yang terdiri dari identitas pasien, nama rumah sakit 
dan poliklinik yang dituju, diagnosa, tanggal rujukan 
dan tandatangan dokter yang merawat disertai 
stempel Puskesmas yang merujuk dan Rumah Sakit 
Umum Daerah Kotabaru. 
(7) Surat rujukan dibutuhkan untuk pertama kali 
pengobatan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan 
dan selanjutnya selama masih dalam masa 
perawatan tidak dibutuhkan lagi surat rujukan, 
dokter yang menangani memberi surat keterangan 
masih dalam perawatan