Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, pada BAB III - KEDUDUDKAN DAN MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN, Pasal 5 menjelaskan:

BPK berkedudukan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pembentuk 
peraturan Kampung , fungsi anggaran dan fungsi pengawasan Kampung 
dan menjadi mitra pemerintah Kampung .