Apa saja yang diatur dalam Pasal 61 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BAB VII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 61 menetapkan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 
so, 
Diundangkan di Bondowoso 
DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 
NOMOR9 
v-
LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 8 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENGELOLMN KEUANGAN DESA 
A. KODE REKENING 
KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 
1. ASET 
1.1. Aset Lancar 
1.1.1. Kas dan Bank 
1.1.1.01. Kas di Bendahara Desa 
1.1.1.02. Rekening Kas Desa 
1.1.2. Piutang 
1.1.2.01. Piutang Sewa Tanah 
1.1.2.02. Piutang Sewa Gedung 
1.1.2.03. Piutang Sewa Peralatan 
1.1.2.04. Piutang Bagi Hasil Pajak 
1.1.2.05. Piutang Bagi Hasil Retribusi 
1.1.2.06. Piutang Alokasi Dana Desa 
1.1.2.07. Piutang Panjar Kegiatan 
1.1.2.08. Piutang Lain-lain 
1.1.3. Persediaan 
1.1.3.01. Persediaan Benda Pos dan Materai 
1.1.3.02. Persediaan Alat Tulis Kantor 
1.1.3.03. Persediaan Blangko dan Barang Cetakan 
1.1.3.04. Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai 
1.1.3.05. Persediaan Bahan/Material 
1.1.3.06. Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih 
1.1.3.07. Persediaan Bibit Hewan/Tanaman 
1.1.3.08. Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat 
1.2. lnvestasi 
1.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa 
1.2.1.01. Penyertaan Modal Pemerintah Desa 
1.3. AsetTetap 
1.3.1. Tanah 
1.3.1.01. Tanah Bangunan Kantor 
1.3.1.02. Tanah Rumah Dinas 
1.3.1.03. Tanah Pertanian dan Perkebunan 
1.3.1.04. Tanah Sarans Kesehatan 
1.3.1.05. Tanah Sarans Pendidikan 
1.3.1.06. Tanah Sarans Umum 
KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 
1.3.1.07. Tanah Sarana Jalan 
1.3.1.08. Tanah Lainnya 
1.3.2. Peralatan dan Mesin 
1.3.2.01. Alat-alat Berat 
1.3.2.02. Alat-alat Angkutan 
1.3.2.03. Alat-alat Bengkel 
1.3.2.04. Alat-alat Ukur 
1.3.2.05. Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan 
1.3.2.06. Peralatan Kantor 
1.3.2.07. Alat-alat Rumah Tangga 
1.3.2.08. Peralatan Komputer 
1.3.2.09. Alat-alat Studio/Audio 
1.3.2.10. Alat-alat Komunikasi 
1.3.2.11. Peralatan dan Mesin Lainnya 
1.3.3. Gedung dan Bangunan u 1.3.3.01. Gedung Kantor/Tempat Kerja 
1.3.3.02. Gedung Rumah Dinas/Jabatan 
1.3.3.03. Bangunan Gudang 
1.3.3.04. Bangunan Bersejarah 
1.3.3.05. Bangunan Monumen 
1.3.3.06. Tugu Peringatan 
1.3.3.07. Bangunan Lainnya I 
1.3.4. Jalan, Jaringan dan lnstalasi 
1.3.4.01. Jalan Desa 
1.3.4.02. Jembatan Desa 
1.3.4.03. Jaringan Air 
1.3.4.04. Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan u 1.3.4.05. lnstalasi Listrik dan Telepon 
1.3.4.06. lnstalasi Pengolah Sampah 
1.3.5. Aset Tetap Lainnya 
1.3.5.01. Buku dan Kepustakaan 
1.3.5.02. Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 
1.3.5.03. Hewan dan Ternak 
I 1.3.5.04. Tanaman 
1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 
1.3.6.01. Konstruksi Dalam Pengerjaan 
1.3.9. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 
1.3.9.01. Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan 
KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 
1.3.9.02. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 
1.3.9.03. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan lnstalasi 
1.3.9.04. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya 
1.4. Dana Cadangan 
1.4.1. Dana Cadangan 
1.4.1.01. Dana Cadangan 
1.5. Aset Tidak Lancar Lainnya 
1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 
1.5.1.01. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaran Bermotor 
1.5.1.02. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah 
1.5.1.03. Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir 
1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
1.5.2.01. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
1.5.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
1.5.3.01. Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer -BOT) 
1.5.3.02. Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate -BTO) 
1.5.3.03. Kerjasama Operasi (KSO) 
1.5.4. Aktiva Tidak Berwujud 
1.5.4.01. Aktiva Tidak Berwujud 
1.5.5. Aset Lain-lain 
1.5.5.01. Aset Rusak Berat 
1.5.5.02. Aset Tetap Renovasi 
1.5.5.03. Aset Lain-lain Lainnya 
2. KEWAJIBAN 
2.1. Kewajiban Jangka Pendek 
2.1.1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 
V 2.1.1.01. Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan 
2.1.1.02. Hutang PFK Lainnya 
2.1.2. Hutang Sunga 
I 
2.1.2.01. Hutang Bunga kepada Bank 
2.1.2.02. Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank 
2.1.3. Hutang Pajak 
2.1.3.01. Hutang Pajak Pertambahan Nilai 
2.1.3.02. Hutang Pajak Penghasilan PPh 21 
2.1.3.03. Hutang Pajak Penghasilan PPh 22 
2.1.3.04. Hutang Pajak Penghasilan PPh 23 
2.1.3.05. Hutang Pajak Lainnya 
KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 
2.1.4. Pendapatan Dilerima Dimuka 
2.1.4.01. Pajak dan Retribusi Dilerima Dimuka 
2.1.4.02. Uang Muka Penjualan Asel Desa 
2.1.4.03. Uang Muka Lelang Penjualan Asel Desa 
2.1.4.04. Uang Muka Bagian Laba BUMDes 
2.1.5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 
2.1.5.01. Bagian Lancar Hulang Jangka Panjang 
2.1.6. Hutang Jangka Pendek Lainnya 
2.1.6.01. Hutang Belanja Pegawai 
2.1.6.02. Hutang Belanja Telepon 
2.1.6.03. Hutang Belanja Air Minum 
2.1.6.04. Hutang Belanja Listrik 
2.1.6.05. Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai 
2.1.6.06. Hutang Pengadaan Barang/Jasa 
v 3. EKUITAS 
3.1. Ekuitas 
3.1.1. Ekuitas 
3.1.1.01. Ekuitas 
3.1.2. Ekuitas SAL 
3.1.2.01. Ekuilas SAL 
4. PENDAPATAN 
4.1. Pendapatan Asli Desa 
4.1.1. Hasil Usaha Desa 
4.1.1.01. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa 
4.1.1.02. Hasil Pengelolaan Pasar Desa 
4.1.1.03. Hasil Pengelolaan Pasar Hewan 
V 4.1.1.04. Hasil Pelelangan lkan Yang Dikelola Desa 
4.1.1.05. Hasil Usaha Desa Lainnya 
4.1.2. Hasil Aset Desa 
4.1.2.01. Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa 
4.1.2.02. Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa 
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 
4.1.3.01. Hasil Swadaya 
4.1.3.02. Hasl Gotong Royong 
4.1.3.03. Hasil Partisipasi Lainnya 
4.1.4. Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
4.1.4.01. Pungutan Desa 
KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 
4.1.4.02. Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan 
4.1.4.03. Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan 
4.1.4.04. Bunga Simpanan Uang di Bank 
4.1.4.05. Tutuntan Ganti Kerugian (TGR) 
4.1.4.06. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 
4.1.4.07. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja 
4.1.4.08. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 
4.1.4.09. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya 
4.2. Pendapatan Transfer 
4.2.1. Dana Desa 
4.2.1.01. Dana Desa 
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
4.2.3. Alokasi Dana Desa 
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa u 
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 
4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten 
4.3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 
4.3.1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga 
4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 
4.3.1.02. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi 
4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota 
4.3.1.04. Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta 
4.3.1.05. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 
4.3.1.06. Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa v 4.3.1.07. Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya 
4.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 
4.3.2.01. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 
5. BELANJA 
5.1. Belanja Desa 
5.1.1. Belanja Pegawai 
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
5.1.1.02. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 
5.1.1.03. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
5.1.1.04. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 
5.1.1.05. Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
5.1.1.06. Tunjangan BPD dan Anggotanya 
5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 
5.1.2.01. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 
5.1.2.02. Belanja Ala! Tulis Kantor 
5.1.2.03. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 
5.1.2.04. Belanja Benda Pos dan Materai 
5.1.2.05. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 
5.1.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 
5.1.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 
5.1.2.08. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 
5.1.2.09. Belanja Bahan Praktek dan Pelalihan 
5.1.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 
5.1.2.11. Belanja Sewa Peralatan 
5.1.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 
5.1.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 
5.1.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 
5.1.2.15. Belanja Honorarium lnstruktur/Pelalih/Narasumber 
5.1.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 
5.1.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 
5.1.2.18. Belanja Pemeliharaan Alai Kantor dan Rumah Tangga 
5.1.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 
5.1.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 
5.1.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 
5.1.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 
5.1.2.23. Belanja Surat kabar/Majalah 
5.1.2.24. lnsenlif RT/RW 
5.1.2.25. Honorarium Pengelola Asel dan Keuangan Desa 
5.1.3. Belanja Modal 
5.1.3.01. Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor 
5.1.3.02. Belanja Modal Tanah Rumah Dinas 
5.1.3.03. Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan 
5.1.3.04. Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan 
5.1.3.05. Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan 
5.1.3.06. Belanja Modal Tanah Sarana Umum 
5.1.3.07. Belanja Modal Tanah Sarana Jalan 
5.1.3.08. Belanja Modal Tanah Lainnya 
5.1.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alai-ala! Bera! 
KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 
5.1.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 
5.1.3.11. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 
5.1.3.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 
5.1.3.13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan 
5.1.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 
5.1.3.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 
5.1.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 
5.1.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 
5.1.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 
5.1.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
5.1.3.20. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja 
5.1.3.21. Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan 
5.1.3.22. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang 
5.1.3.23. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah 
5.1.3.24. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen u 5.1.3.25. Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan 
5.1.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 
5.1.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 
5.1.3.28. Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa 
5.1.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 
5.1.3.30. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan 
5.1.3.31. Belanja Modal Pengadaan lnstalasi Listrik dan Telepon 
5.1.3.32. Belanja Modal Pengadaan lnstalasi Pengolah Sampah 
5.1.3.33. Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan 
5.1.3.34. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 
5.1.3.35. Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak 
5.1.3.36. Belanja Modal Pengadaan Tanaman 
6. PEMBIAYAAN 
6.1. Penerimaan Pembiayaan 
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 
6.1.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya 
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 
6.1.2.01. Pencairan Dana Cadangan 
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 
6.1.3.01. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 
6.2.1.01. Pembentukan Dana Cadangan 
KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 I 3 I ' 
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 
6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa 
7. NON ANGGARAN 
7.1. Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga 
7.1.1. Perhitungan PFK -Potongan Pajak 
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 
' 7.1.1.05. Potongan Pajak PPh Lainnya 
7.1.2. Perhitungan PFK -Uang Muka dan Jaminan 
' 
7.1.2.01. Uang Muka dan Jaminan 
B. DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN 
KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 
01 Bldang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
01.01. Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
01.02. Operasional Kantor Desa 
01.03. Operasional BPD Operasional 
01.04. RT/RW Penyelenggaraan 
01.05. Musyawarah Desa 
01.06. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa 
01.07. Pengelolaan informasi Cesa 
01.08 Penyelanggaraan Kerjasama Antar Cesa 
01.09. Operasional TP PKK 
01.10. Operasional LPMD u 01.11. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 
01.12. Honorarium Kader Posyandu, PPKBD, dan Sub PPKBD 
01.13. Penyelenggaraan evaluasi pemerintahan Cesa 
01.14. Pembangunan kanto: Cesa 
01.15. Rehabilitasi Kantor Desa 
01.16. Pengadaan sarana dan prasarana Kantor 
01.17. Pendataan Cesa ( Penyusunan Profil Cesa) 
01.18. lnventarisast dan legalisasi asset desa . 
01.19. Penyusunan tata ruang Cesa 
01.20. Penetapan dan penegasan batas Desa 
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Oesa 
02.01. Pembangunan Saluran lrigasi 
02.02. Rehabilitasi saluran irigasi 
02.03. Pembangunan jalan Cesa 
02.04. Rehabilitasi jalan Desa 
02.05. Pembangunan sarana dan prasana fisik sosial 
02.06. Rehabilitasi sarana dan prasana fisik sosial 
02.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 
02.08. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan 
02.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan 
02.10. Rehabllltasi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan 
02.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan 
KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 
02.12. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan 
02.13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat 
02.14. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat 
02.15. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelesta 
02.16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman 
02.17. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman 
02.18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 
02.19. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih 
02.20. Pembangunan Sarana dan Prasarana Listrik Mikro Hidro 
02.21. Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa 
02.22. Pembangunan Usaha Ekonomi Desa 
02.23. Rehabilitasi Usaha Ekonomi Desa 
02.24. Penggadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Inform 
02.25. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa W 
02.26. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk P 
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
03.01. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 
03.02. Pembinaan Pemuda dan Olahraga 
03.03. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 
03.04. Pembinaan Keseoian dan Sosial Budaya 
03.05. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 
03.06. ,-
Pembinaan Lembaga Adat 
•,fi 
03.07. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas RT/RW 
03.08. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas _TP PKK Desa 
03.09. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Karang Taruna 
03.10. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Posyandu 
03.11. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas LPMD 
03.12. Pembinaan Keluarga Berencana 
03.13. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga 
03.14. Pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan 
03.15. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat 
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD 
04.02. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 
04.03. Pemberdayaan Posyandu dan BKB 
04.04. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif 
04.05. Peningkatan Kapasitas Masyarakat 
KODE 
04.06. 
04.07. 
04.08. 
04.09. 
04.10. 
04.11. 
04.12. 
04.13. 
04.14. 
04.15. 
04.16. 
04.17. 
04.18. 
04.19. 
04.20. 
04.21. 
04.22. 
04.23. 
04.24. 
05 
05.01. 
05.02. URAIAN 
2 
Penyediaan Air Bersih 
Pelayanan Penyehatan Lingkungan 
Pemberian Makanan Tambahan 
Pelayanan Kesehatan lbu Hamil, Menyusui, dan Lansia 
Fasilitasi Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 
Pengelolaan Balai Pengobatan Desa 
Pengembangan dan Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna 
Bantuan insentif Guru PAUD,gu ru taman belajar keagamaan 
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja 
Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya 
Pemberdayaan Olahraga 
Pelatihan Pembuatan Film Dokumenter 
Pengelolaan Sampah dan Airlimbah 
Pengembangan Energi Terbarukan 
Pengelolaan Sistem informasi dan Komunikasi 
Pendirian dan Pengembangan BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama 
Pelestarian Lingkungan Hidup 
Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan 
Belanja Tidak Terduga 
Penanggulangan Bencana Alam 
Penanggulangan Bencana Lain KETERANGAN 
3 
u A. Konsumsi / Hidangan LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 8 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENGELOLMN KEUANGAN DESA 
Untuk biaya konsumsi makan minum pada kegiatan rapat­
rapat/ pertemuan, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan serta 
kegiatan lainnya yang menyediakan biaya makan minum, maka 
ditetapkan standar biaya maksimal: 
a Nasi kotak : Rp. 17.500,00 
b Kue-kue Kotak : Rp. 7.500,00 
B. Pemakaian Materai pada kwitansi dengan batasan sebagai berikut: 
a Rp. 250.000,- ke bawah tanpa materai; 
b Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dikenakan Materai 
sebesar Rp. 3.000,-
c Lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan materai sebesar Rp. 6.000,-
C. Untuk Biaya Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut: 
a. Luar Daerah terdiri dari Uang Harian, uang penginapan dan 
bantuan biaya transportasi dengan rincian sebagai berikut: 
1. Uang Harian sebesar Rp. 200.000,00 
2. Uang Penginapan paling banyak Rp.300.000,00 per hari 
3. Uang transportasi sebesar biaya transportasi angkutan umum 
(add cost) yang dibuktikan dengan kwitansi/tiket. 
b. Dalam daerah diberikan uang harian dan uang transportasi paling 
banyak Rp. 30.000,00. 
Setiap perjalanan dinas harus dipertanggungjawabkan dengan 
melampirkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan 
Dinas dan Laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis serta 
bukti pendukung lainnya. 
D. Honorarium dapat diberikan selama kegiatan itu berlangsung dengan 
nilai setinggi-tingginya sebagai berikut: 
a. Honorarium PTPKD 
JUMLAH PENGELOLA APBDes KET 
HONORARIUM 
PA 
(Pengguna Anggaran) Rp. 100.000,00/bulan 
Koordinator PTPKD Rp. 75.000,00/bulan 
Pelaksana Teknis 
Kegiatan Rp. 50.000,00/bulan 
Bendahara Rp. 50.000,00 /bulan 
b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 
Jabatan dalam Tim Honor Keterang an 
Penanggung Jawab Rp. 300.000,00/kegiatan Honorarium 
(Kepala Desa) di berikan paling 
Ketua (Sekretaris Desa) Rp. 250.000,00/kegiatan ban yak un tuk 3 
Pelaksana Kegiatan (Kasi Rp. 200.000,00/kegiatan (tiga) kegiatan. 
yang membidangi) 
Anggota Rp. 150.000,00/kegiatan 
c. Honorarium Narasumber paling banyak Rp.200.000,00 per 
hari. 
d. Honorarium Moderator paling banyak Rp.50.000,00 p hari. 
oso, ~ 
t AMIN SAID HUSNI 1 
a. Honorarium PTPKD 
JUMLAH PENGELOLA APBDes KET HONORARIUM 
PA 
(Pengguna Anggaran) Rp. 100.000,00/bulan 
Koordinator PTPKD Rp. 75.000,00 /bulan 
Pelaksana Teknis 
Kegiatan Rp. 50.000,00/bulan 
Bendahara Rp. 50.000,00 /bulan 
b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 
Jabatan dalam Tim Honor Keterangan 
Penanggung Jawab Rp. 300.000,00/kegiatan Honorarium 
(Kepala Desa) diberikan paling 
Ketua (Sekretaris Desa) Rp. 250.000,00/kegiatan ban yak un tuk 3 
Pelaksana Kegiatan (Kasi Rp. 200.000,00/kegiatan (tiga) kegiatan. 
yang membidangi) 
Anggota Rp. 150.000,00/kegiatan 
c. Honorarium Narasumber paling banyak Rp.200.000,00 per 
hari. 
d. Honorarium Moderator paling banyak Rp.50.000,00 per har· 
\) p 4 
(-~~ ' 
' 
LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 8 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
A. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APBDESA 
KEPALA DESA ........................... . 
KEC.AMATAN .................... . 
KABUPATEN BONDOWOSO 
PERATURAN DESA ........................... . 
NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA ............................ , 
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 
Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa diajukan oleh 
Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD); 
b. bahwa sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun 
dengan PeraturanDesa; . 
c. bahwa Rancangan APB Desa yang diajukan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana 
Kerja Pemerintah Desa tahun 2017 yang dijabarkan kedalam 
Kebijakan Umum APB Desa serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa 
............................ dengan BPD ............................ ; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2017; 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); · 
2.Undang-Undang ... 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
3. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
6. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun· 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang'-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); · 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
4 7 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 
168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerihtah 
Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nom01· 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694); 
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 lTahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
12. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2093); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094); 
14. Peraturan ... 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia T~un 
2016 Nomor 53); 
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjangDaerah 
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 
I 
2011 tentang Rencana Tata Ruang. Wilayah 
Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E); Ka bu paten 
Ka bu paten 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 
Seri E); 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E); 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 
ten tang Pedoman Pembentukandan Tata Cara 
PenyusunanProdukH ukumDesa(Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2014 Nomor 5 Seri E); 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 
2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 
Seri E); 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 
2014 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2014 Nomor 7 Seri E); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 8 Seri E); 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 
Nomor 9 Seri E); 
V 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 · Tahun 
2016 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2016 Nomorl); 
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten 
Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2015 Nomor 35; 
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2016 Nomor 66); 
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 ten tang 
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 
2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 
2); 
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2017 Nomor 3); 
33. Peraturan Desa ............................ Nomor .... Tahun .............. . 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
Tahun ......... -.......... (Lembaran Desa ............................ 'I'ahun 
...... Nomor ... ); 
34. PeraturanDesa ............................ Nomor. ..... Tahun 2015 tedtang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa ............................ Kecamatan ........................ (Lembaran 
Desa ............................ Tahun 2015 Nomor ... ); 
35. Peraturan Desa ............................ Nomor ... Tahun 2015 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran 
Desa ............................ Tahun 2015 Nomor ... ); 
Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........................... . 
dan 
KEPALA DESA ........................... . 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.