Apa substansi hukum dari Pasal 1 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 1950?
Materi muatan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang dan Wajib Pajak, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:. _.._,„ ,^^
1.Daerah adalah Kabupaten Garut. &
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip utonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Garut. ;-"^ ".^:^;.^';:; '^.t'l f^-^ Vi^^-v •
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
5.Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
6.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. •^•^••;:~^;,'j:/.'^ ^^ \.^:k^ .: iji.v;-:^Vi':;-\: .":'
7.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah. ..-: -;,^^ -:^^::}.::'\ [•^ ^:^':.^-~^:.:-:-jj^^ -:i^J:;:--^^p^:^.;;, ' '•
8.Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang
tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau
memanfaatkan jasa dari luar pabean.PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN WAJIB
PAJAK CABANG DAN WAJIB PAJAK DAERAH BAGI PELAKU
USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN
DI KABUPATEN GARUT.MenetapkanMemperhatikan: 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok
Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan
Pemindahan Wajib Pajak;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang
Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang
Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Jawa Barat;
MEMUTUSKAN: