Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor 42 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor 42 Tahun 2018 tentang PEDOMAN UMUM MEKANISME DAN TATA KERJA, pada BAB 1 - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi 
Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu. 
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 
4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah 
Provinsi Bengkulu. 
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah 
kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu. 
6. Koordinasi adalah upaya mencapai kesatuan sikap 
pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang 
meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan 
kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing 
unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas 
untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau 
tumpang tindih. 
7. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di 
antara komponen-komponen yang memiliki gerakan 
secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau 
menimbulkan konflik) serta memilik tujuan yang sama. 
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, 
ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya, 
hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara 
kelangsungan hidupnya. 
9. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola 
pemanfaatan ruang direncanakan ataupun tidak. 
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata 
ruang. 
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang 
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif dan / a tau aspek fungsional. 
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat 
pemukim an dan sistem jarin gan prasarana yang 
berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi 
http://jdih.bengkuluprov.go.id
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan 
fungsional. 
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 
budidaya. 
14. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 
ruang. 
15. Perencanaan ruang adalah suatu proses untuk 
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang 
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata 
ruang. 
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana 
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 
program beserta pembiayaannya. 
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya 
mewujudkan tata tertib ruang. 
18. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 
RUTR adalah Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) 
Provinsi atau Kabupaten/Kota. 
19. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 
RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada 
kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun 
berdasarkan nilai strategis kawasan dan/ atau kegiatan 
kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana 
tata ruang wilayah. 
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya 
disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang 
yang merupakan penjabaran strategi dan arahan 
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan 
pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang 
wilayah Provinsi 
21. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang 
selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Provinsi 
adalah rencana tata ruang yang penataan ruang 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 
penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, 
sosial, budaya dan/ atau lingkungan. 
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah hasil 
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran 
RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah 
Kabupaten/Kota. 
23. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 
yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis 
Kabupaterr/Kota adalah rencana tata ruang yang 
penataan ruang diprioritaskan karena mempunyai 
pengaruh sangat pen ting dalam lingkup 
http://jdih.bengkuluprov.go.id
Kabupaten/ Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ 
atau lingkungan. 
24. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota adalah 
Rencana Rinci yang merupakan penjabaran dari 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota. 
25. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang 
selanjutnya disebut TKPRD adalah Badan yang bersifat 
ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu dan mempunyai 
fungsi pelaksanaan tugas gubernur dalam koordinasi 
penataan ruang di daerah.