Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, khususnya BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 9, adalah:

(1) Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan
Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(2) Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(3) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4) dikoordinasikan oleh:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara untuk
domain arsitektur Proses Bisnis dan arsitektur
Layanan SPBE;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional untuk domain arsitektur
data dan informasi;
c. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika untuk domain arsitektur Aplikasi
SPBE dan arsitektur Infrastruktur SPBE;
d. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber untuk
domain arsitektur Keamanan SPBE.
(4) Arsitektur
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11-
(4) Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman
pen5rusunan Arsitektur SPBE Nasional diatur dengan
Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.