Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 21?
Dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , BAB Ill - ASAS l.JMUM DJ'.\N STRUf<TUR APBD, Pasal 21 mengatur sebagai berikut:

(1) Dana Pc~irnbangai1 sebagaiman<1 dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) terdiri atas : 
a. D.::::na Bagi Hasil; 
b. Dan<1 Alokasi Umum (DAU); dan 
c. Dana Alol<asi l<l,usus (OAK). 
Pasi:11 22 
(1) Dana B2gi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bersumber dari pajak 
dan sumbcr daya olam; 
(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
alas: 
a. Paj8k Bumi clan Banguna n (PBS); 
b. Bea Perolahan alas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 
c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang ~ribadi Dalam 
Neger; dan PPh Pasal 21. . : ' 
(3) Dana Bagi Hasil yang bersL1mber dari sumbcr daya alam seb3gaimana dimaksud pada 
ber2so! dari : 
a. f<ehutanan; 
b. Pert.:::mbangan Umum; 
c. Perikanan; 
d. Pertambangan Minyak Bumi; 
e. Pert:::nb:ingan Gas Bumi; dan 
f. Pertambangan Panas Bumi. 
P::isJI 23 
(1) Dan~ /\l0lrnsi Urm1m (D/,U) scbagaimona dalam Pasal 21 huruf b adalah yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai· kebutuhan 
0aeruh ci,jnm rcmgka pelaks~n3::in Desentralisasi; 
I (2) Danci Alokasi Khusus (DAK) sebagaimona dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah 
dana yc1ng bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus yang merup.:ikan urusan daerah dan sesL1ai dengan prioritas Nasional. 
1-1 
----=-