Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam WALIKOTA KUPANG, • PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 16?
Dalam WALIKOTA KUPANG, • PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, , Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

{ menawarkan. 1) Walikota dengan Gubemur, dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, 
tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, 
Kementerian/ Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran: b. Memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan . a. Menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan . 2. Penawaran 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerjasama yang terukur bahwa 
objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan 
daerah lain dari pada dikelola sendiri . • 2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang 
akan dikerjasamakan; dan 1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan 
dikerjasamakan dengan daerah lain; d. Penyiapan rencana kerja sama: 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD. 
2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan 
dikerjasamakan. 
c. Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi 
kewenangan Pemerintah Kota Kupang, berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang 
ditetapkan.Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD , maka 
objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai 
dengan prioritas. • b. TKKSD membentuk Tim Teknis kerja sama antar daerah. a. Pembentukan TKKSD. 1. Persiapan A. Kerja Sama Antar Daerah LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG 
NO MOR 59 TAHUN 201 7 
TANGGAL.:L5 SEPTEMBER 2017 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH 
6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama; 5) Sumber biaya; 4) Bentuk kerja sama; 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama ; 2) Maksud dan tujuan; 1) Identitas para pihak; b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang 
memuat: a. Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing daerah 
segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama. 3. Penyiapan Kesepakatan e. Walikota setelah menerima jawaban penawaran rencana kerja sama dari 
daerah lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban 
tertulis atas rencana kerja sama . Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data 
yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan 
dikerjasamakan. 5) Jangka waktu kerja sama. 4) Tahun anggaran dimulainya kerja sama; 3) Bentuk kerja sama; 2) Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; 1) Objek yang akan dikerjasamakan; d. Surat penawaran kerja sama Daerah paling sedikit memuat: 3) Walikota dengan Walikota/Bupati dari Provinsi yang berbeda , 
tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubemur, 
Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan LPND terkait dan DPRD 
dari daerah yang menawarkan. 2) Walikota dengan Bupati dalam satu Provinsi, tembusan suratnya 
disampaikan kepada Gubemur, Menteri Dalam Negeri, 
Kementerian/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang 
menawarkan . 
• • 
'----- --------------------------- - -- - - --- - Perangkat 
{ pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala 
Daerah . Dalam perjanjian kerja sama, Walikota dapat menyatakan bahwa 8) Pengakhiran kerja sama. 7) Penyelesaian perselisihan; dan 6) Keadaan memaksa/force majeure; 5) Jangka waktu kerja sama; 3) Ruang lingkup kerja sama; 
4) Hak dan kewajiban ; 1) Subjek kerja sama; 
2) Objek kerja sama; a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja 
sama yang memuat paling sedikit: 5. Penyiapan Perjanjian b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan 
kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama. a. Kesepakatan Bersama antar daerah ditandatangani oleh masing-masing 
Kepala Daerah. 4. Penandatanganan Kesepakatan c) Jadwal penandatanganan perjanjian KSAD. 
d) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan 
bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah. b) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama 
oleh TKKSD masing-rnasing. 8) Rencana kerja yang memuat: 
a) Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama 
masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari 
kesepakatan bersama. 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 
bulan; dan 
• • 
f f. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/ 
force majeure yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Kota Kupang 
yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan 
secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai: e. Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi 
perjanjian/ adendum atas ersetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila 
materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan 
penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan 
pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD. d. Biaya pelaksanaan KSAD dan/ atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi 
tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing. 2) memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing­ 
masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada 
permasalahan. 1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 
KSAD; dan c. Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah 
untuk: b. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun dan atas 
persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah. a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang 
telah disepakati. 7. Pelaksanaan b. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan 
sesuai kesepakatan dari para pihak. a. Perjanjian kerja sama antar daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah. 6. Penandatanganan perjanjian c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian 
KSAD . Ketua TKKSD masing-masing daerah memberikan paraf pada 
rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah 
masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal 
yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang 
telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerja sama sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta 
bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian 
Dalam Negeri dan Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Departemen 
yang terkait. 
• • 
L__ -- - - - -------- - - -· -- - 
r c. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi 
kewenangan Pemerintah Kota, dengan berpedoman padaRencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas yang ditetapkan . 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan 
dikerjasamakan . 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD. b. TKKSD membentuk tim teknis Kerja sama antar daerah. a. Pembentukan TKKSD. 1. Persiapan • B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 
I. Kerja sama Daerah dengan Kementerian/LPND Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak setelah dikurangi 
kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkan 
perimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD. 
j. Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Walikota kepada Ketua 
DPRD. 2) dijual melalui lelang terbuka. 1) dijual kepada para pihak yang melakukan KSAD; dan • 1. Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf g 
angka 1, pembagiannya dapat dilaksanakan: h. Hasil penilaian dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah 
masing-masing. 2) kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD. 1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian 
KSAD; g. 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya perjanjian KSAD, masing- masing 
Perangkat Daerah yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama 
dandapat didampingi oleh tim penilai ekstemal untuk melakukan 
inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap: 2) hak dari Pemerintah Kota Kupang yang telah diterima dan/atau yang 
tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhimya KSAD. 1) keadaan memaksa/force majeure yang terjadi; dan 
r a. Setelah W alikota menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama 
dari Kementerian/LPND, memerintahkan kepada Perangkat Daerah 
untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun 
rancangan kesepakatan bersama. 3. Penyiapan Kesepakatan Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan inforrnasi dan data 
dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi 
kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan. 4) jangka waktu kerja sama. 3) tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan 2) manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; 1) objek yang akan dikerjasamakan ; c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat 
penawaran yang tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri 
Dalam Negeri, Gubemur dan DPRD Kabupaten . Surat penawaran kerja 
sama dari kepala daerah sekurang - kurangnya memuat: b. Menentukan objek yang akan dikerjasamakan. a. Kerja sama daerah dengan Kementerian /LPND harus diprakarsai oleh 
Pemerintah Daerah. 2. Penawaran 6) dampak bagi pembangunan daerah. 5) analisis manfaat dan biaya; dan 4) rencana awal; 3) bentuk kerja sama; 2) gambaran lokasi objek kerja sama; 1) latar belakang dan tujuan dari kerja sama; e. Perangkat Daerah yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD 
menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/ atau kajian pra-studi 
kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang­ 
kurangnya memuat: d. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek 
yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai 
dengan prioritas. 
• • 
5) jangka waktu kerja sama; 4) hak dan kewajiban; 3) ruang lingkup kerja sama; 2) objek kerja sama; 1) su bjek kerja sama; a. Perangkat Daerah dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian 
Kerja sama yang memuat sekurang-kurangnya: 5. Penyiapan Perjanjian b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai 
kesepakatan para pihak. a. Kesepakatan bersama daerah, ditandatangani oleh W alikota dan 
Menteri/Pimpinan LPND . 4. Penandatangan Kesepakatan c. Rancangan kesepakatan bersama Perangkat Daerah, dibahas dengan 
Kementerian/LPND dan hasilnya masing-masing pihak memberikan 
paraf. c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan 
bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama. a) tanggal pembahasan bersama rancangan perianiian keria sama . 7) rencana kerja yang memuat: 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 
bulan; dan 5) tahun Anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama; 4) sumber biaya; 3) objek dan ruang lingkup kerja sama; 2) maksud dan tujuan; 1) identitas para pihak; b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang 
memuat: 
• • 
sama . 2) Hak Pemerintah Kota Kupang yang telah diterimadan/atau yang 
tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja 1) Keadaan memaksa/ force majeure yang terjadi. c. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan 
memaksa/force majeure yang mengakibatkan hak Pemerintah Kota 
Kupang yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota 
memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan 
penjelasan mengenai: b. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi 
perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama. a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja 
sama yang telah disepakati . Apabila dalam rencana kerja sama 
memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD 
dan/ atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. • 7. Pelaksanaan b. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai 
kesepakatan para pihak. a. Perjanjian kerja sama daerah dengan Kementerian/LPND 
ditandatangani oleh Walikota dan Menteri/Pimpinan LPND. 6. Penandatanganan Perjanjian • c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir 
perjanjian . Ketua TKKSD dan Kementerian /LPND memberikan paraf 
pada rancangan perjanjian. b. Dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, dapat 
meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan 
Kementerian Dalam Negeri. Dalam perjanjian kerja sama, Walikota dapat menyatakan bahwa 
pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala Perangkat 
Daerah . 8) pengakhiran kerja sama. 7) penyelesaian perselisihan; dan 6) keadaan memaksa/force majeure; 
3) Menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama; 2) Melakukan sosialisasi rencana kerja sama; 1) Mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra­ 
studi kelayakan; g. Walikota menetapkan Perangkat Daerah sebagai penanggung-jawab 
kerjasama, dengan tugas: f. Hasil inventarisasi objek kerja sama dari Perangkat Daerah 
yangmengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya 
melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Walikota untuk 
ditetapkan skala prioritas. e. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek 
yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai 
dengan prioritas. d. Objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kota, dengan berpedoman pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Walikota 
menugaskan masing-masing Perangkat Daerah sesuai bid arig 
tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan 
dikerjasamakan. c. 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan 
dikerjasamakan . 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD. b. TKKSD membentuk Tim Teknis kerja sama antar daerah. a. Pembentukan TKKSD. 1. Persiapan a) Kerja sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah II. Kerja sama Daerah dengan Sadan Hukum e. Hasil Kerjasama dilaporkan oleh Walikota kepada Ketua DPRD . d. 3 (Tiga) bulan sebelum berakhimya perjanjian kerja sama para pihak 
melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil 
kerja sama. 
• • ..---------- · - 
-- -- --- -- -- -- - -- -- --- ·------- 7) Sumberdaya yang barus disediakan oleb badan hukum. 6) Analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan}; dan 5) Jangka waktu; 4) Bentuk kerja sama; 3) Objek kerja sama; 2) Maksud dan tujuan; Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat: 
1) Latar belakang; Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya 
pemenang badan hukurn yang menjadi mitra kerja sama. Tim 
seleksi berjumlah gasal (ganjil} dan beranggotakan sekurang­ 
kurangnya 3 (tiga} orang yang memabami tata cara pengadaan, 
substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan. 
Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD 
maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalahsama 
dengan Panitia Pengadaan sesuai Peraturan Perundang­ 
Undangan. 
h. Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan kerangka acuan 
kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleb Tim Seleksi. g} Mengusulkan penetapan badan bukum basil seleksi. f) Membuat laporan mengenai proses dan basil seleksi; e} Melakukan evaluasi penawaran badan bukum calon mitra 
kerjasama yang masuk; d} Menilai kualifikasi badan bukum calon mitra kerja sama; c) Mengumumkan rencana kerja sama; b] Menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi 
badan hukum calon mitra kerja sama; a} Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta 
lokasi tempat seleksi; menyelenggarakan proses pelelangan badan bukum calon mitra 
kerja sama, antara lain melaksanakan: Tim Tim seleksi bertugas Seleksi. 5) Menetapkan 4) Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerjasama; 
• • 
5) Cash flow dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila 1/ perusahaan); 4) Referensi bank; 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan; 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan ; 1) Akte Pendirian; Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi 
apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja 
dan bonafiditas badan hukum berdasarkan : d. Evaluasi dokumen prakualifikasi Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh 
Tim Seleksi. Pemasukan dokumen prakualifikasi c. Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal 
pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir 
pemasukan dokumen prakualifikasi. b. Pengambilan dokumen prakualifikasi 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen 
prakualifikasi. 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi; 5) sumber pembiayaan; 4) bentuk kerja sama; 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama; 2) maksud dan tujuan kerja sama; 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi; a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan 
hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi. Isi 
pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya: 2. Penawaran Untuk menyusun kerangka acuan kerjasama, Perangkat Daerah 
dapat dibantu oleh Tim Teknis. 
• • 
2) Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh Perangkat 
Daerah; dan Dokumen seleksi terdiri dari: 
1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama 
yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran 
kerjasama; Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan 
undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu 
pemasukan dokumen seleksi. 1. Pengambilan dokumen seleksi Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil 
dokumen . h. Penyampaian undangan. Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil 
prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim 
Seleksi. g. Masa sanggah prakualifikasi Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan 
keseluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui 
papan pengumuman resmi . f. Pengumuman hasil prakualifikasi Tim Seleksi menenetapkan daftar pendek calon mitra kerjasama, 
yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai 
tertinggi. e. Penetapan hasil prakualifikasi 9) Informasi lain yang menunjang. 8) Copy NPWP; dan 7) Pengalaman kerja/rekomendasi; 6) Susunan pimpinan; 
• • 
3) Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka 
rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen 
penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut: 2) Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penenmaan 
dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim 
langsung atau melalui pos. 1) Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran 
dari calon mitra kerjasama harus mengikuti ketentuan yang 
dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan h ukum calon 
mitra kerja sama. k. Pemasukan dan pembukaan penawaran 4) Pemberian penjelasan kerjasama ini serta keterangan lain 
termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan 
dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang 
ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil 
calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra 
kerja sama. 3) Apabila dipandang perlu , Tim Seleksi dapat memberikan 
penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan 
lapangan. 2) Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat 
penjelasan kerjasama tidak dapat dijadikan dasar untuk 
menolak/ menggugurkan penawaran . 1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama 
mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan 
hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang 
ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama. J. Penjelasan (Aanwijzing) 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa 
produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur 
penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan 
hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk 
contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum. 
• • 
resrm. Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada 
seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman n. Pengumuman Pemenang m. Penetapan Pemenang Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 
(tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 
(pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat 
kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga. d) Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf. c) Nama peserta tercantum dalam surat jaminan; dan b) Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang; a) Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang 
mempunyai program surety bond dan dukungan reasuransi ; 2) Surat jaminan penawaran: 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semuadokumen 
penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan 
penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi 
teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara 
evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi. 1. Evaluasi Penawaran c. Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran 
dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan 
Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi 
dan salah satu wakil peserta . b. Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, 
memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai 
kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai 
keabsahannya. a. Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil 
badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai 
saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda 
pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu 
tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap 
dilanjutkan. 
• • 
u 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara 
penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS 
ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi; 
3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan 
perjanjian kerja sama; 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada Perangkat Daerah, 
untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum 
sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan 
melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) • q. Surat Penunjukan Badan Hukum 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi 
badan hukum calon mitra kerja sama , dilakukan verifikasi 
terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir 
rsian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen 
yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi 
terkait. 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang 
sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi 
diulang sebanyak dua kali, sebelum akhimya diputuskan dengan 
penunjukan langsung; dan • 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi denganperingkat 
pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan 
negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya; 1) Setelah masa sanggah berakhir , Tim Seleksi mengundang badan 
hukum calon mitra kerjasama peringkat pertama untuk 
melakukan klarifikasi dan negosiasi; p. Klarifikasi dan negosiasi o. Masa sanggah 
Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan 
kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan 
keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak 
sesuai dengan ketentuan. 
kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh 
masing pihak. c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam b) Jadwal penandatanganan perjanjian. a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian 
kerjasama. 7) Rencana kerja yang memuat: 6) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama , paling lama 12 
bulan; dan 5) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama; 4) Sumber biaya; 3) Objek dan ruang lingkup kerjasama; 2) Maksud dan tujuan; 1) Identitas para pihak; b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerjasama yang 
memuat: a. Walikota setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil 
seleksi, memerintahkan kepada Perangkat Daerah untuk bersama­ 
sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang 
ditandatangani oleh masing-masing pihak; 3. Penyiapan Kesepakatan Dalam memutuskan, Walikota dapat meminta pendapat dari 
TKKSD . b. Menyerahkan keputusan akhir kepada Walikota, untuk 
penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. a. Melakukan evaluasi ulang; 4) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Penunjukan Badan 
Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala 
Perangkat Daerah tidak sependapat dengan hasil seleksi yang 
diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala Perangkat Daerah 
membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil 
keputusan. 
• • 
Dalam perjanjian kerja sama, W alikota dapat menyatakan bahwa 
pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala Perangkat 
Daerah. 11) Pengakhiran kerja sama. 10) Penyelesaian perselisihan; dan 9) Keadaan memaksa/force majeure; 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama; 1) Subjek kerja sama; 
2) Objek kerja sama; 
3) Ruang lingkup kerja sama; 
4) Hak dan kewajiban; 
5) J aminan pelaksanaan kerja sama; 
6) Alokasi resiko kerja sama; • 7) Jangka waktu kerja sama; menyusunrancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun 
rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan 
pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian 
Dalam Negeri atau Kementerian Teknis terkait. Rancangan 
perjanjian kerjasama, memuat sekurang-kurangnya: • TKKSD bersama penanggung jawab Daerah a. Perangkat 5. Penyiapan Perjanjian c. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri /pimpinan LPND yang terkait 
dengan obyek Kerja sama. b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai 
kesepakatan para pihak. a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani 
oleh Walikota dan pimpinan badan Usaha. 4. Penandatanganan Kesepakatan 
3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatangan 
perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa 
pemeliharaan berakhir. 2) Besamya jaminan pelaksanaan adalah 5 °/o dari nilai kontrak dan 
diterbitkan oleh bank umum; 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja 
sama, maka Perangkat Daerah wajib meminta kepada badan 
hukum pemenang seleksi; a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing- masing 
pihak, Perangkat Daerah menyiapkan penanda tanganan perjanjian 
kerja sama dengan ketentuan: 6. Penandatanganan Perjanjian h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja 
sama, maka badan hukum dan Kepala Perangkat Daerah 
memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama . • g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka 
Walikota dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, 
sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang . sama. f. Apabila badan hukum menolak, maka W alikota dapat menawarkan 
kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka Perangkat 
Daerah dapat langsung menyetujuinya . Akan tetapi bila 
perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka Perangkat Daerah 
perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala 
daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan 
hukum . • sama. d. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat 
menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja c. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD 
kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra 
kerja sama untuk dipelajari. b. Pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan 
masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu 
harus mendapat persetujuan DPRD . 
1. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil 
kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang 
dibentuk oleh TKKSD. h. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar 
kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu 
pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi 
hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai 
Pendapatan Asli Daerah sesuai denganperaturan perundangan. g. • Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat 
berupa uang, surat berharga, dan asset atau non material berupa 
keuntungan . f. pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan 
pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada 
DPRD. e. mengakibatkan penambahan. a tau menyebabkan perubahan/adendum materi d. Apabila • c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka 
Walikota dapat melakukan perubahan/ adendum atas materi 
perjanjian kerjasama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh 
Perangkat Daerah dengan berkonsultasi kepada TKKSD. b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang 
menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja samasesuai 
dengan perjanjian kerja sama. 7. Pelaksanaan c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai 
kesepakatan dari para pihak. b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani 
oleh W alikota dan pimpinan badan hukum. 
1) kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah 
nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; f f. Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama 
tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan: e. Apabila dipandang perlu TKKSD atas nama Walikota dapat 
mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana 
kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum 
lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan 
pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan. d. Walikota selanjutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan 
mengevaluasi usulan kerja sama dari badan hukum tersebut. c. Walikota menerima usulan kerjasama dari badan hukum. Objek 
kerja sama yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidak 
termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah; 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan 
dikerjasamakan. 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD. b. TKKSD membentuk tim teknis kerja sama antar daerah. a. Pembentukan TKKSD; 1. Persiapan b) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum 1. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerjasama mi 
dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD. Badan hukum 
tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam 
petunjuk teknis ini. k. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama 
pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan 
kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif 
tambahan nilai setinggi-tingginya 10°/o dari nilai sendiri. j. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek 
kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama 
dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja 
sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata 
cara kerja sama yang diatur dalam peraturan W alikota ini. 
• • 
4) hasil inventarisasi objek kerja sama dari Perangkat Daerah 
yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang 
hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada 3) dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka 
objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam 
RKPD sesuai dengan prioritas. 
W alikota untuk ditetapkan skala prioritas. 2) objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, dengan 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD). • 1) dapat menugaskan masing-masing Perangkat Daerah sesuai 
bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi dan 
mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan. h. Selain menugaskan TKKSD sebagaimana dimaksud huruf d, pada 
waktu yang bersamaan W alikota: 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan 
keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama. 2) kesanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam 
proses pelaksanaan kerja sama, • dalam 1) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi 
pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama, g. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada Walikota. Apabila 
hasil evaluasi menunjukan bahwa usulan kerja sama tersebut 
memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum 
pemprakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (Letter of Intent) 
kerja sama dengan pemerintah daerah. Isi pemyataan minat 
antara lain memuat: 4) kelayakan biaya dan manfaatnya; 3) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; 2) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah; 
5) dampak terhadap pembangunan daerah. 
Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat: 
1) la tar belakang; J. Perangkat Daerah menyusun dan