Apa norma yang terkandung dalam Pasal 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO Nomor 10 Tahun 2011?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO Nomor 10 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 23, memuat:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Nagekeo. 
 
 
Ditetapkan di Mbay 
pada tanggal 31 Oktober 2011 
BUPATI NAGEKEO, 
 
 
 
JOHANES SAMPING AOH 
 
 
Diundangkan di Mbay 
pada tanggal 31 Oktober 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO , 
 
 
 
 
19 
 JULIUS LAWOTAN 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2011 NOMOR 9 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
 ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO 
NOMOR 9 TAHUN 2011 
TENTANG 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 
 
I. UMUM 
Bahwa dengan berlakunya Undang -Undang Nomor 32 Tahun 
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang -Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pe merintahan Daerah, maka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan 
yang seluas -luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 
penyelenggaraan p emerintahan negara. P elimpahan kewenangan 
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat merupakan kebijakan 
strategis bagi daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 
mensejahterakan rakyat sesuai kondisi dan situasi di daerah. 
 Namun di sisi lain implementasi terhadap kebijaka n 
Pemerintah Pusat tersebut berimplikasi pada kemampuan keuangan 
20 
 daerah untuk membiayai belanja pembangunan. Dalam banyak hal, 
dana alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya 
dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan Belanja Daerah . 
Dengan berlakunya Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah 
diberi ruang seluas -luasnya untuk menggali dan me ncari sumber -
sumber pendapatan ya ng penting dan strategis guna pembiayaan 
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
merupaka n langkah strategis guna mengatasi kekurangan 
pengeluaran daerah. 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan 
daerah sebagai pemb ayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini 
termasuk retribusi jasa umum yang merupakan retribusi yang 
dipungut atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk 
tujuan kepentingan dan keman faatan umum. Objek retribusi ini 
adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk 
kendaraan bermotor di air. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi 
atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan 
bermotor. Penetapan tarif retribusi i ni didasarkan pada 
penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan 
memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan 
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 
 
II. PASAL DEMI PASAL