Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 NOMOR .2.,9 TAHU N 2015 BUPATI MUNA BARAT Nomor rnor Tahun 2014?
Substansi NOMOR .2.,9 TAHU N 2015 BUPATI MUNA BARAT Nomor rnor Tahun 2014 tentang Pemb entuk an Kabuput en Mun a Barat di Provin si, khususnya , Pasal 2, memuat:

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi 
sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badanuntuk menyediakan pelayanan angkutan 
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek 
tertentu dalam wilayah daerah. 23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 
yang merupakan suatu batas waktu tertentu bagi 
wajib rctribusi untuk mcmanfaatkan pclayanan 
penyediaan fasilitas terminal. 
24. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang 
selanjudnya disingkat SPORD adalah surat yang 
dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan 
data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai 
dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang 
terutang menurut peraturan Perundang - undangan 
retribusi daerah. 
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjudnya 
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang 
menentukan besamya jumlah retribusi yang 
terutang. 
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 
yang selanjudnya disingkat SKRDKB adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besamya jumlah 
retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, 
jumlah pcmbayaran kckurangan rctrbusi, 
pembayaran pokok retribusi, besamya sangsi 
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 
Tambahan yang selanjudnya disingkat SKRDKBT 
adalah Surat Kcputusan yang mcncntukan 
tambahan atas jumlah retribusi yang telah 
ditetapkan. 
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjudnya disingkat SKRDLB adalah Surat 
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang. 
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjudnya 
disingkat STRD, adalah Surat untuk mclakukan 
tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi 
berupa bunga dan atau denda. u 
6 Pasal 7 
( 1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan 
besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan BABV 
PRINSIP, SASARAN DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR BESARNYA TARIF Tingkat pcnggunaan jasa diukur bcrdasarkan jumlah izin 
yang diberikan dan jenis moda angkutan umum. Pasal 6 BABN 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA (1) Rctribusi lzin Trayck digolongakan scbagai Rctribusi 
Perizinan Tertentu, meliputi: 
a. Izin trayek angkutan umum kendaraan roda 4 
(empat) muatan sampai dengan 8 orang; 
b. Izin trayek angkutan umum kendaraan roda 4 
(empat) muatan 9 s/ d 25 orang; 
c. Izin trayek angkutan umum kendaraan roda 6 
(enam) muatan lebih dari 25 orang. 
(2) Jenis-jenis Izin Trayek yang dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. u Pasal 5 BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah. Pasal 4 Bagian Ketiga 
Subyek Retribusi Pasal 3 
Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Trayek untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum 
pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah 
daerah. Bagian Kedua 
Obyek Retribusi 
7 ( 1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung 
berdasarkan perkalian antara tingkat pengunaan 
jasa dengan tarif retribusi, 
(2) Tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) adalah jumlah pengguna jasa yang dijadikan 
dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemeritah 
daerah untuk penyelenggaraan jasa yang 
bcrsangkutan. 
(3) Apabila tingkat pengguna jasa sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat 
pengguna jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus 
yang dibuat oleh pemerintah daerah. 
(4) Rumus sebagaiana dimaksud ayat (3) harus 
mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah 
daerah dalam menyelenggarakan jasa terse but. 
(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dinilai pada persentase tertentu yang ditetapkan 
untuk menghitung besaran retribusi yang terutang. 
(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut 
golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran 
penetapan tarif retribusi. u Pasal 9 TATA RACA PENGHITUNGAN RETRIBUSI BAB VI (1) Tarif Rctribusi ditinjau kcmbali paling lama 3 (tiga) 
tahun. 
(2) Peniniauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
indeks harga dan perkembangan perekonomian. Pasal 8 untuk menutup sebagaian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin trayek. 
(2) Biaya pcnyclcnggaraan pcmbcrian izin scbagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya penerbitan 
dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan 
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif 
dari pemberian izin tersebut. 
8 Pasal 12 
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah 
Tcmpat Pclayanan Pcmbcrian Izin Trayck dibcrikan. BAB IX 
WILAYAH PUNGUTAN Pasal 11 
Setiap orang atau badan Hukum yang memperoleh Izin 
Trayek wajib membayar retribusi sesuai dengan kapasitas 
tempat yang besarnya sebagaimana dimaksud Pasal 10. BAB VIII 
KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI No Jenis Kapasitas Besarnya 
Angkutan Tempat Duduk Tarif 
1 Mobil Roda4 s/d8 orang Rp.100.000.- 
/Tahun 
s/d 25 orang Rp.160.000.- 
/Ta.hU.il 
2 Mobil Bus Lebih dari 25 Rp.1.000.000.- 
Roda6 orang /Tahun 
3 Kartu s/d8 orang Rp.100.000,- 
Pcngawasan /Tahun 
s/d 25 orang Rp.200.000,- 
/Tahun 
Lebih dari 25 Rp.300.000,- 
orang /Tahun 
4. Izin lsidentil s/d 8 orang RP. 50.000.- 
s/d 25 orang /Tahun 
Lebih dari 25 Rp.75.000,- 
orang /Tahun 
Rp.100.000,- 
/Tahun u ( 1} Struktur tarif didasarkan pada jenis moda dan daya 
angkut, pengawasan dan izin isidentil. 
(2) Besarnya ratif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut: Pasal 10 BAB VII 
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI 
9 (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat {1) dan SKRDKBT dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 16 
(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam