Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 10 Tahun 2017 pada Pasal 55?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 10 Tahun 2017 tentang IZIN LINGKUNGAN, BAB XII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 55 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenToba
Samosir .
)
Ditetapkan diBalige
pada tanggal 13Oktober 2017
BUPATI TOBA SAMOSIR ,;
Cap/Dto
DARWIN SIAGIAN
Diundangkan diBalige
pada tanggal 13Oktober 2017
Pit.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR ,
i
Cap/Dto
HARAPAN NAPITUPULU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR ,PROVINSI SUMATERA
UTARA :(9/169/2017 )
Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HU0
SETDi 5ASAMOSIR
£UKMAN JANTI SIAGIAN ,SH
PENATA TINGKAT I
NIP.19750804 200502 1002
r
PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 10TAHUN 2017
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
I.UMUM
Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus
diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33ayat (4)Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan
diIndonesia saat inidan masih diandalkan dimasa yang akan datang .Oleh
karena itu,penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara
bijak.Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga
pilar pembangunan berkelanjutan ,yaitu menguntungkan secara ekonomi
{economically viable ),diterima secara sosial (socially acceptable ),dan ramah
lingkungan (environmentally sound ).Proses pembangunan yang diselenggarakan
dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas kehidupan generasi masa kinidanyang akan datang .
Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha
dan/atau Kegiatan pada dasamya akan menimbulkan dampak terhadap
lingkungan .Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan ,dampak terhadap
lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut
dianalisis sejak awal perencanaannya ,sehingga langkah pengendalian dampak
negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin .
Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan haltersebut
adalah Amdal dan UKL-UPL.Pasal 22Undang -Undang Nomor 32Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa
setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berDampak Penting terhadap Lingkungan
Hidup wajib memiliki Amdal .Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap
aspek biogeofisik dan kimia saja,tetapi juga aspek sosial ekonomi ,sosial budaya ,
dan kesehatan masyarakat .Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak berDampak Penting ,sesuai dengan ketentuan Pasal 34Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.Pelaksanaan Amdal dan
UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu ,serta menuntut profesionalisme ,1
;
akuntabilitas ,dan integritas semua pihak terkait ,agar instrumen inidapat
digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif .Amdal dan
UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin
Lingkungan .Pada dasamya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL
merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan Izin
Lingkungan .Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses
perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan ,Menteri ,gubemur ,atau bupati /Bupati
sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam
terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana
Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah -langkah pengendaliannya ,baik
dari aspek teknologi ,sosial ,dan kelembagaan .Berdasarkan informasi tersebut ,
pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu
rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak ,tidak layak ,disetujui ,atau
ditolak ,dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan .Masyarakat juga dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan .Tujuan
diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan
terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan ,meningkatkan upaya
pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada
Lingkungan Hidup ,memberikan kejelasan prosedur ,mekanisme dan koordinasi
antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan ,
dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan .i
i
i
i
i
i
i
I
II.PASAL DEMI PASAL