Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 66 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 13 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, pada BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 66 menjelaskan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. 
 
Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal 28 November 2017 
 
BUPATI LUMAJANG, 
 
 
ttd. 
 
Drs. H. AS’AT, M. Ag. 
 
 Diundangkan di Lumajang 
 pada tanggal 28 November 2017 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LUMAJANG 
 
ttd. 
 
Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.AP. 
Pembina Tingkat I 
NIP.19721218 199201 1 001 
 
LEMBARAN DAERAH KABU PATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMO R : 13 
NOMOR REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI 
JAWA TIMUR : 376 -13/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Paraf koordinasi 
Jabatan Paraf Tanggal 
Plt. Sekda 
Asisten 
Kadin. 
Kearsipan 
dan 
Perpus takaan 
Kabag. 
Hukum 
 
34 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 
NOMOR 13 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 
 
I. UMUM 
Amanat Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 
menegaskan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib melaksanakan 
kegiatan -kegiatan pengelolaan arsip. Berdasarkan Undang -Undang 
tersebut, pengelolaan kearsipan bukan saja dilaksanakan untuk 
kepentinga n penyelamatan sejarah suatu daerah yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari catatan sejarah nasional Indonesia. 
Penyelenggaraan kearsipan juga sebagai upaya untuk menjamin 
terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya, serta untuk 
mewujudkan pengelolaa n arsip yang andal, Pemerintah Daerah memiliki 
tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif 
dan terpadu. 
Penyelenggaraan kearsipan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk 
menyelamatkan bahan bahan bukti kinerja pemerintahan yang akhirnya 
akan sangat bermanfaat bagi perlindungan hak -hak keperdataan 
masyarakat. Melalui penyelenggaraan kearsipan merupakan sarana 
pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dan 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kearsipan merupakan urusan 
pemerintahan wajib sebagaimana diamanatkan dalam Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahu n 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Peraturan Daerah bidang kearsipan diharapkan dapat menjadi 
batasan formal ruang lingkup pengelolaan arsip di pemerintahan daerah 
serta keterkaitannya dengan urusan lain. Batasan secara formal ruang 
lingkup ini akan membe ri kejelasan ruang gerak, ketegasan kewenangan 
dan tanggungjawab lembaga kearsipan daerah yang bermuara pada 
terwujudnya tertib arsip pemerintahan daerah. Peraturan daerah 
diharapkan juga menjadi landasan hukum yang dapat memberikan rasa 
aman bagi para sum ber daya manusia kearsipan dalam melaksanakan 
pengelolaan arsip di daerah. 
 
II. PASAL DEMI PASAL