Apa bunyi lengkap Pasal 19 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 1 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENYEL ENGGARAAN TERA/TERA ULANG, pada BAB XII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
 
 
 
15 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunungkid ul. 
 
 Ditetapkan di Gunungkidul 
 pada tanggal 29 Desember 2017 
 BUPATI GUNUNGKIDUL, 
 ttd 
 BADINGAH 
Diundangkan di Gunungkidul 
pada tanggal 29 Desember 2017 
 SEKRET ARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 
ttd 
 DRADJAD RUSWANDONO 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 
NOMOR 19 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (18, 69/2017) 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN UNUNGKIDUL 
 KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 HERY SUKASWADI, SH.MH. 
NIP. 19650312 198903 1 009 
16 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
NOMOR 19 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG 
 
I. UMUM 
Sejak diberlakukannya Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint ahan Daerah, 
khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan 
konsumen, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan 
tera ulang, pembinaan dan pengawasan menjadi urusan 
Pemerintah Kabupaten. 
Dalam upaya memberikan perlindungan kepada 
konsumen terutama dalam menggunakan alat ukur, takar, 
timbang , dan perlengkapannya (UTTP) perlu dilakukan 
penyelenggaraan dan pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan 
dan pengawasan yang diatur dalam peraturan daera h. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah 
Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peran 
utama dalam melindungi konsumen dan kepentingan umum 
pada kegiatan perindustrian dan perdagangan dalam 
penggunaan alat -alat ukur, takar, timbang, d an 
perlengkapannya, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang. 
 
17 
 II. PASAL DEMI PASAL