Apa norma yang terkandung dalam Pasal 144 PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , khususnya , Pasal 144, memuat:

Peraturan 
I • 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234; 
8. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 201"+ tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor ] 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
9. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 omor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
: 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata 
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5934): 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): 
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara Terhadap Bendahara; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara-Republik Indonesia Tahun 2015 omor 2036): 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DE VAN PERWAKILA RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON 
I O 
Menetapkan dan 
WALIKOTA TOMOHON 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DAER.A H TENTANG TATA CARA TUNTUTAN 
GAN TI KERUG IAN DAERAH.