Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 79 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, , Pasal 13 berbunyi:

Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 
perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Perbenihan, Pembibitan dan Kesehatan Hewan 
pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 
Kapuas Hulu; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 
1 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 
6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Kapuas Hulu; 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 63 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu; 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PERBENIHAN, PEMBIBITAN DAN KESEHATAN 
HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 
KABUPATEN KAPUAS HULU.