Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 36 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 36 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sekadau yang menjalank an fungsi 
eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat 
publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK 
adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk 
selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam 
bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan 
rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, 
termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 
7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda 
berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau 
tidak berwu jud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang 
dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara 
Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam 
tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama 
Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum 
dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 
8. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara 
elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 
9. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati 
untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. 
10. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan 
LHKPN. 
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 
kepada KPK. 
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara 
Negara kepada public. 
13. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran 
pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN. 
14. Adrnin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 
mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansi. 
15. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 
membantu Admin lnstansi mengelola aplikasi e-LHKPN di 
lingkungan unit kerja.