Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN Nomor 7 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN Nomor 7 Tahun 2016 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupa ten di Djawa Timur 
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730) ; 
 3. Undang -Undang Nomo r 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 
2 
 4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 
134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 
 5. Undang -Undang Nomor 1 2 Tahun 20 11 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234 ); 
 6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan D aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peratura n 
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 (Lemb aran Ne gara 
Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2015 ); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 
 10. Peraturan P residen Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Um um Nomor : 
23/PRT/M/20 09 tentang Pedoman Fasilitasi 
Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi; 
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
14/PRT/M/201 0 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidan g Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ; 
3 
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan 
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi; 
 14. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pembentuka n Produk Hukum Daerah; 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN 
dan 
BUPATI PASURUAN 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA 
KONSTRUKSI