Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal  3 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT Nomor 9 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN, pada BAB II - PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN, Pasal  3 menjelaskan:

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian 
dari 2 (dua) unsur pokok : 
 a. NJKB; dan 
 b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 
dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan 
bermotor. 
(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , ditetap kan 
berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan B ermotor . 
(3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam k olom 6 
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 
(4) Dalam hal HP U suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat 
ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh fak tor- faktor : 
a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan 
tenaga yang sama ; 
b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi ; 
c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang 
sama ; 
d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan 
Bermotor yang sama ; 
e. harga Kendaraan Bermo tor dengan pembuat Kendaraan Bermotor ; 
f. harga K endaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan 
g. harga Kendaraan Bermotor berdasar kan dokumen Pemberitahuan 
Impor B arang . 
(5) Dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya ditetapkan 
dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai. 
 
(6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam 
koefisien yang nilainya 1(satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga ) ; 
a. mobil roda tiga, s epeda motor roda dua da n sepeda motor rod a tiga 
nilai koefisien sama dengan 1 (satu) ; 
b. sedan n ilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh 
lima); 
c. jeep, dan mini bus nilai kofisien sama dengan 1,050 (satu koma nol 
lima puluh) ; 
d. blind van, pick up , dan Microbus nilai koefisien sama dengan 1,0 85 
(satu koma nol delapan puluh lima) ; 
e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu) ; dan 
f. ligh truck dan truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga) ; 
 (7) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) 
berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkun gan oleh 
penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap dalam batas toleransi. 
 (8) Koefisien lebih besar dari 1(satu) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) 
berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewat i batas 
toleransi. 
(9) Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) tercantum da lam 
kolom 7 l ampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini.