Menurut PERATURAN BUPATI PASER Nomor 3 Tahun 2012, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 3 Tahun 2012 tentang KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PASER, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2.Bupati adalah Bupati Paser;
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser;
4.Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten;
6.Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan
antisipasi masyarakat dalam mengahadapi potensi dan indikasi timbulnya
bencana, baik bencana perang, b encana alam maupun bencana karena
ulah manusia.
7.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Paser yang
selanjutnya disingkat FKDMadalah wadah bagi eleman masyarakat yang
dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini
masyarakat.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangakian peristiwa yang di sebabkan oleh
perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat
mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda,
kerusakan lingkungan, kerusakan sarana -prasarana da n fasilitas umum
serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehid upan dan penghidupan
masyarakat.
9.Organisasi Kemasyaraktan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga
negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah
terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
10.Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas
adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun
serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan
masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
11.Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model
perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat
lokaldalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang
mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman
kehidupan masyarakat setempat.