Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 1 Tahun 2016 tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Jayapura. 
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Jayapura sebagai instansi Penerbit Izin. 
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Jayapura. 
6. Kepala Badan adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati 
menerbitkan izin. 
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 
dan dalam bentuk Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana 
Pensiunan, dan Bentuk Badan Usaha Lainnya. 
4 
 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan 
bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
9. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang menangani 
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. 
10. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Jayapura yang berwenang dalam menilai suatu bangunan. 
11. Amdal adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambailan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 
12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk untuk menilai permohonan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) yang terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan persoalan mendirikan bangunan di Kabupaten Jayapura. 
13. Instalasi dan perlengkapan adalah instalasi dan perlengkapan pada 
bangunan, dan/atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam bangunan. 
14. Perencana bangunan adalah orang atau badan hukum yang memiliki 
surat izin di bidang perancangan dan perencanaan bangunan. 
15. Pelaksana bangunan adalah orang atau badan hukum yang memiliki 
surat izin di bidang pelaksanaan bangunan. 
16. Pengawas bangunan adalah orang atau badan hukum yang memiliki 
surat izin di bidang pengawasan bangunan. 
17. Izin mendirikan bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin tertulis 
yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan atau badan usaha untuk mendirikan bangunan, merubah bangunan. 
18. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu 
sejajar dengan as jalan, as sungai, as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan. 
19. Garis sempadan pagar adalah garis sempadan yang di atasnya atau 
sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar. 
20. Pedoman teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih 
lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan. 
21. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata 
cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan. 
22. Sertifikat Laik Fungsi bangunan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh 
Bupati untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya atau pengecekan kembali kelaikan suatu bangunan untuk perpanjangan laik 
fungsi bangunan. 
23. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau 
perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada pemerintah daerah. 
5 
 24. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau 
perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan. 
25. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik 
bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang 
menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 
26. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan 
secara tetap pada tanah dan atau perairan. 
27. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti sebagian atau seluruh 
bangunan dan atau menambah bangunan yang telah ada. 
28. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, atau hunian. 
29. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan 
untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang 
dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya. 
30. Bangunan gedung Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang 
fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya. 
31. Bangunan Gedung Dengan Fungsi Khusus adalah gedung yang 
fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan 
nasional, atau yang menyelenggarakannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko tinggi. 
32. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan 
gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung 
baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi ekosistem. 
33. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata 
ruang wilayah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 
34. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas 
perbandingan antara jumlah lantai bangunan dengan luas 
kapling/pekarangan. 
35. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB) adalah bilangan pokok yang 
ditetapkan atas dasar tinggi bangunan yang diukur dari permukaan 
tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut. 
36. Koefisien Guna Bangunan (KGB) adalah bilangan pokok yang ditetapkan 
atas dasar jenis manfaat bangunan. 
37. Koefisien Konstruksi Bangunan (KKB) adalah bilangan pokok yang 
ditetapkan atas perbandingan antara kelas jalan dengan letak suatu 
bangunan. 
38. Koefisien Letak Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok yang ditetapkan 
atas perbandingan antara kelas jalan dengan letak suatu bangunan. 
 
 
6 
 39. Penyidikan pelanggaran peraturan daerah di bidang retribusi adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang 
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
40. Penyidik adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.