Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 35 Tahun 2017 pada Pasal 19?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 35 Tahun 2017 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN, Pasal 19 menyebutkan bahwa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan 
Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penetapan dan Penegasan 
Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Jongkong Kiri 
Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong 
Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 
Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas 
Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan 
Penegasan Batas Desa; 
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa 
dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Desa dan Dusun di 
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009; 
Memperhatikan : Berita Acara Nomor 146.3/12/DPMD/Pemdes-B 
tanggal 21 April Tahun 2017 tentang Penetapan 
Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Jongkong Kiri 
Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong 
Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas 
Hulu Tahun 2017. 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN 
PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
BATAS DESA JONGKONG KIRI HILIR KECAMATAN 
JONGKONG DAN DESA JONGKONG KIRI HULU 
KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS 
HULU.