Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR Nomor 1 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR Nomor 1 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, pada BAB III - PENYALURAN DANADESA, Pasal 13 dinyatakan:

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat
perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
a. Desa Tertinggal darr/atau Desa Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa pada:
1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM
Desa/BUM Desa Bersama darr/atau lembaga ekonomi
masyarakat ...
- 17-
masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses
modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi
Desa yang meliputi:
1.penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM
Desa/BUM Desa Bersa.m.a melalui pemberian akses
modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha
ekonomi;
2. untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu
produk unggulan;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil
dan pembentukan wirausahawan eliDesa; dan
4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
c. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk
menegakkan Lumbung Ekonomi Desa pada:
1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan
BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses
modal, pengelolaan produksi, elistribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha
ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa
satu produk unggulan;
2. pembangunan ...
- 18 -
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan
di Desa;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli
di Desa; dan
4. perluasarr/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
d. Desa Tertinggal dan Iatau Desa Sangat Tertinggal, Desa
Berkembang maupun Desa Maju dan / atau Desa Mandiri
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas
WiraDesa pada:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial
dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat
marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang
disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian
luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas masyarakat
berpartisipasi dalam mengelola Dana
transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuatDesa
Desauntuk
secara
tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
e. Desa Tertinggal darr/ atau Desa Sangat Tertinggal, Desa
Berkembang maupun Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa
yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta
menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. membentuk ...
- 19 -
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi
untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan
komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
Pasal14
(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 setelah mendapat
persetujuan Bupati.
(2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa
mengenai APBDesa.
Pasal15
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
Pasal16
Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.
Pasal17
(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti ...
- 20-
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material
yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3)Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa
ten tang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
(4)Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penenmaan potongan dan pajak yang dipungutnya
ke rekening kas daerah dan kas negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABV
PELAPORANDANADESA