Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 13?
Dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 72 Tahun 2016 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN, BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR DINAS, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

(1)Bidang Usaha Ekonomi masyarakat dan
Penanggulanagan Kemiskinan mempunyai tugas
memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi
penyelenggaraan kegiatan sub bidang usaha ekonomi
masyarakat yang meliputi penaggulangan kemiskinan;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :
a.Menyusun rencana keija operasional sub bidang
usaha ekonomi keluarga masyarakat;
b.Menyusun rencana keija operasional danrencana
anggaran di sub bidang penanggulangan
kemiskinan;
c.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d.Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan
dalam pelaksanaan tugas;
e.Mengkoordinasikan petunjuk pelaksanaan
pengembangan perkeriditan lumbung pekon dan
tabungan masyarakat pekon;
f.Membina usaha, peningkatan produksi danpemasaran;
g.Menyusun program, pedoman petunjuk
pelaksanaan pengembangan sektor informal,
pengembangan koperasi unit desa dan serbausaha;
h.Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma standar,
prosedur, kriteria, monitoring dan evaluasipembinaan SDM aparatur pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang penanggulangan
kemiskinan;
i.Menilai prestasi keija bawahan dilingkunganDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Berdasarkan hasil keija yang telah dicapai untukdiperlukan sebagai bahan pertimbangan dalammeningkatkan karir dan Sasaran Keria Pegawai
(SKP);
j.Pelaksanaan tugas lainyang diberikan atasan.
(3)Bidang Usaha Ekonomi masyarakat danPenaggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang
Usaha Ekonomi masyarakat dan Penaggulangan
Kemiskinan dibantu oleh :
a.Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
b.Seksi Penanggulangan Kemiskinan;
(5)Masing-masing Seksi yang dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Paragraf 1
Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat