Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH, Pasal 5 berbunyi:

(1) Pengguna Barang melakukan penela ahan atas usulan RKBMD Pengadaan 
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei. 
(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disamp aikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pengguna 
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan 
Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran 
dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan . 
(3) Penel aahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan ( input ) 
penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang -kurangnya 
memper timbangkan: 
a. kesesuaian program perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
pada Rencana Kerja PD dengan standar barang , standar kebutuhan, 
dan/atau standar harga yang telah ditetapkan; 
b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang . 
(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) digunakan 
oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan barang milik 
daerah pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang -kurangn ya memuat 
informasi: 
a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
b. nama Pengguna Baran g; 
c. program; 
d. kegiatan; 
e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang 
pada Kuasa Pengguna Barang ; dan 
f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.