Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 71 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, BAB III - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS G RATIFIKASI, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau 
non-elektonik deng an mengisi formulir pelaporan Gratifikasi . 
 (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diang gap 
lengkap apabila sekurang -kurangnya memuat: 
 a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; 
 b. jabatan Pejabat/Pegawai ; 
 c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; 
 d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan 
 e. nilai Gratifikasi yang dite rima. 
 (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara: 
 a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak Gratifikasi diterima;atau 
12 
 b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima. 
 (4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) huruf b meneruskan 
laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 
(empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima. 
(5) KPK menetapkan status kepemilika n Gratifikasi dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima 
secara lengkap.