Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari BUPATI KUBU RAYA, Nomor 35 Tahun 1945.
Sesuai dengan BUPATI KUBU RAYA, Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pengelolaan dan, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:

- 5 - 
(1) Perlindungan secara non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
meliputi kegiatan: 
a. pendaftaran; 
b. penetapan; 
c. pengamanan dan penyelamatan; dan 
d. mintakat/ zonasi. 
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
melalui kegiatan: 
a. pendataan benda, bangunan, struktur, Iokasi, dan satuan ruang 
geografi dengan cara pencatatan, penggambaran, pemetaan, dan 
pemotretan; 
b. pengkajian cagar budaya untuk identifikasi dan klasifikasi terhadap 
benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang 
diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten; 
c. penginventarisasian cagar budaya; dan 
d. penyusunan pangkalan data (data base) cagar budaya Kabupaten. 
{3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf b dilakukan 
melalui kegiatan: 
a. penilaian dan pengakajian ulang (verifikasi) terhadap benda, 
bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang sudah 
terdaftar dalam data base cagar budaya; 
b. pengusulan rancangan Keputusan mengenai Penetapan Cagar 
budaya;dan 
c. penerbitan Keputusan Penetapan Cagar Budaya. 
(4) Pengamanan dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dilakukan dengan cara: 
a. pengamanan langsung dengan menunjuk petugas pengamanan; 
b. pemantauan rutin; 
c. koordinasi dengan Dinas, lnstansi terkait dan masyarakat; 
d. penanggulangan pelanggaran; 
e. pengendalian kegiatan pemanfaatan; dan 
f. pemberian ijin pemanfaatan dan pengendaliannya. Pasal 8 (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan perlindungan 
Cagar Budaya. 
(2) Perlindungan cagar budaya meliputi perlindungan secara non fisik dan 
perlindungan secara fisik. Pasal 7 BAB IV 
PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA 1. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan 
dengan dunia usaha di bidang pengelolaan dan pelestarian cagar 
budaya; 
J. memberikan pelayanan kepada setiap orang yang berkepentingan 
dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. 
(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, para ahli, dan 
pihak lain yang berkepentingan. - 6 - 
(1) Pemeliharaan cagar budaya dilakukan dengan cara perawatan dan 
pemugaran. 
(2} Perawatan/konservasi cagar budaya dilakukan melalui kegiatan : 
a. studi teknis perawatan/konservasi dengan tujuan melakukan 
analisis kebutuhan dan kemungkinan tingkat kerusakan benda 
karena faktor mikrooragnisme, seperti jamur (lichen), ganggang 
(algae), dan lumut (mosch), dan menentukan jenis bahan yang dapat 
digunakan untuk menanggulanginya; 
b. pelaksanaan perawatan, yang meliputi perawatan pencegahan 
(preventijJ, perawatan penanggulangan ( kuratijJ, perawatan 
tradisional dengan bahan, alat dan cara tradisional, perawatan 
modern dengan penggunaan bahan kimia; dan 
c. penyimpanan, untuk cagar budaya yang mudah dipindahkan. 
(3) Pemugaran cagar budaya yang didahului dengan kegiatan: 
a. studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai suatu cagar budaya 
layak atau tidaknya untuk ditangani secara fisik berdasarkan pada 
kajian arkeologis, historis, dan teknis; dan 
b. studi teknis yang bertujuan untuk menghitung tingkat kerusakan 
dan keterawatan suatu bangunan dan tata cara serta teknik 
penanganan pemugarannya lengkap dengan rencana anggaran 
biaya dan gambar-gambar rencananya. 
(4) Pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai dengan kondisi dan tingkat 
keterawatan/kerusakan bangunan yang mencakup rehabilitasi, 
preservasi, renovasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi. 
(5} Penyelamatan cagar budaya dilakukan dengan cara: f 
a. pengumpulan data cagar budaya yang rawan bencana; 
b. pemindahan cagar budaya dari tempat yang rawan; 
c. penyelamatan melalui kegiatan penggalian arkeologis. r- 
(6) Ketentuan dan prosedur pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai \ 
dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Pelindungan cagar budaya secara fisik dilakukan melalui kegiatan 
pemeliharaan, pemugaran, dan penyelamatan cagar budaya. Pasal 9 (5) Mintakat/Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dimaksudkan sebagai upaya pembagian ruang di lingkungan cagar 
budaya yang terdiri dari: 
a. mintakat/zona inti; 
b. mintakat/zona penyangga; 
c. mintakat/zona pengembangan; dan 
d. mintakat/ zona alternatif. 
(6) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan 
basil kajian tim ahli dengan mengutamakan peluang peningkatan 
kesejahteraan rak.yat. -7- 
(1} Dalam rangka pelestariannya, terhadap cagar budaya yang sudah 
ditetapkan dilakukan penggolongannya. 
(2) Penentuan penggolongan cagar budaya didasarkan pada nilai penting 
cagar budaya. 
(3) Penggolongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi: 
a. cagar budaya Golongan A, yaitu semua cagar budaya yang 
mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan 
kebudayaan cukup tinggi yang didukung dengan kondisi keaslian Pasal 14 Bagian Kesatu 
Penggolongan BAB VI 
PENGGOLONGAN DAN PENANGANAN PELESTARIAN 
CAGAR BUDAYA (l} Pemanfaatan cagar budaya dapat digunakan untuk kepentingan 
agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, 
dan pariwisata. 
(2) Dalam pelaksanaan pemanfataan cagar budaya perlu didahului 
dengan kajian, penelitian, dan/ atau analisis mengenai dampak 
lingkungan. 
{3) Ketentuan mengenai pemanfaatan cagar budaya menyesuaikan 
dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Dalam melak.ukan pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pihak yang berkepentingan wajib melakukan 
koordinasi dengan Dinas. Pasal 12 {l) Pengembangan cagar budaya dapat dilaksanakan oleh pihak yang 
berkepentingan sesuai dengan ketentuan mengenai pelestarian cagar 
budaya . 
{2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dapat melakukan 
pengembangan cagar budaya wajib memiliki: 
a. izin dari Pemerintah Daerah; dan 
b. izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya. 
(3) Dalam pelaksanaan pengembangan cagar budaya dilakukan sesuai 
dengan mintakat/zonasi yang ada. 
(4) Ketentuan mengenai pemanfaatan cagar budaya berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. Pasal 11 BABV 
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN - 8 - 
(1) Pelestarian bangunan cagar budaya., struktur cagar budaya, dan situs 
cagar budaya dengan golongan A dilakukan dengan cara restorasi dan 
rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. dilarang melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, 
struktur cagar budaya, yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, 
sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada; 
b. dilarang melakukan penambahan bangunan baru yang dapat 
mengubah bentuk dan tata letak bangunan cagar budaya dan/ atau 
struktur cagar budaya; 
c. dalam upaya pelindungan bangunan cagar budaya dan struktur 
cagar budaya dimungkinkan dilakukan kegiatan rekonstruksi 
sesuai aslinya berdasarkan pada data yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
d. pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan 
situs cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang 
sesuai dengan karakteristik cagar budaya tersebut; 
e. dalam upaya pengembangan dan pemanfaatannya perlu dilakukan 
pemintakatan/zonasi (pembagian lahan sesuai peruntukannya) 
terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs 
cagar budaya; dan 
f. setiap bentuk perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada 
bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar 
budaya, wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang 
berwenang. 
(2) Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs 
cagar budaya dengan golongan B dilakukan dengan cara restorasi, 
rehabilitasi, dan rekonstruksi dengan ketentuan sebagai berikut: t 
a. dilarang melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, 
struktur cagar budaya yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, 
sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada; 
b. penambahan komponen baru diperkenankan tetapi yang bersifat ~ 
semi permanen dan memiliki jarak tertentu dengan cagar budaya 
sesuai pemintakatan/zonasi yang ada; 
c. penambahan/ pembuatan ruangan untuk mengakomodasi fungsi 
baru diperkenankan dengan bahan semi permanen; 
d. pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi 
baru yang sesuai atau mendekati dengan karakteristik cagar budaya 
terse but; dan Pasal 15 Bagian Kedua 
Pelestarian Cagar Budaya cagar budaya yang relatif masih belum mengalami perubahan 
berarti; 
b. cagar budaya Golongan B, yaitu semua cagar budaya yang 
mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan 
kebudayaan sedang dan kondisi keaslian cagar budaya telah 
mengalami perubahan; dan 
c. cagar budaya Golongan C, yaitu semua cagar budaya yang 
mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan 
kebudayaan rendah dan kondisi keaslian cagar budaya banyak 
mengalami perubahan. - 9 - 
( 1) Pelestarian kawasan cagar budaya dilakukan dengan cara: 
a. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan masyarakat di 
wilayah perairan yang diduga mencari benda cagar budaya 
dan/atau barang muatan kapal yang tenggelam; 
b. melakukan survei dan/atau ekskavasi benda cagar budaya; 
c. melakukan pengangkatan benda cagar budaya yang ditemukan di 
bawah air; 
d. menentukan batas kawasan pelindungan kawasan cagar budaya; 
e. pembuatan zonasi kawasan cagar budaya didasarkan pada hasil 
studi, yang meliputi mintakat/zona inti, mintakat/zona penyangga, 
mintakat/zona pengembangan, dan mintakat/zona altematif; dan 
f. melakukan kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 
kawasan cagar budaya sesuai zonasi yang ada. Pasal 16 Bagian Ketiga 
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya e. setiap bentuk perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada cagar 
budaya, sengaja maupun tidak sengaja wajib menyampaikan 
laporan dan izin kepada pihak yang berwenang. 
(3) Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs 
cagar budaya dengan golongan C dilakukan dengan cara restorasi, 
rehabilitasi, rekonstruksi, dan adaptasi dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya 
dan/ atau struktur cagar budaya yang bukan bagian utama, 
sementara bagian aslinya wajib dipertahankan; 
b. penambahan dan/ atau pembuatan komponen baru diperkenankan 
dengan menyesuaikan karakterisitik bangunan cagar budaya, 
struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya cagar budaya yang 
tersisa; 
c. penambahan/pembuatan komponen untuk mengkomodasi fungsi 
baru diperkenankan dengan bahan semi permanen dan/ atau 
permanen;dan 
d. pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan 
situs cagar budaya cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau 
fungsi baru yang sesuai atau jauh berbeda dengan karakteristik 
cagar budaya tersebut, selama tidak mengganggu keterawatan cagar 
budaya secara keseluruhan. 
(4) Pelestarian benda cagar budaya dengan golongan A, golongan B, dan 
golongan C dilakukan dengan melakukan penyimpanan dan 
perawatan di dalam museum. 
(5) Penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Ahli sesuai dengan jenis dan 
karakteristiknya. 
(6) Pelestarian benda cagar budaya yang berada dan/ atau disimpan oleh 
masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan/ atau dibantu oleh ahli 
yang ditunjuk oleh Dinas. 
(7) Tata cara dan ketentuan penyimpanan dan perawatan benda cagar 
budaya mengikuti kaidah penyimpanan dan perawatan sesuai 
peraturan perundang-undangan. -10 - 
Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas 
berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Wilayah Kalimantan 
dan/ atau instansi lain yang terkait. Pasal 19 BAB IX 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pembiayaan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya berasal dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
c. hasil pemanfaatan cagar budaya; dan/ atau 
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Pasal 18 BAB VIII 
PEMBIAYAAN (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam bentuk: 
a. menerima dan memberikan informasi tentang cagar budaya dan 
upaya pelestariannya; 
b. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan, dan kehilangan 
cagar budaya; dan 
c. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
(3) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih benda cagar budaya yang 
dikuasai dan/ atau dimiliki masyarakat dengan memberikan 
kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. 
(4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3} 
dilakukan setelah penilaian dari tim ahli. 
(5) Terhadap masyarakat, lembaga, kelompok, perorangan yang aktif 
dalam pe1estarian dan/ atau dalam memberikan informasi ten tang 
cagar budaya, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan. 
(6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim yang dibentuk oleh Dinas. Pasal 17 BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelestarian kawasan 
cagar budaya diatur dengan Peraturan Bupati. - 11 - 
NOMOR RE STRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, 
PROVINS! KA IMANTAN BARAT: ( 1 /2018) RUSMAN ALI c Diundangkan di S.ungai Raya 
'Pada tanggal...,~LM~ .. ~18 
Pit. SEKRE TARIS OAF.RAH KABUPATEN KUBU RAYA 
( .~) 
ODAN PRA\~vo 
LEM8ARAN DAER H KABUP ATEN KUBU RAYA 
TAHUN .. -~~.~ ·NOMOR.. . .J. .. Ditetapkan di Sungai Raya 
pada tanggal ~, Mei 2018 
BUPATI KUBU RAYA, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kubu Raya. Pasal 22 BABXl 
KETENTUAN PENUTUP Pelaksanaan kawasan pengembangan cagar budaya hams sesuai dengan 
rencana tata ruang wilayah. Pasal 21 BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).,