Menurut Sela tan; BUPATI BENGKULU SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 12 Tahun 2011, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam Sela tan; BUPATI BENGKULU SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 12 Tahun 2011 tentang 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentan g, pada , menyatakan:

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG 
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU 
SELATAN MEMUTUSKAN: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2.44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahuh 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Selatan Tahun 2016 Nomor 9). 
Menetapkan 
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. membantu setiap unit kerja dari level tertinggi samp ai 
level terendah dalam penyusunan SOP; 
b. menyempumakan proses penyelenggaraan pemerintahan; 
c. meningkatkan tertib administr asi dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan; 
d. rnenin gkatkan akuntabilita s dalam penyel enggaraan 
pemerint ahan; dan 
e. menin gkatkan kualitas pelaya nan kepada masyarakat. Pasal 4 Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi 
OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 
mengidentifikasi, merumuskan, rnenyusun, memonitor, 
mengevaluasi serta mengembangkan SOP dalam 
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup seluruh 
proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemberian 
pelayanan internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh 
OPD unit kerja Pemerintah Daerah . ' Pasal 2 7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut 
SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan 
mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas 
Pemerintahan Daerah; 
8. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk 
penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur; 
9. Verifikasi SOP adalah suatu proses menilai atau mengecek 
kebenaran dan kesesuaian SOP; · r 
10. Proses kerja adalah langkah-langkah yang sistematis dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil 
kerja tertentu; 
11. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, 
prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan 
simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk 
mempermudah memperoleh informasi; ,,. 
12. Hasil akhir adalah produk/ output dari suatu pekerjaan 
yang dilaksanakan berupa barang dan jasa ; 
13. Peny empurnaan Standar Operasional Prosedur adalah 
serang kaian kegiatan dalarn rangka menin gkatkan kualitas 
Standar Operasional Pros edur yang terdiri dari melengkapi, 
mernbua t, menarnbah/ mengurangi, menyusun, dan 
meng evaluasi Standar Operasional Pros edur. fP"""""7- - ' 
(2) Prinsip penyusunan SOP sebagaimana diraaksud pada ayat 
(1) huruf a sebagai berikut: 
a. kemuclahan clan kejelasan, yaitu proseclur yang 
distandarkan harus mudah dimengerti dan diterapkan 
oleh semua pegawai; 
b. efisiensi dan efektifitas, yaitu prosedur yang 
distandarkan harus merupakan proseclur yang paling 
efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas; 
c. keselarasan , yaitu bahwa prosedur yang distandarkan 
harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain 
yang ter kai t; 
d. keterukuran yaitu output dari ' proseclur yang 
distandarkan mengandung standar kualitas (mutu) 
tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya 
e. dinamis, yaitu prosedur yang distandarkan harus 
dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
kualitas pelayanan; 
f. berorientasi pada pengguna, yaitu prosedur yang 
distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan 
pengguna; 
g. kepatuhan hukum, yaitu prosedur yang distandarkan 
harus memenuhi ketentuan peraturan pemerintah yang 
berlaku;dan 
h. kepastian hukum, yaitu prosedur yang distandarkan 
harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk 
hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi 
instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan 
tuntutan hukum. (1) Prinsip SOP terdiri atas: 
a. prinsip penyusunan SOP; dan 
b. prinsip pelaksanaan SOP. Pasal 6 BAB II 
PRINSIP SOP Manfaat SOP adalah: 
a. sebagai ukuran standar kinerja bagi pegawai 
dalam menyelesaikan, memperbaiki serta mengevaluasi 
pekerjaan yang menjadi tugasnya; - r: 
b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin 
dilakukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas; 
c. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi clan efektifitas 
pelaksanaan tugas clan tanggung jawab individual pegawai 
dan organisasi secara keseluruhan; dan 
d. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat 
dari aspek mutu, waktu clan prosedur. Pasal 5