Apa saja yang diatur dalam Pasal 32 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor MO Tahun 2004?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor MO Tahun 2004 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB XI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 32 menetapkan:

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
13 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 
 
Ditetapkan di Bandung Barat 
pada tanggal 29 November 2017 
BUPATI BANDUNG BARAT, 
 
ttd. 
 
ABUBAKAR 
 
Diundangkan di Bandung Barat 
pada tanggal 29 November 2017 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT, 
 
ttd. 
 
MAMAN S. SUNJAYA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 20 17 NOMOR 78 SERI E 
 
14 LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
NOMOR 78 TAHUN 2017 
TENTANG 
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BANDUNG BARAT 
 
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK 
 
1. FORMAT LAPORAN/PENGADUAN 
 
LAPORAN/ PENGADUAN LISAN 
NOMOR : 
 
 
IDENTITAS PELAPOR : 
Nama : 
NIP : 
Pangkat/ Golongan : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
 
IDENTITAS TERLAPOR : 
Nama : 
NIP : 
Pangkat/ Golongan : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
 
Nama, Alamat Saksi : 
1. ................................................................................................ 
2. ................................................................................................ 
 
Isi Laporan : 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di ........................ 
 
 
Bandung Barat, ..................... 
 
Pegawai Penerima Laporan Pelapor 
 
 
........................................ ................................... 
 
15 LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS 
 NOMOR : 
IDENTITAS PELAPOR : 
Nama : 
NIP : 
Pangkat/ Golongan : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
IDENTITAS TERLAPOR : 
Nama : 
NIP : 
Pangkat/ Golongan : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
Nama, Alamat Saksi : 
 
1. ....................................................................................................... 
 
2. ....................................................................................................... 
 
3. ...................................................................................................... 
 
 
Isi Laporan : 
............................. ................................................................................ 
............................................................................................................. 
................................................................ ............................................. 
 
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di ......................... 
 
Bandung Barat, .................... 
 
Pelapor 
 
 
................................... 
 
 
16 2. FORMAT SURAT PEMANGGILAN 
 
KOP SURAT 
 
 
SURAT PEMANGGILAN 
NOMOR : 
 
Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara : 
N a m a : 
NIP. : 
Pangkat/Golongan : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
 
Untuk menghadap kepada : 
N a m a : 
NIP. : 
Pangkat/Golongan : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
 
pada : 
H a r i : 
Tanggal : 
J a m : 
Tempat : 
 
Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik 
berupa........... ............................................................................................... 
 
Demikian untuk dilaksanakan 
 
Bandung Barat, ........................ 
 
(Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia/Pejabat Struktural yang 
membidangi Kepegawaian ditingkat 
Perangkat Daerah) 
 
 
Nama ................................... 
NIP. 
 
Tembusan: 
1. ………………… 
2. ……………….. 
 
17 3. FORMAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK 
 
 
(KOP SURAT / NOTA DINAS) 
 
Bandung Barat, ................... 
 
Nomor : 
Sifat : RAHASIA 
Lampiran : Satu berkas 
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik 
 
Yth. (Bupati Bandung Barat/Kepala Perangkat Daerah) 
di .................. 
 
1. Rujukan : 
Laporan/ pengaduan No. ................................................................... 
...................................................................................................... 
 
2. Sehubungan dengan laporan/ pengaduan tersebut di atas, kami 
berpendapat bahwa Nama ................................ NIP............................... 
Pangkat/Gol. .................................... Jabatan ............................. Unit Kerja 
........................ ....... diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik. 
 
3. Berdasarkan ketentuan Pasal …... Peraturan Bupati Nomor ....... Tahun 
............ tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bandung Barat, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk 
melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud. 
 
4. Demikian untuk menjadi periksa. 
 
Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia/Pejabat Struktural yang 
membidangi Kepegawaian ditingkat 
Perangkat Daerah) 
 
................................................. 
 
Tembusan: 
1. ………………… 
2. ………………... 
 
18 4. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK 
 
 
KOP SURAT 
 
KEPUTUSAN (BUPATI/ KEPALA PERANGKAT DAERAH) 
NOMOR ...... TAHUN ........ 
TENTANG 
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT / PERANGKAT DAERAH) 
 
(BUPATI BANDUNG BARAT/KEPALA PERANGKAT DAERAH), 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ..... ayat (.....) Peraturan 
Bupati Nomor ........ Tahun ....... tentang Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu 
membentuk Majelis Kode Etik; 
 
Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor .....Tahun .... tentang .........; 
2. ....................................... ..........................................; 
3. .................................................................................; 
4. Dst. 
 
Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan ..............................................; 
2. Surat/Nota Dinas ........... Nomor .............Tanggal .............. 
perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil; 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di (Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat / Perangkat Daerah), dengan 
susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran 
Keputusan Bupati ini. 
KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah: 
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode 
Etik; 
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan 
administratif kepada pejabat yang berwenang; dan 
c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada pejabat yang 
berwenang . 
 
KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada 
diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk: 
a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai 
terlapor; 
b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna 
kepentingan pemeriksaan; 
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan 
Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaita n dengan 
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor ; 
d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti 
melakukan pelanggaran; 
e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti 
melakukan pelanggaran Kode Etik; dan 
f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif . 
19 KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan 
kewajiban tersebut dalam Pasal ...... Peraturan Bupati Bandung Barat 
Nomor …. Tahun …. tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Ditetapkan di ............... 
pada tanggal ................ 
 
 
Bupati /Kepala Perangkat Daerah, 
 
 
 
 
........................................................ 
Salinan disampaikan kepada Yth.: 
1............................. 
2............................ 
 
20 SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 
NO NAMA / NIP JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN 
 DALAM 
 MAJELIS 
1 2 3 4 5 
1. Ketua 
Merangkap 
Anggota 
2. Sekretaris 
merangkap 
Anggota 
3. 
Anggota 
4. 
Anggota 
5. 
Anggota 
 BUPATI BANDUNG BARAT 
 KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 
 
NAMA 
 
 
21 5. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
 
KOP SURAT 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
NOMOR : 
 
Pada hari ini ............ tanggal ........ bulan ........ tahun ......... saya/Majelis *: 
1. Nama : 
NIP : 
Pangkat / Gol : 
Jabatan : Ketua 
2. Nama : 
NIP : 
Pangkat / Gol : 
Jabatan : Sekretaris 
3. dst. 
Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah ........... telah 
melakukan pemeriksaan terhadap: 
Nama : 
NIP : 
Pangkat : 
Jabatan : 
Unit Kerja : 
Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan Pasal .... angka ..... huruf .... Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 
....Tahun ….. tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bandung Barat. 
1. Pertanyaan : .................................... 
Jawaban : .................................... 
2. Pertanyaan : .................................... 
Jawaban : .................................... 
3. dst 
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
Yang diperiksa : Majelis Kode Etik : 
Nama : 1. Nama : 
NIP : NIP : 
Tanda tangan : Jabatan : 
 Tanda tangan : 
 2. Nama : 
 NIP : 
 Jabatan : 
 Tanda tangan : 
3. dst 
 
22 6. FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK 
 
KOP SURAT 
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI BANDUNG BARAT / PERANGKAT DAERAH) 
NOMOR ...... TAHUN ........ 
 
TENTANG 
 
PUTUSAN SIDANG MAJELIS 
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal .......... ayat (2) Peraturan 
Bupati Bandung Barat Nomor ..... Tahun .... tentang Kode Etik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu 
membentuk Majelis Kode Etik; 
 
Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor ....... Tahun ....tentang........; 
 2. .........................................................................; 
3. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun......tentang Kode Etik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 
Barat; 
 
Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor......tanggal.......... 
mengenai pelanggaran atas nama…..............; 
2. Surat -surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : 
KESATU : Terlapor : 
Nama : .................................................... 
NIP : .................................................... 
Pangkat/ Gol : .................................................... 
Jabatan : .................................................... 
Unit Kerja : .................................................... 
 
Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik 
sebagaimana diatur dalam Pasal ..... Peraturan Bupati 
Bandung Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 
 
KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU, maka rekomendasi : 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
KETIGA : Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini mulai 
 berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Ditetapkan di ................. 
pada tanggal .................. 
 
Ketua, 
 
 
................................ 
 
23 7. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN SIDANG KODE ETIK 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN SIDANG KODE ETIK 
 
Pada hari ini ........... tanggal ...... Tahun....Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan Keputusan Nomor.... ..tanggal ........masing -masing. 
1. Nama : ............................................................... 
NIP : ................................................................ 
Pangkat : ................................................................ 
Jabatan : ................................................................ 
Unit Kerja : .............................................................. 
2. Nama : ............................................................... 
NIP : ................................................................ 
Pangkat : ................................................................ 
Jabatan : ................................................................ 
Unit Kerja : .................................................................. 
3. Nama : ............................................................... 
NIP : ................................................................ 
Pangkat : ................................................................ 
Jabatan : ................................................................ 
Unit Kerja : .................................................................... 
4. dst. 
melakukan pemeriksaan terhadap: 
Nama : ............................................................... 
NIP : ................................................................ 
Pangkat : ................................................................ 
Jabatan : ................................................................ 
Unit Kerja : ................................................................ 
 
 
karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik 
ketentuan ................ 
 
1. Pertanyaan : 
 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
.................................. 
 
Jawaban: 
2. Pertanyaan : 
............................................................................ .......................................... 
...................................................................................................................... 
Jawaban: 
.................................................................................... ............................... 
................................................................................................................... 
........................................................................................................... ........ 
 
 
24 3. dst. 
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
Yang diperiksa : 
Nama : 
NIP : 
Tanda tangan : 
 
Catatan : 
 
Majelis Kode Etik : 
 
Ketua 
Nama : 
NIP. : 
 
Tanda tangan : 
 
Sekretaris 
Nama : 
NIP. : 
 
Tanda tangan : 
 
Anggota 
1. Nama : 
NIP. : 
 
Tanda tangan : 
 
2. Nama : 
NIP. : 
 
Tanda tangan : 
 
3. dst 
 
 
25 8. FORMAT PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI 
SIPIL 
 
 
Kepada 
 
Yth. ............................................. 
Di 
RAHASIA 
 
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETlK PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 
1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut: 
Pada hari ini ...... tanggal ...... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara: 
Nama : ........................................................ ....... 
NIP : ................................................................ 
Pangkat : ................................................................ 
Jabatan : ................................................................ 
Unit Kerja : ................................................................ 
 
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti 
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ............ berupa ............... 
 
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ............ tanggal ............, 
Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk: 
 1) dijatuhi sanksi moral berupa pemyataan secara tertutup/terbuka karena 
melanggar ketentuan ............................................... ...........yaitu ....... 
2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, 
bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri 
Sipil/Perangkat Daerah ........ yang bersangkutan. 
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana 
mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
Bandung Barat, ..................................... 
 
Ketua 
NAMA ................................ ... 
NIP ......................... 
 
Sekretaris 
NAMA ................................... 
NIP ........................... 
Tembusan Yth : 
1. .................... 
2. .................... 
26 9. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL 
 
 
KEPUTUSAN........................................................... 
 NOMOR .............................. 
 TENTANG 
 PENJATUHAN SANKSI MORAL 
Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan ........ 
Nomor.... ... tanggal .... 
 telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
 untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang 
 dilakukan oleh Saudara ........ NIP ......... jabatan ........... 
 unit kerja ................ ; 
 b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal........ 
 Saudara........ terbukti melakukan perbuatan yang 
 melanggar ketentuan dan memutuskan untuk ............ ; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
 pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 
 penjatuhan sanksi moral kepada saudara ..... yang berupa 
 pernyataan tertutup/terbuka; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
 Sipil Negara; 
 2. Peraturan Pemerintah Nomor ............ Tahun 
 ...................... ; 
 3. Peraturan Kepala BKN Nomor ................. Tahun 
 ................ ; 
Menetapkan : MEMUTUSKAN: 
 
KESATU : Menyatakan Saudara: 
 Nama : ........................................ 
 NIP : ........................................ 
 Pangkat : ........................................ 
 Jabatan : ........................................ 
 Unit Kerja : ........................................ 
 terbukti melanggar Kode Etik PNS dan /atau Kode Etik 
 Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal. ........ berupa 
 ................... 
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 
 diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 Ditetapkan di................... 
 pada tanggal.................... 
 NAMA................................ 
 NIP .................................. 
 
 
27 10. FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL 
 
 
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL 
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA 
 
 
Pada hari ini ............. tanggal ....... bulan ............. tahun ....... saya: 
 
Nama : ................................................................ 
NIP :.................. ............................................... 
Pangkat/Gol. Ruang : ................................................................ 
Jabatan : ................................................................ 
 
telah menyampaikan Keputusan ..... Nomor .... ............ tanggal .......... tentang 
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang 
telah dibacakan secara terbuka pada tanggal ....... bulan. ..... ..tahun. 
...........tempat.................. dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa 
Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada: 
Nama : ................................................................ 
NIP :................................................................. 
Pangkat/Gol. Ruang : ................................................................ 
Jabatan : ................................................................ 
 
Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 
 
Yang menerima : 
Nama : ................................................................ 
NIP :................................................................. 
Tanda tangan : ................................................................ 
 
Yang menyerahka n : 
Nama : ................................................................ 
NIP :................................................................. 
Tanda tangan : ................................................................ 
 
 
 
 
 
BUPATI BANDUNG BARAT, 
 
ttd. 
 
ABUBAKAR