Apa norma yang terkandung dalam Pasal 24 PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999?
Substansi PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Nega ra yang Bersih dan Bebas dari, khususnya , Pasal 24, memuat:

. a dimaksud pada pasal 4 (empat) 
(1) Seksi Bina Potensi Masyar~kat seba!aun~erencanakan, melaksanakan, 
mempunya1 1 tu~a dan melaporkan pelaksanaan tugas 
mengkoordinasika~ mengeva uasi, 
pembinaan potenet masyarakat. . di ak d di atas Kepala Seksi 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaunana un ~~ ' 
Bina Potensi Masyarakat menyelfggf~~u;ef~i Bina Potensi Masyarakat 
a. Menyusun rencana, programbanl kuegu~gar pelaksanaan kegiatan lebih 
berdasarkan aturan yang er a 
terarah dan berjalan lancar; 
b. Menghimpun dan mempelajari peraturanb pe~ddang-undanlgakansanyaanang 
berlaku sesuai dengan bidang tugas se agar pe oman pe 
kegiatan; c. Melaksanakan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat 
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar dan kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 
d. Menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan pembinaan 
dan pengembangan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan yang 
berla.ku sebagai bahan pelaksanaan pembinaan; 
e. Menyiapkan konsep metode pelatihan bagi anggota Satuan Perlindungan 
Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelatihan 
lebih optimal; 
f. Menyiapkan konsep kebijakan pemberdayaan anggota Satuan 
Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku 
untuk dasar pelaksanaan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan 
Masyarakat; 
g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berhubungan 
dengan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat sesuai 
ketentuan ketentuan yang berlaku untuk melihat perkembangan 
pelaksanaan kegiatan; 
16 Seksi Pencegahan dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 
(empat) ayat (6) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 
mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas 
pembinaan pencegahan dan penyelamatan. (1) Pasal 26 (2) . Pasal 25 
Seksi Kesatuan Perlindungan Masyarakat seb . .