Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor r" Tahun 1950?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor r" Tahun 1950 tentang SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ra-lrryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urLlsan pemedntahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Sragen yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Kepala Daerah Kabupaten Sragen.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sragen.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.
7. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.
18. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajal<, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orangpribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undaag, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunalan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran ralryat.
19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel.
2O. Hotel adalah
peristirahatanfasilitas
termasukpenyedia jasa penginapan/jasa terkait lainnya dengan
2t.
22.dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sePuluh).
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakuo juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga / katering.
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran.
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial, memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan / atau dinikmati oleh umum.
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.
Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listri, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari
sumber lain.
Pajak Mineral Bukan l,ogam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi
untuk dimanfaatkan.
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dima}sud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang minera_l dan
batubara.
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.
Parkir adalah adalah keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan yang tidak bersifat sementara
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau
pemanfaatan air tanah.
Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat
dengan SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajat,dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.23.
24.
25.
26.
27.
24.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.
Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini untuk meningkatkan perayanankepada wajib pajak dengan menerapkan sIMpDTUwp secara on{ine.36. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau ya-ng
seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas
penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggara
hiburan, pengusaha penambangan mineral bukan logam
dan batuan dan penyelenggara tempat parkir maupun
penyediaan makanan dan/ atau minuman oleh pengusaha
restoran.
37. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib
pajak.
38. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi
Usaha Wajib Pajak yang selanjutnya disebut SIMPDTUWP
adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajat
melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan
langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib
pajak dengan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah
secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
39. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang selanjutnya disebut SIMPDRD adalah
perangkat dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat menghubungkan
secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi
data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki
oleh wajib pajak.
4O. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi
pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen
transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah
yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh
subyek pajak kepada wajib pajak.
41. On-tine adalah sambungan langsung antara subsistem satu
dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media
internet.
42. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulaidari penghimpunan data objek dan subyek pejak,
penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.