Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 13 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 13 Tahun 2018 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH, ketentuan pada BAB 1 - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Berau 
6. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara 
asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 
7. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah 
izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada 
pemberi kerja Tenaga Kerja Asing. 
8. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk kepada kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
9. Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan 
IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 
10. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang 
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan 
dalam bentuk lain. 
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroaan Komanditer, perseroaan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang . 
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRDT adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan surat retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
17. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA 
adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh 
pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh 
kementerian tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia.