Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam TAHUN : 2018 NOMOR: 3 Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 44?
Dalam TAHUN : 2018 NOMOR: 3 Nomor 3 Tahun 2018 tentang SISTEM KESEHATAN KOTA, BAB VII - SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN, Pasal 44 mengatur sebagai berikut:

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota 
menjamin keterscdiaan, pemerataan, dan keterjangkauan 
obat dan alat kesehatan terutamna bagi masyarakat di daerah 
terpencil, daerah tertinggal dan perbatasan, daerah bencana, 
dan daerah rawan konflik. 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota 
menjamin ketersediaan, .pemerataan, dan keterjangkauan 
obat yang tidak mempunyai nilai ekonomis ( orphan drug). 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota 
menyelenggarakan pemb inaan, pengawasan dan 
pengendalian terhadap penga daan dan penyaluran obat 
dan alat kesehatan untuk menjamin ketersediaan, 
pemerataan dan kete rjangkauan sesuai peraturan perundang­ 
1ndangan. 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerin tah Kota 
menyelenggarak an pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian terhadap impor, ekspor, produksi dan distribusi 
sediaan farm asi, alat keseha tan, dan mak anan sebagai satu 
dan Kota dan Pemerin tah 
preventif, kuratif, kesa tuan yang utuh melalui penilaian keam anan , khasia t, 
manfa at, fung si dan mutu prod uk sesuai peraturan 
perundang-nndangan. 
Pemerintah, Pemerintah Prov insi 
melaku kan tindakan represif, (5) 
rehabilitatif secara terpadu untuk melindungi masyarakat 
dari penyalabgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
(NAPZA) sesuai peraturan perun dan g-un dan gan. 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota 
mendorong kelompok masyarakat risiko tinggi untuk 
mengko nsums i makanan yang bergizi tingg i sesuai peraturan 
perundang-undangan. 
Penyelenggaraan pelayanan kefarmasianmeliputi peresepan 
yang rasional dan ekonomis, peman tauan penggun aan obat, 
serta pemberian informasi dan saran kepada pasien. 
Penerapan ... 
26 
Penerapan penggunaan obat yang rasionalmelalui: 
Penerapan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 
Audit dan umpan balik dalam penggunaan obat rasional 
ketersediaan pemantauan c. Pengembangan mekanisme 
obat esensial 
Pemberdayaan Komite Farmasi dan Terapi (KFT) di rumah 
sakit; 
Penerapan pendekatan farmako ckonomi pada scleksi obat 
yang digunakan di semua tingkat pelayanan kesehatan; 
Penyediaan informasi obat yang benar, objektif, dan 
lengkap. 
Pembe rdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, 
dan Edukasi (KIE). 
Pemberdayaansumber daya manusia keseha tan dalam 
melaksanakan penggunaan obat rasional di semua fasilitas 
pela yanan kese hatan. 
Mengu payakan kemandirian sediaan farmasi melalui 
pcmanfaatan sumber daya dalam negeri melalui: 
Pemilihan produk yang tepat untuk pengembangan 
produksi dalam negeri dengan mempertimbangkan potensi 
sumber daya dalam nege ri; 
Mencip takan iklim yang kondus if bagi investasi di bidang 
farmasi mclalui persaingan usaha yang adil, pemberian 
insentif kebijakan perpajakan dan perbankan, serta 
kepas tian proses perijin an; 
Pembinaan industri farmasi dalam negeri agar mampu 
mclakukan produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat 
yang Baik (CPOB) dan dapat melakukan usahanya 
dengan efektif clan efisien schingga mempunyai daya 
saing yang tinggi; 
Membangun komitmen semua pcmangku 
kepentinganuntuk memprioritaskan penggunaan bahan 
baku produksi dalam negeri 
Peningkatan penelitian dan pengembangan bahan baku 
obat, obat , clan obat tradisio nal; 
Pengembangan pemanfaatan obat tradisional yang aman, 
memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, bermutu 
tinggi, clan di:manf aatkan secara luas baik untuk 
pengoba tan send iri oleh masyarakat maupun digunakan 
dalam pelayanan keschatan formal. 
BAB ... 
27