Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURA.N WALIKOTA MADIUN Nomor 31 Tahun 2018?
Substansi PERATURA.N WALIKOTA MADIUN Nomor 31 Tahun 2018 tentang KEDUDUKA.N, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN, khususnya , Pasal 6, memuat:

hurufc rnempunyai tugas: 
a. melakukan penyusunan perencanaan program 
dan evaluasi pelaksanaan tugas-cuga.s pada 
Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Perlindungan Tenaga Kerja ; 
b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 
pelaksanaan kebijakaa pemerintah dan provinsi, 
penetapan kebljakan daerah dan pelaksanaan 
strategi penyelcnggaraan urusan 
bidang hubungan industrial 
Perlindungan Tenaga Kcrja ; pcmcrintahan 
dan dan 
c. melakukan -pem binaa.n / sosialisasi 
(pcngendalian, monitoring, cvaluasi dan 
pelaporan) penyelcnggaraan u1·usan 
pemerintahan bidang hubungan industrial dan 
Perlindungan Tenaga Keija ; 
-IO -
d. melakukan pembinaan, penyuluhan hubungan 
industriaJ pancasila, persyaratan kc:rja dan 
proscdur penyelesaian pl"rselisiban hubUDgan 
industrial ; 
e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 
membenluk kelcmbagaan hubungan industrial 
melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama. Jembaga kerjasama 
Bipanit serla pengembangan kerjasama Tripartil 
di daerah; 
r. melakukan penyiapan bah.an dalam rangka 
pengesahan Pera tu ran Perusahaan, 
pendafi.aran Perjanjian l<erja Bersama, scrta 
pendaftaran Persetujuan Bersama pada 
pemborong pekerjaan/ penyedia jasa pckcrja ; 
g. melakukan penyiapan baban dalam rangka 
pcmber.ian rekomendasi 
operasional perusahaan 
pekerja/buruh ; penerbitan 
penyed.ia izin 
jasa 
h. melakuka;, 
pencegahan 
hubungan penyiapan bahan dalam rangka 
dan penyelesaia.ti perselisihan 
induslrial, mogok kerja dan 
penutupan perusahaan; 
i. melakukan pcnyiapan bahan dalam rangka 
pembinaan sumber daya manusia dalam 
pencegahan dan penyelesaian perselisilian 
hubungan fndustriaJ dao memperoleh Sertifikasi 
dari Kementerian Tenaga Kerja Republik 
Indonesia ; 
J• melakukan penyiapru.1 
Dewan Pengupahan bahan bersama dcngan 
Daerab dalam rangka 
penyusunan dan pengusulan penetapa.n Upah 
Minimum Kota pada Gubemur; 
k. melakukan pembinaan penyelenggaraan fasililas 
kesejabteraan di perusahaan ; 
• 11 • 
I. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 
verifikasi keanggotaan dan pe.ncatatan Serikat 
Pekcrja /Serikat Bu.rub; 
m. melakukan pendataan pe.laksanaan hubungan 
industrial pada perusahaan ; 
n. melaksanal<an pemantauan, evaluasi da.n 
pelaporan kcgiatao ; clan 
o. melaksanakan rugas lain yang bersifal 
kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Tenaga Kcrja. 
4 Ketentuan huruf h ayat (l) diubah, diantara huruf k dan 
huruf I ayat (1) dii.ambahkan l (satu) huruf yakni k 1, 
huruf b ayat (3) dihapus, huruf h ayat (3) diubah, diantara 
huruf i dan huruf j ayat (3) dita1nbahkan I (satu) huruf 
yakni huruf i 1, sehingga Pasal 13 se~ra keseluruhan 
berbu.nyi sebagai berikul: