Menurut PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR Nomor 1 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 19?
Pasal Pasal 19 dalam PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR Nomor 1 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, pada BAB VI - PEMANTAUAN DANEVALUASI, menyatakan:

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana
Desa di RKD.
(2) Dalam ...
- 22-
b. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
c. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/ atau
d. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana
Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana
Desa di RKDtahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I
tidak dilakukan.
(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana
Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah
direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa
di RKD menjadi paling tinggi sebesar 300/0 (tiga puluh
perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.
(5) Dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa
Dana Desa di RKDtahun anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana
Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap
II.
Pasal21
(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam
hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal10 ayat (4) huruf a telah diterima;
b. sisa ...
- 23 -
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sarna dengan 30% (tiga puluh
perseratus); dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana
Desa di Rekening Kas Umum Desa.
(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa.
(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan
agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun
anggaran berikutnya.
(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening
Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud Ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana
Desa di Rekening Kas Umum Desa tersebut dapat disalurkan
mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada
Pimpinan DPRD Kabupaten.
(7) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa
belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Desa
ke Rekening Kas Desa sampai
dengan ...
- 24-
dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, Sisa
dana tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam
penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUNke Rekening Kas
Umum Desa tahun anggaran berjalan.
(8) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran
sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan,
bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana
Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUNke Rekening
Kas Umum Desa kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa
paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran
berjalan.
(9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II
dari bupati, kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
menyalurkan Sisa Dana Desa tahap II yang belum
disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Desa paling
lamb at bulan Juni tahun anggaran berjalan.
(10)Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan
penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada
, sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari
RKUN ke Rekening Kas Umum Desa tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi sisa
anggaran lebih pada RKUN.
Pasal22
(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga
puluh perseratus).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun
anggaran beriku tnya.