Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Nomor 1 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar . 
2. Pemerintah Daerah dalam Pemerintah Kabupaten Polewali 
Mandar . 
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar . 
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar . 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya 
disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang melakukan 
pemungutan Retribusi Penyediaan dan Penyedotan 
Kakus . 
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas 
tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
8. Pejabat yang ditunjuk a dalah Pejabat yang ditunjuk 
berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang diberi tugas 
tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 
9. Petugas a dalah petugas pelaksana yang secara 
langsung mengoperasikan mobil tinja dalam rangka 
penyedotan Kakus dan pembuangannya. 
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya 
disingkat IPLT adalah pengolahan air limbah yang 
dirancang hanya menerima dan mengolah l umpur tinja 
yang berasal dari s istem setempat yang diangkut melalui 
sarana pengangkut lumpur tinja. 
11. Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus adalah 
retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disedia kan 
atau diberikan oleh pemerintah kabu paten kepada orang 
pribadi atau badan untuk menyedot tinja dari kakus 
untuk dibuang ke IPLT. 
12. Kakus adalah tempat pembuangan kotoran manusia. 
13. Mobil Tinja adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai 
alat angkut tinja yang diperlengkapi dengan alat atau 
perlengkapan penyedot Kakus . 
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut 
atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
15. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan u saha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau D aerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, 
dan bentuk badan lainnya. 
16. Pemungutan a dalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, 
penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya. 
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untu k 
kepentingan orang pribadi atau badan. 
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi 
tertentu. 
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi 
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Bupati. 
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi 
yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tida k terutang. 
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan 
retribusi dan/atau sanksi administrati f berupa bunga 
dan/atau denda. 
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data keterangan dan/atau bukti ya ng 
dilaksanakan secara obyektif dan profe sional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanak an 
ketentuan perundang -undangan retribusi daerah. 
25. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu 
dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang 
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya.