Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB V - MUTASI PPNS, Pasal 10 menetapkan:

(1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi PPNS 
baik di dalam Organisasi Perangkat Daerah maupun antar 
Organisasi Perangkat Daerah yang dasar huku m kewenangannya 
berbeda, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan 
perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan 
struktur organisasi atau mutasi ditetapkan. 
(2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk mengajukan usul 
pengangk atan kembali PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri . 
-13- 
 
(3) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Gubernur atau pejabat 
yang ditunjuk menyampaikan surat mutasi tersebut kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk d iterbitkan 
Keputusan tentang Mutasi PPNS. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pengangkatan 
kembali dan usul penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur .