Apa saja yang diatur dalam Pasal 30 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 30 menetapkan:

(1) Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan
sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah.
(21 Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada
harus:
a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait
desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi
dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika; dan
d. mendapatkan
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-25-
d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan
dari kepala lembaga yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
(3) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus
menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam menggunakan Pusat Data nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan
pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika.
(5) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
telah memiliki Pusat Data sebelum Pusat Data
nasional ditetapkan dan tersedia, Instansi Fusat dan
Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan membuat
keterhubungan dengan Pusat Data nasional.
(6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a belum tersedia,
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah
memiliki Pusat Data harus menggunakan standar
internasional terkait desain Pusat Data dan
manajemen Pusat Data.
Paragraf 5
Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah