Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 11?
Dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor 4 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 4 
 
- 2 - 
 
 
 Tahun 2011 tentang Pajak daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dalam 
pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal 
Satu Atap Kendaraan Bermotor; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud hu ruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 19 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -daerah 
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan 
Riau Sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 164 6); 
 2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 
Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaja kan 
menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999); 
 
- 3 - 
 
 
 3. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 19 
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 9 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ); 
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 200 9 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200 9 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049 ); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
 
- 4 - 
 
 
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601 ); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578 ); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 20 10 
tentang Jenis Pa jak Daerah yang Dipungut 
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5179 ); 
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Bar at Nomor 
10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Tahun 20 08 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 30); 
11. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pa jak Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2013 Nomor 8, Tamba han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 91); 
 
Deng an Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 
dan 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 
 
- 5 - 
 
 
 MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH. 
 
 
Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provin si 
Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Nomor 55), yang telah beberapa kali diubah 
dengan Peraturan Daerah : 
 
a. Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembar an Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Nomor 68); 
b. Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Nomor 91); 
 
diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: