Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG Nomor 1 Tahun 2010?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG Nomor 1 Tahun 2010 tentang LAPORA N HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, BAB VII - KETENTUAN KHUSUS, Pasal 14 menetapkan:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 50 tahun 2017 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat 
Lawa ng dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; (Berita Daerah 
Kabupaten Empat Lawang tahun 2017 Nomor 50) 
Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN 
dengan formulir LHKPN Model KPK -A atau formulir LHKPN Model KPK -B, sert a: 
1. Mengalami perubahan jabatan; atau 
2. Mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN; 
3. Tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017. 
Untuk menyampaikan LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang 
dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 
2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018. 
 
www.jdih.empatlawangkab.go.id
-10-