Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003?
Menurut ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003 tentang , pada BAB IV - PERSYARATAN, Pasal 13 dinyatakan:

(1) Pimpinan perangkat daerah mengajukan usulan izm belajar kepada 
Bupati dengan tembusan Kepala Badan paling lambat pada akhir 
semester 1 (satu) tahun anggaran berjalan. 
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan 
kelengkapan adminstrasi untuk mengikuti seleksi ke lembaga 
pendidikan. 
(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi: 
a. Fotocopy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah 
dilegalisir; 
b. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil 
yang telah dilegalisir; 
c. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir; 
d. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan 
struktural/fungsional yang telah dilegalisir; 
e. Sasaran Kerja Pegawai tahun terakhir; 
f. Surat Keterangan tidak sedang mendapat hukuman disiplin tingkat 
sedang a tau berat dan/ atau dalam proses pemeriksaan dari Inspektur 
Daerah; 
g. Bukti status Akreditasi Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan 
yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan yang diambil; 
dan 
h. Surat Pernyataan persetujuan dari istri atau suami bagi yang telah 
kawin. 
(4) Setelah menerima tembusan, Badan wajib melakukan verifikasi 
kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(5) Dalam hal basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah 
memenuhi persyaratan, Bupati dapat menerbitkan rekomendasi 
mengikuti seleksi. 
(6) Calon peserta wajib melaporkan hasil seleksi kepada Bupati. 
(7) Dalam hal calon peserta dinyatakan lulus, laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), dilampirkan dengan surat keterangan lulus atau 
pengumuman hasil seleksi. 
(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagai dasar pemberian 
Rekomendasi Bupati untuk mengikuti pendidikan. 
(9) Setelah mengikuti pendidikan, peserta izin belajar wajib menyampaikan 
surat keterangan telah mengikuti program pendidikan dari lembaga 
pendidikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebagai dasar 
penetapan Keputusan Bupati tentang Izin Belajar.