Apa substansi hukum dari Pasal 21 NOMOR 16 TAHUN 2018 Nomor 16 Tahun 2018?
Materi muatan NOMOR 16 TAHUN 2018 Nomor 16 Tahun 2018 tentang SISTEM PENGENDALlAN INTERN PEMERINTAH, khususnya BAB III - UNSUR SPIP, Pasal 21, adalah:

Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan Kegiatan 
Pengendalian sesuai dengan ukur an, kompleksitas, dan sifat dari 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian sebagaimana di maksud pada 
ayat ( 1) paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut; 
Kegiatan Pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok 
Perangkat Daerah; 
Kegiatan Pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian 
risiko. 
Kegiatan Pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat 
khusus Perangkat Daerah; 
kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; 
prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang 
ditctapkan sccara tortulis; dan 
Kegiatan Pengendalian dievaluasi secara teratur untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi 
seperti yang diharapkan. 
Kegiatan Pengendalian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
reviu atas kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; 
pembinaan sumber daya manusia; 
pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 
pengendalian fisik atas Barang Milik Daerah; 
penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 
pemisahan fungsi; 
otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 
pencatatan yang akur at dan tepat waktu atas transaksi dan 
kejadian; 
1. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 
J. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 
dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta 
transak.si dan kejadian penting.