Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 03 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 03 Tahun 2018 tentang PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

PENGALOKASIAN 
DAN RETRIBUSI 
DI KABUPAT EN 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 
3. Bupati adalah Supati Lampung Tengah; 
4. Sadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Sadan 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah; 
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat 
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung; 
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut SPK 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 
9. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan 
Perrnusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 
Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; 
10. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati 
bersama Sadan Permusyawaratan Kampung; 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat 
APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan SPK yang 
ditetapkan dengan Peraturan Kampung; 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 4 
Keputusan BPK adalah Keputusan yang dibuat oleh BPK; 
Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh 
Kepala Kampung. 
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarka n Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat; 
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atasjasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus dised.iakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan 
oleh Pemerintah Daerah kepada Kampung untuk membiayai peningkatan 
penyelenggaran Pemerintahan Kampung yang bersumber dari Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah.