Apa norma yang terkandung dalam Pasal 46 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, khususnya BAB III - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 46, memuat:

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) huruf a, 
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang 
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar. 
(2) Perlindun gan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) huruf b, 
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan 
kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat, agar 
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutu han dasar 
minimal. 
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) huruf c, 
ditujukan untuk menjadikan atau memberdayakan seseorang atau kelompok 
masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mam pu memenuhi 
kebutuhan dasarnya. 
(4) Jaminan sosi al sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) huruf d, 
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin Penerima Belanja 
Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebut uhan dasar hidupnya yang layak. 
(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) 
huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan 
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 
mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi 
kebutuh an yang layak bagi kemanusiaan. 
(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) 
huruf f, merupakan serangkaian upaya yan g ditujukan untuk rehabilitasi. 
 
Paragraf 2 
Jenis Kegiatan