Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 20 Tahun 2018 tentang GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT, BAB V - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana. 
 
 
 Ditetapkan di Negara 
pada tanggal 9 Oktober 2018 
 
BUPATI JEMBRANA, 
 
ttd 
 
I PUTU ARTHA 
 
 
 
 
Diundangkan di Negara 
pada tanggal 9 Oktober 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, 
 
 ttd 
 
I MADE SUDIADA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI JEMBRANA 
NOMOR 20 TAHUN 2018 
TENTANG 
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT 
 
 
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH/ 
INSTANSI VERTIKAL DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT 
 
 
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana: 
melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan 
pembinaan wilayah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok; 
meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air 
Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktifitas fisik; dan 
meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat, 
instansi pemerintah dan swasta. 
 
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana : 
meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong 
sekolah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Sekolah Ramah 
Anak; 
meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan 
pendidikan secara eksternal dan ekstra kurikuler serta penyediaan 
sarana sanitasi sekolah; dan 
meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat. 
meningkatkan kampanye gemar berolahraga; 
memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan 
meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat. 
 
3. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana : 
meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri; dan 
mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan 
buah; dan 
melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal 
tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya. 
 
4. Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana : 
meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat 
Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; 
mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan; 
mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan 
nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; 
mendorong konektifitas antar moda transportasi massal termasuk 
penyediaan “park and ride” untuk meningkatkan aktifitas fisik 
masyarakat; dan 
menyelenggarakan Car Free Day ; 
 
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kabupaten Jembrana : 
memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan 
permukiman dan sarana fasilitas umum; dan 
memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas 
umum dan kawasan permukiman. 
7 
 
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana : 
melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup 
bersih dan sehat; dan 
mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk 
memasyarakatkan GERMAS. 
 
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana : 
mengendalikan pencemaran air dan udara; 
mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank 
sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan 
mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam 
menjaga kualitas lingkungan; 
mendorong tersedianya ruang terbuka hijau; 
menggalakkan program penghijauan; 
mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon. 
 
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Jembrana : 
meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk 
tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering 
disalahgunakan dalam pangan; 
meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur 
dan buah produksi dalam negeri; 
meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses 
produksi dibidang industri; 
meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk 
dikonsumsi; dan 
melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan 
menengah di Daerah. 
 
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana : 
mendorong peran serta masyarakat dalam gerakan gotong royong 
menjaga kebersihan lingkungan; 
mendorong peran serta masyarakat dalam membiasakan berperilaku 
hidup bersih dan sehat; dan 
memfasilitasi penyediaan anggaran Desa untuk melaksanakan kegiatan 
GERMAS. 
 
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana : 
Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah 
terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS. 
 
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Jembrana : 
mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan 
pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan 
mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana 
ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan 
menerapkan Kawasan Tanpa Rokok; 
 
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana : 
melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan 
dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan 
meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi 
keluarga, perempuan, dan anak. 2 
8 
 
 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 
Kabupaten Jembrana : 
melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS; 
menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS; 
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini 
kepada seluruh Perangkat Daerah, Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan 
melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) 
tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan 
laporan kepada Menteri Dalam Negeri. 
 
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Negara. 
Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program 
jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan 
deteksi dini penyakit. 
 
 
BUPATI JEMBRANA, 
 
ttd 
 
I PUTU ARTHA 
 3