Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018 tentang PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN/ATAU PAJAK BUMI DAN, khususnya BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN, Pasal 5, adalah:

(1) Peimohonan pembebasan PKB dan/atau PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis dan 
ditujukan kepada Kepala Badan Pajak dan Retda yang 
dilengkapi dengan dokumen : 
a. surat keterangan Benda Bergerak dan/atau Benda Tidak 
Bergerak telah dilakukan penyitaan berdasarkan dokumen 
Berita Acara Penyitaan pada masing-masing perkara yang 
dikeluarkan oleh Instansi Penegak Hukum; 
b. risalah lelang yang dikeluarkan oleh lembaga yang bervvenang 
atas kegiatan pelelangan Benda Bergerak danlatau Benda 
Tidak Bergerak yang dilakukan Penyitaan; 
c. fotokopi STNK, untuk Benda Bergerak; dan 
d. fotokopi SPPT PBB-P2, untuk Benda Tidak Bergerak. 
(2) Penyampaian permohonan atau surat keterangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pos atau jasa 
pengiriman surat. 
Bagian Ketiga 
Penelitian Permohonan dan Keputusan