Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 11 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 11 Tahun 2018 tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT BUPATI BANYUWANGI , , Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi . 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi . 
 4 
 
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 
4. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional yang selanjutnya disebut Kantor ATR/BPN 
adalah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Bany uwangi . 
5. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Kantor 
ATR/BPN adalah Kepala Kantor Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Banyuwangi . 
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya 
disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 
meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum 
didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama 
lainnya yang setingkat dengan it u. 
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan p emerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan . 
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat 
sebagai perangkat daerah kabupaten . 
9. Lurah adalah pemimpin kelurahan selaku perangkat 
kecamatan dan bertang gung jawab kepada camat 
10. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang 
dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian 
tugas camat. 
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Kabupaten. 
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 
 5