Bagaimana redaksi normatif Pasal 52 dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA, BAB IX - PRINSIP PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA, Pasal 52 berbunyi:

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan 
yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam 
pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala 
ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain : 
peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan 
atau bantuan alat-alat produks i, permodalan dan peningkatan kapasitas 
melalui pelatihan dan pemagangan; 
dukungan kegiatan ekonomi baik yang berkembang oleh BUM Desa atau 
BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok atau lembaga ekonomi 
masyarakat Desa lainnya; 
bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan 
pangan Desa; 
pengorganisasian masyara kat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan 
bantuan hukum masyarak at Desa, termasuk pembentukan Kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas 
Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre); 
promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerak hidup bersih 
dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, 
Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga 
medis/ swamedikasi di Desa; 
dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan 
Hu tan/ Pan tai Kemasyaraka tan; 
peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan 
dan pelestarian lingkungan hidup; 
bidang kegiatan pemberdaya an ekonomi lainnya yang sesuai dengan 
analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa; 
dan 
1. kegiatan yang mengenai 10 (sepuluh) program pokok PKK di desa; 
SEKRETARIAT OAERAH KABUPATEN KAUR 
BAGIAN HUKUM 
-21 -