Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 156 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Nomor 11 Tahun 1958.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Nomor 11 Tahun 1958 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, pada , Pasal 156 menjelaskan:

Undang – Undang N omor 28 T ahun 
2009 tentang P ajak Daerah dan R etribusi Daerah , Pemerintah D aerah 
diberikan kewenangan untuk me mbuat Peraturan Daerah tentang P ajak 
Daerah dan R etribusi Daerah . 
bahwa sesuai dengan kewenangan yang di berikan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, Pemerintah Daerah akan meninjau kembali Peraturan Daerah – 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang tidak sesuai lagi secara 
bertahap , yang salah satunya adalah retribusi pelayanan kesehatan , dengan 
tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan 
daerah, maka dibutuhkan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah yakni di Rumah Sakit dan Puskesmas 
serta jaringannya; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hu ruf a, 
huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan; 
 
 Mengingat : 1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang P embentukan Daerah -Daerah 
Tingkat II dalam Wilayah Daerah -Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
Undang- Undang Nom or 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang- Undan gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 
 
 
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Ta mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
 
 
 6. 
 
 
 7. 
 
8. 
 
 9. 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
 12. 
 
 
 13. 
 
 
 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049); 
Undang- Undang No mor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 No mor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 4609); 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah an Daerah Provinsi dan 
Pemerintah an Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
4737); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 N omor 
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupa ten Timor Tengah Utara Nomor 6); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 
dan 
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYA NAN KESEHATAN