Apa norma yang terkandung dalam Pasal 215 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB IX - PENGAWASAN DAN PENERTIBAN, Pasal 215, memuat:

(1) Penertiban bangunan gedung yang dibangun tidak sesuai dengan IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213dilakukan dengan tahapan :
a. peringatan tertulis 3(tiga) kaliberturut-turut masing-masing selama
7(tujuh) hari keija;
b. pembatasan pekeijaan konstruksi;
c. penghentian sementara pekeijaan konstruksi dan pembekuan IMB;
d. penghentian tetap pekeijaan konstruksi, rekomendasi pencabutan
IMB ;dan
e. perintah pembongkaran bangunan gedung.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a
diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan keDPMPTSP dan Satpol
PP.
(3) Pembatasan pekeijaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf bdilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan
ketentuan yang tercantum didalam surat peringatan yang ketiga.
(4) Pembatasan pekeijaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf bdilakukan dengan Surat Perintah Pembatasan Pekeijaan
Konstruksi yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke
DPMPTSP dan Satpol PP.
(5) Pemilik bangunan gedung harus melakukan pembatasan pekeijaan
konstruksi bangunan gedung sesuai ketentuan didalam Surat Perintah
Pembatasan Pekeijaaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Penghentian sementara pekeijaan konstruksi dan pembekuan IMB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf cdilakukan apabila pemilik
bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam
jangka waktu 14(empat belas) han kalender sejak dikeluarkannya Surat
Perintah Pembatasan Pekeijaaan Konstruksi.
(7) Penghentian sementara pekeijaan konstruksi dan pembekuan IMB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf cdilakukan dengan Surat
Perintah Penghentian Sementara Pekeijaan Konstruksi dan Surat
Pembekuan IMB yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke
DPMPTSP danSatpol PP.
(8) Pemilik bangunan gedung harus menghentikan pekeijaan konstruksi
bangunan gedung apabila telah menerima Surat Perintah Penghentian
Sementara Pekeijaaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9) Penghentian tetap pekeijaan konstruksi, pencabutan IMB dan perintah
pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ddilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan
perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14(empat belas) hari
kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Sementara
Pekeijaaan Konstruksi.
(10) Penghentian tetap pekeijaan konstruksi, pencabutan IMB dan perintah
pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ddilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Tetap Pekeijaan
Konstruksi danSurat Rekomendasi Pencabutan IMB yang diterbitkan oleh
Dinas PUPR danditembuskan keDPMPTSP dan Satpol PP.
(11) Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
huruf edilakukan dengan Surat Perintah Pembongkaran
Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh Bupati atas rekomendasi
Kepala Dinas PUPR dan ditembuskan kepada Badan Satpol PPdan
Damkar, dan DPMPTSP.