Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN Nomor TAHUN Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN Nomor TAHUN Tahun 2018 tentang STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH, Pasal 4 menetapkan:

(1) Dalam hal Satandar Satuan Biaya yang dibutuhkan tidak tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah dapat menggunakan 
Standar Satuan Biaya lain sepanjang telah diatur oleh Peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
(2) Standar Satuan Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila 
terdapat perbedaan antara Peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan 
Pemerintah Daerah, diatur tersendiri dengan Memorandum of Understanding 
(MoU) antara Kepala Daerah dengan Pihak terkait diikuti dengan Perjanjian 
Kerjasama oleh Pengguna Anggaran.
(3) Memorandum of Understanding (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat rincian nilai satuan Standar Biaya dan Memorandum of Understanding 
(MoU) yang telah ada sebelum Tahun Anggaran 2019 tetapi belum memuat
rincian Nilai satuan Standar Biaya maka perjanjian kerjasama harus memuat 
rincian nilai satuan Standar Biaya yang disetujui Kepala Daerah.
(4) Dalam hal honorarium kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan Keputusan 
Bupati atas kegiatan tersebut dengan dilengkapi lampiran Kerangka Acuan 
Kerja (KAK) Kegiatan yang berisi antara lain :
a. Dasar Hukum Pelaksana Kegiatan;
b. Penjelasan tentang output kegiatan;
c. Metodologi pelaksanaan kegiatan;
d. Susunan Personalia beserta uraian tugas;
e. Skedul pelaksana kegiatan;
f. Rincian biaya kegiatan termasuk didalamnya besaran honorarium maksimal 
yang ditetapkan setelah adanya pembahasan oleh Tim Legislasi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Solok Selatan.
(5) Komposisi Tim dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam 
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu 
pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan yang 
dimaksud.
(6) Keputusan Bupati atas kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melalui verifikasi dari Tim Asistensi 
Tekhnis dengan melampirkan Berita Acara Pembahasan yang minimal terdiri 
dari Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab, Asisten Pemerintahan dan 
Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asistensi Administrasi Umum, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.
&
8
B A B III
KETENTUAN PENUTUP