Apa bunyi lengkap Pasal 120 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal92, Pasal 120 dinyatakan:

( 1) Barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak laku 
dijual pada lelang pertarna, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) 
kali. 
(2) Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 
penilaian ulang . 
(3) Dalam hal lelang ulang sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), tidak laku 
dijual Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, 
tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatant Pasal 119 
(1) Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk 
mendapatkan nilai wajar. 
(2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikecualikan untuk penjualan barang milik daerah berupa tanah yang 
diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai 
jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(3) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara 
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), dilakukan 
dengan memperhitungkan faktor penyesuaian . 
(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan limit atau 
batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati , sebagai dasar 
penetapan nilai limit. 
(5) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati 
selaku penjual. Pasal 118 
Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 
, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati. b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya 
digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 
c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar 
(force majeure); 
d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada 
pihak lain pemilik tanah tersebut; 
e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun 
kembali; atau 
f. selain tanah dan/ a tau bangunan yang tidak memiliki bukti 
kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp. 1.000.000 (satu juta 
rupiah) per unit . 
(7) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara 
lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 
memperhitungkan faktor penyesuaian. 
(8) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan batasan terendah 
yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit. ..