Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, BAB V - KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

Sistem pembayaran menggunakan mekanisme transaksi non tunai yaitu 
pemindahan sejumlah nilai uang dari RKUD/giro bendahara ke pihak 
ketiga dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau 
fasilitas perbankan sejenisnya dengan klasifikasi sebagai berikut: 
Terjadiny a pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk 
seluruh transaksi melalui mekanisme belanja Langsung (LS) di SKPD 
dan SKPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing -masing transaksi 
yang terjadi di SKPD dan SKPKD; 
Khusus pengeluaran melalui bendahara peng eluaran atau melalui 
mekanisme belanja Uang Persedian (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan 
Uang (TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 
pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah 
diverifikasi oleh PPK -SKPD; dan 
Dalam hal bad an layanan umum daerah, belanja diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 
badan layanan umum daerah. Bagian Ketiga Pembayaran melalui 
Mekanisme LS .