Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 19?
Dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 15 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG, Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal : 
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a 
telah diterima; 
b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari 
sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung 
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak 
dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi Sisa Dana Kampung di RKUD. 
(3) Bupati melaporkan Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 
Dana Kampung. 
(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan 
mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November 
tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam 
Rancangan APBKampung tahun anggaran beriktunya. 
(5) Bupati menganggarakan kembali Sisa Dana Kampung di RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun 
anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali dana Kampung 
dari RKUD ke RKK. 
(6) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (5) telah ditetapkan, Sisa Dana Kampung di RKUD 
tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada 
Pimpinan DPRD Kabupaten. 
(7) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada 
belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan 
Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Kampung tersebut 
diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Kampung 
Tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan. 
(8) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum 
minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati 
menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Kampung Tahap I 
yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (7) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan. 
(9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap I dari 
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran Dana Kampung menyalurkan sisa Dana Kampung tahap I 
yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan. 
(10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa 
Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sisa Dana 
Kampung Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun 
anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), menjadi Sisa 
Anggaran Lebih pada RKUN. 
8. ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :