Apa yang diatur dalam SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal 1?
Berdasarkan SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 1 Tahun 2014 tentang PENETAPAN NILAI JUA L OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI DASAR, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimak sud dengan : 
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak 
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan, kec uali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan . 
2. Objek Pajak adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak Sektor 
Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan Objek Pajak Sektor Pertambangan . 
3. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata -rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jua l beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan 
Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. 
4. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingka t DBKB adal ah daftar 
yang dibuat untuk mem udahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan 
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya 
komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan. 
5. Kode Kecamatan adalah kode yang diberikan untuk menyebut suatu wilayah 
kecamatan tertentu yang digunakan pada nomor obyek pajak (NOP) yang melekat 
pada setiap obyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengidentifikasi obyek 
pajak tersebut. Daftar kode kecamatan di wilayah Kota Probolinggo, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini Peraturan Walikota ini. 
6. Kode Kelurahan adalah kode yang diberikan untuk menyebut suatu wilayah 
kelurahan tertentu yang digunakan pada nomor obyek pajak (NOP) yang melekat 
pada setiap obyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengidentifikasi obyek 
pajak tersebut. Daftar kode kelurahan di wilayah Kota Probolinggo sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini Pe raturan Walikota ini. 
- 4 - 
 7. Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok Objek Pajak yang dibatasi 
oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti 
jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bu mi 
dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan. Penentuan 
batas blok tidak terikat kepada batas RT/RW dan sejenisnya dalam satu kelurahan. 
8. Kode Blok adalah kode yang digunakan untuk menyebut suatu blok dalam suatu 
wilayah kelurahan untuk membedakan blok satu dengan yang lainnya. Daftar kode 
blok di wilayah Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini Peraturan 
Walikota ini. 
9. Zona Nilai Tanah (ZNT) adal ah Zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek 
pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata -rata yang dibatasi oleh batas 
penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi 
pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas bl ok. 
10. Kode Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah kode yang digunakan untuk membedakan zona 
satu dengan yang lainnya dalam satu wilayah kelurahan. 
11. Kelas Tanah adalah hasil pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan 
yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan 
sebagaimana dijabarkan pada Peraturan Walikota Probolinggo No. 44 Tahun 2014 
tentang Klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo.