Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SANGGAU Nomor 14 Tahun 2018 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SANGGAU Nomor 14 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang an Peraturan Desa ini dengan 
pencmpatann ya dalam Lembaran Desa . 
Diundangkan di Desa ·················-· 
padatanggal . 
SEKRETARIS DESA . 
( ) 
LEMBARAN DESA..........TAHUN...........NOMOR.... Ditetapkan di .. 
pada tanggal .••.................. 
KEP ALADESA . 
LAM PIRAN 
NOMOR 
TENTANG PERATURA N DESA.... 
TAHU N... 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN ..... 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 
KODE URAIAN ANGGARAN KETERANGAN 
REKENI (Rp.) 
NG 
1 2 3 4 
1 PENDAPATAN 
1 1 Pendapatan Asli Desa 
1 2 Pendapatan Transfer 
1 3 Pendapatan Lain lain 
JUMLAH PENDAPATAN 
2 BELANJA 
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa 
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa 
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
Desa 
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat I 
Desa I 
2 5 Belania Tidak Terduga 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS I DEFISIT 
3 PEMBlAYAAN 
3 1 Penerimaan Pem bia vaan 
3 2 Pengeluaran Pembiavaan 
JUMLAH ( RP 
KEPALA DESA....., 
( ) 
B. PERATURAN KEPALA DESA TENT ANG PENJABARAN APBDesa 
PEMERINTAH DESA ..•..•..•.••..• 
KECAMATAN ..sos»sos.sos..so 
KABUPATEN SANGGAU 
PERATURAN KEPALA DESA ...o o ooooooo. 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG 
PENJABARA N ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN . 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA , 
Menimbang 
Mengingat 
Menetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Desa....·. Nomor .• 
Tahun ...... tentang Anggar an Pendapatan dan Belanja Desa....Tahun Anggaran 
·...... ., perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ; 
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalim antan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, terakh ir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Normor 5717); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapakali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 
6. Dst . 
7. Peraturan Desa.....Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oesa.. Tahun Anggaran ; 
MEMUTUSKAN; 
PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .