Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 42 Tahun 2017 pada Pasal 13?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 42 Tahun 2017 tentang PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi 
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko ; 
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Penilaian Risiko Pada 
Perangkat Daerah ; 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 
 
2 
 
 2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tan ggung Jawab Keuangan 
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
 6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tah un 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
 8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan da n Susunan Perangkat 
Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2016 Nomor 10); 
 
3 
 
 MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA 
PERANGKAT DAERAH .