Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, pada BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 11 menjelaskan:

(1) Bidang Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf dmempunyai tugas merencanakan, membina, melak sanakan dan 
mengkoodinasikan kegiatan bidang Usaha Peternakan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Usaha Peternakan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan konsep program kerja Bidang Usaha Petern akan untuk 
acuan pelaksanaan tugas; 
b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan i zin usaha 
peternakan; 
c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber 
pembiayaan/kredit program; 
d. penyelenggaraan bimbingan penerapan standard tehnis , pembinaan mutu 
dan pengolahan hasil peternakan; 
e. pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan tek nologi tepat guna 
bidang usaha peternakan; 
f. pelaksanaan fasilitasi promosi komoditas peternakan ; 
g. pelaksanaan penetapan sumber daya potensi peternaka n/tata ruang dan 
pengembangan kawasan peternakan; 
h. pelaksanaan pengembangan kawasan lahan hijauan paka n ternak dan 
sumber daya peternakan; 
i. penyiapanbahanpemantauan, evaluasi, 
supervisedanpelaporankegiatan;dan 
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke pala Dinas.