Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 69 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 69 Tahun 2017 tentang PENGHASILAN DANTUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA, ketentuan pada BAB II - PENGHASILAN DANTUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA, Pasal 15 berbunyi:

(1)Kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional .
(2)Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil
ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional y ang
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan
lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD
dan wakil ketua DPRD sehari -hari.
(3)Dana operasional sebagaimana dimaksud padaayat (1)
diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan
daerahsebagai berikut :
a.kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi:
-dana operasional ketua DPRD sebesar
Rp.12.600.000,00 (dua belasjutaenamratus ribu
rupiah) per bulan;
-10-
-dana operasional wakil ketua DPRD sebesar
Rp.6.720.000,00 ( enamjutatujuhratusduapuluh
ribu rupiah) per bulan .
b.kelompok kemampuan keuangan daerah sedang:
-dana operasional ketua DPRD sebesar
Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu
rupiah) per bulan;
-dana operasional wakil ketua DPRD sebesar
Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
per bulan .
c.kelompok kemampuan keuangan daerah rendah:
-dana operasional ketua DPRD sebesar
Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
per bulan ;
-dana operasional wakil ketua DPRD sebesar
Rp.2.520.000,00 ( dua juta lima ratusduapuluh ribu
rupiah) per bulan .
(4)Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
a.80 % (delapan puluh per seratus) diberikan secara
lumpsum;
b.20 % (dua puluh per seratus) diberikan untuk
dukungan dana operasional lainnya.
(5)Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah
pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak digunakan sampai akhir tahun
anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke kas
daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun
anggaran berkenaan.
(6)Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digu nakan untuk
keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan, dan
penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat,
efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.
BABIII
KETENTUAN LAIN -LAIN
Pasal16
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan
sementara oleh pej abat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan tetap
diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang
representasi uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan
berasdan tunjangan kematian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan.
(2)Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih
dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas
Pimpinan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan, pelaksana
tugas Pimpinan DPR D tersebut diberikan hak keuangan
dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan
-11-
DPRD definitf yang digantikan terhitung 1 (satu) bulan
berikutnya .
BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalamberitadaerah Kabupaten Cirebon.
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2017
Agustus 2017
BUPATI CIREBON,
TTD
SUNJAYA PURWADI SASTRA
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
TTD
YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 20 17 NOMOR 69SERIE.64
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
H.Syaefudin,SH.MSi
NIP. 19600101 197803 1 001