Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Nomor 05" Tahun 2015?
Norma hukum dalam 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Nomor 05" Tahun 2015 tentang TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR, BAB III - PENERIMA, PENCAIRAN TPAPD DAN TUNJANGAN PENGURUS RT, Pasal 11 berbunyi:

Penerima TPAPD dan Tunjangan, Pengurus RT harus diangkat atau ditunjuk dalam jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.