Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, khususnya BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK, Pasal 3, adalah:

Dalam Pemeri ksaan Pajak Daerah, Wajib Pajak berha k: 
meminta kepada Tim Peme riksa Pajak Daerah untuk memper lihatkan Tanda 
Pengenal Peme riksa Pajak Daerah dan Surat Perin tah Peme riksaan Pajak 
Daerah; 
meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan surat 
dengan sehubungan tertulis pemberitahuan pemeriksaan secara 
pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah; 
meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan penjelasan 
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan Pajak Daerah; 
PARAF HIRARKI 
ASISTEN TATA EMERIN TAHAN I 
WAKIL WALIKOTA 
EPALA BAGAN HUKU M SETDA l SE KRETARIS DAE RA H I: 
PARAT KOORDINAST 
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH HARMONISAST DAN SINKRONISAS 
KAS UBA G PPHD 
ANALIS PROD UK HUKUM DAE RAH [ ; [ 
- 9­ 
meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Surat 
Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah, termasuk apabi1a di kemudian hari 
susunan Tim Pemeriksa Pajak Daerah mengalami perubahan; 
menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan 
menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang 
telah ditentukan. 
Pasal4 
Dalam Pemeriksaan Pajak Daerah, Wajib Pajak wajib : 
memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan 
pengh asilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau Pajak Yang 
Terutang kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah; 
memberikan kesemp atan kepada Tim Pem eriksa Pajak Daerah untuk 
mengakses dan/atau mengunduh data yang dikel ola Wajib Pajak secara 
elektronik ; 
memb erikan kesempata n kepada Tim Peme riksa Pajak Daerah untuk 
melakukan pemeriksaan pada lokasi, ruang atau tempat barang bergerak 
dan/ atau baran g tidak bergerak yang didu ga atau patut diduga digunakan 
untuk menyi mpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan , dan/ atau uang yang dapat mem beri petunjuk 
tenta ng penghasi lan yang diper oleh, kegiatan usaha Wajib Pajak , atau Pajak 
Yang Terutang; 
memberi bantuan guna kelan caran Pemeriksaan, antara lain berupa : 
1. men yediakan tenaga dan/ atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila 
dalam mengaks es data yang dike lola secara elektronik memerluka n 
peralatan dan/atau keahlian khusu s; 
2. meminjamkan buku, catatan, dokumen, dan/atau data yang dikelola 
secara elektronik, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang 
dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan 
usaha Wajib Pajak, atau Pajak Yang Terutang ; dan/ atau 
3. menyediakan ruang an khusus tempat dilakukann ya Pemer iksaan Pajak 
Daer ah dalam ha! jumlah buku, catatan , dan dokumen sangat banyak 
sehin gga sulit untuk dibawa ke kantor Bapenda. 
menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil 
Pemeriksaan ; dan 
memberikan keterangan secara lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan 
dapat di sarnpaikan melalui online. 
PARAF HIRARKI 
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN 
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
PARAF KOORDINABT 
KEPALA ADAN PENDAPATAN DAERAH PARAF HIRARKI 
WAKIL WALIKOTA 
SEKRETARIS DAERAH 
HARMONISAST DAN SINKRONI8AST 
KASUEAG PPHD 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH 
· 10­