Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003 tentang , ketentuan pada BAB IV - PERSYARATAN, Pasal 10 berbunyi:

(1) Bupati dapat memberikan keterangan belajar kepada CPNS dan/atau 
PNS yang pada saat diangkat sedang menempuh pendidikan tinggi. 
(2) Pemberian Keterangan Belajar sebaga imana dimaksud pada ayat (1), 
dengan ketentuan: 
a. mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 
b. meningkatkan kompetensi; 
c. sesuai kebutuhan formasi CPNS pada saat pengangkatan; 
d. program studi diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau 
swasta yang telah mendapat akreditasi paling rendah B dari lembaga 
yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau 
kelas jauh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku ;dan 
e. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS/PNS yang bersangkutan. 
c. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon 
Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah 
dilegalisir ; 
d. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir; 
e. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan 
struktural/fungsional yang telah dilegalisir; 
f. Surat Keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan; 
g. Sasaran Kerja Pegawai tahun terakhir; 
h. Bukti status Akreditasi Program studi minimal B dari Lembaga yang 
berwewenang; 
1. Rincian biaya pendidikan selama mengikuti pendidikan dari Lembaga 
Pendidikan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; 
J. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; 
k. Surat Pernyataan: 
1. kesediaan mengikuti pendidikan; 
2. tidak berkeberatan dari suami/istri bagi yang sudah kawin; 
3. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas; 
4. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara ; 
5. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan atas 
penjatuhan sanksi hukuman disiplin; 
6. tidak pernah dicabut status tugas belajar atau tugas belajar 
mandiri yang disebabkan karena kesalahan yang bersangkutan; 
dan 
7. kesanggupan membiayai pendidikan bagi tugas belajar mandiri; 
1. Surat Keterangan tidak sedang mendapat hukuman disiplin tingkat 
sedang a tau berat dan/ atau dalam proses pemeriksaan dari Inspektur 
Daerah; dan 
m. Persyaratan lain sesuai kebutuhan. 
(4) Setelah menerima tembusan, Badan wajib melakukan verifikasi 
kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). telah 
memenuhi persyaratan, Bupati dapat menerbitkan rekomendasi 
mengikuti seleksi. 
(6) Calon peserta wajib melaporkan hasil seleksi kepada Bupati. 
(7) Dalam hal calon peserta dinyatakan lulus, laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5). dilampirkan dengan surat keterangan lulus atau 
pengumuman hasil seleksi. 
(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagai dasar pemberian 
Rekomendasi Bupati untuk mengikuti pendidikan. 
(9) Setelah mengikuti pendidikan, peserta tugas belajar wajib 
menyampaikan surat keterangan telah mengikuti program pendidikan 
dari lembaga pendidikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan 
sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar. J 
( 
Bagian Ketiga 
Keterangan Belajar