Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, BAB IV - TATA CARA PEMERIKSAAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1)Pemeriksaan harus dilakukan dalam hal terjadi pajak
daerah tidak dibayar atau kurang bayar oleh Wajib
Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
(2)Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal wajib pajak:
a.menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih
bayar, termasuk yang telah diberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b.menyampaikan SPTPD yang menyatakan pajak
daerahyangterutang nihil;
c.tidakmenyampaikan ataumenyampaikan SPTPD
tetapi melampaui jangka waktu yang telah
ditetapkan dalamSuratTeguran;
d.melakukan penggabungan, pelebur an, pemekaran,
likuidasi, pembubaran ataumeninggalkan daerah
dan/atau Negara Indonesia untukselama-
lamanya; atau
e.menyampaikan SPTPD yang memenuhi kriteria
seleksi berdasarkan hasil analisis resiko
diindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib
Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan
peraturan perundang -undangan perpajakan
daerah.
Pasal6
(1)Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
KantoratauPemeriksaan Lapangan.
(2)Apabila dalam Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi
transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan
ataupenyampaian informasi yang tidak benar,
pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi
Pemeriksaan Lapangan.
Bagian Kedua
Jangka Waktu Pemer iksaan
Pasal7
(1)Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang
menjadi paling lama 8 (delapan) minggu dihitung
sejaktanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat
panggilan dalamrangka Pemeriksaan Kantor sampai
dengan tanggal Laporan HasilPemeriksaan .
(2)Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalamjangka waktu
palinglama6(enam) minggu dan dapat diperpanjang
menjadi paling lama 12 (dua belas) minggu yang
dihitung sejaktanggal Surat Perintah Pemeriksaan
sampaidengan tanggal Laporan HasilPemeriksaan.
(3)JikadalamPemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi
transaksi khusus a danyarekayasa transaksi keuangan
ataupenyampaian informasi yang tidak benar
sehingga memerlukan pengujian yanglebihmendalam
serta memerlukan waktu yang lebih lama,
Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka
waktupalinglama1(satu)tahun.
(4)Apabila pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1),maka
jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
padaayat(1),ayat(2)dan ayat (3),harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak.
Bagian Ketiga
Standar Pemeriksaan