Apa saja yang diatur dalam Pasal 65 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, BAB VI - PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN, Pasal 65 menetapkan:

(1) Untuk elisiensi penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang
terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis
elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah.
(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan
kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diterapkan
melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah.
(41 Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan melalui:
a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam
Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah,
dan/atau antar Instansi Fusat dan Pemerintah
Daerah;
b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk
bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang
terintegrasi.
(5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
Paragraf 4
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-56-
Paragraf 4
Kepegawaian