Apa yang diatur dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 pada Pasal 5?
Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Bupati adalah pemegang l,el<uasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 'dan mew8kili 
pem~rint::ih daerah dalam kepcmilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
-I 
I 
I 
I I I 
I 
I 
I ! (2) Ssi,:;i-:u pemegang kekuasaan pen~•-=lolaan keuangan daerah, sebag?imana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai kewenangan : 
a. rncnc:lJpkan l<ebijakan tentang pelaf<sanaan APBD; . \ 
b. monet8pl<a n kebijakan tcnt,:ing pengelolaan barang daerah; 
c rn8netapkan kuasa pengguna anggaran/barang; 
d. m..:.nclapkan bendahara penerima /bendahara pengeluaran; 
e. mene:tapkan ;::ejaba~ yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah: 
f. menctapkan pejabat yang be:·tugas melakukan pengelolaan utahg dan piuta,~g 
dacr;:.ih; 
Q. meneiapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan bara0g milik daerah; 
h. menetapkan pejabat yang bertugas melal<ukan pengujian atas tagihan dan 
mernerintahkan pembayaran. 
(3) l,e:<u2saan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dilaks2nakan oleh : 
;1, l<0r:·11:1 S:1l11.1n l(Nj:1rC'llf")C"l,d:11,,11:111~1:111 fl:1t'r.1l1 ~--d.1!-u 1'1'1\L'. 
b. l~epnla SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah. 
(4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagairnana dimaksud pada ayat (~). Sekretaris 
Dac::1!1 be.tindak selaku l<oordinator Pengelolaan Keuangan Oaerah. 
(5) Pdirnpc.1h2n kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
ditct:::ipkcm cl(rngan Keputusan l<epala O3erah berpedornan pada peraturan pcrundon9-
uncl:.:;1gGn. 
Bagian Kedua 
f<oordinator Pengelolaan Keuangan Daerah