Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 30 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 30 Tahun 2018 tentang TAMBA HAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428 6); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 
5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
SALINAN 
Halaman 2 dari 10 hlm… 
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang -Undang Nomo r 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
7. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 494); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679) ; 
9. Undan g-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Admini strasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pega wai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037 ); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomo r 73 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 6041 ); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
14. Perat uran Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
Halaman 3 dari 10 hlm… 
 15. Peraturan Walikota Batu Nomor 49 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA 
BADAN KEUANGAN DAERAH .