Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Nomor 6 Tahun 2016.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada BAB VI - TATA KERJA DAN PELAPORAN, Pasal 14 menjelaskan:

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil UPTD Pengujian 
Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan 
tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan. 
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan 
fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku .