Apa saja yang diatur dalam Pasal 126 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 126 menetapkan:

(1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam 
pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: 
a. barang mili k daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak 
sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan 
b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk 
menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah 
pusat/pemerintahan daerah lainnya . 
(2) Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati 
menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai. 
(3) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), paling 
sedikit memuat: 
a. identitas peminjam pakai; 
b. data objek pinjam pakai; 
c. jangka waktu pinjam pakai; dan 
d. kewajiban peminjam pakai. 
(4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai , Bupati 
menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai 
dengan disertai alasan .