Jelaskan isi kandungan Pasal 17 dari dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 20 Tahun 1945.
Sesuai dengan dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 20 Tahun 1945 tentang PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA, ketentuan pada BAB V - Hak dan Kewajiban PKL, Pasal 17 berbunyi:

PKL dilarang melakukan hal -hal sebagai berikut:
melakukan kegiatan usahanya di ruang umum
yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
merombak, menambah dan mengubah fungsi serta
fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL
yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan
tempat tinggal;
berpindah tempat atau lokasi dan/atau
memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan
dan seizin Bupati;
menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi
tempat usaha tanpa kegiatan secara terus -menerus
selama 1 (satu) bulan;
mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan
barang ilegal;
melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak
dan/atau mengubah bentuk fasilitas umumdan/ atau
bangunan di sekitarnya;
menggunakan badan jalan di dalam pasar tradisional
untuk tempat usaha;
PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan
dilarang berdagang di tempat -tempat parkir,
pemberhentian sementara, atau fasilitas umum lainnya
yang ada di dalam pasar tradisional;
memperjualbe likan atau menyewakan tempat usaha
PKL kepada pedagang lainnya .
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu.
Ditetapkan di Pringsewu
padatanggal 22 Februari 2016
BUPATI PRINGSEWU,
SUJADI
Diundangkan diPringsewu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU ,
A. BUDIMAN PM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 201 6NOMOR
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR TAHUN 201 6
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
I.UMUM
Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian
pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban
lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial
dan tata ruang kota yang kacau. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah
harus besikap arif dalam menentukan kebijakan.
Keberadaan PKL menjadi hal yang paling penting bagi pemerintah
untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi penggusuran
terhadap keberadaan PKL menuntut pemerintah untuk segera
mencarikan tempat atau alternatif lokasi bagi para PKL untuk
menjalankan usaha nya. Jika pemerintah tidak mampu untuk
mencarikan solusi tentang keberadaan PKL tersebut, artinya pemerintah
secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta mematikan
usaha dari masyarakat untuk bagaimana mempertahankan hidupnya.
Pemerintah harus s egera menyelamatkan keberadaan PKL tersebut.
II.PASAL DEMI PASAL