Menurut PERATURAIT BUPATI JEITEPOIYI1O Nomor UOR Tahun 1959, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAIT BUPATI JEITEPOIYI1O Nomor UOR Tahun 1959 tentang PEDOMAN PEIITYUSUITAIT AfiGGARAN PENDAPATAIT DAN BELI\ITJA DESA, pada BAB I - KETEITTUAIT UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturara Brrpatii:ai, ya,ng dimaksud der*gan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksa-naan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepada Daerah adalah Brrpati Jeneponto;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang benvenang untuk mengatur dan mengurus urusa.n
Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yarrg diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan narna laira
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa ,adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah;
8. Badan Permrrsyawaratan Desa atau yarrg disebrrt dengan narna lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis;
9. Lembaga Kernasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesrrai dengan kebrrtrrtran dan rnitra Pemerirrtah Desa dalarn
memberdayakan masyarakat.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagr Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Perrdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
r*ntr*k rnernbiayai p,enyelenggaraan Pemerintahan, pelaksa:iraan p,embangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
1 L. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan
yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setelah dikura:rgi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Betanja Desa selanjutnya dise,brrt APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Desa. adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai
pengutang, nilai kekayaan bersih.
15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali danlata,u
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun €urggaran ytrlg
bersangkutar maupun pada tahun- tahun anggaral? berikufya'
16. Peraturan Desa adalah Peratrrran Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.
17. Swadaya Mas5rarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran
dan inisiatif sendiri mengad akan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang
dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
1g. pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengetrolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa
untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa'
2O. Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut
RpJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa yang jangka waktu 6
(enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah
penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggarEln selama satu periode
anggaran.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
sebagai bagra:n dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknotrogi, dana. atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
benttrk barang/jasa.
24. Pedoman Pen5rusunan APBDesa adalah Pokok-Pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagi Pemerintah desa dalam penJrusunan, pembahasan dan
penetapan APBDesa.
25. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di
wilayerla kecarreatan.