Apa substansi hukum dari Pasal 48 PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya BAB VIII - TATA CARA PELAYANAN KEBERA TAIN, Pasal 48, adalah:

(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. 
(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat: 
a. nomor registrasi pengajuan keberatan; 
b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik; 
c. identitas lengka p Pemo hon lnform asi Publik dan/ atau kuasanya yang 
mengajukan keberatan; 
d. Informasi Publik yang diminta ; 
e. tujuan penggunaan informasi; 
f. alasan pengajuan keberatan; 
g. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas; 
h. nama dan posisi Atasan PPID; 
1. nama dan tanda tangan Pemohon Informa si Publik yang men gajukan 
keberatan; 
J. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan; 
k. keputusan atas keberatan; dan 
I. keputusan Pemohon lnformasi Publik atas keputusan Atasan PPID. 
(3) Format buku register keberatan sebagaim ana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lam piran VIII Peraturan Bupa ti yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
Bagian Ketia 
Tanggapan atas Keberatan