Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 17?
Dalam PERATURAN Nomor 9 Tahun 2017 tentang STANDART OPERASIONAL PELAYANAN (SOP), BAB III - MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

dan pasal 18 Undang
-
Undang Nomor 14 Tahun 2008; 
 
b.
 
Prin
sip
-
prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan 
informasi yang dikecualikan: 
 
1)
 
Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan 
harus benar
-
benar mengacu pada metode yang valid dan 
mengedepankan objektivitas; 
 
2)
 
Terbatas, artinya infor
masi yang dikecualikan harus terbatas pada 
informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subjektif dan 
kesewenangan; 
 
3)
 
Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak 
dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar 
menghendakinya
.
 
c.
 
Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya 
(consequential harm test) 
yang mendasari penentuan suatuinformasi 
harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka; 
 
d.
 
Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara 
objektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi 
dengan uji kepentingan publik 
(balancing public interesttest) 
yang 
mendasari penentuan informasi harus ditutup s
esuai
 
dengan 
 
kepentingan publi
k;
 
e.
 
Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis 
tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan 
pertahanan keamanan; 
 
 
21
 
 
f.
 
Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan 
terbatas 
sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, 
diajukan oleh 
Perangkat Daerah
 
yang memiliki kemandirian dalam 
mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi; 
 
g.
 
Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melal
ui 
rapat pimpinan. 
 
C.
 
Pendokumentasian Informasi. 
 
Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, 
catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh 
Perangkat 
Daerah
 
di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Probolinggo
 
guna 
membantu PPID 
dalam melayani permintaan informasi. Pendokumentasian informasi 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang
-
undangan bidang kearsipan 
dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah 
Daerah.
 
Tahapan dalam 
pendokumentasian informasi meliputi:
 
1.
 
Deskripsi Informasi 
 
Setiap 
Perangkat Daerah
 
membuat ringkasan untuk masing
-
masing jenis 
informasi. 
 
2.
 
Verifikasi Informasi 
 
Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya. 
 
3.
 
Otentikasi Informasi 
 
Dilakukan 
untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh 
setiap satuan Kerja.
 
4.
 
Kodefikasi Informasi 
 
a.
 
Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka 
dilakukan kodefikasi. 
 
b.
 
Metode pengkodean ditentukan oleh masing
-
masing Satuan Kerja. 
 
5.
 
Penataan dan Penyimpanan Informasi. 
 
D. Pelayanan Informasi
 
1.
 
Mekanisme Pelayanan Informasi 
 
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan 
pemohon/pengguna Informasi Publik, PPID melalui desk layanan Informasi 
Publik, memberikan layanan langsung dan l
ayanan melalui media cetak dan 
elektronik: 
 
a.
 
Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan Informasi Publik yang 
dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan 
sebagai berikut: 
 
22
 
 
1)
 
Pemohon Informasi datang ke 
desk
 
layanan informasi dan mengisi 
formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP 
pemohon dan pengguna informasi; 
 
2)
 
Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi 
Publik kepada Pemohon Informasi Publik; 
 
3)
 
Petugas memproses perminta
an Pemohon Informasi Publik sesuai 
dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah 
ditandatangani oleh Pemohon Informasi Publik; 
 
4)
 
Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta 
oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yan
g diminta 
masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan 
sesuaindengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 
 
5)
 
Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik 
kepada Pengguna Informasi Publik. 
 
b.
 
Layanan informasi melalui media
 
baik 
online
 
maupun cetak, yaitu 
Informasi Publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala. dilayani 
melalui website Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dan media 
cetak yang tersedia.
 
2.
 
Jangka Waktu Penyelesaian 
 
a.
 
Proses penyelesaian untuk memenuhi perm
intaan Pemohon Informasi 
Publik dilakukan setelah Pemohon Informasi Publik memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan. 
 
b.
 
Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan 
informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi 
permintaan informasi diterima, permintaan infor
masi ditolak, dan 
perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak. 
 
c.
 
Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat
-
lambatnya 
7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. 
 
d.
 
Jika permohonan informasi diterima, maka dalam 
surat pemberitahuan 
juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, 
apakah dalam bentuk 
soft copy
 
atau data tertulis, serta biaya apabila 
dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila 
permintaan informasi ditolak, maka dal
am surat pemberitahuan 
dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP. 
 
 
 
23
 
 
E.
 
Penyelesaian Sengketa Informasi. 
 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi
 
: 
 
1.
 
PPID yang akan menolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang
-
undangan, dengan prosedur sebagai berikut: 
 
-
 
PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang 
akan ditolak; 
 
-
 
PPID mengadakan rapat koordinasi d
engan melibatkan 
Perangkat Daerah
 
yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan 
 
diterima PPID; 
 
-
 
Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang 
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 
 
-
 
Hasil keputusan ra
pat didokumentasikan secara baik. 
 
2.
 
PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan 
Pemohon Informasi Publik secara tertulis: 
 
-
 
PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon 
dan/atau pengguna informasi; 
 
-
 
PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan 
Perangkat Daerah
 
yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan 
 
diterima PPID; 
 
-
 
Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang 
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 
 
-
 
Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 
 
3.
 
Penyelesaian sengketa informasi 
 
-
 
PPID menyiapkan bahan
-
bahan terkait sengketa informasi; 
 
-
 
P
PID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan 
kepada Atasan PPID; 
 
-
 
Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan 
MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian 
sengketa informasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24