Menurut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Fengendalian Gratifrkasi, pada BAB I - KETEIYTUAIT UilUU, menyatakan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan DaerahKota
Kotamobagu;
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kotamobagu;
5. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Kotamobagu yang
selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Walikota
Kotamobagu, Wakil Walikota Kotamobagu,Aparatur Sipil
Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas
BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang
bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kotamobagu;
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat
KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas
dan wewenang melakukan pemberantasan tindat pidana
korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
3O Tahun 2OO2 terltang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
7. Satuan Ker-ia Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas, Bagran
dan Kantor di lingkungan Pemerintal Kota Kotamobagu;
8. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh
Pemerintah Daerah;
9. Inspektorat adalal SKPD yang merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Unit Pelalsana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan
Badan;
11. Gratilikasi adalah pemberian dalam arti luas, yalni uang,
barang, rabat (disoun"f), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket pery'alanan, fasilitas penginapan, pedalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengan menggunalan sarana elektronik atau
tanpa sa-rana elektronik;
12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan
untuk mengendalikan penerimaan gratilikasi secara
transpa-ran dan aluntabel melalui serangkaian kegiatan
yang melibatkan partisipasi altif badan pemerintahan,
dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungart
pengendalian gratilikasi;
13. Unit Pengendalian Gratifrkasi Kota Kotamobagu yang
selanjutnya disingkat UPG Kota Kotamobagu adalah unit
keqia yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan
pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota
Kotamobagu;
14. Gratifikasi yang wqiib dilaporkan adalah penerimaan dalam
bentuk apapun yang diperoleh Pejabat/pegawai yang diduga
memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima dan yang
bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pejabat / pegawai;
15. Gratifikasi yang tidat wajib dilaporkan adalah penerimaan
dalam bentuk apapun yang diperoleh Pejabat/pegawai yang
tidak memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima dan
tidak bertentangan dengan kewajiban atau tu17-
Pejabat/pegawai;
16. Gratifikasi yang terkait kedinasan adalah penerimaan dalam
konteks hubungan antar lembaga yang diperoleh secara sah
dalam penugasan resmi oleh Pemerintah Kota Kotamobagu,
yang diberikan secara terbuka, yang berlaku umum dan
memenuhi prinsip kewajaran darl kepatutan;
17. Penerima Gratifikasi adalahPejabat /Pegawat atau pihak lain
yang mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial
lainnya dengan Pejabat/ Pegawai;
18. Pemberi adalah para pihal baik perseorangan,sekelompok
orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan
gratifikasi kepada penerima gratifikasi;
19. Pelapor gratifikasi adalah pejabat/pegawai yang menerima
gratifikasi dan mengisi formulir gratfikasi sesuai prosedur
yang kemudian melaporkannnya kepada KPK melalui UPG;
20. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi
lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam
Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi;
21. Formulir Pelaporan Gratilikasi adalah lembar isian yang
ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non
elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi;
22. Kedinasan adalah seluruh altivitas resmi Pejabat /Pegawat
dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya;
23. Standar harga regional adalah harga satuan barang dan jasa
yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat
kemahalan regional;
24. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang
pejabat/pegawai yang mendapatkan kekuasaan dan
kewenagan berdasarkan peraturan perundang-undangan
memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas
setiapa penggunaan wewenang yang dimilikinya;
25. Pihak ketiga adalah orang perorangan dan/atau badan
hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan
memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra keda yang
terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi;
26. Hadiah adalah setiap bentuk pemberian dan penerimaan
ataupun permintaan dalam bentuk uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanaa,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pe{'alanan cTg-
cuma dan fasilitas sejenis lainnya;
27. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing
dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata
kurs jual dan kurs beli (KursTengah = I1I.I33!1l19I!!9i, ) pada
hari tertentu.