Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 29 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IITulang Bawang
dan Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3667);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas DariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);
5.Undang-Undang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
10Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
7.Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
12.Peraturan Presiden Nomor 55Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014;
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02tahun
2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status
Gratifïkasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 06Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 02tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan
dan Penetepan Status Gratifïkasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863).
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Memperhatikan :Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.061/7737 /SJtanggal 30Desember 2014 tentang Pembentukan Unit
Pengendalian Gratifïkasi di lingkungan Pemerintah
Daerah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFÏKASI.