Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 21 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI PASER Nomor 21 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA, khususnya BAB II - PETUNJUK PELAKSANAAN, Pasal 2, memuat:

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kine rja Satuan
Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini .
Pasal3
Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi SAKIP, digunakan sebagai acuan
untuk melakukan evaluasi atas implementa si SAKIP di Instansi Pemerintah
dan/atau unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser
Pasal4
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan untuk
melakukan evaluasi kinerja S atuanKinerjaPerangkat Daerahdi Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser
Pasal5
(1)Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan KerjaPerangkat
Daerah, dilaksanakan olehInspektorat.
(2)Pelaksana an Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Aparat Pengawasan
Inspektorat.
(3)Hasil Evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dituangkan dala m
bentuk laporan Iktisar Hasil Evalu asi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
(4)Iktisar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerj a Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagaimanadimaksud pada ayat(3),setiap tahun dilaporkan kepada
Bupati.
3BAB III
KETENTUAN PENUTUP