Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele_nggaraa_n Negara yang Bersih dan Bebas dari f0Jupsi~ Kolu si dan Nepotisme (Lembar an Negara Republik, Pasal 18 menetapkan:

Subbagian Perencanaan, Keuan an Ase d . . 
pada pasal 4 (empat) ayat (2) me!p~nyai ~u :. Evaluas1 sebagannana dimaksud 
a. penyusunan rencana kerja Subba . g P . 
Evaluasi; gian erencanaan, Keuangan, Aset dan 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan 
perencanaan, aset dan evaluasi; teknis urusan keuangan, Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum; 
b. perumusan kebijakan teknis pelayanan umum; 
c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan umum; 
d. penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa; 
e. P~?yelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang pelayanan umum yang d11impahkan; dan 
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum. 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 c. Pengoordinasian pengembangan pendidikan non formal dan informal; 
d. Pengoordinasian dan pembinaan seni dan budaya; 
e. Pengoordinasian dan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana; d 
f. Pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan perempuan an 
perlindungan anak; 
g. Pengoordinasian pelayanan sosial dan keagamaan; 
h. Pengoordinasian penanggulangan kemiskin':'-n; . . 
1. Pengoordinasian perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja; 
j. Pengoordinasian dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan; 
k. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan sosial; 
I. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan masyarakat 
yangdilimpahkan;dan 
m. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi 
Kesejahteraan Masyarakat. 
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
9 BABV 
TATAKERJA