Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM, ketentuan pada BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM, Pasal 16 berbunyi:

(1) Permohonan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) harus diajukan paling lama 1 (satu) 
tahun sebelum berakhirn ya izin usaha penyediaan sarana 
wisata. 
(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) harus dilampiri: 
a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata; 
b. rencana pengusahaan pariwisata lanjutan; dan 
c. pertimbangan teknis dari pengelola kawasan konservasi 
dan satuan perangkat kerja daerah yang membidangi 
urusan kepariwisataan di daerah. 
(3) Wali Kota sesuai kewenangannya setelah menerima permohonan 
melakukan penelitian terhadap lampiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 2). 
(4) Dalam hal permohona n yang diajukan tidak sesuai dengan 
persyaratan yang ditentukan, Wali Kota sesuai dengan 
kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diajukan 
kembali oleh pemohon, setelah memenuhi persyaratan yang 
telah ditentukan. 
(5) Dalam hal permohonan yang diajukan seb agaimana dimaksud 
pada ayat (3) atau diajukan kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, 
Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin 
usaha penyediaan sarana wisata. 
 
 
15 
 (6) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam berakhir apabila: 
a. jangka waktu berakhir dan tidak dapat diperpanjang; 
b. izinnya dicabut; 
c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela; 
d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar; dan 
e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit. 
(7) Pada saa t izin usaha penyediaan sarana wisata berakhir, sarana 
wisata yang tidak bergerak yang berada di dalam zona blok 
pemanfaatan taman hutan raya, atau blok pemanfaatan taman 
wisata alam menjadi milik daerah.