Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018 Pasal 2?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

(1) Pemerintah Pusat dapat melakukan kerja samaperdagangan dengan negara lain dan/atau
lembaga/organisasi internasional untuk meningkatkan
akses pasar serta melindungi dan mengamankan
kepentingan nasional.
(21 Ke{a sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada
dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan
Internasional.
(3) Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan dengan negaralain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga
dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal3...
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-