Menurut Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945 tentang Pengarusutamaan Gender, pada , menyatakan:

. 
(2} Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerja sama 
dan koordinasi dengan semua divisi dilingkungan pihak swasta dan 
masyarakat. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} diatur dengan Peraturan 
Bupati. Pasal 10 
( 1) Pihak swasta dan masyarakat dapat menentukan strategi pelaksanaan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) rnelalui berbagai 
kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi: 
a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan 
pengarusutamaan gender dalam semua bidang usaha; 
b. pelaksanaan tindakan k.husus melalui penyusunan program yang 
responsif gender oleh semua bidang usaha: dan 
c. pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup 
perempuan dan pemberian perlindungan kepada perernpuan dan anak. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pihak swasta dan masyarakat dapat : 
a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, 
monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam 
melaksanakan pengarusutamaan gender; 
b. rnenyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan 
sosialisasi ten tang pelaksanaan pengarusu tamaan gender; 
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan 
pengarusutamaan gender dilingkungannya. 
(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dan huruf c pihak swasta dan masyarakat dapat melakukan 
kerjasama dengan unsur pemerintah daerah atau pakar dibidang 
pengarusutamaan gender. 
(1) Bupati adalah penanggung jawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah. 
(2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Bupati 
meneta.pkan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah atau Instansi dan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagai koordinator dan 
penanggungjawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah. 
(3) Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender di 
seluruh instansi dan Lembaga Pemerintah Provinsi, Kabupaten, pihak 
swasta. dan masyarakat harus dibentuk kelompok kerja dan focal point a tau 
gugus tugas. Pasal 16 Bagian Kedua 
Pelaksanaan ( 1) SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah 
mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja dan 
Anggaran SKPD yang responsif gender. 
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang reponsif 
gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati . 
(3) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa.l 15 Pasal 14 
(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 
dituangkan dalam penyusunan GBS. 
(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam 
menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran SKPD. ( 1) Dalam melakukan analisis gender sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 
dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender 
Analisys Pathway) atau metode analisis lain. 
(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh 
masing-masing SKPD. 
(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), 
Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja 
Anggaran SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau 
pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya. Pasal 13 (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif 
gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis 
gender. 
Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
huruf k memuat: 
a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah: 
b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah; 
c. penguatan kelembagaan PUG; dan 
d. penguatan peran-serta rnasyarakat dan dunia usaha di daerah. Pasal 19 Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 mempunyai tugas: 
a. mempromosikan dan memfasilita.si PUG kepada masing-masing SKPD; 
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Carnat dan Lurah; 
c. menyusun program kerja setiap tahun; 
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif 
Gender; 
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; 
f. bertanggung jawab kepada Bupati; 
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; 
h. menyusun proftl gender Daerah; 
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing insta.nsi; 
j. meneta.pkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran 
daerah: 
k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan 
I. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di 
masing-masing SKPD. Pasal 18 Pasal 17 
(1) Dalam upaya percepatan pelernbagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk 
PokjaPUG. 
(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD. 
(3) Bupati menetapkan Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan 
pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala SKPD yang 
membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat 
Pokja PUG. 
(4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Pembentukan kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas di lembaga 
pemerintah Kabupaten harus memperhatikan representa.si unsur 
masyarakat dan perguruan tinggi. 
(5) Pembentukan kelompok kerja dan focal point sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Kabupaten dan 
Keputusan pimpinan organisasi/perusahaan untuk swasta dan 
masyarakat. 
(1) Focal Point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja 
PUG setiap semester tahun anggaran berjalan. 
(2} Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati setiap 
semester tahun anggaran berjalan. 
(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan 
Peraturan Bupati. Pasal 22 BAB VI 
PELAPORAN, PBMANTAUAN, DAN EVALUASI (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berfungsi : 
a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam 
semua aspek pekerjaan dengan rnenggunakan sumber daya sendiri atau 
di luar keahlian; 
b. mewakili SKPD dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi 
pengarusutamaan gender; 
c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, 
sekretaris, dan lembaga lain yang rnernbutuhkan , dengan menggunakan 
sumber daya sendiri atau di luar keahlian; 
d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah 
substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang 
kemajuan yang dibuat di SKPD secara relevan. ( 1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertugas: 
a. memprornosikan PUG pada unit kerja; 
b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang 
responsif gender; 
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh 
pejabat dan staf dilingkungan SKPD; 
d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD; 
e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program , 
dan kegiatan pada unit kerja; dan 
f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD. Pasal 21 ( 1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l pada setiap 
SKPD di Daerah terdiri dari pejabat dan/ atau staf yang rnembidangi tugas 
perencanaan dan/atau program. 
(2) Focal Point PUG sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan 
ditetapkan oleh Kepala SKPD. 
(3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 
pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang rnembidangi tugas 
pemberdayaan perempuan atau tugas lain yang mendukung pelaksanaan 
PUG di setiap SKPD. Pasal 20 Bagian Ketiga 
Kelembagaan 
(1} Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau Lembaga 
Swadaya Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG. 
(2} Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis daJam 
upaya mewujudkan pemberdayaan peremp uan dan mewujudkan 
kesetaraan gender, serta melakukan upaya pengarusutamaan gender. 
(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh SKPD 
yang membidangi pemberdayaan perempuan .