Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 Pasal 17?
Dalam Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana, BAB VI - TATA KERJA, Pasal 17 mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepal a Dinas, Sekretaris, 
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kep ala UPTD dan 
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsi p koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan ma sing-masing maupun 
antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Ka bupaten serta instansi 
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tuga s pokoknya masing-
masing. 
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi b awahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan. 
(3) Setiap pimpinan organisasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawaha n masing-masing 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaks anaan tugas 
bawahannya. 
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimak sud pada ayat (1) 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggu ngjawab pada 
atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat 
waktu. 
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan o rganisasi dan 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai ba han untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberika n petunjuk kepada 
bawahannya. 
 
 (6) Dalam meyampaikan laporan masing-masing kepada atas an, tembusan 
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organi sasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja.