Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN GUBERNUR BANTEN Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 1?
Dalam PERATURAN GUBERNUR BANTEN Nomor 8 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Banten. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten. 
4. Gubernur adalah Gubernur Banten. 
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten. 
8. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, 
sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan . 
9. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi adalah usaha, 
tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi berjalan 
secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat A PIP 
adalah Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui ber sama oleh Pemerintah Daerah , Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 
 - 4 - Pasal 2 
(1) Peraturan Gubernur ini dimaksud kan sebagai arahan bagi pemangku 
kepentingan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . 
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk : 
a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingk ungan 
Pemerintah Provins i; 
b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
c. meningkatkan p enjamin an mutu atas penyelenggaraan 
pemerintahan ; dan 
d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.