Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA 8ANDAR LAMPUNG Nomor 03 Tahun 2016 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA 8ANDAR LAMPUNG Nomor 03 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Walikota iniyang dimaksud dengan :
Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagatmana unsur
penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandar Lampung;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal danPTSP Kota
Bandar Lampung;
»
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal
Asing, untuk melakukan usaha diseluruh sektor bidang usaha di
wilayah negara Republik Indonesia;
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang
merupakan bukti legalitas. menyatakan sah atau diperbolehkannya
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izinmaupun Tanda Daftar
Usaha,
I.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan
informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
mPelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap permohonan izinsampai dengan tahap penyelesaian
produk izinmelalui satu pintu; 
Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara
adalah Walikota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mendapat pendelegasian wewenang;
Pelaksana penyelenggara perizinan yang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah Pejabat, Pegawai dan Petugas yang bekerja didalam Satuan
Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Perizinan;
StandarPelayanan Perizinan adalah tolak ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggara pelayanan perizinan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan perizinan sebagai kewajiban dan janji
Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau danterukur;
Maklumat Pelayanan Perizinan adalah pemyataan tertulrs yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar
Pelayanan Perizinan;