Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Nomor 2 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
3. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan 
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4272) ; 
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
jdih.pakpakbharatkab.go.id
- 2 - 
 
 
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik In donesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomo r 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
9. Peraturan Pemer intah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
10. Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi k 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Peng elolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011); 
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 4 , Tambahan 
Lembaran Daerah Kabup aten Pakpak Bharat Nomor 
103). 
 
 
 
 
jdih.pakpakbharatkab.go.id
- 3 - 
 
 
 Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPA K BHARAT 
dan 
BUPATI PAKPAK BHARAT 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA 
USAHA. 
 
Pasal I 
 
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 103) diubah 
sebagai berikut : 
Ketentuan BAB VII Struktur Dan Besarnya Retribusi Pasal 8 ayat (2) ditambah 
1 (satu) kolom yaitu huruf G, sehingga BAB VII Pasal 8 ayat (2) be rbunyi 
sebagai berikut :