Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN, pada BAB II - KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH, Pasal 6 dinyatakan:

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup: 
a. ketidakteraturan bangunan; 
b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan 
ketentuan rencana tata ruang; dan/atau 
c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat . 
(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman: 
a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata 
Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, 
dan tampilan bangunan pada suatu zona; d an/atau 
b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas 
lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), 
paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, 
ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep 
orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 
(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan 
ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 
dengan: 
a. Koefisie n Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, 
dan/atau RTBL; dan/atau 
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam 
RDTR, dan/atau RTBL . 
(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada 
perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis . 
(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terdiri dari : 
a. pengendalian dampak lingkungan; 
b. pembangunan bangunan gedung d i atas dan/atau di bawah tanah, air 
dan/atau prasarana/sarana umum; 
c. keselamatan bangunan gedung; 
d. kesehatan bangunan gedung; 
e. kenyamanan bangunan gedung; dan 
f. kemudahan bangunan gedung . 
(6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL , 
maka pe nilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan 
dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka 
waktu sementara. 
 
8 
 (7) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan 
mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian 
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan 
Gedung (TABG).