Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR12TAHUN2013TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUS TAHUN2013-2018 Nomor 10 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR12TAHUN2013TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUS TAHUN2013-2018 Nomor 10 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR12TAHUN2013TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUS TAHUN2013-2018, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IITulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
-3-
10. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);
-4-
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5671);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 87Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67Tahun
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
-5-
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun2007 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 314);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1Tahun2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiLampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1,Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6Tahun2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi LampungTahun 2014 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun2008 Nomor 27);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 31);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13
Tahun 2013 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2013 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 32);
-6-
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 47);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
12TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2013-2018.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Nomor 31)diubah sebagai berikut :
1.ketentuan Pasal 1angka 1,angka 2,angka 6,angka 10,angka 11,angka 13dan angka 14diubah, diantara angka 11dan angka 12disisipkan angka baruyaitu angka Ha, diantara angka 12dan angka 13disisipkan angka baruyaitu angka 12a,sehingga Pasal 1selengkapnya berbunyi sebagai berikut :