Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 97 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, pada BAB XV - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK, Pasal 97 menjelaskan:

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapka n jadwal waktu tindakan 
penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu y ang telah ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95, dengan melakukan 
Penagihan Pajak Seketika dan sekaligus apabila: 
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia unt uk selama-lamanya atau 
berniat untuk itu; 
b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai 
dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan 
yang dilakukannya di Indonesia; 
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha 
atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memi ndahtangankan 
perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, ata u melakukan perubahan bentuk 
lainnya; 
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak o leh pihak ketiga atau terdapat 
tanda-tanda kepailitan.