Apa substansi hukum dari Pasal 26 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 5 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN, khususnya , Pasal 26, adalah:

( 1) Pemberian pelayanan harus memaksimalkan fasilitas 
yang ada di PPK I dan PPK II. 
-6 -
(2) Dalam memberikan rujukan, PPK I dan BPM 
mengutamakan RSUD. 
(3) SPM digunakan atas indikasi medis dan atas 
keterbatasan tenaga, sarana dan prasarana dari PPK 
II dengan persetujuan W alikota yang didelegasikan 
kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga 
Berencana. 
(4) PPK I, BPM, PPK II, PPK II Lain dan/ a tau PPK 
Lanjutan dilarang menarik biaya dari peserta untuk 
pelayanan sesuru standar Program Pembiayaan 
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang dibiayai 
Pemerintah Daerah Kota Madiun. 
(5) Dalam hal kondisi gawat darurat, pelayanan 
kesehatan mengesampingkan prosedur dan 
administrasi harus segera diselesaikan dalam 3 x 24 
jam hari kerja. 
5. Ketentuan huruf h ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga