Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA Nomor 6 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, pada BAB IV - JABATAN DAN PENGISIAN PERANGKAT DAERAH, Pasal 6 menjelaskan:

Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon II a atau Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama; 
Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten , Kepala Dinas, Kepala 
Badan , dan Staf A hli B upati merupakan jabatan eselon IIb 
atau jabatan pimpinan tinggi pratama ; 
Sekretaris Inspektorat, I nspektur Pembantu, Sekretaris 
Dinas, Sekretaris Badan, Kepala B agian, Camat merupakan 
jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator ; 
Kepala Bidang pa da Dinas dan Badan serta S ekretaris 
Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau 
jabatan administrator ; 
Lurah, Kepala Subbagian pada Sekret ariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala 
Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis 
pada Dinas dan Badan kelas A , serta Kepala Seksi pada 
Kecamatan merupakan jabatan eselon I V a atau jabatan 
pengawas ; 
Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan daerah 
kelas B , Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis 
Dinas dan Badan kelas A , Kepala Subbagian pada 
Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada 
Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan 
pengaw as; 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk 
satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau 
pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan ; 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk 
Rumah Sakit Daerah d ijabat oleh dokter atau dokter gigi 
yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau 
dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan ; 
Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat 
kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga 
kesehatan yang diberikan tugas tambahan.