Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, bahwa untuk melaksa nakan ketentuan pasal 4 Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 pada Pasal 4?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, bahwa untuk melaksa nakan ketentuan pasal 4 Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa n Nega ra yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Nomenklatur bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga): 
a. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; 
b. Bidang Layanan danlnfrastruktur Dasar Data Center; 
c. Bidang Statistik; 
d. Bidang Persandian; 
(2) Nomenklatur subbagian sebagaimana dimaksud pada pasa.l 3 (tiga) ayat 
(2): 
a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
(3) Nomenklatur seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: 
a. Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi; 
b. Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Penguatan Sumber Daya 
Komunikasi Publik; 
c. Seksi Pelayanan lnformasi Publik, dan Layanan Hubungan Media. 
(4) Nomenklatur seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: 
a. Seksi Layanan lnfrastruktur Dasar Data Center dan Pengembangan 
Internet; 
b. Seksi Manajemen Data dan Pengelolaan Aplikasi Genetik ; 
c. Seksi Layanan Penyelenggaraan GCIO. 
(5) Nomenklatur seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c: 
a. Seksi Statistik Sosial, Produksi dan Distribusi· ' b. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik: 
c. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. 
(6) Nome~tur seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d: 
a. Seks1 Tata Kelola Persandian· 
b. Seksi Operasional Pengaman~n Persandian· 
c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelen~an Persandian. 
6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Dinas Komunikasi, 
Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di 
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung 
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas 
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi 
publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya 
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur 
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan Bagian Ketiga 
Fungsi