Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 65 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 65 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGESAHAN PERHIMPUNAN PEMILIK, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
32.Pemerintah Da erah Ko ta adalah Wali Kota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diDaerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Perangkat daerah adalah perangkat d aerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kota.
5.Dinas adalah perangkat d aerah yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang perumahan dan permukiman .
6.Kepala Dinasadalah Kepala Dinas pada perangkat d aerah
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perumahan
danpermukiman .
7.Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat
yang diba ngun dalam suatu lingkungan yang terbagi
dalam bagian -bagian yang distrukturkan secara fungsional,
baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan
satuan-satuan yang masing -masing dapat dimiliki
dan digunakan se cara terpisah, terutama untuk tempat
hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama.
8.Rumah susun umum adalah rumah susun
yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah.
9.Rumah susun khusus adalah rumah susun
yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
10.Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki
negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian,
sarana pembinaan keluarga, sert a penunjang pelaksanaan
tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
11.Satuan RumahSusun yang selanjutnya dis ingkatSarusun
adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan
secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian
dan mempunyai sarana pengh ubung ke jalan umum.
12.Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa
untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama
secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun
dan ditetap kan batasnya dalam persyaratan IzinMendirikan
Bangunan.
413.Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki
secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama
dalam kesatuan fungsi dengan Sarusun .
14.Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian
rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama
secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
15.Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun yang selanjutnya
disingkat PPPSRS adalah badan hukum yang beranggota kan
para pemilik atau penghuni Sarusun.
16.Nilai Perbandingan Proporsiona l yang selanjutnya dis ingkat
NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan
antara Sarusun terhadap hak atas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama y ang dihitung
berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan terhad ap
jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu
pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya
pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan
harga jualnya.