Apa substansi hukum dari Pasal 55 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG, khususnya BAB IV - PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH, Pasal 55, adalah:

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan 
barang milik daerah kepada Bupati yang paling sedikit 
memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk 
dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang, 
kode register, nama barang, nomor register, tahun 
perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi baran g, lokasi, 
nilai buku, dan/atau nilai perolehan. 
(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat diajukan karena 
alasan: 
a. hilang karena kecurian harus dilengkapi; 
!. Surat Keterangan dari Kepolisian; 
2. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang­kurangnya memuat: 
a) identitas Pengelola Barang; 
b) pernyataan mengenai atas kebenaran 
permohonan dan barang milik daerah tersebut 
hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan 
c) pemyataan apabila dikemudian hari ditemukan 
bukti bahwa penghapusan barang milik daerah 
dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian 
dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggung jawab barang milik 
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak 
menutup kemungkinan kepada yang 
bersangkutan akan dikenakan sank si sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. terbakar ... 
000032 
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati 
untuk hewan/ikan/ tanaman harus dilengkapi: 
1. identitas Pengelola Barang; 
2. pernyataan dari Pengelola Barang mengenan 
kebenaran perrnohonan yang diajukan; 
3. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, 
terbakar, susut, menguap, mencair , kadaluwarsa, 
mati untuk hewan/ikan/tanaman yang dilampiri 
hasil laporan pemeriksaan/penelitian. 
4 Foto barang yang diusulkan dihapuskan 
c. harus dihapuskan untuk BMD berupa bangunan yang 
berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah 
Pusat/Provinsi karena tidak dapat dilakukan 
Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan : 
1. Surat Pemyataan dari Pengelola Barang yang 
sekurang­kurangnya memuat : 
a) identitas Pengelola Barang; 
b) pemyataan mengenai tanggun g jawab penuh 
atas kebenaran permohonan yang diajukan , baik 
materiil maupun formil; dan 
c) pemyataan bahwa BMD berupa bangunan yang 
berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah 
Pu sat/ Provinsi tidak dapat dilakukan 
Pemindahtanganan, sehingga dilakukan 
Penghapusan . 
2. fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. kartu identitas barang; 
4. fotokopi perjanjian antara Pengelola Barang dengan 
Pihak Lain , jika ada; dan 
5. surat pemberitahuan dari Pihak Lain terkait 
Penghapusan BMD berupa bangunan yang berdiri di 
atas tanah milik Pihak Lain atau Pemerintah 
Pusat/Provinsi. 
6. Foto barang yang diusulkan dihapuskan 
d harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi pada BMD 
milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakuk an 
Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan 
Surat Pernyataan dari Pengelola Baran g yang sekurang­ 
kurangnya memuat : 
1. identitas Pengelola Baran g; 
2. pernyataan mengenai tanggun g jawab penuh atas 
kebenaran permohonan yang diajukan , baik materiil 
maupun formil ; dan 
3. pernyataan bahwa BMD berupa Aset Tetap Renovasi 
pada BMD milik Pihak Lain tidak dapat dilakukan 
Pemindahtanganan, sehingga harus dilakukan 
Penghapusan. 
4. Foto barang yang diusulkan dihapuskan 
e harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak 
berat dan/atau membahayakan lingkun gan sekitar 
permohonan dilengkapi dengan: ' 
1. Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang 
sekuran g-kurangnya memuat : 
a) identitas Pengelola Baran g; 
b. pernyataan ... 
000033 
b) pernyatnan mengenai tanggung jawab penuh 
atas kcbenaran permohonan yang diajukan, baik 
materiil maupun formil; dan 
c) pernyutann bahwa BMD berupa bangunan 
berada dalam kondisi rusak berat dan/atau 
membahayakan lingkungan sekitar dan belum 
tersedia anggaran untuk banunan pengganti, 
schingga harus dilakukan Penghapusan. 
2. fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. kartu identitas barang; 
4 Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang 
menyatakan bahwa BMD berupa bangunan berada 
dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan 
lingkungan sekitar. 
5. Foto barang yang diusulkan dihapuskan 
f Harus dihapuskan untuk peralatan dan mesin serta aset 
tetap lainnya karena tidak dapat dilakukan 
pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan : 
I. Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang 
sekurang kurangnya memuat ; 
a) identitas Pengelola Barang; 
b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh 
atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik 
materiil maupun formil; dan 
c) pernyataan bahwa BMD berupa peralatan dan 
mesin serta aset tetap lainnya dalam kondisi 
rusak berat, sehingga harus dilakukan 
Penghapusan. 
2. Fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. Kartu identitas barang 
4. Foto barang yang diusulkan dihapuskan 
g harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas 
tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk 
Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun 
Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan lnfrastruktur, 
setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai 
investasi pemerintah, permohonan dilengkapi dengan : 
I. Surat Pemyataan dari Pengelola Baran g yang 
sekurang­kurangnya memuat : 
a) identitas Pengelola Barang; 
b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh 
atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik 
materiil maupun formil; dan 
c) pemyataan bahwa BMD berupa bangunan, 
berdiri di atas tanah yang menjadi objek 
pemanfaatan dalam bentuk Kerjasam a 
Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun 
Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan 
Infrastruktur, sehingga harus dilakukan 
Penghapusan. 
2. fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. kartu identitas barang; 
4. salin an ... 
00003% 
4. salinnn surnt perjanjinn Kerjasama Pemanfaatan, 
BHanun Gunn Seruh/nun Serah Guna atau 
Kerjusumnn Penyedun Infrastruktur. 
h hnrus dhapusknn kurenu anarun untuk bangunan 
penganti udah disedukan dlalum dlokumen 
pengangurnn, permohonan dlengkap dcngun 
I. Surat Pernyntaan dari Pengelola Harang yang 
sekurnng kurangnva memuat ; 
a) identitas Pengelola Harang; 
b) pernyataan mengenai tangyung jawab penuh 
atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik 
materiil maupun formil; dan 
c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan yang 
akan direkonstruksi, sudah terscdia anggaran 
penggantinya dalam dokumen penganggaran, 
sehingga harus dilakukan Penghapusan. 
2. fotokopi cdokumen kepemihikan; 
3. kartu identitas barang; 
4. fotokopi dokumen penganggaran. 
i, kcadaan kahar (force maeure). 
I. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 
a) mengenar terjadi keadaan kahar (force majeure); 
atau 
b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan 
kahar (force majeure); dan 
2. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena 
keadaan kahar (force majeuure) dari Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang 
3. fotokopi dokumen kepemihikan, untuk BMD yang 
harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan 
4. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus 
dilengkapi dengan kartu identitas barang. 
(3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, 
huruf h dan huruf i tidak ada, maka dapat digantikan 
dengan : 
a. dokumen lainnya sepcrti dokumen kontrak, akte jual 
beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya 
yang dapat dipersam akan dengan itu; atau 
b. Surat Pemyataan benneterai cukup yang ditandatangani 
oleh pejabat struk tural yang berwenang pada SKPD 
bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan 
dihapuskan tersebut merupakan BMD pada SKPD 
bersangkutan. 
(4) Bupati melakukan penelitian terhadap pennohonan 
penghapusan barang milik deerah dari Pengelole Baran g 
scbagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: 
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan 
permohonan penghapusan; 
c. penelitian ... 
000035 
b. penelitian data admini stratif sedikitnya terhadap tahun 
perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, 
penetapan status penggunaan , bukti kepemilikan untuk 
baran g milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti 
kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan 
c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena 
aJasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan 
huruf c jika diperlukan . 
PasaJ 56 
(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidal< disetujui, Bupati 
memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan 
alasan. 
(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud 
daJam PasaJ 55 ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan surat 
persetujuan penghapusan barang milik daerah. 
(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang 
milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling 
sedikit meliputi : 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi/identitas teknis; 
f. kondisi barang; 
g.jumlah; 
h. nilai perolehan; 
i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat 
dilakukan penyusutan; dan 
j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati. 
(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan penghapusan 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. 
(5) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik 
daerah dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan 
keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). 
PasaJ 57 
(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan 
kepada Bupati dengan melampirkan 
penghapusan barang milik daerah. penghapusan 
keputusan 
(2) Berdasarkan ... 
000036 
(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), Pengelola Barang 
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Baran g 
Milik Daerah. 
(3) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan. 
BABV 
KETENTUAN PENUTUP