Menurut PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor J.'5 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor J.'5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11, pada , menyatakan:

1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
2) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan 
batuan dilakukan dengan system pelaporan. 
3) Waji b Pajak memba yar send iri pajak miner al bukan logam 
dan batuan berdasark an SPTPD ke Badan Keuangan Daerah 
melalui Bendahara Penerimaan atau ke rekening Kas Daerab 
pada Bank yang ditunju k Peme rintah Daerah. 
4) Dalam ha! Wajib Pajak tidak mengisi dan menyer ahkan 
SPTPD sebag aimana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan 
, mak a Kepala Badan Keuang an Daerah dalam 
kedudukan dan jabatannya menerbi tkan SKPD . 
5) Berdasarkan penerbitan SKPD seba gaim ana dimak sud pada 
, Wajib Pajak wajib membayar SKPD ke Badan 
Keuangan Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau ke 
rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk Peme rintah 
Daerah . 
6) Keten tuan Pasal 14 dihapus.