Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2, memuat:

(1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
a. efektivitas;
b. keterpaduan;
c. kesinambungan;
d. efisiensi;
e. akuntabilitas;
f. interoperabilitas;dan
g. keamanan.
(2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber
daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna
sesuai dengan kebutuhan.
(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya
yang mendukung SPBE.
(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara
terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai
dengan perkembangannya.
(5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya
yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6) Akuntabilitas
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan kejelasan fungsi dan
pertanggungjawaban dari SPBE.
(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar
Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam
rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan
SPBE.
(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan,
ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan
(nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.