Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH PRO VINSI SULAWESI UTARA Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 22?
Dalam PERATURAN DAERAH PRO VINSI SULAWESI UTARA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, Pasal 22 mengatur sebagai berikut:

A 
 (1) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat ( 3) huruf j terdiri dari : 
 a. Sekretariat membawahi : 
1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian ; 
2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan ; 
3) Subbagian Umum . 
- 7 - 
 b. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota membawahi : 
1) Subbidang Pembinaan Wilayah I; 
2) Subbidang Pembinaan Wilayah II; 
3) Subbidang Pembinaan Wilayah III. 
c. Bidang Anggaran membawahi : 
1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Langsung; 
2) Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung 
dan Pembiayaan; 
3) Subbidang Pengendalian dan Pelaksana an Anggaran. 
d. Bidang Perbendaharaan membawahi : 
1) Subbidang Perbendaharaan I; 
2) Subbidang Perbendaharaan II; 
3) Subbidang Pengelolaan Kas. 
e. Bidang Akuntansi membawahi : 
1) Subbidang Pelaporan Keuangan; 
2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi ; 
3) Subbidang Investasi Hutang dan Piutang . 
f. Bidang Barang Milik Daerah membawahi: 
1) Subbidang Pelaporan Barang Milik Daerah; 
2) Subbidang Penyimpanan dan Evaluasi Barang Milik Daerah; 
3) Subbidang Penghapusan dan Peminda htanganan Barang 
Milik Daerah. 
g. Kelompok Ja batan Fungsional. 
 (2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
lampiran Peraturan Daerah ini. 
 7. Bagian Keduabelas lama dengan judul RUMAH SAKIT KHUSUS 
DAERAH (RSKD) KELAS A, diubah dan dibaca menjadi Bagian 
Ketigabelas dengan judul RUMAH SAKIT JIWA 
Prof.Dr.V.L. RATUMBUYSANG. 
 8. Pasal 23 ayat (1) dan (2), penulisan kata -kata Rumah Sakit Khusus 
Daerah (RSKD) Kelas A diubah dan dibaca menjadi Ru mah Sakit Jiwa 
Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang. 
 9. Penulisan kata -kata Bagian Ketigabelas lama pada Bab IV diubah dan 
dibaca menjadi Bagian Keempatbelas. 
 10. Bagian Keempatbelas dengan judul KANTOR PENGHUBUNG 
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA, diu bah dan 
dibaca menjadi BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI 
SULAWESI UTARA DI JAKARTA. 
 11. Pasal 24 ayat (1) dan (2), diubah dan dibaca menjadi sebagai 
berikut: 
 (1) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta 
sebagaimana dimaksud pad a Pasal 2 ayat (3) huruf l terdiri dari : 
- 8 - 
 a. Sekretariat membawahi : 
1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian ; 
2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan ; 
3) Subbagian Umum . 
b. Bidang Hubungan Antar L embaga membawahi : 
1) Subbidang Hubungan Kelembagaan ; 
2) Subbidan g Pembinaan Masyarakat Daerah ; 
c. Bidang Pengelolaan Aset membawahi : 
1) Subbidang Aset; 
2) Subbidang Pembinaan Kemahasiswaan . 
d. Bidang Promosi, Informasi dan Pelayanan membawahi : 
1) Subbidang Promosi dan Informasi ; 
2) Subbidang Protokol, Akomodasi dan Tra nsportasi . 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 (2) Struktur Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. 
 12. Bagian Keempatbelas sampai dengan Ketuju hbelas lama diubah 
dan dibaca menjadi Bagian Kelimabelas sampai dengan 
Kedelapanbelas baru . 
 13. Pasal 28 ayat (1), diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :