Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Jayapura. 
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jayapura. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Distrik, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
5. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Pengguna Anggaran. 
6. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon III 
atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan 
penilaian capaian kinerja. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura. 
8. Tunjangan Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura yang 
selanjutnya disingkat dengan TKD Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah 
tunjangan yang diberikan sebagai insentif atau bonus atas pencapaian 
kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai prestasi kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan motivasi bekerja yang besaran 
jumlahnya sesuai hasil capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas 
dan fungsi pada suatu masa kinerja. 
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk 
menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi 
Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
10. Tenaga Kontrak adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati 
atau Keputusan Kepala OPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku 
untuk membantu melaksanakan tugas-tugas tertentu pada OPD di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk masa 1 (satu) tahun anggaran yang jumlah alokasinya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 
11. Hari kinerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam 
pelayanan efektif untuk melaksanakan pelayanan tugas publik dan 
pelayanan aparatur serta pelaksanaan tugas lain berdasarkan SPPD. 
12. Pejabat Non Struktur (Fungsional Umum) adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
belum menduduki jabatan struktural yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati atau Kepala OPD. 
4