Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002.
Sesuai dengan NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., ketentuan pada , Pasal 4 berbunyi:

(1) Lingkup Pemturan Daerah ini meliputi ketentuan 
mengenai fungal dan klal'Sifikasi bangunan gedung, 
persyaratan ba.ngunan gedung, (IP.nyelenggaraan 
bangunan gedung, TABG, peran masyarakat, 
pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan 
gedung, sanksi administratif, penyldi.kan, pidana clan 
peralihan. 
(2) Untuk bangunan gedung fungsi khusus, dalam hal 
persyarat.an, penyelenggaraan dan pembinaan tidak 
diatur dalam Pera.tu.ran Daerah ini, maka harus 
mengikuti peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
.• (1) Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi 
utama sebagei tempat manusia tinggal dapat 
berbentuk: 
a. bangunan rumah tinggal tunggal; 
b.bangunan rum.ah tinggal deret; 
c. bangunan rumah tinggal sueun; dan 
d.bengunan rumah tinggal sementara. 
(21 Bangunan gedung fungai keagamaan dengan fung3i 
utama sebagai t.cmpe.t manuaia m.elakukan ibarlah 
keagamru1n dapat berbentuk: 
a. bangunan masjid, mushola, langgar atau surau; 
b.bangunan gereja dan kapel; 
c, ba.ngunan pura; 
d.bangurum vihara; 
e. bangunan kelenteng; clan 
f. bangunan kp,agamaan dengan sebutan lainnya. 
(3) Bangunan gedung fun~i usahe. dengan fungsi utaina 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha 
dapat berbentuk: 
a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan 
perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya; 
b. bangunan gedung peroagangan seperti bangunan 
pasar, pertokoan. pusat peTbelanjaan, mall dan 
sejenisny.R; 
c. bangunan gedung pabrik; 
d. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan 
hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya; 
e, bangunan gedung wisata dan rekreasi sepeni 
tempat rekreast, bioskup dan sejenisnya; 
f. bangunan ge(}ung terminal scperti bangunan 
staeiun kereta api, terminal bus angkutan umum, 
halte bus, pelabuhan sungai dan pelabuhan 
perikanan; 
g. bangunan gedung tempat penyimpanan 
sementara seperti bangunan gude.ng, gcdung 
parkir dan sejenisnya; dan 
h. bangunan gedung t~mpat penangkaran at.au 
budidaya seperti bangunan sarang burung walet, 
bangunan petemakan sapi dan sejenisnya. 
(4) Bangunan gedung sosial clan budaya dengan fungsi 
utama sebagal tempat manusia melakukan kegiatan 
sosial dan buclaya dapat berbentuk: 
a. bangunan gedung pelayanan pendidikan scpcrti 
bangunrui sekolah taman kanAk kanak, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya; Pasal 6 
(1) Kla,.;fikasi bangunan gedung rnenurut kelompok 
fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan sya.rat 
administra.si dan persyaratan teknis bangunan 
gedung. 
(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana di.maksud 
dalam Pasal 5 dildasi.fika.sikan berdasarkan tingkat 
kompleksitas, tingkat permancn&i, tingkat risiko 
kebakaran, zona&i gempa, lokasi, ketinggian 
dan/atau kepemilikan. 
(3) KJa.aifikaRi berda.sarkan tingkat kompleksitas 
meliputi: 
a. bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan 
gedung dengan karakter sederhana serta mewiliki 
lwmpleksitas dan tcknologi eederhana dan/atau 
bangunan gedung yang sudah memiliki desain 
prototipe; Pasal 7 b. bangunan gedung pe)ayanan kesehatan seperti 
bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalm, 
rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenienya; 
c. bangunan gedung kebu.dayaan seperti bangunan 
tnueeum, gedung kesenian, bangunan gedung 
adat clan sejenimya; 
d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan 
laboratorium fisika, 1aboratorium kimia da.n 
IaboTatorlum lainnya; dan 
e. bangunan gedung pelayanan umum seperti 
bangunan atadion, ged.ung olah raga dan 
sejenisnya. 
(5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utarna yang 
memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk 
kepentingan naeional dan/atau yang mempunyai 
tingkal risiko bahaya yang tlnggi, meliputl: 
a. bangunan gedung uruuk reaktor nuklir; 
b. bangunan gedung untuk insitelasi pertahAnan dan 
keama.nan;dan 
c. bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri. 
(6) Bangunan gedung lebih d.An Batu fungsi dengan 
fungsi utama kombinasi Iebih dari satu fungsi dapat 
berbentuk: 
a. bangUnan rumah dengan toko [ruko]; 
b. bangunen nunah dengan kantor (rukan); 
e. bangun:an rum.ah bersatn dengan ruang usaha 
l.ainnya; 
d. bangunan gedung mall, apartemen, perkantoran; 
dan 
e. bangu11.w1 gedung mall, apartemen, perk.antoran. 
perhote1an dan ~jenisnya. 
(S) Klasifikaei benlasarkan t:ingl<at riS11co kebakara.n 
meliputi: 
a. tingkat risiko kebakaran rendah, _yaitu bangunan 
gedung yang karena fungsinya, desain 
penggunaan bahan dan komponen unsur 
pem\Jenlula1ya eerta kuantit4& dan kualitae 
bahan yang adll di dalamnya tingkat. mud.ah 
terbakamya rendah; 
b. tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu bangunan 
gedung yang karena fungainya, desain 
pengguna.an bahan dan komponen unaur 
pembcntukny11 eerta kuantitas dan kuahtas 
bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah 
terbakamya sedang; dan 
c. tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu bangunan 
geclung yang karena fungsinya dan desam 
penggunaan bahan dan komponen unsur 
pembentulmya Berta kuantitas dan kualitas 
bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah 
terbakamya sangat tinggi dan/atau tinggi. 
[6) KIAsili.kasi berdasarkan sonasi gempa meliputi tingkat 
zonasi gempa di wilayah Kabupaten Pringsewu. 
berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa yang 
akan dij11.barkan Lebih lanjut dalem Peraturan Bupati. .·.-· b. bangunan gedung tidak sederhana, yaitu 
bangunan gedung dengan karakter tidak 
sederhana serta memiliki kompleksit.as dan/atau 
teknulogi tidak sederhana; dnn 
c. l>angunan gedung khusus, yaitu bangunan 
gedung yang rnemfliki penggunaan dan 
persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan 
pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ 
teknologi knusus. 
(4) Klasifikasi berdasarkan tingkat pennanensi meliputi: 
a. bangUnan gedung darurat atau sementara, yaitu 
bangunan gedung yang kareaa fungsinya 
direnca.nakan mempunyai urnur layanan sampai 
dcngan 5 (limal tahun; 
b. bangunan gedung semi pennanen, yaitu 
hsingunan gedung yang karena fungsinya 
direncanakan mempunyai umur Iayanan diatas 5 
(lima) sampai dengan IU (sepuluh) tahun; den 
c. bangunan gedung permanen, yaitu bangunan 
gedung yang karena. fungsinya direncanakan 
niempunyai umur layrutan diatas 20 [dua puluh) 
tahun. 
11) Penentuan klasifikaai bangunan gedung atau bagje.n 
dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang 
digunekan dalam perencanaan, pelaksanaan atau 
perubahan yang diperlukan pada bangunan gedung. Pasal8 (7} Klaaifikasi berdaaarkan lokasi meliputi: 
a. bangunan gedung di lokasi renggang, yaitu 
bangunan gedung yang pada umumnya terletak 
pada daerah pinggiran/luar Kabupaten atau 
daerah yang berfungsi sebaga.i resapan, 
b. ba.ngunan gedung di lokasi sedang, yaitu 
bangunan gedungyAng pada umumnya terletak di 
daerah permukiman; dan 
c. bangunan gedung di lokasi padat, yaitu bangunan 
gedung yang pada umumnya terletalc di daerah 
petdagai1gan/ puaa.t Kabupe.ten. 
(8) Klasifikssi berdasarkan ketingJan bangunan gedung 
meliputi: 
a. bangunan gedung bertingkat rendah, yaitu 
bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai 
sampai dengan 4 (empat) lantai; 
b. bangunan gedung bertingkat sedang, yaitu 
bangunan gedung yang memillki jumlah Jantai 
mulai dari 5 (lima} Iantai. sampa.i dengan 8 
(d.elapanl lantai; dan 
c. bangunan gedung bertingkat tinggi, yaitu 
bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai 
lebih dari. 8 (delapanl lantai. 
(9) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi: 
a. bangunan gedung milik .negara, yaitu bangunan 
gedung untuk lceperluan dinas yang 
menjadif a.kan menjadi kekayaan milik negara dan 
diadakan dengan sumber pemb:iayaan yang 
berasal dari dana APBN dan/atau APBD dan/atau 
sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantoT 
dinas, ge()ung seko1ah, gedung rurnah sakit. 
gudang, rumah negsra dan lain-lain; 
b. bangunan gedung milik perorangan, .vaitu 
bangunan gedung yang merupakan kekayaan 
milik priba.di atau perorangan dan diadakan 
dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi 
ntnu perorangan; dan 
c. bangunan gedung milik baden usaha, yaitn 
bangunan gedung yang merupakan kekaya.an 
milik badan usaha non-pemerintah dan diadakan 
dengan sumber pembiayaan d&i dana bad.an 
usaha non-pemerintah tersebut 
(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknia 
sesuai dengan fungsi bangunan gedung. 
(2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: 
a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan 
dari pemegang hak atas tanah; Pasal 10 BA5lll 
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG 
Bagian Kesatu 
Umum (1) Fungsi dan kltulifikasi bangunan gedung dapat 
diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru, 
(2) Perubahen fungsi dan klasifikasi bangunan gedung 
sebagaimana dimi;iksud pada ayat (11 diusulkan oleh 
pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan 
gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur 
dalam RTRW, RDTR dttn/alau RTBL.. 
(3) Perubahan fungsi dan/atau klasiflkasi bangunan 
gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan 
a.dministro.tif dan persya.ratan teknis bangunan 
gedung yang baru. 
(4) Perubahan fungsi dan/ am.u k1a.sifil<a&j bangunan 
gedung hari.1s diilcuti dengan perubahan data fungsi 
dan/atau klasilikasi bangunan gedung. 
(5) Perubahan fungsi dan lda.sifikasi bangunan gedung 
ditetapkan oleh Pemerintab Daerah dalam izin 
mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan 
gedung fungsi khusus yang dltetapkan Qleh 
Pcmcrintah. Pasal 9 (21 Fung$ <hm khu!ffikasi bangunan gedung han1s RP.SUAi 
dengan peruntukan tokasi yang diatur dalam RTRW, 
RDTR dan/atau RTBL. 
(3) Fungsi dan klasifikAai bangunan gedung diusul.kan 
oleh pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana 
teknis bangunan gedung melalui pengajuan 
pennohonan izin mendirikan bangunan gedung. 
(4) Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh 
Pemerintah Uaerah melalui penerbitan IMB 
berdaearkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL, kecuali 
bangunan gedung rung& khusus oleh Pemerintah. 
Bagian Kedua 
Persyaratan Administratif 
Paragraf 1 
Status Hak Atas Tan.ah