Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 64 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 64 Tahun 1945 tentang PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN, BAB II - RUANG LINGKUP, Pasal 4 menetapkan:

(1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada : 
a. Kepala Desa non PNS, non TNI dan non POLRI; 
b. Sekretari s Desa non PNS; dan 
c. Perangkat Desa yang diangkat sesuai dengan mekanisme Peraturan 
Perundangan yang berlaku. 
(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan 
kepada : 
a. Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI; 
b. Sekretaris Desa PN S dan Perangkat Desa PNS; 
c. Perangkat Desa yang telah berusia di atas 60 tahun; dan 
d. Penjabat Kepala Desa. 
(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti pada tanggal 2 sampai 
dengan tanggal 31 diberikan penghasilan tetap. 
(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang di angkat pada tanggal 2 sampai 
dengan tanggal 31 diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya. 
(5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti diberikan penghasilan tetap. 
(6) Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Kepala Desa yang meninggalkan 
tugas selama 30 (ti ga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut 
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
(7) Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Perangkat Desa yang meninggalkan 
tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut 
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
(8) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya 
diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari 
jumlah penghasilan tetap. 
(9) Kepala Desa yang b erhenti tetap tidak diberikan penghasilan tetap. 
(10) Penjabat Kepala Desa tidak menerima Penghasilan Tetap Kepala Desa . 
(11) Bagi Kepala Desa antar waktu hasil pemilihan melalui musyawarah desa 
diberikan penghasilan tetap sesuai dengan Pasal 3 ayat (1).