Bagaimana redaksi normatif Pasal 17 dalam PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK Nomor 31 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK Nomor 31 Tahun 1945 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK, BAB V - PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN, Pasal 17 berbunyi:

(1) Berita acara pemeriksaan sebag aimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 
harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang 
diperiksa. 
 
(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara 
pemeriksaan sebag aimana dimaksud pad a ayat (1), berita acara 
pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebaga i dasar untuk menjatuhkan 
hukuman disiplin. 
 
(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat fotocopy berita acara pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud ayat (1).