Jelaskan isi kandungan Pasal 23 dari 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Nomor 29 Tahun 1945.
Sesuai dengan 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Nomor 29 Tahun 1945 tentang , ketentuan pada , Pasal 23 berbunyi:

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila 
wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tertangguh apabila: 
a. diterbitkan surat teguran; dan/ atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik 
langsung maupun tidak langsung. BAB XVI 
KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 22 
( 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. BAB XV 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, 
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu 
keputusan , permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan . 
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, 
kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dikembalikan kepada wajib retribusi 
paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. 
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 
2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan retribusi. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian 
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. . 
'