Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN Nomor 17 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN Nomor 17 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Madiun. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 
3. Walikota adalah Walikota Madiun. 
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Rua ng adalah 
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota 
Madiun. 
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan 
Kota Madiun. 
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Madiun. 
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Bad an 
Kepegawaian Daerah Kota Madiun. 
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. 
9. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat 
Daerah Kota Madiun. 
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 
Madiun . 
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 
perangkat daerah Kota Madiun. 
12. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas 
Perhubungan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah, Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu P intu, Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman , Kepal a Bagian Umum dan Camat. 
- 6 - 
 
 13. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki 
oleh Pemerintah Kota Madiun meliputi tanah, 
bangunan, gedung, kendaraan dan/atau alat -alat 
berat milik Daerah. 
14. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah 
Kota Madiun. 
15. Gedung adala h keseluruhan bangunan termasuk 
halaman dan segala perlengkapan yang disediakan 
di dalamnya yang dikuasai Pemerintah Kota Madiun. 
16. Alat berat adalah MGB/tendem roler dan mesin 
gilas/walles yang dikuasai oleh Pemerintah Kota 
Madiun. 
17. Jalan adalah suatu prasar ana perhubungan darat 
dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan 
termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 
lintas. 
18. Saluran adalah utilitas instansi pemerintah/swasta 
yang disediakan/dibangun sepanjang jalan yang 
pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah 
Daerah. 
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap . 
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang p ribadi 
atau Badan. 
- 7 - 
 
 21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa 
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, 
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan . 
22. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang 
selanjutnya dise but Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan 
terhadap pelayanan pemakaian kekayaan daerah. 
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan 
yang menurut peraturan perundang -undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi tertentu. 
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribus i 
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir a tau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Walikota. 
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi 
yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi 
yang terutang. 
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah 
kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan 
tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 
- 8 - 
 
 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun da n mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksan akan ketentuan peraturan perundang -
undangan retribusi daerah. 
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 
31. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya 
disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung 
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan 
yang terbagi dalam bagian -bagian yang 
distrukturkan secara fu ngsional dalam arah 
horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan -
satuan yang masing -masing digunakan secara 
terpisah, status penguasaannya sewa serta 
dibangun dengan menggunakan dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan da n Belanja Daerah dengan fungsi 
utamanya sebagai hunian. 
32. Pemanfaatan Pemakaian Rumah Susun Sederhana 
Sewa adalah pendayagunaan barang milik 
Negara/daerah yang berupa rusunawa untuk 
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat 
daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan 
kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah 
status kepemilikan yang dilakukan oleh badan 
pengelola untuk memfungsikan rusunawa sesuai 
dengan aturan yang telah ditetapkan. 
- 9 - 
 
 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 ditambah 2 (dua) huruf, yakni 
huruf j dan huruf k , sehingga Pasal 4 secara keseluruhan 
berbunyi sebagai berikut :