Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomo r 6 Nomor 84 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomo r 6 Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah, ketentuan pada , Pasal 10 berbunyi:

( 1) Kepala Kewilayahan a tau Ke ala D 
unsur satuan tugas kewilayah~ usun berkedudukan sebagai 
(2) Kepala Kewilayahan bertugas ~embantu 
pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Kepala Desa dalam Pasal 9 
( 1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 
(2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana 
tugas operasional. 
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi : 
a. KepaJa Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 
manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan 
regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan 
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa · 
b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi 
melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, 
pen_ib~~nan bidan~ pendidikan, kesehatan dan tugas 
sos1al1~s1 s~i:m ~otivasi masyarakat di bidang budaya, 
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 
pemuda, olah raga dan karang taruna serta melaksanak 
pen~luhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak d: 
kewaJ1ban masyarakat, meningkatkan upaya partis · · 
:asyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarl::1 eagamaan, dan ketenagakerjaan. ' Pasal 8 
( 1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 
(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam 
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas- 
tugas pemerintahan. . . 
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi : 
a. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti 
melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 
administrasi keuangan seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi 
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga 
Pemerintahan Desa lainnya. 
b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi 
mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun 
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 
penyusunan laporan dan melaksanakan urusan 
ketatausahaan seperti naskah, administrasi surat 
menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat 
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 
penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, 
perjalanan dinas, dan pelayanan umum. ~ . ' 
( 1) P~ngisian struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana 
dimaksud dalam pasa.l 2 wajib telah menyesuaikan berdasarkan 
peraturan ini terhitung mulai tanggal O 1 Juni 201 7. 
(2) P~rangkat Desa yang masih memenuhi persyaratan sejak 
d1und~gkan peratur~ ini dilakukan penataan dan penempatan 
kembah tanpa metalui seleksi. 
(3) ~elu~~ ~erangkat Desa yang terbentuk sebelum Peraturan 
~pa mi berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 
dibentuknya perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati ini. Pasal 13 BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab 
memimpin dan mengkordinasi bawahannya dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 12 BABV 
TATA KERJA (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa berdasarkan dengan tingkat 
perkembangan desa yaitu : 
a. Desa Swasembada; 
b. Desa Swakarya;dan 
c. Desa Swadaya. 
(2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) 
Seksi. 
(3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi. 
(4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi. 
(5) Tingkat perkembangan masing-masing desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan 
Bupati. Pasal 11 BAB IV 
ORGANISASI PEMERINTAH DESA (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kepala Kewilayahan memiliki fungsi : 
a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan 
penataan dan pengelolaan wilayah; 
b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; 
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam 
menjaga lingkungannya; 
(3) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. ' ', 
PJ\HM KOORDINJ\S I ~ 
Kf PU f USAN DUPATI MUNI\ OARAT 
UNIT I SATUAfl KERJS A P, RM I TGL: 
SE TOA KAB r.·u~1A BARAT 
ASl~Tl:tl ;f l --Vi 
p _f- 
. : · · .. ~--. · ·iy~M O · /.-i . ._ , BERI TA DAERA H KAB UPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 
NO MOR Diundang kan di Laworo 
Pada tanggal 2017 
TARI S DAERA H 
UP ARAT, Ditetapkan di Lawor o 
Pada tanggal 9-- 'b - 2017 Agar setiap oran g men getahuin ya, memerintahkan pengund angan 
Peraturan Bup ati ini dengan penem patan nya dalam Serita Daerah 
Kabup aten Muna Barat. Peratu ran Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasal 15 Bagan struktur Organis asi dan Tata Kerja Pem erintah Desa 
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampira n 
yang merupak an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasa l 14 BAB VII 
KETENTU AN PENUTUP 
llJ\Hi\F KOOROINJ\S I 
Kl PUTUSA t,1 OUPATI MUNA BARAT 
ur .. • I SATUAr l KEfUS A P1\n,r ITGL · 
SE !DI\ KM' r 'ltl' 'PrT -( 7 -- 
!,' - ~ -=:*'- 
~:.££'~~~.~-(~--I 2017 Ditetapkan di Laworo 
pada tan 9 _ ?, _ KEPALA DUSUN II KEPALA DUSUN I RUSAN 
DAN 
ANAAN I 
SEKRE TARI AT 
DESA 
I I I 
KEPALA KEPALA U 
r l URUS AN UMUM 
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEUAN GAN PERENC 
PEMERINTAHAN KESEJ AHTERA AN 
DAN PELA YANAN KEPALA DESA SUSUN AN ORGANIS ASI PEMERINTAH DESA LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR ;~ TAHUN 2017 
TENTANG SUSUNAN ORGAN ISASI DAN TATA KERJA PEM ERIN TAH 
DESA