Menurut NOMOR 9 TAHUN 2017 Nomor 9 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam NOMOR 9 TAHUN 2017 Nomor 9 Tahun 2017 tentang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, pada BAB VI - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN, menyatakan:

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 
a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan; 
b. merusak ruang milik jalan; 
c. berjualan atau berdagang di ruang manfaat jalan dan 
tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya; 
d. menyimpan atau menimbun barang di ruang manfaat 
jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya; 
e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak 
tanda peringatan, pot bunga, menebang pohon ayoman 
jalan, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nam a jalan, 
lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang t elah 
dipasang oleh pihak yang berwenang; 
f. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan 
berubahnya fungsi jalan; 
g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa 
pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan; 
h. membakar sampah di ruang manfaat jalan; 
i. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar 
di taman dan pagar pemisah jalan; 
j. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman 
dan/atau pagar pemisah jalan; 
k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah 
jalan; 
l. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam 
keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau 
mengecat kendaraan di jalan; 
m. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungs i 
jalan; 
n. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang 
ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lint as; 
o. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di 
ruang manfaat jalan; 
p. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat park ir 
kendaraan kecuali pada tempat-tempat yang telah 
ditentukan; 
q. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran ; 
r. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai arena 
bermain; dan 
s. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang 
bertujuan untuk menutup akses jalan. 
 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, r 
dan huruf s dikecualikan bagi orang/badan yang tela h 
memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditun juk 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 
(3) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada aya t (2) 
untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar jala n 
dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepol isian. 
 
 Bagian Ketiga 
Tertib Angkutan Jalan