Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 11 menjelaskan:

(1) Sekda berwenang dan bertanggungjawab sebagai pengelola barang milik 
daerah. 
(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi : 
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; 
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ 
perawatan barang milik daerah; 
c. mengajukan usul pemanfaatan dan pem indahtanganan barang 
milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; 
b. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan 
dan penghapusan barang milik daerah; 
c. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah 
yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; 
d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang 
milik daerah; dan 
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang 
milik daerah . (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan 
barang milik daerah; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang 
milik daerah; 
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang 
milik daerah; 
e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah 
yang memerlukan persetujuan DPRD ; 
f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; 
g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau 
bangunan;dan 
h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk 
kerjasama penyediaan infrastruktur. .. 
Bagian Keempat 
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang