Apa yang diatur dalam 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 pada Pasal 2?
Berdasarkan 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, BAB II - ASAS DAN TUJUAN, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan,
dilaksanakan berdasarkan asas:
penghormatan dan pemenuhan terhadap hak KorbanTindak Kekerasan;
keadilan dan kesetaraan gender;
C.non diskriminasi;
kepentingan yang terbaik bagi Korban tindak kekerasan;dan
Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup danperkembangan,