Apa substansi hukum dari Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Nomor m Tahun 2016?
Materi muatan Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Nomor m Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi PerangkatDaerah, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l—.rDfiftrah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.
5.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut.
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.15.Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi PerangkatDaerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah KabupatenGarut
Tahun 2016 Nomor 27);
16.Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016
Nomor 44);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017.
11.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas
dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan
unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.
16.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,.^elgjksanaan^enatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu
6 (enam) tahun.
19.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) Tahun.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
21.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22.Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
23.Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa dan pelaksana verifikasi keuangan desa.
24.Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
25.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa
yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
26.Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang
masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
27.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.