Jelaskan isi kandungan Pasal 22 dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, ketentuan pada , Pasal 22 berbunyi:

(1) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 5), 
melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan 
Belanja Hibah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
sejak diterimanya proposal permohonan belanja hibah dari Bagian Tata Usaha 
Sekretariat Daerah . 
(2) Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan 
evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk: 
a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar 
satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila 
komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, 
maka menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu; 
b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta 
kebutuhan lainnya yang diper lukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan 
jenis kegiatannya; 
c. memastikan keberadaan Pemohon yang mengajukan permohonan dan 
proposal belanja H ibah; 
d. memastikan domisili/alamat sekretariat organisasi/lembaga 
kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal y ang diajukan 
oleh calon penerima hibah; 
e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum 
dilaksanakan oleh calon penerima hibah; 
f. meminta dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara 
lain: 
1. salinan Kartu Tanda Penduduk Calon Pener ima hibah; 
2. salinan dokumen pendirian/pembentukan organisasi /lembaga 
kemasyarakatan atau penunjukkan/pengangkatan sebagai 
pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan 
penunjukkan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen 
lainnya yang dapat dipertanggungja wabkan; 
3. surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik bagi organisasi/lembaga kemasyarakatan; 
4. salinan bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau 
surat keterangan domisili dari Kepala Desa (untuk usulan Hiba h 
kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi); 
(4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah 
sebagaimana dimaksud pada (1) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui 
Ketua TAPD paling lambat bulan Juli.