Apa saja yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , Pasal 28 menetapkan:

harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan 
keandalan bangunan gedung. 
(2) Bentuk bangunan gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam 
dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alarni, kecuali 
fungsi bangunan gedung diperlukan sistem pencahayaan dan penghawaan 
buatan. 
(3) Ruang dalam bangunan gedung harus mempunyai tinggi yang cukup sesuai 
dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya. 
(4) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang bangunan gedung atau bagian 
bangunan gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan bangunan 
gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan dan 
penghuninya. Pasal 31 Tata Ruang Dalam ( 1) Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana 
guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa dan 
penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan 
ketertiban. 
(2) Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan 
karakteristik arsitektur disekitamya dengan mempertimbangkan terciptanya 
ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya. 
(3) Bentuk denah bangunan gedung adat atau tradisional harus mernperhatikan 
sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku dilingkungan masyarakat adat 
bersangkutan. 
(4) Atap dan dinding bangunan gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan 
yang aman dari kerusakan akibat bencana alam. Pasal 30 Bentuk Bangunan (1) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan tipologi bangunan sesuai fungsinya, memperhatikan 
keserasian lingkungan disekitar lokasi dan citra Daerah, serta. tema arsitektur 
dan lingkungan yang ditetapkan dalam RTBL. 
(2) Penampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)harus 
memperhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, teknologi dan 
lingkungan yang ada di sekitarnya serta dengan mempertimbangkan kaidah 
pelestarian lingkungan, sosial, budaya, kearifan lokal dan kekinian 
(modernitas). 
(3) Penampilan bangunan gedung pemerintah dan lingkungannya disyaratkan 
untuk menampilkan pencitraan arsitektur Daerah khususnya dan/ a tau 
Lampung umumnya dengan menggali khasanah budaya seternpat dan 
disesuaikan dengan masa kekiniannya (modemitas). 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan arsitektur bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 29 Penampllan Bangunan 
Ruang Terbuka Hijau Pekarangan