Bagaimana redaksi normatif Pasal 50 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 50 berbunyi:

{ l] TPKN mengumpulkan dan rnelakukan verifikasi dokumen 
sebagai berikut: 
a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau 
sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi 
kebendaharaan; 
b. berita acara perneriksaan kas/barang; 
c. register penutupan buku kas/barang; 
d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum 
dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran; 
e. surat keterangan bank tentang sa1do kas di bank 
bersangku tan: 
f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang 
bersangku tan yang memuat adanya kekurangan kas: 
g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian 
Daerah mengandung indikasi tindak pidana; 
h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari 
kepohsian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena 
pencurian a tau perampokan; dan/ atau 
1. surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau 
Pengadilan. 
(2) TPKN mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian 
Daerah. 
PasalSI 
( 1) TPKN wajib menyeiesaikan verifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
waktu 30 (tiga puluh] hari sejak memperoleh penugasan 
oleh Walikota. 
(2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara 
dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan diangkat 
Bendahara pengganti. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pernbebastugasan dan pengangkatan 
pengganti sebagaimana dirnaksud pada avat dokume ~ 
(1 dalam 
mekanisme 
Bendahara 
{2) diatur 
dalam Peraturan Walikota.