Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2015 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2015 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, BAB III - PEMBAYARAN DAN PENERIMA TKD, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari 
masa kinerja. 
TKD dibayarkan berdasarkan disiplin (jumlah kehadiran apel pagi dan 
kehadiran kerja) dan penilaian kinerja, yang komponennya sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Kepala SKPD mengajukan surat permintaan pembayaran TKD kepada 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jayapura dan selanjutnya di lakukan pemindah bukuan dari rekening 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset ke rekening masing-masing SKPD 
sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Pembayaran TKD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Jayapura. 
Setelah pengurangan komponen disiplin dan kinerja ( lampiran II dan 
lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini), Pegawai Golongan III yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai pemotongan pajak PPh 5% (lima persen), Pegawai Golongan IV yang 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai pemotongan pajak PPh 15% 
(lima belas persen) dan bagi pegawai Golongan III maupun Golongan IV yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai pemotongan pajak PPh lebih tinggi 20% (dua puluh persen). 
Format perhitungan dan permintaan TKD sebagaimana tercantum dalam 
lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 
 
Bagian Kedua 
Penerima TKD