Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor � Tahun 2018 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, pada BAB IV - SANKSI ADMINISTRASI, Pasal 6 menjelaskan:

pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada 
perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap 
tahun; 
(2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan oleh tim yang beranggotakan 
BPJS Ketenagakerjaan dan instansi yang 
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang akan 
dibentuk kemudian.