Apa substansi hukum dari Pasal 56 PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA, khususnya BAB XIII - KETENTUANPENUTUP, Pasal 56, adalah:

Seluruh pelaksanaan Belanja Desa dan Penatausahaan Keuangan desa yang 
belum diatur di dalam Peraturan Bupati ini untuk berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pihak pelaksana desa 
bertanggung jawab terhadap Pertanggungjawaban administrasi dan realisasi 
fisik seluruh kegiatan . 
SEKRETAR IAT DAERAH K,"Ur ... , 
B AG I A N H U K U ~-1 
TELAH DIPROSES DAN 
DITELITI KEBENARANN YA 
-22 -
Pasa157 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kaur 
Nomor 05 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan 
Pelaksanaan Dana Transfer Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Kaur Tahun 2016 Nomor 402) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasa158 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk an pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatann ya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kaur. 
SEKRETARIA T DAE RAH KA BU PATEN KAUR 
BAGIAN HUKUM 
TELAH 0/PRDSES DAN 
0/TEL/TI KEBENARANN YA 
Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal II {tttJCMr/ 2017 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA N KAUR, 
NANDAR M ADI ,S.Sos.M .Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19690127 199003 1 004 Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal I I TJC717t/Cll'r. 201 7 
DERITA DAERAH KABUPA TEN KAUR TAHUN 2017 NOMOR : lf1J 
\ 
Lampiran Peraturan Bupati Kaur 
Nomor t)[I f?lhttn 7-lfl't 
Tanggal : ! I JC/rl(JC[rr fl.£7J 
FORMAT RANCANGAN PERATURA N DESA TENTANG APBDESA, RENCANA 
ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DAN SURAT 
PERMINTAAN PEMBAYARA N SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 
BELANJA , PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI KEGIATAN, LAPORAN 
REALISA SI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN 
PERTANGGUNGJA WABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 
A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa 
L.MABII.NG 
PEMDES 
Menimbang 
Mengingat 
Menetapkan PE.MF,R\ TII.H OE.~11. ..................... . 
KECAMATAN ........................ . 
KABUPATEN ................... . 
RANCANGAN PERATURAN DESA ..................... . 
NOMOR ............ TAHUN ........ .. 
TEl'\/TANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN ................. . 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA ...................... . 
: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ........ 
Nomor ... Tahun ...... tentang ................... , Kepala Desa menetapkan rancangan 
Peraturan Desa ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ; 
b. Bahwa Ranr...ingan Pt>.nHuran Desa lt>.ntang AnR,l(aran Pendapat.Rn d.Rn Belanja 
Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan 
disepakati bersama Sadan Permusyawaratan Desa; 
c. Bahwa berdasarkan pertimbanga n sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b perlu menetapkan Runcangun Peraturan Desa ................ . tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa 
.............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes ) Desa Tahun 
Anggaran ....... . 
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara tahun 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) 
2. Peraturan Pemerima.h Nomor 43 Tahun 20 L4 t.t:ntan.V, Pera.tu.ran Pe'taksa.C\Blill 
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539); 
3. Peracuran Pemerincah Nomor 60 1'..thun 2014 cencang Dana Desu Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5558); 
4. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor .............. Tahun ........ tentang 
Pengel~Jaan Keuangan Desa; 
5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun ........ tentang 
............. /.Le.mbaran dHr.rnh Kabupaten .................. THhun ............ Namur ..... ); 
6. Dst. .. 
Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................. . 
MEMUTU SKAN 
RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG ANGGARA N 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ................ ... . 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR I 
BAGIAN HUKUM 
TE LAH OIPROSES DAN p;I..)•, J 
OITELITI KEBENARANN YA (' ~ 1 
-2 -
Pasal I 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut: 
I. Pendapatan Desa Rp. • · • · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · 
2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp ............................ . 
b. B.idang Pcmbangunan Rp ..................... ········ 
c. Bidang Pembina an Kemasyarakatan Rp ............................ . 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp ............................ . 
Rp ................ ............ . e. Bidang Tak Terduga 
Jumlah Belanja 
Surplus/Defisit Rp ............................ . 
3. Pembiayaan Desa 
a. Pcncrirnaan Pen 1biayaan 
b. Pengeluaran Pernbiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a -b)