Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 03 Tahun 1945 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 03 Tahun 1945 tentang KESEHATAN IBU BAYI BARU LAHIR DAN ANAK, BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

Setiap anak dalam usia remaja berhak atas:
kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan ;
asuhan kesehatan serta perawatan berkualitas di sarana pelayanan
kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatan ;
lingkungan yang bersih dari bahan -bahan yang merugika n kesehatan dan
keselamatan ;
perlindungan, pendidikan kesehatan dan reproduksi;
komunikasi informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja
termasuk pencegahan kanker leher rahim secara bertahap mulai umur 10
(sepuluh) tahun;
pencegahan terhadap anemia pada remaja putri;
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;
pelayanan kesehatan anak dengan di sabilitas atau anak berkebutuhan
khusus termasuk anak dengan masalah sosial.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal9
Kewajiban Pemerintah Daerah:
menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan sumber
daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan
ibubayi baru lahir dan anak;
melakukan koordinasi lintas sektor dalam Pemerintah Daerah dan
koordinasi eksternal dengan pihak keluar terkait, atas penyelenggaraan
kesehatan ibu dan anak;
meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat akan kesehatan ibu ,
bayi baru lahir dan anak;
memfasilitasi peningkatan pemberdayaan masyarakat termasuk
menfasilitasi dukungan lintas sektor terkait termasuk stakeholder dalam
memenuhi hak ibu, hak bayi baru lahir dan hak anak dalam upaya upaya
kesehatan serta peningkatan pemberdayaan keluarga di t ingkat
masyarakat ;
memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan Pelayanan Kesehatan Ibu
bayi baru lahir dan Anak yang terjangkau, efektif dan berkualitas secara
berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas
pelayanan kesehatan (continuum of care) termasuk pelayanan kesehatan
intelegensia;
mewajibkan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit mengembangkan
kebijakan untuk keselamatan Ibu dan Anak serta menjamin ketersediaan
biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasara na,
farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi
pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak yang berkompeten di
fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di seluruh Daerah,
khususnya di daerah terpencil dan terisolir;
mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data kesehatan
ibu,bayi baru lahir dan anak pada fasilitas pelayanan kesehatan primer,
sekunder dan tersier;
memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa
kehamilan, melahirkan dan nifas ;
menyediakan fasilitas dan sarana prasarana kegiatan ASI e ksklusif
termasuk pembangunan ruang laktasi di tempat tempat umum baik di
tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
memfasilitasi kegiatan Audit Maternal Perinatal sebagai upaya penurunan
angka kematian ibu dan a nak.