Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 54?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, Pasal 54 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti 
tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan 
huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan 
huruf g atau karena disebabkan terjadi kekosongan pejabat 
karena berakhir masa jabatannya maka Bupati mengangkat 
Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai 
Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang 
baru. 
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) melaksanakan tugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 
(3)Dalam ... 
-16-
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Penjabat Kepala Desa berwenang: 
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa 
setelah mendapatkan rekomendasi dari Cam.at; 
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset 
Desa; 
d. menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, 
Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala 
Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa; 
f. membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
Desa; 
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 
produktif untuk sebesar-besamya kemakmuran 
masyarakat Desa; 
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan 
sebagian kekayaan negara guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa; 
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya 
masyarakat Desa; 
1. memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara 
partisipatif; 
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Penjabat Kepala Desa berhak: 
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja 
Pemerintah Desa; 
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan 
Desa; 
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, 
dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat 
jaminan kesehatan; 
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan 
yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;dan 
e.memberikan ... 
-17-
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan 
kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. 
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
, Penjabat Kepala Desa berkewajiban: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
Desa; 
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang­
undangan; 
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan 
gender; 
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang 
akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, 
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan 
nepotisme; 
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan 
seluruh pemangku kepentingan di Desa; 
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa 
yang baik; 
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Desa; 
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
1. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya 
n. 
o. masyarakat Desa; 
memberdayakan masyarakat 
kemasyarakatan di Desa; 
mengembangkan potensi sumber 
melestarikan lingkungan hidup; dan lembaga 
daya alam dan 
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan 
q. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan 
perundang-undangan. 
(6) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan 
kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan 
, Penjabat Kepala Desa wajib: 
a.menyampaikan ... 
-18-
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; 
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; 
c. memberikan/menyampaikan laporan keterangan 
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada 
BPD setiap akhir tahun anggaran; 
d. menginformasikan secara tertulis dan dengan media 
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat 
mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 
masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran; dan 
e. menyampaikan laporan secara tertulis 
penyelenggaraan pemerintahan setiap bulan kepada 
Bupati melalui Carn.at. 
(7) Penjabat Kepala Desa yang tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
dikenai sanksi administratif beru pa teguran lisan dan 
tertulis. 
(8) Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Camat 
atas nama Bupati. 
(9) Dalam hal penjatuhan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) tidak diindahkan oleh Penjabat 
Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada 
Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian 
sementara sebagai Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan 
perundang-undangan. 
(10) Dalam hal tindakan pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap tidak diindahkan 
oleh Penjabat Kepala Desa, Carn.at dapat memberikan 
rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan 
pemberhentian sebagai Penjabat Kepala Desa sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
(11) Usulan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Carn.at kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
22. BAB XII dihapus. 
Pasal II ... 
-19-
Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. 
Ditetapkan di Bond oso 
padatanggal2Me' 2017 
oso, ~ 
Diundangkan di Bondowo 
pada tanggal 2 Mei 20 &AMIN SAID HUSNI y 
JHIDAYAT 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 3 
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 
67-3/2017 
-19-
Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. 
\ 
~ D. pkan di Bon so 
tanggal 2 17 
l SO, 
~ ' 
~ · 'fflBN JD HUSNI 
·-......-::::::::::.::.:::=-:.:::;.., 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 3 
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 
67-3/2017 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NO MOR 3 TAHUN 201 7 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, 
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
I. UMUM 
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal I angka 10 dan angka 13 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk 
mengoptim.alkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serta mekanisme 
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso, 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan. 
Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 
Tahun 2014 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Desa dimaksudkan untuk menyempurnakan 
beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, khususnya dalam 
peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sehingga 
efektivitas dan efisiensi serta aspek kejujuran dan keadilan dalam proses 
Pemilihan Kepala Desa dapat tercapai. 
Penyempurnaan Peraturan Daerah ini sekaligus juga diarahkan untuk 
memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan Pemilihan, 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso. 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
Angka 1