Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 28 Tahun 1999.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, pada BAB IV - PENEGAKAN KODE ETIK, Pasal 14 menjelaskan:

Majelis Kode Etik wajib melaporkan keputusan hasil sidang majelis kepada 
Pejabat Pembina =r=! Pasal 13 
( 1) Majelis Kode Etik rnengambil keputusan setelah rnerneriksa Pegawai 
Negeri Sipil yang disangka rnelanggar kode etik. 
(2) Majelis Kode Etik mengarnbil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan diberi kesernpatan mernbela diri. 
(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. 
(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dirnaksud dalam ayat (3) 
tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. 
(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final. Pasal 12 
(1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11, 
terdiri dari: 
a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota; 
b. Sekretaris Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian 
selaku Sekretaris tidak rnerangkap Anggota; 
c. Asisten yang mengkoordinasikan urusan kepegawaian selaku 
Anggota; 
d. Kepala Perangkat Daerah yang rnenangani urusan kepegawaian 
selaku Anggota; dan 
e. Inspektur Daerah selaku Anggota; 
f. Kepala Perangkat Daerah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 
(2) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah 
dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena 
disangka melanggar kode etik. 
(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik, dibentuk 
Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Kode Etik. Pasal 11 
(1) Untuk rnenegakkan kode etik, Bupati rnernbentuk Majelis Kode Etik. 
(2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagairnana dimaksud dalarn ayat (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 10 
Pegawai Negeri Sipil yang rnelakukan pelanggaran kode etik selain 
dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), 
dapat dikenakan tindakan adrninistratif sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik. b. pemyataan secara terbuka. 
(4) Dalarn pernberian sanksi moral sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (3) 
harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
Pegawai Negeri Sipil. 
rNTON TONCE MATUTINA 
BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR Diundangkan di Larantuk 
pada tanggal // ~~2017 
I SEKRETA 
"KABUPAT ,~ ~ Ditetapkan di Larantuka 
pada tanggal / I apk.,_..,.Ja, 201 7 ~ / ,-J BUP [1 LORES TIMUR, r / 
-: /,ANTONIU ERT~DJON t' .. 
BABV 
KETENTUAN PENUTUP