Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BOLAAN G MONGONDOW SELATAN Nomor 5' Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI BOLAAN G MONGONDOW SELATAN Nomor 5' Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGALOKASlAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow 
Sela tan. 
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan menguru s urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diaku i dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Desa. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Repulik Indonesia. 
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 
8. Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam 
Desa. 
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya di singkat ADD adalah dana perimbangan 
yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus; 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan yang 
diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakuk an oleh Desa selama 
satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa 
dan Pemerintah Desa.