Bagaimana redaksi normatif Pasal 20 dalam NOMOR .2.,9 TAHU N 2015 BUPATI MUNA BARAT Nomor rnor Tahun 2014?
Norma hukum dalam NOMOR .2.,9 TAHU N 2015 BUPATI MUNA BARAT Nomor rnor Tahun 2014 tentang Pemb entuk an Kabuput en Mun a Barat di Provin si, Pasal 20 berbunyi:

( 1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Trayek 
diutamakan untuk mcndanai kcgiatan yang 
berkaitan lansung dengan penyelenggaraan 
pelayanan yang bersangkutan. (1) Retribusi terutang pembayaranya dilakukan secara 
tunai/lunas. 
(2) Pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada 
dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan SKRDKBT. 
(3) Tata cara penyetoran, pengangsuran dan tempat 
pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan 
Bupati. Pasal 19 BAB XV 
TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 18 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon 
dan kartu langganan. 
(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah 
oleh bendahara penerima. u TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XIV Pasal 17 
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan 
pengendaian dan pengawasan terhadap setiap 
pemegang izin Trayek. 
(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan setiap tahun. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB XIII 
11 (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang bayar dilakukan dengan menggunakan 
STRD. 
(2} Penagihan retibusi yang dilakukan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan surat 
teguran. 
(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain 
yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan 
pcnagihan rctribusi dikcluarkan sctclah 30 (tiga 
puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. 
(4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah 
tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 
sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi 
terutang. 
(5) Surat Teguran/Peringtan/Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan 
oleh pejabat yang ditunjuk. 
(6) Tata cara dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan 
/Surat lain yang scjcnis diatur dcngan Kcputusan 
Bupati. Pasal 22 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat 
pada waktunya atau kurang membayar dapat 
dikenakan sanksi administrasi berupa teguran dan 
peringatan. 
(2) Apabila wajib retribusi setelah diberikan teguran 
sebagaimana ayat (1) tersebut selama 60 (enam 
puluh) hari tidak pemah diindahkan, maka 
dikenakan sanksi berat yaitu pencabutan izin trayek. u Pasal 21 SANKS! ADMINISTRASI BAB XVII (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pcrbaikan fasilitas sarana dan prasarana 
pelayanan pemberian izin trayek; 
b. Membiayai penyelenggaraan pemberian izin. 
12 (1) Jika pcngajuan kcbcratan dikabulkan scbagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi 
dikembangkan dengan ditambahkan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 
12 bulan. Pasal 25 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus 
mcmbcri kcputusan atas kcbcratan yang diajukan 
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah memberikan kepastian hukum bagi Wajib 
Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus 
diberi keputusan oleh Bupati. 
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 
menambah besamya Retribusi yang terutang. 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. Pasal 24 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas . 
. (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecual wajib 
retribusi ditentukan dapat menunjukan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya. 
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi 
diluar kchcndak kckuasaan Wajib rctribusi. 
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 
membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan 
Retribusi. u Pasal 23 KEBERATAN BAB XVIII 
13 Pasal 27 
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi 
dapat mcngajukan pcrmohonan pcngcmbalian pada 
Bupati melalui instansi teknis yang bersangkutan. 
(2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, 
sejak diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l),instansi teknis selaku 
penanggung jawab pemungutan teribusi 
memberikan keterangan telah mengembalikan 
kelebihan pembayaran pada wajib retribusi. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
tclah dilampaui dan instansi tcknis tidak 
memberikan keputusan permohonan pengembalian 
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan. 
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi 
lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana BAB XX 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN ( 1) Bupati dapat memberikan keringanan dan 
pembebasan retribusi. 
(2} Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan 
memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat 
diberikan kepada pengusaha kecil untuk 
mengangsur. 
(3} Pcmbcbasan rctribusi scbagaimana dimaksud dalam 
antara lain diberikan kepada wajib retribusi 
yang ditimpa bencana alam dan kerusuhan; 
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi ditetapkan dalam 
KeputusanBupati. u Pasal 26 BAB XIX 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
ditcrbitkannya SKRDLB. ,· 
14 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 
kadaluwarsa setelah melampauhi jangka waktu 3 
(tiga) tahun tcrhitung scjak saat tcrutangnya 
retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan 
tindak pidana dibidang retribusi. 
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : 
a. Diterbitkan Surat Teguran, dan/ atau; 
b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib 
retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat 
teguran tersebut. 
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 
wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mcmpunyai hutang rctribusi dan bclum 
melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten. 
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 28 KADALUWARSA PENAGIHAN BABXXI dimaksud pada ayat (1) langsung dipertimbangkan 
untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi 
terse but. 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 
(6) Jika pengembalian kclebihan pembayaran retribusi 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati 
melalui instansi teknis memberikan kompensasi 
pengurangan nilai retribusi sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
retribusi pada pembayaran retribsi tahap 
berikutnya. 
(7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur 
dengan Keputusan Bupati. ~- 
15 Pasal 31 
( 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi 
izin trayek dapat diberikan insentif sebesar 5°/o (lima 
persen) dari penerimaan. 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. BAB XXIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagi lagi 
karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kadaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati/Walikota menetapkan keputusan 
penghapusan piutang retribusi Kabupaten/Kota 
yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
(3} Tata cara penghapusan retribusi yang sudah 
kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 30 Pasal 29 
(1) Bupati melalui instansi teknis sewaktu-waktu 
berwenang melalrukan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam 
rangka melaksanakan peraturan perundang­ 
undangan retribusi. 
(2) Dalam hal kelancaraan pemeriksanaa, wajib 
retribusi berkewajiban: 
a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku 
catatan dan dokumen lainnya yang menjacli dasar 
berhubungan dengan objek retribusi yang 
terutang; 
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 
atau ruangan yang dianggap perlu guna 
kelancaran pemeriksaa.n; 
c. Memberikan keterangan secara jujur dan 
transparan sesuai yang diperlukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemeriksaan retribusi diatur dengan Keputusan 
Bupati. u BABXXII 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN ,, 
16 BER ITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAH UN.~(S 
NOMOR. .~~ Diundangkan di Laworo 
pad a tanggal. J .. Z.. - l 1... - io l > 
SEKRETAR IS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT LM. RAJIUN TUMA DA Ditetapkan di Laworo 
pada tanggal ?. ?- -l 2- - 20 I~ 
Pj. BU I MUNA BARAT Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mun a 
Barat. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. Pasal 33 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bup ati ini 
akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati 
sepanjang men genai aturan pelaksanaannya. Pasal 32 KETENTUAN PENUTUP BAB XXIV Tata cara pemberi an dan pemanfaata n insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peratur an bupati dengan berpedom an pada 
peraturan perundang-undang an. (3) 
17 I. UMUM 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak 
dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 
Sehubungan dengan maksud di atas dalam rangka mengisi otonomi 
daerah sebagai wujud pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah dan implementasi undang-undang 
nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka 
dipandang perlu mengali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari 
sektor perizinan tertentu. 
Penerapan izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan 
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL