Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor oi Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor oi Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah otonom; 3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah; 
4. Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPKAD adalah Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Larnpung Tengah; 
5. Sadan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan yang selanjutnya disingkat BPMK/K adalah Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Kampung/Kelurahan Kabupaten Lampung Tengah; 6. Ca.mat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan; 
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang beIWenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemetintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung; 
10. Sadan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat SPK adalah lembaga yang me1aksanakan fungsi pemerint ahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan 
keteIWakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan o1eh Badan Permusyawaratan 
Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; 
12. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati 
bersama Sadan Permusyawaratan Kampung; 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang ' disingkat APBK adalah rencana keuangan tahuna" 
karnpung yang dibahas dan disetujui bersarna oleh ~ dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Karnpr 
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Karr· 
disingkat RPJM Kampung, adalah Rencan~ 
Kampung untukjangka waktu 6 (enam) tahut 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 4 
Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKP 
Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun; 
Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah Dana 
yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kampung yang 
bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh 
Kabupaten Lampung Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada 
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
De sen tralisasi; 
Alokasi Dana Kampung Minimal yang selanjutnya disingkat ADKM 
adalah bagian dari ADK yang dialokasikan kepada Kampung dengan 
besaran yang sama setiap Kampung; 
Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disingkat ADKP 
adalah merupakan bagian dari ADK yang dialokasikan kepada 
Kampung dengan besaran sesuai dengan basil penghitungan atas 
variabel -variabel yang ditetapkan; 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala 
Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung; 
Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang 
selanjutnya disingkat PTKPK adalah penerimaan dan penghasilan yang 
sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada 
Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; 
Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan kampung; 
Bendahara adalah unsur staf kampung yang membidangi urusan 
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung; 
Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan 
Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Kampung pada Bank yang ditetapkan. 
Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh 
pendapatan kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas 
kampung; 
Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBK 
melalui rekening kas kampung; 
Keputusan BPK adalah Keputusan yang dibuat oleh BPK; 
Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh 
Kepala Kampung. 
5