Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, BAB IV - UPTD, Pasal 16 menetapkan:

(1) UPTD RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) huruf f angka 1, 
mempunyai tugas: 
a. menyiapkanbahanpelaksanaan pengawasan pelayanan ant e mortem 
(pelayanan sebelum hewan dipotong) yang meliputi : Penyediaan tempat 
peristirahatan ternak, Pengamatan kesehatan ternak sebeium dipotong, 
Pengawasan dan penolakan ternak betina produktif; 
b. menyiapkanbahanpemakaian/penggunaan tempat dan fasi litas/alat Potong 
ternak; 
c. menyiapkanbahanpelaksanaan pengawasan pelayanan pos t mortem 
(pelayanan sesudah hewan dipotong) yang meliputi: P engamatan kesehatan 
daging dan peneguhan penyakit, Pemberian cap tinta daging,Penyediaan 
dan penggunaan tempat pelayuan daging, Pemakaian ti mbangan daging; 
d. menyiapkanbahanpelaksanaan kebersihan segala macam limbah sebagai 
akibat kegiatan potong hewan;dan 
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh K epala Dinas. 
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dala m pasal 3 ayat (1) huruf f 
angka 1, mempunyai tugas: 
a. menyiapkanbahanpelaksanaan, penyiapan, penyusunan d ata dan 
informasi unit rumah potong hewan; 
b. menyiapkanbahanpelaksanaanpengelolaan administrasi keuangan umum 
dan kepegawaian; 
c. menyiapkanbahanpelaksanaanpengurusan perlengkapa n rumah tangga 
dan surat menyurat rumah potong hewan; dan 
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ole h Kepala UPTD.