Menurut Undang -undang Nomor 27 Tahun 1959, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam Undang -undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, pada , menyatakan:

Dalam Pera turan Bup ti' s· . . . 1 D ah a mtang mi yang dimaksu d dengan : 
· aer adalah Kabupaten Sintang . 
2. Pemerintah D rah . ae adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemeri ntah Daerah yang memimp in 
pelaksanaan urusan pemerintahan yan g menjadi 
kewenangan daer ah otonom . 
3. B~pati adalah Bupati Sintang . 
4. Dinas adalah Dinas Tena ga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Sintang. 
5. Kepa la Dinas adalah kepa la Dina s Tenaga Kerja dan 
transmigrasi Kabupa ten Sintang. 
6. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah 
unsur pemb antu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kabu paten dalam penye lenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten . 
7. Badan Penyel enggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 
selan jutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan 
hukum yang dibentuk untuk meny elengga ra.kan program 
Jaminan Kece la.kaan Kerja , Jaminan Hari Tua, Jaminan 
Pens iun dan Jaminan Kematia n. 
8. Jarn inan Sosia l adalah Jaminan sosial adalah salah satu 
bentuk perlindung an sosial untuk menjamin seluruh ralqyat 
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang la ya.k dan 
menin gkatkan martabatn ya menuju terwujudn ya masyarakat 
yang sejahtera , adil, dan makrnur . 
9. Jaminan Kece lakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK 
adala h manfaat berupa uang tunai dan/atau layanan 
kese hatan yan g diberikan pada saat serta mengalarni 
Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh 
lingkungan kerja . 
10.Jaminan Kematian yang selanjutn ya disingkat JKM adalah 
man faat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika 
peaerta mcninggal dunia bukan akibat kecelakaan kcrja. 
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutn ya disingkat JHT adalah 
rnan faat uang tunai yang dibayarkan sckaligus pada saat 
peeerta memasu ki usia pensiun, menin ggal dunia, atau 
mcngalam l cacat total tetap. . . . 
12. Jaminan Pensiun yang selanju tnya dismgkat JP adalah 
jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan 
dcrajat kchidupan yang layak bagi pese rta dan/atau ahli 
·any& dcngan me.mberikan penghasilan setclah peserta wan . I . I mcmaeuki usia pensum , mcnga anu caca t tota atau 
meninpal dunia. 
BAB .. 13. Jasa Konstruks i ad . 
pekerjaan k . ~ layanan Jasa kona ultasi perencanaan onstru k81 lavan · 1 konstruka · d ' ~ an Jasa pe aksanaao pekerjaan 
konstruk~ . an layanan konsultasi pengawasan pek-,.rjaan 
14. Juran adalah se· ml oleh JU · ah uang yang dibayarkan 8CC8 ra teratur 
peserta , membe ri kerja dan/atau pelllffi nta.h. 
15. Peserta adalah . beke ia . _setiap orang , tennas uk orang Asing yang 
. lJ paling 81.llg kat 6 (t,nam) bulan yang telah membayar 1uran . · 
16. Kepese rtaan adalah setia p oran g, termasuk orang asing yang 
telah menJad1 peserta jarninan sosial. 
17 · Pembe ri Kerja adalah oran g perseorangan , pengusaha, Sadan 
Hukum atau Badan yang lainnya yang memperkerj akan 
Tenaga Kerja dcngan mem bayar upah atau imbalao dalam 
bent uk lain. 
18. Pengu saha adalah oran g Perseoran gan, perse kutuan atau 
badan hukum . yang menjalakan suaru perusah aan milik 
scnd iri, atau badan bukum yang secara berdiri scndiri 
men jalankan perusahaan bukan miliknya yang bera da di 
Provin si ataupun Kabupat en. 
19. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainn ya. 
20. Pekerja harian lepa s adala h peke rja yang berubah -ubah 
dalam hal wakt u dan volume peke rjaan serta upah didasarkan 
pada kehadiran yang bekerja kuran g dari 21 (dua pulub satu] 
hari dalam satu bulan . 
21. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang se lanjutnya disebut 
PKWT adalah perjanj !ao kerja antara pekerja/buruh dengan 
pengusah a untuk mengadakan hubungan kerja dalam wa.kw. 
tertentu atau untuk pekerjaan tetentu. 
22. Hubungan Kerja adalah hubunpn ant.ara pengusaha dengan 
peke rja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 
memp unya! unsur peke rjaan . upah dan perintah . 
23. Upah adalah hak pekerja/buruh yang ditcriin a dan 
dinyatakan dalatn bent uk uang sebapi imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja kepada pt,kerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menuru t suat pt,rjanj ian kerja. 
1<e9e pakatan . atau peraturan pt,rundang-undangan, termasuk 
tunjarigan bagi p<!kC IJ&/buruh dan keluargan ya ataa suatu 
pckerjaan dan/atau Jasa yang telah atau yang dilakuk an. 
24. 0rpn isaa, pengusaha adalah wadab ~-~tuan dan kuatuan 
bagi pcngusaha di Kabupat en yang didirikan ~ra aab atas 
daaa.r keaa ma&n tujuan . aspirasi, strata penguruaan , atau clri 
aJamiah tertentu. 
25. Serikat pek.erja/9"rlkat buru h adalah o:Banisaai y~g 
dlbentuk deri, oleh. dan untu k pt,ket}&/buruh baik 
d' Naah&an maupuo dlluar peruaaha an, yang beraifat 
~• tcrbuka, mand iri, demokrati a bertanggung Jawab guna 
memp'.., rjuan.s)can , membel a, serta melindungi hak dan 
kepe ti~ kerja , buruh aerta merun gkatkan kesajahteraan 
pckerj•/ buru h dan laeluarganya. 
(3) Setiap ... (2) Setiap Pcrusahaan, Penyedia jasa , dan Pcngguna jasa wajib melaporkan 
ke Dina• dan BPJS Ketena gakerjaan dalam waktu palin g lamba t 2 (dua) 
x 24 (dua puluh empat ) jam setelah tenaga kerja yang mendapat 
kecelaka.an kerja oleh dokter yang meraw atnya dinyatakan sem buh. 
cacat, atau menin "81 dunia. (I) Setia p Pcruaahaan , Penyedia jasa, dan Pengguna jasa wajib mclaporkan 
kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya ke Dinas dan BPJS 
Ket.enapkerjaan dalam waktu palin g lambat 2 (dual x 24 (dua puluh 
empat)jam . Pasal 6 BABV 
JAIIUIAlf KEC ELAKAA.lf KERJA Pasal 5 
Ruang lingkup pelaksana an jaminan sosial tenaga kerja meliputi : 
a. Jaminan Kece lakaan Kerja (JKK ) 
b. Jaminan Kemati an (JKM) 
c. Jarn.in an Hari Tua (JHT) 
d. Jaminan Pensiun (JP) BAB IV 
RUAJfG LllfGKUP Pasal 4 
Sasar an Peratu~an Bupati ini adalah setiap orang atau perusah aan 
yang mempek erjakan tenaga kerja . BAB JD 
8A8ARAJf Pasal 3 
Tujuan dibentukn ya Pe . . . perlindun . raturan Bupati mt agar terwujudnya 
program J: ~~al bagi tenaga kerj~ di Kab upaten Sintang melaiui 
Ke . d ' T, JKM dan Jamman Pensiun se hingga Tenaga 
IJa apat memen uhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. BAB II 
IIAI<sUD DAlf TUJUAJf