Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 pada Pasal 268?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, Pasal 268 menyebutkan bahwa:

(1) Pengamanan hukum terhadap t anah yang belum memiliki sertifikat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 65 ayat (4) huruf a , dilakukan 
dengan cara: 
a. apabila b arang milik daerah telah diduku ng oleh dokumen awal 
kepemilikan, antara lain berupa Letter C , akta jual beli, akte hibah, 
atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna 
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan 
permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerinta h daerah 
kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan; dan 
b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen 
kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal 
kepemilikan seperti riwayat tanah . 
(2) Pengamanan hukum terhadap t anah yang sudah ber sertifikat namun 
belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana dim aksud dalam Pasal 
265 ayat (4) huruf b , dilakukan dengan cara Pengelola Barang /Pengguna 
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan 
permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada Kantor 
Pertanahan setempat menjadi atas nama pemerint ah daerah. 
 
Paragraf 3 
Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/atau Bangunan