Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
7. Sistem Administrasi dan Informasi adalah satu kesatuan 
kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, 
penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi 
desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam 
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan 
non elektronik. 
8. Sistem Administrasi dan Informasi Desa, yang selanjutnya 
disingkat SAID adalah sebuah sistem tatakelola layanan 
administrasi, pengelolaan dan penyajian data desa dengan 
menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi 
untuk mendukung fungsi dan peran pemerintah desa untuk 
pembangunan desa, pemberdayaan dan pelayanan pada 
masyarakat desa. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
10. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitaif dan/atau 
kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 
yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, 
perkembangan dan permasalahan tertentu. 
Katlin Kominfo BAB II 
MAKSUD 
Pasal2 
SAID dimaksudkan untuk: 
meningkatkan kualitas layanan administrasi oleh 
pemerintah desa kepada masyarakat. 
meningkatkan ... 
Paraf Koordinasi 
Kepala DPMD Kepala Bappeda Kabag. Hukum 
Kadin Kominfo -4-
meningkatkan kualitas pengumpulan, pengolahan dan 
penyajian data desa; 
meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan 
kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan; 
mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan 
kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah; 
meningkatkan kualitas dan manfaat pelayanan berita dan 
informasi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan 
pihak yang berkepentingan untuk pembangunan desa; 
meningkatkan partisipasi, akuntabilitas dan transparansi 
dalam proses kebijakan pembangunan di desa; 
meningkatkan sinergitas dalam membuat strategi 
pembangunan di desa dan objektifitas pengukuran dan 
penilaian kemajuan pembangunan di desa dan kawasan 
perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.