Apa yang diatur dalam PERATURA.N WALIKOTA MADIUN Nomor 31 Tahun 2018 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURA.N WALIKOTA MADIUN Nomor 31 Tahun 2018 tentang KEDUDUKA.N, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(l) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b mempunyai rugas melaksanakan 
kebijakao pclayanan adroioisLrasi kepada semua 
unsur di lingkungan Dinas meliputl pengclolaan 
adminitrasi umum, perencanaan, kepegawaian dan 
rumah tangga. 
-3 -
(2) Uotuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. perumusao kebijakan teknis, penyusunan 
perencanaan program kerja dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas ; 
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program 
kegiatan , pelayanan administratif dan 
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara 
terpadu ; 
c. peogelolaan Admiai!'lu-asi umum, rumab ta.ngga, 
dan perleogkapan ; 
d. penge!olaan urusan kehumasan dan keprotokolan 
di lingkungan Dinas ; 
e. pengelolaan administrasl dan pembinaan 
kepegawaian di Jingkungan Dinas ; 
f. ,pelaksanaan administrasi keuangan dan 
perobayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ; 
fl. pelaksanaan perencanaan , pengadaan , 
pemeliharaan sarana dan prasarana ; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan 
yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
2. Diantara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 
(satu) huruf yakni el, sehingga Pasal 7 secara 
keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 
Paaal7 
(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaim .ana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai 
tugas: 
a. melakukan peoyusunan perencanaan program 
dan evaluasi pelaksanaan tugas-rugas pada Sub 
Bagian Omum dan Keuangan ; 
b. melakukan urusan surat-roenyurat dan tata 
kearsipan; 
-4 -
c. melak"l.lkan urusan rumah t.angga dan keamanan 
kantor; 
d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, 
upacara clan rapat dinas ; 
e. melakukan urusan pcngendalian t.ata usaha 
pengadaan, penyimpanan , pendistribusian , 
pengadministrasian dan perawalan ba.rang­
barang inventaris sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan ; 
el. menyusun baban rencan.a program , 
melaksanakan/meogadakaa, dan mcmclihara 
saran a dan prasarana di lingku ngan Din as ; 
f. melaksanakan penatatisahaan keuangan dan 
pertanggungiawaban keuangan: 
g. melaksanakan administras i dan pembayaran gaji 
pegawai; 
h. rnengkoordinasikan dan mengb..Lmpun bahan­
bahan untuk keperluan penyusunan dokumen 
yang mcmuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggru·an oleh pengguna anggaran 
serta perubahannya dt lmgkungan Dinas ; dru1 
i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasaa 
yang diberikan olch Sekreta.ris. 
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) 
huruf b mempunyai tugas : 
a. melakukan penyusunan pereacanaan program 
kerja dan e11aluasi 11elaksanaan tugas-rugas pada 
Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; 
b. melaku.kan penyusunan perencanaan program, 
evaluasi dan pelaporan di lingkunga □ Dinas ; 
c. mengkoordinasikan clan menghimpun bahan­
bahan uatuk keperluan penyusunan dokumen 
perencanaan clan penganggaran yang bcrisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegialatl perangkaL daerah serta rencan.a 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD 
serta perubahannya di lingkungan Dinas ; 
-5 -
d. mcnyusun, mengolah dan memelihara data 
adminislrasi ke-pegawaian serta data kegiatan 
yang berhubungan dengan kcpegawaian di 
llngkungan Dinas ; dan 
e. melakukan tugas lain yang bersifat kcdinasan 
yang diberika11 oleh Sekretaris. 
3. I<etentuan buruf a, hUruf b dan huruf h ayal ( I) Pasal 1 O 
diubah, sehingga Pasal lO secani. keseluruhan berbunyi 
sebagai berikut: 
PasaJ 10 
(1) Seksi Penempataa Ten~ga Kerja sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 9 ayal (l) huruf a mempunyai 
lugas: 
a. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 
menyusun pe.rencanaan program, pclaksanaan, 
evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi 
Peoempatan Tenaga Kerja ; 
b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 
pembinaan (pengawasan, 
evaluasi dan pcngcndalian, 
pelaporan) monitorin g, 
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada 
Seksi Penempatan Tenaga Kcrja ; 
c. mercncanakan penyiapan sumber daya manusja 
dan sarana dan prasarana. memantau dan 
mengevaluasi penyebarluasan daa pelayanan 
iaformasi, bimbingan jabatan dan pendafta.ran 
pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi 
kerja ; 
d. melakukan penyusunan, pengolahan dan 
penganalisaa.n data pencari kerjl;! dan lowongan 
kcrJa; 
e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 
perencanaan tenaga kerja, pembinaan 
perencanaan tenaga kerja mikro pada 
inst.ansi/tingkat perusahaan , pembinaan dan 
penyelenggaraa.n 
ket:enagakerjaan ; sislim informasi 
-6 -
r. melakukan pembinaan dan pcnilaian angka 
kredit jabatan fungsional pcngantar kel)a; 
g. membual rencana kerja tentang perantaraan 
kerja dalam pclayanan kerja ; 
h. melakukan penyiapan bahan rekomendasi izin 
pendirian Lembaga Bursa Kerja, Lembaga 
Penyulu.han dan Bimbingan Jabatan serta 
rekomendasi kepada swasta dalam 
penyelenggaraan pameran bursa kerja/job 
market fair; 
i. melakukan fasilitas penempatan bagi pencari 
kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan 
tenaga kerja An tar Kerja An tar Oaerah/ An tar 
Kerja Lokal, dan Anlar Kerja AnLar Negara; 
J· mclak:ukan penyiapan bahan dalam ra.ngka 
penerbican Surat Persecujuan Penempacan Ancar 
Kerja Lokal ; 
k. melakukan penyiapan bahan dalam ra.ngka 
penempatan Tenaga Kerja Sukarela Luar Negeri, 
Tenaga Kerja Sukarela Indonesia ; 
1. melakukan penyiapan bahan daJa:rn rangka 
pcmbinaan, pengendalian dan pengawasan 
pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarcla ; 
m. meJakukan pendaft.aran dan fasilitasi 
pcmbentukal'I Tenaga Kerja Mandiri ; 
n. menyusun rencana pcmantauan dan cvaluasi 
Lem.baga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ; 
o. melakukan pcnyiapan, penerbitan, pemantauan, 
dan evaluasi lzin perpanja .ngan Mempekerjakan 
Tenaga Kerja As1ng uncuk Tenaga Kcrja Asing 
yang lokasi kerjanya dalam dacrab ; 
p. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 
penyuluhan, pendaftaran, selcksi, pemberian 
rekomcndasl paspor, dan pengawasan 
rckruitmen calon Tenaga Kerja Indonesia; 
-7 -
q. menyusun rencana, mela.ksanakan, memantau 
dan evaluas.i penyebarluasan informasi syarat da_n 
mekaaisme bekerja ke luar negeri kepada 
masyarakat ; 
r. melakukan 
pendirian pencrbitan rekomendasi izin 
ka11tor cabaL1g Pen1sahaan 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasca dan 
Pencrbitan Perizinan Unit Pelayanan serta 
tempat penampungan ; 
s. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 
sosialisasi terhadap substansi perjanjian dan 
mela.kukan penelilian dan pengesahan 
perjanjian penempatan Tenaga Ker:ja Indonesia 
ke Luar Negeri ; 
t. melakukan pembinaan, penga,·asan dan 
monitoring penempatan, perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia dan pelayanan kcpulangan 
Tenaga Kerja Indonesia berasaJ dari daerd.h ; 
u. menyiapkan sumber daya manusia untuk 
mela.kukan , memantau dan mengevaluasi 
penyelesaian permasaJahan Tenaga Kerja 
Indonesia pra dan purna peoempata n , 
v. menyiapkan sumber daya manusia dan sarana 
prasarana untuk memantau dan mengevaluasi 
pelayaaan pemulangan dan kepulangan Tenaga 
Kerja Indonesia ; 
w. menyiapkan sumber daya rnanusia dan sarana 
prasarana untuk m.elaksanakan, memantau dan 
mengevaluasi pembcrdayaaa Tenaga Kerja 
Indonesia puma ; 
x. melakukan penyiapan bahan daJam rangka 
penyelenggaraan program perluasan kerja 
melalui bimb1ngan usaha mandiri sektor 
informal, pencrapan teknologi lepal guna ; 
y. melakukan penyiapaa bahan, sumbcr daya 
manusia, sarana dan prasarana dalam rangka 
penyelenggaraan program pengembangan dan 
perluasan kerja; dan 
-8 -
z. mclaksanakan tugas lain yang bersifat 
kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Tenaga l<erja. 
l2) Seksi Pelalihan Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 a:yat (I) huruf b mempunyai 
lugas: 
a. melakukan penyusunao percncaoaao program 
dan ovaJuasi pelaksaoaa11 tugas-tugas pada 
Seksi Pelatihan Kerja dan Transmigr a.si ; 
b. meiakukan penyiapan bahao daJam rangka 
pelaksanaan kebijakan pemerintah dan provinsi, 
penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaao 
strategi penyelenggaraan urusan pemerint.ahan 
bidang pelalihan kerja dan transmigras1 ; 
c. melakukan pembioaan (pengawasan, 
pengendalian, monitoring, evaJuasi dan 
pelaporan) penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang pelalihan kerja dan 
lransmigrasi ; 
d. mengumpulkan bahan dan melaksanakan 
sosialisasi informasi regula.si bidang pe.latihan 
kcrja yang akan disebarluaskan ; 
e. melakukan analisis kebutuhan , kcsiapan, 
pe.mbinaan dan penyelenggaraan, pemantauao 
dan evaJuasi pelatihan kerja ; 
f. melalrukan penyJapan, pelaksanaan dan 
pe.rnantauan, kegiatan pe.oiogkatan dan 
pengukuran produktivitas ; 
g. menyiapkan 
produktivitas ; promos1 pen ingkat.an 
h. melakukan pc-.:iyuluhan Lransmigrasi ; 
1. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 
penyelenggaraan perizinan/ pendaic.aran lembaga 
pclaLihan scrta pengesahan kontrak/perjanjian 
magang dalam ncgeri : 
-9 -
J. rnenganallsis kebutuhan pclatihan kerja bagt 
sumber daya manus1a Lembaga Pelatihan Ke1Ja 
Swasta; 
k. mengumpulkan bahan verilikasi informasi 
rcgulasi bidang pelaihan kcrja yang akan 
disebarluaskan kepada Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta; 
I. menyusun kebutuhan sumbcr daya manusia 
dan sarana dan prasarana perizinan dalam 
pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta; 
rn. meneatukan pemberian tanda daftar lembaga 
pelatihan kcrja ; 
n. memim.pin Kegiatan Pemantauan dan E:valuasi 
Lembaga Pelalihan Kerja Swast.a ; dan 
o. melaksana kan rugas lain yang bersifa l 
kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Tenaga Kerja. 
(3) Scksi Pembinaan Hubungan lndustrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam