Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Nomor 29 Tahun 1945.
Redaksi dari 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Nomor 29 Tahun 1945 tentang , pada , Pasal 13 menjelaskan:

( 1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tern pat 
lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan. 
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang 
ditunjuk, hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke 
kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh Bupati . BABIX 
TEMPATPEMBAYARAN Pasal 12 
( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD a tau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu 
langganan . 
(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII 
TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Buton. BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian. 
(3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati . Pasal 10 
(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk 
disesuaikan. 
( 1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan 
menggunakan STRD. 
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) didahului dengan surat teguran. 
(3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang 
terutang. 
(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikeluarkan oleh pejabat. 
(6) Ketentuan lebih lanjut menganai tata cara penagihan dan 
penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati . Pasal 16 BAB XI 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 15 
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. 
(2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan. Pasal 14 
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas . 
(2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib 
retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka 
waktu tertentu dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk 
menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang 
ditentukan dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, 
tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran 
diatur dengan Peraturan Bupati . BABX 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI, ANGSURAN, DAN 
PENUNDAANPEMBAYARAN • ' .