Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 SVJIBANGAX PIHAK KBTIGA KEPADA DAERAll. llBMUTUSKAR: BUPATI LAMPUllG SELATAX clan Dengan Persetujaan Beraama Nomor 06 Tahun 2008?
Substansi SVJIBANGAX PIHAK KBTIGA KEPADA DAERAll. llBMUTUSKAR: BUPATI LAMPUllG SELATAX clan Dengan Persetujaan Beraama Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata, khususnya , Pasal 6, memuat:

( 1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah 
Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah , 
khususnya untuk pembangunan daerah. 
(2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak 
maupun barang tidak bergerak menjadi kekayaan 
Daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan sebagai milik 
Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 
(3) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentu.k uang atau yang 
disamakan dengan uang merupakan Sum.her Pendapatan 
Daerah, harus disetor ke kas daerah . 
(4) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 3 ayat (1) 
dicantumkan dalam APBD. 
(5) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa 
barang sebagaimana dimakasud pada ayat (2) maka 
kewajiban pem.bayaran pajak menjadi kewajiban 
Pemerintah Daerah . Pasal 5 (2} Sumbangan Pihak Ketiga yang telah diberitahukan 
kepada DPRD sebagim.ana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian 
Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak 
Ketiga . 
PasalB 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih 
Ianjut dengan Peraturan Bupati, (2) Setiap sumbangan pihak ketiga yang berupa uang yang 
disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Daerah, 
melalui bendaharawan khusus pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD. 
(3} Setiap sumbangan pihak ketiga yang berupa barang 
diserahkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
untuk dicatat dalam daftar barang inventaris Pemerintah 
Daerah. (1) Penerimaaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan berita acara 
dan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan 
Bupati. Pasal 7 d. dalam surat penyampaian sebagaimana dimaksud 
pada huruf a ditegaskan bahwa sumbangan yang akan 
diberikan sekaligus atau bertahap. b. barang bergerak terdiri dari jenis/macam, bentuk 
jumlah satuan serta perlengkapan yang menempel 
menjadi satu dengan barang tersebut, dan identitas 
penyumbang; 
c. barang tidak bergerak, terdiri dari jenis/macam, 
bentuk jumlah satuan yang dilengkapi bukti-bukti 
pembelian/perolehan serta identitas penyumbang; a. uang terdiri dari mata uang, jumlah nominal uang, 
serta identitas penyumbang; (2) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
mencantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah 
pemilik yang sah dan/atau barang yang akan 
disumbangkan tersebut tidak dalam keadaan sengketa. 
(3) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan/atau barang 
harus dirinci dengan jelas, tentang: 
LDIBARAlf DAERAll KABUPATBll LAllPUllG SBLATAll TAJIUJI ~13 
ROllOR02 .-~. Ditetapkan di Kalianda 
pad.a tanggal 10 April 2013 
BUPATI LAllPUJIO Dal._& Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam. Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. BABY 
l\EIBllTOAK PElmTOP 
Pual 10 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan 
Nomor 13 Tahun 1996 tentang Peneri.maan Sumbangan 
Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 1996 Nomor 13. Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pual9