Apa substansi hukum dari Pasal 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor . 3851); 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Nomor 12 Tahun 1999?
Materi muatan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor . 3851); 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingka t II Way Kanan, khususnya , Pasal 7, adalah:

huruf k. (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang 
ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengem balikan kelebihan 
uang harian, biaya penginap an, uang representasi dan sewa kendaraan 
dalam kota yang telah diteriman ya kepada PA/KPA. (4) Tamb ahan uang harian, biaya penginapan, uang representas i dan sewa 
kendaraa n dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak d apat 
dipertimban gkan untuk hal-hal seba gaiman a dimaksud d alam Pasal 7 
huruf e samp ai dengan huruf k. (3) Berdasarkan dokum en sebagaiman a dimak sud pada ayat (2) PA/KPA 
membebank an biaya tamb ahan uang harian, biaya penginap an, uang 
representasi dan sewa kend araan d alam k ota pada DPA satuan kerja 
berkenaan. a. surat keterang an kesalahan /kelalaian dari Syahb andar /Kepala 
Bandara/ perusaha an jasa transpor tasi lainnya; dan atau 
b. surat keterangan perpanj angan tugas dari pemberi tugas. 
17 (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan , penyedia jasa 
mengajukan tagihan kepada PPK. ( 1) Pembaya ran biaya perjalanan d inas kepada penyedia jasa didasark an atas 
prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaiman a diatur d alam 
kontrak/ perjanj ian. Pasal 23 (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjan jian tidak diperk enankan melebihi 
tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perus ahaan jasa tran sportasi atau 
tarif penginapan/h otel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa 
penginapa n/ hotel. (1) Kont rak/perjan jian dengan penyed ia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu ) 
paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. Pasal 22 (3) Komponen biaya p erjalanan dina s yang dapat dilaksanakan dengan 
perikata n meliputi biaya transpor termasuk pembelian/ pengadaan tiket 
dan/ atau biaya penginapan . (2) Penetapa n penyedia jasa sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) dilakukan 
sesu ai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/ jasa pemerintah . (1) Penyed ia jasa untuk pelaksa naan perjalanan dinas dapat berupa event 
organize r, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan 
perusahaan jasa perhotelan/ penginap an. Pasal 21 (2) Pemberian uang muk a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasar kan 
persetujuan pem berian uang muka dari PA/KPA dengan melampirk an 
dokumen sebagai berikut: 
a. Surat Tugas; 
b. fotokop i SPD; 
c. kuitansi tanda terima uang muka; dan 
d. rincian perkiraan biaya perja lanan dina s. ( 1) Pem bayaran biaya perjalanan dinas dengan mek anisme UP dilakukan 
dengan member ikan uang muka k epada pelaksana SPD oleh Bendahara 
Penge luaran . Pasal20 (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan 
penyediajasa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. perjalanan dinas jabata n dala m rang ka pelaksanaan tugas dan fun gsi 
yang melekat pada jabatan; dan 
b. perja lanan dinas jabatan dala m rang ka mengikuti rapat, seminar dan 
sejenisnya. b. Bendahara Pengelua ran; atau 
c. pelaksana SPD. 
18 (3) Biaya pembatalan yang dapat dibeban kan pada DPA satuan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan 
yang tidak dapat dikembalikan/ refund. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembeb anan biaya 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Sura t Pernyataan Pem batalan Tugas perjalanan dinas jabatan dari 
atasan pelak sana SPD, atau palin g rendah pejabat eselon II bagi 
pelaksana SPD dibawah pejabat eselo n III kebawah, yang dibuat sesuai 
format sebagaimana tercantum dalam Lampir an VI Peraturan Bupati 
1m; 
b. Surat Pernyata an Pemb ebanan Biaya Pemb atalan perjal anan dinas 
jabatan yang dibuat sesuai form at sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII Peraturan Bupati ini; 
c. pernyataan/tanda bukti besaran pengemb alian biaya transpor 
dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa tran sportasi dan/ a tau 
penginapan yang disahkan oleh PPK. (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksana an perjalanan dinas jabatan, biaya 
pemb atalan dapat dibebank an pada DPA satu an kerja berkena an. Pasal 25 (5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana 
dimaksud p ada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS. (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayark an kepada 
pelaksa na SPD kurang dari yang seharusn ya, dapat dimin takan 
kekura ngannya . (3) Penye toran kelebihan p embayaran sebagaimana dimak sud pada ayat (2) 
dilakukan dengan : 
a. meng gunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun 
anggaran berjalan; atau 
b. menggu nakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran 
lalu. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan k epada 
pelaksana SPD mele bihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharu snya 
dipertanggungjawabk an, kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut 
harus disetor ke kas daerah melalui PPK. (1) Pembayaran b iaya p erjalanan dinas jabatan dengan mek anism e LS 
dilakukan melalui transfer dari ka s daerah ke rekening Bend ahara 
Pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana SPD. Pasal24 
19 (2) Pejabat penerb it Surat Tugas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 8 ayat 
(2) dapat memeri ntahkan pihak lain diluar p ejabat negar a/pegawai negeri 
untu k melakuk an perjalanan dina s. (1) Pelaksana SPD harus membuat laporan secar a tertulis kepada pemberi 
tugas selamba t-Iarnbatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas 
dilaksanaka n. Pasal27 (6) PA/KPA mengesah kan bukti pengeluaran sebagaiman a dimaksud pada 
dan men yampai kan kepada Bend ahara Pengeluaran sebagai 
pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Perm intaan 
Mem bayar /Surat Permintaan Pencairan Dan a (SPM /SP2D) LS perjalanan 
dinas. (5) PA/KPA berwenang untuk men ilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya- 
biaya yang tercantum dalam daftar pengelu aran sebagaiman a dimaksud 
dalam Pasal 25. (4) PA/KPA melakuk an perhitungan rampun g seluruh bukti pengeluaran 
biaya perjalanan din as dan disamp aikan kepada Bendahar a Pengeluaran. (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/ a tau penginapan 
sebagaimana dimaksud p ada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak 
diperoleh, pertanggungjawaba n biaya perjalanan dinas jabatan dapat 
hanya mengg unakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaiman a dimaksud pada 
huruf d. (2) Pertanggu ngjawaban b iaya perjalanan dinas jabatan sebagaiman a 
dimaksud pada ayat ( 1) dengan melampirkan dokum en berupa : 
a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD; 
b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat 
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat 
tujuan perjalanan dina s; 
c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti 
pembayara n moda transportasi lainnya; 
d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan forma t sebagaimana tercantum 
dalam Lamp iran VIII Peraturan Bupati ini; 
e. bukti p emba yaran yang sah untuk sewa kendar aan dalam kota berupa 
kuitans i atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan 
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaa n kendaraan; d an 
f. bukti p embayaran hotel atau tempa t menginap lainnya. ( 1) Pelaksana SPD mem pertanggungjawa bkan pelaksana an perjal anan dinas 
kepada pembe ri tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling 
lamb at 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilak sanakan. Pasal 26 BAB VIII 
PERTANGGUNGJAW ABAN BIAYA PERJALANAN DINAS 
20 (5) Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang 
maka n lembur diberika n maksimal 2 (dua ) kali dari besara n yang diatur 
dalam standar biaya yang ditetapk an dengan Peraturan Bupati. (4) Kepada pegawa i nege ri yang melaksana kan kerja lembur paling kurang 2 
(dua) jam berturu t-turut diberikan uang makan lembur yang besar nya 
sebagaimana diatur dalam standar biaya yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupat i. (3) Pembe rian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% dari besarnya 
uang lembur pada hari k erja. (2) Besarnya uang lembu r untuk tiap-tiap jam penuh k erja lembur bagi 
pegawai nege ri sebagai mana diatur dalam standar biaya yang ditet apkan 
dengan Peraturan Bupati. (1) Kepada pegawai negeri yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama 
paling sedikit 1 {satu) jam penuh dapa t diberikan uang lembur . Pasal 29 (4) Surat Perintah Kerja Lembur paling kurang memuat nama pegawai negeri 
yang diperintah k erja lembur, hari dan tanggal pelaksan aan k erja lembur , 
lamanya waktu kerja lembur, dan pekerjaa n yang harus diselesaika n. (3) Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secar a bulana n maupun untu k 
hari-ha ri tertentu saat pegawa i nege ri melakukan kerja lembur. (2) Perintah sebagai mana dimaks ud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kuasa 
Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kanto r/Kepala 
Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur. (1) Pegawai nege ri dapat d iperintahkan melakukan kerja lembur untuk 
menyelesaikan tugas-tug as kedinasan yang mendesak. Pasal 28 BAB IX 
KERJA LEMB UR DAN PEMBE RIAN UANG LEMBUR (5) Pegawa i negeri golongan I dapat melakukan perjala nan dinas d alam hal 
mendesak/k husus, dala m hal tenaga teknis tidak diperoleh ditempat 
bersangkutan. (4) Penggo longa n terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertim bangkan tingkat 
pendidikan / kepatu tan/ tugas yang bersangku tan. (3) Pihak lain sebaga imana dimaksu d pada ayat (1) yang melakukan 
perjalanan d inas untuk kepe ntingan daerah, digolongkan dalam tingkat 
sebaga imana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 
21 (2) Bentu k Daftar Pemb ayaran Perhitungan Uang Lembur sebagaiman a 
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini. (1) Surat Permintaan Pemba yara n Langsung (SPP-L S) uang lembur untuk 
penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang lembu r 
dilamp iri dengan: 
a. daftar pembayaran perhitungan uang lemb ur; 
b. surat perintah kerja lembur; 
c. daftar hadir k erja; 
d. dafta r hadir lembur; dan 
e. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21. Pasal 33 (2) Pemb ayaran uang lembur k epada pegawai negeri golongan 11/d ke bawah 
tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh ). (1) Pem bayaran uang lembur kepada pegawai negeri golongan III/a ke atas 
dikena kan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku yang dihitung d ari jumlah uang lembur 
dan uang makan lembur. Pasal 32 (4) Uang lembur dapat dibayarkan melalui rekening Bendah ara Pengeluaran 
atau ke masing-mas ing rekening penerima uang lembur. (3) Perminta an pembaya ran uang lembur dapat diajukan untuk b eberapa 
bulan sekaligus . (2) Pembaya ran uang lembur b agi pegawa i negen dilakukan dengan 
mek anisme Pembayar an Langsung (LS). ( 1) Pembayara n uang lembur diberikan dalam batas pagu anggaran yang 
tersedia p ada Dokum en Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan k erja 
berkenaan . Pasal 31 (3) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan 
berk enaan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak (SPTJM) . (2) Uang lembur dibayar kan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan 
berikutnya . (1) Pembay aran uang lembur didasarkan pada daftar hadir lembu r. Pasal 30 BAB X 
PROS EDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR 
22 (2) Tand a bukti perjanjian terdiri atas: 
a. bukti p embelian digunakan untuk pengadaa n barang/jasa yang nilainya 
sampai dengan Rp 10.000.000 (sepu luh juta rupiah); 
b. kuita nsi digunakan untuk penga daan barang/jasa yang nilainya sampai 
dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah}; 
c. SPK digu nakan untuk pengadaa n barang/ pekerjaan konstruksi/jasa 
lainnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah } dan 
untuk jasa konsultas i dengan n ilai sampai denga n Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah}; 
d. surat perjanjian , digun akan untuk p engad aan barang /pekerja an 
konstruksi/j asa lainnya dengan nilai diatas Rp 200.00 0.000,00 (dua 
ratus juta rupiah} dan untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 
50.000.000 (lima pulu h juta rupia h). (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD } dilaksanakan berdasarkan prinsip -prinsip: 
a. efisie nsi; 
b. efektif; 
c. transpar an; 
e. terbu ka; 
f. adil/tidak d iskrimin atif, dan 
g. akuntabel. Pasa l 36 BAB XII 
PENGADAAN HARANG DAN JASA 
SERTAPELAKSANAANP EKERJAAN Untuk jenis pekerjaan konstruksi yang memerlu kan waktu pemeliharaa n 
sebelum dilakukan penyerahan (Final Hand Over} pembayaran dilakukan 
sebesar 100% dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus 
menyerahkan jaminan bank/ garans i bank sebesar 5% dari nilai kontrak 
yang diterbitkan oleh Bank Umum Pemeri ntah. Pasa l 35 BAB XI 
TATA CARA PEMBAYA RAN RETENSI ATAU JAMINAN PEMELIHARAAN b.sisa alokasi dana operasiona l kendaraan digunakan untuk 
servis / pemelih araan. Biay a operasional kendaraan dinas dialokasikan untuk : 
a. Bahan Bakar Miny ak (BBM) 
- Roda em pat 7 liter /hari kerja 
- Roda dua 1 liter/hari kerja Pasal 34 BAB XI 
BIAYA OPERAS IONA L KENDARAAN DINAS 
23 (2) Tugas peny impanan barang: 
a. menerima, menyimpan dan menya lurk an barang milik daerah 
b. meneliti dan menghimpu n dokum en pengadaa n barang yang 
diterima ; (1) Hasi l pengadaan bara ng diterima oleh penyimpanan barang. Pasal 37 (9) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang 
mengena i kegiata n pengadaan barang/ jasa berp edom an 
pada ketentuan dan pe raturan perundang-undangan yang berlaku . (8) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perunda ng-undanga n. (7) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk 
pelaksanaan pengadaa n barang/ jasa. (6) Pengang katan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan (5) tidak terikat tahun anggara n. (5)0rgani sasi pengadaan barang/ jasa untuk pengadaan swakelola terdiri 
Atas: 
a.PA/KPA; 
b.PPK; 
c.ULP/Pejabat pengadaan/ Tim pengadaan; dan 
d.Pa nitia/ Pejabat penerima hasil pekerjaan. (4 )Organisasi pengadaan barang/ jasa untuk pengadaan melalui penyedia 
Barang /jasa terdiri atas: 
a.PA/KPA; 
b.PPK; 
c.ULP/pejabat pengadaan; dan 
d.Panitia/pejabat penerima hasil pekerja an - (3) Pekerjaan yang dapat dilaksa nakan secara swakelola sebagai berikut: 
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemamp uan dan/atau 
memanfaatkan kemampuan teknis sumb er daya manusia, serta sesuai 
dengan tugas dan fungsi SKPD; 
b. pekerjaan yang operas i dan peme liharaannya memerlukan parti sipasi 
langsung masya rakat setempat atau dikelola oleh SKPD ; 
c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaan 
tidak diminati oleh penyedia barang/ jasa; 
d. pekerjaan yang secara rinci/ detail tidak dapat dihitung/ ditentuk an 
terlebih dahulu, sehingga apab ila dilaksanakan oleh penyedia 
barang/jasa akan m enimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; 
e. penye lengga raan diklat, kursus, penat aran, seminar, lokakarya atau 
penyuluh an; 
f. pekerjaa n untuk proyek perconto han (pilot project) dan surve y yang 
bersifat khusus untuk pengemba ngan teknologi/metode kerja yang 
belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; 
g. pekerjaan survei, pemrosesan data, pe rumusan kebijakan pe merintah, 
pengujia n di laboratorium, dan pengembanga n syste m tertentu; 
h. pekerjaa n yang bersifat rahasia bagi SKPD yang bersangkutan. 
24 (2) Persya ratan untuk menjad i Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yaitu diusulkan oleh Pengguna Angga ran k epada 
Bupati yang usulannya menyertakan kewenangan yang dilimp ahkan sesuai 
dengan peratur an peru ndang-undanga n yang berlaku dan di unit man a dia 
ditunjuk. ( 1) Penunjukan penge lola keuangan SKPD b aik Kuasa Pengguna Anggaran, 
PPK-SK PD, PPTK, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan 
Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pemban tu 
harus memenuhi persyaratan serta memilik i integrita s dan komp etensi. Pasal 40 BAB XIII 
PERSYARATAN PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN SKPD Laporan Barang Milik Daera h sebag aimana dima ksud dalam pasal 93 ayat (3), 
digunakan sebagai bahan untuk menyusu n neraca Pemerintah Daerah . Pasal 39 ( 1) Pengguna/ kuasa pengguna menyu sun la po ran baran g semesteran 
dan tahunan. 
(2) Laporan sebagaimana dima ksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Kepala Daerah melalui penge lola. 
(3) Pembant u pengelo la menghi mpun laporan sebag aimana dimaksud 
pada ayat(2 ) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBM D) Pasal 38 (3) Tugas pengurus barang: 
a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing 
masing SKPD yang berasal dari APBD maup un pero lehan lain 
yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu 
Inventaris Ruangan (KIR), Bu ku Inventari s (BI) dan Buku Induk 
Inventaris (BII), sesuai kodefikas i dan pengelolaan barang milik 
Daerah. 
b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/ 
diperbaiki k edalam kartu pemeliharaan 
c. menyiapkan laporan Barang Pengguna Semesteran (LBP S) dan 
laporan Barang Pengguna Tahun an (LBPT) serta laporan 
inventarisasi 5 (lima) tahunan yang b erada di SKPD kepada 
pengelola; 
d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang 
rusak tidak dipergunakan lagi. c. menelit i jumlah dan kual itas barang yang diterima ke d alam 
buku/ kartu bara ng; 
d. mencatat barang milik daera h yang diterima ke dalam buku/ 
kartu bara ng; 
e. mengaman kan barang milik daerah y ang ada dalam persediaan 
f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan 
barang milik daerah kepa da kepala SKPD . 
25 (7) Bendah ara p engelu aran pemb antu dapat ditunjuk berdasarkan 
pertimbangan tingkat an daerah, besaran SKPD, besaran jumlah yang 
dikelola, be ban kerja, lokasi, kompetensi dan/ a tau rentang kendali dan 
pertimb angan objektif lain. .-, (6) Persyaratan untuk menjadi Bendah ara Penerima an Pembantu/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) adalah: 
a. pangkat minimal golongan II/b; 
b. mas a kerja minim al 3 (tiga) tahun; 
c. memahami substan si yang ditugaskan; 
d. apabila dalam satu satker tidak terpenuhi pangk at/ golongan 
sebagaiman a dimaksud pada huruf a, dapat diangkat dari PNS yang 
pangk at/ golongan satu tingkat di bawah. (5) Persyaratan untuk menja di Bend ahara Penerimaan /Bend ahara 
Pengelu aran sebaga imana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. pendidikan Diplom a III atau setara; 
b. pang kat minimal golongan II/c; 
c. masa kerja minimal 3 (tiga) tahun; dan 
d. apabila dalam satu satker tidak terpenuhi 
pend idikan/ pangk at/ golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
b, dapat diangkat PNS yang pendidikan/pangkat/go longan satu tingkat 
di bawah . (4) Persyaratan untuk menjadi PPTK sebagaiman a dimak sud p ada ayat (1) 
adalah: 
a. pendidikan minima l Strata I/Diploma IV; 
b. pangkat minimal golongan III/b; 
c. masa kerja minimal 5 (lima) tahun; 
d. melaksanakan tugas sesu ai dengan tugas dan fungsi; 
e. mem ahami substan si kegiatan yang ditugaskan; dan 
f. apabila dalam _ satu satker tidak terpenuhi 
pendidikan/ pangk at/ golon gan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
b, dapat diangkat dari PNS yang pendid ikan/pangkat /golongan satu 
tingk at di bawah. c. menduduki jabatan strukt ural/ pelaksana sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsiny a; 
d. apabila dalam satu satker tidak terpenuhi pangk at/ golon gan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dian gkat d ari pegawai 
negeri yang pangk at/ golon gan satu tingkat di bawah; 
e. Tidak boleh merangkap sebagai pejab at yang bertugas melakukan 
pemun gutan penerimaan d aerah, bendahara, d an/ atau PPTK. (3) Persyar atan untuk menjadi PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah: 
a. pangkat minimal golongan III/c; 
b. masa k erja minim al 5 (lima) tahun; 
26 BERITA DAERAH KABUPATEN LAM PUNG TIMUR TAHUN 2013 NO MOR o~ I WAYAN SUTARJA SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG . TIMUR, Diundangkan di Sukadana 
pada tangg al o~ Apri[ 2013 BUPATI LAMPUNG TIMUR, Ditetapkan di Sukad ana 
pada tanggal 06 Arrfl 2013 ~ Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan Pera turan 
Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabup aten Lampun g 
Timur. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 42 BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP Sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, pelaksanaan APBD Tahun 2013 
berpedoman pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2012 
tentang Pedo man Pelaksanaan Angga ran Penda patan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lam pung Timur Tahun 2012. Pasal 41 BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 
( ) 
NIP PA/ KPA Dikeluarkan di 
Tanggal Coret yang tidak perlu SURA T PERJALANAN DINAS (SPD) 
1 Peiabat yang memberi perintah 
2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan 
perialanan dinas 
3 a. Pangkat dan Golon gan a. 
b. Jabatan/Instansi b. 
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c. 
4 Maksud Perialanan Dinas 
5 Alat angkutan yang dipergunak an 
6 a. Tempat berangkat a. 
b. Tempat tujuan b. 
7 a. Lam anya Perjalanan Dinas a. 
b. Tanggal berangkat b. 
c. Tangga l harus kembali /tiba di c . 
tempat baru *) 
8 Pengikut: Nama Tanzzal Lahir Keteranzan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
9 Pembebanan Anggaran 
a. Instansi a. 
b. Akun b. 
10 Keteranzan lain-lain Lembar Ke 
Kode No 
Nomor SKPD : . LAMP IRAN I 
PERATURAN BUPA TI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR og TAHUN 2013 
TENTANG PEDOM AN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELAN JA DAERAH 
BUPATI LAMPUN G TIMUR, I. Berangkat dari 
(Tempat Kedudukan) 
Ke 
Pada Tangga l : 
Kepala 
( .......... ............................................ ) 
NIP. 
II. Tiba di Berangkat dari 
Pada Tanggal Ke : Kepa la Pada Tanggal 
Kepala 
( .................... .................... ....... ) ( ...................... ................ ................ ) 
NIP. NIP. 
III. Tiba di Berangkat dari : Pada Tanggal Ke 
Kepala : Pada Tanggal 
Kepala 
( ............................................... ) ( .................................................. .... ) 
NIP. NIP. 
IV. Tiba di : Berangkat dari 
Pada Tanggal Ke : Kepala Pada Tanggal 
Kepala 
( ............................................... ) ( ................................................. ..... ) 
NIP. NIP. v. Tiba di : Berangkat dari 
Pada Tanggal Ke 
Kepala Pada Tanggal : 
Kepala 
( ................................. .............. ) ( ................................................ ...... ) 
NIP. NIP. 
VI. Tiba di Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan 
{Tempat Kedudukan) tersebut atas perintahnya dan semata -rnata untuk 
Pada Tanggal kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- 
singkatn ya. 
Pejabat Pembuat Komi tmen Pejabat Pembuat Komitmen 
( ............................................... ) ( .................................... ........... ) 
NIP. NIP. 
VII. Catatan Lain-Lain 
VIII. PERHATIAN: 
PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan 
I tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasar kan peraturan-pe raturan 
Keuangan Negara anabi la negara menderita ruzi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaa nnya. ...... 
BUPATI LAMPUNG TIMUR, : Rp . 
: Rp .. 
: Rp . 
PA/KPA 
( ) 
NIP. Ditetapka n sejumlah 
Yang telah dibayar semula 
Sisa kurang/ lebih PERHIT UNGAN SPD RAMPUNG ( ) 
NIP. ( ) 
NIP. Yang Menerima Bendahara Pengeluaran .............. .............. .... , tanggal, bulan, tahun 
Telah menerima jumlah uang sebesar 
Rp . Telah dibayar sejumlah 
Rp .. No. PERINCIAN BIA YA JUMLAH KETERANGAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
JUMLAH Ro 
Terbilang Lampiran SPD Nomor 
Tanggal RINC IAN B IAYA PERJA LANAN DINAS LAMP IRAN II 
PERA TURAN BUPATI LAM PUNG TIMUR 
NOMOR 02> TAHUN 2013 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARA N PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERA H 
Bia ya 
Jenis Perjalanan Dinas Uang Bia ya Bia ya Jumlah hari Pemetian 
Jabatan Harian Pengina pan Transpor yang dan 
Pegawai dibayar kan Angkutan 
Jenazah 
a. Perjalanan din as jabatan 
dalam rangka pelaksanaan ..J " " Sesuai 
tu gas dan fungs i - yang penugasan 
melekat oada .iabatan. 
b. Perjalanan din as jabatan Sesuai untuk mengikuti rapat, " 1) ../1) ..fl) - 
seminar dan seieni snva. penugasan 
'c. Perjalanan din as jabatan Maksimal 90 dalam rangka ..J ../2) ../3) (sembilan - pengumand ahan puluh) h ari (Detaserinz). 
d. Perjalanan dinas jabatan 
untuk m enempu h ujian ..J " " 2 (dua) hari - 
dinas/uiian iabatan, 
e. Perjalanan din as jabatan 
untuk menghadap Majelis 
Penguji Kesehatan Pegaw ai 
Negeri a tau menghadap 
seorang do kter penguji ..J " ..J Sesuai - kesehatan yang ditunjuk, penugasan 
untuk mendapatkan surat 
keterangan dokter tentang 
kese hatannya gun a 
kepentinzan jabatan. 
f. Perjalanan din as jabatan 
untu k memp eroleh 
pengobatan berdasarkan Sesuai surat keterangan dokter ..J ..J " - 
karena mendapat cedera penugasan 
pad a waktu /karen a 
melakukan tuzas. 
g. Perjalanan din as jabatan 
untuk mendapatkan Sesuai pengob atan berdas arkan ..J " " - 
keputusa n Majelis Penguji penugasan 
Kesehatan Pezawai Nezeri. 
h. Perjalanan din as jabatan 
untuk mengikuti ..J ..J ..J Maksimal 2 - pendidikan setara (dua) hari 
Diolom a/Sl/S2/S3. 
i. Perjalanan din as jabatan Sesuai untuk mengikuti -14) ..Js1 ..J - 
pendidikan dan oelatihan. penugasan 
j. Perjalanan din as jabatan 
untuk menjemput/ 
mengantarkan ke tempat 
pemaka man jenazah " ..J " Maksimal 3 ..J pejabat negara/ pegaw ai (tiga) hari 
negeri y ang meninggal 
dunia dalam m elakukan 
perialanan dinas . I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINA S JABATAN MELEWA TI BATAS KOT A LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR oi TAHUN 2013 
TENTANG PEDOM AN PELA KSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELAN JA DAERAH 
- 6. Jenis perjal anan dinas jabat an pad a huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/ keluarga dan 
biaya pengin apan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang. Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat keda tangan dan 1 (satu ) hari kepulangan. Uang harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan. Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan. Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumand ahan (Detasering ) 
dalarn ha! tidak tersedia rumah dinas. Rincian biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengiku ti kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya 
sebagaim ana tercantum dalam Lampiran II Pera turan Bupat i ini. Keterangan: 
1. " 1) 
2. "2) 
3. "3) 
4. "4) 
5. "5) Biaya 
Jenis Perjalanan Dinas Uang Bia ya Bia ya Jumlah hari Pemetian 
Jabatan Harian Pengina pan Transp or yang dan 
Pegawai dibayarkan Angkutan 
Jenazah 
k. Perjalanan dinas jabatan 
untuk menj empu t/ 
mengantar kan ke tempat 
pemakaman jenazah pejabat Maksi mal 3 negara/ pegawai negeri yang " " " " meningga l duni a dari (tiga) hari 
tern pat kedu dukan yang 
terakhir ke kota tern pat 
pernakaman. 
Biaya 
.Jenis Perjalanan Dinas Uang Bia ya Bia ya Juml ah hari Pemetian 
Transpor yang dan Jabatan Harian Penginapan Pegawai dibay arkan Angkutan 
Jenazah 
a. Perjalan an din as jabatan 
dalam rangka pelaksanaan ..J ..J ..J Sesuai 
dan fungsi - tu gas yang penugasan 
meleka t pada iabata n. 
b. Perjalan an dinas jabatan Sesuai untuk mengikuti rapat, ..J 1) ..J1) ..J1) - 
seminar da n seienisnva. penugas an 
c. Perjalanan din as jabatan Maks imal 90 dalam rangka ..J ..J21 ../3) (sembilan pengumandahan - 
(Detaseri nal. pulu h) hari 
d. Perja lanan dinas jabatan 
untuk menempuh ujian ..J ..J ..J 2 (dua) hari - 
dinas/uiian .iabatan. 
e. Perjalanan dinas jabatan 
untuk menghadap Majelis 
Penguji Kesehatan Pegawai 
i Negeri a tau menghadap 
seorang dokter penguji ..J ..J .../ Sesuai - kesehatan yang ditunjuk, penugasan 
untuk mendapatkan sura t 
keterangan dokter tentang 
kesehatannya guna 
kepen tinzan iabatan. 
f. Perjalanan din as jabatan 
untuk memperoleh 
pengobatan berdasarkan Sesuai surat keterangan dokter .../ ..J ..J - 
karena mendapat cedera penugas an 
pad a wakt u/karena 
melakuka n tuzas , 
g. Perjalanan dinas jabat an 
untu k mend apatkan Sesuai pengobata n berda sarkan .../ .../ ..J - 
keputusan Majelis Penguji penugasan 
Kesehatan Pezawai Nezeri, 
h. Perjalanan dinas jabatan 
untuk mengikuti .../ ..J ..J Maksimal 2 - pendidika n setara (dua) hari 
Dioloma/Sl /S2/S3 . 
i. Perjalanan dinas jabatan Sesuai untuk mengikuti '14) ..JS) ..J - 
nendidikan dan pelatihan. penugasan 
j. Perjalanan dinas jabatan 
untuk menjemput/ 
mengantarkan ke tempat 
pemakaman jenazah ..J ..J ..J Mak simal 3 ..J pejabat negara/ pegawai (tiga) hari 
negeri yang meninggal 
dunia dalam melakukan 
nerial anan dinas . II. KOMPONEN BIAYA PER JALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM 
9. Lama pelaksanaan perjal anan dinas jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh 
menuju tempat pendidikan/ujian . 8. Jenis perjalana n dinas jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan 
biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) oran g. 7. Biaya transpor pegawai diberika n sepa njan g tidak menggun akan kendar aan dinas, diser tai deng an surat tugas, 
dan tidak bersifat rutin. 6. Biaya Transpor Pegawa i diberikan sesua i biaya rill. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran rill, diberika n 
berup a biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum. sesuai standar biaya. Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatang an dan 1 (satu) hari pada saat 
kepulang an. Uang harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikut i kegiatan. Biaya transpo r pegawai diberikan untuk transpor pada s aat kedatangan dan kepul angan . Biaya penginapan diberikan dalam hal selama masa Pengumand ahan (Detasering) tidak tersedia rumah 
dinas . Rincian biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti kegiata n rapat, semi nar dan sejenisnya 
sebag aimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini . Keterangan: 
1. ..J 1) 
2. ..J2) 
3. ..J 3) 
4 . ..J4) 
5. ..J 5) Bia ya 
Jenis Perjalanan Dinas Uang Bia ya Biaya Jumlah Hari Pemet ian 
Jabatan Harian Pengin apan Transp or yang dan 
Pegaw ai dibayarkan Angkut an 
Jenazah 
k. Perjala nan dinas jabatan 
untuk menjempu t/ 
mengantarkan ke temp at 
pemakaman jenazah pejabat Maksimal 3 negara/ pegawai negeri yang ..J ..J ..J ..J 
meninggal duni a dari (tiga) hari 
temp at keduduk an yan g 
terakhir ke kota tempat 
oemak aman. 
Dibayarkan 1 (satu) 
kali Dibayarkan 1 (satu) 
kali Sesuai penugasan Keberangkatan dan 
Kepulangan Sesuai Penugas an Sesuai penugasan Sesua i penugasan Keberangkatan dan 
Kepulang an 
· j. Perjalanan dinas jabatan untuk 
menjemput / mengantarkan ke 
tempat pema kaman jenaz ah 
pejabat negara/ pegawai negeri 
yang meninggal dunia dari 
tempat kedudukan yang 
terakh ir ke kota tempat 
pemakaman . i. Perjalanan dinas jabatan untuk 
menjemput/ mengantarkan ke 
tempat pemakaman jenazah 
pejaba t negara/p egawai negeri 
yang meninggal dunia dalam 
melakukan oerialanan dinas. h. Perja lanan dinas jabatan untuk 
mengikut i pendidikan dan 
nelatihan. g. Perjalanan dinas jabatan untuk 
mengikuti pend idikan setara 
Dioloma/Sl/S2/S3. f. Perjalanan dinas jabatan untuk 
mendapatkan pengobata n 
berdasark an keputusan Majelis 
Penguji Keseha tan Pega wai 
Nezeri, e. Perjalan an dinas jabatan untuk 
memperol eh pengobatan 
berdasarkan surat keterangan 
dokter karena mendapa t 
cedera pada waktu/karena 
melakukan tuzas. d. Perjalanan dinas jabatan untuk 
mengh adap Majelis Penguji 
Kesehatan Pegawai Nege ri atau 
menghad ap seora ng dokter 
penguj i kese hatan yang 
ditunjuk, untuk mendapatka n 
surat keterangan dokter 
tentang keseha tannya guna 
kepentinzan iabatan. c. Perjalanan dinas jabatan untuk 
men empu h ujian dinas/u jian 
iabatan . -J1) b. Perjalanan dinas jabat an untu k 
mengikuti rapa t, semi nar dan 
seienisnva. Biaya Pemetian 
dan Angkutan Jenazah 
Sesuai p enuga san Jum lah yang 
Dibayarkan Biaya Transpo r 
Kegiat an Dalam 
Kota 
a. Perialanan dinas iabata n biasa. Jenis Perjalan an Dinas Jaba tan IIl.KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA SAMPA I DENGAN 8 (DELAPAN) 
JAM 
BUPATI LAMPUNG TIM UR, 5. Lama pelaksanaa n perjalanan dinas jaba tan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh 
menu ju tempat pendidikan /ujian. 4. Jenis perjalanan dinas jabatan pada huruf i dan huruf j diberikan biaya transpor pegawai/ keluarga paling 
bany ak untuk 4 (emp at) oran g. 3. Perjalanan dinas jabatan dalam kota dapat diberikan biaya sepanj ang tidak menggunak an kendaraan dinas, 
diser tai deng an Surat Tugas , clan tidak be rsifat rutin. 2. Biaya transpor kegiatan dalam kota dibayarkan secara Lump sum sesuai standar biaya dan tidak diberikan kepada 
pelaks ana SPD yang melakuk an rapat dalam komplek perkan toran yang sama. Keterangan : 
1. -.J 1) Rinci an biaya perjalana