Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018 tentang PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN/ATAU PAJAK BUMI DAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3 
3. Gubernur adalah Keoala Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 
Badan Pajak dan Rer_da adalah Badan Pajak dan Retribusi 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disebut Kepala Badan Pajak dan Retda adalah Kepala Badan 
Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 
6. Pajak Kendaraan Bennotor yang selanjutnya disingkat PKB 
adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor. 
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua 
atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua 
jenis jalan darat dan cigerakkan oleh peralatan teknik berupa 
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah 
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat 
berat dan alat-alat besar yang bergerak. 
8. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disingkat STNK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepolisian 
Republik Indonesia sebagai bukti registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor yang berisikan identitas kepemilikan, 
identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku. 
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan 
perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 
10. Instansi Penegak Hukum adalah instansi atau lembaga yang 
memiliki kewenangan untuk melakukan -penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, eksekusi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
11. Benda Bergerak adalah kendaraan bermotor yang menjadi 
objek pajak kendaraar_ bermotor. 
12. Benda Tidak Bergerak adalah bumi dan/atau bangunan yang 
menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 
13. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 
mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya 
benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 
berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 
penuntutan dan perathlan. 
14. Benda sitaan adalah setiap benda yang dapat dikenakan 
penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 
KUHAP. 
15. Pelelangan adalah penjualar_ barang rampasan yang d:lakukan 
oleh negara melalui Kantor Lelang Negara secara terbuka 
untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau 
lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai 
harga tertinggi atas Benda Bergerak dan/atau Benda Tidak 
Bergerak yang disita oleh Instansi Penegak Hukum.