Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4/4 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 11, adalah:

(1) Penetapan kelompok jabatan dalam rumpun jabatan fungsional 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan penetapan 
jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
serta penetapan bobot jabatan untuk maslng-masing jabatan dan 
besaran nilal untuk setiap satuan bobot jabatan dalam rangka 
pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang 
dlterlma oleh PNS ditetapkan dalam Keputusan Walikota. 
-11 -
(2) Pimplnan SKPD/Unit Kerja dalam menetapkan jabatan non 
manajerlal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus 
memperhatlkan kompetensl maslng-masing pegawai yang 
dlpersyaratkan untuk masing-masing jabatan non manajerlal yang 
didefinisikan dalam profil tugas/jabatan (job profile) yang disusun 
oleh lim Perumus Tambahan Penghasilan Aparatur Sip!! Negara di 
Llngkungan Pemerintah Kota Madiun. 
(3) Pimpinan SKPD/Unlt Kerja dapat melakukan evaluasl terhadap 
penetapan jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada 
1 paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. 
(4) Harga satuan untuk setlap bobot jabatan tambahan penghasllan 
pegawal berdasarkan beban kerja ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota.