Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 Sela tan; BUPATI BENGKULU SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 12 Tahun 2011?
Substansi Sela tan; BUPATI BENGKULU SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 12 Tahun 2011 tentang 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentan g, khususnya , Pasal 7, memuat:

(1) Setiap OPD/unit kerja dari level tertinggi sampai level 
terendah wajib menyusun SOP sesuai dengan keluasan 
lingkup proses pekerjaan. 
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dengan 
berpedoman pada: 
a. tugas dan fungsi; dan 
b. uraian jabatan. 
(3) Penyusunan SOP lingkup daerah/ lintas OPD menjadi 
tanggungjawab Asist en yang membidangi. 
(4) Penyusunan materi SOP lingkup daerahj lintas OPD 
menjadi tanggungjawab OPD sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi. 
(5) Penyusunan SOP lingkup OPD/Unit Kerja menjadi 
tanggungjawab Kepala OPD/Unit kerja. 
(6) Proses penyusunan SOP pada Dinas, Badan Kecamatan 
dikoordinasi oleh Sekretaris 
(7) Proses penyusunan SOP pada Kantor,. UPT dikoordinasi 
oleh Kepala Sub Bagian Tata U saha. 
(8) Proses penyusunan SOP pada Bagian Sekretariat Daerah 
dikoordinasi oleh Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana. 
(9) Penyusunan SOP teknis bidang medis berpedoman pada 
Peraturan Bupati ini dan dapat berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. BAB III 
PENYUSUNAN SOP 
Bagian Kesatu Penyusun (3) Prinsip pelaksanaan penyusunan SOP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: 
a. konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten 
dari waktu ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi 
apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintah; 
b. komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen 
penuh dari seluruh jajaran organisasi dari jenjang 
yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi; 
c. perbaikan berkelanjutan, yaitu harus terbuka 
terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur 
yang benar-benar efisien dan ef ektif; 
d. mengikat, yaitu harus mengikat pelaksana dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar 
yang telah ditetapkan; 
e. seluruh unsur memiliki peran penting, bahwa seluruh 
pegawai memiliki peran -peran tertentti. dalam setiap 
prosedur yang distandarkan; dan 
f. terdokumentasi dengan baik, bahwa seluruh prosedur 
yang telah distandarkan harus didokumentasikan 
dengan baik sehingga dapat selalu dijadikan referensi 
bagi setiap mereka yang memerlukan. 
(1) Kepala OPD/Un it Kerja wajib melakuk an monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksariaan SOP. 
(2) Kepala OPD/Unit Kerja dapat melakukan pengembangan 
SOP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 BABV 
MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN 
PENGAWASAN (1) (SOP lingkup OPD/Unit Kerja ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala OPD /Unit Kerja. 
(2) SOP lingkup daerah/lint as OPD ditetapkan dengan 
Keputusan Sekretaris Daerah. Pasal 10 BAB IV 
PENGESAHAN (2) Tahapan penyusunan SOP, format SOP , dan lembar 
pengesahan Dokumen SOP sebagairnana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ( 1) Siklus SOP meliputi: 
a. persiapan; 
b. penilaian kebutuhan; 
c. penyusunan; 
d. penerapan; dan 
e. monitoring dan evaluasi. Pasal 9 Bagian Ketiga 
Siklus SOP Syarat SOP meliputi: 
a. menghasilkan paling sedikit 1 (satu) output tertentu; 
b. melibatkan minimal 2 (dua) orang; r: 
c. mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi; 
d. mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
e. memperhatikan SOP lainnya yang juga dibakukan; dan 
f. memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP. Bagian Kedua 
Syarat