Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 32 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 32 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam 
peraturan 
ini yang dimaksud d
engan :
 
1.
 
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
Pemerintah Daerah,
 
adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
.
 
3.
 
Bupati, 
adalah Bupati Probolinggo
.
 
4.
 
Perangkat Daerah
, 
adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Daerah
. 
 
5.
 
Badan Keuangan Daerah
, 
ada
lah 
Badan Keu
angan Daerah
 
Kabupaten 
Probolinggo
.
 
6.
 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
, 
adalah 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 
Kabupaten Probolinggo
.
 
 
3
 
 
7.
 
Program Arsip Vital, adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan 
terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindung
an dan 
menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah 
terjadi musibah.
 
8.
 
Pengelolaan A
rsip Vital
, 
adalah suatu
 
rangkaian kegiatan penanganan A
rsip 
Vital mulai dari identifikasi, pengumpulan, penataan, pengo
lahan, 
perlindungan, pengam
anan
 
dan penyelamatan serta penggunaan atas arsip 
yang di kategorikan sebagai arsip vital d
i 
Lingkungan 
Pemerintah 
Daerah
.
 
9.
 
Pencipta Arsip
, 
adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam 
pelaksanaan fungs
i, tugas, dan tanggung
jawab dibidang peng
elolaan arsip 
dinamis.
 
10.
 
Unit Pengolah
, 
adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas 
dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan 
penciptaan arsip di lingkungannya
.
 
11.
 
Unit 
Kearsipan
, 
adalah unit kerja pada pencipta arsi
p yang mempuny
ai tugas 
tanggung
jawab dalam penyelenggaraan 
kearsipan
.
 
12.
 
Arsip Vital
, 
adalah arsip yang keberadaanya merupakan persyaratan das
a
r 
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan 
tidak tergantikan apabila rusak atau hi
lang.
 
13.
 
Arsip 
Dinamis
, 
adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
 
14.
 
Daftar 
Arsip Vital
, 
adalah suatu daftar dalam bentuk formulir yang berisi data 
arsip vital milik 
Pemerintah 
Daerah
.
 
15.
 
Id
entifikasi 
Arsip Vital
, 
adalah kegiatan pendataan dan menentukan
 
jenis arsip 
yang dikategorikan
 
sebagai arsip vital.
 
16.
 
Pendataan 
Arsip Vital
, 
adalah kegiatan pengumpulan data tentang jenis, 
jumlah, media, lokasi dan kondisi ruang penyimpanan arsip vital.
 
17.
 
Pen
du
plikasian
, 
adalah suatu kegiatan penggandaan (back
-
up) arsip dalam 
bentuk media yang sama atau berbeda
 
dengan arsip yang asli.
 
18.
 
Pengamanan 
Arsip Vital
, 
adalah suatu kegiatan melindungi arsip vital baik 
fisik maupun informasinya terhadap kemungkinan kehila
ngan dan kerusakan.
 
19.
 
Penyelamatan 
Arsip Vital
, 
adalah suatu kegiatan untuk memindah (evaluasi) 
arsip vital ke tempat yang lebih baik.
 
20.
 
Penyimpanan 
Khusus
, 
adalah metode pelindungan arsip 
vital dengan 
melakukan penyimpanan arsip pada tempat dan s
a
rana khusus.
 
21.
 
Pemencaran
, 
adalah metode perlindungan arsip vital dengan cara 
m
e
mencarkan arsip hasil duplikasi (copy back
-
up) ke lokasi penyimpanan yang 
berbeda.
 
4
 
 
22.
 
Pemulihan 
Arsip Vital
, 
adalah suatu kegiatan perbaikan fisik arsip vital yang 
rusak akibat bencana.
 
23.
 
Perlind
ungan 
Arsip Vital
, 
adalah k
egiatan mengamankan, menyelamat
kan dan 
memulihkan arsip vital dari kerusakan, hilang
 
atau musnah baik secara fisik 
maupun informasi.
 
24.
 
Series
 
Arsip Vital
, 
ad
a
lah himpunan arsip yang tercipta, yang diatur dan 
dikelola sebagai suatu 
entitas informasi kerena adanya keterkaitan secara 
fungsional, kegiatan dan kesamaan subjek.
 
25.
 
Asas 
Kepastian Hukum
, 
adalah penyelenggaraan pengelolaan arsip vital 
berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan 
 
perundang
-
undangan
, kepatu
tan
 
dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara 
negara
.
 
26.
 
Asas 
Keautentikan 
dan 
Keterpercayaan
, 
adalah pengelolaan arsip vital harus 
dapat menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan
 
sebagai bukti dan bahan akuntabilitas.
 
27.
 
Asas 
K
eutuhan
, 
adalah pengelolaan arsip vital harus menjaga kelengkapan 
arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi 
maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan 
arsip.
 
28.
 
Asas 
Keamanan
, 
adalah pengelolaan arsip vital 
harus memberikan jaminan 
keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi 
oleh pengguna yang tidak berhak.
 
29.
 
Asas 
Keselamatan
, 
adalah bahwa pengelolaan arsip vital harus dapat 
menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya, baik ya
ng disebabkan 
oleh alam maupun perbuatan manusia.
 
30.
 
Asas 
Keprofesionalan
, 
adalah penyelenggaraan arsip vital harus dilaksanakan 
oleh
 
sumber daya manusia yang profe
sional yang memiliki kompetensi 
 
di
bidang kearsipan.
 
31.
 
Asas 
Keantisipatifan
, 
adalah p
enyelenggaraan pengelolaan arsip vital harus 
didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan 
kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan 
bernegara seperti perubahan perkemban
gan teknologi informasi, budaya
 
dan 
ketatanegaraan.
 
32.
 
Asas 
Akuntabilitas
, 
adalah penyelenggaraan pengelolaan arsip vital harus 
memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa 
merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam.
 
33.
 
Asas 
Kemanfaatan
, 
adalah penyelenggaraan pengelo
laan arsip vital harus 
dapat memberikan manfaat bagi keh
idupan bermasyarakat, berbangsa
 
dan 
bernegara.
 
5