Bagaimana redaksi normatif Pasal 21 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 3 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA, BAB VI - TARIF PDAM TIRTA MERAPI, Pasal 21 berbunyi:

Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Direksi PDAM Tirta
Merapi dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan
tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang
mampu;dan
kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
Berdasarkan hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan Pengawas, Bupati
membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM Tirta Merapi
paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi
menerbitkan Keputusan Besarnya Tarif bagi setiap pelanggan.