Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 32 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 32 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau. 
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi 
dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 
penginterpretasian atas hasilnya. 
5. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya 
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. 
6. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang 
selanjutnya disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri 
Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman 
bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem 
Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP 
berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan 
pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal 
dan statistik keuangan secara nasional. 
7. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang 
selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik 
dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain 
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 
lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Berau. 
8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas 
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 
Pemerintah Kabupaten Berau dalam penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan. 
9. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, 
adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri 
dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara 
lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, 
buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan 
keuangan. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 
11. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan 
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
12. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas 
atau setara kas diterima atau dibayar. 
13. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang 
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis 
kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana 
berbasis akrual. 
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA 
dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 
yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 
15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang 
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL 
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, 
koreksi dan SAL akhir. 
16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 
kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
17. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO 
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan 
yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan 
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan 
yang penyajiannya disandingkan dengan periode 
sebelumnya. 
BUPATI BERAU 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
PERATURAN BUPATI BERAU 
NOMOR 32 TAHUN 2017 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 
KABUPATEN BERAU BERBASIS AKRUAL 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BERAU,