Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 12 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 12 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
7. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa 
adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 
10. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 
11. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 
12. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa dan bersifat mengatur. 
15. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 
2018 adalah Peraturan kepala Desa yang disusun sebelum 
ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 
Anggaran 2018. 
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 
17. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa 
dengan belanja desa. 
18. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa 
dengan belanja desa. 
19. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
21. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 
22. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di 
wilayah Kecamatan.