Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 3. Undang -Unda ng Nomor 26 Tahun 2007 tentang ?e::-:2.:..a.an Ruang Nomor 29 Tahun 1959 Pasal 1?
Dalam 3. Undang -Unda ng Nomor 26 Tahun 2007 tentang ?e::-:2.:..a.an Ruang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Sistern Pere ncanaan, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna. 
3. Bupati adalah Bupati Muna . 
4. Rencana adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, 
melalu i urutan pilihan , dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia pada 
rentang waktu tertentu. 
5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah 
suatu rencana pengembangan yang berisikan arah, kebijakan dan metode pelaksanaan 
pembangunan kawasan perdesaan yang termuat dalam dokumen perencanaan. 
6. Strategi adalah langkah -langkah berisikan program -program indikatif untuk mewujudkan 
Visi dan Misi. 
7. Program adalah instrument kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 
,..--.,_ 8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , kepentingan 
mas yarakat setempat berdasarkan prakarsa mas yarakat, hak asal usul , dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam .sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa . 
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
12. Mus yawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
.r> diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis. 
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk 
sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian , 
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. 
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari keka yaan asli Desa , dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak 
lainnya yang sah. 
16. Pemberdayaan Mas yarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 
kesejahteraan mas yarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, 
perilaku, kemampuan , kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 
kebijakan , program, kegiatan , dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah 
dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa . 
17. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam 
memberdavakan masvarakat. BAB I 
KETENTUAN UMUM 
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN 
PERDESAAN PERTANIAN TERPADU DAN PETERNAKAN KONTUNAGA 
BARAKAT! KABUPATEN MUNA. MEMUTUSKAN: Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan , 
Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi 
Nomor : 14/DPKP/SK/07 /2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan 
Kawasan Perdesaan. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575) ; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ; 
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 8); 
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 
11. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Dearah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan 
Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
359); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 
2017. 
Menetapkan Memperhatikan 
---._,.:::3_-\..:.:x; 3ERIT A DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR .\J.~ II. PASAL DEMI PASAL