Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, Pasal 11 menetapkan:

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan 
penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun 
dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, 
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang 
terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup 
dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka 
dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu 
perlindungan sumberdaya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam 
negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk 
Pemerintah. 
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif 
terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan terbuka dengan 
persyaratan. 
Bidang atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan 
disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 
Paragraf 3 
Penanam Modal