Menurut PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 32?
Pasal Pasal 32 dalam PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada BAB VII - KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK, menyatakan:

, wajib memiliki stand ar pengumu man informas i. 
(2) Standar pengumuman informasi sebag aim ana dimak sud pada ayat (1), pal ing 
kurang meliputi: 
a. potensi bahaya dan/atau besar an dampak yang dapat ditimbulkan; 
b. pihak-pihak yang berpotensi terkena damp ak baik masyarakat umum 
maupun pegawai SKPD/BUMD yang mene rim a izin atau perjanjian kerja 
dari SKPD/ BUMD tersebut ; 
c. prosedur dan tern pat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; 
d. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; 
e. cara men ghi ndari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; 
f. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; dan 
g. upaya-upaya yang dilakukan oleh SKPD/BUMD dan/atau pihak-pihak yang 
berwe nang dalam menan ggulang i bahaya dan / a tau dampak yang 
ditimbulkan. 
15 
Bagian Keempat 
Inform asi yang Wajlb Tersedia Setiap Saat 
setiap saat 
dapat ditolak 
surat menyur at pimpinan atau pejabat Pemerintah Daerah/SKPD /BUM D 
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungs inya; 
syarat-syarat perizinan izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut 
dokumen pendukungnya, dan laporan tentan g ketaatan pelaksanaan izin 
yang diberikan ; 
data perbendaharaan atau inventaris; 
trate gis dan rencana kerja Pemerintah Daer ah/SKPD/ BUMD; 
rencana st D/BUMD; . . . an Pemerintah Daerah/SKPI " agenda kerja pimpn · Publik yang dilaksanakan, 
• ke ·tan pelayanan Informas l _dimiliki beserta 
ttormasi mengenai ,~an Informasi Publik a ~~«rmasi Publik sarana dan p, %anusia yang menanga"ms sea apoma" 
di inya sumber ay layanan Jnformas, on«s' Aitikasinya , anggaran 
beserta Ku ditemukan dalam 
penggunaannya, um pe\anggaran yan& 
gambaran um! Lakannya jmlah, jenis , _i'~erta laporan peninda yang dilaporkan oleh 
1. J' san interna 3langgaran pengawa s ibaran umum pe 
ienis, dan gam" .:dakannya; masyarakat 
• 5um"_;a skrta tap»ran pen"° ,atakean te±bake ""~~eta sesua" 
masya i yang telab 3~~a penyelesaian° 
: pub lik I ,be zatan dan,a . Id torma"! ekanise eP' dang-undan ga ~aimana dimaks 
erdasarka ,an peaturan per +formas i seba8? .an kerja; dan etentu muman mn = a perjanJ 
denga ~tang standar pen6' ,fatau penen aala pertemua" 
+storm[Sr~a, ~a&i enema ' aaaa pei«b at puIi 
AaiamPa s ~makaan yang disamp an kel) ;tormas ntuk umum ­ 
,ans terbu J 
k. h. g, c. seluruh informasi lengkap yang wajib disedi akan dan diumumkan secara 
berkala seba gaim ana dimaks ud dalam Pasal 32; 
d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian . dan keuangan; 
e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga beriku t dokumen pendukungnya; 
f. Pasal 34 
(1) Setiap SKPD/BUMD wajib menyediakan Inform asi Publik 
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, kecuali yang 
berda sarkan peraturan perundang-undangan. 
(2) Informasi sebagaimana dimak sud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. Daftar lnformasi Publik, yang memuat: 
1) nomor ; 
2) ringkasan isi informasi; 
3) pejabat a tau unit/ satuan kerja yang mengu asai informasi; 
4) penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi; 
5) waktu dan tempat pem buatan informasi; 
6) bentuk informasi yang tersedia; dan 
7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip ; 
b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Pemerinta h 
Daerah/ SKPD/ BUMD; 
16 
Bagian Kelima 
Inform asi yang Dikecualikan 
Pasa l 35 
(!) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf d bersifat ketat dan terbatas. 
(2) lnform asi Publik yang dikec ualikan bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan 
perat uran perundang -unda ngan, kepatutan dan kepentingan umum. 
(3) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi 
yang timbul apabila suatu informasi diberik ar kepada masyarakat dan 
pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informa.si Publik dapat melindungi 
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya a tau sebaliknya. 
Paragraf 1 
Pengklasifikasian Informasi yang Dikecu alikan