Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 1 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA BLITAR Nomor 1 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3.Walikota adalah Walikota Blitar.
4.Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah adalah program pemberian beras
secara Gratis yang diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
meliputi keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin di Kota
Blitaryang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi P emberian Beras
Sejahtera (Rastra) Daerah secara gratis dalam rangka untuk mendukung
ProgramBantuanPanganNon Tunai (BPNT)dariPemerintah Pusat .
5.Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra) Daerah adalah Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) di Kelurahan yang ber hak menerima Beras Sejahtera (Rastra)
Daerah dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan/atau Berita
Acara Hasil Musyawarah Kelurahan ( Muskel) yang selanjutnya ditetapkan
melalui Keputusan Camat dan Keputusan Walikota Blitar.
6.Pelaksana Distribusi adalah Satuan Petugas di Kelurahan/Kecamatan yang
ditetapkan oleh Lurah/Camat.
7.Titik Distribusi (TD) adalah tempat penyerahan Beras Sejahtera (Rastra)
Daerah dari Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial Kota Blitar kepada
Pelaksana Distribusi di Kelur ahan/Kecamatan.
8.Musyawarah Kelurahan ( Muskel) adalah forum pertemuan di tingkat
Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan penerima manfaat yang
memang teridentifikasi berhak menerima Beras Sejahtera (Rastra) Daerah,
dengan melibatkan Aparat Kelurahan, LPMK , perwakilan tokoh masyarakat,
RT/RW, perwakilan keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin
calon penerima manfaat.
59.Musyawarah Kecamatan ( Muscam ) adalah forum pertemuan di tingkat
Kecamatan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi penyesuaia ndata
ataujumlah penerima manfaat di wilayah Kecamatan dan penyampaian
informasi terkait tahapan serta mekanisme pelaksanaan Muskel , yang
dilaksanakan dengan melibatkan Camat, Lurah, TKSK, perwakilan tokoh
masyarakat, perwakilan RT/RW dan aparat /instansi /lembaga terkait
lainnya.