Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 4 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3 
 3. Bupati adalah Bupati Jayapura. 
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi 
daerah sesuai dengan Peraturan pe rundang-undangan yang berlaku. 
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daer ah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang kh usus disediakan da n/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepe ntingan orang prib adi atau badan. 
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usah a dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh oran g pribadi atau badan. 
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan at au diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan um um serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribus i atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemeri ntah Daerah untuk tu juan kepentingan dan 
pemanfaatan umum serta da pat dinikmati oleh oran g pribadi atau badan. 
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas 
jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 
11. Dihapus. 
12. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah 
pembayaran atas pelayanan pema kaman yang meli puti pelayanan 
penguburan/pemakaman mayat, dan sewa tempat pemakaman yang 
dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
13. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum adalah pembayaran atas 
pelayanan parkir di tepi jalan um um yang ditetapkan oleh Bupati. 
14. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pemb ayaran atas pen yediaan fasilitas 
pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los dan/atau 
kios yang dikelola Pe merintah Daerah, dan kh usus disediakan untuk 
pedagang. 
15. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemada m Kebakaran adalah Pembayaran 
atas pelayanan pemeriksaan oleh Peme rintah Daerah terhadap alat-alat 
pemadam kebakara n yang dimiliki dan/at au dipergunakan oleh 
masyarakat. 
16. 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pembayaran atas 
penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah. 
17. Retribusi Penyediaan dan/atau Peny edotan Kakus adalah pembayaran 
atas Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus/Jamban yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 
18. Dihapus. 
19. Retribusi Pengujian Kendaraan Berm otor adalah pembayaran atas 
pelayanan pengujian kendaraan be rmotor oleh Peme rintah Daerah. 
4 
 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pe mungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 
21. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS 
adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di kampung/kelurahan sebelum diangkatke TPA. 
22. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah 
tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah. 
23. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang 
berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan 
organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar 
tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya. 
24. Dihapus. 
25. Dihapus. 
26. Makam adalah tempat untuk me nguburkan mayat/jenasah. 
27. Tempat Pemakaman Umum adalah ar eal tanah yang di sediakan untuk 
keperluan pemakaman maya t/jenasah yang dimiliki dan atau dikelola 
oleh Pemerintah Daerah. 
28. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
teknik yang berada pada kendaraa n itu termasuk kendaraan gandengan 
atau kereta tempelan yang dirang kaikan dengan ke ndaraan bermotor. 
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu ke ndaraan bermotor yang 
bersifat sementara. 
30. Tempat Parkir adalah temp at yang berada ditepi jalan umum tertentu dan 
telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir 
kendaraan bermotor. 
31. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas 
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerint ah Daerah dan khusus disediakan 
untuk pedagang. 
32. Los adalah bangunan tetap dida lam lingkungan pasar berbentuk 
bangunan memanjang tanp a dilengkapi dinding. 
33. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan 
yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan 
langit-langit yang dipergunak an untuk usaha penjualan. 
34. MCK adalah bangunan di pasar yang disediakan khusus untuk mandi, 
cuci dan buang air besar dan kecil. 
35. Alat Pemadam Kebakaran adalah al at-alat teknis yang dipergunakan 
untuk mencegah dan me madamkan ke bakaran. 
36.
 Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan 
dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untu k menjamin agar alat 
pemadam kebakaran se lalu dapat berfungsi dengan baik. 
 
 
 
5 
 37. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang 
memuat gambar mengenai suatu loka si/wilayah dengan skala tertentu 
yang dapat memberikan informasi me ngenai batas-batas wilayah dengan 
menunjukan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan, termasuk 
peta Kabupaten, peta Kecamatan, peta Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW), peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), peta 
Rencana Umum Tata Ruan g Kota (RUTRK), peta Rencana Detail Tata 
Ruang Kota (RDTRK) dan peta Rencan a Teknik Ruang Ko ta (RTRK) atau 
Site Plan. 
38. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegi atan/menguji dan 
atau memeriksa bagian kendaraan be rmotor, kereta gandengan, kereta 
tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka memenuhi persyaratan 
teknis dan layak jalan. 
39. Pengujian berkala kendaraa n yang selanjutnya disebut uji berkala adalah 
pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap 
setiap kendaraan wajib. 
40. Pemeriksaan Teknis Kend araan Bermotor adalah pemeriksaan terhadap 
persyaratan kondisi tekn is dan laik jalan kend araan bermotor, kereta 
gandungan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus, dalam rangka penerbitan surat-surat keterangan kelaikan jalan sebagai bidang 
administrasi pengujian kendaraan bermotor, dan penerbitan penilaian 
kondisi teknis ke ndaraan bermotor. 
41. Penilaian kondisi teknis adalah pe nilaian terhadap pe rsyaratan teknis 
dan laik jalan kompon en-komponen se rta bagian-bag ian kendaraan 
bermotor, yang dinyatakan dalam sa tuan prosentase dan dipergunakan 
sebagai dasar pe nerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) 
pelelangan kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan (Scraping). 
42. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang 
diberikan kepada seseor ang dalam rangka observasi,diagnosis, 
pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya. 
43. Pelayanan Rawat Jalan ad alah pelayanan kepada pasien untuk observasi 
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan kesehatan lainnya 
tanpa tinggal di rawat inap. 
44. Pelayanan Rawat Jalan Standar adalah pelayanan rawat jalan yang 
dilaksanakan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh 
dokter/spesialis yang khusus, yang ditangani oleh dokter umum, dokter 
gigi, dokter asisten ah li dan dokter spesiali s dan tenaga kesehatan 
lainnya yang ditugaskan saat itu. 
45. Pelayanan Rawat Inap ad alah pelayanan kepada pasien untuk observasi 
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabili tasi medik dan/atau 
kesehatan lainnya dengan menempati temp at tidur. 
46. Pelayanan Rawat Sehari ( One Day Care ) adalah pelayanan kepada pasien 
untuk observasi, diagnosis, pengobat an, rehabilitasi medik dan pelayanan 
kesehatan lain dan menemp ati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari. 
47. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang 
menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal. 
48. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan. 
 
6 
 49. Pelayanan Penunjang Di agnostik adalah pela yanan penunjang untuk 
menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan : 
laboratorium klinik, laboratorium pa tologi anatomi, laboratorium mikro 
biologi, radiologi, elektromedik dan tindakan/pemeri ksaan penunjang 
diagnostik lainnya. 
50. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adal ah pelayanan paripurna meliputi 
upaya penyembuhan dan pemuliha n yang selaras dengan upaya 
pencegahan penyakit gigi dan mulu t serta peningkata n kesehatan gigi 
dan mulut serta peningkatan kesehata n gigi dan mulut pada pasien di 
rumah sakit. 
51. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan instalasi farmasi 
RSUD. 
52. Pelayanan Penunjang Non -Medik adalah pelayana n yang diberikan di 
rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik. 
53. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam 
bentuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi, dan konsultasi khusus lainnya. 
54. Pelayanan Medico adalah pelayanan kesehatan yang be rkaitan dengan 
kepentingan hukum. 
55. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang 
meliputi perawatan jena zah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan 
untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman untuk kepentingan proses hukum. 
56. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan keseha tan tingkat lanjutan 
harus diberikan secepatnya untu k mencegah/menan ggulangi resiko 
kematian atau cacat. 
57. Pelayanan Rawat Rujukan adalah pelayanan kesehat an tingkat lanjutan 
kepada pasien yang observasi, pe rawatan, diagnosi s, pengobatan, 
rehabilitasi dan/atau kesehatan lain nya dengan menempati tempat tidur. 
58. Rumah Sakit Umum Daer ah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 
Rumah Sakit Umum Daer ah milik Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
59. Pusat Kesehatan Masyara kat yang selanjutnya disingkat Puskesmas 
adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat 
jalan dan rawat inap. 
60. Puskesmas Pemban tu yang selanjutnya dising kat Pustu adalah instansi 
kesehatan daerah di bawah pusk esmas yang memp unyai kunjungan 
rawat jalan. 
61.
 Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan 
mempergunakan kendaraan roda 4 (empat ), kendaraan roda 2 (dua), alat 
transportasi air atau transportasi lainnya di loka si yang jauh dari sarana 
pelayanan yang ada. 
62. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan 
kesehatan yang diberikan oleh Pemerint ah Daerah. 
63. Jasa Sarana adalah im balan yang diterima ol eh puskesmas dan rumah 
sakit umum daerah atas pemakaian sa rana, fasilitas, alat kesehatan, 
bahan medis habis paka i, bahan non-medis habis pakai dan bahan 
lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung da lam rangka 
observasi, diagnosis, peng obatan dan rehabilitasi. 
7 
 64. Jasa Pelayanan adalah im balan atas jasa yang diberikan oleh tenaga-
tenaga keperawatan, tena ga administrasi, dan tenaga kesehatan lainnya 
kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi atau 
pelayanan lainnya. 
65. Jasa Medik adalah imbalan jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, 
dokter asisten ahli, dokter umum, dokt er gigi, psikolog, dan tenaga medis 
lainnya kepada pasien da lam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, 
konsultasi, visite, perawatan, reha bilitasi medik da n atau pelayanan 
lainnya. 
66. Jasa Pelayanan Anastesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang 
diberikan oleh ahli anastesi atau tena ga anastesi lainny a kepada pasien 
dalam rangka pemberian pembiusan. 
67. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imba lan yang diterima atas pelayanan 
farmasi yang diberi kan kepada pasien 
68. Bahan Medis Habis Paka i adalah bahan kimia, reagensia, bahan 
laboratorium, bahan radiologi, da n bahan habis paka i lainnya yang 
digunakan dalam rangka observasi, di agnosis, tindakan, rehabilitasi dan 
pelayanan kesehatan lainnya. 
69. Obat-obatan adalah ba rang farmasi berupa sediaan yang dapat 
disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang di konsumsi secara 
langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya. 
70. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD termasuk makanan 
pasien. 
71. Makanan Pasien adalah makanan ya ng diberikan kepad a pasien yang 
sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi ma sing-masing. 
72. Tempat Tidur di RSUD adal ah tempat tidur yang te rcatat dan tersedia di 
ruang rawat inap. 
73. Penjamin adalah orang atau bada n hukum sebagai pe nanggung biaya 
pelayanan kesehatan da ri seseorang yang me nggunakan/ mendapat 
pelayanan kesehatan. 
74. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memili ki sanak keluarga, tidak 
ada yang mengurus, tidak memiliki id entitas (Mr X), kesadarannya hilang 
dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya 
tidak dapat diiden tifikasi untuk data administrasi. 
75. Pasien Miskin adalah pasien ya ng sama sekali tidak mempunyai 
kemampuan untuk me mbayar biaya kesehatannya atau keluarga dan 
terdaftar didalam buku keluarga miskin yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
76. Unit Cost adalah perhitungan bi aya riil yang dikeluarkan untuk 
melaksanakan satu unit /satu jenis pelayanan te rtentu di RSUD yang 
terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik. 
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutny a disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menent ukan besarnya jumlah retribusi 
yang terutang. 
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat keputusan ya ng menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran Retribusi kare na jumlah kredit Retr ibusi lebih besar dari 
Retribusi yang terhutang atau tidak seharus nya terutang. 
8 
 79. Surat Tagihan Retribus i Daerah, yang selanj utnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagi han retribusi dan/atau sanksi 
administrasi berupa bu nga dan/atau denda. 
80. Surat Keputusa n Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamak an dan SKRDLB 
yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
81. Pemeriksaan adalah serangka ian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, dan pengol ah data dan atau kete rangan lainnya dalam 
rangka pengawasan kepatuhan peme nuhan kewajiban retribusi Daerah 
berdasarkan peraturan perundan g-undangan retr ibusi Daerah. 
82. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawa i Negeri Sipil yang 
selanjutnya dapat disebu t penyidik, untuk mencar i serta mengumpulkan 
bukti yang dan dengan bukti itu me mbuat terang tind ak di bidang 
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
2. ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus sehi ngga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut :