Menurut PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 23 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 23 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
2. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati 
adalah Bupati Kotabaru. 
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan 
pembinaan Manajemcn ASN di instansi pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja sebagai unsur 
pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 
disingkat KPK adalah komisi pemberantasan tindak 
pidana kompsi sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kotabaru. 
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. 
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 
menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif dan 
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau 
pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga ncgara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
11. Harta Kekayaan adalah harta benda bcrupa benda 
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 
berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang 
dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh 
Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak 
yang masih dalam tanggungan Penyclenggara Negara, 
baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang 
lath, yang diperoleh sebelum dan selama 
Penyelenggara Negara mamangku jabatannya. 
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk 
selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam 
bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang 
uraian dan rincian informasi mengcnai Harta 
Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, 
pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara. 
13. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara untuk 
selanjutnya disingkat LHKASN adalah Dokumen 
penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimilki 
dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur 
sipil negara. 
14. Pejabat Wajib LHKPN dan LHKASN Pemerintahan 
Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut WL 
adalah pejabat di Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten Kotabaru yang wajib mengisi, 
menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN atau 
LHKASN. 
15. Unit Pengelola yang selanjutnya disingkat UP adalah 
unit pengelola yang dibentuk dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL 
dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dan 
LHKASN. 
16. Administrator Instansi, selanjutnya disebut sebagai 
Admin Instansi adalah pejabat/pegawai yang 
ditunjuk oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola 
Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan 
instansinya. 
17. Administrator Unit Kerja, selanjutnya disebut sebagai 
Admin Unit Kerja adalah pejabat/pegawai yang 
ditunjuk oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola 
Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan unit 
kerjanya pada masing-masing instansi.