Jelaskan isi kandungan Pasal 19 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR Nomor 3 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR Nomor 3 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVlSI, ketentuan pada BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, Pasal 19 berbunyi:

(1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas ..
(2)Persyaratan ...
- 11 -
(2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah
Warga Negara Indonesia yang:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berwibawa, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela;
e. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu;
f.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan
persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan darr/atau keahlian, serta
pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu
dalam pengelolaan penyiaran;
h. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media
massa lainnya;
1.tidak memiliki jabatan lain; dan
J. non partisan.
Pasal20
(1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas dalam
bentuk surat keputusan
(2) Calon Dewan Direksi terpilih, diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas.
Pasal21
(1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. berhalangan tetap.
(2) Anggota ...
- 12 -
(2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya
apabila:
a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. terlibat dalarn tindakan yang merugikan lembaga;
c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 19
.
(3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela
diri.
(4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan secara tertulis
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi
yang bersangkutan diberi tabu secara tertulis oleh Dewan Pengawas ten tang
rencana pemberhentian tersebut.
(5) Selarna rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih
dalarn proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan
tugasnya.
(6) Jika dalarn jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyarnpaian
pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak
memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut,
rencana pemberhentian dianggap batal.
(7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya
keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
(8) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat
penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan
sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh
pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada
jabatan yang sarna.
(9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak
tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya
yang ditunjuk semen tara oleh Dewan Pengawas.
(lO) Jika ...
- 13 -
(10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti
antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan
Direksi.