Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 46 Tahun 2012?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 46 Tahun 2012 tentang TUGAS , FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, BAB II - TUGAS , FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, Pasal 19 berbunyi:

(1) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum 
dan pelaporan serta tugas teknis di bidang sejarah dan kepurbakalaan . 
 
20 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan 
pedoman pelayanan umum di bidang sejarah dan kep urbakalaan ; 
b. pelaksanaan penyu sunan bahan pelaporan di bidang sejarah dan 
kepurbakalaan ; dan 
c. pelaksanaan tugas teknis di bidang sejarah dan kepurbakalaan . 
(3) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Sejarah dan 
Kepurbakalaan ; 
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bida ng sejarah dan 
kepurbakalaan ; 
c. melaksanakan penyusunan bahan pe ngkaji an kebijakan teknis di bidan g 
sejarah dan kepurbakalaan , meliputi : penulisan sejarah lokal dan sejarah 
kebudayaan daerah, pemahaman sejarah (nasional, sejarah wilayah, 
sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah), inventarisasi/dokumentasi 
sumber sejarah dan publikasi sejarah, database dan sistem informasi 
geografi sejarah , pemberian pen ghargaan tokoh yang berjasa terhadap 
pengembangan sejarah ; 
d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum 
di bidang sejarah dan kepurbakalaan ; 
e. melaksanakan penyusunan bahan pedoman sejarah yang meliputi 
peningkatan pemahaman sejarah dan wa wasan kebangsaan, penanaman 
nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan , pemetaan sejarah, ratifikasi 
konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural 
Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" ; 
f. melaksanakan penyusunan bahan pengkaj ian kebijakan teknis yang 
meliputi : perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar 
Budaya (BCB)/situs, dan pengelolaan museum, ; penyusunan sejarah 
lokal; 
g. melaksanakan penyusunan bahan p enetapan BCB/situs ; 
h. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan pedoman penelitian 
kepurbakalaan yang meliputi arkeologi, pendirian museum, pengangkatan 
peninggalan bawah air ; 
i. melaksanakan p enyebarluas an informasi sejarah lokal di K abupaten ; 
j. melaksanakan penyusunan bahan p elaksanaan pemberian penghargaan 
bidang sejarah lokal; 
k. melaksanakan penyusunan bahan p elaksanaan kongres sejar ah tingkat 
daerah di Kabupaten ; 
l. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan l awatan sejarah tingkat 
lokal di Kabupaten ; 
m. melaksanakan penyusunan bahan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam 
perspek tif nasional; 
n. melaksanakan penyusunan bahan musyawarah kerja daerah bidang 
sejarah; 
o. melaksanakan penyusunan bahan kajian dan penulisan sejarah daerah 
dan sejarah kebudayaan daerah; 
p. melaksanakan pemetaan sejarah; 
q. melaksanakan koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupate n; 
21 r. melaksanakan penanganan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, 
registrasi, usulan penetapan, peningkatan peran serta masyarakat, 
BCB/situs warisan budaya dunia; 
s. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi perizinan membawa 
Benda Ca gar Budaya (BCB) ke luar kabupaten dalam satu provinsi; 
t. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan museum , registrasi 
museum dan koleksi , akreditasi museum , serta penambahan dan 
penyelamatan koleksi museum; 
u. melaksanakan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh 
kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi; 
v. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang sejarah dan 
kepurbakalaan ; 
w. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan di bidang sejarah dan kepurba kalaan ; 
x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
y. melaksanakan tugas operasional di bidang sejarah dan kepurbakalaan ; 
z. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang sejarah dan 
kepurbakalaan ; 
å. melaksanakan ketatausahaan di bidang sejarah dan kepurbakalaan ; 
ä. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; 
ö. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara 
rutin dan insidental di bidang sejarah dan kepurbakalaan ; dan 
aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya . 
 
Bagian Ke tujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional