Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 1 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 1 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, BAB III - TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 5 menetapkan:

Tata cara penyampaian komponen disiplin dan kinerja dalam rangka 
Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara dan calon di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, ditetapkan 
sebagai beriku t : 
a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan dokumen yang telah di 
jilid tentang laporan penilaian komponen kinerja dengan 
memperhatikan tupoksi jabatan dalam 1 (satu) bulan kerja , dan 
rekapitulasi kehadiran Aparatur Sipil Negara dan calon Aparatur 
Sipil Negara yang diambil dari Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang didapat dari hasil 
absensi sidik jari. 
b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan 
kepada Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan 
Penghasilan melalui Bagian Organisasi selaku Sekretariat Tim 
Penilai dan Evaluasi ; 
c. Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi melakukan verifikasi terhadap 
dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a maupun dokumen 
pendukung lainnya untuk kemudian ditetapkan sebagai dasar 
pemberian TP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa 
Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 
Bupati ini; 
d. Hasil penetapan Tim Penilai dan Evaluasi seperti tersebut pada 
huruf c di atas disampaikan kepada Kepala PD yang bersangkutan 
untuk menjadi dasar permintaan pembayaran TP PD; 
e. Apabila terjadi keterlambatan pemasukan dokumen pendukung 
penilaian komponen disiplin (surat sakit, surat ijin, surat cuti, dan 
surat tugas) sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan 
rekapitulasi kehadiran dan/atau Daftar Penerima TP PD, maka 
Kepala PD wajib membuat Surat Pemyataan Tanggung Jawab 
Mutlak (SPTJM) dengan format sebagaimana terdapat dalam 
Lampiran V Peraturan Bupati ini; 
f. Keabsahan perubahan rekapitulasi kehadiran pegawai menjadi 
tanggung jawab Kepala PD.