Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 Pasal 139?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal92, Pasal 139 mengatur sebagai berikut:

(1) Pihak yang dapat menerima hibah terdiri dari: 
a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga 
kemanusiaan atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial 
berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar / rumah tangga a tau 
pemyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten; 
b. pemerintah pusat; 
c. pemerintah daerah lainnya ; 
d. pemerintah desa; 
e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan 
kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang -undangan; atau 
f. pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada 
huruf d, dilakukan dalam hal: 
a. barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan 
kepemilikannya kepada desa; dan 
b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang 
sudah digunakan untuk fasilitas umum.t (1) Hibah dapat berupa: 
a. tanah dan/ a tau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 
(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain tanah 
dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk 
dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran . 
(3) Barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang dari awal 
pengadaannya untuk dihibahkan; dan 
b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih 
optimal apabila dihibahkan. 
(4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati . Pasal 138 Pasal 137 
(1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib dituangkan dalam Naskah 
Perjanjian Hibah Daerah. 
(2) Pemanfaatan barang milik daerah yang dihibahkan wajib dilaksanakan 
sesuai ketentuan naskah hibah. 
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola 
Barang. (2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung 
sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. - ·················- ·····-- ··-············- ·········· --- 
r .. 
- - -·------ -- - --- --- ·------ --- --- --- ----- Pasal 143 
( 1) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan 
yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 142 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati. 
(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b, antara lain 
tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan 
untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang 
tercantum dalam dokumen penganggaran. 
(3)Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) 
huruf c, antara lain meliputi: 
a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal 
pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;f Pasal 142 
( 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah 
dapat berupa: 
a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau 
c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pasal 141 
(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah 
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan 
kinerja Sadan Usaha Milik Daerah atau Sadan Hukum lainnya yang 
dimiliki Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen 
penganggaran diperuntukan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau 
Sadan Hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan 
Pemerintah; atau 
b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Sadan 
Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki daerah, 
baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. 
(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah 
disertakan dalam penyertaaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan 
Usaha Milik Daerah atau Sadan Hukum lainnya yang dimiliki oleh 
daerah menjadi kekayaaan yang dipisahkan dan wajib mengikuti 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 140 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik 
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. ..