Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH, Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
 
 
 
2 
  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi 
Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di 
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4953); 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4846); 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 5587 Tambahan LembaranNegara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 
 
 
 
3 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4578); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 T a h u n 2 0 1 2 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor5950); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelol aan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Ne gara Tahun 2011 Nomor 310); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hu kum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2015 Nomor 2036); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
dan 
BUPATI JAYAPURA 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN SISTEM 
ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH.