Menurut PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 8% Tahun 2017, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 8% Tahun 2017 tentang PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEW AN, pada BAB III - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, menyatakan:

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS 
pencairan DO sebesar 1/ 12 (satu per dua belas) dari 
pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Sekretaris DPRD 
selaku pengguna anggaran. 
(2) Berdasarkan ... 
000153 
(2) Berdasarkan pengajuan SPP-LS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku 
pengguna anggaran mengajukan surat perintah 
membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 
1 /12 (satu per dua belas) dari pagu l (satu) tahun 
anggaran kepada BUD. 
(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) melampirkan: 
a. daftar penerima DO; 
b. pakta integritas yang sudah ditandatangani 
Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggun aan 
dana sesuai dengan peruntukannya. 
(4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan 
dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar 
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke 
rekening bendahara pengeluaran SKPD sekretariat 
DPRD. 
(5) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 
melakukan pembayaran DO yang diberikan 
sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani 
ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 
(6) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 
mengelola DO untuk dukungan operasional 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan 
daerah.