Apa bunyi lengkap Pasal 22 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor MOR Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor MOR Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, pada BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD, Pasal 22 dinyatakan:

(1) D · al Pi · an DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ana operason mmpmn . 
huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil 
Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
· d k b tuhan lain guna melancarkan representasi, pelayanan, lan rebut . 
pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. 
[ Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 
g3 Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 
1. tinggi, paling banyak 6 (enam )kali; 
2. sedang, paling banyak 4 (empat)kali; 
3. rendah, paling banyak 2 (dua)kali; 
dari uang representasi Ketua DPRD; 
b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 
1. tinggi, paling banyak 4 (empat)kali; 
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima)kali; 
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima)kali; 
dari uang representasi Wakil Ketua DPRD. 
(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: 
a 80%(delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua 
biaya atau disebut lumpsum; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional 
lainnya. 
(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan 
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai 
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke 
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
anggaran berkenaan. 
(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan 
pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus 
memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana operasional pimpinan DPRD diatur 
dengan Peraturan Bupati.