Apa norma yang terkandung dalam Pasal 97 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 97, memuat:

(1)Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang /Pengguna Barang, meliputi:
a.tanah dan/atau bangunan;
b.selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a.memenuhi persyaratan teknis:
b.memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis
lebih menguntungkan bagi daerah apabila barang milik
daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan
barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
c.memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah
tidak terdapat permasalahan hukum.
(3)Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
antara lain:
a.lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai
dengan tata ruang wilayah;
b.lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak
dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
c.tanah kavling yang menurut awal perencanaan
pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan
perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang
bersangkutan;
d.bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau
e.barang milik daerah yang menganggur ( idle) tidak dapat
dilakukan penetapan status penggunaan atau
pemanfaatan.
(4)Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a.memenuhi persyaratan teknis;
b.memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis
lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila
barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan
pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang
diperoleh; dan
c.memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah
tidak terdapat permasalahan hukum.
46
(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a antara lain:
a.barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan
karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
b.barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan
lagi akibat modernisasi;
c.barang milik daerah tidak dapat digunakan dan
dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam
spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus,
dan lain-lain sejenisnya; atau
d.barang milik daerah tidak dapat digunakan dan
dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam
timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut
dalam penyimpanan atau pengangkutan.