Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN, Pasal 11 berbunyi:

(1) Pengurus LKK mempunyai tugas: 
a. Ketua 
1. memimpin organisasi ; 
2. mengevaluasi pengajuan pinjaman 
memutuskan besarnya pinjaman yang 
diberikan kepada peminjam ; 
3. melakukan pembinaan terhadap peminjam ; dan 
dapat 
4. mengatur dan mengendalikan perputaran Kas dan 
Modal ; 
5. melaporkan perkembangan pengelolaan LKK setiap 
3 (tiga) bulan berupa neraca dan perhitungan 
laba/rugi yang telah disahkan Lurah dan dilaporkan 
kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan 
Usaha Mikro dengan tembusan Kepala BPKAD, 
camat, Lurah dan Ketua LPMK; 
6. mempertanggungjawabkan pengelolaan LKK setiap 
akhir tahun kepada Pengawas, selanjutnya setelah 
disetujui oleh Pengawas, disosialisasikan kepada 
masyarakat kelurahan setempat dan dilaporkan 
kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan 
Usaha Mikro dengan tembusan Kepala BPKAD, 
camat, Lurah dan Ketua LPMK. 
b. Sekretaris 
1. menyelenggarakan dan memelihara buku-buku 
administrasi organisasi yang sudah ditetapkan ; 
2. menyelenggarakan dan memelihara arsip-arsip 
surat keluar dan surat masuk bidang sekretaris 
pada umumnya ; 
3. bertanggung jawab dalam ketertiban buku-buku 
administrasi organisasi dan umum. 
-4 -
c. Bendahara 
1. menerima, menyimpan dan membayarkan uang kas 
berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang sah, 
dengan saldo kas paling banyak Rp. 25.000.000,­
(dua puluh lima juta rupiah) dan selebihnya 
disimpan di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ; 
2. menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi 
pembukuan dan keuangan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Walikota ini ; 
3. melaporkan posisi keuangan sewaktu-waktu dan 
secara periodik kepada ketua ; 
4. menyusun neraca dan perhitungan laba/rugi setiap 
bulan. 
(2) Pengawas LKK mempunyai tugas dan tanggung jawab : 
a. mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengurus sesuai 
wewenang dan tanggung jawab serta tata kerja 
dengan tertib, terarah, efektif dan efesien ; 
b. mengawasi peningkatan disiplin dan kesadaran 
pengurus dan karyawan ; 
c. melakukan pemeriksaan, menganalisa, mengevaluasi, 
mengumpulkan dan memberi saran tentang ketertiban 
administrasi organisasi dan administrasi keuangan ; 
d. melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan 
sekali atas hasil pengawasannya kepada Walikota 
melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan 
tembusan Kepala BPKAD, camat, Lurah dan Ketua 
LPMK; 
e. mempertanggungjawabkan pengawasan pengelolaan 
LKK setahun sekali dan hasilnya disampaikan 
kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan 
Usaha Mikro Kota Madiun dengan tembusan Kepala 
BPKAD dan camat. 
s. ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 
berbunyi sebagai berikut : 
-5 -
(3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Pengawas, 
Rencana Kerja dan Rencana Pendapatan dan Belanja 
LKK disahkan oleh Lurah melalui musyawarah Kelurahan 
dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
Koperasi dan Usaha Mikro dengan tembusan Kepala 
BPKAD, Camat, Lurah dan Ketua LPMK. 
6. ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga