Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 1 Tahun 2016 tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, BAB III - SYARAT DAN MEKANISME PERIZINAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Untuk memperoleh IMB, pemohon mengajukan permohonan tertulis 
kepada Bupati melalui Pejabat penerbit izin dengan melampirkan : 
a. mengisi formulir permohonan; 
b. foto copy kartu tanda penduduk atau bukti diri pemohon; 
c. foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan 
hukum/badan usaha atau foto copy anggaran dasar bagi koperasi; 
d. surat kuasa apabila permohonan bukan dilakukan oleh pemohon 
sendiri; 
e. Surat Pernyatan pemohon tentang kesanggupan memenuhi syarat-
syarat teknis bangunan dan pedoman teknis sesuai ketentuan yang 
berlaku; 
f. foto copy Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 
(SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan atau Pejabat 
Pembuat Akte Tanah (PPAT), atau Surat Pelepasan Tanah Adat oleh 
Tokoh Adat yang berwenang; 
g. Foto copy rencana tata bangunan prasarana kawasan industri yang 
disetujui oleh Bupati dengan menunjuk kapling untuk bangunan 
yang bersangkutan bagi industri yang berlokasi di kawasan industri 
dan di luar kawasan industri; 
h. foto copy bukti pembayaran PBB pada tahun berjalan; 
i. gambar rencana dan konstruksi bangunan yang disahkan oleh 
instansi teknis; 
j. rencana Anggaran Biaya (RAB); 
k. Dokumen Amdal bagi industri yang wajib amdal Dokumen UKL-UPL 
bagi yang wajib UKL-UPL; 
l. surat pernyataan bersedia melepaskan sebagian hak atas tanahnya 
untuk kepentingan umum; 
m. untuk bangunan bertingkat disertakan perhitungan konstruksi; 
n. berita acara hasil pemeriksaan tim teknis; dan 
o. izin prinsip kesesuaian tata ruang. 
 
(2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 
rangkap 2 (dua).