Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
kabupaten Bondowoso. 
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 
2018, yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
wilayah Kabupaten Bondowoso untuk memilih Bupati dan 
Wakil Bupati Bondowoso secara langsung dan demokratis. 
6.Pengelolaan ... 
Paraf Koordin asi 
Kaba Kaba Hukum 
Ketua KPU -4-
6. Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana 
kegiatan Pemilihan. 
7. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana 
untuk kebutuhan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Bondowoso. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya 
disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang­
Undang. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bondowoso. 
10. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas 
sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang 
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan 
dilakukan melalui perjanjian. 
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, 
yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga 
penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas 
mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah 
Provinsi Jawa Timur. 
12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disingkat 
KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan 
umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum 
yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati sesuai peraturan perundangundangan. 
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bondowoso, yang 
selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia 
yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa 
Timur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan 
pemilihan di wilayah Kabupaten Bondowoso. 
14. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang 
dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU 
Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten dalam rangka 
pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah. 
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang 
bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan 
penerima hibah. 
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak se bagai Bendaharawan 
Umum Daerah. 
17.Tim ... 
Paraf Koordinasi 
Ketua KPU -5-
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan 
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD 
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, 
PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan. 
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, 
adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas/ 
bagian selaku Bendaharawan Umum Daerah. 
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 
untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan 
Surat Permintaan Pembayaran.