Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 32?
Dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 32 mengatur sebagai berikut:

(1) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan
untuk menjaga keamanan dalam melakukan
pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus
menggunakan Jaringan Intra pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan
Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan Jaringan Intra pemerintah;
b. mendapatkan
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27 -
b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi
dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika; dan
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan
dari kepala lembaga yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
Paragraf 7
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah