Bagaimana redaksi normatif Pasal 88 dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Norma hukum dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 88 berbunyi:

(4) Penyelenggaraan bangunan gedung di .kawasan rawan 
tanah lun~1· aebagafmana dimak&ud pada. ayat (2) 
harus memiliki rekayasa teknis tf!rtfmtu yang mampu 
menganti.sipasi kerusa.kan bangunan gedung akibat 
kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan 
bangunan gedung akibat longsoran tanah pada 
tapak. (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan 
tanah Iongeor ecbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harua memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam 
RTRW, RDTR, pera.turan zonasi dan/atau penetapan 
dari instansi yang berwenang lainnya. 
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat 
mengatur mengenai peryaratan penyetenggaraan 
bangun.an gedung di kawasan rawan tanah longsor 
dalam Peraturan Bupati. 
------·-----····· (I) Kawasan rawan gempa bumi merupakan kawasan 
yang bcrpotcnsi dan/atau pernah mengalami gempa 
bumi dengan sk.a1a Vil sampai dengan X1I Modified 
Mercally Intensity (MMI). 
(2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dalarn Peta Zonasi Oempa 
Kabupaten Pringsewu yang dijabarkan lebih lanjut 
dalJ1m Peraturan Bupati. Pasal 91 Kawasan rawan bencana al.am geologi sebagaimana 
dil:naksud dalam Pa.aal 86 ayat (1) meliputi: 
a. kawa.san rawan gempa bumi; 
b. kawasan rawan gerakan tanah; 
c, kawasan yang terletak di zona patahan aktif; dan 
d. kawasan rawan bahaya gas beracun. Paragraf 5 
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan 
Rawan Bencana A1am Oeologi 
Pasal90 (1) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) merupakan 
kawasan yang diidentifikasikan sering dan/ atau 
berpotensi tinggi wenplami bencana alam angin 
topan. 
(2) Penyelenggeraan bangunan getlu11g tli kawasan rawan 
bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada 
harus memenuhi persvaratan sesuai 
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi 
dan/ atau penetapan dart instansi yang berwenang 
lninnya. 
(3) Dalam hal ketentuan sebagarmana dima.ksud pada 
o.ya.t (21 belum ditetapkan, Pcmcrintah Dacrah dapat 
mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan 
bangunan gedung di kawasan rawan bencana angin 
topan dalam Peraturan Bupati. 
(4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan 
bencana angin topan sebagaimana dima.ksud pada 
hams mcmiliki rekayasa teknis tertentu yang 
mampu mengantisipasi keselamatan penghuni drm/ 
atau kerusakan bangunan gedung akibat angin 
puting beliung. r+-. Pasal 89 Paragraf4 
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan 
Ra.wan Bencana Angin Toplln