Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, khususnya BAB II - PENILAIAN KINERJA, PENGHITUNGAN MASA KINERJA DAN, Pasal 2, memuat:

Penilaian kinerja untuk penetapan TKD untuk Bupati, Sekretaris Daerah dan 
Pejabat Eselon II, Pejabat Eslon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat eselon V dan Pejabat Non Struktural, sebagai berikut: 
Sepanjang tidak ditentukan lain oleh DPRD, Bupati dan Wakil Bupati 
menerima penuh TKD; 
Penilaian Kinerja Sekretaris Daerah untuk pemberian TKD ditentukan 
berdasarkan catatan tertulis dari Bupati atau Wakil Bupati; 
Penilaian Kinerja Pejabat Eselon II untuk pemberian TKD ditentukan 
berdasarkan catatan tertulis kinerja dan disiplin yang bersangkutan 
berdasarkan penilaian Sekretaris Daerah dan/atau Bupati atau Wakil Bupati; 
Penilaian kinerja Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat EselonV dan Pejabat 
Non Struktural ditentukan berdasarkan catatan tertulis kinerja dan disiplin 
oleh atasan langsung yang ditetapkan oleh Kepala OPD.