Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 20 Tahun 2017?
Substansi SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Nomor 20 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 25, khususnya BAB II - TATA CARA PENDAFTA RAN DAN PELAPORAN, Pasal 3, memuat:

huruf a meliputi : 
a. Pajak Hotel ; 
b. Pajak Restoran ; 
c. Pajak Hiburan ; 
d. Pajak Penerangan Jalan ; 
e. Pajak Parkir ; dan 
f. Pajak Sarang Burung Walet . 
(2) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang berdasarkan Peraturan Daerah. 
(3) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sebaga imana dimaksud pada 
, menggunakan SPTPD/SKPD . 
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTP dan SKPD sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini . 
(5) SPTPD/SKPD dibuat rangkap 4 (empat), lembar ke -1 untuk Badan , 
lembar ke -2 untuk Petugas, lembar ke -3 untuk Tempat Pembayaran, 
lembar ke -4 untuk Wajib Pajak . 
(6) Blanko SPTPD/SKPD di sampaikan ke Wajib Pajak atau Wajib Pajak 
mengambil sendiri di Bidang Pajak Daerah Lain pada Badan . 
 
 [10] 
 (7) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib mengisi 
SPTPD/SKPD dengan benar, jelas, lengkap dan disampaikan kepada 
Badan . 
(8) SPTPD/SKPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), pengembaliannya paling lambat 15 ( lima belas ) hari setelah 
berakhir nya Masa Pajak . 
(9) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD/SKPD jatuh pada hari libur, 
maka batas waktu penyampaian SPTPD/SKPD jatuh pada hari kerja 
berikutnya. 
(10) Penyampaian SPTPD/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8 ), 
dilampir i dengan ke terangan atau dokumen pendukung berupa : 
a. laporan hasil penjualan/rekapitulasi penerimaan bulanan yang 
bersangkutan ; 
b. pemakaian /rekapitulasi penggunaan nota penjualan berikut tindasan 
bon penjualan (bill) atau struk cash register; dan 
c. bukti pembay aran lainnya kepada pengusaha. 
(10a) Pelaporan data transaksi usaha sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2A 
meliputi : 
a. Wajib Pajak dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan atau 
Pajak Parkir yang dibayar sendiri, wajib melaporkan dan 
menyampaikan dat a transaksi usahanya kepada Badan ; 
b. Data transaksi usaha sebaga imana dimaksud pada huruf a , 
merupakan dasar perhitungan pajak yang terhutang dan wajib 
dilampirkan pada penyampaian SPTPD; 
c. Data transaksi usaha sebaga imana dimaksud pada huruf a , berupa 
bon pen jualan (bill/ invoice/ struk/ karcis/ nota perhitungan/ tiket/ 
tanda masuk/ kartu berlangganan/ kartu anggota dan atau bentuk 
lainnya yang sejenis sebagai pembayaran atas pelayanan yang 
disediakan di hotel, pelayanan yang disediakan oleh restoran, 
penyelen ggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir diluar 
badan jalan; 
d. Data transaksi yang berupa bon penjualan (bill/ karcis/ tiket dan 
tanda masuk) wajib diporporasi ke Badan . 
(11) SPTPD/SKPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani 
oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada 
, dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 10). 
(12) SPTPD/SKPD yang telah disampaikan dan telah diisi dengan benar dan 
lampirannya lengkap dalam SPTPD/SKPD diberi tanda dan tanggal 
penerimaan . 
(13) Setelah Wajib Pajak membayar pa jak terutang berdasarkan SPTPD/SKPD 
diberi tanda bukti pembayaran. 
 
 [11] 
 (14) SPTPD/SKPD yang tidak diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan 
dan t elah diberikan surat peringatan /teguran, maka jumlah paj ak yang 
terutang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan menerbitkan SKPD . 
(15) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak 
dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian 
SPTPD/SKPD paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Masa Paja k. 
(16) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) , diajukan secara 
tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu 
penyampaian SPTPD/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) . 
 
4. Ketentuan dalam BAB III TATA CARA PENGGUNAAN BON PENJUALAN Ba gian 
Kesatu Pajak Restoran Pasal 6 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5 ) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut :