Menurut dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 20 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 20 Tahun 1945 tentang PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah andaerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pringsewu.
5.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat
PKL adalah pelaku usa ha yang melakukan usaha
perdagangan dengan menggunakan sarana usaha
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan
prasarana kabupaten , fasilitas sosial, fasilitas umum,
lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau
swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh
pemerintah dae rah melalui penetapan lokasi binaan
untuk melakukan penetapan, pemindahan,
penertibandan penghapusan lokasi PKL dengan
memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika,
kesehatan, ekonomi,keamanan, ketertiban, kebersihan
lingkungan dan sesuaidengan pera turan perundang -
undangan.
7.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha
PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik
pemerintah daerah dan/atau swasta.
8.Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut
TDUadalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL
sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan
dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .
9.Satuan Polisi Pamong Praja yangselanjutnya disingkat
Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pringsewu .
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya
disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang khusus oleh undang -undang untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah .