Menurut Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana, pada BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

(1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkunga n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, me mpunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan 
pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 
b. menyiapkan bahan fasilitasi penerimaan pengaduan at as usaha atau 
kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 
c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan dan verifik asi atas pengaduan; 
d. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi tindaklanju t hasil 
verifikasi pengaduan; 
e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, moni toring dan 
pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; 
f. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa lingkungan b aik di luar 
pengadilan maupun melalui pengadilan; 
g. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan; 
h. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pene rimaan 
pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai 
dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh K epala Bidang. 
(2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 
3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan 
yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pe nerima izin 
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan li ngkungan; 
 
 c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan tindaklanju t rekomendasi 
hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin pe rlindungan dan 
pengelolaan lingkungan; 
d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas 
Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; 
e. menyiapkan bahan pembentukan tim koordinasi dan mon itoring 
penegakan hukum; 
f. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas p elanggaran 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyidikan perkara pel anggaran 
lingkungan hidup; 
h. menyiapkan bahan penanganan barang bukti dan penang anan hukum 
pidana secara terpadu; dan 
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh K epala Bidang. 
(3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebaga imana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai t ugas : 
a. menyiapkan bahan pengembangan materi diklat dan pen yuluhan 
Lingkungan Hidup; 
b. menyiapkan bahan pengembangan metode diklat dan pen yuluhan 
Lingkungan Hidup; 
c. menyiapkan bahan pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan 
Hidup; 
d. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas instruktur d an penyuluh 
Lingkungan Hidup; 
e. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat 
peduli Lingkungan Hidup; 
f. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan 
penyuluhan; 
g. menyiapkan bahan penyiapan sarana dan prasarana dik lat dan 
penyuluhan Lingkungan Hidup; 
h. menyiapkan bahan pengembangan jenis penghargaan Lin gkungan Hidup; 
i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tata cara pem berian 
penghargaan Lingkungan Hidup; 
j. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pemberia n penghargaan 
k. menyiapkan bahan pembentukan tim penilai penghargaa n yang 
kompeten; 
l. menyiapkan bahan dukungan program pemberian penghar gaan tingkat 
provinsi dan nasional; dan 
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh K epala Bidang.