Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 16 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH, BAB II - PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) Sasaran Pelayanan Rumah Singgah oleh Dinas Sosial, meliputi: 
a. PMKS yang telah terjaring dalam kegiatan penertiban oleh instansi yang 
berwenang; 
b. PMKS yang dirujuk oleh instansi terkait lain; dan 
c. individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah 
kesejahteraan sosial yang secara sukarela melaporkan diri maupun 
diserahkan atas bantuan tenaga kesejahteraan sosial. 
(2) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. Dinas Sosial; 
b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan 
c. Kepolisian. 
(3) Instansi terkait lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 
b. Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak; 
c. Lembaga Pemasyarakatan; 
d. Dinas Sosial Daerah lain; 
e. Dinas Pendidikan; 
f. Lembaga Masyarakat; 
g. Rumah Sakit; dan 
h. instansi lainnya. 
(4) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri atas: 
a. pekerja sosial; 
b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; 
c. pekerja sosial masyarakat; 
- 4 -
d. tenaga medis; 
e. relawan; 
f. lembaga swadaya masyarakat; dan 
g. tokoh agama. 
Bagian Kedua 
Pelaksana Tugas