Bagaimana redaksi normatif Pasal 20 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945?
Norma hukum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi, Pasal 20 berbunyi:

a. membuat surat kuasa; 
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; 
c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan 
proses persidangan; 
d. membuat surat gugatan; 
e. rnendaftarkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara; 
f. menghadapi dan menghadiri sidang persiapan; 
g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/ atau ahli; 
h. membuat, menyiapkan dan mendaftarkan surat gugatan dan 
kesimpulan; dan/atau 
1. menyiapkan memori banding dan/atau kontranya, kasasi dan/atau 
kontranya dan permohonan peninjauan kembali jika dipandang perlu. - 8 - 
(1) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Kerja 
yang membidangi hukum atau kepada Unit Kerja khusus untuk itu diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
(2) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada 
dengan melampirkan : 
a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum; 
b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum; t 
c. surat keterangan miskin dari Kepala Desa atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 
d. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum; L 
e. program Bantuan Hukum; ( 
f. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima L/' 
Bantuan Hukum; '"" 
g. surat pemyataan tidak menerima dan/ atau pemah menerima dana 
Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Propinsi atau Kabupaten/Kota, untuk perkara yang sama; dan 
h. melaporkan perkembangan Perkara yang didapat dari dana 
penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pasal 24 Bagian Keempat 
Penyaluran Dana Bantuan Hukum 
Paragraf 1 
Umum (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari 
kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. 
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, 
Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan 
secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan 
lengkap. 
(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan 
Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. 
(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum 
wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pasal 23 (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun 
permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon 
Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan 
kepada Unit Kerja yang membidangi hukum atau unit satuan lain yang 
diatur dalam Peraturan Bupati. 
(3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan 
ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum. - 9 - 
(1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang: I\,.,.,;' 
a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum \ 
dan/ atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani 
Pemberi Bantuan Hukum; dan/ atau 
b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum. 
(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi 
administratif pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; BABV 
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF