Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 43 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 43 Tahun 1945 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS, ketentuan pada BAB VIII - MONITORING DAN EVALUASI, Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bresih dan
Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
;
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
;
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
;
6.Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7.Undang-Undang Nomor 23Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.8.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah.
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81Tahun 2010 Tentang
Grand Design Reformasi 2010 -2025;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010- 2014;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Tekms Penyusunan, Penetapan danPenerapan Standar Pelayanan;
12.Peraturan Daerah Nomor 08Tahun 2016 Tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA:Standar Pelayanan pada SKPD
:Standar Pelayanan pada satuan keija
Meliputi ruang lingkup pelayanan :
Barang;
Jasa; dan
Admnistratif.
KETIGA:Standar Pelayanan sebagaimana terlampir
dalam lampiran Keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan
sebagai acuan dalam penilaian kineija pelayanan
oleh Kepala SKPD, aparat pengawas dan
KEEMPATmasyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik; dan
:Keputusan inimulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
Kepala SKPD
Nama
Pangkat
NIP
LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR :
TANGGAL :
A. PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan
fungsi serta keberadaan unit penyelenggara pelayanan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum
2 Persyaratan Pelayanan
3Sistem, mekanisme dan
prosedur
4 Jangka waktu penyelesaian
5 Biaya/ tariff
6 Produk pelayanan
7Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas
8 Kompetensi pelaksana
9 Pengawasan internal
10Penanganan pengaduan,saran danmasukan
11 Jumlah pelaksana
12 Jaminan pelayanan
13Jaminan keamanaan dan
keselamatan pelayanan
14 Evaluasi kinerja pelaksana
15 *)
penyelenggara pelayanan, biladipandang perlu.unit
B.Format Maklumat Pelayanan
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIKItanggamusJI
IEPPEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Jl.Gatot Subroto No.4(Komplek Perkantoran Pemda
Tanggamus) Kota Agung
Tip. (0722) 21755, 21511 Fax. 21755
disdukcapil.tgms@gmail.com
PELAYANAN ADMINISTRATOR KEPENDUDUKANKami adalah Pelayanan Anda Untuk :
Memberikan Pelayanan dengan Cepat dan Benar
Memberikan Informasi yang dibutuhkan tentangKependudukan
Memiliki rasa terhadap masyarakat
Anda Puas Kami Senang
Kotaagung,
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan
V’ DAN EVALUASI PENERAPAN standar pelayanan publik(SPP)
A.AlatBantu Monitoring Penerapan Standar Pelayanan
Lembar Keija-10Alatbantu Monitoring Penerapan Standar Pelayanan Publik
Tahun :
NoKomponen /Aspek /Variabel/ Indika torStandar
Pelayana
nPercepatax
/RealisasiKesenjanga
inAntara
lStandar dan
PencapaianLMasalah
1 2 3 A 5 61Persyaratan teknis maupuradminsitratif dalam pengurusarpelayanan, termasuk biayai
i
2Efisiensi mekanisme, prosedutdanwaktu pelayanan
3Kesesuaian antara basi!pelayanan dengan produkpelayanan yang ditentukan4Keberadaan sarana, prasarana,fasilitas dalam penyelenggaraanpelayanan
5Kesesuaian antara jumlah dankompetensi tenaga pelaksanadengan proses dan pekerjaan
6Efektifïtas sarana, tata carapelaksanaan dan penangananpengaduan
7]
1
1^emberian jaminan dan<omitmen pelayanan olehpenyelenggara pelayanan
ol
l
nt^vaiuasi kineija dilaksanakanJerdasarkan penerapan SP
9I
t
FJasar hukum yang memadaierhadap penerapan Standar’elayanan
rengemasan dan penyampaianlinformasi Standar Pelavanan
WAKIL BUPATI TANGGAMUS,
SAMSUL HADI