Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, ketentuan pada BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 10 berbunyi:

(1) Bupati berwenang dan bertangung jawab sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan barang milik daerah. { BAB IV 
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Pasal9 
( 1) Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilengkapi dokumen 
perolehan. 
(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. barang yang diperoleh dari hi bah/ sumbangan atau yang sejenis; 
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 
c. barang yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang ­ 
undangan; 
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap; atau 
e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas 
penyertaan modal Pemerintah Daerah. Pasal8 
Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilengkapi dokumen 
pengadaan. Pasal 7 
(1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
dilarang digadaikan/ dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau 
diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada 
Pemerintah Daerah. 
(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak 
dapat disita sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ( 1) Barang milik daerah meliputi: 
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan 
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat 
berwujud maupun tidak berwujud. Pasal 6 e. pemanfaatan; 
f. pengamanan dan pemeliharaan; 
g. penilaian; 
h. pemindahtanganan; 
1. pemusriahan; 
J. penghapusan; 
k. penatausahaan; 
1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
Bagian Ketiga 
Pejabat Penatausahaan Barang