Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG, Pasal 6 dinyatakan:

(1) Struktur organisasi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas : 
A. Pembina : Gubernur 
B. Pengurus 
 1. Ketua : Sekretaris Daerah 
 2. Pelaksana Tugas Harian 
 
 : 
 Kepala Perangkat Daerah 
yang membidangi Penegakan 
Perda dan Penyelenggaraan 
Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat. 
 
 3. Sekretaris : Kepala Unit Kerja yang 
membidangi Hukum 
 4. Koordinator Operasional
 : Kepala Unit Kerja yang 
membidangi Penegakan 
Perundang – undangan 
Daerah 
 5. Anggota : Kepala Perangkat Daerah 
dan PPNS 
 
(2) Tugas, fungsi , dan wewenang Sekretariat PPNS meliputi : 
a. sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, 
fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi 
penegakan Peraturan Daerah. 
b. sekretariat PPNS mempunyai fungsi menyusun : 
1. program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah; 
2. jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS; 
3. bahan kebij akan hasil pertemuan berkala yang mendesak; 
4. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan; 
5. klarifikasi pengaduan masyarakat; 
6. rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah; 
7. rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah; 
8. rencana pelaksanaan operasional penyidik an pelanggaran 
Peraturan Daerah; 
9. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan 
(tipiring) atas pelanggaran peraturan daerah; 
-11- 
 
10. jadwal koordinasi penegakan peraturan daera h dan peraturan 
perundang -undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, 
Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah 
lainnya; dan 
11. program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur PPNS; 
c. wewenang Sekretariat PPNS meliputi : 
1. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas 
penyidikan; 
2. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS ; 
3. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS; 
4. melakukan pengendalian tugas PPNS; 
5. melakukan penilaian kinerja PPNS; dan 
6. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas 
penyidikan; memberi saran, mas ukan, usul dan tanggapan 
kepada Gubernur terkait dengan pemberdayaan dan 
pembinaan PPNS. 
(3) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.