Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI TANGERANG Nomor 2 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANGERANG Nomor 2 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIA N DANA DESA, khususnya BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, Pasal 4, adalah:

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal 
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi. 
 
(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitu ng dengan rumus sebagai 
berikut : 
AA per Desa = AAKab/Kota / {(2 * DST) + (1 * DT)} 
Keterangan: 
AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa 
AAKab/kota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam 
 Lampiran Perpres mengenai Rincian 
 APBN TA 2018 
DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang 
 memiliki jumlah penduduk m iskin 
 tinggi 
DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki 
 jumlah penduduk miskin tinggi 
 
 
 
 
(3) Besaran . . . 
 
 
 
 
-5- 
 
(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 
1 (satu) kali Alokasi Afirmasi pe r Desa. 
 
(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung 
sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa. 
 
(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan 
Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal 
dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh 
Kementerian Keuangan.