Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945?
Norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik, Pasal 11 berbunyi:

BAB IV 
KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menjunjung 
tinggi nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara 
sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa 
untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak. 
(2) Nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, 
Rukun Tetangga, Keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik 
diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan. 
(3) Dalam mewujudkan ramah anak maka dilakukan gerakan sosial 
kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Keluarga ramah Anak, RT 
Ramah Anak, RW Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak. Pasal 10 Bagian Kedua 
RamahAnak (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur 
seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman, 
sekolah, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat 
hukum yang mendukungnya. 
(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di 
tingkat desa, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan. -9- 
Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak Kabupaten Kubu 
Raya secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah 
anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi 
Daerah. Pasal 15 Bagian Kelima 
DataAnak (1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan 
kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
(2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan 
pencapaian indikator KLA. 
(3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan 
penyelesaiannya secara menyeluruh. 
(4} RAD-KLA disosialisasikan kepada selurnh SKPD, pemangku 
kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Daerah secara umum. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA diatur dengan Peraturan 
Bupati. Pasal 14 Bagian Keempat 
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia tentang Hak Anak bagi seluruh anggota GT-KLA 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) secara berkala, 
berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pasal 13 Bagian Ketiga 
Peningkatan SOM Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (1) Sekretariat GT-KLA berkedudukan di SKPD yang membidangi 
Perlindungan Anak. 
(2) Pembentukan Sekretariat GT-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 12 Bagian Kedua 
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (4) GT-KLA mempunyai fungsi melakukan pembinaan, pemantauan, 
pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan KLA pada tingkat 
kecamatan dan desa dan melaporkan secara periodik kepada Bupati. 
(5) Pembentukan dan Pemberhentian GT-KLA sebagaimana dimaksud pada 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. -10- 
Peran Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga lainnya 
meliputi: 
a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya 
KLA;dan 
b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak. Pasal 18 BAB VI 
PERAN DAN KEWAJIBAN PERS DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai 
kewajiban dan tanggung jawab: 
a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/ atau layak anak; 
b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusuz, 
pojok bermain; 
c. tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang 
terburuk; 
d. mengalokasikan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 
mendukung program penyelenggaraan KLA; dan 
e. meyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif. Pasal 17 BABV 
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak. 
(2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen 
kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak. 
(3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, 
Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi 
pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak. 
(4} Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat 
berasal dari: 
a. iuran dari anggota Forum Anak; 
b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak 
mengikat; 
c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/ atau 
d. sumber pembiayaan lainnya sesuaz peraturan perundang­ 
undangan. Pasal 16 Bagian Keenam 
ForumAnak -11- 
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 dan