Apa bunyi lengkap Pasal 25 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, pada BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 25 dinyatakan:

(1) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, pimpinan
Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan
konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(21 Dalam pen5rusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, kepala
daerah berkoordinasi dan dapat melakukan
konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses
Bisnis diatur dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
Bagian Ketujuh
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-20-
Bagian Ketujuh
Data dan Informasi