Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 59 Tahun 2019?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 59 Tahun 2019 tentang PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS, khususnya BAB III - IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, Pasal 6, adalah:

(1) Pemasangan alat peraga kampanye dilarang 
ditempatkan pada : 
a. Jalan Pangeran Diponegoro Wates; 
b. Jalan Brigadir Jenderal Katamso; 
c. Jalan Sugiman; 
d. Jalan Bhayangkara; 
e. Taman Makam Pahlawan; 
f. area lingkungan instansi/perkantoran 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Desa termasuk ruang manfaat 
jalan di lingkungannya; 
g. area lingkungan rumah dinas Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah termasuk ruang 
manfaat jalan di lingkungannya; 
h. area lingkungan obyek wisata; 
i. area lingkungan tempat ibadah termasuk 
ruang manfaat jala n di lingkungannya; 
j. area lingkungan tempat pendidikan 
termasuk ruang manfaat jalan di 
lingkungannya; 
k. area lingkungan pasar termasuk ruang 
manfaat jalan di lingkungannya; 
l. area lingkungan rumah sakit/tempat 
pelayanan kesehatan termasuk ruang 
manfaat jalan di lingkungannya; 
m. area lingkungan terminal dan sub terminal 
termasuk ruang manfaat jalan di 
lingkungannya; 
n. area lingkungan stasiun termasuk ruang 
manfaat jalan di lingkungannya; 
 7 o. lingkungan taman dan monumen yang 
dikelola oleh pemerintah; dan 
p. tiang bendera milik Pemerintah, pohon, 
tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan 
jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, 
tiang lampu traffic , tiang pembangkit listrik 
tenaga surya untuk lampu traffic , tiang 
reklame, pot tanaman, jembatan, halte bus, 
kotak pos, dan fa silitas umum lainnya yang 
berada di ruang manfaat jalan. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d 
meliputi : 
a. rumah calon anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, DPRD Kabupaten dan pasangan 
calon presiden dan wakil presid en; 
b. kantor partai politik; 
c. pemasangan yang dilakukan oleh Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten dan/atau 
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan 
prinsip keadilan, proporsionalitas, dan 
objektivitas untuk kepentingan sosialisasi 
pemilu.