Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, terdiri atas : 
a. Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
3. Sub Bagian Keuangan. 
b. Bidang Industri, membawahi : 
1. Seksi Industri Agro. 
2. Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka. 
3. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. 
c. Bidang Perdagangan, membawahi : 
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri. 
2. Seksi Perdagangan Luar Negeri. 
3. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan. 
d. Bidang Metrologi Legal, membawahi : 
1. Seksi Standardisasi dan Pelayanan. 
2. Seksi Pengawasan dan Penyidikan. 
3. Seksi Sarana dan Penyuluhan Kemetrologian. 
e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi : 
1. Seksi Operasional dan Pemanfaatan Pasar. 
2. Seksi Sarana dan Prasarana. 
3. Seksi Pembinaan dan Ketertiban. 
f. UPTD terdiri dari : 
1. UPTD Perindustrian dan Perdagangan, membawahi : 
 Sub Bagian Tata Usaha. 
2. UPTD Perindustrian dan Perdagangan Pengelolaan Pasa r, membawahi: 
 Sub Bagian Tata Usaha. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 
 (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang ya ng berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub B agian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
(6) Masing-masing UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang b erada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida k terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.