Apa substansi hukum dari Pasal 13 Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945?
Materi muatan Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana, khususnya BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 13, adalah:

(1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkunga n Hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e , mempunyai tugas 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pem binaan, 
pengawasan, pengaduan dan penegakan hukum dan penin gkatan 
kapasitas lingkungan hidup; 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup , mempunyai 
fungsi : 
a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pe ngaduan dan 
penyelesaian pengaduan masyarakat; 
b. pemfasilitasian penerimaan pengaduan atas usaha ata u kegiatan yang 
tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelola an Lingkungan 
Hidup; 
c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengadua n; 
d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikas i pengaduan; 
e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelapo ran atas hasil 
tindak lanjut pengaduan; 
f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar penga dilan maupun 
melalui pengadilan; 
g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan; 
h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat 
atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan i zin Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
i. pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang me miliki izin 
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan li ngkungan; 
j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingk ungan dan izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 
k. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi has il evaluasi 
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan; 
l. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan 
Hidup Daerah; 
m. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum 
lingkungan; 
n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlin dungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkung an hidup; 
p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara 
terpadu; 
q. pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkunga n Hidup; 
 
 r. pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkunga n Hidup; 
s. pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; 
t. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingk ungan Hidup; 
u. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan 
Hidup; 
v. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyu luhan; 
w. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; 
x. pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup; 
y. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaa n Lingkungan 
Hidup; 
z. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 
aa. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompet en; 
bb. pemberian dukungan program penghargaan tingkat provinsi dan nasional; 
cc. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan 
dd. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.