Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 tentang , pada BAB III - RUANG LINGKUP, Pasal 7 dinyatakan:

BAB IV 
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (2) Barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b 
rneliput.i: 
a. barang yang diperoleh dari hi bah/ sumbangan atau 
yang sejerus: 
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 
perjanjian: 
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan; atau 
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan 
pengadilan yang tclah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. ( 1) Bar ang milik Daerah terdiri dari : 
a. barang yang dibeli atau dipero leh atas beban APBD; 
dan 
b. barang yang berasal dari perolehan lairmya yang sah. Pasal 6 1. pcnvh.rpusa.n; 
J. pemiudahtanganan; 
k. pem i.u raan , pengawasan dan pengendalian; 
1. pem [;:<1vaan; dan 
m. t.urit ut a n ganti rugi. g. 
h. pen il. , 1,i n ; f. e. d. Prrn. ;;1aan 
pell; ;' : '1sahaan; 
pem.: · · '; iatari; 
penu.. 11a11an dan pemeliharaan; 
a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola; 
b. Kepala Unit Pengelola Barang Barang Daerah selaku 
Pembantu Pengelola; 
c. Kepala SKPD selaku Penggun a Barang; 
d. Kepala Unit Pelaksana Tekni s Daerah selaku Ku asa 
Pengguna ; 
e. Penyimp an Barang Milik Daerah; dan 
f. Pengurus barang milik daer ah. 
(4) Sekretaris Daerah s elaku Pengelola, b erwenang dan 
bertanggungj a wab: 
a. men etapkan pejabat yang mengurus d an menyimp an 
barang milik daerah; 
b. men eliti dan menyetuj ui rencan a kebutuh an barang 
milik daer ah; 
c. men eliti dan menyetujui rencana kebutuhan 
pemeliharaan/peraw atan bararig milik daerah; 
d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan 
dan pemind ahtangan an barang milik daerah yang 
telah disetujui oleh Bup ati; 
e. melakukan koordin asi dalam pelaksanaan 
inventarisasi barang rnilik daerah; 
f. melakuk an pengaw asan dan pengendalian atas 
pengelolaan baran g milik daer ah. 
{5) Kepala SKPD yang menangani barang milik daerah 
ditunjuk oleh pengelola sebagai Pembantu Pengelola 
dan PIBMD bertanggungjawa b mengoordinir 
penyelenggar aan pengelolaan barang milik daerah yang 
ada pada SKPD. c. rncnetap l. ::1 kebijakan pengamanan barang milik 
daerah; 
d. mengaj u'. m usul pemindahtanganan barang rnilik 
daerah \ .1 ng memerlukan persetujuan DPRD ; 
e. menyetuj. u usui pemindahtanga nan dan 
penghapusan barang milik Daerah sesuai batas 
kewenanuannya: dan 
f. menyetUJilI usul pemanfaatan barang milik daerah 
selain tan.ih dan/atau bangunan. 
(3) Pelaksariaan pengelolaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati diban tu 
oleh: 
' (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dirriaksud pada 
ayat ( 1}, berpedoman pada standarisasi sarana dan 
prasarana kerja Pemerintah Daerah dan standar harga. (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan 
perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik 
daerah disusun dalarn Rencana Kerja dan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah 
memperhatikan ketersediaan barang milik dacrah yang 
ada dan barang milik daerah yang memerlu kan 
pemeliharaan. Pasal 10 BABV 
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN (1) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan 
dan menyalurkan barang yang berada pada 
Pengguna/ Kuasa Pengguna . 
(2) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik 
daerah dalam pemakaian pada masing-masing 
Pengguna/Kuasa Pengguna . Pasal 9 Bagian Ketiga 
Penyimpan/Pengurus Barang a. mengajukan rcnc a ! kebutuhan barang milik 
daerah bagi unit i. · ·.l yang dipim pinnya kepada 
Kepala Satuan F\.{ · · Perangkat Daera h yang 
bersangku tan; 
b. melakukan pcncatat.. » dan inventarisasi barang 
milik daerah yang he·~ «Ia dalam penguasaann ya; 
c. menggunakan baran.: milik daerah yang berada 
dalam penguasa .muva untuk kepenti ngan 
penyelenggaraan tugas poko k dan fungsi unit kerja 
yang dipimpinnya; 
d. mengamankan dan memelihara baran g milik 
daerah yang berada da lam penguasaannya; 
e. melakukan pengawasan dan pengendali an atas 
penggunaan barang milik daerah yang ada dalarn 
penguasaannya;dan 
f. menyusun dan menvarn paikan LBKPS dan LBKPT 
yang berada dalam penguasaannya kepad a kepala 
SKPD yang bersangkutan . 
Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 
prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, 
bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pasal 13 (2) DKBMD dan DKPBMD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.