Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya BAB V - STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, Pasal 10, adalah:

(I) Pengarah PPID seb agaimana dimaksud dalam Pasa l 7 huruf b, dijabat oleh 
Sekretaris Daerah. 
(2) Pengarah PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penentu dalam 
pengambi lan kebijakan apabi la muncul masalah dalam pengelo laan dan 
pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan 
klasifikasi informasi. 
(3) Pengarah PPID mempunyai fungsi dan tugas sebagai ber ikut: 
a. fungsi: 
1. mengarahkan kegiatan penge lolaan inform asi dan dokumentas i serta 
menjam in ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoo rdinasi; 
2. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; 
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon 
informasi dalam jangka waktu paling Jambat 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak diterimanya laporan keberatan secara tertuli s; 
4. sebagai perwaki lan Pemerintah Daerah dalam sengketa inform asi 
pub lik; dan 
5. memberikan persetujua n atau penolakan atas surat penetapan daftar 
informasi publik dan surat penetapan klas ifikasi dari PPID. 
b. tugas: 
I. memberikan arahan kcpada PPID terkait pengelolaan layanan info rmasi 
dan dokum entas i; 
2. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi 
yang dapat diakses/diberikan kpd pemoh on informasi; 
3. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi 
informas i yang dikecu alikan; 
4. membe rikan persetujuan atas pertimbanga n PPID terkait dengan seti ap 
kebijakan yan g diambi l utk mem enuhi hak setia p pemohon inform asi 
dan 
5. dalam menjalankan tuga snya, berkoordin asi dan dapat meminta 
masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. 
Bagian Keempat 
Tim Pertimbangan Pelayanan Info rmasi