Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 62 Tahun 2017 Pasal 7?
Dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 62 Tahun 2017 tentang SISTEM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH MELALUI, BAB V - PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA DA ERAH MELALUI, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

(1) Pada setiap awal tahun anggaran berdasarkan S PD atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara 
Pengeluaran mengajukan SPP UP. 
 (2) PA/KPA menerbitkan SPM -UP berdasarkan SPP -UP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Permintaan 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
yang dibeban kan pada UP. 
 (3) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak untuk 
membiayai pengeluaran -pengeluaran yang menurut 
ketentuan harus dengan LS. 
 (4) Berdasarkan SPM -UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
PPKD menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara 
Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM -UP. 
 (5) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
 (6) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengisi an 
kembali UP setelah digu nakan 75% dan 
dipertanggungjawabkan. 
 (7) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 
dalam batas -batas sebagai berikut : 
 a. Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah 
dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah 
Daerah ; 
 b. Belanja Bar ang dan Jasa berupa barang pakai habis, 
jasa kantor, pemeliharaan kendaraan, 
cetak/penggandaan, pemeliharaan perlengkapan kantor, 
makan dan minum rapat, perjalanan dinas, biaya 
pengumuman lelang. 
16 
 (8) Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP tel ah 
dipergunakan dan dipertanggungjawabkan paling kurang 
75% (tujuh puluh lima) dari dana UP yang diterima. 
 (9) Sisa UP yang masih ada pada Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada akhir 
tahun anggaran harus disetorkan kemba li ke Rekening Kas 
Umum Daerah Paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
anggaran berkenaan.