Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemer intah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indo nesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten 
Kutai Barat. . 
4. Bupati adalah Bupati Kutai Barat. 
5. Satuan Kerja Per angkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah. 
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang da pat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertang gungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
- 5 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
10. Bendahara Umum Daerah yang s elanjutnya disingkat BUD adalah 
pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Bupati Kutai 
Barat. 
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa 
BUD adalah pejabat yang diber i kuasa untuk melaksanakan sebagian 
tugas Bendahara Umum Daerah. 
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh 
Bupati Kutai Barat untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada BPD Kaltim tara 
Cabang Send awar nomor rekening 0 111300010; 
14. Rekening operasional pendapatan adalah rekening yang disediakan 
oleh BPD Kaltim tara Sendawar sebagai rekening untuk menampung 
setoran pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya 
yang disetorkan ke RKUD se tiap hari kerja, sedangkan Rekening 
Penampungan adalah rekening yang desediakan secara kolektif 
(lebih dari satu rekening tujuan penerima)berdasarkan penunjukan 
PA SKPD. 
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewen angan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di 
pimpinnya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa 
pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen. 
16. Kuasa Pengguna An ggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dalam rangka pengadaan 
barang/jasa pem erintah, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai 
Pejabat Pembuat Komitmen. 
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. 
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang sela njutnya disingkat 
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha 
keuangan pada SKPD. 
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapakegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 
- 6 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 21. Doku men Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan 
Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
24. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk 
membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran 
kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan ke giatan tertentu. 
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai 
yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 
diserahi tugas negara lainnya, dan digaj i berdasarkan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku. 
26. Uang Persediaan adalah yang selanjutnya disingkat UP adalah uang 
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari -hari 
Satuan K erja Perangkat Daerah atau membiayai pengeluaran yang 
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui 
mekanisme pembayaran langsung. 
27. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah 
uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengel uaran untuk 
kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu 
UP yang telah ditetapkan. 
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan 
pembayaran tagihan kepada BU D. 
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk 
mencairkan dana yang bersumber dari DPA. 
30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 
surat perintah yang d iterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan 
pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM. 
31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah 
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada m asyarakat 
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 
32. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh 
perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh 
informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi 
perbankan berupa teller, customer service, ATM, SMS Banking, Mobile 
Banking, Internet Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Cash 
- 7 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 Management System (CMS), Electronic Data Capture (EDC), Alat 
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya. 
33. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau 
Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiba n perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan. 
34. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah 
nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda p engenal 
diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakan. 
35. Objek pajak adalah suatu transaksi yang biasanya bersumber dari 
pendapatan yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai 
transaksi yang harus dikenai pajak. 
36. Objek Retribusi Daerah adalah pungutan retribusi daerah kepada 
orang pribadi atau Badan atas pelayanan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah. 
37. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang prib adi atau 
Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -Undang dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. 
38. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
yang terutang. 
40. Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan 
kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak 
terutang. 
41. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenanga n 
kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak 
terutang. 
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 
43. Kode billing adalah kode b ersifat unik, standar yang permanen 
sebagai nomor identifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi 
daerah serta penerimaan daerah lainnya. 
44. Payment Gateway adalah sebuah penyedia jasa aplikasi e -commerse 
yang mengotorisasi pembayaran untuk pajak daerah da n retribusi 
daerah serta penerimaan daerah lainnya. 
45. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan 
sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat 
yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai 
penerima transfer . 
- 8 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 46. Auto debet adalah adalah pembayaran elektronik yang dibuat 
langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah 
ditentukan. 
47. Jam kerja adalah jam kerja pelayanan. 
48. Cut off adalah pisah batas yang telah ditentukan. 
49. Buku Kas Umum adalah media yang d igunakan untuk mencatat 
semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai 
maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi 
kesalahan pembukuan. 
50. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang 
menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam 
bentuk fisik uang kertas dan uang logam. 
51. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah 
transaksi yang menggunakan instrumen berupa Alat pembayaran 
menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun 
uang elektronik. 
52. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 
Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang 
telah disediakan . 
53. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 
Umum Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan 
yang telah disediakan. 
54. Saldo rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah 
pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan 
setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk 
rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan register 
atau buku cek. 
55. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi 
keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang 
dihasilkan dari nasabah dengan bank. 
56. Real Time adalah kondisi pengope rasian dari suatu sistem perangkat 
keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan 
memiliki tenggat waktu (deadline) yang jelas, relatif terhadap waktu 
suatu peristiwa atau operasi terjadi. 
57. Online adalah komunikasi dalam jaringan internet. 
58. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang 
memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan 
suatu tugas yang diinginkan pengguna. 
59. Biaya transfer adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang 
memberi perintah atas suatu kegiata n jasa bank dalam 
memindahkan sejumlah dana tertentu. 
60. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang 
dilakukan oleh penyetor. 
61. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran 
yang dilakukan oleh pihak yang membayar. 
 
 
- 9 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 BAB I I 
ASAS DAN TUJUAN