Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 11 menetapkan:

(1) Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang Ketentraman dan 
Ketertiban Umum . 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman 
dan ketertiban umum ; 
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 
ketentraman dan ketertiban umum seta kerjasa ma operasional ; 
c. Penyelenggaraan pelaksanaan ket entraman dan ketertiban umum serta 
kerja sama operasional ; 
d. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman 
dan supervisi kete ntraman dan ketertiban umum ; 
e. Penetapan rumusan pengkajian bahan koo rdinasi penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum serta kerjasama operasional ; 
f. Penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi 
Pamong Praja ; 
g. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan 
daerah dan pejabat lainny a; 
h. Penetapan rumusan pelaksanan pengamanan gedung – gedung milik 
Pemerintah Daerah ; 
i. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas kete ntraman dan ketertiban 
umum ; 
j. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketentraman 
dan ketertiban umum, Peraturan Daera h, Peraturan Walikota dan 
Keputusan Walikota ; 
k. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran 
ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota serta ke rjasama kete ntraman dan 
ketertiban umum ; 
l. Pelak sanaan proses administrasi operasi dan pengendalian terhadap 
pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, 
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ; 
m. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam operasi 
dan pengendalian pe langgaran ketentraman dan ketertiban umum, 
Peraturan Daerah , Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ; 
n. Pelaksanaan pengkoor dinasian ke rjasama ;teknis pemerintah daerah 
dengan instansi terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum, 
peningkatan sumber da ya aparatur serta sumber daya anggota 
perlindungan masyarakat ; 
11 
 
o. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan,pengawasan dan pengendalian di 
bidang ketentraman dan ketertiban umum ; 
p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya ; 
q. Melaporka n dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sesuai standard yang ditetapkan . 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dibantu 
oleh : 
a. kepal a seksi operasional pengawalan dan penjagaan ; 
b. kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum ; 
c. kepala se ksi kerjasama .