Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 62 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 62 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

DalamPeraturan Bupati ini yang dimak suddengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Cirebon;
3.Bupati adalah Bupati Cirebon;
4.Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas yangmembidangi Ketahanan Pangan di
Kabupaten Cirebon;
5.Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang m embidangi
Ketahanan Pangan di Kabupaten Cirebon;
6.Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya Pangan bagi
negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari
tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, beragam, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif
secara berkelanjutan;
7.Pangan adalah segal a sesuatu dari sumber hayati dan air, baik
yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk
bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain
yang digunakan dal am proses penyiapan, pengo lahan,
dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
8.Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok
yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat
dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun
menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak
harga;
9.Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan diseluruh
pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan
baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat terdiri
dariCadangan Pangan pemerintah dan Cadangan Pangan
masyarakat;
10.Cadangan pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikelola
atau dikuasai oleh pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri
dari:Cadangan Pangan pemerintah desa/kelurahan, Cadangan
Pangan pemerintah kota/kabupaten, Cadangan Pangan
Pemerintah Provinsi, danCadangan Pemerintah Pusat;
11.Cadangan Pangan Masyarakat adalah Cadangan Pangan yang
dikelola masyarakat atau rumah tangga termasuk petani,
koperasi, ped agang dan industri rumah tangga dan lembaga
masyarakat lainnya;
12.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau
rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan
tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisologis bagi
pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya;
13.Rawan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya
Pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan
bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food in
Security Atlas/FIA);
14.Rawan Pangan transien adalah suatu keadaan rawan Pangan
yang bersifat mendadak dan bersifat sementara yang
disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun
bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap
pola konsumsi Pangan masyarakat akibat perubahan musim,
perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab -sebab
lainnya;
15.Keadaan darurat adalah keadaan krit is tidak menentu yang
mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan
tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang
dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seper ti gempa
bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir,
tanah longsor, kekeringan ,gangguan organisme pengganggu
tumbuhan dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran
pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang
menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan
Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup
untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan
sehari-hari;
16.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkai an peristiwa yang diakibatkan oleh manusia
yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau ant ar
komunitas masyarakat, dan te ror;
17.Gejolak harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu
yang bersifat pokok di tingkat pasar;
18.Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana
masyarakat, khususnya mereka ya ng kurang memiliki akses
kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin
mandiri dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Dalam
proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan,
masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya
sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi peri kehidupa n
mereka sendiri.