Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor (4 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 
3. Bupati ialah Bupati Kapuas Hulu. 
4. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau 
badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan 
agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 
5. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan 
usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 
6. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang 
atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya 
disebut BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu adalah lembaga yang 
berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat di wilayah Kabupaten 
Kapuas Hulu. 
8. Organisasi Perangkat Daerah atau yang disingkat OPD adalah Organisasi 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. 
9. Zakat Profesi adalah zakat yang wajib ditunaikan dari penghasilan Profesi 
Aparatur Sipil Negara. 
10. Muzakki adalah setiap Aparatur Sipil Negara beragama Islam yang 
mempunyai kewajiban membayar Zakat. 
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur 
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. 
13. Bendahara adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai 
pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Kapuas Hulu. 
14. Unit Pengumpul Zakat Profesi yang disingkat UPZP adalah ASN yang 
dtunjuk oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas 
mengumpulkan dana Zakat Profesi yang berada dilingkungan Organisasi 
Perangkat Daerah. 
15. Nishab Zakat adalah nilai dasar berupa jumlah minimal harta dan / atau 
penghasilan Profesi dalam masa 1 (satu) tahun.