Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, pada BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 5 dinyatakan:

(1) Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk
memberikan arah SPBE yang terpadu dan
berkesinambungan secara nasional.
(2) Rencana Induk SPBE Nasional paling sedikit memuat:
a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
b. arah kebijakan SPBE;
c. strategi SPBE; dan
d. peta rencana strategis SPBE.
(3) Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan
Grand Design Reformasi Birokrasi.
(4) Penyusunan
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
(4) Penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional.
(5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (21
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(6) Rencana Induk SPBE Nasional dilakukan reviu setiap
5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Induk SPBE Nasional; dan/atau
b. perubahan kebijakan strategis nasional.
(7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE
Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.
Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum