Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 92 Tahun 2018 Pasal 4?
Dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 92 Tahun 2018 tentang PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJE-GENAP, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tidak diberlakukan antara lain pada: 
a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia 
yakni : 
1. Presiden/Wakil Presiden; 
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan 
Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah; dan 
3. Ketua Mahkamah Agung/ Mahkamah Konstitusi/ Komisi 
Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan. 
b. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga 
Internasional yang menjadi tarnu negara; 
c. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI dan POLRI; 
d. kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus (stiker) Asian 
Para Games; 
e. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans; 
f. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan 
lalu lintas; 
g. kendaraan angkutan umurn (plat kuning); 
h. kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak dan Bahan 
Bakar Gas; 
i. sepeda motor; 
J. kendaraan yang membawa masyarakat difabel, dan 
k. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan 
petugas POLRI, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank 
Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan 
dan i POLRI. 
4