Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor lb Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor lb Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso. 
5. Sekretaris ... 
Paraf Koordinasi 
Asisten Pem & Kepala Baclan Kabag Hukum 
Kesra Penclapatan 
Daeral1 A ·~ l 
-4-
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 
6. Perangkat Daerah yang selanjutny a disingkat PD, adalah 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BPD, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasark an 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi , 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 
10. Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari 
perhimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi , 
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi serta pengawas an penyetorannya. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso . 
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 
adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil perusaha an milik daerah, 
hasil pengeloala an kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
13. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi 
Daerah adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 
14. Aparat Penunjang adalah pejabat/pegawai yang tidak 
secara langsung melaksanak an kegiatan pemungut an 
pajak daerah dan retribusi daerah baik secara teknis 
administrasi maupun operasion al. 
15. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutn ya 
disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang 
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu 
dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi 
Daerah.