Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 Pasal 48?
Dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN, Pasal 48 mengatur sebagai berikut:

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, 
apabila: 
a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi 
batas berakhirnya Kontrak; 
b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak 
akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan 
walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima 
puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 
c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan 
sampai dengan 50 (lima pu luh) hari kalender sejak masa 
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa 
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 
d. penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan 
kewajibannya dan tidak 
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah 
ditetapkan; 
- 49 - 
 
 
e. penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, 
dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang 
diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 
f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan 
KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh 
instansi yang berwenang. 
(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa 
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) 
hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c, dapat melampaui Tahun Anggaran. 
(3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan 
Penyedia Barang/Jasa: 
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia 
Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; 
c. penyedia Barang/Jasa membayar denda 
keterlambatan; dan 
d. penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam daftar hitam. 
(4) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh 
PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan 
Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya 
pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa 
yang mampu dan memenuhi syarat. 
 
Paragraf 8 
Serah Terima Lapangan Kedua