Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 3 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM, khususnya , Pasal 18, adalah:

U ndang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia T ahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 
Lembaran Negara Republi k Indonesia 3896), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan A tas 
Undang -Unda ng Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentuka n Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bo ntang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
- 2 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah an Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 5094); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Masyarakat . 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapakan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN SATUAN 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN 
KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANA N 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.