Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, BAB III - H I B A H, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

Hibah kepada Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah lainnya 
diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah 
lainnya; 
penerima Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi 
Pemerintah Daerah; dan 
mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, 
akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis 
yang telah dilaksanakan. 
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan dengan persyaratan 
paling sedikit: 
penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lainnya; 
merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 
sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan; dan 
mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, 
akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. 
Hibah kepada badan usaha milik nega ra atau badan usaha milik Daerah 
diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar; 
- 12 - 
penerima Hibah berkedudukan sebagai badan usaha milik negara 
atau badan usaha milik Daerah; dan 
mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, 
akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. 
Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling 
sedikit: a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah; 
memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 
dan 
berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah. 
Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 
memiliki kepengurusan yang jelas; 
telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum 
dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
berkedudukan dalam wilayah adm inistrasi Pemerintah Daerah; 
memiliki sekretariat tetap di Daerah; dan 
mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, 
akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan 
sejenis yang telah dilaksanakan. 
Dalam hal NPHD dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, 
maka Hibah diberikan kepada penerima Hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping. 
 
Bagian Keempat 
Pengajuan