Apa norma yang terkandung dalam Pasal 36 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, khususnya BAB XII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 36, memuat:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal L4 ),4Nu.ae.r
BUPA
di Jeneponto
29 761{l1AR{ 2018
'ARIS DAERAII
JENEPONTO
NURDIN
LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEIT JENEPONTO TAIIUN 2018 ITOMOR Z6GDi
pada
Plt.2018
 
 
PENJELASAN ATAS 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO 
NOMOR TAHUN 2018 
 
TENTANG 
 
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN 
 
I. UMUM 
 
Negara menjamin ha k konstitusional setiap orang un tuk 
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di depan huk um sebagai sarana 
perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum merupakan pemberian 
jaminan perlindungan h ukum bagi orang miskin sebagai perwujudan 
akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan 
hukum (equality before the law). Pemerintah Daerah berkewajiban 
memberikan dana untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi setiap 
warga miskin untuk mendapa tkan akses keadilan dan kesamaan di 
hadapan hukum. 
berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Und ang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa Pemerin tah Daerah dapat 
mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hu kum dalam 
Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Sedangkan dalam ayat 
(2) dinyatak an bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan 
tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepo nto menyusun kebij akan 
pemberian da na Bantuan Hukum berupa Peraturan Daerah untuk 
menj amin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang 
miskin di Kabupaten Jeneponto untuk mendapatkan akses keadilan dan 
kesamaan di hadapan hukum. 
Dalam Penyelenggaraan Peraturan Dae rah tent ang Bantu an Hukum 
Bagi Masyarakat Miskin diantaranya mengatur mengenai Pemberi dan 
Penerima Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, persyaratan pemberian 
Bantuan Hukum, persyaratan permohonan dana Ban tuan Hukum, tata 
cara pembayaran dana Bantuan Hukum, larangan, pendanaan serta 
pengawasan. 
 
 
II. PASAL DE MI PASAL