Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam NOMOR  5 TAHUN 2018 Nomor 5 Tahun 2018?
Norma hukum dalam NOMOR  5 TAHUN 2018 Nomor 5 Tahun 2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negera Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Ne gara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahu n 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 
2 
 4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N omor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 
7. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 t entang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retrib usi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
10. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) , sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
3 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perw akilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tent ang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165 ); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerint ahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310) ; 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentan g 
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemeri ntah Daerah ; 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 201 7, sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 ; 
19. Peraturan Menteri Dalam Ne geri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pend apatan dan Belanja Daerah; 
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Rencana Pe mbangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Probolinggo Tahun 2014 -2019 (Lembaran Daerah Kota 
Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6); 
4 
 22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24 ); 
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 
Nomor 10); 
24. Perat uran Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 20 17 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 20 17 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 
Tahun 2017 Nomor 5); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 
dan 
WALIKOTA PROBOLINGGO 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE LANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017.