Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam  Nomor N Tahun 2016?
Norma hukum dalam  Nomor N Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tomohon. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon. 
3. Walikota adalah Walikota Tom ohon. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tomohon. ,t. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Tomohon. 
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Tomohon. 
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Tomohon. 
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disebut penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses 
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai 
tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Kota Tomohon yang merupakan bukti legalitas , 
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 
Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau 
pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 
dan/atau non izin. 
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang 
atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda 
daftar , rekomendasi atau lainnya . 
12. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok 
dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan 
pela yanan publik , yakni kesederhanaan , kejelasan dan 
kepastian, keamanan , keterbukaan , efisien , ekonomis , 
keadilan yang merata dan ketepatan waktu; 
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur­ 
unsur PD terkait yang mempunyai kewenangan untuk 
memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. 
14. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka 
pembinaan , pengawasan dan pengendalian terhadap 
penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu . 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang~ 
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Tomoh on.