Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingk at DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
5. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. 
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang 
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan 
koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu 
Kepala Daerah dan D ewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala PD yang mempunyai fungsi 
pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan 
daerah. 
9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah . 
10. Unit kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 
2
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
Perda. 
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa 
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk 
oleh Pengguna Barang untuk men ggunakan barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebaik -baiknya. 
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna 
Barang. 
15. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus 
Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang 
diserahi tugas mengurus barang. 
16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah 
pada Pejabat Penatausahaan Barang. 
17. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang 
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan 
barang milik daerah pada Pengguna Barang. 
18. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus ba rang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 
barang milik daerah pada Pengelola Barang. 
19. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 
barang mi lik daerah pada Pengguna Barang. 
20. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang . 
21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya . 
22. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai 
atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat 
tertentu . 
23. Penilai Pemerin tah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai 
Pemerintah Daerah . 
24. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan 
pengawasan dan pengendalian . 
25. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian 
kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan 
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedan g berjalan sebagai 
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang . 
26. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun . 
 
 
3
 27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang 
dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi PD terkait . 
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 
digunakan untuk penyelengg araan tugas dan fungsi PD dan/atau 
optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan . 
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai . 
30. Pinjam pakai adalah penye rahan penggunaan Barang antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam 
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu 
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati . 
31. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dalam rangka pen ingkatan pendapatan daerah atau sumber 
pembiayaan lainnya . 
32. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaat an 
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu 
yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembal i tanah 
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah 
berakhirnya jangka waktu . 
33. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan 
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah 
selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak 
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati . 
34. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan 
penyediaan infrastruktur sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
35. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK 
adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik 
negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara 
infrastruktur berdasarkan peraturan perundang -undangan. 
36. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan b arang milik daerah . 
37. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang . 
38. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang 
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar 
pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, 
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling 
sedikit dengan nilai seimbang. 
39. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari 
pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian . 
 
 
 
4
 40. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan 
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara . 
41. Pemus nahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 
barang milik daerah . 
42. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari 
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang 
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan 
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya . 
43. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi , dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 
44. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan , 
dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah . 
45. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti 
kepemilikan atas barang milik daerah . 
46. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh 
barang milik daerah . 
47. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik 
daerah yang digunakan oleh masing -masing Pengguna Barang . 
48. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang 
milik daerah yang dimiliki oleh masing -masing Kuasa Pengguna Barang . 
49. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan 
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan saran a pembinaan 
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai 
negeri sipil Pemerintah Daerah .