Apa yang diatur dalam PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010 pada Pasal 15?
Berdasarkan PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BAB III - STRUKT UR APBDesa, Pasal 15 menyebutkan bahwa:

(1) Belanja Hibah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c digunakan untuk 
menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk barang dan atau jasa kepada pemerintah atau 
pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang 
secara spesifik telah ditetapkan peruntukkann ya. 
(2) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak 
mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah desa yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi 
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan atau kelompok masyarakat/perorangan. 
(3) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah desa telah 
memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi tanggun g jawab desa guna 
memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
(4) Hibah kepada perusahaan bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada 
masyaraka t. 
(5) Hibah kepada badan/lembaga/organsiasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan 
bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa. 
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (I) bersifat bantuan yang tidak mengikat dan harus 
digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalarn naskah perjanjian hibah.