Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016 Pasal 2?
Dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota 
dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota , 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketent eraman dan 
ketertiban umum , perlindungan masyarakat dan kebakaran. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Satuan Polisi Pa mong Praja mempunyai fungsi : 
a. Perumusan Kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum ; 
b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban 
umum; 
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan; 
d. Penyusunan program dan pelaksanaan ketent eraman dan ketertiban 
umum, Penegakan Peratura n Daerah dan Peraturan Walikota; 
e. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman 
dan ketertiban umum di daerah ; 
f. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peratura n Daerah dan Peraturan 
Walikota; 
g. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketent eraman 
dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota 
dan Aparat Kep olisian Negara, Penyidik Pegaw ai Negeri Sipil ( PPNS) dan 
atau Aparatur lainnya; 
h. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati 
Peratura n Daerah dan Peraturan Walikota; 
i. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan 
tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah; 
 
 
 
4 
 j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang 
tugas dan fungsinya; 
k. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Seketaris Daerah Kota sesuai 
standar d yang ditetapkan. 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh : 
a. Sekretaris; 
b. kepala bidang penegakan peraturan perundang -undangan daerah ; 
c. kepala bidang ketentraman dan keterti ban umum ; 
d. kepala bidang linmas dan sumber daya aparatur ; 
e. kepala bidang pemadam kebakaran ; 
f. kelompok jabatan fungsional. 
 
Paragraf Kedua 
SEKRETARIS