Apa bunyi lengkap Pasal 80 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, pada BAB XIX - K.ETENTUAN PENUTUP, Pasal 80 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. 
Ditetapkan di Bondowo 
pada tanggal 2 Mei 2 7 
HUSNI 
gkan di Bond 
ggal 2 Mei 
HIDAYAT 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 6 
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 
70-6/2017 
I. UMUM PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 6 TAHUN 201 7 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
KABUPATEN BONDOWOSO 
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan penjabaran amanat Pasal 
26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan 
terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan 
dan kebenaran atas dokumen yang diterbitkan. 
Bahwa administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi 
penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak 
administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan 
perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan 
tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka tertib 
administrasi kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam 
pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, maka Pemerintah 
Kabupaten Bondowoso perlu melakukan penerbitan administrasi 
kependudukan sehingga akan diperoleh data kependudukan yang akurat. 
Bahwa selama ini penyelenggaraan administrasi kependudukan telah 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
Di Kabupaten Bondowoso, namun setelah kita cermati kiranya perlu untuk 
disempumakan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah. Sehingga 
dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso dapat 
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 
II. PASAL DEMI PASAL