Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 34 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 34 Tahun 2017 tentang BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PAD ADINAS KETAHANANPANGAN KABUPATEN TANGGAMUS, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah;3.Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4.Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus;5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan KabupatenTanggamus;
6.Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus;7.Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP merupakaninstalasi Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan KabupatenTanggamus yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan dikecamatan.8.Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian adalah jabatan fungsionalpenyuluh pertanian yang bertugas mengkoordinasikan penyuluh yangberkedudukan diKecamatan, dan diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Ketahanan Pangan.9.Penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan adalahproses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agarmereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinyadalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dansumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, sertameningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.10.Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruhkegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri,pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayatidalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuanteknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkanmanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.11.Pelaku utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut pelakuutama adalah masyarakat petani beserta keluarga intinya.12.Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganyaatau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian yang meliputiusaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
13.
14.
15.
16.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasiyang melakukan usaha perkebunan.
Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasiyang melakukan usaha peternakan.
Kclembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari,oleh, danuntuk pelaku utama.
2°’daX^™^PelakU Utama yan« berhasil dalam usahanya anwarga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau danmampu menjadi penyuluh21’Penyuluhan yang akan disampaikan
berhaaïP P'Iaku Utama dan pelaku usaha dalambagai bentuk yang meliputi mformasi, teknologi, rekayasa sosialmanajemen, ekonomi, hukum, dankelestarian lingkuAgan ’
' pertanian yang selanjutnya disebut programarencana tertuhs yang disusun secara sistematis uk membenkan arah dan pedoman sebagai alat pengendalipencapaian tujuan penyuluhan.pengendaliPenyuluh pertanian baik penyuluh PNS, THL-TBPP, swasta, maupunswadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warganegara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan..Penyuluh pegawaï negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNSadalah pegawaï negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
 1*.P. PJ ityang berwenang pada?organisasi linSkuP Pertanian untuk melakukan kegiatanpenyu luhan diWilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP)8'Har^n ?pas Tenaêa Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanianselanjutnya disebut THL-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalahPeriSai^lelïPenyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementriant^UFUnWaktU tertentu dan melaksanakan tugas danfungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian diWilayah KerjaPenyuluhan Pertanian (WKPP).y J
19'
danMmuadalah penyuluh yan8 berasal dari dunia usaha
penyuluhanembaga mempunyai kompetensi dalam bidang