Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 342 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 342 menjelaskan:

(1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri 
dari: 
a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan 
perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331; dan 
b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 36 ayat (1) . 
126
 (2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah 
sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas seba gaimana dimaksud 
dalam Pasal 331 . 
(3) Pegawai ASN me lakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari: 
a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan 
perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 31; dan 
b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 
perbaikan kendaraan pe rorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 36 ayat (1) . 
(4) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan 
dengan surat keterangan pelunasan p embayaran dari Pengelola 
Barang/Pengguna Barang. 
(5) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan 
barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(6) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan 
pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan 
perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing -masing 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(7) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan 
mekanisme tanpa melalui lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 325 
serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan 
penjualan secara lelang. 
 
Bagian Keempat 
Tukar Menukar 
 
Paragraf 1 
Umum