Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 50 PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor I Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH, pada BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, Pasal 50 menjelaskan:

{l) RKP Desa dapat diubah dalam hal: 
a. terjadi ... 49 
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis 
politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang 
berkepanjangan; atau 
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan 
Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/ atau 
Pemerintah Daerah. 
(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi 
peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai 
berikut: 
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang 
mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian 
khusus; 
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa 
yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; 
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana 
kegiatan dan RAB; dan 
d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 
(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan 
perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan 
sebagai berikut: 
1. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas 
kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, 
dan/ atau Pemerintah Daerah; 
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa 
yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar 
atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
dan/ atau Pemerintah Daerah; 
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana 
kegiatan dan rancangan anggaran biaya; dan 
d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.