Apa substansi hukum dari Pasal 76 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 76, adalah:

(1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar 
bangunan gedung harus berdasarkan pada Perencanaan Teknis yang 
dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang 
mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi 
dan klasifikasinya. 
 Halaman - 36 
 (2) Dikecualikan dari ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
perencanan teknis untuk bangunan gedung hunian tunggal sederhana, 
bangunan gedung hunian deret sederhana, dan bangunan gedung 
darurat. 
(3) Pemerintah Daerahdapat mengatur perencanan teknis untuk jenis 
bangunan gedung lainnya yang dikecualikan dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur di dalam peraturan 
bupati. 
 
(4) Perencanaan Teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka 
acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jas a 
perencanaan bangunan gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan 
bidangnya. 
(5) Perencanaan Teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu 
dokumen rencana teknis bangunan gedung . 
 
 
 
Paragraf 3 
Dokumen Rencana Teknis