Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI BARITO KUALA Nomor 77 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BARITO KUALA Nomor 77 Tahun 2018 tentang GERAKAN WISATA PUSTAKA CERIA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala . 
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 
 
 
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna 
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 
rekreasi para pemustaka. 
5. Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselen ggarakan 
oleh Pemerintah Daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang 
diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran 
sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, 
agama, dan statussosial -ekonomi. 
6. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara 
terbatas bagi pemustaka di lingkungan Perangkat Daerah, lembaga 
masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau 
organisasi lain. 
7. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan 
pendid ikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta 
didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yangbersangkutan. 
8. Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai 
sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis 
kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial -ekonomi. 
9. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, 
karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang 
mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dandilayankan. 
10. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi 
perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 
program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan. 
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh 
melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta 
mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan 
dan pelayananperpustakaan. 
12. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau le mbaga yang 
berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam 
bidang perpustakaan. 
13. Badan Usaha Milik Negara adalah bentuk usaha/perusahaan yang 
dimiliki olehnegara. 
14. Badan Usaha Milik Daerah adalah bentuk usaha/perusahaan yang 
dimiliki olehdae rah. 
15. Organisasi Profesi adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu 
profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun 
profesional pada bidang tersebut. 
16. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai 
unsur masya rakat yang pedulipendidikan. 
17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan 
informal, pada semua jenjang dan jenis pendidikan. 
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewuju dkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, ma syarakat, bangsa dan 
Negara.