Apa saja yang diatur dalam Pasal 17 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 6 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 6 Tahun 2018 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN, BAB VI - PENGHARGAAN, Pasal 17 menetapkan:

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah 
melaksanakan program TJSLP secara terus menerus dengan hasil baik dan 
sesuai dengan program yang telah ditetapkan. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat); 
-9-
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU 
NOMOR 6 TAHUN 2018 
TENTANG 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 
I. UMUM 
Kegiatan ekploitasi sumberdaya alam diseluruh Indonesia pada saat ini 
sudah tergolong dalam skala besar, termasuk di dalam wilayah Kabupaten Berau. 
Kegiatan eksploitasi tersebut telah menimbulkan beerbagai dampak, baik yang 
positif atau negative. Untuk mengontrol serta meminimalisir dampak negative dari 
kegiatan eksploitasi tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai 
upaya, diantaranya dengan membentuk peraturan perundang-undangan sebagai 
berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan 
yang menyebutkan bahwa Fungsi perusahaan pertambangan sebagai gromth 
center Pertambangan merupakan kegiatan pionir di daerah terpencil. Dengan 
kewajiban itu, kekayaan di dalam bumi harus ditransformasikan menjadi 
kekayaan sosial berupa perkembangan ekonomi, yang akan mengambilalih 
kegiatan tambang pada masa pascapenambangan. 
b. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang 
berbunyi: 
1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP. 
2) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban 
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 
kepatutan dan kewajaran. 
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSLP diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang 
didalamnya mengatur mengenai Kewajiban setiap penanam modal di 
Indonesia melaksanakan: 
1) Tanggung jawab sosial perusahaan, 
2) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 
penanaman modal, dan 
3) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batu Bara, yang menyebutkan bahwa Kewajiban pemegang usaha 
pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat (PPM), sebagaimana tertera pada Pasal 95, 106, 107, dan 108. 
Undang-Undang ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 
23 Tahun 2010. 
- 10-
Untuk menjamin amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
sebagai mana dijelaskan diatas benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan-
perusahaan yang beroperasi didalam wilayah Kabupaten Berau, maka Pemerintah 
Kabupaten Berau membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Berau dengan Peraturan Daerah 
Tentang TJSLP. Selain untuk menjamin program TJSLP benar-benar 
dilaksanakan di Kabupaten Berau . 
n. PASAL DEMI PASAL