Bagaimana redaksi normatif Pasal 68 dalam BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor mi Tahun 2008?
Norma hukum dalam BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor mi Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, BAB VIII - PENDANAAN, Pasal 68 berbunyi:

(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 
dapat dilakukan secara perseorangandan/ atau berkelompok. 
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilalrukan terhadap: 
a. penyusunan perencanaan; 
b. Perlindungan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan; 
c. Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan; 
d. pendanaan dan pembiayaan; dan 
e. pengawasan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 
Nelayandan Pembudi Daya lkan diatur dalam Peraturan 
(1) Hak Kelompok Tani, kelompok Nelayan dan Pembudi Daya 
Ikan antara lain: 
a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung 
dari Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah atau 
instansi terkait; 
b. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan 
c. menentukan sendiri secara terorganisir dalam 
pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil 
Perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
yang berlaku. 
(2) Kewajiban Kelompok Tani dan kelompok Nelayan antara lain: 
a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya, 
kepada Pemerintah Daerah; 
b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan 
keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur 
kepengurusan; 
c. melaporkan kegiatannya secara rutin dan secara berkala 
kepada pemerintah desa dan kepada Pemerintah Daerah; 
dan 
d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan termasuk di dalamnya rmcian transaksi 
keuangan, baik sumber penerimaan maupun 
penggunaannya apabila mendapat fasilitas bantuan dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan 
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur 
dalam Peraturan Bupati.