Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 57 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 57 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IITulang Bawang dan
Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang-barang Milik
Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan- Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2010 Nomor 48);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 41
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2017
Pasal I
Beberapa Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 41Tahun 2016
tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2016 Nomor 356) Diadakan Perubahan Sebagai Berikut :
1.Tambahan Penghasilan PNS pada Huruf aangka 2(dua) Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Penatausahaan Keuangan Daerah
diadakan perubahan sehingga keseluruhannya menjadi :
Koordinator Bendahara Umum Daerah Rp.18.000.000,-/org/bln
Bendahara Umum Daerah (BUD) Rp.15.500.000,-/org/bln
Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
Esselon III.aRp. 9.000.000,-/org/ bin
Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
Esselon III.bRp. 7.500.000,-/org/bln
Pelaksana Rp. 5.500.000,-/org/bln
Staf Rp. 1.700.000, -/org/bln
2.Tambahan Penghasilan PNS pada Huruf cdiadakan perubahan sehingga
keseluruhannya menjadi :
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan
kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional yang memiliki
keahlian, keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
PROFESI SATUAN JUMLAH
DOKTER SPESIALIS
Dokter Spesialis PNS Tetap RSUD Kota Agung Rp. 30.000.000,-
Dokter Umum Rp. 5.000.000,-
Dokter Umum PTT Rp. 2.050.000,-
Dokter Gigi PTT Rp. 2.050.000,-
Dokter Internsip Rp. 1.200.000,-
Dokter Residen Rp. ’10.000.000,-
Bidan PTT Rp. 1.700.000,-
Insentif Dokter PTT/Dokter Gigi PTT Daerah Terpencil Rp. 3.350.000,-
Insentif Dokter PTT/Dokter Gigi PTT Daerah Sangat Rp. 5.800.000,-
Terpencil
Insentif Bidan PTT Daerah Terpencil Rp. 1.700.000,-
Insentif Bidan PTT Daerah Sangat Terpencil Rp. 2.700.000,-
Apoteker Rp. ‘4.000.000,-
Penata Anastesi Rp. 3.000.000,-
Kepala Instalasi Rp. 500.000,-
Kepala Ruangan Rp. 300.000,-
Pekerja Radiasi Tingkat I Rp. 1.150.000,-
Pekerja Radiasi Tingkat II Rp. 950.000,-
Pekerja Radiasi Tingkat III Rp. . 750.000,-
Pekerja Radiasi Tingkat IV Rp. 425.000,-
3.Belanja Langsung huruf Abelanja pegawai angka 1Honororium PNS dan
Non PNS/Belanja Pegawai diadakan Perubahan diantara huruf fdan huruf
gdisisipkan huruf f.1), f.2), f.3)dan f.4)sehingga keseluruhannya berubah
menjadi :
Honorarium Berdasarkan Volume Kerja Protokoler Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah danSekretaris Daerah :
Protokoler Rp. 1.500.000/org/bln
1. Honorarium Berdasarkan Volume Kerja Pegawai Non PNS pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku yang membantu
Bendahara Umum Daerah (BUD) :
Pegawai Non PNS BPKAD Rp. 1.350.000/org/bln .
2. Honorarium Tim Surveyor dalam pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit
dan Puskesmas diberikan sebesar :
Tim Surveyor Rp. 3.000.000/org/hari
3. Honorarium Pendamping Akreditasi Puskesmas diberikan sebesar :
Pendamping Akreditasi Rp. 250.000/org/bln
4. Honorarium Tenaga Packing obat non Aparatur Sipil Negara (ASN)
diberikan sebesar :
Tenaga Packing obat Rp. 100.000/org/hari
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Dokumentasi Ilmu
Hukum (JDIH) Kabupaten Tanggamus :
Pembina Rp- 500.000, -/org/blnKetua Rp. 400.000, -/org/blnWakil Ketua Rp. 350.000, -/org/blnSekretaris Rp. 300.000, -/org/blnAnggota Rp. 250.000, -/org/blnOperator JDIH Rp 25Ö.000, -/org/bln
4.Belanja Langsung Huruf ABelanja Pegawai angka 10Honorarium/ Gaji
Tenaga Kontrak Kerja (TKK) huruf bditambahkan Honorarium Tenaga
Asistensi Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
Sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut :
10. Honorarium/ Gaji Tenaga Kontrak Kerja (TKK)
Tenaga Kontrak Kerja (TKK) diberikan Gaji sesuai dengan masa
kerjanya yang besarannya diatur dengan keputusan Bupati
Tersendiri.
Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang diberikan tanggung jawab
sebagai Tenaga Pelaksana Teknis atau Tenaga Administrasi pada
SKPD yang bersangkutan dapat diberikan honorarium dengan
besaran honorarium :
Petugas Teknis Kehutanan Rp. 1.750.000,00
Tenaga Asistensi Peraturan
Perundang Rp. 1.500.000,00
5.Ketentuan Belanja Langsung Langsung honorarium PNS dan Non
PNS/ Pegawai Huruf JHonorarium Tim/Kepanitian dibawah angka 17 )
Honor Untuk Koordinasi Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri
ditambahankan angka 17.a), 17.b), 17.c), 17.d), 17.e), 17.f), 17.g), dan 17.a)
sehingga keseluruhannya menjadi :
. Untuk Koordinasi unsur muspida dan ketua pengadilan Negeri dapat
diberikan honorarium maksimal Rp.2.000.000,-/org/bln
Rp.700.000,- /org/bln
Rp.600.000,- /org/bln
Rp.500.000,- /org/bln
Rp.400.000,- /org/blnRp.700.000,- /org/bln
Rp.600.000,- /org/bln
Rp.500.000,- /org/bln
Rp.400.000,- /org/blnRp.550.000,- /org/bln
Rp.500.000,- /org/bln
Rp.500.000,- /org/bln
Rp.350.000,- /org/bln
Rp.350.000,- /org/bln
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggotaa.Ketua (Camat)
Wakil Ketua (Kapolsek)
Wakil Ketua (Danramil)
Anggota (Sekretaris Camat)
Anggota (Kasi Trantib)
Rp.700.000,- /org/Bln
Rp.600.000,- /org/bln
Rp.500.000,- /org/bln
Rp.400.000,- /org/bln
Rp.550.000,- /org/bln
Jaminan Kesehatan Nasionala.Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Pelaksana Sekretariat Akreditasi
17.c). Untuk honorarium Tim Koordinasi
(JKN) diberikan honor maksimal :
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
17.d).Untuk honorarium Tim Kelompok kerja Operasional (POKJANAL)
diberikan honor maksimal :17.b). Untuk honorarium Tim Koordinasi Akreditasi Rumah Sakit dan
Puskesmas diberikan honor maksimal :
17.c).Untuk honorarium Tim Koordinasi Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) dan Jampersal diberikan honor maksimal :17.a). Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Keamanan
Lingkungan diberikan honor maksimal :
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
17.e). Untuk honorarium Tim Komisi
honor maksimal :
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
AnggotaRp.250.000,- /org/bln
Rp.230.000,- /org/bln
Rp.210.000,- /org/bln
Rp.175.000,- /org/bln
Penanggulangan HIV/AIDS diberikan
Rp.250.000,- /org/bln
Rp.230.000,- /org/bln
Rp.210.000,- /org/bln
Rp.175.000,- /org/bln
17.f).Untuk honorarium Tim Penilaia Penetapan Angka Kredit (PAK)
Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan honor maksimal :
Ketua Rp.500.000,- /org/semester
Wakil Ketua Rp.400.000,- /org/ semester
Anggota Rp.300.000,- /org/ semester
17.g).Untuk honorarium Tim Seleksi Penerimaan Tenaga Kesehatan Non
Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan honor maksimal :
Ketua Rp.1.000.000,- /org/Kegiatan
Wakil Ketua Rp. 800.000,- /org/kegiatan
Anggota Rp. 600.000,- /org/Kegiatan
17.h).Untuk Honorarium Tim Satgas Saber Pungli dapat diberikan
honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
Pembina
Ketua Pelaksana
Wakil Ketua Pelaksana
Ketua Pokja
Anggota Pokja
Sekretaris Sekretariat
Anggota SekretariatRp.700.000,- /orang /bulan,
Rp.650.000,- /orang /bulan.
Rp.600.000,- /orang /bulan.
Rp.550.000,- /orang /bulan.
Rp.500.000,- /orang /bulan.
Rp.550.000,- /orang /bulan.
Rp.500.000,- /orang /bulan.
6.Ketentuan belanja Langsung angka 6Belanja Perawatan/Pemeliharaan
Gedung kantor, Kantor Kecamatan, Rumah Dinas, Kantor Kelurahan,
Gedung Puskesmas diadakan perubahan sehingga keseluruhannya
menjadi :
Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rumah Dinas
Pemeliharaan Kantor Kecamatan
Pemeliharaan Rumah Dinas Camat/ Dokter
Pemeliharaan Kantor Kelurahan
Pemeliharaan Gedung PuskesmasRp.25.000.000,-/Thn
Rp.20.000.000,-/Thn
Rp.10.000.000,-/Thn
Rp.5.000.000, -/Thn
Rp.3.000.000,-/Thn
Rp.5.000.000,-/Thn
Catatan :
•Belanja pemeliharaan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Rumah Dinas
Sekretaris Daerah, Gedung Kantor Sekretariat Pemda dan Sekretariat Dewan
menyesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal II
Peraturan Bupati Inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Tanggamus.
Ditetapkan diKota Agung
pada tanggal 22November 2016
BUPATI TANGGAMUS,
BAMBANG KURNIAWAN
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,
UKHLIS BASRIDiundangkan diKota Agung
pada tanggal 22November 2016
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 372