Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor r" Tahun 1950?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor r" Tahun 1950 tentang SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN, khususnya BAB VI - PEMASANGAN, Pasal 9, adalah:

(1) Wajib pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara on-line, dapat
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPKAD untuk
menambah dan/ atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi
pembayaran secara on-Iire.
(21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-
kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat
dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib
Pajak.
(3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, BPPKAD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
b, apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan,
maka BPPKAD dapat melaksanakan sistem pelaporan secara on-line
melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa
membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem
yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
(4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan
sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan
hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, wajb pajak
telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.