Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA, pada BAB VII - SANKSI, Pasal 13 menjelaskan:

(1) Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan 
LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 
diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang -undangan. 
(2) Kepala OPD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang -undangan. 
(3) Unit Pengelola LHKPN dan Pengelola LHKASN yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi 
Administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang -undangan. 
(4) Sanksi Administrasi sebagaima na dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3) berupa teguran secara tertulis.