Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959, apa isi dari Pasal 33?
Pasal Pasal 33 dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , pada , menyatakan:

( 1) Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan 
terleta.k pada persil yang sama dengan bangunan gedung, berfungsi sebagai 
tempat tumbuhnya tanarnan, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai 
ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas). (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung 
dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus 
mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang 
seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam 
pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi 
kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan saran.a 
luar bangunan gedung. 
(2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung 
dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan; 
b. persyaratan ruang sempadan bangunan gedung; 
c. persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan; 
d. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan; 
e. daerah hijau pada bangunan; 
f. tata tanaman; 
g. sirkulasi dan fasilitas parkir; 
h. pertandaan(Signag~;dan 
i. pencahayaan ruang luar bangunan gedung. Pasal 32 Keserasian dan Keselarasan Bangunan (5) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah pekarangan 
berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai 
Pengelolaan Sungai atau instansi berwenang setempat atau t.erdapat 
kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli 
suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar harus ditetapkan 
tersendiri. 
(6) Tinggi lantai dasar suatu bangunan gedung diperkenankan mencapai maksimal 
1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, 
dengan mernperhatikan keserasian lingkungan. 
(7) Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas 
banjir atau terdapat kemiringan curam atau perbedaan tinggi yang besar pada 
suatu tanah perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan 
tersendiri atau minimal 15 cm dari batas peil banjir. 
(8) Pennukaan atas dari lantai denah (dasar) : 
a. sekurang-kurangnya 15 cm di atas titik tertinggi dari pekarangan yang 
sudah dipersiapkan; 
b. sek:urang-kurangnya 25 cm di atas titik tertinggi dari sumbu jalan yang 
berbatasan; 
c. dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam huruf a: tidak berlaku jika 
letak lantai-lantai itu lebih tinggi dari 60 cm di atas tanah yang ada 
disekelilingnya, atau untuk tanah-tanah yang miring. 
(1) Tata Tanaman sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f meliputi 
aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan 
memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh 
dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya. 
(2) Setiap bangunan gedung dan hunian jika tidak ditentukan lain diwajibkan 
melakukan penanaman pohon berkayu minimal 1 (satu) buah pada daerah 
RTHP. Pasal 37 Tanaman/Pohon (1) Daerah hijau bangunan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e 
dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan. 
(2) DHB merupakan bagian dari kewajiban pernohonan IMB untuk menyediakan 
RHTP dengan luas maksimum 25o/o RHTP. Pasal 36 Daerah Hijau Bangunan (1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam