Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN, ketentuan pada BAB VII - PEMANFAATAN DANA, Pasal 7 berbunyi:

(1) Dana Jarnpersal dimanfaatkan untuk: 
a. transportasi lokal untuk pasien, keluarga, dan kader 
pasien atau perjalanan dinas petugas kesehatan; 
b. sewa mobil apabila tidak rnenggunakan kendaraan 
ambulance; 
c.biaya ... 
-9-
c. biaya transportasi rujukan (biaya ambulance) dari 
rumah dan/atau rumah tunggu ke fasilitas rujukan 
pelayanan kesehatan tingkat pertama dari rumah ibu 
hamil ke Ponkesdes atau Pustu, selanjutnya dari 
Ponkesdes atau Pustu ke FKTP, dan dari FKTP ke FKTL 
atau ke RTK; 
d. sewa rumah untuk RTK dan fasilitas pendukung yang 
terdiri atas tempat tidur, meja kursi, almari, tempat 
tidur beserta perlengkapanya, peralatan dapur, kamar 
mandi dan WC serta petugas kebersihan, penjaga 
keamanan, air bersih (PDAM) dan listrik; 
e. makan dan minum sebanyak 3 (tiga) kali sehari untuk 
ibu hamil, ibu bersalin ibu nifas dan 1 (satu) orang 
pendamping paling lama 5 (lima) hari; 
f. biaya perawatan bagi ibu hamil dan ibu nifas resiko 
tinggi serta komplikasi; 
g. biaya pertolongan persalinan normal dan resiko tinggi 
bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan 
pembiayaan kesehatan; 
h. biaya perawatan bayi baru lahir sampai dengan usia 
28 (dua puluh delapan) hari (neonatus); 
1. biaya perawatan lanjutan neonatus atau bayi baru 
lahir resiko tinggi yang mengalami komplikasi; 
J. biaya dukungan manajemen, terdiri atas honor 
Pegawai Negeri Sipil, honor Non Pegawai Negeri Sipil, 
Alat Tulis Kantor (ATK), penyediaan Bahan bakar 
Min.yak (BBM), perjalanan dinas dalam daerah, 
perjalanan dinas luar daerah, dan makan minum 
rapat/ sosialisasi. 
(2) Dana Jampersal tidak dapat dimanfaatkan untuk belanja 
tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, 
membayar iuran/premi. 
(3) Pemanfaatan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada 
bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketersedian 
anggaran.