Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 5 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 5 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4842); 
 
2 
 4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 
Nomor 8); 
 
Dengan Persetujuan Bersama: 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
dan 
BUPATI JAYAPURA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA. 
 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 8) diubah sebagai 
berikut: 
1. ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja: 
1. Dinas Kesehatan; 
2. Dinas Pendidikan; 
3 
 3. Dinas Perhubungan; 
4. Dinas Kehutanan; 
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan; 
6. Dinas Kelautan dan Perikanan; 
7. Dinas Pertanian; 
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah; 
12. Dinas Pertambangan dan Energi; 
13. Dinas Pendapatan Daerah; 
14. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman; dan 
15. Dinas Pemuda dan Olah Raga. 
2. Ketentuan Bagian Ketiga ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
Bagian Ketiga 
Dinas Perhubungan 
 (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 
di bidang Perhubungan dalam rangka mewujudkan sarana perhubungan yang lancar, layak, dan manusiawi guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, 
sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung 
yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. 
(2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dalam rangka 
mewujudkan sarana perhubungan yang lancar, layak, dan manusiawi guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, 
terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum 
di bidang Perhubungan dalam rangka mewujudkan sarana 
perhubungan yang lancar, layak, dan manusiawi guna mendukung 
terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, 
terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. 
 
4 
 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan dalam 
rangka mewujudkan sarana perhubungan yang lancar, layak, dan manusiawi guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, 
cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsi di bidang perhubungan. 
(3) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari : 
1. Sub Bagian Umum dan Program; 
2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 
3. Sub Bagian Keuangan. 
c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari : 
1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 
2. Seksi Keselamatan, Prasarana dan Teknik Sarana. 
d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari : 
1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Penunjang Keselamatan 
Pelayaran; dan 
2. Seksi Kepelabuhanan. 
e. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari : 
1. Seksi Kebandarudaraan; dan 
2. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan. 
f. Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari : 
1. Seksi Lalu Lintas dan Penunjang Keselamatan Angkutan Sungai, 
Danau, dan Penyeberangan; dan 
2. Seksi Sarana dan Prasarana. 
g. UPTD; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. 
5 
 Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura. 
Ditetapkan di Sentani 
pada tanggal 9 Juni 2016 
BUPATI JAYAPURA, 
ttd 
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 
Diundangkan di Sentani 
pada tanggal 10 Juni 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
ttd 
Drs. YERRY FERDINAND DIEN 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP 195901141984101002 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 5 
 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
 
 
MURSALIM, SH 
PEMBINA Tk.I 
NIP. 19580825 199202 1 001 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA: 
05/2016 
 
 
 
 
 
6