Apa yang diatur dalam 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 pada Pasal 18?
Berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , Pasal 18 menyebutkan bahwa:

dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, 
objek, dan rincian objek belanja hibah. Pasat 20 . Pengatokasian anggaran belanja hibah dan bantuan sosiat tidak boleh melebihi 
anggaran yang tercantum dalam proposal permohonan hibah dan bantuan sosial. Pasat 19 u (3) Usulan anggaran PPKD dan usulan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pads 
ayat ( 1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dan bantuan 
sosiat dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Belanja hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam 
usulan anggaran SKPD. (1) Belanja hibah dan bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam usulan 
anggaran PPKD. Pasal 18 Bagian Ketiga 
Pencantuman, Pelaksanaan dan Penatausahaan 
Hibah dan Bantuan Sosial ... 
NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat: 
a. pemberi dan penerima Hibah; 
b. jumlah dan tujuan pemberian Hibah; 
c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima; 
d. hak dan kewajiban; 
e. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan Hibah; 
f. penggunaan Hibah; dan 
g. sanksi. Pasal24 Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD dan digunakan sesuai dengan 
persyaratan yang diatur dalam NPHD. Pasal23 Bagian Keempat 
NPHD (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
DPA-PPKD untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dan DPA­ 
SKPD untuk belanja hibah dalam bentuk barang atau jasa dan bantuan sosial 
dalam bentuk barang. (1) PPKD atau SKPD berdasarkan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) menyusun dokumen pelaksanaan 
anggaran. Pasal22 Dalam hal penerima bantuan sosial tidak dapat diperkirakan sebelumnya yaitu orang 
terlantar, korban bencana dan sakit, rincian objek belanja bantuan sosial hanya 
dicantumkan besaran belanja bantuan sosial. Pasal21 (6) Rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja 
bantuan sosial. (5) Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja hibah. . ' 
(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan 
sosiat yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
. (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan 
keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD. Pasal27 Paragraf 2 
Penetapan Penerima Bantuan Sosial u (3) Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, barang atau jasa 
yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah 
tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 
(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi dasar 
penyaluran/penyerahan hibah. Pasal26 Paragraf 1 
Penetapan Penerima Hibah u Bagian Kelima 
Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (3) NPHD dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah} 
ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan 
penerima hibah. (2) Hibah dalam bentuk barang dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 
(seratus juta rupiah}, NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima 
hi bah. (1) Hibah dalam bentuk uang sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah}, 
NPHD ditandatangani oleh PPKD dan penerima hibah. Pasal25 
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) 
terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang 
telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal33 (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi 
pengawasan. (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan 
bantuan sosial. Pasal32 BABVI 
MONITORING DAN EVALUASI (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan SKPD paling lambat tanggal 1 O Januari tahun anggaran 
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ditandatangani penanggung jawab penerima hibah atau bantuan sosial. u (4) Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 
huruf a memuat laporan realisasi kegiatan dan realisasi keuangan. (3) Surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial telah 
diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan hibah atau bantuan sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial; 
b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa 
uang, barang, atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD. (1) Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab atas penggunaan hibah 
atau bantuan sosial yang diterimanya. Pasal31 
SEKRE TARIS DAERA H 
KABUPATEN MUN A BARAT, 
Drs.Ad~Nl ,M.Pd 
SERITA DAERAH KABUPATE N MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR . Diund angkan di Laworo 
pada tanggal November 2015 Ditetapkan di Laworo 
pada tangga l .. b. Novembe r 2015 Pasal36 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diund angkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang an Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna Barat. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peratura n Bupati ini diatur oleh 
Kepala SKPD sesuai deng an ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 35 BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP (2) Batas akhir penyerahan permoh onan hibah dan bantuan sosial disesua ikan 
berdasarkan mekanisme SKPD . (1) Pemb erian hi bah dan bantuan sosial pada tahun 2015 dilakukan melalui 
mekanism e APBD tahun 2015 dan Perubahan APBD tahun 2015 berdasarkan 
data permoh onan SKPD. Pasal 34 BABV II 
KETENTUAN PERALIH AN 
Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah, dan oleh karena itu sah 
mewakili, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing masing dalam kedudukannya tersebut 
menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut : : Pj. Bupati Muna Barat (atau Pejabat yang ditunjuk) . ········································· 1. Nama 
2. Jabatan 
3. Alamat Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas sebagai pemberi hibah, dan oleh 
karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Muna Barat, berdasarkan u Surat Keputusan Bupati Nomor •••••••.•.•••••• Tahun 2015 tentang •...••••••••• (*apabila 
Bupati menunjuk pejabat lain untuk menandatangani NHPD) yang selanjutnya disebut 
sebagai PIHAK PERTAMA. : Pj. Bupati Muna Barat (atau Pejabat yang ditunjuk) 1. Nama 
2. Jabatan 
3. Alamat ribu •••••...•••• bertempat di Laworo, kami yang bertandatangan di bawah ini : Pada hari ini tanggal bulan tahun dua Nomor: /Perj/Bt/ Nomor: TENT ANG 
PEMBERIAN HIBAH •.....•••••••.•.•...•••.•••• .................................... (Pihak kedua) CONTOH NASKAH PERJANJIAN HIBAH 
PERJANJIAN HIBAH 
ANT ARA 
BUPATI MUNA BARAT 
DE NGAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR TAHUN 2015 
TANGGAL NOVEMBER 2015 . -~ ... 
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : {1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah. Pasal 5 {1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan 
hibah yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala SKPD penanggungjwab 
teknis. 
{2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk: 
a. menyerahkan belanja hibah kepada penerima melalui SKPD penanggung 
jawab teknis; dan 
b. mengevaluasi penggunaan hibah Pasal4 u Pasal 3 
Cara pencairan hi bah adalah ••••••••••••••••••••••••••••••• Pasal2 
{1) Tujuan Pemberian hibah untuk . 
{2) Pemberian hi bah akan dipergunakan untuk . Pasal 1 
Dasar Hukum pelaksanaan perjanjian hibah ini adalah : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan 
Daerah. \. .... ) a. bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan 
pemerintah I pemerintah daerah lainnya I perusahaan daerah I masyarakat I 
organisasi kemasyarakatan, maka perlu memberikan hibah kepada ••••.•••.••...•••• 
berupa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Muna Barat; 
b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan hibah tersebut sesuai dengan 
peruntukannya. 
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan 
PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan 
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : . - ... 
L.M. RAJIUN TUMADA PIHAK PERT AMA PIHAK KEDUA (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perja njian ini akan diatur 
kemudian dalam perjanjian tambahan (adde ndum) yang merupakan satu kesat uan 
dengan perjanjian ini atas dasa r kesepakatan kedua belah pihak. 
(2) Demi kian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai 
cukup yang masing-mas ing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah 
ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Pasa l6 (2) PIHAK KEDUA berkewa jiban untuk : 
a. memanfaatka n dana hibah sesua i dengan tujuannya; 
b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada 
PIHAK PERTAMA melalui SKPD penangg ung jawab teknis setelah kegiatan 
selesai; dan 
c. menyampaika n laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap 
sebe lumn ya untuk pencairan hibah tahap berikutnya. ... - 
L.M. RAJIUN TUMADA Laworo , . 
Penerima Hibah Mengetahui , 
Kepala SKPD Pengangga ran, Pelaksa naan dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial denga n ini menyatakan bahwa 
kami sebagai penerima dana hibah Tahun 2015, akan bertangg ung jawab mutlak 
terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai dengan ketentuan 
perunda ng-undangan yang berlaku. 
Apabila di kemudian hari diketahui terjadi peny impanga n dalam penggunaannya 
sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara , maka kami bersedia mengganti dan 
menyeto rkan kerug ian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia mene rima sanksi sesuai 
dengan peratura n perundang-undanga n yang berlaku . 
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. Tahun 2015 tentang Tata Cara Bahwa sesua i dengan Peraturan Bupati Nomor Nam a 
Jabatan 
Ala mat Yang berta ndatangan di bawa h ini : SURAT PERN YATA AN TANGGUNGJAWAB 
MUTLAK/ PAK TA INTEGRITAS LAMPIRAN II PERAT URAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR 1..'7"8tf TAHUN2015 
TANGGA L \ < NOVEMBER 2015