Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, pada BAB IV - KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 6 menjelaskan:

(1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara on line-payment 
melalui: 
a. Pembayaran langsung/direct payment; dan 
b. e-Payment (Payme nt Gateway dan Virtual Account) . 
(2) Pembayaran langsung/direct payment dengan dibantu petugas dar i 
bank umum dapat dilakukan melalui: 
a. Payment point yang disediakan oleh Bank; 
b. Layanan mobil keliling PBB; 
c. Layanan drive thru; dan 
d. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang 
ditetapkan oleh Bupati. 
(3) Pembayaran langsung/direct payment sebagaimana dimaksud pada 
informasi jenis pajak yang dibayar. 
(4) Pembayaran melalui e -payment (Payment Gateway dan Virtual 
Account) merupakan layanan keuangan digital (LKD) berbasis web 
yang disediakan oleh Pemkab Kut ai Barat sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak masuk ke portal LKD Pemkab Kutai Barat, melakukan 
pemesanan dan pengisian data kemudian memilih pembayaran 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah senilai jumlah terhutang, 
selanjutnya browser konsumen akan diarahkan ke metode 
pembayaran; 
b. Wajib Pajak memilih metode pembayaran atau menentukan 
Source Of Fund yang akan digunakan (mobile banking, internet 
banking, ATM, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank 
umum) dan Payment Gateway akan meneruskan transaksi ke 
host source of fund yang dipilih untuk kemudian diproses; 
c. Apabila proses transaksi berhasil, Payment Gateway akan 
langsung memberikan Paid Notification ke Backend system web 
LKD Pemkab Kutai Barat; dan 
d. Sistem web LKD Pemkab Kutai Barat meneruskan ke proses 
flagging transaksi pembayaran d ari Wajib Pajak. 
(5) Bukti pembayaran pajak daerah yang diterima wajib pajak berupa: 
a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (direct 
payment) yang dilakukan melalui loket pembayaran SKPD yang 
membidangi Pelayanan Pajak Daerah, layanan mobil kel iling PBB, 
- 13 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 layanan drive thru, bank umum, badan/lembaga keuangan 
dan/atau kantor pos; dan 
b. Resi/struk dari e -payment: mobile banking, internet banking, 
ATM, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum. 
 
Bagian Ketiga 
Tata Cara Pembayaran Retr ibusi Daerah