Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, BAB IV - PENGISIAN, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

(1)Hasil rapat musyawarah pencalonan anggota BPD dari wilayah Dusun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara
Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD ditandatangani oleh Kepala
Dusun dan 2 (dua) orang Ketua RT/RW mewakili yang hadir dalam rapat
musyawarah.
(2)Berita Acara Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
a.Waktu dan tempat penyelenggaraan rapat musyawarah.
b.Jumlah peserta dan daftar yang hadir.
c.Jumlah dan identitas calon anggota BPD yang akan diusulkan ke
tingkat Desa.
(3)Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya rapat
musyawarah, Kepala Dusun yang bersangkutan melaporkan dan
menyampaikan usulan calon anggota BPD dari wilayah Dusunnya beserta
Berita Acara Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD kepada Panitia
Pengisian.
(4)Usulan calon anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan rapat musyawarah
pembentukan BPD di tingkat Desa.
Bagian Keenam
Musyawarah Pengisian