Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018 pada Pasal 19?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 53 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN, BAB III - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN, Pasal 19 menyebutkan bahwa:

(1)Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan
sosial .
15
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :a.perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan
Sosial dengan mempedomani rencana umum kota ,rencana
strategis ,dan rencana keija Kecamatan untuk terlaksananya
sinergitas perencanaan ;
b.penyusunan bahan kebijakan ,standar operasional prosedur ,
dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal ;
c.pembagian tugas ,pembimbingan ,penilaian ,penghargaan ,
dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN
(reward and punishment )dalam rangka untuk kelancaran
tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atasperaturan perundang -undangan ;
d.penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial ;
e.pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup
kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar
operasional prosedur dan peraturan perundang -undangan
untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan
akuntabel ;
f.penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan
pembinaan kehidupan keagamaan ,pendidikan ,kepemudaan ,
kebudayaan ,olahraga ,kesehatan masyarakat ,dan
kesejahteraan sosial lainnya ;
g.pemantauan pelaksanaan tugas *tugas bantuan pengawasan
terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan
untuk kelancaran tugas ;
h.penyusunan bahan pengendalian ,evaluasi ,dan penilaian
lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan ,
unsur pelaksanaan perumusan kebijakan ,unsur pelaksanaan
tugas ,dan unsur -unsur lainnya berdasarkan peraturan
perundang -undangan ;
i.penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya
berdasarkan atas peraturan perundang -undangan ;
j.penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Camat ;dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait
dengan tugas dan fungsinya .
Bagian Ketujuh
Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah