Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 1 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemeri ntah Kabupaten 
Situbondo . 
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Situbondo. 
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Situbondo 
yang menyelenggarakan urusan p emerintahan 
bidang komunikasi dan informatika. 
6. Dihapus. 
7. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut 
menara adalah bangunan untuk kepentingan 
umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan 
yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan 
bangunan gedung y ang dipergunakan untuk 
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat 
berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai 
simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, 
dimana fungsi, desain dan konstruksinya 
disesuaikan sebagai sarana penunjang 
menempatkan peran gkat telekomunikasi . 
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 
pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap 
informasi dalam bentuk tanda -tanda, isyarat, 
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem 
kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik 
lainnya. 
9. Menara bersama adalah menara telekomunikasi 
yang digunakan secara bersama -sama oleh 
operator penyelenggara telekomunikasi. 
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan 
penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga 
memungkinkan terselenggaranya teleko munikasi. 
11. Penyelenggara telekomunikasi adalah 
perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik 
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 
Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi 
Pertahanan Keamanan Negara. 
12. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan 
infrastru ktur telekomunikasi yang menghubungkan 
berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang 
dapat berfungsi sebagai central trunk, 
7 
MobileSwitching Center (MSC), Base Station 
Controller (BSC)/ RadioNetwork Controller (RNC) , 
dan jaringan transmisi utama 
(backbonetra nsmission ). 
13. Zona adalah batasan area persebaran peletakan 
menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang 
yang tersedia. 
14. Penetapan Zona Pembangunan Menara 
Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi -
lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan 
menara telek omunikasi. 
15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang 
perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya 
menyediakan layanan jasa konstruksi . 
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil 
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluru hnya berada 
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, 
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 
17. Penyedia Menara a dalah perseorangan, koperasi, 
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki 
dan mengelola menara telekomunikasi untuk 
digunakan bersama oleh penyelenggara 
telekomunikasi. 
18. Pengelola menara adalah badan usaha yang 
mengelola atau mengoperasikan menara yang 
dimiliki oleh pihak lain. 
19. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang 
berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha 
yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri 
dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada 
peraturan perundang -undangan Indonesia. 
20. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau 
badan hukum yang didirikan dengan hukum 
Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan 
beroperasi di Indonesia. 
21. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya 
disingkat SNI adalah st andar yang ditetapkan oleh 
Badan Standarisasi Nasional yang berlaku secara 
Nasional. 
 
 
8 
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau dibe rikan oleh 
Pemerintah daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Badan. 
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut peraturan perundang -undangan 
retribusi diwajibkan membayar retribusi, termasuk 
pemungutan atau pemotongan retribusi terten tu. 
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang 
menentukan besarnya jumlah retribusi yang 
terutang. 
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB 
adalah surat ketet apan yang menentukan 
tambahan atas jumlah retribusi yang telah 
ditetapkan. 
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 
tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga atau den da. 
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat 
Keputusan atas keberatan terhadap SKRD , 
SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib 
Retribusi. 
 
2. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :