Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari PERATURAN GUBERNUR BANTEN Nomor 8 Tahun 2014.
Sesuai dengan PERATURAN GUBERNUR BANTEN Nomor 8 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN, ketentuan pada BAB III - PENDANAAN, Pasal 12 berbunyi:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Banten. 
 
Ditetapkan di Serang 
pada tanggal 20 Februari 2018 
GUBERNUR BANTEN, 
 
 ttd 
 
WAHIDIN HALIM 
Diundangkan di Serang 
pada tanggal 20 Februari 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI BANTEN, 
 
ttd 
 
RANTA SOEHARTA 
 
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 201 8 NOMOR 8 
 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya 
 KEPALA BIRO HUKUM 
 
 ttd 
 
 AGUS MINTONO, SH.M.Si 
 Pembina Tk . I 
 NIP. 19680805 199803 1 010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 7 - LAMPIRAN 
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN 
 NOMOR 8 TAHUN 201 8 
 
 TENTANG 
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
BANTENTAHUN 201 8 
 
 
PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH AN 
PROVINSI BANTEN TAHUN 201 8 
 
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan 
untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan 
secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan 
teknis , pembinaan dan pengawasan Ke pala Daerah terhadap 
Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan 
prioritas sebagai beriku t: 
1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 
Provinsi: 
Pembagian Urusan Pemerintahan , dengan sasaran: 
Evaluasi p enyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan 
dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . 
Keuangan Daerah: 
kebijakan p engelolaan pajak daerah dan retribusi 
daerah ; 
kebijakan manajemen kas Daerah; 
kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial; 
kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan 
kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut 
hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
pelaksanaannya. 
Perencanaan Pembangunan Daerah: 
 
 - 8 - 1) konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran; 
pengendalian tata ruang ; dan 
evaluasi capaian target pembangunan Daerah. 
Pelayanan Publik Daerah: 
pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan; 
dan 
pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bara. 
Kebijakan Daerah: 
prosedur penyusunan produk hukum Daerah; 
inovasi Daerah; 
tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi yang telah 
dibatalkan oleh Pemerintah; dan 
penyelesaian produk hukum Daerah sebagai tindak 
lanjut peraturan pelaksana an Undang -Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Kepegawaian Daerah: 
penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan 
tertentu; 
penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi ; 
dan 
pembinaan jabatan fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 
(P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran , 
dan Pelatih Masyarakat. 
2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah 
Pengawasan t eknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah 
Provinsi bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan 
Pemerintahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan, meliputi: 
urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas: 
program Indonesia Pintar; 
kurikulum 2013; 
peningkatan mutu guru ; dan 
pendidikan vokasi menengah berbasis keahlian 
tertentu. 
urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas: 
gerakan masyarakat sehat; dan 
jaminan kesehatan nasional. 
 
 - 9 - 3) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata 
ruang, dengan prioritas: 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer 
dan sekunder pada dae rah irigasi yang luasnya 1000 
hektar -3000 hektar dan daerah irigasi lintas Daerah 
Kabupaten/ Kota; 
penyelenggaraan jalan Provinsi; dan 
penyelenggaraan penataan ruang Daerah Provinsi. 
urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan 
pemukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan 
kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 
(sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) 
hektar . 
urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban 
umum s erta perlindungan masyarakat, dengan prioritas: 
penanganan gangguan ketentera man dan ketertiban 
umum lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi; 
penanggulangan bencana Provinsi; dan 
penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. 
Urusan pemerintahan bidang sosial , dengan prioritas: 
Komunitas Adat Terpencil (KAT); 
penertiban pengumpulan sumbangan dan undian; 
penanganan warga negara migran korban kekerasan; 
penanganan korban NAPZA; dan 
fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin. 
Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan 
prioritas: 
penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja; 
pelatihan tenaga kerja; 
pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja; 
pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi ; 
penerbitan perpanjangan IMTA yang lo kasi kerja lebih 
dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi. 
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan 
dan pelindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data gender , dan anak 
dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Provinsi. 
 
 - 10 - 9) urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas 
penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung 
kemandirian pangan pada ber bagai sektor sesuai 
kewenangan Daerah Provinsi. 
urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan prioritas 
penetapan lokasi pengadaan t anah untuk kepentingan 
Provinsi. 
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan 
prioritas pencegahan, penanggulangan , dan pemulihan 
pencemaran ker usakan lingkungan hidup lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi. 
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil dengan prioritas: 
penyusunan profil kependudukan Provinsi; dan 
pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Provinsi. 
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat 
dan desa, dengan prioritas: 
pembinaan dan p engawasan Gubernur terhadap dana 
desa; 
fasilitasi kerja sama antar -Desa dari Daerah 
Kabupaten/ Kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi. 
urusan pemerintahan bidang koperasi , usaha kecil, dan 
menengah dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan 
pinjam untuk koperasi dengan wil ayah keanggotaan lintas 
Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. 
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, 
dengan prioritas: 
pemberdayaan terhadap pemuda pelopor Provinsi, 
wirausaha muda dan pemuda kader Provinsi ; dan 
pembinaan terhadap kepramukaan tingkat Daerah 
Provinsi. 
urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas: 
pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan 
memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia 
sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan. 
urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, 
dengan prioritas: 
 
 - 11 - a) pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan dan 
pengawasan sumber daya perikanan 0 sampai dengan 
12 mil di luar minyak dan gas bumi; 
penataan izin usaha perikanan tangkap untu k kapal 
perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 
GT. 
urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan prioritas 
pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata 
yang berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 
20 juta orang. 
urusan pemerint ahan bidang energi dan sumber daya 
mineral, dengan prioritas: 
penetapan dan penerbitan wilayah izin usaha 
pertambangan mineral bukan logam dan batuan 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut 
sampai dengan 12 (dua belas) mil; 
izin pemanfaatan langsun g panas bumi lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 
penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non 
badan usaha milik negara; dan 
penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan 
kepada penyed ia tenaga listrik dalam Daerah Provin si. 
urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan 
prioritas: 
ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di 
tingkat Daerah Provinsi ; 
penertiban surat izin usaha perdagangan minuman 
beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi 
penerbitan SIUP -MB bagi distributor; dan 
penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan 
berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana 
distribusi bahan berbahaya, da n pengawasan 
distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan 
berbahaya di tingkat Daerah Provinsi . 
urusan pemerintahan umum, dengan prioritas: 
ideology wawasan kebangsaan; 
pemantauan, perkembangan politik di D aerah ; 
penanganan konflik sosial; dan 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. 
3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah 
 
 - 12 - a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja 
Pengawasan bertujuan untuk memberikan s aran kepada 
Pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam 
mengambil langkah -langkah perbaikan, penyempur naan 
serta tindakan -tindakan lain yang dapat memperlancar dan 
tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan 
prioritas: 
Aspek keuangan: 
pengelolaan pajak dan retribusi Daerah; 
pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas; 
pertanggungjawaban belanja pengadaan barang 
dan jasa; 
pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan 
sosial; dan 
pengelolaan manajemen kas di bendahara. 
Aspek p engelolaan barang milik Daerah/sarana dan 
prasarana: 
pengelolaan persediaan; 
pengamanan/ sertifikasi aset Daerah; dan 
pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D. 
Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia: 
peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara; 
penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara; 
pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan 
pembin aan karir Aparatur Sipil Negara. 
Aspek tugas pokok dan fungsi: 
pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut 
pelaksana Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; 
pelaksanaan program strat egis dan prioritas 
pembangunan Daerah; 
evaluasi target capaian kinerja instansi; dan 
kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen 
perencanaan dan penganggaran. 
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan 
masyarakat 
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan 
masyarakat bertujuan untuk melakukan in vestigasi serta 
menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan 
lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau 
 
 - 13 - perlakukan kebijakan di Pemerintahan Daerah yang tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan 
masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, 
dengan prioritas: 
dugaan korupsi, kolusi , dan nepotisme; 
penyalahgunaan wewenang; 
hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan 
pelanggaran disiplin pegawai. 
Kegiatan Reviu 
Kegiatan reviu dil akukan bertujuan untuk memberikan 
keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan 
telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang 
memadai dan disajikan sesuai denga n standar yang 
ditetapkan oleh Pemerintah, dengan prioritas: 
Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah; 
Reviu Laporan Keuangan; dan 
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
Kegiatan Evaluasi 
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan 
penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan 
yang telah dilaksanakan, dengan prioritas: 
evaluasi Reformasi Birokrasi (RB); 
evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan 
evaluasi pelaksanaan program strategis nasional. 
Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas: 
pendampingan dan asistensi penyusunan laporan 
keuangan berbasi s akrual; 
fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; 
penyusunan Standar Operasional Pr osedur di bidang 
pengawasan; 
koordinasi program pengawasan; 
Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP); 
peningkat an kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi; 
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Tunas Integritas , 
dan Saber Pungli; 
peningktan kapabilitas APIP, sarana dan prasarana 
pengawasan. 
 
 - 14 - 4. Pengawasan terpadu dengan In spektorat Jenderal 
Kementerian/ Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat 
Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan prioritas: 
pengelolaan perijinan sektor mineral dan batu bara; dan 
tata kelola sektor kehutanan. 
5. Pengawasan Khusus 
Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, yaitu: 
Pemerintah Kabupaten /Kota oleh APIP Provinsi, meliputi 
pra penyaluran, penyaluran , dan pasca penyaluran; dan 
Pemerintah Desa oleh APIP Kabupaten/Kota, meliputi pra 
pencairan dan penggunaan, pencairan dan penggunaan, 
pasca pencairan dan penggunaan. 
Terkait dengan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda), Pemerintah Daerah 
melakukan prosedural pelaporan secara rutin tiap 3 (tiga) 
bulan terkait dengan capaian Aksi PPK Pemda, dengan fokus 
pada: 
pelimpahan seluruh kewenangan p enerbitan iz in dan non 
izin di Daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di 
PTSP; 
pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
utama dan pembantu; 
transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme 
pengadaan bara ng dan jasa (PBJ) ; dan 
transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta 
penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (HIBAH 
BANSOS) . 
Verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Pemda 
Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilakukan secara berjenjang, 
yaitu: 
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 
melakukan verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi 
PPK Pemerintah Provinsi; dan 
Inspektorat Provinsi melakukan verifikasi pelaporan 
capaian keberhasilan Aksi PPK Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
 
 - 15 - B. PENUTUP 
Kebijakan pembinaan dan pengawasan p enyelenggaran Pemerintahan 
Daerah di Lingkungan Pemer intah Provinsi Tahun 201 8 ini untuk 
menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggar aan 
Pemerintahan Daerah Tahun 201 8 yang dituangkan dalam 
Keputusan Gubernur te ntang Program Kerja Pengawasan Tahunan 
(PKPT) Tahun 2018 . 
 
GUBERNUR BANTEN , 
 
ttd 
 
WAHIDIN HALIM 
 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya 
 KEPALA BIRO HUKUM 
 
 ttd 
 
 AGUS MINTONO, SH.M.Si 
 Pembina Tk . I 
 NIP. 19680805 199803 1 010