Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 19 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 19 Tahun 2016 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati Jayapura ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura 
3. Bupati adalah Bupati Jayapura, 
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jayapura yang menjalan fungsi eksekutif, legislatif, atau 
yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
3 
 5. Komisi Pemberatasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut 
LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana 
terlampir dalam Keputusan ini. 
7. Harta Kekayaan PN adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri 
dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan 
uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memangku jabatanya.