Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013, apa isi dari Pasal 41?
Pasal Pasal 41 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, pada BAB III - BELANJA BANTUAN SOSIAL, menyatakan:

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Bantuan Sosial kepada 
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah yang 
dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan 
pemenuhan belanja urusan wajib sesuai ketentua n peraturan perundang -
undangan. 
(2) Pembe rian Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas , dan manfaat untuk masyarakat. 
(3) Penerima Belanja B antuan Sosial sebagaimana di maksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak 
stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau 
fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup min imum. 
b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, 
sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok, 
dan/masyarakat dari kemung kinan terjadinya risiko sosial.