Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI NIAS Nomor 51 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI NIAS Nomor 51 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Nias; 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewe nangan Daerah Otonom; 
4. Bupati adalah Bupati Nias; 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias; 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 
 7 
7. Pembina Pelay anan Publik yang selanjutnya disebut 
Pembina adalah Bupati; 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Nias; 
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah 
Kabupaten Nias; 
10. Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah unsur 
pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah Kabupaten Nias; 
11. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah 
Kabupaten Nias; 
12. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah 
Kabupaten Nias; 
13. Kepala Pe rangkat Daerah adalah Pimpinan pada 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias; 
14. Direktur BUMD adalah Pimpinan pada BUMD 
Kabupaten Nias; 
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana 
teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu; 
16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana 
teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu; 
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah 
Kabupaten Nias; 
18. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 
Nasional (SP4N) adalah integrasi pengelolaan 
pengaduan pelayanan publik secara berjenjang 
pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem 
inform asi pelayanan publik; 
 8 
19. Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional adalah 
dokumen peta jalan yang menggambarkan kondisi 
awal dan kondisi yang diinginkan serta tahapan 
dalam mengimplementasikan sistem pengelolaan 
pengaduan pelayanan publik; 
20. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga Negara 
maupun penduduk baik orang perseorangan, 
kelompok maupun badan hukum yang 
menyampaikan pengaduan kepada pengelola 
pengaduan pelayanan publik; 
21. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang 
disampaikan pengadu kepada pengelola 
pengaduan pelayanan publik atas pelayanan 
pelaksana yang tidak sesuai dengan standar 
pelayanan, atau pengabdian kewajiban dan/atau 
pelanggaran larangan oleh penyelenggara; 
22. Pengelola Pengaduan adalah kegiatan 
penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme 
dan tata cara pengelolaan pengaduan; 
23. Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik yang 
selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat, 
pegawai atau orang yang ditugaskan oleh 
penyelenggara untuk mengelola pengaduan pada 
setiap penyelenggara pelayanan publik; 
24. Penyelenggara Pelayanan Publik yang 
selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap 
institusi penyelenggara Negara, korporasi, 
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 
undang -undang untuk kegiatan pelayanan 
publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 
semata -mata untuk kegiatan pelayanan publik; 
 9 
25. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang 
selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara 
adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan 
publik yang berada di lingkungan institusi 
penyelenggara negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan undang -
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 
badan hukum lain yang dibentuk semata -mata 
untuk kegiatan pelayanan publik; 
26. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya 
disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, 
petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam 
organisasi penyelenggara yang bertugas 
melaksanakan tindakan atau serangkaian 
tindakan pelayanan publik; 
27. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
pelayanan dan acuan penilaian kualitas 
pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 
terjan gkau, dan terukur; 
28. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 
Nasional yang selanjutnya disebut SP4N adalah 
sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan 
pengaduan secara berjenjang pada setiap 
penyelenggara dalam kerangka system informasi 
pelayanan publik ; 
29. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) adalah 
rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan 
dan pengelolaan informasi serta mekanisme 
penyampaian informasi dari penyelenggara 
kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk 
lisan, tulisan latin, tulisan da lam huruf braille, 
bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta 
disajikan secara manual ataupun elektronik; 
 10 
30. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis 
yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan 
janji yang terdapat dalam standar pelayanan; 
31. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga 
Negara maupun penduduk sebagai orang 
perseorangan, kelompok, maupun badan hukum 
yang berkedudukan sebagai penerima manfaat 
pelayanan publik, baik secara langsung maupun 
tidak langsung; 
32. Aplikasi Sistem Pengaduan adalah sara na 
pengelolaan pengaduan pelayanan publik 
berbasis teknologi informasi yang akan 
menerima aduan, baik secara lisan, tertulis, SMS, 
media cetak, media elektronik maupun media 
lainnya untuk memudahkan pengadu maupun 
pengelola pengaduan didalam penanganan 
pengaduan ; 
33. lntegrasi Aplikasi Pengaduan adalah sinkronisasi 
aplikasi pengaduan yang telah terbangun kedalam 
aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publik Nasional (SP4N) untuk menangani berbagai 
jenis pengaduan pelayanan publik; 
34. LAPOR atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat adalah layanan penyampaian 
semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online 
yang dikelola Unit Kerja Presiden Bidang 
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan 
(UKP4); 
35. Elektronik Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat yang disingkat E -LAPOR adalah 
Sarana Aspirasi Interaktif Masyarakat dan 
Pemerintah berbasis Teknologi Informasi; 
36. Short Message Service yang selanjutnya disingkat 
SMS adalah Media yang dapat digunakan oleh 
Masyarakat un tuk melakukan pengaduan 
melalui SMS; 
 11 
37. Media Sosial adalah layanan jejaring so sial dan 
mikro blog daring yang memungkinkan 
penggunaannya untuk mengirim dan membaca 
pesan; 
38. Website adalah kumpulan dari berbagai macam 
halaman situs, yang terangkum didalam seb uah 
domain atau subdomain; 
39. Tim Koordinasi adalah Tim yang di bentuk oleh Bupati 
untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pengaduan 
pelayanan publik; 
40. Pejabat Penghubung adalah Pejabat, pegawai atau 
orang yang ditugaskan oleh organisasi 
penyelenggara /Satuan Kerja untuk mengelola 
pengaduan pada setiap penyelenggara/Satuan 
Kerja; 
41. Disposisi adalah tahapan meneruskan laporan 
dari Tim Pengelola kepada Pejabat Penghubung 
Perangkat Daerah atau BUMD terlapor untuk 
diproses; 
 
Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan