Bagaimana redaksi normatif Pasal 32 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 7 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 7 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, BAB XV - PENYIDIKAN, Pasal 32 berbunyi:

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk 
melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
(2) Wewenang penjddik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 
mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran 
Peraturan Daerah; 
b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di 
tempat kejadian; 
c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
d. Melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangkaatau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 
petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup 
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
pidana dan selanjutnya melalui penyidik 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, 
tersangka atau keluarganya; dan 
i. Mengadakan tindakan Iain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan 
penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan 
koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 
menyampaikan basil penyidikan kepada Penuntut 
Umum melalui Pejabat Penjddik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.