Apa bunyi lengkap Pasal 
11 dalam PERATURAN Nomor 23 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN Nomor 23 Tahun 2017 tentang PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS, pada BAB 
V - I, Pasal 
11 dinyatakan:

(1)
 
Pemerintah Daerah 
bertanggung
jawab terhadap kelangsungan hidup, 
perkembangan dan kemajuan 
RSUD.
 
(2)
 
Dalam melaksanakan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pemerintah Daerah berwenang :
 
a.
 
menetapkan
 
Hospital Bylaws
 
RSUD
;
 
b.
 
menetapkan 
Standart Pelayanan Minimal 
RSUD
;
 
c.
 
mengalokasikan
 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan 
 
misi 
RSUD
;
 
d.
 
membentuk 
dan menetapkan Pejabat Pengola dan Dewan Pengawas;
 
e.
 
melakukan 
evaluasi atas kinerja Pejabat Pengelola BLUD 
RSUD
 
yang 
d
ilakukan minimal 1 (satu) tahun
 
sekali;
 
f.
 
memberhentik
an Pejabat Pengelola 
dan 
Dewan Pengawas 
karena sesuatu hal 
yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
 
g.
 
menyetujui 
dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD 
 
RSUD
;
 
h.
 
menyetujui 
rencana 
RSUD
 
untuk mutu dan keselamatan pasien serta 
meneri
ma laporan dan tindak lanjut tentang program mutu dan keselamatan 
pasien tersebut;
 
i.
 
menyetujui
, mengesahkan
 
dan mengumumkan visi dan misi 
RSUD
 
serta 
melakukan riview berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atas visi dan misi 
tersebut;
 
j.
 
menyetujui 
Rencana Strat
egis dan/atau Rencana Strategi Bisnis, kebijakan 
dan 
Standart Operasional Prosedur 
RSUD
;
 
k.
 
Memberikan p
enghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan 
sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan.
 
(3)
 
Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
 
dimaks
ud
 
pada ayat (
2
) dapat 
didelegasikan 
kepada Direktur 
dengan berdasarkan
 
peraturan 
 
perundangan
-
undangan
 
yang berlaku
.
 
(4)
 
Pemerintah Daerah bertanggung
jawab menutup deficit anggaran 
RSUD
 
yang 
setelah diaudit secara independen bukan disebab
kan kar
ena kesalahan dalam 
pengelolaan
.
 
(5)
 
Pemerintah Daerah bertanggung
jawab atas terjadinya kerugian pihak lain, 
termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam 
 
pengelolaan 
RSUD
.
 
 
 
 
11