Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 11 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 11 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG, Pasal 16 berbunyi:

huruf a untuk skala kota dikoordinasikan
oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
(2)Pengawasan Alat UTTP dilaksanakan oleh Pengamat Tera
yang telah melakukan Pendidikan dan Latihan Pengamat
Tera dan/atau Pengawas Kemetrologian.
(3)Pengawasan penggunaan Alat UTTP dilakukan
untuk me mastikan kebenaran:
a.satuan ukuran;
b.peruntukkan Alat UTTP;
c.cara penggunaan Alat UTTP; dan
d.barang dalam keadaan terbungkus.
(4)Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala
dan secara khusus.
(5)Pengawasan secara berkala dan pengawasan se cara khusus
dilakukan oleh pengawas kemeterologian.
Pasal18
Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
dilaksanakan oleh Dinas kepada produsen/penyedia Alat UTTP,
pengguna alat UTTP, dan masyarakat.
Pasal19
Penyediaan prasarana dan sar anasebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
a.peningkatan peralatan standar sesuai kebutuhan operasional
kemetrologian;
b.penyediaan Pos Ukur Ulang;
c.penyediaan peralatan standar pengganti;
16d.penyediaan kendaraan operasional kemetrologian ;
e.penyediaan prasarana dan sarana lainnya.
Pasal20
(1)Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d
dilakukan oleh Dinas melalui pembuatan database Potensi
Obyek Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
(2)Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling
lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini
ditetapkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua)
tahun sekali.
Pasal21
Penyediaan Penera dan Pengamat Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan mel alui Pendidikan
dan Latihan serta peningkatan kompetensi bagi Tenaga Penera
dan Pengamat Tera dan Tera Ulang.
Bagian Keenam
PeranSertaMasyarakat
Pasal22
(1)Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan
pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP.
(2)Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat
diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi
BABIV
TATACARAPELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal23
(1)Retribusi dipungut di daerah tempat penyelenggaraan
tera/tera ulang.
17(2)Pemungutan Retribusi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
(3)SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas
yang ditunjuk kepada Waji b Retribusi sebagai dasar
untuk membayar retribusi terutang.
(4)Penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3)
dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.
(5)SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ay at (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(6)Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.
BABV
TATACARAPEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal24
(1)Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2)Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah
atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD
berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain
yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus
disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 2 x24 jam
atau dalam waktu yang diatur oleh Wali Kota.
(5)Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2)
tercantum da lam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
18Pasal25
(1)Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dilakukan
pada tempat -tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yaitu:
a.di kantor Dinas;
b.di luarkantorDinasmeliputi:
1)pelaksanaan sidang tera ulang luar kantor
di pasar/kecamatan/kelurahan;
2)di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah
dipindahkan atau mempunyai kekhususan.
(2)Dalam hal pelayanan tera/tera ulang dilakukan di tempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
angka 2, maka Wajib Retribusi dapat meminta SKHP.
Pasal26
(1)Pelayanan tera/tera ulang pada saat pelaksanaan sidang
pasar sebagaimana dimaksud dal am Pasal 25 ayat (1) huruf b
angka 1 )dilaksanakan oleh Tim Sidang Tera Ulang di luar
kantor di Pasar/Kecamatan/Kelurahan berdasarkan
keputusan Kepala Dinas.
(2)Tim Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri
dari penera, pembantu teknis, dan bend ahara penerimaan.
Pasal27
(1)Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan
pelayanan tera/tera ulang wajib melakukan pendaftaran
sebagai wajib retribusi kepada Kepala Bidang pada Dinas
untuk memperoleh NPWRD.
(2)Pendaftaran permohonan pelayanan ter a/tera ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik UTTP;
19b.fotokopi SIUP atau fotokopi akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahannya yang telah mendapat
pengesahan dari pejabat yang berwenang
atau didaftarkan ke instansi yang berwenang,
apabila pemohon adalah badan;
c.surat kuasa bermeterai cukup dilengkapi dengan fotokopi
KTP penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan
kepada pihak lain.
Pasal28
(1)Tata cara penyelesaian permohonan pendaftaran,
Wajib Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagai
berikut:
a.pada Dinas:
1)pemohon mengisi formulir permohonan yang telah
disediakan dengan dilampiri persyarat an
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
dan selanjutnya diserahkan kepada petugas loket;
2)petugas loket memeriksa kelengkapan dan kebenaran
berkas permohonan;
3)dalam hal berkas permohonan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 )belum lengkap d an benar,
maka petugas loket mengembalikan berkas dimaksud
kepada pemohon;
4)dalam hal berkas permohonan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 )telah lengkap dan benar,
maka petugas loket melakukan pencatatan berkas
permohonan pada agenda surat masuk
dan memberikan tanda terima kepada pemohon;
5)petugas loket menyampaikan berkas permohonan
yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud
pada angka 4 )kepada Kepala Seksi;
6)Kepala Seksi melakukan penelitian terhadap berkas
permohonan;
7)dalamhal permohonan disetujui, maka Kepala Seksi
menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep
pengajuan NPWRD dan menyampaikannya
kepada Kepala Bidang untuk ditandatangani;
208)Kepala Seksi mencetak NPWRD dan menyerahkan
NPWRD pada petugas loket u ntuk disampaikan
kepada pemohon.
b.pelaksanaan sidang pasar:
1)pemohon mengisi formulir permohonan yang telah
disediakan oleh Tim Sidang Tera Ulang
dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7ayat (2) dan selanjutnya
diserahkan kepada petugas dimaksud;
2)pembantu teknis memeriksa kelengkapan
dan kebenaran berkas permohonan;
3)dalam hal berkas permohonan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 )belum lengkap dan benar,
maka pembantu teknis mengembalikan ber kas
dimaksud kepada pemohon;
4)dalam hal berkas permohonan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 )telah lengkap dan benar,
maka pembantu teknis melakukan pencatatan berkas
permohonan pada agenda surat masuk dan merekam
data pemohon serta memberikan tanda terima
kepada pemohon;
5)pembantu teknis mencetak NPWRD yang telah
terdapat tanda tangan Kepala Bidang Metrologi
dan tertib niaga secara elektronik dan selanjutnya
disampaikan kepada pemohon.
(2)Bagan alur penyelesaian permohonan pendaftaran wajib
retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.
Pasal29
(1)Tata cara pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang
pada saat pelaksanaan sidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 1 )adalah sebagai
berikut:
a.pemilik UTTP menyerahkan UTTP yang akan ditera/tera
ulang dengan menunjukkan NPWRD kepada pembantu
teknis;
21b.apabila pemilik UTTP yang akan memperoleh pelayanan
tera/tera ulang belum memiliki N PWRD, maka pemilik
UTTP harus mengajukan permohonan penerbitan NPWRD
yang selanjutnya diproses sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b;
c.pembantu teknis melakukan pendataan UTTP yang akan
ditera/tera ulang;
d.penera melakukan ter a/tera ulang terhadap UTTP;
e.pembantu teknis membuat perhitungan retribusi
dan mencetak SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan yang telah terdapat tanda tangan
Kepala Bidang Metrologi dan Tertib Niaga secara
elektronik dan selanjutnya disampaikan kepada
pemohon;
f.pemilik UTTP sebagaimana dimaksud pada huruf d
membayar retribusi secara sekaligus kepada Bendahara
Penerimaan pada Dinas dan diberikan SSRD.
(2)Bagan alur pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang
pada saat pelaksanaan sidang pasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.
Pasal30
(1)Untuk memperoleh pelayanan tera/tera ulang di tempat UTTP
terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai
kekhususan seb agaimana dimaksud dalam Pasal 2 5ayat (1)
huruf b angka 2, Wajib Retribusi wajib mengajukan
permohonan pelayanan tera dan tera ulang kepada Kepala
Bidang.
(2)Tata cara penyelesaian permohonan pelayanan tera/tera
ulang di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah
dipindahkan atau mempunyai kekhususan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah
disediakan oleh dan selanjutnya diserahkan
kepada petugas loket dengan dilampiri pe rsyaratan
sebagai berikut:
221)foto kopi NPWRD;
2)Surat Kuasa bermeterai cukup dilengkapi
dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima
kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada pihak
lain;
b.petugas loket memeriksa kelengkapan dan kebenaran
berkas permohonan;
c.dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas
loket mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
d.dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas
loket melakukan pencatatan berkas permohonan
pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima
kepada pemohon;
e.petugas loket menyampaikan berkas permohonan
yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud
padahuruf d kepada Kepala Seksi sesuai jenis UTTP
yang akan ditera/tera ulang;
f.Kepala Seksi menugaskan Penera untuk melakukan
tera/tera ulang;
g.penera melakukan pelayanan tera/tera ulang terhadap
UTTP yang dalam kondisi bersih dan siap uji
serta hasil peneraan dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh penera dan diserahkan
ke Kepala Seksi;
h.Kepala Seksi menyiapkan konsep SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan serta membubuhkan paraf
dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang
untuk ditandatangani;
i.SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diserahkan
kepada pemohon melalui petugas loket;
j.pemohon membayar retribusi pelayanan tera/tera ulang
sesuai dengan SKRD at au dokumen lain
yang dipersamakan ke Bendahara Penerimaan pada
Dinas dan diberikan SSRD;
23k.dalam hal pemohon mengajukan penerbitan SKHP,
maka penera membuat konsep SKHP berdasarkan
berita acara sebagaimana di maksud pada huruf g,
dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang
untuk ditandatangani;
l.pemohon mengambil SKHP dengan menunjukkan SSRD
pada petugas loket Bidang setelah 7 (tujuh) hari kerja
sejak pelayanan tera/tera ulang.
(3)Bagan alur peny elesaian permohonan pelayanan tera/tera
ulang di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah
dipindahkan atau mempunyai kekhususan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.
BABVI
TATACARAPENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA
Pasal31
(1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2)Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila:
a.diterbitkan surat teguran; atau
b.terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan surat t eguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung
sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi
dengan kesa darannya menyatakan masih mempunyai utang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
24(5)Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui
dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaa n
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
(6)Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Metrologi
dan Tertib Niaga untuk melakuka n penelitian
dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib
Retribusi;
b.hasil penelitian dan pemeriksaan dituangkan dalam
berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
c.berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada h uruf b, Kepala Dinas mengajukan
permohonan penghapusan kepada Wali Kota disertai
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(7)Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Wali Kota
menetapkan penghapusan piutang retribusi
yang kedaluwarsa.
BABVII
TATACARAPENAGIHAN
Pasal32
(1)Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD
yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi
pada waktunya dan pengenaan denda keterlambatan
pembayaran retribusi t erutang dilakukan penagihan
dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
(2)STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah
retribusi terutang dan sanksi administratif.
(3)Kepala Dinas menerbitkan surat teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) hari sejak jatuh
tempo pembayaran retribusi.
(4)Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib
Retribusi.
25(5)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
diterimanya sura t teguran oleh Wajib Retribusi,
Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(6)Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar
dan pengenaan denda keterlambatan dapat dilunasi
melalui petugas l oket/bendahara penerimaan pada Dinas
atau langsung dibayar melalui Kas Umum Daerah.
(7)Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
BABVIII
TATACARAPENGURANGAN, KERINGANAN
DANPEMBEBASAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal33
(1)Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan,
dan pembebasan retribusi.
(2)Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan
sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan
kepada Kepala Dinas.
Pasal34
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan permoho nan
pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi
kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
(2)Permohonan pengurangan, keringanan ,atau pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis setelah diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
26Bagian Kedua
Kriteria Pemberian
Pasal35
(1)Pengurangan/keringanan retribusi dapat diberikan terhadap
wajib retribusi yang melakukan usaha mikro.
(2)Pemberian pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibe rikan sebesar 25% (dua puluh
lima perse n) dari SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
Pasal36
Pembebasan retribusi dapat diberikan dalam hal:
a.objek retribusi terkena bencana yang diakibatkan
oleh peri stiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, banjir,
angin topan ,dan bencana lainnya; atau
b.objek retribusi terkena sebab lain yang diakibatkan
oleh kondisi luar biasa, antar a lain kebakaran.
Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan
Pasal37
(1)Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut:
a.pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan
yang disediakan di loket secara lengk ap dan benar,
selanjutnya diserahkan kembali ke loket dengan dilampiri
persyaratan sebagai berikut:
1)fotokopi SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan yan gdimohonkan
pengurangan/keringanan/pembebasan;
2)fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3)fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
274)surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan
permohonan diwakilkan kepada orang lain
dengan menyertakan fotokopi KTP penerima kuasa;
5)surat keterangan dari pejabat yang berwenang
mengenai terjadinya bencana atau sebab lain
yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa,
untukpermohonan pembebasan retribusi ;
b.petugas loket menerima dan melakukan pemeriksaan
atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohona n
dan persyaratan;
c.dalam hal berkas permohonan dan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap
dan benar, maka petugas loket mengembalikan berkas
dimaksud kepada pemohon;
d.dalam hal berkas permohonan dan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap
dan benar, maka petugas loket melakukan pencatatan
dan pemberian tanda terima;
e.petugas loket menyampaikan berkas permohonan
yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud
pada huruf d ke Kepa la Seksi;
f.Kepala Seksi menerima berkas permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf e dan melakukan pencatatan
berkas permohonan pada agenda surat masuk,
kemudian membuat konsep Keputusan Kepala Dinas
tentang Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan
Retribus i dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang;
g.Kepala Bidang meneliti dan membubuhkan paraf
pada konsep Keputusan Kepala Dinas sebagaimana
dimaksud pada huruf f dan selanj utnya menyampaikan
kepada Dinas ;
h.Sekretaris Dinas membubuhkan paraf pada K onsep
Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud
pada huruf g, dan selanjutnya menyampaikan
kepada Ke pala Dinas untuk ditandatangani ;
28i.Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan,
Keringanan atau Pembebasan Retribusi yang telah
ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf h,
disampaikan kepada Sekretariat Dinas untuk dicatat
pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel
dan selanj utnya diteruskan kepada pemohon ;
j.petugas loket menyerahkan Keputusan Kepala Dinas
tentang Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan
Retribusi kepada Pemohon.
(2)Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipe rsamakan.
(3)Bagan alur penyelesaian permohonan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala
Dinas.
Pasal38
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Keputusan Kepala Dinas
tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j dijadikan
dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
BABIX
TATACARAPERHITUNGAN PENGEM BALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal39
Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:
a.SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya
terutang; dan/atau
b.dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya
terutang.
29Pasal40
Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib retribusi
mengajukan:
a.permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas
dengan menca ntumkan besarnya pengembalian retribusi
yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
1)fotokopi identitas wajib retribusi atau fotokopi identitas
penerima kuasa apabila dikuasakan;
2)fotokopi SKRD dan/atau STRD;
3)suratkuasa berma terai cukup apabila dikuasakan ;
b.surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi.
Pasal41
(1)Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap
surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
paling lama 2 (dua) bulan sejak diter imanya surat
permohonan, Kepala Dinas menerbitkan:
a.SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata
lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
b.SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata
kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya teru tang.
(2)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan,
dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu
tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala Dinas
menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran
retribusi.
Pasal42
(1)Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan
perhitungan terlebih dahulu oleh Dinas dengan utang
retribusi lainnya.
30(2)Atas dasar persetujuan wajib retribusi yang berhak atas
kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat
diperhitungkan dengan retribusi yang akan terutang
atau dengan utang retribusi lain atas nama wajib retribusi
yang sama.
(3)Perhitungan sebagaimana di maksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.
Pasal43
(1)Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan
dalam jangka waktu 1 (sat u) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.
(2)Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar
kelebihan retribusi.
(3)Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagai mana
dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan.
BABX
KERJA SAMA
Pasal44
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kemetrologian ,
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama
dengan P emerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
BABXI
PELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal45
(1)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
kemetrologian dilakukan oleh Dinas.
31(2)Dalam melaksanakan tugasnya Dinas dapat bekerjasama
atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
BABXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal46
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk an pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bogor.
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 Februari 2017
WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA
Diundangkan di Bogor
pada tanggal 14 Februari2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 201 7NOMOR 7SERIE
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001
32LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR :11 TAHUN 2017
TANGGAL :14 Februari 2017
TENTANG :PERATURAN PELAKSANAANPELAYANANTERA/TERA
ULANG
A.BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISI SKRD
LOGO
PERANGKAT
DAERAH
ALAMATSKRD
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)
....................................................................
Masa Retribusi : ...............................
Tahun Retribusi : ................................NOMOR URUT :
NPWRD :
Nama :........................................ .............................................
Alamat :........................................................... ..........................
........................................................... ..........................
Tanggal jatuh tempo :........................................................... ..........................
................................................................................ .....
KODE REKENING Uraian Retribusi Daerah Jumlah (Rp )
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi
Jumlah sanksi : a. Bunga
b.Kenaikan
c.
Jumlah keseluruhan
Terbilang :
PERHATIAN :
1.Pembayaran melalui Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Bogor ;
2.Terlambat membayar dari tanggal Jatuh Tempo, dikenak an sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan.
Bogor, ................................, 20....
...........................................
NIP. ..........................................
---------------------------- --Gunting disini -----------------------------
No. SKRD : ....................
NPWRD :
Nama :
Alamat :
................... . 20.........
Yang Menerima
(................................)
33Tata Cara Pengisian :
A.Umum
1.Formulir S KRD digunakan sebagai sarana atau media untuk menerbitkan
surat ketetapan retribusi daerah oleh pejabat yang ditunjuk terhadap wajib
retribusi yang terd apat hutang retribusi sesuai dengan masa retribusi
yang bersangkutan.
2.Formulir dicetak rangkap 2(dua)
a.Lembar ke 1 : untuk Wajib Retribusi yang bersangkutan
b.Lembar ke 2 : untuk SKRD
3.Ukuran kertas : dicetak ( print out ) dalam kerta s folio ukuran 8,5”
x 13”
B.Petunjuk Pengisian
1.Pengisian judul
a.Nomor :diisi nomor penerbitan ketetapan retribusi
Daerah
b.Masa Retribusi :diisi masa retribusi yang bersangkutan
Pengisian pembayaran
c.Tahun Retribusi :diisi tahun retribusi
2.Pengisian Identi tas Wajib Retribusi
a.NPWRD :diisi Nomor Pokok Wajib Retribusi
b.Nama :diisi nama wajib retribusi/usaha
yang bersangkutan
c.Alamat :diisi alamat wajib retribusi daerah/usaha
yang bersangkutan
d.Tanggal jatuh tempo :diisi tanggal jatuh t empo pembayaran
Ketetapan retribusi daerah
3.Pengisian Ketetapan Retribusi Daerah dan Jumlahnya
a.Kolom 1 :diisi nomor
b.Kolom 2 :diisi kode rekening sesuai jenis pungutan
retribusi daerah
c.Kolom 3 :diisi uraian retribusi daerah
d.Kolom 4 :diisi jumlah besa rnya ketetapan retribusi
daerah
4.Pengisian Pengesahan
Bogor, ...............20.... :diisi tempat, hari, bulan dan tahun
dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah
Kepala Perangkat Daerah :diisi Kepala Perangkat Daerah
............................. :diisi nama pejabat
NIP. .................... :diisi NIP
5.Tanda Terima
No. SKPD :diisi No. SKPD
No. SKPD :diisi sesuai huruf N ayat 2
NPWRD :diisi sesuai huruf B angka 2
34Nama :diisi sesuai huruf B angka 2
Alamat :diisi sesuai huruf B angka 2
...............20........ :diisi lokasi, tanggal, bulan dan tahun
(......................) :diisi nama dan tanda tangan penerima
WALI KOTA BOGOR,
BIMA ARYA
35B.BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISI SSRD
LOGO
PERANGKAT
DAERAH
ALAMATSSRD
(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)
Bulan : ...............................
Tahun : ................................NOMOR BUKTI :
Bendahara Penerima BadanPendapatan Daerah Kota Bogor
Telah menerima uang sebesar Rp........................,00 (....................................)
Dari
Nama :......................................................................... ............
NPWRD :.....................................................................................
Alamat :................... ..................................................................
........................................................... ..........................
Jenis Retribusi :................................................................................. ....
Sebagai Pembayaran :.....................................................................................
KODE REKENING Jumlah (Rp,00 )
JUMLAH
Tanggal Diterima Uang :
Mengetahui,
Bendahara Penerimaan
--------------------------Pembayaran/Penyetor
----------------------
Lembar Asli (putih) : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga
Kuning : Perangkat Daerah
Merah : Untuk Bendahara Pen erima/Bendahara Pembantu
Biru : Arsip
36Tata Cara Pengisian :
A.Umum
1.Formulir SSRD/TBP digunakan sebagai sarana atau media pembayaran
yang dilakukan oleh wajib retribusi atas pungutan retribusi daerah
yang dikenaka n.
2.Formulir dicetak rangkap 3 (tiga)
a.Lembar ke 1 :untuk pembayaran/penyetoran/pihak ketiga
b.Lembar ke 2 :untuk bendahara penerima/bendahara
pembantu
c.Lembar ke 3 :untuk arsip
3.Ukuran kertas :dicetak ( print out ) dalam kertas folio ukuran
8,5” x 13”
B.Petunjuk Pengisian
1.Pengisian judul Tanda
bukti:diisi bukti pembayaran sesuai dengan nomor
registrasi
2.Pengisian pembayaran
a.Rp ........................ :diisi besarnya jumlah uang yang telah
diterima
b.Dengan huruf :diisi dengan huruf jumlah uang
yang diterima
c.Nama :diisi nama wajib retribusi/usaha
yang bersangkutan
d.NPWRD :diisi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
bersangkutan
e.Alamat :diisi alamat wajib retribusi daerah/usaha
yang bersangkut an
f.Sebagai pembayaran :diisi uraian pembayaran yang memuatkan
Nama jenis pungutan retribusi daerah
dan masa pembayarannya
3.Pengisian tabel kode rekening dan jumlahnya
a.Kolom 1 diisi kode rekening sesuai dengan jenis pungutan retribusi
daerah
b.Kolom 2 diisi jumlah pembayaran yang disetor
4.Pengisian pengesahan
a.Tanggal diterima uang :diisi tanggal diterima bayar
b.Pembayar/Penyetor :diisi nama pembayar atau penyetor Wajib
Retribusi
c.Bendahara Penerima :diisi nama bendahara penerima
dariPerangkat Daerah bersangkutan
WALI KOTA B OGOR,
BIMA ARYA
37C.BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISI STRD
LOGO
PERANGKAT
DAERAH
ALAMATSKTD
(SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)
.......................................................................
Masa Retri busi : ...............................
Tahun Retribusi : ................................NOMOR URUT :
NPWRD :
Nama : ................................................... ...............................
Alamat : ................................................... ...............................
:..................................................................................
................................................... ...............................
Tanggal jatuh tempo : ................................................... ...............................
: ................................ ............................... ...................
Kode Rekening : ........................................s/d........ ........................... .
Uraian Rekening : ................................................... ................... ............
1.Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah
yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1.Retritusi yang kurang bayar Rp.................................. ....
2.Sanksi Administrasi
a.bunga Rp.................................. ....
b.denda Rp.................................. ....
3.Jumlah yang harus dibayar (1+2a+2b) Rp.................................. ....
Terbilang : ...................................
PERHATIAN :
1.Harap penyetoran dila kukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah
dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Tanda Bukti
Pembayaran .
2.Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat
30(tiga puluh )hari sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi bunga
sebesar 2% (dua per seratus) per bulan.
Bogor, ................................, 20....
...........................................
NIP. ..........................................
------------------------------ Gunting disini -----------------------------
No.STRD : ....................
NPWRD :
Nama :
Alamat :
.................... 20.........
Yang Menerima
(................................)
38Tata Cara Pengisian
A.Umum
1.Formulir STRD digunakan sebagai sarana atau media untuk menerbitkan surat
tagihan retribus i daerah atas tunggakan terhadap jenis retribusi tersebut
2.Formulir dicetak rangkap 2 (dua) :
a.Lembar ke -1: untuk wajib retribusi yang bersangkutan
b.Lembar ke -2: untuk SKPD
3.Ukuran kertas : dicetak (print -out) dalam kertas polio ukuran 8,5 x 13
B.Petunjuk pengisian
1.Pengisian judul
a.Nomor :Diisi nomor penerbitan tagihan retribusi
daerah
b.Masa Retribusi :Diisi masa retribusi yang bersangkutan
c.Tahun Retribusi :Diisi tahun retribusi
2.Pengisian identitas wajib retribusi
a.NPWRD :Diisi nomor pokok wajib retri busi daerah
b.Nama :Diisi nama wajib retribusi yang dikenakan
tagihan retribusi daerah
c.Alamat :Diisi alamat wajib retribusi
d.Tanggal Jatuh Tempo :Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan
retribusi daerah
3.Pengisian ketetapan retribusi daerah dan jum lahnya
Kode Rekening :Diisi jenis kode rekening yang ditagih
Uraian Rekening :Diisi uraian jenis rekening yang ditagih
Retribusi Yang Kurang
Dibayar:Diisi besarnya jumlah retriusi yang kurang
dibayar
4.Sanksi administrasi
a.Bunga :Diisi besarnya bung a yang dikenakan dalam
tagihan
b.Denda :Diisi besarnya denda yang dikenakan
Jumlah yang masih harus
dibayar:Diisi jumlah yang masih harus dibayar
atau disetor
Terbilang :Diisi dengan bilang atau huruf besarnya
ketetapan retribusi daerah
5.Pengisian Pengesahan
Bogor, ...............20.... :Diisi tempat, hari, bulan, dan tahun
dikeluarkan surat ketetapan retribusi daerah
Kepala Perangkat Daerah :Diisi kepala Perangkat Daerah
................................ :Diisi nama pejabat
NIP ......................... :Diisi NIP
396.Tanda terima
No.SKPD : Diisi nomor STRD
NP WPD : Diisi sesuai huruf B angka 2
Nama : Diisi sesuai huruf B angka 2
Alama