Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 BUPATI SINT ANG, Nomor I Tahun 2004.
Redaksi dari BUPATI SINT ANG, Nomor I Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lemba.nl.n Negara Repub lik, pada , Pasal 21 menjelaskan:

Rem unerasi merupak . honorarium tun an •mbalan kerja yang dapat berupa ga]l, 
dan/atau ~nsiu~;mgan tetap, insenut, bonus atas prestasr , (1) v,JJ.'8 - 
Pasal ... (4) (3) Pemerintah daerah dapa t mengalokas ikan angga ran yang 
be umber dari APBD untuk membiayai BLUD sebagaima na 
di:aks ud pada ayat (1), apabila kegiatan BLUD mendesak untuk 
segera dilaksan akan; 
. BLVD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Keg,.ata n unyai kriteria : memp d kegiatan pelayanan dasar masyarakat 
a. program an a belum tersedia dalam tahun anggaran 
yang angg aranny 
berja lan; dan d sak lainnya yang apabila ditunda 
b. kepeluan mebn lekan kerugian yang lebih besar bagi 
a.ka menlm u al< n d h dan masyar at. pemerintah a.era 
. BLUD sebagaiman a dimaksu~ pada ayat (1), 
Biaya operas1onal APBD dapat dibiaya.l dan APBO tahun 
setelah perubahan 
anggatan l)erja.lll1l · (2) PPK-BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/un it kerja baru , 
biaya operasional BLUD untu k semcntara dibiayai dari 
pene rimaan fungsional BLU? yang bersangkuta n sampai dengan 
perubahan APBD tahu n be11a lan; ( 1) Pasa l 26 Proses penggabung an SKPO/Unit Kerja sebaga.imana dimaksud 
pada ayat (1) bcrpedoman pada kctentuan peratura n perundang - 
undang an. (2) Pasal 25 
PPK-BLUD dapatjuga diterapkan pada: 
a. gabu ngan beberapa SKPD atau beberapa Unit Kcrja 
dal_am s~tu SKPD atau bebe rapa Unit Kerja pada beberapa 
urut kerja pada bebe rapa SKPO, yang memil iki kesarnaan 
dalam sifat dan jenis Iayan an umum yang diberikan; 
b. SKPO atau Unit Kerja baru. BAB XII 
KETENTUAN LAIN -LAIN 
( l) Penilaian kinerja da . dalam Pasa! 2 l a;atspell)k non keu.anga n sebagaiman a dimaksud 
pelanggan , proses in dapat diuk ur berdasarkan perspektif 
pertumbuha n. ternal pelayanan , pernbelaj aran, dan Pasal 24 PasaJ 23 Ii JjJ l 9 
Evaluasi dan pe .1 . di k ru au~n ki . una sud daiam p nelJa dari as k kemamp uan BLUD asaJ 21 ayat (l) d ped. keuangan sebagaimana daiam . • apat iukur berdasarkan tingkat 
a. memper oleh hasil · 
diberikan (rentabil'tusa) ha atau hasil keria d · 1 
b . 1 as · ·, an ayanan yang 
. memenuh! kewajiban j~ngka d . 
de. mk cmenuhl seluruh kewa;ibanpen eknya (hkuiditas); 
. emampuan pen . u nya [solvabilitas]: 
I enmaan dari . • peng e uaran, n jasa layan an untuk membi ayai 
YOS£ PHA HASNAH ~_,.._ ' 0 NG TAHUN : NOM R . 
8£Rtt1, DA.EAAH KAB UPA'T'EN SJNT A .,., Diundang)can di~in1a~ _ 
P&da tanggaJ .. f,:1!-!~! ... ::·S.' . .': ... 
SEICRETARI S OAERAH 
ICABIJPATEN SINTANO Ditetapkan di Sintang 
Pada tanggal S ~ . .,., 2017. 
BUPATI s1rrrf; 
" 
~ JAR()T "1NARN O ' 
Pera ruran Bupa ti ini mulai beriaku pada tanggal t Juni 2017. 
A setiap orang m<"ngt tahlllfly a. m<e-=Ulhkan pengundangan 
~ruran Bupa ti ini dengan penempa tanny a dalam Ben ta Dacrah 
Kabupaten Sintang . BABXIV Pernb inaan dan pengawasan ...-bagalman a dima.k sud pada ayat 
(11 dilalcsanakan dalaJn rangka men jamin pelaksanaan rugas 
pokok dan fungsi BLUD sesuai dengan reneana yang bersifa t 
stra regis, reneana opera sional dan standar -stand ar pokok 
lainn ya. (.2) Pembinaan dan pengawasan dilaJrukan oleh Pemerintah Daerah 
sesuai dengan pera turan peru ndang-undan gan. ( 1 l Pasal 28 PEMBINAAN DAN PENGAWA SAN BABXIIl {3) (l) Pejabat Penge tola Ke 
terkait dcngan tata ;:""gan Dacrah serta Pcjabat Tcknis yang 
fasilitasi pelaksan dola BLUO SKPD /Urut Kerja melakukan 
aan Peraruran Bupati ini; 
Peraruran Bupati · . . kedalam pelaksan ·tru sebagai landasan dasar unru k diterapkan 
peraruran Pim . aan_ BLUD Sl(PD /Unit Kerja scbagai rurunan 
pman/Kepala BLUO SKPD /Unit Kerja: 
~~ 1'.'11~ . efekti.fii:as pelaksa.naan tata kelola BLUD 
Pa ~/Ut:it Ke!Ja. fasilitasi seba gaiman a dimaks ud pada ayat (11 
Pe:;'3 mi. ~e~pat pada Pera turan Bupa ti Sintang tentang 
sist=~ PK-BLUO pada SKPO /Unj1 Kerja berupa pedoman 
m. . prosed ur. stan dar proscdur operasional, sosiali sasi, 
supervisi dan bimbingan teknis , serta asistensi, (I) Pasai 17 
r I t I