Apa yang diatur dalam NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013 pada Pasal 9?
Berdasarkan NOMOR 30 TAHUN 2013 Nomor 30 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN, BAB III - SUSUNAN ORGANISASI ULP, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf a, 
melekat pada jabatan yang membidangi pengadaan barang/jasa di 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau yang memenuhi persyaratan 
pejabat pengadaan barang/jasa. 
(2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat merangkap dan 
bertugas sebagai anggota POKJA ULP. 
(3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (l} mempunyai tugas : 
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 
b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP; 
c. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 
d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan 
melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi 
peyimpangan; 
e. membuat laporan pertan ggungiawaban atas pelaksanaan kegiatan 
pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 
f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia 
ULP; 
g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing; 
7 
- - -- ----------- 
h. mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota 
Pokja ULP kepada Bupati dan/atau PA; dan 
i. mengusulkan Staf Pendukun g ULP sesuai dengan kebutuhan; 
j. Menunjuk tenaga ahli dalam hal pengadaan barang/jasa yang bersifat 
khususdan/atau memerlukan keahlian khusus yang berasal dari 
pegawai negeri atau swasta, tetapi tidak ikut terlibat dalam penentuan 
pemenang.