Apa norma yang terkandung dalam Pasal 21 PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , khususnya BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 21, memuat:

(1) Pihak Yang Merugikan/P enga mpu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Wari s dapat men enma atau mengajukan 
keberatan SKP2KS palin g lambat 14 (empat belas) hari 
kerja sejak diterim anya SKP2K S. 
(2) Keberatan sebagai mana climaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai 
bukti. 
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
{1) tidak menunda ke vajiban Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
untuk mengganti Kerugian Daerah. 
Paragraf 4 
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Melalui Majelis 
Pasal22 
PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai: 
a. 1 ekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) huruf b; 
b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/Ahli Waris dinvatakan wanprestasi atas penyelesaian 
Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau 
c. penerirnaan atau keberatan Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli V.. aris 
atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud Pasal 21 
.