Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Nomor 23 Tahun 2014?
Norma hukum dalam Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur . 
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Flores Timur. 
6. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Flores 
Timur. PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN 
RINCIAN TUGAS KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN. Menetakan MEMUTUSKAN: 
BABV 
STRUKTUR ORGANISASI 
Pasal8 
( 1) Susunan organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan terdiri dari: 
a. Penangung jawab; 
b. Secretariat ; 
c. Bidang-bidang pelayanan, terdiri dari: 
1. Bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pemerintahan dan =:' Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Klinik 
Konsultasi Pengawasan menyelenggarakan pelayanan penunjang 
pengawasan, pelayanan konsultasi upaya proventif dan fungsi pelayanan 
konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksa ekstemal. ( 1), Klinik Konsul tasi Konsultasi Klinik d. melaksanakan ketatausahaan pelayanan 
Pengawasan. 
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
Pengawasan juga memiliki rincian uraian tugas. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraia tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan lnspektur. Pasal6 
( 1) Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai tugas: 
a. merecanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Klinik Konsultasi Pengawasan; 
b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 
petunjuk teknis sesuai bidang pelayanan Klinik Konsultasi 
Pengawasan; 
c. melaksanakan pelayanan Konsultasi Pengawasan di bidang 
pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan asset 
daerah, bidang pembangunan fisik, bidang pembanunan social, 
ekonomi dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil pengawasan; 
dan BAB IV 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
Pasa15 
Klinik Konsultasi Pengawasan berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan 
konsultasi dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan dan 
menunjang operasional pengawasan di Pemerintah Daerah yang merupakan 
lembaga non struktural. BAB III 
PEMBENTUKAN