Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 20 Tahun 2011, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 20 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN /AT AUPERTOKOAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pembayaran atas penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan
atau yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3
9. Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko yang terdiri dari toko atau
rumah-toko (ruko) yang dibangun dengan menggunakan biaya
Pemerintah Daerah.
10. Toko adalah jenis bangunan permanen diPasar Daerah yang dibangun
dengan menggunakan biaya Pemerintah Daerah.
11. Rumah-Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah jenis bangunan
permanen berlantai dua atau lebih diPasar Daerah yang terdiri dari
toko dan rumah yang dibangun dengan menggunakan biaya Pemerintah
Daerah.
12. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam
melaksanakan transaksi jual beli.
13. Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dengan menggunakan biaya
Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah surat jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSDR, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain
keKasDaerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah
pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif
berupa bunga dan/ atau denda.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana dibidang
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21.KasDaerah adalah KasDaerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4