Apa substansi hukum dari Pasal 21 PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULA UAN ARU Nomor 3 Tahun 2003?
Materi muatan PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULA UAN ARU Nomor 3 Tahun 2003 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURA N DAERAH, khususnya BAB V - PENYELENGGARAAN PEMB ENTUKAN PERATURAN DAERAH, Pasal 21, adalah:

(I) Dalam hal ramcangan Pera turan Daerah sebagairana dimaksud dalam 
Pass] 20 ayat (2) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling 
lAribat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Daerah 
terse but ditetapkan , maka rancangan Peraturan Daerah tersehut sah 
enjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. 
(2) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat [1) maka kalimat pengesahan nya berbunyi: 
·peraturan Daerah ini dinyatakan sah" . 
(3) Kalima t pergesahan sebagairman.a dimaksud pada ayat {2) pada halaman 
terakhir Paraturan Darrah sebeium pengundangan naskah Peraturan 
Daerah ke dalar Lembaran Daerah .