Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Nomor 05" Tahun 2015?
Ketentuan dalam 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Nomor 05" Tahun 2015 tentang TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR, BAB III - PENERIMA, PENCAIRAN TPAPD DAN TUNJANGAN PENGURUS RT, Pasal 12 menetapkan:

Mekanisme pencairan TPAPD dan Tunjangan Pengurus RT diatur sebagai berikut : 1. Mekanisme pencairan TPAPD dan Tunjangan RT adalah sebagai ber.ikut : a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan TPAPD kepada Bupati c.q Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur; b. Foto Copy buku tabungan pada PT. Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor rekening atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan; c. Kwitansi tanda terima TPAPD yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan bentuk kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini; 
d. Kwitahsi tafida tetima Tunjahgan RT ya.fig ditandatangafii oleh Benda.hara RT dan Ketua RT dengan bentuk kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini; 
e. Daftar penerimaan Bantuan TPAPD yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini; 
f. Daftar penerimaan Bantuan Tunjangan RT yang ditandatangani oleh Bendahara RT dan diketahui oleh Ketua RT dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini; g. Keputusan Pemberhentian dan/ a tau Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa, dalam hal terjadi perubahan personil Aparat Pemerintah Desa; dan h. Persyaratan Lainnya yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 dibuat dalam 5 (liima) rangkap, disampaikan kepada Bupati melalui Camat Setempat. 3. Guna pengendalian dan efektifitas. pengajuan permohonan pencairan TPAPD dan Tunjangan Penghasilan Pengurus RT, Camat membuat rekapitulasi pengajuan pencairan TPAPD dan Tunjangan RT dengan henmk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. 
,._,. , ' •, .