Menurut PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 222?
Pasal Pasal 222 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, pada BAB X - KETENTUAN PERALIHAN, menyatakan:

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan
Bupati iniberlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini, IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap
berlaku.
Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Bupati
iniberlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini,Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan
permohonan IMB baru.
Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Bupati
iniberlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan
ketentuan dan persyaratan dalam IMB, Pemilik Bangunan Gedung wajib
mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan
(retrofitting) secara bertahap.
Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini,tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini.
Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati inibelum
dilengkapi IMB, Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan
permohonan IMB.
Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Bupati inibelum
dilengkapi SLF, pemilik/ Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan
permohonan SLF.
Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini,tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini.
Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Bupati
iniberlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini, pemilik/ Pengguna Bangunan Gedung wajib
mengajukan permohonan SLF baru.
Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Bupati
mi berlaku, namun kondisi Bangunan Gedung tidak laik fungsi,
pemilik/ Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan
(retrofitting) secara bertahap.
Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Bupati
miberlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini,SLFyang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
Dinas PUPR melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF dengan
ketentuan pentahapan sebagai berikut :
untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum, penertiban
kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-
lambatnya 3(tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini;
untuk bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum dengan
kompleksitas tidak sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF
harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 5(lima) tahun sejak
diberlakukannya Peraturan Bupati ini;dan
untuk Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan umum dengan
kompleksitas sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus
sudah dilakukan selambat-lambatnya 7(tujuh) tahun sejak
diberlakukannya Peraturan Bupati ini.