Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 60 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 60 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012, khususnya BAB VI - TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN, Pasal 16, adalah:

Setiap usaha penitipan mayat di rumah duka yang dikelola oleh 
yayasan/badan keagamaan yang menyelenggarakan usaha penitipan mayat 
menyampaikan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas dengan 
melampirkan persyaratan: 
salinan a kta notaris pendirian yayasan/ badan serta perubahannya; 
salinan k artu tanda penduduk pemohon; dan 
salinan izin mendirikan bangunan. 
Setiap usaha krematorium berupa tempat pengabuan mayat (kremasi) 
menyampaikan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas dengan 
melampirkan persyaratan: 
salinan a kta notaris pendirian yayasan/ badan serta perubahannya; 
salinan k artu tanda penduduk pemohon; dan 
salinan izin mendirikan bangunan. 
Setiap usaha penyediaan mobil jenazah sebagaimana menyampaikan 
permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan 
persyaratan: 
salinan k artu tanda penduduk pemohon; 
salinan b ukti kepemilikan kendaraan bermotor dan surat tanda nomor 
kendaraan bermotor ; dan 
rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Perhubungan. 
Setiap usaha ruang terbuka hijau Taman Pemakaman Bukan Umum 
menyampaikan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan 
melampirkan persyaratan: 
salinan k artu tanda penduduk pemohon ; 
salinan a kta notaris pendirian yayasan/ badan serta perubahannya; 
salinan b ukti pemilikan tanah ; dan 
rekomendasi ruang dari perangkat daerah yang menyelenggarakan 
urusan di bidang P erencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Tata 
Ruang. 
 
Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Izin