Menurut PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 21 Tahun 2015, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 21 Tahun 2015 tentang PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA, pada , menyatakan:

dan (6) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil 
pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati/Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pedoman Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Jayapura; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
2 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PEDOMAN 
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA.