Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor n Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor n Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso. 
6. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas 
serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri 
Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
8. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari 
Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan. 
9. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana 
pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat 
menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam 
mengemban tugas. 
10. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan 
keputusan dan penentuan kebijakan adalah pejabat tata 
usaha negara yang membuat keputusan tata usaha 
negara dan mengambil tindakan tata usaha Negara. 
11. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan 
perencanaan pada unit perencanaan tertentu. 
12. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi 
tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan 
kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan 
Pejabat Pengawas Pemerintahan di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 
13. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, 
petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit 
organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan 
publik. 
14. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan 
verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya. 
15.Pejabat ... 
-4-
15. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat 
PPK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ 
jasa. 
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/pegawai pada 
perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan 
barang/jasa. 
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya 
disingkat PPTK, adalah pejabat pada perangkat daerah 
yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari 
suatu program perangkat daerah. 
18. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh 
Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan 
kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan 
darah, hubungan perkawinan maupun hubungan 
pertemanan/kelompok/ golongan yang dapat 
mempengaruhi keputusannya. 
19. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi 
pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma 
dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang 
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 
tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/ 
Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/ 
jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan 
kepentingan yang mempengaruhi independensi, 
objektivitas maupun profesionalisme. 
20. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang 
menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan 
kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan 
karena struktur dan budaya organisasi yang ada. 
21. Kepentingan Pribadi (vested interest) adalah 
keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu 
hal yang bersifat pribadi, dan/ atau bersifat hubungan 
afiliasinya/ hubungan dekat/balas jasa. 
22. Perangkapan Jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintah 
Daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan 
kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, 
sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara 
profesional, independen dan akuntabel.