Apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal 15?
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, Pasal 15 menyebutkan bahwa:

(1) Bidang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c 
dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung 
kepada kepala badan . 
(2) Bidang anggaran mempun yai tugas men yiapkan bahan koordinasi , 
pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan 
rancangan APBD dan perubahan APBD , mengkoordinasikan dan 
memve rifikasi RKA, DPA dan DPPA dan men yiapkan data petunju k 
teknis yang berkaitan dengan pembiayaan daerah, dan merumuskan 
kebijakan serta petunjuk teknis terkait perencanaan kebutuhan barang 
rnilik daerah 
(3) Bidang anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 
b. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik 
daerah ; 
c. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian 
pelaksanaan anggaran kas; 
d. pengkoordinasian pengumpulan bahan pembia yaan daerah ; 
e. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ; 
f. pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan 
APBD dan rancangan perubahan APBD; 
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA , DPA dan 
DPPA SKPD ; 
h. pelaksanaan penyempumaan rancangan APBD dan rancangan 
peru bahan APBD ; 
1. pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan 
DPA/DPPA SKPD ; 
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran SKPD; 
k. pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah. m. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait 
sesuai dengan bidang tugasn ya; 
n. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan teknis dan pelaporan barang 
milik daerah . 
13 Pasal 18 
(1) Subbidang perencanaan dan analisa kebutuhan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin 
oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung 
kepada kepala bidang anggaran. 
(2) Subbidang perencanaan dan analisa kebutuhan barang milik daerah 
mempun yai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pasal 17 
(1) Subbidang pengendalian anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang kepala 
subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang 
anggaran . 
(2) Subbidang pengendalian anggaran daerah mempunyai tugas 
melaksanakan penelaahan serta penganalisaan data dalam rangka 
mempersiapkan pengendalian anggaran daerah. 
(3) Subbidang pengendalian anggaran daerah dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan penelaahan serta pengkajian petunjuk teknis dalam 
pengendalian dokumen pelaksanaan anggaran ; 
b. menyusun anggaran kas; 
c. menerima dan mengolah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD 
dilingkungan Pemerintah Daerah; 
d. menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada satuan kerja 
perangka t daerah ; 
e. men yiapkan surat penyediaan dana (SPD) untuk pengendalian 
pelaksanaan anggaran kas; 
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam 
rangka analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran ; 
g. pelaksanaan dokumentasi penyusunan analisis standar belanja ; 
h. penyiapan rencana pembentukan dana cadangan, pmjaman 
daerah/hutang, penyertaan modal/investasi daerah dan pemberian 
pinjaman daerah ; 
1. mengolah data dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan 
bidang permodalan dan pembia yaan daerah ; 
J. menyiapkan bahan pengendalian terhadap penyertaan permodalan 
dan anggaran pembia yaan daerah . b. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang 
berhubungan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari dana 
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; 
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan , pedoman dan petunjuk 
teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
anggaran berkenaan; 
d. menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan 
rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
e. mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan bidang belanja 
daerah; 
f. memberikan petunjuk teknis perencanaan belanja bagi SKPD ; 
g. menerima dan mengolah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 
dilingkungan Pemerintah Daerah; 
h. menganalisa rencana anggaran belanja daerah ; 
1. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala 
tentang perkembangan penyusunan APBD. 
14 BAB VI 
JABATAN FUNGSIONAL