Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA BARAT Menetapkan : MEMUTUSKAN Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999 pasal 4?
Dalam KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA BARAT Menetapkan : MEMUTUSKAN Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(empat) huruf d: 
a. Seksi Pengembangan, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
b. Seksi Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan 
Makanan; 
c. Seksi Pembiayaan Kesehatan. Pasal 4 
5 Untuk dapat melaksankan tugas pokok dimaksud maka Dinas kesehatan 
mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
kesehatan. 
c. Pem binaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan 
bidang kesehatan. 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
fungsinya. Pasal 11 Bagian Ketiga 
Fungsi Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah 
Daerah di Bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; Pasal 10 Bagian Kedua 
Tu gas Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat secara lengkap 
terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3), (4), (5), dan (6) 
dipimpin oleh Kepala Seksi. 
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. Pasal 8 (1) Subbangian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) dipimpin 
oleh Kepala Subbagian. 
(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur 
staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Pasal 7 
6 (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimanan dimaksud pada pasal 4 
(empat) ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi 
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan 
kerja dan olah raga. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 
Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan 
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan 
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; Pasal 13 (1) Sekretariat Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat 
(1) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi 
kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan; 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sekretariat Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyususn rencana sekertariat berdasarkan rencana kerja Dinas; 
b. Menyelenggrakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan 
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 
fungsi dinas;. 
c. Melaksnakan kordinasi pelaksnaan penyusunan program dan kegiatan 
di lingkungan dinas 
d. Pengumpulan, pengolaan dan analisis data dinas. 
e. Pengelolaan situs web dinas. 
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja 
dinas 
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan 
h. Mengkordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 
mendukung 
1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 
Paragraf Kedua 
Togas dan Fungsi Kelompok Bidang Dinas Kesehatan Pasal 12 Paragraf Pertama 
Togas dan Fungsi Sekretariat Dinas Kesehatan 
7 (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan 
kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan 
kesehatan tradisional. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan 
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; 
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan 
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; Pasal 15 (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada