Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN, pada BAB IV - 4, Pasal 10 menjelaskan:

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dibidangpenyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9huruf apaling sedikit meliputi :
a.penetapan dan penegasan batas Desa;
b.pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
c.pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
d.pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
e.Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor
non pertanian;
f.pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan
kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g.pendataan penduduk berumur 15 tabun keatas yang bekerja
menurut lapangan pekeijaan jenis pekerjaan danstatus pekerjaan;
h.pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri;
i.penetapan organisasi Pemerintah Desa;
j.pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
k.penetapan perangkat Desa;
1,penetapan BUMDesa;
m.penetapan APBDesa;
n.penetapan peraturan Desa;
o.penetapan kerja sama antar-Desa;
p.pemberian izinpenggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
q.pendataan potensi Desa;
r.pemberian izinhak pengelolaan atas tanah Desa;
s.penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik,
rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar
biasa lainnya dalam skala Desa;
t.pengelolaan arsip Desa; dan «
u.penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.