Menurut Peraturan Bupati Sintan g; • ' b. bahwa schubungan dengan adanya pcnycsuaian Nomor 27 Tahun 1959, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Sintan g; • ' b. bahwa schubungan dengan adanya pcnycsuaian Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Oarurat Nomor 3 Tahun 1953 tcntan g Pembentuka.n Daerah Tingkat IJ Di K.alimantan (L!:mbaran Negara Republik Indonesia, pada , menyatakan:

ayat ( l 2a) hanya diberikan biaya 
transportasi, uang saku dan uang makan. 8· pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya 
pengjnapan sebesar 30% (tiga puluh perscn) 
dari standar biaya penginapan ke Iuar 
daerah provinsi sebagaimana tercantum 
dalani Larnpiran Ill Peraturan Bupati Sintang 
Nomor 139 Tahun 2016 tentang Standar 
Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2017; 
b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. 
(12a) Bagi Istri/Suami Pimpinan DPRD yang 
melaksanakan perjalanan dinas kc dalam 
daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (128) hanya diberikan biaya 
uang saku dan uang makan . GJ02J2 
4. Kctcntuan ... Biaya pc rjalan an dinas be.gi Pegawai Ncgeri Sipil 
yang ditunjuk oleh Pejabat Negara sebegai 
Pelaksana Tugas suatu jabatan , digolongkan 
sesuai dengan golongan kcpangkatan dan 
jabatan dcfinitif Pega wai Ncgcri Sipil tersebut 
diluar rugasnya sebagai Pelaksana Tugas dcngan 
mcngacu p9:da pcnggo longan tin~.tan 
sebogai mana dunak sud pada ayat (1) Paea.l iru. (9) (8) (7) Oalam hal Pejabat Negara scdang melaksanakan 
tugas, maka SPT Kctua Tim Penggcrak 
Pcmb inaan Kescjahtcraan Keluarga (TP-PKK) 
Kabupatcn Sintang dan Kctua Dewan Kerajinan 
Nasional Oacrah (Oekranasda) Kabupatcn 
Sintang scbag aimana dimak sud pada ay at (6) 
ditandatan gani olch Sekrctaris Oacrah . 
lstri/Suami Sckrc taris Oacrah dapat melakukan 
pcrjalanan dinas dalam rangka mcndamp ingi 
Sekrctaris Oacrah scbagaimana dimaksud dalam 
Pa&al 6 ayat (15) dcngan biaya pcrjalanan dinae 
digolongkan pada tingkat C dcngan sura t tugas 
dari Bupa ti. 
!stri/Suami Sckrc taris Oacrah dalam 
mclaksan akan pc rjalanan dinas kc luar daerah 
scbagaimana dimaksud pada ayat (7), fasilita s 
transporta si mod a tran sportasi udara 
digolongkan pada tingkat B scbagaimana 
tcrc:an tum dalaln Lampiran Peraturan Bupati ini. (6cl ls~/Suami Pimpinan OPRD dapat mclakukan 
perialanan dinas ke luar dacrah dan ke dalam 
daerah dalam rangka mcndampingi Pimpinan 
DPRD scbagaimana dimaksud daJam Pasal 6 
ayat (12a) dcngan biaya perjalanan dinas 
digolongkan pada tingkat C dcngan surat tugas 
dari Pimpinan DPRD. 
lstri /Suami Pejabat Negara dan Pimp inan OPRD 
dalam melaksanakan pcrjalanan dinas kc luar 
daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (6) dan 
ayat (6a), fasilitas transportasi moda 
tran sporta si udara digolongkan pada tingkat A 
sebagaiman a tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini, G:til2J3 
(6b) (6a) 
(12) Pertangungj awaban ... ( 11) Pertanggungjawaban biaya transportui 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d 
dan huruf e wajib melamp irkan bukti pcmbelian 
Bahan Bakar Minyak di kota tempa t tujuan 
perjalanan dinas . 
(I la)Biay a transportasi perjal anan dinas ke luar 
daerah bagi pelak sana pcrjalanan dinas yang 
menggunakan kendar aan dinas opera sional atau 
kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam