Apa norma yang terkandung dalam Pasal 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017 tentang IZIN USAHA INDUSTRI, khususnya BAB VI - SYARAT PERMOHONAN IUI, Pasal 22, memuat:

(1) Permohonan Izin Usaha Industri tanpa melalui Persetujuan Prinsip 
diajukan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi perizinan 
dengan melampirkan: 
a. Salinan NPWP; b. Salinan KTP; 
c. Salinan Akta Pendirian dan Perubahannya; 
d. Salinan IMB; e. Salinan Informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek); f. Salinan UKL/UPL atau SPPL; 
g. Salinan SITU/ HO/Surat Keterangan Penyanding; 
h. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm. 
(2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap, Bupati wajib memberikan IUI. 
(3) Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi 
kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. 
 
Bagian Ketiga 
Permohonan Izin Perluasan