Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 8 Tahun 2010.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, ketentuan pada BAB IV - PENGELOLA AN LHKPN, Pasal 6 berbunyi:

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola an LHKPN . 
 
(2) Unit Pengelola an LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. koordinator unit pengelola LHKPN yaitu Sekretaris Daerah; 
b. wakil koordinator I LHKPN yaitu lnspektur; 
c. wakil koordinato r II LHKPN yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia ; dan 
d. administrator LHKPN yaitu pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah 
Daerah sebagai admin instansi . 
 
(3) Unit Pengelola an LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas sebagai berikut: 
a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitorin g dan evaluasi terhadap 
kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan hart a 
kekayaannya serta pemanfaatan a plikasi e -LHKPN melalui 
www.elhkpn.kpk.go.id . 
b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan j abatan Wajib LHKPN 
kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun. 
c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke 
dalam Aplikasi e -LHKPN; 
d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang 
untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.