Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH  KOTA TANJUNGBALAI Nomor 07 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH  KOTA TANJUNGBALAI Nomor 07 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA ME NENGAH DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud 
dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai. 
2. Pemerintah an Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagai mana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai 
unsur penyelenggara p emerintah an daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah . 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur 
 
8 
 pembantu Walikota dalam penyelengaraan 
pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, 
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan 
Kelurahan . 
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik 
dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, 
lapangan berusaha, akses terhadap 
pengambilan kebijakan, berdaya saing, 
maupun peningkatan indeks pembangunan 
manusia. 
8. Perencanaan pembangunan d aerah adalah 
suatu proses penyusunan tahapan -tahapan 
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur 
pemangku kepentingan di dalamnya, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
yang ada, dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Kota Tanjungbalai untuk periode 20 05-2025 
selama 20 (dua puluh) tahun. 
10. Rencana pembangunan jangka menengah 
 
9 
 daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 
11. Rencana kerja pembangunan daerah yang 
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun atau dis ebut dengan rencana 
pembangunan tahunan daerah. 
12. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya 
disingkat dengan Renstra SKPD adalah 
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 
(lima) tahun. 
13. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat 
Renja SKPD adalah dokumen pere ncanaan 
SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 
14. Rencana pembangunan jangka panjang 
nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN 
adalah dokumen perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 
15. Rencana pembangunan jangka menengah 
nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN 
adalah dokumen perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. 
16. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya 
disingkat dengan RKP adalah dokumen 
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
17. Anggaran Pendapata n dan Belanja Daerah, 
 
10 
 selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
18. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya 
disingkat K UA adalah dokumen yang memuat 
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
19. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 
program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA -SKPD sebelum disepakati 
dengan DPRD. 
20. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat RKA -SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penga nggaran yang 
berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
21. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang 
memuat program dan kegiatan yang diperlukan 
untuk mencapai sasaran pembangun an, dalam 
bentuk kerangka regulasi dan kerangka 
anggaran. 
 
11 
 22. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan 
pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah 
daerah dalam bentuk perundang -undangan 
untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, 
sebagai bagian integral dari upaya 
pembangunan daerah secara utuh. 
23. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan 
pengadaan barang maupun jasa yang akan 
didanai APBD untuk mencapai tujuan 
pembangunan daerah. 
24. Kerangka pendanaan, adalah program dan 
kegiatan yang disusun untuk mencapai 
sasaran hasil pembangunan yang 
pendanaannya diperoleh dari anggaran 
pemerintah/daerah, sebagai bagian integral 
dari upaya pembangunan daerah secara utuh. 
25. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang 
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 
perencanaan pembangu nan daerah karena 
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan 
karakteristik bersifat penting, mendasar, 
mendesak, berjangka panjang, dan 
menentukan tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dimasa yang akan 
datang. 
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keada an 
yang diinginkan pada akhir periode 
perencanaan. 
 
12 
 27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya -
upaya yang akan dilaksanakan untuk 
mewujudkan visi. 
28. Strategi adalah langkah -langkah berisikan 
program -program indikatif untuk mewujudkan 
visi dan misi. 
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil 
oleh pemerintah daerah untuk mencapai 
tujuan. 
30. Program adalah bentuk instrumen kebijakan 
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan 
daerah. 
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang 
dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD 
sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program, dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 
baik yang berupa personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan 
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya 
tersebut, sebagai masukan ( input ) untuk 
menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk 
barang/jas a. 
32. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang 
 
13 
 ditetapkan untuk mencapai secara langsung 
sasaran program prioritas. 
33. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan 
dana untuk tahun -tahun berikutnya dari tahun 
anggaran yang direncanakan, guna 
memastikan kesinambungan kebijakan yang 
telah disetujui untuk setiap program dan 
kegiatan. 
34. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan 
informasi, baik tentang sumber daya yang 
diperluka n maupun keluaran dan dampak yang 
tercantum di dalam dokumen rencana, hanya 
merupakan indikasi yang hendak dicapai dan 
tidak kaku. 
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari 
kegiatan/program yang akan atau telah dicapai 
sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 
36. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik 
secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk 
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, 
dan/atau dampak yang m enggambarkan 
tingkat capaian kinerja suatu program atau 
kegiatan. 
37. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya 
disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis 
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh 
 
14 
 setiap warga secara minimal. 
38. Sasaran adalah target atau hasil yang 
diharapkan dari suatu program atau keluaran 
yang diharapkan dari suatu kegiatan; 
39. Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan 
untuk mendukung pencapaian sasaran da n 
tujuan program dan kebijakan; 
40. Hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari 
kegiatan -kegiatan dalam satu program; 
41. Musyawarah perencanaan pembangunan yang 
selanjutnya disingkat musrenbang adalah 
forum antarpemangku kep entingan dalam 
rangka menyusun rencana pembangunan 
daerah; 
42. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau 
berpengalaman dalam memfasilitasi dan 
memandu diskusi kelompok/konsultasi publik 
yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/ 
substansi dan memiliki keteram pilan dalam 
penerapan berbagai teknik dan instrumen 
untuk menunjang partisipatif dan efektivitas 
kegiatan; 
43. Narasumber adalah pihak pemberi informasi 
yang perlu diketahui peserta musrenbang 
untuk proses pengambilan keputusan hasil 
musrenbang. 
 
15 
 44. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati 
peserta musrenbang untuk menghadiri 
musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi; 
45. Kabupaten/kota lainnya adalah 
kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan 
sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan 
dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan 
atau pengaruh dalam pelaksanaan 
pembangunan; 
46. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya 
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata 
ruang yang merupakan penjabaran strategi dan 
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah 
nasional dan pulau/ke pulauan ke dalam 
struktur dan pola ruang wilayah; 
47. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi 
pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa 
instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan 
wewenang yang saling berhubungan dengan 
tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiu ran 
dan duplikasi. 
48. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2005 -2025 yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2025. 
49. Rencana Pem bangunan J angka Menengah 
 
16 
 Daerah Tahun 201 6-2021 yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 
2016 sampai dengan tahun 20 21, yang 
merupakan penjabaran dari visi, misi dan 
Program Kepala Daerah dan berpedoman pada 
RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.