Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 51 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 51 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Wali Kota ini,yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Medan .
4
2.Pemerintahan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 .Daerah adalah penyelenggaraan urusan
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom .
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan .
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan .
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan .
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan .
8.Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan .
9.Aparatur Sipil Negara ,yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
peijanjian keija yang bekeija pada instansi pemerintah .
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara ,yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
peijanjian keija yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang -undangan .
11.Pegawai Negeri Sipil ,yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu ,diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan .
12.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi ,melayani ,memberdayakan ,dan
menyejahterakan masyarakat .
13.Satuan Keija Perangkat Daerah ,yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran /barang .
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah .
5
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsidan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yangberdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu .
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,yang selanjutnyadisingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untukperiode 20(dua puluh )tahun .
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ,yangselanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaanDaerah untuk periode 5(lima )tahun .
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,yang selanjutnyadisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yangditetapkan dengan Peraturan Daerah .
19.Kebijakan Umum APBD ,yang selanjutnya disingkat KUA adalahdokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan ,belanja ,dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode1(satu )tahun .
20.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ,yang selanjutnyadisingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerahuntuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencanakeija dan anggaran satuan keija Perangkat Daerah .
21.Rencana Umum Kota merupakan dokumen perencanaan yangtelah ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputiantara lain RPJPD ,RPJMD ,KUA -PPAS ,APBD /Perubahan APBDtahun beijalan ,dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturanperundang -undangan .