Bagaimana redaksi normatif Pasal 23 dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 29 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 29 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 23 berbunyi:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Aparatur di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.
Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 9 April 2018
Plt. BUPATI LUMAJANG
ttd.
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 9 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
ttd.
Drs. GAWAT SUDARMANTO
NIP. 19651217 199003 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 29PARAF KOORDINASI
Jabatan Paraf Tanggal
Sekda
Asisten
Kabag.
Organisasi
Kabag.
Hukum
CONTOH FORMAT HALAMAN JUDUL (COVER) DOKUMEN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
Standar OperasionalLAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG
CONTOH FORMAT HALAMAN JUDUL (COVER) DOKUMEN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
Plt. BUPATI LUMAJANG
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes
Standar Operasional Prosedur
OPD ..............................
2018
SKPD ..........................
Jl. ............................
Telp. ............................
Kabupaten Lumajang
15PERATURAN BUPATI LUMAJANG
TAHUN 2018
PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
LUMAJANG
CONTOH FORMAT HALAMAN JUDUL (COVER) DOKUMEN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
Plt. BUPATI LUMAJANG
ttd.
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes
LAMBANG DAERAH
JUDUL DOKUMEN
SOP AP
TAHUN
ALAMAT INSTANSI
CONTOH FORMAT BAGIAN IDENTITAS DAN BAGIAN DIAGRAM ALIR
(FLOWCART) DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
A.CONTOH BAGIAN IDENTITAS SOP AP
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI
DASAR HUKUM
Peraturan Bupati Lumajang No.
2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemkab Lumajang
KETERKAITAN
Lintas Bagian dan OPD
PERINGATAN
Pengadministrasian surat masuk dan surat
keluar yang tidak tertib mengakibatkan
keterlambatan informasi dan tidak bisa
ditindaklanjuti tepat waktu.LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG
CONTOH FORMAT BAGIAN IDENTITAS DAN BAGIAN DIAGRAM ALIR
(FLOWCART) DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAH
BAGIAN IDENTITAS SOP AP
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KAB. LUMAJANG
BAGIAN ORGANISASINOMOR SOP 427.16/1/01/
TANGGAL
PEMBUATAN1 JANUARI 2018
TANGGAL
REVISI
TANGGAL
PENGESAHAN31 JANUARI 2018
DISAHKAN
OLEH
NAMA SOPPENGADMINISTRASIAN SURAT
MASUK DAN SURAT KELUAR
KUALIFIKASI PELAKSANA
Peraturan Bupati Lumajang No. 43 Tahun
2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemkab LumajangMemiliki ketelitian dalam mengadministrasi surat
masuk dan surat keluar
PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar
2.Lembar Disp osisi
3.Buku Ekspedisi
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengadministrasian surat masuk dan surat
keluar yang tidak tertib mengakibatkan
keterlambatan informasi dan tidak bisa
ditindaklanjuti tepat waktu.Petugas harus mencatat dan mengarsip surat
masuk, surat keluar dan disposisi untuk menjaga
kontinuitas data.
16PERATURAN BUPATI LUMAJANG
TAHUN 2018
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
LUMAJANG
CONTOH FORMAT BAGIAN IDENTITAS DAN BAGIAN DIAGRAM ALIR
(FLOWCART) DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
427.16/1/01/ 2018
1 JANUARI 2018
31 JANUARI 2018
n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI
b
KABAG ORGANISASI
Tanda Tangan dan Stempel
Drs. ARIF SUKAMDI
NIP. 19720204 199101 1 001
PENGADMINISTRASIAN SURAT
MASUK DAN SURAT KELUAR
KUALIFIKASI PELAKSANA
Memiliki ketelitian dalam mengadministrasi surat
masuk dan surat keluar
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar
osisi
Buku Ekspedisi
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Petugas harus mencatat dan mengarsip surat
surat keluar dan disposisi untuk menjaga
17CATATAN :
Untuk pengisian Contoh Nomor SOP di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
427.16 : kode OPD
1 : kode untuk Bidang (untuk Dinas dan Badan)/Kasi (untuk
kecamatan)/Bagian (sek. DPRD)/Kasubag (Setda)
1.01 : angka 1 (satu) untuk kode kasi/kasubid dan angka 01 (nol
satu) untuk nomor urut SOP AP pada kasubid/kasi pada Dinas
dan Badan
2018 : Tahun Penyusunan
B.CONTOH BAGIAN DIAGRAM ALIR (FLOWCART) SOP AP
NO KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Sekda Asisten KabagKasub
bag JPUKelengkapan Waktu Output
1. Penerimaan surat
masukBerkas
Pegawai10 menit Berkas
Pegawai
2.Pencatatan surat
masuk ke dalam buku
agenda dan pemberian
lembar disposisiBuku agenda
lemba
disposisi15 menit Pengagen
daan
surat dan
pemberia
n lembar
disposisi
3.Pengecekan surat dan
mendisposisikan
/mendistribusikanSurat masuk
lembar
disposisi1 jam Disposisi
4.Penerimaan dan
pencatatan disposisi
pada berkas surat
masukBuku agenda
surat masuk15 menit Disposisi
5.Penyampaian surat
masuk sesuai disposisiSurat masuk
disposisi5 menit Disposisi
6.Tindak lanjut
DisposisiSurat masuk
disposisiDokumen
7.PengarsipanFile 10 menit Arsip
Plt. BUPATI LUMAJANG
ttd.
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes
18LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG
FORMAT DAN CARA PENGISIAN DOKUMEN PENILAIAN KEBUTUHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
Satuan
KerjaBidang ProsedurPenilaian Keterkaitan Dengan :
Prioritas
Kebutuhan TupoksiPeraturan
Perundang-
undanganStakeholders
(Masyarakat)Prosedur
Lainnya
CARA PENGISIAN :
Kolom 1 : Nama satuan kerja tempat SOP AP akan diterapkan
Kolom 2 : Klasifikasi/pengelompokan SOP AP pada bidang tugas/proses
tertentu (misalnya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi, atau kepegawaian, keuangan, pembuatan kebijakan, dan
lainnya)
Kolom 3 : Nama prosedur yang akan distrandarkan yang menjadi bagian dari
bidang klasifikasi/pengelompokannya
Kolom 4 : Penilaian keterkaitan dengan tupoksi (penilaian: sangat terkait,
terkait, kurang terkait, tidak terkait)
Kolom 5 : Penilaian keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan
(penilaian: sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait)
Kolom 6 : Penilaian keterkaitan stakeholders/masyarakat (penilaian: sangat
terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait)
Kolom 7 : Penilaian keterkaitan dengan prosedur lainnya (penilaian: sangat
terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait)
Kolom 8 : Prioritas kebutuhan (penilaian: sangat penting, penting, kurang
penting, tidak penting)
Plt. BUPATI LUMAJANG
ttd.
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes
19LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG
FORMAT DAN CARA PENGISIAN DOKUMEN MONITORING PENERAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
NO. PROSEDURPENILAIAN
TERHADAP
PENERAPANCATATAN
HASIL
PENILAIANTINDAKAN
YANG HARUS
DIAMBILPARAF
PENILAI
Berjalan dengan
baik
Tidak berjalan
dengan baik
Berjalan dengan
baik
Tidak berjalan
dengan baik
CARA PENGISIAN :
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi SOP AP yang dimonitor proses penerapannya
Kolom 3 : Jika ternyata hasil penilaian berjalan dengan baik, maka
diberikan tanda “x” pada kotak yang tersedia dengan label
“Berjalan dengan baik”. Jika ternyata hasil penilaian
menunjukkan bahwa penerapan SOP AP tidak dapat berjalan
dengan baik, maka diberikan tanda “x” pada kotak dengan label
“Tidak berjalan dengan baik”
Kolom 4 : Diisi dengan catatan hasil penilaian, terutama untuk hasil
penilaian “Tidak berjalan dengan baik”. Catatan antara lain
adalah: alasan mengapa prosedur tidak dapat berjalan dengan
baik, hal-hal mana yang dianggap tidak berjalan dengan baik, apa
kemungkinan penyebab”
Kolom 5 : Diisi dengan tindakan-tindakan yang harus diambil agar SOP AP
dapat diterapkan dengan baik, misalnya: perlu adanya
penyempurnaan, pelatihan bagi pelaksana, perbaikan sarana
yang tidak memadai, dan sebagainya
Kolom 6 : Diisi dengan paraf petugas yang melakukan penilaian
Plt. BUPATI LUMAJANG
ttd.
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes
20LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG
FORMAT DAN CARA PENGISIAN DOKUMEN EVALUASI PENERAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
CARA PENGISIAN :
Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut
Kolom (2) : Kriteria penilaian evaluasi (bisa
ditambahkan dan diubah sesuai
kebutuhan evaluasi)
Kolom (3) s/d (8) dan seterusnya : diisi jika masih ada SOP AP yang akan
dievaluasi
Plt. BUPATI LUMAJANG
ttd.
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes