Apa substansi hukum dari Pasal 56 Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, khususnya BAB IX - POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL, Pasal 56, adalah:

Pemerintah Daerah melibatkan kelompok swadaya masyarakat untuk 
mengoptimalkan peran masyarakat dalarn peningkatan kualitas perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh ., Pasal 55 
Peran serta masyarakat dalam tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud 
dalam dalarn Pasal 52 huruf c, dilakukan dalam bentuk: 
a. partisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalarn 
pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh yang telah tertangani; 
b. partisipasi aktif dalam kelompok swadaya masyarakat dalam upaya 
pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material; 
c. partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban pemeliharaan dan 
perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum pada 
perumahan dan permukiman; 
d. partisipasi aktif dalarn mencegah perbuatan yang dapat mengharnbat 
atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; 
dan/atau 
e. partisipasi aktif dalarn melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada huruf d, kepada instansi berwenang . f. partisipasi aktif dalam melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada huruf e. e. partisipasi aktif dalam mencegah perbuatan yang dapat 
menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan 
peremajaan; dan/ a tau 
f. partisipasi aktif dalam melaporkan perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf e. 
(3) Peran serta masyarakat dalam proses permukiman kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk: 
a. partisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembug warga pada 
masyarakat yang terdampak; 
b. partisipasi aktif membantu pemerintah daerah dalam 
penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman 
kembali; 
ketertiban menjaga c. partisipasi aktif dalam membantu 
pelaksanaan pemukiman kembali; 
d. partisipasi aktif dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa 
dana, tenaga maupun material; 
e. partisipasi aktif dalam mencegah perbuatan yang dapat 
menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman 
kembali; dan/ a tau