Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 26?
Dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER, BAB IV - BANTUAN SOSIAL, Pasal 26 mengatur sebagai berikut:

huruf e merupakan kebijakan, program dan 
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata 
pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi 
kemanusiaan. 
-17 -
(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 
untuk rehabilitasi. 
(7) Rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) 
huruf g merupakan tempat yang digunakan oleh umat beragama 
untuk menjalankan ibadah serta sebagai pusat kegiatan 
keagamaan. 
(8) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf h merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh 
masyarakat yang secara aktif memberikan dukungan berupa 
pelayanan kepada masyarakat. 
Pasal28 
(1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima 
langsung oleh penerima Bantuan Sosial. 
(2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima 
seperti : 
a. beasiswa bagi anak miskin; 
b. yayasan pengelola yatim piatu ; 
c. masyarakat lanjut usia ; 
d. janda perintis kemerdekaan ; 
e. orang terlantar ; 
f. ca cat berat ; 
g. rumah ibadah ; 
h. tokoh masyarakat, RT, RW, LPMK ; dan/atau 
i. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 
(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada 
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada 
penerima seperti : 
a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta 
dan masyarakat tidak mampu ; 
b. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial ; 
dan/atau 
c. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 
-18 -
Bagian Kedua 
Penganggaran 
Pasal29 
(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis 
kepada Walikota. 
(2) Apabila anggota/kelompok masyarakat tersebut tidak mampu 
untuk menyampaikan usulan secara tertulis, maka SKPD yang 
terkait dan kompeten dapat membuatkan usulan tertulis. 
(3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan 
tertulis dari anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
(4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota 
melalui ketua TAPD, dengan tembusan yang disampaikan kepada 
kepala BPKAD. 
(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan daerah. 
Pasal30 
(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar 
pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan 
KUA dan PPAS. 
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 
, meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau 
barang. 
Pasal31 
(1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 
(2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. 
-19 -
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam 
APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.