Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009 tentang , Pasal 9 berbunyi:

Pencegaha n melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi: 
a. mengintegrasikan pengenalan narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua 
jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal ; 
b. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi 
dini bagi siswa/ siswi yang terindikas i menggunakan zat adiktif; 
c. menjadwalkan kegiatan pembi naan pencegahan 
penyalahgunaan narkotika, psik otropika, dan zat adiktif Lainnya 
dengan melibatkan antara lain aparat kepolisian, BNN, OPD , 
orga nisasi kemasyarakatan, toko h agama dan tokoh 
masyarakat; 
d. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan 
penyalahgunaan narkot ika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
dan mensosialisasika n di lingkungan satuan pend idikan 
mas ing-masing; 
e. ikut melaksanakan kampanye dan penye baran informasi yang 
benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adik tif lainnya; 
f. memfas ilitasi layanan konsu ltasi/ konseling bagi peserta didik 
yang memiliki kecenderungan menyala hgunakan narkotika, 
psikotropika , dan zat adiktif lainnya; 
g. berkoor dinasi dengan orang tua/ wali dalam hal ada indikasi 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; 
h. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adik tif lainnya yang terjadi di lingkungan 
satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan 
1. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak 
hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkot ika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya di lingkungan pendidikannya. Bagian Kelima 
Pencegahan Terhadap Narkotika , Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Lainnya melalui Satuan Pend idikan 
Pasa l 11 d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat Kepo lisian 
dan OPD yang menyel enggarakan urusan pemerintahan 
bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 
masyarakat, setempat apabila mengetahui adan ya 
penyalahgunaan narkot ika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya; dan 
e. kete ntuan mengenai pembentukan Tim Penanggu langan 
Bahaya Narkotika, Psikot ropika, dan Zat Adiktif Lainnya 
sebag imana dimaksud pada huruf a diatur dan ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
(1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, 
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggungjawab 
satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa 
pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan sanksi lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkotika, 
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, satuan pendidikan wajib 
memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari 
kegiatan belajar dan memerintahkan peserta didik tersebut 
mengikuti progr~'ll pendampingan dan/ atau rehabilitasi . 
(2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program 
pendampingan dan/ atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) satuan pendidikan wajib menerima kembali 
peserta didik tersebut . Pasal 14 ( 1) Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan yang tidak 
kooperatif dalam pencegahan, penanggungjawab satuan 
pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman 
disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat 
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Lainnya, Bupati dapat memberikan hukuman disiplin kepada 
pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan . Pasal 13 (1) OPD terkait yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di 
bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf d dan 
huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan 
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Lainnya di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengikutsertakan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil. 
(3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian 
edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi 
kegiatan instrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan 
pendidikan . Pasal 12 
Instansi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berkewajiban 
untuk: 
a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
dan 
b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di 
lingkungan kerjanya dan/ atau kepada masyarakat sesuai 
dengan kewenangannya. Bagian Ketujuh 
Pencegahan Terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Lainnya melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga 
Pemerintah Daerah, dan DPRD