Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 Pasal 159?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 159 mengatur sebagai berikut:

(1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola 
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf b, 
dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra 
KSP. 
(2) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
diterbitkan teguran tertuli s pertama, Bupati atau Pengelola Barang 
menerbitkan teguran tertulis kedua . 
(3) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh) hari kalender 
sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati atau Pengelola Barang 
menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir . 
(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 
sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati atau Pengelola Barang 
menerbitkan surat pengakhiran KSP. 
(5) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Bupati atau Pengelola 
Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
menerima surat pengakhiran KSP sebagaima na dimaksud pada ayat ( 4). 
 
Paragraf 10 
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada 
Pengelola Barang