Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 40 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 40 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN WEBSITEDl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, pada BAB II - LAMAN PEMERINTAH DAERAH, Pasal 9 menjelaskan:

Konten laman Web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
harus: 
a. memuat informasi publik yang meliputi: 
1. informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 
2. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah 
(LAKIP); 
3. informasi mengenai laporan keuangan (Ringkasan APBD 
Kabupaten); 
4. informasi keadaan darurat yang berpengaruh pada ketertiban umum 
atau mengancam hajat hidup orang banyak; dan / atau 
5. informasi yang diatur dalam perundang-undangan (PPID). 
b. menyediakan informasi publik yang wajib tersedia yang meliputi: 
1. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah 
penguasaannya; 
2. hasil keputusan pejabat publik dan pertimbangannya; 
3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya (JDIH); 
4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran 
tahunan (TEPPA); 
5. perjanjian Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; 
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam 
pertemuan yang terbuka untuk umum; dan/ atau 
7. prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan 
masyarakat. 
c. memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan memiliki 
Integritas Data; dan 
d. menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. 
- 6 -