Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI  KUTAI BARAT Nomor 27 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI  KUTAI BARAT Nomor 27 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, khususnya BAB IV - PEMBERIAN TPP, Pasal 4, adalah:

(1) Pemberian TPP meliputi : 
1. Sekretariat Daerah ; 
2. Sekretariat DPRD; 
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengemban gan Daerah ; 
4. Badan Pendapatan Daerah ; 
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah ; 
6. Inspektorat ; 
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
8. Dinas Ketahanan Pangan ; 
9. Dinas Pemuda dan Olahraga ; 
Perbup -Kubar/180/2018 10. Dinas Komunikasi dan Informatika ; 
11. Dinas Lingkungan Hidup ; 
12. Dinas Pariwisata ; 
13. RSUD Ha rapan Insan Sendawar ; 
14. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil ; 
15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; 
16. Dinas Sosial ; 
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; 
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Anak ; 
20. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); 
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; 
22. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ; 
23. Dinas Kesehatan ; 
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ; 
25. Dinas Arsip dan Perpusta kaan ; 
26. Dinas Pertanian ; 
27. Dinas Perikanan ; 
28. Dinas Perhubungan ; 
29. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ; 
30. Sekretariat Korpri ; 
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 
32. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ; 
33. Kecamatan; 
34. Kelura han; 
35. UPT; 
(2) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisa hkan 
dari Peraturan Bupati ini.