Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 43 PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, pada BAB IV - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 43 menjelaskan:

(1) Berdasarkan Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7), dibuat DPA/DPPA. 
(2) DPA/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari DPA/DPPA 
PPKD untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan DPA/DPPA 
SKPD untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang. 
(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan belanja 
Bantuan Sosial dengan DPA/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD Pengguna Anggaran Bantuan Sosial memberitahukan 
kepada Penerima belanja Bantuan Sosial untuk membuat dan/atau 
menyesuaikan proposal/permohonan sesuai dengan besaran belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam DPA/DPPA. 
 
Bagian Kesembilan 
Pelaksanaan