Menurut Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006, apa isi dari Pasal 29?
Pasal Pasal 29 dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 tentang , pada BAB VI - PENGADAAN (1) Setelah APBD ditetapkan, Unit Pengelola Barang sebagai, menyatakan:

Pasal 28 Bagian Kedua 
Inventarisasi ( 1) Pengguna/Kuasa pengguna meriyrmpan dokumen 
kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan 
bangunan. 
(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah 
dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah. Pasal 27 
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa: 
a. sewa; 
b. pinjam pakai; 
c. kerja sama pemanfaa tan; dan 
· d. bangun ·gun a serah dan bangun serah guna. Pasal 33 Bagian Kedua 
Bentuk Pemanfaatan (I) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan 
yang dipergunakan untuk meriunjang penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh 
pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola. 
(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang 
penyelenggaran tugas pokok dan fungsi SKPD, 
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 
(3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah 
dan/a tau bangunan yang tidak dipergunakan 
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
SKPD dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat 
pers etuj uan pengelola. 
(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 
berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan 
kepentingan negara/ daerah dan kepentingan umum . Pasal 32 Bagian Kesatu 
Kriteria Pemanfaatan BABX 
PEMANFAATAN Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta 
pelaporan barang milik daerah menggunakan Aplikasi Sistern 
Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Pasal 31 pada ayat (I}, (2) La poran sebagaimana dimaksud 
disampaikan secara berjenjang. 
(1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan /atau 
bangun an maupun selain tanah dan/ atau bangun an, 
dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . 
(2) Pin jam pak:ai barang milik daerah berup a tanah dan/ atau 
_ bangunan maupun seain tanah dan/ atau bangunan 
dilaksanak an oleh pengelola setelah mendap at persetujuan 
Bupati. Bagian Keempat 
Pinjam Pakai