Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten, ketentuan pada BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 3 berbunyi:

(1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 
a. Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian Perencanaan 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
3. Sub Bagian Keuangan. 
b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi : 
1. Seksi Identitas Penduduk. 
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk. 
c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi : 
1. Seksi Kelahiran dan Kematian. 
2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status A nak dan 
Pewarganegaraan. 
d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kepend udukan (PIAK), 
membawahi : 
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (S IAK). 
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. 
e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, membawahi : 
1. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. 
2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. 
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) membawahi Sub Bagian Tata Usaha. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang ya ng berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub B agian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
(6) Masing-masing UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang b erada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(7) Masing-masing Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh K epala Sub Bagian Tata 
Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kep ada Kepala UPTD. 
(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida k terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.