Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, pada BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESUAHTERAAN, Pasal 15 dinyatakan:

harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran Ttrnjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai
dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk
standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Buru, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai
dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk
standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Buru, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya
operasional kendaraan dinas jabatan.
Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten Buru tidak boleh melebihi besaran
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi Maluku.(3)
(s)
13
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati Buru.