Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal  64?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 1 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, BAB VIII - PEMBINAAN, Pasal  64 menyebutkan bahwa:

(1) Peran Dinas PUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) meliputi: 
a. pengaturan; 
salinan 
-29- 
 
b. pemberdayaan; dan 
c. pengawasan. 
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: 
a. penyusunan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang memuat 
pengaturan terkait penyelenggaraan IMB; 
b. penyusunan peraturan kepala daerah terkait IMB sebagai pengaturan 
pelaksanaan peraturan daerah tentang bangunan gedung; 
c. penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait 
IMB kepada masyarakat dan penyelenggara bangunan gedung. 
(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung; dan 
b. pemberdayaan kepada masyarakat. 
(4) Pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung sebagaimana 
dimak sud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk menumbuhkembangkan 
kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, serta meningkatkan 
kemampuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan IMB melalui: 
a. pendataan bangunan gedung; 
b. sosialisasi atau diseminasi; dan 
c. bimbingan teknis dan pelatihan. 
(5) Pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dilakukan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi 
persyaratan teknis bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung 
tidak sederhana melalui: 
a. pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap; 
b. penyediaan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan 
teknis, meliputi dokumen rencana teknis prototipe rumah, rumah tinggal 
tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, dan rumah sederhana sehat), 
dan rumah deret sederhana; dan 
c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi. 
(6) Pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dapat dilakukan bersama -sama dengan masyarakat. 
(7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dilakukan melalui 
mekanisme proses penerbitan IMB sesuai dengan Peraturan Daerah ini.