Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018 tentang PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG, pada BAB III - PENDELEGASIAN WEWENANG, Pasal 6 dinyatakan:

Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1)meliputi :
a.menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan
penyerahan izin/non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang
berlaku ;
b.menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan
administrasi perizinan dan non perizinan .
c.menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Bupati .
d.memberikan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat ;
e.melakukan pemungutan retribusi terkait pelayanan perizinan dan non
perizinan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang -undangan .
r«-"RoeoaL
Jenis perizinan dan non
dapat ditambah dan diatuaura nadimaksud pada Pasal 5ayat (2)
ran Ibupati . "dalam Per;
KABAG
HUKUM
(1)Kepala Dinas menanc atangani p|rizinar|dan non perizinan sebagaimana
dimaksud pada Pasal (rhnrnfTTTE pat meLakukan koordinasi dan konsultasi
dengan instansi terkaitKASUBBAG '
(2)Koordinasi dan konsul|
untuk perizinan dan riorTperizinan yang mempunyai dampak penting dan
luas .LSi
£ SrER -UU-AN
uljtasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
(3)Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat
diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari OPD terkait .