Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BURU Nomor 17 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BURU Nomor 17 Tahun 2018 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru. 
4 
 2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Buru dan perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. 
5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya di 
sebut Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru 
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru adalah Kepala 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru. 
7. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban 
dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 
berkualitas,cepat,mudah,terjangkau dan terukur. 
8. Pelak sana Pelayanan Publik adalah Pejabat, Pegawai, Petugas dan setiap 
orang yang bekerja dalam organisasi penyelenggara pemerintahan yang 
bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 
publik. 
9. Penerima layanan adalah orang pribadi, atau bad an. 
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat me maksa 
berdasarkan undang -undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar -besar 
kemakmuran rakyat. 
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepent ingan orang Pribadi atau Badan. 
 
 
MAKSUD DAN TUJUAN