Apa bunyi lengkap Pasal 151 dalam PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU Nomor 06 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU Nomor 06 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, pada , Pasal 151 dinyatakan:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 t entang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan 
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang 
Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 b. bahwa berdasarkan perkembangan peraturan 
perundang -undangan yang berkaitan denga n 
pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah 
Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak 
sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; 
 c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu 
membent uk Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu 
Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 
 3. Undang -Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
 4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomo r 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
 6. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 7. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 8. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sist em 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
 9. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat 
dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Und ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 9); 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4540) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pi mpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 12 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tenta ng Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 12 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340 ); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 16. Peraturan Pemerintah Nom or 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 200 7 tentang 
Pengeloaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200 7 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungut an Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161 ); 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 10 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ); 
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 11 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 11 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik I ndonesia Nomor 5219 ); 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 12 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 12 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272 ); 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 20 12 tentang 
Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 12 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5299 ); 
 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201 0 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peratur an Presiden 
Nomor 4 Tahun 201 5 tentang Perubahan Ke empat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana te lah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 201 1 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 
 
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah . 
 
Dengan persetujuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU 
dan 
WALIKOTA BENGKULU 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATU RAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG POKOK -POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH . 
 : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 02 
TAHUN 2009 TENTANG POKOK -POKOK PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH . 
 
 Pasal I 
 
Beber apa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu 
Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok -pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 
2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu 
Nomor 01) diubah sebagai berikut : 
 
1. ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: