Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2017, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Pontianak . 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas – 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud didalam Undang – Undang Dasar Negara Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah an Daerah Kota Pontianak yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Walikota adalah Walikota Pontianak . 
5. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disebut DPMTKPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, 
Tenag a Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. 
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang 
Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau 
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan 
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap 
permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu 
tempat. 
7. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta 
pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk 
penandatanganannya atas nama penerima wewenang . 
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman 
modal yang diterbitkan ole h Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 
memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang -undangan. 
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal 
dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perun dang-undangan. 
10. Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas oleh 
Pemerintah Daerah melalui penyelenggara PTSP berdasarkan pelimpahan 
kewenangan kepada Badan Hukum atau Perseorangan dalam bentuk izin 
atau Surat Izin untuk melakukan kegiatan usaha. 
11. Non Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas 
usaha oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggara an PTSP berdasarkan 
pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau perseorangan dalam 
bentuk Rekomendasi Pendahuluan da n Tanda Daftar. 
12. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan 
penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan 
hukum. 
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh 
Perseorangan atau Badan Usaha, baik oleh Pen anam Modal Dalam Negeri 
maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota 
Pontianak. 
14. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan 
penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal 
dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 
15. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan 
untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi 
barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas izin prinsip/persetujuan 
penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain. 
16. Rekomendasi Pendahuluan adalah p ersetujuan dukungan Pemerintah 
Daerah terhadap investor yang akan atau telah melakukan investasi di 
daerah dalam bentuk rekomendasi Walikota terhadap rencana pembangunan 
bangunan yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi , seperti 
Hotel, SPBU, Tower, Pusat Perbelanjaan (Mall), Rumah Sakit, Apartemen, 
Kondominium, Perumahan skala tertentu dan bangunan lainnya. 
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin 
tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan 
untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 
dan/merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 
18. Izin Gangguan ( Hinder O rdonantie ) adalah Izin tertulis tempat 
usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi 
tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. 
19. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis 
yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melaksanakan 
kegiatan usaha perdagangan . 
20. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat TDP adalah Izin tertulis 
yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan Tanda 
Pengesahan yang diberikan kep ada perusahaan yang telah melakukan 
pendaftaran perusahaannya . 
21. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disingkat TDG adalah Surat izin yang 
wajib dimiliki setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan gudangnya . 
22. Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri selanjut nya disingkat TDI/IUI 
adalah Surat izin yang wajib dimiliki setiap orang atau badan yang 
mendirikan perusahaan industr i. 
23. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin tertulis 
yang harus dimiliki perusahaan yang berbadan hukum atau per orangan 
untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi . 
24. Izin Trayek adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau 
perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang 
dengan kendaraan umum pada jaringan trayek . 
25. Izin Usaha Angkut an selanjutnya disingkat IUA adalah Izin tertulis yang 
harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk 
melakukan usaha angkutan orang dan barang , serta angkutan sungai dan 
danau. Dengan demikian izin merupakan penggabungan jenis Izin Usa ha 
Angkutan Umum (SIAU) dan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau 
(SIUASDA). 
26. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan adalah penggabungan seluruh izin 
operasional penyelenggaraan fasilitas kesehatan yang sebelumnya terpisah 
antara lain: Izin Klinik, Izin Mendirikan Rumah Sakit, Izin Operasional 
Rumah Sakit, Izin Apotek, Izin Penyelenggaraan Optikal, Izin Pedagang 
Eceran Obat,Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Unit 
Donor Darah, Izin Laboratorium Klinik serta izin lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan daerah dalam bidang kesehatan. 
27. Izin Klinik merupakan salah satu kategori perizinan Penyelenggaraan 
Fasilitas Kesehatan yang harus dimiliki oleh penyelenggara fasilitas pelayanan 
kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spe sialistik, 
diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin 
oleh seorang tenaga medis. 
28. Izin Mendirikan Rumah Sakit merupakan salah satu kategori perizinan 
Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yang diberikan untuk mendirikan 
Rumah Sak it setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan. 
29. Izin Operasional Rumah Sakit merupakansalah satu kategori perizinan 
Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yang diberikan untuk 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan 
standar. 
30. Izin Apotek merupakan salah satu kategori perizinan Penyelenggaraan 
Fasilitas Kesehatan yang harus dimiliki apoteker yang bekerjasama dengan 
pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu. 
31. Izin Penyelenggaraan Optikal merupakan salah satu kategori perizinan 
Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yang harus dimiliki oleh penyelenggara 
sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata 
dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau 
lensa kontak. 
32. Izin P edagang Eceran Obat merupakan salah satu kategori perizinan 
Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yang wajib dimiliki oleh pengusaha 
yang menjalankan usaha penyimpan an obat bebas dan obat bebas terbatas 
untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaima na tercantum dalam 
surat izin. 
33. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Izin yang diberikan 
kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi -tingginya di wilayah 
kerjanya. 
34. Izin Unit Donor Darah adalah Izin yang diberikan terhadap unit yang 
mengupayakan segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk 
memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan 
pemulihan kesehatan yang mencakup kegiatan -kegiatan pengarahan 
penyumbang darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan 
dan penyampaian darah kepada pasien melalui s arana pelayanan kesehatan. 
35. Izin Laboratorium Klinik adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau 
badan hukum yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang 
pelayanan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiotogi klinik, 
parasitotogi klinik, im unologi klinik, patotogi anatomi, dan atau bidang lain 
yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk 
menunjang diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan 
kesehatan. 
36. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang 
harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melakukan usaha 
perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin 
tersebut . 
37. Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disingkat TDUP adalah Izin yang 
membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah 
tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata. 
38. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah 
tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam 
bentuk izi n usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. 
39. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT 
adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional. 
40. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin 
untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan. 
41. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk 
dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern. 
42. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada set iap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL -UPL dalam 
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
43. Izin Penyelenggarakan Pendidikan adalah izin yang diberikan kepada 
Penyelenggara Pendidikanuntuk menyelenggaraan pendidikan baik formal 
maupun non formal bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, 
keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, 
mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandir i, dan/atau melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
44. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja adalah izin yang diberikan untuk 
mendirikan atau menyelenggarakan suatu program pelatihan yang mengacu 
kepada ketrampilan, keahlilan dan atau kompetensi k erja sesuai dengan 
kebutuhan pasar kerja, berupa kurikulum, silabus untuk masing – masing 
bidang kejuruan pelatihan. 
45. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan ( SPPL ) adalah kesanggupan dari 
penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pemantaua n 
dan pengelolaan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari 
usaha dan/ atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
amdal atau UKL-UPL. 
46. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup ( UKL – UPL ) adalah Pe ngelolaan dan Pemantauan terhadap usaha 
dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup 
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan /atau kegiatan. 
47. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Ba han Berbahaya dan Beracun 
( TPS LB3 ) adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan penyimpanan Limbah 
Bahan Berbahaya Beracun ( B3 ) oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud 
menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya. 
48. Izin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) adalah sebuah persetujuan untuk 
membuang limbah cair ke sumber air yang berada di bawah pengawasan 
Pemerintah Daerah. 
 
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut : 
 
 
I. Jenis Pelayanan Perizinan Kota Pontianak 
 
NO. Jenis Perizinan Kota Pontianak Kantor yang Berwenang 
Memproses, Menerbitkan dan 
Menindak secara Administratif 
1. Izin Penanaman Modal (IPM); Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
3. Izin Gangguan/Hinder Ordonant ie 
(HO); Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
4. Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP); Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
5. Izin Usaha Industri (IUI) /Tanda 
Daftar Industri (TDI) ; Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IU JK); Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
7. Izin Trayek; Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
8. Surat Izin Usaha Angkutan; Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
9. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
10. Izin Usaha Perikanan (IUP); Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
11. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK); Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
13. Tanda Daftar Gudang (TDG); Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
(TDUP) ; Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar 
Tradisional; Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
16. Izin Usaha Pusat Pembelanjaan; Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
17. Izin Usaha Toko Modern; Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
18. Izin Lingkungan ; Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
19. Izin Penyelenggaraan Pendidikan ; Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
20 Izin Penyelenggaraan Pelatihan 
Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
21. Izin Tempat Penyimpanan 
Seme ntara Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
22. Izin Pembuangan Limbah Cair Dinas Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak 
 
 
II. Jenis Pelayanan Non Perizinan Kota Pontianak 
 
NO. Non Perizinan Kota Pontianak Kantor yang Berwenang 
Memproses, Menerbitkan dan 
Menindak secara Administratif 
1. Pelayanan Penerbitan 
Persetujuan/ Rekomendasi 
Pendahuluan Walikota Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pontianak 
2. Pelayanan Penerbitan Surat 
Pernyataan Pengelolaan 
Lingkungan (SPPL); Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pontianak 
3. Pelayanan Pemrosesan Dokumen 
Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup ( UKL – UPL ) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pontianak 
4. Pelayanan Pengajuan Permohonan 
Keringanan Retribusi Perizinan 
Tertentu Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pontianak 
5. Pelayanan Penerbitan 
Rekomendasi Pembukaan dan 
Perpanjangan Kantor Cabang 
Pelaksana Penempatan Tenaga 
Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS ) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pontianak 
6. Pelayanan Penerbitan Surat 
Pengantar Pembuatan Paspor 
Calon Tenaga Kerja Indonesia Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pontianak 
 
 
 Pasal II 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 
 
Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 2 Januari 2018 
 
WALIKOTA PONTIANAK, 
 
ttd 
 
SUTARMIDJI 
 
 
 
Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 2 Januari 2018 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
 
 ttd 
 
 
 HERRY HADAD 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 201 8 NOMOR 7