Bagaimana redaksi normatif Pasal 29 dalam PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK Nomor 31 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK Nomor 31 Tahun 1945 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK, BAB IX - PELANGGARAN DAN SANKSI, Pasal 29 berbunyi:

(1) PNS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 di berikan 
pembinaan oleh atasan langsungnya. 
(2) PNS yang melakukan pelanggaran sebag aimana dimaksud dalam Pasal 18 
, dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan , hukuman disiplin 
sedang dan hukuman disiplin berat . 
(3) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman dis iplin ringan diberikan kepada 
PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan 
tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi: 
a. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja diberikan sanksi berupa 
teguran lisan; 
b. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari kerja sampai 10 (sepuluh) hari 
kerja diberikan sanksi berupa teguran tertulis; 
c. tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) hari kerja sampai 15 (lima belas) 
hari kerja diberikan sanksi berupa pernyataan tidak puas. 
(4) Jenis pelanggaran dan sanksi huku man disiplin sedang diberikan kepada 
PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan 
tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi: 
a. tidak masuk kerja selama 16 (enam belas) hari kerja sampai 20 (dua 
puluh) hari kerja diberikan sanksi berupa penundaan gaji berkala 
selama 1 (satu) tahun; 
b. tidak masuk kerja selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai 25 (dua 
puluh lima) hari kerja diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan 
pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 
c. tidak masuk kerja selama 26 (du a puluh enam) hari kerja sampai 30 
(tiga puluh) hari kerja diberikan sanksi berupa penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 
(5) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin berat diberikan kepada 
PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan 
tidak meminta i zin atasan langsungnya meliputi : 
a. tidak masuk kerja selama 31 (tiga puluh satu) hari kerja sampai 35 (tiga 
puluh lima) hari kerja selama 1 (satu) tahun diberikan sanksi berupa 
penurunan pangkat setingkat lebih ren dah selama 3 (tiga) tahun; 
b. tidak masuk kerja selama 36 (tiga puluh enam) hari kerja sampai 40 
(empat puluh) hari kerja selama 1 (satu) tahun diberikan sanksi berupa 
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 
c. tidak masuk kerja selam a 41 (empat puluh satu) hari kerja sampai 45 
(empat puluh lima) hari kerja selama 1 (satu) tahun diberikan sanksi 
berupa pembebasan dari jabatan; dan 
d. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih 
selama 1 (satu) tahun diberikan sanks i berupa pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai PNS. 
 
jdih.pontianakkota. go.id 
 - 15 - 
(6) Perangkat Daerah yang terbukti dengan sengaja merusak mesin 
elekektronik ( fingerprint ) ditunda pemberian TPP sampai dengan absensi 
elektronik ( fingerprint ) kembali berfungsi dengan baik.