Bagaimana redaksi normatif Pasal  5 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 9 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 9 Tahun 2018 tentang PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMER INTAH KABUPA TEN CIREBON, BAB III - PENUTUP, Pasal  5 berbunyi:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangka n. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Ka bupaten Cirebon. 
 
 
Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 14 Pebruari 2018 
 
BUPA TI CIREBON, 
TTD 
SUNJAYA PURWADISASTRA 
 
 
 
 
Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 19 Pebruari 2018 
 
Plt.SEKRE TARIS DAERAH KABUPA TEN CIREBON, 
 
 
 TTD 
 
 RAHMAT SU TRISNO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 201 8 NOMOR 9 SERI E.8 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 Plt. Kepala Bagian Hukum 
 
 
 Supriyatno,SH 
 NIP. 19 600313 198303 1 019 
 
 5 
 
 LAMP IRAN : PERA TURAN BUP ATI CIREBON 
NOMOR : 9 TAHUN 2018 
TANGGAL : 14 Pebruari 2018 
TENTANG : PEDOMAN KEPRO TOKOLAN 
DI LINGKUNGAN PEMER INTAH 
KABUPA TEN CIREBON 
 
 
 
PEDOMAN 
KEPROTO KOLAN 
DI LINGKUNGAN P EMERINTAH KABUPA TEN CIREBON 
 
 
 
BAB1 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang 
 
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkait an dengan 
aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata 
Upacara, Tata Tempat, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk 
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau 
kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 
 
Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cireb on merupakan acuan bagi SKPD dan pihak terkait dalam 
penyelenggaraan Keprotokolan di Kabupaten Cirebon sehingga mampu 
mewujudkan tujuan dan tugas umum diselenggarakannya keprotokolan. 
 
Tugas Umum dalam penyelenggaraan keprotokolan meliputi Acara 
Kenegaraan dan Acara Resmi, yang dimaksud dengan Acara Kenegaraan adalah 
Acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, 
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan 
undangan lai n, contohnya adalah U pacara Kemerdekaan RI, sedangkan Acara 
Resmi adalah Acara yang diatur dan dilaksana kan oleh pemerintah atau 
lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri 
oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain , 
contohnya adalah P elantikan Pejabat , Pengukuhan , Penganugerahan Tanda 
Jasa, Penerimaan Kunjungan Tamu/Pejabat Negara , Pertemuan Kepala 
Negara/Pejabat Pemerintah , Penandatanganan Naskah Kerjasama , Peresmian / 
Pembukaan Gedung , Pembukaan Rapat, Seminar, Dis kusi, Bimbingan Teknis, 
Sosialisasi , Resepsi , Serah Terima Jabatan , Pisah Sambut . 
Secara umum sesuai dengan pengertian keprotokolan bahwa 
penyelengga raan keprotokolan meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata 
Penghormatan. Untuk melengkapi pedoman ini maka disertakan pula 
bahan -bahan pendukung dalam kelancaran penyelenggaraan keprotokolan 
seperti contoh naskah, teks, prasasti, dan pakaian dinas dalam setiap 
kegiatan acara kenegaraan dan acara resmi atau upacara resmi 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon . 
 6 
 
B. Maksud dan Tujuan 
 
1. Maksud 
 
Pedoman Kepro tokolan di Lingkungan Pemerinta h Kabupat en Cirebon 
dimaksu dkan sebagai acuan penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cirebon . 
 
2. Tujuan 
 
Pedoman Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 
bertujuan untuk : 
 
a. Memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat 
pemerintahan serta tokoh masyarakat tertentu, dan atau tamu 
negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerint ah dan 
masyarakat; 
 
b. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan 
tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan 
kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional; 
c. Memberikan kepastian h ukum terhadap status, pranata dan 
kedudukan protoko ler bagi pejabat negara, pejabat pemer intah dan 
tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara 
resmi di Pemerintah Kabupaten Cirebon . 
 
 
 
C. Sasaran 
 
Sasaran penetapan Pedoman Keprotokolan di Instansi Pemerinta h 
Kabupaten Cirebon a dalah sebagai berikut : 
 
1. Tercapainya kesamaan , pengertian dan pemahaman dalam 
penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon ; 
 
2. Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan keprotokolan 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan unsur lainnya; 
 
3. Terwujudnya acara atau upacara yang berjalan tertib, rapi, lancar, 
dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku 
baik secara nasional maupun internasiona l. 
 
D. Asas 
 
Pedoman Keprotokolan di Lingkun gan Pemerintah Kabupaten Cirebon ini 
disusun berdasarkan asas Kebangsaan, Ketertiban dan K epastian Hukum , 
Keseimbangan, Keserasian, keselarasan dan Timbal balik. 
 
 
E. Ruang Lingkup 
 
Ruang Lingkup Dal am Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon ini meliputi pengaturan tentang jenis dan format 
Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan serta Perlengkapan dan 
Kelengkapan Acara/Upacara. 
 7 
 
F. Pengertian Umum 
 
Penge rtian Umum dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 
 
1. Keprotokolan adalah kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara 
kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan 
Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormata n kepada seseorang 
sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, 
pemerintahan, atau masyaraka t. 
 
2. Acara Kenegaraan adalah Acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia 
negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, 
serta Pejabat Negara dan undangan lai n. 
 
3. Acara Resmi Adalah Acara yang diatur dan dilaksana kan oleh 
pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah an 
serta undangan lain. 
 
4. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undan g-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan 
dalam Undan g-Undang. 
 
5. Pejaba t Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu 
dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 
 
6. Tata Tempat adalah Pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat 
pemerintahan, perwakilan negara asing dan organisasi lainnya serta tokoh 
masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 
 
7. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara 
kenegaraan atau acara resmi. 
 
8. Tokoh masyara kat tertentu adalah tokoh masyara kat yang berdasarkan 
kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan. 
 
9. Lay out adalah tata ruang tempat diselenggarakannnya suatu upacara 
(tata ruang upacara) . 
 
10. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
Bendera Negara adalah Sang Merah Putih . 
 
11. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
Lambang Negara adalah Garuda Pancasila denga n semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika. 
 
12. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya 
disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Ray a. 
13. Seating card adalah alat bantu dalam preseance/tata tempat yang menandai 
tempat duduk, ditempatkan di sandaran kursi . 
14. Name Stand adalah alat bantu dalam preseance/tata tempat yang menandai 
tempat duduk, ditempatkan di atas m eja pimpinan . 
15. Hand Rail adalah membatasi lalu lintas manusia di depan VVIP (contoh 
batas pengambil gambar oleh wartawan).
 8