Menurut PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 44 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 19?
Pasal Pasal 19 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 44 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PUNGUTAN KAMPUNG, pada , menyatakan:

Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 
2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak 
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, 
menyatakan Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam 
rangka meningkatkan pendapatan asli kampung sesuai 
dengan kewenangan kampung berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pungutan Kampung; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); b. 
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1037); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah 
Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58)T sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 
58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 
Nomor 15); 
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang 
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kampung 
-3-
dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah 
Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 21); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN 
KAMPUNG.