Apa substansi hukum dari Pasal 53 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004?
Materi muatan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, khususnya BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 53, adalah:

( 1) Penatausahaan penerima an desa dilakukan oleh Bendahara Desa . 
(2) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terha dap seluruh 
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggu ng jawabnya 
serta melakukan tutuo buku setian akhir bulan secara tertib . · Paragraf Kesatu 
Penatausahaan Penerimaan Pasal 49 
( 1) Dalam rangka pengajuan permintaan pemba yaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Koordinato r PTPKD berke wajiban melakukan verifikas i untuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pem bayaran yang diajukan oleh pelaksana 
kegiatan ; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang 
tercantum dalam permintaan pemba yaran ; 
c. menguji kete rsedian dana untuk kegiatan dimaksu d; dan 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan 
apabila tidak memenuhi pers yaratan yang ditetapkan . 
(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifika si Koordina tor PTPKD s ebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pemba yaran 
dengan mene rbitkan Surat Perintah Memb ayar (SPM) , selanj utnya Bendahara 
Desa melakukan pemba yaran dan melakukan pencatatan pengeluaran dalam 
Buku Administrasi Keuangan Desa .