Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 19?
Dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun
dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE
Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2lPeta...
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-17-
(21 Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan
oleh kepala daerah masing-masing.
(4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE
Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE
Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
(5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan
reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir
pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan.
(6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
atau
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah
Daerah.
(7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh
kepala daerah masing-masing.
Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik