Apa yang diatur dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 pada Pasal 92?
Berdasarkan Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 tentang , BAB VI - PENGADAAN (1) Setelah APBD ditetapkan, Unit Pengelola Barang sebagai, Pasal 92 menyebutkan bahwa:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 
Bupati Pasal 91 
Dalam rangka menjarnin terlaksananya tertib administrasi dan tertib 
pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan 
langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait 
dalam pengelolaan barang milik daerah, aspek legalitas pengelolaan baran g 
milik daerah yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah menjadi 
syarat mutlak dipedomani oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD), bahkan secara luas pada masyarakat jelas sangat diperlukan, 
dengan prinsip efisien si dan efektivitas, transp aransi, dan akunt abel yang 
diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab. Selain itu aspek legalitas 
yang dimaksudk an sebagaiman a diatur dalam pera turan daer ah akan 
menjamin terlaksananya tertib pengelolaan barang milik daerah sekaligus 
menjadi dasar dalam m elakuk an koordinasi dan pengendalian dari 
perencanaan, pengadaan, penenmaan, penggunaan, penatausahaan, 
pemanfaatan, pengamanan, pemelih araan, penilai an, penghapusan, 
pemindahtan ganan, pembinaan , pengawasan dan pengendaliaan , sehingga 
dapat dioptimalkan seluruh potensi barang milik daerah dalam mendukung 
pemerintah an daerah. 
Impl ementasi Peraturan Daerah ini dapa t memberi manfa at, baik dari 
sisi admini strasi dan kepa stian hukum maupun dari sisi ekon omi secara 
berk elanjutan untuk kepentin gan pelayanan publik dan peningkatan 
pendap atan daerah. 
Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Perat uran 
Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebaga:i berikut: 
a. Asas Fungsional, y aitu pengambilan keputus an dan pemecahan 
masal ah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan 
oleh Bupati, Pengelola barang, pengguna baran g, kuasa pengguna 
barang dan Penguru s barang sesua:i d engan tugas dan fungsin ya 
masing-masing; 
b. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah 
harus dilaksan akan berdasark an ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan; 
c. Asas Transparans i, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang 
daerah didasar kan pada prinsip transparansi terhadap hak 
masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; I UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TENT ANG PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2013 
Ruarig lingkup Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau 
diperoleh dari dana APBD dan perolehan lainnya yang sah yang selanjutnya 
dalam peraturan daerah ini diperjelas lingkupnya, meliputi barang yang 
diperoleh dari hibah/ sumbangan/ sejeninya, diperoleh sebagai pelaksanaan 
perjanjian, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap. 
Pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi 
perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan , pengawasan dan 
pengendalian Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah 
Barang milik daerah pada dasarnya digunakan untuk penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Peran gkat Daerah (SKPD), sehingga 
tanah dan bangunan milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk 
kepentingan penyelen ggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD wajib 
diserahkan pengelolaannya kepada Bupati melalui pengelola barang. 
Bupati memanfa atkan atas tanah dan/atau bangunan tersebu t untuk: 
a. digunakan untuk SKPD lain yang memerlukan tanah/b angunan dalam 
rangk a penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan 
..__ status penggunaan; 
b. dimanfaatkan, dalam bentuk sewa,kerjasama pemanfaatan, pmjarn 
pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna ; dan 
c. dipindahtangankan, dalam bentuk penju alan, tukar menukar , hibah , 
penyertaan modal. 
Dalam Peraturan daerah ini diatur meng enai pejabat yang melakukan 
pengeloaan barang milik daerah, Bupati adalah pem egang kekua saan 
pengelol aan barang milik daerah, sekr etaris daerah sebagai pej abat 
pengel ola baran g, dan kepala SKPD s ebagai pengguna barang. -\sas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan 
agar barang milik daerah digunakan sesuai batasa.n-bata san 
standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara 
optimal; 
c Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik 
daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 
Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 
didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka 
optimalisasi pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik 
daerah serta penyusunan Neraca Daerah. 
Pcrencan.i..n kebutuhan barang rnilik daerah harus marnpu 
menghi u - :11gkan antara keterrsedian barang sebaga i hasil dari pengadaan 
yang tel. i: lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar 
tiridakau varig akan datang dalam rangka pencapa ian efisiensi dan 
efektifiu. -: pcngelolaan barang milik daerah. 
Hasil pervncanaan kebutuhan tersebut merupakan salah satu dasar dalam 
penyust.ni.m perencanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah. 
Perencan.i.m anggaran yang mencerminkan kebu tuhan r iil barang milik 
daerah pada satuan kerja perangkat daerah selanjutn ya men entukan 
pericapaia n tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah. 
Pada dasarnya barang milik daerah digunakan untuk penyeleng garaan 
tugas pokok d an fungsi satuan kerja perangkat daerah , untuk rn enjamin 
tertib pcnggunaan, pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola 
barang atas semua barang milik daerah yang diperoleh satuan kerja 
perangkatdaerah untuk ditetapkan status penggunaann ya. 
Penatau'sahaan barang milik daerah meliputi pembukua n, inveritaris asi, 
dan pelapor an barang milik daerah yang berada dibawa h penguas aan 
pengguna barang/ kuasa pengguna barang harus dibukuka n melalui pros es 
pencatatan dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa penggun a 
barang, daftar barang pengguna oleh pengguna baran g, dan daftar baran g 
milik daerah oleh pengelola barang. Proses Inventarisasi, b aik berupa 
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik 
daerah merupakan b agian dari penatausahaan.H asil dari proses 
pembuku an dan inveritari sasi diperluk an dalam melaksan akan proses 
pelapo ran barang milik daerah yang dilakukan oleh kuas a pengguna 
barang, p engguna barang, dan pengelola b arang . 
Hasil penatausah aan barang milik daer ah digun akan dalam rangka: 
a. penyusunan Neraca Pernerintah daerah setiap tahun ; 
b. pere ncanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliha raan barang milik 
daerah. Setiap tahun untuk digunak an sebagai bahan penyusunan 
rencana anggaran; 
Pengamanan administra si yang ditunjang oleh pengaman an fisik d an 
pengamanan hukum atas barang milik daerah merupak an bagian pentin g 
dari pengelolaan pengelolaan barang daerah . Kuasa pengguna baran g, 
pengguna barang d an pengelola barang memiliki wew enang dan tanggung 
jawa b dalam menjamin keamana n barang milik daerah yang berada 
dibawah penguasaa nnya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi pemerintah daerah. 
Penilai an barang milik daerah diperl ukan dalam rang ka mendapat kan nilai 
wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atas barang milik 
daerah yang diperoleh dari penil aian ini merupakan unsur penting dalam 
rangka menyusun neraca pemerintah, pernanfaat an, dan 
pemind ahtanganan barang milik daerah.