Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor 6 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Langkat .
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom .
4.Bupati adalah Bupati Langkat
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah .
6.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten
Langkat .
7.Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan
berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan
pemungutan retribusi Daerah .
8.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang
undangan .
(f5
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah unutk kepentingan orang
pribadi atau Badan .
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi ,termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu .
11.Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan ,pengaturan ,pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan ,pemanfaatan ruang ,serta penggunaan sumber
daya alam ,barang ,prasarana ,sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan .
10.Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing
adalah izinyang diberikan bupati atau pejabat yang ditunjuk
kepada pemberi kerja tanaga keija asing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan .
11.Retribusi Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja
Asing ,yang selanjutnya disebutkan retribusi Perpanjangan
IMTA ,adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan
IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjukan kepada
Pemberi keija tenaga keija asing.
12.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang
visa dengan maksud bekeija diwilayah Indonesia .
13.Pemberi Keija Tenaga Keija Asing adalah badan hukum atau
badan -badan lainnya yang memperkerjakan Tenaga Kerja
Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
14.Masa Retribusi adalah sesuatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah
Daerah .
(f6
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan ,baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas ,perseroan komanditer ,perseroan lainnya ,badan
usaha milik negara (BUMN ),atau badan usaha milik daerah
(BUMD )dengan nama dan dalam bentuk apapun ,firma ,
kongsi ,koperasi ,dana pensiun ,persekutuan ,perkumpulan ,
yayasan ,organisasi massa ,organisasi sosial politik ,atau
organisasi lainnya ,lembaga dan bentuk lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .
16.Surat Setoran Retribusi Daerah ,yang selanjutnya disingkat
SSRD ,adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah ,yang selanjutnya di
singkat SKRD ,adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang .
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah ,yang selanjutnya disingkat
STRD ,adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan
/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda .
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB ,adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang lebih bayar
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak berutang .
20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data ,keterangan ,dan /atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan
/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang -undangan Retribusi daerah .
21.Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
7
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat tentang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
yang teijadi serta menemukan tersangkanya .