Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 Pasal 1?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur. 
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Pengguna Barang. 
7. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. 
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores 
Timur. 
9. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang. 
10. Unit Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Unit Teknis/UPTD adalah 
bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan 
tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharan, penilaian, pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian. 
14. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola 
Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daeraht PENGELOLAAN TENTANG PERATURAN DAERAH 
BARANG MILIK DAERAH. MENETAPKAN MEMUTUSKAN: BUPATI FLORES TIMUR dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR Dengan Persetujuan Bersama •• ' . 
15. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku 
pejabat pengelola keuangan daerah. 
16. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna 
Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
daerah . 
1 7. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit kerja atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 
18. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna 
Barang. 
19. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus 
Barang adalah Pejabat dan/ atau Jabatan Fungsional Umum yang 
diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam prosespemakaian 
yang ada di setiap SKPD atau unit kerja . 
20. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 
menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang 
milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 
21. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang 
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan 
barang milik daerah pada Pengguna Barang. 
22. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 
penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang . 
23. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 
penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 
24. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/ jasa. 
26. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit 
organisasi pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan 
barang/jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat permanen, 
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada. 
27. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikasi keahlian 
pengadaan barang/ jasa yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa. 
28. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang 
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara yang 
bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 
29. Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil. 
30. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian 
kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan 
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai 
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang't .. 
·-· 
31. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
32. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan 
barang daerah dan jasa. 
33. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang 
milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. 
34. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua 
barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap un tuk digunakan 
secara berdaya guna dan berhasil guna. 
35. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan 
barang daerah selalu dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan 
upaya hukum. 
36. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang 
dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai 
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
bersangkutan. 
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi barang milik daerah dengan 
tidak mengubah status kepemilikan. 
38. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 
39. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam 
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka 
waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. 
40. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah 
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 
pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 
41. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah 
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain 
dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, 
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu 
tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 
tanah beserta bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya setelah 
berakhirnya jangka waktu . 
42. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah 
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan 
cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan 
setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh 
pihak lain terse but dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 
43. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 
adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan 
penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 
44. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK 
adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha 
Milik Negara/Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangani .. 
•'" .. 
45. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 
46. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalarn bentuk uang . 
4 7. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 
yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, 
antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak 
Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling 
sedikit dengan nilai seimbang. 
48. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 
Pusat , antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada 
Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. 
49. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan 
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara/ 
Daerah. 
50. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 
barang milik daerah. 
51. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari 
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang 
dan/ a tau kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan 
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 
52. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
53. Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik 
daerah ke daftar barang/ daftar barang pengguna atau Kuasa Pengguna 
menurut golongan dan kodefikasi barang. 
54. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 
dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 
55. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti 
kepemilikan atas barang milik daerah. 
56. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah 
daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah. 
57. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar 
yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing 
Pengguna Barang. 
58. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah 
daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-rnasing 
Kuasa Pengguna Barang. 
59. Pelaporan adalah rangkaian laporan semesteran dan tahunan yang 
disampaikan kepada Bupati melalui pengelola. 
60. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 
61. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai 
atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat 
tertentu.,