Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 73 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 73 Tahun 2017 tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu. 
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak 
tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik 
berupa batas alam maupun batas buatan. 
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai 
pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan 
sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau 
ditetapkan sebagai batas Desa. 
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar 
batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang 
dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa. 
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan 
antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang 
beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam 
I 
seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershedj, median 
sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan 
dalam bentuk peta. 
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara 
kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. 
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas 
pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, 
jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar 
dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung. 
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik 
koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode 
kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam 
bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa. 
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan 
atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi 
digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, 
proyeksi dan georeferensi tertentu. 
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas 
Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi 
tinggi. 
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau 
cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan 
wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat 
udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa 
lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser 
scanner, dan wahana darat lainnya. 
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta 
dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran 
perbandingan. 
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas 
dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi 
perairan dan transportasi.