Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10  Nomor 1 Tahun 2015?
Substansi  Nomor 1 Tahun 2015 tentang , khususnya , Pasal 10, memuat:

(1)Dalam hal Pernerintah Kabupaten tidak rnernenuhi
kewajiban pernbayaran kernbali pinjaman dan/atau
rnelakukan cidera janji atau gagal bayar (wanprestast)
terhadap PeIjanjian Pinjaman Pernbiayaan, pernbayaran
kewajiban pinjaman diperhitungkan dengan pernotongan
DAU dan/atau DBH daripenerimaan Negara yang rnenjadi
HakPernerintah Kabupaten.
(2)Pelaksanaan pernbayaran akibat cidera janji atau gagal
bayar sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABVI
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
Pasalll
(1)Pernerintah Kabupaten wajib rnenyelenggarakan dan
rnernbuat pertanggungjawaban atas pengelolaan
Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)Pelaksana pengelolaan Pinjaman Daerah inidilaksanakan
olehPerangkat Daerah sesuai tugas pokok danfungsinya.
-8-
BABVII
PENATAU8AHAAN DANPELAPORAN
Pasal12
(1)8emuapenerimaan dankewajiban dalamrangkaPinjaman
Daerahdicantumkan dalamAPBDdandibukukan sesuai
dengan8tandarAkuntansi Pemerintah.
(2)Keterangan tentangsemuaPinjaman Daerahdituangkan
dalamlampirandaridokumenAPBD.
(3)Bupatimenyampaikan laporankepadaDPRDdengan
Tembusan kepadaMenteriKeuangan tentangRealisasi
PinjamanDaerahdanPenggunaan Dana.
BABVIII
KETENTUAN LAIN-LAiN
Pasal13
(1)8yarat-syarat danketentuan terkaitpelaksanaan
Pinjaman Daerahdanpembayaran kembaliberpedoman
padaPeIjanjian Pinjaman Pembiayaan antaraPemerintah
Kabupaten danPT8MIberikutperubahan-perubahannya.
(2)PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan sebagaimana dimaksud
ayat(1)dapatdilakukan perubahan (addendum)
berdasarkan kesepakatan bersama antaraPemerintah
Kabupaten, yangdiwakiliolehBupatidenganPT8MIdan
perubahan dimaksud dibacadandikonstruksikan sebagai
satukesatuan danbagianyangtidakterpisahkan dengan
PeIjanjian PinjamanPembiayaan.
(3)8yarat-syarat danketentuan terkaitpelaksanaan Pinjaman
Daerahsebagaimana dimaksud padaayat(1)dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang
PinjamanDaerahdanperaturan pelaksana lainnya.
-9-
BABIX
KETENTUANPENUTUP
PasaI14
Peraturan DaerahinimulaiberlakupadatanggaIdiundangkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerahinidenganpenempatannya
dalamLembaran DaerahKabupaten MusiBanyuasin.
Ditetapkan diSekayu
jPadatanggaI23Januari:J18BUPATIMUSIBANYUASIN/'j .
H.DODIREZAALEXNOERDIN
Diundangkan diSekayu
padatanggaI2.3Januari2018
dSEKRETRISDAERAH I trKABUBTENMUSIBANYUASIN, .
H.
LEMBARAN DAERAHKABUPATEN MUSIBANYUASIN TAHUN2018NOMORi
NOREGPERATURAN DAERAHKABUPATEN MUSIBANYUASIN: (I/MUBA/2018)
-10-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSIBANYUASIN
NOMOR lTAHUN2018
TENTANG
PINJAMAN DAERAH
1.UMUM
Pembangunan infrastruktur berupajalandanjembatan adalahsebagai
bentuk pelayanan yangdiberikan olehPemerintah Kabupaten kepada
rakyatnya sebagai unsur pembangunan Kabupaten. Pembangunan
infrastruktur yangberkualitas akanmenciptakan kemakmuran bagi
masyarakatnya sebagaimana diamanatkan dalamPembukaan Undang-
Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun1945.
DidalamPasal12ayat(1)Undang-Undang Nomor23Tahun2014
tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwaUrusan Pemerintahan
Wajibyangberkaitan dengan Pelayanan DasardibidangPekerjaan Umum
DanPenataan Ruangmerupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam
rangkapelaksanaan otonomi daerah. Menyikapi haltersebut, Pemerintah
Kabupaten berupaya meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur melalui
peningkatan kapasitas jalandanjembatan sebagaisatusolusimeningkatkan
aksesibilitas yangdalam pelaksanaannya menemui kendala dalam
keterbatasan anggaran.
Untukmengatasi permasalahan dalamketerbatasan anggaran tersebut,
sesuaidenganPeraturan Pemerintah Nomor30Tahun2011tentangPinjaman
Daerah, Pemerintah Kabupaten akanmelakukan Pinjaman Daerah kepada
Perseroan Terbatas Sarana MultiInfrastruktur yangwajibmendapatkan
persetujuan DewanPerwakilan RakyatDaerah.
II.PASAL DEMI PASAL
Pasal1
Cukupjelas
-11-
Pasal2
Cukupjelas
Pasal3
Cukupjelas
Pasal4
Cukupjelas
Pasal5
PT8Mldidirikan tahun2009menjalankan misikhususnya menjadi
katalisdalampercepatan pembangunan infrastruktur diIndonesia.
PT8MIadalah BadanUsahaMilikNegara (BUMN) Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur dibawahkoordinasi Kementerian Keuangan.
8ebagai Lembaga K(luangan Non-Bank, kegiatan pembiayaan
merupakan salahsatuaktivitas intiPerseroan. 8eiring dengan
beIjalannya waktudanmelihatkebutuhan pembangunan infrastruktur
didaerah, PT8MIdiberikan mandat olehPemerintah untuk
memberikan dukungan kepadaPemerintah Daerah(Pemda) dalamhal
pembiayaan proyekInfrastruktur. Baikuntukmembiayai infrastruktur
yangbersifatpelayanan publikyangtidakmenghasiIkan penerimaan ke
APBD(non-revenue generating project), maupun proyekInfrastruktur
yangmenghasilkan penerimaan kepada APBD(revenue generating
project), sepanjang keduanya memiliki manfaat ekonomi dansosial
kepadamasyarakat.
Berdasarkan dataBappenas dalamRencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun2015-2019, kebutuhan pendanaan
infrastruktur Indonesia hingga2019mencapai Rp5.519 triliunyang
10%darikebutuhan tersebut didanai. melalui APBD.Mengingat
sebagian daerahmemiliki kapasitas fiskalAPBDcukupterbatas, maka
Pinjaman Daerah merupakan altematif instrumen pendanaan yang
dapatdigunakan olehPemdauntukmembiayai pembangunan dan
menutup defisitAPBD,pengeluaran pembiayaan; danJatau kekurangan
aruskasdalamrangkabelanjamodaldaerahsertauntukpercepatan
pencapaian targetProgram Pembangunan Daerah danpeningkatan
pelayanan kepada masyarakat. 8elainkegiatan pembiayaan untuk
Pinjaman Daerah, PT8MIjugasangatterbuka untukbersinergi dengan
Pemdauntukpercepatan pembangunan infrastruktur daerahmelalui
pilarbisnislainnya, yaitupendampingan untukpenyiapan proyek-
proyekKerjasama Pemerintah BadanUsaha(KPBU)danpemberian jasa
konsultasi (advisory).
-12-
Pasal6
Ayat(1)
Yangdimaksud denganmasatenggang (grace period) adalah
kelonggaran waktudalampembayaran kembali angsuran
pinjaman pokokdan/atau bungayangtelahdisepakati oleh
Pemerintah Kabupaten denganPT8M!.
Ayat(2)
Cukupjelas
Ayat(3)
Cukupjelas
Ayat(4)
Cukupjelas
Pasal7
Cukupjelas
Pasal8
Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)
a.Pokokpinjaman adalahjumlahkeseluruhan dana;
b.Bungapinjaman adalah imbalan yangdibayarkan oleh
Pemerintah Kabupaten atasdanayangditerima;
c.Biayalainnya/biaya provisiadalahbiayaadministrasi yang
dibebankan diawalkarenadisetujuinya pinjaman termasuk
biayayangdikeluarkan untukkonsultan dannotarisdalam
pengesahan kontrak perjanjian;
d.Biayadendaatausanksiketerlambatan pembayaran adalah
biayayangdikenakan akibat adanya keterlambatan
pembayaran angsuran pinjaman setelahmelewati tanggal
jatuhtempoyangditetapkan dalamkontrak perjanjian.
Pasal9
Cukupjelas
Pasall0
Cukupjelas
Pasal11
Cukupjelas
-13-
Pasal12
Cukupjelas
Pasal13
Cukupjelas
Pasal14
Cukupjelas
-14-