Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 68 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 68 Tahun 1945 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, khususnya BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR DINAS, Pasal 10, adalah:

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang
kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada atasan langsung
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas
pokok yaitu memimpin, merencanakan, mengatur dan
mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pada Seksi
Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin dan Seksi
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
dengan fungsi sebagai berikut :
Menyusun rencana keija operasional dan rencana
anggaran dibidang Pemberdayaan Sosial;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;
Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;
Penyelenggaran kegiatan pemberdayaan keluarga
Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan fakir
miskin
Penyelenggaraan pembinaan kepahlawanan,
keperintisan dankesetiakawanan sosial dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin Oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang
Pemberdayaan danRehabilitasi Sosial dibantu oleh :
Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin.
Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.
Paragraf 1
Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin