Menurut PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 21?
Pasal Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, pada BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI, menyatakan:

(1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau 
Pembantu Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan 
transaksi secara non tunai dikenai sanksi administratif. 
(2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. Teguran lisan; dan 
b. Teguran tertulis.