Apa norma yang terkandung dalam Pasal 42 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, khususnya BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN, Pasal 42, memuat:

(1) Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, semua pihak yang 
terlibat dalam perikatan mempedomani Surat Perjanjian/kontrak 
beserta Berita Acara Hasil Pembahasan Rapat Pra Pelaksanaan. 
(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat 
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang 
ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia 
Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi: 
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang 
tercantum dalam Kontrak ; 
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; 
c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan 
kebutuhan lapangan; atau 
d. mengubah jadwal pelaksanaan. 
(3) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang 
tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan 
b. tersedianya anggaran. 
(4) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan 
utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak 
kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada 
penyedia Barang/Jasa spesialis. 
(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang 
bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam dokumen kontrak. 
(6) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat 
dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. 
(7) Perintah perubahan pekerjaan atau “ Contract Change Order 
(CCO)” tertulis diterbitkan oleh PPK kepada penyedia jasa 
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan 
tetap mengacu pada kententuan yang tercantum dalam kontrak 
awal. 
- 40 - 
 
 
(8) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai 
dasar penyusunan addendum Kontrak. 
(9) Isi perintah perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
pada dasarnya meliputi: 
a. uraian perubahan -perubahan dalam pekerjaan baik 
penambahan, pengurangan, maupun penghapusan dengan 
lampiran daftar kuantitas dan harga yang direvisi untuk 
menampung perubahan tersebut; dan 
b. catatan -catatan lain tentang kemungkinan adanya penyesuaian 
satuan pekerjaan, waktu pelaksanaan yang harus dievaluasi 
sebelum dituangkan ke dalam addendum kontrak. 
(10) Dari hasil rapat evaluasi maka dibuatkan surat persetujuan untuk 
perubahan tersebut dan dibuatkan Berita Acara tambah kurang 
serta addendumnya. 
(11) Format Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini. 
 
Paragraf 4 
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan