Menurut Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomo r 6 Nomor 84 Tahun 2015, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomo r 6 Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah, pada , menyatakan:

(1) Sekretari_s Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan 
Sekretariat Desa. 
(2) Sekr~~s ~esa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang adnun1stras1 pemerintahan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yan d · 
, Sekretaris Desa mempunyai fungsi : g imaksud pada 
a. Mel~~~ urusan ketatusahaan seperti tata naskah 
adm1n1stras1 surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. , 
b. Melaksanakan urusan umum rti perangkat desa penyediaan sepe penataan administrasi 
kantor, penyi~pan ra at prasarana p~r~gk9:t desa dan 
inventarisasi, perjalanan di~a~ d penf administras1an asset, 
c. Melaksanakan urusan k , an pe ayanan ~mum. 
administrasi keuan an euan~ru:1 seperti pengurusan 
pendapatan dan ;e , 1 admin1strasi sumber-sumber 
keuangan, dan admin~;~ u~an, verifikasi administrasi 
Perangkat Desa BPD d asi penghasilan Kepala Desa 
lainnnya. ' an Lembaga Pemerintahan De~ 
(4) Melaksanakan urusan perencanaan . 
anggaran pendapatan dan b 1 . sepern menyusun rencana 
data dalam rangka pemban e anJa desa, menginventarisir data­ 
evaluasi program, serta penyufunnanan,l melakukan monitoring dan aporan, Pasal 6 
(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 
a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja 
pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 
masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataa.n dan 
pengelolaan wilayah. 
b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, 
kesehatan. 
c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah 
raga, dan karang taruna. 
e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat 
dan lembaga lainnya. BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI