Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu. 
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu . 
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 
disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris D aerah Provinsi 
Bengkulu. 
-5- 
 
6. Perangkat D aerah , adalah unsur pemba ntu Gubernur dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah provinsi. 
7. Satuan P olisi Pamong P raja, yang selanjutnya disebut Sat pol 
PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja P rovinsi Bengkulu . 
8. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil , yang selanjutnya 
disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, 
administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 
9. Peraturan Daerah , yang selanjutnya disebut Per da, adalah 
Peraturan Daerah P rovinsi Bengkulu yang me muat ketentuan 
sanksi pidana . 
10. Pegawai Negeri Sipil , yang selanjutnya disebut PNS , adalah 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara . 
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang -Undang untuk melakukan penyidikan. 
12. Penyidik Polisi Negara Republi k Indonesia , yang selanjutnya 
disebut penyidik POLR I, adalah pejabat polisi Negara Republi k 
Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang -
Undang untuk melakukan penyidikan . 
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat 
PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh Undang -Undang untuk melakukan 
penyidikan te rhadap pelanggaran Pe raturan Daerah , 
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang -Undang Hukum 
Acara Pidana. 
14. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh 
Undang -Undang untuk melakukan penu ntutan dan 
melaksanakan penetapan Hakim. 
15. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah 
serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perun dang -undangan 
sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya. 
-6- 
 
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 
17. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau 
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga 
sebagai pelaku tindak pidana. 
18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang 
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri 
dan ia alami sendiri. 
19. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi 
yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang 
dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang 
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas 
tentang keterangannya itu. 
20. Pengadu an adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh 
pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang 
untuk menindak menurut hukum seorang yang telah 
melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. 
21. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh 
seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang -
undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau 
sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 
22. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh 
petugas tentang adanya suatu peristi wa yang diduga sebagai 
tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui 
pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak 
atau kewajiban berdasarkan Undang -Undang. 
23. Tempat Kejadian Perkara , yang selanjutnya disingkat TKP 
adalah tempat diman a suatu tindak pidana dilakukan/terjadi 
dan tempat -tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban 
dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak 
pidana tersebut dapat ditemukan. 
-7- 
 
24. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, 
atau tersang ka guna didengar keterangannya sehubungan 
dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan 
kejadian. 
25. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, 
kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau 
barang bukti maupun tentang unsur -unsur tindak pidana yang 
telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang 
maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi 
jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 
26. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 
mengamb il alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya 
terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau 
tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyidikan, penuntutan dan peradilan. 
27. Kode etik profesi penyidik pegawai negeri sipil , yang 
selanj utnya disebut kode etik , adalah norma yang digunakan 
sebagai pedoman yang harus dilakukan oleh PPNS dalam 
melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan yang 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang -undangan , dan 
Perda PPNS yang berlaku dengan men junjung tinggi hak asasi 
manusia. 
28. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah 
serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang -undangan 
sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya . 
29. Anggaran pendapatan dan belanja daerah , yang selanjutnya 
disingkat APBD , adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Provinsi Bengkulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8-