Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI, khususnya , Pasal 7, adalah:

Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.mulai berlaku pada tanggal
Agar
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pbmerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1O Desember 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 231
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten ti Bidang Perekonomian,
dan Perundang-undangan,
cttd
Depu
Lestari
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI
PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASTONAL
I. UMUM
Perjanjian Perdagangan Internasional merupakan suatu bentuk kerja
sama perdagangan dengan negara lain, lembaga/organisasi internasional,dan/atau subjek hukum internasional lain yang dapat memberikan
keuntungan dan manfaat bersama bagi masing-masing negara pihak. Bagi
Indonesia dengan adanya Perjanjian Perdagangan Internasional diharapkan
dapat meningkatkan akses pasar serta melindungi kepentingan nasional.
Meskipun Perjanjian Perdagangan Internasional telah disepakati dan
diratifikasi, namun dengan mempertimbangkan kemanfaatan Perjanjian
Perdagangan Internasional serta dinamika perdagangan, Pemerintah
Indonesia sebagai negara pihak memiliki hak untuk melakukan Peninjauan
Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan pertimbangan
kepentingan nasional dengan tetap menghormati prinsip-prinsip perjanjian
internasional.
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2Ol4 tentang Perdagangan, maka perlu disusun Peraturan Pemerintah yang
memuat pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara Peninjauan KembaliPerjanjian Perdagangan lnternasional, yang meliputi: kerja sama
perdagangan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional, pertimbangan
Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional, mekanismePeninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional, serta
perundingan ulang dan pengesahan atas hasil perundingan ulang Perjanjian
Perdagangan Internasional.
II. PASAL DEMI PASAL