Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI BOLAA NG MONGONDOW SELATAN Nomor 1 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BOLAA NG MONGONDOW SELATAN Nomor 1 Tahun 2018 tentang , BAB III - PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN, Pasal 4 berbunyi:

(1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. potongan Taspen; 
b. potongan Askes; 
c. potongan PPh; 
d. potongan PPN; 
e. penerimaan Titipan Uang Muka; 
f. penerimaan Uang Jaminan; dan 
g. penerimaan Lainnya yang sejenis. 
(2) Potongan Taspen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, dan kekurangan gaji. 
(3) PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah akan memungut Iuran Wajib 
Pegawai (IWP) dan Tabungan Perum ahan Pegawai dengan cara memotong 
sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS 
setiap bulan. 
J 
(4) Potongan Askes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 3 % 
(Tiga Persen) dilakukan dengan cara memotong gaji pokok dan tunjangan 
keluarga PNS setiap bulannya yang termasuk dalam potongan IWP 10 % 
(Sepuluh Persen). 
(5) Potongan PPh sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilakuk an 
pada unsur masyarakat/pihak ketiga, ketentuan pemotongan PPh dilakuk an 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku . 
(6) Potongan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dilakuk an 
pada unsur masyarakat/ pihak ketiga, pemotongan PPN dilakuk an sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku . 
(7) Penerimaan Titipan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
dapat dilakuk an apabila Perangkat Daerah terdapat kegiatan proyek yang 
melakuk an pengambilan uang muka. 
(8) Penerimaan Uang Jaminan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat 
dilakukan terhadap kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat/pihak 
ketiga. 
(9) Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakuk an sebagai 
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.