Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 Pasal 9?
Dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

(1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, 
mempunyai tugasmelaksanakan kegiatan perencanaan, p engorganisasian, 
fasilitasi dan kemitraan serta pembinaan terhadap p engembangan pasar, 
distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produks i dalam negeri, 
pelayanan ekspor, impor dan pengembangan usaha perd agangan. 
 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Perdagangan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja rutin tahunan bidang perda gangan dibawah 
otoritas bidang dan dinas; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam rangka e fektifitas dan 
efesiensi sumberdaya; 
c. penyelenggaraan pembinaan personal bidang perdagang an; 
d. pelaksanaan pembinaan teknis manajemen usaha dan ma najerial pada 
usaha perdagangan formal maupun non formal; 
e. pelaksanaan penerbitanSTPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba); 
f. pelaksanaanpemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan 
pengawasan distribusi, pengemasan pelabelan barang berbahaya; 
g. pelaksanaanrekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Ant ar Pulau 
Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi pedaga ng kayu antar pulau; 
h. penyelenggaraan pembinaan teknis dan manajerial pad a usaha 
perdagangan dalam negeri dan luar negeri; 
i. pelaksanaanpemberian fasilitasi untuk diperolehnya pembinaan dari 
institusi lain yang memiliki kompetensi dan diperlu kan oleh perdagangan; 
j. pelaksanaan fasilitasi kemitraan di bidang perdagan gan dengan prinsip 
saling menguntungkan; 
k. pelaksanaan koordinasi lintas lembaga/institusi gun a menciptakan iklim 
usaha perdagangan dinamis dan efesien; 
l. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyelenggara an perdagangan 
berjangka komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lel ang; 
m. pelaksanaan pemantauan ketersediaan barang kebutuha n pokok dan 
barang penting di tingkat Kabupaten; 
n. pelaksanaan pelayanan di bidang ekspor dan impor; 
o. pelaksanaanpenerbitan Surat Keterangan Asal (SKA); 
p. pelaksanaanrekomendasi Angka Pengenal Impor (API); 
q. pelaksanaanoperasi pasar dalam rangka stabilisasi h arga pangan pokok; 
r. pelaksanaanpengawasan pupuk dan pestisida tingkat K abupaten; 
s. pelaksanaan penyebaran informasi, promosi, pameran, misi dagang dan 
kerjasama di bidang perdagangan; 
t. penyusunan pelaporan bulanan, tahunan dan insidenta l sesuai 
kebutuhan; dan 
u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala D inas.