Menurut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Fengendalian Gratifrkasi, pada BAB III - PENGEIIDALIAIT GRATIFII(ASI, menyatakan:

Gratifikasi yang terkait kedinasan memiliki karakteristik
umum seb"gai berikut:
diperoleh secara sah dalam pelaksana€m tugas resmi.;
diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara
kedinasan, Pengertian terbuka di sini dapat dimaknai
cara pemberian yang terbuka, yaitu disaksikan atau
diberikan di hadapan para peserta yang lain, atau adanya
tanda terima atas pemberian yang diberikan; darr/ atau
berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang
diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan
atau nilai (mengacu pada standar harga regional), untuk
semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau
kepatutan;
(21 Gratifftasi yang terkait kedinasan meliputi:
fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan
malan, cinderamata yang diterima oleh pegawai /pejabat
dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan
dan penugasan resmi;
plakat, vandel, gaodA bag/ gimmick dari panitia seminar,
lokakarya, pelatihan yang diterima oleh pegawai /pejabat-,(
da-ri instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan
atau penugasan resmi;
hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi
terbuka yang dise lengga-rakan oleh instansi atau lembaga
lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
atau
penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang
maupun setara uang, sebagai kompensasi atas
pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber,
konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh
pegawai /pejabat dari instansi atau lembaga lain
berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
Gratilikasi yang terkait kedinasan wajib dilaporkan ke UPG
untuk diteruskan ke KPK dalam hal nilai gratilikasi tersebut
melebihi nilai wajar atau terdapat peraturan internal yang
melarang penerimaan tersebut.
Bagtan Kedua
Mekanisme Pelaporan Gratifi kasi