Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 2016 Pasal 13?
Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 41 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

Sub Bagian Pertanahan dan Kerjasama mem punyai rincian tugas sebagai berikut : 
a. melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan Sub bagian Pertanahan dan kerjasama ; 
b. melaks anak an penyusunan bahan koordinasi di bidang Pertanahan clan Kerjasama; 
c. melaksanak an penyusunan bahan pengkajian kebijakan Peme rintah Daerah di bidang Pertanahan 
clan. ketjasama; 
d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penetapan izin lokasi dan pembe rian rekomendasi 
Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meliputi rekomendasi bahan Pertam bangan dan 
Pembangkit Tenaga Listrik; 
e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepen tingan umum; 
f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan; I 
g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah dan 
pembangunan; 
h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan inventarisasi data subyek dan obyek redistribusi 
tanah; 
i. melaksanakan penyusurtan bahan fasilitasi penetapan tanah ulayat; 
j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 
k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan penggunanan tanah wilayah kabupaten; 
1. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pertanahan; 
m. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan kerjasama antar 
daerah, antar Kecamatan, Desa dan Kelurahan; 
n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang pertanahan; 
o. melaksanakan penyusunan telaaban staf sebagai bahan pertimbangan pengamb ilan kebijakan di 
bidang pertanahan; 
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
q. melaksan akan ketataus ahaan di bidang pertanahan; 
r. melaksanakan monitorin g, evaluas i dan penyusunan laporan tugas di bidang pertanahan; dan 
kerjasama ; 
s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
3. ketentuan Pasal 26 huruf a diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal26 
Sub Bagian Tata Laksan a dan Kepega waian mempuny ai tugas : 
a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian sesuai dengan rencana 
operasional Bagian Organisasi sebagai pedoman pelaks anaan tugas; 
b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pemb inaan dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem 
dan prosedur kerja, standarisasi sarana dan lingkungan kerja di bidang Tata Laksana 
Pembangunan ; 
Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem 
dan prosedur kerja, standarisasi sarana dan lingkungan kerja di bidang Tata Laks ana Admini strasi; 
Mengumpulk an bahan penyusunan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem 
prosedur kerja, standarisasi saran a dan lingkun gan kerja di bidang Tata Laksana Umum; 
Membuat pedoman kerja dan pelaksan aan tata naskah dinas bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
Memfasilitasi dan mengk:oordinasikan serta merumuskan bahan pemb inaan bidang tatalaksana dan 
pelayanan publik; 
Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pemb inaan bidan g Kepega waian dan SKM; 
Melaksanakan pembi naan terhadap PNS Daerah Lingkungan Sekretaria t Daerah sesuai dengan 
peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian; 
Melaksanakan mana jemen PNS Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah; 
Melaksanakan penyusunan dan peny ampaian laporan dan data kepega waian di lingkun gan 
Sekretariat Daerah kepada Badan Kepega waian Daerah Kabupaten Langkat; 
Membuat pedoman dan koordinasi pelaks anaan budaya kerja; 
Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pemb uatan SKP; 
Membantu dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan. 
Keten tuan Pasal 27 huruf a diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : 
Pasal27 
Sub Bagian Anali sa Jabatan mempun yai tugas : 
a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan sesuai dengan rencan a operasi onal Bagian 
Organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. Mengum pulkan bahan penyusunan pedoman pemb inaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Anal isa 
Jabatan; . /Jr c. 
d. 
e. 
f. 
( 
g. 
h. 
1. 
J. 
k. 
1. 
m. 
4. % '. i . 
c. Melaksanakan Analisa Jabatan diseluruh Instansi/Dinas di Jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat 
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan dan 
penempatan basil Analisa Jabatan; 
d. Melaksanakan penempatan basil Analisa Jabatan; 
e. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis serta melaksanakan 
penyusunan formasi jabatan; 
f. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan Analisa Jabatan dan 
Peningkatan Kinerja; 
g. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang analisa jabatan,analisa beban 
kerja (ABK) dan evaluasijabatan ( EV AJAB); 
h. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang Peningkatan Kinerja dan 
Reformasi Birokrasi; 
i. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bagian Organi sasi dan Sekretariat Daerah ; 
j. Menilai basil pelaksanaan tugas bawahan sebag ai bahan penilaian dalam pemb uatan SKP; 
k. Membantu dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan. -·- 
5. ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf I dihapus, huruf s diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai ­ 
beriku t: 
Pasal28 
(1) Asisten Admini strasi Ekono mi Pemban gunan dan Sosial mempunyai tugas membantu Sekretaris 
Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perekono mian dan Kesejahteraan Sosial. 
(2) Ruan g Lingkup Koordinasi Asisten Admini strasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial meliputi: 
a. Dinas Kesehatan; 
b. Dinas Pendidikan; 
c. Dinas Sosial; 
d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ; 
e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 
f. Dinas Pemuda clan Olahraga; 
g. Dinas Pertani an dan Ketahan an Pangan; 
h. Dinas Kelautan dan Perikanan; 
i. Dinas Ketena gake rjaan; 
j. Dinas Pekerjaan Umum dan Pena taan Ruang ; 
k. Dinas Koperasi; 
1. Dihapus; 
m. Dinas Pengendalian Pendud uk, Keluarga Beren cana dan Perempuan, Perlindun gan Anak ; 
n. Dinas Parawisata dan Kebudayaan; 
o. Dinas Komunikasi dan lnformatika ; 
p. Badan Narkotika Nasional Kabupaten ; 
q. Kantor Kementerian Agama; 
r. Rumah Sakit Umum Daerah; 
s. BUMN/BUMD/P erusahaan Daerah. 
6. ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 31 berbun yi sebag ai berikut :