Apa substansi hukum dari Pasal 37 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016 tentang keadaan yang, khususnya BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN RKPD, Pasal 37, adalah:

(1)Bappeda mengkoordinasikan p elaksanaan Forum
SKPD sebagai wahana antar pelaku pembangunan
untuk membahas dan menyelaraskan Rancangan
Renja SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan.
(2)Pembahasan dan penyelarasan rancangan Renja
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup:
a.penyelara san program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan
usulan program dan kegiatan hasil musrenbang
tingkat kecamatan;
b.penajaman indikator dan target kinerja program
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
SKPD;
c.penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD
dalam rangka sinergi pelaksanaan dan
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan
tugas dan fungsi masing -masing SKPD; dan
d.penyesuaian pendanaan program dan kegiatan
prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk
masing-masing SKPD, s esuai dengan Surat
Edaran Bupati.
(3)Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan
menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam
satu forum dengan mempertimbangkan tingkat
urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.