Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945?
Substansi PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesi a 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negar a 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
NOMOR 36 TAHUN 2018 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
PROVINSI SULAWESI UTARA 
r • 
tJI• • ; '1 ; • •,- •,1 
' . ~ ' - r..;. ~,, r 
, • 1-' •.• f ". 'I'"~~ 
,I •• : 
" I ~· I • . ' .. , 
I) tt . •. 
' "j •"'t." 
:" r~ 
• • • ~<1 • 
, r ·," ~ . ·;.r. J '.i 
', ) I :-~ ' 'I ' I 
r, 
'I .. , 
'' 
. ' 
! l. 
, J',' ' 
,. •,-.• 
. ij 
' . t-" l 
f, 
i••1 
,. 11 I 
, . '., ; 
l1 I 
I, 
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3i Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 
4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Nam.or 4250) seoaga.imana tetan diiibah aengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5698); 
5. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
1.unaang - Un.dang Nomi>r s Tahiiii 2014 teiifarig Aparatiir Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
J ... ,r • 1, 
·,,• I ) • ' 1 ~ I ' • 
, ; • 
; ..... 
.. ~ ' ':.. I • 
• ,1, l J- •• ' :..1 [~ I '-J 
J • f ',I 
' ' , 
.. . ' 
. ~ . . ' ·'' ,. 
.. ~ ., ~ 
\' .. »<t : , , ... r: i·,· ' ; - ~ ~ ....... : 
l, ' l I I ' ~ .' - - 
! - ~ .. , ~I ( 
) ' l 
\. , J . ' .. 
( .. , t ' 'I ' 
) ·, ( I " I, 
I, : •j, r . / .• :·~ ~ 
•J 
, 
. ·: r~ , 
. ( 
, J. 
r ~ ,. • 
t ·, 
I, \._ / 
~ c , 
~ I I I 
i,. ll 
.... 
(; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nornor i.27, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5153); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
aan Peiigawasan Peiiyelenggaraan Pemeriiitanan oaerali 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) 
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 
2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 122); 
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
l4;Peraturan Menteri Pemberdayaan Apar atur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan 
Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkungan 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status 
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemb erantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan 
Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan 
Dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863) ; t~ 
.\ .. ' ., 
.... 
~· . ~ ... _ .. I ·,- ' ~ 
c: 
• 1 
.. , 
I• 
;.. .... · 
," ,.. ,l I 
' , , . 
! ,1 :· 
·, 
I, 
.;, . 
: t 
Jt,t 
~ • I' 
;'", : ' I ~-j ' ~ 1 1 I "' 
fr• 
. r 
, 
.- • , 1 
,I.~ ,- 
; l '1: 
.-.· .. . ! 
, . ~: I 
( { :( 
·! 
. t -~ • I .; -, 
.( 
1•. 
~ • . 1 
.. ._, 
"J -, "11 I If j ~, ': 
--~ t; 
·' 
., , 
,._, I • 
) ' ,·,. '-1 
.. ;. ~ . ·~. r 
. r ,J: 
-·' -~ .• j .~ . 
-,.: 
r ~ '· • 
l ~ •• ) ) 
;,·. ; ::.Jt·,i,:-.,. 
•<'.I =~ 
! 
I I: 
r· ; : j "' 
· j, 
I: ~ > r ·"1 ~ . .\ r . , . '< 
···, 
. ,·1 r>, <: I);..,.· ,· 
\ ~ . - 
'I .. - ... ~ ,• , j , . ~ • j 
.._ ~ I ~ ( i ( 
I • '( .. ' . I I~ • ' ~ ~ ; ··- 
.,. .-' 
•( . ···1 ! ( ., i ~}· u.;,[y 
17. Peraturan Daerah Kabupat en Bolaan g Mongondow Timur Nomor 
5 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabup aten Bolaang Mongondow Timur Nom or 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangk at Daerah 
Kabupaten Bolaang Mong ondow Timur . 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN 
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
BABI 
KETENTUAN UMUM