Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 Pasal 18?
Dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, BAB VI - I, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur 
Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekreta ris Daerah Kabupaten 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanga n. 
(2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Si pil Negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki ja batan pimpinan tinggi, 
jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Per angkat Daerah wajib 
memenuhi persyaratan kompetensi : 
a. teknis; 
b. manajerial; dan 
c. sosial kultural. 
(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perang kat Daerah harus 
memenuhi kompetensi pemerintahan. 
(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada aya t (3) huruf a diukur dari 
tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan tekn is fungsional dan 
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan de ngan sertifikasi. 
(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur 
dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan 
pengalaman kepemimpinan. 
(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, 
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masya rakat majemuk dalam 
hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasa n kebangsaan. 
 
 
 
 
 (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara 
kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yan g terkait dengan 
kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, 
pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Uru san Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah hubungan Pemerintah Kabupaten dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta eti ka pemerintahan. 
(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d an ayat (4) ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanga n.