Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014 tentang URUSAN PEMERINTAHAN, pada BAB 
I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Perat
uran 
D
aerah
 
ini yang dimaksud dengan: 
 
1.
 
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintah
an
 
Negara Republik Indonesia seba
gaimana dimaksud dalam Undang
-
U
ndang Dasar Negara Republik Indo
nesia Tahun 1945.
 
2.
 
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 
3.
 
Daerah adalah 
Kabupaten
 
Kutai Barat.
 
4.
 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerinta
han 
oleh P
e
merintah D
aerah dan Dewan Perwakilan Rakyat D
aerah
 
menurut asas ot
onomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas
-
luasnya dalam sistem dan prinsip Neg
ara Kesatuan Republik 
Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang
-
Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
5.
 
Pemeri
ntah Daerah adalah 
Bupati 
sebagai unsur
 
penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang m
enjadi kewenangan daerah
 
otonom
 
Kabupaten
 
Kutai Barat.
 
 
6.
 
Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
 
7.
 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga p
erwakilan rakyat daerah 
Kabupaten
 
Kutai Barat 
yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 
-
3
-
 
 
Perda 
–
 
Kubar/180/2017
 
 
8.
 
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
kementerian negara dan pe
nyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 
masyarakat. 
 
9.
 
Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang 
dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah 
kabupaten/kota.
 
10.
 
Urusan Pemer
intahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
di
selenggarakan oleh
 
semua daerah
.
 
11.
 
Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh 
Daerah 
sesuai dengan potensi yang dimiliki 
Daerah. 
 
12.
 
Pelayanan Dasar adalah pelayan
an publik untuk memen
uhi 
kebutuhan dasar warga di wilayah 
Kabupaten
 
Kutai Barat
. 
 
13.
 
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Nega
ra Kesatuan 
Republik Indonesia. 
 
14.
 
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.