Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 10 Tahun 2016 tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2016 -2025, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupatiini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5.Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah pembantu Bupati Penajam
Paser Utara di bidang perekonomian dan pembangunan yang diberikan
wewenang untuk mengkoordinir urusan penanaman modal di Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan men anam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan
usaha di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7.UsahaMikroadalah usaha produktif milikorangperorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria .
8.UsahaKeciladalah usaha ekonomi produktif yangberdiri sendiri, yang
dilakukan olehorangperorangan ataubadan usaha yangbukan
merupakan anakperusahaan ataubukanperusahaan yangdimiliki,
dikuasai ataumenjadibagianbaiklangsungmaupun tidaklangsung dari
usahamenengah atauusahabesaryangmemenuhi kriteria.
9.UsahaMenengah adalah usahaekonomi produktif yangberdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan ya ng dimiliki, dikuasai atau men jadi
bagian baik la ngsung maupun tid ak langsung dengan usahakecilatauusaha
besaryangmemenuhi kriteria.
10.Koperasi adalah badanusahayangberanggotakan orang seorang atau badan
hukum dengan melandaskan kegiatannya berda sarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ek onomirakyat yangberdasar atas azas
kekeluargaan .
-3-
11.Pemberian Insentif adalah dukungan dariPemerintah Daerahkepada
Penanam Modal dalam rangka men dorong peningkatan Penanaman Modal di
Daerah.
12.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dariPemerintah Daerah
kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman
Modal dalam rangkamendorongpeningkatan Penanaman modal di Daerah.
13.Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara yang
selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal
yang di susun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta prioritas
pengembangan potensi Daerah yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.