Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, BAB X - SANKSI, Pasal 10 berbunyi:

Ayat ( 1) dan Ayat (2 ) Lengkap ; 
b. sisa Alokasi Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya 
kurang dari atau sama dengan 30%; dan 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokas i Dana Kampung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (1) huruf a dan huruf c 
berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi 
Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa 
Alokasi Dana Kampung di RKUD. 
(3) Bupati memberitahuk an kepada Kepala Kampung yang bersangkutan 
mengenai Alokasi Dana Kampung yang ditunda penyalurannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan 
November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali 
dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya. 
(4) Bupati menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Kampung di RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun 
langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
 
 
 
 
 
- 13 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 Pasal 16 
 
(1) Bupati melakukan pem otongan penyaluran Alokasi Dana Kampung 
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi 
Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (1) huruf 
b, masih terdapat sisa Alokasi Dana Kampung di RKK lebih dari 30% 
(tiga puluh persen). 
(2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Alokasi Dana 
Kampung tahun anggaran berikutnya.