Menurut PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 18 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 18 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN JABATAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
3. Bupati dalah Bupati Langkat. 
4. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat. 
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelengara Pemerintahan Desa. 
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis. 
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa diwilayah Kabupaten Langkat. 
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran 
serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah 
dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuang an tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwak ilan Raky at Daerah dan ditetapkan Peratuaran Daerah. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belan ja Desa selanjutnya disebut APBD es 
adalah Rencana Keuan gan Tahunan Pemerintahan Desa.