Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 16 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 16 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia; 
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten di Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 
2730); 
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan 
2 
 
 
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesi a Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5268); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199). 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) 
sebagaimana telah diubah dengan Peratura n Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 
Nomor 1/B); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 201 6 Nomor 13 ). 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI 
Dan 
BUPATI BANYUWANGI 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH . 
 
Pasal I 
 
Beberapa k etentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 
1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 
1/B), diubah sebagai berikut: 
 
1. ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah , sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai 
berikut :