Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945?
Norma hukum dalam Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemben tukan, Pasal 19 berbunyi:

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan 
perundang -undangan . (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c 
disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi , tugas, dan wewenang 
Pimpinan DPRD. 
(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah . 
(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekr etariat DPRD . 
(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan 
perlengkapannya , tidak diberikan belanja rumah tangga. Pasal 18 Pasal 17 
(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat 
yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan . 
(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas , standar harga setempat 
I yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar 
satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel , belanja listrik , air, gas, dan 
telepon. 
(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar 
satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas 
jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD , tidak termasuk biaya perawatan dan 
biaya operasional kendaraan dinas jabatan. 
(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota 
DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara . 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi diatur dengan Peraturan Bupati . Pasal 16 
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD secara bersamaan . (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau isterinya menjabat sebagai 
Bupati atau Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan. 
(7) Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak 
diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.