Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana, BAB VII - PENGISIAN JABATAN, Pasal 18 menetapkan:

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bu pati dari Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usu l Sekretaris Daerah 
Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunda ng-undangan. 
(2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Si pil Negara sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki ja batan pimpinan tinggi, 
jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Per angkat Daerah wajib 
memenuhi persyaratan kompetensi: 
a. teknis; 
b. manajerial; dan 
c. sosial kultural. 
(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perang kat Daerah harus 
memenuhi kompetensi pemerintahan. 
(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ay at (3) huruf a diukur 
dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan 
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan de ngan sertifikasi. 
(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur 
dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan 
pengalaman kepemimpinan. 
(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, 
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masya rakat majemuk 
dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan 
kebangsaan. 
(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pa da ayat (4) antara 
kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yan g terkait dengan 
kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, 
pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Uru san Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah hubungan Pemerintah Kabupaten 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, se rta etika 
pemerintahan. 
(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d an ayat (4) ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanga n.