Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 52 Tahun 2018 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 52 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018, BAB II - A, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

A 
(1) Penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3a) dari RKUD ke RKK 
dilaksanakan dalam 1 (satu) kali penyaluran diluar 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 
(1) Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Pedoman Alokasi Dana Kampung. 
Mekanisme penyaluran ADK Perubahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 
berikut: 
a. Kepala Kampung mengajukan permohonan 
penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati 
melalui Camat dengan melampirkan: 
1. laporan realisasi penggunaan ADK sampai 
dengan Tahap II; 
2. rincian sisa Kas ADK Tahap sampai dengan 
Tahap II; 
3. rincian penggunaan ADK sampai dengan 
Tahap II; 
4. pernyataan tanggung jawab penggunaan 
ADK sampai dengan Tahap II; 
5. buku kas pembantu ADK; 
6. buku kas pembantu pajak dan bukti setor 
pajak; 
7. fotokopi buku rekening Kampung; dan 
8. foto/dokumentasi kegiatan. 
b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan 
verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan 
permohonan penyaluran ADK Perubahan yang 
disampaikan oleh Kepala Kampung; dan 
c. berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping 
Kecamatan, Kepala Kampung menyampaikan 
permohonan penyaluran ADK Perubahan 
kepada Bupati c.q Kepala BPKAD dengan 
tembusan DPMK dengan kelengkapan 
persyaratan sebagai berikut: 
1. surat permohonan penyaluran ADK 
Perubahan dari Kepala Kampung; 
2. rekomendasi penyaluran ADK Perubahan 
dari Camat; 
3. Laporan Realisasi Penggunaan ADK sampai 
degan Tahap II tahun berjalan; 
4. kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-(enam 
ribu rupiah); dan 
- 8 -
5. berita acara serah terima ADK Perubahan 
bermaterai Rp. 6.000,-. 
(3) Permohonan penyaluran ADK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan jika 
dokumen permohonan penyaluran telah lengkap 
dan benar serta sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(4) Permohonan pencairan ADK Perubahan dapat 
dilakukan apabila dana sampai dengan Tahap II 
telah terealisasi penggunaannya sebesar paling 
sedikit 50 % (lima puluh persen). 
(5) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan 
pengurusan penyaluran ADK Perubahan dari 
RKUD ke RKK sampai dengan 21 Desember 2018, 
maka ADK Perubahan tersebut akan menjadi Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD. 
(6) Sisa ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada 
tidak disalurkan pada tahun anggaran 
berikutnya.