Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 72 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 72 Tahun 2016 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN, khususnya BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR DINAS, Pasal 19, adalah:

(1) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatPekon mempunyai tugas memimpin,merencanakan,mengatur dan megawasi penyelenggaraan kegiatandibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakatpekon.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1)pasal ini, Bidang Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat Pekon mempunyai fungsi :
a.Menyusun rencana program dan kegiatan dibidangpembangunan dan pemberdayaan masyarakatpekon;
b.Menyusun pedoman fasilitasi administrasipembangunan pekon;
c.Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasaranapekon;
d.Menyusun laporan hasil kegiatan bidangpembangunan dan pemberdayaan masyarakat
pekon berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing seksi dilingkungan bidang pembangunandan pemberdayaan masyarakat pekon;
e.Menetapkan strategi dan arahan kebijakan sebagailandasan pelaksanaan tugas masing-masing;
f.Menyusun fasilitasi pemberdayaan masyarakatpekon;
g.Menilai prestasi keija bawahan dilingkungan DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa, Berdasarkanhasil keija yang telah dicapai untuk diperlukansebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkankarir danSasaran Keija Pegawai (SKP);h.Pelaksanaan tugas lainyang diberikan atasan.
(3)Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatPekon dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalamtugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BidangPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pekondibantu oleh:
a.Seksi Pembangunan Pekon.
b.Seksi Kelembagaan,Pendapatan dan Kekayaan
Pekon.
(5)Masing-masing Seksi yang dalam pelaksanaantugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Paragraf 1
Seksi Pembangunan Pekon