Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 17 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, pada BAB IV - PEMBINAAN DAN KOORDINASI, Pasal 17 menjelaskan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.
Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 5 Januari 2018
BUPATI LUMAJANG
ttd.
Drs. H. AS ’ AT, M. Ag.
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 5 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
ttd.
Drs. GAWAT SUDARMANTO.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 199003 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 5
Paraf koordinasi
Jabatan Paraf Tanggal
Sekda
Asisten
Ka. Bag.
Organisasi
Ka. Bag.
Hukum
12PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERJANJIAN KINERJA
I.UMUM
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang
disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima manah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi
pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi
termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL