Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 73 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, BAB III - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, Pasal 7 berbunyi:

(1) Dalam rangka perhitungan NPA, BPKD melakukan pendataan dan/atau 
pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah 
yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air (water 
meter) yang diidentifikasi dengan menggunakan sistem barcode . 
(2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dicatat oleh Petugas BPKD secara periodik tiap bulan, selambat - lambatnya 
tanggal 25 (dua puluh) pada bulan berjalan. 
(3) Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air (water meter) ketetap an 
besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan 
pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, 
antara lain berupa: 
a. Kapasitas pompa; 
b. Lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari 
di bulan berjalan. 
 
7 (4) Apabila meter air (water meter) rusak, besarnya jumlah pengambilan dan 
pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata -rata pemakaian air 
selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data 
pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa : 
a. Kapasitas pompa; 
b. Lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari 
di bulan berjalan. 
(5) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau 
selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporka n kepada BPKD. 
(6) Tata cara Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), 
diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri .