Bagaimana redaksi normatif Pasal 43 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 43 berbunyi:

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau 
fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang: 
 
 
21 
 a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan 
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 
modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c; dan/atau 
b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
(2) Instansi teknis yang membidangi penanaman modal menerbitkan 
keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 
modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha. 
(3) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada 
Gubernur Papua.