Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 pada Pasal 467?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB XV - BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA, Pasal 467 menyebutkan bahwa:

(1) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan 
berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh: 
a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang 
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan 
b. Bupati untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah 
Pengelola Barang. 
(2) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) meli puti: 
a. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan I 
dan rumah negara golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa 
Pengguna kepada Bupati atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang lainnya; 
b. penghapusan barang milik daerah berupa rumah nega ra golongan III 
dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Bupati atau 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara 
golongan III; atau 
c. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dari Daftar 
Barang Milik Daerah . 
(3) Penghapusan baran g milik daerah berupa rumah negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari: 
a. penyerahan kepada Bupati ; 
b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain; 
c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor ; atau 
174
 d. sebab -sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 
menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam 
atau terkena dampak dari terjadinya force majeure. 
(4) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana 
dimaksud pada aya t (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dari: 
a. penyerahan kepada Bupati ; 
b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang lain; 
c. penjualan rumah negara golongan III ; 
d. sebab -sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 
menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam 
atau terkena dampak dari terjadinya force majeure . 
(5) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) hu ruf c dilakukan sebagai tindak lanjut dari : 
a. penjualan rumah negara golongan III; atau 
b. sebab -sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 
menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam, 
atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.