Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, BAB X - SANKSI, Pasal 10 menetapkan:

Ayat ( 1) dan Ayat (2 ); 
b. Terdapat Si sa Alokasi Dana Kampung di RKK tahun anggaran 
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per sen); dan/atau 
c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsion al daerah. 
 
- 12 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 (2) Penundaan penyaluran Alokasi Alokasi Dana Kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran 
Alokasi Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa 
Alokasi Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya. 
(3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Kampung di RKK tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang 
akan disalurkan pada tahap I I, penyaluran Alokasi Dana Kampung 
tahap I I tidak dilakukan. 
(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Ju ni tahun 
anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Kampung di RKK tahun 
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), 
penyaluran Alokasi Dana Kampung yang ditunda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa 
Alokasi Dana Kampung di RKUD. 
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal 
terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran 
dan/ atau penggunaan Alokasi Dana Kampung . 
(6) Rekomen dasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan 
kepada bupati sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .