Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 1 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 1 Tahun 1945 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA, pada BAB V - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara.
Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 17 September 2018
Pj.BUPATI SUKAMARA,
ttd.
NURUL EDY
Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 17 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,
ttd.
SUTRISNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01,66/2018
6PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 1TAHUN 201 8
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA
KABUPATEN SUKAMARA
I.PENJELASAN UMUM
Bahwa dalam upaya pengembangan usaha, meningkatkan efisiensi dan
kinerja Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara, maka
Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu melaksanakan penambahan
penyertaan modal daerah berupa tanah seluas 13.453 m2kepada Perseroan
Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamar a.Tanah seluas 13.453 m2
tersebut telahdilakukan penilaian oleh Tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun berdasarkan Laporan Nomor :
LAP-0054/2/1/WKN.12/KNL. 02/10.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang
Laporan Penilaian Atas Sebidang Tanah Luas 13.453 m2berdasarkan Sertipikat
Hak Pakai Nomor 14 Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara
dengan Lokasi Jl. Tjilik Riwut RT 01 KM. 8 Desa Natai Sedawak, Kecam atan
Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah deng an hasil
nilai wajar sebesar Rp. 611.439.000, -(enamratus sebelas juta empat ratus tiga
puluh sembilan ribu rupiah) .
Penambahan Penyertaan Modal Daerah inidilakukan dengan maksud
agarPerseroan Terbatas dapat mengembangkan usaha, meningkatkan efisiensi
dan efektivitas d alam menjalankan unit usahanya danjugauntuk
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan menambah Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL