Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 Pasal 19?
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan, BAB IV - JENIS PERJALANAN DINAS, Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

Lamanya perjalanan dinas dalam daerah ditentukan secukupnya menurut 
kebutuhan, sifat dan jenis perjalanan dinas tersebut. - 8 - 
(2) Ketua . Pasal 24 
( 1) Kepala Desa bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan perjalanan dinas 
Aparatur Pemerintah Desa. BAB IX 
PER TANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS 
Pasai 23 
( 1) Pelaksan a SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dan 
biaya perjalanan dinas kepada pemberi perintah paling lambat 5 (lima) hari 
kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 
(2) Pertanggungja waban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 
dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. Surat tugas; 
b. SPD yang telah ditandatangani pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan 
dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan perjalanan dina s; 
c. Laporan perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
d. tiket pesawat, boarding pass , retribusi, dan bukti pemba yaran moda 
trans portasi lainnya; 
e. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format, sebagaimana tercan tum 
dalam Lam piran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Perat uran Bupati ini; 
f. bukti pemba yaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa 
kuitansi atau bukti pembayaran lainn ya yang dikeluarkan oleh badan 
usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan; dan 
g. bukti pemba yaran hotel atau tempat menginap lainnya. 
(3) Setiap pelaksana SPD wajib men yampaikan bukti-bukti pengeluaran 
seba gaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f dan apabila 
tidak diperoleh bukti-bukti pengeluaran tersebut, maka tidak dapat 
diba yarkan biaya perjalanan dinas tersebut. Pasal 22 
( 1) Dalarn hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas segala biaya yang 
sudah diterima harus dikembalikan kecuali: 
a. biaya pembatalan tiket transpotasi dan biaya penginapan; dan 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang 
tidak dapat dikembalikan. 
(2) Dokumen yang dilarnpirkan dalarn hal terjadi pembatalan perjalanan dinas 
meliputi: 
a. surat pern yataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari Pejabat yang 
memberikan perintah dengan format sebagaimana tercantum dalarn 
Larnpiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini; dan 
b. tanda bukti besaran biaya transport dan/atau biaya penginapan dari 
perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan. - 9 - 
· TEN BATANG HARI TAHU N 2018 NO MOR / 6 ' Diundangkan di Muara Bulian 
pada tanggal ~( - t ~ ~o-, {] 
SEKRETARIS DAERAH KABUPA TEN BATANG HARI SY AHIRSAH SY BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasa l 26 
Pcraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat uran 
Bupati ini dengan penem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN