Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 38 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 38 Tahun 2018 tentang PENETAPAN BATAS KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG KECAMATAN MARATUA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Berau. 
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik 
berupa batas alam maupun batas buatan. 
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar 
desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada 
- 3 -
pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti 
igir/punggung gunung/pengunungan (watershed), median sungai dan/atau 
unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. 
5. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat 
batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau 
survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar 
titik-titik koordinat batas Kampung. 
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil 
pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar. 
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang 
dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal,titik akhir garis batas, 
dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.