Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, khususnya BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 3, memuat:

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakandan Ketahanan Pa ngansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : 
a. Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Sub Bagian Keuangan. 
b. Bidang Produksi, membawahi : 
1. Seksi Perbibitan; 
2. Seksi Pakan dan Teknologi; dan 
3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak. 
c. Bidang Kesehatan Hewan membawahi : 
1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan; 
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan 
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. 
d. Bidang Usaha Peternakan membawahi : 
1. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan; 
2. Seksi Pasca Panen dan Promosi; dan 
3. Seksi Sumber Daya Peternakan dan Kawasan. 
e. Bidang Ketahanan Pangan membawahi : 
1. Seksi Ketersediaan Kerawanan dan Distribusi Pangan; 
2. Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan;dan 
3. SeksiBina Penyuluhan. 
 
 
 
 
 f. UPTD, terdiri dari : 
1. UPTD Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UP TD RPH; 
2. UPTD Budidaya Ternak; dan 
3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD 
Puskeswan. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidan g yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala S ub Bagian yang berada di 
bawah danbertanggungjawab kepada Sekretaris. 
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 
(6) Masing-masing UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD ya ng berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
(7) Masing-masing Sub bagian TU UPTD dipimpin oleh Kasub Bagian TU yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 
(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dim aksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida k terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.