Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 33 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 2 menetapkan:

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota 
dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota , 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketent eraman dan 
ketertiban umum , perlindungan masyarakat dan kebakaran. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Satuan Polisi Pa mong Praja mempunyai fungsi : 
a. Perumusan Kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum ; 
b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban 
umum; 
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan; 
d. Penyusunan program dan pelaksanaan ketent eraman dan ketertiban 
umum, Penegakan Peratura n Daerah dan Peraturan Walikota; 
e. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman 
dan ketertiban umum di daerah ; 
f. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peratura n Daerah dan Peraturan 
Walikota; 
g. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketent eraman 
dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota 
dan Aparat Kep olisian Negara, Penyidik Pegaw ai Negeri Sipil ( PPNS) dan 
atau Aparatur lainnya; 
h. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati 
Peratura n Daerah dan Peraturan Walikota; 
i. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan 
tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah; 
 
 
 
4 
 j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang 
tugas dan fungsinya; 
k. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Seketaris Daerah Kota sesuai 
standar d yang ditetapkan. 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh : 
a. Sekretaris; 
b. kepala bidang penegakan peraturan perundang -undangan daerah ; 
c. kepala bidang ketentraman dan keterti ban umum ; 
d. kepala bidang linmas dan sumber daya aparatur ; 
e. kepala bidang pemadam kebakaran ; 
f. kelompok jabatan fungsional. 
 
Paragraf Kedua 
SEKRETARIS