Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 121?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 121 mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan rehabilitasi bangunan gedung hunian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pemerintah Daerah memberikan 
kemudahan kepada Pemilik bangunan gedung yang akan direhabilitasi 
berupa: 
a. Pengur angan atau pembebasan biaya IMB; atau 
b. Pemberian desain prototip yang sesuai dengan karakter bencana; 
atau 
c. Pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi 
bangunan gedung ; atau 
d. Pemberian kemudahan kepada permohonan SLF; atau 
e. Bantuan lainnya. 
(2) Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi bangunan gedung hunian 
sebaga imana dimaksud pada ayat (3) bupati dapat menyerahkan 
kewenangan penerbitan IMB kepada pejabat pemerintahan di tingkat 
paling bawah. 
(3) Rehabilitasi rumah hunian s ebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
dilaksanakan melalui proses Peran Masyarakat di lokasi bencana, 
dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah . 
(4) Tata cara penerbitan IMB bangunan gedung hunian rumah tinggal pada 
tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan 
sebagaima na dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83. 
(5) Tata cara penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal pada 
tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.