Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018 tentang TATA CARA PE MBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, BAB II - TATA CARA PE NGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1) Besaran Alokasi F ormula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf c , dihitung dengan bobot sebagai berikut : 
a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa; 
b. 50 % (lima puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa; 
c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa; dan 
d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa. 
(2) Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 
AF setiap Desa = { (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF 
Kabupaten 
 
Keterangan : 
AF Desa = Alokasi Formula Setiap Desa. 
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 
 Desa kabupaten . 
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa t erhadap total 
 penduduk miskin Desa kabupaten. 
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah 
 Desa kabupaten. 
Z4 = rasio IK G setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten . 
AF kab = Alokasi Form ula setiap Kabupaten . 
(3) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b da n huruf d, masing -masing ditunjuk kan oleh 
penduduk miskin desa dan IKG desa. 
(4) IKG desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun d an ditetapkan oleh 
Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga 
yang menyelenggarakan urusan pemerintah an di bidang statistik. 
 
 
8 
 
(5) IKG desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa 
faktor, meliputi : 
a. ketersediaa n prasarana pelayanan dasar; 
b. kondisi infrastruktur; dan 
c. aksesibilitas/transportasi . 
(6) Penyusunan IKG desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengacu 
pada pedoman penyusunan IKG desa yang ditetapkan Menteri . 
(7) Bupati dapat menggunakan IKG yang diberikan p ada saat workshop 
penghitungan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan 
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.