Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 3TAHDN Tahun 2013 Pasal 27?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 3TAHDN Tahun 2013 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN, BAB XII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 27 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
cftengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai .
Ditetapkan diSeiRampah
pada tanggal 26 2C\8
BUPATI SERDANG BEDAGAI ,
ttd
H.SOEKIRMAN
^Diundangkan diSeiRampah
^>ada tanggal 2^3A&ogi05.2C(B>
&EKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ,
ttd
HADI WINARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018
NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (3/93/2018 )
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI
ttd
BASYARUDDIN ,SH
PEMBINA
NIP.197009171998301005
j
salinan
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3TAHUN 2018[
r
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA ,PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
UMUM
Narkotika ,psikotropika danzatadiktif lainnya ,tidak asing lagiterdengar ditengah -tengah masyarakat karena haltersebut sudah merupakan konsumsi publik ,bahkandizaman sekarang narkotika ,psikotropika dan zatadiktif lainnya sudah menjadibarang yang mudah didapat .Tidak hanya itudalam pembuatannya pun mudahsekali ,sehingga menimbulkan penyalahgunaan dan mengakibatkan terganggunyamental psikologis seseorang yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan danapabila digunakan secara terus -menerus akan mengalami ketergantungan dandapat menyebabkan kematian .narkotika ,psikotropika dan zat adiktif lainnyamerupakan zatatau obat yang sangat berman fat'bagi pengobatan penyakit tertentudan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pcngembangan ilmu pengetahuandan teknologi .
Untuk menjaga agar penyalahgunaan narkotika ,psikotropika dan zatadiktif lainnyadan korban tidak semakin meningkat terutama dikalangan anak -anak ,remaja dangenerasi muda maka diperlukan upaya pencegahan dengan berbagai kegiatan antaralain,seminar ,lokakarya ,workshop ,pagelaran ,outbond ,perlombaan ,pemberdayaanmasyarakat ,pelatihan masyarakat ,karya tulis ilmiah dan sosialisasi ,dengansasaran keluarga ,satuan pendidikan ,organisasi kernasyarakatan ,instansipemerintah dan pemerintah daerah ,badan usaha ,tempat usaha ,hotel/penginapan ,tempat hiburan ,rumah kos/pemondokan /asrama dan media massa .
Dalam Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 Pemerintahan Daerah .PemerintahDaerah diberikan kewenangan untuk melakulcan pencegahan penyalahgunaannarkotika ,psikotropika dan zatadiktif lainnya ,sehingga peran Pemerintah Daerahsangatlah dibutuhkan untuk melindungi masyarakat yang ada didaerahnya agarterhindar dari penyalahgunaan narkotika ,psikotropika dan zat adiktif lainnya .Untuk menyikapi haltersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan PenyalahgunaanNarkotika .Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa Bupati melakukanfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dikabupaten ,yang salah satutugasnya ,yaitu menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang memuatsekurang -kurangnya antisipasi dini,pencegahan ,penanganan ,rehabilitasi ,pendanaan dan partisipasi masyarakat .r
1
{
i
l
II.PASAL DEMI PASAL