Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA  DEPOK Nomor 51 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA  DEPOK Nomor 51 Tahun 2017 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Depok. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Depok. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
Dewan Perwakilan Rakyar Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi 
Pengelolaan Keuangan Daerah . 
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah . 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan o leh Gubernur/Bupati/ Wali Kota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pemgukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian 
keuangan, pe nginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian 
laporan. 
 
 
 
 
6 
 10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban laporan keuangan. 
11. Sekolah Negeri adalah Satuan Pendidi kan Formal yang 
meliputi Taman Kanak -Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar 
Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pert ama Negeri (SMPN) 
yang dikelola Pemerintah Daerah. 
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
BLUD adalah adalah satuan kerja perangkat daerah untuk 
unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan 
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan k egiatan didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktifitas .