Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, pada BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, Pasal 6 dinyatakan:

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal 
untuk : 
a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi 
penanaman modal guna penguatan daya saing daerah dalam 
meningkatkan perekonomian daerah, nasional, dan global; dan 
b. mempercepat peningkatan penanaman modal daerah. 
(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pemerintah Daerah berkewajiban : 
a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri 
dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; 
b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan 
berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan 
sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan 
perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 
(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 
dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.