Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG Nomor TAHUN Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG Nomor TAHUN Tahun 2018 tentang PELAYANAN KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.
4.Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan
Pencatatan Sipil secara Mobile yang selanjutnya disebut
Pelayanan Mobile adalah Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk dan Pencatatan Sipil diKabupaten
Tulang Bawang yang dilakukan secara online pada hari
dan lokasi yang ditentukan dengan menggunakan
kendaraan atau transportasi lainnya, yang dirancang
khusus agar dapat mcmberikan pelayanan dari dalam
kendaraan atau transportasi dimaksud.
5.Adminstrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dalam penerbitan dokumen dan data
Kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi adminsitrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing yang bertempat tinggal diIndonesia.
7.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia aslidan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8.Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi
Kependudukan .
9.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.
10.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau
data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan
Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
11.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan dan pendataan penduduk rentan
adminsitrasi kependudukan serta penerbitan dokumen
kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.
12.Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami
penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat
terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah
datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap.
13.Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK,
adalah nomor induk identitas penduduk yang bersifat
unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KKadalah
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,
susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluarga.
15.Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat
KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi
chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai
bukti diriyang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
16.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil
pada Instansi Pelaksana.
4
17.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada
instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Petugas Pelaksana adalah Staf pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang ditunjuk dan ditugaskan oleh
Kepala Dinas untuk memberikan Pelayanan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pencatatan Sipil
secara Mobile.
19. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya
disingkat SIAK adalah sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi
pelaksana sebagai satu kesatuan.
20. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi
kerahasiannya.