Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 96 Tahun 2014?
Substansi PERATURAN BUPATI PASER Nomor 96 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupat iini yang dimaksud dengan :
1.Bupati adalah Bupati Paser .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah .
3.Insan Pemerintah Daerah adalah Bupati , Wakil Bupati , Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD,
Pegawai Tidak tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Paser , termasuk pasangan kawin dan anak .
4.Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Ne geri Sipil yang gajinya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten atau
dipekerjakan di luar instansi induknya .
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia
yang melama r, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan ketentuan Perundang -undangan yang berlak u.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga Negara
yang dibentuk dengan tujuan meningkatk an daya guna dan hasil guna terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi.
7.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian
uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalana n, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma -cuma, dan fasili tas
lainnya .
8.Gratifikasi yang dapat dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan
Pemerintah Daerah , yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan berlawanan
dengan tugas atau kewajiban dari Insan Pemerintah Daerah .
9.Gratifikasi Dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah
sebagai wakil instansi yang sah dalam pelaksanaan tugas kedinasan .
10.Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dalam Kedin asan adalah gratifikasi yang diterima oleh
Insan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompetensi
resmi ata s prestasi yang telah dilakukan .
411.Jamuan Makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum bersama -sama Insan
Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga .
12.Pelapor adalah Insan Pemerintah Daerah yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Paser .
13.Penerima adalah, setiap Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan
penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implem entasi pengendalian gratifikasi .
14.Penolakan adalah setiap Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan
penolakan atas penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implem entasi pengendalian
gratifikasi .
15.Pemberi adalah Pihak Ketiga yang me miliki hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten
Paser , dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implemen tasi
pengendalian gratifikasi .
16.Peminta adalah Setiap Insan Pemerintah Daerah yang melakukan permintaan gratifikasi
yang terkait dengan implem entasi pengendalian gratifikasi .
17.Pihak Ketiga adalah orang -perorangan dan/atau badan hukum yang
pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja
yang terkait penerimaan, pembe rian dan permintaan gratifikasi .
18.Kode Etik dan p erilaku Aparatur adalah pedoman yang menjelaskan Etika dan Tata Prilaku
Aparatur untuk melaksanakan praktek -praktek penyele nggaraan pemerintahan yang baik .
19.Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG yang berada dibawah Inspektorat
yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi.
20.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Paser .