Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR Nomor 3 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR Nomor 3 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVlSI, BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, Pasal 5 menetapkan:

LPPL Radio dan Televisi dalam menyelenggarakan penyiaran mendapatkan izin
penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BABIV ...
- 5 -
BABrV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal6
(1) Organisasi LPPLRadio dan Televisi terdiri atas:
a. Dewan Pengawas;
b. Dewan Direksi; dan
c.Manajemen Penyelenggara Penyiaran.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi LPPL
Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan
Keputusan Dewan Direksi, berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal7
(1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD.
(2) U sulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji
kepatutan dan kelayakan oleh DPRD atas masukan dari Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.
(3) Dewan Pengawas berjumlah 3(tiga) orang, dengan 1(satu) orang diantaranya
menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota
Dewan Pengawas.
(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)terdiri atas unsur
PemerintahDaerah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.
Pasal8 ...
-6-
Pasal8
Dewan Pengawas bertugas untuk:
a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana
kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan
sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah
dan tujuan penyiaran;
b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan
netralitas siaran;
c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon
anggota Dewan Direksi;
d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.
Pasal9
(1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit
memuat:
a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
b. posisi LPPLRadio dan Televisi;
c. asumsi LPPLRadio dan Televisi yang dipakai untuk penyusunan rencana
jangka panjang; dan
d. penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerjajrencana jangka
panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
(2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana induk disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan
Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
(4) Rencana induk LPPL Radio dan Televisi yang telah disetujui oleh Dewan
Pengawas disampaikan kepada Bupati.
Pasal10 ...
-7-
PasallO
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan
Pengawas dibantu oleh sekretaris yang secara administratif berada dibawah
Dewan Direksi.