Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor /z Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor /z Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN, pada BAB VIII - PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, Pasal 10 menjelaskan:

(1) Penganggaran belanja insentif dilakukan oleh
perangkat daerah pelaksanaan pemungutan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran berkenaan.
(2) Penganggaran insentif pemungutan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada
, dikelompokkan ke dalam belanja tidak
langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja
pegawai, obyek belanja insentif pemungutan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan serta rincian
obyek belanja pajak bumi dan bangunan.
Pasa,l 1 1
Dalam hal target penerimaan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan pada akhir tahun anggaran telah tercapaiatau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat
dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian
insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang
pelalsanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.