Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB II - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, Pasal 11, adalah:

(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi
fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna
Barang.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah pada Pengguna Barang;
b.meneliti usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan
perolehan lainnya yang sah;
c.meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau
Pengurus Barang Pembantu;
10
d.menyusunpengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;
e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh
pihak lain;
f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah;
g. menelitilaporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus
Barang Pembantu;
h.memberikan persetujuan atas SuratPermintaan Barang
(SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran
Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah
dari gudang penyimpanan;
i.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan
(KIR) setiap semester dan setiap tahun;
j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan
persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik
daerah ; dan
k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau
Pengurus Barang Pembantu.
Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola