Apa substansi hukum dari Pasal 142 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Materi muatan Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 142, adalah:

Peran masyarakat dalarn pemanfaatan bangunan gedung dapat dilakukan dalarn 
bentuk: 
a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pemanfaatan bangunan gedung; Pasal 141 
Peran masyarakat dalarn pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dapat 
dilakukan dalam bentuk : 
a. menjaga ketertiban dalarn kegiatan pembangunan; 
b. mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yang dapat mengurangi 
tingkat keandalan bangunan gedung dan/ a tau mengganggu penyelenggaraan 
bangunan gedung dan lingkungan; 
c. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang 
berkepentingan atas perbuatan sebagaimana dirnaksud pada huruf b; 
d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis 
pembangunan bangunan gedung yang membahayakan kepentingan um urn; dan 
e. melakukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggara bangunan gedung atas 
kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyelenggaraan bangunan 
gedung. Paragraf 5 
Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Konstruksl Peran masyarakat dalarn tahap rencana pembangunan bangunan gedung dapat 
dilakukan dalarn bentuk : 
a. penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan bangunan gedung 
yang tidak sesuai dengan RTRW /RDTR/RTBL dan/ atau Peraturan Zonasi; 
b. pemberian masukan kepada Pemeritah Daerah dalam rencana pembangunan 
bangunan gedung; dan 
c. pemberian masukan kepada Pemeritah Daerah untuk melaksanakan pertemuan 
konsultasi dengan masyarakat tentang rencana pembangunan bangunan 
gedung. Pasal 140 Paragraf4 
Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan (2) Gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 
perseorangan atau kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang 
bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan akibat dari 
penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan atau 
membahayakan kepentingan umum. 
(3) Gugatan perwakilan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) disarnpaikan kepada 
pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara gugatan perwaki1an. 
(4) Biaya yang tirnbul akibat dilakukan gugatan perwakilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pihak pemohon gugatan. 
(5} Dalam hal tertentu Pemerita.h Daerah dapat membantu pembiayaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menyediakan anggarannya di 
dalam APBD. 
lnstansi yang berwenang wajib menanggapi keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144 dengan 
melakukan kegiatan tindak Ian.jut baik secara teknis maupun secara administratif 
untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. Paragraf9 
Tindak Lanjut