Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undan g Nomor 27 Tahun 1959 Pasal 8?
Dalam Undang-Undan g Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pcmbe mukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran, BAB lV - e, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

dan kehidupan sehari-h ari wajib 0000~9 BABIV 
KODE ETIK PNS 
Pasal6 
Setiap PNS dalam melaksanakan . 
bersikap dan berpedornan pad a etiktugas _ked,_nasan a, mehpuu : 
a. etika dalam beme gara; 
b. etika dalarn berorganisasi ; 
c. etika dalam bermasyarakat · ' 
d. etika terhadap diri send iri;dan 
i. etika tcrhadap sesama PNS. 
• .• ! 
t Pasal 11 ... j. i. f. 
g. 
h berinisiatif untuk 
keterampilan. dan sikap; 
memilik i daya juang yang tinggi; 
. · mani dan rohani; memehhar a kesehatan J89 
d k harmonisan keluarga 
mcnjaga k eutuhan an e 
·1 derhana rapi, dan sopan;den berpenarnpi an se · d pat menurunkan harkat . kataan maupun perbuatan yang a 
11dak melakukan per . PNS 
dan martabat sebagai pribed• maupun · e. d. c. jujur terhadap diri sendiri ; 
terbuka serta tidak memberi kan inform asi yang tidak benar; 
bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; 
mcn ghindari kcnflik kepent ingan pribadi , kelompok, maupun golongan: 
meningka tkan kualitas pengetahuan, kemampuan , b. Etika terhadap diri sendiri sebagaim ana dima ksud dalam Pasal 6 huruf d rneliputi: 
~ a. Pasal 10 Etika dalam bermasyarakat sebagalm ana dimaksu d dalam Pasal 6 huruf c meliputi : 
a. rnewujudk an pola hidup sederhana: 
b. memberikan pelayanan deng an ernpati, hormat dan santun tanpa pamrih , serta 
tanpa unsur pern aksaan; 
7\ ( c. memb erikan pelayanan secara cepat, tcpat, terbu ka dan adil serta tidak 
II diskrimin atif; 
d. bersikap terbuka dan respon sif terhadap kritik, saran , keluhan, laporan serta 
pendapat dari tingku ngan masy arak at; 
e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyaraka t untuk kepcntingan masyaraka t 
umu m; 
f. menunjukan sikap keteladanan dan kewibaw aan dalarn kehid upan 
bermasyarakat ;dan 
g. berorientasi kepada peningkatan kese jahteraan masyara kat dalam melaksanakan 
tu gas. Pasal 9 j. i' h. membangun etos kerja um k . u men1ngkatka ki · . enjalin kerja sarna se n merja organisas t; 
k - earn kooperatif de · . . rang a pencapaian tuJ·uan or<>o . . ngan unit kerja lam yang terkAi t dalam ,...msas, · 
memilik i kompet ensi dalarn I· k ' pe a sanaan tugas · 
.k. patuh dan taat terhadap stand . ' ar operas,ona l prosedur dan tau, kerja · 
I. meng ernbangk an pemiki ran 8 . . . • kinerja organisaat; dan ecara kreat if dan inovatif dalam rangka peningkatan 
m. berori entasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. · · 000090 
Bogian Kedua .. fl) Sanksi moral scba gaiman a dimak sud dalam Pasal 12 melipu ti: 
a pem yataan secara terbuk a;atau 
b pern yataa n secara rerturup 
(21 Pemyataan aecara terbuka sebagaimana dimaks ud pada ayat [I] huruf a dapat 
bcrupa diumumkan pada saat ape! PNS dan/atau forum resmi PNS dan/atau 
pada pepan pengum uman resmi. 
131 Pemyataan eec,.ua tertutup sebagaima na .d,m~~sud pa~a ayat (11 huruf b 
dil&kukan d alam pertemuan tertutup yang d 1had1n o leh pejabat yang berw enang, 
atau.n langsung terlapor dnn pelnpor. 
I~) PNS yang diberikan sanksi morel sebagalmana dimak sud pado ayat (21 dan 
ha.rua men lndaklanjuli deng an membuat pern yataan permohonon maaf 
dan/atau peny eealan . Pasal 13 J. (1) PNS yang melanggar ketentuan kode Etik dikenakan sanksi moral. 
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) dibuat secara tertu lis dan 
dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekom endasi dari 
Majelis Kode Etik. 
(3) Pemyataan pejabat yang berwenang sebagairnana dimaksud pada ayat (21 
harus menyebutka n jenis pelanggaran Kode Etik yang dilan ggar PNS. Pasal 12 Bagian Kesa tu 
Sanksi ~ V BAB V 
SANKS ! MORAL. DAN TINDAKAN ADMJNISTRATIF £tika terhad ap sesarna PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mehp uti: 
a. menghonnati dan menjunjung tinggi toleran si antar sesama , suku dan umal 
beragama /keperca yaan; 
b. meme lihara rasa persatuan dan kesatuan sesa ma PNS; 
c. saling mengho~ati anta r teman sejewa t, baik secara vertikal maupun horizontal 
dalam suatu unit kerja , instansi , maupun antar instansi ; 
d. mengha rgai perbedaan pendapat; 
e. menjun jung tinggi harkat dan martabat PNS; 
f. menjunjung tinggj keseta raan gender; 
g. menjaga dan men jalin kerja sama yang koope ratif eesama PNS;dan 
h. berh impun dalam suatu wadah Korps Pegaw ai Republik Indonesia yang menjamm 
terw ujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangk an 
hak-haknya. Pasal 11 000091