Apa substansi hukum dari Pasal 21 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 61 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 61 Tahun 2016 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, khususnya BAB III - susunW organisasi, Pasal 21, adalah:

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :
a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang bina potensi masyarakat;
b.menyusun rencana program dan rencana kerja
anggaran dibidang bina potensi masyarakat
c.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang binapotensi masyarakat;
d.menyusün data potensi dan karakteristik sosial budaya
masyarakat dibidang perlindungan masyarakat;
e.menyusun konsep peta potensi kerawanan;
f.menyusun konsep potensi pencegahan penanggulangandan potensi masyarakat;
g.menyusun rencana pengembangan potensiperlindunganmasyarakat dalam menjaga keamananlingkungan;
h.melaksanakan koord inipsi petugas satuan perlindunganmasyarakat dalam penanggulangan bencana;i.menyusun rencana peiigembangan potensi sumber dayamanusia melalui pendi^ikan dan bela negara;j.menyajikan data dan informasi dibidang bina potensimasyarakat;
k.melaksanakan simu|ip.si potensi masyarakat danPengamanan Swakars^;
1.melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasandan pengendalian dibidang bina potensi masyarakat;m.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang bina potensi masyarakat;
n.menyusun laporan realisasi anggaran Seksi BinaPotensi Masyarakat;
o.menyusun laporan kinerja program Seksi Bina PotensiMasyarakat; dan
p.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan olehatasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
i
j
BfVUNIT PELAÏANAN TEKNIS
ï Pa&l 22
Pembentukan, Nomenklatur, jTugas Pokok, dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis pada SaturnPolisi Pamong Praja akan
ditentukan danditetapkan didigan Peraturan Bupati.
KELOMPOKJAjÉKTAN FUNGSIONAL
PoSal 23
(II)Kelompok Jabatan Fungsjonal dilingkungan Satuan Polisi
,Pamong Praja mempuny^i tugas melaksanakan kegiatan
teknis sesuai dengan biijang keahlian dankebutuhan.
i2)Kelompok Jabatan Furljgsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dipimpin Joleh seorang tenaga fungsional
senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepad^ Kepala Satuan.
! BAB VII
PENGANGKATAjN dalam jabatan
j Pasal 24
(1)Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
|dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat
atas usul Sekretaris Daefrah.
j(2)Pejabat-pejabat lain dilingkungan Satuan Polisi Pamong
! Praja diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
keten tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.