Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN, pada BAB V - PRIORITAS PENGGUNAAN DA NA DESA, Pasal 9 menjelaskan:

Prioritas Pembangu nan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang 
bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarak at desa dalam 
pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan ska la 
ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain : 
peningkatan investasi ekonomi desa mela lui pengadaan, pengembangan 
atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas 
melalui pelatihan dan pemagangan; 
dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikemba ngkan oleh BUMDesa atau 
BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi 
masyarakat desa, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi 
Masyarakat Desa lainnya; 
bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan 
pangan Desa; 
 
8 
pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan 
hukum masyarakat desa termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan 
Masyarak at Desa (KPMD) dan pengemban gan kapasitas ruang masyarakat di 
Desa ( Community Centre ); 
promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan 
sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, 
polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di 
Desa; 
dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan, pantai desa dan 
hutan/pantai kemas yarakatan; 
peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan 
pelestarian lingkungan hidup; dan/atau 
bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa 
kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.