Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Nomor 13 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Pembentukal Daerah-daerah Kabupaten dalam, pada BAB III - PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAERAH, Pasal 7 dinyatakan:

(1) Pemerintah daerah sebagai Simpul Jaringan
menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data
geospasial pembangunan daerah.
(2) Pengelolaan dan analisis DG pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan
oleh Bappeda Litbang.
(3) Setiap perangkat daerah wqfib mengelola DG yang
lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
(4) Setiap perangkat daerah menyampaikan salinan DG
yang dikelolanya kepada Bappeda Litbang.
(5) Dalam mengoordinasikan pengelolaan data geospasial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bappeda Litbang
berperan sebagai pintu masuk perolehan DG.