Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 18?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 5 Tahun 2018 tentang JENIS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945; 
 
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 221); 
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1956). 
 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
dan 
BUPATI GUNUNGKIDUL, 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JENIS, WEWENANG DAN 
TANGGUNG JAWAB PELAYANAN PERIZINAN DAN 
NONPERIZINAN.