Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI Nomor 4 Tahun 2018 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI Nomor 4 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 2 9Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3.Undang -Undang Nomor 28Tahun 200 9tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200 9Nomor 30,Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);SALINAN
24.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 85,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000
tentang Perub ahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol
Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah
Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08 );
6.Peraturan D aerahKabupaten Tolitoli Nomor14Tahun 20 11
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli
Tahun 20 11Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tolitoli Nomor83);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4Tahun 20 16
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli
Tahun 20 16Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tolitoli Nomor160).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
dan
BUPATI TOLITOLI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 14
TAHUN 20 11TENTANG PAJAK RESTORAN
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14Tahun
2011tentang Pajak Restoran (Lembaran Daer ah Kabupaten Tolitoli Tahun 2011
Nomor 14 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 83) diubah
sebagai berikut :
31.ketentuan Pasal 1diubah dengan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 19,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uru san pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoliyang selanjutnya disebut Bupati;
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan
pendapatan daerah;
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolitoli;
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
7.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediak an oleh restoran;
8.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetar ia, kantin,
warung, depot, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katring;
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data, objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya;
10.Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang -undangan perpajak an daerah;
11.Surat Setoran P ajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan car a lain ke kas daerah
melalui te mpat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
12.Surat Ketera ngan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat keteta pan pajak yang menentukan besar nya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasif dan jumlah pajak yang m asih harus
dibayar;
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetap kan;
14.Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanj utnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya d isingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.
16.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakuka n tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda;
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksa nakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaa n untuk menguji
4kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peratur an Perundang -
undangan perpajaka n daerah;
18.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWP Dadalah
nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
2.ketentuan Pasal 3 ayat (2 )dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2 a)sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :