Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Nomor 14 Tahun 2014.
Redaksi dari 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentuk an Kabupa ten Mun a Barat di Provin si, pada , Pasal 13 menjelaskan:

Pengadaan barang/jasa dengan nilai di ata.s Rp. 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. TPK membeli barang/jasa kepada l(satu) penyedia barang/jasa; 
b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan TPK dengan 
cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa 
dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang 
lingkup pekerjaan, volume,' dan satuan); 
c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi 
daftar barang/jasa {rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, 
volume, dan satuan) dan harga; 
d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/ jasa 
untuk memperoleh harga yang Iebih murah; dan 
b. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota., 
faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK. Pasal 12 Paragraf2 
Pengadaan Barang/ Jasa dengan Nilai di Atas Rp. 50.000.000,00 
(Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan 
Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta. Rupiah) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a: TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa; 
b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tanpa 
pennintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis 
dari penyedia barang/ jasa; 
c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa 
untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan 
b. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, 
faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK. Pasal 11 Paragraf 1 
Pengadaan Barang/ Jasa dengan Nilai sampai dengan 
Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) 'i 
(1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada 
penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup 
pekerjaan meliputi: , 
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan; 
b. mengurangi jenis pekerjaan; . 
c. mengubah spesifikasi teknis; dan atau 
d. melaksanakan pekerjaan tambah. 
(2) Terhadap perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis 
kepada TPK. 
(3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/ jasa 
untuk memperoleh harga yang lebih murah. 
(4) Untuk nilai pengadaan barang/jasa di atas Rp. 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat 
perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati. Pasal 15 Bagian Keempat 
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan (1) Contoh penawaran tertulis yang dibuat oleh TPK dan penyedia 
barang/jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 hurufb dan huruf c, 
serta Pasal 13 huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran III dan 
Lampiran N yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
(2) Contoh berita. acara dan surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, tercantum dalam lampiran V dan 
Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. Pasal 14 1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian; 
2. para pihak; 
3. ruang lingkup pekerjaan; 
4. nilai pekerjaan; 1 
5. hak dan kewajiban para pihak; 
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan~ 
7. ketentuan keadaan kahar; dan 
8. sanksi. 1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/ jasa, maka dilanjutkan 
dengan proses negosiasi (ta.war-menawar) secara bersamaan; 
2. 2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka 
TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) 
kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis 
tersebut; dan 
3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK 
membatalkan proses pengadaan. 
e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 
tidak dipenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3); 
f. negosiasi (ta.war-menawar) sebagaimana dimaksud pada huru.f d angka 1 
dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah; 
g. basil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Perjanjian kerja 
sama antara Ketua TPK dengan penyedia barang/jasa yang berisi 
sekurang- kurangnya: ', . •