Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI MELAW Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 6?
Dalam PERATURAN BUPATI MELAW Nomor 34 Tahun 2017 tentang ARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA eoR!'' KAB UPATEN MELA¢, 'LINGKUNGAN PEMERINTAH, BAB IV - PENGELOLA LHKPN, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

ill Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN; 
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: 
a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi; 
b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Melawi; 
c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Melawi; 
d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi 
Kabupaten Melawi sebagai Admin Instansi. 
(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (l) mempunyai tugas 
sebagai berikut : 
a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan 
evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan 
mengumumkan harta kekayaanya serta pemanfa atan Aplikasi e-LHKPN 
dalam www .elhkpn.kpk.go.id. 
b. Administrator bertugas untuk : 
1) aik data kepegawaian dan data perubahan jabatan 
Menyamp an a1in 1 b t 15 Desember setiap W ajib LHKPN kepada KPK p g am a 
tahun; 
a.ir data sebagaimana dimaksud pada Melakukan pemutakhuran 
angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN; 
;b LHKPN dilingkungan Pemerintah 
Mengingatkan a!_,, mematuhi kewajiban penyampaian 
Kabupaten Melawi untu 
dan pengumuman LHKPN; dan 
4) Memiliki peran ... 2) 
3) 
4) Memiliki peran mer 
verifkasi pendan~u""ak n admin unit kerja, mclakukan 
data waiib lapor. 'ajib lapor baru dan update perubahan