Apa substansi hukum dari Pasal 58 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 58, adalah:

(1) Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, Pengelola 
Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai 
berikut: 
a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan 
peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan; 
b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi: 
1. kemampuan keuangan; 
2. spesifikasi teknis; dan 
3. rancangan perjanjian. 
c. menetapkan panitia pemilihan; 
d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari 
panitia pemilihan; 
e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan 
panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 
26
 f. membatalkan Tender, dalam hal: 
1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari 
dokumen pemilihan; 
2. pengaduan mas yarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, 
nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti 
benar; 
g. menetapkan mitra; 
h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan 
mitra; dan 
i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupati . 
(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dalam hal diperlukan, Pengelola Barang /Pengguna Barang dapat: 
a. menetapkan Tim pendukung; dan/atau 
b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku 
Pengelola Barang /Pengguna Barang .