Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor II Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, pada BAB III - TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH, Pasal 8 dinyatakan:

Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
berwenang : 
a. melihat dan/atau mem.injam buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan 
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek 
Pajak Yang Terutang; 
b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dike lola Wajib Pajak secara 
elektronik; 
c. memeriksa lokasi, ruang atau tempat barang bergerak dan/atau barang 
tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan 
buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan, dan/ atau uang yang dapat memberi petunjuk ten tang 
penghasilan yang dipero leh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau Pajak Yang 
Terutang; 
d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberikan bantuan guna kelanc aran 
Pemeriksaan Pajak Daerah, antara lain berupa: 
1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila 
dalam mengakses data yang dike lola secara elektronik memerlukan 
peralatan dan/atau keahJian khusus; 
2. meminjamkan buku, catatan , dokumen, dan/atau data yang dikelola 
secara elektronik/Dal am Jaringan (online). yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan , yang dapat memberi petunjuk tentang 
penghas ilan yang diperoleh , kegiatan usaha Wajib Pajak , atau objek 
Pajak Yang Terutang ; dan/atau 
3. menye diakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Pajak 
Daerah dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak 
sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Bapenda; 
e. melakukan penyege lan atas tempat, ruang tertentu, barang bergerak, 
dan/atau tidak bergerak milik Wajib Pajak; 
f. meminta keterangan lisan dan/atau tertu lis dari Wajib Pajak; dan 
g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang 
mempuny ai hubungan dengan Wajib Pajak melalui Kepala Perangkat 
Daerah. 
PAA HIRARKI 
ASISTEN TATA PEMERIN TAHAN 
KEALA AGIAN HUKU M SETDA 
PARAF KOORDINAST 
KEPALA ADAN PEND AATAN DAERAH PARAF HIRARKI 
WAIL WALIKO TA 
SEKRET ARIS DAERAH 
HARMONTSAST DAN BINKRONISAS 
KASU BAG PPHD 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH 
- 12­