Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  KUTAI BARAT Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 4?
Dalam PERATURAN BUPATI  KUTAI BARAT Nomor 27 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB IV - PEMBERIAN TPP, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

(1) Pemberian TPP meliputi : 
1. Sekretariat Daerah ; 
2. Sekretariat DPRD; 
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengemban gan Daerah ; 
4. Badan Pendapatan Daerah ; 
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah ; 
6. Inspektorat ; 
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
8. Dinas Ketahanan Pangan ; 
9. Dinas Pemuda dan Olahraga ; 
Perbup -Kubar/180/2018 10. Dinas Komunikasi dan Informatika ; 
11. Dinas Lingkungan Hidup ; 
12. Dinas Pariwisata ; 
13. RSUD Ha rapan Insan Sendawar ; 
14. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil ; 
15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; 
16. Dinas Sosial ; 
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; 
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Anak ; 
20. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); 
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; 
22. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ; 
23. Dinas Kesehatan ; 
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ; 
25. Dinas Arsip dan Perpusta kaan ; 
26. Dinas Pertanian ; 
27. Dinas Perikanan ; 
28. Dinas Perhubungan ; 
29. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ; 
30. Sekretariat Korpri ; 
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 
32. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ; 
33. Kecamatan; 
34. Kelura han; 
35. UPT; 
(2) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisa hkan 
dari Peraturan Bupati ini.