Apa saja yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004?
Ketentuan dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 46 menetapkan:

( 1) TPK dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus 
disertai dengan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya. Pasal 45 
(1) Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkann ya Peraturan Desa 
tentang APBDesa. 
(2) Pengeluaran desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk 
operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa . 
(3) Pengeluaran desa untuk op erasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada 
adalah belanja barang dan jasa pada bidang penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebatas belanja barang dan jasa habis pakai . Pasal 44 
(1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerirnaan Desa 
selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa . 
(2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rpl0 .000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) . Pasal 43 
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. 
(2) Rekening Kas Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa . 
(3) Khusus bagi desa yang tidak memiliki pela yanan perbankan di wila yahnya 
maka pengaturann ya ditetapkan oleh pemerintah Daerah. 
(4) Penunjukan bank oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD . 
(5) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa. 
(6) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
barus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. • Bagian Kesatu 
Pelaksanaan BAB VIll 
PELAKSANAAN , PENATAUSAHAAN , PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
APBDESA Pasal 42 
Format Peraturan Desa tent ang APBDesa setelah mendapatkan evaluasi dari 
Bupati , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini. • b. tidak cliharapkan terjadi secara berulang ; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleb keadaan darurat . 
(2) Dalam keadaan darurat , Pemerintah Desa dapa t melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya , yang selanjutn ya diusulkan dalam Rancangan 
Perubahan APBDesa . 
(3) Pendanaan keadaan darur at yang belurn tersedia anggarann ya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga , 
(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak rnencukupi dapat dilakukan dengan cara: 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun 
anggaran berjalan , dan/atau 
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia . 
(5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa .