Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2018 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tomohon . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon . 
3. Walikota adalah Walikota Tomohon . 
4. Perangkat Daerah , yang selanjutn ya disingkat PD adalah perangkat daerah 
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang 
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah . 
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon . 
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu Kota Tomohon 
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pada 
pemerintah daerah yang dibentuk dan melaksanakan penyelenggaraan 
pela yanan perizinan dan non perizinan. 
8. Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut 
BPJS Kesehatan yang mengelola program jaminan kesehatan . 
9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga 
kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun 
milik negara . d'f 
/ 
10. Izin adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepeda setiap orang 
atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan. 
11. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuar dengan peraturan 
perundan-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh 
pemerintah daerah. 
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk jaminan 
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak 
dan meningkatkan martabatnya menujuh masyarakat yang sejahtra, adil dan 
makmur . 
13. Program Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan 
agar peserta memperoleh maanfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap 
orang yang telah memba yar iuran atau iurannya diba yar oleh pemerintah . 
14. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan 
lainn ya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang 
mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan 
dalam bentuk lainn ya. 
15. Pese rta adalah perusahaan , pemberi kerja dan setiap orang termasuk orang 
asing yang bekerja di daerah yang memba yar iuran. 
16. Maanfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan / atau 
anggota keluarganya. 
17. Iuran adalah sejumlah uang yang diba yar secara teratur oleh peserta, pemberi 
kerja dan / atau penyelenggara negara . 
18. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di 
dalam maupun diluar hubungan kerja , guna menghasilkan jasa atau barang 
untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat. 
19. Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah laporan a tau informasi resmi secara 
tertulis setiap mendirikan , menghentikan menjalankan kembali, memindahkan 
a tau membu barkan perusahaan yang disampaikan kepada kepala Dinas sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan di Perusahaan . 
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung , yang selanjutnya disingkat SPPLS 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja 
atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu 
yang dokumenn ya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan . ~ 
.Y