Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK Nomor 31 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK Nomor 31 Tahun 1945 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK, BAB III - KEWAJIBAN DAN LARANGAN, Pasal 6 menetapkan:

Setiap PNS dilarang: 
menyalahgunakan wewenang; 
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan /atau 
orang lain dengan menggunakan kewe nangan orang lain; 
 
 
jdih.pontianakkota. go.id 
 - 6 - 
tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain 
dan/ atau lembaga atau organisasi internasional; 
bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 
masyarakat asing; 
memiliki, menjual, membeli, m enggadaikan, menyewakan, atau 
meminjamkan barang -barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen 
atau surat berharga milik Negara secara tidak sah; 
melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan 
atau orang lain di dalam maupun di luar l ingkungan kerjanya dengan 
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara 
langsung atau tidak langsung merugikan Negara; 
memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 
secara langsung atau tidak langsung dengan d alih apapun untuk diangkat 
dalam jabatan; 
menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang 
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 
bertindak sewenang wenag terhadap bawahannya; 
melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan su atu tindakan yang 
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani 
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 
menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 
Perwakilan Raky at, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dengan cara : 
1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau 
atribut PNS; 
3. sebagai peserta kampanye dengan menggerakan PNS lain; dan/ata u 
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan pasilitas Negara. 
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan 
cara: 
1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; 
dan/ atau 
2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 
memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 
atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan 
surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Suarat 
Keterangan T anda Penduduk sesuai peraturan perundang -undangan; dan 
 
 
 
 
jdih.pontianakkota. go.id 
 - 7 - 
memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 
dengan cara: 
1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah; 
2. menggunakan fasilitas ya ng terkait dengan jabatan dalam kegiatan 
kampanye; 
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; 
dan/atau 
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.