Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 15 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 15 Tahun 2017 tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu. 
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu. 
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik 
berupa batas alam maupun batas buatan. 
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, 
danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai 
pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan 
sebagai batas Desa. 
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, 
jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan 
atau ditetapkan sebagai batas Desa. 
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar 
Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada 
permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti 
igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai 
dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk 
peta. 
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara 
kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. 
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada 
peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan 
luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi 
geospasial lainnya sebagai pendukung. 
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat 
batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau 
survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan 
daftar titik-titik koordinat batas Desa. 
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau 
buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada 
suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan 
georeferensi tertentu. 
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa 
hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi. 
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau 
cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan 
wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, 
pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, 
serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan 
wahana darat lainnya. 
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta 
dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran 
perbandingan. 
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan 
unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan 
transportasi.