Apa substansi hukum dari Pasal 97 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 97, adalah:

(1) Pemerintah Daerah , khususnya instansi teknis pembina 
penyelenggaraan bangunan gedung , dalam proses penerbitan SLF 
bangunan gedung melaksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan 
kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal 
termasuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret dan 
Pemeriksaan Berkala bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal 
dan rumah deret. 
(2) Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ada 
tidak te rdapat tenaga teknis yang cukup, Pemerintah Daerah 
dapat menugaskan penyedia jasa pengkajian teknis kontruksi bangunan 
gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret 
sederha na. 
(3) Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
tersedia, instansi teknis pembina Penyelenggara bangunan gedung dapat 
bekerja sama dengan asosiasi profesi di bidang bangunan gedung untuk 
melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan g edung . 
 
Paragraf 5 
Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung