Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN Nomor 5 Tahun 2018 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN Nomor 5 Tahun 2018 tentang TATACARA PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN, BAB V - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. 
 
 
Ditetapkan di Balikpapan 
pada tanggal 8 Februari 2018 
WALI KOTA BALIKPAPAN, 
 ttd 
 
 M. RIZAL EFFENDI 
 
Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal 9 Februari 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, 
 ttd 
 SAYID MN FADLI 
BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 201 8 NOMOR 5 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 
 KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 DAUD PIRADE 
 NIP 19610806 199003 1 0 04 
- 8 - 
 
 
 LAMPIRAN 
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN 
NOMOR 5 TAHUN 2018 
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS 
BANGUNAN STRATA TITLE 
CONTOH PERHITUNGAN PENGENAAN PBB -P2 
ATAS BANGUNAN STRATA TITLE 
Perhitungan PBB -P2 atas Bangunan Strata Title sebelum dilakukan Pertelaan: 
Contoh: 
Rumah Susun/Apartemen "A" memiliki data objek pajak sebagai berikut: 
- Luas Bumi (LT) = 10.000 m² 
- Luas Bangunan (LB) = 20.000 m² 
- NJOP/m² bumi = Rp 3.100.000,00 
- NJOP/m² bangunan = Rp 4.200.000,00 
- NJOPTKP ditetapkan = Rp 10.000.000,00 
 
Perhitungan besarnya PBB -P2 terutang adalah sebagai berikut: 
OBJEK PAJAK LUAS (m²) NJOP (RP/m²) NILAI (Rp) 
Bumi 
Bangunan 10.000 
20.000 3.100.000 
4.200.000 31.000.000.000 
84.000.000.000 
NJOP sebagai dasar pengenaan 115.000.000.000 
NJOPTKP 10.000.000 
NJOP untuk perhitungan PBB -P2 114.9 90.000.000 
Tarif *) 0,2% 
PBB-P2 Terutang 229.980.0000 
 
*) Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
Perhitungan PBB -P2 atas Bangunan Strata Title setelah dilakukan Pertelaan: 
Contoh : 
Rumah Susun/Apartemen "A" pada contoh 1, dilakukan 
pemecahan/pertelaan per satuan unit. 
 
Data tambahan objek pajak adalah sebagai berikut: 
- Luas Bangunan Efektif (LBE) yang dapat dijual = 12.500 m² 
- Luas Satuan Unit Bangunan (LUB) yang dijual = 21 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 9 - 
Perhitungan Nilai Perbandingan Proporsi (NPP) sebagai berikut: 
 
NPP =𝐿𝑈𝐵
𝐿𝐵𝐸=21 𝑚2
12.500 𝑚2 
 =0,0017 
Perhitungan Bumi Bersama yang menjadi hak untuk unit satuan 
bangunan dengan luas 21m² adalah: 
 
- Luas Bumi Bersama (LTB) = 10.000 m² 
- Bagian Bumi Bersama = NPP x LTB 
 = 0,0017 𝑥10.000 
 = 17 m² 
Perhitungan bangunan bersama yang menjadi hak untuk satuan unit 
bangunan dengan luas 21 m² adalah: 
 
- Luas Bangunan Bersama (LBB) = LB - LBE 
 = 20.000 m² - 12.500 m² 
 = 7.500 m² 
- Bagian Bangunan Bersama = NPP x LBB 
 = 0,0017 𝑥 7.500 
 = 13 m² 
 
Sehingga p erhitungan besarnya PBB P2 terutang untuk satuan unit 
bangunan dengan luas 21 m² adalah sebagai berikut: 
OBJEK PAJAK LUAS (m²) NJOP (RP/m²) NILAI (Rp) 
Bangunan per unit 
Bumi bersama 
Bangunan bersama 21 
17 
13 4.200.000 
3.100.000 
4.200.000 88.200.000 
52.700.000 
54.600.000 
NJOP sebagai dasar pengenaan 195.500.000 
NJOPTKP 10.000.000 
NJOP untuk perhitungan PBB -P2 185.500.000 
Tarif *) 0,1% 
PBB-P2 Terutang 185.500 
 
*) Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
 
WALI KOTA BALIKPAPAN, 
 
ttd 
 
M. RIZAL EFFENDI 
- 10 - 
 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 
 KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 DAUD PIRADE 
 NIP 19610806 199003 1 0 04