Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, pada BAB X - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 3 dinyatakan:

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa
setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai
tujuan yang jelas yang hen dak dicapai.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan
Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk
Peraturan Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan
Daerah dapat dibatal kan atau batal demi hukum apabila
dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian materi muatan”
adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus
benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat .
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus
memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam
masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Huruf e
Yang dimaksud d engan “asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah
dibuat karena memang benar -benar dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rum usan” adalah bahwa setiap
Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan
Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta
bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dala m pelaksanaannya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “azas keterbukaan” adalah bahwa dalam
Pembentukan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan
bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas -luasnya untuk
memberikan masukan dalam Pembentukan Daerah.