Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN Nomor 85 Tahun 2017 Pasal
 
29?
Dalam PERATURAN Nomor 85 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN, BAB
 
VIII - KEBERATAN DAN, Pasal
 
29 mengatur sebagai berikut:

Mekanisme
 
dan
 
tata
 
cara
 
upaya
 
penyelesaian
 
Sengketa Informasi
 
Publik
 
dilakukan sesuai dengan
 
ketentuan peraturan perundang
-
undangan.
Bupati
 
melalui Atasan 
PPID menetapkan
 
Tim
 
Fas
ilitasi
 
Sengketa 
Informasi
 
untuk mengupayakan penyelesaian
 
sengketa
 
informasi, yang dibentuk
 
oleh
 
PPID Utama.
Penetapan 
Tim Fasilitasi Sengketa Informasi
 
berfungsi sebagai
 
Surat Kuasa
 
untuk bersidang
 
mewakili Pemerintah
 
Daerah
 
di
 
Komisi
 
Informasi
 
Pusa
t 
dan/atau
 
Komisi
 
Informasi Provinsi 
sesuai dengan 
kewenangannya.
Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan 
PPIDPembantu,
 
pejabat
 
yang menangani bidang
 
hukum dan pejabat
 
fungsional
 
serta pejabat/staf
 
lainnya
 
sesuai
 
d
engan
 
kebutuhan.
PPI
D Utama melaksanakan 
fasilita
si 
penanganan sengketa informasi dengan 
melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID
 
Pembantu terkait, pejabat 
yang menangani bidang
 
hukum, pejabat fungsional dan
 
pihak lain
 
yang
 
dipandang
 
perlu.
 
(6
)
 
Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi di
atur oleh Tim 
berdasarkan
 
arahan Atasan PPID.
T
im melaporkan proses penanganan dan 
hasil penyelesaian
 
sengketa
 
informasi
 
kepada
 
AtasanPPID.