Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Nomor PENJELASAN Tahun 2014?
Substansi 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Nomor PENJELASAN Tahun 2014 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU, khususnya BAB V - BENTUK DAN SUMBER, Pasal 6, memuat:

Akumulasi penyertaan modal sampai dengan Tahun 2014
sebesar Rp. 12.534.776.580, -(dua belas milyar lima
ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh
enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan p erincian:
Tahun 2011 Hibah Rp. 11.374.770.320, -
Kabupaten Pringsewu
Tahun 2012 Rp. 1.083.576.260, -
Tahun 2013 Rp. 76.430.000, -
BABVI
JUMLAH PENYERTAAN
Pasal7
Rencana pengalokasian penyertaan modal Pemerintah
Daerah kepada PDAM Way Sekampung sesuai dengan RI
SPAM Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 sampai dengan
Tahun 2035 .
BABVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu.
Ditetapkan di Pringsewu
padatanggal 21 Juni 2016
BUPATI PRINGSEWU,
SUJADI
Diundangkan diPringsewu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU ,
A.BUDIMAN PM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 201 5NOMOR
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR TAHUN 201 5
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KEPADAPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG
PRINGSEWU
I.UMUM
Perusahaan Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat
dipisahkan dari sistem perekonomian Indonesia, merupakan sarana
yang menunjang kehidupan perkembangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab
sebagaimana diatu r dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang -Undang Nom or 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) .
Sejalan dengan maksud tersebut diatas, penyediaan Air Bersih baik
di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan adalah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masarakat.
Disisi lain, pengelolaan Air Bersih yang dikelola oleh PDAM di
Kabupaten Pringsewu untuk dilaksanakan secara berdaya guna dan
berhasil guna sehingga masarakat dapat menikmatinya secara adi l dan
merata karena Air Bersih yang dikelola PDAM merupakan fasilitas
umum Pemerintah Daerah kepada masarakat di Kabupaten Pringsewu.
II.PASAL DEMI PASAL