Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN, pada BAB II - PRINSIP PENGELOLAAN, Pasal 8 menjelaskan:

(1) DD diprioritaskan untuk membiayai 
pelaksanaan program d an kegiatan berskala 
lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai 
Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa. 
 
(2) Prioritas penggunaaan DD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada 
masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang 
publik atau ruang yang dapat diakses 
masyarakat Desa. 
 
(3) Penggunaan D D untuk prioritas bidang 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 
menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan 
belanja Desa yang disepakati dan diputuskan 
melalui Musyawarah Desa. 
 
(4) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan 
penyusunan RKP Desa dan APB Desa. 
 
(5) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ditetapkan dalam Pera turan Desa.