Menurut PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 17?
Pasal Pasal 17 dalam PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , pada BAB VI - PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN, menyatakan:

( 1) Pelapor Gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan 
hukum, yaitu: 
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang 
bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan 
merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan 
peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, 
usulan pemindahantugas/mutasi atau hambatan karir 
lainnya; 
b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul 
intimidasi atau ancaman fisik; 
c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
di lingkungan Pemerintah Daerah; dan 
d. kerahasiaan identitas. 
(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan 
perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan 
Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 
(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi 
perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan 
Pejabat/Pegawai karena melaporkan Gratifikasi . 
(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada 
Pejabat/ Pegawai karena melaporkan Gratifikasi, 
Pejabat/Pegawai dapat meminta perlindungan kepada 
lembaga perlindungan saksi dan korban atau intansi lain 
yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada 
Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK. 
, 
~ I f 
.. 
I • 
,· .. ·· t,: r . .., 
~ "·' . ·~ 
r ' .,I' , .. , f •• 
• ! .. , ... ' ,1 ·11,· .. 
! ~ .. \ ' '·- / 
. i ~ ( ·'. 
'I 
•l ' .. I ~- . 
.· ... ·, 
'• . , , r 
" .. ' 
'I , . : ,;.· ., . 
';.' I ~ .... ... , .. I, ···t 
• ' 1 ~ .J r., 1 ./ 
\ . ....._,.,/ 
.! • 
l'' I . .. ;·, .. Jt 
' ,~: _J 
----------------------- __