Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 96 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 96 Tahun 2018 tentang INTEGRASI ANGKUTAN PENGUMPAN KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT, khususnya BAB VI - INTEGRASI SISTEM PEMBAYARAN, Pasal 2, adalah:

huruf d, dilakukan melalui penyediaan alat pembayaran 
non tunai untuk perjalanan tunggal maupun perjalanan jamak. 
6 
(2) Alat pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya hams memiliki kemampuan dapat : 
a. membaca tarif penumpang yang saling terkoneksi antar 
transaksi/perjalanan tiap moda angkutan, clan 
b. membaca data lokasi asal dan tujuar_ perjalanan. 
(3) Proses pembayaran jasa Operator Angkutan Mitra Transjakarta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 
syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama 
antara Transjakarta dengan operator. 
Bagian Kedua 
Harga Jasa Layanan Angkutan