Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 Pasal 108?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal92, Pasal 108 mengatur sebagai berikut:

huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau 
bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/ atau fungsi 
kawasan wilayah{ Pasal 111 
(1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati . 
(2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat ( 1) huruf b, 
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD. 
(3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diajukan per tiap usulan. Pasal 110 
Pemindatanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), dilakukan oleh Pengelola 
Barang setelah mendapat Persetujuan Bupati. Pasal 109 
Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam