Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN  BUPATI  BURU Nomor 28 Tahun 2018 Pasal  19?
Dalam PERATURAN  BUPATI  BURU Nomor 28 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, BAB III - PERJALANAN DINAS, Pasal  19 mengatur sebagai berikut:

(1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana 
dimaks ud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari : 
1. undangan (apabila ada) 
2. Surat Perintah Tugas; 
3. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan; 
4. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan 
5. Bukti Pembelian Tiket dan Boarding Pas 
6. kwitansi pembayaran taksi 
7. Daftar pengeluaran riil; 
 
11 
 (2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana 
dimaks ud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari : 
a. undangan (apabila ada); 
b. Surat Perintah Tugas; 
c. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan; 
d. tiket, Boarding Pass dan bukti pembayaran moda transport lainnya; 
e. bukti pembayaran moda transport lainnya atau surat pernyataan 
dalam hal bukti riil tidak didapatkan; 
f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan 
g. Daftar pengeluaran riil.