Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 NOMOR 9 TAHUN 2017 Nomor 9 Tahun 2017.
Redaksi dari NOMOR 9 TAHUN 2017 Nomor 9 Tahun 2017 tentang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
Daerah adalah Kabupaten Pesawaran. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daer ah 
otonom. 
Bupati adalah Bupati Pesawaran . 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakila n rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dae rah. 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran yang 
selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian pera ngkat 
daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan 
penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyar akat 
serta perlindungan masyarakat. 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran adalah angg ota 
Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam pe negakan 
Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban um um, 
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyaraka t. 
Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang di beri 
tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu 
tugas atau pekerjaan. 
Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana 
pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiat an 
secara tentram dan nyaman. 
Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerin tah 
daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara t ertib 
dan teratur. 
Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaa n 
dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, 
tentram, tertib, dan teratur. 
Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupu n 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Da erah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkum pulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politi k, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya term asuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meli puti 
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap da n 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas , yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tana h, di 
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan 
kabel. 
Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai 
dengan rencana Kabupaten yang diperuntukan penataan dan 
pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 
Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian d ari 
ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tert entu, 
ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan ma terial 
taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mam pu 
menjadi areal penyerapan air.