Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor & Tahun 2018 pada Pasal 66?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor & Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 66 menyebutkan bahwa:

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Langkat .
Ditetapkan diStabat
pada tanggal 25Oktober 2018
BUPATI LANGKAT ,
ttd
NGOGESA SITEPU
Diundangkan diStabat
pada tanggal 25Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT ,
ttd
INDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 1NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT ,PROVINSI SUMATERA
UTARA (9/145 /2018 )
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,
ALIMA ' AN,SH
19730803200212 1005
28
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 8TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
I.UMUM
Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup
tercermin dalam Undang -Undang Dasar Tahun 1945 ,yang menyatakan
bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hakasasi danhak konstitusional bagi setiap Warga Negara .Oleh karena itu,
Pemerintah ,Pemerintah Daerah ,dunia usaha ,masyarakat dan seluruhpemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan ,agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi
sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhlukhidup lain.
Kegiatan pembangunan merigaridung risiko pencemaran danperusakan lingkungan ,sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistemyang menjadi penunjang kehidupan dapat mengalami kerusakan .Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial ,yang berarti bahwa pemulihan tersebut menjadi tanggungjawabmasyarakat ,Pemerintah dan Pemerintah Daerah .
Berbagai upaya pengendalian pencemaran diDaerah telahdilakukan Pemerintah Daerah beserta sejumlah pemangku kepentingan
dan masyarakat ,sebagai pelaksanaan Undang -Undang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .Salah satu pencemaran yang ada,dihasilkan dari jenis limbah B3yang
memerlukan pengelolaan khusus karena sifat atau konsentrasi tertentUyang terkandung didalamnya dapat membahayakan lingkungan hidup ,kesehatan serta kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya .
Pengaturan pengelolaan limbah B3yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 18Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 85Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 85Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun .Namun sampai saat iniupaya pengelolaan limbah B3masih belum optimal .Hal inidikarenakan sebagian besar para
Penghasil limbah B3,belum melakukan pengelolaan limbah ,yangantara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai teknologi
pengelolaan limbah B3yang efektif dan efisien ,serta kurangnya
kemampuan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi
pengolahan limbah B3.Seyogianya limbah B3wajib dikelola dengan
kaidah pengelolaan limbah B3yang dikenal dengan istilah “From CradletoGrave ",yaitu limbah harus betul-betul terkendali dan dikelola dengan
baik sejak dihasilkan sampai habis termanfaatkan /terolah atau
ditimbun .
29
Prinsip pengelolaan limbah B3dimulai dari meminimalisasi limbah
B3atau pengurangan timbulan limbah B3.Prinsip pengelolaan limbah
B3dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah B3untuk
menghindari terjadinya hal-halyang tidak diinginkan apabila terjadi
tumpahan atau ceceran limbah B3tersebut .Prinsip lainnya adalah
setiap orang yang menghasilkan limbah B3wajib dan bertanggungjawab
terhadap setiap limbah B3yang dihasilkannya ,sehingga saat dia
menyerahkan pengelolaannya pada pihak lain,maka Penghasil limbah
B3tersebut harus memastikan limbah B3nyadikelola oleh pihak yang
melakukan pengelolaan limbah B3sesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan .
Pengelolaan limbah B3merupakan suatu rangkaian kegiatan yang
berbentuk hierarki pengelolaan ,meliputi kegiatan pengurangan ,
penyimpanan ,pengumpulan ,pemanfaatan ,pengangkutan ,dan
pengolahan limbah B3termasuk penimbunan hasil pengolahan
tersebut .Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak ,
yaitu Penghasil ,Pengumpul ,Pengangkut ,Pemanfaat ,Pengolah dan
Penimbun limbah B3.
Mata rantai siklus .pengelolaan limbah B3sejak dihasilkan sampai
pemanfaatan /pengolahan /penimbunan akhir ,harus dapat terawasi .
Selain perlu diatur ,pengelolaannya perlu dikendalikan dengan sistem
manifest berupa dokumen limbah B3.Dengan sistem manifest dapat
diketahui berapa jumlah limbah B3yang dihasilkan dan berapa yang
telah dikelola sehingga memiliki persyaratan lingkungan .
Hierarki dari kegiatan pengelolaan limbah B3bertujuan untuk
mengelola limbah B3dandiupayakan untuk bisa menghasilkan limbah
B3sesedikit mungkin melalui upaya reduksi /pengurangan limbah B3
dengan cara seperti subtitusi bahan baku ,teknologi bersih dan lain-
lain.Selain itu,upaya yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan
limbah B3,yang terdiri dari kegiatan penggunaan kembali {reuse ),daur
ulang (recycle ),dan perolehan kembali (recovery ).
Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang
memberikan sebagian kewenangan perizinan dalam pengelolaan limbah
B3kepada Pemerintah Daerah ,maka Pemerintah Daerah mendapatkan
sebagian kewenangan pengelolaan limbah B3.Kebijakan iniditujukan
untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta pengendalian
limbah B3yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ketahun .
II.PASAL DEMI PASAL