Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Nomor 4 Tahun 2010.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Nomor 4 Tahun 2010 tentang PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA, ketentuan pada BAB V - DIREKSI, Pasal 11 berbunyi:

(1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah memp unyai tugas sebagai 
berikut: 
a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusa haan Daerah; 
b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan ser ta RKAPD tahunan 
kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan Pengesahan; 
c. melakukan perubahan terhadap program kerja setel ah mendapat 
persetujuan Badan Pengawas; 
d. membina pegawai; 
e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daera h; 
f. menyelenggarakaan urusan administrasi umum dan k euangan; 
g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan; 
h. menyampaikan laporan secara berkala mengenai sel uruh kegiatan 
termasuk Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba kepada Ba dan Pengawas. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) huruf g, 
Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili kepada seorang anggota 
Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang 
pengawas Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri m aupun bersama-sama, 
atau kepada orang/badan lain. 
(3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi 
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pen gawas. 
 
 
 
 7 Pasal 12 
(1) Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah. 
(2) Apabila salah satu atau keseluruhan Direksi be rhalangan tetap maka 
Gubernur dapat menunjuk pejabat sementara. 
(3) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah memp unyai wewenang sebagai 
berikut: 
a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari 
jabatannya; 
b. menandatangani Neraca dan Perhitungan Rugi Laba ; 
c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; 
d. menandatangani pinjaman setelah mendapat perset ujuan Badan 
Pengawas ; 
e. menetapkan struktur organisasi tata kerja Perusa haan Daerah atas 
persetujuan Badan Pengawas.