Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 14 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatu an 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Dae rah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenag angan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dae rah Kabupaten 
Bangka Selatan. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan 
kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang 
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan kepala daerah dalam rangka pe nyusunan APBD 
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, 
PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan ser ta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
OPD untuk setiap program seba gai acuan dalam 
penyusunan RKA -OPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
11. Rencana kerja anggaran OPD yang selanjutnya disingkat 
RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 
12. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD. 
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian 
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 
baik yang berupa personi l (sumber daya manusia), barang 
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. 
14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
kegiatan. 
15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebij akan. 
16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan -kegiatan dalam satu 
program. 
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi 
hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh 
pemerintah daerah. 
18. Belanja adalah semu a pengeluaran dari Rekening Kas 
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 
daerah. 
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 
penda patan daerah dan belanja daerah. 
20. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada ta hun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun -tahun anggaran berikutnya. 
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya 
disingkat DPA -OPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan angga ran oleh pengguna 
anggaran. 
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang 
selanj utnya disingkat DPPA -OPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 
24. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk 
yang bersumber dari peneriman dan perkiraan arus kas 
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 
25. Surat Penyediaan Dana y ang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.