Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN, khususnya BAB IV - PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS, Pasal 4, adalah:

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai 
berikut : 
a. PDH dipakai dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Linmas warna hijau dipakai pada saat Peringatan Hari Linmas dan/atau 
sesuai ketentuan acara; 
2. PDH khaki dipakai pada hari Senin; 
3. PDH Batik ciri khas daerah dipakai pada hari Selasa, Kamis dan Jumat 
4. PDH kemeja putih, celana/rok hitam dipakai pada hari Rabu 
b. PSH dipakai dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Dipakai oleh pejabat eselon II dan eselon III untuk keperluan tertentu; 
2. Warna khaki dengan kelengkapan pakaian dinas dan tanpa atribut; 
3. Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai 
PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas 
tertentu dapat memakai PSH. 
c. PDU dipakai dengan ketentuan : 
5 
 1. Dipergunakan atau berlaku bagi pejabat struktural yang menghadiri 
upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam 
undangan. 
2. PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegar aan, 
menerima tamu -tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai 
ketentuan acara; 
3. PSL dipakai pada waktu upacara resmi kenegaraan dan bepergian resmi 
ke Luar Negeri; 
4. PKJ, dipakai pada waktu Hari Jadi Provinsi Jawa Timur atau sesuai 
ketentuan acara. 
d. PDL warna khaki dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas dipakai 
pada saat menjalankan tugas di lapangan; 
e. Pakaian KORPRI dipakai setiap tanggal 17 dan/atau kegiatan tertentu sesuai 
ketentuan acara; 
f. Pakaian Olah Raga dipakai pada saat kegiatan olah raga atau sesuai 
ketentuan acara; dan 
g. Pakaian Dinas Khusus diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.