Apa saja yang diatur dalam Pasal 124 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal92, Pasal 124 menetapkan:

Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 
huruf b, dilakukan dengan persyaratan: 
a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan 
awal; dan 
b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-rnasing pegawai negeri 
sipil daerah yang ditetapkan oleh Bupati . b. lokasi dan/ a tau luas tanah dan/ atau bangunan tidak dapat 
digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
peyelenggaraan pemerintahan daerah; 
c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya 
diperuntukan bagi pembangunan perumahan pegawai negen 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 
d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau 
e. barang milik daerah yang menganggur ( idle) tidak dapat dilakukan 
penetapan status penggunaan atau pemanfaatan . 
(4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan 
persyaratan sebagai berikut: 
a. memenuhi persyaratan teknis; 
b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 
menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila barang milik daerah 
dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang milik 
daerah lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan 
c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak 
terdapat pennasalahan hukum. 
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, antara 
lain: 
a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, 
dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 
b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat 
modernisasi; 
c. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena 
mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti 
terkikis , hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau 
d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena 
mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan 
penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan. . .