Apa norma yang terkandung dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 1 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 1 Tahun 2016 tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, khususnya BAB III - SYARAT DAN MEKANISME PERIZINAN, Pasal 12, memuat:

(1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan 
pekerjaan-pekerjaan bangunan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas instansi terkait yang dilengkapi dengan tanda bukti diri berupa kartu tanda pengenal dan/atau surat tugas. 
(2) Petugas instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berwenang untuk : 
a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan 
mendirikan bangunan setiap saat; 
b. memeriksa bahan bangunan yang digunakan sesuai ketentuan yang 
berlaku; 
c. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan yang 
dilarang untuk digunakan dan/atau alat-alat yang dianggap 
mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum; 
d. memberikan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan, 
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata diketahui pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan IMB yang berlaku; 
10 
 e. Melaksanakan pemanggilan dan/atau penyidikan terhadap 
pelanggaran pelaksanaan mendirikan bangunan, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. 
(3) Pemegang IMB diwajibkan untuk menghentikan pekerjaan mendirikan 
bangunan, apabila telah mendapatkan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. 
(4) Prosedur dan tata cara pengawasan pelaksanaan bangunan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 
Bagian Keempat 
Pembekuan dan Pencabutan serta Pembatalan Izin