Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2012?
Norma hukum dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PE RSALINAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupa ten adalah Kabupaten Banyuwangi. 
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik I ndonesia. 
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi. 
4. Menteri Kesehatan adalah Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia. 
5. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 
4 
 
 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan adalah 
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehata n Republik 
Indonesia. 
7. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia. 
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Banyuwangi. 
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Banyuwangi. 
10. Bendahara Umum Daerah adala h Bendahara Umum 
Daerah Kabupaten Banyunwangi. 
11. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan yang 
selanjutnya disebut RSUD Blambangan adalah Rumah 
Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten 
Banyuwangi. 
12. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng yang selanjutnya 
disebut RSUD Genteng adalah Rumah Sakit Umum 
Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi. 
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dis ebut 
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di 
Kabupaten Banyuwangi yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan upay a promotif dan preventif, untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setingg i-
tingginya di wilayah kerjanya. 
14. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 
disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas 
Kabupaten Banyuwangi. 
15. Jaminan Pe rsalinan yang selanjutnya disebut Jampersal 
adalah pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu 
bersalin , ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan) 
dengan resiko tinggi, serta bayi baru lahir (sampai 
dengan u sia 28 hari ) yang tidak memiliki biaya dan/atau 
belum memilik i Jaminan Kesehatan Nasional atau 
sumber pembiayaan lain untuk bersalin di fasilitas 
pelayanan kesehatan yang kompeten . 
5 
 
 16. Dana Jampersal adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik 
yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran 
dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan 
Ibu dan Anak (KIA) . 
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan Jampersal Kabupaten 
Banyuwangi yang selanjutnya disebut PPK Kabupaten 
adalah R SUD Bl ambangan , RSUD Genteng dan Rumah 
Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten. 
18. Rumah Tunggu Kelahiran yang kemudian disi ngkat RTK 
merupakan tempat atau ruangan yang berfungsi sebagai 
tempat tinggal sementara bagi ibu hamil, ibu bersalin , 
ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), serta bayi 
baru lahir (sampai dengan usia 28 hari ) yang beresiko 
tinggi sebelum maupun sesudah masa persalinan. 
19. Indonesian Case Base Groups yang selanjutnya disebut 
INA-CBGs adalah sebuah aplikasi yang digunakan 
rumah saki t untuk mengajukan klaim pada 
pemerintah /pemerintah kabupaten yang menggunakan 
sistem casemix yakni pengelompokan diagnosis dan 
prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang 
mirip/sama dan biaya perawatan yang mirip/sama, 
pengelompokan dilakukan dengan men ggunakan 
grouper .