Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, ketentuan pada BAB IV - KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 5 berbunyi:

Metode Penerimaan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut: 
 
- 10 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 PENERIMAAN JENIS METODE 
1 2 3 
Pendapatan Asli 
Daerah 
 Pajak Daerah (Self 
Assessment) Teller dan Transfer 
 
Pajak Daerah (Official 
Assessment) PAYMENT GATEWAY 
dan VIRTUAL 
ACCOUNT 
Retribusi Daerah Teller dan EDC 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan Teller dan Transfer 
 
Lain-lain PAD yang Sah Teller dan Transfer 
Pendapatan Dana 
Perimbangan/ 
Pendapatan Transfer Bagi Hasil/DAU/DAK 
/Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat Transfer 
 
Pendapatan Transfer 
Pemerintah Lainnya Transfer 
 
Pendapatan Transfer 
Pemerintah Daerah 
Lainnya Transfer 
Bantuan Keuangan Transfer 
Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Transfer 
 Dana Darurat Transfer 
 Pendapat an Lainnya Transfer 
Penerimaan Daerah diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga 
kelompok pendapatan daerah yaitu: 
Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
Pendapatan Transfer; 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 
Pajak Daerah Kabupaten Kutai Barat terdiri da ri: 
Pajak Hotel; 
Pajak Restoran; 
Pajak Hiburan; 
Pajak Reklame; 
Pajak Penerangan Jalan; 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
Pajak Parkir; 
Pajak Air Tanah; 
Pajak Sarang Burung Walet; 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB -P2); 
dan 
Bea Peroleh an Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Barat terdiri dari: 
Retribusi Jasa Umum meliputi: 
- 11 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
4. Retribusi Pelay anan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
5. Retribusi Pelayanan Pasar; 
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 
10. Retribusi Pelayanan Ter a/Tera Ulang; 
11. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
Retribusi Jasa Usaha meliputi: 
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; 
3. Retribusi Terminal; 
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
5. Retrib usi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
6. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: 
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
2. Retribusi Izin Penjualan M inuman Beralkohol; 
3. Retribusi Izin Trayek; 
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 
Sistem pembayaran pajak (self assessment) yang memberikan 
kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya 
pajak terutang yang terdiri dari: 
Pajak Hotel; 
Pajak Restora n; 
Pajak Hiburan; 
Pajak Penerangan Jalan; 
Pajak Parkir. 
Sistem penetapan pajak (official assessment) yang memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya 
pajak terutang yang terdiri dari: 
Pajak Reklame; 
Pajak Air Tanah; 
- 12 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 c. Pajak Miner al Bukan Logam dan Batuan; 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB -P2); 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
Besaran pungutan retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan 
daerah yang telah ditetapkan. 
 
Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah