Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 25 Tahun 2004?
Norma hukum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 25 Tahun 2004 tentang , BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores 
Timur. 
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPPPD adalah Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Flores Timur. 
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja OPD adalah dokumen rerencanaan Organisasi Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. · PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG 
PENENTUAN VARIABEL LAIN, PENGHITUNGAN ALOKASI 
DAN TATA CARA PENGGUNMN PAGU WILAYAH 
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2018. Menetapkan MEMUTUSKAN: 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 7); 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 
Tahun 2013 Nomor 1); 
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Flores Timur Nomor: 188.47 / 1/DPRD . 
FLT/ 201 7 ten tang Persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur terhadap 
Penetapan Pagu Wilayah Kecamatan Di Kabupaten 
Flores Timur Tahun Anggaran 2018; 
9. Pagu Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PWK adalah 
sejumlah plafon anggaran yang dialokasikan untuk mendanai program 
kegiatan prioritas dan mendesak yang ditetapkan dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di 
Kecamatan yang wajib diakomodir dalam Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung 
percepatan pembangunan dan kesejangan antar wilayah. 
10. Variabel lain adalah variabel yang digunakan untuk menentukan bobot 
kecamatan selain variabel luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dan 
jumlah penduduk. 
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguana anggaran. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut 
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan daerah. 
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber 
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, 
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 
bentuk barang/ jasa. 
16. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai 
secara langsung sasaran program prioritas. 
17. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang 
dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang 
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar f 
BABV 
TATA CARA PENGGUNAAN PAGU WILAYAH KECAMATAN