Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURA.N WALIKOTA MADIUN Nomor M0R Tahun 2018?
Substansi PERATURA.N WALIKOTA MADIUN Nomor M0R Tahun 2018 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN 0RGANISASI , RINCIAN TUGAS, khususnya , Pasal 11, memuat:

(1) Bidang Angkutan Darat sebagaimana d.imaksud 
dalam PasaJ 3 ayat (J J huruf c angka 2 mempunyai 
tugas mclaksanakan sebagian tugas Dinas yang 
meliputi angkutan orang dan angkutan bara.ng serta 
terminal penumpang dan perparkiran. 
(2) Untuk melaksanal<an lugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Angkutan Darat mcmpunyai 
fu.ngsi: 
a. perumusan penyusunan perencanaan program 
dan evaluasi pelaksanaan tugas-lugas dalam 
Bidang Angkulan Oarat ; 
b. penyusunan pr-4kiraan perpindahan orang 
dan/atau barang mcnurut asal tuJuan perjalanan 
dalam daerah kebutuhan sirnpul angkutan orang 
dan/ atau bara□g ; 
c. penyusunan rencana kebuluhan angk'l..l.tan orang 
dan/ atau bara.ng dala.m daerah ; 
d. pelaksanaan pcrencanaan, penentuan lokasi, 
pemberian izin penyelenggaraan dan 
pembangunan fasilitas parkir unruk umum di tepi 
jalan umum clan tempal khusus parkir ; 
c. pcnyusunan rencana umum jaringan jalan kota 
dan sistem menajemen keselama ,Lan. pengawasan 
dan evaluasi opcrasionaJ angkutan orang 
dan/ a tau barang ; 
f. pelaksanaan survey atau pcndataan 
pcnyelenggaraan angkutan orang dan/atau 
barang, pcnentuan lokasi simpul angkutan orang 
dan/atm.1 ba.rang, gudang dan/atau garasi 
angkutan barang; 
g. pelaksanaan pelatihan/bimbingan 
leknis/ sosialisasl ten tang penyelenggaraan 
angkutan orang dan/atau barang, terminal 
penumpang, parkir di tepi jalan u.mum dan tempat 
khusus parkir ; 
h. penyediaao angkutan orang dan/atau barang 
dalam Daerah ; 
-l2 -
1. pcmberian rekomendasi izrn penyelenggaraan 
angkutan orang dalam trayek dan/atau tidak dalam 
trayek; 
J. pemberian surat keputusan pelaksanaan dan 
kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan 
orang dalam Lrayek dan / a tau tida.k dalam Lrayek ; 
k. pclaksanaan pemrosesan pcrtimbangan teknis 
perizinan usaha angkut.an orang dalam trayek dan 
tidak dalam trayek serta barang, termasuk baraog 
tertcntu yang bersifat khusus ; 
l pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan 
simpul angk:utan barang, gudang dan / al.au garasi 
angku tan barang ; 
m. penelapan dan/atau persetujuan larif. 
pcng1;1.wasan t.arif dan evaluasi tarif aogkutan 
orang dalam trayek .kelas ekonomi dalam Daerah 
dan/atau tida.k dalam trayek yang wilayah 
operasinya dalam Daerah ; 
n. pengembangan teknologi dan i1lduslri la!u lintas 
dao ang:kutan jalan kota ; 
o. pengawasan dan evaluasi terhadap perlintasan 
sebidang yang bcrada di kota: 
p. pcnyusunan rencana program, 
pelaksanaan/ pengadan clan pcmeliharaan sarans 
dan prasarana di bidang angkulan daral; 
q. pelaksanaan penyelenggaraan t.erminal 
penurnpang tipc C, parkir tepi jalan umum dan 
lempaL !khusus parkir ; 
r. pelaksanaan pemberian rekomendasi i7Jn dan 
penerbilan izin penggunaan fasilitas terminal ; 
s pelaksanaan . pemberian rekomencl.asi izin 
penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas 
parkir untu.k umum di tepi jalan umum dan 
tempal !khusus parkir ; 
t. pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan dan 
pcmbangunan fasilitas parkir di lepi jalan umum 
dan tempal khusus parkir : 
u. pelaksanaan pengaturan, pcngelolaan, 
pengawasan dan pengendalian penyelengaraan 
parkir di tepi jalan umum dan Lempat k.husus 
parkir; 
-13 • 
v. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan 
dinas/instansi/organisasi lain dalam 
penyelenggaraan angkutan jalan scrta lerminal 
pcnumpang dan perparkiran ; 
w. pelaksanaan sub urusan perkcrctaapiari yang 
scsuai dengan kelentuan peraturan perundang ­
undangan ; dan 
x. pclaksanaan Lugas lain yang bersifat kedinasan 
yang diberlkan oleh KcpaJa Dinas. 
7. Ketenruan Pasal 12 ditambahkan I (satu) huruf yakni 
huruf c, sehingga Pasal 12 sccara kcseluruhan berbunyi 
sebagai berikut :