Apa substansi hukum dari Pasal 59 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004?
Materi muatan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, khususnya BAB IX - PENDAMPINGAN, Pasal 59, adalah:

( 1) Laporan Realisasi Pelaksan aan APBDesa sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 
55 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 56 ayat {l) disampaikan kepada Bupati 
melaluike pada Dinas Pemberdayaan Mas yaraka t dan Desa dengan tembusan 
kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , dan Camat . 
(2) Laporan Pertanggungjawa ban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
dimaksu d dalam Pasal 56 ayat (1), disampaikan paling lambat pada akhir bulan 
Januari tahun berikutn ya . Pasal 57 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . (2) Lapor an Pertan ggungja waban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
climaks ud pada ayat ( 1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pem biayaan. 
(3) Laporan Pertanggungjawa ban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diteta pkan dengan Pera turan Desa. 
(4) Laporan Pertanggungja waban Realisas i Pelaksan aan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilampiri : 
a. laporan pertanggungja waban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 
Anggar an berkenaan ; 
b. laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desembe r Tahun Anggaran berkenaan ; 
dan 
c. laporan Pr ogram Peme rintah dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke 
desa. 
• • 
( 1) BPDmempun yai fungsi : 
a. BPD melaksanakan pangawasan terhadap pelaksanaan APBDes a untuk 
setiap pencairan dan pelaksanaan kegiatan dan menyarnpaikan laporan 
tersebut kepada Camat dan tembusann ya kepada Bupati melalui Kepala 
Dinas Pemberda yaan Masyarakat dan Desa; 
b. membahas dan menyekapati rancangan peraturan desa bersama kepala 
Desa; 
c. menampung dan men yalurkan aspirasi mas yarakat desa ; dan 
d. melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 
(2) Kepala Desa wajib men yampaikan laporan keterangan penyelenggaraan 
pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran 
(3) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat tentang peraturan desa. 
(4) Pemeriksaan dan pengawasan terhadap kebenaran , kelayakan atas 
pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh inspektorat 
Kabupaten Kerinci , hasil pengawasan dan pemeriksaan inspektorat tersebut 
disampaikan kepada Bupati dengan t embusan disampaikan . kepada kepala 
Dinas Pemberdavaan Masvarakat dan Desa Kabuoate n Kerinci. Pasal 63 
( 1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintab Daerah dalam pelaksanaan 
penge lolaan keuangan desa yang meliputi pemberian pedoman, sosilisasi , 
evaluasi , bimbingan , supe rvisi, konsu ltasi, pendidikan dan pelatihan . 
(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penge lolaan keuangan desa oleh 
Pemerintab Kabu paten sebagaimana dimaksuddalam Pasal (61)dibentuk Tim 
penyusun, evaluasi , sosialisas i dan monitoring penge lolaan keuangan desa 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut: 
1. Pembina 
2. W akil Pembina 
3. Penanggung Jawab 
4. Ketua 
5. Sekretaris 
6. Anggota 
(3) Tim penyusun , evaluasi , sosialisasi dan monitoring sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2)mempun yai tugas sebagai berikut : 
a. menyusun kebijakan tentang Dana Desa , Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil 
Pajak Dan Retribusi Daerab; 
b. menetapkan rincian Dana Desa , Alokasi Dana Desa dan bagian dariHasil 
Pajak Dan Retribusi Daerahyang diterima desa berdasarkan rumusan yang 
telab ditetapkan ; 
c. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan Dana Desa, 
Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah ; 
d. melakukan kegiatan pembinaan , monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 
seluruh Dana Desa , Alok asi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 
Daerah ; dan 
e. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati .