Menurut PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 26 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 26 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATU RAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 42, pada , menyatakan:

(1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Angg ota 
DPRD terdiri atas : 
-3- 
 
Perbup -Kubar/180/2018 
 a. Jaminan Kesehatan; 
b. Jaminan Kecelakaan Kerja; 
c. Jaminan Kematian; dan 
d. Pakaian Dinas dan Atribut . 
(2) Jaminan Kesehatan yang dimaksud pada ayat 
(1) huruf a adalah Jaminan Kesehatan termasuk 
istri/suami dan anak diberikan dalam bentuk 
Iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Ke sehatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
(3) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan dan 
Anggota DPRD disediakan pemeriksaan 
kesehatan atau medical check up dengan 
besaran biaya maksimal Rp. 2.000.000, - (dua 
juta rupiah) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit 
Umum Daerah di dalam Provinsi tidak termasuk 
istri/suami dan anak. 
(4) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c 
adalah Jamin an Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian dilaksanakan melalui pembayaran 
Iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (BPJS -TK) melalui APBD sesuai 
dengan dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
(5) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan 
berdasarkan Standarisasi Belanja Pegawai 
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 
(6) Dihapus. 
 
2. ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehinggah P asal 4 
berbunyi sebagai berikut: