Menurut Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi, pada , menyatakan:

, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Pasal 7 sampai 4 - 
1 f 
t' Penerima Bantuan Hukum wajib: 
a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/ atau keterangan alat bukti 
secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan 
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum. Pasal 13 Penerima Bantuan Hukum berhak : 
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau 
perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima 
Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya; 
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum 
dan/ atau kode etik advokat; dan 
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. Pasal 12 Paragraf 2 
Penerima Bantuan Hukum (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: 
a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum; 
b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk 
pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi 
Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; 
d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang 
diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang 
sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan 
e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum 
berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang 
sah secara hukum. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan 
Bupati. Pasal 11 d. menenma dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan 
Hukum; 
e. mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membela Perkara yang 
menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/ atau 
instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan 
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan 
selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum. - 5 - 
(1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas : 
a. tersangka; dan/ atau 
b. terdakwa. 
(2} Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk 
perkara pidana dapat pada saat dimulainya dan/atau saat sedang dalam 
tahap: 
a. penyidikan; 
b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau 
c. upaya hukum. Pasal 17 Standar Bantuan Hukum Litigasi, meliputi: 
a. standar Bantuan Hukum dalam perkara pidana; 
b. standar Bantuan Hukum dalam perkara perdata; dan 
c. standar Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara. Pasal 16 Paragraf 2 
Standar Bantuan Hukum (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam