Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 12?
Dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 21 Tahun 2017 tentang MEKANISME DAN TATA LAKSANA PEMBENTUKAN, BAB IV - KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, Pasal 12 mengatur sebagai berikut:

(!) Rencana kegiatan program TSP yang dibuat oleh perusahaan 
disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah 
Daerah melalui mekanisme program pembangunan 
inklusif/keikutsertaan semua pihak dan partisipatif. 
(2) FB TSP-SKD melakukan pendekatan melalui Forum TSP maupun 
perusahaan untuk menawarkan program prioritas. 
(3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
cara: 
a. mengidentifikasi program TSP yang akan diselenggarakan forum 
TSP /perusahaan; 
b. laporan rencana kerja dan anggaran biaya; 
c. menjalin komunikasi secara sistematis; 
d. menjalin kerja sama secara berkesinambungan. 
(4) FB TSP-SKD menyusun kerjasama TSP antara Pemerintah Daerah 
dengan Perusahaan. 
(5) Kerjasama sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) dituangkan dalam 
bentuk Perjanjian Kerjasama, sekurang-kurangnya memuat: 
a. obyek yang diperjanjikan; 
b. lamanya perjanjian; 
c. hak dan kewajiban para pihak; 
d. serah terirna program/kegiatan yang telah dilaksanakan.