Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 7 Tahun 2016.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 7 Tahun 2016 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, ketentuan pada BAB II - PENILAIAN KINERJA,PENGHITUNGAN MASA KINERJADAN, Pasal 4 berbunyi:

(1) Perhitungan besarnya TKD untuk satu masa kinerja didasarkan pada 
ketepatanmemenuhi ketentuan pelaksanaan waktu kehadiran dan pulang 
yang ditentukan dalam mesin absensi sidik jari ( fingerprint ) dan 
komponen disiplin dan komponen pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Khusus dan Fungsional Umum dan/atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya 
5 
 untuk masa kinerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Keputusan 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
(2) Dalam hal pelaksanaan absen sidik jari tidak dapat dilakukan secara 
normal yang disebabkan adanya gangguan listrik, melaksanakan tugas 
sebelum dan sesudah waktu pelaksanaan absen sidik jari ( tugas lapangan mendampingi Bupati/Wakil Bupati ke wilayah distrik dan atau rapat-rapat dinas) dan perjalanan dinas berdasarkan SPPD, perhitungan hari kerja 
dicatat oleh para Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau pejabat lain 
yangmembidangi kepegawaian pada masing-masing SKPD sesuai dengan format yang ditentukan. 
(3) Sekretaris SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Sub Bidang 
Kepegawaian dalam Hal mencatat kondisi sebagaimana dimaksud pada 
dan mensinkronisasikan data tersebut dengan rekapitulasi absensi sidik jari sebagai data akurat kehadiran pejabat dan ASN setiap bulan. 
(4) Komponen kehadiran dinilai berdasarkan terlambat datang dan pulang 
cepat, izin, tanpa keterangan, dinas luar tanpa SPPD, mengikuti diklat 
struktural dan dikenai sanksi PP Nomor 53 Tahun 2010, dan nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan tidak baik dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
Bagian Ketiga 
Hari Kinerja