Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 37 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 37 Tahun 2018 tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN, khususnya BAB VII - EVALUASI dan PELAPORAN, Pasal 8, memuat:

(1) Kepala Desa melaporkan kepada camat mengenai pelaksanaan 
penataan kewenangan desa. 
(2) Pelaporan pelaksanaan penataan kewenangan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis 
dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun 
bersamaan dengan pelaksanaan penyampaian LPPDesa akhir 
tahun anggaran. 
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. Jenis kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa; 
b. Jenis kewenangan yeing dilaksanakan pada tahim 
berkenaan; 
c. Jenis kewenangan yang tidak terlaksana di tahun berkenaan 
beserta sebabnya; 
d. Hambatan dan gambaran solusi; dan 
e. Kesimpulan dan Saran. 
(4) Berdasarkan laporan kepala desa sebagaimana dimaksud pada 
Camat melakukan evaluasi pelaksanaan penataan 
kewenangan yang ada di desa dalam wilayahnya. 
(5) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaian penataan kewenangan 
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melaporkan 
pelaksanaan penataan kewenangan desa kepada bupati. 
(6) Berdasarkan laporan camat, bupati melakukan pembinaan 
terhadap pelaksanaan kewenangan desa. 
Pembiayaan imtuk Pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan 
Hak Asal Usui dan Lokal Berskala Desa dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Pacitan. BAB VUI 
PEMBIAYAAN