Bagaimana redaksi normatif Pasal 46 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 1 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN, Pasal 46 berbunyi:

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit satu 
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang 
berbasis keunggulan lokal. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan berbasis 
keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 
Ditetapkan di Putussibau 
pada tanggal 29 Mei 2017 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017 
NOMOR 1 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1)/{2017) 
10 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 
NOMOR 1 TAHUN 2017 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
HULU NOMOR 13 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
L UMUM 
Pendidikan merupakan hak asasi warga Negara Republik 
Indonesia dan untuk setiap warga Negara Indonesia berhak 
memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan 
bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status 
ekonomi, suku, etnis, agama dan jender. Sesuai dengan 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang sangat cepat, era globalisasi dan abad informasi yang 
muncul maka dunia pendidikan menghadapi tantangan dan 
berbagai tuntutan perubahan lokal, nasional dan global. Untuk 
itu perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, 
terarah dan berkesinambungan. 
Bahwa dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kewenangan berubah. 
Sesuai ketentuan dalam Lampiran A Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembagian 
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, khususnya dalam 
pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal adalah merupakan kewenangan 
Pemerintah Kabupaten. Sedangkan pengelolaan pendidikan 
menengah dan pendidikan khusus merupakan kewenangan 
Pemerintah Provinsi. Dengan pemberlakuan otonomi dan 
desentralisasi pendidikan tersebut berarti pengelolaan 
pendidikan tidak hanya berhenti pada kabupaten tetapi harus 
dilanjutkan pada sekolah yang menginginkan adanya 
keseimbangan antara kewenangan sekolah, pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat. Selain itu pengelolaan yang dilakukan 
oleh institusi yang paling dekat dengan daerah lebih 
memungkinkan untuk memberikan layanan pendidikan yang 
lebih berkualitas kepada masyarakat. 
Otonomi pendidikan menuntut adanya kreativitas serta 
inovasi yang cemerlang bagi setiap komponen yang berkiprah 
dalam bidang pendidikan agar dapat menjadi sarana dan wahana 
bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada 
pada masyarakat. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Kapuas 
Hulu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan. 
11 
U. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
Angka 1