Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI Nomor 7 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI Nomor 7 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perim bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemb aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retri busi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
- 2­ 
5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5355); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang ­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 ten tang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesi a Nomor 3133); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan 
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 
dan 
WALI KOTA TEBING TINGGI 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERA H TENTANG PENC ABUTAN PERATU RAN 
DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2003 
TENTANG RETRIB USI PEN GESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN 
PERUBA HAN ANGGARAN DASAR KOPERA SI.