Apa bunyi lengkap Pasal 49 dalam  Nomor m Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam  Nomor m Tahun 2017 tentang , pada , Pasal 49 dinyatakan:

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentika.n 
sementara oleh pejabe.t yang berwenang sesuai 
dcngan kctentuan peraturan perundang-undangan 
tetap diberikan hak keuangan dan administratif 
berupa uang representasi, uang paket, tunjangan 
keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan 
jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Angaran/ 
t'engguna ~ang bert:anggungjawab ata.s pengelolaan 
bclanja DPRD scb&gaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bentasarkan 
prinsip trumparansi, pa.rtisipatif, taat aturan, cfcktif 
dan efisien serta alc:untabilitas clan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
(4) Anggman behlnjo. DPRD sebagirimene. dimaksud peda 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
d.ari APBD. 
Materi muatan Peraturan Daarah ini juga rnenata sekretariat fraksi 
melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli li:aksi oleh 
sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal mengenai pembentukan 
kelompok pakar atau tim ahli a1at kelengkapan DPRD. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan 
daerah perlu ditunjaag denpn kesejahteraan yang memadai. 
Penganrran tentang hak keuangan clan administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab 
lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan 
.kehldupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam 
melaksanakan fungsi, tugas dan wcwenang lembaga, mengembangkan 
mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta 
meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk 
mewujudkan keadiJan clan kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcrintahan Daerah 
telah menegaskan bahwa penyelenggaraa11 (lf!merintah daerah 
dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan 
aebagai unsur penyelenggara pemerintahan daeeah yang diberi mandat 
oleh rakyat untuk melaka&mallaa1 urusan pemerintahan yang 
diserahkan kepada. Daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara 
pe:merintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai 
demokratis dan memperjuangkan aspirasi rak:yat dan da.erah. 
Tolak ulrur b.bf!rhasilan DPRD menjalankan amanat mkyat, tidak 
terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas 
Pimpinan dan Anggota DPRD_ Untuk menunjang hal tersebut, perlu 
dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin 
hubungan yang bail<, hannonis, serta tidak saling mcndominasi eatu 
sama lain. Peningkatan kerjasama seeara kel.embagaan dilaksanakan 
melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak 
lain, sehingga po/a keseimbangan pengelolaan pemerintahan daera.h 
yang dilakukan dapat membenlcan manfaat 8ee<trd signifikan bagi 
peningkatan kesejahteraan rakyat fl; daerah tersebut. I. UMUM PENJELASAN ATAS 
PERATURAN OAt;RAH .KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG 
KEDUDUKAN PROTOKOLER , HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PlMPJNAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAH 
KABUPATEN PRINOSEWU 
-r--, Pasal 3 
Cukup Jelaa.