Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, BAB III - KEWENANGANPENYELENGGARAAN, Pasal 4 berbunyi:

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, 
dengan kewenangan meliputi: 
pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang 
administrasi kependudukan; 
koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
pengaturan teknis 
Kependudukan sesuai 
perudang-undangan; penyelenggaraan Administrasi 
dengan ketentuan peraturan 
pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan; 
pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang 
Administrasi Kependudukan; 
penugasan kepada desa/Kelurahan untuk 
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi 
Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 
penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal 
dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan 
dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab 
dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan 
koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan 
Adminnistrasi Kependudukan.