Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI BURU Nomor 9 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI BURU Nomor 9 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RiNCIAN DANA DESA SETIAP, khususnya BAB II - RINCIAN ALOKASI, Pasal 9, memuat:

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.untuk pelaksanaan pembangunan yang dapai dibiayai dari Dana Desaadaiah sebagai berikut :
A- Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:1. Pengadaan, pembangLlnan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untukfakir miskin;b. selokan;c. tempat pembuangan sampah;d. gerobak sampah;e. mesin pengolah sampah; danf. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhin dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.2- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana pras€rrafla transportasi, antara lain:a. tambatan perahu;b. jalan pemukiman;c. jalan poros Desa;d. jala'Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;e. jatan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;f. jembatan Desa;g. gorong-gorong;
terminal Desa; dani. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengananalisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.3- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana energi, antara lain:a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;b. pembangkit listrik tenaga diesel;c. pembangkit listrik tenaga matahari;d. instaiasi biogas;e. jaringan distribusi tenaga listrik; dant saraxa prasarana energi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musya\Marah Desa-4. Pengadaan, pembangunarr, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana informasi daa komunikasi, antara lain:a. radio Single Side Band {SSB); danb. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengananalisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.B. Pengadaan, pembangunan,pengernbangan, dan pemeliharaarr
sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan
kebutuhan:
Pengadaan, pembangunar-r, pengembarlgarl dan pemeliharaan
sarana prasarana kesehatan, antara lain:a. air bersih berskala Desa;b. sanitasi lingkungan;c. jambanisasi;
mandi, cuci, kakus (MCK);e. alat bantu penya,r:dang Cisabilitas;f. panti rehabilitasi penSrandang disabilitas;g. posyandu; danh. sarana prasaraila kesehatan iainnya yang sesuai dengananalisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskandalam musyawarah Desa.21 Pengadaan, peizrbangunan, pengernbangan dan pemeliharaan
sararfa prasaraila pendidikan dan kebudayaan antara lain:a. taman bacaan masyarakat;
bangunan PAUD;
buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;d. wahana permainan anak di pAUD;
taman beiajar keagarnaan;
bangunan perpustakaan Desa;g. buku/bahan bacaan;
balai pelatihanlkegiatan belajar masyarakat;i. sanggar seni;j" peralatan kesenian; dan
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya
yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa
yang diputuskan daiam musyawarah Desa.c- Pengadaan, pembangunatrr, pengemhangan, dan pemeliharaafi
sarana prasarafia ekor:omi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi
Desa yang meliputi :1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahananpangan dan usaha pertanian berskala produktif yangdifokuskan pada kebijakan satu Desa satu proaut unggulan,antara lain:a. bendungan berskala kecil;b- pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem
pengairan;
irigasi Desa;
percetakan lahan pertanian;
kolam ikan;
kapal penangkap ikan;
tempat pendaratan kapal penangkap ikan;h. tambak garam;
kandang ternak;j. mesin pakan ternak;
K. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian
(saprotan); dan
sarar?a prasarana prnduksi pertanian lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.2l Pengadaan, pembangun€Irl, pemanfaatan dan pemeliharaansarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertaniarl yang difokuskan padakebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah,
- jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;b. lumbung Desa;
gudang pendingin (cotd sforage); dand. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnyayang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi oelayang diputuskan dalam musyawarah Desa.Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasaranajasa dan industri kecil yang difokuskan
pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
mesin jahit;
peralatan bengkel kendaraan bermotor;
mesin bubut untuk mebeler; dand. sarana dan prasaranajasa dan industri kecil lainnya yangsesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yangdiputuskan dalam mltsyawarah Desa.
Pengadaan, pembangnnan, pemanfaatan dan pemeliharaan
larana dan prasarana pemasaran yang difokuskan padakebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:a. pasar Desa;
pasar sayur;
pasar hewan;
tempat pelelangan ikan;
gudang barang; danf' sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuaidengan analisis kebutuhan dan kondlsi - neJa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasatana Desa Wisata, antara lain:a. pondok wisata;
panggung hiburan;
kios cenderamata;
kios warung makan;
wahana permainan anak;f. wahana permainan outbound;g. taman rekreasi;
tempat penjuaian tiket;i. rumah penginapan;
angkutan wisata; dan
sarana dan prasarana Desa wisata lainnya yang sesuaidengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Teknologi repat Guna (TTG) untuk
kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa
satu produk unggulan, antara lain:a. penggilingan padi;
peraut kelapa;
penepung biji-bijian;
pencacah pakan ternak;4)
C.
sangrai kopi;f. pemotong/pengiris buah dan sa5ruran;g. pompa air;
traktor mini; dan
sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisiskebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalammusyawarah Desa.
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sa-rana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:1. pembuatanterasering;
2 - kolam untuk mata air;
3. plesengan sungai;
4. pencegahan abrasi pantai; dan5. sarana prasal'ana untuk pelestarian lingkungan hidrr-p la.innya
yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa-
Pengadaan, pembangllnan, pengembangarr dan perneliharaan
saranaprasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau
kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;2. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana
alam;
3. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang
terkena bencana alam; dan
4. sarana prasarana untuk penangglrlangan bencana yang
lainnya sesrrai dengan analisis kebrrtuhan dan kondisi Desa
yarlg diputuskan dalam musyawarah Desa.
Untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dapat dibiayai dariDana Desa adalah sebagai berikut :A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,
antara lain:
penyediaan air bersih;
pelayanankesehatan lingkungan;
penyediaan makanan sehat untuk peningkatan giei bagi
balita dan anak sekolah;
perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menSrusui;
pengobatan untuk lansia;
f- pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagt penyandang
disabilitas; dan
g' kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawar-ah Desa.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
antara lain:D.
E.
B,a. bantuan insentif guru pAUD;
bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
penyelenggaraan pelatihan kerja;
penyelengaraan kursus seni budaya;
bantuan pemberdayaan bidang olahraga; dan
kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaar:r
lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan
lainnya -yang sesuai dengan anarisis kebutuha:n dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan
kemampuan tekn_is dan sumber da3ra lokal yang tersedia.
1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara rain:
pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
pengelola-an sara-na pengolahan air limbah; dan
e- pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesua_i
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
pengelolaan terminal Desa;
pengelolaan tambatan perahu; dan
pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.
3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
sistem informasi Desa;
website Desa;
radio komunitas; dan
pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.
C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan
prasarana ekonomi ;
1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan
satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
pembibitan tanaman paagar4
pembibitan tanaman keras;
pembenihan ikan air tawar;
pengelolaan usaha hutan Desa; dan
pengelolaan usaha hutan sosial;
pengadaan bibitlinduk ternak;
inseminasi buatan;
pengadaan pakan ternak; dan
sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.
2- Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan
satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
tepung tapioka;
kerupuk;
keripik jamur;
keripik jagung;
ikan a_sin;
abon sapi;
susu sapi;
kopi;
coklat;
karet; dan
k pengolahan hasil pertanian lainnya ya-ng sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarahDesa.
3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan
pada kebijakan satu Desa satu- produk unggulan, anta-ra rain:
4.a. meubelair kayu dan rotan,
pakaianjadilkonveksi
kerajinan tangan;
kain tenun;
kain batik;
bengkel kendaraan bermotor;
pedagang di pasar;
pedagang pengepul; dan
i, pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa
diputuskan dalam musyawarah Desa.sesual
yang
Pendirian dan pengembangan BUMDesa d,an/ata.u BUMDesa
Bersama,antara lain:
pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama; dan
penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama.
Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan, antara lain:
pengelolaan hutan Desa;
industri air minum;
industri pariwisata Desa;
industri pengolahan ikan; dan
produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam
musyawarah Desa.
Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa,
antara lain:
pembangunan dan penyewaan sarana prasarana
olahraga;
pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya
yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.5.
6.
7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu
Desa satu produk unggulan, antara lain:
pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran
untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya
yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan
satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
sosialisasi TTG;
b- pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atag
antar Desa
c- percontohan TTG untuk produksi pertanian,
pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan
sarana transportasi dan komunikasi serta pengemb€Lngan
d ffiffi1[::"t":Tt"r1T.,," atan rrc lainnya yans
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
,",-:,'ff::H:ffiT:ilffiJ":il"n" BUM Desa dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu
Desa satu produk unggulan, antara lain:
penyediaaninformasiharga/pasar;
pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi
masyarak at dan I atau koperasi;
kerjasama perdagangan antar Desa;
kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
pengelolaan pemasa_ran lainnya yang se-suai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.
D Penguatan kesiasiagaan masyarakat Desa dalam rnenghadapi
bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana alam;
3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
alam; dan
4. penguatan kesiapsingaan masyarakat yang lainnya sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.
E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
2. reboisasi;
3. rehabilitasi lahan gambut;
4. pembersihan daerah aliran sungai;
5. pemeliharaan hutan bakau;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7 - kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
F. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola
Desa yang demokratis.
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh
Desa, antara lain:
pengembangan sistem informasi Desa;
pengernbangan pusat kemasyarakatan atau balai ralcyat;
dan
kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.
2. Mengembangkan progr€rm dan kegiatan pembangunan Desa
secara berkelanjutan dengan menda5ragunakan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
penJrusunan arah pengembangan Desa;
pen]rusunan rancangan program/kegiatan pembangunan
Desa yang berkelanjutan; dan
kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.
3. Menlrusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan
prioritas, pendataan potensi dan aset Desa, potensi dan nilai
kearifan lokal antara lain:
4.a. pendataan potensi dan aset Desa;
penJrusunan profil Desaldata Desa;
pen1rusunan peta aset Desa; dan
d- kegiatan lainnya yarLg sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.
Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak
kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal, antar.a lain:
a- sosialisasi penggunaan dana Desa;
b" penyelengga.aan musyawarah kelompok penyelenggaraan
musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal;
penJrusunan usulan kelompok wa_rga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
dan
kegiatan lainnya yang sesuai dengan anarisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.
Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksa:raan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa, antara lain:
pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset
Desa berbasis data digital;
pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang
terbuka untuk publik;
pengembangan sistem informasi Desa; dan
kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawara_h
Desa.
Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan
lembaga adat, antara lain:
pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau
lembaga adat;
pelatihan pengurus iembaga kemasyarakatan Desa
dan/atau lembaga adat; dan
kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.5.
6.
7.Mendorong partisipasi masyarakat dalam pen]rusrrnan
kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa,
antara lain :
penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desaperihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam
Musyawarah Desa;
penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
c- Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.
Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang
berkelanjtitan, antara lain:
pelatihan kepemimpinan;
pembentukan kader pemberd,ayaan masyarakat Desa;
pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
kegiatan lainnya yar,g sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.
Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas
sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan
Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan
satu Desa satu produk unggulan, antara lain:a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan,
industri kecil dan perdagangan;
pelatihan teknologi tepat guna;
c- pelatihan pernbentukan dan pengembangan koperasi;
pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa,
antara lain:
1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin; dan
9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesrrai
kondisi.
kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk
pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu
produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa-8.
9.
10" Melakukan pengawa$an dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan
secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:a. Pemantauan berbasis komunitas;
Audit berbasis komunitas;
c- Pengemb€mg€rn unit pengaduan di Desa.
Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk
penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
Penyelengga.raan musyawarah Desa untuk
pertanggunglawaban dan serah terima hasil
pembangunan Desa; dan
Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalarn musyawarah
Desa.