Apa saja yang diatur dalam Pasal 48  Nomor m Tahun 2017?
Ketentuan dalam  Nomor m Tahun 2017 tentang , Pasal 48 menetapkan:

( 1) Penghaa:i.Ian, tunjangan kesejahteraan, uang jasa 
pengabdian I'impinan dan Anggota DPRD, eerta 
belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan 
anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan 
ke dalam jenis belanja aesuai deng,an ketentuan 
peraturan perundang-undanltBJl. BAB VII 
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADJ.\DNISTRATIF 
PIMPINAN DA.1\1 ANOOOTA DPRO (41 P..!nyec!iaan anggaran &ebagaimana dimaksud pada 
, meliputi pemenuhan kebutuhan kolanja aJat 
tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang 
diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretaria.t 
DPRD dengan memperhatikan pnnstp efisiensi, 
efektifitas, dan lu.f).lltutan sesuai pemturan 
perundang-undangan. ( l] Belanja sekretariat fraksi sebagAimana dimak&ud 
dalam 39 ayat (2t huruf e, dibiayai dari anggaran 
5ekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD 
dan eesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
(2} Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas penyediaan sarana dan 
anggaran. 
(3} Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada 
~yat (2), meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD 
dan kelengkapan kantor eesual dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangen dan tidak tennaauk 
sarana mobilitas, Pasal 47 B~Keenam 
Relanja Sekretariat Fraksi (21 Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli 
fraksi sei>agaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
lcbih lanjut dalam Peraturan Bupa.ti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.