Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 62 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 62 menjelaskan:

Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra 
Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan 
kualifikasi sebagai berikut: 
Persyaratan administratif sekurang -kurangnya meliputi : 
1. berbentuk badan hukum; 
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
3. membuat surat Pakta Integritas; 
4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen 
pendukungnya; da n 
5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas. 
Persyaratan teknis sekurang -kurangnya meliputi: 
1. cakap menurut hukum; 
2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa 
Pemerintah; 
3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan 
manajerial; dan 
4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas 
lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
Pejabat/ pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki 
hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang /Pengguna Barang, 
Tim pemanfaa tan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat 
ketiga dilarang menjadi calon mitra.