Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 28 Tahun 1999?
Ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, BAB III - KODE ETIK, Pasal 3 menetapkan:

(1) Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat dan 
kehormatan Pegawai Negeri Sipil serta keteladanan sikap, tingkah laku 
dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas 
kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari; 
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pengaturan 
perilaku agar PNS: 
a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan 
berintegritas tinggi; 
b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 
c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; 
d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat 
yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan etika pemerintahan ; 
f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara; 
g. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara atau Daerah secara 
bertanggung jawab, efektif , dan efisien; 
h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan 
tugasnya; 
1. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada 
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 
J. tidak meyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, 
kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari 
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain( a. memegang teguh ideologi Pancasila; 
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; 
c. mengabdi kepada Negara dan rakyat Indonesia; 
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan keterampilan; 
f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; 
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik ; 
i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program 
pemerintah; 
J. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, 
akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; 
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; 
1. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; 
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja; 
n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan 
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai 
perangkat sis tern karier.