Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014?
Norma hukum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, BAB III - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 10 berbunyi:

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pelaksanaan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 
(2} Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada 
saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa. laporan relalisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan 
c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% dilaksanakan setelah 
Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; 
(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan 
rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima 
puluh persen). 
(6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung 
berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 
(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume 
output, cara pengadaan, dan capaian output. 
(8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat 
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan 
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.