Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 3 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN, pada BAB II - PRINSIP PENGELOLAAN, Pasal 6 dinyatakan:

(1) Penyaluran dan pencairan DD dilakukan melalui 
bank yang ditunjuk atau RKD. 
 
(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
RKUD ke RKD. 
 
(3) Pemin dahbukuan dari RKUD ke RKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 
Desa diterima di RKUD. 
 
(4) Penyaluran D D sebagaimana dimak sud pada 
, berdasarkan alokasi dana masing -
masing Desa. 
 
(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada 
, dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah membuatkan tanda terima sebagai 
lampiran Surat Perintah Pembaya ran untuk 
proses Surat Perintah Membayar dan Surat 
Perintah Pencairan Dana; dan 
b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana 
sebagaimana dimaksud pada huruf a 
Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah melakukan 
pemindahbukuan Dana Desa. 
 
 
 
 
 13 Pasal 7 
 
(1) Penyaluran D D dilakukan secara bertahap , 
yaitu : 
a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh per 
seratus) ; dan 
b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh per 
seratus) . 
 
(2) Penyaluran D D tahap I dilakukan setelah Kepala 
Desa menyampaikan : 
a. Peraturan Desa tentang APB Desa; da n 
b. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahun 
Anggaran sebelumnya. 
 
(3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan 
kepada Bupati melalui Camat. 
 
(4) Penyaluran D D tahap II dilakukan setelah 
Kepala Desa menyampaikan laporan rea lisasi 
pengunaan Dana Desa Tahap I yang 
menunjukkan paling kurang telah digunakan 
sebesar 50 % (lima puluh per seratus) kepada 
Bupati melalui Camat. 
 
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dan ayat (4) setelah dilakukan 
konsolidasi disampaikan kepada Menteri 
Keuangan oleh Bupati. 
 
(6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) di delegasikan dari Bupati kepada 
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah . 
 
 
 
 
 14 BAB V 
 
PENGGUNAAN