Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN Nomor 14 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN Nomor 14 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok 
Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Solok Selatan .
7. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut PD Teknis 
adalah Badan dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok 
Selatan yang melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
8. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit 
keija dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan Palayanan 
di bidang Perpajakan kepada Masyarakat baik yang telah terdaftar 
sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja 
Direktorat Jenderal Pajak.
9. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang 
selanjutnya disingkat KP2KP adalayh unit kerja di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang merupakan 
kepanjangan tangan dari KPP Pratama.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 
produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah 
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakan.
13. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP 
adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum 
memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan 
Status Wajib Pajak.
14. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status 
Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.