Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 pada Pasal 41?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KAUR Nomor O Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA, BAB VIII - PENGELOLAAN, Pasal 41 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun 
anggaran. 
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan . 
(3) Laporan pertanggungj awaban realisasi pelaksanaan APBDes a 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 
Tahun Anggaran berkenaan; 
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 
Anggaran berkenaan; dan 
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 
masuk ke desa. 
(5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR 
BAGIAN HUKUM 
TELAH DIPROSES DAN PAljAF 
DITELITI KEBENARANNYA ,w 
--------'-----l 
-18 -
Pasal42 
( 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 diinformasikan 
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang 
mudah diakses oleh masyarakat . 
(2) Media informasi sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) antara lain papan 
pengumuman, radio komunit as, dan media informasi lainnya. 
(3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampai kan 
kepada Bupati melalui camat. 
(4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 
(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 
(5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu 
Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan 
Pembayaran serta Pemyataan Pertanggungjawaban Belanja, Laporan 
realisasi kegiatan, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada 
semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.