Apa saja yang diatur dalam Pasal 39 pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007?
Ketentuan dalam pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, BAB I - KETENTUAlf UMUM, Pasal 39 menetapkan:

Pasal 38 Strategi pengembangan jaringan irigasi pertanian dan perikanan dilakukan 
melalui: 
a. penyusunan rencana induk jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier; 
b. pembangunan jaringan irigasi baru; 
c. peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan norma, standard dan 
pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan 
d. pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pasal 37 Pasal36 
Kebijakan pengembangan jaringan irigasi pertanian dan perikanan dilakukan 
dengan upaya pengembangan, pengelolaan dan pelestarian sistem irigasi agar 
dapat melindungi petani dan pembudidaya dalarn menjalankan profesinya 
secara mandiri. Paragraf 8 
Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi 
Pertanian dan Perikanan Arahan pengembangan jaringan prasarana perikanan di wilayah pesisrr 
sebagairnana tercantum dalarn Pasal 34 digambarkan dalarn Peta Zona 
Perikanan Tangkap dan Peta Zona Perikanan Budidaya sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran Ill dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 35 d. mengernbangkan budidaya perikanan di wilayah pesisir. 
Kebijakan pemanfaatan pulau-pulau pecil sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
42 ayat ( l) dilakukan secara terpadu, optimal dan lestari berbasis pelestarian 
dan perlindungan lingkungan. Pasal 43 Bagian Kedua 
Pemanf-tan Pulau-Pulau Kecil ( 1) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil terdiri atas rencana 
pemanfaatan. 
(2} Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan arahan 
pemanfaatan. Pasal 42 Bagian Kesatu 
Umum BAB IV 
RERCAKA STRUKTUR RUAKG PULAU .. PULAU KECIL Arahan pengembangan minapolitan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. melakukan pemberdayaan masyarakat pe]aku minabisnis di kawasan 
Minapolitan; 
b. meningkatkan minabisnis komoditas unggulan lokal; 
c. mengembangkan kelembagaan keuangan di kawasan Minapolitan; 
d. mengembangkan kelembagaan penyuluhan perikanan; 
e. meningkatkan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan 
terminal/subterminal minabisnis dan pusat lelang basil perikanan; 
f. mengembangkan pendidikan perikanan untuk generasi muda; 
g. mengembangkan teknologi tepat guna di kawasan Minapolitan; 
h. revitalisasi tambak tradisional; dan 
i. meningkatkan kualitas produk dan usaha perikanan dan kelautan sesuai 
standar nasional dan in ternasional. Pasa.l 41 e. pengembangan investasi. bagi kondusif Strategi pengembangan Minapolitan meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a. pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan 
pasar; 
b. pengembangan sarana dan prasarana umum yang menunjang 
minapolitan; 
c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan 
d. reformasi regulasi yang berhubungan dengan iklim 
pengembangan usaha, pengembangan ekonorni; dan Pasal 40 d. pengembangan manajemen minabisnis; dan 
e. pengembangan industrialisasi perikanan. 
a. zona hutan; 
b. zona pertanian; 
c. zona perikanan Budidaya; 
d. zona perikanan Tangkap; 
e. zona pelabuhan; 
f. zona pertambangan; 
g. zona industri; ( 1) Rencana pola ruang wilayah pesisir meliputi penetapan : 
a. kawasan pemanfaatan umum; 
b. kawasan konservasi; 
c. kawasan strategis nasional tertentu; dan/atau 
d. alur laut. 
(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana d.imaksud pada ayat ( 1) 
digarnbarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 350.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan meru pakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(3) Kawasan pemanfaatan um urn sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
a terdiri atas : Pasal 47 BABV 
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PBSISIR 
Bagian Kesatu 
Umum Arahan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 digambarkan dalam Peta Rencana Zonasi Pulau-pulau Kecil sebagaimana 
tercantum dalam Larnpiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini, Pasal 46 Arahan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui : 
a. invent.arisasi data untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian 
pemanfaatan pulau-pulau kecil di pesisir Kabupaten; 
b. mengembangkan sa.rana dan prasarana pendukung pariwisata bahari di 
Pulau Sulah, Sebuku, Sebesi, Mundu, dan Gugus Pulau Kandang- 
Panjurit; dan 
c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung di Pulau Sebesi 
sebagai Daerah Konservasi dan pariwisata bahari. Pasal 45 Strategi pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui : 
a. penataan peran masyarakat dan swasta; 
b. penyusunan basis data; 
c. pengem bangan dan penataan sa.rana dan prasarana; dan 
d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat. Pasal 44 
Zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) huruf a seluas ± 
30.570, 10 ha (kurang lebih tiga puluh ribu lirna ratus tujuh puluh koma 
sepuluh hektar] terdiri atas : 
a. Hut.an Produksi seluas ± 16.783,9 ha (kurang lebih enam betas ribu tujuh 
ratus delapan puluh tiga koma sembilan hektar) meliputi: 
1. register 5 Way Katibung I di Kecamatan Katibung dengan luas ± 
1.922,9 ha (kurang lebih seribu sembilan ratus dua puluh dua koma 
sembilan hektar); 
2. register 35 Way Ka.tibung 11 di Kecamatan Kati.bung dengan luas ± 
3.800 ha {kurang lebih tiga ribu delapan ratus hektar); 
3. register 1 Way Pisang di Kecamatan Ketapang dengan luas ± 8.971 ha 
(kurang lebih delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu hektar), 
4. register 35 Pematang Taman di Kecamat.an Sragi dengan luas ± 2.090 
ha (kurang lebih dua ribu sembilan puluh hektar). 
b. Hu tan Lindung seluas ± 13. 786,2 ha (kurang lebih tiga belas ribu tujuh 
ratus delapan puluh enam koma dua hektar) meliputi : 
1. register 6 Way Buatan di Kecamatan Katibung dengan luas ± 950,4 ha 
(kurang lebih sembilan ratus lima puluh koma empat hektar); 
2. register 1 7 Batu Serampok di Kecamat.an Katibung dengan luas ± 
7.130 ha (kurang lebih tujuh ribu seratus tiga puluh hektar); 
3. register 3 Kawasan Pengembangan Hut.an Lindung (KPHL) Rajabasa di 
Kecamatan Rajabasa dengan luas ± 5.200,9 ha [kurang lebih lima ribu 
dua ratus koma sembilan hektar); 
4. register 1 Way Pisang di Kecamatan Sragi dengan Iuas ± 505,9 ha 
(kurang lebih lima ratus lima koma sembilan hektar). Ba1ian Kedua 
Kawasan Pemanfaatan Umum 
Paragraf 1 
Zona Hutan 
Pasal48 h. zona pariwisata; dan 
i. zona permukirnan. 
( 4) Ka.wasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) terdiri atas : 
a. zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; 
b. zona konservasi perairan; 
c. zona sernpadan pantai dan sungai; 
d. zona rawan bencana. 
(5) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c terdiri atas : 
a. zona instalasi militer; clan 
b. zona situs warisan dunia. 
(6} Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d terdiri atas : 
a. alur pelayaran; 
b. jalur penangkapan ikan; 
c. alur migrasi ikan, mamalia laut dan penyu.