Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 804 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 804 Tahun 2018 tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN, BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA, Pasal 3 menetapkan:

dan ayat (3) dapat dilakukan 
berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut: 
pelelangan umum, dilakukan terhadap pek erjaan 
yang nilainya diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah); 
pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pek erjaan 
yang nilainya diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah); 
penunjukan 
 
 
8 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
penunjukan langsung , dilakukan dalam hal: 
1. keadaan tertentu, yang meliputi : 
penanganan darurat yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya dan waktu 
penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak 
dapat ditunda untuk 
keselamatan/perlindungan masyarakat, 
termasuk : 
akibat bencana alam dan/atau bencana 
non alam dan/atau bencana sosial ; 
dalam rangka pencegahan bencana; 
dan/atau 
akibat kerusakan sarana/prasarana yang 
dapat menghentikan kegiatan pelayanan 
publik ; 
barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat 
dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) 
pemegang hak paten, atau pihak y ang telah 
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau 
pihak yang menjadi pemenang pelelangan 
untuk mendapatkan izin dari Pemerintah 
Daerah Kota; 
2. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat 
khusus, yang meliputi : 
barang/jasa berdasarkan tarif resmi yan g 
ditetapkan Pemerintah ; 
barang/jasa yang bersifat kompleks yang 
hanya dapat dilaksanakan dengan 
penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 
1 (satu) penyedia yang mampu ; 
pekerjaan pengadaan dan distribusi 
perbekalan farmasi dalam rangka menjamin 
keter sediaan perbekalan farmasi untuk 
mempertahankan mutu pelayanan dan 
keselamatan masyarakat . 
pengadaan … 
 
9 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
pengadaan langsung dilakukan terhadap pekerjaan 
yang nilainya sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian 
tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non 
kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur 
sebagai berikut : 
1. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang 
nilainya sampai deng an Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa 
kuitansi ; 
2. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang 
nilainya sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti 
perjanjian berupa Surat Pesanan (SP )/Order Kerja 
(OK); 
3. pengadaan langsung penyedia barang/jasa 
yang nilainya sampai dengan 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 
tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah 
Kerja (SPK).