Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor 6 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor 6 Tahun 1945 tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang -
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 1965 
2 
 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2757); 
3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) ; 
4. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women (Konvensi mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tamb ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ; 
5. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan 
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang 
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang 
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat 
Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3783) ; 
6. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886) ; 
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 3 5 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran 
Negara Re publik Indonesia Nomor 5606) ; 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4419) ; 
9. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4635) ; 
10. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
11. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan 
Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child 
on The Sale of Children, Child Prostitutio n and Child 
Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak -hak Anak 
3 
 
mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5330) ; 
12. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5332) ; 
13. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub lik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahu n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer intahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang -Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari h al Pembentukan Daerah -daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4604) ; 
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ; 
18. Peraturan Da erah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap 
Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
20); 
19. Peratura n Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 201 6 Nomor 5 Seri E No. 
4 
 
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
157); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PE RWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL 
dan 
 
BUPATI KENDAL 
 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN 
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN KENDAL .