Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 81 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 81 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, ketentuan pada BAB V - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 berbunyi:

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan 
layanan pengadaan barang/j asa pemerintah secara elektronik 
dan sistem layanan informasi publik sesuai kewenangan yang 
dilimpahkan oleh Kepala Dinas. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja UPT LPSE dan SIP; 
b. pengkoordinasian kegiatan UPT LPSE dan SIP dengan unit 
kerja lain; 
c. pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik; 
d. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya; 
e. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; 
f. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis 
pengoperasian SPSE; 
g. pengelolaan sistem yang berkaitan dengan informasi publik; 
h. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pelaksanaan 
layanan pengadaan secara elektronik dan informasi publik; 
i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada kepala 
dinas dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara 
elektronik dan layanan sistem informasi publik; 
j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan fungsi UPT LPSE dan SIP; dan 
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha