Apa substansi hukum dari Pasal 132 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Materi muatan Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 132, adalah:

{11 Keanggotaan TABG meliputi unsur-unsur, dan bidang keahlian dan bidang 
tu gas. 
(2) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. unsur asosiasi profesi, masyarakat ahli, masyarakat adat, dan perguruan 
tinggi;dan 
b. unsur instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau 
Pemerintah tennasuk jabatan fungsional teknik tata bangunan dan 
perumahan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang terkait yang 
mempunyai sertifikat keahlian. 
(3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi. keahlian 
bidang-bidang yang terkait dengan bangunan gedung atau fungsi dan 
pemanfaatan bangunan gedung, sedangkan bidang tugas meliputi tugas 
kepemerintahan. 
(4) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, 
Sekretaris dan Anggota, 
(5) Komposisi keanggotaan dan jumlah anggota tiap unsur mengikuti ketentuan 
yang berlaku. 
(6) Dalam hal ahli yang dibutuhkan tidak cukup atau tidak terdapat dalam 
Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengundang ahli dari kabupaten/kot.a. atau 
dari provinsi lainnya. 
(7) Data base anggota TABG disusun dan selalu dimutakhirkan setiap tahun oleh 
Pemerintah Daerah. 
(8) Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap. 
(9) Masa kerja TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat diperpanjang 
sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kerja. 
{10) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur 
dengan Peraturan Bupati. Pasal 131 Keanaotaan TABG (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TABG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6). ayat (7) dan ayat (8) 
diatur dengan Peraturan Bupati.. 
(10) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan oleh 
Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini 
dinyatakan berlaku efektif. 
( 1) Objek pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraa.n bangunan 
gedung sebagairnana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a meliputi kegiatan 
pernbangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian termasuk 
perawatan dan/ atau pemugaran bangunan gedung dan lingkungannya yang 
dilindungi dan dilestarikan dan/ atau kegiatan pembongkaran bangunan 
gedung. 
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi 
persyaratan: 
a. dilakukan secara objektif; 
b. dilakukan dengan penuh tanggungjawab; 
c. dilalrukan dengan tidak menimbulkan gangguan kepada pemilik/ pengguna 
bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan; dan 
d. dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian kepada pemilik/pengguna 
bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan. 
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 
perorangan, kelompok, atau organisasi kernasyarakatan melalui kegiatan 
pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap: 
a. bangunan gedung yang ditengarai tidak laik fungsi; 
b. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/ atau 
pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat gangguan bagi 
pengguna dan/atau masyarakat dan lingkungannya; 
c. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau 
pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat bahaya tertentu bagi 
pengguna dan/atau masyarakat dan 1ingkungannya; dan 
d. bangunan gedung yang ditengarai melanggar ketentuan perizinan dan lokasi 
bangunan gedung. 
(4) Hasil pantauan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis 
kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui TABG. 
(5) Pemeritah Daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan 
evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan 
dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya 
kepada pelapor. Pasal 134 Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat terdiri atas : 
a. pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraa.n bangunan gedung; 
b. pernberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempumaan 
peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung; 
c. penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang 
terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan 
penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan darnpak penting 
terhadap lingkungan; dan 
d. pengajuan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, 
merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum. Pasal 133 BAB VI 
PERAN MASYARAKAT DA.LAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 
Paragraf 1 
Lingkup Peran Masyarakat 
( l) Penyarnpaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang 
terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan 
penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting 
terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 133 huruf c 
bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa berkepentingan dan 
bertanggung jawab dalam penataan bangunan gedung dan lingkungannya. 
(2) Penyarnpaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dapat dilakukan oleh : 
a. perorangan; 
b. kelompok masyarakat; 
c. organisasi kemasyarakatan; 
d. masyarakat ahli, atau 
e. masyarakat hukum adat. Pasal 137 (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan 
pertimbangan bagi Pemeritah Daerah dalarn menyusun dan/atau 
menyempurnakan peraturan, pedoman dan standar teknis dibidang bangunan 
gedung. ( 1) Objek pemberian masukan atas penyelenggaraan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b meliputi masukan terhadap 
penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar 
teknis di bidang bangunan gedung di lingkungan Pemeritah Daerah. 
(2) Pernberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan 
dengan menyampaikannya secara tertulis oleh : 
a. perorangan; 
b. ke]ompok masyarakat; 
c. organisasi kemasyarakatan; 
d. masyarakat ahli; atau 
e. masyarakat hukum adat. Pasal 136 (1) Penjagaan ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a dapat ditakukan oleh masyarakat melalui: 
a. pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat 
mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung; dan 
b. pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok masyarakat yang dapat 
menggangu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 
(2) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) masyarakat dapat 
melaporkan secara lisan dan/ atau tertulis kepada : 
a. Pemerintah Daerah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan 
pemeri.ntahan di bidang keamanan dan ketertiban; dan 
b. Pihak pernilik, pengguna atau pengelola bangunan gedung. 
(3) Pemeri.ntah Daerahwajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penelitian dan 
evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan 
dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya 
kepada pelapor. Pasal 135 
(I) Gugatan perwakilan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf d dapat diajukan ke pengadilan apabila hasil 
penyelenggaraan bangunan gedung telah menimbulkan dampak yang 
mengganggu atau merugikan masyarakat dan lingkungannya yang tidak 
diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan. Pasal 139 Paraeraf3 
Gugatan Perwakflan ( 1) Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat dan 
pertimbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan 
gedung tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang menirnbulkan dampak 
penting terhadap lingkungan. 
(2) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan 
kegiatan yaitu : 
a. penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan 
bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan; 
b. penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a 
kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan 
RTBL dan bangunan gedung yang akan menimbulkan dampak penti.ng bagi 
lingkungan; 
c. mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk 
menghadiri forum dengar pendapat. 
(3) Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
adalah rnasyarakat yang berkepenti.ngan dengan RTBL, rencana teknis 
bangunan gedung tertentu dan penyelenggaraan bangunan gedung yang akan 
menimbulkan darnpak penting bagi lingkungan. 
{4) Hasil dengar pendapat sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dituangkan dalarn 
dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penyelenggara dan wakil dari 
peserta yang diundang. 
(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi simpulan dan keputusan 
yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh penyelenggara bangunan gedung. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan forum dengar 
pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 138 Paragraf2 
Forum Dengar Pendapat (3) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBL yang lingkungannya 
berdiri bangunan gedung tertentu dan/ a tau terdapat kegiatan bangunan 
gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapat 
disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat 
masyarakat yang difasilitasi oleh Pemeritah Daerah, kecuali untuk bangunan 
gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan 
Pemeritah Daerah. 
(4) Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan 
dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah atau Pemeritah 
Daerah. 
Paragraf6 
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pem.anfaatan Bangunan Gedung