Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 17 Tahun 2010 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 17 Tahun 2010 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK., FUNGSI, BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2). Badan Ketahanan 
Pangan. dan Penyuluhan mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan 
konsumsi, penyuluhan pertanian. Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang ketersediaan dan 
kerawanan pangan, distribusi dan konsumsi, penyuluhan pertanian serta penyuluhan 
kehutanan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketersediaan dan 
kerawanan pangan, distribusi dan konsumsi, penyuluhan pertanian serta penyuluhan 
Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
d. Pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan konsumsi, 
penyuluh pertanian dan penyuluh Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
e. Penyelenggaraan monitoring. evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan 
kerawanan pangan, distribusi dan konsumsi, penyuluh pertanian serta penyuluh Perikanan 
dan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
f. Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan. Penyuluhan 
Pertaniaan, Perikanan dan Kehutanan; 
g. Pengelolaan admnistrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan Badan Ketahanan 
Pangan. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan: · 
h. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya dibidang ketersediaan dan kerawanaan 
pangan, distribusi dan konsumsi. penyuluh pertaniaan serta perikanan dan kehutanan yang 
diserahkan oleh Bupati.