Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 2?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi: 
sistem organisasi perangkat Desa; 
pembinaan kelembagaan masyarakat; 
pengelolaan tanah kas Desa; 
pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan 
sebutan setempat; 
pengelolaan tanah bengkok; dan 
pengembangan peran masyarakat Desa. 14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh 
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul 
karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.