Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 45 PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULA UAN ARU Nomor 3 Tahun 2003.
Redaksi dari PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULA UAN ARU Nomor 3 Tahun 2003 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURA N DAERAH, pada BAB V - J, Pasal 45 menjelaskan:

(1) Ketentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {I), 
ayat [2), ayat (3) dan ayat (4) mulei berlaku pada tanggal, 
8. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peratursn Dersh 
tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat 
pengundangannya. 
9. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan 
Daetah lebih swal daripada saat pengurdangannya (artinya, 
berlaku surut) , perlu diperhatikan hal-hal scbagai berikut: 
1.ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidans, 
baik bera t, sifat maupun klasifikasinya, tidak ikut 
diberlakustrut kan ; 
2. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku srut it 
terhadap tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat 
hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam 
ketentuan peralihan; dan 
3. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya 
ditetapkan tidek lebih dahulu dari saat rancangan 
Peraturan Daerah tersebut mulai diketahti oleh 
masyaraka t, misalnya, saat rancangan Peraturan Daerah 
itu disampaikan ke DPRD. 
• 
• 10. Saat mulei berlaku Peraturan Daerah, pclaksanaannya tidak 
boleh diteta pkan lebih aswal daripada saat mulai berlaku 
Peraturan Perundang -Undangan yang men dasarinya. 
C.5. Ketentuan Penuturp 
I. Ketentuan penutuap diterpatkan dalam bab terakhir. Jika 
tidak dilakukan penge lompokan bab, ketentuan penutup 
ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir. 
2. Pada umumn ye ketentuan pemutup memuat ketentuan 
mengenai ; 
a. penunjuk an organ dar/atau perlengkapan yang 
melaksanakan Perarturan Daerah; 
b. nama singka t; 
c. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan 
d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah. 
3. Kete ntuan penutap dapat memuat peraturan pelaksanaan 
yang bersi fat ; 
a. menjalankan {eksekutin) , misahnya, pentnjukan Pejabat 
tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, 
mengangkat Pegaw ai dan lain-Iain; dan 
b. mengatur [legis lati), misalnya , memberikan kewenangan 
untuk membu at peratuman pelaksanaan 
4. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan 
perlnya penggentian seluruh dan/atau scbagian matcri 
Peraturan Daerah lama , di dala m Peraturan Daerah baru 
harus secara tegas diatur mengen ai pencabutan seluruh 
dan/atau sabagian Peraturan Daerah lama. 
5. Rumusan pencabutan diaswali dengan frase "Pada saat 
Peraturan Daerah ini berlaku, kecuali untuk pencabutan 
yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan 
tersendiri . 
6. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah 
hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi 
menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang 
dicabut. 
7. Untuk mencabut Pera turan Daerah yang telah diundangkan 
dan telah mulai bcrlaku , gunakan frase dicabut dan 
dinyata kan tidak berlaku . 
• Con.toh_ ; 
Pala saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Nomnor •.. Tahun ...•. tentang .ors·, [Lembaran 
Daerah KABUPATEN KEPULAUAN ARU 'Tahun .•.. Nomor 
.... J dicabu t dan dinyatakan tidak berlaktu. 
D. PENUT'UP 
1. Penutup merupakan bagian terakhi r Peratu ran Daerah dan memuat: 
a. rumusan perin tah pengundangan dan penempatan Peratuaran 
Daerah dalam Lembaran Daerah ; 
b. penandatanganan pengesahan dan/atau pene tapan Peratur an 
Daerah; 
c. penguandangan Peraturan Daerah; den 
d. bagian penutup . 
2. Rurusan peritah pengunda ngan dan penerpatan Peraturan Daerah 
dalam 
Lembaran Daerah KABUPATEN KEPULAUAN ARU berbunyi sebagai 
berikut : 
Contoh ; 
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerinta hkan 
pengundangan Pera turan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabpaten Kepuauan Ar 
3. Penandatanganan pengesahan dan/ atau penetapan Peratur an Daerah 
mertua t: 
a. tempat den tanggal pengesaban dan/atau pcnctapan; 
b. nama jabatan; 
c. tanda tangan Pejabat; dan 
d. nama lengkap Pejaba t yang menand atangani, tanpa gelar den 
pang.kat. 
4, Rumusan tempa t dan tanggal pengesahan dan/atau pcnetapan 
diletakkan sebelah kan.an. 
5. Nama jabatan dan nama pejaba t ditulis dengan huruf kapital. Pada 
akhir nama jabatan diberi tanda baca kora. 
' 
• 
• Contoh untuk pecactapan_; 
Ditetapkan di Dobo 
pada tatggal 
BUPATT KEPU LAUAN ARU , 
tan.da tangan 
JOHAN GONOA 
6, Pengundangah Pcraturan Dacrah memuat: 
a. tempa t dan tanggal pengu dang; 
b. nama dan jabatan yang berwen ang mengundangkan; 
c. tanda tangan; dan 
d. nama pejabat lengka p yang berhak menandatangani, tanpa gelar 
dan pangka t. 
7, Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di 
scbelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan dan/atau 
penetapan). 
8, Nara jabatan dan nama pcjaba t ditulis dengan huruf kapi tal. Pada 
akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. 
Contoh; 
Diundangka n di Dobo 
pada tanggal 
PIt.SEKRETAR IS DAERAH KABUPATE N KEPU LAUAN ARU, 
tanda tangan 
MOHAMAD DJUMPA 
9. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daera.h 
Kabupaten Kepu lauan Aru beserta dan nomor dari Lembaran Dacra.h 
Kabupate n Kcpulau an Aru tcrscbut. 
10. Perulisan frase Lembaran Daerah Kabupaten Kepulau~n Ar ditulis 
seluruhnya dengan huruf kapital . 
Contoh ; 
LEMBARAN DAERA H KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
TAHUN 2015 NOMOR .... 
• E. PENJELASAN 
• Sctiap Peraturan Daerah dapat diberi perjelasan, jika diperi ukan. 
2. Naskah penjelasant disusun bersama-sama dengan penyusunan 
rancangan Pera turan Daerah. 
3. Judul penje lasan sama denga n Peraturan Daerah yang bersangkutan. 
Contah 
PEN JELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPA TEN KEPULA UAN ARU 
NOMOR .•• TAHUN • 
TEN'TANG TEK NTK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH 
4, Penjclasan Peraturan Dacrah mcmuat penjclasan urum dan 
penjelasan pasal demi pasal . 
Contoh 
I. UMUM 
II. PASAL DEM I PASAL 
5. Rincian penjeiasan umum dan penjelasan pasal demi pasa diawali 
dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital. 
6. Penjelasan umum uralan secara sistemat is mengenai latar belakang 
pemikira n, maksud dan tujuan penyusunan Perauran Daerah yang 
telah tercantum sccara singkat dalam butir konsiderans serta asas­ 
asas, tujua n, atau pokok -pokok yang terkand ung dalam batang 
tubuh Peraturan Daerah . 
7, Dalam penyu sunan penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan 
agar rurnusannya 
a. tidak bartentangan dengan materi pokok yang diatur delem batang 
tubuh; 
b. tidak memperl as atau menambah norma yang ada dalam batang 
tubu h; 
c. tidak melakukan pengulangan atas rateri pokok yang diatur dalam 
batang tubuh; dan 
d. tidak mengulang i raian kata, ist~la.h dan/atau pengertian yang 
tela.h dimuat di dalam ketentuan umum. 
F. LAMPIRAN (ika diperlukan) 
� �,�, ') 
Dalam hal Peraturan Daerah mem erlukan lampiran, hal terscbut har~is l 
+¢ , 
dinyatakan dalam batang tubuh dan peryataan bahwa lampiran 
tcrsebut merupekan bagiant yang tidak terpisahkan dari Peraturn 
Daerah yang bersangkutan. Pads akhir lampiran harus dicantumkan 
nama dan tanda tangan pejahat yang mengesahkan/menetapkan 
Peraturan Daerah yang bersangkutan. 
BUPATI KEPULAUAN ARU, 
ttd 
JOHANGONGA