Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 19 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 19 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KAMPUNG, khususnya BAB III - PERATURAN KAMPUNG, Pasal 8, adalah:

(1) BPK mengundang Kepala Kampung untuk membahas dan menyepakati 
rancangan Peraturan Kampung yang diajukan BPK dan/atau Kepala 
Kampung. 
(2) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada 
diselenggarakan oleh BPK dalam musyawarah BPK. 
(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka 
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengantar rancangan 
Peraturan Kampung dari Kepala Kampung diterima oleh BPK dan paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengantar rancangan Peraturan 
Kampung dari BPK diterima oleh Kepala Kampung. 
(4) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Kampung prakarsa Pemerintah 
Kampung dan usulan BPK mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam 
waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan 
Kampung usulan BPK sedangkan Rancangan Peraturan Kampung usulan 
Kepala Kampung digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. 
(5) Musyawarah BPK dalam pembahasan rancangan Peraturan Kampung 
dipimpin oleh pimpinan BPK dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 
paling sedikit 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah anggota BPK. 
(6) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mencapai kesepakatan/permufakatan, pengambilan keputusan dilakukan 
melalui pemungutan suara. 
(7) Setiap proses dalam pembahasan rancangan Peraturan Kampung dicatat 
dan dituangkan dalam notulen musyawarah. 
- 7 -
(8) Dalam hal terjadi kesepakatan antara BPK dan Kepala Kampung dalam 
pembahasan rancangan Peraturan Kampung, kesepakatan dituangkan 
dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Pimpinan BPK 
dan Kepala Kampung.