Apa bunyi lengkap Pasal 11 dalam PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN Nomor 9 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan, pada , Pasal 11 dinyatakan:

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan 
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Kabupaten Muna Barat melalui Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Muna Barat. Pasal 10 
( 1) Belanja Ru mah Tangga sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf d disediakan dalam rangka menunjang 
pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD. 
(2) Belanja Rumah Tangga sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah 
tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 
daerah. Pasal 9 
(1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Ketua 
DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan 
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan 
dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas 
Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari- hari. 
(2) Besarnya Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan 
sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua 
ratus ribu rupiah) /perbulan; 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta 
lima ratus dua puluh ribu rupiah) /perbulan. (4) Tunjangan Transportasi sebagaimana di maksud pada ayat 
(2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%). -7- 
2017 TAHU N BARAT MUNA KABUP ATEN DAE RAH 67 BERITA 
NOMOR TARIS DAERAH, Diundangkan di Lawo ro 
pada tanggal I .E- l O -- 2017 LA ODEM. RAJIUN TUMADA ASISTEN r @i_ 
BAGII\N H _~'- __ I 
~ l "ll I<~ Ur, 
··tfui:.~~ ~ ~- · Diteta pkan di Laworo 
pada tanggal I 3- I O -201 7 Pasal 13 
Perat uran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan gkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta hkan 
pengund angan Peratur an Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. BAB VI 
PENUTUP