Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Substansi 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 5, memuat:

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimakud dalam Pasal 4 disampaikan kepada KPK Pasal 4 
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN . 
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III 
PENY AMPAIAN LHKPN Pasal 3 
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Penyelenggara 
Negara dalam hal pelaporan harta kekayaan . Pasal 2 
~ Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
'-----' penyampaian, pengumuman , pengelolaan, pengawasan pelaksanaan LHKPN. BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 
Muna. 
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muna. 
10. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Muna . 
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi 
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 
12. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, 
berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat 
dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/ suami dan 
anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama 
penyelenggara negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama 
penyelenggara memangku jabatannya. 
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah 
laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian 
informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, 
pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. 
14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh penyelenggara negara kepada 
publik . 
15. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektonik yang 
dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 
16. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang wajib mengisi dan menyampaikan 
LHKPN . 
1 7. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi 
e-LHKPN di lingkungan instansinya. 
18. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola 
aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.