Menurut Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964, apa isi dari Pasal 32?
Pasal Pasal 32 dalam Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, pada BAB Ill - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, menyatakan:

Kepala Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 
Pasat33 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti 
dan mematuhl petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing­ 
masing serta menyampaikan laporan berkata tepat pada waktunya. 
Pasal34 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk teknls kepada bawahan. 
Pasal35 
Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula 
kepada Saluan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. -13- 
., .. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUNA BARAT, Diundangkan di Laworo 
pada tanggal 2015 L.M RAJIUN TUMADA Ditetapkan : di Laworo 
Pada tanggal : 2o -OS' · 2015 
Pj. BU BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal39 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut 
dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal40 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahulnya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan 
penempatanya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna Barat. r Pasal38 
Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. -14- 
; Diundangkan di Laworo 
padatangga l 2015 2015 PAR AF KOOROIN ASI 
KEPUT USAN BUPATI MUNA BAR AT 
P/RAF/lGL: BABVI 
KETENTUAN PENUTU P 
Pasal39 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut 
dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedom an pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.