Bagaimana redaksi normatif Pasal  1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 19 Tahun 2017 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal  1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud den gan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang selanjutnya 
disingkat DPRD , adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bondowoso seba gai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai 
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara ke langsungan 
hidupnya. 
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat -pusat permukiman 
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat 
yang secara hierar kis memiliki hubungan fungsional. 
8.Pola… 
- 15 - 
 8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi 
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ru ang. 
10. Rencana Tata Ruang Wilayah , yang selanjutnya disingkat 
RTRW , adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah 
Kabupaten Bondowoso. 
11. Rencana Detail Tata Ruang , yang selanjutnya disingkat 
RDTR , adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang 
wilayah kabup aten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi 
kabupaten. 
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang 
meliputi pengaturan, pembina an, pelaksanaan dan 
pengawasan penataan ruang. 
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk 
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi 
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
struktur rua ng dan pola ruang sesuai dengan rencana tata 
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program 
beserta pembiayaannya. 
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata ruang. 
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek 
fungsional. 
18. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP 
adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis 
Daerah yang akan atau perl u disusun rencana rincinya, 
dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di 
dalam RTRW Daerah yang bersangkutan dan memiliki 
pengertian yang sama dengan zona peruntukan. 
19. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub 
BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan 
fisik dan terdiri dari beberapa blok dan memiliki pengertian 
yang sama dengan sub zona peruntukan . 
20.Blok… 
- 16 - 
 20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang -
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan 
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara 
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata 
seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan 
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan 
memiliki pengertian yang sama de ngan blok peruntukan. 
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan 
karakteristik spesifik. 
22. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi 
dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari 
fungsi dan karakteristik pada zona ya ng bersangkutan. 
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama 
lindung atau budidaya. 
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan 
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 
25. Kawa san budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan 
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan 
sumber daya buatan. 
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan 
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 
sosial dan kegiatan ekonomi. 
27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH 
adalah area memanjang/jalur dan atau mengelom pok, yang 
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam. 
28. Taman adalah sebuah areal yang berisikan komponen 
material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama 
lainnya y ang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia 
dalam kegunaanya sebagai tempat penyegar dalam dan luar 
ruangan. 
 
29.Hutan… 
- 17 - 
 29. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang 
bertumbuhan pohon -pohon yang kompak dan rapat di 
dalam wilayah perkotaan baik pada tana h negara maupun 
tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat 
yang berwenang. 
30. Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, 
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan 
perbaikan , pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan 
tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran 
masyarakat. 
31. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang 
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 
32. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau 
jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara 
berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang 
atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 
33. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 
mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber 
daya industri sehingga menghasilkan barang yang 
mempunyai nilai tambah ata u manfaat lebih tinggi, 
termasuk jasa industri. 
34. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan 
unsur yang lain. 
35. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang 
saling menghubungkan dan mengikat pusat -pusat 
pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh 
pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. 
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 
berada pada permukaan t anah, diatas permukaan tanah, di 
bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas 
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan 
kabel. 
37. Jalan… 
- 18 - 
 37. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan 
secara berdaya guna antara pusat keg iatan nasional dengan 
pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau 
antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 
38. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan 
secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat 
kegiatan li ngkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat 
kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat 
kegiatan lokal dengan pusal kegiatan lingkungan, serta 
antarpusat kegiatan lingkungan; 
39. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan 
kawasan sek under kesatu dengan perumahan, kawasan 
sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder 
ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. 
40. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan 
antarpusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan 
di dalam lin gkungan kawasan perdesaan. 
41. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang 
menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. 
42. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang 
dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang 
ditetapkan oleh penyelen ggara jalan dan digunakan untuk 
badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. 
43. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur 
tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan 
bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan 
jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan 
untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman 
dan tinggi tertentu. 
44. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar 
ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh 
penyelenggara jal an agar tidak mengganggu pandangan 
bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi lahan. 
45. Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan 
lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem 
penyediaan air minum, si stem drainase air hujan, sistem 
pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem 
penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem 
telekomunikasi dan lain -lain. 
46.Ketenagalistrikan... 
- 19 - 
 46. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut 
penyediaan da n pemanfaatan tenaga listrik serta usaha 
penunjang tenaga listrik. 
47. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman 
dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk 
tanda -tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi 
melalui sistem kawat, optik , radio atau sistem 
elektromagnetik lainnya. 
48. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA 
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan 
sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia 
dan lingkungan. 
49. Tempat Penampungan Sementara yang selanj utnya 
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke 
tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat 
pengolahan sampah terpadu. 
50. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 
51. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik ge ologis, 
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, 
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk 
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan 
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi 
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya 
tertentu. 
52. Sungai adalah tempat -tempat dan wadah -wadah serta 
jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara 
dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya 
oleh garis sempadan. 
53. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan 
saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran 
irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 
54.Garis... 
- 20 - 
 54. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk 
mendirikan bangunan dan/atau pag ar yang ditarik pada 
jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala 
jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi 
situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, 
jaringan tenaga listrik dan pipa gas. 
55. Garis Sempadan Sungai adala h garis batas luar 
pengamanan sungai. 
56. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB 
adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan 
terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air 
kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan , berfungsi 
sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari 
bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang 
dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa 
bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan 
tegangan tinggi listrik, jarin gan pipa gas, dsb (building line). 
57. Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu 
jaringan irigasi. 
58. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan 
ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, 
blok peruntukan, dan/atau persil. 
59. Pengaturan Z onasi adalah ketentuan tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan 
pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan 
yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 
60. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah 
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan 
ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk 
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya 
dalam rencana rinci tata ruang. 
61. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi 
tertentu ya ng ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien 
lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian 
bangunan tiap bagian kawasan kabupaten sesuai dengan 
kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kabupaten. 
62. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disi ngkat KDB 
adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai 
dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan. 
63.Koefisien... 
- 21 - 
 63. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB 
adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas 
lantai ba ngunan dengan luas kapling/pekarangan. 
64. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH 
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 
ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan 
bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah 
perpet akan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan RTBL. 
65. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong 
mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka 
bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah. 
66. Jarak antar bangunan adalah ja rak antara satu bidang 
bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya. 
67. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan 
dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
68. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan 
untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka 
penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin 
pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut 
guna keperluan usaha penanaman modalnya. 
69. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya 
disebut IPPT adalah izin yang diberikan kepada orang 
dan/atau badan usaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang 
dengan batasan luasan tanah kurang dari 1 (satu) hektar . 
70. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB 
adalah izin yang diberikan kepada pem ilik bangunan gedung 
dan bukan gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis. 
71. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang 
selanjutnya d isebut BKPRD adalah badan bersifat ad -hoc 
yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati 
dalam koordinasi penataan ruang di daerah.