Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI TANGERANG Nomor 2 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGERANG Nomor 2 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIA N DANA DESA, BAB III - PANYALURAN DANA DESA, Pasal 9 menetapkan:

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan 
dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 
Umum Desa. 
(2) Pemin dahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening K as Umum Desa dilakukan paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diter ima di Rekening 
Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah 
dipenuhi. 
(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebesar 
20 % dilaksanakan setelah Bupati Tangeran g mene rima: 
a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahun anggara n sebelumnya,dari Kepala Desa. 
c. Tahap I disalurkan paling cepat Bulan Januari dan 
Paling Lambat Minggu ketiga Bulan Juni. 
(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebesar 
40 % disalurkan paling cepat bulanMaret dan paling lambat 
minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan : 
a. Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Konsolidasi 
Realisasi Penyerapan dan Capain Output Dana Desa 
Tahap I. 
 
(5) Penyaluran . . . 
 
-7- 
 
 
 
(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebesar 
40 % disalurkan paling cepat Bulan Juli dengan 
persyaratan : 
a. Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Konsolidasi 
Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa 
Tahap II. 
(6) Capaia n output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 
b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata -rata persentase 
capaian output dari seluruh kegiatan. 
(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) huruf b dan 
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output , volume 
output , cara pengadaan, dan capaian output . 
(8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8 ) belum memenuhi kebutuhan input data, kepa la 
desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan 
mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian/lembaga terkait.