Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 32 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959.
Redaksi dari Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , pada , Pasal 32 menjelaskan:

ayat {2) huruf c berupa kebutuhan basmen dan besaran Koefisien 
Tapak Besmen (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, 
ketentuan teknis dan kebijakan daerah. 
(2) Untuk penyediaaan RTHP yang rnemadai, lantai basmen pertama tidak 
dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap besrnen kedua 
harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah. Pasal 35 Tapak Besmen ( 1) Persyaratan ruang sempadan depan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada 
ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan RDTR dan/ atau RTBL yang 
mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar /pohon dan bangunan penunjang. 
(2) Persyaratan lebih lanjut ruang sempadan depan bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang meliputi karakteristik lansekap jalan atau ruas 
jaJan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang 
sernpadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan 
jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya, diatur dengan 
Peraturan Bupati. Pasal 34 Ruang Sempadan Bangunan (2) Persyaratan RTHP diteta pkan dalarn RTRW / RDTR Daerah dan RTBL lokasi 
terkait, langsung atau tidak langsung dalarn bentuk Garis Sempadan 
Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai 
Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat 
mengikat semua pihak berkepentingan. 
(3) Sebelum persyaratan RTHP ditetapkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), 
Bupati dapat menerbitkan penetapan sementara sebagai acuan bagi penerbitan 
IMB. 
(1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir 
kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas Iantai bangunan sesuai 
standar teknis yang telah ditetapkan. 
(2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32 ayat (2) huruf g tidak 
boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi 
pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh 
sirkulasi kendaraan. 
(3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf g harus 
saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal bangunan 
gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana 
transportasinya. 
(4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32 ayat (2) huruf g yang 
direncanakan harus memenuhi ketentuan : 
a. berupa pelataran parkir, di halarnan, di dalarn bangunan gedung dan/ atau 
bangunan gedung parkir; dan 
b. jumlah satuan ruang parkir {SRP) sesuai dengan kebutuhan fungsi 
bangunan gedung dan jenis bangunan gedung. 
(5) Jumlah SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku ketentuan 
sebagai berikut : 
a. pertokoan 3,5- 7 ,5 (tiga koma lima sampai dengan tujuh koma lima) SRP 
untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai efektif; 
b. pasar swalayan 3,5-7,5 (tiga koma Hrna sarnpai dengan tujuh koma lima) 
SRP untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi] luas lantai efektif; 
c. pasar tradisional 3,5-7,5 (tiga koma lima sampai dengan tujuh koma lima) 
SRP untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai efektif; 
d. kantor 1,5-3,5 (satu koma lima sarnpai dengan tiga koma lima) SRP untuk 
setiap 100 m2 (seratus meter persegi] luas lantai efektif; 
e. kantor pelayanan umum 1,.5-3,S (satu koma lirna sampai dengan tiga koma 
lima) SRP untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi] luas lantai efektif: 
f. sekolah 0,7-1,0 (nol koma tujuh sampai dengan satu koma nol) SRP untuk 
setiap siswa/mahasiswa; 
g. hotel/penginapan 0,2-1,0 {nol koma dua sampai dengan satu koma nol) SRP 
untuk setiap karnar; 
h. rumah sakit 0,2-1,3 (nol koma dua sampai dengan satu koma tiga) SRP 
untuk setiap tempat tidur; 
i. bioskop 0, 1-0,4 (nol koma satu sampai dengan nol koma empat) SRP untuk 
setiap tempat duduk; dan 
j. jenis bangunan gedung lainnya disarnakan dengan jenis/fungsi bangunan 
gedung yang setara. 
(6) Ukuran satu SRP mobil penumpang, bus/truk dan sepeda motor mengikuti 
pedornan dan standar teknis yang berlaku. 
(7) Jumlah kebutuhan ruang parkir yang dapat bertarnbah harus diperhitungkan 
dalam proyeksi waktu yang akan datang. 
(8) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas parkir kendaraan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang standar 
penyediaan parkir. Pasal 38 Faailitas Parkir 
(1) Setiap bangunan dan/atau lingkungannya yang kegiat.annya bersifat 
mengganggu atau menimbulkan dampak penting harus dilengkapi dengan 
Analisis Mengenai Darnpak Lingkungan (AMDAL). 
(2) Setiap bangunan dan/atau lingkungannya yang kegiat.annya bersifat usaha 
dan/ atau komersial yang tidak diwajibkan dilengkapi AMDAL, harus dilengkapi 
dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL). 
(3) Setiap bangunan rumah tinggal yang tidak diwajibkan dilengkapi dengan 
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
(UPL), harus mengupayakan tercipt.anya pemeliharaan kesehatan dan 
kelestarian lingkungan hidup. 
(4) Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPL dilakukan sesuai dengan 
peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 
(5) Bupati dapat menetapkan jenis-jenis kegiat.an dalam bangunan yang 
memerlukan AMDAL dengan berpedoman kepada peraturan perundang- 
undangan. 
(6) Jika tidak ditetapkan lain, kegiat.an bangunan yang wajib melakukan AMDAL 
adalah: 
a. pembangunan perumahan/permukiman/real estate dengan luas lahan ~ 25 
ha; Pasal 41 Paragraf 4 
Pengendallan Dampak Lingkungan ( 1) Pencahayaan ruang luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam