Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 150 Tahun 1959 Pasal 23?
Dalam KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 150 Tahun 1959 tentang KEMBALI KEPADA UNDANG -UNDANG DASAR 1945., BAB VIII, Pasal 23 mengatur sebagai berikut:

menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan 
dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari 
pada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan Ra kyat. 
 Oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat untuk 
menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan 
beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain -lainnya, harus 
ditetapkan dengan Undang -undang, yaitu dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
 Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan 
Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar 
pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama ialah alat penukar dan 
pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahk an pertukaran - 
jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam 
dan rupa uang yang diperlukan oleh Rakyat. Sebagai pengukur harga 
untuk dasar menetapkan harga masing -masing barang yang 
dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah 
tetap harganya jangan naik -turun karena keadaan uang yang tidak 
teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan 
Undang-undang. 
 Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan 
mengeluarkan dan mengatur peredaran uang ke rtas, ditetapkan dengan 
Undang-undang. 
. 
 
 Cara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan 
keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung -jawab Pemerintah itu 
perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan 
Pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat 
melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu 
bukanlah pula badan yang berdiri di atas Pemerintah. 
 Sebab itu kekuasaan dan kewajiba n badan itu ditetapkan dengan 
Undang-undang.