Apa bunyi lengkap Pasal N dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 10 Tahun 2017 tentang IZIN USAHA INDUSTRI, pada BAB XII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal N dinyatakan:

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “instrumen pelayan” Publik adalah sarana 
hukum administrasi dalam rangka mengatur, mengarahkan dan 
melindungi masyarakat, dengan tujuan : 
menetapkan standar umum penyelenggaraan kegiatan usaha 
industri; 
mewujudkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan 
pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan usaha industri; 
dan 
memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang izin 
dan masyarakat. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “yuridis preventif” adalah sarana untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha industri, dan diwujudkan melalui 
pencantuman kewajiban dan larangan bagi pemegang izin dalam 
keputusan izin. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah dasar hukum bagi 
Pemerintah Daerah dalam upaya penegakan hukum terhadap 
penyalahgunaan izin penyelenggaraan kegiatan usaha industri. 
Huruf d 
Yang dimakud dengan “koordinasi” adalah untuk memadukan 
implementasi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing 
Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan proses penerbitan izin 
penyelenggaraan kegiatan usaha industri. 
Huruf e Yang dimaksud dengan “pengawasan publik” adalah wahana 
pelibatan masyarakat untuk berperan serta melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan kegiatan usaha industri, yang dilakukan dengan cara : a. memberikan saran pendapat; dan b. menyampaikan informasi dan/atau laporan.