Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam " PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1?
Dalam " PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 11 Tahun 2009 tentang • TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabk~n uang untuk keperlua 
I . 
' I daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Menetapkan 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Sekadau } 
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil atau ca lot 
pegawai 
negeri sipil Pemerintah Kabupten Sekadau yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sekad~au 
. . I 
3. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya. 
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat 
' yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 
' 
5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
Surat Permintaan Pernbayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 
i 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung l'tambahan 
penghasilan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tert ntu guna 
memperoleh persetujuan Pengguna Anggeran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SL PD. 
7. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu I 0v, • 
satuan waktu tertentu atau jumlah waktu yang diperlukan Pegawai Negeri S pil untuk 
melaksananakan tugas yang menjadi tanggung jawab PNS;