Apa saja yang diatur dalam pasal 4 PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 7 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN, pasal 4 menetapkan:

huruf g, transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
melaksanakan belanja Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah 
menerbitkan dan mengajukan SPP-GU kepada Pengguna 
Anggsiran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat 
Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap 
dan sah (tanda tangan dan cap basah dan bukan merupakan hasil 
foto copy/scaner) dan melampirkan perincian pengeluaran belanja 
sebagai dasar Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
menerbitkan SPM-GU; 
b. Berdasarkan SPM-GU, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-GU sebagai 
dasar pencairan dana yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang 
Pacitan; 
c. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah mencairkan sejumlah 
uang dengan menyampaikan surat permohonan Standing 
Instruction (SI), yang memuat nomor, uraian belanja, atas nama 
rekening, nama bank, nomor rekening bank, nominal dan pajak 
kepada Bank Jatim Cabang Pacitan untuk selanjutnya dilakukan 
pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran Perangkat 
Daerah ke rekening masing-masing penerima/pihak 
ketiga/penyedia barang jasa oleh pihak Bank Jatim Cabang Pacitan 
; dan 
d. Segala akibat yang timbul karena adanya biaya administrasi 
sehubungan dengan pelaksanaan transfer/pemindahbukuan 
ditanggung oleh pihak penerima/pihak ketiga. 
3. ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf a sehingga Pasal 17 selengkapnya 
berbunjd: