Apa norma yang terkandung dalam Pasal 305 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 305, memuat:

(1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal 
tertentu. 
(2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang 
milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara 
tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk 
mencapai harga tertinggi . 
(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dilaksanakan setelah 
dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang. 
(4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan. 
b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh 
Bupati . 
(5) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 4) huruf a adalah barang -barang yang diatur secara khusus sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan, antara lain yaitu: 
a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang 
sah. 
b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada: 
1. Bupati ; 
2. Wakil Bupati ; 
3. mantan Bupati ; 
4. mantan Wakil Bupati ; dan 
5. Sekretaris Daerah. 
 
113
 (6) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) huruf 
b antara lain yaitu: 
a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan 
umum; 
b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya 
digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil 
pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum 
dalam Dokumen Pelaksa naan Anggaran (DPA); 
c. selain tanah da n/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar 
(force majeure ); 
d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada 
pihak lain pemilik tanah tersebut; 
e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun 
kembali; atau 
f. selain tanah dan /atau bangunan yang tidak memiliki bukti 
kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta 
rupiah) per unit.