Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor T Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor T Tahun 2017 tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI, khususnya BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI, Pasal 10, adalah:

() Pelaksana subsidi pupuk scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalur di 
Lim HI dan penyalr d Liri IV wanb menmamin ketersedan pupuk bersubsidi 
yang dibutuhkan oleh petani atau kelompok tam diwlayah tangung jawabnya 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
(2) Untuk menjamin ketersedaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan 
Perkcbunan abupaten suntang untuk penyerapan pupuk bersubsdi scsua 
ketcntuan yang berlaku 
Pasal IL 
(I Produsen wanb menamin kelancran penvaluran pupuk bersubsidi melalui 
penyederhanaan prouser penebusan ppk berdasarkan prinsip 6 (enam) 
tepat yatu tepat ems, jumlah, harga, tampat, waktu, dan mutu. 
(2) Dalam memamin kelancran penvaluran pupuk bersubsidi scbagimana 
dimaksud pada avat (l) produsen harus memihk dan/atau menguasi gudang 
di kabupaten Bojonegoro. 
(3) Produsen yang belum memihkingudang di kabupaen Bojonegoro, dpat 
melavani Distnbutornya yaitu dani gudang di Kabupaten terdckat, scpanjang 
memenuhi kapstas dan mempunya kemampuan pendistribusiannya. 
(4) Penvaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan RDKK. 
(5) Apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan/atau pengecer tidak 
berjalan lancar, prouser Wajib melakukan penyaluran langsung epada petani 
di Lini IV setelah berkoordinasi dengan KP3 Kabupaten Sintang. 
(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada 
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Kabupaten Sintang dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkcbunan 
Kabupaten Sintan.