Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 5 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:
1.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten
Penajam Paser Utara.
4.Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah
yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jas a di
Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersifat permanen
dan melekat pada unit kerja (non struktural).
5.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga
Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan
merumuskan k ebijakan pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor
106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
6.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan u ntuk
memperoleh barang/jasa oleh Organisasi Perangkat
Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa.
7.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
OPD adalah instansi ya ng menggunakan Anggaran
-3-
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8.Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat
Daerah.
9.Pengguna Barang/Jasa adala h Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik
Daerah.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna APBN/APBD.
11.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk
menggunakan APBD.
12.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang
bertanggungjawab atas pelaksan aan pengadaan
barang/jasa.
13.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disebut LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang
yang bersifat permanen dan melekat pada unit kerja (non
struktural) dan berfungsi menyelenggarakan sistem
pelayanan pengad aan barang/jasa secara elektronik.
14.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi or ganisasi pemerintah.
15.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
16.Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut
Pokja adalah Tim yang terdiri atas Pejabat Fungsional
Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan
yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa di dalam ULP.
17.Pejabat Fungsional Pengadaan ULP adalah Aparatur Sipil
Negara bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
pemerinta h yang ditugaskan untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Bupati.
18.Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas
kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan
barang/jasa pemeri ntah yang dikeluarkan oleh LKPP.
-4-
19.Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem
informasi elektronik yang terkait dengan informasi
pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh
LKPP.
2.ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai be rikut: