Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017 Pasal 8?
Dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor Z9 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG, BAB III - PEMUSNAHAN, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

(1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah 
dilakukan oleh Penggun a Barang kepada Bupati. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat : 
a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan 
b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 
(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b antara lain meliputi : 
a. kode baran g; 
b. kode register; 
c. nama baran g; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi barang; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah barang; 
h. bukti kepemilikan untuk baran g milik daerah yang 
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan ; 
i. nilai perolehan; dan 
j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat 
dilakuk an penyusutan. 
(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilengkapi dokum en penduku ng berupa : 
a. surat pemyataan dari Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang yang sekurang­kurangnya memuat : 
1) identitas Penggun a Barang/Kuasa Penggun a Barang; 
dan 
2) pernyataan bahwa baran g milik daerah tidak dapat 
digunakan , tidak dapat dimanfaatkan , dan/ atau 
tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk baran g milik daerah 
yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; 
b. kartu ... 
000037 
c. kartu identitas baran g, untuk barang milik daerah yang 
harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan 
d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 
(5) Format permohonan pemusnahan barang milik daerah dan 
surat pemyataan sebagaimana terdapat dalam Lam piran I 
dan Lam piran II Peraturan Bupati ini. 
Paragraf 2 
Persetujuan Pemusnahan 
Rarang Milik Daerah