Jelaskan isi kandungan Pasal  31 dari PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI Nomor 7 Tahun 2018 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, ketentuan pada BAB IX - KETENTUAN PENUTUP, Pasal  31 berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. 
 
Ditetapkan di Pati 
pada tanggal 25 Juni 2018 
BUPATI PATI, 
Ttd. 
HARYANTO 
 
Diundangkan di Pati 
pada tanggal 25 Juni 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 
Ttd. 
SUHARYONO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : 
(7/2018 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 7 TAHUN 2018 
TENTANG 
KETERTIBAN UMUM DAN KETENT ERAMAN MASYARAKAT 
 
I. UMUM 
Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pati berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut dalam 
rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan 
ketertiban guna terwujudnya Kesejahteraan. 
Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar 
daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang 
pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan 
pembangunan. Di Kabupaten Pati pengaturan mengenai ketertiban umum 
harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh 
aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Pati. Dinamika perkembangan 
dan kebutuhan masyarakat Pati yang dinamis dirasakan memerlukan 
peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan 
objek hukum yang diatur. 
Oleh karena itu, dalam upaya menampung aspirasi dan mengatasi 
kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat 
diperlukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketent eraman 
Masyarakat. Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap 
penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat 
diterapkan secara optimal guna menciptakan Pati aman, damai dan 
sejahtera. Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis 
dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan 
budaya disiplin masyarakat Pati. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL