Menurut PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 10 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 81 TAHUN 2016, pada , menyatakan:

(1) SKPD sebagaimana tersebut pada Pasal 3, 4 dan 5 menyusun RKA 
SKPD/SKPKD untuk mendapatkan pengesahan DPA SKPD/SKPKD kepada 
PPKD sebagai dasar pelaksanaan. 
(2) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Bendahara Umum Daerah 
menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pengelola 
Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPD (PPK-SKPD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
-6-
disampaikan kepada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kabupaten Berau. 
(3) Atas dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah 
(BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
SKPD pelaksana bertanggung jawab secara fisik dan Keuangan terhadap belanja 
yang dikelola dan mempertanggung jawabkan penggunaannya kepada Bupati 
Berau. 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Pasal 8