Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 91 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 91 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG, khususnya , Pasal 10, adalah:

(1) Dalam pelaksanaan KPDBU, dibentuk Simpul KPDBU yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur dengan susunan 
keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur mi. 
(2) Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, 
sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan 
KPDBU. 
3 
(3) Ketua Simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat 
dibantu oleh unsur profesional perseorangan untuk 
memberikan nasehat, saran, dan masukan dengan latar 
belakang antara lain bidang hukum, bidang teknis, bidang 
ekonomi, dan bidang lainnya dan/atau bidang tata kelola 
pemerintahan yang baik dan jumlahnya disesuaikan 
dengan kebutuhan. 
(4) Simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat : 
a. melibatkan Perangkat Daerah/BUMD; 
b. berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun 
lembaga lain; dan/atau 
c. dibantu oleh profesional baik perseorangan maupun 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Simpul KPDBU dibantu Sekretariat yang 
berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang 
membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu 
satu pintu. 
2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 
Peraturan Gubernur mi. 
Pasal II 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng,undangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Agustus 2018 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
ttd 
ANIES BASWEDAN 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 September 2018 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
ttd 
SAEFULLAH 
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2018 NOMOR 32038 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKOM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH ICH US IBUKOTA JAKARTA, 
It41 
YUHANAH 
,°•• NIP 196808241994032003 (5) 
Lampiran I : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
Nomor 91 TAHUN 2018 
Tanggal 29 Agustus 2018 
SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH 
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR 
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda 
Provinsi DKI Jakarta 
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekd.a Provinsi DKI 
Jakarta 
Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal 
Anggota 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan 
2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan 
keuangan 
3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan 
aset 
4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan 
pengadaan barang/jasa 
5. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi 
hukum 
Sekretariat : Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi 
penanaman modal 
GUBERNUR PROVINSI DAERA.H KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
ttd 
ANIES BASWEDAN 
Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
Nomor 91 TAHUN 2018 
Tanggal 29 Agustus 2018 
RINCIAN TUGAS SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN 
USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR 
Ketua : a. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam 
pengimplementasian KPDBU; 
b. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan proyek 
KPDBU; 
c. memimpin rapat-rapat terkait yang menjadi tugas Simpul 
KPDBU; 
d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Simpul KPBU 
kepada Gubernur; dan 
e. melaksanakan tugas lain sepanjang menjadi tugas Simpul 
KPBU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Wakil Ketua a. membantu Ketua dalam mem:.mpin, mengoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas dalam seluruh tahapan 
KPDBU; 
b. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai 
permasalahan-permasalahan berkenaan dengan rencana 
pelaksanaan KPDBU; 
c. menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang 
telah digariskan Ketua apabila Ketua berhalangan 
menyampaikan secara langsung; dan 
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Simpul 
KPDBU. 
Sekretaris 
Anggota : a. membantu Wakil Ketua dalam mengoordinasikan 
penyiapan rencana kerja, anggaran, administrasi, 
pendokumentasian dan bahan pendukung lain yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPDBU; 
b. menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas 
Wakil Ketua; 
c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Wakil Ketua; dan 
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil 
Ketua. 
: a. menghadiri setiap pertemuan yang diselenggarakan dalam 
pelaksanaan tugas Simpul KPDBU; 
b. mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap 
mengenai objek yang akan dikerjasamakan sesuai objek 
kerja sama dan bidang tugasnya; 
c. melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian terhadap 
usulan rencana kerja sama yang diajukan oleh Perangkat 
Daerah maupun proposal yang diajukan oleh Badan Usaha 
secara komprehensif ditinjau dan i aspek hukum, aspek 
teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan 
dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, 
aspek kemanfaatan, aspek daya saing kota, arah 
perkembangan dan aspek-aspek lainnya; 
d. melakukan pengkajian dan pengujian secara komprehensif 
atas kelayakan Badan Usaha untuk ditetapkan sebagai 
pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan 
kepada pemrakarsa tersebut sebagai bahan Ketua 
merekomendasikan penetapannya kepada Gubernur; 
e. memberikan saran/pertimbangan atas substansi yang 
menjadi bahasan dalam setiap pertemuan dan menjadi 
tugas dan fungsi institusinya baik diminta ataupun tidak 
diminta; 
f. merumuskan dan memberikan alterna:if pemecahan 
terhadap permasalahan yang timbul dan i pengimplementasian 
skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur berkenaan 
dengan aset daerah, tata ruang, lingkungan, sosial, 
administrasi dan hukum; dan 
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua 
maupun Wakil Ketua. 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
ttd 
ANIES BASWEDAN