Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang: 
a. menerima la poran atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda; 
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di TKP; 
c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka; 
d. dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan 
berkoordinasi dengan penyidik POLRI; 
e. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan /atau surat 
berkoordinasi dengan penyidik POLRI ; 
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi 
atau tersangka; 
h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
 
-9- 
 
i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan 
petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti 
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal 
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga 
tersangka ; dan 
j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) PPNS tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan. 
(3) Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf a , dan penghentian penyidikan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h di lakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaima na dimausd pada ayat 
(1) huruf e , PPNS wajib mendapat izin tertulis dari Ketua 
Pengadilan Negeri setempat dan harus dicatat dalam berita acara 
penyitaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara 
Pidana.