Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENDATAAN DAN PELAPORAN OBJEK, BAB III - PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dilakukan berdasarkan SPOP yang telah 
diterima dan telah diteliti kebenaran data subjek dan 
objek Pajaknya. 
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
dari penilaian masal dan penilaian individual. 
(3) Penilaian ma sal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan apabila objek pajak yang dinilai dalam jumlah 
yang banyak dengan karakteristik yang hampir sama. 
(4) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dapat dilakukan secara individual sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), untuk Objek Pajak fl 
yang memenuhi salah satu dan/ atau semua kriteria 
se bagai berikut : 
a. luas tanah lebih dari 10.000 m 2; 
b. luas bangunan lebih dari 1.000 m2; 
c. jumlah lantai lebih dari 4 lantai . 
d. objek Pajak yang nilainya sama dengan atau lebih besar 
dari Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah); 
e. objek Pajak Khusus .