Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

(1) Penerbitan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran langsung 
dengan jumlah yang telah ditetapkan dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran melalui PPK-OPD; 
(2) SPP langsung dapat dikelompokan menjadi: 
a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan; 
b. SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak Ke-3; 
c. SPP-LS Barang dan Jasa Pembayaran Kepada Pihak Ketiga; 
d. SPP-LS Belanja Pengeluaran SKPKD. 
(3) SPP-LS Belanja Pengeluaran SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mencakup: 
a. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; 
b. Belanja Bantuan Sosial yang nilainya diatas Rp. 5.000.000, -(lima juta 
rupiah) dan telah disetujui / ditetapkan oleh Bupati; 
c. Belanja Hibah; 
d. Belanja Tidak Terduga 
e. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga, dan 
biaya administratif pinjaman; 
f. Pengeluaran pembiayaan lainnya. 
(4) Dokumen SPP-LS .sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: 
a. Surat pengantar Permintaan Pembayara n Langsung 
b. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung 
c. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung dan 
d. Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung