Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Nomor p6 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Nomor p6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON, pada , Pasal 7 dinyatakan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan. menempatkann.ya::dalam Berita Daerah. 
JG. --
Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 24 Januari 2018 Ditetapkan di Kata Agung pada tanggal 23 Januari 2018 
BUPATI TANGGAMUS, 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, 
ANDIWIJAYA 
BERITA DAERAf-I KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR ~-~5 
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS 
NOMOR : 06 TAHUN 2018 
TANGGAL:23 Januari 2018 
MATER!, PARAMETER, PENILAIAN DAN HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON 
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2018 
MATERI EVALUASI 1 
1. Rancanga.n Peraturan Pekon tentang 
APBPekon disampaikan Kepa]a 
Pekon kepada BHP untuk chbahas 
guna mendapat persetujuan 
bersama 
2. Rancangan Peraturan Pekon tentang 
APBPekon ditetapkan paling Jambat 
1 (satu) bulan setelah APBD 
Kabupaten clite~kan. 
3. Rancangan Peraturan Pekon tentang 
APBPekon yang telah disetujui 
bersama dengan BHP, sebelum 
ditetapkan oleh kepa.Ja Pekon 
disampaikan kepada Camat untuk 
dievaluasi paling Jambat 3 (tiga) hari 
kerja PARAMETER EVALUASI 
2 
Penyampaian Rancangan Peraturan 
Pekon tent.ang APBPekon dan 
Pembahasan : 
a. Kepala Pekon Menyampaikan I a. 
Rancarigan Peraturan Pekon yamg 
te1ah clisusun kepada BHP, disertai 
nota penyerahan dari KepaJa Pekon. 
b. Pembahasan Rancangan Peraturan I b. 
Pekon tentang APBPekon oleh BHP 
dan Pemerlntah Pekon. 
c. Keputusan BHP tentang I c. 
Persetujuan terhadap Rancangan 
Peraturan Pekon tentang APBPekon 
untuk ditetapkan menjadi APBPekon. PENILAIAN EVALUASI 
3 
Diisi Nomor dan Tanggal Nota 
Penyerahan Rancangan 
APBPekon. Diisi Nomor dan Tanggal Berita 
Acara Pembahasan Rancangan 
APBPekon dan dilampirkan 
Risalah Rapat. 
Diisi N omor dan Tanggal 
Keputusan BHP serta 
dilampirkan. 
Ketepatan waktu penyusunan I Diisi tanggal persetujuan bersama 
Rancangan APBPekon terhadap Rancangan APBPekon 
Ketepatan waktu penyampaian Diisi Nomor dan tanggal surat 
Rancangan Peraturan Pekon tentang penyampaian Rancangan Peraturan 
APBPekon untuk dievaluasi Pekon tentang APBPekon dari 
Pemerintah Pekon kepada ~mat ------------------------, HASIL EV ALUASI 
4 
a. ADA/TIDAK ADA 
b. ADA/TIDAK ADA 
c. ADA/TIDAK ADA 
ADA/TIDAK ADA 
ADA/TIDAK ADA 
1 2 3 4 4. Evaluasi didasarkan pada criteria a. Kesesuaian dengan kepentingan a. Diisi Nomor dan Tahun a. ADA/TIDAK ADA kesesuaian dengan kepentingan umum Keputusan Kepala Pekon umurn, clan kesesuaian dengan tentang RKPPekon yang Peraturan Perundang-undangan merupakan penjabaran dari yang lebih tinggi RPJMPekon berdasarkan hasil 
musyawarah rencana 
pembangunan Pekon yang 
disusun oleh Kepala Pekon 
bersama BHP (Lampirkan) 
b. kesesuaian dengan Peraturan b. Diisi dengan kesesuaian dasar b. SUDAH/BELUM SESUAI Perundang-undangan yang lebih hukum terkait penyusunan KETENTUAN tinggi APBPekon dan kesesuaian 
teknis penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan 
5. Ruang lingkup evaluasi terdiri dari a Pemeriksaan kelengkapan dokumen 1. Pemeriksaan kelengkapan empat aspek, yaitu aspek evaluasi dokumen evaluasi dimaksudkan administrasi, aspek legalitas, aspek untuk meneliti apakah seluruh kebijakan clan aspek struktur dokumen yang diterima oleh tim anggaran evaluasi sudah lengkap sehingga 
evaluasi dapat dilaksanakan 
2. Dokumen evaluasi lengkap 
apabila keseluruhan dokumen 
evaluasi telah diterima oleh tim 
evaluasi, dokumen evaluasi, 
yaitu: 
a. Nota Penyerahan Raperkon 
APBPekon dari Kepala Pekon 
kepada BHP; 
b. Rancangan Peraturan Pekon 
tentang APBPekon dan 
Rancangan Peraturan Kepala 
Pekon tentang Penjabaran 
APBPekon 
1 2 3 4 
C. Keputusan Kepala Pekon 
tentang RKPPekon yang 
merupakan penjabaran dari 
RPJMPekon berdasarkan 
hasil musyawarah rencana 
pembangunan Pekon; 
d. Risalah Rapat/Berita Acara 
pembahsana Rancangan 
APBPekon 
e. Keputusan BHP tentang 
persetujuan terhadap 
Rancangan Peraturan Pekon 
tentang APBPekon untuk 
ditetapkan menjadi 
Peraturan Pekon 
f. Peraturan Pekon tentang 
Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Pekon 
g. Daftar jumlah Perangkat 
Pekon 
3. Apabila hasil Pemeriksaan 
kelengkapan menemukan 
kekurangan atau dokumen 
evaluasi tidak lengkap, maka 
tim evaluasi segera 
mengembalikan kepada 
Pemerintah Pekon yang 
bersangkutan untuk segera 
dilengkapi 
1 
b. 
C. Evaluasi 
legalitas 2 
administrasi 
Evaluasi kebijakan 
Struktur APBPekon dan 
dan 3 
4. Dalam hal dokumen tidak 
lengkap maka batas waktu 
evaluasi dihitung kembali 
berdasarkan diterimanya 
bahan-bahan dokumen 
evaluasi yang lengkap 
Teliti dan analisa Nomor, tanggal 
dan kelengkapan lampiran semua 
dokumen tersebut pada angka 5 
huruf a. 
Bandingkan tanggal penyampaian 
semua dokumen tersebut dengan 
ketentuan yang berlaku tentang 
batas waktu dan tahapan proses 
pengesahan Rancangan APBPekon 
dan Penyampaian selambat­
lambatnya 3 (tiga) hari kerja 
setelah diperoleh persetujuan 
bersama. 
Simpulkan secara Narasi 
1. Evaluasi kebijakan APBPekon : 
Untuk mengevaluasi kebijakan 
APBPekon, dianalisis korelasi 
dan konsistensi antara 
RKPPekon dengan substansi 
pelaksanaan program dan 
kegiatan yang tertuang dalam 
rancangan APBPekon tahun 
berjalan 4 
Narasi terkait tahapan 
pembahasan sampai dengan 
penyampaian Rancangan 
APBPekon sudah/belmn sesuai 
ketentuan 
Narasi keterkaitan antara 
RKPPekon dengan rancangan 
APBPekon tahun berjalan 
1 2 3 4 2. Evaluasi struktur APBPekon, Struktur APBPekon untuk mengevaluasi sudah/belum sesuai peraturan kesesuaian antara struktur Menteri Dalam Negeri Nomor APBPekon berdasarkan 113 Tahun 2014 tentang peraturan Menteri Dalatn Pedoman Pengelolan Keuangan Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Desa dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolan Tanggamus Nomor 24 Tahun Keuangan Desa, APPekon 2016 tentang Pengelolaan merupakan satu kesatuan Keuangan Pekon yang terdiri dari : 
a. Pendapatan Pekon; 
b. Belanja Pekon; 
c. Pembiayaan Pekon 
A. Langkah evaluasi pendapatan: 
1. Menganalisis apakah 
pendapatan Pekon telah 
dicantumkan dan telah 
sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan 
2. Teliti, terutama ADD, bagi 
hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah serta 
bantuan keuangan dari 
Kabupaten dalam bentuk 
tunjangan pengahsilan 
perangkat Pekon sudah 
dicantumkan sesuai jumlah 
yang diterima 1. Struktur pendapatan Pekon 
sudah/belum sesuai 
peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pedoman 
. _. Pengelolan Keuangan Desa 
dan Peraturan Bupati 
Tanggamus Nomor 24 Tahun 
2016 tentang Pengelolaan 
Keuangan Pekon 
2. ADD, bagi hasil pajak daerah 
dan retiibusi daerah serta 
bantuan keuangan dari 
Kabupaten sudah/belum 
dicantumkan sesuai jumlah 
yang diterima 
1 2 
I 3 
B. Langkah Evaluasi Belanja : 
Evaluasi belanja, meneliti 
apakah penyajian informasi 
Anggaran belanja telah sesuai 
dengan Peraturan Perundang­
Undangan 
C. Langkah Evaluasi Anggaran 
Pembiayaan: 
Evaluasi terhadap Anggaran 
Pembiayaan akan meliputi 
kepatuhan pada Peraturan 
Perundang-Undangan tentang 
jenis-jenis Pembiayaan, 
sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolan 
Keuangan Desa 4 
Struktur belanja Pekon 
sudah/belum sesuai Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 
113 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pengelolan Keuangan 
Desa dan Peraturan Bupati 
Tanggamus Nomor 24 Tahun 
2016 tentang Pengelolaan 
Keuangan Pekon 
Struktur Pembiayaan Pekon 
sudah/belum sesuai peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 
113 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pengelolan Keuangan 
Desa Peraturan Bupati 
Tanggamus Nomor 24 Tahun 
2016 tentang Pengelolaan 
Keuangan Pekon 
BUPATI TANGGAMUS, 
LAMPIRAN II 
KOPSURAT PERATURANBUPATITANGGAMUS 
NOMOR :06 TAHUN 2018 
TANGGAL :23 Januari 2018 
KEPUTUSAN CAMAT ............... . NOMOR .............. TAHUN ............... . 
TENTANG 
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
Menimbang 
Mengingat BELANJA PEKON .................. TAHUN ANGGARAN ......... . 
CAMAT .......................... . 
a. bahwa rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon .................. Tahun Anggaran .......... perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diata.s perlu ditetapkan basil evaluasi rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dengan Keputusan Camat. 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831); 
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
10.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
19. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 
Menetapkan 
KESATU 
KEDUA 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 201 7 ten tang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39); 
26. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 2016 tentang Pendelegasian Evaluasi Ranperkon tentang APBPEkon kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus; 
MEMUTUSKAN : 
KEPUTUSAN CAMAT .... TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON .................. TAHUN ANGGARAN ......... . 
I. PENDAPATAN PEKON 
a. Pendapatan Asli Pekon 
b. Dana Pekon 
c. Bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten 
d. Alokasi Dana Pekon 
e. Batuan Keuangan Pemerintah Provinsi 
f. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten 
g. Sumbangan Pihak Ketiga 
Jumlah Pendapatan 
II. BELANJA -PEKON 
a. Belanja Langsung terdiri dari: Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ..................... . 
1. Belanja Pegawai Rp ...................... . 2. Belanja Barang dan Jasa Rp ...................... . 3. Belanja Modal Rp ...................... . 
Jumlah Belanja Langsung Rp ..................... . 
b. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari: 
1 B 1 . P · 1 Sil R . e anJa egawa1 tap p ..................... .. 2 BI . S b ·ct· . e anJa u s1 1 Rp ...................... . 3. Belanja Hibah Rp ...................... . 4. Belanja Sosial Rp ...................... . 5. Belanja Bantuan Keuangan Rp ..................... .. 6. Belanja Tak Terduga Rp ...................... . Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp ...................... . 
Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) Rp .................... . 
Rp .................... . 
KETIGA : III. PEMBIAYAAN 
KEEMPAT 
KELIMA 
KEENAM 
11•··KETUJUH 
KEDELAPAN a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Rp ..................... . 
Rp ..................... . 
Sisa lebih pembiayaan anggaran ta.hun berkenan Rp .................. . 
Rp ................. . 
Catatan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Pekon ................. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran .......... sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini 
Kepala Pekon bersama BHP segera melakukan penyampurnaaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Pekon ................ tentang APBPekon Tahun Anggaran .......... berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini. 
Dalam hal Kepala Pekon dan BHP tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan Peraturan Pekon ............ ten tang APBPekon Tahun Anggaran.......... menjadi Peraturan Pekon dan Peraturan Kepala Pekon akan dilakukan pembatalan oleh Camat. 
Penganggaran dan pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran .......... yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon ......... ten tang APBPekon Tahun Anggaran ......... sah apabila memenuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di ..................... . 
pada tanggal. ....................... . 
C~T .............••.•.•.......••... 
NAMAJELAS 
Pangkat 
Nip 
LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ....................... . 
NOMOR : 
TANGGAL: 
CATATAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PEKON 
................. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON 
TAHUN ANGGARAN ........ .. 
1. Aspek Administrasi 
Simpulkan secara Narasi (terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian 
Rancangan APBPekon sudah/ belum sesuai ketentuan); 
2. Aspek Legalitas 
Simpulkan secara Narasi (meliputi identijikasi peraturan-peraturan yang me1.andasi 
penyusunan rancangan peraturan Pekan tentang APBPekon) 
............................................................................................. ' ........ . 
3. Aspek Kebijakan 
Simpulkan secara. Narasi ( meliputi identifikasi, korelasi dan ·konsist:ensi, subst:ansi, don materi yang 
termuat da1am rancangan Peratu.ran Pekon tentang APBPekan) ..................................................................................................................................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .............................................. . 
4. Aspek Struktur Anggaran 
Simpulkan secara Narasi (meliputi identifikasi, keserasian antara kebijakon Kabupaten don Pekon 
yang dituangkan dal.am pednman penyusunan APBPekon Tahun Anggaran berkenaan dan 
digunakan sebagai. acuan da1am penetapan Anggaron Pend.apatm\ anggaran belanja clan 
anggaron pembio.yaariJ 
..................................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON 
Ketua 
Anggota : Sekretaris Kecamatan 
: 1. Kasi Pembangunan Kecamatan 
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan ....................... . 
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 
4. Kasi Kesra Kecamatan 
5. Kasubbag Perencanaan 
6. Staf/Petugas Telmis Kecamatan ....................... . 
KOPSURAT 
KEPUTUSAN CAMAT ............... . NOMOR .............. TAHUN ............... . 
TENTANG 
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG PERUBABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON ............. TAHUN ANGGARAN ............ . 
Menimbang 
, ·Mengingat CAMA.T .......................... . 
a. bahwa rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ............. Tahun Anggaran ............. perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dengan Keputusan Camat. 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; · 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 
Menetapkan 
KESATU 
KEDUA 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
19. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 
21. Dst 
MEMUTUSKAN : 
KEPUTUSAN CAMAT .... TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON ............. TAHON ANGGARAN ............ . 
I. PENDAPATAN PEKON 
a. Pendapatan Asli Pekon 
b. Dana Pekon 
c. Bagi basil pajak dan retribusi Kabupaten d. Alokasi Dana Pekon 
e. Batuan Keuangan Pemerintah Provinsi 
f. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten g. Sumbangan Pihak Ketiga 
Jumlah Pendapatan 
II. BELANJA PEKON 
a. Belanja Langsung terdiri dari: Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ...................... . 
Rp ..................... . 
1. Belanja Pegawai Rp ..................... .. 2. Bela:µja Barang dan Jasa Rp ...................... . 3. Belanja Modal Rp ...................... . 
Jumlah Belanja Langsung Rp ..................... . 
b. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari: 
1. Belanja Pegawai/ Siltap Rp ...................... . 
2. Belanja Subsidi Rp ...................... . 3. Belanja Hibah Rp ...................... . 4. Belanja Sosial Rp ..................... .. 5. Belanja Bantuan Keuangan Rp ...................... . 6. Belanja Tak Terduga Rp ...................... . Jumlah Belanja Tidak La.ngsung Rp ...................... . Jumlah Belanja Rp ................... .. Surplus/ (Defisit) Rp .................... . 
KETIGA : III. PEMBIAYAAN 
KEEMPAT 
KELIMA 
KEENAM 
KETUJUH 
KEDELAPAN a. Penerimaan Rp ..................... . b. Pengeluaran Rp ..................... . Jumlah Pembiayaan 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp ..................... . 
Rp ................. . 
Catatan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Pekon ................. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran .......... sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 
Kepala Pekon bersama BHP segera melakukan penyampurnaaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Pekon ................ tentang APBPekon Tahun Anggaran .......... berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini. 
Dalam hal Kepala Pekon dan BHP tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan Peraturan Pekon ............ tentang Perubahan APBPekon Tahun Anggaran .......... menjadi Peraturan Pekon dan Peraturan Kepala Pekon akan dilakukan pembatalan oleh Camat. 
Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBPekon Tahun Anggaran .......... yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon ......... tentang perubahan APBPekon Tahun Anggaran ......... sah apabila memenuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di ..................... . 
pada tanggal. ....................... . 
CAMAT .............................. . 
NAMAJELAS 
Pangkat 
Nip 
LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ....................... . NOMOR 
TANGGAL: 
CATATAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PEKON ................. TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN ......... . 
1. Aspek Administrasi 
Simpulkan secara Narasi (terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian Rancangan Peru.bahan APBPekon sudah/ belum sesuai ketentuan); 
• • • • • • • e •. • • • •. • e e e ♦ ♦ • • ♦ ♦ ♦ • • ♦ ♦ • e • e • ♦ e e ♦ • e ♦♦♦ I•♦♦.• I♦ I ♦ e •♦♦♦♦♦♦ II♦♦♦♦♦ ♦ I♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
I♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ I♦♦♦♦♦♦ 
♦♦I♦♦ I♦♦♦♦♦ I I I I•♦♦♦♦♦♦ I♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ I♦♦♦♦♦ e ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦I♦ I♦♦♦ I♦♦♦♦♦ I♦♦ I♦♦♦♦ I♦♦ I♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ I♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
2. Aspek Legalitas 
Simpulkan secara Narasi ( me1iputi identifikasi. peratumn-peraturan yang melandasi penyusunan roncangan peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon) 
3. Aspek Kebijakan 
Simpulkan secara Narasi ( meliputi, identifikasi. kDrelasi dan konsist:ensi substnnsi dan materi yang termuat daJom rancangan Peraturan Pekon tentang PerubahanAPBPekon) 
4. Aspek Struktur Anggaran 
Simpulkan secara Narasi (meliputi i.dentiftkasi kesemsian antam kebijakan Kabupaten dan Pekon yang diJuangkan dalom pedoman penyusunan Perubahan APBPelron Tahtm Anggaron berkenaan dan digunakan sebagai. acuan daJom penetapan Anggaron Pendnpatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaanJ 
..................................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIM EV ALUASI RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON 
Ketua 
Anggota : Sekretaris Kecamatan 
: 1. Kasi Pembangunan Kecamatan 
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan ....................... . 
3. Kasi Ketentraman clan Ketertiban 
4. Kasi Kesra Kecamatan 
5. Kasubbag Perencanaan 
6. Staf /Petu~,t Telmis .Keqmatan. ·:~: .................. . 
[" lH'H\11"' Knor•·, ... , ·; . /~h,f"r v ~'i~i.:u· •. , 
I -' /:.:GIAN &-tHJ~ ... l .. l . ;-t-lAl"IAJABATAN ..,..... ·, BUPATI TANGGAMUS, 
·:_i. --_r. Y;iAKl!. BUPAii ·TJ-· 1 
SEKDA 1 ~t l .. ;M;~~L- .. 
. :: TAF AHLI .. --A.\ 
. f. I\ 0 :t~ AS 30__~_'. _If\✓-. f •-·. ~"B,lE~:rc:i.·i..• f·· ' ;_ t:L_lls I , L:.r-11• ·'.-4_.. .. _ 
1;~~ 1 •~~•-~:~.1
~~K~ ·,1 ;-;IJ_ rJI ~ .... _____ ~ . .t/J '/ 
LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ....................... . NOMOR 
TANGGAL: 
CATATAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PEKON ................. TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN ......... . 
1. Aspek Administrasi 
Simpulkan secara Narasi (terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian Rancangan Perubahan APBPekon sudah/ belum sesuai ketentuan); 
2. Aspek Legalitas 
Simpulkan secara Narasi (meliputi, identijikasi peraturan--peroturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan Pekon tent.ang PerubahanAPBPekon) 
3. Aspek Kebijakan 
Simpulkan secara Narasi ( meliputi identijikasi, lrorelasi dan konsistensi subst.ansi dan materi yang termuat da1am ronc.angan Peratumn Pelron tent.ang Perubahan APBPekon) 
4. Aspek Struktur Anggaran 
Simpulkan secara Narasi (meliputi identijikasi, keserosian ant.am kebijakan Kabupaten dan Pekon yang dituangkan da1am pedoman penyusunan Perubahan APBPeloon Tahun Anggaron berkenaan dan digunakan sebagai, acuan dolam penetapan Anggaron Pen.dapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaarq 
..................................................................................................................................... 
····································································································································· ...........................................................................................................