Apa yang diatur dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 pada Pasal 10?
Berdasarkan NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 10 menyebutkan bahwa:

, ayat (:JJ, dan ayat t3J. t3a.gian KetujUh 
Pensyaratan Bangunan Gcdung Adat, Bengurulll Gedung 
Tra.disiona.l. Pemanfaatan Simbol dan Unsur I 
Elemen Tradisional serta Kearifan Lokal 
Pa-ragnif 1 
Bangunan Gedung Adat 
J'aaal 77 g. mendapatkan persetujuan dari pilutk. yang 
berwenang;dan 
e. mempertimbangke.n pendapat TABG dan 
pendapat masyarakat. 
(4) PemhAngunan bangunan gedung pada daerah 
hantaran udara listrik tegangan tinggi/ekstra 
tinggi./ultra tinggi dan/atau menara telekomunika.si 
dan/atau menara wr harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. seeuai dengan RTRW, RDTR danjatau RTBL; 
b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, 
kenyamanan, kesehatan dan lcemudahan bagi 
pcngguna bangunen; 
c. kh1nm1t untuk daerah hantaran listrik tegangan 
tinggi. harus mengikuti pedooum dBn/ atau 
Standar Teknis tentang ruang bebas udara 
tegangan tinggi dan SNI Nuwo1· 04-6950-2003 
tenta.ng Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 
dan Saluran Udara Tegangan Ekstra 1'inggi 
(SUTET) - nilai ambang ba.tas medan listrik dan 
medan magnet; 
d. khusus mcnara telekomuni.ko.si ho.rus mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai pembangunan dan penggunaan menara 
telekomunikasi; 
e . m~dapatkan pereetuiuen dari pihak yeng 
berwf'!nsmg; dan 
f. mempertimbangkan pendapat tim ahli ba.ngunan 
gedung dan pendapat masyarakat, 
(1) Bangunan gedung dengan gaya/langgam ttadisional 
dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, 
fungsi usaha, fungsi perkantoran dan/atau fungsi 
sosial dan budaya. 
(2) Penyelenggaraan bangunan gedung dengan 
ga.ya/langgam tradisional dilakukan oleh 
perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta 
at.au lem~ penierintah sesuai ketentuan 
kaidah/norma tradisional yang tida.k bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
(3) Penyelenggaraan bangunan gedung dengan 
gaya/langgam tradisional dilakukan dengan 
mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
, ayat (2) dan ayat (3). Pasal 80 Paragraf2 
Bangunan Gedung dengan Gaya/ 
Langgam Tradi:siuruil .Ketentuan <Ian tata cara penyelenggaraan bwlguna.n 
gcdung e.dat dopat diatur Jebih lanjut dalam Perattrrarr 
Bupati. Pasal 79 Ketentuan mengenai kaidah/nonmt adat dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung adat terdiri dari 
ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan dan 
pemanfaata.n yang meliputi: 
a. penentuan loka.si; 
u. gaya/langgam ar&itektur lokal; 
c. arah/orientasi bangunan ,gedung; 
d. besaran dan/atau luasa.n bangunan gedung dan 
tapak; 
e. simbol nan unsur/elemen bangunan gedung, 
f. ta.to. ruang dalam dan luar bangunan gedung; 
g. aspek larangan; 
h. aspek ritual; dan 
i. lain sebagainya. Pasal 78 (4) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan 
administratif dan persyamtan teknis lain yang besifat 
khusus pad.a penyelenggaraan bangunan gedung adat 
dala.m. Peraturan Bupati. 
.~- .... 
.. ·' (2) Penggunaan simbol bangunan gedung ttadisional 
~bag,aimana dimaks,ud pada ayat (1) dapat diotur 
lebih 1.anjut d1:tlam Pl!mturan Bupati. 
(3) Penggunaan um~ul'felemen bangunan gedung 
tradisional sebagaimana dimaksud pHdA Ayat (l) 
dapat diatur lebih lanjut dalam Pearturan Bupa.ti. 
(4) Pengguna.an 9imbol da.n unsur/elemen tradisional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11 bertujuan 
untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen 
tradisional eerta memperkuat k.aralcteristik lokal pada 
bangunan ~f:(}ung. (11 Perseorangan, kelompol< masyarakat, lembaga swasta 
atau lembaga pemerintah dapa.t menggunakan simbol 
dan unsur / elemen tradisional untuk digunakan pad.a 
bangunan gedung yang akan dibangun, di..rehabilitasi 
atau direnovaei. Pasal 83 Paragraf 3 
Pcnggunaan Simbol dan Un9ur/Elernen Tradiaional Keb!ntuan dan ti:ita eara penyelenggaraan bangunan 
gedung dengan gaya/la.nggam tradisional dapat diatur 
1.ebih lanjut dalem Peraturan Bupati. Pasal.82 Ketentuan mengenai ksidah/norma tri:irlisional da1am 
penyelenggaraan bangunan gedung dengan gaya/langgam. 
tradisi.onal tercliri dari ketentuan pada aspek 
perencanaan, pembangUnan dan pemanfaatan, y1:1.ng 
meliputi: 
11. penentuan lokasi, 
b. gaya/langgam arsitektur lokal, 
o. arah/orientaai bangunan gedung, 
d. besaran dtJ.n/1:1.Lau Iuasan bangunan gedung dan 
tapak, 
e. simboldan unsur/elemen bangunan gedung, 
f. tata ruang da)am clan luar bangunan gedung, 
g. aspek Jarangan, 
j. aepele ritual; dan 
k. lain sebagainya. »r-, Pasal 81 (41 Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan 
a.dministratif dan persyaratan teknis lain yang 
bersifat khusus pada penyelenggaraan bangurran 
gcdung dengan gaya/Janggam tradisional dalam 
Pera.turan Bupati. 
( 1) Bangunan gedung semi permanen dan darurat 
merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk 
rungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi 
permanen l.1<:1.11 darurat yang dapat ditingkatkan 
menjadi pennanen. Pasal 85 Bagian Kedelapan 
t>ersyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen 
clan Bangunan Gcdung Darurat (1) Keruifun loknl merupakan petuah atau ketentuan 
atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam 
berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai 
sebagai warisan turun temurun dari 1eluhur. 
(2) Penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dengan 
mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada 
masyarakat setempat yang tidak bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan 
lokal yang bcrkaitan dengen penyelenggaraan 
bangunan gedung dapat diatur lebih Ianjut dalam 
Peraturan Bupati. Paragraf4 
Kearifan Lokal