Apa bunyi lengkap Pasal 11 dalam Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J'2 Tahun 2015?
Menurut ketentuan dalam Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J'2 Tahun 2015 tentang PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, pada , Pasal 11 dinyatakan:

( 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas penyusunan program dan laporan 
kegiatan Dinas; 
(2) Sub Bagian Keuangan dan mempunyai tugas menyiapkan data dan 
melakukan pengelolaan administrasi keuangan; 
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan 
data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan 
melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, 
kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan organisasi dan 
tatalaksana serta penanganan masalah hukum. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai 
Fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang 
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 
b. pemberian perlzlnan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang 
ketenagakerjaan ; 
c. pembinaan teknis dibidang ketenagakerjaan; 
d. pemblnaan teknis dibidang transmlgrasi, penduduk sekitar dan perambah 
hutan. ·. Bagian Kedua 
Sekretariat 
Pasal8 
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pada 
semua unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
penyusunan program, kepegawaian, keuangan kerumah tanggaan dinas; 
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
Pasal9 • -5- 
Pasal14 
(1) Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri atas: 
a. Seksi Penempatan, Pengembangan Kesempatan Kerja dan 
Pengendallan Tenaga Kerja Asing ; 
b. Seksl lnformasi Kerja dan Bursa Kerja; 
c. Seksl Pembinaan Pelatihan dan Pemagangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang 
Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pembinaan dan pengaturan penempatan tenaga kerja, perluasan 
kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri profesional di pedesaan 
dan perkotaan ; 
b. pelaksanaan pemblnaan terhadap pencari kerja dan bursa kerja; 
c. pelaksanaan pemblnaan dan penanganan terhadap pelaksanaan AKAD, AKL 
danAKAN; 
d. pemblnaan dan pemberian perizinan pembatasan penggunaan tenaga kerja 
asing yang bekerja di daerah ; 
e. pelatihan dan penempatan tenaga kerja pemuda dan wanita serta pembinaan 
kesetaraan gender ; 
f. pelaksanaan pembinaan terhadap instruktur dan Lembaga Pelatihan Tenaga 
Kerja; 
g. pelaksanaan pembinaan terhadap program pelatihan dan sertifikasi tenaga 
kerja serta akreditasi lembaga pelatihan swasta ; 
h. pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kerja pemagangan, dalam negeri 
dan luar negeri ; 
i. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap peningkatan produktifitas 
tenaga kerja ; 
j. penyusunan petunjuk teknis penempatan, perluasan lapangan kerja dan 
· pelaHhan tenaga kerja. Pasal 13 L s 
Bagian Ketiga '&' 
Bidang Penempatan dan Pemb~an -J 
Pelatihan Tenaga Kerja