Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 2 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 2 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU, khususnya , Pasal 10, memuat:

(1)Sebelum pembangunan atauperombaka nkapal yang
merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan,
pemilik galanganwajibmembuat perhitungan teknis dan
gambar rancang bangun kapalsertadata kelengkapannya
sebelum kapal dibangun dan/atau dibua t.
(2)Perhitungan teknis dan gambar rancang bangun kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan
karakteristik alur pelayaran sungai, tradisi dan nilai -nilai
sosial budaya masyarakat Kabupaten .
(3)Perhitungan teknis dan gambar rancang bangun kapal
penumpang wajib memperhitungkan :
a.bilamana terjadi kecelakaan, penumpang dengan mudah
keluar dan /ataudikeluarkan daridalamdeckpenumpang
untukmenyelamatkan diridan/atau diselamatkan;
b.permesinan kapal harus sesuai dengan konstruksi kapal
agarkecepatankapaltidaklebihdari25knot/jam;
c.pada ruang deck penumpang harus ada lorong bebas untuk
penumpang keluarmasuk kapaldengan ketinggian antara
lantai deck kapal dengan atap/plafon kapal minimal 150
cm;
d.pintu keluar masuk penumpang harus melalui bagian
depan kapal; dan
e.padasisikiridankanan kapalharusdibuat jendela
sekurang -kurangnya berukuran 75 cm x 50 cm.
(4)Penelitian danpemeriksaan rancang bangun kapalmeliputi
pemenuhan keselamatan kapal juga kesesuaian dengan
peruntukan, standarisasi, kemudahan pengoperasian dan
perawatan kap al serta perkembangan teknologi.
(5)Apabila gambar dan data telah memenuhi persyaratan, maka
Dinas Perhubungan memberikan pengesahan dapat
dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
(6)Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti
gambar dandatayangtelahmemenuhipersyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)danharus dilaksanakan
pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(7)Perhitungan teknis, gambar rancang bangun kapaldandata
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
, wajib mendapat rekomendasi dari Bupati melalui
Dinas Perhubungan Kabupaten.
(8)Pelaksanaan pembangunan danpengerjaan kapaldi bawah
pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten.
Bagian Keenam
Persyaratan Peralatan Keselamatan