Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 12?
Dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 12 mengatur sebagai berikut:

(6) Bangunan g.cdung yang akan dibangun di atas tanah 
milik Mndiri atau di at.as tanah milik orang Jain yang 
terletak di kawaean rawan bencana alam harus 
mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan 
Rencana K<J.bupa~n (RTRW/RDTR/RTBL/Renc:ana 
Zonasi/keterangan lainnya). 
[I] Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan 
mcngajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk 
melakukan kegiatan: 
a. pembangunan bangunan gedung dan/atau 
prasarana bangunan gedung; 
b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan{atau 
prasarana bangunan gedung m.eliputi perbaikan/ 
perawatan, pen1hahan, perluasan/pengurangan; 
dan 
c. pemuganm/pelestarian dengan mendasarkan 
pada swat Keterangan Rencan.a Kabupaten {w.lvis 
pla1uiin91 untuk l.oka.si yang bereangkutan. 
(2) Jzin mendirikan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diberikan oleh Pcmerinto.h 
Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh 
Pernerintah. 
(3) Pemerintah Da.erah wajib memberikan secara euma- 
cuma Surat Keterangan Rencana Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (ll untuk lokasi 
yang bersangkutan Irepada setiap orang yang akan 
mengajukan pennohonan IMB llebagai d.asar 
penyusunan rf!flCAna teknis bangunan gedung. 
(4) Surat Keterangan RenQl.Ita. Ka.bupatcn sebagailnann 
dimllkeud pada ayat (31 rnerupakan ketentuan yang 
berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi: 
a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun 
pada lokasi bersangkutan; 
b. ketinggian maksimum bangunan getlung yang 
diizinkmr ' c. jumb.h lantai/lapis bangunan gedung di bawah 
permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; 
d. garis sempadan dan jarak bebas minimum 
bangunan gedung yang diizinkan; 
e. KDB maksimum yang diiZlnkan; 
f. KLB mWaiiuu.uu yang ~nkan; 
g. KOH minimum yang diwajibkan; 
h. KTB maksimum yang diizinkan; dan 
i. jaringan utilitas Kabupaten. 
{5) Dalam Surat Ketcrangan Rencana Kabupaten 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (4) dapat juga 
dicantwnkan ketentuan-ketentuan khusus yang 
berlaku untuk lokasi yang bersangkUtan. Paragraf3 
Jzin Mendirikan Bangunan lIMBJ