Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor b5 Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor b5 Tahun 2016 tentang KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Melawi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah Sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemimpin Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Melawi. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
dacrah pada Pemerintah Dacrah sclaku pcngguna anggaran/pengguna barang. 
7. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD,Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan kerja perangkat daerah. 
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris 
Dacrah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
Kcpala Dacrah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 
Pcjabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan 
kcbutuhan. 
9. Kcbijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kcbijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun. 
10. Prioritas dan plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
1I. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen pcrencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan rencana bclanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
1 jutnya disingkat 
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang �e aann berisi rencana 
RKAP-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penggara y. g SKPD s t 
] : ·. dan kegiatan serta Perubahan pendapatan,rencana belanja program 
rencana pembiayaan sebagai dasar Penyusunan RAPBD. 
. d; ket DPA-SKPD 
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 1smng' ~~an ran 
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiaye Y' 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
b b 
14. Dokumen Pclaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 
15. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak 
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk 
mengatur dan mengurus fungsi-fungi tersebut yang menjadi kewenangannya 
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan 
masyarakat. 
16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu a tau lebih 
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pcncapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 
peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 
(output) dalam bentuk barang/jasa. 
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah 
dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas dan 
kualiatas yang terukur sasaran,keluaran dan hasil. 
19. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 
20. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bcrsangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
mcnerima sejumlah uang atau meneima manfaat yang bernilai uang dari pihak 
lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 
24. Piutang... 
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 
dacrah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 
:. ·ib dibayar pemerintah daerah 25. Utang dacrah adalah jumlah uang yang wa! U ~.... uan 
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan 8 
· · · t berdasarkan bcrdasarkan peraturan perundang-undangan,perjanran, atau 
scbab lainnya yang sah.