Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 3~ Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 3~ Tahun 2017 tentang PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PERIZINAN DAN, Pasal 12 menetapkan:

(1) Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen 
Perizinan dan Non Perizinan secara lengkap dan benar, 
kecuali yang diatur waktunya dalam Undang-Undang atau 
Peraturan Pemerintah. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dijabarkan dengan uraian tahapan kegiatan sebagai 
berikut: 
Paraf Koordinasi 
Ka. PM, PTSP, Kabag. 
& Naker Or anisasi Kabag. 
Hukum No ... 
-14-
No. Uraian Kegiatan Jangka 
Waktu 
1. Pemohon meminta informasi kepada 15 menit 
petugas dan petugas memberikan 
informasi tentang Perizinan kepada 
pemohon 
2. Petugas memberi formulir 15 menit 
permohonan dan pemohon .. meng1s1 
formulir permohonandengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Jika permohonan lengkap maka 
petugas memberi res1 penenmaan 
berkas. 
b. Jika permohonan tidak lengkap 
maka permohonan dikem balikan 
kepada pemohon un tuk dilengkapi 
persyaratan sesuai dengan 
ketentuan. 
3. Jika permohonan lengkap maka 20 menit 
dilanjutkan dengan penetapan biaya 
(iika ada) 
4. Apabila berkas yang diajukan 1 hari 
memerlukan penmJauan lapangan/ 
rapat pembahasan, maka petugas 
segera menentukan jadwal dan 
membuat undangan kepada Tim 
Teknis 
5. Membuat Berita Acara Peninjauan 30 menit 
Lapangan / hasil rapat pembahasan 
6. Hasil rekomendasi Tim Teknis 1 hari 
meliputi: 
a. Jika diberikan .. maka 121n 
dilan ju tkan ke petugas untuk 
dibuatkan dokumen izin 
b. Jika tidak diberikan .. maka 121n 
berkas dikem balikan kepada 
pemohon dan diberikan surat 
penolakan 
7. Petugas mengolah pembuatan 20 menit 
dokumen izin 
8. Proses pemeriksaan dan penelitian 15 menit 
dokumen izin oleh seksi / bidang yang 
menangani 
9. Penandatanganan dokumen izin oleh 15 menit 
Kepala Dinas 
10. Registrasi izin dan pengarsipan 10 menit 
11. Registrasi SKRD dan SKS dan 20 menit 
pembayaran retribusi oleh pemohon 
12. Penyerahan dokumen izin kepada 5 menit 
pemohon 
Paraf Koordinasi 
Ka. PM, PTSP, Kabag. Kabag. (3)Penerbitan ... 
& Naker Organisasi Hukum 
1v ~ l 
-15-
(3) Penerbitan perizinan dan non perizinan terkait dengan tata 
ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan 
kesehatan masyarakat yang diatur khusus dengan peraturan 
perundang-undangan, dapat dikecualikan dari batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
BABV 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK