Bagaimana redaksi normatif Pasal 87 dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Norma hukum dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., Pasal 87 berbunyi:

(11 Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana 
dlmakeud dalam Paaa.l 86 ayat (I) mcrupakan 
kawasan berbenruk l~T'fmg yang rawan t.erhadap 
perpindahan material pembentuk lereng berupa 
batuan, bah.an rombaka.n, tanah atau material 
campuran. (1) KBwaaan rawan bencana alam meliputi kawasan 
rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan 
rawan angin topan dan kawasan rawan bencana aiam 
geolQgi. 
(2) Penyelenggaraan bangunan gedung di ka.wasan rawan 
bencana a1arn aebagaimana. dimakaud padn o.yo.t (1) 
di1akukan dengan memenuhi persyaratan tertentu 
yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan 
demi kepentingan umum. 
(3) Kawasan rawan bencana alaJn sebagaimana 
dimaksud pada ayat (lJ diatur da!am RTRW, RDTR, 
peraturan zonwsi detn/.11.lau penetapan dari instan8i 
yang berwenang lainnya. 
(4) Dalarn l.ud penet.apan kawasan rawan bencana alam 
sebagaimana dimaksud pada ... yat (1) belum 
ditetapke.n, Pemerintah Daerah dapat mengatur 
suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam 
dengan larangan membangun pada batas tertentu 
daJam pemturan bupati dengan mempertimbangkan 
keselamatan dan keamanan demi kepentingan 
umum. Pasal 86 Paragraf 1 
Umum Bagian Kesernbilan 
Persyaratan Bangunan Oedung di Kawasan 
Rawan Renr.anB Alam (2) Penyelenggara.an bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hams tetap dapat menjamin 
keamanan, keselamatan, kemudahan, keeerasian dan 
keselarasan bangunsn ge<1ung dengan 
linJdcungannya. 
(3) Tata cara penyelenggaraan bangunAn gedung semi 
permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati. 
.~. 
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat 
mengatur mengenai pcryaraten penyelenggaraan 
bangunan gedung di kawasan rawan baniir dalam 
Peraturan Bupati. 
(4) Penyelenggara.an bangunan gedung di k.awasan rawan 
banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus 
memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu 
mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau 
kerusakan bangunan gedung a.kibat gcnangon banjir. (I) Kawasan rawan banj!r sebagaimana dimaksutl dalam