Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 23 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, pada BAB VII - I, Pasal 23 menjelaskan:

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pedoman 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum 
diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati. 
Implementasi Transaksi Non Tunai pada tahun peralihan, 
disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan lingkungan pengelolaan 
SKPD. 
Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan mulai 1 Januari 2018.