Menurut Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 41?
Pasal Pasal 41 dalam Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, pada BAB VI - PENYEDIAAN TANAH, menyatakan:

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk 
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman 
kumuh . 
(2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk 
penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah. 
(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan 
melalui: 
a. pemberian hak atas tanah milik pemerintah daerah; 
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;1 Pasal40 
(1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengelolaan perumahan dan 
permukiman 1ayak huni yang dilakukan oleh setiap orang . 
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk: 
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria; 
b. pemberian bimbingan, pelatihan/ penyuluhan, supervisi, dan 
konsultasi; 
c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan; 
d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai 
kebutuhan; 
e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/ atau 
f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi . Pasal 39 
( 1) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang. 
(2) Perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib 
dilakukan oleh setiap orang dan/atau pemerintah daerah . Pasa1 38 
(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), 
diperuntukan bagi rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum melalui 
perawatan dan pemeriksaan secara berkala. 
(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), diperuntukan 
bagi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan 
melalui rehabilitasi atau pemugaran. Pasal 37 
(1) Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), wajib dilakukan oleh 
masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat secara swadaya . 
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan melalui 
pemeliharaan dan perbaikan. (3) Tahapan pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
huruf c, meliputi: 
a. pemanfaatan; dan 
b. pemeliharaan dan perbaikan. 
Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal44 
(1) Dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah mempunyai tugas: 
a. merumuskan kebijakan dan strategi daerah serta rencana 
pembangunan daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
b. melakukan survei dan pendataan skala daerah mengenai 
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
c. melakukan pemberdayaan masyarakat; 
d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta prasarana dan 
sarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
e. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di 
bidang perumahan dan permukiman; dan 
f. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan 
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan 
oleh Dinas. 
(3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan peningkatan 
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuhj Pasal43 
(1) Sistem pembiayaan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
huruf c, dirumuskan dalam rencana penanganan pencegahan dan 
peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Penanganan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII 
PENDANAAN DAN SI STEM PEMBIAY AAN