Apa norma yang terkandung dalam Pasal 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 6 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Nomor 6 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, khususnya BAB IX - KETENTU AN PENYIDIKAN, Pasal 33, memuat:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan keten tuan peraturan perundang -
undangan. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendap atkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana Retribusi; 
 
www.jdih.bangkaselatankab.go.id 
 
i. memanggil orang unt uk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang_unda ngan. . 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Unda ng-Undang Hukum Acara Pidana.