Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam P eraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat. 
- 3 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Per wakilan Rakyat Daerah 
menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsi p otonomi 
seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negar a Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur pe nyelenggara Pemer intahan Daerah. 
4. Kepala D aerah adalah Bupati Kutai Barat. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah 
dan Kecamatan di lingkungan P emerintah Kabupaten Kutai Barat. 
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Pe rangkat Daerah 
Kabupate n Kutai Barat . 
7. Kampung adalah sebutan lain dari desa di wilayah Kabupaten Kutai 
Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memil iki 
batas -batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat dala m wilayah Kabupaten Kutai Barat. 
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan ke pentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana 
yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk 
Kampung, yang bersumber dari bagian da na perimbangan keuangan 
pusat dan daer ah yang diterima oleh Kabupaten. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan Belan ja Daerah Kabupaten Kutai 
Barat. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya di singkat 
APBK am adalah rencana keuangan tahunan Pemerintaha n Kampung 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan 
BPK, yang ditet apkan melalui Peraturan Kampung. 
12. Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP-Kam) adalah hasil 
musyawarah masyaraka t kampung tentang program dan kegiatan 
yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun . 
13. Kepala kampung adalah sebutan Kepala Kampung dalam wilayah 
Kabupaten Kutai Barat. 
14. Badan Permusyawaratan Kampung adalah Lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan yang dibuat secara bersama -
sama oleh BPK dan Kepala kampung setempat. 
16. Keuangan Kampung adalah Semua Hak dan Kewajiban dalam rangka 
Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan 
- 4 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut. 
17. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegia tan yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban da n pendampingan keuangan kampung. 
18. Bendahara Kampung adalah Perangkat Kampung yang ditunjuk oleh 
Kepala kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan , membayarkan dan mempertanggungjawabkan 
Keuangan Kampung dalam rangka pelaksanaan APBK am serta 
merangkap selaku bendahara ADK. 
19. Juru Tulis Kampung atau sebutan lain Sekretaris Desa adalah 
Perangkat Kampung yang bertugas membantu Kepala kampung dalam 
tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelaya nan 
dan pemberdayaan masyarakat. 
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
Rekening Kas Umum Kabupaten Kutai Barat . 
21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah 
Rekening Kas Desa atau disebut dengan nama lai n dalam hal ini 
Kampung yang berada diwilayah Kabupaten Kutai Barat. 
22. Badan Usaha Milik Kampun yang selanjutnya disingkat BUMKam 
adalah Badan Usaha Milik Kampung diwiliayah Kabupaten Kutai 
Barat . 
23. Alokasi Dana Kampun g Minimal yang selanjutnya disingkat ADKM 
adalah ADK yang berazas Merata, dimana besarnya ADK d ibagi sama 
untuk setiap kampung. 
24. Alokas i Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disingkat ADKP 
adalah ADK yang berazas Adil, dimana besarnya ADK dibagi secar a 
Proporsional untuk setiap kampung berdasarkan Nilai Bobot 
Kampung (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu 
(misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, luas wilayah, jumlah 
penduduk, dll) . 
25. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ a dalah 
Administrasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung.