Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 5 Tahun 1960.
Sesuai dengan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 5 Tahun 1960 tentang , ketentuan pada BAB VIII - PEMBUKTIAN HAK DAN PEMBUKUAN HAK ATAS TANAH, Pasal 15 berbunyi:

(1) Dalam hal terdapat keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh 
yang bersangkutan dalarn rentang atau masa waktu pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Panitia Ajudikasi 
Pendaftaran tanah wajib melakukan verifikasi. 
(2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, 
Panitia wajib menyampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan 
untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Flores Timur. 
(3) Dalam hal keberatan disampaikan setelah batas atau masa waktu 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), 
keberatan tersebut tidak dapat diterima dan Panitia Ajudikasi 
pendaftaran tanah tetap melakukan pembukuan haknya. 
(4) Dalam hal gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak oleh 
Pengadilan Negeri Flores Timur, Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah 
tetap melaksanakan pembukuan dan selanjutnya Kepala Kantor 
Pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang digugat tersebut. 
(5) Dalam hal gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima oleh 
Pengadilan Negeri Flores Timur, Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah/ Pasal 14 
( 1) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap a tau tidak 
ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat 
pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad 
baik oleh yang bersangkutan mengetahui Kepala Desa/Lurah. 
(2) ltikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan: 
a. tidak adanya keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau 
tidak dalam keadaan sengketa; dan 
b. tidak termasuk atau bukan merupakan aset Pemerintah, aset Daerah, 
aset BUMD, aset lembaga keagamaan dan lembaga sosial dan/atau 
aset desa/kelurahan. 
(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan 
ketentuan: 
a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan 
setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang 
bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal 
maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 
benar-benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah 
tersebut; dan 
b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan 
apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur ketidakbenaran 
dalam pernyataannya, maka yang bersangkutan akan diproses 
hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta tidak 
melibatkan pihak lain, dan sertifikat hak atas tanahnya dapat 
dibatalkan. 
(4) Surat Pernyataan Tertulis tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan, (3) Bentuk dan isi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan.