Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 66 Tahun 2018 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 66 Tahun 2018 tentang STAND AR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARAN G/JASA, BAB III - PERS IAPAN PENGADAAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

(1) 
'. Penetapan HPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (b) diatas harus 
dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan : 
a. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
b. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidaklangsung 
(overhead cost); 
c. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia; 
d. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN). 
e. HPS digunakan sebagai: 
1) alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran 
harga satuan; 
2) dasar ... 
2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam 
Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / J asa Lain nya; dan 
3) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi 
penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari 
nilai HPS. 
f. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Negara; 
g. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu 
Anggaran paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E- 
purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi; 
h. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum 
batas akh ir untuk: 
1) pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau 
2) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan 
prakualifikasi. 
(2) Data/informasi yang dapat digunakan untuk PPK dalam menyusun HPS 
antara lain : 
a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa 
diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya 
pemilihan Penyedia; 
b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh 
Kernen terian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah; 
c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh 
asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, 
baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi 
biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari 
situs web komunitas internasional yang rnenayangkan informasi 
biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara 
internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan 
dilaksanakan; 
d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan 
harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh 
pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha; 
e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau 
kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah; 
f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan 
Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; 
g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh 
konsultan perencana (engineer's estimate); 
h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk 
tender/seleksi internasional; dan/atau 
i. informasi lain yang dapat dipertan ggungjawabkan. 
(3) Total ... 1 
I 
(3) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai 
HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga 
satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum 
dalam Dokumen Anggaran Belanja.