Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam pasal 4 PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999.
Redaksi dari PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Nega ra yang Bersih dan Bebas dari, pada , pasal 4 menjelaskan:

(empat) ayat (3) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 
mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas 
peningkatan sumber daya aparatur dan teknik fungsional Satuan Polisi 
Pamong Praja. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar dan 
Teknik Fungsional berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan 
kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 
b. Melakukan pembinaan jasmani, rohani dan mental anggota Satuan Polisi 
Pamong Praja sesuai ketentuanyang berlaku untuk meningkatkan 
kualitas dan ketangguhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja; Pasal 21 a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan 
penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, dan 
penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 
b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan 
dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, dan 
penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah; 
c. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan 
dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, dan 
penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah; 
d. Penyusunan bahan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan daerah, dan penyuluhan penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah; 
e. Penyusunan pengelolaan data basil penyelidikan dan penyidikan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah; 
f. Penyusunan bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang- 
undangan daerah; 
g. Pengelolaan data rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan 
pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan 
penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 
h. Penyusunan dan penyampaian saran serta pertimbangan terhadap 
pengambilan kebijakan; 
i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan, 
penyidikan, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah; 
J. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 
k. Pelaksanaan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penyuluhan 
peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di 
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. 
13 . tan dan kemampuan . berkala meliputi kes;~ menjaga kesehatan kan pemeriksaan berlaku un u 
c. Melaku_ uai ketentuan yang_ . · · Pamong 
jasmani ses Polisi Pamong PraJa'. . li anggota Satuan Polisi disiplin anggota Satuan_ eningkatan disip m k meningkatkan 1 d. Melakukan ~egiatan pan yang berlaku untu . . 
. sesua1 ketentu Praja· . erta koordinasi 
°Zi':ota Satuan Polisi ~j~ fa~ilitas ~an ev'.11~;: s:suai ketentuan Menyusun rumus~ ~ Penyidik Pegawai ~ege~ 
e. pelaksanaan pemb~ad sar pelaksanaan kegiata;, r . Pamong Praja dan 
yang berlaku sebagai a gram kerja Satuan o 1s1 negakan peratuan 
f Merumuskan sa~an ?~pil Daerah dalam rangkaKpe la Daerah sesuai . P yidik Pegawai Negen h dan Keputusan epa en uran Kepala Daera . . 
daerah, Perat berlaku agar tepat sasaran? . /instansi terkait sesuai 
keten~ua: ~~!iian koordinasi dengan un~ ~:ci'!asi berjalan lancar; . 
g. Menyiap a berlaku agar pelaksanaan o lak aan tugas Seksi ketentuan yang am aikan laporan pe san berlaku 
h. Men}'.Usun dan :eiknhc Fungsional sesuai ketentuan yang 
Pelatihan Dasar d . b k ada atasan; · · 
sebagai pertanggun:awa 1:f:i S:~uai dengan bidang tugas ~an f~ngs1?yd. 
i. Pelaksanaan tugas . ma~ . n dasar dengan sub unit kerja lam l 
J. Pelaksanaan koordmas1 p;lat~among Praja Kabupaten Muna Barat. lingkungan Badan Satuan o st