Bagaimana redaksi normatif Pasal 17 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 4 Tahun 2015?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN, BAB VII - PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN , PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN, Pasal 17 berbunyi:

(1) Bentuk penceg ahan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan 
melalui: 
a. kegiatan sosialis asi peraturan perundang -undangan terka it dengan 
perlindungan perempuan dan a nak kepada masyarakat luas di 
daerah; 
 
13 
 b. kegiatan penyebarluasan eksistensi P2TP2A untuk diketahui semua 
orang di daerah melalui penyebaran brosur, leaflet, pamflet atau 
papan pengumuman sehingga peristiwa kekerasan, ekspolitasi dan 
penelantaran dapat dilaporkan sesegera mungkin dan dapat ditangani 
tidak sampai pada kondisi yang sudah mencapai tingkat terparah; 
c. pelatihan pada para anggota yang mampu menyebarkan norma -norma 
larangan dan sanksi ke masyarakat; 
d. pembukaan jalur pengaduan masyarakat oleh Pemerintah Daerah 
atau P2TP2A pada setiap kawasan melalui jejaring masyarakat; 
e. penguatan jalur koordinasi dengan pemeri ntahan tingkat Kecamatan, 
Kelurahan/Desa; 
f. penanganan segera adanya pengaduan masyarakat pada seluruh 
wilayah di daerah dan pengamanan subjek tindak kekerasan, 
eksploitasi, perdagangan orang atau penelantaran; dan/atau 
g. penyuluhan/sosialisasi dalam bentuk pe nyadaran masyarakat luas 
hingga kelompok masyarakat terkecil (keluarga) khususnya para 
orang tua untuk melindungi perempuan dan anak. 
(2) Pemerintah Daerah melalui P2TP2A melakukan pendataan wilay ah tindak 
kekerasan berdasarkan angka tingkat kejadian serta mel akukan 
penelitian dan pengkajian atas tingkat kerawanan wilayah untuk mencari 
solusi pengurangan sampa i penghentian adanya tindak kekerasa n, 
eksploitasi dan penelantaran pada wilayah titik rawan. 
 
Bagian Ketiga 
Pelayanan pada Perempuan dan Anak yang Mengal ami 
Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran