Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO Nomor 2 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO Nomor 2 Tahun 1945 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang
-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
;
 
 
 
 
SALINAN
 
2
 
 
2.
 
Undang
-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah
-
daer
ah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur
 
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41)
 
sebagaimana 
telah diubah dengan Unda
ng
-
Undang Nomor 2 
Tahun 1965
 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia
 
Tahun 
1965
 
Nomor 
19
, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
 
 
Nomor 
2730
)
;
 
3.
 
Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik 
Indonesia Nomor 
;
 
4.
 
Undang
-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia 
Nomor 4286)
;
 
5.
 
Undang
-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega
ra Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik 
Indonesia Nomor 4355)
;
 
6.
 
Undang
-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeri
ksaan 
Pengelolaan dan Tanggung
j
awab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan 
Lem
baran Negara Republik Indonesia
 
Nomor 4400);
 
7.
 
Undang
-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4421)
;
 
8.
 
Un
dang
-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia 
Nomor 4438)
;
 
9.
 
Undang
-
Undang No
mor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 5049)
; 
 
3
 
 
10.
 
Undang
-
Undang
 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang
-
undan
gan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara
 
Republik Indonesia Nomor 5234)
;
 
11.
 
Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 5512) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali 
terakhir 
dengan Undang
-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
;
 
12.
 
Peraturan Pemeri
ntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
 
Indonesia 
Nomor 4028)
;
 
13.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
K
edudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
 
Nomor 21 Tahun 2007
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200
7
 
Nomor 
47
, Tambah
an Lem
baran Negara Republik 
Indonesia
 
Nomor 
4712
)
;
 
14.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
seb
agaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Nomor 5340)
;
 
15.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
 
2005 tentang Dana 
Perimbangan
 
(Lemb
aran Negara Republik Indonesia 
 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
R
epublik Indonesia Nomor 4575)
;
 
 
4
 
 
16.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 No
mor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No
m
or 5155)
;
 
17.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4578)
;
 
18.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedo
man Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
 
Republik Indonesia 
Nomor 4585)
;
 
19.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instan
si Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
Nomor 4614);
 
20.
 
Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negar
a
 
Republik Indonesia 
Nomor 5351)
;
 
21.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara 
R
epublik Indonesia
 
Nomor 5161)
;
 
 
5
 
 
22.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara
 
Republik Indonesia Nomor 5165)
;
 
23.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 3
0 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219)
;
 
24.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201
4
 
Nomor 
92
, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533
)
;
 
25.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 
2 Tahun 2012
 
tentang Hibah
 
Daerah
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
12
 
Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
a 
Nomor 5272
)
;
 
26.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah
 
(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 
73
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 
6041
)
 
27.
 
Peraturan Presiden
 
Nomor 108 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepal
a Sekolah, 
Pengawas dan Penilik
;
 
28.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah
 
beberapa kali
 
terakhir dengan Pera
turan Menteri 
D
alam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
;
 
29.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakya
t 
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikas
i 
Intensif dan Dana Operasional
;
 
 
 
 
6
 
 
30.
 
P
eraturan Menteri Keuangan Nomor
 
: 
84/PMK.07/2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi
 
Dana Bagi Hasil 
Cu
kai Tembakau
;
 
31.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
64
 
Tahun 201
3 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasi
s 
Akrual Pada Pemerintah Daerah
;
 
32.
 
Peratur
an Menteri Dalam Negeri Nomor 
52
 
Tahun 
2015
 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Be
lanja Daerah Tahun Anggaran 201
6
 
sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 
Tahun 2015
;
 
33.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 
34.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19
 
Tahun
 
2016
 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 
35.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 
 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Probolinggo (Lembaran D
aer
ah Kabupaten 
Probolinggo
 
Tahun 2004 Nomor 07) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Probolinggo Nomor 04 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
 
Kabupaten Probolinggo
 
Tahun 2007 Nomor 02)
;
 
36.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probo
linggo 08 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
 
Daerah (RPJPD
aerah
) Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun
 
2005
-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
Tahun 2008 Nomor 07)
;
 
37.
 
Peraturan Daerah Kabupaten P
robolinggo Nomor 09 
 
Tahun 2008 tentang Pokok
-
Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 2008 Nomor 05)
 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 
 
Tahun 2016
 
(Lembar
an Daerah Kabupaten Probolinggo
 
Tahun 
2016
 
Nomor 
1
)
;
 
 
7
 
 
38.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 
 
Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
 
Tahun 2009
 
Nomor 02)
;
 
39.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 
 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2009 
 
Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Pera
turan 
Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 
 
Nomor 06)
;
 
40.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 
 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tah
un 2010 Nomor 01)
 
sebagaimana 
telah diubah dengan 
Peraturan Daerah
 
Kabupaten 
Probolinggo Nomor 
15 
Tahun 
2015 
(Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tah
un 201
5 
Nomor 01
)
;
 
41.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 
 
Tahun 2010 tentang Bea P
erolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 2010 Nomor 02)
;
 
42.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 
 
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Probo
linggo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01)
;
 
43.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 
 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 01)
 
sebagaimana 
telah diubah de
ngan 
Peraturan Daerah
 
Kabupaten 
Probolinggo Nomor 
16 
Tahun 
2015 
(Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tah
un 201
5 
Nomor 01)
;
 
44.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 
 
Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolin
ggo Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana 
telah diubah
 
beberapa kali 
terakhir
 
dengan Peraturan Daerah 
Nomor 
17
 
Tahun 
2015
 
(Lembar
an Daerah Kabupaten 
Probolinggo
 
Tahun 201
5 
Nomor 0
2
)
;
 
8
 
 
45.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 
 
Tahun 2011 te
ntang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten P
robolinggo Tahun 2011 Nomor 03)
;
 
46.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 
 
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo pada PT. 
Bank Jawa Timur (Le
mbaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 04) 
sebagaimana 
telah diubah dengan
 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Probolinggo Nomor 
2 
Tahun 
2015
 
(Lembaran Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 
2015
 
Nomor 
02
)
;
 
47.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 
 
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 
 
Nomor 05)
;
 
48.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 
 
 
Tahun 2013 tentang Rencana Pemban
gunan Jangka 
Menengah
 
Daerah (RPJM
Daerah) Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun
 
2013
-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
Tahun 2013
 
Nomor 07)
; 
 
49.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1
1 
 
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 
 
Nomor 01) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali 
terakhir 
dengan P
eraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 
 
Tahun 2015
 
(
Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 
 
Tahun 
201
5 
Nomor 
05
)
;
 
50.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 
 
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah D
aerah 
pada Perusahaan Daerah Rengganis Kabupaten Probolinggo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 
 
Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2015
 
(
Lembaran Daerah Kabupaten Proboli
nggo Tahun 
2015 
Nomor 
06
)
;
 
9
 
 
51.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 
14
 
 
Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016
 
(
Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 
2015 
No
mor 
03
)
;
 
52.
 
Peraturan Daerah 
Kabupaten Probolinggo Nomor 3 
Tahun 2016 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah 
Kabupaten Probolinggo 
Tahun Anggaran 
201
6 
(
Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 
2016 
Nomor 
;
 
53.
 
Peraturan Da
erah Kabupaten Probolinggo Nomor 
1
 
Tahun 
2016
 
tentang
 
Penataan, Pengendalian dan Retribusi 
Menara Telekomunikasi
 
di Kabupaten Probolinggo
 
(Lembaran 
Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 
2016 
Nomor 0
1
)
.
 
 
Dengan Persetujuan Bersama
 
DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 
dan
 
BUPATI PROBOLINGGO
 
 
MEM
U
TUSKA
N
 
:
 
 
Meneta
pkan
 
:
 
PERATURAN DAERAH TENTANG
 
PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 201
6
.