Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 52 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 52 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA, pada , Pasal 18 menjelaskan:

Undang -UndangDasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
 
 2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana t elah diubah 
dengan Undang – Undang N omor 8 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Dae rah Tingkat II 
Tabalong dengan M engubah Undang – Undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan U ndang – 
Undang Darurat Nom or 3 T ahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
SALINAN 
jdih.pontianakkota.go.id 
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 2756 ); 
 3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuang an Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 4400) ; 
 
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438 ); 
 
 7. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456) ; 
 
 8. 
 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Neg ara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tamba han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
 10. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 201 1 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 
Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5256); 
 
 11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 t entang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indo nesia Nomor 5679); 
jdih.pontianakkota.go.id 
 
 
 
 
 12. 
 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah an 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
 
 14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional (Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 
 
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 2 9) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 
Tahun 2013 t entang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 2 55); 
 
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebaga imana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesi a 
Tahun 2011 Nomor 310); 
 
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehata n 
Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 15); 
 
 18. Perat uran Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak 
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 
Nomor 3 Seri E Nomor 3); 
jdih.pontianakkota.go.id 
 
 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 
Nomo r 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Nomor 149) ; 
 20. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota 
Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 
2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Daerah Kota Pontianak (Berita daerah 
Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 50); 
 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapka n : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG 
PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA 
PONTIANAK . 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peratura n Walikota Nomor 11 Tahun 2016 t entang 
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pon tianak (Berita Daerah Kota 
Pontianak Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak 
(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 50) sebagai berikut : 
 
1. ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut :