Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 244 Tahun 2014 Pasal 1?
Dalam PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 244 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non 
Pegawai Negeri Sipil. 
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
basil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
9. Pejabat pengelola BLUD RSUD S. K. Lerik adalah pejabat yang 
bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan 
pengawasan kinerja operasional BLUD RSUD S. K. Lerik yang 
terdiri atas pimpinan rumah sakit yang disebut Direktur, 
kepala bagian yang mengatur tata usaha dan keuangan BLUD 
yang disebut Kepala Bagian Tata Usaha, kepala bidang yang 
mengatur pelayanan medis dan non medis (penunjang medis) 
yang disebut Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Non Medis, 
kepala bidang yang mengatur pelayanan keperawatan yang 
disebut Kepala Bidang Perawatan, dan kepala bidang yang 
mengatur pelayanan administrasi klien/pasien yang meliputi 
catatan diagnosa dan rujukan pasien disebut Kepala Bidang 
Catatan dan Rujukan Medis. 
10. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD S. K. Lerik. 
11. Pejabat Pelaksana Keuangan BLUD RSUD S. K. Lerik adalah 
Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan 
diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan 
keuangan PPK BLUD. 
12. Pejabat Teknis BLUD RSUD S. K. Lerik adalah Pejabat yang 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan tugas 
dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD 
RSUD S. K. Lerik sesuai dengan bidang tugasnya masing­ 
masing. ----------------------------------------- 
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang Digunakan atau diterbitkan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk 
melaksanakan pekerjaan. 
21. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dan 
barang/jasa untuk kelancaran pelayanan yang 
pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku pada 
PPK-BLUD. atau orang 
menyediakan 19. Penyedia barang/ jasa adalah badan usaha 
perseorangan yang kegiatan usahanya 
barang/layanan jasa. 
20. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk 18. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 
Pengguna Barang. 17. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan 
kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau 
yang membutuhkan keahlian tertentu dalam suatu sistem 
tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan. pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri 
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/jasa pendapatan adalah semua 
penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD RSUD 
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran 
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 
16. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi 
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan 
berkesinambungan. 
24. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan 
dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan 
menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar, baik 
tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. 
25. Pembelian langsung adalah metode pengadaan barang/jasa 
yang dilakukan secara langsung oleh pengguna 
anggaran/barang kepada produsen/ agen/ distributor /penjual 
barang/jasa tanpa melalui penyedia barang/jasa. 
26. Penunjukan langsung adalah metoda pemilihan penyedia 
barang/jasa yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung 
terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan melakukan 
negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga 
yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 
27. Pemilihan langsung adalah metoda pemilihan penyedia 
barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan 
sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus 
prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun 
biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan 
pengumuman resmi untuk penerangan umum. 
28. Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia 
barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka dengan 
pengumuman secara luas melalui media massa dan papan 
pengumuman resrm untuk penerangan umum sehingga 
masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi 
kualifikasi dapat mengikutinya. pengeluaran DPA-SKPD. 
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD S. K. Lerik 
yang selanjutnya disingkat DPA BLUD RSUD S. K. Lerik 
adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran yang tidak terpisah dengan 
DPA SKPD. 
Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan BLUD RSUD 
S. K. Lerik wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar, sebagai berikut : BAB IV 
PRINSIP DASAR