Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 67 Tahun 1950.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 67 Tahun 1950 tentang Fenanganan Ebnturan Kepentingan di r ingkungan, ketentuan pada BAB I - TI, Pasal 6 berbunyi:

hnyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain:
a- penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara neg.rra
membuat keputusan atau tindalan yang tidak sesuai
dengan tujuan atau melampaui batas-bata.s pemberian
weq/enang ;,ang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan;
perangftapan jabatan, yaitu soorang penyelenggara
neg:rra mendudrrki dua atau lebih jabatan publik
sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya sacara
independen dan akuntabel;
hubungan afiliasi (pribadi, yaitu hubr.ngan
-vang dimf,iki oleh seorang penyelenggara negara denganpihak terterrtu baik karena hub,ngan darah, hubrrnqan
perkawinan maupun hubungan lErtemanan yang dapat
mempengarutri keputusanny4
gratifikasi, yaitu pemberian datarn arti luas meliputi
pemberian uang, barang, rabaL komisi, pinjaman tanpa
bunga., tiket perjalanan, fasilitas perjalanan
wisata, pengobatan crrrnerrrrna dgn fasilites lainnya; dan
kelemahan sistem yaitu keadaan yang
menjadi kerrdala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan
6
kewenangan penl.elenggara negnra yang disebabkan
karena strukhrr buday-a dnn organisasi yang ada-
BAB TV
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Fasel 7
Fenanganan benturan kepentingan pda dasarnya
dilakrrkan melalui nilai, sistem, pribadi dan
budaya:
. Mengutarnaka n kepentingan publik
a- penyelenggara negara harus mempertratikan asas
umum pe'merintahan yang baik dalam memberikan
kepada
b" dalam penganbilan keputusan, penyelengara negara
harus berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan kebjakan yang berlaku tanpa memikirkan
keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi
preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan ag;lrlra,
profesi" partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
c- penyelenggara ne{Iara tidak boleh memasukkan unsur
kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusarr
dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas
keputusanrqra;
peny.elenggara negara harus menghindarkan diri dari
tindakan pribadi yang diuntunglan oleh 'itrside
informdion" atau informasi orang dalam yang
diperoleh dari jabatannya, sedangkan informasi ini
tidak terbuka untuk umum; dan
penyelengara negara tidak boleh mencari atau
menerima keuntungan yang tidak seharusnya
sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan
tugasnya.
- Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan
benturan kepentingan:
a- penyelerggara negara harus bersifa.t terblka atas
pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak
sekadar t€rbatas pada mengikuti undang-undang dan
peratuxan tetapi juga harus mentaati nilai-nifaipublik seperti bebas berkepentingan
ldisirlderestdrwsq, tidak berpihak dan memitiki
integritas;
b- kepentingan pribadi dan hubungan afiliesi
negara yang dapat menglrambat
pelaksanaan tugas pub}ik harus diungkapkan dan
dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani
secara memadai;
c- penyelenggara negara hams menyiapkan mekanisme
dan prosedur penga.duan dari masyakarat terf<ait
7
adanya benturan kepentingan yang tdadi;
penyelenggara negara serta lembaga publik harus
menjamin konsisterrsi rlan keterbukaan rlalarn proses
penyelesaian atau peaanganan situasi benturan
kepentingan;
penyelenggara ffEara serta lembaga publik harus
mendorong keterbukaan terhadap penga,wasan dalarn
penanganan situasi benturan kepentingan sesuai
dengan kerangka hukum yang ada;
f- penyelenggara negara serta lembaga publik harus
dapa.t memberikan akses kepada lrro.syakarat prrLrL
mendapa.tkan berbagai infor:masi yang terkait derrgan
penggunaan ke*enangarmya; dan
penl'elenggara rrryara harus menyiapkan prosedur
peng4juan keberatan dari rnasryakat tentang
penggunaan
3|- Mendorong jawab pn:badi dan sikap
keteladanan:
penyelenggara negara senantiasa bertindak
sedemikian rupa agar integritas mereka dapat
menjadi teladan rsgi penyelenggara negara lainnya
dan masyarakaq
pe-nyelelggara rxryara harus sebisa mungkin
bertanggung jawab atas peratu-ran urusan pribadinyaagar dapat merghindari terjadinya benturan
kepentingan pa.da saat dan sesudah rna*a jabatannya
sebagai penyelenggara negara;
penyelengara neg;rra harus bertanggung jawab
untuk mengiden ifikasi dan menyelesaikan benturan
kepentingan yang merugikan kepentingan publik
apa.brila terjadi benturan kepentingan;
d- penyelerggara negara harus menunjukkan komitmerr
mereka pada integritas rlan profesionalisme dengan
menerapkan kebiiaken penanganan benturan
kepentingan yang efektif; dan
e- penyelenggara ruryara serta lembaga publik harus
bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi
tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak
toleran terhadap benturan kepentingan:
a- Iembaga publik harus menyedia-kan dan
mel,aksanakan kebiiakan, proses dan praktek
manajemen yang memadai dalam lingftungan kerja
yang dapat mendorong pengaqrasan dan penanganan
situasi benturan kepentingan yang efektif;
lembaga publik harus merrdorong perryelengara
negara untuk mengungf,apkan dan membahas
rnasaleh-masatrah benturan kepentingan serta harus
membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan
dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
8
lembaga publik harus menciptakan dan
mempertahankan budaya komurrikasi terbuka dandialog mengeftri integritas dan
mendoroagnya; dan
d- Iemt-ga publik harus memberi pengarahan dan
pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta
memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang
tetah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di
tempatkda-