Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 4 Tahun 1950.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 4 Tahun 1950 tentang ANALISlS DAMPAK LALU LINTAS, pada BAB III - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN, Pasal 7 menjelaskan:

(1) Tata cara pemberian persetujuan Perencanaan Pengaturan 
Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, 
sebagai berikut: 
a.Pemrakarsa ... 
Paraf Koordinasi 
KabagHukum 
-10-
a. Pernrakarsa/pemohon mengajukan permohonan tertulis 
kepada Dinas dengan dilampiri persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; 
b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: 
1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerirna 
dan memeriksa kelengkapan permohonan dari 
pemrakarsa/ pemohon, apabila tidak lengkap 
dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan 
diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka 
dilakukan proses lebih lanjut; 
2. Menyerahkan berkas kepada Tim dan bersama Tim 
segera menindak 1anjuti dengan melakukan 
penilaian yang meliputi penelitian 
perencanaan pengaturan lalu lintas 
pengecekan lokasi. gambar 
dan/atau 
3. Hasil penelitian Tim dituangkan dalam Serita Acara 
dan disampai kan secara tertulis kepada Kepala 
Dinas dengan dilampiri konsep Surat Persetujuan. 
c. Kepala Dinas menandatangani Surat Persetujuan 
berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim, 
selanjutnya diserahkan kepada pemrakarsa/ pemohon 
setelah pemrakarsa/pernohon menyerahkan Surat 
Pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen 
dan rekayasa lalu lintas. 
(2) Proses pemberian persetujuan sebagairnana dimaksud 
pad a ayat ( 1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 10 
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara 
lengkap dan benar.