Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 94 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 94 menjelaskan:

(1) Pemerintah Daerah dapat menunda menerbitkan 1MB 
apabila: 
a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan 
untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta 
pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan; 
b. Pemerintah Daerah sedang merencanakan rencana bagian 
kota atau rencana terperinci kota. 
(2)Penundaan ... 
-57-
(2) Penundaan penerbitan 1MB sebagaimana dimaksud pada 
hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka 
waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan 1MB apabila 
Bangunan Gedung yang akan dibangun: 
a. tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis; 
b. penggunaan tanah yang akan didirikan Bangunan 
Gedung tidak sesuai dengan rencana kota; 
c. mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya; 
d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan 
sekitarnya yang telah ada; dan 
e. terdapat keberatan dari masyarakat. 
(4) Penolakan permohonan 1MB sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan 
alasannya. 
Pasal95 
(1) Surat penolakan permohonan 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) harus sudah diterima pemohon 
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat 
penolakan dikeluarkan Pemerintah Daerah. 
(2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 
setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada 
Pemerintah Daerah. 
(3) Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 14 (empat 
belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis 
terhadap keberatan pemohon. 
(4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud 
pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan 
terse but. 
(5) Jika Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah 
dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga 
Pemerintah Daerah harus menerbitkan 1MB. 
(6)Pemohon ... 
-58-
(6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara apabila Pemerintah Daerah tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
.