Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 7 Tahun 2003?
Ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 7 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA , , Pasal 15 menetapkan:

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Batu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu 
dan dalam rangka menunjang kelancaran operasional dan 
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 201 8 pada 
Perusahaan Daerah Air Minum , serta untuk mewujudkan 
tertib administrasi pengelolaan, pengawasan, dan 
pengendalian Perusahaan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Batu tentang Pengesahan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja , serta Rencana Kerja 
Perusahaan Daerah Air M inum Kota Batu Tahun A nggaran 
2018; 
 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 T ahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
 SALINAN 
Halaman 2 dari 12 hlm… 
 5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemer iksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Ne gara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421) ; 
7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo r 5234); 
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang N omor 9 Tahun 201 5 tentang 
Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 201 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
9. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 201 4 tentang 
Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 4 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik In donesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lemb aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
13. Peraturan Pemerin tah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawas an Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomo r 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo r 6041 ); 
 
Halaman 3 dari 12 hlm… 
 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan 
Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer ah; 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah 
Air Minum; 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 9 Tahun 20 16 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tah un 
1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan 
Daerah Air Minum; 
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah; 
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 
1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusah aan 
Daerah Air Minum; 
24. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 
Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan 
Daerah Air Minum; 
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum 
Kota Batu sebagaimana tel ah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 
Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah 
Air Minum Kota Batu; 
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Organ da n Kepegawaian Perusahaan Daerah 
Air Minum Kota Batu; 
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah 
Tahun Anggara n 2018 ; 
29. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bela nja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 ; 
 
 
Halaman 4 dari 12 hlm… 
 MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN 
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA , 
SERTA R ENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR 
MINUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 201 8.