Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 5?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang , BAB IV - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

-l- 
( 1) Walikota memerintahkan TPKN untuk mengupayakan 
agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani 
SKTJM paling l ambat 7 (tujuh) hari setelah menerima 
pemberitahuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1). 
(2) Dalam hal Walikota berhalan gan , perintah kepada TPKN 
sebagaimana dimak sud pada ayat {l) dapat dilakukan 
oleh pejabat yang melaksanakan tugas Walikota. 
Pasa l 55 
{I] Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka 
yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada 
TPKN , antara lain dalam bentuk dokumen -dokumen 
sebagai ber:ikut: 
a. bukti kepemilikan barang dan / atau kekayaan lain at.as 
nama Bendahara; 
b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang 
dan/atau kekayaan lain dari Bendahara. 
{2) SKTJI'v yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak 
dapat ditarik kembali. 
(3) Surat kuasa menjual dan/atau rnencairkan barang 
dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagairnana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan 
Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan 
pem bebanan.