Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1945?
Norma hukum dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1945 tentang , Pasal 13 berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan perumahan PNS akan diatur 
dalam perjanjian antara PNS dengan pengembang yang disetujui. Bagian Kelima 
Lain-Lain Pasal 12 
(1) Syarat PNS pemohon kepemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(3) yakni PNS yang belum memiliki rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
( 1 ). 
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diketahui dan 
ditandatangani oleh pimpinan instansi PNS bersangkutan. 
(3) PNS pemohon kepemilikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa 
kerja minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang 
dikeluarkan oleh pimpinan instansi PNS bersangkutan. 
(4) Dalam hal suami isteri keduanya berstatus PNS, yang dapat memiliki rumah hanya 
suami atau hanya isteri. Bagian Keempat 
Syarat PNS Pemohon Kepemilikan Rumah Pasal 11 
(1) Perumahan PNS diperuntukan bagi PNS yang belum memiliki rumah, yang dibuktikan 
dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh PNS bersangkutan di atas kertas 
bermaterai. 
(2) Dalam hal tidak terdapat lagi PNS pemohon kepemilikan rumah yang belum memiliki 
rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perumahan PNS dapat diperuntukan 
bagi PNS yang telah memiliki rumah. Pasal 10 
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai dengan: 
•a. surat keterangan asli mengenai status tempat tinggal; 
Wb. surat keterangan bekerja dari instansi PNS bersangkutan; 
c. fotokopi Kartu Pegawai dan surat keputusan kepangkatan terakhir ; 
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbaru; dan 
e. fotokopi Kartu Keluarga. Pasal 9 
(1) Perumahan PNS diperuntukan bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Muna . 
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan rumah harus 
mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Sadan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk diverifikasi dan ditembuskan kepada 
Kepala Dinas Permuk iman dan Perumahan . 
(3) Verifi.kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap syarat yang harus 
dipenuhi oleh PNS pemohon kepemilikan rumah. 
(4) Berdasarkan permohonan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengeluarkan daftar 
nominatif PNS pemohon kepemilikan rumah. 
(5) Daftar nominatif PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. Bagian Ketiga 
Peruntukan Perumahan