Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan Nomor 13 Tahun 1964.
Sesuai dengan Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, ketentuan pada BAB Ill - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 16 berbunyi:

( 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai 
tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan 
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
serta fasilitasl dan kerjasama dalam rangka penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati; 
(2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. -8- 
(1) Seksi Pe\atihan Dasar mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan 
pelatihan dasar serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
Polisi Pamong Praja; 
(2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan 
teknis fungsional. Pasal23 (2) Seksi sebagalmana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bidang Sumber Daya Aparatur. ( 1} BidangSumber Daya Aparatur terdiri atas : 
a. Seksi Pelatihan Dasar; 
b. Seksi Teknis Fungsional; (3) penyelenggaraan fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan 
sumber daya aparatur Sat Pol PP dan PPNS. 
Pasal22 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 
Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi : 
(1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan dan 
pengembangan sumber daya aparatur Sat Pol PP dan PPNS; 
(2) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pendayagunaan dan 
pengembangan sumber daya aparatur Sat Pol PP dan PPNS; Pasal21 ( 1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tug as 
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan 
penyelenggaraan pendayagunaan serta pengembangan sumber 
daya aparatur Sat Pol PP dan PPNS; 
(2) Bldang Sumber Daya Aparatur diplmpln oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Satuan Palisi Pamong Praja. Bagian Kelima 
Bidang Sumber Daya Aparatur 
Pasal20 -9- 
(1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi 
dan peningkatan kapasitas Saluan Perlindungan Masyarakat; 
(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
penyu~unan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan 
potens1 masyarakat. Pasal27 ( 1) Bidang Perlindungan Masyarakatterdiri atas : 
a. Seksi Saluan Linmas; 
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; 
(2) Seksi sebagalmana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. Pasal26 (2) penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan 
sumber daya manusia perlindungan masyarakat dalam upaya 
penyelenggaraan dukungan penanggulangan bencana, 
ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bldang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : 
(1) penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan 
fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumber 
daya satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan 
dukungan penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban 
masyarakat; Pasal 25 Bagian Keenam 
Bidang Perlindungan Masyarakat 
Pasal24 
. ( 1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tdu.ga~ 
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, me 1as1, 
komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat; 
(2) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. -10- 
Kepala Satuan Palisi Pamong Praja bertanggung jawab, memimpin 
dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal32 Kepala Saluan Polisi Pamong Praja wajib mengawasi pelaksanaan 
lugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 
mengambll langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal31 Dalam melaksanakan tugas Kepala Sat Pol PP, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan Kelompok Jabalan 
Fungslonal dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 
dilingkungan Saluan Palisi Pamong Praja maupun di luar Saluan Polisi 
Pamong Praja sesuai dengan tugas masing-masing. BABIV 
TATAKERJA 
Pasal30 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam