Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 3 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI LANGKAT Nomor 3 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dim.aksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
3. Bupati dalah Bupati Langkat. 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa seba gai unsur 
penyelen ggara Pemerintahan Desa ; 
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Mente ri 
Dalam Nege ri. 
8. Anggar an Pendapatan dan Belanja Desa, yang selan jutnya 
disingk at APBDesa , adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
BAB U 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA