Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 WALIKOTA KUPANG, • PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 23 Tahun 2014?
Ketentuan dalam WALIKOTA KUPANG, • PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, , Pasal 2 menetapkan:

r 
atau Wakil &' ; (1) Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Walikota 
Walikota, Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah. Pasal 10 BagianKesatu 
Kesepakatan Bersama 
Paragraf 1 
Umum Ikatan Kerja Sama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan/ atau 
Perjanjian Kerja Sama. Pasa19 !KATAN KERJASAMA DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN BABV • Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Ketua TKKSD 
sesuai kebutuhan . Pasal 8 Penunjukan tenaga ahli/pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 7 • TKKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang 
akan dikerjasamakan . Pasal6 c. Tenaga ahli/pakar. sama; c. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat 
Daerah Kota Kupang. 
a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama; 
b. Kepala OPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja f. Anggota Tidak 
Tetap 
(3) Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 
apabila penandatangan dengan: (2) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila 
• penandatangan dengan: 
a. mitra kerja sama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
atau sebutan lain, Sadan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat 
minimal setingkat pejabat eselon II; 
b. mitra kerja sama Daerah lain dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau 
pejabat setingkat; 
c. mitra kerja sama perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia , 
Sadan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam 
negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh Direktur atau 
sebutan lain yang setingkat. (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota 
apabila penandatangan dengan: 
• a. mitra kerjasama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau 
sebutan lain dan Sadan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat 
setingkat eselon I; 
b. mitra kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Gubemur, 
Supati/Walikota; 
c. mitra kerja sama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, 
Sadan Usaha Milik Daerah, Koperasi , Yayasan , dan lembaga di dalam 
negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Utama atau 
sebutan lain yang setingkat . Kewenangan Penandatanganan