Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 12 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 12 Tahun 2017 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON, PERANGKAT, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringaewu;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu;
4,Pekon adalah nama lain desa diKabupaten Pringsewu
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asel usul
dan/atau hak tradisional yang diakur dan dihormati dalam
sistcm prmerinlahan Negara Kesatuan Ecpublik Indonesia;
5,Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan Hippun
Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia dan berada diDaerah Kabupaten
Praigsewu;
6.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
sebagai unaur penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
7.Badan Hippun Pemekonan yang aelanjutnya disingkat BHP
adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa
merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan
pcnduduk pckon berdasarkan ketcrwalrilan wilayah dan
ditetapkan secara rlemokratis;
8.Kepola Pekon adalah Kkpala Desa dalam Kabupaten
Pringscwu sebagai KepaU pemerintahan Pekon adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
nicnyeknggarakan keselumhan pengelolaan keuorgan
Pekon;
9.Perangkat Pekon adalah Unsur Pemerintah Pekon yang terdiri
dari Sekretaris Pekon, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan
Kepala Dusun;
lO.Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu
menjalankan tages pciayanan kepada maayarakat yang
ditetapkan oleh kepala Pekon atari lilrah.
11.Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh
Kepala Pekon dan Perangkat Pekon secara teratur setiap
bulan.
12.Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon adalah
tunjangan yang diberikan kepada Kepala Pekon dan
Perangkat Pekon seisin dart penghasüan tetap.
13.Tunjangan BHP adalah tunjangan yang diberikan kepada
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BHP dalam
rangka melakisanakan tugas dan fungsi terhadap
pemerintahan Pekon.
14.Timjangan Rukun Tetangga adalah tunjangan yang diberikan
untuk Ketua Rukun Tetangga.
15.Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pringsewu.
16.Anggaran pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya
disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Pekon .
BAB1I
PENGHASHAN TETAP KEPALA PEKON
DAN PERANGKAT PEKON
Pasal2
(L)Kepala Pekon dan Perangkat Pekon diberikan penghasüan
tetap setiap bulannya.
(2)Besaran penghasüan tetap Sekretans Pekon paling sedikit 70
%(tujuh puluh persexatua) dan paling banyak 80%(dclapan
puluh persera tvs)dari pemghasilan tetap Kepala Pekon per
bulan.
(3)Besaran penghasüan tetap Pferangkat Pekon selain Sekretaria
Pekon paling sedikit 50%(lima puluh perseratus) dan paling
banyak 60%(enam puluh perseratus) dari penghasüan tetap
Kepala Pekon perbuien.
(4)Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebagaimana tercantum dalfim lampiran 1yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
mi.