Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 34 Tahun 2003 Pasal 11?
Dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan 
perangkat daerah dan sasaran keg iatan. 
(2) Tahapan pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan : 
a. lingkungan internal dan eksternal; 
b. tugas dan fungsi perangkat daerah; dan 
c. pihak yang berkepentingan . a. penetapan tujuan ; 
b. identifikasi risiko ; 
c. analisis risiko ; 
d. evaluasi risiko ; 
e. penanganan risiko ; dan 
f. pemantauan dan reviu . Dalarn penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses 
yang meliputi : Pasal 11 
8 menggunakan dua dimensi , meliputi : 
a. kemungkinan terjadin ya risiko yang dinyatakan 
dalam frekuensi ; dan 
b. tingkat dampak. 
(7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dirumuskan dengan ditandai warna , sebagai berikut : 
a. risiko rendah dengan warna hijau ; 
b. risiko sedang dengan warna kuning ; dan 
c. risiko rendah dengan warna merah. sebagaimana 
diukur dengan tingkat risiko 
(3) huruf g, terhadap 
pada ayat (6) Analisis 
dimaksud risiko ; dan 
g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko 
gabungan (komposit) untuk setiap kategori risiko. 
(4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif , semi 
kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan 
terjadin ya dan dampak . 
(5) Analisis terhadap kemungkinan terjadin ya risiko dan 
dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, 
dilakukan dengan menggunakan metode skala yang 
telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan paramet er 
yang telah ditetapkan. kemungkinan terjadin ya 
dampakn ya; 
e. melakukan analisis terhadap tingkat suat u risiko ; 
f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta terhadap besarn ya 
suatu risiko dan c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan 
mekanisme pengendalian baik proses , peralatan , 
dan praktik yang ada; 
d. melakukan analisis risiko sesuai tujuan , 
tingkat kedalaman a. menetap kan jerus analisis 
ketersediaan data , dan 
analisis risiko yang dilakukan ; 
b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko ; sebagaimana (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko 
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: 
risiko (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 
a. risiko yang perlu mendapat penanganan ; 
9 Pasal 17 
( 1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan 
mengenai perlu tidakn ya dilakukan penanganan 
risiko lebih lanjut serta prioritas penanganann ya. 
(2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan : 
a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan 
dalam melakukan evaluasi risiko ; dan 
b. melakukan evaluasi risiko secara berkala. untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko 
yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat , peluang dan 
ancaman. keputusan pengambil pejabat bagi c. masukan Pasal 16 
(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat ( 1) menghasilkan keluaran ( outputs dalam bentuk 
basil analisis risiko . 
(2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berisi : 
a. identifikasi akar permasalahan ; 
b. penentuan tingkat risiko , profil risiko , atau peta risiko ; 
dan Pasal 15 
(1) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan 
terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
(2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil ris iko) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat 
(7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
risiko dengan cara membandingkan antara 
kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan ; 
b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses 
penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan 
tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas 
penanganan risiko masih selaras dengan perubahan 
di dalam lingkungan kerja ; dan 
c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala. 
10 penanganan pelaksanaan rutin a. pengendalian Pasal 20 
(1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam