Bagaimana redaksi normatif Pasal 212 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 212 berbunyi:

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG 
terhadap permohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 
kepada Bupati , yang memuat: 
a. latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan BGS/BSG; 
c. jangka waktu BGS/BSG; 
d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan 
e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk 
tugas dan fungsi pemerintahan. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai: 
a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG; 
b. data pemohon BGS/BSG; 
c. proposal BGS/BSG; 
d. data barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG; dan 
e. Informasi lainnya berkaitan dengan us ulan BGS/BSG. 
 
 
 
82
 (3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 
menegaskan bahwa: 
a. barang milik daerah yang akan dilakuka n BGS/BSG tidak sedang 
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok 
PD/unit kerja ; dan 
b. pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah tidak akan mengganggu 
pelaksanaan tugas dan fungsi PD. 
(4) Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG sebag aimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain informasi mengenai: 
a. Renca na Umum Tata Ruang Wilayah dan p enataan kota; dan 
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. 
(5) Apabila permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh Pengguna Barang 
bukan berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, maka 
permohonan BGS/BSG kepada Bupati tidak perlu disertai data pemoh on 
BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. 
(6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (5 ), Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi 
atas barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG. 
(7) Pengelol a Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) kepada Bupati .