Apa substansi hukum dari Pasal 21 PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan, khususnya BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN, Pasal 21, adalah:

ayat ( 1) harus memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku , 
serta standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 
Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai 
dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk 
standar Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD , tidak 
termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. 
Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, 
tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan, 
diatur dalam Peraturan W alikota. 
Bagian Kedelapan 
Tunjangan Transportasi