Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003?
Norma hukum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003 tentang , BAB IV - PERSYARATAN, Pasal 4 berbunyi:

(1) Perencanaan kebutuhan tugas belajar meliputi: 
a. Bidang urusan pemerintahan yang membutuhkan kompetensi 
tertentu; 
b. Program pendidikan yang dibutuhkan; 
c. Kualifikasi pendidikan/ akademik bagi calon penerima tugas belajar; 
d. Lembaga penyelenggara pendidikan dengan program studi yang 
terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; 
e. Jangka waktu; dan 
f. Sumber biaya. 
(2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan 
oleh pimpinan perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan. BAB III 
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN JENIS PENDIDIKAN 
1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun diangkat menjadi PNS; dan 
2. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun mengabdi bagi PNS pindah 
masuk. 
b. Disetujui oleh pimpinan perangkat daerah/unit kerja yang bersangkutan 
dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan atau rencana 
kebutuhan pengembangan kompetensi PNS. 
c. Telah memiliki rekomendasi untuk mengikuti seleksi, rekomendasi untuk 
mengikuti pendidikan dan Keputusan Bupati mengenai tugas belajar; 
d. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai bernilai baik ; 
e. Usia maksial bagi PNS yang mendapat tugas belajar: 
1. Program Pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma 4 
(D4) dan Strata I (Sl) usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun; 
2. Program Pendidikan Strata II (S2) usia maksimal 42 (empat puluh 
dua) tahun; dan 
3. Program Strata III (S3) usia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun . 
f. Sehat jasmani dan rohani; 
g. Bersedia menandatangani surat perjanjian; 
h. Lembaga Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 
i. Program studi yang diambil bersifat linear atau sesuai dengan tugas 
pokok PNS yang bersangkutan pada saat mengajukan permohonan; 
J. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat 
persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; 
k. Program studi dan lembaga pendidikan di luar negeri yang akan diikuti 
telah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang ; 
1. Bersedia mengikuti program studi berdasarkan Keputusan Bupati; 
m. Tidak sedang mendapat hukuman disiplin; 
n. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari 
jabatannya; 
o. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari 
jabatannya; 
p. Tidak pernah dicabut status tugas belajar atau tugas belajar mandiri 
yang disebabkan karena kesalahan yang bersangkutan; 
q. Bagi PNS yang sudah kawin wajib mendapat persetujuan dari istri atau 
suami; 
r. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dapat melaksanakan tugas 
belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan: 
1. Mendapat izin dari Bupati. 
2. Prestasi pendidikan se belumnya minimal Cum Laude; 
3. Jenjang pendidikan bersifat linear (sesuai dengan ijazah sebelumnya) ; 
dan 
4. Program studi yang diikuti sangat dibutuhkan oleh Pemerintah 
Daerah. 
s. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau tugas belajar mandiri 
dan kembali bekerja dapat diberikan kesempatan belelajar ke jenjang 
yang lebih tinggi dengan ketentuan: 
1. Telah mengabdi selama 5 (lima) tahun; 
2. Prestasi kerja sangat baik; ,dan 
3. Jenjang pendidikan linear 4 
( 
Bagian Kedua 
Izin Belajar