Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 pada Pasal 62?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH, BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, Pasal 62 menyebutkan bahwa:

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pe rkotaan adalah orang pribadi 
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak at as Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, me nguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan. 
(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Per kotaan adalah orang pribadi 
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak at as Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas atas bumi, dan/atau memilik i, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan. 
(3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas di ketahui wajib pajaknya, Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, at au Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang diberi kewenangan untuk itu, atas nama Walikota dapat menetapkan 
subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seb agai wajib pajak. 
(4) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaks ud pada ayat (3) dapat 
memberikan keterangan secara tertulis kepada Waliko ta melalui Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atau Satuan K erja Perangkat Daerah 
 
 
 
 
26 
 yang diberi kewenangan untuk itu, bahwa Subjek Paja k tersebut bukan Wajib Pajak 
terhadap objek pajak dimaksud. 
(5) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) disetujui, maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelo laan Keuangan dan Aset 
Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dib eri kewenangan untuk itu, 
atas nama Walikota dapat membatalkan penetapan seb agai Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka wak tu 1 (satu) bulan sejak 
diterimanya surat keterangan dimaksud. 
(6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetuj ui, maka Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atau Satuan K erja Perangkat Daerah 
yang diberi kewenangan untuk itu, atas nama Walikot a mengeluarkan penolakan 
dengan disertai alasan-alasannya. 
(7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak t anggal diterimanya keterangan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Dinas Pe ndapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah, atau Satuan Kerja Perangk at Daerah yang diberi 
kewenangan untuk itu, atas nama Walikota tidak mem berikan jawaban, maka 
keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. 
 
Bagian Kedua 
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, 
Besaran Tarif, dan Cara Menghitung Pajak