Apa saja yang diatur dalam Pasal 17 Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014?
Ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, BAB VIII - PROSES, W AKTU DAN BIA YA PENYELENGGARAAN PELA YANAN, Pasal 17 menetapkan:

( 1 ). Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap pennohonan sampai 
dengan tertibnya dokumen dilakukan secara terpadu. Pasal 16 
Perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan Sadan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabuapaten Muna Barat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelola perizinan dan non perizinan sesuai dengan 
bidang dan tugasnya. Pasal JS 
(1). Lingkup tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Muna Barat meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non 
·-· perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Muna Barat, 
(2). Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Sabi Pintu Kabupaten Muna Barat 
mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan keamanan berkas. Pasal 14 
Bupati Muna Barat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna 
Barat untuk mempercepat proses pelayanan. BAB VII 
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN PELA YANAN PERIZINAN TERPADU 
Pasa 13 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ini, harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan mekanisme pelayanan yaitu : 
a. Loket/ruang pengajuan pennohonan dan infonnasi 
~ 
b. Tempat/ruang pemrosesan berkas 
c. Tempat/ruang penyerahan dokumen dan 
d. Tempat/ruang penanganan pengaduan BAB VI 
KEPEGA WAIAN