Bagaimana redaksi normatif Pasal 462 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB XV - BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA, Pasal 462 berbunyi:

(1) Penghuni rumah negara golongan III yang dapat mengajukan 
permohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi 
syarat -syarat sebagai berikut: 
a. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan : 
1. mempunyai masa kerja sekurang -kurangnya 10 (sepuluh) 
tahun; 
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 
dan/atau tanah dari pemerintah ber dasarkan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku. 
b. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan ; 
1. menerima pensiun dari Negara; 
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
171
 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 
dan/atau tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku. 
c. Janda /duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan : 
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara , yang: 
a) almarhum suaminya/isterinya sekurang -kurang nya 
mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau 
b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah 
dengan jangka waktu sejak yang besangkutan menjadi 
janda/duda berjumlah sekurang -kurangnya 10 (sepuluh) 
tahun; 
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 
dan/atau tanah berdasarkan peraturan perundang -undangan 
yang berlaku. 
d. Janda/duda pahlawan , yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai 
pahlawan berdasarkan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku : 
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara; 
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 
dan/atau tanah dari pemerintah b erdasarkan peraturan 
perundang -undangan. 
e. Pejabat ne gara, janda/duda pejabat negara : 
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara; 
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 
dan/atau tanah dari pemerintah b erdasarkan peraturan 
perundang -undangan yang berlak u. 
(2) Apabila penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan 
hak atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari 
penghuni yang bersangkutan. 
(3) Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada 
meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara 
kembali ke pemerintah daerah. 
(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang 
mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan III Kepada Bupati . 
(5) Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan 
pertimbangan persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan 
penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4).