Bagaimana redaksi normatif Pasal 81 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 81 berbunyi:

(1) Pemerintah Daerah memeriksa dan menilai syarat -syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80serta status/keadaan tanah dan/atau 
bangunan untuk dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB. 
(2) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan 
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 
(tiga) hari kerja untuk bangunan gedung Sederhana 1 (satu) lantai 
terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB. 
(4) Pemer iksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling lama 4 
(empat ) hari kerja untuk bangunan gedung Sederhana 2 (dua) lantai 
terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB . 
(5) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling lama 12 
(dua belas ) hari kerja untuk bangunan gedung Tidak Sederhana untuk 
kepentingan umum dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 
(delapa n) lantai terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB . 
(6) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling lama 30 
(tiga puluh) ) hari kerja untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk 
kepentingan umum dan bangunan gedung Khusus dengan ketinggian 
 Halaman - 39 
 lebih dari 8 (delapan) lantai terhitung sejak tanggal diterima permohonan 
IMB. 
(7) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
penetapan retribusi sebaga imana dimaksud pada ayat (2)paling lama 18 
(delapan belas ) hari kerja untuk IMB pondasi bangunan gedung Tidak 
Sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung Khusus 
terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB . 
 
 
(8) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas daerah 
dan menyerakan tanda bukti pembayarannya kepada Pemerintah 
Daerah . 
(9) Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adat kecuali 
ditetapkan lain oleh Pemerin tah Daerah dengan mempertimbangkan 
faktor nilai tradisional dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat 
hukum adatnya .