Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1?
Dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.2. Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus.3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemenntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati.
D^wanPerwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.8. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barangadalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukankoordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.BSS^’ad^"^ ?aThyang selanJutnya disebut Pengurusdiwrahin^mJabatan Fungsional Umum yang aiserani tugas mengurus barang.7ë
Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugasmmkTeróhmeayiDPaK men«eluarkan. danmenatausahakan baren» mihk daerah pada Pejabat Penatausahaan BarangdSi8^,PenggUna adalah Jabatan Fungsional Umum yangbaranX^mengeluarkan, menatausahakan narang milik daerah pada Pengguna Barang
memhTnu.Baran8 Pan8elola adalah pengurus barang yangbarenSikadmmistrasi maupun teknis penatausahaannarang milik daerahpada Pengelola Barang
a6?8"™3Bar“8 Pengguna adalah pengurus barang yang
milikadministrasi maupun teknis penatausahaanbarang milik daerah pada Pengguna Barang.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerimamenyimpmi, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.88
herdï^ ?P‘hak yang melakukan penilaian secara independenberdasarkan kompetensi yang dimilikinya.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilaiJXtüJ barang milik daerah Pada
pSmerintSrah'’ **Pemerintah Pusat da" Penilai
Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yangPeren™ï kebutuhan dan penganggaran, ^engadaam
Sn’pemanfaatan’ Pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan danpembinaan, pengawasan dan pengendalian.
kAutXTVKebutuban adalah kegiatan merumuskan rinciankebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaanÖ^8aUde"gan keadaan yang sedang berjalan sebagaidasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.pembantu KepZ^Dawah d^DPR^dlsebut SKPD adalah unsur
pemerintahan yang menjadi kewenangan X™hurusan
fungsi pengelolaan ^arang^mib^^ yang memPunyai
keuangan daerah8 daerah seIaku Pejabat pengelola
bïagSmiU&adalahPejatet P3meg“8 k— 8- Penggunaan
program^"“SKPD yang "elaksanakan satu atau beberapa
KXa"p^P®?U iSny^ang sT
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknyaYg
rejabat Penatausahaan Pengguna Barana du.
mdaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pX Penggunf
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.b“tólïd“ dan/atau kegunaan
bara"g m‘Hk“dari gdengan menerbitkan keputusan dari peiabat vanpberwenang untuk membebaskan Pengelola Barana oYg
Ketentuan peraturan perundang-undangan. °Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatandan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah ’«an^^merupakan bukti
baXmTkX”^daerah adalah daftar yan6 data
baranJ.P^gg^a adalah daftar yang memuat data barang milikdaerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
KUTadalah daftar yan8 memuat data barang
P? °ehmasing-masing Kuasa Pengguna Barang.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah danberfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaankeluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawainegen sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.Pihak lainadalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.