Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014.
Redaksi dari Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, pada BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat 
daerah Kabupaten Flores Timur. 
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati 
di wilayah kecamatan. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihorrnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah desa. 
8. Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintah Desa. 
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa 
adalah usaha desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, 
dikelola secara mandiri dengan kepemilikan modal sebagian besar atau 
seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA 
BADAN USAHA MILIK DESA. Menetapkan MEMUTUSKAN: 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 
Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 
Nomor 15);