Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 pada Pasal 21?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, , Pasal 21 menyebutkan bahwa:

(1) Permohonan atau proposal belanja Hibah disampaikan dan 
diadministrasikan/dicatat melalui Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai 
dengan masing -masing bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah . 
(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 
penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah . 
(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan 
dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen pro posalnya 
dikembalikan kepada Pemohon Belanja Hibah yang bersangkutan. 
(4) Berdasarkan hasil penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Perangkat Daerah meneruskan permohonan belanja hibah yang memenuhi 
persyaratan administratif kepada Bupati. 
(5) Permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah yang telah diterima oleh 
Bupati selanjutnya memberikan disposisi dan memerintahkan evaluasi kepada 
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah , yang meliputi: 
a. bidang pe ndidikan , dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ; 
 
 
 
 
11 b. bidang Kesehatan , dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ; 
c. bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
d. bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Per tanahan, 
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman; 
e. bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ; 
f. bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial ; 
g. bidang Tenaga kerja dan bidang Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 
h. bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak; 
i. bidang Pertanian dan Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan ; 
j. bidang Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup ; 
k. bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
l. bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
m. bidang Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan; 
n. bidang Komunikasi, Informatika, S tatistik dan Persandian, dilaksanakan 
oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ; 
o. bidang Perdagangan dan Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan; 
p. bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas 
Kopera si, Usaha Kecil dan Menengah; 
q. bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 
r. bidang Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas 
Kepemudaan dan Olahraga; 
s. bidang Pariwisata dan Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan; 
t. bidang Kelautan, Perikanan dan bidang Pertanian aspek Peternakan, 
dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan ; 
u. bidang Kearsipan dan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Kea rsipan 
dan Perpustakaan; 
v. bidang Kesejahteraan Masyarakat, bidang Hubungan Masyarakat, dan 
bidang Tata Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah; 
w. bidang penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 
x. bidang Kesatuan Ba ngsa dan politik dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik. 
 
 
12 Paragraf 2 
Evaluasi Permohonan