Apa bunyi lengkap Pasal 71 dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000 tentang RENCANA ZONASIWILAYAH PESISIRDANPULAU-PULAU KECIL, pada , Pasal 71 dinyatakan:

(I)Pemanfaatan sumber daya perairan peslslr dan perairan
pulau-pulau keeil yang tidak sesuai dengan IzinPengelolaan
yang diberikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal60 ayat(1)
dikenai sanksi administratif berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara kegiatan;
c.penutupanloka~;
d.peneabutan izin;
e.pembatalan izin;danlat.a.u
r.denda administratif.
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
adiberikan apabila tidak sesuai dengan izinpengelolaan.
(3)Dalam halperingatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf atidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan
penghentian sementara.
(4)Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf btidak dipatuhi, selanjutnya
dilakukan penutupan lokasi.
(5)Dalam hal pemegang izin pengelolaan tidak melakukan
penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan izin pengelolaan
setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
huruf cdikenakan denda administratif.
(6)Apabila pemegang izin pengelolaan tidak melakukan
pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)huruf f,selanjutnya dilakukan peneabutan izin.
(7}Pembatalan izinsebagaimana dimaksud padaayat (1}huruf e
dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam
permohonan mengandung unsur:
a.eaeat htikum;
b.kekeliruan;
C'.penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi;
dan/atau
-83-
d.ketidakbenaran danjatau pemalsuan data, dokumen,
danjatau informasi.
(8)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal72
(1)Pemegang 121n lokasi dan 1Zill pengelolaan wajib
menyampaikan laporan seeara berkala setiap 1(satu) tahun
sekaIi kepada instansi pemberi izin.
(2)Gubemur menyampaikan laporan penerbitan izinlokasi dan
izinpengelolaan kepada Menteri.
('3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)digunakan
sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan sebagian perairan pesisir dansebagian perairan
pulau-pulau kecil.
(4)Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3»apabila terdapat ketidaksesuaian. dalam pelaksanaan,
Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada Gubemur
untuk dilakukan peninjauan terhadap izinpengelolaan.
BABVI
PULAU-PULAU KECIL