Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 41 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 41 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SER TA, khususnya BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7, memuat:

(1) Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan sebag aimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mel aksanakan penyediaan 
kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rapat-rapat 
dan kunjungan kerja DPRD, penerbitan dan penggandaa n produk hukum, 
penyediaan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dal am proses 
pembuatan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, peny ediaan tenaga 
ahli, dan kegiatan informasi, dokumentasi dan penge lolaan perpustakaan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Rapat dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fu ngsi : 
a. pelaksanaan persiapan kegiatan sidang dan kunjungan kerja DPRD; 
b. penyediaan bahan kebutuhan materi rapat dan kunjung an kerja DPRD; 
c. penghimpunan hasil kegiatan rapat dan kunjungan ker ja DPRD; 
d. penyusunan dan penerbitan serta penggandaan Keputus an DPRD; 
e. penyediaan bahan-bahan produk hukum yang diperlukan dalam proses 
pembuatan Keputusan DPRD; 
 f. penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRD; 
g. pelaksanaan hubungan timbal balik antara Legislatif dan Eksekutif dan 
masyarakat umum untuk memperjelas kebijakan dan keg iatan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan; 
h. pelaksanaan kegiatan dokumentasi rapat dan kunjunga n kerja DPRD; 
i. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan DPRD; 
j. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tuga s; dan 
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Se kretaris DPRD.