Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI, pada BAB VII - PEMBIAYAAN, Pasal 13 menjelaskan:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan 
Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
-8 -
BABVUI 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal14 
Peratu.ran W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan orang mengetahuinya, 
Peraturan W alikota memerintahkan 
1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 
Diundangkan di M A D I U N 
pada tanggal 25 Juni 2018 
Pj. SEKRETARIS DAERAH , 
ttd 
RUSDIY ANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19671213 199503 1 003 
BERITA DAERAH KOTA MADIUN 
TAHUN 2018 NOMOR 12/G Ditetapkan di M A D I U N 
pada tanggal 25 Juni 2018 
WALIKOTA MADIUN, 
ttd 
H. SUGENG RISMIY ANTO, SH, M.Hum. 
Salinan sesuai dengan aslinya 
n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 
HUKUM 
SH 
Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 
LAMPIRAN I PERATURAN W ALIKOTA 
NOMOR 12 TAHUN 2018 
TANGGAL : 25 Juni 2018 . 
DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 
PERANGKKAT DAERAH 
I. Dokumen Penilaian Risiko terdiri atas: 
daftar tujuan kegiatan; 
daftar risiko; 
formulir analisis risiko; 
skala kemungkinan terjadinya risiko; 
skala dampak terjadinya risiko; 
formulir identifikasi celah pengendalian; 
rencana tindak pengendalian; 
laporan pelaksanaan RTP; 
realisasi pelaksaan RTP. 
II. Format Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana form 1 sampai dengan form 
10 dibawah ini. 
-2 -
Form 1 
DAFTAR TUJUAN KEGIATAN 
Tahun Anggaran ..... . 
Perangkat Daerah : ........... . 
Sasaran Tujuan Perangkat No. Perangkat Daerah Daerah 
1 2 3 
1. 
2. 
3. 
dst 
Catatan: 
1. Kolom 1 berisi nomor urut 
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan 
sesuai dengan Dokumen Renstra 
3. Ko lorn 3 berisi uraian ten tang sasaran 
yang ada dalam dokumen Perjanjian 
Kinerja 
4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang 
mendukung capaian tujuan strategis 
5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan 
Kegiatan Utama Kegiatan yang 
mendukung capaian Tujuan 
Sasaran Perangkat Kegiatan 
Daerah 
4 5 
Madiun, ................... ....... . 
Pimpinan Perangkat Daerah 
NIP ......................... ......... . 
-3 -
Form 2 
DAFTAR RISIKO 
Tahun Anggaran .......... . 
Pemerintah Kota Madiun 
Perangkat Daerah ........................... . 
Nama Kegiatan ........................... . 
Tujuan Kegiatan ........................... . 
No. Pernyataan Risik:o 
1 2 
1. 
2. 
3. 
dst 
Catatan: 
1. Kolom 1 berisi nomor urut 
2. Ko lorn 2 berisi uraian risiko yang dapat 
terjadi 
3. Ko lorn 3 berisi uraian dampak yang 
diakibatkan oleh kemunculan risiko Dampak 
3 
Madiun, ............................. . 
Pimpinan Perangkat Daerah 
NIP ......................... ......... . 
-4 -
Form3 
FORMULIR ANALISIS RISIKO 
Tahun Anggaran .......... . 
Pemerintah Kota Madiun 
Perangkat Daerah ..................... . 
Nama Kegiatan ..................... . 
Tujuan Kegiatan ..................... . 
No. U raian Risiko 
1 2 
1. 
2. 
3. 
dst 
Catatan: 
1. Kolom 1 berisi nomor urut 
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal 
dari Dokumen Daftar Risiko 
3. Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan 
terjadinya risiko tersebut. 
4. Ko lorn 4 berisi skor / nilai dampak yang 
terjadi apabila risiko tersebut terjadi 
5. Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 
dan kolom 4 Skor Skor Skor 
Kemungkinan Dampak Status 
4 5 3 (3 X 4) 
Madiun, ................. ............ . 
Pimpinan Perangkat Daerah 
NIP .................................. . 
-5 -
Form4 
SKALA KEMUNGKINAN TERJADINY A RISIKO 
No. Kriteria Definisi Kriteria Kemungkinan Skala 
Kemungkinan Nilai 
1 2 3 4 
Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan 
1. J arang Sekali Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada 1 
nol 
Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun 
Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih 
2. Jarang cukup tinggi 2 
Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun 
Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 
3. Sering 3 
Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun 
4. Sangat Sering Kemungkinan terjadi > 50% 4 
Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun 
-6 -
Form 5 
SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO 
No. Kriteria Definisi Kriteria Dampak Skala 
Dampak Nilai 
1 2 3 4 
1 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegia tan/ organisasi 1 
sekali meskipun tidak signifikan 
2 Rendah Menggangu pencapaian 
secara cukup signifi.kan tujuan kegiatan / organisasi 2 
3 Tinggi Sebagian tujuan 
dilaksanakan kegiatan/ organisasi gagal 3 
4 Tinggi Sebagian besar tujuan kegiatan / organisasi gagal 4 
Sekali dilaksanakan 
-7 -
PETA RISIKO 
.. 3,50 L--~..l----1----1--__;~--+---+----t---------l D 
3,00 1----+-- _.::,-+-----1---+---""l<-----+----+------1 .. 
D 
a 
m 2,00 .. p 
a 
k 1,50 .. 
1,00 .. 
A 
0,50 .. 
0,00 
0,00 0,50 1,00 
Keterangan: 
A: Level Risiko Sangat Rendah 
B : Level Risiko Rendah 
C : Level Risiko Tinggi C 
B 
1,50 
Kemungkinan 
D : Level Risiko Sangat Sangat Tinggi 3,00 3,50 Form6 
-8 -
Form 7 
FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN 
Pemerintah Kota Madiun 
Perangkat Daerah ................ ................... . 
Nama Kegiatan ................................... . 
Tujuan Kegiatan ......................... .......... . 
PENGENDALIAN 
No. Risiko YANG SUDAH ADA 
URAIAN EIKE/TE 
1 2 3 
1. 
2. 
3. 
dst. 
Catatan: 
1. Kolom 1 berisi nomor urut 
2. Kol om 2 berisi uraian risiko berasal 
dari Dokumen Daftar Risiko 
3. Kol om 3 berisi Kegiatan Pengendalian 
yang sudah ada/ dilakukan. 
4. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas 
(Efektif / Kurang Efektif /Tidak Efektif) 
5. Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian 
yang masih akan dikerjakan 
6. Kol om 6 berisi informasi lainnya yang 
diperlukan terkait kolom 5 4 YANG MASIH KET. 
DIBUTUHKAN 
5 6 
Madiun, ............................. . 
Pimpinan Perangkat Daerah 
NIP .......................... ........ . 
-9 -
Form 8 
RENCANA TINDAK PENGENDALlAN (RTP) 
Pemerintah Kota Madiun 
Perangk at Daerah ................................... . 
Nama Kegiatan ................................... . 
Tujuan Kegiatan ................... ................ . 
Uraian Rencana 
No. Pernyataan Risiko Tindak 
Pengendalian 
1 2 3 
1. 
2. 
3. 
dst. 
Catatan: 
1. Kolom 1 berisi nomor urut 
2. Kol om 2 berisi uraian risiko berasal 
dari Dokumen Daftar Risiko 
3. Kol om 3 berisi Kegiatan Pengendalian 
yang akan dilakukan yang berasal dari 
Lampiran 6 kolom 6. 
4. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan 
Pengendalian dilaksanakan 
5. Kol om 5 berisi pihak yang bertanggung 
jawab untuk melaksanakan Kegiatan 
Pengendalian 
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang 
diperlukan terkait kolom 5 Target Penanggung Keterangan Waktu Jawab 
4 5 6 
Madiun, ............................. . 
Pimpinan Perangkat Daerah 
NIP ................................ .. . 
-10 -
Form9 
KOPPERANGKATDAERAH 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal Laporan Pelaksaan RTP Madiun, ............. ...... . 
Kepada 
Yth. Walikota Madiun 
di 
Madiun 
Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat 
Daerah ........ atas kegiatan utama sebagai berikut: 
No Nama Kegiatan RTP 
Target Realisasi 
1. 
2. 
3. 
dst 
Rincian lebih lanjut ada pada Lampiran laporan ini. 
Demikian ..... % Keterangan 
Pimpinan Perangkat Daerah 
( .................................... ) 
Pangkat 
NIP ................................ . 
Tembusan: 
1. W alikota Madiun ; 
2. Sekretaris Daerah Kota Madiun; 
3. Inspektur Kota Madiun. 
Pemerintah Kota Madiun 
Perangkat Daerah 
Kegiatan 
Tujuan Kegiatan 
No. Pernyataan Risiko -11-
Form 10 
REALISASI PELAKSANAAN RTP 
Rencana Tindak Pengendallan Pelaksanaan RTP 
Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelakaana 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
Ost. 
tatan: 
1. Kolom 1 berisi nomor urut 
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko 
3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. 
4. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 
kolom 4. 
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal 
dari Lampiran 7 kolom 5. 
6. Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang dilakukan 
7. Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian 
8. Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian 6 7 8 
Madiun, ............................. . 
Pimpinan Perangkat Daerah 
NIP ............................... ... . 
WALIKOTA MADIUN, 
ttd 
H. SUGENG RISMIY ANTO, SH, M.Hum. 
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR : 1 2 TAHUN 2018 
TANGGAL : 25 Juni 2018 
TATA CARA PENGISIAN 
DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 
I. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 
Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 5 
tahapan, dirnulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan 
Dokumen Penilaian Risiko kepada W alikota pada saat penandatangan 
Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah, yaitu: 
A. Tahapan Penyusunan Daftar Tu.Juan atas Kegiata .n Utama Perangkat 
Daerah. 
Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan Kegiatan 
Utama Perangkat Daerah sebagaimana Form 1. 
Tahap Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat 
Daerah terdiri dari kegiatan: 
1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah. 
Sasaran Startegis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat dalam 
dokumen-dokumen berikut ini: 
Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota 
Madiun; 
Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh 
Peraturan W alikota Madiun. 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 
Rencana Strategis Perangkat Daerah; 
Rencana Kinerja Perangkat Daerah; 
Dokumen Perjanjian Kinerja; 
Laporan Kinerja Perangkat Daerah. 
2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah. 
Kegiatan Utama Perangkat Daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi 
dalam dokumen-dokume n berikut ini: 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 
Rencana Strategis Perangkat Daerah; 
Rencana Kerja Perangkat Daerah; 
Dokumen Perjanjian K.inerja; 
Laporan K.inerja Perangkat Daerah. 
-2 -
3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Uta.ma Perangkat Daerah 
Langkah kerja Penyusunan Tujuan Kegiatan Uta.ma pada Perangkat 
Daerah adalah sebagai berikut: 
Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab 
penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis 
kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun 
Daftar Tujuan atas Kegiatan pada masing-masing unit 
bidang/bagian di Perangkat Daerah; 
Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Uta.ma pada 
masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak 
mungkin personil di masing-masing unit yang memahami 
Kegiatan Uta.ma Perangkat Daerah; 
Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Uta.ma di 
masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discu.sion 
(FGD); 
Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing­
masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 
untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian 
Perangkat Daerah; 
Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di 
masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat Pimpinan 
Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan; 
Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang sudah 
diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 
dan Pimpinan Perangkat Daerah; 
Dokumen Daftar Tujuan, bersama dengan Daftar Risiko dan 
Dokumen RTP merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana 
Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan kepada 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 
B. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat 
Daerah. 
Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Risiko atas 
Kegiatan Uta.ma Perangkat Daerah sebagaimana Form 2. 
Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas kegiatan utama Perangkat 
Daerah terdiri dari kegiatan: 
1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam kegiatan utama 
Perangkat Daerah. 
ldentifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, 
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat 
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/ sasaran Perangkat 
Daerah atau tujuan/ sasaran Kegiatan. 
Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh 
data risiko sebanyak- banyaknya baik Risiko internal maupun risiko 
eksternal. 
-3 -
Data risiko dapat diperoleh melalui: 
Dokumen basil pemeriksaan oleh BPK dalam be berapa tahun 
terakhir; 
Dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun 
terakhir; 
Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Kota Madiun dalam 
beberapa tahun terakhir; 
Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum; 
Laporan masyarakat/LSM; dan 
Informasi dari pegawai di SKPD yang bersangkutan. 
Langkah kerja identifikasi risiko 
Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan 
Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh 
pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Risiko atas 
Kegiatan di masing-masing unit: 
kegiatan penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing­
masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin 
personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama 
Perangkat Daerah; 
mekanisme penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing­
masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion; 
Daftar Risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing­
masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 
untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian 
pada Perangkat Daerah; 
Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di 
masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan 
Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan; 
Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang sudah 
diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 
dan Pimpinan Perangkat Daerah; 
Dokumen Daftar Risiko, bersama dengan Daftar Tujuan dan 
Dokumen RTP, merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana 
Kerja dan Anggaran yang diserahkan kepada Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah. 
C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian 
Tahap penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah 
tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang 
memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkan dari 
tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan: 
-4 -
1. Menganalisis risiko yang teridentifikasi. 
Risiko yang dihasilkan dari tahapan Identifikasi Risiko selanjutnya 
dilakukan analisis risiko. Analisis Risiko untuk mengetahui 
level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan 
terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko 
terse but. 
Analisis Risiko menggunakan formulir Analisis Risiko sebagaimana 
Form 3. 
Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya risiko dapat dilihat pada 
Form 4. Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dari 
terjadinya risiko dapat dilihat pada Form 5. 
Analisis Risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan 
prioritas penanganan risiko oleh Perangkat Daerah sebagaimana 
dilihat pada peta risiko (Form 6) 
2. Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang 
Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat 
(ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah dalam mengendalikan risiko 
yang teridentifikasi . 
3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang 
Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang 
telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah 
cukup dan efektif. 
Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang 
dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana 
tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu 
dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut 
disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau 
permasalahan pada saat pelaksanannya. 
Dalam tahapan rm akan ada 4 kemungkinan celah yang 
teridentifikasi: 
Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di 
atasnya; 
Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/ dijabarkan ke 
dalam prosedur baku ; 
Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/ disusun 
Pengendalian terkait ; 
Pengendalian sudah ada, telah memiliki/ dijabarkan ke dalam 
prosedur baku, namun belum dilaksanakan. 
-5 -
4. ldentifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian 
Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat 
diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang 
cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus 
mempertimbangkan cost and benefit dan tidak menimbulkan proses 
kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat 
di dalam proses bisnis). 
Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 sampai 
dengan angka 4 ada pada Form 7. 
5. Penyusunan Ookumen Rencana Tindak Pengendalian. 
Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat 
teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Ookumen 
Rencana Tindak Pengendalian. 
Langkah kerja Penyusunan Ookumen Rencana Tindak Pengendalian 
Pimpinan Perangkat Oaerah sebagai penanggung jawab 
penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis 
kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk: menyusun 
Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing­
masing unit; 
Kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas 
kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan 
melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit 
yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Oaerah, Risiko atas 
Kegiatan Utama dan cara penanganan risiko; 
Mekanisme penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas 
Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group 
Discusion; 
Ookumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di 
masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat 
eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Oaerah; 
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di 
masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat Pimpinan 
Perangkat Oaerah untuk dilakukan perbaikan; 
Ookumen hasil analisis Risiko atas Kegiatan yang sudah 
diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing 
pejabat eselon 3 dan Pimpinan Perangkat Oaerah ; dan 
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, bersama dengan Daftar 
Tujuan dan Daftar Risiko merupakan kelengkapan atas Ookumen 
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan 
kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 
Formulir Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Form 8. 
-6 -
D. Tahapan Verifikasi Dokumen Penilaian Risi.ko oleh Inspektorat . 
1. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar 
Risiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian merupakan 
kelengkapan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat 
Daerah yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah; 
2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Verifikasi atas Rencana 
Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah juga melakukan verifikasi 
atas Dokumen Penilaian Risiko; 
3. Hasil verifikasi dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan 
atas Dokumen Penilaian Risiko; 
4. Draft Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan 
pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risi.ko kepada Walikota 
1. Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
seluruh Pimpinan Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen 
Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada W alikota ; 
2. Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Pimpinan 
Perangkat Daerah diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat. 
3. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat 
penandatangan Dokumen Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat 
Daerah yang dilakukan paling lam.bat 1 bulan setelah Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran diterima oleh Pimpinan Perangkat Daerah. 
II. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 
-Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada 
sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah. 
-Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak 
Pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama 
Perangkat Daerah. 
-Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak 
Pengendalian yang ditujukan kepada Walikota melalui Inspektorat paling 
lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan 
Form 9 dan 10. 
PEMANTAUAN/VERIFIKASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK 
PENGENDALIAN 
Setiap Pimpinan Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan 
verifikasi untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Tindak 
Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan 
dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen Rencana Tindak Pengendalian. 
-7 -
IV. EV ALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 
Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh 
Inspektorat Kota Madiun. 
WALIKOTA MADIUN , 
ttd 
H. SUGENG RISMIYANTO , SH, M.Hum.