Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 26 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 3 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN Nomor 3 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, pada BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, Pasal 26 menjelaskan:

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga 
setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar 
satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, 
dan telepon. 
(3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh 
melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD 
Provinsi Jawa Timur. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan diatur dalam 
Peraturan Bupati.