Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB VI - PEMANFAATAN, Pasal 54 menjelaskan:

(1)BGS atau BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan:
a.Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas
bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk
kepentingan pelayanan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
b.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2)Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil
pelaksanaan BGS atau BSG harus dilengkapi dengan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemerintah daerah.
(3)Biaya persiapan BGS atau BSG yang dikeluarkan Pengelola
Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan
mitra BGS atau BSG dibebankan pada APBD.
(4)Biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah
ditetapkannya mitra BGS atau BSG dan biaya pelaksanaan
BGS atau BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
(5)Penerimaan hasil pelaksanaan BGS atau BSG merupakan
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.
(6)BGS atau BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati dengan mengikutsertakan
pengguna barang.
30
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan BGS atau BSG
Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.