Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 28 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, pada BAB IX - PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU, Pasal 28 menjelaskan:

(1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau 
menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan 
pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. 
(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan 
denda yang terutang sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 
terhadap: 
a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan 
keterlambatan pembayaran SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; 
b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak 
dalam surat ketetapan paja k berupa SKPD atau STPD. 
(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak mengajuka n permohonan secara tertulis kepada Kepala 
Badan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh 
tempo, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya; 
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus 
dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak 
atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah 
diisi dan ditandatangani Wajib Pajak; 
c. Terhadap permohonan yang dise tujui, Kepala Badan mengurangkan atau 
menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat 
keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan 
catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi 
tersebut dikurangkan atau dihapuskan ; 
d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali 
dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b; 
e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan atau pejabat yang 
ditunjuk: 
1. menuliskan c atatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD 
bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2 % (dua persen) per 
bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas; 
2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut. 
 
 
18 (4) Pengurangan atau penghapusan sank si administrasi berupa bunga, denda 
dan/ atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala 
Badan dalam jangka wakt u 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak 
diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya; 
b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan 
alasan yang jelas serta melampirkan: 
1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya; 
2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak 
terutang. 
(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan segera melakukan penelitian 
administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak. 
(6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Petugas Badan atau pejabat yang ditunjuk membua t telaahan atas 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat 
persetujuan. 
(7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka 
segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
berupa bunga atau denda da n/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum 
dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara 
menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Adminstrasi 
sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula, serta 
ditandatangani oleh Kepala Badan. 
(8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, 
maka segera menerbitkan keputusan penolakan pengurangan dan 
penghapusan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan. 
(9) Wajib Pajak melakukan p embayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari 
kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).