Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 103 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 103 Tahun 2018 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN, ketentuan pada , Pasal 3 berbunyi:

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;
c. Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu dan belum
diberhentikan sebagai pegawai;
d. Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan
negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun; dan
e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2) Pegawai...
FRtrSIDEITI
REPUBLII{ II{DONESIA
-5-
(2) Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan
diberikan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja
diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan
tunjangan profesi pada kelas jabatan yang sama.
(3) Jika tunjangan profesi . yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari tunjangan kinerja
pada kelas jabatan yang sama maka tunjangan profesi
yang diberikan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak
diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada
dan selisih antara tunjangan kinerja dengan
tunjangan profesi pada kelas jabatan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.