Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 70 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 70 Tahun 2017 tentang PAGU INDIKATIF KEWIL AYAHAN, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
5. Kecamatan adalah bagian wilaya h Daerah yang dipimpin oleh camat. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau ha k tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Kewilayahan adalah pendekatan wilayah dengan batas administr atif 
kecamatan. 
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 
yang tersedia. 
3 9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 
tahapan -tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pen galokasian sumber daya 
yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu 
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 
10. Pagu Indikatif adalah patokan maksimal anggaran yang akan dibelanjakan 
oleh Perangkat Daerah. 
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
12. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disebut PIKw adalah alokasi 
batas maksimal belanja langsung untuk kewilayahan d engan pendekatan 
wilayah administratif kecamatan melalui mekanisme musyawarah 
peren canaan pembangunan berbasis urusan Daerah . 
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk 
mencapai tujuan. 
14. Program adalah bentuk instrumen kebijaka n yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan Daerah. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, 
adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah . 
16. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang 
adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka me nyusun rencana 
pembangunan Daerah. 
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.