Apa yang diatur dalam PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor /3bTAHUN Tahun 2015 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURA N BUPATI MUNA BARAT Nomor /3bTAHUN Tahun 2015 tentang PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 12 menyebutkan bahwa:

(1) Bldang Penelltlan dan Pengembangan mempunyal tugas melaksanakan 
dan merumuskan kebijakan teknis penelitian, pengkajian dan 
pengembangan potensi sumber daya alam dan penyediaan hasil kajian; 
(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala 
Bldang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
kebljakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, 
pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan; 
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
administrasl keuangan dan perbendaharaan; 
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang­ 
undanganan, urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan, urusan 
kepegawaian, serta pengelolaan urusan perlengkapan. Pasal 11 { 1) Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Program; 
b. Sub Baglan Keuangan; 
c. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian. 
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. pengelolaan penyusunan rencana program; 
b. pengelolaan administrasi keuangan; 
c. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
d. pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan kantor, pengurusan dan 
pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor; 
e. pengelolaan pengurusan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearsipan; 
f. pemberian bimbingan dan arahan kepada stat; 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. . , 
\ v • Pasal9 • 5. 
(2) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan 
merumuskan strategi pengembangan sumber daya alam dari hasil kajian 
untuk merumuskan kebijakan pengembangan investasi. 
Bagian Keempat 
Bidang Kerjasama dan Promosi