Menurut PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, pada BAB IV - KEWENANGAN, menyatakan:

disampaikan kepada Kepala SKPD
dalam bentuk laporan.
(2)Hasilpenelitian Tim sebagaimana dimaksud pada
diverifikasi oleh Inspektorat.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang -kurangnya memuat:
a.nama wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
b.alamat wajib pajak da n/atau wajib retribusi;
c.alamat objek pajak dan/atau wajib retribusi;
d.Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pokok
Wajib Retribusi;
e.nomor dan tanggal STPD/STRD, SKPD/SKRD,
SKPDKB/SKRDKB, SKPDKBT/SKRDKBT, Surat
Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan
Keberatan/ Surat Keputusan Pengurangan,
penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan
bunga dan/atau denda;
f.besarnya jumlah piutang pajak dan/atau jumlah
piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang
akan dicadangkan untuk dihapuskan;
g.tindakan penagihan yang per nah dilakukan;
h.alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk
dihapuskan;
i.Keterangan hasil penelitian administrasi dan
penelitian lapangan yang dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.