Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor g Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor g Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, khususnya , Pasal 10, memuat:

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini, terdiri dari : 
a. Lampiran I : Laporan realisa.si anggaran; 
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah 
dan organisasi; 
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran 
menurut pemerintahan daerah, 
organisa.si, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 
Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisa.si anggaran belanja 
daerah menurut pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 
Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisa.si anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan pemerintahan daerah 
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 
keuangan negara; 
Lampiran 1.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per 
jabatan 
Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah; 
11 
Lampiran I. 7 : Daftar penyertaan modal (investasi) 
daerah; 
Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah; 
Lampiran I. 9 : Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan aset lainnya; 
La.mpiran I.IO: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampaikan akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran berikutnya (DPA-L); 
La.mpiran 1.11 : Daftar dana cadangan daerah; 
La.mpiran 1.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah; 
b. La.mpiran II : Neraca; 
c. La.mpiran III : La.poran Arus Kas; 
d. La.mpiran IV : La.poran Operasional; 
e. La.mpiran V : La.poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
f. La.mpiran VI : La.poran perubahan ekuitas; 
g. La.mpiran VII : Cata.tan atas laporan keuangan; 
h. La.mpiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 
Milik Daerah.