Jelaskan isi kandungan Pasal 24 dari PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, ketentuan pada BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, Pasal 24 berbunyi:

(1) Bendahara mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam BKU 
yang dilakukan sebelum pembukuan dalarn buku pembantu ; 
(2) Buku Kas Umum Bendahara ditutup tiap bulan dan diketahui oleh 
Penanggungjawab Anggaran; 
(3) Sisa buku kas umum harus sesuai dengan sisa buku kas pembantu; 
(4) Jumlah yang tertera dalam Buku Kas Umum (BKU) adalah menunjukkan 
secara keseluruhan uang yang ada dalam pengurusan baik tunai maupun 
sisa bank dan surat-surat berharga; 
(5) Setiap transaksi (bukti sah belanja) harus dicatat terlebih dahulu dalam 
BKU sebelum dibayarkan kepada yang berhak menerima , dengan 
didukung bukti-bukti sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
(6) Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berpedoman kepada 
peraturan perundang-undangan; 
(7) Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan/pengeluaran dapat 
mengguna1<an aplikasi komputer dan atau alat elektronik lainnya; 
(8) Perbaikan kesalahan dalam buku kas yang disebabkan oleh kesalahan 
tulis, pembetulannya sebagai berikut; 
a. Bila terjadi kesalahan tulis dalam bulan berjalan dan diketahui 
sebelum buku kas/pem bantu ditutup, maka perbaikannya dilakukan 
dengan memakai dua garis lurus pada angka/tulisan yang salah dan 
diganti dengan angka tulisan yang benar dan dibubuhi paraf, dimana 
angka tulisan yang dicoret masih dapat dibaca; 
b. Apabila kesalahan tulis sebagaimana tersebut diatas diketahui setelah 
tutup tahun anggaran supaya dibuatkan berita acara diketahui oleh 
Sekretaris Daerah. 
(9) Pengurusan dokumen-dokumen keuangan harus dilakukan oleh yang 
berhak dalam hal yang berhak berhalangan dapat dikuasakan kepada 
orang lain dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Surat kuasa tetap harus dibuat dihadapan notaris; 
b. Surat kuasa yang tidak dibuat dihadapan notaris, hanya berlaku 1 
(satu) kali pemberian kuasa dan diketahui oleh Kepala OPD dan 
dibubuhi cap OPD yang bersangkutan. 
(10) Apabila terdapat sisa kas pada bendahara penerimaan/pengeluaran, 
diatur ketentuan sebagai berikut: 
a. Sisa Kas yang ada pada bendahara penerimaan/pengeluaran sudah 
harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat akhir Desember 
Tahun Anggaran yang bersangkutan. 
b. Sisa Kas yang disetor ke Kas Umum Daerah di atas tanggal 31 
Desember tahun anggaran yang bersangkutan sampai dengan 
selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya 
(Sisa UP), harus dicatat sebagai Kas di bendahara 
penerimaan/pengeluaran pada Neraca OPD akhir Tahun Anggaran dan 
diungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) OPD; 
c. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan 
dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) menurut rincian 
masing-masing kode rekening yang disetor. 
Bagian Kesembilan 
Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran