Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 c. bahwa Diktum KESEMB ILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 1959?
Substansi c. bahwa Diktum KESEMB ILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk an, khususnya , Pasal 2, memuat:

(1) Peraturan Bupati ini dimak sudkan sebagai pedoman dalam pembiayaan persiapan 
PTSL yang tidak dianggarkan dalam APBD . 
(2) Peraturan Bupati ini bertuju an untuk membe rikan kepastian hukum terhadap sumber 
pembiayaan persiapan PTSL yang tidak diangg arkan dalam APBD. BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 
::)alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
Daerah adalah Kabupaten Muna . 
2. Bupati adalah Bupati Muna. 
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupate n Muna. 
-l. Anggara n Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adala h 
Anggaran Pend apatan dan Bela nja Daerah Kabu paten Muna . 
o. Pend aftaran Tanah adalah rangkaian ke giatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 
terus -mene rus, berkes inambu ngan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolaha n, 
pembukuan dan penyajian data serta pemelihar aan data fisik dan data yuridis dalam 
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang -bidang tana h dan satuan rumah susu n, 
termasuk pem berian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 
haknva. dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-h ak tertentu yang 
merr.beban.nva. 
6. Pe r dafta ran Tanah Sistemati s Lengkap yang selanjutn ya disingk at PTSL , adalah 
keg.atan per.daft aran tanah untuk perta ma kali yang dilakuk an secar a serentak ya ng 
meliput; semua cbyek pendaftaran tanah yang belum didaft ar dalam satu wilayah 
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingka t dengan itu. 
7. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan , dan Hak 
Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Und ang Nomo r 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria. BAB I 
KETENTUAN UMUM PEN DAFTARAN TANAH SISTEMATI S LENGKAP DI KABUPATEN 
MUNA. PERS IAPAN PEMBIAYAAN TENTANG BUPATI PERATURAN -r; :':2 pkan MEM UTUSKA N: