Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 25 Tahun 2018 tentang , Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dala
m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
 
1.
 
Daerah, 
adalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
Pemerintah Daerah, 
adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
 
3.
 
Bupati, 
adalah Bupati Probolinggo.
 
4.
 
Informasi,
 
adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda
-
tanda yang 
menga
ndung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi secara elektronik atau non elektron
ik.
 
3
 
 
5.
 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat 
JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara 
tertib
, terpadu
 
dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian 
pelayanan informasi hukum secara lengkap, akur
at, mudah dan cepat.
 
6.
 
Dokumen Hukum, adalah produk hukum yang berupa peraturan 
 
perundang
-
undangan atau produk hukum
 
selain per
aturan 
perundang
-
undangan.
 
7.
 
Inform
asi Hukum, 
adalah semua data dan keterangan yang
 
terkandu
ng dalam 
Dokumen Hukum.
 
8.
 
Sistem Informasi Hukum
 
yang selanjutnya disingkat Siskum
, 
adalah suatu 
sistem untuk mengelola
 
database
 
peraturan 
perundang
-
undangan.
 
9.
 
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hu
kum, 
adalah
 
kegiatan 
pengumpulan, pengolahan,
 
penyimpanan,
 
pelestarian
 
dan pendayagunaan 
informasi hukum.
 
10.
 
Pengelola
, 
adalah 
pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang 
pengelolaan 
JDIH
.