Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 10 Tahun 2018 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA , BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 
2. Pemerintahan Daerah adala h Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksu d dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Bupati adala h Bupati Tanah Laut. 
5. Sekretaris Daerah adala h Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tanah Laut . 
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut . 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyeleng gara Pemerintahan Desa . 
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam Kabupaten Tanah Laut; 
10. Badan Permusyawaran Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD dalam 
Kabupaten Tanah Laut. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes a 
adalah rencana keu angan tahunan pemerintahan desa. 
4 
 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.