Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J'2 Tahun 2015.
Sesuai dengan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J'2 Tahun 2015 tentang PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, ketentuan pada , Pasal 3 berbunyi:

Dlnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan kewenangan desentrallsasl dan tugas dekonsentrasi di bidang 
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 
Pasal4 
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 3, di atas Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmlgrasi mempunyai fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang ketenagakerjaan 
dan ketransmigrasian; 
b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang 
Ketenagakerjaan; 
c. pembinaan teknls dibidang Ketenagakerjaan; 
d. pembinaan teknls dibidang transmigrasi dan penduduk sekitar; 
e. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang transmigrasi dan 
penduduk setempat; 
f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 
g. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas. 
Pasal5 
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmlgrasi mempunyai kewenangan sebagai berikut: 
a. penelltian Ketenagakerjaan yang mencakup wilayah Kabupaten ; 
b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penempatan tenaga kerja, perluasan 
kerja dan pelatlhan tenaga kerja ; 
c. penetapan pedoman dan petunjuk teknis jaminan kesejahteraan puma kerja 
d. penetapan pedoman jaminan kesejahteraan Tenaga Kerja dan syarat-syarat 
kerja; 
e. pemblnaan pelaksanaan antar kerja dan pengiriman tenaga kerja ke luar 
negeri dan lembaga pelatihan swasta ; 
f. pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja ; 
g. pengalokasian sumber daya manusia potensial dibidang ketenagakerjaan ; 
h. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro 
dibidang ketenagakerjaan ; ·. -3- 
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas: 
a. Kepala Dinas ; 
b. Sekretariat ; 
c. Bidang Penempatan dan Pelatihan tenaga kerja ; 
d. Bidang Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan ; 
e. Bldang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi; 
f. Bldang Pemblnaan Masyarakat Transmlgrasi ; 
g. Unit Pelaksana Teknls Daerah; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bldang sebagaimana dlmaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang bertanggunjawab langsung kepada Kepala Dinas. 
BABUI 
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Bagian Pertama 
Kepala Dinas