Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, pada BAB II - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, Pasal 12 dinyatakan:

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada
adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan
barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada
berwenang dan bertanggungjawab:
a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan
Barang;
b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan
pertimbanganpersetujuan dalam penyusunan rencana
kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah
kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan Bupati;
d.menelitidokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang,
sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan
Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang
milik daerah;
11
e.menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati
melalui Pengelola Barang;
f.menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik
daerah;
g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang milik daerah; dan
i.merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang
Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang
Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang
milik daerah.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan
Barang.
(5)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu
Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat
Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa
atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD.
Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna