Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 17 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 17 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG Dl BIDANG PERIZINAN DAN NON, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pclaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMP2TSP adalah 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Kotabaru. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dan 
sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, 
dan kelurahan. 
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan 
lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah 
atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk 
melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang 
dikeluarkan olch Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan 
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses 
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke 
tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam 
satu pintu dan satu tempat. 
10. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan 
adalah penyerahan hak, kewajiban, dan 
pertanggungjawaban penerbitan/ penandatanganan 
perizinan atas nama Bupati kepada Kepala DPMP2TSP.