Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 11?
Dalam pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

(I) Fonnulir SPPT berisi infonnasi sebagai berikut: 
a. Halaman depan : 
1. Lam. bang Daerah Kabupaten Sekadau clan Kop Dinas Pendapatan 
Daerah; 
2. lnfonnasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 Hanya Untuk Kepentingan 
Pajak Bukao Merupakao Bukti Kepemilikan Hak"; 
3. Kode Akun; 
4. Tahun Pajak dan jenis sektor pajak; 
5. Nomor Objek Pajak (NOP); 
6. Letak Objek Pajak; 
7. Nama dan alamat Wajib Pajak; 
8. Nomor Pokok Wajib Pajak; 
9. Objek Pajak; 
10. Luas Bumi dan/atau Bangunan; 
11. Kelas Bumi dan/ atau Bangunan; 
12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); 
13. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan; 
14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2; 
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP); 
16. NJOP untuk penghitungan PBB-P2; 
17. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP); 
18. PBB-P2 yang terutang; 
19. PBB-P2 yang harus dibayar; 
20. Tanggal jatuh tempo; dan 
21. Tempat Pembayaran. 
b. Halaman belakang : 
I. Narna petugas penyampai SPPT; 
2. Tanggal Penyampaian; 
3. Tanda tangan petu gas; dan 
4. Informasi Iainn ya. 
(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menggun akao formulir kertas. 
(3) Fonnulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sebagaimana 
tercantum dalam Lam piran II Peraturan Bupati ini.