Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor MO Tahun 2004 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor MO Tahun 2004 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemeri ntahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selajutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil 
dan Calon Pegawai Negeri Sipil. 
6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan 
ucapan bagi PNS di Lingkungan Pemerin tah Kabupaten Bandung Barat dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari – hari. 
7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas melakukan 
penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh PNS di 
lingkun gan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 
8. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. 
9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan 
perundang –undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang 
tentang te lah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik. 
10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada 
pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan 
pelanggaran Kode Etik. 
11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan k eterangan guna kepentingan 
pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri dan ia alami sendiri. 
3 12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada 
Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran 
Kode Etik. 
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai 
permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan 
pelangg aran Kode Etik. 
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku 
PNS yang bertentangan dengan butir -butir jiwa korps PNS dan kode etik. 
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat 
yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. 
 
Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan