Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARAN G/JASA, BAB III - KODE ETIK, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) Kode etik bertujuan sebagai pedoman profesional ind ividu 
pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola 
pengadaan barang/jasa yang bertanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang da n 
jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian , 
evaluasi, pengembalian keputusan, jasa pendampingan , 
jasa konsultansi dan jasa lain yang terkait. 
(2) Prinsip Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada a yat 
(1) adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan 
martabat profesi pengadaan barang/jasa dengan 
melaksanakan antara lain : 
a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk 
meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber 
daya manusia; 
b. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam 
melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan 
masyarakat secara taat asas; dan 
c. berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan martabat 
profesi ahli pengadaan. 
(3) Etika Dasar Kode Etik sebagaimana dimagsud pada aya t (1) 
antara lain : 
a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta 
perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengembalian 
keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efek tif, 
tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel da n 
kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan 
masyarakat; 
b. melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai 
peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan; 
c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik 
secara objektif, jujur,akuntabel dan kredibel; 
d. bekerja untuk Pemerintah Daerah, pemberi kerja, kli en 
dan masyarakat secara profesional, patuh dan taat a sas 
serta menghindari konflik kepetingan; 
e. membangun reputasi profesional pejabat struktural d an 
pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa 
berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan 
sehat; dan 
f. menegakkan… 
5 
 
f. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat 
profesi pejabat struktural, pengelola pengadaan bar ang/ 
jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan 
barang/jasa serta tidak kompromi terhadap korupsi, 
kolusi dan nepotisme.