Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 16 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 16 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Jembrana. 
3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Jembrana. 
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jembrana. 
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Jembrana. 
7. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu 
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan/kegagalan melaksanaan misi organisasi 
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 
8. Sistem… 
3 
 
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang 
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai 
aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 
pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja 
pada instansi pemerintah, dalam rangka 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 
pemerintah. 
9. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai 
tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi 
pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi 
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. 
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara 
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun 
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
11. Evaluasi adalah evaluasi SAKIP berupa aktivitas analisis 
yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresisasi dan 
pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas 
masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan 
akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara 
independen, objektif dan profesional dengan menggunakan 
suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah 
ditetapkan pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja 
organisasi di lingkungannya. 
12. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi SAKIP 
yaitu Perangkat Daerah dan/atau unit kerja organisasi di 
lingkungannya. 
13. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur 
untuk melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP. 
14. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE 
adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis 
pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-
masing komponen dan sub-komponen. 
15. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE 
adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi 
pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan 
lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi 
pelaksanaan evaluasi. 
16. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE 
adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian 
hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative 
finding) dan saran perbaikan atas penerapan SAKIP pada 
evaluatan. 
17. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan 
kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang 
simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan 
Perangkat Daerah berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP. 
18. Teknik… 
4 
 
18. Teknik evaluasi SAKIP adalah suatu cara/alat/metode yang 
digunakan untuk pengumpulan dan analisis data serta 
informasi sesuai dengan metode evaluasi yang telah 
ditetapkan.