Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 109 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, pada BAB IV - KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG, Pasal 109 menjelaskan:

(1) TABG setara dengan pejabat publik yang dalam pelaksanaan tugasnyaharus berpedoman pada:
a.asas umum penyelenggaraan negara; dan
b. kode etik TABG.
(2) Asas hukum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf adiantaranya:
a.asas kepastian hukum;
b.asas kemanfaatan;
c.asas ketidakberpihakan;
d.asas kecermatan;
e.asas tidak menyalahgunakan wewenang;
f.asas keterbukaan;
g.asas kepentingan umum;
h.asas pelayanan yang baik;
i-asas tertib penyelenggara negara;
j.asas profesionalitas;
k.asas akuntabilitas;
1. asas efisiensi; dan
m.asas efektivitas.
(3) Naskah kode etik TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b
paling sedikit memuat tujuan dan janji TABG dalam membantu tugas
pemerintah Kabupaten Tanggamus.
(4) Tujuan yang termuat dalam naskah kode etik TABG sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)yaitu melaksanakan tugas untuk terwujudnya
bangunan gedung yang fungsional, andal dan efisien serta sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat.
(5) Janji yang termuat dalam naskah kode etik TABG sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)paling sedikit yaitu :
a. melaksanakan tugas melaksanakan tugas secara profesional dengan
keilmuan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial,
budaya danekonomi, serta meliputi kearifan lokal kaidah tradisional;
b. melaksanakan tugas secara independen;
c. melaksanakan tugas secara objektif;
d. melaksanakan tugas tanpa terdapat konflik kepentingan; dan
e. melaksanakan tugas dengan hati nurani.
(6) Format naskah kode etik TABG tercantum dalam Lampiran Ilyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Persyaratan Calon Anggota TABG