Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam ERATURAN DAERAH KABUPATEN Nomor 1 Tahun 2017?
Norma hukum dalam ERATURAN DAERAH KABUPATEN Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN, Pasal 18 berbunyi:

Uandang
-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
 
2.
 
Undang
-
Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 
12
 
Tahun 19
85
 
tentang P
ajak Bumi dan Bangunan
 
(Lembaran Nega
ra 
Republik Indonesia Tahun 19
85
 
Nomor 
68
, Tambahan 
L
embara
n Negara Republik Indonesia 
3312
), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang
-
Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang
-
Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupat
en 
M
alina
u, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3962);
 
3.
 
Undang
-
Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 47 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kab
upaten Nunukan, Kabupaten 
M
alinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan 
SALINAN
 
-
2
-
 
 
Perda
-
Kubar/180
/2017
 
 
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang
-
Undang 
Rep
ublik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang 
perubahan atas Undang
-
Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 
47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten 
M
alinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republi
k 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 
4.
 
Undang
-
Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republi
k Indonesia Nomor 4286);
 
5.
 
Undang
-
Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 
1
 
Tahun 
2004
 
tentang 
Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 
2004
 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
nomor 
4355
);
 
6.
 
Undang
-
Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2004 
te
ntang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);
 
7.
 
Undang
-
Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencan
aan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
;
 
8.
 
Undang
-
Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daer
ah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);
 
9.
 
Undang
-
Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2009 
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 No
mor 130, Tambahan 
Lembaran Negara 5049);
 
10.
 
Undang
–
Undang
 
Republik Indonesia
 
Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar
a
 
Republik 
Indonesi
a
 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negar
a
 
Republik Indonesi
a
 
Nomor 5587) sebagaimana telah 
di
ubah beberapa kali terakhir dengan Undang
-
Undang
 
Republik Indonesia
 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang
-
Undang
 
Republik Indonesia
 
Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negar
a
 
Republik Indonesi
a
 
Tahun 2015 Nomor 58, Tamb
ahan 
Lembaran Negar
a
 
Republik Indonesi
a
 
Nomor 5679)
;
 
11.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
-
3
-
 
 
Perda
-
Kubar/180
/2017
 
 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo
nesia 
Nomor 4028);
 
12.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia N
omor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakila
n Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 
13.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T
ahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan U
mum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 
14.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lemb
aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);
 
15.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonsia Nomor 4576) sebagaimana tela
h 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik I
ndonsia Nomor 
;
 
16.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 
17.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585);
 
18.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 
79
 
Tahun 2005 tentang 
P
edoman Pembinaan dan Pe
ngawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
-
4
-
 
 
Perda
-
Kubar/180
/2017
 
 
Tahun 2005 Nomor 1
65
, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4
593
);
 
19.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerint
ah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
;
 
20.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertangg
ungjawaban Kepala Daerah 
kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 
21.
 
Peraturan Pemerinta
h
 
Nomor 7
1 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165);
 
22.
 
Peraturan Pemerinta
h
 
Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
 
Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219);
 
23.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 
;
 
24.
 
Peraturan Pemerinta
h
 
Nomor 
27
 
Tahun 201
4
 
tentang 
P
engelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201
4
 
Nomor 
92
, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5
533
);
 
25.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13
 
Tahun 2
0
06
 
tentang Pe
doman Pengelolaan Keuangan Daerah
 
sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13
 
Tahun 
20
06
 
tentang Pe
doman Pengel
olaan Keuangan Daerah
 
(Berita 
Nega
ra Republik Indonesia Tahun 201
1
 
Nomor 
310
);
 
26.
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentuakn Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201
5
 
Nomor 
2036
);
 
27.
 
Peraturan
 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Pokok
-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 
Nomor 20)
 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2013 
tentang
 
Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai 
Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok
-
Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 155);
 
-
5
-
 
 
Perda
-
Kubar/180
/2017
 
 
28.
 
Peraturan Daera
h Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 
2008 Nomor 04, Tamabahan Lembaran Daerah Kabu
paten 
Kutai Barat Nomor 129)
 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Daerah da
n Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 4);
 
29.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 
201
0
 
Tentang 
Pajak Daerah
 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 201
0
 
Nomor 10
, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149
)
 
sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai 
Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);
 
30.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 
05
 
Tahun 
201
2
 
Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
(Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 201
2
 
Nomor 
05
);
 
31.
 
Peraturan Daerah Kabupaten K
utai Barat Nomor 
11
 
Tahun 
201
2
 
Tentang 
Retribusi Daerah
 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 201
2
 
Nomor 
11
);
 
32.
 
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 
26
 
Tahun 
201
5
 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 201
6
 
(Lembaran Daerah Kabup
aten Kutai Barat Tahun 
201
5
 
Nomor 
26
)
;
 
33.
 
Peraturan Daerah Nomor 
06
 
Tahun 201
6
 
tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai 
Barat Tahun 201
6
 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 
Tahun 201
6
 
Nomor 
06
).
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT 
 
 
Dan
 
 
BUPATI KUTAI BARAT
 
 
MEMUTUSKAN:
 
 
Menetapkan
 
:
 
PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTANGGUNG
JAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE
LANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
.
 
 
 
 
-
6
-
 
 
Perda
-
Kubar/180
/2017