Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Nomor 27 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Nomor 27 Tahun 1945 tentang , pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah salah satu 
faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah 
organisasi. 
6. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan 
prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling 
menguntungkan. 
- 3 -
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting 
pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 
(tiga puluh) tahun. 
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung 
jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 
9. Wirausaha Muda Pemula adalah pemuda yang berani berusaha secara 
mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi 
kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, 
menyusun operasi untuk pengadaan, memasarkannya serta mengatur 
permodalan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. 
10. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan 
potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 
11. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. 
12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 
melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan. 
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 
14. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan 
usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta yang dimiliki 
seseorang atau beberapa orang. 
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha dalam 
bentuk BUMN, BUMD dan BUMS di Daerah. 
16. Prasarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat 
atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan 
kepemudaan. 
17. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan 
untuk pelayanan Kepemudaan. 
18. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan 
peranan dalam bidang Kepemudaan. 
19. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi wirausaha baik berupa 
materi maupun bentuk lainnya yang diberikan dengan sengaja untuk 
meningkatkan produktivitas kerja.