Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999?
Ketentuan dalam dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Fengendalian Gratifrkasi, BAB VI - PERLIITDUNGAIS PELAPORAN GRATIFIKASI, Pasal 16 menetapkan:

(1) Pelapor gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya
perlindungan berupa:
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang
bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif.<Pasal 15
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu
dilakukan sosialisasi kepada pejabat/pegawai dan pemangku
kepentingan pemerintah daerah;
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan, gratilikasi
pada setiap SKPD yang memberikan pelayanan publik,
pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa,
kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-
surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
dan
b. pemberian informasi kepa.da seluruh Pejabat/pegawai
dan pihak ketiga oleh UPG.
(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui media elelitronik maupun median non
elektronik.
dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada
penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian
kine{a pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau
hambatan karir lainnya;
b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul
intimidasi atau ancaman hsik;
c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yalg berlaku
di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
d. kerahasiaan identitas.
(2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
diberikan dalam hal:
a- adanya intimidasi, ancarnan, pendiskreditan atau
perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak
pelaporan tersebut dari pihak internal; dan
b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis
kepada Walikota melalui Ketua UPG dengan
ditembuskan kepada KPK.