Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2018 tentang STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, pada BAB III - KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN, Pasal 5 menjelaskan:

Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam 
Standar Biaya Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer); 
mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan 
Hasil P emeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan Hasil 
Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ; 
merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat; 
kegiatan terseb ut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan 
dalam rangka pencapai an kinerja Inspektorat; dan 
bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat. 
Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya 
Khusus meliputi: 
kegiatan -kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka 
operasional perkantoran pada Inspektorat; dan 
kegiatan -kegiatan insidentil seperti pengadaan barang.