Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor . 3851); 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Nomor 12 Tahun 1999?
Ketentuan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor . 3851); 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingka t II Way Kanan, , Pasal 6 menetapkan:

dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 
Pera turan Bupa ti ini. Pasal 11 (lO)Komponen biaya perjalana n dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perja lanan Dinas sesuai dengan 
form at sebaga imana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. (9) Biaya menj emput/m engantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan 
biaya angku tan jenazah. (8) Sewa kendaraan seb agaim ana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk 
biaya untu k pengem udi, bahan bakar minyak, dan pajak. (7) Sewa kenda raan d alam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dapat diberik an kep ada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan 
tugas di temp at tujuan. 
15 (2) Tam bahan uang harian, biaya pengina pan, uang representasi dan sewa 
kendaraa n dalam kota sebaga imana dimak sud p ada ayat ( 1) dapat 
dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetuju an den gan 
melamp irkan d okumen beru pa: ( 1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi juml ah hari yang 
ditetap kan dala m Surat Tugas/S PD dan tidak dise babka n oleh 
kesa lahan/kela laian pelaksana SPD dapat diberikan tamb ahan uang 
harian, biaya penginapan, uang represe ntasi, dan sewa kendaraan dalam 
kota . Pasal 16 (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus sege ra dilaksanakan, biaya 
perjalanan dinas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan 
setelah perjalanan dinas selesai. (1) Perjalanan dinas jabatan dibaya rkan sebel um perjalanan dinas jabatan 
dilaksanakan . Pasal 15 Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk 
waktu paling kurang 24 (dua pulu h empat) jam, selama wa ktu transportasi 
tersebu t kepada pelaksana SPD hanya diberikan uang harian. Pasal 14 (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya 
hote l/penginapa n sebaga imana diatur dalam standar biaya yang 
ditetap kan deng an Peraturan Bupati, maka pelaksana SPD mengg unaka n 
fasilitas kamar dengan biaya terendah p ada hotel/penginapan d imaksud . (5) Dalam hal p erjalanan dinas jabata n dilakukan secara bersa ma-sama 
untuk melaksana kan suatu kegiata n rapat, seminar dan sejenisn ya, 
seluruh pelaksa na SPD dapat menginap pada hotel/ penginapan yang 
sama. (4) Rincian Biaya perja lanan dinas jabatan untuk men gikuti rapat, seminar 
dan sejenisnya se bagaima na dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tercantu m 
dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. (3) Panitia penye lengga ra menyampaikan pem beritahuan men genai 
pembebana n biaya perjalanan dinas jabatan sebaga imana dimak sud pada 
dan ayat (2) dalam surat/ undanga n mengikuti rapat, seminar dan 
sejenisnya. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengiku ti rapat, semina r 
dan sejenisnya sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) tidak ditanggung oleh 
panitia penye lengga ra, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud 
dibebanka n pada DPA satuan kerja pelaksana SPD. 
16 (2) Pembayaran biaya p erjalanan dinas dengan mekanis me LS dilakukan 
melalui: 
a. perikatan dengan p enyedia jasa; (1) Pembayaran biaya perja lanan dinas d ilakuk an melalui mekanisme UP 
dan/atau mekanisme Pem bayaran Langsu ng (LS). Pasal 19 (3) Pada akhir tahun anggaran , ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat melebihi 5 (lima ) hari kerja menyesu aikan dengan keten tuan yang 
mengatur mengenai langkah -langka h menghadapai akhir tahun anggaran. (2) Pemb ayaran biaya p erjalanan dinas kepada pelaksana SPD paling cepat 5 
(lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. (1) Pemb ayaran biaya p erjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran 
yang tersedi a dalam DPA satuan kerja berken aan. Pasal 18 BAB VII 
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR 
PEMBA YARAN BIAVA PERJALANAN DINAS Biaya perjalan an dina s jaba tan dibeb ankan p ada Dokumen Pelaksan aan 
Anggar an (DPA) satuan k erja penerbit SPD. Pasal 17 (6) Ketentuan p engembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang 
representasi dan sewa kend araan dalam kota sebagaiman a dimaksud pada 
tidak berlaku untuk ketentua n sebaga imana dimaks ud dalam