Apa saja yang diatur dalam Pasal 85 pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007?
Ketentuan dalam pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, BAB I - KETENTUAlf UMUM, Pasal 85 menetapkan:

Arahan pengelolaan KKP3K dilakukan di : 
a. Kecamatan Sragi dan Ketapang sebagai Taman Pesisir untuk konservasi 
Mangrove dengan luas ± 140,30 ha (kurang lebih seratus empat puluh 
koma tiga puluh hektar] di Kecamatan Sragi, dan 79,84 ha (tujuh puluh 
sembilan koma delapan puluh ernpat hektar) di Kecamatan Ketapang; 
b. daerah perlindungan laut pulau Sebesi, Kecarnatan Rajabasa sebagai 
Tarnan Pulau Sebuku Sebesi untuk ekosistem terumbu karang dan 
perlindungan penyu dengan luas ± 113,84 ha (kurang lebih seratus tiga 
betas koma delapan puluh empat hektar); 
c. pantai Belebuk dan Pulau Kandang-Panjurit, Kecamatan Bakauheni 
sebagai Taman Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk konservasi terumbu 
karang dengan luas ± 2.850,29 ha (kurang lebih dua ribu delapan ratus 
lima puluh koma dua puluh sembilan hektar] di Pantai Belebuk dan ± 
758,47 ha (kurang lebih tujuh ratus lima puluh delapan koma empat 
puluh tujuh hektar) di Pulau Kandang-Prajurit; 
d. arahan pengelolaan konservasi pesisrr dan pulau-pulau kecil 
digambarkan dalam Peta Zona Konservasi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IX dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. Pasal 84 
Arahan pengelolaan zona sempadan pantai dan sungai dilakukan dengan cara 
sebagai beriku t : 
a. menetapkan luas sernpadan pantai sesuai dengan profil garis pantai; 
b. menetapkan luas sempadan sungai sesuai dengan profil sungai; 
c. melestarikan kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir; 
d. mengendalikan reklamasi pan tai: 
e. mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai; 
f. mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi; dan 
g. mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai. Paaal 89 Strategi pengelolaa.n zona sempadan pantai dan sungai dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
a. menyusun profil sempadan pantai dan sungai; 
b. menyertakan kearifan lokal daJ.arn pengelolaan sernpadan pantai dan 
sungai; dan 
c. menata kembali dan rehabilitasi sempadan pantai dan sungai untuk 
sesuai peruntukkannya; 
d. meningkatkan peran serta masyarakat da1am penetapan dan pelestarian 
zona sempadan pantai dan sungai. Pase.I 88 Kebijakan pengelolaan zona sempadan pantai dan sungai dilakukan untuk 
melindungi dan melestarikan pantai dan sungai, serta mitigasi bencana. Pasal 87 Zona sempadan pantai dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
huruf c diukur kearah darat sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. Pasa.186 Paragraf4 
Zona Sempadan Pantai da.n Sungai j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila 
secara teknis, ekologis, sosial dan/ atau budaya menimbulkan kerusakan 
lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan 
Masyarakat sekitarn.ya; 
k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara 
teknis, ekologis, sosial dan/ atau budaya menimbulkan kerusakan 
lingkungan dan/ atau pencemaran linglrungan dan/ a tau merugikan 
Masyarakat sekitarnya; dan 
1. me1akukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan 
dan/ atau merugi.kan Masyarakat sekitarnya. 
Zona rawan bencana sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 48 Ayat (4) huruf d 
terdiri dari: 
a. sub zona gelombang pasang/tsunami dengan luas ± 69.729,09 ha (kurang 
lebih enam puluh sernbilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma nol 
sembilan hektar); dan 
b. sub zona rawan banjir dengan luas luas ± 26.21 l,22 ha (kurang lebih dua 
puluh enam ribu dua ratus sebelas koma dua puluh dua hektar). Pasal 93 Paragraf 5 
Zona Rawan Bencana ( 1) Arahan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan di 
wilayah pesisir. 
(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi 
perairan di wilayah pesisir; dan 
b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan utamanya 
masyarakat disekitar daerah konservasi tentang rencana daerah 
konservasi perairan. Pasal 92 Strategi penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan 
dengan cara sebagai beriku t : 
a. menetapkan zona konservasi perairan; 
b. meningkatkan peran serta semua pemangku kepentingan dalam 
menetapkan dan mengelola zona konservasi; dan 
c. meningkatkan perhatian asas-asas konservasi dan kepentingan umum 
dalarn menetapkan dan mengelola zona konservasi. Pasal 91 ( 1) Kebijakan pen eta pan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan 
dengan perlindungan sumberdaya ikan dan habitatnya secara 
berkelanjutan. 
(2) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( 1) bertujuan untuk: 
a. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, 
serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologinya; 
b. pernanfaatan sumberdaya Hean dan ekosistemnya serta untuk 
kepentingan pariwisata; dan 
c. peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan konservasi 
perairan. Paaal 90 Paragraf4 
Zona Konservasi Perairan 
(1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 meliputi: 
a. seluruh pesisir pantai di Kabupaten sebagai zona rawan tsunami; 
b. pantai di Kabupaten baik pantai tebing maupun pantai pasir sebagai 
zona rawan abrasi dan gelombang pasang (rob) di semua daerah 
pantai; 
c. Kecamatan Sragi sebagai zona rawan banjir di muara sungai; dan Pasal 97 serta 
a lam 
serta g. dan e. dalam membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta 
mensosialisasikan daerah rawan bencana; 
mendorong semangat go tong royong, kesetiakawanan, 
kedermawanan; dan 
menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat 
mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non 
serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, 
bencana sosial. f. Arahan pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 
b, menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, 
terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan; 
c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut 
keanekaragaman hayatinya; 
d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 
menghadapi bencana; Pasal 96 Strategi pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
a. pengendalian kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko 
bencana; 
b. pengendalian pendirian bangunan permanen dan semi permanen di zona 
rawan bencana; 
c. peningkatan sarana dan prasarana berkaitan dengan mitigasi bencana; 
dan 
d. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Pasal 95 Kebijakan pengelolaan zona rawan bencana dilakukan untuk mengurangi 
berbagai jenis resiko bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pasal 94 
Kebijakan pengelolaan dan pelestarian zona Kawasan Gunung Anak Krakatau, 
terdiri dari: 
a. penataan ruang zona Kawasan Gunung Anak Krakatau dan sekitarnya; Pasal 102 Paragraf2 
Zona Situs Warlsan Dunia Arahan pengelolaan zona Jembatan Selat-Sunda dilakukan dengan: 
a. mernelihara pulau-pulau kecil dan lingkungannya di Kecamatan Ketapang 
dan Bakauheni; 
b. melakukan sosialisasi; dan 
c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Pulau-pulau kecil. Pasal 101 Strategi pengelolaan zona Jembatan Selat Sunda dilaksanakan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. penegakkan peraturan tata ruang; 
b. pengaturan kegiatan untuk keselarnatan masyarakat dan lingkungan 
hidup serta kelangsungan fungsi dan keamanan Jembatan Selat-Sunda; 
dan 
c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan area yang 
berbatasan dengan zona Jembatan Selat-Sunda. Pasal 100 Kebijakan pengelolaan zona lnstalasi militer, terdiri dari: 
a. penataan ruang; 
b. pengembangan kegiatan di sekitar kawasan Jembatan Selat Sunda; dan 
c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan area yang 
berbatasan dengan zona Jembatan Selat Sunda. Pasal 99 Bacian Keempat 
Kawasan Strategis Nasional Tertentu 
Paragraf 1 
Zona Jembatan Selat Sunda Arahan pengembangan zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalarn