Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 28 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 28 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPI L, khususnya BAB III - KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 7, adalah:

(1) Jabatan pelaksana klerikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat ( 2) huruf a merupakan suatu jabatan pendukung pekerjaan 
rutin operasional dan administrasi perkantoran, yang terdiri dari : 
a. pembantu umum; 
b. pengadministrasi umum (Pengadministrasian 2); dan 
c. pengadministrasi tertentu (Pengadministrasian 1). 
(2) Jabatan pelaksana teknis sebagaimana dima ksud dalam Pasal 6 
ayat ( 2) huruf b merupakan suatu jabatan pendukung pekerjaan 
profesional dan pekerjaan administratif yang melaksanakan 
pekerjaan teknis dari tugas dan fungsi SKPD /Unit Kerja, yang 
terdiri dari : 
a. petugas operasional ; 
b. penyelia teknis; 
c. perencana t eknis ; 
d. protokol p impinan (ajudan Bupati/ ajudan Wakil Bupati, 
sekretaris pribadi Bupati/ sekretaris Wakil Bupati ). 
e. pengelola k euangan (bendahara pengeluaran/bendahara 
penerimaan); dan 
f. pengelola b arang (pengurus barang pengguna) . 
(3) Jabatan pelaksana administratif sebagaimana dimaksud dalam