Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Nomor 12 Tahun 1999?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupate n Lampung Timur. 
2. Bupa ti adalah Bupati Lampu ng Timur. 
3. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabu paten Lampung Timur. 
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten . 
5. Camat adalah pemimpi n dan koordinator penye lenggaraan pemeri ntahan di 
wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebag ian urusan otonomi daerah dan menye lenggarakan tugas umum 
pemerintahan. BABI 
KETEN TUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELI MPAHAN SEBAGIAN 
URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT . MEMUTUSKAN : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Peme rintahan antara Pemerintah, 
Peme rintahan Daerah Prop insi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repub lik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tamba han Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia Nom or 4741); 
6. Peratu ran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo r 20, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indones ia Nomor 4816); 
7. Peratu ran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomo r 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826 ); 
8. Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Adm inistrasi Terpadu 
Kecamatan; 
9. Peratu ran Daerah Kabupaten Lam pung Timur Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Peme rintah an yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19); 
10. Peraturan Daerah Kabupate n Lampung Timur Nomor 21 
Tahun 2007 Pembe ntukan Organis asi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan 
Kabupaten Lamp ung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamp ung Timur Tahu n 2007 Nomor 21) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daera h K.abupaten Lam pung Timur 
Nomor 04 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 04); 
(3) Rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 
(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) Pasal ini disertai dengan pembiyaan sebanding dengan 
besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan. 
(5) Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat 
dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku 
pada masing-rnasing bidang serta menyesuaikan dengan potensi dan 
kondisi di masing -masing kecamatan. (2) Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) meliputi bidang -bidang: 
a. Bidang Kelautan dan Perikanan; 
b. Bidang Pertanian dan Peternakan; 
c. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 
d. Bidang Industri; 
e. Bidang Perdagangan. (1) Sebagian urusan wajib yang dilimpahkan Bupati kepada Camat 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) meliputi bidang-bidang: 
a. Bidang Pendidikan; 
b. Bidang Kesehatan; 
c. Bidang Pekerjaan Umum; 
d. Bidang Perencanaan Pembangunan; 
e. Bidang Perumahan; 
f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga; 
g. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 
h. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; 
i. Bidang Ketenagakerjaan; 
j. Bidang Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
k. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 
1. Bidang Komunikasi dan Informasi ; 
m. Bidang Pemerintahan; 
n. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 
o. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan 
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; 
p. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
q. Bidang Kebudayaan. Pasal 5 (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup 
kecamatan sesuai Peraturan perundang -undangan. 
(5) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat 
yang dilakukan didasarkan kriteria eksternalitas dan efesiensi. 
(6) Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terutama menyangkut kebijakan strategis dan 
kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi 
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional 
melaksanakan dan/ atau mengelola bidang sesuai dengan kewenangannya . 
( 1) Setiap Tahun Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terha dap kinerja 
kecamatan yang mencakup: 
a. penye lenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan 
Bupati kepada Camat; 
b. penye lenggaraan tugas umum pemerintahan; dan 
c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepa da Cam at. Bagian Ketiga 
Evaluas i