Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 37 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 37 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN, khususnya BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 2, memuat:

(1) Kepala Dinas Pengendalian Pendu duk dan Keluarga Berencana mempunyai 
tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan 
mengk oordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di 
bidang kependudukan dan keluarga berencana . 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai 
fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; 
b. Pembinaan dukungan at as Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai 
dengan lingkup tugasnya ; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; 
d. Pelaksanaan Pelayanan Umum dibidang Keluarga Berencana ; 
e. Pengendalian Kependudukan ; 
f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dibidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana ; 
4 g. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai 
standar yang ditetapkan ; 
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 
dan fungsinya 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan ( 2) pasal ini, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana dibantu oleh : 
a. sekretaris; 
b. kepala bida ng pengendalian penduduk,penyuluhan dan penggerakan ; 
c. kepala bidang keluarga berencana ; 
d. kepala b idang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; 
e. unit pelaksana teknis dinas (UPTD); 
f. kelompok jabatan fungsional. 
 
Paragraf Kedua 
SEKRETARIS