Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 90?
Dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , BAB IX - Pa.JAT AUSAHAAN i·'ZEUANGAN DAERAH, Pasal 90 mengatur sebagai berikut:

(1) Bendc:hara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan i terhadap 
seluruh penerimaan dan penyeto1·an atas penerimaan yang menjadi tanggungfawabnya. 
(2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggu.ngjawaban 
penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
(3) PPKD mclcikukan veririkasi, ev.:iluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban 
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
Bagian Kccmpat 
Penat<.1usal 1,Em Benciahar<.1 Pengelua ran 
--------- -~ _..:, . .;:.:... 
(2) PPTI< mengajukan SPP-LS melalui pejabzit penatausahaan keuangan SKPD kepaclZ! 
pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) t1ari kerja setelal1 
diterirnany8 tagihan dari pillak ketiga. 
(3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang di' 
dengan peraturan perundang-undangan. :<an sesuai 
(4) Bendahar-a Pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuanga n pada SKPO 
rnr.nq:ijtrk.,n ~rir l II' krp:1d:1 ("1('1'1qqt111:1 :111~1'.1:1r: 111 ::,1i11~111i li111111i1 1~,:1 lllllllk "''l'<'iill.111 
satu bulan. 
(5) Peng2juan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar 
rincian rcncana penggunaan dana. 
(G) Untuk penggantian dan penambahan uang persedian, bendahara pengeluaran 
mengc1jukan SPP-GU dan/ atau SPP-TU. 
(7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat 
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutul1an dan waktu 
peng0tma:Jn.