Apa norma yang terkandung dalam Pasal 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, khususnya BAB VIII - PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD, Pasal 32, memuat:

(1)Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD yang diduga melakukan
sesuatu tindak pidana dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
pada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
(3)Terhadap Pimpinan/Anggota BPD yang diduga melakukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diadakan
pemeriksaan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(4)Apabila Pimpinan/Anggota BPD terbukti melakukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati dapat memberhentikan anggota BPD yang bersangkutan.