Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018 tentang KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, khususnya BAB IV - TIMETIK, Pasal 14, memuat:

1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan OPD, media massa, 
dan/ a tau pihak lain diluar ULP dilakukan denga mekanisme sebagai berikut: 
a. Ketua Tim Etilc mengadakan rapat Tim Etilc yang dipersiapkan oleh Sekretaris 
untuk mebahas pengaduan; 
b. Rapat Tim Etilc membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak 
atau tidak layak atau tidak layak untuk untuk ditindaklanjuti dengan 
pemeriksaan; 
c. Apabila tidak layak proses penangan pengaduan dihentilcan dan diberikan 
penjelasan tertuli s yang patut kepada pihak penga du; 
d. Apabila layak proses penanganan pengadauan ditindaklanjuti dengan 
pemeriksaan oleh sidang Tim Etik , dengan : 
1. pemanggilan para pihak; 
2. pengumpulan bukti; dan 
3. pemeriksaan bukti 
e. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Tim Etik 
memutuskan dan menerapkan ada ... tau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik; 
f. Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap 
Kode Etik, maka dalam putusanya Tim Etik harus mencantumkan sanksi yang 
diberikan kepada Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP yang 
melanggar dapat berupa: 
1. teguran tertulis ; 
2. mutasi dari ULP; • 
3. penghentian tunjangan kinerja daerah paling kurang 3 (tiga) bulan ; 
4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah ; dan 
5. pemberhentian jabatan. 
g. Keputusan Tim Etik dilaporkan kepada Bupati untuk diambil keputusan; dan 
h. Bupati Atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan 
keputusan Tim Etik. 
2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikenakan berdasarkan 
tingkat pelanggaran Kode Etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian 
sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus. 
Paragraf2 
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan