Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 27 Tahun 2017 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 27 Tahun 2017 tentang REVITALISASI KOTA LAMA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Revitalisasi Kota Lama dimaksudkan untuk: 
meningkatnya stabilitas ekonomi Kawasan melalui intervensi untuk: 
1. meningkatkan kegiatan yang mampu mengembangkan penciptaan 
lapangan kerja, peningkatan jumlah usaha dan variasi usaha serta 
produktivitas Kawasan; 
2. menstimulasi faktor yang mendorong peningkatan produktivitas Kawasan; 
dan 
3. mengurangi jumlah kapital bergerak keluar Kawasan dan meningkatkan 
investasi yang masuk ke dalam Kawasan. 
mengembangkan penciptaan iklim yang kondusif bagi kontinuitas dan 
kepastian usaha; 
meningkatnya nilai properti Kawasan dengan mereduksi berbagai faktor 
eksternal yang menghambat sebuah Kawasan sehingga nilai properti Kawasan 
sesuai dengan nilai pasar dan kondusif bagi investasi jangka panjang; 
terintegrasinya wadah Kawasan kumuh yang terisolir dengan sistem kota dari 
segi spasial, prasarana, sarana serta kegiatan ekonomi, sosial dan budaya; 
meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana lingkungan seperti jalan dan 
jembatan, air bersih, drainase, sanitasi dan persampahan, serta sarana 
Kawasan seperti pasar, Ruang untuk industri, Ruang ekonomi informal dan 
formal, fasilitas sosial dan budaya, dan sarana transportasi; 
meningkatnya kelengkapan fasilitas kenyamanan (amenity) Kawasan guna 
mencegah proses kerusakan ekologi lingkungan; 
terciptanya pelestarian aset warisan budaya perkotaan dengan mencegah 
terjadinya "perusakan/ penghancuran diri-sendiri "(self-destruction) dan 
"perusakan akibat kreasi baru" (new creative-destruction),melestarikan tipe 
dan bentuk Kawasan, serta mendorong kesinambungan dan tumbuhnya 
tradisi sosial dan budaya lokal; 
penguatan kelembagaan yang mampu mengelola, memelihara dan merawat 
Kawasan Revitalisasi; dan 
penguatan kelembagaan yang meliputi pengembangan Sumber Daya 
Manusia, kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.