Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN Nomor 43 Tahun 2014?
Norma hukum dalam PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan, BAB IV - PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, Pasal 9 berbunyi:

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Huruf 
a digunakan untuk Pembayaran penghasilan tetap perangkat desa 
yaitu: 
a. Penghasilan tetap Sangadi; 
b. Penghasilan tetap Sekdes; 
c. Penghasilan tetap Kepala Seksi ; 
d. Penghasilan tetap Kepala Urusan; dan 
e. Penghasilan tetap Kepala Dusun; 
(2) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Huruf 
b digunakan untuk Pelaksanaan Bidang Pembinaan masyarakat yaitu: 
a. Insentif BPD 
b. Insentif RT 
c. Peningkatan kesejahteraan lembaga adat (Insentif /honorarium 
Pelaksana Adat); 
d. Peningkatan kesejahteran Lembaga Keagamaan insentif (IMAM, 
Pendeta, Pegawai Syar'I); 
e. Pemberian Insentif dalam Pembinaan keamanan dan ketertiban 
Masyarakat (Linmas di Desa); dan 
f. Pemberian Insentif Kader Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(LPMD); 
(3) Besaran Insntif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf f akan ditetapkan dengan Keputusan Bup ati 
(4) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dirnaksud Pasal 4 Huruf 
c digunakan untuk operasional pemerintahan desa antara lain yaitu: 
a. Operasional Pemerintah Desa seperti ATK , Pemeliharaan 
kendaraan dinas , dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 
penunjang kegiatan operasional Pemerintah Desa ; 
b. Operasional sekretariat BPD seperti, ATK BPD, Rapat-Rapat BPD , 
Perjalanan dinas luar dan dalam daerah BPD , dan kegiatan lain 
yang berhubungan dengan penunjang kegiatan operasional BPD ; 
c. Insentif Bendahara Desa, insentif operator , insentif Kepala 
sekretariat BPD dan Staf sekretariat BPD yang besarann ya 
ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ; 
d. Honoraium Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) 
e. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor ; 
f. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor ; 
g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah ; 
h. Pengadaan pakaian dinas Aparatur Desa ; 
1. Penda yagunaan data profil Desa ; 
J. Penunjang kegiatan sosialisasi , birntek , dan kegiatan -kegiatan di 
Desa ; serta 
k. Penunjang pelaksanaan Pemerintahan yang dianggap prioritas 
sesuai basil Musyawarah Desa . 
1. Pembinaan kegiatan-kegiatan bakti sosial , kegiatan keagamaan ; 
m. Kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas kehidupan sosial 
Masyarakat; dan 
n. Kegiatan pendataan dan pemutahiran data di Desa. 
(5) Penetapan besaran insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) huruf 
c, ditetapkan dengan besaran sebagai berikut : 
a. Insentif Bendahara ditetapkan dengan besaran Rp 1.000.000 (satu 
juta rupiah) per bulann ya; 
b. Insentif Operator Desa ditetapkan dengan besaran Rp 1.000 .000 
(satu juta rupiah) per bulann ya; dan 
c. lnsentif Kepala sekretariat BPD ditetapkan dengan besaran Rp. 
500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan insentif stap 
Sekretariat BPD ditetapkan dengan besaran Rp. 400.000 (Empat 
ratus ribu rupia) perbulann ya. 
(6) Penetapan besaran honoraium PTPKD sebagaimana dimaksud pada 
huruf d akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati 
(7) Peruntukan , perencanaan dan penganggaran kegiatan yang akan 
dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan 
dengan men yesuaikan kemampuan keuangan Desa.