Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 33 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002.
Redaksi dari NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., pada , Pasal 33 menjelaskan:

(1) Persyaratan ruang sempadan depen bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud dalain ~ 32 
huruf b harus mengindahkan keserasian 
lansekap pada n111s jalan yang terkait sesuai dengan 
ketentuan dalaJn RTRW, RDTR dan/ atau RTBL yang 
mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar /pohon 
dan bangUnan penunjang. 
(2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan 
bangunan sebagannana di.maksud pada ayat ( 1) dapat 
ditetapkan kruukteristik lansekap jalan atau n1Sl!I 
jalan dengan mempertimbanldcan k:eserasian tampak 
depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, 
pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur 
hijau median jalan dan sarana utilita.s umum lainnya. ( 11 Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) 
huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung 
dengan dan terlet.ak pada persil yang sama dengan 
bangunan gedung, berfungai scbagai tern.pat 
tumbuhnya tanaman, reAHJl9n air, sirkulasi, unsur 
estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang 
fasilitas (amenita.s). 
(2) 'Pt:rayara.tan RTHP ditetapkan dalam RTRW, ROTR 
dan/ atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung 
dalam bentuk garis sempadan bangunan, koefisien 
dasar bangunan, koefisi.cn dasar hijau, koefisien 
lantai hAngunan, sirkulasi dan fasili1a.8 parkir dan 
k:etetapan lainnya yang bersifat mengikat semua 
pihak berkepentingan. 
(3) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
ditetapkan, maka ketentuan mengena! persyara.tan 
RTHP dapat dio.tur eementara untuk suatu lok11si 
dala.m Peraturan Bupati sebagai acuan bagi 
penerbitan IMB. Pasal 32 d. ketinggian pekarangan da.11 lantai dasar 
bangunan; 
P.. daerah hijau pada bangunan; 
f. tata tanaman; 
g. sirkulasi dan fasilitas parkir; 
h. pertandaan I~); clan 
i. pem:ahayaan nu:ing luar bangunan gedung. 
, (1) Daerah liijat.u. Bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat 
berupa taman atap atau penanaman pada sw 
ban gun an. Pasa136 (2) Tinggi. hmlai. dasar auatu banguna.n gedung 
diperkenanlran meneapai maksimal 1,20 (satu koma 
dua pulub) meter di atas tinggi rata-rata tanah 
pekarangan ata.u tinggi. rata-rata jalan, dengan 
memperhatikan keserasian lingkungan. 
(3) Apabila. tinggi tanah peke.rangan bera.da di bawah titik 
ketinggian ~ bebas banjir a.tau tcrdapat 
kcmiringan curam atau perbedaan tinggi yang besar 
pada suatu tanah perpetakan maka. tinggi maksimal 
lant.ai dasar ditetapkan tersendiri. 
(4) Permukaan atas dari lant.ai denah (dasar): 
a. minimal 15 (lima belas) sentimeter dan maksimal 
45 (empat lima) sentimeter di at.as titi.k tertinggl 
dari pekarangan yang ~uclah dipcr&iapkan; 
b. ~kurang-kurangnya 25 jduo. lima) sentimeter di 
atas ririk tertinggi dari sumbu [alan yang 
berbatasan; 
c. dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam 
huruf a, tidal< berlaku untuk tanah-tenah yang 
miring. Pa58135 
( 1) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila 
tinggi tanah pekaranga.n berada dJ bawah Litik 
ketinggUui (peill bebae banjir yang ditetapkan oleh 
Balai Sungai atau in('ltansi berwenang setempat atau 
terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan 
tinggi. yang besar pada tanah aali suatu perpetal<an 
maka tinggl maksimal lantai dasa.r ditctapkan 
tersendiri. (1) Pen~ya.ratan tapak basement terhadap lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 12) 
huruf c berupa kebutuhan basement dan besaran 
Koefisien Tapak .Basement (KTH) ditetapkan 
berdasarkan rencana peruntukan la.ban, ketentuan 
telmis clan kebijakan daerah. 
(21 Untuk penyediaaan RTHP yang memadal, Iantai 
busement pertama tid.ak dibenarkan keluar dari tapalc 
bangunan di atas tanah dan atap basement kedua 
harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua) 
met.er dari pennukaan tanah. Pasal 34 
Pa.sal 40 
(1) Pencahayaan ruang luar bangunan gedung 
sebagaimana dimak~ud da!Am Paw 31 ayat (2) 
huruf i harus clisiediakan dengan mernperhatikan 
karakter lingkunR<LJl, fungsi dan arsitektur bangunan, 
estetika amenitas dan komponen promosi. Pasal 39 
(1) Pertandaan (signage) sebagaimana dimaksud dalam