Apa saja yang diatur dalam Pasal 29 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMANFAATAN, Pasal 29 menetapkan:

(1)Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran
Pendapatan dan BelanjaDaerah untuk memenuhi biaya operasional,
pemeliharaan, dan/atau perbaikan yangdiperlukan terhadap Barang
Milik Daerah tersebut;
b.mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali
untuk Barang MilikDaerah yang bersifat khusus dapat dilakukan
penunjukan langsung;
21c.penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang
Milik Daerah yangbersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadapBadan Usaha
Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu
sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap
setiap tahun selama jangka waktupengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama
Pemanfaatanke rekening Kas Umum Daerah;
e.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil Kerja Sama Pemanfaatanditetapkan dari hasil perhitungan tim
yang dibentuk oleh:
1.Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan; atau
2.Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah
selain tanah dan/atau bangunan.
f.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian/keuntungan
hasil Kerja Sama Pemanfaatanharus mendapat persetujuan
Pengelola Barang;
g.dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan,sebagian kontribusi tetap dan pembagian
keuntungannya dapat berupa bangunan besertafasilitasnya yang
dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk
sebagai objekKerja Sama Pemanfaatan;
h.besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari
kontribusi tetap dan kontribusipembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen)dari
total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
selama masa Kerja SamaPemanfaatan;
i.bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan dariawal pengadaannya merupakan
Barang Milik Daerah;
22j.selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan
dilarang menjaminkan ataumenggadaikan Barang Milik Daerah
yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
k.jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh)
tahun sejak perjanjianditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2)Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah
ditetapkannya mitra Kerja SamaPemanfaatan dan biaya pelaksanaan
Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja
SamaPemanfaatan.
(3)Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k tidak berlaku dalam halKerja Sama Pemanfaatan atas
Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:
a.infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau
danau, bandar udara, terminal,dan/atau jaringan rel dan/atau
stasiun kereta api;
b.infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau
jembatan tol;
c.infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku
dan/atau waduk/bendungan;
d.infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku,
jaringan transmisi, jaringandistribusi, dan/atau instalasi
pengolahan air minum;
e.infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah,
jaringan pengumpul dan/atau jaringanutama, dan/atau sarana
persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat
pembuangan;
f.infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
g.infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi,
distribusi dan/atau instalasi tenagalistrik; dan/atau
h.infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi
pengolahan, penyimpanan, pengangkutan,transmisi, dan/atau
distribusi minyak dan/atau gas bumi.
23(4)Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah
untuk penyediaan infrastruktursebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatanganidan
dapat diperpanjang.
(5)Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah
untuk penyediaaninfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah,kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70%
(tujuh puluhpersen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e.
(6)Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkansesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Keenam
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna