Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 25 Tahun 2018 tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN, BAB III - KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
sistem organisasi masyarakat adat;
pembinaan kelembagaan masyarakat;
pengelolaan tanah kas Desa;
pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
pengembangan peran masyarakat Desa.
Kewenangan berdasar hak asal usul setelah dilakukan proses
identifikasi meliputi :
menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar
pemilikan hak-hak perdata;
memelihara perdamaian, menangani konflik dan
melakukan mediasi di Desa;
pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah
di Desa;
pengamanan penetapan batas pemilikan tanah
masyarakat;
pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan
masyarakat desa;
pengamanan kekayaan dan aset desa;
peningkatan gotong royong masyarakat;
pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, budaya
dan adat desa; dan
pengelolaan tanah desa.