Apa substansi hukum dari Pasal 12 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 12, adalah:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Flores Timur Pasal 11 
(1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali 
berdasarkan potensi desa, sarana dan parasarana desa. 
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
mengikuti Tahapan dan Tata Cara Penetapan Kewenangan Desa 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 10 
( 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 
Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD. 
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi 
kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan 
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 
kepada Bupati dan disosialisasikan kepada masyarakat. Pasal 9 
Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas. 
tvBUPATI FLORES TIMUR a. Pelestarian adat di desa; 
b. Pelestarian budaya; 
c. Syukuran setelah panen; dan 
d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa; 
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat; 
c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; 
dan 
d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. 
4. Bidang 
Pemberdayaan 
Masyarakat 3. Bidang 
Pembinaan 
Kemasyarakatan a. Pelestarian budaya gotong-royong; 
b. Pemugaran makam leluhur; 
c. Pembersihan makam/ gebasan; dan 
d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. a. Penataan sistem organisasi perangkat desa; 
b. Pengadaan juru kunci makam, pelabuh, penjaga 
balai desa; 
c. pengelolaan tanah Desa; 
d. Pendataan tanah-tanah desa; 
e. Fasilitasi pensertifkatan tanah-tanah desa; 
f. Fasilitasi pengadaan tanah desa; 
g. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; 
h. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat 
desa; 
1. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan 
J. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi 
desa. URAIAN 
2. Bidang 
Pelaksanaan 
Pembangunan 1. Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan NO BID ANG DAFf AR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR 
NOMOR g TAHUN 2016 
TENT ANG 
KEWENANGAN DESA 
c. penetapan dan penegasan batas Desa; 
pengembangan sistem administrasi dan 
informasi Desa; 
pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; URAIAN BID ANG NO 
d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja 
Desa; 
e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor 
pertanian dan sektor non pertanian; 
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk 
usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan 
tingkat partisipasi angkatan kerja; 
g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas 
yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis 
pekerjaan dan status pekerjaan; 
h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; 
1. penetapan organisasi Pemerintah Desa; 
J. pembentukan Badan Permusyaratan Desa; 
k. penetapan perangkat Desa; 
1. penetapan Badan Usaha Milik Desa; 
m. penetapan APB Desa; 
n. penetapan peraturan Desa; 
o. penetapan kerja sama antar-Desa; 
p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan 
atau balai Desa; 
q. pendataan potensi Desa; 
r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 
s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti 
kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah 
penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian 
luar biasa lainnya dalam skala Desa; 
t. pengelolaan arsip Desa; clan 
u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan 
lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
sosial masyarakat Desa. 
v. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; 
w. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa; 
x. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian 
Perangkat Desa; 
y. Peningkatan kapasitas perangkat desa; 
z. Pembentukan Pengisian BPD; 
aa. Penetapan Peraturan di Desa; 
bb. Pengelolaan Keuangan Desa; ~ 
cc. Pengelolaaan Pungutan Desa; 
L..___l__----L-------~ Bi dang a. 
Penyelenggaraan b. 
Pemerin tahan 1. DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR 
NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENT ANG 
KEWENANGAN DESA 
dd. Pengelolaan Aset Desa; 
ee. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa; 
ff. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau 
dengan pihak ketiga; 
gg. Pengelolaan system informasi desa; 
hh. Pemberian Rekomendasi/penunjukan; 
11. Pengembangan hasil-hasil industri Desa; 
JJ. Pendataan kependudukan desa; 
kk. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan 
desa (Pos kamling/ gardu); 
11. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 
masyarakat desa; 
Pemantauan kewaspadaan dini terhadap 
terjadinya kejadian luar biasa; 
Pembiayaan perlindungan masyarakat 
(nomenklatur berubah) 
Pengelolaan data dan informasi kebencanaan 
skala desa; 
Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa 
Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat 
(LKM); 
Pengembangan jaringan informasi dan 
komunikasi desa dan antar desa; 
Penyusunan profil desa 
Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes/Tim 
Pendata Penduduk Miskin 
Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; 
Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa; 
Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; 
Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga 
kerja;dan 
Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia . 
2. Bidang 
Pembangunan 
Desa . pelayanan dasar Desa; 
1. pengembangan pos kesehatan Desa dan 
Poliklinik desa; 
2. pengembangan tenaga kesehatan Desa; 
3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui : 
a) layanan gizi untuk balita; 
b) pemeriksaan ibu hamil; 
c) pemberian makanan tambahan; 
d) penyuluhan kesehatan; 
e) gerakan hidup bersih dan sehat; 
f) penim bangan bayi; dan 
g) gerakan sehat untuk lanjut usia. 
4. pernbinaan dan pengawasan upaya kesehatan 
tradisional; 
5. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan 
narkotika dan zat adiktif di Desa; ~ 
luhan sederhana L.-....1..---~..____ __ ___,___..____. -·--·-- ·- ---- - --- ·--·--- - --·-· ···- ·- - --- -· -- --- - ·----- ------------ -- .. - -- -·· -- . 
b. sarana dan prasarana Desa; 
1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan 
balai Desa; 
2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 
3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha 
tani; 
4. pembangunan dan pemeliharaan embung 
Desa; 
5. pembangunan energi baru dan terbarukan; 
6. pembangunan dan pemeliharaan rumah I 
ibadah; f menular dan penyakit tidak menular; 
7. pengelolaan dana sehat ; 
8. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga 
(toga) ; 
9. pengadaan sarana kese hatan tingkat desa; 
10. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 
11. pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat 
adiktif di desa 
12. fasilitasi Penyengggaraan Desa Siaga 
13. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga 
Peduli AIDS 
14. pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin 
15. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak 
usia dini; 
16. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, 
sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa 
dan; 
17. fasilitasi dan motivasi terhadap kelornpok­ 
kelompok belajar di Desa. 
18. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; 
19. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 
20. fasilitasi Tarnan Bacaan Masyarakat; 
21. fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa; 
22. pendataan pendidikan di desa; 
23. bantuan Siswa Miskin; 
24. fasilitasi pengembangan seru dan budaya di 
desa; 
25. pemantauan dan pencegahan tindakan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
26. menerbitkan surat keterangan miskin; 
27. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; 
28. pendataan penyandang masalah sosial dan 
potensi kesejahteraan sosial; 
29. fasilitasi pemberian bantuan social bagi 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 
30. penanggulangan kemiskinan tingkat desa; clan 
31. penetapan penduduk miskin. ·-·-·····-·····-·····--- --- ------------------------- 
c. pengembangan ekonomi lokal Desa; 
1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan 
kios Desa; 
2. pembangunan dan pengelolaan tempat 
pelelangan ikan milik Desa; 
3. pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 
4. pendayagunaan keuangan mikro berbasis 
Desa; 
5. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring 
apung dan bagan ikan; 
6. pembangunan dan pengelolaan lumbung 
pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 
7. penetapan komoditas unggulan pertanian dan 
perikanan Desa; 
8. pengaturan pelaksanaan penanggulangan 
hama dan penyakit pertanian dan perikanan 
secara terpadu; 
9. penetapan jenis pupuk dan pakan organik 
un tuk pertanian dan perikanan; 
10. pengembangan benih lokal; 
11. pengembangan ternak secara kolektif; 
12. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 
13. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik I_ 
Desa; f bencana; 
1 7. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan 
tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal; 
18. pembangunan Sarana dan Prasarana 
Pemerintahan Desa; 
19. pembangunan dan Pemeliharaan Saluran 
Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa; 
dan 
20. penanggulangan bencana tingkat desa. karena rum ah pembangunan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; 
pembangunan dan pemeliharaan sanitasi 
lingkungan; 
pembangunan dan pengelolaan air bersih 
berskala Desa; 
10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 
11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan 
Desa; 
12. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 
13. pembangunan dan pemeliharaan serta 
pengelolaan saluran untuk budidaya 
perikanan; dan 
14. pengembangan sarana dan prasarana produksi 
di Desa. 
15. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran 
rumah; 
16. fasilitasi 
1: 
I 
f 
t 
I 
i ,. 
I 7. , 
1: 
~.'_ 8. 
9. 
14. pembangunan dan pengelolaan tambatan 
perahu; 
15. pengelolaan padang gembala; 
16. pengembangan wisata Desa di luar rencana 
induk pengembangan pariwisata kabupaten; 
1 7. pengelolaan balai benih ikan; 
18. pengembangan teknologi tepat guna 
pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan 
19. pengembangan sis tern usaha produksi 
pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, 
kelembagaan dan budaya lokal. 
20. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil 
21. pengelolaan kelompok usaha ekonomi 
produktif; 
22. fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro 
kecil); 
23. penguatan kapasitas kelompok UMK; 
24. pengembangan Kelembagaaan Petani local 
25. pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani 
dan jaringan irigasi tingkat desa; 
26. pemasyarakatan pupuk organik; 
27. pengembangan lumbung pangan; 
28. fasilitasi modal usaha tani; 
29. fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit 
unggul; 
30. pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa 
memiliki pungsi khusus; 
31. penghijauan dan konservasi tanah yang 
disediakan dari kebun bibit desa; 
32. pelestarian kebun bibit desa; 
33. pengelolaan turus jalan desa; dan 
34. pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai 
potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan 
rakyat/hutan desa/wana wisata desa. 
kl. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan 
Desa: 
1. penghijauan; 
2. pembuatan terasering; 
3. pemeliharaan hutan bakau; 
4. perlindungan mata air; 
5. pembersihan daerah aliran sungai; 
6. perlindungan terumbu karang; dan 
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. 
8. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha 
yang berdampak terhadap lingkungan hidup 
desa; 
9. Pengaturan, pengendalian, pelestarian 
lingkungan dan tata guna lahan desa; ~ 
10. pengelolaan persampahan di tingkat desa; .___.__ _ _.____ ____, 
dan ~ 1. pengorganisasian pembentukan melalui 3) kelompok seni budaya; dan 
4) kelompok masyarakat lain di Desa. 
d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir 
miskin; 
e. fasilitasi terhadap kelornpok-kelompok rentan, 
kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, 
masyarakat adat, dan difabel; 
f. pengorgarusasian melalui pembentukan dan 
fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan 
hukum kepada warga masyarakat Desa; 
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; 
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 
hidup bersih dan sehat; a. pengembangan seni budaya lokal; 
b. pengorganisasian melalui pembentukan dan 
fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga 
adat; 
c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 
1) kelompok tani; 
2) kelompok nelayan; m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan 
pemuda desa; dan 
n. penyelenggaraan olahraga tingkat desa. bi dang manusia sumberdaya 
4. Bidang 
pemberdayaan 
masyarakat bina-bina kelompok-kelompok membina kerukunan warga masyarakat Desa; 
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan 
melakukan mediasi di Desa; 
d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong 
masyarakat Desa; 
e. pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga 
berencana; 
f. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga 
berencana; 
g. pengelolaan 
keluarga; 
h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin 
dalam program keluarga berencana; 
1. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga 
prasejahtera; 
J. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga 
bagi rumah tangga miskin; 
k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga 
desa; 
1. peningkatan 
olahraga; dan a. membina keamanan, ketertiban 
ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; 11. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli 
Lingkungan di desa; 
12. melestarikan ekosistem dan lingkungan 
hid up. 
3. Bidang 
pembinaan 
kemasyarakatan b. 
Desa 
fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat; 
J. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha 
ekonom i Desa; 
k. pendayagunaan teknologi tepat guna; 
1. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 
1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 
2) kelompok usaha ekonomi produktif ; 
3) kelompok perempuan; 
4) kelompok tani; 
5) kelompok masyarakat miskin; 
6) kelompok nelayan; 
7) kelompok pengrajin; 
8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 
9) kelompok pemuda; dan 
10) kelompok lain sesuai kondisi Desa. 
m. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan 
Desa; 
n. monitoring, evaluasi, clan pengendalian 
pembangunan desa; 
o. pembentukan dan penguatan kader 
pemberdayaan masyarakat ; 
p. pembentukan dan penguatan organisasi 
kernasyarakatan di desa; 
q. peningkatan peran serta masyarakat dalam 
kebijakan pemerintahan; 
r. pembentukan dan Fasilitasi kelompok 
perlindungan anak desa; 
s. pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa; 
t. pemberdayaan masyarakat berbasis gender; 
u. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender 
dan Anak di desa; 
v. pelaksanaan pengarusutarnaan gender; 
w. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga; 
I x. pengelolaan obyek wisata milik desa; dan 
L----'-~~~~~~~-'-Y~·-£_a_s_il_it_a_s_i_p_e_la_ku~_u_s_a_h_a~p_a_n_ ·w_1_·s_a_ta~d_i_d_e_s_a~~~~-'9.J / 
,t.,BUPATI FLORES TIMUR,