Menurut PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 36 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 129?
Pasal Pasal 129 dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 36 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 37, pada , menyatakan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyus unan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ,RKPD ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah ;
SALINAN
2c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan
Wali Kota Nomor 37Tahun 201 6tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017sebagiaman a
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57
Tahun 201 6tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Depok N omor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 201 7;
d.bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan
tahun berjalan, perlu adanya penyesuaian asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan
Per aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah , apabila terdapat kondisi
sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka RKPD dapat
diubah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua
atas Pera turan Wali Kota Depo k Nomor 37 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok
Tahun 2017 ;
Mengingat :1.Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
32.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4.Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Renc ana
Pemba ngunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 4700);
7.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 14Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 )sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang -Undang Nomor 23 T ahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 15Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;
48.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
514.Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 201 2tentang Hibah
Daerah ;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
17.Peratu ran Menteri Dalam Nege ri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja Pem erintah Daerah
Tahun 2017 ;
18.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 24
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
19.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok
Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 Nomor 1) sebag aimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1
Tahun 2008 Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah
Kota De pok Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
620.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011);
21.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 -2032
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Depo k (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
DEPOK TAHUN 201 7.
Pasal I
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok
Tahun 201 7yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali
Kota Depok Nomor 37Tahun 201 6tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 201 7(Berita Daerah Kota
Depok Tahun 201 6Nomor 37)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Depok Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 201 7
Nomor 57), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
7Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota De pok.
Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Juli 2017
WALI KOTA DEPOK,
TTD
K.H.MOHAMMAD IDRIS
Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD
H.HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 201 7NOMOR 36
8LAMPIRA N PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 36TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA DEPOK NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 201 7
DAFTAR LAMPIRAN
I,BUKU I
1.DAFTAR ISI
2.DAFTAR TABEL
3.DAFTAR GRAFIK
4.DAFTAR GAMBAR
5.BAB I :PENDAHUL UAN
II.BUKU II