Apa bunyi lengkap Pasal
 
25 dalam PERATURAN Nomor 85 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN Nomor 85 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN, pada BAB
 
VII - MEKANISME, Pasal
 
25 dinyatakan:

(1)
 
Setiap Pemohon 
I
nformasi Publik 
dapa
t mengajukan
 
permintaan untuk 
memperoleh
 
informasi
 
dan dokumentasi
 
Publik
 
Pemerintah Daerah
 
secara 
tertulis
 
atau tidak tertulis
.
 
(2)
 
PPID
 
Utama
 
dan/atau
 
PPID
 
Pembantu
 
dan/atau
 
Petugas Informasi wajib 
mencatat nama, Nomor Induk 
 
Kependudukan
 
(NI
K)
 
dan 
alam
at
 
Pe
mohon 
I
nformasi 
Publik,sub
y
ek
 
dan
 
format
 
informasi
 
serta
 
cara penyampaian
 
informasi
 
yang
 
diminta 
oleh Pemohon Informasi
 
Publik.
 
(3)
 
PPID
 
Utama
 
dan/atau
 
PPID
 
Pembantu
 
dan/atau
 
Petugas Informasi wajib 
mencatat
 
permintaan Informasi Publik yang
 
diajukan
 
secara
 
tidak
 
tertulis.
 
(4)
 
PPID
 
Utama
 
dan/atau
 
PPID
 
Pembantu
 
dan/atau
 
Petugas Informasi
 
wajib
 
memberikan
 
tanda bukti
 
penerimaan permintaan
 
Informasi
 
Publik
 
sebagaimana
 
dimaksud pada ayat
 
(1)
, 
dan
 
ayat(3)
 
berupa
 
nomor
 
pendaftaran 
pada
 
saat
 
permint
aan
 
diterima.
 
(5)
 
Dalam
 
hal
 
permintaan
 
disampaikan
 
secara
 
langsung
 
atau melalui surat 
elektronik, nomor pendaftaran
 
diberikan saat
 
penerimaan
 
permintaan.
 
(6)
 
Dalam
 
hal
 
permintaan disampaikan 
melalui surat,
 
pengiriman
 
n
omor
 
pendaftaran
 
dapat diberikan
 
b
ersamaan
 
dengan
 
pengiriman
 
informasi.
 
(7)
 
Paling
 
lambat
 
10 (sepuluh)hari
 
kerja
 
sejak
 
diterimanya permintaan,
 
PPI
D Utama 
atau PPID Pembantu 
wajib menyampaikan 
pemberitahuan
 
tertulis
 
yang
 
berisikan:
 
a.
 
I
nformasi
 
yang
 
diminta,
 
berada
 
di bawah
 
penguasaannya
 
at
aupun
 
tidak;
 
b.
 
P
enerimaan atau penolakan 
permintaan
 
atas informasi
 
dengan 
alas an
 
sesuai
 
dengan
 
ketentuan peraturan
 
perundang
-
undangan;
 
c.
 
A
lat
 
penyampai
a
n
 
dan
 
format
 
informasi
 
yang
 
akan diberikan;
 
d.
 
B
iaya
 
serta cara pembayaran untuk memperoleh infor
masi
 
yang
 
diminta.
 
(8)
 
PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik
 
yang menguasai informasi 
yang diminta apabila
 
informasi yang diminta
 
tidak
 
berada
 
dibawah
 
penguasaannya dan Badan Publik
 
yang
 
menerima
 
permintaan 
mengetahui
 
keberadaan
 
informasi
 
yang
 
dim
inta.
 
(9)
 
Dalam
 
hal
 
permintaan
 
diterima
 
seluruhnya
 
atau
 
sebagian dicantumkan
 
materi
 
informasi
 
yang
 
akan
 
diberikan.
 
(10)
 
Dalam hal suatu
 
dokumen mengandung materiyang dikecualikan
 
sesu
ai 
dengan 
keten
tuan 
peraturan 
perundang
-
undangan, maka informasi yang 
dik
ecualikan
 
tersebut dapat dihitamkan
 
dengan disertai 
alas an
 
dan
 
materinya.
 
(11)
 
Pemerintah 
Daerah 
dan Pemerintah Desa 
dapat
 
memperpanjang
 
waktu
 
untuk 
mengirimkan
 
pemb
eritahuan 
sebagaimana
 
dimaksud 
pada
, 
pa
ling 
lambat 
7 
(tujuh) 
hari 
kerja berikutny
a
 
dengan
 
memberikan
 
alas an
 
secara
 
tertulis.
 
15