Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 36 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 36 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, pada BAB II - URAIAN T UGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 menjelaskan:

(1) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang 
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM . 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a yat (1) , Kepala 
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM mempunyai 
fungsi : 
a. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi ; 
b. Mengoordinir perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi ; 
c. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan 
nasional ; 
d. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota 
koperasi ; 
e. Mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya ; 
f. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat 
organisasi ko perasi ; 
g. Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi ; 
9 h. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan UKM ; 
i. Mempromosikan akses pasar bagi produk UKM di tingkat lokal dan 
nasional ; 
j. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksa naan pemberdayaan UKM ; 
k. Mengoordinasikan pendataan Izin UKM Kecil (IUMK) ; 
l. Mengoordinasikan pengembangan UKM dengan orientasi peningkatan 
skala UKM menjadi usaha kecil ; 
m. Mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan ; 
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh K epala Dinas sesuai bidang 
tugas dan fungsinya ; 
o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan . 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini, Kepala Bidan g Pemberdayaan dan pengembangan koperasi 
dan UKM dibantu oleh : 
a. Kepal a seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi ; 
b. Kepala seksi pemberdayaan dan fasilitasi ukm ; 
c. Kepala seksi peningkatan kualitas sdm koperasi dan kewirausahaan