Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 16 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 16 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, khususnya , Pasal 10, memuat:

Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum 
mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Tata 
Pemerintahan dan Ketertiban Umum sesuai dengan 
rencana kerja Kecamatan; 
b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di 
lingkungan pemerintahan Kecamatan; 
c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
pemerintahan desa/kelurahan; 
d. melaksanakan administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; 
e. mengumpulkan data dan menyusun LPPD; 
f. membantu Pelaksanaan A dministrasi Pertanahan dan 
PPAT ; 
g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 
h. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan 
peraturan perundang -undangan; 
i. menyelenggarakan pemberday aan masyarakat di 
bidang ketentraman dan ketertiban umum; 
j. mengoordinasikan penanggulangan dini terhadap 
gangguan ketentraman dan ketertiban; 
k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian 
ketentraman dan ketertiban umum. 
l. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan satu an 
perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan 
penanggulanga n bencana serta peningkatan sumber 
daya manusia satuan Linmas; 
m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta 
penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai 
ketentuan untuk peningkatan disip lin, motivasi dan 
prestasi kerja serta pengembangan karier; 
 
 
 
6 
 
n. membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi dan 
pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan 
Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya; 
o. membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan 
instansi pemerintah di wilayah kerjanya; 
p. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 
q. membantu kelancaran pengambilan sumpah/janji dan 
pelantikan Kepala Desa oleh Camat apabila Bupati/Wakil 
Bupati berhalangan; 
r. membantu kelancaran pelaksana an pengambilan 
sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan dan Anggota 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pengganti BPD 
antar waktu; 
s. membantu kelancaran pelaksana an pengambilan 
sumpah/ janji dan pelantikan Penjabat (Pj .) Kepala Desa; 
t. membantu kelancaran p emberian izin cuti kepada Kepala 
Desa oleh Camat yang meliputi: 
1. cuti besar; 
2. cuti bersalin; 
3. cuti karena alasan perundang -undangan. 
u. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa 
dan penyelesaian perselisihan antar desa; 
v. memfasilitasi penataan desa/kelurahan; 
w. memfasilitasi penyusunan peraturan desa; 
x. membantu Camat dalam m engevaluasi rancangan 
peraturan desa tentang APBDESA; 
y. Membantu kelancaran pe laksana an kegiatan 
administrasi kependudukan (non perizinan) yang 
melipu ti: 
1. penerbitan dan Legalisasi surat pindah penduduk 
antar desa/ kelurahan, antar kecamatan dalam 
satu kabupaten; 
2. pencetakan Kartu Keluarga (KK) ; 
3. pencetakan Kartu Tanda Peduduk Elektronik (KTP -
El). 
 
 
7 
 
z. melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah, 
Peraturan Bupati dan peraturan perundang -
undangan lainnya diwilayah kerjanya; 
aa. membantu C amat dalam m elaksanakan pembinaan 
ideologi negara, kesatuan bangsa dan kerukunan 
hidup antar umat beragama; 
bb. memfasilitasi penataan desa; 
cc. membantu Camat dalam p emberian rekomendas i 
pendirian tempat ibadah; 
dd. memfasilitasi penataan dan pengaturan PKL; 
ee. mengkoordinaksikan dan memfasilitasi program 
Jaringan Dokumen dan Informasi Huk um (JDIH) 
dan sosialisasi hukum; 
ff. pengawasan kewilayahan terhadap pembangunan 
sarana dan prasarana fisik unt uk kepentingan 
publik di wilayahnya yang dilaksanakan oleh 
dinas/badan terkait; 
gg. membantu Camat dalam melakukan koordinasi, 
pembinaan, pengawasan dan pelaporan langkah -
langkah penanggulangan terjadinya pencemaran 
dan kerusakan lingkungan; 
hh. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan 
pungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah 
serta sumber pendapatan daerah lainnya; 
ii. mengupayakan dan membantu pencapaian target 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak 
Hotel dan Restoran serta tata jasa usaha; 
jj. melakukan pengawasan atas tanah -tanah negara 
dan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi diwilayah kerjanya; 
kk. membantu pemerintah daerah terhadap 
pelaksanaan pembebasan tanah milik dan 
pelepasan hak yang akan digunakan untuk 
kepentingan pembangunan, serta peralihan status 
tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; 
ll. membantu penyelesaian penanganan permasalahan 
tanah masyarakat diwilayah kerjanya; 
 
 
8 
 
mm. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap 
setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan 
tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah 
timbul diwilayah kerjanya; 
nn. membantu pelaksanaan kegiatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) sementara di wilayah kerjanya; 
oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberik an 
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 
pp. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan 
kepada atasan. 
 
3. ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 
sebagai berikut: