Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 3 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 3 Tahun 2017 tentang • n0 10!, BAB 11 - PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT, Pasal 13 berbunyi:

(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu selaku Bendahara 
Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku Bendahara 
Pengeluaran BLUD yang diusulkan Pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas 
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran pada BLUD. 
(2) Syarat-syarat bendahara scbagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah : 
a. PNS minimal golongan II ; 
b. tidak sedang menduduki jabatan struktural; 
c. belum pemah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum 
berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; yang 
d. memiliki... 
. 010) 
d. memiliki kompetensi dalam pengurusan keuangan dan pembukuan; dan 
e. mempunyai sifat dan akhlak yang baik yaitu jujur, dapat dipercaya, tidak 
pemabuk, tidak penjudi dan tidak pemboros. 
(3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilarang melakukan 
langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan 
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 
kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut, serta menyimpan uang BLUD pada 
suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. 
(4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemim pin BLUD dan 
secara fungsional kepada PPKD.