Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 35 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, BAB II - RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Piutang retribusi sebag aimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dapat dihapuskan adalah:
a.retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD,
STRD, dan/atau dokumen yang dipersamakan;
b.retribusi terutang menurut data administrasi pada
SKPD pengelola retribusi tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi yang disebabkan:
1.hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa;
2.wajib r etribusi meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai
ahli waris;
3.wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan
lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari
pejabat yang berwenang;
4.wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan
harta tidak mencukupi untuk melunasi utang
pajaknya;
5.wajib retribusi menjalani hukuman atas tindak
pidana yang dilakukannya dan telah memiliki
ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
6.wajib retribusi terkena bencana alam yang tidak
dapatdihindari berdasarkan kejadian nyata dan
diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang
berwenang;
7.dokumen sebag ai dasar penagihan retribusi tidak
ditemukan dikarenakan force majeure ;
8.hak negara untuk melakukan penagihan retribusi
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu
sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati; dan
9.wajib retribusi tidak dapat diketemukan lagi
karena:
a)wajib retribusi pindah alamat dan tidak
mungkin diketemukan lagi;
b)objek retribusi dalam keadaan rusak berat
sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan
digunakan lagi dan/atau objek retribusi hilang
atau musnah.