Apa saja yang diatur dalam Pasal 196 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, BAB VII - PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 196 menetapkan:

(1) Proses penerbitan persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain
rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193huruf c,meliputi :
a. Dalam hal terdapat dokumen RTB, Tim Teknis Dinas PUPR
melakukan pemeriksaan dokumen RTB;
b. Tim Teknis Dinas PUPR melakukan pemeriksaan dokumen RTB
terhadap pemenuhan persyaratan teknis pembongkaran bangunan
gedung sesuai kaidah-kaidah pembongkaran secara umum,
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. Dalam haldokumen RTB dinyatakan belum memenuhi persyaratan
teknis pembongkaran, berkas permohonan persetujuan
pembongkaran dikembalikan kepada pemohon dengan dilengkapi
keterangan perbaikan RTB dan surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan dokumen RTB;
d. Dalam haldokumen RTB dinyatakan telah memenuhi persyaratan
teknis, Tim Teknis Dinas PUPR memberikan persetujuan secara
tertulis;
e. Persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d
meliputi paraf pada setiap lembar dokumen RTB dan surat
persetujuan dokumen RTB; dan
f. Dinas PUPR menerbitkan surat persetujuan pembongkaran
bangunan gedung.
(2) Dalam halDinas PUPR memandang perlu proses pemeriksaan dokumen
RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat melibatkan TABG.
Bagian Ketujuh
Tata Cara Penerbitan Perintah Pembongkaran oleh Dinas PUPR