Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 36 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 36 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, khususnya BAB II - PENYAMPAlAN LHKPN, Pasal 5, adalah:

(1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, 
disam paikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan 
dengan cara sebagai berikut: 
a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www .elhkpn.kpkgo.id; atau 
b. mengisi Forrnulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan 
melalui email elhkpn@kp k.go.id atau diserahkan kepada 
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK dalam 
bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpan 
data atau disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten 
Sekadau untuk diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan 
Pemeriksaan LHKPN KPK, baik secara langsung di Kantor KPK 
atau melalui pos. Forrnulir HKPN tersebut dapat diunduh melalui 
www .kpk.go.id/layanan- publik/lhkpn. 
(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
KPK yang sekurang-kurangnya memuat : 
a. nama; 
b.jabatan; 
c. instansi; 
d. tempat dan tanggal lahir; 
e. alamat; 
f. identitas istri atau suami; 
g. identitas anak; 
h.jenis, nilai dan asal usu! perolehan harta kekayaan yang dimiliki; 
1. besarnya penghasilan dan pengeluaran; 
J. surat kuasa mendapatkan data keuangan; 
k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan 
I. surat pernyataan.