Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 39 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, pada , Pasal 39 menjelaskan:

Belanja Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah pada 
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 
Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Belanja 
Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada 
Perangkat Daerah terkait. 
PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Hibah, untuk selanjutnya 
dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun 
anggaran berkenaan. 
Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada 
Penerima Belanja Hibah sampai denga n akhir tahun anggaran berkenaan, 
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 
Realisasi Belanja Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai dengan 
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan 
diungkapkan pada catatan atas lapo ran keuangan dalam penyusunan Lapo ran 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 
Bagian Ke delapan 
Audit