Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor j^TAHUN Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor j^TAHUN Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Wali Kota ini,yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Medan .
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 .
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom .
7
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan .
5.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan .
6.Organisasi Perangkat Daerah ,yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran /pengguna barang .
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
8.Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah Badan
Pengeiola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan .
9.Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan .
10.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah keija kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah ,dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan .
11.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh
Camat .
12.Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalam wilayah keija
Kecamatan .
13.Kelurahan adalah bagian wilayah dari wilayah kecamatan yang
dipimpin oleh Lurah .
14.Pegawai Aparatur Sipil Negara ,yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
peijanjian keija yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang -undangan .
15.Pegawai Negeri Sipil,yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu ,diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan .
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan ,baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas ,
perseroan komanditer ,perseroan lainnya ,Badan Usaha Milik
Negara (BUMN ),Badan Usaha Milik Daerah (BUMP )dengan nama
dalam bentuk apapun ,firma ,kongsi ,koperasi ,dana pensiun ,
persekutuan ,kumpulan ,yayasan ,organisasi massa ,organisasi
sosial politik ,atau organisasi lainnya ,lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .
8
17.Pajak Daerah ,yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -Undang ,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar -besamya
kemakmuran rakyat .
18.Retribusi Daerah ,yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan .
19.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ,yang selanjutnya
disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan
sebagai penghargaan atas kineija tertentu dalam melaksanakan
pemungutan Pajak dan Retribusi .
20.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi ,
penentuan besamya pajak atau retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau
wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya .
21.Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi adalah Badan
yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan
retribusi .
22.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah dan peretribusian daerah .
23.Tenaga lain adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Kepala
Badan untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan .
24.Pihak lain adalah perangkat daerah yang membantu pelaksanaan
pemungut pajak dan retribusi .
25.Kineija tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak dan
retribusi yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan yang
dijabarkan secara triwulanan .
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
9