Bagaimana redaksi normatif Pasal 47 dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007?
Norma hukum dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , BAB Ill - ASAS l.JMUM DJ'.\N STRUf<TUR APBD, Pasal 47 berbunyi:

Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan 
pengeluara n setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun 
anggaran sebelumnya. 
Pcngeluur;.m sctinggi-tingginyc1 unluk keperluan setiap bulan scbagaimana dimaksud 
pad a ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersif at tetap seperti belania pegawai. 
lay2inan jasa dan l<eperluan l<antor sehari-hari. 
Bagian Ketiga 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan 
Peratur'an Kepala Daerah tentang Penjabaran RAPBO 
Pasal48 
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan 
rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkar.i oleh bupati 
paling lan1bat 3 (tiga) hari kerja di sampaikan kepada gubernur unluk dievaluasi. 
Hasil evaluasi disampaikan olel1 gubernur l<epada bupati selambat-lambat~ya 15 (lima 
belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 
Apabila gubernur tidak me_mberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari 
sejak rancangan diterima , maka bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah 
APBO menjacli peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan bupati tentang 
penjabaran APBD menjadi peraturan bupati tentang penjabaran APBD. 
Apabila gubernur menyata kan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD d8n Rai1c;.rngan PcralLil'an Bupzili lcnlnng Penjabor3n APBD sudah sesuai 
dengan kepentingan umum cian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
Bupati menetapkan rancangan dimaf<sud menjadi peraturan daerah dan. peraturan 
bupati. 
Apobi!a gubernur menyataka! , hasil ev2luasi rancangan Pemturnn Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBO bertentangan 
dengan kepentinga n umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Bupati bersama OPRD melakukc1n penyempum3a11 p.:iling k1111.:i -; ,tuju/1) l1;,1ri St)j~1k 
diterimanya hasil evaluasi. 
....r 
Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh bupati dan DPRD , dan bupati tetap 
menetapkan ran~angan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan 
bupati tentang penjDbaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati, 
gubernur membata.lkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud sekaligus 
menyat;:ikan t5erlR_kunya pa~u 1'.\PBD tahun sebelumnya.