Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 15 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 15 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Bupati adalah Bupati Kudus.
3.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah
Kabupaten yang dipimpin oleh Camat .
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah kepalaPemerintahan Desa yang
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
7.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan p embangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
9.Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan
uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara pada bank sentral.
10.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening penyimpan an uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.
6
11.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berw enang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan dit etapkan secara demokratis.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disebut RPJMDes a, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
16.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar -besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.
17.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.
18.Bendahara Desa adalah Peran gkat Desa pada unsur
staf sekretariat desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
membayarkan , menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun
belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
19.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung
seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.
7
20.Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya
dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen)
dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa
secara Nasional.
21.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan
Desa, luas wuilayah Desa, dan tingkat kesulitan
geografis Desa setiap Kabupaten.
22.Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan
oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis
disalurka n ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau
Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada
Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai
akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa .