Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN Nomor 7 Tahun 2004?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN Nomor 7 Tahun 2004 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 13, khususnya BAB II - APBD, Pasal 5, memuat:

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 244.130.877.671 ,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya
(SiLPA) sejumlah Rp. 244.130.877.671 ,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
g.Penerimaan kembali investasi dan bergulir sejumlah Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 3.500.000.000 ,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00