Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999.
Redaksi dari dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Fengendalian Gratifrkasi, pada BAB III - PENGEIIDALIAIT GRATIFII(ASI, Pasal 8 menjelaskan:

(1) Setiap Pejabat/ Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan
Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll,
kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari keda terhitung
sejak tanggal gratifikasi diterima oleh pejabat/pegawai.
(21 UPG wajib menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayal (ll kepada KPK paling lambat
14 hari kerja.
(3) laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada
dan ayat {2) dilakukan tanpa penyerahan uang
dan/atau barang dengan menggunakan formulir yang
ditentukan oleh KPK.
(41 Laporan gratilikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(1) di atas paling kurang memuat data sebagai berikut:
a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi
Gratifikasi;
b. Nomor KTP Pejabat/pegawai penerima gratiftkasi;
c. jabatan pejabat/pegawai;
,?
d. tempat dan waktu penerimaan Gratilikasi;
e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
f. nilai Gratifikasi yang diterima; dan
g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme
pelaporan gratifikasi diatur oleh Inspektur selaku Ketua
UPG.