Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Nomor 28 Tahun 2013.
Sesuai dengan 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Nomor 28 Tahun 2013 tentang , ketentuan pada , Pasal 4 berbunyi:

(1) Jumlah Pinjaman Daerah ditetapkan sebesar Rp. 
90.982.000.000,- (sembilan puluh milyar sembilan 
ratus delapan puluh dua juta rupiah). 
(2] Sumber Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) herasal dari Pusat lnvestasi 
Pemerintah. BAB Ill 
JUKLAB DAN &UMBER 
Paul.3 (2) Tujuan pinjaman daerah adalah untuk mempercepat 
pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi 
infrastruktur jalan yang merupakan pendorong 
percepatan pembangunan ekonomi daerah. (1) Maksud pmjaman daerah adalah untuk 
meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah 
dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur 
jalan. Pasal 2 BABD 
MAKSUD DAN TUJUAN 
(2) Jangka waktu pembayaran pokok pmjaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
5 (lima) tahun dengan cara pembayaran akan 
dilakukan secara bertahap 3 (tiga) bulanan setiap 
tahunnya selam.a masa pinjaman terhitung sejak 
berakhirnya masa tenggang. f. sanksi dan/ atau denda keterlam.batan. e. biaya administrasi; dan d. biaya managemen; b. bunga pinjam.an; 
c. biaya up front; a. pokok pinjaman; (1) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada 
PIP meliputi : Pasal 7 BABVIl 
PEMBAYARAJI KEWAJIBAN PINJAllAK (2) Pencairan pmJaman dilakukan dengan cara 
pemindah bukuan/transfer dari rekening induk 
dana pinjaman kepada Rekening Kas Umum Daerah. ( 1) Pencairan pinjam.an dilakukan setelah perjanjian 
efektif dan memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan. BAB VI 
PENCAIRAN PINJAMAN DAERAH 
Paaa.16 (2) Besarnya bunga Pinjaman Daerah sebesar 9,25% 
(sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun 
dengan jenis bunga Fixed Rate. 
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 
mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam 
perjanjian kerjasama pemberian pinjaman daerah. PaA19 BAB IX 
KETENTUAII PElfUTUP ( 1) Dalam ha1 Pemerintah Daerah tidak memenuhi 
kewajiban pembayaran kewajiban pengembalian 
pinjaman sebagaimana climaksud dalam Pasal 7, 
dikenakan denda (Penalty) sebesar 2% (dua persen) 
per bulan atas keterlambatan pembayaran pokok 
pinjaman yang tertunggak clan sebesar 2% (dua 
persen) per bulan atas pembayaran bunga yang 
tertunggak. 
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pad.a ayat 
(1) tidak dipenuhi maka kewajiban pembayaran akan 
diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) 
dan/ atau Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Daerah. Pa•IS BABVID 
KETEllTUAII SAllKSI (3) Sunga pinjam.an sebagaim.ana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf b adalah jenis Fixed Rate dengan tingkat 
sulru bunga sebesar 9,25% (sembil.an koma dua 
puluh lima persen) dengan periode pembayaran 
bunga tertanggal akhir setiap triwulan termasuk 
selama masa tenggang (grace period) selama masa 
pinjaman. 
(4) Biaya up front, biaya management, dan biaya 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 
huruf c, d, dan e ditetapkan masing-masing sebesar 
0,50% (nol koma lima puluh persen) dari nilai 
pinjaman yang pembayarannya dilakukan dimuka 
pada saat perjanjiaan efektif. 
(5) Pembayaran kewajiban pinjaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan melalui APBD 
setiap tahunnya. 
RAH KABUPATER LAMPU1'G SELATA1' TAHUll 2013 llOMOR1" LEllBARAK Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 25 oldober 2013 
SEKRETARIS D UPATEN LAMPtJBG SELA.TAN, er 2013 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah rm dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, Paal 10