Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 18 Tahun 2012?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR, Pasal 12 berbunyi:

huruf a angka 1 huruf e) berupa:
a.fotokopi KTP Kota Bogor;
b.Surat Keterangan Warga Berpenghasilan Rendah
dari Kelurahan;
c.fotokopi Kartu Keluarga;
d.fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak
sebelumnya;
e.dihapus;
f.fotokopi dokumen yang mendukung pernyataan
pemohon seperti rapor, surat keterangan sekolah,
bukti perawatan, surat keterangan dokter,
dan sejenisnya.
20(7)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pa jak
yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek
pajak yang Wajib Pajak -nya orang pribadi
yang mengalami kenaikan ketetapan pajak
lebih dari 100% (seratus persen) sebagaimana dim aksud
dalam Pasal 12 huruf a angka 1 huruf f) berupa:
a.fotokopi KTP;
b.fotokopi SPPT PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
c.fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun kenaikan
dan tahun pajak sebelum kenaikan;
d.fotokopi SPPT PBB P2 tahun permohonan.
(8)Terhadap permohonan pen gurangan yang Wajib
Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan,
veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/dudanya, atau pensiunan
PNS/TNI/POLRI atau janda/dudanya, atau mantan
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
mantan Gubernur dan Wakil Gubernur,
mantan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali
Kota atau janda/dudanya dan sudah menerima
pengurangan tahun sebelumnya cukup menyampaikan
dokumen pendukung berupa:
a.fotokopi KTP;
b.fotokopi Surat Keputusan Pengurangan PBB P2
tahun sebelumnya;
c.fotokopi pelunasan PBB P2 tahun pajak
sebelumnya.
(8a)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhadap permohonan pengurangan objek
pajak yang Wajib Pajaknya ora ng pribadi yang secara
nyata tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
angka 1.g:
a.Surat Pernyataan Tidak Mampu membayar PBB P2
bermaterai cukup yang diketahui oleh RT/RW dan
Lurah;
21b.fotokopi KTP Kota Bogor;
c.dokumen yang dianggap pemohon dapat mendukung
pernyataan yang bersangkutan antara lain daftar
gaji, keterangan penghasilan atau sejenisnya,
rapor, surat keterangan sekolah, surat keterangan
dokter, bukti perawatan, kuitansi pembayaran,
dan lain sejenisnya.
(8b)Atas permohonan permohonan pengurangan objek pajak
yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang secara nyata
tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
angka 1 .g, dilakukan:
a.pengecekan ke lapangan untuk memastikan kondisi
pemohon yang dituangkan ke dalam Berita Acara
Pengecekan Lapangan;
b.meminta penjelasan kepada RT dan/atau tetangga
terdekat atau pihak lain yang dianggap perlu
untuk memastikan kebenar an pernyataan pemohon
yang dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi.
(9)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12 angka 2 huruf a dan huruf b,
berupa:
a.fotokopi KTP;
b.fotokopi akta pendirian badan;
c.fotokopi laporan keuangan hasil audit
tahun sebelumnya;
d.fotokopi SPT tahunan PPh tahun pajak
sebelumnya;
e.fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak
sebelumnya;
f.fotokopi SPPT PBB P2 tahun permohonan.
(10)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak
yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek
pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa dapat be rupa:
22a.Surat Pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan
objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab
lain yang luar biasa;
b.Surat Keterangan yang mendukung alasan
permohonan dari Lurah setempat atau instansi
terkait.
PasalII
Peraturan Wali Kota ini mu lai berlaku pada tanggal 1 April 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bogor.
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Februari 2017
WALI K OTABOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA
Diundangkan di Bogor
pada tanggal 23 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 201 7NOMOR 2SERIB
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.
N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001