Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tomohon. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan 
rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom. 
4. Walikota adalah Walikota Tomohon. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah . 
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan 
Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 
7. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan 
Anggota DPRD . 
8. Fraksi adalah Fraksi pada DPRD. 
9. Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk 
untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tujuan 
pembentukkann ya. 
10. Sekretariat DPRD adalah perangkat Daerah sebagai unsur 
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap 
tugas dan fungsi DPRD . 
11. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang 
memimpin Sekretariat DPRD. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutn ya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 
13. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan Daerah 
untuk menyediakan keuangan Daerah dalam membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . (Kemampuan Keuangan 
Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan 
kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran 
tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana 
operasional pimpinan DPRD). 
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya 
dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. 
15. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko 
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan , 
santunan, dan tunjangan cacat. 
16. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian 
bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. 
17. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah 
Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 
sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas 
jabatan . 
18. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor 
perorangan milik Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan 
tugas pejabat Daerah. 
19. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga 
Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, 
tugas dan wewenangnya .