Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA BARAT Menetapkan : MEMUTUSKAN Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 30?
Dalam KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA BARAT Menetapkan : MEMUTUSKAN Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, Pasal 30 mengatur sebagai berikut:

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) 
mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan 
dan evaluasi di bidang pelayanan kesehatan. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Pelayanan Kesehatan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas: 
a. Melaksanakan perencanaan pebiayaan dan jaminan kesehatan 
masyarakat. 
b. Penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan 
pengelolaan program pembiayaan kesehatan; 
c. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis serta rencana 
kerja dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan dan pembiayaan 
kesehatan; 
d. Menetapkan alokasi dana untuk setiap puskesmas dan pemberi 
pelayanan lanjutan berdasarkan masalah kesehatan, situasi dan kondisi 
wilayah Kabupaten ; 
e. Menyusun rencana dan melaksanakan sosialisasi sistem jaminan 
kesehatan dan pembiayaan kesehatan pada pemberi pelayanan 
kesehatan, dinas Instansi terkait dan seluruh masyarakat 
f. Mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan 
administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di 
Kabupaten; 
g. Melaksanakan validasi terhadap kebenaran administrasi keuangan yang 
terkait dengan dana yang diajukan oleh FKTP sebelum pengusulan 
pencairan dana; 
h. Membuat rekapitulasi pengajuan dana dari puskesmas pemberi 
pelayanan yang telah diverifikasi dan divalidasi kebenaran administrasi 
keuangannya; 
i. Mengajukan pengusulan pencairan dana untuk Puskesmas pemberi 
pelayanan yang telah diverifikasi Pengguna Anggaran pengelola dana; 
J. Memfasilitasi pertemuan secara berkala sesuai kebutuhan dalam rangka 
review, evaluasi dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait 
dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan 
di Kabupaten ; 
k. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program jaminan 
kesehatan dan pembiayaan kesehatan untuk dilakukan penyempumaan 
pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat ; 
1. Membuat rekapitulasi dan menyusun laporan penyelenggaraan jaminan 
kesehatan dan pembiayaan Kesehatan di tingkat Kabupaten. 
20 Pasal34 
Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas 
bawahannya. BABV 
TATAKERJA