Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 44 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB II - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 6 berbunyi:

(1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan 
Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana 
sebahagian tugas Kepala Dinas dalam Bidang Perencanaan, Pengembangan 
Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal yang berkaitan dengan 
penerbitan pelayanan perijinan sesuai den gan ketentuan yang berlaku . 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian 
Penanaman Modal mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan kebijakan dalam Bidang Perencanaan, Pengembang an Iklim, 
Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal ; 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan rencana bidang penanaman modal, 
legalisasi usaha, promosi produksi ; 
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait serta 
lembaga -lembaga terkait lainnya dalam pel aksanaan rencana pembinaan 
penanaman modal, legalitas usaha, promosi produksi daerah dan 
pengembangan penanaman modal ; 
d. Pelaksanaan koordinasi pengkajian, penilaian, pengawasan dan evaluasi 
kebijakan unsur pengembangan penanaman modal dan investasi ; 
e. Pelaksa naan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang 
tugasnya . 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksuda, Kepala 
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian 
Penanaman Modal dibantu oleh : 
a. kepala seksi Perencanaan dan Pengembangan iklim Penanaman Modal ; 
a. kepala seksi Promosi Penanaman Modal ; 
b. kepala seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal . 
 
 
 
 
 
7 Pasal 7 
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 
mempunyai tugas : 
a. Menyusun dan menetap kan kebijakan pengembangan penanaman modal 
daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal 
daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program 
pembangunan daerah kabupaten/kota, berkoordinasi dengan pemerintah 
provinsi ; 
b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan 
dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan 
perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan 
pemerintah provinsi ; 
c. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan daerah kabupaten/kota dibidang penanaman modal, meliputi ; 
d. Penyiapan usulan bidang -bidang usaha yang perlu dipertimbangkan 
tertutup ; 
e. Penyiapan usulan bidang -bidang usaha yang perlu dipertimbangkan 
terbuka dengan persyaratan ; 
f. Penyiapan usulan bidan g-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan 
mendapat prioritas tinggi di kabupaten/kota ; 
g. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi 
potensi sumber daya daerah kabupaten/kota terdiri dari sumber daya 
alam, kelembagaan dan sumber daya ma nusia termasuk pengusaha 
mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar ; 
h. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal diluar fasilitas fiskal 
dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bid ang sesuai bidang 
tugasnya .