Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 2 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI LUMAJANG Nomor 2 Tahun 2018 tentang , pada BAB III - PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN, Pasal 6 menjelaskan:

(1) Pembayaran uang makan PNS hanya dapat diberikan 
dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA -OPD 
berkenaan. 
 
 (2) Apabila pagu anggaran untuk uang makan PNS tersebut 
tidak disediakan/tidak cukup tersedia pada DPA -OPD, 
satuan kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia 
pada saat dilaksanakannya Perubahan APBD. 
 
(3) Pembayaran uang makan PNS yang mengalami mutasi , 
dilakukan oleh OPD/unit kerja lama sedangkan daftar 
hadir disediakan oleh OPD / unit kerja baru. 
 
(4) Penghentian pembayaran uang makan bagi PNS yang 
mengalami mutasi sebagaimana dimaksud ayat ( 3 ) oleh 
OPD / unit kerja lama dilakukan setelah diterbitkannya 
SKPP oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. 
 
(5) Pembayaran uang makan PNS dilakukan dengan 
mekanisme pembayaran langsung. 
 
(6) Pembayaran uang makan ditujukan ke rekening 
bendahara pengeluaran/bendahara pe ngeluaran 
pembantu.