Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN, BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan 
Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK 
yaitu pada saat : 
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara 
pada saat pertama kali menjabat; 
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara 
Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau 
pensiun; atau 
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun 
sebagai Penyelenggara Negara 
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat 
pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/ 
berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara 
Negara. 
 
 
 
 
 5 Pasal 4 
 
(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara 
Negara menjabat dilakukan secara periodik 1 
(satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang 
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 
31 Desember. 
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 
paling lambat tanggal 31 Maret tahun 
berikutnya.