Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 58 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007.
Redaksi dari Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2007 tentang , pada BAB VI - PELAKSANAAN APBD, Pasal 58 menjelaskan:

('1) Pcmr.rimt 1:in Sl<:PD y:inq rnr.rup:ik:-in penr:rimc1;1n d<1erah tici,1k cic1pat ciiper9un;:ik:: 1n 
l:ln(r~unD \ illlt 11< pr.nrwh 1;1r~1n 
25 
;; 
• 
.. ,,' 
'•' 
-~.1 
. f . 
,.: , 
' 'i 
'•·' ( 
' '!;,. 
-'. (2) 
(3) 
(1) 
(2) 
(3) 
(2) Komisi, rabat, potongan atc1u penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 
yang cl<Jpat clinil3i dengcJn uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, 
tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pendapatan barang dan jasa • terrnasuk 
penerimaan bunga, jasa giro atau serta pene rimaan dari hasil pemanfaatan barang 
daerah alas kegiatan lainnya merupc:ikan pendapatan daeral1 . 
Semuc1 penerima:in daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bentuk uang 
harus segera disetor ke l<8s umurn d3erah dan berbentuk bc:irang menjadi milik/aset 
daernh yang dicatat sebagai inventaris daeral1 .