Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 12?
Dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor 01 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG, Pasal 12 mengatur sebagai berikut:

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti 
yang lengkap dan sah. 
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan 
dari Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang tim bul dari 
penggunaan bukti dimaksud. 
(3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBK 
ditetapkan menjadi peraturan kampung. 
(4) Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan 
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak 
yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.