Apa saja yang diatur dalam Pasal 32 PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB IV - INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN, Pasal 32 menetapkan:

(1) Hasil pemeriksaan dan penghitungan jumlah kerugian daerah 
yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada pihak yang 
diduga sebagai pihak yang merugikan untuk dimintakan 
tanggapannnya. 
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) menyatakan bahwa: 
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai 
ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pegawai ASN 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang 
dan/ atau barang bukan milik negara/ daerah untuk 
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; 
b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai 
ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pegawai ASN 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang 
dan/ atau barang bukan milik negara/ daerah untuk 
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemenntahan. 
(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, paling sedikit memuat: 
a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian 
Negara/Daerah; dan 
b. jumlah Kerugian Negara/Daerah. 
(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan 
uang/ surat berharga/barang. 
(5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada TPKD paling lama 14 (empat belas ) hari kerja sejak 
surat hasil pemeriksaan dan penghitungan jumlah kerugian 
daerah disampaikan kepada pihak yang diduga sebagai pihak 
yang merugikan . 
. (6) Dalam hak TPKD menerima dan menyetujui tanggapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil 
pemeriksaan. 
(7) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), TKPD melampirkan tanggapan a tau klarifikasi 
tersedut dalam hasil pemeriksaan. 
(8) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas 
hasil pemeriksaan. 
(9)TKPD ... '\ 
'\ 
'\ 
-18-
(9) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Bupati; 
(lO)Bupati menyampaikan pendapat atas laporan hasil 
pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Bupati menerima laporan hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai 
berikut: 
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau 
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan. 
(11) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) tidak disetujui, Bupati menugaskan 
TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi 
yang tidak disetujui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak TPKD 
menerima surat ketidak-setujuan dari Bupati; 
(12) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) disetujui, Bupati menugaskan TPKD 
untuk melakukan penuntutan TGR kepada Pihak Yang 
Merugikan. 
Paragraf 3 
Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 
Pasal33 
. (1) TPKD melakukan penuntutan penggantian Kerugian 
Negara/Daerah kepada Pihak Yang Merugikan dengan 
mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau 
pengakuan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa kerugian terse but menjadi 
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian 
Negara/Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM. 
(2) SKTJM yang dibuat oleh Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris jika Pihak Yang Merugikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan 
diri, atau meninggal dunia. 
Pasal34 
(1) Penggantian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1) dalam hal: 
a. Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat perbuatan 
melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian 
Negara/Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
kalender sejak SKTJM ditandatangani; dan 
b. Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak 
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM 
ditandatangani. 
(2) Bupati wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM. 
Paraf Koordinasi (3)Dalam ... 
Kaba. Hukum 
l I 
\ 
-19-
(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran 
sesuai dengan SKTJM, Bupati menyampaikan teguran tertulis.