Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 3 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, pada , menyatakan:

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa 
dalam jangka waktu paling lama 10 ( sepuluh) hari 
setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. 
(2) Dalam hal BPD belum membentuk Panitia Pemilihan 
Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), diperpanjang 3x24 jam. 
(3)Apabila ... 
I' 
-4-
(3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) BPD tidak membentuk Panitia 
Pemilihan Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan 
Kepala Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang 
difasilitasi oleh pemerintah desa dan selanjutnya Panitia 
yang terbentuk diambil sumpah/janji. 
(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak 
memihak. 
(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat 
desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat 
desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. 
(6) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala 
Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh: 
a. unsur Pimpinan BPD dalam hal panitia di bentuk oleh 
BPD; atau 
b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dalam hal panitia di 
bentuk melalui Musyawarah Desa. 
(7) Sumpah/ Janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut: 
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa 
saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai 
Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya 
dan seadil-adilnya. 
Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala 
Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang­
Undang Dasar 1945. Dan serta tidak akan tunduk 
pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak 
manapun yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban 
sebagai panitia pemilihan Kepala Desa akan bekerja 
dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi 
suksesnya pemilihan Kepala Desa dan tegaknya 
demokrasi." 
(8) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: