Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN  WALIKOTA  PADANG PANJANG Nomor 26 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN  WALIKOTA  PADANG PANJANG Nomor 26 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, khususnya BAB II - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN, Pasal 6, adalah:

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dituangkan 
dalam penyusunan GBS. 
 
(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah 
dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Perangkat Daerah . 
 
BagianKedua 
Pelaksanaan 
 
Pasal7 
 
(1) Walikota bertanggung jawab dala m penyelenggaraan PUG di Daerah . 
 
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dilimpahkan kepada 
Tim Teknis. 
 
(3) Bappeda memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah , 
Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender. 
 
(4) DSPPKBPPPA bertindak sebagai koordinator dalam penyelenggaraan 
pengarusutamaan gender di Daerah . 
 
- 5 -