Apa saja yang diatur dalam Pasal 220 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, BAB IX - PENGAWASAN DAN PENERTIBAN, Pasal 220 menetapkan:

(1) Pengawasan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh:
a.Dinas PUPR;
b.instansi teknis;
c.kecamatan; dan
d.masyarakat.
(2) Pengawasan oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
adilaksanakan secara umum terhadap :
a.kepemilikan SLF bangunan gedung;
b.batas waktu berakhimya SLF; dan
c.batas waktu perbaikan bangunan gedung sesuai jaminan tertulis
pemilik bangunan gedung saat penerbitan atau perpanjangan SLF.
(3) Pengawasan oleh instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf bdilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing antara lain
terhadap :
a.kesesuaian peruntukan danintensitas bangunan gedung;
b.pemenuhan persyaratan proteksi kebakaran;
c.pemenuhan persyaratan dampak lingkungan; dan
d.pemenuhan persyaratan perlindungan bagi keselamatan pekeija
dan/ atau pengguna dalam bangunan gedung.
(4) Pengawasan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c
dilaksanakan sesuai kewenangannya terhadap pemanfaatan bangunan
gedung diwilayah kecamatan bersangkutan.
(5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
ddilaksanakan dengan cara menyampaikan laporan indikasi pelanggaran
pemanfaatan bangunan gedung kepada kecamatan, instansi teknis
dan/atau Dinas PUPR.
Paragraf 3
Penertiban Pemanfaatan Bangunan Gedung