Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 6 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:

Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4756); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 
Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum 
Badan Usaha Milik Daerah; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
2 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan 
Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Kapuas Hulu pada Pihak Ketiga; 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah 
Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah 
Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri; 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017; 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KAPUAS HULU 
dan 
BUPATI KAPUAS HULU 
MEMUTUSKAN: 
: PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN 
TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI 
KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2017. 
BABI 
KETENTUAN UMUM