Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018 tentang KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, khususnya BAB IV - TIMETIK, Pasal 6, adalah:

1) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Etik 
berwenang: 
a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilalru Pejabat Struktural , 
Tim Pelaksana dan POKJA ULP; 
b. menerima pengaduan /keluhan dari penyedia barang /jasa, ULP dan 
jajarannya, OPD dan/atau masyarakat; 
c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi 
terkait pengaduan/keluhan yang diterima; 
d. mengolah dan/atau mengan alisa peng aduan /keluhan yang diterima; 
e. melaksanakan pemanggilan terhadap Pejabat Struktur al, Tim Pelaksana dan 
POKJA ULP dan pihak terkait sepe rti pelapor dan saksi; 
f. melaksanakan Peme riksaan atas pengaduan/ke luhan yang diterima ; 
g. menilai ada/ atau tidaknya pelanggar an kode etik oleh Pejabat Struktural , 
Tim Pelaksana dan POKJA ULP baik yang dilaporkan oleh penyedia baran g/ 
jasa, kuasa atau wakiln ya baik langs ung maupun tidak langsung atau 
perusahaan yang memp unyai afiliasi dengan penyedia barang /jasa atau 
masyaraka t dan/ atau yang dipertan yakan oleh Peja bat Stru ktural, Tim 
Pelaksana dan PO KJA ULP; 
h. mengusulkan Pemberian sank si atas pelan ggaran Kade Etik yang dilalrukan 
oleh Pejabat Struktur al, Tim Pelaksana dan POKJA ULP untuk ditetapkan 
oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan wewenang untuk memberik an 
hukum an;dan 
i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggun g jawab nya kepada Bupati 
melalui Sekre taris Daerah . 
2) Laporan Tim Etilc Kepada Bupati mengenai orang pribadi Pejabat Struktural , Tim 
Pelaksana dan POKJA ULP bersifat rahasia.