Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 59?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, Pasal 59 mengatur sebagai berikut:

Tarif Pajak Air Tan ah ditetapkan: 
untuk industri sebesar 20 % (dua puluh persen); 
untuk usaha produksi air mineral sebesar 15 % (lima belas persen); 
untuk usaha perhotelan berbintang sebesar 10 % (sepuluh persen); 
untuk usaha perhotelan dengan tanda melati sebesar 7 % (tujuh persen); 
untuk usaha restoran dan rumah ma kan sebesar 5 % (lima persen); 
untuk usaha jasa loundry, pencucian kendaraan bermotor sebesar 5 % 
(lima persen). 
 
Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, me merintahkan pengun dangan Peraturan 
Daerah ini dengan pene mpatannya dalam Lembar an Daerah Kabupaten 
Jayapura. Ditetapkan di Sentani pada tanggal 28 September 2017 
BUPATI JAYAPURA, 
ttd 
MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si. 
Diundangkan di Sentani 
pada tanggal 29 September 2017 
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
 ttd 
 Drs. YERRY FERDINAND DIEN 
 PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 195901141984101002 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 3 salinan sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 
RISCHARD LATUKOLAN, SH. 
PENATA TK.I 
 NIP. 197208201993041001 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA: 04/2017 
 4PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KA BUPATEN JAYAPURA 
NOMOR 3 TAHUN 2017 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAER AH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 
7 TAHUN 2012 TENT ANG PAJAK DAERAH 
I. UMUM 
 Dalam rangka penyelen ggaraan pemerintahan, Kabupaten Jayapura 
mempunyai hak dan kewaji ban mengurus sendiri ur usan pemerintahannya 
untuk meningkatkan efisiensi dan efek tivitas penyelenggar aan pemerintahan 
dan pelayanan kepada masyarakat. 
 Untuk menyelenggarakan pemerint ahan tersebut, Daerah berhak 
mengenakan pungutan kepada masy arakat. Berdasarka n Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 19 45 yang menempatkan perpajakan 
sebagai salah sa tu perwujudan kene garaan, ditegaskan bahwa penempatan 
beban kepada rakyat, sepert i pajak dan pungutan lain yang bersif at memaksa 
diatur dengan Peraturan Daerah. De ngan demikian pe mungutan Pajak 
Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah. 
 Hasil Penerimaan Paj ak diakui belum memadai da n memiliki peranan yang 
relative kecil terhadap An ggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah (APBD). 
Sebagian besar pengeluaran APBD dibi ayai dana alokasi da ri pusat. Dalam 
banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan 
menutup seluruh kebutu han pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, 
dukungan masyarakat mela lui Pajak Daerah masih harus terus digalakkan, 
dengan tetap menjaga kestabilan ikli m investasi dan me nghindari adanya 
tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arus barang 
dan jasa antar daerah. 
 Dengan adanya perluasa n basis pajak sebagaiman a diatur da lam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daer ah dan Retribusi Daerah, 
telah mengatur banyak ha l mengenai perluasan cakupan dalam Pajak Daerah, 
seperti Pajak Hotel diperluas hingga me ncakup seluruh persewaan di Hotel, 
Pajak Restoran diperluas hingga me ncakup pelayanan katering. Ada 4 
(empat) jenis Pajak baru untuk Kabupate n/kota, yaitu Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan, Pajak Sarang Bu rung Walet, serta Pajak Air Tanah yang semula 
merupakan Pajak Provinsi. 
 Dengan adanya perlua san basis pajak sebagaim ana yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 te ntang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, telah mengatur banyak hal me ngenai perluasan c akupan dalam Pajak 
Daerah, seperti Pajak Hote l diperluas hingga mencak up seluruh persewaan di 
Hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 
(empat) jenis Pajak baru untuk Kabupate n/kota, yaitu Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan, Pajak Sarang Bu rung Walet, serta Pajak Air Tanah yang semula 
merupakan Pajak Provinsi. 
 5Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabu paten Jayapura 
diharapkan akan semakin mampu membiayai penyel enggaraan pemerintahan 
dan pembangunan daerah, disisi lain akan da pat memberikan kepastian bagi 
masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I