Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor 60 Tahun 2014?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor 60 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP, BAB Ill - PENYALURAN DANA DESA, Pasal 10 berbunyi:

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
sebagimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 ten tang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. 
(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
mendapat persetujuan bupati. 
(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 
mengenai APBDesa. 
Pasalll 
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh 
bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. 
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
dari masyarakat Desa setempat.