Apa saja yang diatur dalam Pasal 33 NO MOR 3 TAHUN 2018 BUPA TI BUTON Nomor ino.r Tahun 1959?
Ketentuan dalam NO MOR 3 TAHUN 2018 BUPA TI BUTON Nomor ino.r Tahun 1959 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik, Pasal 33 menetapkan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja pernerintah 
desa diatur dengan Peraturan kepala Desa. Pasal 32 
(1) Setiap unsur pemerintah desa dalam melaksana.kan 
tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip 
koor dinas i, integras i, dan sinkron isasi baik dalam 
lingkungan pemerintah desa sendiri, maupun dalam 
hubungan antar pemerintah desa dengan pem erintah 
desa dan/atau lembaga lain yang terkait. 
(2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungia wab 
memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan 
memberlkan pengarahan. se rta petunjuk bagi 
pclaksanaan tuga s ecsuai dengan uraia n tugas yang 
tclah ditetapkan . 
(3) Pengarahan dan pctunjuk scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus diikuti dan dipatu hi oleh bawahan 
secar a bertanggurig jawab. 
(4) Atas daear pertimbangan daya guna dan basil guna , 
setiap peja bat di lingkungan pemerin tah desa dapat 
mende legas ikan kewenangan terte ntu kepada pejaba t 
dibawah nya sesuai deng an ketentuan peratu ran 
perundan g-undangan. BAB VII 
TATA KER JA Pasal 31 
Ketentuan lebih Ianju t men genai uraian tugas dan 
fungsi perangka t desa diarur de ngan Peraturan kepala 
Desa , di pembangu nan b mengawasi pelaksa naan 
wilayahnya ; 
c. melak sanakan pembinaan kemasyarak atan dalam 
meningkatkan kemampuan dan kesadaran 
masyarakat da1am menjaga lingkungannya; dan 
d. melakukan berbagai upaya pember dayaan 
masyarakat da1am menunjang ketancaran 
penyelen ggaraan pemerintahan dan 
pcmbangunan . mobili tas kepend udukan, dan penataan dan 
penge lolaan wilayah; 
Pasa137 
Perangkat Dcsa yang diangkat sebel um ditetapkan 
Peraturan Daerah ini tetap mela.ksanakan rugas sampai 
ha his masa tugas berdasarkan keputusan 
pengangkatannya. BABXI 
KETE NTUAN PERALIHAN Bupati dan Camat wajib melakukan pemb inaan clan 
pengawasan tcrhadap Pemerin tahan Desa dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai deng?n 
ketentuan peraturan perundang -undangan. Pasal 36 BABX 
PEMBINA.A N DAN PENUAWASAN Pasal 35 
(1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah 
diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib 
mengikuti pe!atih an awal masa tugas dan program ­ 
program pelatihan yang dilaksana kan Pemerint.ah 
Oaerah dan Pemerintah Desa. 
(2) Biaya pelatihan yag dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibebankan APBD atau sumber lain yang sah dan 
dapat rnenggunakan APBN dan(atau APBD Provinsi. 
[3) Biaya pelat.i.han yag dilaksanakan oleh Pemerintah 
Desa sebagai rnana dimaks ud pada ayat (1) 
dibc bankan APB Des atau sumber lain yang sah dapat 
menggunakan APBN dan/atau APB D Provinsi dan 
atauAPBD. BABI X 
PENl NGKATAN KAP ASJTAS APARATU R DESA Pasal 34 
(lj Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan 
pakaian dinas dan atribut. 
(2) Pakaian dinas dan atrib ut perangkat desa ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
peraturan menteri yang me nyelenggarakan urusan 
pemeri ntahan di bidang pemerintahan dalam negeri. BAB VIII 
PAKALI\N DINAS DAN ATRlBUT 
Peraturan Bupati rnengenai beaaran organ lsaei pernerintah 
desa di setiap desa dalam wilayah dacrah bcrdasarkan 
klosifiko.si jenis deeo oobagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (3) dan Peraruran Rupati rnengenai jumlah 
pelaksana kewilayahan di setiap desa dalam wilayah 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), 
harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak 
peraturan daerab ini diundangkan. Pasal 41 Peraturan pt:lak::11:U1W:111 atas Peraruran Daerab ini 
ecbagaimana dimaksud dalam Paeal 13, Pasal 15 ayat (4), 
dan Pasal 34 ayat (2) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) 
rahun sejak Peraturan Daerah ini diunda ngkan. Pasa140 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tabun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa (Lembaran Daera h Kabupaten Buton 
Tahun 2008 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak 
borlalru. Pasal 39 BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, besaran 
organisasi pemerintah desa di setiap desa dalam wilayah 
daerah dan jumlah pelaksana kewilayahan di setiap desa 
dalam wilayah daerah , harus sudah menyesuaik:an dengan 
ketentuan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun 
sejak pera turan daerah ini diundangkan . Pasal38 
- 
.1-•EJAB AT P~OAF I ,. 
I ~f;{<PA ,.. 
AS1sleN J l 'v. 
fQw 1i p ~ ~ t) f;S1l if . 
Mt>RC. t-tu b..,""' :, 
l - .... - ... - I ... - Ditetapkan di Pasarwajo 
pada 2./ hJEI 2018 orang mengetahuin va, mernermtahkan 
Peraturan Daerah uu dengan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini mulai 
diundangkan . 
A.gar setiap 
pengu ndangan 
penempat annya 
Bu ton. Pasal42 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHU N 2018 NOMOR .. !~~ 
!\OREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROV INS! SULA WESI 
TENGGARA NO MOR : 3/:Zf / 2.Dl8 Diundangkan di Pasarwajo 
pada tangga l :ti n,r,.1 2018 LA BAK.RY Ttd BUPATI BUTON, Ditetapkan di Pasarwaj o 
pada tanggal ,., f))r,/ 2018 orang meng etahuinya, memerintahkan 
Peraturan Daerah ini dengan 
dalam Lembara n Daerah Kabupaten berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini mulai 
diun dangk an. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempa tannya 
Buton. Pasal 42 
Pasal l 
Cukupjela s