Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 25 Tahun 2004?
Substansi Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 25 Tahun 2004 tentang , khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 5, memuat:

Pengelolaan PWK berdasarkan prinsip: 
a. pengelolaan PWK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pengelolaan keuangan daerah dalam APBD; 
b. program dan kegiatan yang didanai PWK merupakan bagian dari upaya 
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; 
c. seluruh kegiatan yang didanai oleh PWK direncanakan, dilaksanakan 
dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur 
masyarakat di desa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku; 
dan 
d. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
administratif, teknis dan hukumJ BAB IV 
PENGHITUNGAN ALOKASI PAGU WILAYAH KECAMATAN 
Pasal4 
(1) Penghitungan alokasi PWK dengan formula: 
Pagu Wilayah Kecamatan (i) = Pagu Dasar Kecamatan (i) + Pagu 
berdasarkan bobot Kecamatan (i). 
(2) Tata cara penghitungan alokasi PWK sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan besaran alokasi PWK untuk masing-masing kecamatan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan baian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB II 
RUANG LINGKUP