Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KabuPaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah BuPati Buru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru'
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil
Ketua DPRD KabuPaten Buru.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota DPRD
Kabupaten Buru.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut
sekretariat DPRD adalah sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah KabuPaten Buru-
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut
Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah KabuPaten Buru.
Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Buru.
T\rnjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru'
Trrnjangan Beras adalah tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Buru besarnya sama dengan tunjangan bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru dalam menghadiri
dan mengikuti rapat-rapat dinas'
T\rnjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru karena
kedudukannya sebagai Ketua, wakil Ketua, dan Anggota DPRD
Kabupaten Buru.
T\rnjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua,
sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatart,
Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat
kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk melalui rapat
paripurna DPRD KabuPaten Buru.
T\rnjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru sehubungan
dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris,
Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang
diperlukan dan dibentuk melalui tapat paripurna untuk membahas
hal bersifat tertentu dan khusus.
16. T\rnjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah
uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Buru setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan
kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru.9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17. T\rnjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Buru setiap melakukan reses'
1g. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru berupa jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian
dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraarl
dinas jabatan bagi pimpinan DPRD Kabupaten Buru, belanja rumah
tangga bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Buru, dan tunjangan
transportasi bagi Anggota DPRD Kabupaten Buru'
lg. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten Buru yang meninggal dunia atau
mengakhiri masa tugasnys setelah yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat.
20. Dana operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Buru, selanjutnya
disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan
DPRD Kabupaten Buru setiap bulan untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan,
dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD sehari-hari.
21. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru'