Menurut PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 43?
Pasal Pasal 43 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, pada BAB XII - KADALUARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK, menyatakan:

(1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atas usul 
Kepala Badan. 
(2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak da pat 
ditagih lagi karena: 
a. Wajib Pajak meningggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau 
kekayaan; 
b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan; 
c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; 
d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah 
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
perundang -undangan di bidang perpajakan; atau 
e. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan 
karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan 
dan/atau be rdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati. 
(3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi 
karena: 
a. wajib pajak bubar, likuidasi, pailit dan /atau tidak dapat ditemukan; 
b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; 
c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah 
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
perundang -undangan di bidang perpajakan; atau 
d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan 
karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan 
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati. 
 
 
24 Pasal 44 
(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tid ak dapat 
ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3), wajib 
dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Badan 
yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian. 
(2) Laporan Hasil Penelitian sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) harus 
menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan 
sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat 
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Badan.