Apa bunyi lengkap Pasal 32 dalam (2) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di Nomor rma Tahun 2015?
Menurut ketentuan dalam (2) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di Nomor rma Tahun 2015 tentang , pada , Pasal 32 dinyatakan:

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang dan unsur 
operasional dinas di lapangan ; 
Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ; 
Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha 
dan seksi atau Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan. 
Pasal31 
Seksi Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas 
melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan 
pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, pelaksanaan 
pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi, pelaksanaan 
kebijakan jasa konstruksi; 
Seksi Pengembangan Teknologi dan lnformasi mempunyai tugas 
peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi, pengembangan 
sistim infonnasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa 
konstruksi; 
· Seksi Perencanaan Umum dan Teknis mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, 
Rencana Program Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana 
Kerja Tahunan, Kebijakan Pembangunan lnfrastruktur Pekerjaan 
Umum dan Perencanaan Teknis bidang pengairan, bidang bina marga, 
bidang cipta karya, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang bina 
jasa konstruksi; -, (1) Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi terdiri atas: 
Seksi Pembinaan Kelembagaan Jakon ; 
Seksi Pengembangan Teknologi dan lnformasi; 
Seksi Perencanaan Umum dan Teknis. i. pengawasan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; 
pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi; 
pengawasan pelaksanaan perlzinan dan ketenagakerjaan 
Pasal30 - 10 - 
Pasal36 
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diper\ukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
Pasal37 
Kepala Dinas bertanggung jawab, memlmpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
UPTD, Kepala Seksi/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di 
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronlsasi balk dilingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai 
dengan tugas masing-masing. BABIV 
TATAKERJA 
Pasal35 •, Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional