Apa saja yang diatur dalam Pasal 21 PERATURAN DAERAH KABUPATENPACITAN Nomor 9 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATENPACITAN Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, BAB IV - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, Pasal 21 menetapkan:

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi 
kepada Camat. 
(2) Perangkat Desa berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; dan 
c. diberhentikan. 
(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c karena: 
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 
b. Ditetapkan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, 
makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 
c. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
d. berhalangan tetap; 
e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan 
f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. 
(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaiksud pada ayat (2) 
huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk 
mendapatkan rekomendasi tertulis. 
(5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa. 
(6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada 
Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah 
ditetapkan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberhentian perangkat 
desa diatur dalam Peraturan Bupati. 
Bagian Kedua 
Pemberhentian Sementara