Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, BAB IV - INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

. 
(2) Majelis memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada 
Bupati atas: 
a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, 
dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar 
hukum atau lalai Pegawai ASN Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain atau atau Pegawai ASN Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain yang menguasai uang dan/ atau barang bukan 
milik negara/ daerah untuk digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b; 
b. penggantian Kerugian Negara/Daerah setelah Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;dan 
c. penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan 
SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Majelis melakukan sidang. 
(4) Majelis dalam persidangan penyelesaian atas kekurangan uang, 
surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan 
melanggar hukum atau lalai Pegawai ASN Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain atau atau Pegawai ASN Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/ atau barang 
bukan milik negara/ daerah untuk digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a melakukan hal sebagai berikut: 
a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang 
Merugikan/ Pengampu/Y ang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian 
Negara/Daerah; 
b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang 
memiliki keahlian tertentu; 
c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau 
d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah; 
(5) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berupa pertimbangan penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara/ daerah 
yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ a tau 
b.uang ... ... 
\ 
-21-
b. uang dan/ atau barang bukan milik negara/ daerah yang 
berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan 
tugas pemerintahan. 
(6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan kepada Bupati dan atas dasar pertimbangan 
dimaksud, Bupati mengusulkan penghapusan.