Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor b Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor b Tahun 2017 tentang STANDAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. 
3. Bupati adalah Bupati Melawi. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ a tau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Melawi. 
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Desa. 
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 
8. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, 
Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. 
lO. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan 
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 
l l. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan 
Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya. 
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan 
,"Dada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap. 
Tunjangan Pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, Wakil 
Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan ' fun 1 
· , PCngawasan terhadap Pemerintah Desa. 1gs1 
nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 4 'ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi. ala 
nggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDe 'encana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. esa adalah