Jelaskan isi kandungan Pasal 19 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 7 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAK AT MISKIN, ketentuan pada , Pasal 19 berbunyi:

Undan g-Undang Republik Indoneisa Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
Bantuan Hukum dan Penyalura n Dana Bantuan Hukum , 
perlu menyelenggarakan Bantuan Hukum untu k 
memb antu penyelesaia n permasalahan hukum yang 
dihadapi Penerima Bantuan Hukum Bagi Masyarakat 
Miskin; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapka n Perat uran Daerah 
Kabupaten Jeneponto tentang Bantuan Hukum Bagi 
Masyarakat Miskin . 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 
1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tk. II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 
3. Undan g-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara 
Republik Indonesi a Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 
 
 4. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sy arat Dan Tata 
Cara Pe mberian Bantuan H ukum Dan Penyalu ran Dana 
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5421). 
 
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO 
DAN 
BUPATI JENEPONTO 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI 
MASYARAKAT MISKIN.