Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 44 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 44 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PUNGUTAN KAMPUNG, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 dinyatakan:

(1) Pungutan Kampung dilaksanakan berdasarkan pada asas: 
a. tertib; 
b. transparan; 
c. bertanggungjawab; 
d. keadilan; 
e. kemanfaatan; dan 
f. kepantasan dan kewajaran. 
(2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pungutan 
Kampung dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti 
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu adanya 
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 
mendapatkan informasi tentang Pungutan Kampung. 
(4) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu 
merupakan kewajiban Pemerintah Kampung untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan Pungutan 
Kampung. 
(5) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu keseimbangan 
hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. 
(6) Manfaat sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Pungutan 
Kampung diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan 
masyarakat. 
(7) Kepatutan dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
yaitu besarnya tarif Pungutan Kampung disesuaikan dengan kemampuan, 
kepatutan dan kewajaran di masyarakat.