Apa substansi hukum dari Pasal 32 Republik Indonesia Nomor 3209); 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Nomor 8 Tahun 1981?
Materi muatan Republik Indonesia Nomor 3209); 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Nomor 8 Tahun 1981 tentang , khususnya , Pasal 32, adalah:

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan;dan/ atau 
k. rnelakukan tindakan lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 [satu] 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 
umurn melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELA.TAR TAllUR 2013 NOllOR Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 06 rei 2013 
SEKRETARIS D RAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAl'l, 2013 Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 06 r,re i 
BUPATI LAMPUNG SE Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan . Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. Pasal 34 
Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah serta 
mendukung peran serta masyarakat dalam pembangunan , 
peningkatan perekonomian masyarakat guna terwujudnya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat~ dipandang perlu memberikan kemudahan 
clan pelayanan terhadap pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat. 
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas clan dalam rangka 
mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui 
peningkatan pendapatan daerah dari retribusi pemakaian kekayan 
daerah membuat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan 
pengaturan mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam 
rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Persoalan keuangan merupakan hal yang paling subtansional 
bagi pemerintah dacrah dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap 
masyarakat, sehingga sumber sumber keuangan atau pendapatan 
daerah yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan asli 
daerah yang sclanjutnya akan digunakan untuk membiayai urusan 
pemerintah daerah terutama pada bidang pelayanan pada masyarakat. 
Salah satu sumber penerimaan daerah adalah retrlbusi daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan asli daerah 
khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi sumber 
pembiayaan yang handal dalam penyelenggaraan pernerintahan, 
pembangunan dan pelayanan kepada rnasyarakat, dengan demikian 
diharapkan lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang 
Iuas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Und.ang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 . UMUM I. RETRJBUSI PEMAKAIAN KEKAYAA.N DAERAH TElfTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 06 TAHUN 2013 ATAS PENJELASAN