Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 34 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 34 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS MEKANISME DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur 
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
6. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Penanggung .Jawab 
Anggaran, lnstansi Pemerintah Lain, dan/ atau Kelompok Masyarakat. 
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 
penghuninya, serta asset bagi pemiliknya 
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah 
yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan 
minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. 
12. Rehabilitasi Sosial Rurnah Tidak Layak Huni yang selanjutn ya disingkat (RS­ 
RTLH) adalah memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh / sebagian dan 
atau membangun rumah baru secara swadaya guna meningkatkan kualitas 
rumah sehingga menjadi rumah layak huni. (• .