Apa bunyi lengkap Pasal 24 dalam Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor mian Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, pada BAB VIII - PROSES, W AKTU DAN BIA YA PENYELENGGARAAN PELA YANAN, Pasal 24 dinyatakan:

. Pelayanan perizinan dilaksanakan melalui satu pintu, artinya mulai dari pemasukan berkas pennohonan 
oleh pemohon sampai dengan pengambilan surat izin yang telah selesai dilakukan oleh Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat. 
. Mekanisme Prosedur Pelayanan Perizinan tersebut adalah sebagai berikut : 
Fonnulir atau blanko pennohonan perizinan dapat diperoleh di loket infonnasi/pendaftaran; 
Pengajuan berkas pennohonan di loket peJayanan/pendaftaran atau Front Office (FO); 
Pemeriksaan berkas dilakukan oleh petugas FO; 
Apabila berkas pennohonan dinyatakan leogkap, maka petugas FO menginput atau memasukkan 
data permohonan tersebut ke dalam sistem informasi pelayanan dan pemohon diberikan tanda 
terima berkas yang di dalamnya berisikan batas waktu proses penyelesaian perizinan, sebagai 
bukti pada saat pengambilan perizinan; 
Untuk Perizinan yang tidak memerlukan survei lapangan, maka pennohonan langsung diproses 
dan dicetak perizinannya serta ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sekaligus diterbitkan SKRD 
(Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang barus dibayar oleb pemohon; 
Untuk perizinan yang memerlukan Pemeriksaan Teknis Lapangan dilakukan oleh Tim Teknis 
yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat: 
Hasil Pemeriksaan Teknis Lapangan dituangkan dalam Beriata Acara yang berisikan rekomendasi 
mengenai diterima atau ditolaknya suatu perizinan, sekaligus ditetapkan SKRD yang harus 
dibayar pemohon; 
Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat berikut SKRD disampaikan kepada petugas loket 
nennmhilnn nntnk memasukkan data ke dalam sistem informasi oelavanan: 10. Pengambilan lzin; I. Mengajukan Pennohonan; 
2. Pengembalian Fonnulir; 
3. Pembukuan Pennohonan lzin; 
4. Peninjauan lapangan oleh tim teknis; 
5. Penetapan besaran tarif; 
6. Pembayaran pada kasir I alat bukti penyetoran; 
7. Pembuatan I Pemrosesan izin; 
8. Penandatanganan lzin; 
9. Penomoran atau agenda izin; Pengelolaan Dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap pennohonan sampai dengan pengambilan 
tertibnya dokumen : BAB X 
MEKANISME MEMPEROLEH IZIN