Apa substansi hukum dari Pasal 12 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Materi muatan Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan, khususnya , Pasal 12, adalah:

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni sebagai berikut: 
a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga 
Pemerintah Pusat dan Daerah; 
b. anggota Direksi pada BUMD lainya, BUMN dan badan usaha 
swasta; dan 
c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada 
PDAM. Pasal 11 { 1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan 
rincian sebagai berikut : 
a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 
30.000 (tiga puluh ribu); 
b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 
30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus 
ribu) pelanggan; dan 
c. Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga] orang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seorang 
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan 
penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatu tan dan 
berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. 
{2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 
4 (empat} tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 {satu) kali 
masa jabatan. 
(3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan atas usul Dewan Pengawas apabila Direksi terbukti 
mampu meningkatkan kinerja PDAM berdasarkan hasil audit 
kinerja dan audit keuangan. Pasal 10 f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Badan 
Pengawas atau Direksi sampai derajat ketiga rnenurut garis 
lurus maupun menyamping termasuk menantu dan ipar: 
g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim 
yang ditunjuk oleh Bupati; dan 
h. tidak pernah tersangkut kasus pidana. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
Untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan pengembangan 
PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 
0/o (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan Direksi dalam l (satu] 
tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM. Pasal 15 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam