Apa substansi hukum dari Pasal 101 NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Materi muatan NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., khususnya , Pasal 101, adalah:

Ketentuan penghitungan besaran retribusi IMB 
sebagaimanadi.maksud dalam Pasal 100ayat16) meliputi: 
a. jenis kegiatan dan ubyc:k yang dikena.kan retribusi; 
b. pcnghitungan besarnyo. retribusi IMB; dan 
c. mdeks penghitungan besarnya retribusi IMR; dan 
d. harga satuan (tarif) retribusi IMB. 
.. . (Ulrif) IMB bnngunan gedung 
satuan luas (meter persegi) lantai (3) Hnrga satuan 
dinyatakan per 
bangunan. 
(4) Harga sa.ruan bangunan gedung ditetaplcan 
berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 
a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu 
(as) dinding/kolom; (2) Harga satuan (tarif} retribusi IMB sebagaimana 
dimaksud pada tty at ( 1) ditetapkan oleh Bupati sesuai 
dengan tinFat kemampuan ekonomi masyarakat dan 
pertimbangan lainnya. Pasal 105 
(1) Harga sa.tuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d mencakup: 
a. harga satuan bangunan gecl.ung; dan 
b. he.rga so.tumi pra.sorano. bangurian gedung. i'asa.J 104 
( 11 lndeks penghitungan besarnya retribusi IMB 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 100 huruf c 
menca.kup: 
a. penetapan indeks penggunaan jaaa 8Cbagai faktor 
pengali terha.clap harga satuan retnbusi untuk 
mendapatan besarnya retribusi; 
b. skala indeks; dan 
c. kode. 
(2) Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana 
dimaksud pad.a ayat (1) meliputi: 
a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi 
bangunan gedung berdasarkan fungs', kla15ifika~ 
setia.p bangunan gedung dengan 
mempertimbangkan spesiflkasi bangunan gedung; 
b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi 
prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk 
seuap jenis pnsa.ra.na bangunan gedung; dan 
c, kodc dan indcks pcnghitungan rctribusi IMB 
untuk bangunan gedung clan prasarana 
bangunan gedung. (4) Tingkat penggunaan jasa atas pernbertan layanan 
!MB sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf c 
menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi 
clan wa.ktu penggunaan bangunan gedung serta 
indek11 untuk prasarena gedung sebagai tingka.t 
inteneitas penggunaan jasa dala.m proses perizinan 
dan sesuai dengan cakupan kegia.tannya. 
. ~- ·\ (l) Pennohonan IMB disampaikan kepada Pemerintah 
Daerah dengan dilampiri persyaratan administratif 
dan persyaratan tekms sesuai dengan fungsi dan 
klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Pasal )07 Paragraf5 
Tata Cara Penerbitan IMS Po.sal 106 
Penghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 merujuk pada Peraturan Menterl 
~kerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/::1017 r.entang Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung. b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan 
gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi 
oleh aumbu-sumbunya; 
c , lua.s bagian be.ngunan gedung eeperti l.mnopi don 
pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari 
luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya; 
d. luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan 
pergola (tanpa kolom) dihitung setmgah dari Iuas 
yang dibataai oleh garia tepi atap konst:ruksi 
tersebut; dan 
e. Iuas olleTStek/luifel dihitung dari luas yang 
dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut. 
(SJ Harga satuan prasarana hangunan gP.<lung 
dinyatakan per satuan volume prasarana 
berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 
a. konstru.k:si pembatas/pengaman/penahan 
permeter persegi; 
b. konstruksi penanda masuk lokasi permeter 
persegi atau unit standar; 
c. konstruksi perkerasan per meter persegi; 
d. konstruksi pcnghubung permetcr persegi atau 
unit. atandsir, 
e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah permeter 
persegi; 
f. konstrukst menara per unit etandar dan 
pertambahannya; 
g. konstruksi monumen per unit standar dan 
pertambahannya; 
h. konstruksi tnstalasi/gardu penneter persegt; 
i. konetrukei reklame per unit standar dan 
pertambahannya:dan 
j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk 
prasarana bangunan gedung. ,-.. ,.-. 
(6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 
a.vat (1 J terdiri dari: 
a. data umum bangunan gedung; dan 
b. dokumen renoana teknis bangunan gedung. 
(7) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (61 
huruf a, berisi inforrnasi mengenai: 
a. nama bangunan gedung; 
b. alamat loka.si bangunan gcdung; 
c. fungsi danjatau klasifikasi bangunan gedung; 
d. jumlah Jantai bangunan gedung; 
e. luas lantai dasar bangunan gedung; 
f. total luea Iantai bangunan gedung; 
g. ketinggian/jumlah larrrai hRngunaTI gp,t'lung: 
h. luas basemem; 
i. jumlah lantai basement; dan 
j. posisi. bangunan gedung. (3) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a terdiri dart: 
a. fonnulir do.to. pemohon; dan 
b. dokumen identitas pemohon. 
(4) Data tanah ~bagaimana dimaksud pada ayat (2) 
hurufb terdiri dari: 
a. surat bukti status hak atas tanah yan" 
diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/ atau 
pejabat lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 
b. data kondiei otau stt.un&i tanah yo.ng merupakan 
data teknis tanah; clan 
c, surat pemyataan bahwa tanah tidak dalam status 
sengketa. 
(51 Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud 
daJam ayat (2) huruf c terdiri dari: 
a. surat pemyataan untuk mengikuti ketentuan 
d~1 Keterangan Rencana Kabupaten (KRK); 
b. sure.t pernyataan untuk menggunakan 
persyaratan pokok tahan gempa; 
c. surat pemyataan mengguna.kan desain prototipe; 
d. data perencana konstruksi jika menggunakan 
perencana konstruksi; 
e. surat pemyataan menggunakan perencana 
lronstruksi bersertifikat; dan 
f. surat pernyataan menggunakan pelaksana 
konstruksi bersertifikat. ,.,... .. (.2) Pcrayaratan admini.stratif sehflgaimmla dimakeud 
pada ayat (11 terdiri dari; 
a. data pemohon; 
b. data tBnah; dan 
c, dokumen dan surat terkalt, 
------------··- --·--· - .. (7) Pemeriksaan dan penilaian sebagairoana dimaksud 
pad.a ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling Jama 18 (delapa.n 
belas) hari kerja untuk lMli pondasi bangunan 
gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum 
rlan bangunan gedung khusus terhitung sejak tanggal 
diterima permohonan IMB. (SJ Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud 
pa.da. ayat (1) dan penetapan retribu&i eebagaimane, 
dimaksud pads ayat (~) paling I11m.11 12 (dua belasJ 
hari kerja untuk bangunan gedung tidak sederhana 
untuk kepentingan umum dengan ketinggian 1 (satu) 
sampai dengan 8 (delapan) lantai terhitung 1:1C:jak 
tanggal diterima pennohonan I.MB. 
(o) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana. dimaksud 
pada ayat (I) dan pcnctapan rctribuai. sebagainuirul 
dima.ksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja untuk bangunan gedung tidak sederhana 
untuk kepentingan umum clan bangunan gedung 
khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (c.lehi.pan) 
Iantai terhitung sejak tanggal diterima permohonan 
IMB. (4) Pemeriksaan clan penilaian sebagarmana dimaksud 
pa.da ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari 
kerja untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) 
Iantai terhitung sejak tanggal direrima permollonan 
IMB. retribusi IMS 
sebagaimana mf!nf!tAJlk8n 
persetujuan (2) Pemerintah Jmerah 
berdasarkan bahan 
dimaksud pa.da ayat (1). 
(31 Pemeriksaan dan penilatan sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat (1) dan penetapan retribusi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) paling Jama 3 (tigal hari kerja 
untuk bangunan gcdung eedeehana 1 jsatu) lantai 
terhitung sejak tangrl ditP.rima pP.mlohonan IMB. ,.-. . [I] Pemerintah Daerah memerlksa dan menilai syarat- 
eyamt eebagaimana climakaud dalam Pasal 107 serta 
status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk 
dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB. Pasal 108 (8) Reneana teknis bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf b. terdiri dari: 
a. rencana arsitektur; 
b. rencana struktur; dan 
c. rencana utilitas. 
Po.sal 110 
(I) Pemerint.eh Daerah dapat menunda menerbitkan IMB 
apabila; 
a. pemcrintah deerah me.sih memerlukan waktu 
tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan 
bangunan serta pertimba.ngan nilai lingkungan 
yang direncanakan; 
b. pemerintah daerah sedang merencanakan 
rencana M!Pan Kabupaten atau rencana 
terperinci Kabupaten. 
(2) Penundaan penerbitan IMD scbagaimana dimaksud 
J»ld.A ByAt. (1 J h.AnyA dB pat clil.11kuksm 1 (satu) kali 
untuk janglca waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan 
terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud 
pacla ayat (1). 
(3) Pemerinmh Daerah dapat menolak pennohonan IMB 
apabila bangunan gedung yang akan dibangun: 
a. l.idak mewenuhi persyaratan adminiatratif dan 
teknis; 
b. penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan 
gedung t:idak seeuai dengan rencana Kabupaten; 
c. mengganggu at.au memperburuk lingkungan 
sekitarnya; 
d , menggangg1.1 Ialu lintaa, aliran air, cahaya pada 
bangunan sekitamya yang te!ah ada; dan 
e. terdapat keberatan dari masyarakat. (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan 
a.dministrasi dan persyaratan teknis Pemerintah 
Daerah dapat mcminta pcniohon lMB untuk 
m.enyempurnakan dan/atau me!engkapi persyaratan 
yang diajukan. 
(2) Pemerintah Daerah dapat menyetujui, menun.da arau 
menolak permohonan IMB yang diajukan oleh 
pemohon. Pasal 109 (8) Berdasarkan penet.apan Tetribusi IMB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 pemohon IMB melakukan 
pembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan 
menyerahkan tanda bukti pembayarannya kepada 
Pemerintah Daerah. 
(9) Ketentuan mengenai IMS berlaku pula untuk rumah 
adat kecuah ditetapkan lain oleh Pemerintah D~end1 
dengan mempertimbulgkan falct.or nilai tradisional 
dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat 
hukum adatnya.