Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018 pada Pasal 15?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 10 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAB IV - PENEGAKAN KODE ETIK, Pasal 15 menyebutkan bahwa:

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang : 
memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai 
Terlapor; 
menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna 
kepentingan pemeriksaan; 
mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor 
dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan 
dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor; 
memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak 
terbukti melakukan pelanggaran; 
memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti 
melakukan pelanggaran Kode Etik; dan 
merekomendasikan sanksi moral dan tindakan 
administratif.