Apa bunyi lengkap Pasal 20 dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 117 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 117 Tahun 2017 tentang dibatasi maksimal 5 (lima) hari pelaksanaan, pada BAB VI - PERTANG GU NGJAWABAN PERJALANA N DINAS, Pasal 20 dinyatakan:

Pejabat /pega wai yang melakukan perjalanan dinas selambat ­ 
lam batnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali diwa jibkan 
mem berikan laporan secara tertu lis kepada pejabat yang 
rnemberikan perintah. 
Dokumen Kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan yaitu : 
Perjalanan Dinas Luar Neger i: 
1. Surat Undan gan dari Instansi Penyelenggar a; 
2. Surat Perintah Tugas (SPT); 
3. Surat Persetujuan Pemerintah; 
4. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas); 
5. Fotocopy halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda 
keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang 
berwenang; 
6. Biaya pembuatan Visa; 
7. Bukti Tiket (Pesawat Udara, Kapal Laut, Bus, Kereta 
Api); 
8. Boarding Pass dan Airport Tax; 
9. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya 
penginapan/Bill hotel; 
10. Laporan perjalanan dinas; 
11. Telaahan Staf yang telah di setujui oleh pejabat 
berwenang; 
12. Bukti pengeluaran Transport Jokal berupa kwitansi 
atau bukti pembayaran lainya yang sah; 
13. Surat Pernyataan Kerusakan Kendaraan dan foto 
dokumentasi kendaraan dinas yang rusak (untuk 
Pimpinan PD/Pejabat Struktural, Pejabat Daerah, 
Pejabat Daerah Lainnya dan Pejabat Pengguna 
Kendaraan Operasional) yang mengalami kerusakan 
kendaraan dinas; 
14. Daftar pengeluaran riil (untuk pengeluaran transport 
yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaranya), 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
15. Sertifikat untuk yang men gikuti diklat dan bimtek; 
16. Surat Pern yataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas 
(untuk perjalanan dinas yang dibatalkan oleh pember i 
Surat Perint ah Togas); 
17. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembat alan 
Perjalanan Dinas (untuk perjalanan dinas yang 
dibatalkan oleh pernberi Surat Perintah Tugas); dan 
18. Lembar Perhitun gan Rampung Perjalanan Dinas, 
sebagaimana tercantum dalam Lamp iran X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
Bupati ini. 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Provinsi dan Dalam 
Provinsi yaitu : 
1. Surat Undangan dari Instansi Penyelenggara; 
2. Surat Perintah Togas (SPT); 
3. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas] yang telah 
ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan 
telah disahkan ; 
4. Bukti Tiket Pesawat Udar a, Kapa! Laut , Bus, Kereta Api 
(Untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi); 
. ' 
5. Boarding Pass dan Airport Tax (Untuk Perjalanan Dinas 
Luar Provinsi); 
6. Bukti Pembayaran tiket ke maskapai / pihak travel 
baik berupa Struk Pembayaran Via ATM dan / atau 
Invoice dari pihak travel (Untuk Perjalanan Dinas Luar 
Provinsi); 
7. Bukti pengeluaran Transport Lokal berupa kwitansi 
atau bukti pembayaran lain ya yang sah; 
8. Bukti pengeluaran Transport Lokal berupa kwitansi 
· atau bukti pembayaran lainya yang sah; 
9. Daftar pengeluaran rii! (untuk pengeluaran transport 
yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaranya), 
sesuai dengan Format sebagaimana tercantum pada 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
10. Surat Pernyataan Kerusakan Kendaraan dan foto 
,. dokumen Pimpinan PD /Pejabat Struktural, Pejabat 
Daerah, Pejabat Daerah Lainnya dan Pejabat Pengguna 
Kendaraan Operasional) yang mengalami kerusakan 
kendaraan dinas; 
11 . Surat Perny ataan Pembatalan Togas Per jalanan Dinas 
(untuk perjal anan dinas yan g dibatalkan oleh pemberi 
surat pe rinta h tugas ); 
12. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan 
Per jalanan Dina s (untu k perjalan an dinas yan g 
dibata lkan oleh pemberi su rat peri ntah tugas ); 
13. Surat Pern yat aan Kerusakan Kendaraan (untu k 
Pimpinan SKPD /Pejabat Stru ktur al, Pe jabat Daerah, 
Pejabat Dae rah Lainnya dan Pe jabat Pen gguna 
Kendar aan Operasion al) yang mengala mi kerusakan 
kendaraan dinas ; 
14. Laporan per jalanan din as; 
15. Bukti Pemba yaran Penginapan/ Bill Hot el; 
16. Serti fikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek; 
17. Dokumentasi; 
18. Te laah an staf (dik ecualikan yang ada undangan); dan 
19. Le mbar Pe rhitun gan Rampu ng Pe rjalan an Dinas , 
sebag aimana tercantum dalam Lampiran X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peratur an 
Bupati ini . 
Tiket yang dimaksud pada hu ruf b poin 4 ad alah tiket dari 
tempat kedudukan ke tempat tu juan atau sebali knya dan 
bukan tik et pindah pesa wat yang tidak terhitung sebagai 
transi t. 
Dokurnen Kelengkapan pertanggung jawaban perjalanan dinas 
dal am daer ah di Wilay ah Kabupaten Bolaan g Mongondo w 
Selatan yaitu : 
Surat Perint ah Tugas (S PT); 
J 
. ' 
SPPD (surat perintah perjalanan Dinas) yang telah ditanda 
tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan; 
dan 
Laporan Perjalanan Dinas. 
Pembayaran Biaya Tiket dibayarkan kepada pejabat yang 
melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan 
tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya sesuai 
dengan penugasan pada pejabat yang bersangkutan . 
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah hanya 
dapat dilakukan sesuai dengan tercantum dalam Surat Perintah 
Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak 
diperkenankan menambah tujuan perjalanan dinas yang tidak 
tercanturn dalam Surat Perintah Tugas. 
Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah 
terdapat penambahan tujuan perjalanan dinas yang tidak 
sesuai dengan Surat Perintah Tugas maka biaya tiket dari 
tempat kedudukan ke tempat tujuan tersebut tidak dapat 
dibayarkan . 
Dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh 
Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Tidak Tetap diwajibkan melampirkan foto dokumentasi 
pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jumlah hari 
pelaksanaan tugas. 
Dikecualikan pada ketentuan ayat (7) untuk Sopir Kendaraan 
Dinas.