Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal
 
6 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 65 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 65 Tahun 2017 tentang P E, pada BAB
 
I - V, Pasal
 
6 menjelaskan:

(1)
 
Untuk
 
melaksanakan
 
Pengadaan
 
Barang/Jasa
 
dibentuk
 
T
PK
. 
 
(2)
 
T
PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 
ditetapkan
 
sesuai
 
kebutuhan
 
yang
 
t
erdiri atas :
 
a.
 
Ketua,
 
berasal
 
dari
 
unsur
 
Pemerintah
 
Desa;
 
b.
 
Sekretaris,
 
berasal
 
dari
 
unsur
 
Pemerint
a
h
 
Desa
 
atau
 
unsur Lembaga
 
Kemasyarakatan
 
Desa
 
atau
 
sebutan
 
lain;
 
dan
 
c.
 
Anggot
a
, 
 
berasal 
 
dari 
 
unsur 
 
Pemerintah
 
Desa 
 
dan/atau dari
 
unsur
 
Lembaga Kemasyarakatan Desa
 
atau
 
sebutan lain.
 
(3)
 
Unsur
 
Pemerintah
 
Desa
 
sebagaimana d
i
maksud
 
pada
 
ayat
 
(
2
), adalah
 
Kepala
 
Seksi
/
Kepala Urusan
 
yang
 
memiliki
 
kemampuan
 
dal
a
m
 
menjalankan tugas 
dan
 
fungsinya.
 
(4)
 
Unsur
 
Lembaga Kemasyarakatan
 
Desa
 
s
ebagaimana
 
dimaksud
 
pada
 
ayat
 
(
2
),
 
adalah
 
pengurus
 
dan/a
t
au anggota
 
organisasi Lembaga
 
Kemasyarakatan 
Desa
 
atau
 
sebutan
 
lain
 
yang
 
secara hirarkis
 
aktif dan
 
memiliki
 
kompetensi
 
 
dibidangnya.
 
(5)
 
Jumlah
 
personil
 
dalam
 
kepengurusan
 
TPK
 
ditetapkan dengan 
jumlah
 
ganjil 
yang
 
diangkat sesuai
 
deng
a
n
 
beban
 
kerj
a
 
serta rentang
 
kendali
 
kegiatan
,
 
sebagai berikut :
 
a.
 
dengan nilai
 
sampai dengan Rp. 200.000.000,
-
 
(dua ratus juta rupiah) 
sejumlah 
3
 
(tiga) orang;
 
b.
 
dengan nilai 
diatas Rp. 200.000.000,
-
 
(dua ratus juta rupiah) 
 
sejumlah
 
5 (lima) orang.
 
(6)
 
Untuk 
 
ditetapkan sebagai
 
anggota
 
T
PK
 
harus
 
memenuhi persyaratan
 
sebagai
 
berikut :
 
a.
 
memiliki
 
integritas,
 
disiplin
 
dan
 
bertanggung
 
jawab
 
dalam melaksanakan
 
tugas;
 
b.
 
mampu
 
mengambil
 
keputusan,
 
serta
 
tidak
 
pernah
 
terlibat
 
korupsi,
 
kolusi,
 
dan
 
nepotism
e;
 
c.
 
menandata
n
gani
 
pakta
 
I
ntegritas;
 
d.
 
tidak 
 
menjabat 
 
sebagai 
 
Anggota 
 
B
P
D, 
 
Kepala 
 
Desa, Sekretaris
 
Desa
 
dan
 
bendahara
 
di
 
Pemerintah
 
Desa; dan
 
e.
 
memiliki 
 
kemampuan 
 
kerja 
 
secara 
 
b
e
rkelompok 
 
dalam melaksanakan
 
setiap
 
tugas/pekerjaannya.
 
 
 
 
~
9
~