Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 2 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsu 1 P · h r penyelenggara emennta an Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan : tah di k pemern an yang menjal ewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sintang. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. 
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Ke =h Sintang. us .esehatan Kabupaten 
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selani , 
Unit Pelaksana Teknis Dinas s_ jutnya disebut Puskesmas adalah 
Kesehatan Kabupaten Sintan"&a unsur pelaksana operasional Dinas 
• 01.1052 
) 7, Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Sintang; 
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. 
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD 
pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku 
umum. 
10. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai 
BLUD Non PNS adalah pegawai yang diangkat menjadi pegawai di BLUD 
Puskesmas di Kabupaten Sintang yang dibiayai melalui Dana hasil Jasa 
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten 
Sintang. 
11. Pegawai kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan 
administrasi dan dinyatakan telah lulus tes/ seleksi penerimaan, dan 
menjalankan tugas sebagai tenaga kontrak selama 1 tahun dan dapat 
diperpanjang per tahun sesuai kebutuhan Puskesmas. 
12. Pegawai Harian Lepas adalah seorang yang telah memenuhi persyaratan 
administrasi dan telah dinyatakan memenuhi keterampilan untuk 
mengerjakan/melaksanakan tugas harian tertentu dengan masa selama 3 
(tiga) bulan. 
13. Gaji pokok adalah gaji yang diberikan kepada seorang Pegawai Non PNS 
berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
14.Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang dapat 
diberikan kepada Pegawai Non PNS di luar gaji pokok sesuai kemampuan 
keuangan Puskesmas. 
15. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara 
Puskesmas dengan Pegawai BLUD Non PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
16. Pembebasan Tugas Sementara Waktu adalah pembebasan tugas dal 
jangka waktu tertentu yang diberikan Puskesmas terhadap Pegawai pj, 
Non PNS karena kesalahan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan 
sehingga menyebabkan kerugian bagi Puskesmas. 
17. Waktu kerja adalah waktu di mana Pegawai BLUD Non PNS harus 
melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana ditetapkan oleh Pu sk 
( akt k · b · s esmas we tu cerja terbagi dalam 3 waktu yaitu: pagi, sore, malam ). 
18. Jam kerja adalah waktu di mana Pegawai BLUD N 
melaksanakan tgas/pekerjaan per hari sebagaiman '~"[,_"" harus 
Puskesmas (7 jam per 1 hari dan 40 jam per mi 1. etpkan oleh nggu. 
19. Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakuk 
Puskesmas di luar jam kerja yang ditetapkan p," untuk kepentingan sesmas. 
20. Upah lembur adalah imbalan beru 
Bi.up Non PNs yang meta.,[," "yang diberkan epada Pegawai 
perhitungan per jam. kelebihan jam kerja, dengan 
21. Rotasi... 
• 00 10 
2I. Rotai adalah prmindahan pegawa dar suntu bagan ke baginn yang lain 
dengan level yang wyens d lngkungan Puskcsrnas scsuai dengan 
kcbutuhan Pskrsrna 
22.Perngatan Ian adalah trguran yang dibenkan krpada Pegawai BL.UD 
Non 'NS yang mclakukan tindak pclanggaran dsiplun.