Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945 Pasal 3?
Dalam PEDOMAN PENG ENDALIAN GRATIFIKAS I Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , , Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang 
diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan 
!\., 
..... .. .. . '. ,-J ~ • ~ I: . I ~' 
I "j 
,. !' 
f tf' 
I I,. • • .. ~ ..... - ~ 
'I 
I j ".._: J 
., I ~ • • ... _, .. ~' 
. ~ ; 
;•: 
I' 
t • -~;.. 
. , . . ' J, •I 
- , .. .. ~ 
•.,. ., ' ~ )_, ~ 
., 
; l 
I•· 
f' ~ . . . 
i' J ,,, .••. r () 
[;' 
•, I 
, 
-,r·,; 
:, 
r• ,.I I. 
~' . . . 
I.: 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi 
Gratifikasi yang diterima: 
a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar 
penerimaan yang sah; 
b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran 
di luar penerimaan yang sah; 
c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, 
monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah; 
d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar 
penenmaaii yang san/ resmi dari Pemeriiitan Daerah; 
e. dalam proses penerimaan / promosi / mutasi pegawai; 
f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan 
kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan 
tugas dan kewenangannya; 
g. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama / kontrak/ 
kesepakatan dengan pihak lain; 
h, sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau 
setelah proses pengadaan barang dan jasa; 
i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/ 
tamu selama kunjungan dinas; 
j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher 
oleh Pejabat/ Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan Pemberi 
Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang 
diterima; 
k. dalam rangka mempengaruh kebijakan / keputusan/ 
perlakuan pemangku kewenangan; dan/ atau 
1. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan 
dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas Pejabat/ Pegawai. 
(2) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi 
kepada Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara 
lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan 
dengan kewajiban atau tugasnya. 
(3) Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara 
Melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada UPG di instansi terkait. 
(4) Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terhentuk, pelaporan 
disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi 
pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung.