Menurut Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 31?
Pasal Pasal 31 dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele_nggaraa_n Negara yang Bersih dan Bebas dari f0Jupsi~ Kolu si dan Nepotisme (Lembar an Negara Republik, pada , menyatakan:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor.lY.' 
Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 30 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
dilingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten, berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. 
(3) Camat merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan admistrator. 
(4) Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan 
administratif. 
(5) Kepala Seksi Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan 
pengawas. 
(6) Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan eselon 
IVb atau jabatan pengawas. 
(7) Pejabat Eselon Illb dan IV dilingkungan Kecamatan diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah. 
(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 
PEMBERBENTIAN DALAM JABATAN BABVI Pasal 29 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna masing-masing pejabat 
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan­ 
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku (2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan sebagai pelaksana Camat 
dapat menunjuk Kepala Seksi yang membidangi tugas yang sesuai untuk 
mewakili Camat. 
12 BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR .}/:(. ALI, M. Pd 
Pem · a Muda/Gol. IV/c 
NIP 19650913 199101 1 003 2017 
ten Muna Barat T Pj. Pasal 33 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. 
· Laworo 
\ ( o - c) I - Tahun 2017 Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 
Daerah dan/ atau Kecamatan. Pasal 32 
Pelayanan Umum SEKSI 
I Kesejahteraan Masyarakat SEKSI I Umum dan Kepegawaian 
KELURAHAN DESA I I I I I Perekonomian dan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban SEKSI SEKSI I I SU BAG 
Perencanaan,Keuangan,Asetdan 
Evaluasi I 
I I I :..:::-.~:: I AKI\) 
Kct;AMAIAN 
Pemerintahan SEKSI I I I I CAMAT I STRUKTUR ORGANISASI 
KECAMATANBARANGKA 
KABUPATEN MUNA BARAT (o- ()I - 2.c:;/J TANGGAL LAMPIRAN PERA TU RAN BUPATI MUNA BARA T 
NOMOR ; ~/ T AHUN 2017