Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor mo Tahun 1999?
Norma hukum dalam KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor mo Tahun 1999 tentang Pembentuk an Peraturan Perund ang-undangan (Lembar an, Pasal 9 berbunyi:

Pasal 8 (1) Subbangian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) dipimpin 
oleh Kepala Subbagian. 
(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur 
staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Pasal 7 (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Bidang. 
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 6 (1) Seretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) pimpin oleh 
sekretaris. 
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Dinas. Pasal 5 (5) Nomenklatur seksi pada bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada 
huruf c: 
a. Seksi Perencanaan Prasarana; 
b. Seksi Pembangunan Prasarana; 
c. Seksi Pengoperasian Prasarana. 
(6) Nomenklatur seksi pada bidang Pengembangan dan Keselamatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d: 
a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; 
b. Seksi Lingkungan Perhubungan; 
c. Seksi Keselamatan. 
6 (1) Tugas Sekretaris Dinas Perhubungan memberikan pelayanan teknis dan 
administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan. Pasal 13 Paragraf Kedua 
Togas dan Fungsi Sekretariat Dinas Perhubungan Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan 
fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh) dan pasal 11 (sebelas), 
mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di 
bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Bupati 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Pertama 
Togas dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan