Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN WALI  KOTA DEPOK Nomor 70 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN, khususnya BAB II - KEWAJIBAN, Pasal 4, adalah:

(1) Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala 
Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara 
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan dan risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan sebelum Wajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran pajak, dikenakan sanksi administratif berupa 
denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu 
rupiah) untuk setiap pelanggaran. 
7 
 
 (2) Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala 
Kantor yang memb idangi pelayanan lelang negara tidak 
melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota up. Kepala 
Badan Keuangan Daerah paling lambat setiap 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dikenakan sanksi admini stratif berupa 
denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ra tus lima puluh ribu rupiah) 
untuk setiap laporan yang tidak disampaikan dan/ atau 
terlambat disampaikan. 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ditagih d engan Surat Tagihan Denda (STD) dan 
merupakan penerimaan daerah yang dibayarkan ke Kas Daerah 
dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) . 
(4) Surat Tagihan Denda (STD) sebagaimana dimak sud pada 
ayat ( 3) akan dikirimkan berupa fil e elektronik kepada 
PPAT/PPATS/ Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang 
negara, melalui Aplikasi BPHTB online . 
(5) Surat Tagihan Denda (STD) sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini. 
(6) Surat Tanda Setoran (STS ) yang dikeluarkan oleh Bank 
pengelola Kas Daerah sebagai tempat pembayaran adalah 
merupakan bukti sah pembayaran sanksi administrasi sesuai 
Surat Tagihan Denda (STD) .