Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 18 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Laporan Harta K ekayaan Penyelenggara Negara 
yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar 
seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara 
yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang 
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara 
yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, 
atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan 
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 
negara sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 
disingkat KPK adal ah Lembaga Negara yang 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
bersifat independen dan bebas dari pengaruh 
kekuasaan manapun. 
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin p elaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
 
 4 Pasal 2 
 
(1) Maksud p enyampaian LHK PN yaitu untuk 
mencegah dan menjauhkan Penyelenggara 
Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah dari 
praktek korupsi, kolusi , dan nepotisme . 
(2) Tujuan p enyampaian LHK PN yaitu untuk 
membangun integritas Penyelenggara Negara di 
lingkungan Pemerintahan Daerah sehingga 
tercipta Penyelenggara Negara yang bersih dan 
berwibawa.