Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 8 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTABOGOR Nomor 8 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, khususnya , Pasal 18, adalah:

Undang -Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah -Daerah
Kota Besar dala m Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah
dengan Undang -Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang -Undang Nomor 16 d an 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota -Kota Besar
dan Kota -Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815)
34.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana -telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang -udang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetu juan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH .