Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor 7 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Bupati adalah Bupati Melawi. 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah. 
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
• Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
Denyelenggara Pemerintahan Desa. lo, « 
, "Pala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa. 
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga 
Vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil • ; 
Pendudk D arI 2. Per u esa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. _'8kat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa 3.,""la Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. 
"ll adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan keri K sa dan di:. . 'rja epala • p%, bpmpin seorang Kepala Dusun. aturan D id De esa a alah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 1 h 5. ,8etelah dibahas dan disepakati bersama BPD. olel Kepala 
&garan Pend. 'enc. napatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APp 
@na keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Desa adalah 
65 
~enangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di e 1 p " tah I ~ang Penyelenggaraan emerinta an Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 
~~pinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan 'esa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 
��wenangan berdasarkan hak asal usu! adalah hak yang merupakan warisan yang 
1. ; hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan mas! 
%rkembangan kehidupan masyarakat. 
�ewenangan lokal bersekala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
" ,oentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif 
ijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa 
asyarakat Desa. :usyawarah Desa a.tau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara 
" aadan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk 20. 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.