Apa bunyi lengkap Pasal 27 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, Pasal 27 dinyatakan:

Tanda bukti yang disyaratkan sebagai lampiran surat 
pertanggungjawaban lazimnya terdiri dari surat pertanggungj awaban dan 
tanda pelunasan (kwitansi) beserta bukti pendukung lainnya. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya tanda pelunasan 
(kwitansi) adalah sebagai berikut: 
Tanda bukti pelunasan/ pengeluaran dibuat atas nama 
dinas/lembaga/ satuan kerja/perusahaan dan tidak diperkenankan 
atas nama pribadi; 
Dalam tanda bukti pelunasan/ pengeluaran jumlah yang tertulis 
dengan huruf harus sama dengan yang tertulis dengan angka, tanggal 
pelunasan dan kode rekening pembebanan tanpa cacat baik coretan 
maupun penghapusan dan perubahan. 
Uraian dalam tanda bukti pelunasan/pengeluaran harus jelas dan 
sesuai dengan tujuan pengeluaran dana yang tercantum dalam DPA­
OPD; 
Tanda bukti pelunasan/penge luaran harus ditandatan gani oleh yang 
berhak menerima pembayaran, tanda tangan dilakukan dengan tinta 
hitam dan daya tahan tintanya terjamin (tidak luntur); 
Apabila yang berhak menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) orang 
maka tanda bukti pelunasan/pen geluaran yang menandatangani 
cukup 1 (satu) orang yang mewakili tetapi harus didukung oleh daftar 
nama-nama yang ditandatang ani oleh masing-masing penerima 
pembayaran; 
Dalam tanda bukti pelunasan/pengeluaran harus dicantumkan nama 
penerima pembayaran, dibubuhi tandatangan serta cap 
dinas/lembaga/satuan kerja/perusahaan yang bersangkutan secara 
jelas.