Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 73 Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006.
Redaksi dari Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 tentang , pada BAB VI - PENGADAAN (1) Setelah APBD ditetapkan, Unit Pengelola Barang sebagai, Pasal 73 menjelaskan:

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar 
inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/ atau 
bangunannya dilunasi. Pasal 72 (1) Penjualan atas rumah dinas daerah golongan Ill beserta 
atau tidak beserta tanahnya ditetapkan okh Bupati 
berdasarkan harga taksiran dan periilaiannya dilakukan 
oleh panitia penaksir dan panitia penilai yang dibentuk 
dengan Keputusan Bupati, 
(2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 
(3} Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan Ill 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disetor ke Kas 
Daerah. Pasal 71 dalam e. rumah dinas daerah dimaksud tidak seu 
sengketa; dan 
f. rumah dinas daerah yang dibangun diatas ~ '·uh yang 
tidak dirniliki oleh Pemerintah Daerah, mil ki untuk 
memperoleh hak atas tanah harus diproses terscndiri sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
operasional a. untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggar aan pem erintahan daerah; pertim bangan : Tuk ar menuk ar barang milik daerah dilaks anakan dengan 
' ( 1) Pasal 76 Bagian Ketiga 
Tukar Menukar ( 1) Pen jualan barang milik daerah selain tanah dan /a tau 
bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat 
persetujuan Bupati, 
(2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. pengguna mengajukan usul kepada Pengelola; 
b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang 
diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya; 
c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui 
atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan 
oleh Pengguna dalam batas kewenangannya; dan 
d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati 
atau DPRD, Pengelola mengajukan usul penjualan 
disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud. 
(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh 
Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada 
huruf d, dilakukan setelah mend apat persetujuan 
oleh Bupati atau DPRD; 
(4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah. Paragraf 5 
Penjualan Barang Milik Daerah 
Se lain Tanah dan/ a tau Bangunan