Apa substansi hukum dari Pasal 22 Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Nomor 1 Tahun 2004?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik, khususnya , Pasal 22, adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 
Tahun 2017, perlu menetapkan Besaran Tunjangan 
Komunikasi lntensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mempawah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan 'Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 
Anggaran 2018; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Mempawah ; Menimbang BUPATI MEMPAWAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN 
RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR~ TAHUN 2018 
TENTANG BUPATI MEMPAWAH 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT .. , .. ·;..~'-:~'-',.'.\';~1:~";'{J~~ . - - - .. 
, ... 
I 
' 
0 0 
3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) ; 0 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat IT di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 19?3 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); Mengingat a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 dan