Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 60 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 60 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Peme rintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur pen yelenggara Pemerintahan 
Daerah. 
6. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 
penyelenggaraan pelayanan pemakaman. 
7. Tempat Pemakaman Umum adalah t empat pemakaman yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah berupa areal tanah yang disediakan untuk keperluan 
pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan 
golongan. 
8. Tanah Makam adalah tempat untuk memakamkan jenazah seseorang yang 
telah meningg al dunia. 
9. Tanah Makam Cadangan /Pemesanan adalah petak tanah makam yang 
disediakan oleh Tempat Pemakaman Umum atas pemesanan seseorang yang 
tidak dimanfaatkan secara langsung untuk pemakaman. 
10. Tanah Makam Tumpang adalah petak tanah makam yang disediakan oleh 
Tempat Pemakaman Umum untuk memakamkan 2 (dua) jenazah atau lebih. 
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk 
keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan 
sosial dan atau badan keagamaan. 
12. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat 
pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus. 
3 13. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah seseorang yang telah 
meninggal. 
14. Kremasi adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal 
dan/atau kerangka jenazah. 
15. Tanah Wakaf adalah tanah yang diberikan secara sukarela oleh seseorang, 
badan hukum atau organisasi yang digunakan untuk tempat pemakaman. 
16. Badan Sosial adalah badan yang bergerak dibidang sosial yang sudah 
didaftarkan pada instansi berwenang baik yang berbadan hukum maupun 
yang tidak berbadan hukum. 
17. Badan Keagamaan adalah badan yang bergerak dibidang keagamaan yang 
sudah didaftarkan pada instansi berwenang baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan hukum. 
18. Pejab at yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
pengelolaan dan pelayanan pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
19. Jenazah orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai keluarga/ahli 
waris atau pihak yang ber tanggungjawab atas jenazah yang bersangkutan. 
20. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana, dan utilitas. 
21. Rumah susun milik adalah bangunan gedung bertingka t yang dibangun dalam 
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian -bagian yang distrukturkan 
secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan 
merupakan satuan -satuan yang masing -masing dimiliki dan digunakan secara 
terpisah, terutama untuk t empat hunian yang dilengkapi dengan bagian 
bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 
22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 
23. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan 
mayat yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. 
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang -undangan retribus i diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah 
yang ber sangkutan. 
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 
28. Surat Ketetap an Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
 
4 29. Surat Tagihan Retribusi Daer ah yang selanjutnya disin gkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 
30. Rekening kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daera h dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang 
ditetapkan. 
31. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah. 
32. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Nilai Jual 
objek pajak lokasi tempat pemakaman dan lokasi perumah an. 
33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanj utnya disingkat RTRW adalah 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat. 
34. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDRTK 
adalah rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten Bandung Barat.