Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 23 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, pada BAB III - PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL, Pasal 8 menjelaskan:

Pengelolaan Media Sosial dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut: 
menentukan Khalayak sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi 
teknografis; 
memilih dan membuat Akun Media Sosial yang sesuai dengan Khalayak 
sasaran; 
menunjukkan Akun Media Sosial resmi Instansi; 
menunjukkan Petugas dan Pejabat; (sudah dijelaskan dalam didefinsi 
mengenai petugas dan pejabat) 
membuat dan mengungguh pesan dengan melakukan tagging; 
memantau percakapan; 
menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan Khalayak; 
menganalisis dan menyarikan seluruh masukan Khalayak sebagai umpan 
balik bagi pembuatan/perbaikan kebijakan; 
memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan 
sesuai dengan masukan dan aspirasi Khalayak; dan 
menyebarluaskan kebijakan dan tidak lanjut pelaksanaan program.