Apa bunyi lengkap Pasal 104 dalam PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA Nomor 15 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA Nomor 15 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019, pada , Pasal 104 dinyatakan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Ran cangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pem erintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
3. Undang -Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
 
 
 
 
SALINAN 
 
- 2 - 
 
 
 4. Undang -Undang Republik Indonesi a Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tent ang Perubahan Kedua Atas 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapa n, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelak sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Renc ana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
Tentang Penyusunan Rencana K erja Pemerintah Daerah 
Tahun 2019; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 201 9.