Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 57 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN  WALIKOTA PONTIANAK Nomor 57 Tahun 1945 tentang HARG A SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Kota Pontianak. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai urusan penyelenggara 
Pemerintah an daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Ponti anak. 
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik un tuk hunian atau 
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus. 
7. Bangunan Gedung Negara /Daerah adalah bangunan gedung untuk 
keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik 
Negara/Daerah seperti g edung kantor, gedung sekolah, gedung rumah 
sakit, gudang dan rumah negara dan diadakan dengan sumber 
pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah. 
8. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangun an gedung yang 
diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan 
konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik 
merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, 
maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ad a dan/atau lanjutan 
pembangunan bangunan gedung yang belum selesai dan/atau perawatan 
(rehabilitasi, renovasi, restorasi). 
 
 
 
 
jdih.pontianakkota.go.id