Menurut Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, pada BAB III - RUANG LINGKUP, menyatakan:

(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan 
tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. 
(2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh 
Bupati atas usul Pengguna Barang. 
(3) Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
, berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban 
kerja, Iokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan 
objektif lainnya. 
(4) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
berwenang dan bertanggung jawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk unit 
kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang; 
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang 
milik daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna 
Barang; 
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah 
yang berada dalam penguasaannya; 
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
unit kerja yang dipimpinnya; 
e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya; 
f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang 
milik daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna 
Barang; 
g. menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang 
dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada 
Pengguna Barang; 
h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik 
daerah kepada Pengguna Barang; 
1. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan 
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan t g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ a tau 
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak 
dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 
h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik 
daerah; 
1. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas 
penggunaan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya;dan 
J. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna 
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) 
yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. 
(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. .. 
. • 
Bagian Keenam 
Pengurus Barang Pengelola