Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, BAB II - NILAI-NILAI DASAR, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
4. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan 
perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup 
sehari -hari. 
5. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis 
Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah 
Kabupaten Flores Timur yang bertugas melakukan penegakan 
pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan 
oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores 
Timur. 
6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan 
Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik. 
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah . 
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian a tau 
Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk. PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
FLORES TIMUR. Menetapkan MEMUTUSKAN: Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4450); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);