Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Nomor 4 Tahun 2010?
Materi muatan PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Nomor 4 Tahun 2010 tentang PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provi nsi Kalimantan Barat. 
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
3. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi 
Kalimantan Barat. 
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka U saha Provinsi Kalimantan 
Barat. 
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha 
Provinsi Kalimantan Barat. 
6. Karyawan adalah mereka yang bekerja pada Perusah aan Daerah Aneka 
Usaha Provinsi Kalimantan Barat. 
7. Modal dasar adalah modal utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi 
Kalimantan Barat dari kekayaan yang dipisahkan. 
8. Modal disetor adalah sebagian dana atau uang yan g telah disetorkan untuk 
modal dasar. 
9. Cadangan umum adalah persediaan/simpanan yang di dapat dari penyisihan 
sebagian laba yang digunakan untuk kejadian-kejadia n yang tidak dapat 
diduga. 
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah se lanjutnya disingkat 
RKAPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang 
disusun oleh Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan 
Barat. 
 4