Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 Pasal 33?
Dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, BAB IV - BANTUAN SOSIAL, Pasal 33 mengatur sebagai berikut:

Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan 
laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati 
melalui PPKD dcngan tembusan SKPD terkait dan 
Inspektorat Kabupaten Kotabaru. 
Penerima Bantuan Sosial berupa barang 
menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial 
kepada Bupati mclalui SKPD terkait dengan tembusan 
PPKD dan Inspektorat Kabupaten Kotabaru. 
Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara 
formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial 
yang diterimanya. 
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas 
pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi: 
Usulan dan calon penerima Bantuan Sosial kepada 
Bupati; 
Keputusan Bupati tentang penetapan daftar 
penerima Bantuan Sosial; 
Pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang 
menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima 
akan digunakan sesuai dengan usulan; dan 
Bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Sosial 
berupa uang atau bukti serah terima barang atas 
pemberian Bantuan Sosial berupa barang. 
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Bantuan 
Sosial yang tidak direncanakan meliputi: 
usulan dari calon penerima Bantuan Sosial dan 
pertimbangan pejabat yang berwcnang; 
persetujuan Bupati dan/atau pejabat yang 
berwenang; dan 
tanda terima pembayaran/kuitansi. 
PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan 
Sosial kepada individu dan/atau keuarga yang tidak 
dapat dircncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 
30 Dcsember tahun anggaran berkenaan. (3) 
- 32 -