Apa norma yang terkandung dalam Pasal 110 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO Nomor 10 Tahun 2011?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO Nomor 10 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, khususnya , Pasal 110, memuat:

huruf g Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten; 
 b. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah yang penting guna membiayai 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di 
daerah; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor; 
 
Mengingat : 1. 
 
 
 
 
 
 
 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
 
2 
 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara an Negara yang Bersih dan Be bas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
 4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 4355); 
Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
3 
 7. Undang -Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perub ahan Kedua Atas 
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
 8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 9. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Prov insi 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4678); 
 10. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 
 
4 
 11. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 12. 
 
 
 
 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 
tentang Penyerahan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3410); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3528); 
 15. 
 
 
 
 
16. 
 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3530); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
5 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembina an dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 
 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 
Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor; 
 20. 
 
 
 
 
 
 
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan 
Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di 
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagekeo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 
2008 Nomor 2 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Nagekeo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 
6 
 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagekeo 
(Lembaran Daerah Kabup aten Nagekeo Tahun 
2009 Nomor 7) ; 
 22. 
 Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Kabupaten Nagekeo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 
2009 Nomor 5); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO 
dan 
BUPATI NAGEKEO 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR