Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 121 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 121 Tahun 2017 tentang perpajakan . (2j Nilai kinerja merupakan forrnulasi perhitungan dari indikator, pada BAB VI - PERHITUNGAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN, Pasal 10 dinyatakan:

(1) Perhitungan nilai indikator disiplin memperhatikan 
kriteria pemberian izin sebag ai beriku t: 
a. Izin yang bersi fat darurat diberikan kepada PNS yang 
keluarga terdeka tnya menderita sakit atau men ingg al 
dunia atau kejadiaan lainn ya yang menyebabkan PNS 
yang bersangkutan harus menin ggalkan kantor pada 
saat itu juga deng an ketentuan mak simal 2 (dua ) hari 
kcrja tanpa pcmbcritahuan tcrtulis dan pada hari 
ketiga yang bersangkutan wajib menyamp aikan 
pemberitahuan secara tertuli s kepada atasan. Apabila 
pada hari ketiga PNS yang bersangkutan belum 
men yamp aikan pemberitahuan tertu lis maka yang 
bersangkutan dianggap tanpa berita sejak hari ketiga 
tersebut; dan 
b. Izin karena alasan lain maksimal 3 
dengan didahului pemberitahuan 
kepada atasan. (tiga) hari kerja 
secara tertulis 
(2) Selain memperhatikan kriteria pemberian 1Zlil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian 
izin karena alasan sakit juga dapat diberikan dengan 
kriteria sebagai berikut: 
a. Izin yang diberikan kepada PNS yang sakit mendadak 
dan harus scgcra mcndapatkan pcnanganan mcdis 
untuk menjalani rawat inap dengan ketentuan 
maksimal 3 (tiga) hari kerja tanpa pemberitahuan 
tertulis, dan pada hari keempat PNS yang 
bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan 
dari dokter. Apa!:}Ua pad.a ll;;ui keernpat !'NS 
dimaksud belum menyampaikan surat keterangan 
dokter, maka Pimpinan yang bersangkutan 
diwajibkan melakukan klarifikasi secara tertulis 
menyangkut keberadaan PNS yang bersangkutan 
yang dituangkan dalam bentuk surat pemyataan 
klarifikasi kondisi kesehatan PNS tersebut. 
b. Izin yang diberikan kepada PNS yang akan menjalani 
perawatan medis/ medical eek up di rumah sakit 
maksimal 12 (dua belas) hari kerja, dengan 
pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit 
kerjanya disertai surat keterangan dokter; 
c. Izin yang diberikan kepada PNS yang sakit namun 
yang bersangkutan hanya rawat jalan maksimal 
3 (tiga} hari dan sesudahnya dapat diperpanjang 
sampai dengan 2 (dua) kali, dengan ketentuan harus 
menyampaikan surat keterangan dari dokter ; dan 
d. dalam hal pelaksan aan izin sakit telah melampaui 
kriteria sebag aim ana dimaksud pada huruf a, huruf 
b, dan huruf c, maka PNS yang bersangku tan 
dianggap tanpa berita/ alpa. 
(3) Guru-guru yang belum dapa t melaksanakan tugas 
mengajar karena anak didik (murid) sedang 
melak sanakan liburan, tidak men gurangi bobot kinerja 
yang diper olehnya ; 
(4) Dokter atau parame dis yang melaksanakan tugas pada 
malam hari di rumah sakit , puskesmas , puskesmas 
pcmban tu dan polindcs sclama 1 x 24 jam, dan Pcgaw ai 
Nege ri Sipil lainnya yang melaksanak an Surat Perintah 
Perjalanan Dinas dan/atau melaksan akan lembur 
meleb ihi ketentuan jam kerja yang telah ditentukan 
sehingg a mendapat dispen sasi tidak masuk kerja pada 
hari berikutnya ( 1 hari) oleh atasan yang bersangkutan, 
tidak men gurangi bobot dalam penilai an kinerjanya. 
(5) Bagi PNS yang tidak menandatangani Daftar Hadir Apel 
Pagi dan Sore dan tidak melaku kan sidik jari pada mesin 
absensi (Fingerprint) karena melaksanakan tugas di luar 
kantor berdasarkan perin tah Kepala Perangkat Daerah 
atau karena men ghadiri rapat resmi, maka tidak 
I 
mengurangi bobot dalam perhitungan kinerja indikator 
disiplin yang bersangkutan. 
(6) Bagi PNS yang melaksanakan tugas di luar kantor 
diwajibkan melampirkan Surat Keterangan dari pimpinan 
yang bersangkutan secara berjenjang. 
(7) bagi Pcjabat Esclon II yang mclaksanakan tugas 
kedinasan atau mendapatkan perintah langsung dari 
atasan, kepada yang bersangkutan melampirkan surat 
Rekomendasi dari Sekretaris Daerah, dan apabila 
Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau 
berhalangan maka surat Rekomendaei dapat 
ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah, Serta 
untuk Pejabat Eselon III, IV dan staf melampirkan surat 
Rekomendasi dari Pimpinan perangkat Daerah yang 
bersangkutan.