Bagaimana redaksi normatif Pasal 33 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72Tahun Nomor TAHUN Tahun 2011?
Norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72Tahun Nomor TAHUN Tahun 2011 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, BAB V - KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KERJA, SUMBER DANA, Pasal 33 berbunyi:

(1)Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi LKD.
(2)Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
meliputi :
a.Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
b.Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c.Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan
pemberdayaan LKD;
d.Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan serta
pemberdayaan LKD;
e.Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD;
f.Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD; dan
g.Memberikan penghargaan atas prestasi yang diperoleh LKD.
(3)Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a.memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD;
b.memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD;
c.memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d.memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
e.memfasilitasi kerjasama antar LKD dan kerjasama LKD dengan pihak ketiga;
f.memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
g.memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.