Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Jayapura. 
4. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Uang Makan 
adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil. 
5. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan 
Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut 
hadir pada hari kerja. 
6. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat 
Daftar Gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama 
Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 
1 (satu) bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil. 
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh 
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat 
pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. 
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Distrik dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.