Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 39 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI BANYUWANGI Nomor 39 Tahun 2018 tentang NAMA – NAMA JABATAN PELAKSANA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Pera turan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; 
3. Bupati adalah Bu pati Banyuwangi; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; 
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, 
Badan Daerah, dan Kecamatan; 
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah; 
6 
 
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang –undangan; 
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon 
Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat sesuai dengan ketentuan 
perundang -undangan untuk menduduki jabatan pemerintahan; 
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warg a negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan; 
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 
Pemerintah ; 
11. Jabatan Fu ngsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu ; 
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pel ayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan; 
13. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang bertanggung jawab memimpin 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan 
14. Jabatan pengawas adalah Jabata n yang bertanggung jawab mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 
15. Jabatan pelaksana Adalah Jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan 
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan.