Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 47 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004.
Redaksi dari Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, pada BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 47 menjelaskan:

(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
TPK mengajukan Surat Permintaan Pemba yaran (SPP) kepada Kepala 
Desa. 
(2) Pengajuan Surat Permintaan Pem bayaran (SPP) sebagaiman a dimaksu d pada 
berpe doman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan 
Barang / Jasa di Desa. 
• • 
Bagian Keempat 
Pertanggungjawaban