Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Substansi Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , khususnya , Pasal 8, memuat:

( 1) Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung 
dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan 
lokasi yang diatur dalam RTRW dan/ atau RTBL Kabupaten dan persyaratan 
yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung. 
(2) Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Bupati melalui penerbitan 
lMB. 
(3) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dan penetapan oleh 
Pemerintah Daerah. Pasal 7 b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, 
poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya; 
c. bangunan gedung kebudayaan sepert.i bangunan museum, gedung kesenian, 
bangunan gedung adat dan sejenisnya; 
d. bangunan gedung laboratorium sepert.i bangunan laboratorium fisika, 
laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya; dan 
e. bangunan gedung pelayanan umum sepert.i bangunan stadion, gedung olah 
raga dan sejenisnya. 
(5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat 
kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai 
tingkat risiko bahaya yang tinggi, sepert.i reaktor nuklir, instalasi pertahanan 
keamanan dan bangunan sejenis lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. 
(6) Bangunan gedung lebih dari sa.tu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih 
dari 1 (satu) fungsi dapat berbentuk: 
a. bangunan rumah bersatu dengan toko (ruko); 
b. bangunan rumah bersatu dengan kantor (rukan); 
c. bangunan rumah bersatu dengan ruang usaha lainnya; 
d. bangunan gedung mal- apartemen; 
e. bangunan gedung mal-perkantoran;dan 
f. perhotelan, dan sejenisnya. 
b. Klasifikasi tingkat Permanensi melipu ti : 
1. bangunan gedung darurat atau sementara yaitu bangunan gedung yang 
karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai 5 (lima) 
ta.bun; 
2. bangunan gedung semi permanen yaitu bangunan gedung yang karena 
fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 5 (lima) ta.bun 
sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan 
3. bangunan gedung permanen yaitu bangunan gedung yang karena 
fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 15 (lima belas) 
ta.bun. 
c. Klasifikasi tingkat Risiko Kebakaran meliputi: 
1. bangunan gedung tingkat Resiko kebakaran rendah yaitu berupa 
bangunan gedung yang karena fungsinya, Desain, penggunaan bahan 
dan komponen unsur pembentukanya, serta kuantitas dan kualitas 
bahan yang ada didalamnya memiliki tingkat mudah terbakar rendah 
sebagairnana angka klasifikasi risiko bahan kebakaran 7 (tujuh); 
2. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran sedang yaitu berupa 
bangunan gedung yang karena fungsinya, Desain, penggunaan bahan 
dan komponen unsur pembentukannya, serta kuantitas dan kualitas 
bahan yang ada didalamnya memiliki tingkat mudah terbakar sedang 
sebagaimana angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 5 (Hrna) dan 6 
(enam); 
3. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran tinggi yaitu berupa bangunan 
gedung karena fungsinya, Desain, pengunaan bahan dan komponen 
unsur pembentukannya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada 
didalamnya memiliki tingka.t mudah terbakar tinggi hingga sangat tinggi 
sebagaimana angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 3 (tiga) dan 4 
(empat); dan 
4. angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada 
angka 1, 2 dan 3 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 
d. Klasifikasi zonasi gempa bumi dan tsunami: 
1. klasifikasi zonasi gempa didaerah termasuk zonasi 4 (empat) dan zonasi 
5 (lima) yang dapat dirinci dengan mikro zonasi pada kawasan-kawasan 
dalam Daerah. 
2. klasifikasi zonasi tsunami di Daerah termasuk zonasi 4 (empat) yaitu 
kawasan-kawasan sepanjang pesisir pantai dalam kawasan Daerah. 
3. angka klasifikasi zonasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 
e. Klasifikasi lokasi bangunan meliputi : 
1. bangunan gedung di lokasi renggang yaitu bangunan yang terletak pada 
KDB kurang dari 40°/o dan daerah pinggiran/luar kota sebagaimana 
diatur dalam RTRW; 
2. bangunan gedung di lokasi sedang yaitu bangunan yang terletak pada 
KDB antara 40o/o sampai 60°/o dan daerah pemukiman sebagaimana 
diatur dalam RTRW; dan 
3. bangunan gedung di lokasi padat yaitu bangunan yang terletak pada 
KDB lebih dari 60°/o dan daerah perdagangan/ pusat kota sebagaimana 
diatur dalam RTRW. 
f. Klasifikasi ketinggian bangunan gedung meliputi: 
1. bangunan gedung bertingkat rendah yaitu bangunan dengan ketinggian 
antara 1 (satu) sampai 4 (empat) lantai; 
2. bangunan gedung bertingkat sedang yaitu bangunan dengan ketinggian 
antara 4 (empat) sampai 8 (delapan) lantai; 
Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pekerjaan Umum atau Instansi yang ditunjuk 
menyelenggarakan pendataan bangunan gedung sesuai dengan Peraturan 
perundang-undangan. Pasal 10 (1) Bupati menetapkan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung 
berdasarkan f ungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan a tau 
perubahan pada bangunan gedung melalui penerbitan IMB, kecuali untuk 
bangunan gedung dengan fungsi khusus. 
(2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru. 
(3) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pemilik dalarn bentuk rencana teknis 
bangunan gedung sesuai dengan peruntukan ruang yang diatur dalam RTRW 
Kabupaten dan/atau RTBL. 
(4) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan 
pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan 
gedung baru. 
(5) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) melalui proses penerbitan IMB baru. 
(6) Perubahan klasifikasi gedung harus melalui proses revisi IMB. 
(7) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan 
perubahan data fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung dan/atau 
kepemilikan bangunan ged ung. 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 g. Klasifikasi kepemilikan meliputi: 
1. bangunan gedung milik Negara/Daerah yaitu bangunan yang 
kepemilikannya oleh Negara/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah 
termasuk kepernilikan bangunan oleh yayasan-yayasan yang 
dibentuknya yang tidak bersifat komersial dan mumi untuk pelayanan 
masyarakat; 
2. bangunan gedung milik perorangan yaitu bangunan yang kepemilikannya 
oleh pribadi/ perorangan; dan 
3. bangunan gedung milik badan usaha yaitu bangunan yang 
kepemilikannya oleh badan usaha swasta dan/ atau badan usaha rnilik 
Negara, milik Pemerintah Provinsi, milik Pemerintah Daerah untuk 
pelayanan jasa usaha atau usaha umum. 3. bangunan gedung bertingkat tinggi yaitu bangunan dengan ketinggian 
lebih dari 8 (delapan) lantail; dan 
4. ketinggian ruangan lebih dari 5,5 (lima koma lima) dihitung sebagai 2 
(dua) lantai. 
(1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah milik sendiri atau milik 
pihak lain yang status t.anahnya jelas dan atas izin pemilik tanah. 
(2) Bukti status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa : 
a. Sertifikat hak atas tanah; 
b. Akta jula beli; 
c. Girik; dan 
d. bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah. 
(3) Pada pembangunan gedung diatas/bawah lahan yang pemilikannya pihak lain 
(program, badan usaha atau Pemerintah Daerah) pemilik bangunan gedung 
harus membuat perjanjian pemanfaatan t.anah secara tertulis dengan pihak 
pemilik t.anah. 
(4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan 
batas waktu berakhirnya status hak atas tanah. 
(5} Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus 
dibangun di atas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkan izin dari 
Bupati. Pasal 12 Paragraf 1 
Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagian Kedua 
Persyaratan Administratif ( l) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyarat.an administratif dan 
persyarat.an teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. 
(2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi : 
a. status hak atas tanah dan/ atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas 
tanah; 
b. status kepemilikan bangunan gedung, dan 
c. IMB. 
(3) Persyaratan telmis bangunan gedung meliputi : 
a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas : 
1. persyaratan peruntukan lokasi; 
2. intensitas bangunan gedung; 
3. arsitektur bangunan gedung; 
4. pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu; dan 
5. rencana tata bangunan dan lingkungan. 
b. persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri atas: 
1. persyaratan keselamatan: 
2. persyaratan kesehat.an; 
3. persyaratan kenyamanan; dan 
4. persyaratan kemudahan. Pasal 11 Bagian Kesatu 
Umum BAB III 
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUXG 
(3) Setiap rehabilitasi sedang dan rehabilitasi berat secara renovasi bangunan 
gedung dan/ a tau prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
huruf b dengan peralihan fungsi bangunan gedung wajib kembali 
memiliki dokumen baru IMB. 
(4) Setiap rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib 
mengikuti ketentuan-ketentuan dalarn keterangan rencana iadvis plann.in.g} 
untuk lokasi yang bersangkutan. kegiatan 
IMB dari (1) Setiap perorangan atau badan yang melakukan rencana 
pembangunan gedung/ mendirikan gedung wajib memiliki dokumen 
Bupati, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus. 
(2) Bupati menerbitkan IMB untuk kegiatan pembangunan: 
a. pembangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung; 
b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung 
meiputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan 
c. pemugaran/pelestarian. Pasal 14 Paragraf 3 
Izln Mendirikan Bangunan tIMB} (I) Setiap pemilik bangunan gedung harus memiliki surat bukti kepemilikan 
bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Bupati, kecua1i kepemilikan 
bangunan gedung dengan fungsi khusus. 
(2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan 
bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan 
kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung. 
(3) Status kepemilikan rurnah adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh 
masyarakat hukurn adat bersangkutan berdasarkan norma dan kearifan lokal 
yang berlaku dilingkungan masyarakatnya. 
(4) Penga1ihan hak kepemilikan bangunan gedung kepada pihak lain harus 
dilaporkan kepada Bupati untuk diterbitkan surat keterangan bukti 
kepemilikan baru. 
(5) Penga1ihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
oleh pemilik bangunan gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, 
terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah. 
(6) Status kepemilikan rurnah adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh 
masyarakat hukum adat bersangku tan berdasarkan norma dan kearifan lokal 
yang berlaku dilingkungan masyarakatnya, 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembuktian kepemilikan bangunan 
gedung kecuali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Bupati. Pasa1 13 Paragraf2 
Status Kepemilikan Bangunan Gedung (6) Bangunan gedung yang akan dibangun diatas tanah milik sendiri atau diatas 
tanah milik orang lain yang terletak dikawasan rawan bencana aJam harus 
mengikuti persyaratan yang diatur da1am RTR.W /RDTR/RTBL/Rencana zonasi 
Daerah. 
(5) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum atau Instansi yang ditunjuk, 
wajib rnemberikan surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada setiap calon pemohon IMB sebagai dasar 
penyusunan rencana teknis bangunan gedung. 
(6) Permohonan IMB sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dilampiri dengan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 
(7) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : 
a. surat permohonan izin mendirikan bangunan, yang bentuknya ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati; 
b. surat bukti tentang status hak atas tanah.berupa sertifikat tanah hak milik/ 
HGB/HGU /HPL/Hak pakai, at.au status hak atas tanah lainnya yang berupa 
girik, pethuk, akta jual beli, dan akta/bukti kepemilikan lainnya; 
c. surat perjanjian tertulis antara pemegang hak atas atas tanah pemilik tanah 
dan pemilik bangunan gedung jika pembangunan gedung dilaksanakan 
diatas lahan yang bukan miliknya; 
d. surat bukti tentang status bangunan gedung atau IMB yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Daerah jika pembangunan gedung berupa rehabilitasi/ 
renovasi/ perbaikan / perawatan /perubahan/penambahan/ pengurangan;dan 
e. dokumen/ surat surat Iainnya yang terkait. 
(8} Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan 
penggolongannya, meliputi : 
a. rencana teknis bangunan gedung meliputi: 
1 . bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana meliputi 
rurnah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; 
2. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sampai dengan dua 
lantai; 
3. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana dua 
lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya. 
b. rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum. 
c. rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus. 
d. rencana teknis bangunan gedung kedutaan besar negara asing dan 
bangunan gedung diplomatik lainnya. 
(9) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: 
a. Data umum bangunan gedung memuat informasi mengenai : 
1. fungsi/klasifikasi bangunan gedung; 
2. luas lantai dasar bangunan gedung; 
3. total luas lantai bangunan gedung; 
4. ketinggian/jumlah lantai bangunan; dan 
5. rencana pelaksanaan. 
b. Rencana teknis bangunan gedung disesuaikan dengan penggolongannnya, 
meliputi : 
I. gambar pra rencana bangunan gedung yang terdiri dari: 
a) gambar site plan/ situasi, 
b) gambar denah, 
c) gambar tampak, dan 
d) gambar potongan; 
2. spesifikasi teknis bangunan gedung; 
3. rancangan arsitektur bangunan gedung; 
4. rancangan struktur secara sederhana/prinsip; 
( 1) Dokumen Permohonan IMB disampaikan/ diajukan kepada Instansi Pelayanan 
Perizinan Terpadu. 
(2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh 
instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang bangunan gedung. 
(3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan lMB sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) kepada Camat. 
(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mempertimbangkan faktor : 
a. efisiensi dan efektivitas; 
b. mendekatkan pelayanan pemberian lMB kepadamasyarakat; 
c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan 
yang rnampu diselenggarakan dikecamatan; dan 
d. kecepatan penanganan penangguJangan darurat dan rehabilitasi bangunan 
gedung pasca bencana. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 Paragraf 5 
Kelembagaan (l) Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun diatas dan/atau 
dibawah tanah, air, atau prasarana dan sarana urnurn harus mendapatkan 
persetujuan dari instansi terkait. 
(2) lMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib mendapat pertimbangan teknis TABG dan dengan mempertimbangkan 
pendapat masyarakat. 
(3) Pembangunan bangunan gedung sebagairnana dimaksud pada ayat (ll wajib 
mengikuti standar teknis dan pedoman yang terkait. Pasal 15 Paragraf4 
IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau 
Prasarana/Sarana Umum 5. rancangan utilitas bangunan gedung secara prirrsip; 
6. spesifikasi umum bangunan gedung; 
7. perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih 
dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enarn) meter; 
8. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal); 
9. rekomendasi instansi terkait. 
( 10) Pembayaran retribusi IMB dilakukan setelah Bupati memberikan persetujuan 
atas dokumen rencana teknis. 
( 11) Berdasarkan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10) 
Bupati menerbitkan IMB sebagai izin untuk dapat memulai pembangunan. 
(1) Bangunan gedung harus dise1enggarakan sesuai denga.n peruntukan lokasi 
yang telah ditetapkan dalam : 
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; 
b. Rencana Detail Tata Ruang Daerah; dan 
c. RencanaTata Bangunan dan Lingkungan dari lokasi bersangku tan. 
(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai rencana tata ruang 
dan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada masyarakat secara cuma-cuma. 
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi Keterangan Rencana 
Kabupaten yang terdiri dari : 
a. persyaratan peruntukan lokasi/jenis pemanfaatan ruang/peruntukan 
fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang 
bersangku tan; 
b. persyaratan ketinggian maksirnum bangunan gedung yang diizinkan 
dilokasi yang bersangkutan; 
c. persyaratan jumlah lantai/lapis bangunan dibawah permukaan tanah dan 
koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun 
dibawah permukaan tanah; 
d. persyaratan garis sempadan dan jarak bebas rninimun bangunan gedung 
yang diizinkan; 
e. persyaratan koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan; 
f. persyaratan koefisien lantai (KLB) maksimum yang diizinkan; 
g. persyaratan koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diizinkan; 
h. persyaratan jaringan utilitas kota; 
1. persyaratan-persyaratan bangunan; 
j. persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan; Pasal 20 Paragraf2 
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 7 
meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Pasal 19 Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 
meliputi persyarat.an peruntukan, intenaitas, arsitektur dan pengendalian dampak 
Lingkungan bangunan gedung. Pasal 18 Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan 
Lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan. Pasal 17 Paragraf 1 
Umum Bagian Ketlga 
Persyaratan Teknls Bangunan Gedung 
Koefislen Dasar Bangunan (KDB)