Apa norma yang terkandung dalam Pasal 64 pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013?
Substansi pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, khususnya BAB IX - TATA CARA PENGHAP USAN PIUTANG PAJAK, Pasal 64, memuat:

harus memenuhi persyaratan : 
a. satu Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SK.PD; 
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 
d. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan; 
e. dikemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut penghitungan wajib 
pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatann ya; 
-25- 
f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal cliterimanya 
SPPT atau SKPD, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaann ya; dan 
g. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak:, dan dalam hal surat 
keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak : 
1. ha.rus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk wajib pajak orang 
pribadi dengan pajak yang terutang lebih banyak dari 
Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah) atau wajib pajak badan; atau 
2. harus d.ilampiri dengan surat kuasa untuk wajib pajak orang pribad.i 
dengan pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta 
rupiab). 
(2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 
64 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan : 
a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama; 
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 
c. pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.200.000,00 
(dua ratus ribu rupiah); 
d. dia jukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 
e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat; 
f. dilam piri SPPT yang cliajukan keberatan; 
g. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan 
wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan 
Keberatannya;dan 
h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal cliterimanya 
SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat 
dapat menunju.kkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan diluar kekuasannya. 
(3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk 
memproses Surat Keberatan adalah : 
a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disam paikan secara langsung 
oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas Pendapatan 
Daerah atau petugas lain yang ditunjuk; atau 
b. tanggal tan da pengi.rim an surat keberatan dalam hal disam paikan 
melalui pos dengan bukti pengirim an surat. 
(4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai 
dengan : 
a. fotokopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak 
dalam ha! clikuasakan ; 
b. fotokopi bukti kepemilikan tanab; 
c. fotokopi ljin Mendirikan Bangunan (IMBJ; dan/atau 
d. fotokopi bukti pendukung lainn ya.