Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Nomor 0 Tahun 2009?
Norma hukum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Nomor 0 Tahun 2009 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN , BAB I - KETENTU AN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau. 
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau . 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Pemerintah Daerah adalah Gubemur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 
penyelenggara pemerintahan daerah . 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 
6. Dinas Daerah yang selan jutnya disebut dinas adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah. 
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
Kabupaten Sekadau . 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sekadau . 
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sekadau. 
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
Kabupaten Sekadau . 
11. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Kepala Daerah dan/atau Desa dan dari 
Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota 
kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu . 
13. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan . 
14. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktu ral. 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan hak 
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
BABII 
JUML AH, NAMA DAN WIL AYAH KERJA