Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 3 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan DPRD Kabupaten 
Kutai Barat men urut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Barat dan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 
daerah se suai dengan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku. 
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. 
7. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas 
adalah Organisas i yang dibentuk oleh pemerintah 
Kampung /Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang 
disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk 
melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan 
memperkecil akibat bencana, serta ikut memeli hara keamanan, 
- 3 - 
 
Perbup -Kubar/180/2018 ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial 
kemasyarakatan. 
8. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 
umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dal am Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
9. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya 
disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah, adalah Pemilu untuk memilih 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
10. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia 
yang di bentuk oleh KPUD Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan 
Pemilu di Tingkat Kecamatan atau nama lain. 
11. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia 
yang dibentuk oleh KPUD Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan 
Pemilu di Tingkat Kampung atau nama lain/ Kelurahan. 
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut 
KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk 
menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. 
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah te mpat 
dilaksanakannya pemungutan suara.