Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor /3 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MELAWI Nomor /3 Tahun 2017 tentang NDAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA $1;ANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

eturan Bupati ini yang dimaksud dengan : " , «dalah Kabupaten Mclawi. 
peera! d:lab P .: jntah Daerah adalah 'emerintah Daerah Kabupaten Melawi. emc · Mele ti adalah Bupati telaw1. 
""- ~alah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
wcnang untuk mcngatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
«asyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau 
Mak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
esatuan Republik Indonesia. 
pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Melawi. 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelcnggara pemerintahan Desa. 
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 
fepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan 
?ngelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 'rangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, 
fepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. 
endahara adalah unsur staf sckretariat dcsa yang membidangi urusan ad '. mstrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 
l,cnghasdan tctap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan rank 
',KKat Desa secara teratur setiap bulannya. "angan Kcpala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan 
""Pada Kcpala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap. 
["angan Pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, Wakil 
"a, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi awas; . n, an terhadap Pemerintah Desa. 
,""ran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
Saran p Mel · gga, 'Cendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 1law1. 
nc," " Fendapatan dan Bclanja Dcsa, selanjutnya discbut APBDesa adalah 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.