Bagaimana redaksi normatif Pasal 63 dalam Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014?
Norma hukum dalam Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, BAB XII - SANKS! ADMINISTRATIF, Pasal 63 berbunyi:

(1) Orang perorangan dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 58, Pasal 62 ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3), dikenai sanksi administratif. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pembatasan kegiatan pembangunan; 
d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan 
pembangunan; 
e. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan 
perumahan atau permukiman; 
f. penguasaan sementara oleh pemerintah daerah (segel); 
g. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu 
tertentu; 
h. pembatasan kegiatan usaha; 
1. pembekuan izin mendirikan bangunan; 
J. pencabutan izin mendirikan bangunan; 
k. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; 
1. perintah pembongkaran bangunan rumah; 
m. pembekuan izin usaha; 
n. pencabutan izin usaha; 
o. pembatalan izin-izin yang dimiliki; 
p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu ; 
q. pencabutan insentif; 
r. pengenaan denda adrninistratif; dan / a tau 
s. penutupan lokasi. 
(3) Pengenaan sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan . 
(4) Setiap Pejabat yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan.t