Apa yang diatur dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 8 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 8 Tahun 2018 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Ra kyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.
6.Inspektur adalah Inspektur Kota Bogor.
7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan
atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi
dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal
Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah
NonKementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat
Kabupaten/Kota .
48.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang -undangan.
9.Sistem Pengendalian Intern Peme rintah yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern
yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10.Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran ,dan prioritas
pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
di pemerintah daerah.
11.Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien
sesuai denga n rencana dan ketentuan peraturan
perundang -undangan.
12.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.