Menurut Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam Republik Indonesia Nomor 5494); PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana, pada BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, menyatakan:

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri d ari : 
Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Sub Bagian Keuangan. 
Bidang Tata Lingkungan, membawahi : 
1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup; 
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan 
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya d an Beracun; 
dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi : 
1. Seksi Pengurangan Sampah; 
2. Seksi Penanganan Sampah; dan 
3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracu ndan Non 
Bahan Berbahaya dan Beracun. 
Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingku ngan Hidup, 
membawahi : 
1. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkunga n Hidup; 
2. Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingk ungan Hidup; dan 
3. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkunga n Hidup, 
membawahi : 
1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkunga n; 
2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan 
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 
UPTD, membawahi: 
Sub Bagian Tata Usaha 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 
Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang ya ng berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub B agian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
Masing-masing UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang b erada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Masing-masing Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin o leh Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke pada Kepala UPTD. 
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida k terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.