Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 40 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016 tentang keadaan yang, pada BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN RKPD, Pasal 40 menjelaskan:

Bappeda mengkoordinasikan penyelenggaraan
Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.
Musrenbang RKPD tingkat kabupaten dilaksanakan
tim penyelenggara yang ditetapkan oleh Bupati sesuai
dengan kebutuhan.
Peserta Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten
meliputi delegasi dari Musrenbang Kecamatan,
delegasi dari Forum S KPD, anggota DPRD Kabupaten
Pringsewu, unsur perguruan tinggi, usur organisasi
atau lembaga kemasyarakatan di tingkat kabupaten,
unsur lembaga perbankan, keterwakilan organisiasi
perempuan, LSM tingkat kabupaten, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda,
dan kelompok -kelompok masyarakat di tingkat
kabupaten.
Narasumber pada Musrenbang RKPD Tingkat
Kabupaten meliputi:
Gubernur Lampung atau yang mewakili;
Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu;
Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu;
unsur yang mewakili Forum SKPD;
unsur lainnya yang terkait.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten
dilaksanakan paling lambat minggu keempat setiap
bulan Maret.