Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3?
Dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 10 Tahun 2018 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA , BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut : 
Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) setiap 
bulan ; 
Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 350.000, - (tiga ratus lima p uluh ribu 
rupiah) setiap bulan ; dan 
Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 250.000, - (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan . 
Dalam hal Kepala Desa belum menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang besaran 
tunjangan Staf P erangkat Desa , besaran tunjangan Staf Perangkat Desa paling 
tinggi sebesar Rp. 125.000, - (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan . 
Dalam hal Kepala Desa belum menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
tunjangan BPD , besaran tunjangan BPD sebagai berik ut : 
Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 1 .200.000, - (satu juta dua ratus ribu 
rupiah) setiap bulan ; 
Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp . 750.000, - (tujuh ratus lima puluh 
ribu rupiah) setiap bulan ; 
Sekretaris BPD pal ing tingg sebesar Rp. 650.000, - (enam ratus lima puluh ribu 
rupiah) setiap bulan ; dan 
Anggota BPD paling tinggi sebesar Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) setiap 
bulan. 
Besaran tunjangan P emegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa paling tinggi 
sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rup iah) setiap bulan . 
Besaran tunjangan Koordinator P elaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, 
terdiri dari : 
5 
Koordinator P elaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa paling tinggi sebesar 
Rp. 850.000, - (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ; 
Pelaksana Kegiatan paling tinggi sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) 
setiap b ulan/kali , disesuai kan dengan waktu pelaksanaan atau banyaknya 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan ; dan 
Bendahara Desa yang diangkat dari staf pada Urusan Keuangan paling tinggi 
sebesar Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, 
sedangkan Bendahara Desa yang diangkat dari warga desa bersangkutan yang 
dipandang mampu paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus 
ribu rupiah) setiap bulan. 
Besaran tunjangan Pengelola Aset Desa, terdiri dari : 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa paling tinggi sebesar Rp. 750.000, - 
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ; 
Pembantu Pengelola Aset Desa paling tinggi sebesar Rp. 600 .000, - (enam ratus 
ribu rupiah) setiap bulan ; dan 
Petugas/Pengurus Aset Desa paling tinggi sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu 
rupiah) setiap bulan.