Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 53 Tahun 2014?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 53 Tahun 2014 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, Pasal 9 menetapkan:

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, 
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta 
menyelenggarakan sebagaian tugas Dinas di bidang perkebunan . 
 
(2) Untuk me laksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan ru musan kebijakan di bidang perke bunan; 
b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perkebunan; 
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perkebunan; 
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan . 
 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Bidang Perkebunan mempunyai uraian tugas : 
a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang 
perkebun an yang menjadi tugas dan kewenangannya; 
b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan 
mengkoordinasikan kegiatan di bidang perkebunan ; 
c. mempelajari peraturan perundang -undangan , kebijakan teknis, pedoman 
dan petunjuk teknis serta bahan -bahan lain yang berhubungan dengan 
bidang perkebunan ; 
d. menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan 
pemasaran hasil di bidang perkebunan ; 
e. merencanakan kebutuhan dan penyedi aan benih di bidang perkebunan ; 
f. mengawas peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan ; 
9 
 g. memberi bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang 
perkebunan ; 
h. mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan 
bencana alam, dan dampak pe rubahan iklim di bidang perkebunan ; 
i. menanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang 
perkebunan; 
j. memberi bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di 
bidang Perkebunan; 
k. memberi izin usaha/ rekomendasi teknis di bidang perkebunan; 
l. memantau dan evaluasi di bidang perkebunan; dan 
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; 
n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Perkebunan berdasarkan 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk 
dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian prestasi Kerja Pegawai Negeri 
Sipil; dan 
o. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh pimpinan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas ber dasarkan standar norma dan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku.