Apa norma yang terkandung dalam Pasal 31 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013?
Substansi PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, khususnya , Pasal 31, memuat:

Pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakuka n setelah penandatanganan 
NPHD. 
Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/ lembaga 
kemasyarakatan penerima belanja hibah yang tercantum dalam dokumen 
permohonan dengan nama pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses 
pencai ran, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
dalam hal pergantian pimpinan organisasi/ lembaga kemasyarakatan 
karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan 
kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan 
pimpinan organi sasi/lembaga yang bersangkutan; 
 
16 b. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/ lembaga 
kemasyarakatan karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat 
keterangan dari Kepala Desa bagi organisasi/lembaga masyarakat yang 
dibentuk berdasarkan m usyawarah kelompok masyarakat; 
dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/ lembaga 
kemasyarakatan karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat 
keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan 
organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang bersa ngkutan. 
Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan organisasi/ lembaga 
kemasyarakatan sebelum pencairan belanja hibah, maka alokasi anggaran 
belanja hibah untuk organisasi/ lembaga yang bersangkutan dianggap batal 
demi hukum. 
 
Paragraf 3 
Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang