Apa bunyi lengkap Pasal 32 dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 26 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 26 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, pada , Pasal 32 dinyatakan:

, Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 
50, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kotabaru; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 
03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Unciang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbenciaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
-2- 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Nomor 5568); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
scbagaimana telah diubah beberapa kali terahir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 
-3- 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peru-bahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 
14. Peraturan Daerah Kahupaten Kotabaru Nomor 13 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Dacrah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 13); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 
13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
KOTABARU.