Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI Nomor 8 Tahun 2017 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Tebing Tinggi .
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara
Republik Indonesia .
3.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara .
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom .
6.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Utara .
7.Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi .
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing
Tinggi .
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah .
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnyadisingkat Bappeda atau sebutan lain adalah unsurperencana penyelenggaraan pemerintahan daerah KotaTebing Tinggi yang melaksanakan tugas danmengkoordinasikan penyusunan ,pengendalian ,dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunan daerah .11.Kecamatan adalah wilayah keija camat sebagai perangkatdaerah Kota Tebing Tinggi ;
12.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakanmasa depan yang tepat ,melalui urutan pilihan ,denganmemperhitungkan sumberdaya yang ada.13.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilaksanakansecara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen
didaerah untuk mewujudkan visidaerah .
14.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upayayang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yangterukur sesuai dengan misi.
15.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan olehsatu atau lebih unit keija pada SKPD sebagai bagian daripencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiridari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya ,baikberupa personal ,barang modal termasuk peralatan dan
teknologi ,dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis sumberdaya ,sebagai masukan (input )untuk
menghasilkan keluaran (output ),dalam bentuk barang danjasa.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumenperencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5(lima )
Tahun .
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi
Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan
pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5
(lima )tahun .
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Tebing Tinggi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
5(lima )tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan
Tahun 2022 .
19.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode5(lima )tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan
Tahun 2022 .
20.Rencana Keija Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1(satu )tahun .