Apa bunyi lengkap Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 1964?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, pada , Pasal 11 dinyatakan:

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. Koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan; 
b. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 
c, Penyusunan dan pelayanan kehumasan kelembagaan; 
d. Pengelolaan/pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 
ketatalaksanaan, peralatan dan perlengkapan, serta kerumahtanggaan; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Camat. 
Pasal10 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi 
kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, program dan informasi; 
(2) Sekretariat dipimpin oteh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada camat. 
Pasal9 Pasal 8 Bagian Kedua 
Sekretariat -4- 
Seksi Ekonomi dan Pembangunan 
Pasal14 
Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pembangunan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di 
Kecamatan; 
b. penyusunan program dan meJaksanakan bimbingan di bidang 
pembangunan; Bagian Keempat Seksi Pemerintahan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan 
kearsipan: 
b. penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan 
inventaris Kecamatan; 
c. penyusunan program dan urusan rumah tangga Kecamatan; 
d. penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 
Kecamatan; 
e. penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan 
pemerintahan umum; 
f. penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka 
pembinaan wilayah dan masyarakat; 
g. penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
pemerintahan; 
h. penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang 
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban: 
i. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang 
kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan. Pasal 13 Seksi Pemerintahan: )' urusan ketatausahaan, kehumasan, administrasi umum dan 
kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Mi~imal (SPM),. 
Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas suo-baqlan umum dan 
Kepegawaian; 
(2).Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 
1. Menyiapkan bahan, konsep naskah Dinas sesuai arahan dari 
Sekertaris; 
2. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang 
menjadi tanggung jawabnya; 
3. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan 
pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekeraris; 
4. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan 
inventarlsasi asset-aset balk yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak dilingkungan Kecamatan 
Bagian Ketiga ....,. -5- 
., : • Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan 
mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan 
fungsional; 
• Melakukan koordinasi dalam rangka peegakan hukum dan 
penggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan 
kualitas lingkungan; 
• Melakukan pendataan dan koordinasi dalam rangka pengendafian 
bangunan di sepanjang bantaran sungai; 
• Melakukan monitoring pelaksanaan dan koordinasi terkait penegakan 
Peraturan Daerah; 
• Menyiapkan bahan penerbitan Surat ljin Keramaian; 
• Memonitoring dan melakukan evaluasi situasi ketentraman dan 
ketertiban lingkup Kecamatan secara berkala; 
• Menyusun laporan tertulis atau situasl dan kondlsl Kecamatan tiap 
bulan, atau setiap saat diperlukan pada pimpinan Seksi Ketentraman dan Ketertiban : 
Memlmpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya. 
Untuk menyelenggarakan tugas. kesejahteraan rakyat mempunyai 
fungsi; Pasaf 16 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Bagian Keenam Seksi Kesejahteraan Sosial : 
Untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi 
a. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang kesejahteraan sosial; 
b. penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang 
keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan 
masyarakat; 
c. penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan 
shodaqoh; 
d. penyusunan program dan pengumpulan bahan. " Pasal 15 c, penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang 
d. pembangunan: 
e. penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan 
pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana 
fisik lingkungan Kecamatannya. 
Bagian Kalima 
Seksi Kesejahteraan -6- 
Kepala Camat, Sekretaris, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupatl atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; : Pasal24 BABV 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN Dalam melaksanakan tugas, Kepala Camat dibantu oleh Satuan Organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya 
wajlb mengadakan rapat berkala . Pasal23 Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula 
kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. Pasal 22 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Camat dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. Pasal21 Sekretaris, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal20 Kepala Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya . Pasal 19 Kepala Camat mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal18 Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris, Seksi, di lingkungan Camat 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik Pasal17 r ; .... BABIV 
TATA KERJA -7- 
2015 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan 
penempatanya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna Barat. Pasal27 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut 
dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pasal26 KETENTUAN PENUTUP BABVI Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku. Pasal25 -8- 
,; 
L.M RAJIUN TUMADA ,. 
I MUNA BARAT , 
.,., ' CAMAT 
SEKRET AR/AT 
KELOMPOK JABATAN I 
FUNGSIONAL I I 
SUB BAG. SUBIBAG. 
UMUMOI\N PENYUSUNAN 
KEPEGAWAIAN PROG& .. PELAPORAN 
I I I 
SEKSI SEKS I SEKSI SEKS/ 
PEMERINT AHAN EKONOM IDAN KESEJAHT ERAAN SOSIAL 
PEMBANGUNAN KETENTRAMAN DAN 
KETERTlB AN 
DESA/KELURAHA H BAG AN 
STRUKTUR ORGA NISASI KECA MATAN r . : PERATURAN BUPATI MUr,IA BARAT 
NOMOR : 14 TAHUN 2015 
TANGGA L : 10 JANUARI 2015 LAMP IRAN