Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERLINDUNGAN ANAK BUPATI SEKADAU Nomor 44 Tahun 2016.
Redaksi dari PERLINDUNGAN ANAK BUPATI SEKADAU Nomor 44 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik Indonesia, pada , Pasal 3 menjelaskan:

huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 
bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang perlindungan dan jaminan 
sosial . 
(2) Seksi perlindungan sosial korban bencana mempun yai tugas men yiapkan , 
mere ncanak an, menyiapkan , menyusun, mengkons ep, memantau , 
menentukan , mensosialisasikan , dalam melaksanakan penyediaan kebutuhan 
dasar dan pemulihan traum a bagi korban bencana , penanganan masalah ­ 
masalah strat egis yang men yangku t tanggap cepat darurat dan kejadian tuar 
bias a, serta penyelenggaraan pemberda yaan mas yarakat terhadap 
kesiapsiagaan bencana cakup an daerah Kabupaten Sekadau . 
(3) Seks i perlindungan sosial korban bencana dalam melak sanakan tugas 
sebag aiman a dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan 'penyedraa n kebutuhan dasar dan pernutihan trauma bagi 
korban bencana cakupan daerah Kabupat en Sekadau ; 
b. perencanaan sosialisasi aturan tentang pencegah an bagi korban bencan a 
sosial cakupan daerah Kabupaten Sekadau ; 
c. penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana cakupan daerah 
Kabupaten Sekad au; 
d. pemulihan trauma bagi korban bencan a cakupan daerah Kabupa ten 
Sekadau ; 
e. penyiapan bahan koord inasi penanggulangan bencana cakupan daerah 
Kabupaten Sekadau ; 
f. penyia pan bahan koordin asi bantuan korban bencana cakupan daerah 
Kabupaten Sekadau ; 
g. penyiapan bahan koordin asi pemberd ayaan keluarga korban bencan a 
caku pan daerah Kabupat en Sekadau ; 
h. penyiapan bahan koordinasi pengembangan sumber dana jaminan 
advo kasi sosial cakupan daerah Kabupat en Seka<l au; 
1. penyiapan bahan koordinasi pengemban gan organisasi serta penyuluhan 
pembinaan · parti sipasi dan kesetiaka wanan sosial cakupan daerah 
Kabupa ten Sekadau ; 
J. penyusunan Standar Operasional Pros edur (SOP ) tanggap darurat 
terhadap korban bencana cakupan Daerah Kabupat en Sekadau ; 
k. pembin aan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana cakupan daerah 
Kabupa ten Sekadau ; 
I. penangan an masalah-m asalah strategis yang menyangkut tanggap cepat 
darurat dan kejadian luar biasa cakupan daerah Kabupaten Sekadau ; dan 
m. pelaksan aan tugas lainn ya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas 
dan fungsinya. Pasal 17 x. pelaksan aan tugas lainn ya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsin ya. 
15 (1) Seksi pengembangan kelembagaan dan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (31 huruf c angka 3, dipimpin oleh seorang 
kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang bidang 
perlindungan dan jaminan sosial. 
(2) Seksi pengembangan kelembagaan dan penyuluhan sosial mempun yai tugas 
Merencanakan , men yusun , memantau , mengevaluasi memelihara , 
meningkatkan terkait pemeliharaan taman makam pahlawan , peningkatan 
kualitas sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial mas yarakat 
cakupan daerah Kabupaten Sekadau; 
(3) Seksi pengembangan kelembagaan dan penyuluhan sosial dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan 
fungsi: 
a. perencanaan perbaikan dan pemeliharaan taman makam pahlawan 
cakupan daerah Kabupaten Sekadau ; 
b. penyusunan standar operasional prosedur pemeliharaan taman makam 
pahlawan cakupan Daerah Kabupaten Sekadau; 
c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 
pengembangan nilai kepahlawanan , keperintisan dan kesetiakawanan sosial 
cakupan daerah Kabupaten Sekadau; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial 
mas yaraka t cakupan daerah Kabupaten Sekadau ; dan 
-e. pelaksanaan tu-gas lainn ya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas 
dan fungsin ya. Pasal 19 pelaksanaan rehabilitasi sosial daerah kumuh , pemeliharaan anak -anak 
terlantar , pengadaan unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH), 
pendataan , pengelolaan data fakir miskin dan penyaluran bantuan untuk 
pakkir miskin cakupan daerah Kabupaten Sekadau. 
(3) Seksi bantuan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan sarana dan prasarana pemeliharaan anak -anak terlantar 
cakupan daerah Kabupaten Sekadau ; 
b. penyiapan data dan penilaian kela yakan peneritna jaminan sosial 
cakupan Daerah Kabupaten Sekadau; 
c. perumusan kebijakan seksi bantuan danjaminan sosial; 
d. perencanaan pembimbingan teknis supervisi di bidang validasi dan 
tenninasi, bantuan sosial , kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial 
cakupan Daerah Kabupaten Sekadau ~ 
e. perencanaan pelaksanaan kebijakan seksi bantuan dan jaminan sosial ; 
f. perencanaan pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan 
untuk fakir m.iskin cakupan Daerah Kabupaten Sekadau; 
g. pelaksanaan rehabilitasi sosial daerah kumuh cakupan Daerah 
Kabupaten Sekadau; 
h. pengadaan unit pelaksana program keluarga harapan cakupan daerah 
daerah Kabupaten Sekadau ; 
i. pemantauan,evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan seksia 
jarninan sosial cakupan daerah Kabupaten Sekadau; dan 
j. pelaksanaan tu gas Iainn ya yang -diberikan -oleh kepala bidang sesuai 
tugas dan fungsinya. . .. ' 
16 (1) Bidang pember dayaan perempuan dan perlind ungan anak sebag aimana 
dimaks ud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh seorang kepala 
bidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. 
(2) Bidang pemberda yaan perem puan dan perlin dungan anak mempun yai 
tugas menyusun, mengkoordinasikan , mem bimbing, mon itoring dan 
evaluasi urusan pemberdayaan perem puan dan perlind ungan anak. 
(3) Bidang pem berdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 
melaksanakan tugas sebagaim ana dimaksu d pada ayat (2) 
men yelenggarak an fungsi : 
a. pengkoor dinasian peneta pan kebijakan (Perda/SK ) pelaksanaan 
pengarusutamaan gender (PUG) tingkat kabu paten; 
b. pengkoordinas ian pelaksanaan PUG tingkat daerah Kabu paten 
Sekadau dan pelaksanaan pemberda yaan perem puan, kebijakan 
bidarrg terra ga kerja 'perempuan dan petaksanaan kebij'akan tndarr g 
perlindungan perempuan dalam kondis i khusus dan situas i darurat ; 
c. pengkoor dinasian penguatan jejaring layanan pem berda yaan 
perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi tingkat daerah 
Ka bu paten Sekadau dan penge mbangan jejaring pelem bagaan PUG ; 
-d. pengkoordmasian lembaga penyedia Iayanan pernberda yaan 
perempuan tingkat daerah Kabupaten Sekadau dan lintas kecamatan 
dan desa; 
e. pengkoordinasian penyusunan alur mekanisme penanganan korban 
kekerasan terhadap pere mpuan , layanan pencegahan kekerasan yang 
melibatk an -organisaei kemas yarakatan dan penyediaan fasilitas SDM 
dalam penang anan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ; 
f. pengkoordinasian lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas 
keluarga dan penetapan kebijakan pencegah an kekerasan terhadap 
anak dan penetapan kebi jakan penyediaan layanan bagi anak yang 
meme rlukan perlindungan khusus , penyelengg araan -sistem -data 
gender dan anak kebijakan penguatan dan pengem bangan lembaga 
penyedia dan layanan anak yang memer lukan perlindungan khusus ; 
g. perumusan kebijakan (perda/S K) pelaksanaan pem bangunan keluarga 
tingkat provinsi mengacu kebijakan Nasional/ provinsi , 
mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah, pencegahan 
kekerasan terhada p anak , penyediaan layanan bagi anak yang 
mem erlukan perlindungan khusus, penguatan dan pengembangan 
lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerluka n perlindungan 
khus us, penguatan dan pengem bangan lembaga penyedia layanan bagi 
anak yang memerlukan perlindungan khusus ; 
h. penyus unan petun juk pelaksanaan pengembangan lembaga penyedia 
layanan tingkat Kabupaten Seka dau mengacu kebijakan nasional , 
provins i dan mem pertimba ngkan kebutuhan daerah ; 
1. pembentukan forum koordin asi PUG tingkat daerah Kabupaten 
Sekadau dan penyusunan analisis gender; 
J. pelaksanaan kegiatan pendam pingan dan bantuan teknis terkai t 
pemberda yaan peremp uan bidang politik, hukum, sosial, dan ekon omi 
bagi kemas yarakatan tingkat daerah Kabupaten Sekadau; 
k. penge lolaan kegiatan pe latihan dan bimtek pelem bagaan PUG pada 
lembaga pemerintah ditingkat Kabupaten Seka dau kegiatan pelatihan 
dan bimtek implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik , Pasa120 Bagian Kelima 
Bidang Pem berda yaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak 
17 (1) Seksi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) huru f d angka 1, dipimpin o1eb seorang kepa1a seksi yang bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 
(2) Seksi pengarusutamaan gender mempun yai tugas; merencanakan , 
men yiapkan, membentuk , melaksanakan, mengelola, monitoring dan evaluasi 
'terkait pelembagaan pengarusutamaan gender "(PUG) , pemberdayaan 
perempuan bidang politik, hukum , sosial , dan ekonomi pada organisasi 
kernasyarakatan, penguatan dan pengernbangan lernbaga penyedia layanan 
pemberda yaan perempuan tingkat daerah Kabupaten Sekadau , peningkatan 
kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak Anak , 
Pengua tan nan Pengembangan tembaga perryedta layanan penrn gkatan 
kualitas keluarga dalarn mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang 
wila yah kerjanya dalam daerah Kabupaten Sekadau, penyediaan layanan 
bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang 
wilayah kerjan ya dalam daerah Kabupaten Sekadau dan Sistem data gender 
-dan anak. 
(3) Seksi pengarusutamaan gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi lembaga penyedia layanan 
pemberda yaan perempuan tingkat Kabupaten Sekadau dan lintas 
kecamatan -dan -desa; Pasal 21 hukum, sosial, dan ekonomi, penyediaan dan pemanfaatan data 
terpilah berdasarkan jenis kelamin layanan dan pengelolan 
pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi 
pada organisasi kemasyarakatat; 
1. pengelolaan layanan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 
layanan pemberda yaan perempuan berbasis masyarakat di tingkat 
Kabupaten Sekadau pengelo laan dan pemanfaatan data gender dan 
anak di wilayah Kabupaten Sekadau ; 
m. pe1atihan bagi SOM pengelola Iembaga 1ayanan dan pelatihan 
keterampilan bagi korban kekerasan dan korban tindak pidana 
perdagangan orang (TPPO) dan bimbingan teknis dan supervisi 
perlindungan perempuan; 
n. pelayanan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah , non 
pemermtah dan duma usaha , penguatan dan 'perrgemtrangan lembaga 
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak , pelayanan 
pencegahan kekerasan terhadap anak , pela yanan P2TP2A bagi anak 
yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat Kabupaten Sekadau ; 
o. penyediaan infrastruktur dalam penanganan korban kekerasan dan 
korban tindak pidana perdagarrgan orang; 
p. pelaksanaan mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 
pelaksanaan kunjungan lapangan pelayanan perlindungan perempuan , 
pelaksanaan magang untuk tenaga layanan perlindungan perempuan , 
pelaksanaan sinkronisasi kebijakan penyediaan layanen bagi anak 
yang mernerlukan perlindungan khusus di tingkat Kabupaten Sekadau ; 
q. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak; dan 
r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 
-dan fun.gsin ya. 
18 (1) Seks i Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 3 ayat (3) 
huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab 
langsung kepa da kepala bida ng pembe rdayaa n perem puan dan perlindungan 
anak. 
(2) Seks i perlindungan perempuan mempun yai tugas merencanakan , 
merum uskan , merancang , mengus ulkan, rnengu mpulkan, menyusun , 
men yiapkan , melaksanakan dalam Pengembangan Iemb aga penyedia Iayanan 
pemberdayaan pere mpuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, 
layanan bagi pe remp uan korban kekerasan yang meme rlukan koordinasi , 
penguatan dan pengem bangan lembaga penyedia layanan perlindungan 
perempuan , penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana 
perdagarrgan orang ("I'PPO") . Pasal 22 b. penyiapan rancangan kebijakan (perda/ SK) pelaksanaan pembangunan 
keluarga tingkat provinsi meng acu kebijakan nasional , provinsi dan 
mempertim bangkan kebutuhan wilay ah; 
c. penyiapan bahan data dan dokumen terkait guna peneta pan kebijakan 
(perda/ SK) pelaksanaan PUG ; 
d. penyiapan kelengkapan bahan koordinas i dan fasilitasi pelaksanaan PUG 
di Kabupaten Se kadau dan lintas kecamatan dan desa; 
e. penyiapan bahan dan materi pendukung pelaksanaan koord inasi 
pengernbangan jejaring ; 
f. penyiapan bahan penguatan jejaring layanan pemberdayaan perem puan 
bidang po litik, hukum , sosial dan ekonomi ; 
g. penyiapan konsep petunjuk pelaksanaan pemberda yaan perempuan 
bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi mempertimbangkan 
kebututran dam-ah ; 
h. penyiapan kelengkapan bahan koordi nasi dan fasilitas i pelaksanaan 
pembe rdayaan perempuan tingkat Kabupaten Sekadau dan lintas 
kecamatan dan desa; 
1. pembentukan forum koordi nasi PUG; 
J. pemben tukan forum-forum pemberda yaan perempuan -di bidang politik, 
hukum , sosial dan ekonom i di lingk ungan Kabu paten Sekadau ; 
k. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan tehnis pelembagaan PUG 
pada lembaga pemerintah ditingkat daerah Kabupaten Sekadau ; 
1. pelaks anaan kegiatan pendam pingan penyusunan analis is gender ; 
m. pelaksanaan penyediaan -dan pemanfaa tan data terpilah berdas arkan 
j enis kelamin ; 
n. pelaksanaan kegiatan layanan pem berda yaan perempuan bidang politik , 
hukum , sosial dan ekonomi pada organisasi kemas yarakatan ; 
o. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimtek impleme ntasi pemberda yaan 
perernpuan bidang politik , hukum , sosial dan -ekon omi pada organisasi 
kemas yarak atan; 
p. pelaksanaan kegiatan pendampingan dan bantuan teknis terkait 
pemberda yaan perempuan bidang politik, huku m, sosial dan ekonomi 
bagi organisasi kemasyarakatan ; 
q. pelaksanaan kegiatan layanan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan pem berdayaan perempuan berbasis mas yarakat ; 
r. penge lolaan dan pemanfaatan data gender dan anak ; 
s. monit oring dan evaluasi pelaksanaan PUG; dan 
t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimp inan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
19 (1) Seksi perlindu ngan anak dan tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d angka 3, dipimpin oleh seorang kepala seksi 
yang bertanggu .ng jawa b langs ung kepada kepala bidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak. 
f2) Seksi perlindungan anak dan tumbuh kembang .anak mempun yai tugas; 
men yiapkan, menyusun/membuat dalam pelaksanaan kegiatan pelembagaan 
pemen uhan hak anak (PHA), Penguatan dan pengembangan Jembaga penyedia 
layanan peningkatan kualitas hidup anak , pencegahan keker asan terhadap 
anak yang melibatkan para pihak, pe nyediaan layanan bagi anak yang 
memerlukan perlind ungan Khusus yang meme rlukan koo rdinas i, penguatan 
dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak memerlukan 
perlindu ngan khusus tingkat daerah Kabupaten Seka du. 
(3) Seks i perlindu ngan anak dan tum buh kembang anak dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelengg arakan fungsi: 
a. penyiapan rumusan kebjjakan .pencegahan kekerasan terhadap anak ; 
b. penyiapan koordinasi peneta pan ke bijakan pencegahan kekerasan 
terha dap anak; 
c. penyia pan koordin asi peneta pan ke bijakan penye diaan layanan bagi anak 
yang meme rlukan perlindungan khus us; 
d. penyiapan rumusan kebijk an penyediaan layanan bagi anak yang 
memerl ukan perlindungan khusus ; 
e. penyiapan rum usan kebijakan penguat an dan pengem bangan lembaga 
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 
f. penyiapan koordinasi penetapan kebijakan penguatan dan pengembangan 
lembaga penye dia layanan bagi anak yang memerlu kan perlindungan 
khusus; Pasal 23 (3) Seksi perlindung an peremp uan dalam melaksanak an tugas sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (2) menyele nggarakan fung si : 
a. perencanaan pendataan korban secara terpilah ; 
b. perencanaan penyediaan fasilitasi SDM dalam penanganan korban 
kekerasan dan korban tindak pidana dan perdagangan orang (TPPO); 
c. perumusan pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja perempuan; 
d. perumusan data pelaksanaan kebijakan bidang perlin dun gan perempuan 
dalam kondisi kb usus dan situasi daru rat; 
e. perancangan Iayanan pencegahan kekersan yang melibatk an organiaasi 
kemas yarakatan; 
f. pengusulan penyediaan fasilitas SDM dalam penanganan korban tindak 
pidana perdagangan ornag (TPPO) ; 
g. pengum pulan bahan penyusunan konsep informasi dan data bagi 
rnasyarakat dan pemangku kepen trngan terrtan g: kebijakan /peraturan 
perundang-u ndangan , korban kekerasan , ketenagakerjaan , kondisi 
khusus, dan situasi darurat (terkait perem puan] ; 
h. penyusunan konsep pilihan layanan pencegahan kekerasan yang 
melibatkan organisasi kemas yarakatan; 
1. penyirsurran alur mekanisme penan-ganan korban kekerasan terhadap 
perempuan; 
J. penyiapan bahan pembentukan jaringan kom unikasi pelaksanaan 
kebijakan di seksi perlindungan perempuan; 
k. pelaksanaan analis is ulang penyus unan alur mekanisme penanganan 
korban kekerasan terhedeppe rempuan, dan 
1. pelaksanaan tugas lainnya yang diberik an oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsin ya. 
20 Unit Pelaksana Tekn is Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan ini 
melaksanakan tugas -tugas teknis -operas ional .dirras .sesuai ·dengan bidarrgn ya Pasal 27 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pembantu yang langsu ng berada 
dibawah kepala dinas 
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh kepala unit yang 
bertanggungjawab kepada kepala dinas dan secara operasional 
dikoordinasik an oleh camat serta diang kat dan diberhentikan oleh Sekretaris 
Daerah atas pelimp ahan kewenangan Bupati dari pegawai negeri yang 
memenu hi 'syarat. Pasal 26 Pada Dinas Sosial, Pem berda yaan Perem puan dan Perlindu ngan Anak dapat 
dibentuk Unit Pe laksana Tekn is Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pasa l 25 BAB VI 
UNIT PELAKSAN A TEKNIS DINAS ( 1) Kepala dinas , sekretaris , kepala bidang, kepala sub bagian , kepala seksi dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungs inya menjalankan prinsip koordinasi , 
integrasi , dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horiz ontal. 
·(Z) Kepata dinas, sekretans, kepala bidang , kepala sub bagian, 'kepara seksi 
masing -masing bertanggu ngjawab memim pin, membim bing, mengawasi , dan 
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi 
penyimpangan , mengam bil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan, 
(3) Kepala dinas , ·sekretaris , kepala brdang , kepala sub bagian, kepala -seksi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunj uk dan bertanggungjawa b kepada atasan 
mas ing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktun ya. Pasal 24 BABV 
TATAKE RJA g. penyia pan rumusan kebijakan penguatan dan pengem bangan lembaga 
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ; 
h. penyusuna n rencana sinkronisasi dan koor dinasi pelaksanaan kebijakan 
penguatan dan penge mbangan 1embaga penyedia layanan bagi anak yang 
memerlukan perlindungan khusus; 
1. penyusunan rencana sinkr onisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 
pencegahan keker asan terha dap anak; 
j. penyusu nan kons ep layanan pencegahan kekerasan terhadap anak ; 
k. penyusunan 'konsep Iayanan P2TP2A bagi anak yang mernerlukan 
perlindu ngan khusus; 
1. penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 
penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ; 
dan 
m. 'petaksan aan 'tugas latnrr ya yang drbenkan oteh kepala bidang sesu ai tugas 
dan fungsinya. 
21 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perat uran Bupati Nomor 
22 Tahun 20U8 tentang Susunan Organisasi , Togas Pokok, Fungsi dan Tata 
Kerja Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigras i dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku . Pasal 30 BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP ( 1) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama , jabatan administrator 
dan jabatan pengawas di lingkungan Dinas Sosial, Pem berday aan Perem puan 
dan Perlin dungan Anak berhalangan sementara sekurang-ku rangn ya 7 (tujuh) 
"h-a:ri kerja, rnaka ·pejab-a.1. diatasn ya dapa t memrnjuk -p-ejabat lain sebagai 
pelaksana harian guna menja min kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan 
unit kerjan ya. 
(2) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama , jabatan admin istrator 
dan jabatan pengawas di lingkunga n Dinas Sosial, Pember dayaan Perempuan 
·dan Perlind urrgan Arrak berhalarrgan tetap, maka pejabat rliatasn ya dapat 
men unjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas guna menjamin kelancaran 
pelaksanaan tugas di lingku ngan unit kerjan ya. 
(3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/ atau pelaksana tugas 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketent uan 
yang berlaku. 
(4) Togas, fungsi , kewenangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau 
pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang -undangan. Pasal "29 BAB VIII 
KETEN TUAN LAIN -LAIN (1) Jabatan Fungsi onal terdiri dari sejuml ah pegawai nege ri sipil dalam jenjang 
jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keteram pilan. 
(2) Jabatan Fungsiona l sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) mempunyai tugas 
melaksanakan kegia tan berdas arkan keahlian dan keteramp ilan sesuai 
'peranrran penrrrdang-undanga n yang berlaku. 
(3) Jabatan fungs ional sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) dalam 
melaksanakan tugasn ya secara admin istrasi bertanggungjawab kepa da 
Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional bera da di bawah dan 
bertanggu ngjawab kepada kepala bida ng. 
·(4) Jen:is jabatan furrgsional rian jumlah Ja:batan Furrgsional -di tentukan 
berdasarkan kebutu han dan peraturan perun dang-undangan yang berlaku . Pasal 28 BAB VII 
JABATAN FUNGS IONAL masi ng-masing meliputi wilayah kerja satu atau beber apa kecamatan dalam 
wilayah Kabupaten Seka dau. 
22 12 1 001 SERITA OAERAH KABUPATEN SEKAOAU TAHUN 2016 NOMOR 41 YOHANES JHON TIO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 5 Oesember 2016 RUPINUS TIO SUPATI SEKAOAU, Oitetapkan di Sekadau 
pada tanggal 5 Oesember 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkann ya dalam Serita Oaerah Kabupaten Sekadau . Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 31 (2) Uraian tugas kepala dinas , sekretaris , kepala bidang , kepala sub bagian dan 
kepala seksi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Oaerah 
tentang analisis jabatan. 
23 . 1 • RUPINUS de an 
GIAN HUKU DAN HAM, 
\/~,J. 
(~BH .: TTD BUPAT I SEKA DAU, SEKRETARIA T 
I 
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
PERE NCA NAAN UMUM DAN KEUANGAN 
DAN MONEV APA RATUR DAN BARANG 
I I I 
BlDANG SIDA.NG BIDANG BIDAN G 
PEMBE RDAYAAN SOSIAL PELA YANAN DAN PERLINDUNOAN DAN Pll:MBERDA Y AAN 
MASYARA KAT MISKIN REHAB IL1TASI SOSlAL JAMlNAN SOS1AL PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNOAN ANAK 
I I 
SEKSI SEKSI SEKS I SEKSI 
PEMBERDAY AAN PEI..AYANAN SOSlAL PERLINDUNOAN SOS1AL PENGARUSUTAMAAN - KOMUNITAS ADAT - I..ANJUT USIA DAN ANAJ< KORBAN BENCANA - GENDER ,__ 
TERPE NCIL TERLANTAR 
SEKSI SEKSI SEKSl SEKS I 
PEMBERDAYAAN PELAYANAN SOSlAL BAN1'UA N 1>AN PERL INDUNGAN 
- SOS!AL MASYARAKA T - PENYAN OANG JAMINAN SOS1AL >-- PEREMPUAN - PERKOTAAN O!SAB ILITAS 
SEKS I SEKSI SEKS! SEKSI 
- PEMBERDAV AAN - REHABILITASI SOS!AL PENO EMBAl'fGAN PERLIN DUNGAN 
SOSIAL MASYARAKAT TUNA SOSIAL KELEMBAOAAN DAN - ANAK DAN TUMBUH - PEROESM N PENYULUHAN SOSIAL KEMBANG ANAK 
UPTD - ... - KEPA LA DINA S SUSU NAN ORGANISASI 
DINA'S SOSIAL , PEM BER DAYAAN PEREMPUAN DAN PER LINDUNGAN ANAK 
KAB UPATENSEKADAU LAMP IRAN PERA TURAN BUP ATI SEKAD AU 
Nomor 44 Tahun 2016 
Tanggal 5 Dese mber 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisa si, Toga s dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Sosial , Pemb erdayaan Perempuan dan Perlindun gan 
Anak Kabupaten Sekadau .. , 
\