Menurut Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 34 Tahun 2003, apa isi dari Pasal K?
Pasal Pasal K dalam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

TING KAT KETERANGAN DAMP AK 
1 - Rendah Tidak Berdampak pada pencapaian tujuan 
instansi/kegiatan secara umum 
Agak mengganggu pelayanan 
Dampakn ya dapat ditangani pada tahap kegiatan 
Ru tin 
Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi 
2 - Sedang Mengganggu pencapaian tujuan i.nstansi / kegiatan 
secara signifikan 
Mengganggu kegiatan pela yanan secara signifikan 
Mengganggu administrasi program KEMUNGKINAN / KETERANGAN PROBABILITAS 
1 - Jarang Terjadi - . Peristiwa diharapkan tidak terjadi. 
-. Persentase 10 - 30°/o 
2 - Sering Terjadi -. Peristi wa kadang-kadang bisa terjadi 
-. Persentase 31 - 89 °/o 
3 - Hampir pasti -. Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi 
Terjadi persen tase > 90% I. MATRIKS TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA 
RISIKO : PERATURAN BUPATI SEKADAU 
: 31 TAHUN 2018 
:PENERAPAN MANAJEMEN 
RISIKO PADA PEMERINTAH 
KABUPATENSEKADAU LAMPIRAN I 
NO MOR 
TENTANG 
14 linan Sesuai dengan asUny 
KEPAIA BAGtAN HUK UM RUPINUS TTD BUPATI SEKADAU , 3 -Tinggi Sebagian besar tujuan Instansi / Kegiatan gagal 
dilaksanakan 
Terganggun ya pela yanan lebih dari 3 hari 
Mengancam program dan organisasi serta 
stakeholders 
Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi 
keuangan maupun non keuangan 
15 910 200803 1 001 n Sesual dengan a llny 
lA BAGIAN HUKUM RUPINUS TTD BUPATI SEKADAU , Warna Level Level dimulai Deskripsi status 
dari status risiko Risiko 
Me rah 3 6 Tinggi 
Kuning 2 3 Sedang 
Hijau 1 1 Rendah MATRIKS ANALISIS DAMP AK RISIKO 3x3 
1 2 3 
Rend ah Sedang Tinggi 
Hampir 
IC: 3 Pas ti 3 6 9 • M Terjadi u 
N 
GI 2 Sering 2 4 6 IC: Terjadi I 
N 
A Jarang N 1 1 2 3 Terjadi II MATRIKS ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO) :PERATURANBUPATISEKADAU 
: 31 TAHUN 2018 
: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN 
SEKADAU LAMPIRAN II 
NOMOR 
TENT ANG 
16 (Nama Jelas , Gelar , Pangkat , NIP) Sekadau , . 
KEPALA SKPD No Risiko Teridentifikasi Faktor penyebab Kemungkinan Dampak Status Risiko Deskrip si Status 
Risiko 
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 
2 
3 
4 
5 
Dst 1. VISI : 
2. MISI : 
3. TUJUAN : 
4. SASARAN : JENIS DAN FORMAT LAPORAN 
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT SKPD II. TABEL JENIS DAN FORMAT LAPORAN : PERATURAN BUPATI SEKADAU 
: 31 TAHUN 2018 
: PENERAPAN MANAJEMEN 
RISIKO PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEKADAU LAMPIRAN III 
NO MOR 
TENTANG 
17 Keterangan : 
Kolom (2) : Diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaram 
Yang ingin dicapai oleh SKPD seperti tertuangdalam Renstra SKPD 
Kolom (3) : Diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan 
Kol om ( 4) : Diisi dengan nilai pada skala beriku t : 
1. Jarang terjadi 
2. Sering terjadi 
3. Hampir pasti terjadi 
Kolom (5) : Diisi dengan nilai pada skala berikut ini : 
1. Rendah 
2. Sedang 
3. Tinggi 
Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) X (5) 
Kolom (7) : Dari Deskripsi status risiko pada Lampiran II yaitu : Tinggi / Sedang / Rendah 
Formulir ini disusun pada saat perencanaan pengangaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran 
18 (Nama Jelas, Gelar, Pangka t, NIP) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
Keterangan : 
Kolom (2) : Diisi dengan risiko yang berpotensi mengham bat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaram 
Yang ingin dicapai oleh SKPD seperti tertuangdalam Renstra SKPD 
Kolom (3) : Diisi dengan faktor peny ebab yang menjadi akar permasalahan 
Kolom (4) : Diisi dengan nilai pada skala berikut : 
4. Jarang terja di 
5. Sering terjadi 
6. Hamp ir pasti terja di 
Kolom (5) : Diisi dengan nilai pada skala berikut ini : 
4. Rendah 
5. Sedang 
6. Tinggi 
Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) X (5) 
Kolom (7) : Dari Deskripsi status risiko pada Lampi ran II yaitu : Tinggi / Sedang / Rendah 
Formulir ini disusun pada saat perencanaan pengang aran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran No Risiko Teridentifikas i Faktor penyebab Kemungk inan Dampak Status Risiko Deskrips i Status 
Risiko 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 
2 
3 
4 
5 
Ost 1. UNIT KERJA 
2. PROGR AM 
3. NAMA KEGIATAN 
4. TUJUAN KEGIATAN : HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEG IATAN 
19 (Nama Jelas, Gelar, Pangkat, NIP) Keterangan : 
Kolom (2) : Diisi dengan Prioritas risiko yaiturisiko dengan risiko tinggi dari FORMU LIR : MR - 1 
Kolom (3) : Diisi dengan rencana penanganan berupa rangkaian tindakan untuk menghilangkan akar perma salahan 
dari Faktor penye bab 
Kolom (4) : Diisi dengan realisasi penanganan dari basil monitoring 
Kolom (5) : Diisi dengan hal-hal yang be lum tertangan i yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana 
Kolom (6) : Diisi dengan petugas yang kompe ten sesuai permasalahan yang akan di tangani KEPALA SKPD Rincian Penanganan 
No Risiko (Prioritas) Yang belum Penanggunng Jawab 
Rencana Realisasi tertangan i 
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 
2 
3 
4 
5 
Dst 1. VISI 
2. MISI 
3. TUJUAN 
4. SASARAN 
5. TAHUN ANGGARAN HASIL PENANGAN AN DAN PEMANTAUAN RJSIKO TINGKAT SKPD 
20 (Nama Jelas , Gelar , Pangkat , NIP) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Rincian Penanganan 
No Risiko (Prioritas) Yang belum Penanggunng J awab 
Rencana Realisasi Tertangani 
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 
2 
3 
4 
5 
Dst 1. UNIT KERJ A 
2. PROGRAM 
3. NAMA KEGIATAN 
4. TUJUAN KEGIATAN HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA PEMILIK RISIKO KEGIATAN 
21 lnan Sesual dengan a II 
f\LA BA GIAN H KUM SEK.AD AU TID BUPATI SEKADAU , Keterangan : 
Kolom (2) : Diisi dengan Prioritas risiko yaiturisiko dengan risiko tinggi dari FORMULIR : MR - 1 
Kolom (3): Diisi dengan rencana penanganan berupa rangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari Faktor 
penyebab 
Kolom (4) : Diisi dengan realisasi penanganan dari hasil moni toring 
Kolom (5) : Diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana 
Kolom (6) : Diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan di tangani