Apa norma yang terkandung dalam Pasal 24 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 18 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 18 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 24, memuat:

(1)Penyusutan Arsipsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c,
dilakukan oleh pencipta Arsipberdasarkan JRA.
(2)Penyusutan Arsipsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
a.pemindahan ArsipInaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
b.pemusnahan Arsipyang telah habis retensinya yang tidak memiliki nilai
guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;
c.penyerahan ArsipStatis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan.
(3)Retensi Arsipdalam JRA ditentukan berdasarkan pedoman Retensi Arsip
yang ditetapkan oleh kepala arsip nasional Republik Indonesia.
-12-
Pasal25
(1)PemindahanArsipInaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan
mediaArsip.
(2)Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui kegiatan:
a.penyeleksian ArsipInaktif;
b.pembuatan daftar ArsipInaktif yang akan dipindahkan; dan
c.penataan ArsipInaktif yang akan dipindahkan.
Pasal26
Pemindahan ArsipInaktif di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dari
Unit Pengolah ke Unit Kearsipan di lingkungan satuan kerja yang
bersangkutan.
Pasal27
PD dapat memindahkan ArsipInaktif yang memiliki nilai berkelanjutan dan
telah memiliki daftar Arsipke Unit Kearsipan.
Pasal28
Pemindahan ArsipInaktif di lingkungan PD dilakukan melalui kegiatan:
a.pemindahan ArsipInaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh)
tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan di lingkungan PD.
b.pemindahan ArsipInaktif yang memiliki retensi paling rendah 10 (sepuluh)
tahun dilakukan dari pencipta Arsipdi lingkungan PD ke Lembaga
Kearsipan.
Pasal29
(1)Pemindahan ArsipInaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan menjadi
tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah.
(2)Pelaksanaan pemindahan ArsipInaktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah mele wati Retensi ArsipAktif.
(3)Pelaksanaan pemindahan ArsipInaktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar
Arsipyang akan dipindahkan.
(4)Berita acara dan daftar ArsipInaktif yang akan dipindahkan se bagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah dan
pimpinan Unit Kearsipan.
-13-
Pasal30
(1)Pemusnahan Arsipsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 4ayat (2) huruf b
menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta Arsip.
(2)Pemusnahan Arsipsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap arsip yang :
a.tidak memiliki nilai guna;
b.telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan
JRA;
c.tidak ada peraturan perundang -undangan yang melarang; dan
d.tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
(3)Dalam hal Arsipbelum memenuhi semua ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), retensinya ditentukan kembali oleh pimpinan
pencipta Arsip.
Pasal31
Prosedur pemusnahan Arsipberlaku ketentuan sebagai berikut:
a.pembentukan panitia Penilaian Arsip;
b.penyeleksian Arsip;
c.pembuatan daftar Arsipusul musnah oleh arsiparis di Unit Kearsipan;
d.Penilaian oleh panitia penilai Arsip;
e.permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip;
f.penetapan Arsip yang akan dimusnahkan; dan
g.pelaksanaaan pemusnahan:
1.dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi Arsip musnah dan
tidak dapat dikenali;
2.disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) pejabat dari Unit hukum
dan/atau pengawasan dari lingkungan Pencipta Arsip yang
bersangkutan; dan
3.disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar Arsip yang
dimusnahkan.
Pasal32
(1)Pembentukan panitia penilai Arsipsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf a, ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip.
(2)Panitia penilai Arsipsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk
melakukan Penilaian Arsipyang akan dimusnahkan.
(3)Panitia penilai Arsippaling sedikit memenuhi unsur:
a.pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
b.pimpinan Unit Pengolah yang Arsipnya akan dimusnahkan sebagai
anggota; dan
c.Arsiparis sebagai anggota.
-14-
Pasal33
(1)Pemusnahan Arsipdi lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi
dibawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan PD setelah
mendapat :
a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai Arsip; dan
b. persetujuan tertulis dari Bupati.
(2)Pelaksanaan pemusnahan Arsipdi lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Unit
Kearsipan di PD. Catatan:
Pasal34
(1)Pemusnahan Arsipdi lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi
paling rendah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Bupati setelah
mendapatkan:
a.pertimbangan tertulis dari panitia penilai Arsip; dan
b.persetujuan tertulis dari kepala arsip nasional Republik Indonesia.
(2)Pelaksanaan pemusnahan Arsipdi lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas yang
melaksanakan urusan Kearsipan Daerah.
BABIV
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal35
(1)Setiap PDharus memiliki Arsiparis atau pengelola Arsipdan wajib
melakukan pembinaan terhadap tenaga pengelola Arsipmeliputi Arsiparis
dan fungsional umum di bidang Kearsipan sesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan.
(2)Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
ketentuan per aturan perundang -undangan.
(3)Tenaga pengelola Arsipsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala PD yang bersangkutan.
(4)Pengelola Arsipharus memiliki kompetensi teknis Kearsipan.
(5)Tenaga pengelola Arsip di lingkungan PD, dapat diberikan honorarium
sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan standarisasi kabupaten.
BABV
SARANA DAN PRASARANA
Pasal36
(1)PDwajib memiliki pusat Arsip yang representatif.
-15-
(2)Setiap PD dalam pelaksanaan pengelolaan Arsip Dinamis wajib menyiapkan
sarana dan prasarana Kearsipan.
(3)Sarana dan prasarana Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
palingrendah terdiri atas :
a.gedung/ ruang perkantoran;
b.ruang pusat Arsip Inaktif
c.sarana penataan, penyimpanan dan perawatan Arsip Inaktifdirecords
center, seperti pengawet dll;
d.sarana penataan dan penyimpanan, Arsip Aktif di Unit Pengolah/ Unit
kerja, seperti boxArsip,filling cabinet ,folder Arsi p, dan lain -lain;
e.prasarana penunjang pengelola Arsip seperti, masker, sarung tangan
danlain-lain;
f.sarana penataan, penyimpanan, dan perawatan Arsip Vitaldan Arsip
terjaga dengan pengelolaan secara khusus ;dan
g.sarana dan prasarana lainnya .
BABVI
PEMBIAYAAN
Pasal37
Segala biaya yang timbul dalam p elaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan
padaanggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.