Apa bunyi lengkap pasal 193 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Unda ng Nomo r ~8 Tahun 1999 tenrang Nomor 1 Tahun 2004?
Menurut ketentuan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Unda ng Nomo r ~8 Tahun 1999 tenrang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perb cndaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik, pada , pasal 193 dinyatakan:

yang menyatakan bahw a uang milik 
pemerinta h daerah yang sementara belum 
digunukan dapat • dideposito kan dan/a tau 
diinves tasikan dalam investasi jangka pendek 
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan 
daerah , maka perlu diatur mekanisrnre pengelolaan 
deposito; MEKANISM E PENGE LOL .. ~..AN DEPOSITO 
LAMP UNG TIMUR 
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPA 'l'I LAMPUNG TIMUR, TENT ANG PERA'fURA N BUPAT I LAMP UNG TIIVIUR 
NOMOR t{o TAHUN 2012 BUPATI LAMPUNG TIMUR 
Mengingat Menimbang 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTAlfG 
MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO MEMUTUSKAN: 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 
02 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 
19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2007 Nomor 19) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa 
Nomor 5165) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa 
Nomor 4738); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang -undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pem eriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lemeb aran Negara Republik Indonesia 400); 
Menetapkan 
Berdasarkan surat penempatan deposito dari BUD , pemegang kas daerah 
segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD) ke rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten 
Lampung Timur pada bank yang ditunjuk. Pasal 5 Atas dasar hasil perencanaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) 
membuat surat untuk menempatkan uang milik pemerintah daerah yang 
sementara belum digunakan dalam bentuk deposito dengan menerbitkan 
surat penempatan deposito. Pasal 4 Pasal 3 
(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum 
Daerah (BUD) merencana kebutuhan untuk menentukan jumlah 
minimum dana yang harus tersedia di rekening Kas Umum Daerah; 
(2) Hasil rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar 
untuk menentukan jumlah uang yang dapat didepositokan. (1) Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat 
diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk deposito 
berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara 
otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. 
(2) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pendapatan daerah. 
(3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum 
Daerah (BUD) melakukan perjanjian dengan bank yang ditunjuk 
sebelum menempatkan dana daerah dalam bentuk deposito. 
(4) Penempatan Uang bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
.r- pada Bank Umum Milik Pemerintah. PENEMPATAN DEPOSITO