Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 Pasal 78?
Dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 14 Tahun 1945 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, BAB IX - TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH, Pasal 78 mengatur sebagai berikut:

(1)Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum
Daerah.
(2)Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
a.rapat dengar p endapat umum;
b.kunjungan kerja;
c.sosialisasi; dan/atau
d.seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan orang perseorangan atau kelompok orang
yang mempunyai kepentingan atas substansi Raperda,
Raperbup, PB KDH, d an/atau Peraturan DPRD.
(4)Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan
masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap Raperda, Raperbup, PB
Kepala Daerah dan/atau Peraturan DPRD harus dapat
diakses dengan mudah oleh masyara kat.