Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, ketentuan pada BAB V - KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 16 berbunyi:

Secara umum, proses pencairan UP/GU/TU sesuai dengan pedoman 
pelaksanaan APBD Pemkab Kutai Barat yang ditetapkan oleh Bupati. 
Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Tunai dan Non Tunai yaitu 
berupa saldo di rekening Bank Pembangunan Daera h Kalimantan 
Timur dan Utara Cabang Kutai Barat yang ditetapkan oleh Bupati. 
- 18 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 (3) Batas maksimal penggunaan UP berupa uang tunai yang ditetapkan 
oleh Bupati. 
Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan UP melalui 
mekanisme internet banking dengan alur sebagai berikut: 
SKPD melakukan pembelian barang dan penyampaian tagihan; 
Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan proses entri data 
transaksi pengeluaran daerah pada Buku Kas Umum (BKU) dan 
internet banking; 
Proses checking dan approval oleh pejabat yang d itunjuk oleh 
PA/KPA untuk melakukan proses verifikasi dan otorisasi; 
Pejabat yang ditunjuk tersebut hanya terbatas sebagai fungsi 
administrasi, bukan sebagai penanggung jawab. Selanjutnya 
penggunaan atas UP tersebut merupakan tanggung jawab penuh 
PA/KPA; 
Apabila proses transaksi berhasil, bukti pembayaran akan 
direkam pada aplikasi internet banking dan Buku Kas Umum 
(BKU); 
Bukti pembayaran tersebut kemudian di -print out sebagai 
lampiran kelengkapan berkas pengajuan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) -GU; dan 
Secara otomatis, transaksi tersebut akan tercatat menambah 
belanja daerah dan mengurangi Rekening Giro Bendahara 
Pengeluaran untuk ditransfer ke rekening pihak ketiga. 
Pembayaran yang dilakukan secara kolektif lebih dari satu rekening 
tujuan penerima kep ada pihak ketiga atau masyarakat, seperti: honor 
peserta, honor tim, honor pengisi acara festival atau sejenisnya dapat 
diakomodir melalui rekening penampungan di pihak ketiga yang 
masuk dalam kegiatan tersebut atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) non 
pejaba t struktural/pelaksana keuangan berdasarkan penunjukan PA 
SKPD terkait dengan ketentuan sebagai berikut: 
Pengajuan berupa surat resmi oleh pihak ketiga yang 
bertanggung jawab selaku Koordinator kepada kepala SKPD 
terkait; atau 
Penunjukan Event Organizer (EO) berdasarkan MOU atau 
kesepakatan yang telah dibuat antara EO dengan Pemerintah 
Kabupaten Kutai Barat/ SKPD terkait. 
Pembayaran yang dilakukan secara kolektif sebagaimana disebutkan 
pada ayat (5) selanjutnya dilegalisasi oleh PA SKPD terkait. 
Dalam hal rekening tujuan penerima menggunakan rekening selain 
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Utara, terhadap 
biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima. 
Pembayaran pajak Ganti Uang (GU) dilakukan melalui pendebetan 
secara otomatis pada reke ning bendahara pengeluaran sesuai dengan 
data yang diinput pada e -billing ataupun dokumen sejenis yang 
dipersamakan. 
 
 
 
- 19 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 Bagian Ke empat 
Rekonsiliasi