Apa substansi hukum dari Pasal 3 Peraturan Peme rintah Nomor 13 Tahun 1964?
Materi muatan Peraturan Peme rintah Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peratur an, khususnya BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEWENANGAN DAN, Pasal 3, adalah:

Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah 
Kelurahan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Daerah melalui Lurah. :. -3- 
( 1) Sekretariat mempunyai tugas 
a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan; 
b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta 
mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Kelurahan; 
c. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, 
memelihara kekayaan Kelurahan); 
d. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi 
pembangunan, dan adminlstrasi kemasyarakatan: 
e. merumuskan program kegiatan Kepafa Kelurahan; 
f. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kelurahan: 
g. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat 
hasil-hasil rapat: 
h. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Kelurahan; Pasal 7 {1) Kepala Kelurahan menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Kelurahan mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pembinaan masyarakat Kelurahan; 
b. pelaksanaan pembinaan perekonomian Kelurahan; 
c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan; 
d. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat 
Kelurahan; 
e. penyusunan dan pengajuan rancangan 
Bagian Kedua 
Sekretariat Pasal6 Kepala Bagian Pertama .. BAB Ill 
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas: 
a. Lurah; 
b. Sekretaris Lurah, membawahi: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Pembangunan; 
e. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
bertanggunjawab langsung kepada Kepafa Lurah Pasal 5 sampai 4- i 
! • 
I 
- 1. Seksi Pemerintahan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi pemerintahan mempunyai 
fungsi: 
a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan 
kearsipan; 
b. penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan 
inventaris Kelurahan; 
c. penyusunan program dan urusan rumah tangga Kelurahan; 
d. penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan 
belanja Kelurahan; 
e. penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan 
dan pemerintahan umum; 
f. penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka 
pemblnaan wilayah dan masyarakat; 
g. penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pasal11 Seksi Pemerintahan; Bagian Ketiga (1) Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, administrasi umum 
dan kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Minimal 
(SPM),. (1) Sekretarlat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
dlbawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
Pasal10 Pasal9 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan; · · · 
b. pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan laporan: 
c, pe.lak$.anaan urusan ke.uangan; 
d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala 
Kelurahan berhalangan melaksanakan tugas; 
e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik 
fapangan dan kepafa dusun; 
f. pengkoordinasian tugas-tugas kepafa urusan dan staf . .. i. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Kelurahan; 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan 
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan. 
Pasal8 -5- r I . 
Dalam melaksanakan tugas Lurah, Sekretaris, Seksi, di lingkungan Lurah 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi balk 
dilingkungan Lurah maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas 
masing-masing. Pasal14 BABIV 
TATAKERJA S.eksi. KeseJa.htera .an 
Pasal13 
3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
Untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang kesejahteraan sosial; 
b. penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang 
k~~ga _maa.n, keh,i_arg~ b~ren~na. kesehatan dan pendidikan 
masyarakat; 
c. penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan 
shodaqoh; 
d. penyusunan program dan pengumpulan bahan . Bagian Kalima 2. Seksi Pembangunan; 
Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pembangunan mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di 
Kelurahan; 
b. penyusunan program dan melaksanakan bimbingan di bidang 
pembangunan; 
c. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang 
d. pembangunan; 
e. penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan 
pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan 
sarana fisik lingkungan Kelurahannya. ... pemerintahan; 
h. penyusunan · rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang 
pemerintahan, ketentrarnan dan ketertiban; 
i. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang 
kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan. 
Bagian Keempat 
Seksi Pembangunan 
Pasal12 -6- ( ~ 
j . 
I 
I , 
I 
I . Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku. Pasal22 Kepala Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; Pasal 21 BABV 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN Oalam melaksanakan tugas, Kepala Lurah dibantu oleh Satuan Organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. Pasal20 Oalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada Saluan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. Pasal19 Setlap laporan yang diterima oleh Kepala Lurah dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. Pasal 18 Sekretaris, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal17 Kepala Lurah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 16 Kepala Lurah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing- 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku. Pasal 15 sampai 7- I . 
2015 Diun dangkan di Laworo 
padatanggal _ 
// \~i'AH /{ 
• ·, SLJAERA H 
'<} L.M RAJIU N TUM ADA Oitetapkan di Laworo 
Pada tanggal 'W -ss: - ?015 ,_ 
PJ. BUPAll MUNA BAR /\ l " Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan . Agar sotrap orang 
mengeta huinya, memerintahk an pengundan gan peratur an l-3upati ini 
dengan penempatanya dalam Serita Daerah Kabup aten Muna 11a1 at. Pasal24 Hal-hal yang belum cukup diatu r dalam Peraturan 1111 ak;1, ll itur tobrh 
lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berp,~,1· 1 l\o:in p;.1cl;~ 
peraturan perundang-un dangan yang berlaku. Pasal23 KETENTU AN PENUTUP BAB VI - 8 - 
.... L.M .. RAJIUN TUMADA CAMAT 
, 
SEKRET ARJA T 
KELO MPOK JABA TAN I 
FUNGSIONAL I I 
SUB BAG. sue:BAG. 
UMUMOAN PENYUSUNAN 
KEPEGAWAIA N PROG& 
< PElAPORAN 
I I I 
SEK SJ SEKSI SEKSf SEKSI 
PEME.RINT AHAN EKONOMIDAN KESEJAHTERAAN SOS!AL KETENTRAMAN DAN PEMBANGUNAN K.ETERTIBAN 
DESAIKE1. URAHAN BAG AN 
STRUKTUR ORGANISASI KECAMAT AN : PERATU RAN BUPAT I MU!"lA BARAT 
NOMOR .14 TAHUN 201~ 
TANG GAL : 10 JANUARl 2015 I.JWi'IRAN