Menurut PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, pada BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA PRINSIP -PRINSIP PENGELOLAAN ADK, menyatakan:

Prinsip -prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung adalah: 
Pengelolaan Keuangan ADK merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari pengelolaan Keuangan Kampung dalam APBK; 
Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK harus direncanakan, 
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan 
seluruh unsur masyarakat di kampung; 
Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
administra tif, teknis dan hukum; dan 
ADK harus dilaksanakan secara hemat, terarah dan terkendali. 
Pengelolaan ADK dapat menjadi motivasi bagi Kampung dalam 
peningkatan pelayanan publik khususnya dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan , pembinaan kemasyarakat an dan 
pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan otonomi 
kampung yang nyata dan bertanggungjawab.