Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Ber ita, pada BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 9 menjelaskan:

(1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, 
mempunyai tugasmelaksanakan kegiatan perencanaan, p engorganisasian, 
fasilitasi dan kemitraan serta pembinaan terhadap p engembangan pasar, 
distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produks i dalam negeri, 
pelayanan ekspor, impor dan pengembangan usaha perd agangan. 
 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Perdagangan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja rutin tahunan bidang perda gangan dibawah 
otoritas bidang dan dinas; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam rangka e fektifitas dan 
efesiensi sumberdaya; 
c. penyelenggaraan pembinaan personal bidang perdagang an; 
d. pelaksanaan pembinaan teknis manajemen usaha dan ma najerial pada 
usaha perdagangan formal maupun non formal; 
e. pelaksanaan penerbitanSTPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba); 
f. pelaksanaanpemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan 
pengawasan distribusi, pengemasan pelabelan barang berbahaya; 
g. pelaksanaanrekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Ant ar Pulau 
Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi pedaga ng kayu antar pulau; 
h. penyelenggaraan pembinaan teknis dan manajerial pad a usaha 
perdagangan dalam negeri dan luar negeri; 
i. pelaksanaanpemberian fasilitasi untuk diperolehnya pembinaan dari 
institusi lain yang memiliki kompetensi dan diperlu kan oleh perdagangan; 
j. pelaksanaan fasilitasi kemitraan di bidang perdagan gan dengan prinsip 
saling menguntungkan; 
k. pelaksanaan koordinasi lintas lembaga/institusi gun a menciptakan iklim 
usaha perdagangan dinamis dan efesien; 
l. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyelenggara an perdagangan 
berjangka komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lel ang; 
m. pelaksanaan pemantauan ketersediaan barang kebutuha n pokok dan 
barang penting di tingkat Kabupaten; 
n. pelaksanaan pelayanan di bidang ekspor dan impor; 
o. pelaksanaanpenerbitan Surat Keterangan Asal (SKA); 
p. pelaksanaanrekomendasi Angka Pengenal Impor (API); 
q. pelaksanaanoperasi pasar dalam rangka stabilisasi h arga pangan pokok; 
r. pelaksanaanpengawasan pupuk dan pestisida tingkat K abupaten; 
s. pelaksanaan penyebaran informasi, promosi, pameran, misi dagang dan 
kerjasama di bidang perdagangan; 
t. penyusunan pelaporan bulanan, tahunan dan insidenta l sesuai 
kebutuhan; dan 
u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala D inas.