Bagaimana redaksi normatif Pasal 50 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor ~ Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6, BAB VII - A, Pasal 50 berbunyi:

( 1) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa kependudukan pindah datang 
bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas 
atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1) 
huruf a dikenai denda administratif sebesar 
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 
• 
!l 
• 21 
(2) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa kependudukan pindah datang 
ke luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dikenai 
denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus 
ribu rupiah). 
(3) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa kependudukan pindah datang 
dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dikenai 
denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus 
ribu rupiah). 
(4) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa kependudukan pindah datang 
dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin 
Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dikenai denda administratif 
sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 
(5) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa kependudukan perubahan 
status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Terbatas qmenjadi Orang Asing yang memiliki Izin 
Tinggal Tetap se bagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
huruf e dikenai denda administratif sebesar 
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 
(6) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa kependudukan pindah ke luar 
negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) 
huruf f dikenai denda administratif sebesar 
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 
(7) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal 
perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g dikenai denda administratif 
sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). 
19. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal 
baru yaitu Pasal S0A dan Pasal SOB, sehingga berbunyi 
se bagai beriku t : 
Pasal SOA 
( 1) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa pen ting dalam hal peristiwa 
kelahiran, pengakuan anak dan pengesahan anak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ., 
.. 
• 22 
huruf a, huruf h dan huruf i dikenai denda 
administratif sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu 
rupiah). 
(2) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa penting dalam hal peristiwa 
kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
huruf f dikenai denda administratif sebesar 
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 
(3) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa penting dalam hal peristiwa 
perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian dan 
pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan 
huruf e, dikenai denda administratif sebesar 
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 
(4) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa penting dalam hal peristiwa 
pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam