Apa bunyi lengkap Pasal 47 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN HIV ( HUMAN IM MUNODE FFICIENCY VIRUS ) DAN AIDS (ACQUIRED IM MUNO DEF FICIENCY SYNDROM E) DI KABUPATEN KLA TEN, pada BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN, Pasal 47 dinyatakan:

(1)Pejabat atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam
Peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;
b.meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
tersebut;
c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan
Daerah;
d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;
h.memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j.melakukan berita acara penyidikan atau menghentikan penyidikan;
dan
k.melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran
penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang
berlaku
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui
PPNS kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.