Apa substansi hukum dari Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor logi Tahun 1945?
Materi muatan Undang-Undang Darurat Nomor logi Tahun 1945 tentang Penataaan , khususnya , Pasal 4, adalah:

Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten ini adalah : 
a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan 
kegiatan penyelengaraan warung internet; dan 
b. memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah dalarn 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan 
usaha warung internet. Pasal 3 
(2) Terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha 
Warn.et harus melaporkan kepada Dinas Kominfo. 
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
standarisasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (1) Pengusaha Warnet dapat mengubah jumlah komputer, periataan ruangan, 
serta sarana dan prasarana pendukung. Pasal 5 5. melaporkan kepada aparat hukum, apabila ada pengguna Warn.et 
yang diketahui telah melalrukan tindakan yang melanggar norma 
agama, sosial, kesusilaan dan hukum setelah peringatan dan 
larangan tidak diindahkan. 
e. Kriteria aspek penataan bentuk ruangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a angka 4 adalah sebagai berikut : 
1. tidak memasang skat pembatas ruang komputer; 
2. merniliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung 
aktivitas dilingkungan Warnet; 
3. memasang tata tertib penggunaan internet pada tempat yang mudah 
dibaca oleh pengguna Warnet dan 
4. memasang petikan surat izin usaha pada tempat yang mudah dibaca 
oleh petugas. d. Kriteria aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada 
huruf a angka 3 adalah sebagai berikut: 
1. mencegah dan/ atau melarang penggunaan internet yang 
bertentangan dengan noma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum; 
2. ikut mendorong peningkatan peran serta masyarakat dilingkungan 
sekitar dalam pemanfaatan internet secara tepat guna dan 
berhanggung jawab; 
3. melarang pengguna Warnet yang berstatus pelajar menggunakan 
seragam sekolah pada jam belajar dan di atas pukul 22.00 WIB hari 
senin s/d harijum'at, sabtu-minggu pukul 24.00 Wib; 
4. melarang penggunaan internet bagi pelajar pada jam pelajaran 
sekolah kecuali ada surat dari sekolah; 4. memiliki area parkir yang memadai. 2. memiliki jaringan kelistrikan yang layak dan aman; 
3. menyediakan kamar kecil dan perlengkapannya yang selalu terjaga 
kebersihannya; dan 1. memiliki pintu keluar-masuk dan sirkulasi udara yang memadai; 
( 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap usaha W arnet. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara 
men yampaikan laporan , baik secara lisan maupun tertulis kepada 
Pemerintah Daerah. BABVI 
PERAN' SERTA MASYARAKAT