Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 1 Tahun 2004?
Substansi PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik, khususnya , Pasal 3, memuat:

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Keuangan Desa dibentuk: 
Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan 
Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). BAB III 
TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA (3) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikelola 
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 2 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember. (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di 
Kabupaten Mempawah dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi 
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan didukung penggunaan 
manual aplikasi. (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pasal 2 BAB II 
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa. 
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan 
bidangnya. 
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan 
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 
PemerintahanDesa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang 
ditetapkan. 
Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan 
desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. 
Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui 
rekening kas desa. 
Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa 
dengan belanja desa. 
Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa 
dengan belanja desa. 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 1 
c 23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
r- L 
28. : . . ' 
Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6, mempunyai kewenangan: 
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b. Menetapkan PTPKD; 
c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan 
desa; Pasal 7 Unsur dari Organisasi kemasyarakatan 
yang ada di Desa dan disesuaikan 
dengan bentuk kegiatan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggota Pemerintah Kepala Desa 
Sekretaris Desa 
Bendahara Desa 
Kepala Seksi dilingkungan 
Desa. (Pl'PKD) sebagaimana 
Kepala Desa dengan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 
dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan 
susunan keanggotaan sebagai berikut : 
Pemegang kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa 
Koordinator PTPKD 
Bendahara Kegiatan 
Pelaksana Kegiatan ,.--. 
( Pasal 6 (2) Tim Pembina Tingkat Kecam.atan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan 
pengelolaan Keuangan Desa; 
b. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa; 
c. Meneliti kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya termasuk 
fisik kegiatan; 
d. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan 
keuangan; 
e. Menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada 
Tim Pembina Tingkat Kabupaten. c Sekretaris Kecamatan 
Kepala Seksi dilingkungan 
Pemerintah Kecamatan. Camat (1) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan 
sebagai berikut: 
Penanggung jawab merangkap Ketua 
Sekretaris 
Anggota Pasal 5 Pasal 4 
Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mempawah yang meliputi 
Tim Satgas SISKEUDES dan Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa di 
Kabupaten Mempawah. 
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi 
semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pasal 9 APBDesa terdiri dari: 
a. Pendapatan Desa; 
b. Belanja Desa; 
c. Pembiayaan Desa; BAB IV 
APBDesa