Bagaimana redaksi normatif Pasal 24 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Nomor 11 Tahun 2009 tentang , Pasal 24 berbunyi:

Media Massa di Daerah sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 
h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan 
terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Lainnya an tara lain: 
a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai 
bahaya penyalahgunaan narko tika, psikotropika, dan zat adik tif 
lainnya; 
b. menolak pemberitaan, artikel tayangan yang dapat memicu 
terjadinya penyalahgun aan narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya; dan 
c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan 
pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan 
narkotika , psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (1) Penanggungjawab Pemondokan dan/atau Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, berkewajiban melakukan 
pengawasan terhadap pemondokan agar tidak terjadi 
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Lainnya dengan cara: 
a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya di lingkungan pemondokan dan/ a tau asrama serta 
mendepatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah 
dibaca; 
b. ikut melaks anakan kampanye dan penyeba,ran informasi 
yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/ atau asrama 
yang dikelolanya untuk menandatangani sura t pernyataan 
diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan 
mengedarkan dan/ a tau menyalahgunakan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama menghuni 
pemondokan; 
d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan 
narkotika , psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi 
dilingkungan pemondokan dan/ atau asrama yang di 
kelolanya kepada pihak yang berwenang; dan 
e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak 
hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan 
pemondokan dan/ atau asrama yang di kelolanya. 
(2) Penanggungjawab Pemondokan dan/ atau Asrama yang tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi administratif. Bagian Kesembilan 
Pencegahan Terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Lainnya melalui Pemondokan dan/ a tau Asrama 
Pasal23 
(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan 
Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan 
kepada Pelayanan Rehabilitasi untuk mendapatkan 
pengobatan dan/ atau perawatan melalui Rehabili tasi Medis 
dan Rehabilitasi Sosial. 
(2) Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang 
sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan 
keluarganya kepada Pelayanan Rehabili tasi untuk 
mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui 
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 
(3) Pelayanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan: 
a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di 
bidang ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya; dan 
b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitas medis atau 
standar rehabilitasi sosial. 
(4) Persyaratan ketenaga an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a sekurang-kurangnya memiliki: 
a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
c. keterampilan melakukan konseling ketergan tungan 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan 
d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi 
berdasarkan jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya yang digunakan. Bagi an Kesatu 
lnstitusi Penerima Wajib Lapor