Apa substansi hukum dari Pasal  5 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 16 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 16 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 201 9, khususnya BAB II - PENETAPAN RENCANA KERJA, Pasal  5, adalah:

(1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas 
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yan g terisi uraian tentang 
keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing -masing target 
sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 201 9 dan/atau 
APBD Tahun Anggaran 201 9. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan 
kepada Kepala Ba dan Pe rencanaan , Penelitian dan Pengembangan 
Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah , Kepala Badan 
Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Pembangunan 
Sekretariat Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 
berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 
(3) Lapor an Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi 
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang 
diajukan oleh PD yang bersangkutan.