Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BURU Nomor I Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BURU Nomor I Tahun 2014 tentang PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA', pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelengara Pemetintahana Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabrrpaten Buru.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Burrr.
T. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Burt..
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari14.
15.
16.
L7.
18.
19.
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan'
9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau ]'ang disebut dengan narna lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan Pemerintahan, kepentingan masyalakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, danf atau hak tradisional yang
diakui dan di hcrmati dalarn sistern Pernerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
1O. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di
bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Femerintahan Desa.
ll.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lernbaga 3,ang meiaksanakan fungsi pernerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
l2.Kepala, Dusun adalah kepala wilayah adrninistrasi yang membawahi
beberapa Rukun Warga.
13. Xetua Rukun warga adalah kepala wilal'ah administrasi j'Iang
membawahi beberapa Rukun Tetangga'
14. Ketua Rukun Tetangga adalah Kepala wilayah administrasi yang
membawahi beberapa Kepala Keluarga'
15. Bendaharaadalah unsur staf Sekretariat Desa yang nnembidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa'
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
PermusYawaratan Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di
nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang Jrang
berhubungan d.engan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selarnjutnya disingkat
APBDesa, adalafu rencana keuangan Tahunan Pemerirrtahan Desa'
19. Penghasilan Tetap dan Tunjangan adalah penghasilan tetap yang sah
],ang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Ttrnjangan Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)'
2O. Insentif adalah Penerimaan sah yang diterima Rukun Tetangga (RT) dan
Rukun warga (RW) setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam
Anggaran Pendapat an dan Belanja Desa'