Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 49?
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 49 mengatur sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura. 
 
Ditetapkan di Sentani 
pada tanggal 9 Juni 2016 
BUPATI JAYAPURA, 
ttd 
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 
Diundangkan di Sentani pada tanggal 10 Juni 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
ttd 
Drs. YERRY FERDINAND DIEN 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP 195901141984101002 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 2 
 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
 
 
MURSALIM, SH 
PEMBINA Tk.I 
NIP. 19580825 199202 1 001 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA: 
02/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL 
 
I. UMUM 
Penanaman modal secara langsung pada sektor riil memiliki peran yang 
sangat besar dalam mewujudkan percepatan peningkatan kinerja pembangunan perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena selain 
kegiatan ini mampu memberikan efek pengganda ( multiplier effect ) pada 
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, ternyata dapat pula mendorong peningkatan daya beli masyarakat di lokasi maupun di luar wilayah penanaman tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, Penanaman modal atau investasi merupakan motor penggerak (prime mover) roda 
pembangunan. Bahkan para pakar ekonomi pembangunan telah sepakat 
menyatakan bahwa untuk memotong mata rantai kemiskinan yang tak 
berujung pangkal di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, maka satu-satunya cara yang efektif digunakan adalah menggunakan investasi, yakni meningkatkan investasi di negara bersangkutan. Tentu pandangan ini sangat 
benar karena aktivitas penanaman modal yang memiliki "multiplier effect " dan 
mampu menciptakan keterkaitan yang luas dan kuat antar sektor ekonomi akan mampu menghasilkan peningkatan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan serta mampu mendorong percepatan 
peningkatan pendapatan daerah, mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan percepatan kemajuan teknologi, dan pada akhirnya mampu mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Oleh karena itu, aktivitas pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten 
Jayapura, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan 
penyelenggaraan penanaman modal atau investasi yang memadai. Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan daerah, maka penanaman modal dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kinerja perekonomian 
daerah. 
Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah Kabupaten Jayapura 
perlu senantiasa menciptakan iklim investasi yang dapat menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modaln ya di daerah ini. Untuk mewujudkan 
hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Jayapura perlu senantiasa 
melakukan berbagai upaya dan kebijakan, seperti kebijakan yang menyangkut faktor administratif, utamanya yang terkait dengan pelayanan dalam proses perizinan di bidang investasi dan regulasi, penataan pada aspek administratif investasi di daerah ini yang perlu segera dibenahi, karena kinerja pelayanan 
investasi di daerah akan mempengaruhi kinerja investasi nasional secara 
keseluruhan. 
Dalam kaitan itulah, maka pemerintah Kabupaten Jayapura bersama-
sama dengan pemangku kepantingan (Stakeholder) , baik swasta maupun 
pemerintah, harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, 
maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, 
 
 
25 
 terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) 
berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar lembaga atau SKPD dalam lingkup 
pemerintah Kabupaten Jayapura harus senantiasa ditingkat dan dapat diukur 
hasilnya dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang penanaman modal di daerah ini, terutama pelayanan di bidang perizinan. Agar Kabupaten Jayapura dapat menjadi daerah tujuan utama dan pavorit bagi 
penanam modal (investor), baik asing maupun dalam negeri, maka daya saing 
daerah ini perlu ditingkatkan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik 
(SPIPISE). 
Selanjutnya, untuk dapat memberikan kepastian hukum dan 
peningkatan daya saing daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan penyelenggaraan penanaman modal serta meningkatkan 
realisasi penanaman modal di daerah ini, maka Pemerintah Kabupaten 
Jayapura mengambil kebijakan untuk mengatur Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Jayapura dalam suatu Peraturan Daerah. Dimana Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan penanaman 
modal di daerah ini di masa datang. 
 
II. PASAL DEMI PASAL