Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 59 Tahun 2019?
Substansi PERATURAN BUPATI KULON PROGO Nomor 59 Tahun 2019 tentang PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda 
atau bentuk lain yang memuat visi, misi, 
program dan/atau informasi lainnya dari 
peserta pemilu, simbol, atau tanda gambar 
peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan 
Kampanye yang bertujuan untuk mengajak 
orang memi lih peserta pemilu tertentu. 
2. Fasilitas Umum adalah tempat/sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Desa dan Pedukuhan yang 
dapat digunakan untuk kegiatan kampanye 
dengan izin sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
3. Ruan g manfaat jalan adalah ruang sepanjang 
jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan 
kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, 
saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya 
yang diperuntuk kan bagi median, perkerasan 
jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi 
jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, 
timbunan dan galian, gorong -gorong, 
perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap 
lainnya. 
 4 4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat 
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Ra kyat, 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 
dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
yang dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil. 
5. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut 
Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau 
pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu 
untuk menyakinkan Pemilih dengan 
menawarkan visi, misi, dan program dan/atau 
citra diri peserta pemilu. 
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya 
disingkat Satpol PP adalah Satu an Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo. 
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT 
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Kulon Progo. 
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo .