Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945 Pasal 12?
Dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor MO Tahun 1945 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN, BAB III - LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, Pasal 12 mengatur sebagai berikut:

(1) Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja adalah : 
a. Pemeri ntah Kabupaten ; 
b. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) ; 
c. Kecamatan ; 
d. Kelurahan ; dan 
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) . 
(2) Penyusun an Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 memiliki maksud dan tujuan sebagai 
berikut : 
a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 
mandat atas kinerja ya ng telah dan seharusnya dicapai; dan 
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 
pemerintah untuk meningatkan kinerjanya.