Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1959 tentang , pada , Pasal 18 dinyatakan:

Pelaksanaan penyampaian LHKPN, naskah pengumuman harta kekayaan, dan surat 
kuasa mengumumkan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN 
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran , Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 
(1) Sebelum penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), 
terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut: 
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-rnasing 
tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; 
b. apabila sampai dengan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka 
Penyelenggara Negara yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 15 ayat (2). 
(2) Sebelum penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'b, 
Penyelenggara Negara yang bersangkutan wajib diperiksa terlebih dahulu oleh 
Inspektorat Daerah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. BAB IX 
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI Pasal 16 
Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta 
kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. Pasal 15 
( 1) Setiap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN , diberikan sanksi 
disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 
tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/ atau 
b. pembebasan dari jabatan . BAB VIII 
SANKS I 
ASISTEN [If S.EKDA KAB . MUN A IPARAF KOORDINASI 
UNIT/SATUAN KERJ A PARAF/TGL 
BAGIAN HUKUM 15 DINAS TANAMAN PANGAN 27 KEPALA DINAS 11.b 
HORTIKULTURA DAN 
PERKEBUNAN 
16 DINAS PETERNAKAN DAN 28 KEPALA DINAS 11.b 
KESEHATAN HEWAN 
17 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 29 KEPALA DINAS 11.b 
18 DINAS PERDAGANGAN DAN 30 KEPALA DINAS 11.b 
PERINDUTRIAN 
19 DINAS KOPERASI DAN UKM 31 KEPALA DINAS 11.b 
20 DINAS PERHUBUNGAN 32 KEPALA DINAS 11.b 
21 DINAS KOMIN FO, STATISTIK 33 KEPALA DINAS 11.b 
DAN PERSANDIAN 
22 DINAS KETAHANAN PANGAN 34 KEPALA DINAS 11.b 
23 DINAS PERPUSTAKAAN DAN 35 KEPALA DINAS 11.b 
KEARSIPAN 
24 DINAS PENANAMAN MODAL 36 KEPALA DINAS 11.b 
DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU 
25 DINAS PEMBERDA YAAN 37 KEPALA DINAS II.b 
MASYARAKAT DAN DESA 
26 DINAS PERUMAHAN DAN 38 KEPALA DINAS 11.b 
KA WASAN PERMUKIMAN 
27 DINAS PENGENDALIAN 39 KEPALA DINAS 11.b 
PENDUDUK DAN KELUARGA 
BEREN CANA 
28 DINAS PEMBERDAYAAN 40 KEPALA DINAS 11.b 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGA N ANAK 
29 BADAN KESATUAN BANGSA 41 KEPALA BADAN 11.b 
DAN POLITI K 
30 BADAN KEPEGAWAIAN DAN 42 KEPALA BADAN 11.b 
PENGEMBANGANSUMBER 
DAYA MANUSIA 
31 BADAN PENELIT IAN DAN 43 KEPALA BADAN 11.b 
PENGEMBANGAN 
32 BADANPERENCANAAN 44 KEPALA BADAN 11.b 
PEMBANGUNAN DAERAH 
33 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 45 KEPALA SATUAN 11.b 
34 BADAN KEUANGAN DAN ASET 49 KEPALA BADAN 11.b 
DAE RAH 
35 BADAN PENDAPATAN DAERAH 50 KEPALA BADAN II.b 
36 BADANPENANGGULANGAN 51 KEPALA BADAN 11.b 
BENCANA DAERAH 
37 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 52 DIREKTUR III.a 
NO INSTANSI JABATAN ESELON 
1 2 3 4 
1 KANTOR BUPATI 1 BUPATI 
2 WAKIL BUPATI 
2 SEKRETARIAT DA ERAH 3 SEKRETARIS DAERAH II.b 
4 ASISTEN ADMINISTRASI II.b 
PEMERINTAHAN DAN 
KE SRA 
5 ASISTEN ADMINISTRASI II.b 
PEMBANGUNAN 
6 ASISTEN ADMINISTRASI II.b 
UMUM 
3 STAF AHLI 7. STAF AHLI BIDANG II.b 
PEMERINTAHAN , HUKUM 
DAN POLIT IK 
8. STAF AHLI BIDANG 11.b 
EKONOMI , KEUANGAN 
DAN PEMBANGUNAN 
9. STAF AHLI BIDANG II.b 
KEMASYARA KATAN DAN 
SUMBERDA YA 
MASYARAKAT 
4 DPRD KABUPATEN MUNA 10 KETUA 
11 WAKILKETUA 
12 ANGGOTA DPRD 
5 SEKRETARIAT DPRD 13 SEKRETARIS 11.b 
6 INSPEKTORAT 14 INSPEKTUR 11.b 
15 PEJABAT FUNGSIONAL 
AUDITOR 
16 PENGAWAS 
PENYELENGGARA 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAE RAH 
6 DINAS KESEHATAN 18 KEPALA DINAS II.b 
7 DINAS KEPENDUDUDKAN DAN 19 KEPALA DINAS II.b 
CATATAN SIPIL 
8 DINAS PENDIDIKAN DAN 20 KEPALA DINAS II.b 
KEBUDA YAAN 
9 DINAS PARIWISATA 21 KEPALA DINAS 11.b 
10 DINAS PEMUDA DAN 22 KEPA LA DINAS II.b 
OLAHRAGA 
11 DINAS SOSIAL 23 KEPALA DINAS II.b 
12 DINAS TRANSMIGRASI DAN 24 KEPALA DINAS 11.b 
TENAGA KERJA 
13 DINAS PEKERAJAAN UMUM 25 KEPALA DINAS 11.b 
DAN PENATAAN RUANG 
14 DINAS PERIKANAN 26 KEPALA DINAS II.b DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA 
SEBAGAI W AJIB LHKPN NOMOR lf ( TAHUN 2017 
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP 
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA 
BAGIAN HUKUM ASISTEN ur PARAF KOO RD!NASI 
UNIT/SATUAN KERJA _ PA~ L 
SEKDA KAB. MUNA BERITA DAERAH K.ABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR..~ ( SE~DAERAH, 
NURDIN PAMONE Diundangkan di Raha 
pada tanggal 29 +t 2. - 2017 Ditetapkan di Rah 
pada tanggal 9 - /;;. - 201 7 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna. Pasal 20 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan 
dengan formulir LHKPN model KPK-A atau formulir LHKPN model KPK -B, serta: 
1. mengalami perubahan jabatan; atau 
2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN; 
tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017 
b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan 
merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 
disampaikan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2018. BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN