Apa bunyi lengkap Pasal 93 dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002?
Menurut ketentuan dalam NOMOR 12 TAHUN 2017 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik., pada , Pasal 93 dinyatakan:

( 1) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif 
merupakan kawasan yang berada pada sempadan 
dengan lebar paling sedikit 250 (dutt ratua lima 
puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. 
(2) Penyelenggaraan bangunan gedung dt kawasan yang 
terletak di zona patahan aktif eebagaimana dimaksud 
pada ayat U) harus memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi 
dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang 
lainnya. (1) Kawasa.n rRwan r.nako:in tanah merupakan kawasan 
yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah 
tinggi. 
(2) Penyelenggaraan banzunan gedumt di kawasan rawan 
gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam 
RTRW. RDTR, peratumn zonasi dan/atau penetapan 
dari instansi yang berwenang lainnya. 
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
belum dit~h1riktm, Pemerintah Daerah dapat 
mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan 
bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah 
dalam Peraturan Bupati. 
(4) PenyeJenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan 
gerakan tanah sebagaimana dfmaksud pada ayat ( l) 
harue memiliki rekayasa tcknia tcrtcntu yang manipu 
mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan 
bangunan gedung akibat gerakan tanah tinggi.. Pasal 92 (3) Penyelenggaraan ba.ngunan gedung di kawa.san rawan 
gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harue memenuhi pereyaratan seeuai ketentuan dalam 
SNT 03-1 726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan 
Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan Gedung atau 
edisi terbarunya. 
(4) Penyelensgaraan bangunan gedung di kawasan rawan 
gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memlliki rekayasa telmis tertentu yang mampu 
mengl:Ulti~piQi keruw.an d.w:t/atau keruntuhan 
bangunan gedung akibat getaran gempa bumi d.alam 
periode waktu tertentu. 
Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan 
Gedung di kawasan rawan bencana a1am sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 86 diatur lebih lanjut dalam 
C'eraturan Bupati. Pasal 95 Paragraf6 
Tata cara. Dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alain (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dllnaksrud pada 
ayat (21 belum ditetapkan, Pemerint.ah Daerah dapat 
mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan 
bangunan gedung di ka.wasan rawan bahaya gas 
beracun dalam Peratura.n Bupati. 
(4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan 
bahaya gas beracun sebagttiruana dimaksud pada 
ayat (L) harus memiliki rekayasa tekn.is tertentu yang 
rnampu mengantisipasi keselamatan penghuni 
bangunan gedung akibat bahaya gas beracun. .--·. beracun merupakan 
dan/atau pemah Pasal 94 
(1) Kawa.51U1 rawan bahaya ga~ 
kawasan yang lv!rpohmsi 
m.engalami bahaya gas beracun. 
(21 Penyeleng,g,inum hAngunan gedung di kawasan rawan 
bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada 
harus memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan dala.Jn RTRW, RDTR, peraturan zonasi 
dan/atau penetapan dari instanai yang berwenang 
lainnya. ~· (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang 
terletak di zona patahan a.ktif sebagaimana cfuna.kaud 
pada ayat ( 1) harua memiliki relcayasa tP.knis tertentu 
yang mampu mengantisipasi kerusa.kan Wm./ atau 
keruntuhan bangunan gedung akibat patahan aktif 
geotogi. {3) Dalmn hal ketentuan sebagaimana dllnaksud pada 
a.vat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat 
mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan 
bangunan gedung di kawasa.n yang terlet.ak di zona 
patahan aktif dalam Peratumn Bupati. 
Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat 
diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan 
penyedia jasa di bidang percnc:anaan, pclaksanaan 
c!an/atau ~npWHAAn. Paw 97 Bagian Kedua 
Kegiat.an Pembangunan 
Paragraf 1 
Umum Pasal se 
(1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas 
kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian 
dan pembongkaran. 
(2) Kegiatan pembangunan bangunan gedung 
&ebagaimarul dimaksud pa.da ayat ( l) disetenggarakan 
mclalui proses pcrcncanaan teknis dan proeee 
pP.lll ksanaan konstru kai, 
(3) Kcgiata.n pemanfaatan bangunan gcdung 
AP.hBgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan 
secara berkala, perpa.njangan sertitlkat laik fungsi, 
dan pengawasan ptmia.nfiutl.!111 uitngunan geclung. 
(4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada &Jal (1) meliputi kegiatan penetapan 
dan pemanfaatan termasuk pera.watan dan 
pemugaran serta kegiatan pengawasannya. 
(5) Kegiatan Jlf!ITlhnngkHmn bangunan ged.ung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penetapan pembongkaran dan pelaksanaan 
pembongkaran serta pengawasan pembongkaran. 
(6) Dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat l1J, penyelenggara 
bangunan gcdung wajib memenuhi persyaro.tan 
a.dministra.si dan persyaratan teknis untuk menja.min 
keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan 
dampak penting bagi lingkungan. 
(7) Penye!enggaraan bangunan gedung sebagaimana 
di.maksud pada ayat (II dapat dilaksanakan oleh 
perorangan atau penyedJa jasa dt bidang 
pcnyclcnggaraan gcdung. Bagian l<e$8.tU 
Umum BAB IV 
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 
.• (4) Peren<"anaan teknis banguiian gedung dilakukan 
berdasarlcan kP-mngka acuan kerja dan dokumen 
ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan 
bangunan gedung yang mt"mi!oo &ertifikasi sesuai 
dengan bidangnya. 
(5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun 
dalam su.atu dokumen rencana tekme bangunan 
gedung. (3) Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanaan 
tcknis untuk jenis bangunan gcdung lainnya yang 
dilcP.CuAlik1m dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) yang diatur di daJam Peraturan Bupati. Pl:UW99 
(1) Setiap kegi.atan mendirikan, mengu.bah, menambah 
dan m.embongkar bangunan gedung harus 
benlasarkan pada Percncanaa.n Teknis yang 
dirancang oleh penyediajasa. perencanaan bangunan 
gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di 
bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) perencanan teknis untuk bangunan 
gedung hunian tunggal sederhana, bangunan gedung 
hunian deret eederhana dan bangunan gedung 
darurat. Paragraf2 
Perencanaan Teknis ( l) Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung 
secara swakclola scbaga.imane. dimok&ud dalam