Apa saja yang diatur dalam Pasal 20 NOMOR 5TAHUN 2010 Nomor 5 Tahun 2010?
Ketentuan dalam NOMOR 5TAHUN 2010 Nomor 5 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, BAB XVII - PENYIDIKAN, Pasal 20 menetapkan:

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
a.Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap danjelas;
b.Meneliti, mencari, danmengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah ;
c.Meminta keterangan danbahan bukti dari orang pribadi atau badan seubungan dengan
tindak pidana bidang retribusi ;
d.Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dandokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah;
e.Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan tcrhadap;
f.Meminta bantuan tenaga ahlidalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah;
g.Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saatpemeriksaan sedang berlangsung danmemeriksa identitas orang dan/atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf f;
h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i.Memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
j.Menghentikan penyidikan; dan/atau
k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang retribusi
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.