Apa norma yang terkandung dalam Pasal 43 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 43, memuat:

(1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL memuat : 
a. Program bangunan dan lingkungan; 
b. Rencana umum dan panduan rancangan ; 
c. Rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana;dan 
d. Pedoman pengendalian pelaksanaan. 
(2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung , serta 
kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, 
prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyeh atan 
lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada 
maupun baru. 
(3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada 
merupakan ketentuan -ketentuan tata bangunan dan lingkungan 
pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan 
lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana 
sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana 
dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang 
terbuka hijau. 
(4) Rencana invest asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya yang 
disusun berdasarkan program bangunan dan lingkungan serta 
ketentuan rencana umum dan panduan rencana yang memperhitungkan 
kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses 
pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan 
lingkungan/kawasan, dan merupakan rujukan bagi para pemangku 
kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan 
suatu penataan atau pun menghitung tolok uku r keberhasilan investasi, 
sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan 
pembangunan. 
(5) Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan alat mobilisasi peran masing -masing pemangku kepentingan 
pada masa pelaksanaan atau m asa pemberlakuan RTBL sesuai dengan 
kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku 
sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur 
tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan 
pembangunan. 
 
 
 Halaman - 24 
 (6) Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan 
penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan 
dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat 
berkualitas, meningkat, d an berkelanjutan. 
(7) RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan bangunan gedung dan 
lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarakat serta dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah 
dengan swasta dan/atau masyarakat sesuai denga n tingkat 
permasalahan pada lingkungan/kawasan bersangkutan dengan 
mempertimbangkan pendapat para ahli dan masyarakat. 
(8) Pola penataan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) meliputi pembangunan baru ( new development ), 
pembangunan sisipan parsial ( infill development ), peremajaan kota ( urban 
renewal ), pembangunan kembali wilayah perkotaan ( urban 
redevelopment ), pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah 
perkotaan ( urban revitalization ), dan pelestarian kawasan. 
(9) RTBL yang didasark an pada berbagai pola penataan bangunan gedung 
dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi 
berbagai status kawasan seperti kawasan baru yang potensial 
berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan 
dilestarikan, atau ka wasan yang bersifat gabungan atau campuran dari 
ketiga jenis kawasan pada ayat ini. 
(10) RTBL ditetapkan dengan peraturan bupati. 
 
Paragraf 6 
Persyaratan Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan 
Kemudahan Bangunan Gedung