Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 1 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 1 Tahun 2018 tentang JASA KONSTRUKSI, BAB III - KEWENANGAN, Pasal 5 menetapkan:

(1)Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan
anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi
kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi
sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai
dengan sedang, Pemerinta h Daerah dapat membuat kebijakan
khusus.
(2)Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a.kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi
daerah; dan/atau
b. penggunaan Sub Penyedia Jasa Daerah .
(3)Ketentuan mengenai segmentasi pasar serta risiko kecil sampai
dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya,
dan berbiaya kecil sampai dengan sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur
mengacu pada Peraturan Perundang -undangan .
5BABIV
PERSYARATAN USAHA, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN
Pasal6
(1)Setiap usaha orang perseoranga n yang akan memberikan
layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha
Perseorangan.
(2)Setiap Badan U sahaJasa Konstruksi yang akan memberikan
layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha .