Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017?
Ketentuan dalam 2. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan,Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentangPembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja DalamLingkungan Daerah Tingkat ISumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tam bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);3. Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, BAB IV - PENYELENGGARAAN, Pasal 7 menetapkan:

(1)Pemermtah Daerah melakukan pencegahan sebagaimanadimaksud dalam pasal 6huruf adengan cara:a.mensosialisasikan peraturan perundang-undangan-b.memberikan konseling/bimbingan;c.memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumahtangga;
d.melakukan seminar/ lokakarya atau sejenisnya;e.membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahankekerasan;
f.melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahankekerasan berdasarkan poia kemitraan;g.membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaanlokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; danh.menmgkatkan kesadaran masyarakat dalam berprilakuyang sesuai dengan norma agama dan adat istiadat
(2)Selain Pemerintah Daerah pencegahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)harus dilaksanakan oleh:
a.Lembaga agama;
b.keluarga dan/atau kerabat terdekat;
c.tokoh adat;
d.lembaga adat;
e.masyarakat;
£lembaga pendidikan;
g.lembaga kesehatan;
h.lembaga sosial kemasyarakatan; dan£dunia usaha dan lembaga lainnya.