Apa yang diatur dalam PERATURAN  WALIKOTA BLITAR Nomor 13 Tahun 2018 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN  WALIKOTA BLITAR Nomor 13 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Blitar 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota 
Blitar. 
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 
Perhubungan Kota Blitar. 
5. Kepala Dina s Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas 
adalah Kepala Dinas Perhubungan. 
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada 
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran. 
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan pribadi atau Badan. 
8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan atas retribusi 
atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah. 
9. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak unt uk beberapa 
saat dan/atau tidak ditinggalkan oleh pengemudinya. 
10. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi 
jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang – undangan yang berlaku. 
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecual i 
jalan rel dan jalan kabel. 
12. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 
6 
 
13. Tempat parkir adalah lokasi di tepi -tepi jalan umum dalam wilayah 
Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan 
bermotor. 
14. Zona Parkir ada lah lokasi parkir yang pemanfaatannya untuk parkir 
kendaraan umum dan difasilitasi oleh Juru Parkir. 
15. Kawasan Parkir adalah bagian (zona) parkir yang jumlahnya ditentukan 
oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar. 
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek retr ibusi, penentuan besarnya 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada 
wajib retribusi serta pengawasan penyetoran. 
18. Juru Parkir yang selanjutnya disingkat Jukir adalah orang yang 
memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan 
yang di parkir di tepi jalan umum. 
19. Pengawas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk 
mengawasi Juru Parkir pada zona masing – masing. 
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD 
adalah alat untuk melak ukan pemungutan tagihan dan/atau terhadap 
wajib retribusi daerah. 
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan de ngan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah. 
22. Karcis adalah alat bukti pengganti dari SKRD yang digunakan untuk 
melakukan pemungutan dan sekaligus sebagai bukti pembayaran 
retribusi daerah. 
23. Karcis Retribus i Parkir Reguler adalah karcis yang digunakan untuk 
penagihan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi 
jalan umum untuk parkir harian dalam kondisi normal. 
24. Karcis Retribusi Parkir Insidentil adalah karcis yang digunakan untuk 
penagih an sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi 
7 
 
jalan umum untuk parkir pada kegiatan/event -event daerah dan 
kegiatan yang berijin lainnya serta lokasi, waktu dan kondisi tertentu 
yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan. 
25. Karcis Parkir Ma ndiri adalah karcis yang digunakan untuk penagihan 
sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi jalan, baik 
untuk parkir harian maupun parkir insidentil dimana karcis parkir 
dibeli dan/atau diperoleh masyarakat pengguna jasa parkir 
sebelumny a.