Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 36 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH, khususnya BAB IV - TATA CARA PEMERIKSAAN, Pasal 16, adalah:

(1)Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajakwajib:
a.memperlihatkan dan/atau meminjamkan bukuatau
catatan, dokumen yangmenjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dan dokumen lainyang
berhubungan de ngan penghasilan yangdiperoleh,
kegiatan usaha Wajib Pajak atau
objekyangterutang pajakdaerah;
b.memberikan kesempatan untuk mengakses
dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;
c.memberikan kesempatan untuk memasuki dan
memeriksa tempat atauruang, barang bergerak
dan/atau tidakbergerak yangdiduga atau patut
diduga digunakan untukmenyimpan bukuatau
catatan, dokumen yangmenjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dokumen lain,uang,dan/atau
barang yangdapatmemberi petunjuk tentang
penghas ilanyangdiperoleh, kegiatan usahaWajib
Pajak,atauobjekyang terutang pajak daerah serta
meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa Pajak
Daerah;
d.memberi bantuan gunakelancaran pemeriksaan;
e.menyampaikan tanggapan secara tertulis atas
SuratPemberitahuan HasilPemeriksaan; dan
f.memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis
yang diperlukan.
(2)Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, WajibPajakwajib:
a.memenuhi panggilan untuk datang menghadiri
pemeriksaan sesuaidengan waktuyangditentukan;
b.memperlihatkan dan/atau meminjamkan bukuatau
catatan, dokumen yangmenjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dan dokumen laintermasuk data
yangdikelola secara elektronik, yang berhubungan
dengan penghasilan yangdiperoleh, kegiatan usaha
Wajib Pajak , atau objek yang terutang pajak
daerah;
c.memberi bantuan gunakelancaran pemeriksaan;
d.menyampaikan tanggapan secara tertulis atas
SuratPemberitahuan HasilPemeriksaan;
e.meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang
dibuatolehAkuntan Publik; dan
f.memberikan keterangan lisandan/atau tertulis
yang diperlukan.
BagianKeenam
Peminjaman Dokumen
Pasal17
(1)Dalam halpemeriksaan dilaksanakan dengan
Pemeriksaan Lapangan:
a.buku catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain
yangdiperlukan dan diperoleh/ditemukan pada
saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib
Pajak, dipinjam padasaatitujugadanTim
Pemeriksa Pajak Daerah membuat bukti
peminjaman;
b.dalamhalbuku, catatan, dokumen, termasuk data
yangdikelola secara elektronikserta keterangan
lainyangdiperlukan dan belum di peroleh/
ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud padahuruf a, Tim
Pemeriksa Pajak Daerah membuat surat
permintaan peminjaman; dan
c.buku catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelolasecara elektronik serta keterangan lain
sebagaimana dimaksud padahuruf b, wajib
diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah
palinglama1(satu)bulan sejak surat permintaan
peminjaman buku, catatan, dan dokumen
disampaikan kepada Wajib Pajak.
(2)Dalam halPemeriksaan dilaksanakan dengan
Pemeriksaan Kantor:
a.buku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain
yangdiperlukan oleh Tim Pemeriksa PajakDaerah,
harusdicantumkan pada suratpanggilan;
b.buku, cata tan,dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain
sebagaimana dimaksud pada hurufa,wajib
dipinjamkan padasaatWajibPajakmemenuhi
panggilan dan Tim Pemeriksa Pajak Daerah
membuat bukti peminjaman ;
c.dalamhalbuku, catatan ,dokumen, termasuk data
yangdikelola secara elektronik serta keterangan
lainyangdiperlukan belum dipinjamkan pada
saatWajibPajakmemenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud padahuruf b, Tim Pemeriksa Pajak
Daerah membuat surat permintaan peminjaman;
dan
d.buku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain
sebagaimana dimaksud padahuruf c,wajib
diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah
palinglama1(satu)bulan sejak suratpanggilan
sebagaimana dimaksud padahurufayangmemuat
permintaan peminjaman diterima olehWajibPajak.
(3)Apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum
dipenuhi dan jangka waktu 1(satu)bulansebagaimana
dimaksud padaayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d,
belumterlampaui, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat
menyampaikan peringatan secara tertulis paling
banyak 2(dua)kali.
Pasal18
(1)Setiappenyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk
data yang dikelola secaraelektronik serta k eterangan
lain dari Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak Daerah
harusmembuat buktipeminjaman.
(2)Jika buku, catatan dan dokumen yangdipinjam
berupa fotocopy dan/atau datayangdikelola secara
elektronik, Wajib Pajakyangdiperiksa harus membuat
suratpernyataa nbahwafotocopy dan/atau data yang
dikelola secaraelektronik yangdipinjamkan kepada
Tim Pemeriksa Pajak Daerah adalah sesuai dengan
aslinya.
(3)Apabila jangka waktu 1(satu)bulansebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c atau ayat(2)
huruf d, terlampaui dan surat permintaan peminjaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
batauayat(2) huruf c, tidak dipenuhi sebagian atau
seluruhnya, Tim Pemeriksa Pajak Daerah harus
membuat berita acara mengenai hal tersebut.
(4)Jika buku, catatan ,dokumen, termasuk data yang
dikelola secaraelektronik serta keterangan lain perlu
dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat
mengajukan permintaan agar pelaksanaan
Pemeriksaan dapat dilakukan ditempat WajibPajak
dengan menyediakan ruangan khusus.
Pasal19
Dalamhalpemeriksaan dilakukan terhadap WajibPajak
yangmelakukan kegiatan usaha WajibPajaktidak
memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat(3)sehingga besarnya pajak terutang tidak dapa t
dihitung, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat menghitung
pajak daerah yang terutang secarajabatan sesuaidengan
ketentuan peraturan perundang -undangan.
BagianKetujuh
Penolakan Pemeriksaan
Pasal20
(1)Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 16,makaWajib
Pajak harus menandatangani surat pernyataan
penolakan pemeriksaan.
(2)Jika Wajib Pajakmenolak menandatangani surat
pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),Tim Pemeriksa Pajak Daerah
membuat beritaacarapenolakan pemeriksaan yang
ditandatangani olehTimPemeriksa PajakDaerah.
(3)Jika Wajib Pajaktidakmemenuhi panggilan Tim
Pemeriksa Pajak Daerah dalamrangka Pemeriksaan
Kantor, Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat berita
acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh
WajibPajak.
(4)Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan,
WajibPajaktidakadaditempat, maka:
a.pemeriksaan tetapdapatdilaksanakan sepanjang
ada pihak yangdapat dan mempunyai kewenangan
untukmewakili Wajib Pajak, terbatas untukhal
yangada dalam k ewenangannya, dan selanjutnya
pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada
kesempatan berikutnya ;
b.untuk keperluan pengamanan pemeriksaan,
sebelum dilakukan penundaan Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, Tim
PemeriksaPajak Daerah dapat melakukan
penyegelan;
c.apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan
dilanjutkan setelah dilakukan penundaan
sebagaimana dimaksud padahuruf a, Wajib Pajak
tetap tidak adaditempat, pemeriksaan tetap
dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta
wakilataukuasaWajibPajakyangbersangkutan
untuk mewakili waj ibPajak gunamembantu
kelancaran pemeriksaan;
d.dalamhal wakil atau kuasaWajibPajakyang
diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud padahurufc,menolak untukmembantu
kelancaran pemeriksaan, wakil ataukuasaWajib
Pajak tersebut harus menandatangani surat
pernyataan penolakan membantu kelancaran
pemeriksaan;
e.dalamhalwakilataukuasaWajibPajakmenolak
untuk menandatangani surat pernyataan
penolakan membantu kelancaran pemeriksaan
sebagaimana dimaksud padahuruf d, Tim
Pemeriksa Pajak Daerah membuat beritaacara
penolakan membantu kelancaran pemeriksaan
yangditandatangani olehPemeriksa PajakDaerah
(5)Surat pernyataan penolakan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),atau berita acara
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat(2), atau berita acara tidakdipenuhinya panggilan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
atau surat pe rnyataan penolakan m embantu
kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksu dpada
ayat(4) huruf d, atau beritaacarapenolakan
membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf e, dapatdijadikan dasar
untuk penetapan pajak daerahsecarajabatan atau
diusulkan Pemeriksaan BuktiPermulaan.
BagianKedelapan
Penyegelan
Pasal21
Pemeriksa Pajak Daerah berwenang melakukan
penyegelan dalamhalWajibPajak:
a.tidakmemberikan kesempatan untuk memasuki
tempat atauruang tertentu sertamelihat atau
membuka barang bergerak dan/atau tidak
bergerak; dan/atau
b.tidakmemberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
yang antara lain berupa tidak memberikan
kesempatan untuk mengakses data yang dikelola
secaraelektronik dan/atau membuka barang bergerak
dan/atau tidak bergerak.
BagianKesembilan
Penjelasan WajibPajakdanPihakKetiga
Pasal22
(1)TimPemeriksa Pajak Daerah dapat meminta
keterangan dan/atau bukti yangberkaitan dengan
pemeriksaan yangsedang dilakukan terhadap
WajibPajakkepada pihakketiga.
(2)Jikapihakketiga sebagaimana dimaksud padaayat
(1), terikat olehkewajiban untuk merahasiakan,
kewajiban untuk merahasiakan ituditiadakan
olehpermintaan untukkeperluan pemeriksaan.
(3)Pihakketigaharusmemberikan keterangan paling
lama7(tujuh) harikerjasejakditerimanya surat
permintaan keterangan ataubuktiatausuratizin
daripihakyangberwenang.
(4)Jikadalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat(3), tidak dipenuhi oleh pihakketiga, Tim
Pemeriksa Pajak Daerah segera menyampaikan
SuratPeringatan Pertama.
(5)JikaSuratPeringatan Pertama tidakdipenuhi oleh
pihakketiga, Tim Pemeriksa PajakDaerah segera
menyampaikan SuratPeringatan Kedua.
(6)Jika Surat Peringatan Kedua tidakjuga dipenuhi oleh
pihakketiga, Tim Pemeriksa Pajak Daerah segera
membuat berita acara tidak dipenuhinya
permintaan keterangan ataubuktidaripihakketiga
BagianKesepuluh
Pemberitahuan HasilPemeriksaan danPembahasan
AkhirHasilPemeriksaan
Pasal23
(1)HasilPemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib
Pajak dengan memberikan hak kepada WajibPajak
untukhadirdalampembahasan akhir.
(2)Pemberitahuan hasilPemeriksaan kepada WajibPajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan
apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan
BuktiPermulaan.
(3)SuratPemberitahuan HasilPemeriksaan sebagaimana
dimaksudpada ayat (1),beserta lampirannya
disampaikan oleh TimPemeriksa Pajak
Daerah melalui kurir, faksimili, posataujasa
pengiriman lainnya.
(4)Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas
SuratPemberitahuan HasilPemeriksaan danberhak
hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan palinglama:
a.dalam waktu 3(tiga)hari kerja sejakSurat
Pemberitahuan HasilPemeriksaan diterima oleh
WajibPajakuntukPemeriksaan Kantor; dan
b.dalam waktu 7(tujuh) hari kerja sejakSurat
Pemberitahuan HasilPemeriksaan diterima oleh
WajibPajakuntukPemeriksaan Lapangan.
Pasal24
(1)Jikadalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalamPasal23ayat(4),Wajib Pajak menyampaikan
surat tanggapan hasilpemeriksaan yangberisi
tentang persetujuan atasseluruh hasilpemeriksaan
dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa Pajak
menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai
dasaruntukmembuat risalahpembahasan danberita
acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
yangditandatangani olehTimPemeriksa PajakDaerah
danWajibPajak.
(2)Jikadalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalamPasal23 ayat (4),Wajib Pajak menyampaikan
surattanggapan hasilpemeriksaan yangberisitentang
persetujuan atasseluruh hasilpemeriksaan namun
tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan
surattanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk
membuat risalah pembahasan danberita acara
ketidakhadiran WajibPajak dalam Pembahasan
Akhir HasilPemeriksaan, yangditandatangani
olehTimPemeriksa PajakDaerah.
(3)Jikadalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalamPasal23ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan
surattanggapan hasil Pemeriksaan yangberisitentang
ketidaksetujuan atas sebagian atauseluruh hasil
Pemeriksaan danhadir dalam Pembahasan Akhir
HasilPemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajakmenggunakan
surattanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk
melakukan pembahasan akhir dengan WajibPajak dan
hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah
pembahas andanberitaacaraPembahasan AkhirHasil
Pemeriksaan, yang ditandatangani olehTim
Pemeriksa Pajak Daerah danWajibPajak.
(4)Jikadalamjangka waktu sebagaimanadimaksud
dalamPasal23ayat(4),Wajib Pajak menyampaikan
surat tanggapan hasilPemeriksaan yangberisitentang
ketidaksetujuan atas sebagian atauseluruh hasil
Pemeriksaan namun tidakhadirdalamPembahasan
AkhirHasilPemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah
menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai
dasaruntukmembuat risalahpembahasan danberita
acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan
Akhir HasilPemeriksaan, yang d itandatangani
olehTimPemeriksa Pajak.
(5)Jikadalamjangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat(4),Wajib Pajak tidak
menyampaikan surat tanggapan hasil
Pemeriksaan dantidakhadirdalam Pembahasan
AkhirHasilPemeriksaan, makaTim Pemeriksa Pajak
Daerah membuat beritaacara ketidakhadiran Wajib
PajakdalamPembahasan AkhirHasilPemeriksaan,
yangditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
(6)JikaWajibPajaktidakhadirdalam Pembahasan
AkhirHasilPemeriksaan danTim Pemeriksa Pajak
Daerah telahmembuat danmenandatangani berita
acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalamPembahasan
AkhirHasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
atau ayat (4) atau ayat ( 5), Pembahasan Akhir
HasilPemeriksaan dianggap telahdilaksanakan.
(7)JikaWajibPajakmenolak menandatangani berita
acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud padaayat(1)atauayat(3),
Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat catatan ten tang
penolakan tersebut dalamberitaacaraPembahasan
AkhirHasilPemeriksaan.
(8)Jika terdapat perbedaan pendapat antara WajibPajak
dengan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dalam
Pembahasan AkhirHasilPemeriksaan, Wajib Pajak
dapat mengajukan permintaan aga r perbedaan
tersebut dibahas lebihdahulu.
(9)Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah
pembahasan yang merupakan bagian dari Kertas
Kerja Pemeriksaan.
(10)Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpaj akan dengan jenisPemeriksaan
Kantorharusdiselesaikan palinglama3(tiga)minggu.
(11)Jangka Waktu Pembahasan AkhirHasilPemeriksaan
untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus
diselesaikan palinglama1(satu)bulan.
Pasal25
(1)Risalah pembahasan danberita acara Pembahasan
AkhirHasilPemeriksaan merupakan bagian yangtidak
terpisahkan dari Laporan HasilPemeriksaan.
(2)Pajak daerah yangterutang dalam surat ketetapan
pajakdaerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah
dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, kecuali:
a.apabila WajibPajaktidakhadirdalam pembahasan
akhirtetapimenyampaikan tanggapan tertulis
sebagaimana dimaksud dalamPasal24 ayat (2)atau
ayat(4),Pajak Daerah yang te rutang dihitung
berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah
diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan
memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib
Pajak; dan
b.apabila Wajib Pajak tidakhadirdalam pembahasan
akhirdantidakmenyampaikan tanggapan tertulis
sebagaimana dimaksud dalamPasal24 ayat (5),
PajakDaerah yang terutang dihitung berdasarkan
hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan
kepada Wajib Pajak.
BagianKesebelas
Pembatalan HasilPemeriksaan
Pasal26
(1)HasilPemeriksaan atauSKPDdarihasilPemeriksaan
yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atauPembahasan
Akhir Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan
atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak
kepada Kepala Dinas.
(2)Jikadilakukan pembatalan sebagaimana d imaksud
padaayat (1), prosesPemeriksaan harus dilanjutkan
dengan melaksanakan prosedur penyampaian Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau
Pembahasan AkhirHasilPemeriksaan.
(3)Jikapembatalan dilakukan karena pemeriksaan
dilaksanakan tanpa penyampa ian Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan
keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, Tim
Pemeriksa Pajak Daerah melanjutkan pemeriksaan
dengan memberitahukan hasilpemeriksaan kepada
WajibPajak dan melakukan pembahasan akhirdengan
prosedur s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan
Pasal25.
BagianKeduabelas
Pengungkapan WajibPajakdalamLaporan
Tersendiri selamaPemeriksaan
Pasal27
(1)JikaTimPemeriksa Pajak Daerah telah melakukan
Pemeriksaan dan Kepala Dinasbelummenerbitkan
SKPD,Wajib P ajak dengan kesadaran sendiri dapat
mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang
ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah
disampaikan sesuaidengan keadaan yang sebenarnya ,
danpemeriksaan tetapdilanjutkan.
(2)Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang
ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan
sebelum TimPemeriksa Pajak Daerah menyampaikan
SuratPemberitahuan HasilPemeriksaan.
(3)Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang
ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),oleh Tim Pemeriksa Pajak
Daerah diperlakukan sebagai tambahan informasi
atau data danmenjadi bahanpertimbangan bagi Tim
Pemeriksa Pajak Daerah sebelum menyampaikan
SuratPemberitahuan HasilPemeriksaan kepada Wajib
Pajak.
BagianKetigabelas
Usulan Pemeriksaan BuktiPermulaan
Pasal28
(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan
apabila:
a.padasaat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan
adanya indikasi tindak pidana
dibidangperpajakan; dan
b.Wajib Pajak menolak untuk dilakukan
pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan
Pemeriksaan Kantor, menolak membantu
kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalamPasal20 dan terhadap Wajib Pajak tersebut
tidakdilakukan penetap an pajak dae rahsecara
jabatan.
(2)Jikapemeriksaan yang dilakukan merupakan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat(1),usulanPemeriksaan BuktiPermulaan harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak.
(3)Jika usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
pelaksanaan pemeriksaan dihentikan dengan membuat
Laporan Hasil Pemeriksaan, kecuali usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan
permohonan pengembalian k elebihan pembayaran
pajak daerah, penyelesaian pemeriksaan
ditangguhkan sampaidengan:
a.pemeriksaan buktipermulaan diselesaikan dan
tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
b.penyidikan dihentikan dantidakdilakukan penunt
utandalamhaltidak terdapat cukup bukti,
atauperistiwa tersebut bukanmerupakan tindak
pidana di bidang perpajakan, atau karena
peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka
meninggal dunia;dan
c.diterimanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang
menyatakan WajibPajakbebasataulepas dari
segalatuntutan hukum.
Pasal29
(1)Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dilanjutkan dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan, apabila:
a.pemeriksaan bukti permulaan tidak
dilanjutk andengan penyidikan;
b.penyidikan dihentikan karena tidakdilakukan
penuntutan dalamhaltidak terdapat cukupbukti,
atauperistiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana dibidang perpajakan, atau penyidikan
dihentikan karena peristiwanya telahkedaluw arsa,
atautersangka meninggal dunia;dan
c.diterima putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang
menyatakan WajibPajakbebasataulepasdari
segalatuntutan hukum.
(2)Jikapemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),jangkawaktupemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1),ayat(2),dan ayat (3)
diperpanjang untukjangka waktu paling lama3(tiga)
bulan.
BagianKeempatbelas
Pemeriksaan Ulang
Pasal30
(1)Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan
berdasarkan perint ahataupersetujuan KepalaDinas.
(2)Perintah atau persetujuan Kepala Dinas untuk
melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapatdiberikan:
a.apabila terdapat data baru termasuk datayang
semulabelumterungkap; atau
b.berdasarkan pertimbangan KepalaDinas.
(3)Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan
Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat(1),dalamhalsebelumnya terhadap kewajiban
perpajakan yangsamatelahditerbitkan SKPD
berdasarkan hasil Pemeriksaan.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal31
Peratura n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
BUPATI PRINGSEWU,
SUJADI
Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
A. BUDIMAN PM
BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 201 6NOMOR
LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI PRINGS EWU
NOMOR :
TANGGAL :
BUPATI PRINGSEWU,
SUJADI