Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN  DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor 2 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN  DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta 
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah daerah. 
3. Peme rintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka 
Belitung. 
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota 
beserta Perangkat Daerah Kabupaten/kota sebagai 
unsur penyelenggara pemerintah daer ah. 
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 
7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang 
selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPMP, 
adalah unit pelaksanaan teknis Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Pro vinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 
- 5 - 
 
 
 8. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan 
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan dan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi 
Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung yang hasilnya d iwujudkan dalam 
bentuk pengakuan tingkat kelayakan. 
9. Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung yang hasilnya 
diwujudkan dalam bentuk pengakuan tingkat 
kelayakan. 
10. Badan Akreditasi sekolah/madrasah tingkat Provinsi 
Kepula uan Bangka Belitung selanjutnya disebut 
BAP-S/M adalah Badan non struktural yang bersifat 
independen. 
11. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut 
lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur 
masyarakat yang peduli pendidikan. 
12. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri 
yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, 
komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang 
peduli pendidikan. 
13. Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau 
lembaga yang mer upakan penduduk Kepulauan 
Bangka Belitung dan mengembangkan diri secara 
sosial untuk kepentingan daerah Kepulauan Bangka 
Belitung dan mempunyai perhatian dan peranan 
dalam pendidikan. 
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana be lajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. 
15. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi 
dan/atau badan hukum yang mendapat izin untuk 
menyelenggarakan satuan pendidikan formal, non 
formal maupun informal. 
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan 
pendidikan yang menyelenggaraka n pendidikan pada 
jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap 
jenjang dan jenis pendidikan. 
- 6 - 
 
 
 17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan tinggi. 
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang. 
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan 
keluarga dan lingkungan. 
20. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 
pembinaan ya ng ditujukan kepada anak sejak lahir 
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut. 
21. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan 
lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah 
Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. 
22. Pendidikan Khusus adalah pe ndidikan bagi peserta 
didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam 
mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 
emosional, mental (difabel) dan/atau memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa. 
23. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi 
peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, 
masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami 
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari 
segi ekonomi. 
24. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 
pendidikan menengah. 
25. Pendidikan inkl usif adalah sistem penyelenggaraan 
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 
semua peserta didik yang memiliki kelainan dan 
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 
istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 
pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan 
secara bersama -sama dengan peserta didik pada 
umumnya. 
 
 
- 7 - 
 
 
 26. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan 
pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang 
tersedia. 
27. Peran serta adalah seluruh sumbangan dan a ktivitas 
masyarakat secara material, finansial, pemikiran, 
tenaga, waktu dan lainnya untuk keperluan 
kemajuan pendidikan. 
28. Pendidikan berbasis masyarakat adalah 
penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan 
agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 
masy arakat sebagai perwujudan pendidikan dari, 
oleh, dan untuk masyarakat. 
29. Keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu 
adalah keunggulan dalam aspek ekonomi, budaya, 
bahasa, teknologi, ekologi, dan kreativitas inovatif 
yang bermanfaat bagi pengembangan komp etensi 
peserta didik. 
30. Muatan Lokal adalah merupakan kegiatan kurikuler 
untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan 
dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk 
keunggulan daerah, yang materinya dapat 
diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau sebaga i 
mata pelajaran tersendiri. 
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
32. Kurikulu m muatan lokal adalah seperangkat rencana 
dan pengaturan megenai isi dan bahan pelajaran 
yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan 
dan kebutuhan daerah serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar -
mengajar. 
33. Kelokalan adalah keunikan potensi dan 
permasalahan masyarakat dan budayanya sebagai 
potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong 
percepatan pencapaian tujuan pendidikan. 
34. Nilai budaya adalah keseluruhan sistem norma yang 
berakar dari kebudayaan daerah yang memban gun 
pranata kehidupan masyarakat budaya dalam 
menciptakan masyarakat yang religius, maju dan 
harmonis. 
- 8 - 
 
 
 35. Kebudayaan daerah adalah seluruh potensi budaya 
etnik yang hidup berkembang dan didukung oleh 
masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. 
36. Transformasi budaya adalah upaya penggalian, 
penerusan dan internalisasi nilai melalui proses 
rekonstruksi dan reformulasi sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan 
masyarakat. 
37. Masyarakat pendidikan adalah sekelompok 
masyarakat yang memiliki kepedulian dan pe rhatian 
terhadap usaha -usaha peningkatan akses, mutu dan 
relevansi pendidikan. 
38. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang 
berusaha mengembangkan potensi diri melalui 
proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang 
dan jenis pendidikan tertentu. 
39. Warga sekolah adalah kepala sekolah, guru, tenaga 
administrasi, murid, petugas kebersihan, penjaga, 
dan atau siapa saja yang terlibat dalam 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 
40. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang 
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, 
dan sebutan lain yang sesuai dengan 
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 
41. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat 
yang mengabdikan diri dan diangk at untuk 
menunjang penyelenggaraan pendidikan. 
42. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar. 
43. Pengawasan proses pendidikan dan pembelajaran 
adalah pengawasan atas proses dalam pendidik an 
dan pembelajaran di satuan pendidikan yang 
meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, 
dan pengambilan langkah tindak lanjut. 
44. Pengawasan Satuan Pendidikan adalah pengawasan 
pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada 
satuan pendidikan yan g meliputi pemantauan, 
supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan 
langkah tindak lanjut. 
 
- 9 - 
 
 
 45. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan 
terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap 
jalur, jenjang, da n jenis pendidikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 
46. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal 
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
47. Lingkungan pendidikan adalah kesel uruhan sistem 
penunjang yang menyebabkan terselenggaranya 
pendidikan dengan baik dan bermutu, baik di 
lingkungan satuan pendidikan maupun di 
lingkungan masyarakat sekitarnya. 
47a.Bantuan keuangan yang selanjutnya disebut dengan 
bantuan adalah pemberian be rupa uang dan/atau 
barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan 
pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali 
dengan syarat yang disepakati para pihak. 
47b.Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik 
berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan 
pendidikan menengah yang berasal dari peserta didik 
atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat 
wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu 
pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan 
menengah. 
48. Bantuan khusus adalah bantuan keuangan atau 
beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah 
kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga 
kependidikan. 
49. Generasi berkarakter adalah generasi yang memiliki 
karakteristik yang cerdas, sehat, unggul, dan 
berakhlak mulia. 
 
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut: