Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 49 Tahun 2016 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 49 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BAB  III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas merumuskan 
dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tehnis B idang Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial, meliputi rahabilitasi anak bal ita, rehabilitasi sosial anak 
terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan deng an hukum, rehabilitasi 
sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, Pe nerbitan Rekomendasi 
orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan 
anak oleh orang tua tunggal, pelayanan dan perlindu ngan sosial lanjut usia, 
pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut, aksebelit as sosial lanjut usia, 
pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, peng emis, bekas warga binaan 
pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban ti ndak kekerasan, eks 
tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial peny andang disabilitas fisik, 
mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda da n bekas penderita penyakit 
kronis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan reh abilitasi sosial; 
b. pelaksanaan kebijakan tehnis penyelenggaraan pelaya nan dan rehabilitasi 
sosial; 
c. perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan reh abilitasi sosial; 
d. bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan reha bilitasi sosial; 
e. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelay anan dan 
rehabilitasi sosial; 
f. pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilita si sosial; dan 
g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.