Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1?
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 20 Tahun 2003 tentang , BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur . 
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan 
bidang kepegawaian. 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 
Negeri Sipil lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah 
Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti 
Program Pendidikan Formal pada Lembaga Pendidikan baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri sesuai kompetensi dan kebutuhan 
Pemerintah Daerah dan dibebaskan dari tugas kedinasan yang 
pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Pihak 
Ketiga yang sah. 
8. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk 
mengikuti Program Pendidikan Formal pada Lembaga Pendidikan baik di 
dalam negeri maupun di luar negeri sesuai kompetensi dan kebutuhan 
Pemerintah Daerah dan dibebaskan dari tugas kedinasan yang 
pembiayaannya bersumber dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program 
Pendidikan Formal pada Lembaga Pendidikan seperti Universitas 
Terbuka dan atau program khusus dari lembaga pemerintah terkait, 
dengan proses pembelajaran terjadi di dalam wilayah Kabupaten Flores 
Timur sesuai kompetensi dan kebutuhan Pemerintah Daerah yang! PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN 
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Menetapkan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang 
Manajemen Aparatur Sipil Negara; 
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi; 
MEMUTUSKAN: .---------------·- --- .. ······-- ····-