Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 8 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadikewenangan daerah otonom ; 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ; 
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di bidang pertanian ; 
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu 
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang 
mempengaruhi penggunaannya seperti ikli m, relief, aspek geologi, dan 
hidriologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh 
manusia ; 
 
 
 6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk 
usaha pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan, dan 
perikanan ; 
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian 
yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten 
guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan 
kedaulatan pangan Daerah ; 
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial 
yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya 
tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan pada masa yang akan datang ; 
9. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cad angan pangan 
berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan dan /atau 
lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian 
pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan ; 
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan 
proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, 
memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan 
pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan ; 
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 
budidaya ; 
12. Kawasan Perd esaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi ; 
13. Kawasan Pertanian Pan gan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya 
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan 
lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan 
cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya 
dengan fungsi utama unt uk mendukung kemandirian, ketahanan, dan 
kedaulatan pangan Daerah dan Nasional ; 
14. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan 
tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup 
komoditas yang bersangkutan dengan kua litas, karakteristik lahan yang 
mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi) ; 
15. Lahan basah adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya 
berasal dari irigasi ; 
 
 
 16. Lahan Kering adalah lahan pertanian yang bersumber utama 
pengai rannya berasal dari air hujan ; 
17. Lahan Pasang Surat adalah lahan pertanian yang terbentuk oleh 
pergerakan naik turunnya air laut secara berkala ; 
18. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak 
mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tan ah kapur/karst dan 
tanah pasir ; 
19. Petani pangan yang selanjutnya di sebut petani adalah setiap warga 
Negara Indonesia beserta keluarganya yang menggunakan lahan komoditi 
pangan pokok di lahan pertanian berkelanjutan ; 
20. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produ ksi pangan dalam negeri 
yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin 
pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik 
dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang 
didukung oleh sumber -sumber pangan ya ng beragam sesuai dengan 
keragaman local; 
21. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 
tangga yang tercermin dari sedianya pangan yang cukup, baik jumlah 
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau ; 
22. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri 
dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas 
pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk 
menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber 
daya local; 
23. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, 
baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama 
bagi konsumsi manusia ; 
24. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bu kan badan hokum ; 
25. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan 
fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara ; 
26. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara 
berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak 
pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, 
tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya 
atau sifat dan tujuan pe mberian hak atau dasar penguasaannya ; 
 
 
 27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah 
Kabupaten Jeneponto untuk periode 20 (dua puluh) tahun ; 
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Da erah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah 
Kabupaten Jeneponto untuk periode 5 (lima) Tahun ; 
29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, 
adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Jeneponto untuk 
periode 1 (satu) Tahun ; 
30. Pengendalian alih fungsi lahan adalah menjaga untuk mencegah 
terjadinya alih fungsi lahan yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi 
lahan ; 
31. Irigasi adalah usaha penyedian dan pengaturan air untuk meningkatkan 
pertanian.