Jelaskan isi kandungan Pasal 30 dari Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004.
Sesuai dengan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, ketentuan pada BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 30 berbunyi:

(1) Pembia yaan Desa sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c 
meliputi semua penerimaan yang perlu diba yar kembali dan/atau peng eluaran 
yang akan diterima kemb ali, baik pada tahun anggaran yang bersangku tan 
maupun pada tahun -tahun anggaran berikutn ya. 
(2) Pembia yaan Desa sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: 
a. penerimaan Pemb iayaan; dan 
b. pengeluaran Pembia yaan. 
(3) Penerim aan Pembia yaan sebagaimana dimak sud pada ayat (2) huruf a, 
mencaku p: 
a. SiLPA tahun sebelumnya; 
b. pencairan Dan a Cadang an; dan 
c. basil penj ualan kekayaan desa yang dipisahkan . Paragraf Ketiga 
Pembiayaan Desa Pasal 29 
(1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa , Pemerinta h Desa dapa t 
melakukan belanja yang belum tersedia anggarann ya. 
(2) Keadaan darura t dan/ atau keadaan luar biasa sebagaimana dimak sud pada 
merupakan keadaan yang sifatn ya tidak biasa atau tidak diharapkan 
berulang dan/ atau mendesak . 
(3) Keadaan darurat sebagaim ana dimaksu d pada ayat ( 1) antara lain dikarenakan 
bencana alam , bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana. 
(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena keadaan luar 
biasa /wabah . 
(5) Keadaan darurat dan/ atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (4) diteta pkan dengan Keputusan Bupati. 
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
dianggarkan dalam belan ja tidak terduga yang penggunaann ya ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa . • Pasal 28 
(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, 
digunakan untuk peng eluaran dalam rangka pem belian/ pengadaan 
barang /jasa atau bangunan yang nilai manfaatn ya lebih dari 12 (dua belas ) 
bulan. 
(2) Pembelian /pengadaan barang /jasa atau bangu nan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa . e. · cetak/ penggandaan ; 
f. sewa gedung ; 
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor ; 
h. makanan dan minuman ; 
1. pakaian dinas dan atrib utnya; 
J. perjalanan dinas ; 
k. upah kerja ; 
1. honorarium narasumber / ahli; 
m. operasional Pemerintah Desa; 
n. operasional BPD; 
o. pemb erian barang pada kelompok masyarakat ; dan 
p. biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB ) dan gamb ar Pembangunan 
Fisik sebesar 1 o/o (satu persen) dari nilai Pem bangunan Fisik (biaya 
dibebankan pada sumbe r dana yang dipakai untuk pemban gunan). 
(3) Pemberian barang pada kelompok mas yarakat sebagaimana dimaksud pada 
huruf o dilakukan untuk men unjang pelaksanaan kegiatan.