Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 1999 Pasal 6?
Dalam Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingka t II Way Kanan, BAB I - Menetapkan : PERATURAN BUPA'n TENTANG PEMBERIAN TAMB AHAN, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

ayat ( 1) huruf a tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan 
kela ngkaan profesi sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
diberikan kepada Pegawai rumah sakit yang memiliki keterampilan khusus 
dan langka. Pasal 8 (1) Tambahan Peng hasilan Pegawai berdasarkan kondis i kerja/res iko kerja 
diberikan kepada Pegawai rumah sakit secara umum yang berada pada 
lingkungan yang beresiko tinggi terhadap kesehatan dan kese lamatan. 
(2) Tambahan peng hasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf a dibe rikan kepada Pegawai rumah 
sakit sebagai berikut: 
a. staf / pelaksana med is; dan 
b. staf / pelaksana non medis. Pasal 7 (1) Kriteria pembe rian tambahan peng hasilan di RSUD sebagai berikut: 
a. kondisi kerja/resiko kerja; 
b. kelangkaan profes i; 
c. pertimbangan objektif lainnya. Pasal6 Bagian kesa tu 
Kriteria BAB IV 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN {1) Pegawai Nege ri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mencatatkan waktu 
kehadiran sesuai dengan ketentuan dengan menggunakan perangkat 
elektron ik (finger print) dan/ atau perangkat lain yang handal dan akuntabel. 
(2) Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, apabila: 
a. perangkat dan sistem pencatatan daftar kehadiran mengalami kerusakan 
atau tidak berfungsi; 
b. Pengawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Nege ri Sipil belum terdaftar 
dalam sistem pencatatan secara e lektronik; 
c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan 
kehadiran tidak dapat dilakukan dengan sebagai mana mestinya . 
(3) Direktur wajib melakukan pencatatan kehad iran secara man ual yang 
dipergunakan untuk back up data keperluan kedinasan sebagai dasar 
pembe rian penilaian dan penjatuhan hukuman disiplin. Pasal 5 (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan 
tugas keluar daerah ditentukan berdasarkan: 
a. penugasan dari atasan langsung yang dilengkap i surat keterangan atau 
Surat Tugas ; 
b. keputusan pimpinan unit kerja untuk menghadiri undangan tempat 
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil melaksanakan 
pendidikan dan latihan, bimbingan teknis atau tugas kedinasan lainnya. 
(3) Khusus untuk Pegawai shift jam kerja disesuaikan dengan jadwal jaga 
dengan tetap memenuhi juml ah jam kerja . 
Penentuan Kelas jabatan sebagaimana dimaksu d dalam P asal 5 ay at (3) 
berdasarkan indeks Nilai Jabatan yang ditentukan oleh tim yang ditunjuk 
oleh Direktur RSUD. Pasal 12 ( 1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ay at (3) dihitung 
berdasarkan tingkat kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku. 
(2) Capaian kine rja sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 5 ayat (3) menurut 
capaian kinerja berdasarkan sistem penilaian kinerja . Pasal 11 (1) Besaran tambahan penghas ilan ditetapkan berjenjan g be rdasarkan 
klasifikasi jabatan, nilai jabatan, nilai indeks dan koefisien kemampuan 
keuangan daerah se bagai mana tercantu m dalam Lampir an I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupa ti ini. 
(2) Selain berdasarkan klasifikasi jabatan dan nilai jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3}, besaran tambahan penghasilan 
mempertimbangkan pula kekhususan pada profesi/ tugas tamb ahan 
tertentu, sehingga klasifikasi jabatan dan nilai jabatannya dapat 
dimas ukkan ke dalam kelompok yang sama. 
(3) Komponen pem berian tambahan peng hasilan berdasar kan disiplin kerja, 
capaian kinerja dan kelas jabatan. 
(4) Besaran tambahan penghas ilan Calon Pegawai Negeri S ipil yaitu 80% 
(delapan puluh perseratus) dari besaran tambahan penghas ilan yang 
diteta pkan. 
(5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
(2) merupakan besaran maks imal yang dapat diberikan kepada Pegawai 
RSUD Sukadana setiap bulannya setelah meme nuhi ketentuan 
perhitu ngan. Pasal 10 Bagian Keclua 
Kompone n Pemberian Tambahan Penghasilan (1) Selain bera da pada kondisi/ resiko kerja sebagai mana dimaksud dalam