Jelaskan isi kandungan Pasal 21 dari PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, ketentuan pada BAB III - PERENCANAAN, PENGANGGARAN KEGIATAN, Pasal 21 berbunyi:

(1) Alokasi anggaran belanja pelaksanaan kegiatan fisik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah jenis 
belanja modal. 
- 28 - 
 
 
(2) Alokasi anggaran belanja pelaksanaan kegiatan fisik untuk 
belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangg arkan 
senilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap 
berwujud dan aset tidak berwujud hanya sebesar harga 
beli/bangun aset termasuk biaya perencanaan, dan biaya 
pengawasan. 
(3) Alokasi anggaran belanja pelaksanaan kegiatan non fisik 
sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat terdiri dari 
jenis: 
a. belanja pegawai; dan 
b. belanja barang jasa. 
(4) Alokasi belanja pelaksanaan kegiatan non fisik jenis belanja 
pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dipergunakan untuk: 
a. uang kinerja kegiatan (UKK); 
b. honorarium tim pengarah; 
c. honorarium dan uang lembur non PNS; dan/atau 
d. honorarium personil diluar PNS Kota Madiun. 
(5) Alokasi belanja pelaksanaan kegiatan non fisik jenis belanja 
barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
dipergunakan untuk belanja barang dan jasa yang terkait 
langsung dengan pelaksanaan kegiatan non fisik. 
(6) Ketentuan sebagaimana ayat (4) dikecualikan untuk kegiatan 
penyelenggaraan sekolah dan kegiatan yang bersumber dari 
Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau (DBHCHT), Dana Bantuan Keuangan Provinsi atau 
dana lainnya. 
(7) Kegiatan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada 
jenis belanja pegawai diatur penggunaannya sebagai 
berikut: 
a. uang kinerja kegiatan (UKK) diperuntukkan bagi PNS non 
guru; 
b. honorarium dan uang lembur hanya diperuntukkan bagi 
guru; dan/atau 
c. honorarium personil diluar PNS Kota Madiun. 
- 29 - 
 
 
(8) Kegiatan yang bersumber dari Dana yang bersumber dari Dana 
Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
(DBHCHT), Dana Bantuan Keuangan Provinsi atau dana lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti petunjuk teknis 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
 
Bagian Keenam 
Alokasi Belanja Pelaksanaan Kegiatan Fisik