Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU Nomor 02 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA, BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESUAHTERAAN, Pasal 7 berbunyi:

T\rnjangan Alat Kelengkapan dan tunjangan Alat Kelengkapan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan
angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Buru yang duduk dalam badan Musyawarah, Komisi,
Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan
Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
T\rnjangan Alat Kelengkapan dan T\rnjangan Alat Kelengkapan lain
diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
a. Ketua DPRD Kabupaten Buru, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima
persen);
b. wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru, sebesar 5% (lima persen);
c. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru, sebesar 4o/o (empat persen);
dan
d. Anggota DPRD Kabupaten Buru, sebesar 3o/o {tiga persen);
dari tunjangan jabatan ketua DPRD Kabupaten Buru'
T\.rnjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (21 diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk
dan melaksanakan tugas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan alat
kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya diatur dalam Peraturan
Bupati Buru.
Pasa1 8
Tfrnjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan
kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru.
T\rnjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru'(21
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)T\rnjangan Komunikasi Intensif dan Ttrnjangan Reses diberikan
sesuai d.engan kemampuan keuangan daerah'
Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan
umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur sipil
Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi,
sedang, dan rendah.
Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kafi;
b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
dari uang representasi ketua DPRD Kabupaten Buru'
Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Tlrnjangan Komunikasi
Intensif dan Tunjangan Reses diatur dalam Peraturan Bupati Buru'
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan
Anggota DPRD KabuPaten Buru