Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 11 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 11 Tahun 2017 tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, ketentuan pada BAB III - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 7 berbunyi:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,
YUDA SETIAWAN
Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
A.BUDIMAN PM
BERITA DAERAH KABUPAT EN PRINGSEWU TAHUN 201 7NOMOR
TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA
DAN URAIAN TUGAS KECAMATAN
1.CAMAT
Camat mempunyai rincian tugas memimpin penyelenggaraan
pemerintahan, pembinaan pemerintah anpekon/kelurahan,
pembangunan dan kemasyarakatan serta menyelenggarakan koordinasi
atas kegiatan instansi vertikal dan instansi satuan kerja lainnya dalam
wilayah kecamatan.
Untuk menyelenggarakan rincian tugas, Camat mempunyai fungsi :
a.penyusunan dan perumusan program kerja serta kebijakan teknis
Kecamatan;
b.penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat;
c.pengkoordinasian dan pembinaan para Kepala Pekon dan Lurah di
wilayah kerjanya dalam rangka penyelengg araan pemerintahan
umum;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup
kecamatan.
Untuk melaksanakan fungsi, Camat mempunyai tata kerja :
a.menyelenggarakan tugas -tugas pemerintahan umum, pembinaan
keagraria an dan pembinaan politik dala m negeri dalam wilayah
kecamatan;
b.mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketent eraman dan
ketertiban masyarakat;
d.mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang -undangan;
e.mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
f.mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
g.melaksanakan koordinasi dan pembinaan pemerintahan pekon/
kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum;
h.melaksanak an pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah
kecamatan;
i.melaksanakan pembinaan perekonomian dan pembangunan yang
meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi,
distribusi, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
j.melaksanakan pembina anpemberdayaan dan partisipasif aktif
masyarakat dalam pembangunan daerah;
k.menyusun pelaksanaan program, pembinaan administrasi,
ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;LAMPIRAN I:PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR :
TAHUN:
l.memfasilitasi penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi;
m.melaksanakan invent arisasi dan pemeliharaan aset daerah yang ada
di kecamatan;
n.melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah
pekon atau kelurahan;
o.melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan ole h Bupati
kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang
berlaku ;
p.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
atasan;
q.menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Kecamatan berdasarkan
hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) Pegawai Negeri Sipil;
r.melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tuga s berdasarkan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
2.SEKRETARIS KECAMATAN
Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas membantu Camat
dalam penyelenggaraan admin istrasi pemerintahan, pembangunan
pembinaan kehidupan kemasyarakatan, serta melakukan pemb inaan
administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada
seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan.
Untuk menyelenggarakan rincian tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana dan progra m kerja di bidang kesekretariatan;
b.pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan;
c.pengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan,
kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan;
d.pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup
Kecama tan.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris
Kecamatan mempunyai tata kerja :
a.melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan;
b.mengadakan penyusunan anggaran kecamatan;
c.mengadakan penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban
keuangan;
d.mengkoordinasikan seluruh Kepala Seksi ;
e.mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas -tugas
pemerintah kecamatan;
f.mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan
pelaksanaan tugas-tugas atau kegiatan antar satuan organisasi
pemerintah kecamatan;
g.melaksanakan urusan surat menyurat dan pengarsipan yang
meliputi penerimaan, mendistribusikan, mengendalikan surat
masuk dan surat keluar;
h.melaksanakan pembinaan dan pengadministrasia n kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
i.melakukan inventarisasi dan pemeliharaan aset daerah yang ada di
kecamatan;
j.mengajukan saran/pertimbangan yang dianggap perlu untuk
kelancaran pelaksanaan tugas -tugas pemerintah kecamatan;
k.melakukan m onitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
atasan;
l.menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat Kecamatan
berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
m.melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
2.1.SUB BAGIAN UMUM DAN K EPEGAWAIAN
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian
tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan
kepegawaian .
Untuk menyelenggarakan rincian tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Kepala Sub Bagian Umum d an Kepegawaian mempunyai
fungsi:
a.pengelolaan administrasi umum dan urusan kepegawaian di
lingkungan pemerintah kecamatan;
b.pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di
lingkungan pemerintah kecamatan;
c.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
administrasi umum dan kepegawaian .
Untuk melakukan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tata kerja:
a.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang -
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan -bahan yang be rhubungan dengan kearsipan dan
ekspedisi ;
b.menghimpun serta mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan tata usaha umum, administrasi umum
dan kepegawaian di l ingkungan Sekretariat Kecamatan ;
c.melakukan urusan penyimpanan dan pemeliharaan arsip
kepegawaian;
d.melakukan urusan administrasi dan pendistribusian surat;
e.menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengadaan alat
tulis kantor di lingkungan Sekretariat Kecamatan;
f.menyiapkan admistrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat
Kecamatan;
g.menginventar isasi permasalahan -permasalahan yang
berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
menyiapkan bahan pemecahannya;
h.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
atasan;
i.menilai pres tasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai
untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatan karir
atau penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri
Sipil;
j.melaksanakan tugas -tugas lain sesuai dengan perintah atasan
berdasarkan standar norma dan peraturan perundang -
undangan yang berlaku.
2.2.SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
rincian tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan
perencanaan, evaluasi, monitoring, pelaporan dan menyusun
anggaran serta pen atausahaan keuangan program pemerintah
kecamatan.
Untuk menyelenggarakan rincian tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Kepala Sub Bagi an Perencanaan mempunyai fungsi :
a.penyusunan renca na dan program kerja di bidang
perencanaan, keuangan, evaluasi, monitoring dan pelaporan;
b.pengumpulan, pengolahan, penyajian data sebagai bahan
perencanaan dan keuangan;
c.penyusunan rencana kerja Kecamatan;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan, keuangan, evaluasi, monitoring dan pelaporan di
lingkup Sub BagianPerencanaan dan Keuangan ;
e.pengelolaan administrasi keuangan;
f.pelayanan di bidang keuangan .
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala
Sub Bagian Pe rencanaan mempunyai tata kerja:
a.mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang
perencanaan dan keuangan;
b.memantau pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan
triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program
perencanaan dan keuangan;
c.menyiapkan baha n data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang
perencanaan dan keuangan;
d.menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembangunan
kecamatan;
e.menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan Laporan
Tahunan, Profil Kecamatan dan melaksanakan pemutakhiran
dan validasi da ta;
f.menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian
dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan
kecamatan;
g.menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta mengolah
data yang terkait dengan pelaksan aan kegiatan program
kecamatan ;
h.menyiapkan ba han dalam melaksanakan dan
mengkoordinasikan rencana k egiatan yang telah
diprogramkan ;
i.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
atasan;
j.melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan
meliputi Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja
Operasional Pemeliharaan (BOP) serta Belanja Modal (BM);
k.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang
meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran
dan penyetoran pendapatan;
l.menyusun daftar gaji, tunjangan, perubahan daftar gaji dan
mengawasi pembayaran gaji;
m.membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan kepada atasan
langsung;
n.menghimpun dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA) serta melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA);
o.merencanakan RKA dan DPA ;
p.mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
upaya meningkatkan produktivitas kerja;
q.menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang telah
dicapai untuk di pergunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
r.melaksanakan tugas -tugas lainnya sesuai perintah atasan
berdasarkan norma, standar peraturan perundang -undangan
yang berlaku dem i kelancaran pelaksanaan tugas.
3.SEKSI BINA PEMERINTAHAN
Kepala Seksi BinaPemerintahan mempunyai rincian tugas membantu
Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan
pemerintahan pekon/kelurahan.
Untuk menyelenggarakan rincian tugas, Kepala Seksi Bina
Pemerintahan mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemerintahan;
b.pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan
dan urusan umum pemerintahan;
c.pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan
pekon/kelurahan ;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pemerintahan.
Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Seksi BinaPemerintahan
mempunyai tata kerja:
a.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang -undangan,
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan -bahan
yang berhubungan dengan urusan pemerintahan, pertanahan dan
kependudukan;
b.menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan pemerintahan, pertanahan dan kependudukan;
c.menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan, petunjuk,
bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum,
pertanahan dan pemerintahan pekon/kelurahan;
d.menyiapkan bahan fasilitasi terwujudnya tertib administrasi
pemerintahan pekon/kelurahan;
e.menyiapkan bahan fasilitasi pemberhentian, pencalona n,
pengangkatan dan pelantikan peratin;
f.menyiapkan bahan fasilitasi perubahan status pekon menjadi
kelurahan serta proses pembentukan pekon dan pemangku;
g.menyiapkan bahan fasilitasi proses pembentukan dan penggantian
pimpinan dan anggota Lembaga Himpun Pe mekonan (LHP);
h.menyiapkan bahan fasilitasi pembuatan dan mengevaluasi
peraturan -peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
pekon/kelurahan;
i.menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaaan atas permohonan
perizinan di wilayah kecamatan;
j.menyiapkan bahan dalam ra ngka penyusunan program dan
penyelenggaraan pembinaan adminstrasi kependudukan dan
catatan sipil;
k.memfasilitasi pendaftaran, pencatatan dan pemeriksaaan
administrasi penduduk Warga Negara Indonesia;
l.menyiapkan bahan -bahan yang diperlukan dan memfasilitasi
urusan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
m.mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan bulanan camat
dalam bidang pemerintahan;
n.mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas -tugas pemerintahan;
o.melakukan monitoring, eval uasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
atasan;
p.menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Seksi Pemerintahan
berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
q.melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
4.SEKSI BINA PEMBERDAYAAN
Kepala Seksi BinaPemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas
membantu Camat dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan
meliputi pembinaan pembangunan di bidang perekonomian, produksi,
distribusi dan lingkungan hidup
Untuk menyelenggarakan rincian tugas, Kepala Seksi Bina
Pemberdaya an Masyarakat mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan
masyarakat;
b.pelaksanaan dan pengelolaan administrasi di bidang pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan;
c.pembinaan dan peningkatan partisipasi mas yarakat di bidang
pemberdayaan masyarakat ;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pemberdayaan masyarakat.
Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Seksi BinaPemberdayaan
Masyarakat mempunyai tata kerja :
a.menghimpun dan mempelajari per aturan perundang -undangan,
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan -bahan
yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat,
pembangunan, perekonomian, lingkungan hidup, produksi dan
distribusi;
b.mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah d ata
informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat,
pembangunan, perekonomian, lingkungan hidup, produksi dan
distribusi;
c.menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan, petunjuk,
bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat, pemba ngunan, perekonomian dan lingkungan hidup;
d.memfasilitasi peningkatan partisipasif aktif masyarakat dalam
kegiatan pembangunan, baik dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan maupun pemeliharaan hasil -hasil
pembangunan di tingkat kecamatan;
e.memfasilitasi pembinaan semangat swadaya dan prakarsa
masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
f.mengumpulkan dan menyampaikan usulan -usulan pembangunan
dari masyarakat pekon/kelurahan melalui mekanisme yang telah
diatur oleh pemerintah;
g.membantu pemerintahan kecamata n dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja serta mengawasi pelaksanaannya;
h.melaksanakan fasilitasi bantuan pembangunan dan program
khusus pada pemerintah Kecamatan;
i.memfasilitasi Kecamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
monitoring serta evaluas i program pemberdayaan masyarakat yang
mengedepankan swadaya guna peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
j.mengadakan inventarisasi dan pembinaan lembaga -lembaga
pemberdayaan masyarakat yang ada di tingkat Kecamatan;
k.memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan mengadakan
monitoring serta evaluasi program nasional dan program daerah
dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan;
l.mengkoordinasikan kegiatan -kegiatan pembinaan pertanian,
perikanan, perkebunan, peternakan, perkreditan rakyat,
perkoperasia n dan kegiatan -kegiatan perekonomian lainnya dengan
dinas/instansi yang berkompetan di tingkat Kecamatan;
m.mengadakan pengawasan distribusi pupuk dan sarana prasarana
pertanian dengan berkoordinasi dengan pihak -pihak yang terkait;
n.mengumpulkan dan menyiapka n bahan laporan bulanan camat
dalam bidang perekonomian, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat dan lingkungan hidup;
o.mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas -tugas perekonomian, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat dan lin gkungan hidup;
p.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
atasan;
q.menilai prestasi kerja bawahan di lingkup SeksiBinaPemberdayaan
Masyarakat berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk
dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau
penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
r.melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
5.SEKSI BINA PELAYANAN
Kepala Seksi BinaPelayanan mempunyai rincian tugas membantu
Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan kepada seluruh masyarakat
dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan rincian tugas, Kepala Se ksiBinaPelayanan
mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pelayanan ;
b.pelaksanaan kegiatan dan administrasi penertiban, pelayanan,
penegakan hukum dan pembinaan keamanan serta pembinaan
perlindungan masyarakat di w ilayah kecamatan;
c.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
Pelayanan.
Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Seksi BinaPelayanan mempunyai
tata kerja :
a.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang -undangan,
kebijaksanaan teknis, pedo man dan petunjuk teknis bahan -bahan
yang berkaitan dengan urusan pelayanan kecamatan;
b.menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan pelayanan kecamatan;
c.menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan monitoring,
evaluasi dan pelaporan da lam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD);
d.menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan, petunjuk,
bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan kecamatan;
e.mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan Camat dalam
bidangpelayanan kecamatan;
f.mengajukan saran dan pe rtimbangan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas -tugaspelayanan kecamatan;
g.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
atasan;
h.menilai prestasi kerja bawahan di lingkup SeksiBinaPelayanan
berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
i.melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan
untuk kelancaran pelak sanaan tugas berdasarkan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
6.SEKSIKETENT ERAMAN DAN KETERTIBAN
Kepala Seksi Ketent eraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas
membantu Camat dalam Penyelenggaraan ketent eraman dan ketertiban
serta pembinaan masyara kat.
Untuk menyelenggarakan rincian tugas, Kepala Seksi Ketent eraman
dan Ketertiban mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana dan program kerja di bidang Ketenteraman
dan Ketertiban ;
b.pelaksanaan kegiatan dan administrasi penertiban, penegakan
hukum dan pembi naan keamanan serta pembinaan perlindungan
masyarakat di wilayah Kecamatan;
c.pemantauan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di
wilayah kerja Kecamatan;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
Ketenteraman dan Ketertiban .
Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban mempunyai tata kerja:
a.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang -undangan,
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan -bahan
yang berkaitan dengan urusan pembinaan Ketenteraman dan
Ketertiban , pembina an ideologi, kesatuan bangsa, serta pembinaan
Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan ;
b.menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan Ketenteraman dan Ketertiban , pembinaan id eologi, kesatuan
bangsa, serta pem binaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan ;
c.menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan, petunjuk,
bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan Ketent eraman dan
Ketertiban, pembinaan id eologi, kesatuan bangsa, serta pembinaan
Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan ;
d.bekerjasama dengan pihak -pihak yang terkait dalam pembinaan
Ketenteraman dan Ketertiban, pembinaan id eologi, kesatuan bangsa
serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
e.melakukan pendataan dan inventarisasi anggota linmas Kecamatan
dalam wilayah kecamatan serta memfasilitasi dan mengirimkan
peserta pelatihan anggota linmas Kecamatan dalam rangka
peningkatan kualitas anggota linmas Kecamatan;
f.melakukan pendataan dan inventarisir organisasi politik, organisasi
sosial, organisasi kemasyarakatan khu susnya berkaitan dengan
pengawasan id eologi bangsa;
g.melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum dan
peraturan perundang -undangan dalam rangka peningkatan
kesadaran hukum;
h.melakukan upaya -upaya menjaga Ketent eraman dan Ketertiban
dalam wilayah Kec amatan dengan bekerjasama dengan pihak -pihak
terkait;
i.melakukan pembinaan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas Polisi
Pamong Praja di kelurahan kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
j.memfasilitasi pelatihan peningkatan kewaspadaan terhadap
bencana dan penanggul angan bencana;
k.membantu pihak -pihak terkait dalam upaya pemungutan retribusi
daerah dan pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kecamatan;
l.mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi
sosial politik, organisasi kemasyarakatan serta lembaga
kemasyarakatan;
m.mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan Camat dalam
bidang Ketent eraman dan Ketertiban, pembinaan id eologi, kesatuan
bangsa serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
n.mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas -tugas Ketent eraman dan Ketertiban, pembinaan
ideologi, kesatuan bangsa serta pembinaan Satuan Polisi Pamong
Praja Kecamatan;
o.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
atasan;
p.menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Seksi Ketent eraman dan
Ketertiban berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk
dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau
penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
q.melakukan tu gas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,
YUDA SETIAWAN
TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA
DAN URAIAN TUGAS KELURAHAN
1.LURAH
Lurah mempunyai rincian tugas memimpin dan penyelenggaraan dan
pembinaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
serta pelayanan masyarakat.
Untuk menyelenggarak an rincian tugas , Lurah mempunyai fungsi :
a.penyusunan dan perumusan rencana, program kerja, kegiatan dan
kebijakan teknis kelurahan;
b.penyelenggaraan tugas urusan pemerintah, pembangunan
masyarakat;
c.penyelengaraan pelayanan administrasi dan pelayanan masyara kat;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup
kelurahan .
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Lurah
mempunyai tata kerja :
a.memimpin pelaksanaan tugas kelurahan yang meliputi
kesekretariatan, seksi pemerin tahan da n pendapatan, seksi
pemberdayaan, seksi ketent eraman dan ketertiban umum;
b.menyusun rencana dan program kerja Kelurahan;
c.mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
d.melaksanakan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, kesejahteraan dan pembangunan di wilayah kerja;
e.melaksanakan pendataan mutasi peralihan hak atas tanah yang
berada di Kelurahan;
f.memfasilitasi penyelesaian perselisihan sengketa tanah;
g.melaksanakan pembinaan ideology Negara kesatuan bangsa,
ketenteraman dan ketertiban u mum, kesatuan Polisi Pamong Praja,
perlindungan masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat,
penyuluhan program pendidikan, kegiatan administrasi
kependudukan, inventarisasi aset daerah dan penanggulangan
terjadi pencemaran serta kerusakan lingkungan di w ilayah kerja;
h.memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pembinaan
kerukunan hidup umat beragama, pengembangan perekonomian,
penyelenggaraan pendidikan dan sarana pendidikan, pelayanan
kesehatan, kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan
Lembaga Pem berdayaan Masyarakat (LPM);
i.melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan
kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan,
perkoperasian, usaha kecil dan menengah, golongan ekonomi
lemah, pertanian dan ketahanan pangan, ketenaga kerjaan dan
perburuhan;
j.memfasilitasi penanganan penanggulangan bencana;LAMPIRAN II:PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR :
TAHUN:
k.melaksanakan inventarisasi dan peme liharaan aset daerah yang ada
dikelurahan;
l.melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan
instansi terkait;
m.mendistribusikan pekerjaan, member ipetunjuk pel aksanaan tugas
dan membimbing kerja bawahan serta mengevaluasi hasil kerja
bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
n.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
atasan;
o.menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Kelurahan berdasarkan
hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam meningkatkan karir atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Pegawai Negeri Sipil;
p.melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah a tasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
2.SEKRETARIS KELURAHAN
Sekretaris Kelurahan mempunyai rincian tugas membantu Lurah
dalam bidang administrasi di dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat,
pelaksanaan teknis adminstrasi kepada masyarakat dan instansi
lainnya di tingkat Kelurahan.
Untuk penyelenggaraan rincian tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan;
b.pelaksanaan kegiatan d ibidang kesekretariatan;
c.pengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan,
kearsipan, kepegawaian, da nkerumahtanggaan;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesekret ariatan.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris
Kelurahan mempunyai tata kerja:
a.menyelenggarakan pelayanan administrasi umum yang diperlukan
dalam mendukung kelancaran didalam melaksanakan tugas
Kelurahan;
b.menyelenggarakan koord inasi terhadap kegiatan yang dilakukan
oleh perangkat lurah;
c.mengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan,
kearsipan, kepegawaian dan kerumahtanggaan ;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesekretariatan .
Untuk melaksanakan fu ngsi sebgaimana dimaksud diatas, Sekretaris
Kelurahan mempunyai tata kerja:
a.menyelenggarakan pelayanan adminstrasi umum yang diperlukan
dalam mendukung kelancaran didalam melaksanakan tugas
Kelurahan;
b.menyelenggarakan koordinasi terhadap kegiatan yang dila kukan
oleh perangkat lurah;
c.melaksanakan pengumpulan dan evaluasi data dan perumusan
program serta petunjuk pembinaan penyelenggaraan tugas umum
pemerintah kelurahan, pengembangan serta pembinaan
kesejahteraan masyarakat;
d.melaksanakan pelayanan kepada masy arakat di bidang
pemerintahan, kesejahteraan dan pembangunan serta pelayanan
umum;
e.melaksanakan tata usaha rumah tangga, pemeliharaan kantor dan
perlengkapan;
f.melaksanakan pengelolaan keuangan, kearsipan dan kepegawaian;
g.melaksanakan monitoring, evaluasi d an pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
atasan;
h.menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat berdasarkan
hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam meningkatkan karir atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Pegawai Negeri Sipil;
i.melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
3.SEKSI PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN
Kepala Seksi Pemerintahan me mpunyai rincian tugas membantu Lurah
dalam melaksanakan p embinaan masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan.
Untuk menyelenggarakan rincian tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Kepala Seks i Pemerintahan mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemerintahan;
b.pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan
dan urusan umum pemerintahan;
c.pengkoordinasian dan pembinaan masyarakat serta ketent eraman
dan ketertiban masyarakat;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan d i bidang
Pemerintahan .
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala
Seksi Pemerintahan mempunyai tata kerja:
a.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang -undangan,
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan -bahan
yang berhu bungan dengan urusan pemerintahan sebagai pedoman
dan landasan kerja;
b.menyusun program kerja Seksi Pemerintahan serta sumberdaya
yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c.mengumpulkan, mengolah dan me ngevaluasi data di bidang
pemerintahan, pembinaan masyarakat, dan lembaga
kemasyarakatan serta ketent eraman dan ketertiban masyarakat;
d.melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan membantu tugas -
tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan,
pertanahan ;
e.melaksanakan kegiatan administrasi perlindugan masyarakat
(linmas) dan kegiatan pembinaan kerukunan warga ;
f.menyiapkan bahan -bahan yang diperlukan dan memfasilitasi
urusan pemilu, pembinaan ideologi Negara, kesatuan bangsa,
organisasi sosial dan organisas i kemasyarakatan/lembaga
kemasyarakatan;
g.melakukan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
h.melakukan penelitian ulang terhadap kebenaran perhitungan dan
penetapan, jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/
penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi
daerah yang telah disetujui;
i.melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan aset daerah yang ada
di kelurahan;
j.menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Seksi Pemerintahan
berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
k.melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
4.SEKSI PEMBERDAY AAN
Kepala Seksi Pemberdayaan mempunyai rincian tugas membantu
Lurah dalam pemberdayaan kelurahan meliputi pembinaan
pembangunan di bidang perekonomian, produksi, distribusi dan
lingkungan hidup.
Untuk menyelenggarakan rincian tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Kepala Seksi Pemberdayaan mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan;
b.pelaksanaan dan pengelolaan administrasi di bidang pemberdayaan
di wilayah Kecamatan;
c.pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang
pemberdayaan;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pemberdayaan .
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala
Seksi Pemberdayaan mempunyai tata kerja:
a.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang -undangan ,
kebijaksanaan teknis teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan -
bahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat,
pembangunan, perekonomian, lingkungan hidup, produksi dan
distribusi ;
b.mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengolah data
informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat,
pembangunan, perekono mian, lingkungan hidup, produksi dan
distribusi ;
c.menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan, petunjuk,
bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat, pembangunan, perekonomia n dan lingkungan hidup;
d.memfasilitasi peningkatan partisipasif aktif masyarakat dalam
pembangunan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan maupun pemeliharaan hasil -hasil pembangunan
ditingkat pekon/kelurahan;
e.memfasilitasi pembinaan semanga t swadaya dan prakarsa
masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
f.mengumpulkan dan menyampaikan usulan -usulan pembangunan
dari masyarakat pekon/kelurahan melalui mekanisme yang telah
diatur oleh pemerintah;
g.membantu pemerintahan pekon/kelurahan dalam menyusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja serta mengawasi
pelaksanaannya;
h.melaksanakan fasilitasi bantuan pembangunan dan program
khusus pada pemerintah pekon seperti Alokasi Dana Pekon (ADP);
i.memfasilitasi pekon/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan monitor ing serta evaluasi program pemberdayaan masyarakat
yang mengedepankan swadaya peningkatan kesejahte