Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 49 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 49 Tahun 2018 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Pacitan. 
2. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP 
adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum 
memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh 
keterangan status Wajib Pajak. 
5. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka 
pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik 
tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. 
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP 
adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 
sarana dalam administrasi perpajakan yaing dipergunakan 
sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah 
unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan 
pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang 
telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam 
lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak 
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Pacitan. 
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.