Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal
18 PERATURAN Nomor 111 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN Nomor 111 Tahun 2017 tentang , pada , Pasal
18 menjelaskan:

ayat
(
6
)
Undang
-
Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945
;
2
.
Undang
-
Undang
Nomor
14
Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah
-
daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Propinsi
Djawa
Barat
(
Berita
Negara
Tanggal
8
Agustus
1950
)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang
-
Undang
Nomor
4
Tahun
1968
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Purwakarta
dan
Kabupaten
Subang
dengan
Mengubah
Undang
-
Undang
Nomor
14
Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah
-
daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Propinsi
Djawa
Barat
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1968
Nomor
31
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
2851
)
;
3
.
Undang
-
Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan
Negara
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4286
)
;
4
.
Undang
-
Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan
Negara
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4355
)
;
-
2
-
5
.
Undang
-
Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
66
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4400
)
;
6
.
Undang
-
Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
104
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4421
)
;
7
.
Undang
-
Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4438
)
;
8
.
Undang
-
Undang
Nomor
28
Tahun
2009
tentang
Pajak
Daerah
dan
Retribusi
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor
130
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5049
)
;
9
.
Undang
-
Undang
Nomor
6
Tahun
2014
tentang
Desa
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
7
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5495
)
;
10
.
Undang
-
Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587
)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
,
terakhir
dengan
Undang
-
Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang
-
Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5679
)
;
11
.
Undang
-
Undang
Nomor
30
Tahun
2014
tentang
Administrasi
Pemerintahan
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
292
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5601
)
;
12
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
109
Tahun
2000
tentang
Kedudukan
Keuangan
Kepala
Daerah
dan
Wakil
Kepala
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2000
Nomor
201
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4028
)
;
13
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
55
Tahun
2005
tentang
Dana
Perimbangan
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
137
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4575
)
;
14
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
56
Tahun
2005
tentang
Sistem
Informasi
Keuangan
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
138
,
Tambahan
Lembaran
'
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4576
)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
2010
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
56
Tahun
2005
tentang
Sistem
Informasi
Keuangan
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2010
Nomor
110
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5155
)
;
-
3
-
15
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
140
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4578
)
;
16
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
2005
tentang
Pedoman
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
150
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4585
)
;
17
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2006
tentang
Pelaporan
Keuangan
dan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2006
Nomor
25
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4614
)
;
18
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
Kepada
Pemerintah
,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala
Daerah
Kepada
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
,
dan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada
Masyarakat
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2007
Nomor
19
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4693
)
;
19
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
39
Tahun
2007
tentang
Pengelolaan
Uang
Negara
/
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2007
Nomor
83
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4738
)
;
20
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
5
Tahun
2009
tentang
Bantuan
Keuangan
Kepada
Partai
Politik
(
Lembaran
“
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor
18
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4972
)
,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
83
Tahun
2012
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
5
Tahun
2009
tentang
Bantuan
Keuangan
kepada
Partai
Politik
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2012
Nomor
195
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5351
)
;
21
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
69
Tahun
2010
tentang
Tata
Cara
Pemberian
dan
Pemanfaatan
Insentif
Pemungutan
Pajak
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2010
Nomor
119
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5161
)
;
22
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
71
Tahun
2010
tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2010
Nomor
123
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5165
)
;
23
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
30
Tahun
2011
tentang
Pinjaman
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
59
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5219
)
;
24
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
2
Tahun
2012
tentang
Hibah
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2012
Nomor
5
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5272
)
;
-
4
-
25
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
2014
tentang
Pengelolaan
Barang
Milik
Negara
/
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
92
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5533
)
;
26
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Undang
-
Undang
Nomor
6
Tahun
2014
tentang
Desa
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
123
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5539
)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
47
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
Peraturan
Pelaksanaan
Undang
-
Undang
Nomor
6
Tahun
2014
tentang
Desa
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
157
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5717
)
;
27
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
60
Tahun
2014
tentang
Dana
Desa
yang
Bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
168
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5558
)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
,
terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2016
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
60
Tahun
2014
tentang
Dana
Desa
yang
Bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor
57
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5864
)
;
28
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
12
Tahun
2017
tentang
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2017
Nomor
73
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6041
)
;
29
.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2017
tentang
Hak
Keuangan
dan
Administratif
Pimpinan
dan
Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2017
Nomor
106
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6057
)
;
30
.
Peraturan
Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
ton
tang
Pengadaan
Barang
/
Jasa
Pemerintah
,
sebagaimana
telah
beberapakali
diubah
,
terakhir
dengan
Peraturan
Presiden
Nomor
4
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Keempat
Atas
Peraturan
Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pengadaan
Barang
/
Jasa
Pemerintah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
5
,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5655
)
;
31
.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah
beberapakali
,
terakhir
dengan
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(
Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
310
)
;
-
5
-
32
.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
32
Tahun
2011
tentang
Pedoman
Pemberian
Hibah
dan
Bantuan
Sosial
Yang
Bersumber
Dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(
Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
450
)
sebagaimana
telah
diubah
beberapakali
,
terakhir
dengan
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
14
Tahun
2016
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia
Nomor
32
Tahun
2011
tentang
Pedoman
Pemberian
Hibah
dan
Bantuan
Sosial
yang
bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(
Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor
541
)
;
33
.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
52
Tahun
2012
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Investasi
Pemerintah
Daerah
(
Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2013
Nomor
754
)
;
34
.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
64
Tahun
2013
tentang
Penerapan
Standar
Akuntasi
Pemerintahan
Berbasis
Akrual
Pada
Pemerintah
Daerah
(
Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2013
Nomor
1425
)
;
35
.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
77
Tahun
2014
tentang
Pedoman
Tata
Cara
Penghitungan
,
Penganggaran
Dalam
APBD
,
dan
Tertib
Administrasi
Pengajuan
,
Penyaluran
,
dan
Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan
Bantuan
Keuangan
Partai
Politik
(
Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
1744
)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
6
Tahun
2017
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
77
Tahun
2014
tentang
Pedoman
Tata
Cara
Penghitungan
,
Penganggaran
Dalam
APBD
,
dan
Tertib
Administrasi
Pengajuan
,
Penyaluran
,
dan
Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan
Bantuan
Keuangan
Partai
Politik
(
Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2017
Nomor
198
)
;
36
.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
19
Tahun
2016
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah
(
Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor
547
)
;
37
.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
33
Tahun
2017
tentang
Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2018
(
Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2017
Nomor
825
)
;
38
.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Cirebon
Nomor
14
Tahun
2007
tentang
Penyertaan
Modal
Daerah
Kepada
Bank
Pembangunan
Daerah
Jawa
Barat
,
Perusahaan
Daerah
Air
Minum
dan
Perusahaan
Daerah
Perkreditan
Rakyat
(
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Cirebon
Tahun
2007
Nomor
14
,
Seri
E
.
5
)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Cirebon
Nomor
11
Tahun
2016
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Cirebon
Nomor
14
Tahun
2007
tentang
Penyertaan
Modal
Daerah
Kepada
Bank
Pembangunan
Daerah
Jawa
Barat
,
Perusahaan
Daerah
Air
Minum
dan
Perusahaan
Daerah
Perkreditan
Rakyat
(
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Cirebon
Tahun
2016
Nomor
11
Seri
E
.
4
)
;
-
6
-
39
.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Cirebon
Nomor
15
Tahun
2007
tentang
Pokok
-
Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Cirebon
Tahun
2008
Nomor
15
,
Seri
E
.
6
)
;
40
.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Cirebon
Nomor
6
Tahun
2017
tentang
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten
Cirebon
Tahun
Anggaran
2018
(
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Cirebon
Tahun
2017
Nomor
6
,
Seri
A
.
5
)
.
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PENJABARAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA
DAERAH
TAHUN
ANGGARAN
2018