Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017, apa isi dari Pasal 18?
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, pada , menyatakan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten tentang 
Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2753); 
3. Undang-Undang ... 
-2-
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019) ; 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3019); 
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 ); 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235 ); 
9. Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4634); 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5475); 
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
13.Undang-Undang ... 
-3-
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 
2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5080); 
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomor 5216 ); 
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 
; 
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1075 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3050); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 ten tang 
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran 
Negara Republic Indonesia Tahun 1994 Nomor 49 
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang 
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134 
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 
5053 ); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang 
Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1994 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 
Nomor 3562); 
21.Peraturan ... 
-4-
21. Peraturan Pemerintah 58 Tahun Nomor 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 
24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; 
25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257); 
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil di Daerah; 
28.Peraturan ... 
-5-
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta 
Togas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas 
Registrasi; 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penerbitan Kart.u Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional; 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada 
Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi 
Kependudukan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799); 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 
; 
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 
Seri E); 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 
Dengan ... 
/ 
-6-
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
dan 
BUPATI BONDOWOSO 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
ADMINISTRASI 
BONDOWOSO. KEPENDUDUKAN 
BABI 
KETENTUAN UMUM