Bagaimana redaksi normatif Pasal 47 dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN, BAB III - PENYU SUNAN RPJM DESA, Pasal 47 berbunyi:

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan 
menyepakati rancangan RKP Desa. 
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. 
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
atas: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 
(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan 
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat. 
Pasal48 
(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 
(1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi 
prioritas program dan kegiatan yang didanai: 
a. pagu indikatif Desa; 
b. pendapatan asli Desa; 
c. swadaya masyarakat Desa; 
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan 
e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau 
pemerintah daerah kabupaten. 
(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan 
masyarakat Desa yang meliputi: 
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 
- 25- 
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan Iingkungan 
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya Iokal yang 
tersedia; 
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; 
f. pendayagunaan sumber daya alam; 
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; 
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat 
Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan 
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan Iembaga 
kemasyarakatan Desa.