Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok. 
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 . 
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Barat sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan p emerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom . 
 4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah ot onom . 
4 
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk 
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 
yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, 
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 
8. Wisata adalah kegiatan perj alanan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau 
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 
jangka waktu sementara. 
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 
masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Kota. 
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 
dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin 
yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara 
serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 
sesama wisatawan, Pemerintah Kota dan pengusaha. 
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 
keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman 
kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi 
sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi 
Pariwisata adalah kawasan geo grafis yang berada dalam satu 
atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya 
tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, 
serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 
terwujudnya kepariwisataan. 
14. Wisata alam ada lah kegiatan perjalanan atau sebagian dari 
kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat 
sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan 
alam. 
5 
 15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri 
atas sumber daya hayati da n non -hayati yang secara 
keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 
16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang 
merupakan kesatuan utuh -menyeluruh dan saling 
mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, 
dan produktivitas lingkungan hidup. 
17. Pengelolaan pariwisata adalah suatu kegiatan upaya 
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi 
untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Kota Depok 
berdasarkan rencana pengelolaan. 
18. Pengelola Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 
melakukan kegiatan usaha pariwisata. 
19. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang 
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 
penyelenggaraan pariwisata. 
20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki 
fungsi utama pariwisata at au memiliki potensi untuk 
pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting 
dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, 
sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya 
dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 
21. Pemas aran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, 
mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata 
di dalam dan luar negeri. 
22. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya 
tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi 
event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan. 
23. Izin pengusahaan pariwisata alam adalah izin usaha yang 
diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di 
areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, 
dan taman wisata alam . 
24. Izin usaha peny ediaan jasa wisata adalah izin usaha yang 
diberikan untuk penyediaan jasa wisata pada kegiatan 
pariwisata. 
 
 
6 
 25. Izin usaha penyediaan sarana wisata adalah izin usaha yang 
diberikan untuk penyediaaan fasilitas sarana serta pelayanan 
yang diperlukan dalam ke giatan pariwisata. 
26. Rencana pengelolaan obyek wisata adalah suatu rencana 
pengelolaan secara makro yang bersifat indikatif strategis, 
kaulitatif dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan 
partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, 
dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka 
pengelolaan obyek wisata. 
27. Rencana pengusahaan pariwisata adalah suatu rencana 
kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata 
yang dibuat oleh pengusaha pariwisata yang didasarkan pada 
rencan a pengelolaan pariwisata di Kota Depok. 
28. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusi a serta 
makhluk hidup lain. 
29. Kerusakan Lingkungan hidup adalah perubahan langsung 
dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau 
hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 
30. Kearifan lokal adalah nilai -nilai luhur yang berlaku dalam tata 
kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan 
mengelola alam dan lingkungan hidup secara lestari. 
 
 Bagian Kedua 
 Azas dan Tujuan