Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam NOMOR 04 TAHUN 2017 KABUPATEN PRINGSEWU Nomor m Tahun 2008 Pasal 6?
Dalam NOMOR 04 TAHUN 2017 KABUPATEN PRINGSEWU Nomor m Tahun 2008 tentang Pemben tukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:

( 1) Perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasat 4 ayat (2) huruf b ditentukan pada saat 
dimulo.lltya pendaftaran Baka} Calon. 
(2) Dalam hat t.erjadi perpanjangan pendaftaran, l:idak 
mempengaruju perhitungan batas umur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(3) Sakal Calon dan Calon Perangkat Pekon yang terbukti 
memberikan data persyaratan yang tidak benar 
sebapimana dimaksud dalam PasaI 4, dinyatakan 
gugur. 
(4) Calon Perangkat Pekon yang diangkat sebagai 
Perangkat Pekon diberhcntikiut tidak dengan hormat 
sebagai Perangkat Pekon apahilsi dikemudian hari 
temyata terbukti memberikan data perssaraten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; K~lengkapan perayaratan adminiatrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf d, antara lain 
terdiri atas: 
a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan 
bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun 
sebelum pendW\anm dari rukun tetangga; 
b, surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Eea yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas 
bennaterai: 
c, surat pemyataan memegang tP.guh da.n mengamalkan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republilc 
Indonesia. Tahun l 945, mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara. Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka TunggRI Ika, yang dibuat oleh 
yang bersangkutan diatas kertas bermaterai; 
d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan 
ijazah terakhir yang dilegaliaasi oJeh pejabat 
berwenang; 
e. a1cte kelahlran a.to.u surat kcteranpn kenal lahir; 
f. su-rat keterangan berbadan eehat dari Pu:skesma.s; 
g. surat kesanggupan menjadi Perangkat Pekon yang 
dibuat ol.eh yang bersa.rW{utan di atas kertas 
bermaterai; 
h. surat keterangan catatan kepolisian. /" .. PasaIS (51 Perangkat Pekon dari unsur pelaksana kewilayahan 
berasal dari dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang 
benangkutan. 
Calon Perangkat Pekon yang direkomend&li.kan oleh 
Camat sebagaimana dimaksud dalarn PR1ilal 7 ayat (l) 
huruf e untuk menjadi Perangkat Pekon, ditetapkan dan 
djangkat sebagai Perangkat Pekon melalui Keputusan 
Kepala Pelcon. Pasal 8 Baglan Ketiga 
Penetapan dan P~gangkatan Calon Perangkat Pekon (2) Pengaturan leblh laniut mengP.nai tugas dan fungei 
Tim sebagaimana. dimaksud pada ayat ( l) huruf a 
dtatur daJam l'eraturan Kepala Pekon. 
(3) Mekanisme pembentukan Tim ba.kal calon Perangkat 
Pekon sebagaanana dimaksud pada ayat 1 huruf c 
selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati. (1) Penganglcat.an Perangkat Pekon dilaksanakan melalui 
mekanlsme sebap.i berikut: 
a. Kepala Pelmn membentuk Tim yang terdiri dari 
Ketua, Sekretaris dan anggota; 
b. Kepala Pekon melakukan penJanngan dan 
penyaringan calon Perangkat Pekon yang dilakukan 
oleh Tim; 
c. pelaksanaan penja.ringan dan penyaringa.n baka1 
calon Pera.ngkat Pekon dilaksanakan paling lama 2 
(dua) hulan setelah jabatan Penmgkat Pckon 
kosong at.au diberhentikan; 
d. ha.sil penjaringan dan penyaringan bakaI caJon 
Perangkat Pekon sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang calon dikonsultasikan OJ.eh Kepala Pekon 
kepada Camat; 
e. Camat membP.rilcan rekemendaei t.ertulis terhadap 
calon Perangkat Pekon sela.mbat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja; 
t. rekomendasi yang diberikan Camat berupa 
pereetujuan atau penolakan berdasarkan 
persyaratan yang ditentukan; 
g. dalam ha1 Camat memberikan persetujuan, Kepala 
Pekon menerbitkan Keputusan Kepala Pekon 
tentang Pengangkatan Perangkat Pekon selambat- 
lmnbatnya 7 hari kerja; 
h. dalam hal rekomendaai Camat bc::ri8i penolakan, 
Kepala Pekon melAkukan penjaringa.n da.n 
penyaringan kembali calen Perangkat Pekon. Pasal 7 Bagian Kedua 
Mekanisme Pengangkatan 
(1} Biaye. pe)akeanaan peng1s11m Perangkat Pekon 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Pekon. 
(2) Besamya biaya peJaksanaan pengisian Perangkat 
Pekuu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta 
kemampuan keuangan pekon. Pasal 11 BAB IV 
BIAYA PENGISIAN PERANGKAT PEKON (1) Sebelum memangku jaba.tan, Perangkat Pekon 
mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Pekon, 
DHP dan tuk.uh/pemuka masyarakat lainnya dalam 
wilayah Pf.Okon yang bereangkutan. 
(2) Susun.an kata-kata sumpah/janji sebagaimana 
dimakeud pada ayat (1), ada.lah 3ebagai bcrikut:"Demi 
Allah (Tuhan), saya bersumfl3.h/berjanji bahwa ea.ya 
akan memenuhi tnges-tugas 88.,Ya selaku Perangkat 
.t>ekon dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya; bahwa 
saya akan selalu la.at dalam mengamalkan dan 
mempertahankan Pancaaila eeOOgai do.ear negara; 
bahwa sa.ya akan menegakka.n kehidupan demokrasi 
dan Undang-Undang Das81' 1945 sebagai konstitusi 
negara serta segala peraturan perundang-undansan, 
yang berlaku bagi Pekon, Daerah, clan Negara 
Keaatuan Republik Indoneaia". 
(3) PellQSDlbilan sumpah/janji dan pelanl.ikan Perangkat 
Pekon diselenggarakan di J'U5at pe~rintahan Pekon 
atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Pekon. 
(4) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pcjabat 
ba.ru dan menyerahkan memori Jregiatan yang sudah 
dilaksanakan. Pa.sal 10 Paling tama 30 (tiga. pulub) hari sejak ditetapkannya 
Keputuaan Pengangkatan Perangkat Pckon, dilaksanab.11 
pelantikan Perangkat Pekon dan serah terima jahlltAn oleh 
Kepala Pekon. Pasal9 Bagian Keempat 
I'elantikan Penmgkat Pekon 
( 1) Penu1gb.t Pekon diberhendkan sementara oten Kepala 
Pekon setelah berkonsultaai dengan Cama.t. 
(2) Pemberhentian aementara Perangkat Pekon 
sebagaimana dimaksud pada ayBt (1) lcarena: 
a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; 
b. ditetapkan sebagai terdakwa; dan 
c. tertangkap tangan dan ditahan. Pasal 13 Bagian Kaiua 
Penaberhentian Sementara ( 1) Kepala Pekon memberhentikan Perangkat Pekon 
setelah berk<msultasi dengan Camat. 
(2) Perangkat Pekon berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan eendiri; dan 
c, diberhentikan. 
(3) Perangkat Pelcon diberhentikan sebegaimana 
dima.ksud pada ayttt (2) huruf c ~: 
a, usia telah genap 60 [enam puluh) lal1u11; 
b. dinyatakan sebagai terpi.dana berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah mf!mpunya1 
kekuatan hukum tetap atau incraht; 
c. berhalangan tetap; 
d. tidak lagi memenuhl persyaratan sebagai Perangkat 
hkon;thui 
e. mela.nggar Iarangan dan aurnpah jabatan sebagai 
Pemnglcat ~Icon. 
(4) Pemberhentian Perangkat Pekon scbagaimana 
dlmaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Pekon dan 
disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat 
belas) he.ri ectclah ditetapkan. 
(5) Pemberhentian Perangkat Pekon sebagaimana 
dimaksud pada ayat. (21 huruf c wajib dikoneulmsikan 
terlebih dahulu kepada Camat. 
(61 Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (41 sebagai dasar pemberhentian Perangka.t 
Pekon. Pasal 12 Bai!ian Kesaru 
Pemberhentian BABY 
PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON 
Perangkat Pekon yang dia.ngkat sebelum bcrlakunya 
Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan kembali sebagai 
Perangkat Pekon sampai habis masa tugasnya 
berdasarkan swat keputusan Kepala Pekon tentang 
pengangkaum Perangkat Pekon ditetapkan ken11Mli 
sebagai Perangkat Pe.Iron sampAi habis ma.sa tugaanya 
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. BABVIU 
KETENTUAN PERALIHAN