Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 48 Tahun 1945 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA, pada BAB  IV - UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, Pasal 10 menjelaskan:

(1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib membentuk pengelola LHKASN. 
(2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala OPD.