Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 131 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 131 Tahun 2018 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN, pada , Pasal 3 menjelaskan:

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi yang tidak mempunyai jabatan
tertentu;
b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi yang diberhentikan untuk
sementara atau dinonaktifkan;
c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi yang diberhentikan dari jabatan
organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum
diberhentikan sebagai pegawai;
d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi yang diberikan cuti di luar
tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk
menjalani masa persiapan pensiun;
e. Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi yang diangkat sebagai pejabat
fungsional dosen;
f. Pegawai. . .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
f. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tah:un 2Ol2 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
dan
g. Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi yang menjadi pegawai pada
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang
tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.