Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 7 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER Nomor 7 Tahun 2014 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
2. Bupati adalah Bupati Paser . 
 
 
 
 3 
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser . 
4. Pelaku usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah lembaga perseroan 
berbedan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang -undangan 
maupun berdasarkan perjanjian yang m elakukan kegiatan usaha dengan 
menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta 
bertujuan memperoleh keuntungan . 
5. Tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung 
jawab yang melekat pada setiap per usahaan untuk turut serta secara aktif 
melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan 
masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan 
budaya masyarakat setempat. 
6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi 
maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung 
maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terperanguh dengan 
keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan. 
7. Wilayah sasa ran program TSP adalah kawasan lingkar industri, kawasan pemukiman 
penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan 
perundang -undangan baik yang ada di darat maupun dilaut/daerah perairan yang 
terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung dari keberadaan perusahaan 
sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non 
fisik. 
8. Forum pelaksana TSP adalah organisasi yang dibentuk oleh perusahaan yang 
melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepent ingan sebagai 
wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP.