Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 NOMOR 9 TAHUN 2018 Nomor 100/03/TPDP-KS/201 Tahun 2017.
Redaksi dari NOMOR 9 TAHUN 2018 Nomor 100/03/TPDP-KS/201 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Desa Persiapan, pada , Pasal 8 menjelaskan:

(1) Keuangan Desa persiapan bersurnber dari batuan 
keuangan Pernerintah Daerah Kabupaten , bantuan 
Keuangan Pernerintah Provinsi dan Surnber lainn ya yang 
sah dan tidak rnengikat . 
(2) Dalarn pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa 
persiapan rnen yusun rencana kerja pernbangunan Desa 
persiapan dengan rnengiku tsertakan partisipasi 
rnasyarakat Desa persiapan . 
(3) Rencana kerja pernbangunan Desa persiapan yang telah 
disus un disarnpaikan kepada Kepala Desa induk untuk 
dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian 
kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan. 
(4) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalarn 
pernbahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
induk. 
(5) Dalarn hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk 
sebagairnana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, 
terhadap anggaran Desa persiapan yang bersurnber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk , 
penge lolaann ya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa 
persiapan . 
(6) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional 
paling banyak 30°/o dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa induk. Bagian Kedua 
Keuangan dan Pernbangunan Desa Persiapan 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal: 
a. pembi naan dan fa silitasi terha dap penyelenggaraan 
pemerintahan Desa dan pela yanan publik Desa 
Persia pan, agar dapat berkembang dan dilanjutkan ke 
tahapan Pembentukan Desa definitif; 
b. fasilita si terhada p Penetapan Batas Desa Persiapan ; 
c. pem binaan terha dap Penjabat Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa Persiapan; 
d. pengawasan terha dap pengelolaan keuangan Desa 
Persiapan; berk ewajiban Camat melalui Daerah Pemerintah Pasal 11 BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN Pasal 10 
Lem baga Desa 
Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir 
dapat membentuk lembaga-lembaga kemas yarakatan Desa 
dengan mengacu pada peraturan perundang -undangan . Pasal 9 
(1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa 
persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran 
Penda patan dan Belanja Desa induk. 
(2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa 
pers iapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Seka dau, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi .