Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor JG Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor JG Tahun 2018 tentang PROSEDUR TETAP PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SERTA, pada BAB VI - PEMINJAMAN, Pasal 8 dinyatakan:

Peminjarnan kendaraan dinas melalui prosedur sebagai berikut : 
a. Pemohon mengajukan permohonan Peminjarnan Kendaraan dinas secara 
tertulis kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah melalui OPD masing-ma sing. 
b. Kepala OPD mengajukan persetujuan peminjarnan kepada Sekretaris 
Dae rah Cq. Asisten bidang Administrasi U mum 
c. Setelah mendapat persetujuan, pemohon membuat Surat Pernyataan di 
atas materai Rp 6000,-yang berisikan ketentuan sebagai berikut: 
1. Bahwa Pemohon akan menggunakan kendaraan dinas tersebut untuk 
tujuan yang baik dan tidak melanggar ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
2. Pemohon bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki kendaraan 
dinas apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan selama kendaraan 
dinas tersebut dipergunakan oleh Peminjam. 
3. Kendaraan dinas tersebut harus dikembalikan secepatnya dalam 
keadaan baik dan bersih. 
4. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya Akomodasi Supir menjadi 
tanggungan Peminjarn . 
5. Membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan 
Peraturan Perundang -undangan. 
d. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas diajukan 
oleh Kepala OPD kepada Sekretaris Daerah Cq.Asisten bidang 
Administrasi Umum untuk diketahui / ditandatan gani. 
e. Kepala OPD menerbitkan Surat Tugas kepada Pengemudi Kendaraan 
Dinas dimaksud , apabila peminjam memerlukan pengemudi. 
f. Pengemudi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala OPD 
melalui Pejabat yang membidangi.