Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2018 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, ketentuan pada BAB II - TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, Pasal 18 berbunyi:

(1) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun dengan
berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional,
Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis
Instansi Pusat.
(2) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Peta
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
(3) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh
pimpinan Instansi Pusat masing-masing.
(4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi
Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional, pimpinan
Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan
konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu
pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan
atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6) Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
b. perubahan rencana strategis Instansi Pusat;
c. perubahan Arsitektur SPBE Instansi Pusat; atau
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Instansi
Pusat.
(7) Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh
pimpinan Instansi Pusat masing-masing.
Paragraf.4
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah