Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017 Pasal 13?
Dalam PERATURAN BUPATI SEKAD AU Nomor 32 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI, BAB 11 - STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN MEKAN ISME KERJA, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

(1) TPK Desa mempunyai tugas: 
a. mengumpulkan, mengelola dan menyusun data kemiskinan di 
Tingkat Desa; 
b. mengendalikan penanganan pengaduan masyarakat dibidang 
penanggulangan kemiskinan di Tingkat Desa; 
c. melakukan usaha pemberdayaan dan pendampingan dibidang 
penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa. 
(2) TPK Desa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan dan rekapitulasi data masyarakat miskin di Tingkat 
Desa; dan 
b. pengkoordinasian dengan TKPK Kecam atan terkait dengan 
keakuratan data masyarakat miskin di Tingkat Desa. 
' ' 
(3) TPK Desa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan penanganan pengaduan masyarakat di bidang 
penanggulangan kemiskinan ditingkat Desa; dan 
b. pengkoordinasian dengan TKPK Kecamatan terkait dengan 
penanganan pengaduan masyarakat dibidang penanggulangan 
kemiskinan di Tingkat Desa. 
(4) TPK Desa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengumpulan dan pengelolaan data tentang keterampilan, 
minat, dan potensi yang dimili ki masyarakat miskin di tingkat 
Desa; 
b. mengorganisasi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan 
dibidang penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh 
pendamping Tingkat Desa; dan 
c. pengkoordinasian dengan TKPK Kecamatan terkait dengan 
kegiatan pemberdayaan dan pendampingan dibidang 
penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pendamping 
Tingkat Desa.