Apa yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENDATAAN DAN PELAPORAN OBJEK, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tomohon. J! 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon . 
3. Walikota adalah Walikota Tomohon. 
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah 
Kota Tomohon . 
5. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan 
Keuangan Daerah Kota Tomohon. 
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan 
pedalaman dan/ atau laut. 
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi 
dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk 
perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 
perpajakan daerah. 
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
11. Pendaftaran adalah kegiatan subjek pajak untuk 
mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi SPOP 
sesuai Prosedur yang ditetapkan. 
12. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh data objek 
dan subjek pajak sesuai prosedur yang ditetapkan. 
13. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP ) yang akan dijadikan dasar pengenaan 
pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, 
pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi 
pendapatan . 4