Jelaskan isi kandungan Pasal 32 dari 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945.
Sesuai dengan 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun Nomor 28 Tahun 1945 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat, ketentuan pada , Pasal 32 berbunyi:

(3) Data perlindungan anak, meliputi : 
a. anak di luar asuhan orangtua, 
b. anak dalam situasi darurat akibat bencana; 
c. anak yang berkonflik dengan hukum; 
d. anak korban kekerasan, baik fisik atau ment.al; 
e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 
f. anak yang hidup/bekerja di jalan; 
g. anak korban eksploitasi seksual; 
h. pekerja rumah tangga anak; 
i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang; 
j. anak yang rnenjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); dan 
k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan ternpat 
pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, 
keselarnatan, at.au moral anak; dan 
1. data-data penunjang lainnya yang diperlukan dalam rangka 
penyelenggaraan perlindungan anak. 
(4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus 
Tugas Kota La.yak Anak ditetapkan oleh Bupati. ( 1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota 
La.yak Anak dibentuk Sekretariat. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan 
d ukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kata La.yak 
Anak. 
(3) Sekretariat Gugus Tugas Kata La.yak Anak berkedudukan di kantor 
BPPKB. Pasal 37 ( 1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk 
Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
pokok : 
a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota 
La.yak Anak; 
b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas; 
c. melakukan sosialieasi, advokasi dan komunikasi informasi dan 
edukasi kebijakan Kota La.yak Anak; 
d. mengumpulkan data dasar; 
e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar; 
f. melakukan deseminasi data dasar; 
g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota 
La.yak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah; 
h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota La.yak Anak 5 (lima) tahunan 
dan mekanisme kerja; dan 
i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 
(satu] tahun sekali. 
(3) Keanggataan Gugus Tugas Kata La.yak Anak diangkat, diberhentikan dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 36 (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak 
yang terbagi dalam 5 (lima) kluster, 
(2) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. hak sipil dan kebebasan; 
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif; 
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 
e. perlindungan khusus. Pasal 35 c. pendekatan pengembangan KLA. 
( 1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan perlindungan anak. BABX 
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI