Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 30 Nega ra Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Nomor 5 Tahun 2014.
Redaksi dari Nega ra Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawa i, pada , Pasal 30 menjelaskan:

(1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Serita Acara Pemeriksaan dan 
keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang 
berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan 
keputusa n penjatuhan sanksi moral. Pasal 29 (11) Serita Acara Perneriksa an ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang 
mem eriksa dan Pegawai yang diperiksa. 
(12) Apabi la PNS yang diper iksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara 
Pemeriksaan, maka Serita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani 
oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam 
Serita Acara Pem eriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersed ia 
menandatanga ni berita acara peme riksaan. (4) Apab ila Pegawa i sebaga imana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi 
panggilan , dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu antara 
panggilan pertama dan kedua 5 (lima) hari kerja. 
(5) Dalam hal Pegawai tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis 
tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik dan Maje lis 
merekomendasikan agar Pegawai yang bersangkuta n dikenakan sank si moral. 
(6) Majelis mengambil keputusa n setelah meme riksa dan memberi kesempatan 
membela diri kepada Pegawa i yang diduga melanggar Kode Etik. 
(7) Pemeriksaa n dilakukan seca ra tertutup hanya diketahu i dan dihadiri oleh 
Pegawa i yang diperiksa dan Majelis Kode Etik. 
(8) Pegawai yang diperiksa karena diduga melaku kan pelanggaran kode etik, wajib 
menjawab sega la pertanyaan yang diajukan oleh Majeli s Kode Etik. 
(9) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang 
bersang kutan dianggap mengaku i dugaan pelangga ran kode etik yang 
dilakukannya . 
( 10) Hasil pemer iksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat 
menurut contoh sebagaima na tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupat i 
mi. 
( 1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode 
Etik. 
(2) Tindakan administratif atas rekomendasi · Maje lis Kode Etik sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan tentang disiplin PNS. Pasal 32 . . masmg-masmg. 
(2) Penjatuhan sanksi moral sebaga imana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran V Peraturan Bupati ini. 
(3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan . 
(4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui: 
a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang 
menjatuhkan sanksi mora l; dan 
b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau 
pejabat lain yang ditentukan. 
(5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya 
diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan 
keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait 
dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan. 
(6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
disampaikan melalui forum -forum pertemuan resmi, upacara bendera, media, 
papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesua i untuk itu. 
(7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku 
pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini. (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) adalah: 
a. Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai yang menduduki jabatan 
struktural eselon II dan/atau pejabat fungsional Golongan Ruang IV.c keatas; 
b. Kepala OPD bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon Ill, IV 
dan pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu dilingkungan OPD Pasal 31 (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pegawai yang diduga melakukan 
pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis wajib menyampaikan 
surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling 
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis. 
BERITA DAE RAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR sr SEKR ARIS DAERAH 
KABUPATE Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal ~ jUf'J; 2018 ZAIFUL BOKHARI UNG TIMUR, Ditetapkan di Sukadana 
pada tangga l ~ QVfV; 2018 Peraturan Bupati ini mula i berlaku pada tangga l diundangkan. Agar setia p orang 
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penem patannya dalam Beri ta Daerah Kabup aten Lampung Timur. BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP