Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 69 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 69 Tahun 2017 tentang PENGHASILAN DANTUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA, khususnya , Pasal 11, adalah:

, P asal 21
danPasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 3 Tahun 2017 t entang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perw akilan
Rakyat Daerah ,sertadalam rangka peningkatan kinerja
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, maka perlu diberikan penghasilan dan
tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ;
b.bahwa pemberian Penghasilan danTunjangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud padahuruf a, adalahmerupakan
kewenangan dan kebijakan Pemerintah daerah yang
besarannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan dan
Tunjangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah .
Mengingat :1.Undang -UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 2851) ;
SALINAN
-2-
2.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang -Undang Nomo r 9 Tah un 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23
Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Pera turan DPRD Tentang
Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif P impinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3
Tahun 20 17tentang HakKeuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3
Tahun 2017 ,Seri E.3).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .