Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI Nomor iqfTAHUN Tahun 2018 tentang PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG, BAB II - PRINSIP, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1)Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan~standar toelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan .
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
akan dengan prinsip :
aadeihana .Standar pelayanan yang mudah dimengerti ,mudah diikuti ,
muds hdilaksanakan ,mudah diukur ,dengan prosedur yang jelas dan
brayE terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara ;
partr iipatif .Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan
masj arakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan
y££ncapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan ;cl-akuKftabel .Hal-halyang diatur dalam standar pelayanan harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihEik
berkepentingan ;dlaksar
KABAG a
HUKUM
KASU 33AG
K:iUJU -AM
i
yang
tJ00
d.berkelanjutan .Standar pelayanan harus terus -menerus dilakukan
perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan ;
e.transparansi .Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh
masyarakat .
f.keadilan .Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status
ekonomi ,jarak lokasi geografis ,dan perbedaan kapabilitas fisik dan
mental .