Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 31 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 31 Tahun 2017 tentang STANDAR BIAVA UMUM DAN STANDAR BIAVA KHUSUS, pada , Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Wallkota lnl yang dlmaksud dengan : 
1. Standar Biaya Umum yang selanjutnya dlsingkat SBU adalah 
satuan blaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang 
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam 
penyusunan rencana kerja anggaran satuan Kerja Perangkat 
Daerah dan dokumen pelaksanaan satuan Kerja Perangkat 
Daerah Tahun Anggaran 2018. 
2. Standar Blaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah 
satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang 
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam 
penyusunan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu 
dan dokumen pelaksanaan satuan Kerja Perangkat Daerah 
tertentu Tahun Anggaran 2018. 
3. satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan 
Pemerintah Kata Madlun ; 
• 
-3 -
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD ad1alah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujul bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 
rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; 
6. Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPA SKPD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisl perubahan rencana 
pendapatan, perubahan rencana belanja program dan keglatan 
SKPD serta perubahan rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya dislngkat DPA SKPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; 
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah 
dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan yang dlgunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran ; 
Pasal2 
Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran, SBU Tahun 
Anggaran 2018 berfungsl sebagai : 
a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA 
SKPD dan OPPA St<PD Tahun Anggaran 2018 ; 
b. estimasi merupakan praklraan besaran biaya suatu aktivitas yang 
digunakan dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD 
dan OPPA SKPD Tahun Anggaran 2018. 
-4 -
Pasal3 
SBU Tahun Anggaran 2018 sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota inl. 
Pasal4 
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, SBK Tahun 
Anggaran 2018 berfungsl sebagai : 
a. pedoman perencanaan penganggaran tahun anggaran 2018 
hanya berlaku untuk SKPD tertentu yang tercantum dalam SBK ; 
b. bata.s tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaul dalam 
penyusunan rencana kerja SKPD dan dokumen pelak.sanaan 
anggaran SKPD Tahun Anggaran 2018 ; 
c. referensi penyusunan perkiraan maju (prognosis); 
d. referensi penyusunan SBK untuk keluaran (output) sejenis pada 
SKPD yang berbeda. 
Pasal5 
(1) Daiam rangka penyusunan peiaksanaan anggaran, SBK berfungsl 
sebagal e.stirnasi. 
(2) Fungsl e.stirnasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan 
prakiraan besaran biaya yang dapat difarnpaui, antara lain karena 
perubahan kornponen tahapan dan/atau penggunaan satuan 
biaya yang dlpengaruhi harga pasar. 
(3) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagalmana dimaksud pada 
rnemperhatlkan hal-hal sebagal berikut : 
a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
b. ketersediaan alokasi anggaran ; dan 
c. prinsip ekonornis, efisiensl, dan efektifitas. 
(4) oalam hal pelak.sanaan ketentuan sebagaimana dirnaksud pada 
rnemerlukan revisl anggaran, dllakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
-5 -