Menurut PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 76 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 15?
Pasal Pasal 15 dalam PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 76 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN, pada BAB VI - PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN, menyatakan:

(1)Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program
Kemitraan adalah sebagai berikut :
a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah).
c.milik Warga Negara Indonesia;
d.berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
e.berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha
yang tidak berbadan hukum, ataubadan usaha yang
berbadan hukum, ter masuk usaha mikro dan
koperasi;
f.mempunyai potensi dan prospek usaha untuk
dikembangkan;
g.telah melakukan kegiatan usaha minimal 6(enam)
bulan;
h.belum memenuhi persyaratan perbankan atau
Lembaga Keuangan Non Bank .
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau
berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari
Program Kemitraan BUMN Pembina.
Pasal16
(1)Dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina
lingkungan, pihak yang terlibat adalah BUMN Pembina,
Koordinator BUMN, Mitra Binaan dan BUMN Penyalur .
(2)Kewajiban dari BUMN Pembina, Koordinator BUMN,
Mitra Binaan dan BUMN Penyalur ber BUMN Pembina,
Koordinator BUMN, Mitra Binaan dan BUMN Penyalur,
12Mekanisme penyaluran dana PKBL dan jumlah pinjaman
dari program kemitraan berpedoman pada Peraturan
Menteri BUMN yang mengatur tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan .