Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN' LAMPUNG SELATA!I Nomor 28 Tahun 1945?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN' LAMPUNG SELATA!I Nomor 28 Tahun 1945 tentang , khususnya , Pasal 18, memuat:

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undan.g Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nornor 
; BUPATI LAMPUKG SELATAB, TEllTAJfG 
PERUBAHAif KEEMPAT ATAS PERATURAR DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAR KOMOR 06 TAHUK 2008 
TENTARG PEMBElfTUKAN, ORGARISASI DA!I TATA KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEK LAMPUKG SELATAR 
DEN'GAR RAHMAT TUHAN YARG MAHA BSA PROVINSI LAMPURG 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN' LAMPUNG SELATA!I 
IfOMOR 1 TAHUN 2016 BllPATI LAM PUNG SELATAN - 
~- / 
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234}; 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten tang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Infonnasi 
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5214); 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); ten tang 
Republik 
Lembaran 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3193); 
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821); 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
22. Peraturan Presiden Nornor 21 Tahun 2010 tentang 
Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Unit Kerja 
Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang lingkup 
tugas dan tanggungjawabnya dibidang Ketenagakerjaan 
pada Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota; 21. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 
Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5094); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4 73 7); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2001 tentang 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 102, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Dae rah; 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pejabat Pengawas Pemerintah Di . Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Daerah; 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 
30. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor: PER/ 13/M.PAN/2008 tentang Eselonisasi Jabatan 
Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan 
Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik 
Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infonnatika 
Nomor 17 /PER/M.KOMINF0/03/2009 tentang Diseminasi 
Infonnasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor 15 Tahun 
2009 ten tang Jabatan Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan 
Angka Kreditnya; 
34. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 47 Tahun 2010 
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan 
Angka Kreditnya; 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja; 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara;