Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003?
Substansi NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPA TEN PRINGSEWU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyeleugga ra Negar a yang Bersih dan Bebas dari, khususnya , Pasal 18, memuat:

(1) Pereneanaan kebutuhan barang milik da.erah dtsusun 
dengan rnemperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas 
dan fllnggi OPD serta keteraediaan barang milik daerah 
yanga.da. BABIV 
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH t. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik 
dacrah berupa ta.na.h dan/atau bangunan yang liuW< 
digunakan untuk kepP.ntingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan 
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; 
g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan 
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 
h. menyusun laporan barang semesteran (6 bulanJ dan 
tahunan; 
t. menyiapkan Surat Permintaan Harang (SPB) 
berdaenrkan nota pennintaan barang; 
j. mengajukan Surat Pennintaan Barang (SPBJ keparfa 
Kuasa. Pengguna Barang; 
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah 
Penyaluran Banmg (SPPB) yang dituangkan da.lam 
berita acsra penyerahan barang; 
I. membuat Kartu lnventaris Ruangan (KIRI 
semesteran (6 bulan) dan tahunan; 
m. memberi Ja.bel barang mllik daerah; 
n. mengajukan pennohonon pcrsctujuan kepada. 
Pejabat Penatausahaan Penuuna Barang melalui 
Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi 
fisik barang mibk daerah pengecekan fisik barang; 
o. mclakukan stock opnome barang persediaan, 
p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ sahnan 
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan 
menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen 
penatausahaan; 
q. mefakukan relconsiliasi da1am rangka penyusunan 
laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan 
laporan barang milik daerah; dan. 
r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang 
disampaikan pada Penggunn &rang mclalui Kuasa. 
Pengguna Barang setelah diteliti oleh ~abat 
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus 
Barang Pengguna. 
(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara Iangsung 
.maupun tidak Iangeung di1areng mclakukan kegiatan 
perdagangan, pekerja.an pemborongan dan penjualan 
jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ 
pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya 
dibebankan pada APBD. 
(1) Perencanaan kebutuhan barang mll1k daerah mengacu 
pada Rencana Kerja OPD. 
(2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
sebagaimena dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), keeuali 
untuk penghapusan, berpedoman pa.da: 
a. standar ha.rang; 
b. stander kebutuhan; danfatau 
c, stander haraa. 
(J) Standar barang 3ebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf ll Adal.Rh spellifikasi hRrBng yAng ditt:tapkan 
sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik 
daerah dalarn perencanaan kebutuhan. 
(4) Standar .kebutuhan barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2} huruf b adalah satuan jumlah barang 
yang dibutuhkan aebagai acuan perhitungan pengadaan 
dan penggunaan barang milik daerah dalam 
perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada OPD. 
(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai 
acuan penga.daan barang mtlik daerah datam 
perencanaan kebutuhan. 
(6) Standar ha.rang, standar kebutuhan dan standar harp 
sabagaimana dimAksud padA ayat (3) sampei deng,an 
ditetapkan oleh Bupati. , .. Pasal 20 (11 Perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) 
U.t'L> ditetapkan. 
(2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) men..ip>tk>•n ~1 satu dasar bagi OPD da.lam 
pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan 
baru (new initiativ~ dan angka dasar (baseline) serta 
penyusunan rencana kerja dan anggaran. Pasal 19 (2) Ketersediaan barang milik da.erah sebagaimana 
diinalatud pada ayat ( 1) merupakan bara.ng milik daerah 
yang ada pada Pfmr.lnltt Barang dan/atau Pengguna 
Barang. 
(31 Perencanaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat 
mencerminkan kebutuhan riil barang millk daerah pada 
OPD sehingga dapat dijadikan dal9a.r dahun penyueunan 
RKBMD. 
(1) Pengguna Bamng menghi.mpun ueulan RKBMD yang 
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di 
lingkungan OPD yang dipimpinnya. 
(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
sebagaimana dimaksud pada a.yat (11 kepada Pengelola 
Banmg. 
(31 Pengelola Barang melakukan penel.aahan atas usulan 
RKBMD sebageimana dimaksud pada e.yat (21 bersema 
Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang 
pada Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang. 
(41 Data barang pada Pengguna Barsng dan/atau 
Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
antara lain: 
a. laporan D<tfl.llr Barang Penl!&uua bulanan; 
b, laporan De.ftar Barang Pensguna semester-an 
{6 bulan); 
c, laporan Daftar Barang Pensgt.tna tahunan; 
d. laporan Daft.ar Barang Pengelola bulanan; 
c. la.poran De.ftar Barang Pcngclola scmcsicran 
(6 bulan): 
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan; 
g. Japoran Daftar Barang milik daerah semesteran 
(Ci bulan); dan 
h. laporan Daftar Harang milik daerah tahunan. 
(5) Pengelola Barang da1am melakukan penelaBhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat 
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang 
Pengelola. 
(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayal (51 merupekan anggota Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah. Pasa123 Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 
mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah 
mempedomani standar barang dan standar kebuuahan. Pasal 22 (1) Pent-tapan standar keburuhan l!lebagaimsma dimaksud 
da1aJn Pasal 20 ayat (2) huruf b berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Penetapan st.andar barang dan standar lrebutuhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal :.!O ayat (2) huruf a 
clan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dcngan 
dinas tt'!lmis t.P.rkait. Pa.sal 21 
.... , 
(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf a 
dituangkan dalam dokumen RKDMD Pcngadaan. 
(3) Perencanaan pemellllaraan barang milik daerah 
sebagaimono dimnk&ud PQda ayat (I) huruf b 
dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan. (I) Perencanaan kebutuhan barang miJik daerah meliputi: 
a. perencanaan pengadaan barang miUk daerah; 
b. perencanaan pemeliharaan bsrang milik daerah; 
c. perencanaan pemanfaatan baning milik daerah; 
d. perencanaan pemindahtanganan barang milik 
daerah; clan 
e, pcrcncanaan pcnghapusan barang milik daerah. Pa.sal 26 Bagian Kedua 
Lingkup Perencanaan Kebutuhan, B<:1nu1g Milik Daerah ( 1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat 
diusulkan oleh Pengguna Barang dan/ctLll.u Kuaea 
Pengguna Barang terhadap: 
a. barang milik daerah yang berada clalam kondi11i 
ruaak berat; 
b. barang milik daerah yang seda.ng dalam status 
penggunaan sementara; 
e. barang milik daerah yang 11edang dalarn status 
untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/ atau 
d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek 
pemanfaatan. 
(2) RKBMD pemeliharaan ha.rang milik daerah sebagaimana 
diirutk:,iutl pada ayat Ill Irur'uf b diusulkan oleh 
Pengguna Rarang yang menggunakan semf.!ntara harsing 
milik daerah. 
(3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana 
climaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk 
pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka 
waktu kurang dari 6 (enam) bulan. Pasal 25 RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang 
digunakan oleh Penuuna Barang sebagai dasar 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD. Pasal 24 (71 Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) 
merupakan dasar penyusunan RKDMD. 
/ .. 
(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
meliputi bencana a1am dan ganggus.n keamanan skala 
besar. (1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD 
terdapa.t kondisi darurat, pengusulan penyediaan 
iinggArnn untuk kebutuban baru (new initiatiue) rlan 
penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam 
rangka rencana pengadaan dan/atau rencana 
pemeliha..-aan barang milik daerah dilakulYm 
berdasarkan me~ pt"nganggaran sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal29 Bagian Keempat 
Penyusunan RKBMD Untuk Kondlsl Darurat (I) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD. 
(2) Perubah.an RKBMD sebagaimana d.imaksud pad.a ayat 
(1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD. Pasal 28 Bagian Ketiga 
Penyusunan Perubahan RKBMD Thta C'.An:l pP.nyuaunan dan pP.nelasihsm RKBMD, mengena]: 
a. tata cara Penyusunan RKBMD Pengadaan; 
b. tata cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Pada Pengguna Barang ; 
c. tata cara Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik 
naerah Pada Peng~lola Rarang; 
d. tata cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang 
Mili.k Daemh Pada Pengelola Barang; 
akan diarur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal27 (4) Percncanaan pemanfaatan barang milik daerah 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf c 
dituangkan daJem dokumen RKBMD Pemanfaatan. 
(5) Perenccnaen pemindahtanganan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dituangkan dalam dokumen RKBMD 
Pemindahtanganan. 
(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dituangkan dalem dokumen RKBMD Penghapusan. 
(11 Bupati menetapkan status penggunaan barang milik 
daerah. 
(21 Bupati dapat mendelegasikan penetapan status 
penggunaan ate.s barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada llYlll (ll selaln tanah dan/atau 
bangunan dengan. kondisi tertentu kepada Pengelolo. 
Barang. Pase.I 32 Bagian Kesatu 
PrinsipUmum BAB \1 
PENOGUNAAN (1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan basil 
pengada.an barang mililc daerah kepada Bupati melalui 
Pengelola Barang milik da.erah untuk ditetapkan status 
penggunaannya. 
(2) Laporan basil pengadaan barang milik daemh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari 
laporan basil penga.daan bulanan, semesteran (6 bulan) 
dan tahunan. Pnool. 31 (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan 
berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan 
terbuka, bena.ing, adil dan akuntabcl. 
(21 Pelakeanaan pengadaan ba.rang milfk daerah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perunda.ng- 
undangan, Po.ool 30 BABV 
PENOAOAAN (31 Hasll pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana 
di.mabQd pada a.yat (1) harue dilaporkan oleh Pengguna. 
Barang kepada Pengelola Harang beraamaan dengan 
penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD 
tahun berikutnya. 
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan 
pertimbangon tambahan da1am pcnclaahan atas 
RKBMO yang disampaikan oleh Pengguna Barang 
bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran 
berkenaan dan/ atau APBD tahun anggaran berikutnya. 
(1) Penetapan status penggunaan baning milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan dilil.k1.1kan 1:tpabila 
dipP.rlulaln 11nh1k kf![lelltingan penyel~ngganuul tugas 
dan fungsi Pengguna Barang d.an/atau Kuasa 
Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang tidak 
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang kepada Bupati melalui PengeloJa 
Barang. Pasa135 Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: 
a. barang persediaan, 
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 
c. ba.mng yllllg dari awal pengado.annya dircncanakan 
untuk dihibahkan; dan 
d. Aset Tetap Renovasi (ATR). Paeal 34 (I) Penggunaan barang milik daerah meliputi: 
a. penetapan status penggunaan. barang milik 
daerah; 
b. pengalihan status penggunaan barang milik 
daerah; 
c. penggunaan semcntara barang mitik daerah; dan 
d. penetapan status penggunaan barang milik daemh 
untuk dioperasikan oleh pihak lain. 
(:2) Penetapan status penggunaan eebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) dilakukan untuk: 
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD; dan 
b. dioperasikan ..,Ieh pihak Jain dala.m rangka 
tnenjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan 
fungsi OPD yang bersangkutan. Pasa133 (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (.2), 
antara lain ada1ah barang milik daerah yang tida.k 
m~mpunyAi hukti kP.Pf!milikan atau dengan nilai 
tertentu. 
(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetap.kan oleh Bupati. 
(51 Penetapan status penggunaan baning milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
dilaksanakan secara tahunan. 
(1) BuJlBti menetapkan barang milik daerah yang ha.rus 
di.serahkan oleh Pengguna Barang karena tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa 
Pengguna Be.rs.ng de.n tidak di.manfaa.tkan oleh pihak 
lain. 
(2) Dalam menetaplcan penyerahan sebagaimana dimakaud 
pada ayat ( 1 I Bupati memperhatikan: 
a. stander kebutuhan barang milik daerah untuk 
menyelenggarakan clan menunjang tugas clan fungsi 
Pengguna Bara.ng; 
b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau 
bangunan; dan/atau 
c, laporan, datadan informasi yang diperoleh dari 
sumber lain. 
(3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c antara 1tili1 termaauk, hasil pelaksanaan J-IC)lgit.Willllill 
dart pengendalian yang di.l.a.kukan olf!h Pengelola Barang 
atau Bupati dan laporan dari masyarakat. 
{41 TindU: lanjut pengelolaan atas penverahan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l] meliputi: 
a. penetapan status penggunaan; 
b. pcmanfaatan; aeau 
c, pemindahtanganan. Pasal 36 (3) OikecuAliksin dari ketfmtuan Sf!hBgaimana dim11ksud 
pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat t2) telah 
direncanalam untuk digunakan atau dimanfaatkan 
da1am jangka waktu terlentu yang di~tapkan oleh 
Bupati. 
(4) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik 
daerah berupa tanah dan/ata.u bangunan yang tidak 
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang eebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 
(5) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/ atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
diserahkan kepada Bupati, Pengguna Barang 
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana. 
pemeliharaan al&I barang m.il.i.k. daerah berkenaan,-. 
l'asal 39 
( 11 Pengelola Barang melakukan peneliti.an atas 
pennohonan penetapan status penggunaan barang 
milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pa&al 37 ayat (1). 
(21 Penelitian sebegaimana dimakeud pada ayat ( l) 
dilakukan terhadap kelengkapan dan keiw.~uaian 
dokumen yang dipersyarat.kan. 
(3) Dalam ha! basil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2J belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: 
a. memint.a keterangan atau data tambahan kepada 
l'engguna Harang yang rnengajukan permohonan 
pcnctapan status penggunaan bnrang milik do.ero.h; 
darr/ateu 
b. melakukan pengecekan lapangan. 
(4) Kegiatan Pengelola Ba.rang sebagaimana dim.aksud pada 
ayat (31 dilakukan terhadap barang milik daerah berupa 
tanah dan/at.au bangunan serta barang milik dKer".h 
selain tanah dan/ata.u bangunan yang memiliki 
dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah. Pa.sal 38 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan pennohonan 
penetapan status penggunaan barang milik daerah diatur 
dengan Peraturan Bupati_ Paragraf Kesatu 
Penetapan Sta.tu& Penggunaan Banmg Milik Dacrah 
Oleh Bupati