Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 Pasal 8?
Dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH, BAB III - UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan 
Formal SD Negeri, terdiri atas: 
a. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SD; 
b. Kepala Tenaga Administrasi, dapat diangkat apabila 
sekolah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar, 
dengan keanggotaan terdiri atas: 
1. Pelaksana Urusan Administrasi Umum; 
2. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian, dapat 
diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga 
kependidikan paling sedikit 50 (lima puluh) orang; 
3. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan; 
4. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana; 
5. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah 
dengan Masyarakat, dapat diangkat apabila sekolah 
memiliki paling sedikit 9 (sembilan) rombongan Belajar. 
6. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan 
Pengarsipan; 
7. Pelaksana ... 
" ,-
-7-
7. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan, dapat 
diangkat apabila sekolah memiliki paling sedikit 9 
(sembilan) rombongan Belajar; 
8. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum, dapat 
diangkat apabila sekolah memiliki paling sedikit 12 (dua 
belas) rombongan Belajar; 
9. Petugas Layanan Khusus, meliputi: 
a) Penjaga Sekolah; 
b) Tukang Kebun, dapat diangkat apabila luas lahan 
kebun sekolah minimal 500 m2 (lima ratus meter 
per segi). 
c) Tenaga Ke bersihan; 
d) Pengemudi, dapat diangkat apabila sekolah memiliki 
kendaraan roda empat; 
e) Pesuruh; 
c. Jabatan Fungsional Guru, meliputi: 
1. Guru Kelas; 
2. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama; 
3. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan; 
4. Guru Muatan Lokal. 
Paragraf 3 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal 
Sekolah Menengah Pertama N egeri