Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014 pada Pasal 4?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi: 
a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan 
pemberdayaan masyarakat; 
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di 
dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal 
Desa; 
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari­ 
hari masyarakat Desa; 
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; 
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola 
oleh Desa; dan 
f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 3 
Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB II 
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL