Menurut PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1171 Tahun 2003, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN WALI  KOTA BANDUNG Nomor 1171 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG, pada , menyatakan:

(1) Jaminan pem biayaan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dibebankan pada APBD sebagaimana tertuang 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas 
Kesehatan . 
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimanfaatkan untuk : 
a. membayar penuh biaya perawatan sesuai 
dengan pola tarif BPJS pada Fasilitas 
Pemberi Pelayanan Keseh atan Rujukan bagi 
masyarakat miskin yang memiliki SK TM; 
b. membayar … 
4 
 
 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 b. membayar penuh biaya perawatan sesuai 
dengan pola tarif BPJS di Fasilitas Pemberi 
Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi PMKS 
yang memiliki surat rekomendasi dari Dinas 
Sosial dan Penanggul angan Kemiskinan ; 
c. membayar penuh biaya perawatan sesuai 
dengan pola tarif BPJS di Fasilitas Pemberi 
Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi pasien 
masyarakat miskin dan PMKS sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang 
membutuhkan rawat jalan lanjutan. 
d. membayar penuh biaya pe rawatan sesuai 
dengan pola tari f BPJS di Fasilitas Pemberi 
Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi pasien 
yang mendapatkan masalah dalam 
administrasi penjaminan kesehatan dari 
BPJS Kesehatan kecuali masalah 
pembayaran tunggakan dan denda 
pelayanan kesehatan ke BPJS Kesehatan , 
antara lain : 
1. aktifasi kepesertaan terlambat (bisa 
karena ada hari libur dan pasie n 
meninggal/pulang sebelum kepesertaan 
aktif) ; 
2. pasien tidak lapor ke RS dalam waktu 
3x24 jam (karena pasien harus merubah 
admisi masuk RS nya yang sebelumnya 
sebagai pasien umum) ; dan/atau 
3. status kepesertaan dalam masa 
penangguhan dan tidak didaftarkan 
menjadi PYDOPD . 
e. ketentuan ... 
5 
 
 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 e. ketentuan huruf d angka 3 diatas, mulai 
berla ku sejak tanggal 1 Januari 2018. 
f. membayar penuh biaya pe rawatan sesuai 
dengan pola tari f BPJS di Fasilitas Pemberi 
Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi pasien 
yang pernah dirawat namun klaim tidak bisa 
dibayarkan karena berpotensi pembayaran 
ganda sehingga dibuktikan dengan surat 
pernyataan dari pihak terkait untuk 
menghindari terjadinya pembayaran ganda 
ke pihak Fasilitas Pemberi Pelayanan 
Kesehatan Rujukan. 
(3) Anggaran jaminan pembiayaan pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak termasuk pelayanan untuk: 
a. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar 
negeri ; 
b. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik ; 
c. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; 
d. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi) ; 
e. Dihapus. 
f. Dihapus. 
g. pengobatan komplementer, alternatif dan 
tradisional, termasuk akupuntur, shinshe, 
chiropractic , yang belum dinyatakan efektif 
berdasarkan penilaian teknologi kesehatan 
(health te chnology assessment ); 
h. pengobatan dan tindakan medis yang 
dikategorikan se bagai percobaan 
(eksperimen); 
i. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, 
dan susu ; 
j. perbekalan kesehatan rumah tangga ; 
k. Dihapus. 
l. Dihapus. 
m. pembiayaan ... 
6 
 
 
 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 m. pemb iayaan diluar tarif Inacbgs; 
n. pasien kecelakaan yang tidak mengurus jasa 
raharja; dan 
o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada 
hubungan dengan manfaat jaminan 
kesehatan yang diberikan . 
 
2. ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dan