Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2015?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 33 Tahun 2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH, BAB V - PROSEDUR SEWA, Pasal 13 berbunyi:

(1)Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang
diusulkan Pengguna Barang seba gaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(5).
(2)Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang
yang mengajukan sewa.
(3)Pengelola Barang dapat menugaskan P enilai untuk melakukan penilaian
guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola
Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:
a.luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan
kondisi peruntukan sewa; atau
b.estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula
sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.
(4)Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ,diperlakukan sebagai tarif pokok sewa.
(5)Dalam hal y ang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik
daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang
melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna
Barang.
(6)Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,dilakukan
dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan
perundang -undangan.
(7)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ,dipergunakan oleh
Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d an perhitungan besaran sewa.
(8)Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada
APBD.
(9)Penilai Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh dinas teknis yang
terkait bangunan gedung.