Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016 tentang keadaan yang, khususnya BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN RKPD, Pasal 19, adalah:

Kepala Bappeda mengkoordinasikan pelaksanaan
Konsultasi Publik terhadap Rancangan awal RKPD
untuk memperoleh masukan penyempurnaan.
Konsulta si publik rancangan awal RKPD
diselenggarakan melalui forum dengan melibatkan
para pemangku kepentingan pembangunan.