Apa saja yang diatur dalam Pasal 146 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, BAB V - KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF, Pasal 146 menetapkan:

(1) Persyaratan administratif permohonan penerbitan SLF meliputi :
a. formulir permohonan penerbitan SLF yang ditandatangani oleh
pemohon;
b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon bukan pemilik
bangunan;
c. data tanah, dalam hal teijadi perubahan kepemilikan tanah atau
perubahan peijanjian pemanfaatan tanah;
d. surat pemyataan pengawas/manajemen konstruksi bahwa bangunan
gedung laikfungsi; dan
e. data penyedia jasa perencana, pelaksana, dan/ atau
pengawas/manajemen konstruksi.
(2) Persyaratan administratif permohonan perpanjangan SLF meliputi :
a. formulir permohonan perpanjangan SLF yang ditandatangani oleh
pemohon;
b. surat kuasa dan pemilik bangunan, apabila pemohon bukan pemilik
bangunan;
c. data tanah, dalam hal teijadi perubahan kepemilikan tanah atau
perubahan peijanjian pemanfaatan tanah;
d. surat pemyataan penyedia jasa pengkaji teknis bahwa bangunan
gedung laikfungsi; dan
e. data penyedia jasa pengkaji teknis.
(3) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf cdan pada ayat
(2)huruf cmeliputi :
a. fotokopi surat bukti status hakatas tanah;
b. fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB tahun beijalan; dan
c. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik
bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah dalam hal
pemilik bangunan gedung bukan pemegang hakatas tanah.
(4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung
eksisting, surat pemyataan pengawas/manajemen konstruksi dan data
penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf ddan huruf e
diganti menjadi :
a. surat pemyataan pengkaji teknis; dan
b. data pengkaji teknis.
(5) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung
sederhana yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya
dilakukan oleh pemilik, surat pemyataan pengawas/manajemen
konstruksi dan data penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ddanhuruf ediganti menjadi :
a. surat pemyataan pemilik; dan
b. data pemilik.
(6) Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedung sederhana bukan
kepen tingan umum, surat pemyataan pengawas/manajemen konstruksi
dandata penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf ddan
huruf ediganti menjadi :
a.surat pemyataan pemilik;
b.surat pemyataan TimTeknis DPMPTSP; dan
c. data pemilik dan TimTeknis DPMPTSP.