Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, pada , menyatakan:

(1) Bidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
huruf a dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala badan. 
(2) Bidang perbendaharaan mempun yai tugas m elaksanakan penyusunan , 
pengkoordinasian dan pengendalian di bidang perbendaharaan . 
(3) Bidang perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran 
kas; 
b. pelaksanaan pembukuan dan admisnistrasi penerimaan dan 
pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas; 
c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan , penyimpanan dan 
pembayaran atas beban rekening kas umum daerah; 
d. pengelolaan utang dan piutang daerah ; Pasal 6 
(1) Subbagian umum dan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang langsung 
bertanggung jawab kepada sekretaris . 
(2) Subbagian umum dan aparatur mempun yai tugas men yiapkan 
koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan menyusun 
perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan umum dan aparatur 
serta pelayanan administrasi dilingkungan Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah . 
(3) Subbagian umum dan aparatur dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi 
untuk rapat acara kedinasan ; 
b. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, usulan kenaikan 
pangkat , berkala , pensiun, upah dan tunjangan pegawai 
dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 
c. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pemba yaran 
pegawai dilingkungan dinas yang pensiun ; 
d. pelaksanaan Pengurusan rumah tangga dinas ; 
e. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat 
masuk ; 
f. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanaan arsip in aktif ; 
g. pelaksanaan dan pengoperasian serta pengadaan dan pemeliharaan 
peralatan sandi dan telekomunikasi dilingkungan Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah ; 
h. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN di 
lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 
1. penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar 
pela yanan (SP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 
J. pelaksanaan surve y kepuasan masyarakat Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah; 
k. penyelenggaraan pelayanan administrasi dinas ; 
1. men yiapkan dan menyusun daftar rencana , peta jabatan , daftar urut 
kepangkatan (DUK), budgeting , analisis jabatan dan evaluasi 
jabatan ; 
m. Pengelolaan I-Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah. 
7 Pasal 9 
(1) Subbidang pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang kepala subbidan g yang 
bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang perbendaharaan . 
(2) Subbidang pendanaan mempun yai tugas m engkoordinasikan kegiatan 
bidang pendanaan , melaksanakan penyusunan dan pengendalian 
pendanaan serta meneliti keabsahan SP2D . 
(3) Subbidang pendanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan 
penatausah aan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas 
umum daerah ; 
b. melaksanakan pengadmin istrasian pemungutan dan pemotongan 
pungutan pihak ketiga ; 
c. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan 
peng eluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam 
bentuk buku kas; 
d. memeri ksa, menganalis is dan mengevaluasi pertanggungj awaban 
pendapa tan / penerimaan kas, rekening koran dan kas umum ; 
e. men yusun dan penyediaan laporan penerimaan dan pengelu aran kas; 
f. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi 
terkait dalam rangka penyusunan posisi kas, BKU harian dan BKU 
bulanan ; Pasal 8 
(1) Subbidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 ayat 
(3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang 
bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang perbendaharaan . 
(2) Subbidang perbendaharaan mempun yai tugas melaksanakan 
penyusunan , pedoman dan petunjuk tekn is perbendaharaan , penerbitan 
SP2D , menguj i kebenaran penagihan , melaksanakan penyusunan 
pengelolaan dan pertanggungja waban anggaran belanja pegawai . 
(3) Subb idang perbendaharaan dalam me laksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
a. melaksanakan regist er surat perintah pencairan dana (SP2D) belanj a 
SKPD ; 
b. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan m eneliti 
dokumen SPM ; 
c. meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas 
pengajuan SP2D ; 
d. melaksanakan proses penerbitan dan pemba tasan SP2D dan daftar 
pengantar SP2D ; 
e. men eliti kelengkapan dokum en dan penerb itan surat keterangan 
penghentian pemba yaran (SKPP) ; 
f. melak sanakan rekonsiliasi pengeluaran kas perbulan berdasarkan 
SP2D terbit dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka 
peng endalian kas; 
g. menyusun dan membua t laporan realisasi peng eluaran kas 
berdasark an SP2D kabupa ten; 
h. melaksana kan sosialisasi dan koordin asi dengan lembaga dan 
instansi terkait serta m elakukan pembinaan perb endaharaan 
terhadap SK.PD. e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan adm inistrasi keuangan 
yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. 
8 Bagian Ketiga 
Bidang Akuntansi, Pengendalian dan Penatausahaan Barang Milik Daerah