Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor lot Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor lot Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO, khususnya BAB I, Pasal 8, adalah:

( 1) Pengurus partai politik di Daerah mengajukan surat 
permohonan bantuan keuangan partai politik kepada 
Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dan 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Bondowoso. 
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan 
lainnya. 
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik 
serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan 
administrasi berupa: 
a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai 
Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan 
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik di Daerah 
atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Ketua 
Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau 
sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan Anggaran 
Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) masing­
masing Partai Politik; 
b. foto kopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan 
perolehan kursi dan suara partai politik hasil 
pemilihan umum DPRD yang dilegalisasi oleh 
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Bondowoso; 
d. nomor rekening kas umum partai politik yang 
dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening 
dari bank yang bersangkutan; 
e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai 
politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 
60% (enam puluh per seratus) dari jumlah bantuan 
yang diterima untuk pendidikan politik; 
f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 
sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan(BPK);dan 
g.surat ... 
Paraf Koordinasi 
Kepala Bakesbamrnol Kabag. Hukum 
[/4. l 
-5-
g. surat pernyataan ketua partai politik yang me~yatakan 
bertanggungjawab secara formil dan maternl. dal~~ 
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai poht1k 
dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang ­
undangan apabila memberikan keterangan yang tidak 
benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau 
sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan 
kop surat partai politik. 
2. ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: