Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 4 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 4 Tahun 1945 tentang STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN, pada , Pasal 18 dinyatakan:

Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tent ang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
Mengubah Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalim antan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 
 
 
 
 
SALINAN 
 
 
 
 3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3046); 
 
 4. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 
 
 5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 
 
 6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Peme rintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
 7. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 
 
 8. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188 ); 
 
 9. Undang -Undang Nomor 2 3 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 T ahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5); 
 
 
 
 
 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 
 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik In donesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 200 6 tentang 
Jalan; 
 
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 201 5 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
 
 14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Percepata n Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah ; 
 
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga 
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum; 
 
 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 3 Seri E 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 
Nomor 67 ; 
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 
; 
 
 18. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 69 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, 
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;