Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN WALI KOTA  DEPOK Nomor 51 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN WALI KOTA  DEPOK Nomor 51 Tahun 2017 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN, khususnya BAB III - PENGANGGARAN, Pasal 3, memuat:

(1) Pencatatan anggaran pendapatan dan belanja yang tidak 
melalui RKUD dapat dilakukan sebagai berikut: 
a. dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran terdapat 
sisa dana yang tanpa melalui RKUD dicatat sebagai Sisa 
Lebih Pembiayaan tahun berkenaan, dan selanjutnya 
digunakan pada tahun anggaran berikutnya ; 
b. sisa saldo tahun lalu dicatat sebagai belanja p ada tahun 
berikutnya; 
c. dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam 
pengelolaan dana tanpa melalui RKUD, maka bunga 
dan/atau jasa giro tersebut menambah pendapatan 
dana tanpa melalui RKUD pada tahun anggaran 
berkenaan dan dapat langsung digunakan untuk 
pelayanan. 
(2) Dalam hal alokasi dana tanpa melalui RKUD yang 
dianggarkan di dalam Peraturan Daerah tentang APBD 
berdasarkan atas alokasi final triwulan IV tahun sebelum nya 
tidak sesuai dengan daftar penerima dan jumlah dana tanpa 
melalui RKUD, maka Pemerinta h Daerah harus melakukan 
penyesuaian alokasi dana tanpa melalui RKUD dalam 
Peraturan Daerah tantang APBD dengan memperhitungkan 
Sisa Dana tahun sebelumnya . 
(3) Penyesuaian alokasi dana tanpa melalui RKUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan terl ebih dahulu 
melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang 
Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan 
DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD . 
 
 
 
 
 
8 
 (4) Dalam hal dana tanpa melalui RKUD belum dianggarkan 
di dalam Peraturan Daerah APBD, maka penganggaran dana 
dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Wali Kota 
tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung 
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau 
dicantumkan dalam Lapor an Realisasi Anggaran apabila 
tidak melakukan perubahan APBD.