Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 27 Tahun 2016?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PASURUAN Nomor 27 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, Pasal 12 menetapkan:

Terhadap gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK dikelola oleh Pemerintah 
Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu : 
dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah; dan/atau 
disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; 
dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; 
dikembalikan kepa da penerima gratifikasi; atau 
dimusnahkan. 
Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir yang 
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.