Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 28 Tahun 2018 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 28 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGANGGARA N, Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG. 
(2) Dalam pelaksanaan tanggun g jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibantu oleh Wakil Bupati. 
(3) Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan 
perempuan sebagai Koordinator penyelenggaraan PUG. 
(4) Percepatan pelaksanaan PUG dilakukan melalui PPRG dilakukan: 
a. membentuk Pokja PUG; 
b. membentuk Focal Point PUG di seluruh SKPD dengan Keputusan 
Kepala SKPD; 
c. membentuk Forum Data Gender, yang beranggotakan seluruh 
anggota Pokja-PUG yang diketuai oleh Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya; 
d. membentuk Tim Penggerak PPRG yang terdiri dari SKPD Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan 
Keluarga Berencana, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
dan Inspektorat Daerah; 
e. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG. 
(5) Pembentukkan Pokja PUG, Forum Data Gender dan SKPD Penggerak 
PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c dan 
huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(6) Tugas Pokja PUG sebagaimana pada ayat (4) huruf a sebagai berikut: 
a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing 
SKPD; 
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala 
desa dan lurah; 
c. menyusun program kerja setiap tahun; 
d. mendorong terwu judnya Perencanaan dan Penganggaran yang 
Responsive Gender; 
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; 
f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati; 
g. merum uskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; 
h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan 
untuk menyusun Profil Gender; 
1. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing 
Instansi; 
J. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap 
anggaran daerah; 
k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA); 
1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point 
di masing-masing SKPD. 
Bagian Ketiga 
Pembiayaan