Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE Nomor 4 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE Nomor 4 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, khususnya , Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Ternate. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 
3. Walikota adalah Walikota Ternate. 
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Ternate. 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 
daerah sesuai perundang -undangan yang berlaku. 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan us aha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Ternate. 
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip -prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau B adan yang menurut 
Peraturan Perundang -Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Walikota. 
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 
15. Surat K etetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tid ak 
terutang. 
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, ke terangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Peraturan Perundang -Undangan perpajakan daerah dan retribusi 
daerah. 
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
 
 
2. ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :