Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN BUPATI,KAUR Nomor 60 Tahun 2016?
Materi muatan PERATURAN BUPATI,KAUR Nomor 60 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP, khususnya BAB VI - SANKS!, Pasal 13, adalah:

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
a. Bupati belum meneriina. dokumert sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4), Pasal 8 ayat (5) atau Pasal 8 ayat (6); 
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); 
dan/atau 
-' - 9 -
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan 
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya. 
(3) Dalarii ha.l. Sisa. Dan.ii tjesii di RKD tahun a.nggara.n 
sebelumnya lebih besar p.ari jumlah Dana Desa yang 
akan disalurkan pada ~ap I, penyaluran Dana Desa 
tahap I tidak dilakukan. ' 
I (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli 
tahun. anggaran berjalan ~isa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya ma,sih lebih besar dari 30% (tiga 
puluh persen), penyalurk Dana Desa yang ditunda 
sebagaimai,a dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 
(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa. 
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali 
pada tahun anggaran berikutnya. 
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di 
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangan penyalµran dan/ a tau penggunaan Dana 
Desa. 
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan kepada Bupa.ti dengan tembusan kepada 
Kepala KPPN selaku . KPA Penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa sebelum· batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.