Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL Nomor 41 Tahun 2017.
Redaksi dari PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL Nomor 41 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS, pada , Pasal 12 menjelaskan:

(1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
(2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi pertanahan.
(3) Susunan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, paling sedikit
beranggotakan:
a.Kepala Bidangpada Perangkat Daerah yang membidangi
pertanahan sebagai Sekretaris ;
b.Perangkat Daerah yang terkait untuk pengadaan tanah
sebagai anggota;
c.Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai
anggota; dan
d.Lurah setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai
anggot a.
(4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
, dalam melaksanakan kegiatannya membentuk
Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang bertugas
meng inventarisasi dan meng identifikasi :
a.data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaa n dan
pemanfaantan tanah;dan
b.data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
(5) Satuan Tugas sebagaimana di maksud pada ayat (4),
bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Pengadaan
Tanah.
6Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diun dangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Pemerintah Kota Depok.
Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 September 2017
WALI KOTA DEPOK,
TTD
K. H. MOHAMMAD ID RIS
Diundangkan di Depok
pada tanggal 6 September 2017
Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK ,
TTD
WIDYATI RIYANDANI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 41