Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1964?
Norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan, BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEWENANGAN DAN, Pasal 8 berbunyi:

-5- 
Dalam melaksanakan tugas Luran, Sekretaris. Seksi. di lingkungan Lurah 
wajib menerapkan prlnsip koordinasi. integrasi dan sinkronisasi baik 
dilingkungan Lurah maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas 
masing-masing. Pasal 14 BABIV 
TATAKERJA Pasal 13 
3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
Untuk menyelenggarakan tugas. kesejahteraan rakyat mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang kesejahteraan sosial; 
b. penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang 
keagamaan. keluarga berencana. kesehatan dan pendldikan 
masyarakat 
c, penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan 
shodaqoh; 
d. penyusunan program dan pengumpulan bahan. Seksi Kesejahteraan Bagian Kelima Pasal12 
2. Seksi Pembangunan; 
Untuk menyelenggarakan tugas. seksi pembangunan mempunyai 
fungsl: 
a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di 
Kelurahan; 
b. penyusunan program dan melaksanakan bimbingan di bidang 
pembangunan; 
c. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada 
masyarakat di bldang 
d. pembangunan; 
e. penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan 
pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan 
sarana fislk llngkungan Kelurahannya. Seksi Pembangunan pemerintahan; 
h. penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang 
pemerintahan. ketentraman dan ketertiban; 
i. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang 
kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan. 
Bagian Keempat -6- 
• Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku . Pasal22 Kepala Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; Pasal21 BABV 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN Dalam melaksanakan tugas, Kepala Lurah dlbantu oleh Satuan Organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. Pasal20 Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajlb disampaikan 
pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Lurah dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. 
Pasal19 Sekretaris, Kepala Seksl wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya.