Apa bunyi lengkap Pasal 61 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL, pada BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 61 dinyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. 
Ditetapkan di Tanjung Redeb 
Diundangkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal, 4 Juni' 2018 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 8 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERLINDUNGAN 
TENAGA KERJA LOKAL: (20/8/2018) 
- 22 -
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU 
NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG 
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL 
I. UMUM 
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan 
nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 
untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta 
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil 
maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan di daerah merupakan 
bagian integral dari pembangunan ketenagakerjaan secara Nasional 
harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan 
yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerjaZburuh serta pada saat yang 
bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan 
dunia usaha di daerah. 
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 
keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja 
selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan 
kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan 
pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup 
pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya 
saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan 
penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. 
Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan 
ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan 
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dalam bidang 
ketenagakerjaan, pengakuan dan penghargaan terhadap Hak Asasi 
Manusia merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat 
kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong 
partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerjaZburuh 
Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan. 
Bidang Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan pemerintahan 
wajib yang sebagian kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
Kewenangan itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah utamanya dalam Pasal 12 ayat (2 huruf a 
menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah untuk kabupaten Z kota antara lain adalah bidang ketenagakerjaan. 
Penjabaran lebih rinci pembagian urusan pemerintahan itu terdapat 
dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah, yakni tercantum mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
KabupatenZ Kota. Bahkan peraturan pemerintah itulah yang menjadi 
pedoman bagi daerah dalam menentukan urusan wajib dan urusan pilihan 
- 23 -
yang menjadi kewenangan dan akan diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Berau menindaklanjuti amanat 
pembagian urusan pemerintahan itu dengan menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Berau tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Berau, dimana salah satunya adalah bidang 
ketenagakerj aan. 
n. PASAL DEMI PASAL