Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 Pasal 207?
Dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 207 mengatur sebagai berikut:

(1) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 05 
huruf b, diusulkan kepada Bupati yang memuat: 
a. latar belakang permohonan ; 
b. renca na peruntukan BGS/BSG; 
c. jangka waktu BGS/BSG; dan 
d. usulan besaran kontribusi tahunan . 
80
 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan: 
a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG; 
b. data pemohon BGS/BSG; 
c. proposal rencana usaha BGS/BSG; 
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain 
informasi mengenai: 
1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan 
2. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.