Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI MELAW Nomor 34 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI MELAW Nomor 34 Tahun 2017 tentang ARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA eoR!'' KAB UPATEN MELA¢, 'LINGKUNGAN PEMERINTAH, BAB IV - PENGELOLA LHKPN, Pasal 6 menetapkan:

ill Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN; 
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: 
a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi; 
b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Melawi; 
c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Melawi; 
d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi 
Kabupaten Melawi sebagai Admin Instansi. 
(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (l) mempunyai tugas 
sebagai berikut : 
a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan 
evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan 
mengumumkan harta kekayaanya serta pemanfa atan Aplikasi e-LHKPN 
dalam www .elhkpn.kpk.go.id. 
b. Administrator bertugas untuk : 
1) aik data kepegawaian dan data perubahan jabatan 
Menyamp an a1in 1 b t 15 Desember setiap W ajib LHKPN kepada KPK p g am a 
tahun; 
a.ir data sebagaimana dimaksud pada Melakukan pemutakhuran 
angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN; 
;b LHKPN dilingkungan Pemerintah 
Mengingatkan a!_,, mematuhi kewajiban penyampaian 
Kabupaten Melawi untu 
dan pengumuman LHKPN; dan 
4) Memiliki peran ... 2) 
3) 
4) Memiliki peran mer 
verifkasi pendan~u""ak n admin unit kerja, mclakukan 
data waiib lapor. 'ajib lapor baru dan update perubahan