Apa substansi hukum dari Pasal 16 PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor 3 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor 3 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA, khususnya BAB VI - SANKSI, Pasal 16, adalah:

(1)Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak
menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester
sebelumnya .
(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sampai dengan
disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester
sebelumnya .
(3)Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam halditemukan penyimpangan
pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar .
(4)SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),berupa
sisa Dana Desa yang melebihi 30%(tiga puluh perseratus )dari Dana Desa yang
diterima Desa.
(5)Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dilaporkan oleh
Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan .
(6)Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6harus mendapat persetujuan Bupati .
(7)Ketentuan penggunaan dana sebelum persetujuan Bupati sebagaimana ayat (6)
dilengkapi dengan saran teknis yang mempertimbangkan kebutuhan desa dari
SKPD terkait atau yang membidangi dengan mencantumkan berita acara ,RAB
dan gambar teknis dengan mengikuti ketentuan perundang -undangan yang
berlaku .
-18-