Jelaskan isi kandungan Pasal 73 dari PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nomor 4 Tahun 2000 tentang RENCANA ZONASIWILAYAH PESISIRDANPULAU-PULAU KECIL, ketentuan pada , Pasal 73 berbunyi:

(1)Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitamya
dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis danekonomis seeara
menyeluruh danterpadu dengan pulau besar didekatnya.
(2)Pemanfaatan pulau-pulau keeil dan perairan disekitamya
diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
a.konservasi;
b.pendidikan danpe1atihan;
e.penelitian danpengembangan;
d.budidaya laut,
e.pariwisata;
f.usaha perikanan dankelautan serta industri perikanan
seeara lestari;
g.pertanian organik;
h.peternakan;danjatau
i.pertahanan dankeamanan negara.
.,-84-
(3)Keeuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan
serta penelitian danpengembangan pemanfaatan pulau-pulau
kedl danperairan disekitarnya, wajib:
a.memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
b.mernperhatikan kernampuan dankelestarian sisterntataair
setempat; dan
c.menggunakan teknologi yang -ramah lingkungan.
Pasal74
Kebijakan pemanfaatan pulau-pulau keeil Provinsi dilakukan
secara terpadu, optimal dan lestari berbasis pelestarian dan
perlindungan lingkungan.
Pasal75
Strategi pemanfaatan pulau-pulau keeil dilaksanakan melalui:
a.penataan peran masyarakat danswasta;
b.penyusunan basis data;
c.pengembangan danpenataan sarana danprasarana; dan
d.peningkatan partisipasi danakses masyarakai.
Pasa176
Arahan pemanfaatan pulau-pulau keeil dilaksanakan melalui:
a.inventarisasi data untuk perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kedl;
b.mengembangkan budidaya laut;
e.mengembangkan sarana danprasarana pendukung pariwisata
bahari dipulau-pu1au ked1 diProvinsi; dan
d.pemanfaatan dan penguasaan pulau-pulau keeil mengikuti
.pe-ratu-ran danperundangan.
BABVII
MITIGASI BENCANA
Pasa177
Penanganan mitigasi bencana diWP-3-K meliputi:
a.jenis bencana;t
b.tingkat r~siko beneana; dan
c.wilayah bencana.
Pasal78
(1)JenisBencana sebagaimana dimaksud dalamPasal77hurufa
dapatdiakibatkan karena:
a.peristiwa alarn;dan
b.perbuatan orang.
(2)TingkatresikoBencana sebagaimana dimaksud dalamPasal
77hUMbdikelompokkan menjadi:
a.resikotinggi;
b.resiko sedang; dan
c.resikorendah.
(3\Wilayah Bencana sebagaimana dimaksud dalamPasal77
hurufcmerupakan luasanWP-3-KdiwilayahProvinsiyang
diprediksi terkenadampak Bencana dalamrentang waktu
tertentuyangditentukan berdasarkan:
a.identifikasi jenisBencana;
b.pengkajian ancaman Bencana; dan
c.analisismengenai daerahyangdiprediksi terkenadampak
Bencana:.
(4)WilayahrawanBencana sebagaimana dimaksud padaayat(3)
terdiriatas:
a.daerahrawangempabumi;
b.daerahrawantsunami; dan
c.daerahrawanabrasipantai.
Pasal79
Strategi penanganan Bencana diWP-3-K Provinsi dilakukan
dengancarasebagaiberlkut:
a.penyusunan petarawanBencana meliputi lokasirawan
bencan~ dampakdanresikobencana; dan
b.penyusunan rencanastrategipenanganan Bencana diWP-3-K.
Pasal80
Arahanpengelolaan mitigasibencanaProvinsisebagaiberlkut:
a.sosialisasi daerahrawanBencana kemasyarakat;
b.membentuk jalurkoordinasi penanganan Bencana; dan
c.mempertimbangkan potensisesaraktifdiWP-3-Kpadakegiatan
pembangunan diWP-3-K.
'"86...,
BABVIII
INDIKASI PROGRAM
Pasa181
(1) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3- K Provinsi
berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan
pemanfaatan ruang.
(21Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana
zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan
penatagunaan sumber daya WP-3- K.
(3) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3- K Provinsi
dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program
pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
(4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu
pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5
(lima)tahunan.
(5) Pendanaan Indikasi program bersumber dari Anggaran
Pendapatan danBelanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau keIjasama
pendanaan.
(6) KeIja sama pendanaan investasi swasta sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(7) Prioritas pelaksanaan pembangunan WP-3-K disusun
berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan
kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan
umum pembangunan daerah.
(8) Indikasi program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BABIX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal82
(1) Untuk menjamin terselenggaranya PWP-3-K secara terpadu
dan berkelanjutan,. dil.ak.u.kan- pengawasan danfatau
pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dibidang PWP-
3-K, oleh pejabat tertentu yang berwewenang dibidang PWP-3-
-87-
Ksesuai dengan sifat pekerjaaannya dandiberikan wewenang
kepolisian khusus.
(2)Pengawasan danJatau pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang menangani bidang PWP-3-Ksesuai dengan sifat
pekeIjaan yang dimilikinya.
{3}Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat(2)berwenang:
a.mengadakan patroli/perondaan diWP-3-K atau wilayah
hukumnya; serta
b.menerima laporan yang menyangkut Perusakan Ekosistem
Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum,
danKawasan Strategis Nasional.
(4)Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pemerintah
Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan,
danIatau evaluasi terhadap pereneanaan danpelaksanaannya.
(5)Masyarakat dapat berperan serta daIam pengawasan dan
pengendalian PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
Bagian Kedua
Pengawasan
PasaI 83
{l)Pengawasan terhadap pereneanaan danpelaksanaan PWP-3-K
dilakukan seeara terkoordinasi oleh instansi terkait seSUal
dengan kewenangannya.
(2)Pengawasan seeara terkoordinasi dengan instansi terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat{l}dilakukan dalam hal:
a.pengumpulan danperolehan dokumen rencana pengelolaan; .
b.pertukaran datadaninformasi;
c.tindak lanjut laporanjpengaduan;
d.pemeriksaan sampel; dan
e.kegiatan laindaIam menunjang pelaksanaan pengawasan
WP-3-K.
(3)Pengawasan terhadap pemanfaatanwilayahpesisir danpulau ...
pulau keeil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukail
berdasarkanalokasi ruang yang telah ditetapkan dalam
-88-
Peraturan Daerah iniserta kegiatan lainseperti rehabilitasi
danmitigasi bencana diWP-3-K.
(4)Pengawasan diWP-3-K harus memperhatikan kearifan lokal.
(5)Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian
laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
Bagian Ketiga
Rehabilitasi
Pasal84
(1)Rehabilitasi dilakukan olehPemerintah Daerah danorang yang
memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung WP-3- K.
(2)Rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan WP-3- K
mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang
melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
Bagian Keempat
Pengendalian
Paragraf 1
Baku Mutu Limbah
Pasa185
(1)Dalam halpengelolaan airlimbah yang akan dibuang kemedia
lingkungan harus memenuhi standar baku mutu airlimbah
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
(2\Khusus airlimbah yang berpengaruh terhadap peningkatan
suhu airlautatau media lingkungan lainnya, batasan toleransi
deviasinya kurang lebih 3(tiga) derajat.
Paragraf2
Larangan
Pasal86
(1)Setiap Orang dilarang:
a.me1akukan kegiatan pemanfaatan ruang diWP-3-K yang
tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
b.melakukan kegiatan. budidaya yang menggunakan metode,
alatdanteknologi yang dapat merusak ekosistem diWP-3-K;
c.menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan
ekosistem terurnbu karang;
d.mengambil terumbu karang dikawasan konservasi;
-89-
e.menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau
bahan lainyang merusak ekosistem terumbu karang;
f.menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang
merusak ekosistem terumbu karang, padang lamun dan
mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik WP-3-K;
g.melakukan konversi ekosistem mangrove diKPU-BD yang
tidak mempe:rhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis
pesisir danpulau-pulau kedl;
h.menebang mangrove dikawasan konservasi untuk kegiatan
industri, pemukiman danfatau kegiatan lain;
1.melakukan penambangan pasir pada wilayah yang secara
teknis, ekologis, sosial, danbudaya menimbulkan kerusakan
lingkungan danfatau pencemaran lingkungan danfatau
merugikan masyarakat seldtarnya;
J.melakukan penambangan minyak dan gaspada wilayah
yang secara teknis, ekologis, sosial danfatau budaya
menimbulkan kerusakan lingkungan danfatau pencemaran
lingkungan dan{atau merugikan masyarakat sekitarnya;
k.melakukan penambangan mineral pada wilayah yang secara
teknis dan}atau ekologis dan}atau sosial dan}atau budaya
menimbulkan kerusakan lingkungan danfatau pencemaran
lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
1.melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan
kerusakan lingkungan danlatau merugikan masyarakat
sekitarnya; dan
m.melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan
dengan mematuhi dan menerapkan kriteria pemanfaatan
sumber daya, kaidah pengelolaan sumber daya, baku mutu
pemanfaatan sumber daya dan aturan-aturan pemanfaatan
sumner -daya.
BABX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASY ARAKAT
Bagian Kesatu
HakMasyarakat
Pasa187
(1)Dalam pemanfaatan ruang perairan diWP-3-K, masyarakat
mempunyai hakuntuk:
a.memperoleh aksesterhadap bagian perairan WP-3-Kyang
sudah diberiizinlokasidanizinpengelolaan;
b.mengetahui RZWP-3-K Provinsi;
c.memperoleh informasi berkenaan dengan pemanfaatan
ruangperairan WP-3-K;
d.memperoleh manfaat ataspelaksanaan pemanfaatan ruang
perairan WP-3-K;
e.memperoleh penggantian yanglayak ataskerugian yang
timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai
dengan RZWP-3-K Provinsi dengan caramusyawarah di
antara pihakyangberkepentingan~
f.mengajukan keberatan kepada pejabat yangberwenang
terhadap pembangunan yangtidaksesuai dengan RZWP-3-K
Provinsi;
g.mengajukan pembatalan izindanpermintaan penghentian
pembangunan yangtidaksesuai dengan RZWP-3-K Provinsi
kepada pejabat yangberwenang;
h.melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan
pencemaran, danfatau perusakan wp-3-k yangmerugikan
kehidupannya;
1.memperoleh akses informasi atas setiap kegiatan
pembangunan diwilayah pengelolaan pesisir danpulau-
pulaukedl;
].mengajukan gugatan ganti kerugian kepada
PemerintahfPemerintah Daerah danfatau pemegang izin
apabila kegiatan pembangunan yangtidaksesuai dengan
RZWP-3- KProvinsi menimbulkan kerugian; dan
k.mendapat pendampingan danbantuan hukum terhadap
permasalahan yangdihadapi dalam pemanfaatan ruang
perairan WP-3-K sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yangtugasdan
tanggungjawabnya dibidang kelautan danperikanan wajib
mensosialisasikan RZWP-3-K Provinsi melalui media informasi
danIataulangsung kepada aparat danmasyarakat.
BagianKedua.
Kewajiban Masyarakat
Pasa188
(1)Dalampemanfaatan ruangperairandiWP-3-K,masyarakat
wajib:
a.menaatiRZWP-3-K Provinsi;dan
b.memanfaatkan ruangsesuaidenganizin.
(2)Masyarakat dalampemanfaatan ruangperairan WP-3-K
berkew~iban:
a.memberlkan informasi berkenaan denganpemanfaatan
ruangperairanWP-3-K;
b.menjaga,melindungi, danmemelihara kelestarian diWP-3-
K;
c.menyampaikan laporanterjadinya bahaya,pencemaran,
danJataukerusakan lingkungan diperairanWP-3-K;
.;Q.memantau pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang
perairanWP-3-K;dan
e.melaksanakan programpemanfaatan ruangperairanWP-3-K
yangdisepakati ditingkatkelurahan ataudesa.
BagianKetiga
PeranSertaMasyarakat
Pasal89
(1)Penyelenggaraan pengelolaan WP-3-Kdilakukan oleh
Pemerintah danjatauPemerintah Daerahdenganmelibatkan
peransertamasyarakat.
(2}Peransertamasyarakat dalampenge101aan pesisirdilakukan
melalui:
a.penyusunan RZWP-3-K;
b.pemanfaatan ruangWP-3-K;dan
c.pengendalian pemanfaatan ruangWP-3-K.
(3)Pemerlntah danJatauPemerlntah DaerahdaIamperencanaan
RZWP-3-Kdapatsecaraaktifmelibatkan masyarakat.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat(3)adalahyang
terkenadampaklangsungdarikegiatanpenataanzonasi,yang
memiliki keahlian dibidangpenataan zonasi,danIalan
masyarakat yangkegiatan pokoknya dibidangpenataan
zonasi.
-92-
(5)Pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan secara
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan dengan menghormati norma agama,
kesusilaan, dankesopanan.
(6)Peran serta masyarakat dibidang zonasi WP-3-Kdapat
disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
F}Penm serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l}
dapat disampaikan secara langsung kepada Gubemur atau
kepada Gubernur melaJui KepaJa Dinas dan/atau
Bupati/Walikota.
(8}Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat,
Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan
dokumentasi zonasi WP-3-K yang dapat diakses dengan mudah
olehmasyarakat.
Pasal90
(1)Peran serta masyarakat dalam penyusunan RZWP-3- K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89ayat (2)huruf adapat
berupa:
a.memberlkan masukan mengenai:
1.persiapan penyusunan RZWP-3-K;
2.penentuan arah pengembangan WP-3-K;
3.pengidentifikasian potensi danmasalah;
4.petUmusan konsepsi RZWP-3-K; dan
5.penetapan RZWP-3-K.
b.melakukan kezja sarna dengan Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam
perencanaan RZWP-3-K.
(2)Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang WP-
3-Ksebagaimana dimaksud dalam Pasal 89ayat (2)huruf b
dapat berupa:
a.masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang WP-3-K;
b.keIja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan
ruang WP-3- K;
c.kegiatan memanfaatkan ruang WP-3-K yang sesuai dengan
kearifan lokal danrencana zonasi yang telah ditetapkan;
d.peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
pernanfaatan zona darat, ruang laut, dengan mernperhatikan
kearifan lokalsertasesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e.kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dankeamanan
sertamemelihara danmeningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan hidupdansumber dayaalam;dan
f.kegiatan investasi dalarnpemanfaatan ruangWP-3-K sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bentuk peran serta masyarakat dalarn pengendalian
pemanfaatan lUangWP-3-K sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal89ayat(2)hurufcdapatberupa:
a.masukan terkait arahan danIatauperaturan zonasi,
penzlnan, pemberian insentif dandisinsentif serta
pengenaan sanksi;
b.keikutsertaan dalarn memantau dan mengawasl
pelaksanaan RZWP-3- Kyangtelahditetapkan;
c.pelaporan kepada instansi dan/ataupejabat yang
berwenang dalarnhalmenemukan dugaan penyimpangan
ataupelanggaran kegiatan pemanfaatan ruangWP-3-Kyang
melanggar rencana zonasiyangtelahditetapkan; dan
d.pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yangdianggap tidak
sesuai dengan RZWP-3-K.
(4)Tatacaraperansertamasyarakat dalarnperencanaan RZWP-3-
Ksebagaimana dimaksud padaayat(1\dilaksanakan dengan
cara:
a.menyarnpaikan masukan mengenai arahpengembangan,
potensi danmasalah, rumusan konsepsijrancangan RZWP-
3-Kmelalui mediakomunikasi danIatauforumpertemuan;
dan
b.keIjasarnadalarnperencanaan RZWP-3-K sesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tatacaraperansertamasyarakat dalampemanfaatan ruang
WP-3-Ksebagaimana dimaksud padaayat(2)dilaksanakan
dengan cara:
a.menyarnpaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan
ruangWP-3-K melalui mediakomunikasi danjatauforum
pertemuan;
b.keIjasarnadalarnpemanfaatan ruangWP-3-K sesuaidengan
ketentuan peraturan pelUndang-undangan;
-94-
c.pemanfaatan ruang WP-3-K sesuai dengan RZWP-3-K yang
telah ditetapkan; dan
d.penataan terhadap izinpemanfaatan ruang WP-3-K.
(6)Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang WP-3-Ksebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan dengan cara:
a.menyampaikan masukan tel"kait aI'ahan dan/atau pel"atul"an
zonasi, perizinan, pemberian insentif dandisinsentif serta
pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
b.memantau danmengawasi pelaksanaan RZWP-3-K;
c.melaporkan kepada instansi dan(atau pejabat yang
berwenang dalam halmenemukan dugaan penyimpangan
atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang WP-3- Kyang
melanggar RZWP-3- Kyang telah ditetapkan; dan
d.mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai
dengan RZWP-3-K.
(7)Tata caraperan serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BABX1
PEMBERDAY AANMASYARAKAT