Apa norma yang terkandung dalam Pasal 26 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 3 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA, khususnya BAB VII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 26, memuat:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Januari 2017
Plt. BUPATI KLATEN,
Cap
 ttd
SRI MULYANI
Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2016) 
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERAPI
UMUM
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten yang telah berubah bentuk badan hukum
menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan menyesuaikan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perusahaan Umum atau disingkat perum
ini adalah perusahaan unit bisnis daerah yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh
pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang
baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip
pengolahan perusahaan.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum “TIRTA MERAPI” yang disebut juga PDAM “TIRTA
MERAPI” ini merupakan salah satu unit usaha milik daerah Kabupaten Klaten yang bergerak
dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum yang diawasi dan dimonitor oleh unsur
pemerintahan daerah. Perumda “TIRTA MERAPI” mempunyai tugas pokok pelayanan umum
kepada masyarakat, dimana dalam menjalankan fungsinya Perumda diharapkan mampu
membiayai dirinya sendiri ( self financing ) dan harus mampu mengembangkan tingkat
pelayanannya. Salah satu misi dari PDAM
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL