Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 10 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 10 Tahun 2018 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA , pada BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN, Pasal 3 menjelaskan:

Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut : 
Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) setiap 
bulan ; 
Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 350.000, - (tiga ratus lima p uluh ribu 
rupiah) setiap bulan ; dan 
Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 250.000, - (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan . 
Dalam hal Kepala Desa belum menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang besaran 
tunjangan Staf P erangkat Desa , besaran tunjangan Staf Perangkat Desa paling 
tinggi sebesar Rp. 125.000, - (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan . 
Dalam hal Kepala Desa belum menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
tunjangan BPD , besaran tunjangan BPD sebagai berik ut : 
Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 1 .200.000, - (satu juta dua ratus ribu 
rupiah) setiap bulan ; 
Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp . 750.000, - (tujuh ratus lima puluh 
ribu rupiah) setiap bulan ; 
Sekretaris BPD pal ing tingg sebesar Rp. 650.000, - (enam ratus lima puluh ribu 
rupiah) setiap bulan ; dan 
Anggota BPD paling tinggi sebesar Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) setiap 
bulan. 
Besaran tunjangan P emegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa paling tinggi 
sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rup iah) setiap bulan . 
Besaran tunjangan Koordinator P elaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, 
terdiri dari : 
5 
Koordinator P elaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa paling tinggi sebesar 
Rp. 850.000, - (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ; 
Pelaksana Kegiatan paling tinggi sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) 
setiap b ulan/kali , disesuai kan dengan waktu pelaksanaan atau banyaknya 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan ; dan 
Bendahara Desa yang diangkat dari staf pada Urusan Keuangan paling tinggi 
sebesar Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, 
sedangkan Bendahara Desa yang diangkat dari warga desa bersangkutan yang 
dipandang mampu paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus 
ribu rupiah) setiap bulan. 
Besaran tunjangan Pengelola Aset Desa, terdiri dari : 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa paling tinggi sebesar Rp. 750.000, - 
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ; 
Pembantu Pengelola Aset Desa paling tinggi sebesar Rp. 600 .000, - (enam ratus 
ribu rupiah) setiap bulan ; dan 
Petugas/Pengurus Aset Desa paling tinggi sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu 
rupiah) setiap bulan.