Menurut PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010, apa isi dari Pasal 25?
Pasal Pasal 25 dalam PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Nomor 40 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, pada BAB IV - PENYU SUNAN RAN CAN GAN APBDesa, menyatakan:

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan 
oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. 
(2) Hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan paling lama 20 (dua 
puluh) hari kerja kepada Kepala Desa. 
(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaks ud, 
Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi 
Peraturan Desa. 
Pasal26 
(1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa 
bersama BPD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 
(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati 
membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakun ya pagu ABPDesa 
tahun anggaran sebelumnya. 
(3) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(4) Paling lama 7 ( tujuh) hari setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala 
Desa harus memberhentikan pelaksanaa n Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa 
bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud. 
(5) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Peraturan 
Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa. 
(6) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
BABV 
PELAKS ANAAN APBDesa 
Bagian Pertama 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Pasa1 27 
(I) Semua pendapatan desa dilaksan akan melalui rekening kas desa. 
(2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka 
pengaturannya diserahkan kepada Kabupaten. 
(3) Program kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan 
wajib dicatat dalam APBDesa; 
(4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat {I) harus didukung oleh bukti yang 
lengkap dan sah. 
(5) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang 
dan tanggungjawabnya. 
(6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan 
Desa.