Apa substansi hukum dari Pasal 9 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014?
Materi muatan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, khususnya BAB VI - SANKS I, Pasal 9, adalah:

dan ayat (5); 
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih 
dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun 
anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya. 
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih 
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, 
penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. 
(4) Dalam hal sampai dengan minggu pert.a.ma bulan Juli tahun anggaran 
berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih 
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi 
sisa Dana Desa di RKUD. 
(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnyal BABV 
PELAPORAN DANA DESA