Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 62 Tahun 2017 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 62 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PARKIR, PAJAK, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(i) Dalam pelaksanaan peiaporan data transaksi secara 
elektronik, guna rnenentukan besarnya pajak yang 
harus dibayar oleh wajib pajak, Wajib Pojak 
berkewajiban: 
a. memberikan 
dibutuhkan setiap 
dengan 
dengan fakta yang ada; data elektronik yang 
sebenar-benarnyai sesuai 
9 
b. menJaga dan memelihara dengan baik alat atau 
sistem perekam data transaksi usaha yang 
ditempatkan pada usaha Wajih Pajak; 
c. menyimpan data transaksi usaha berupa bill 
pcmbayarai, harga tanda roasuk/tikct/karcis 
untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; 
d. menyampaikan data transaksi usaha yang 
seben::;ir-benarnya sesuai transaksi usaha real yang 
dilakukan yang dilampirkan pada SJYI'PD atau e­
SPTPD; 
e. melaporkan dalam jangka waktu paling lama i x 
24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat 
atau s1stem perekam data t.ransaks .i usaha yang 
mengalami kerusakan kepada Badan Pendapatan; 
f. memberikan kemudahan kepada Badan 
Pendapatan dalam pelaksanaan secara elektronik 
seperti menginstall/ memasang/ menghubungkan 
perangkat dan sistem informas1 pengawasan data 
transaksi pembayaran pajak di tempat 
usaha/ outlet \Vajib Pajak; 
g. memberikan informasi mengenai merk/type, 
sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat 
dan sistem, serta informasi lain y~ng terkait 
dengan sistem data transaksi pembayaran yang 
dimiliki W ajib Pajak. 
h. hotel dan restoran wajib rnelaporkan jumlah harian 
pendapatan sesuai dengan s1stem aplikasi android. 
1. Petunjuk teknis penggunaan sistem aplikasi 
android diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi. 
10 
(2) Dalam pdaksanaan pelaporan data transaksi secara 
elektronik, guna menentukan besarnya pajak yang 
harm~ dibayar oleh wajib pajak, Sadan Pendapatan 
berke,1ajiban: 
a. menjaga kerahasiaa.Il setiap data transaksi usaJ1a 
Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan 
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah; 
h. membangun dan menyediakan jaringan; 
c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan 
mcme1ihara perangkat pelaporan tra.:.-isaksi secara 
elektronik dcngan biaya dari Anggaran Pendapatan 
clan Belanja Daerah; 
d_ menjamin tidak terjadi kerusakan atau 
terganggunya perangkat dan sistem data transaksi 
pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas 
peiaksanaan Pelaporan rransaksi secara elektronik; 
e. melakukan tindaka.n administrasi perpajakan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang ­
Undangan Pajak, apabila terjadi kerusakan pada 
alat atau sistem perekam data transaksi usaha 
sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya 
pelapora.n transaksi secara elektronik: 
f. menyimpan d::it:¼ transaksi usaha WFijih PajFik pi=ida 
database Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 
(lima) tahun. 
(3) Wajib pajak. wajib melak.sanak.an ketentuan 
sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 4a dan Pasal 6 
ayat (1 ). 
7. ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga PasaJ 10 
berbunyi sebagai berikut: 
PasaJ 10 
( 1) Barang siapa melanggar ketentuan dalarn Pasal 9 ayat 
(l} da..'1 ayat {3} dikenak an sanksi administratif. 
11 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penghentian sementara kegiatan; 
d. penghentian tetap kegiatan; 
e. pencabutan sementara izin; 
f. pencabutan tetap izin; 
g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banyuwangi. 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada tanggal ~ Dt½etu W a.../) '7 
SEKRETARIS DAERAH 
~~-~ 
· · · ANYUW ANGI /' 4,,.. , 
JI· ~ - • 
/,i 1----- -
1/ 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 0ol..