Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 14 Tahun 2016 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jayapura. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Jayapura. 
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD 
adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penggangga ran yang berisi Program, kegiatan 
dan anggaran SKPD. 
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD 
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah. 
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 
merupakan dokumen yang memuat Pendap atan dan Belanja setiap SKPD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. 
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 
persediaan. 
6 
 18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban 
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih 
dan sanitasi, pangan, sandang, pelaya nan kesehatan dan penampungan serta 
tempat hunian sementara. 
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 
oleh faktor alam dan/ atau faktor no n alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiw a manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 
22. Bencana yang disebabkan faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 
berupa gempa bumi, tsunami, gunung mele tus, banjir, kekeringan, angin topan, 
dan tanah longsor. 
23. Bencana yang disebabkan faktor non alam sebagaimana adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain 
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit dan 
kebakaran. 
24. Bencana yang disebabkan faktor manusia sebagaimana adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau serangk aian peristiwa yang diakibatkan oleh 
manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas 
masyarakat, dan teror. 
25. Statatus Keadaan Darurat Bencana adal ah suatu keadaan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat. 
26. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat petensi bencana, 
yang merupakan peningkatan eskalasi an caman yang penentuannya didasarkan 
atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul 
Kepala BPBD. 
27. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelematan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 
28. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana 
penanganan darurat bersifat sementara/p ermanen (berdasarkan kajian teknis 
dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasana vital serta kegiatan social ekonomi masyarakat se gera berfungsi, yang dilakukan sejak 
berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan 
rekonstruksi dimulai. 
29. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana. 
30. Badan Penanggulangan Bencana Daer ah yang selanjutnya disingkat BPBD 
adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana daerah. 
7 
 31. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia 
dan yang secara langsung maupun tida k langsung menderita akibat bencana. 
32. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu Sistem dalam penanganan 
bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BPBD 
memiliki kemudahan akses berupa fu ngsi komando untuk memerintahkan 
sector/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan. 
33. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD 
sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana 
dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BPBD terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor. 
 
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat dan 2 pasal yakni ayat 
(3 a) dan Pasal 3 A dan Pasal 3 B diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :