Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 12 Tahun 1945 tentang PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM, pada BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM, Pasal 18 menjelaskan:

(1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata wajib: 
a. menjag a kelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan ; 
b. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta 
potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan 
jasanya; 
c. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari 
pelaksanaan kegiatan usahanya; 
d. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi 
izin usaha penyediaan jasa wisata dengan memberikan 
laporan yang akurat dan bertanggung jawab ; 
e. menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan 
pengelola an sampah dengan prinsip yang ramah 
lingkungan ; dan 
f. menjaga dan menghormati norma agama adat istiadat, 
budaya dan nilai -nilai yang tertanam pada masyarakat 
setempat. 
(2) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata wajib melakukan 
pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan dengan upaya: 
a. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ; 
16 
 b. pencadangan sumber daya alam dan/atau; 
c. pelestarian fungsi atmosfer. 
(3) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan 
melindungi sumber daya alam, dan memanfaatkan secara lestari 
sumber daya alam disekitar obyek wisata alam. 
(4) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 
dikelola dalam jangka waktu tertentu. 
(5) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2) huruf c meliputi: 
a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 
b. upaya perlindungan lapisan ozon; 
c. upaya perlindungan terhadap hujan asam; dan 
d. upaya perlindungan air tanah 
(6) Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata wajib: 
a. melakukan kegia tan usaha penyediaan sarana wisata 
sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 (satu) 
bulan setelah izin diterbitkan; 
b. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta 
pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan 
sarana wisata; 
c. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan 
merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin 
usaha penyediaan sarana wisata termasuk pengelolaan 
limbah dan sampah; 
d. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk 
untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, 
evaluasi, dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan 
sarana wisata; 
e. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang 
memanfaatkan sarana milik pemerintah; 
f. merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata 
paling lama 6 (enam) bulan setelah izi n usaha penyediaan 
sarana wisata diterbitkan; 
 
17 
 g. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan 
pariwisata alam, serta masyarakat setempat didalam 
melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana 
wisata sesuai dengan izin yang diberikan; 
h. membuat laporan kegiatan izin usaha penyediaan sarana 
wisata secara periodik kepada Wali Kota ; dan 
i. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan 
dari rencana karya tahunan.