Apa yang diatur dalam PERATURAN  WALIKOTA  PADANG PANJANG Nomor 26 Tahun 2018 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN  WALIKOTA  PADANG PANJANG Nomor 26 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, BAB II - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing -masing Perangkat 
Daerah ; 
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan 
Kota Padang Panjang ; 
c. menyusun program kerja setiap tahun; 
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap t ahun; 
f. bertanggung jawab kepada Walikota; 
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota; 
h. menyusun Data Terpilah Perempuan dan anak; 
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing -masing instansi; 
j. menetapkan Tim Driver sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 
untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; 
k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; 
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point serta pokja 
data di masing -masing Perangka t Daerah ; dan 
m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Walikota.