Apa yang diatur dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 29 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 29 Tahun 2017 tentang PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Wallkota lnl yang dimaksud dengan : 
L Daerah adalah Kota Madiun. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madlun. 
3. Walikota adalal'I Wallkota Madiun. 
4. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dlsingkat BLUD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Llngkungan Pemerlntah 
Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah dan cllbentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyedlaan barang 
dan/atau jasa yang dljual tanpa mengutamakan mencarl 
keuntungan, dan dalam melakukan keglatannya didasarkan 
pada prlnslp efisiensi dan produktifitas. 
-3-
Pusat Kesehatan Masyarakat dertgan jarlngannya, yang 
selanjutnya dlsebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis 
Dlnas Kesehatan dan Ketuarga Berencana yang 
bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas 
pembangunan kesehatan di wllayah keljanya, mellputl, 
Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas 
Pemoantu dan Puskesmas Kelillng. 
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala pada maslng-masing 
PUskesmas selaku plmpinan Badan L.ayanan Umum Daerah 
Puskesmas. 
7. Surplus Anggaran BLUD adalah sellslh leblh antara reallsasl 
pendapatan dan realisasl blaya BLUD pada satu tahun 
anggaran. 
BABil 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal2 
Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD dlmaksudkan untuk 
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. 
Tujuan Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD untuk 
kepada mendukung kegiatan pelayanan kesehatan 
masyarakat 
BABm 
PEMANFAATAN