Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN BUPATI BOLAAN G MONGONDOW SELATAN Nomor 5' Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BOLAAN G MONGONDOW SELATAN Nomor 5' Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGALOKASlAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI, BAB IV - PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, Pasal 9 berbunyi:

(1) Penggun aan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan operasional pemerintah 
Desa sebagaimana dmaksud pasal 8 huruf a, dalam Peraturan Bupati ini, 
meliputi kegiatan rutin pemerintahan Desa sebagai berikut : 
a. Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa; 
b. Tun jangan Penjabat Sangadi; 
c. Insentif Rukun Tetangga; 
d. Operasional Badan Permusyawaratan Desa; 
e. Honorarium Bendahara Desa; 
f. Kebutuhan Alat Tulis Menulis Kantor; 
g. Biaya Perjalanan Dinas; 
h. Biaya Konsumsi Rapat; 
1. Biaya Pemilihan Sangadi Antar Waktu bagi Desa yang akan 
melaksanakan Pemilihan Sangadi Antar Waktu; 
J. Pakaian Dinas Sangadi dan Perangkat Desa; 
k. Biaya perbaikan dan perawatan kendaraan dinas Sangadi; dan 
I. Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan operasional 
pemerintahan Desa. 
(2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan 
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b dalam 
Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan yang telah direncanakan dalam 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dibahas bersama dengan Sadan 
Permusyawaratan Desa. 
(3) Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional 
pemerintahan, kegiatan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas prinsip 
prioritas kegiatan sesuai dengan kemampuan dana yang ada. 
(4) Bahwa prioritas penggun aan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dan 
pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut: 
a. Pembangunan jam ban keluarga; 
b. Pembangunan rumah layak huni; 
c. Pengadaan lampu jalan (Sollarcell); 
d. Pengadaan buku perpustakaan desa; dan 
e. Honor Guru PAUD, Guru Ngaji dan Guru Sekolah minggu . 
(5) Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
peruntukannya dan mengacu pada tata cara pertanggungjawaban dan 
transfer ke Desa yang diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati, 
(6) Besaran Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa serta Anggota 
Sadan Permusyawaratan Desa diatur melalui Peraturan Bupati. 
BABV 
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA