Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 2 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Nomor 2 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU, Pasal 7 menetapkan:

(1)Setiap kapal angkutan sung ai dan danau wajib :
a.memenuhi persyar atan teknis/kelaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
b.memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis
prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
c.memiliki awak kapal sesuaidengan ketentuan persyaratan
pengawakan untukkapalsungaidan danau;
d.memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik
bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang
dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang
berlaku;
e.mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama
kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah
dibaca dari samping kiri dan kanan kapal;
f.mencantumkan informasi /petunjuk yang diperlukan
dengan menggunakan bahasa Indonesia.
(2)Setiap Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT 7)
yang dioper asikan hanya di perairan sungai dan danau,
dilakukan :
a.pengawasan keselamatan kapal;
b.pengukuran kapal;
c.penerbitan pas perairan daratan;
d.pencatatan kapal dalam buku registrasi pas perairan
daratan;
e.pemeriksaan konstruksi kapal;
f.pemeriksaan permesinan kapal;
g.penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
h.penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan
i.pemberian izin trayek.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 )
dilakukan oleh Bupati melaluiDinas Perhubungan Kabupaten .