Apa substansi hukum dari Pasal 73 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB III - KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB, Pasal 73, adalah:

(1) Proses penerbitan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan gedung meliputi penilaian dokumen rencana
teknis, perhitungan retribusi IMB dan penerbitan dokumen IMB bangunan
gedung.
(2) Proses penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada
meliputi :
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis
terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan ;
b. dalam haldokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana
konstruksi dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, berkas
permohonan IMB dikembalikan kepemohon dengan dilengkapi
keterangan perbaikan rencana teknis dansurat pemberitahuan hasil
penilaian dokumen rencana teknis; dan
c. dalam haldokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan
secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen rencana
teknis dansurat persetujuan dokumen rencana teknis.
(3) Dalam hal bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, Tim
Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan
dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang bangunan
gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.
(4) Dalam hal bangunan gedung untuk kepentingan umum, Tim Teknis
DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf aberanggotakan
TABG yang dipilih dandiberi tugas oleh Dinas PUPR.
(5) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (4)melakukan pengkajian
terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:
a. fungsi bangunan gedung;
b. klasifikasi bangunan gedung;
c. persyaratan tata bangunan;
d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.
(6) Format surat pemberitahuan basil penilaian dokumen rencana teknis dan
surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada
huruf bdan huruf dtercantum dalam Lampiran Iyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
(7) DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMBatas dokumenrencana teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e.
(8) Nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD).
(9) Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan buktipembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)kepada DPMPTSP.
(10) DPMPTSP mengesahkan dokumen rencana teknis dan menerbitkan
dokumen IMB.
(11) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor
Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (8)dan ayat (9)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.