Apa substansi hukum dari Pasal 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor MOR Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, khususnya , Pasal 19, adalah:

(1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan 
adalah untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas 
pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di 
Puskesmas dan UPT. Labkesda. 
(2) Sasaran penetapan besaran tarif layanan ditujukan 
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan 
mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan 
kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing 
pelayanan sejenis. 
(3) Komponen tarif layanan kesehatan dan pelayanan 
lainnya terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan. 
(4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya 
satuan (Unit Cost) per jenis pelayanan, meliputi biaya 
bahan habis pakai (BPH) dasar, biaya operasional, 
biaya pemeliharaan, dan biaya investasi riil yang 
dikeluarkan sebagai biaya langsung ( variable cost) 
untuk penyedia an pelayanan. 
(5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa 
pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya 
dan tenaga prof esional pelaksananya. 
(6) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
14. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus 
sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: