Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 21 Tahun 2017 pada Pasal 18?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK Nomor 21 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 
 3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 
 
 
3 
 4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia 
Nomor 47 00); 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009 -2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 86 ); 
4 
 
 
10. Perat uran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Rencana Pe mbangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat T ahun 2005 -2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 
Tahun 2008 , Tambahan Lembara n Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 45 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah P rovinsi Jawa Barat Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 87 E); 
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 
Tahun 201 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 
Nomor 25 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 160 Seri E ); 
 12. Peraturan Daerah Ko ta Depok Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 
Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2015 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Depok Nomor 92 ); 
13. Peraturan D aerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 20 16 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Depok Tahun 20 16-2021 (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 20 16 Nomor 7 ); 
 
 
 
5 
 Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 
Dan 
 WALI KOTA DEPOK 
 MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2016 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 – 2021 . 
 
 Pasal I 
 Beberapa keten tuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah 
Kota Depok Nomor 07 Tahun 20 16 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depo k 
Tahun 2016 – 2021 (Lemba ran Daerah Kota Depok Tahun 2016 
Nomor 7 ) diubah sebagai berikut : 
 1. Ketentuan BAB IV Pasal 4 Sistematika pada: 
a. BAB I : PENDAHULUAN 
Memuat Latar Belakang, A sumsi Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P -RPJMD) Kota 
Depok Tahun 2016 -2021, Landasan Hukum, Hubungan 
Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan, Maksud da n 
Tujuan. 
b. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA 
DEPOK 
Memuat evaluasi pembangunan daerah terhadap kinerja 
keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan 
masa lalu dan kerangka pendanaan . 
c. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 
Memuat visi dan mi si pemerintah daerah untuk kurun 
waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran dari 
misi tersebut. 
 
 
 
6 
 d. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan 
Daerah, program pembangunan daerah dan indikator 
kinerja serta tahapan pencapaian. 
e. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM 
PEMBANGUNAN DAERAH 
Menjelaskan hubungan antara kebijakan umum yang 
berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi 
yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja dan 
program pembangunan daerah. 
f. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS 
DAN PENDANAAN 
Menjelaskan rencana program prioritas serta kebijakan 
keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan 
pendanaan selama 5 (lima) tahun . 
g. BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH 
Memuat indikator kinerja d aerah yang memberi gambaran 
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi 
Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, dalam memenuhi kinerja pada 
aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Ukuran 
keberhasilan ditunjuk an dari akumulasi pencapaian 
indik ator outcome program pembangunan daerah setiap 
tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada 
akhir priode RPJMD dapat dicapai. 
diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Daerah ini. 
 
 2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu bab dan satu 
Pasal yaitu Bab VIA dan Pasal 6A, yang berbunyi :