Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 9 Tahun 2016 pada Pasal 11?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUDUS Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2016, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

(1)Pencairan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan dalam 2 (dua)
tahap.
(2)Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a.Tahap Kesatu, paling banyak sebesar 50% (lima
puluh persen) dari total pagu anggaran yang
ditetapkan oleh Bupati diberikan setelah APBDesa
ditetapkan; dan
b.Tahap Kedua, sebesar total pagu anggaran dikurangi
pencairan Tahap Kesatu, setelah melaporkan
realisasi penggunaan dana Tahap Kesatu paling
kurang sebesar 50% (lima puluh persen) .
-5-
(3)Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana Tahap
Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
meliputi:
a.surat permohonan pencairan dana kepada Bupati
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desasebanyak 5 (lima) rangkap masing -masing
dilampiri dengan:
1.surat pernyataan dariKepala Desa bahwa aparat
pemerintah desa yang menerima penghasilan
masih aktif bekerja dan tidak diberhentikan atau
habis masa kerjanya sesuai peraturan
perundang -undangan yang berlaku;
2.surat pernyataan kesanggupan menyam paikan
laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dari
Kepala Desa;
3.surat pernyataan bertanggungjawab penuh
secara formal maupun materiil dari Kepala Desa
atas pelaksanaan dan penggunaan ADD;
4.surat rekomendasi Camat; dan
5.foto copy Rekening Kas Desa.
b.kuitansi ;
c.Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran
berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap beserta
Rencana Anggaran Biayanya ;
d.Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD
tahun anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua)
rangkap; dan
e.Keputusan Kepala Desa tentang Penunju kan Bank
Umum untuk penempatan Rekening Kas Desa
sebanyak 2 (dua) rangkap.
(4)Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Camat, dengan
ketentuan sebagai berikut :
a.dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan
dan/atau kekurangan, berkas permohonan
dikembalikan ke Kepala Desa untuk diperbaiki
dan/atau dilengkapi ; dan
b.dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai
dengan ketentuan, maka Camat membuat daftar
rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa untuk
disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
(5)Kepala Dinas Pemberdayaan Masyara kat dan Desa
setelah menerima permohonan pencairan dana dari
Camat selanjutnya mengecek kelengkapan berkas
administrasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.dalam hal hasil pengecekan administrasi masih
terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas
permohonan dikembalikan kepada Camat untuk
diperbaiki dan/atau dilengkapi ; dan
-6-
b.dalam hal hasil pengecekan administrasi sudah
lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan
proses pencairan dana kepada Badan Peng elolaan
Pendapatan , Keuangan dan Aset Daerah.
(6)Badan Pengelolaan Pendapatan , Keuangan dan Aset
Daerah memproses pencairan sesuai ketentuan
perundang -undangan yang berlaku setelah menerima
pengajuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b.
(7)Badan Pe ngelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah mentransfer pencairan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) ke Rekening Kas Desa.
(8)Dalam hal Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah sudah mentransfer dana dari Rekening
Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, maka
memberitahukan kepada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
2.ketentuan Pasal 1 5diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :