Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI PASER Nomor 44 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PASER Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, pada BAB III - TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 8 menjelaskan:

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ,terdiri
dari:
KepalaBadan;
Sekretariat , membawahkan:
1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2.Subbagian Umum danKepegawaian .
Bidang Mutasi ASN, membawahkan:
1.Subbidang Mutasi Jabatan ASN; dan
2.Subbidang Kepangkatan dan Pensiun.
Bidang Diklat, Pengembangan dan Pembinaan ASN, membawahkan:
1.Subbidang Pendidikan dan Pelatihan ASN; dan
2.Subbidang Pengembangan, Pembinaan, Kesejahteraan dan Kedudukan
Hukum ASN.
Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
1.Subbidang Data Dokumentasi dan Tata Naskah Kepegawaia n; dan
2.Subbidang Data dan Pengelolaan Informasi Kepegaw aian.
Kelompok Jabatan Fungsional.
BaganStruktur organisasi B adan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
tercantum pada lampiran I II,yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupatiini.
Bagian Keempat
BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pasal9
Susunan Organisasi BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri
atas:
Kepala Badan;
Sekretariat, membawahkan:
1.Subbagian Perencanaan Program;
2.Subbagian Keuangan ; dan
3.SubbagianUmum.
Bidang Anggaran, membawahkan:
1.Subbidang Belanja Langsung; dan
2.Subbidang Belanja Tidak Langsung.
Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
1.Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
2.Subbidang Administrasi Perbendaharaan.
Bidang Akuntansi, membawahkan:
1.Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
2.Subbidang Akuntansi Aset Daerah.
Bidang AsetDaerah, membawahkan:
1.Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi ;
2.Subbidan g Pemanfaatan Aset; dan
3.Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset.
Kelompok Jabatan Fungsional.
6(2)BaganStruktur organisasi BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tercantum dalam lampiran I V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dariPeraturan Bupatiini.
Bagian Kelima
Badan Pendapatan Daerah
Pasal10
Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah ,terdiri atas:
KepalaBadan;
Sekretariat, membawahkan:
1.Subbagian Perencanaan Program;
2.Subbagian Keuangan ; dan
3.Subbagian Umum.
Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:
1.Subbidang Perencanaan Pendapatan dan penyuluhan;
2.Subbidang Pengembangan dan Pengkajian; dan
3.Subbidang Pengendalian dan Pemeriksaan.
Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan:
1.Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
2.Subbidang Pengolahan Data; dan
3.Subbidang Penetapan dan Penilaian.
Bidang Perhitungan, Penagihan dan Keberatan, membawahkan:
1.Subbidang Perhitungan dan Verifikasi;
2.Subbidang Penagihan dan Keberatan; dan
3.Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
Bidang Dana Perimbangan dan Lain -lain Pendapatan Daerah,
membawahkan:
1.Subbidang Bagi Hasil Pajak;
2.Subbidang Bagi Hasil B ukan Pajak; dan
3.Subbidang Lain -lain Pendapatan Daerah.
Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum pada
lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatiini.
BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal11
Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Inspektorat danBadanDaerah
yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu dapat ditetapkan
jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan perundang -undangan.
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional
dengan jumlah, jenis dan jenjangnya berdasarkan norma, standar,
prosedur dan krit eria yang ditetapkan pemerintah.
Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai
dengan kebutuhan dan keahliannya masing -masing yang dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspekturdan K epala
BadanDaerah.
7BAB VI
TATA KERJA
Pasal12
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala dan pejabat struktural
padaInspektorat danBadan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal .
Inspektur dan Kepala Badan Daerah wajib memberikan bimbingan,
petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan bawahannya
dalam pelaksanan t ugas dan fungsi .
Inspektur danKepala Badan Daerah , wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan fungsí kepada B upati melalui Sekretaris Daerah .
Inspektur wajib menyampaikan langsung laporan pelaksanaan tugas dan
fungsí kepada Bupati, dan kepada Sekretaris Daerah menyampaikan
pertanggungjawaban Administratif dalam hal Keuangan dan Kepegawaian.
Pasal13
Inspektorat danBadan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat
mengadakan hubungan kerjadengan instansi laindalamrangka optimalisasi
dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.