Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI Nomor 62 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI Nomor 62 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN, pada BAB 
I - V, Pasal 8 menjelaskan:

(1) 
 
Pencairan 
b
antuan keuangan dilakukan setelah ada permohonan
 
pencairan dari 
Pemerintah Desa.
 
(2) 
 
Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 
disampai
kan 
kepada 
Bupati melalui Dinas 
P
emberdayaan Masyarakat dan Desa
 
untuk 
dilakukan verifikasi.
 
(3) 
 
Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 
Dinas 
P
emberdayaan Masyarakat dan Desa
 
dapat membentuk 
Tim Verifikasi 
dengan
 
Keputusan K
epala 
D
inas
.
 
7
 
 
(4) 
 
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 
(2) 
dituangkan dalam 
rekomendasi pencairan dan disampaikan kepada
 
Badan Keuangan Daerah
 
untuk dilakukan pencairan.
 
(5) 
 
Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai,
 
Badan 
Keuangan
 
Daerah
 
mencairkan dana bantuan keuangan 
ke rekening
 
Pemerintah 
Desa penerima.
 
(6) 
 
Pencairan b
antuan keuangan 
sebagai
mana dimaksud
 
pada ayat (5) dilakukan 
dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
 
atau p
e
mindah
 
bukuan dari 
rekening kas umum daerah ke reke
ning kas
 
Pemerintah Desa penerima.
 
(7) 
 
Pencairan b
antuan keuangan sebagaimana dimaksud
 
pada ayat (5
) dapat 
dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai
 
kemampuan keuangan daerah.