Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPA TI MUNA BARAT Nomor m Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN BUPA TI MUNA BARAT Nomor m Tahun 2014 tentang Pemb entukan Kabupat en Muna Barat di Provinsi Sula wesi, pada , Pasal 3 menjelaskan:

( 1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip­ 
prinsip: 
a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan 
seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan; 
b. Kebutuhan priritas, dengan mendahulukan 
kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih 
dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; 
c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan 
hale asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 
d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan 
kreatifitas masyarakat; 
e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa 
mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan 
pendayagunaan sumberdaya alam Desa, 
mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan 
warga Desa dan kearifan lokal; dan 
f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan 
kenyataan karatristik geografis, sosiologis, antropologis, 
ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan 
atau perkembangan dan kemajuan Desa. 
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana 
desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam lampiran Pedoman Umum 
Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk 
menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan 
Kewenangan Hale Asal Usul dan Kewenangan Lokal Beskala 
Desa yang dibiayai oleh Dana Desa. Pasal 2 BAB II 
TUJUAN DAN PRINSIP PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 17. ~~aran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
d1sm~t APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemenntahan Desa. 
18. Peratur~ Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan 
yang d1te~pkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, 
peningkatan kualitas hid up manusia serta 
penanggulangan kemiskinan prioritas penggunaan Dana 
Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan 
Pembangunan Desa, yang meliputi : 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk 
pemenuhan kebutuhan: 
1. Lingkungan pemukiman; 
2. Transportasi; 
3. Energi;dan 
4. Informasi dan komunikasi. 
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar 
untuk pemenuhan kebutuhan : 
1. Kesehatan masyarakat; dan 
2. Pendidikan dan kebudayaan. Pasal 6 Bagian Kedua 
Bidang Pembangunan Desa (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
sebagaimana dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, 
anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan 
diputuskan melalui musyawarah Desa. 
(2) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) harus menjadi acuan bagi 
penyusunan RKP Desa dan APBDesa. 
(3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam Peraturan Desa. 
(4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagimana dimaksud 
pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh 
Pemerintah desa diruang publik atau ruang yang dapat 
diakses masyarakat Desa. Pasal 5 Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Beskala Desa dan Penggunaan dana Desa 
di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dfalam pasal 2, 
Dana Desa diprioritaskan untuk mebiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pasal 4 BAB III 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
Bagian Kesatu 
Umum 
t: 
• t • Desa dalam perencanaan program dan kegiatan 
pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat 
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat 
perkembangan kemajuan Desa, meliputi : 
a. Desa Tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal 
memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada : 
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasaran dasar; dan 
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, 
distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya 
mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian 
berskala produktif, usaha ekonomi pertanian ·untuk 
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan. 
b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan 
pembangunan Desa pada 
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana 
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 
mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian 
berskala produktif, usaha ekonomim untuk ketahanan 
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan 
kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan 
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta 
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan 
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung 
pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap 
pelayanan sosial dasar dan lingkungan. Pasal 7 c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk 
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi : 
1. Usaha ekonomi pertanian bersakala produktif untuk 
ketahanan pangan; 
2. Usaha ekonomi pertanian bersakala produktif yang 
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi 
dan pemasaran; dan 
3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang 
difokuskan pada kebijakan satau desa satu produk 
unggulan yang meliputi aspek prooduksi, distribusi, 
dan pemasaran. 
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk 
pemenuhan kebutuhan : 
1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 
2. Penanganan bencana alam; 
3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 
4. Pelestarian lingkungan hidup. 
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai 
dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam 
Musyawarah Desa. 
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan 
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, ditujukan untuk 
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa 
dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri 
sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan 
meliputi : 
a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 
Desa; 
b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa; 
c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 
d. Pengembangan sistem informasi Desa; 
e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar 
dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan 
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat 
marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang 
disabilitas; 
f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestariaan lingkungan 
hid up; 
g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, 
penanganan bencana alam serta penanganan kejadian 
luar biasa lainnya; 
h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi 
produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan / atau 
BUMDesa Bersama; 
i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh lelompok 
masyarakat, koperasi, dan / atau lembaga ekonomi 
masyarakat Desa lainnya; 
j. Pengembangan kerja sama an tar Desa dan kerjasama 
Desa dengan pihak ketiga; dan 
k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya 
yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan 
ditetapkan dalam musyawarah Desa. Pasal 8 Bagian Ketiga 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat c. Desa Maju dan / atau Desa mandiri memprioritaskan 
kegiatan pembangunan pada : 
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
infrastruktuk ekonomi serta pengadaan sarana 
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 
mendukung perluasan / ekspansi usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk 
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan; dan 
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta 
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan 
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung 
peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat 
Desa terhadap pelayanan soaial dasar dan lingkungan. 
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, 
dilakukan dengan mempertimbangkan tipologi Desa 
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, 
meliputi : 
a. Desa Tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal 
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang 
meliputi : 
1. Pembentukan usaha ekonomi warga / kelompok dan 
BUMDesa / BUMDesa Bersama dan / atau lembaga 
ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian 
akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran bagi usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan; dan 
2. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa. 
b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat 
Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi : 
1. Penguatan usaha ekonomi warga / kelompok dan 
BUMDesa / BUMDesa Bersama melalui pemberian 
akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, 
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan; 
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja 
trampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan 
3. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa. 
c. Desa maju dan / atau Desa Mandiri memprioritaskan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk 
menetapkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi : 
1. Perluasan/ ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok 
dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian 
akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, 
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan; 
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di 
Desa; 
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di 
Desa; 
4. Perluasan / ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa. 
d. Desa Tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal, Desa 
Berkembang maupun Desa Maju dan / atau Desa mandiri 
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring 
Komunitas WiraDesa yang meliputi : Pasal 9 
Pemerintah Kabupaten harus melaksanakan fungsi 
pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap 
penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, 
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya. BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN