Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 155 PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 14 Tahun 2009.
Redaksi dari PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 14 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA, pada , Pasal 155 menjelaskan:

Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “Tarif 
Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 
sekali ”, maka tarif retribusi pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Tan ah Laut Nomor 7 Tahun 2013 t entang 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat dilakukan 
perubahan ; 
 
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) 
Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa 
“Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah”; 
 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Ola hraga atas Kolam 
Renang Tirta Kenanga ; 
 
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang -
2 
 
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
tentang Penetapan Undang -Undang Darur at Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9); 
2. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
3. Undang -Undang Nomor 1 0 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones ia Nomor 4966); 
4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Repubilk Indonesia Nomor 5049); 
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembent ukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemb aran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaha n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tentang Tata Cara Pem berian Dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, T ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161) ; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
3 
 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 
Nomor 7); 
 
 
M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF 
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OALHRAGA ATAS 
KOLAM RENANG TIRTA KENANGA .