Menurut NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, pada , menyatakan:

l4) RKPD sebagallnana dllnaksud pada aya.t (1) digunakan sebagai 
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
tahun pertarna periode pemerintahan Bupati berikutnya. 
Sesuai dengan amanot Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneala 
Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang unruk menga.tur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 
mempcrccpat terwujudnya kesejahteraan 1rm~ywakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdAyAsm dan peran serta masyarakat. Dalam lingkungan 
strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing 
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keieeimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah 
dalam !\is1em Neg,ara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerinuilion Dacrah 
pada negara kesatuan merupakan saru kesa.tuan dengan Pemerintahan 
Nasional. Kebijakan yang dibuat dan di1aksanakan oleh daerah 
raerupakan bagian Integral dari kebijakan nasiona1. 
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam 
sistem pcrenc:anaan pembangunan naaiunal, Perencanaan pembangunan 
daerah dilakukan !>emf!rintah Daerah bersama para pemangku 
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 
Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan 
potenai yang <lim.iliki masing-masing daerah, sesuai dinami.ka 
perkembangan daemh dan nas.ional. Perencenaan pembangunan daerah 
dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 
Kabupaten Pringsewu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung. 
Pembentukan Kabupa~ Pringsewu dimaksudkan untuk mendorong 
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah 
untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi 
dan mencapal maksud pembentukannya, Kabupaten Prmgsewu harus 
memiliki RPJMD sebagal dokumen perencnnaan pcmbangunan jangka 
menengah. I. UMUM RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH 
KABUPATENPR!NGSEWU TAHUN 2017-2022 TENTANG ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
NO MOR PENJELASAN