Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Nomor 13 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Pembentukal Daerah-daerah Kabupaten dalam, pada BAB III - PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAERAH, Pasal 9 dinyatakan:

(1) Pengumpulan data geospasial pembangunan dilakukan
oleh perangkat daerah.
(2) Pengumpulan data pembangunan dilal<ukan dengan:
a. langsung dari sumber data; dan
b. tidak langsung.
(3) Pengumpulan data geospasial pembangunan secara
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengumpulal data geospasial pembangunan secara
tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan dengan menggunakan DG yang sudah
tersedia di pihak lain.
(5) Data geospasial pembangunan yang diterima oleh
petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah
ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
(6) Data geospasial yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan
dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan
kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
(7) Perangkat daerah penanggung jawab data sebagai
otorisator data geospasial sebagaimana tercantum dalam
l,ampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 3
Pengelolaan dan Penyebarlu asan Data
Pasal i 1
(1) Data dan informasi geospasial hasil pengolahan oleh
unit produksi dikelola untuk memperoleh satu basis
data geospasial terintegrasi.Pxagral 2
Pengolahan dan Analisis