Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 11 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 11 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, ketentuan pada BAB XII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 3 berbunyi:

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan "adalah bahwa
setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang
jelas yang hendak dicapai .
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat ”adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh
lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan Peraturan Daerah yang
berwenang .Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum
apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang .
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian materi muatan ”adalah bahwa
dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar -benar
memperhatikan materi muatan yang tepat .
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan ”adalah bahwa setiap
Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas
Peraturan Daerah didalam masyarakat ,baik secara filosofis ,sosiologis ,
maupun yuridis .
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ”
adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar -
benar aibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat ,berbangsa ,dan bemegara .
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan ”adalah bahwa setiap
Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan
Peraturan Daerah ,sistematika ,pilihim kata atau istilah ,serta bahasa
hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan
berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya .
Huruf g
Yang dimaksud dengan “azas keterbukaan ”adalah bahwa dalam
Pembentukan Daerah mulai dari perencanaan ,penyusunan ,
pembahasan ,pengesahan atau penetapan ,dan pengundangan bersifat
transparan dan terbuka .Dengan demikian ,seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang seluas -luasnya untuk memberikan
masukan dalam Pembentukan Daerah .