Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam SVJIBANGAX PIHAK KBTIGA KEPADA DAERAll. llBMUTUSKAR: BUPATI LAMPUllG SELATAX clan Dengan Persetujaan Beraama Nomor 06 Tahun 2008?
Norma hukum dalam SVJIBANGAX PIHAK KBTIGA KEPADA DAERAll. llBMUTUSKAR: BUPATI LAMPUllG SELATAX clan Dengan Persetujaan Beraama Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata, Pasal 2 berbunyi:

Cukupjelas II. PAS.AL DEMI PAS.AL berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) huruf e kepada Daerah diberikan kewenangan 
untuk menerima sumbangan dari Pihak Ketiga. Untuk memperlancar proses 
penerimaan sumbangan dari pihak Ketiga maka dilakukan pembentukan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan tentang Penerimaan 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. a. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 
b. Jasa giro; 
c. Pendapatan bunga; 
d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ; dan 
e. Komisi, potongan, ataupun bentu.k lain sebagai akibat dari penjualan 
dan/atau pengadaan barang dan/atau Jasa oleh daerah, Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (2) telah 
disebutkan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi : a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan; 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
keberadaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah meru.pakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan Peratu.ran 
Peru.ndang-Undangan. Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan 
Daerah dibagi 3 (tiga) bagian yaitu: I. UMUM PERERIMAAN SUMBAlfGAlf PDIAK KETIGA KEPADA DAERAH TERTAllG PERATURAN DAERAH KABUPA.TEN LAMPUNG SELA.TAii 
NOMOR 02 TAHUN 2013 ATAS PENJELASAN 
TAMBABAIV LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LA.llPUllG SELATAB 
NOMOR02 Pasal 3 
Cukupjelas