Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 30 pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013.
Redaksi dari pedoman pelayanan pemungutan; Nomor 18 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 30 menjelaskan:

( I) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1) huruf a harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. I (satu) permohonan untuk I (satu) SKPD atau STPD; 
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan 
besarnya sank si admini stratif yang dim ohonkan pengurangan atau 
penghapusan disertai alasan yang mendukun g permohonannya; 
c. dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau 
penghapusan sank si admini stratif; 
d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun 
tidak diperti.m bangkan , atau mengajukan keberatan kemud.ian mencabut 
keberatann ya atas SKPD, dalam hal yang diajukan permohonan 
pengurangan atau penghapusan adalah sank si admini stratif yang 
tercantum dalam SKPD; 
r 
-13- 
e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun 
tidak dipertim bangkan , atau mengajukan keberatan kemudian mencabut 
keberatannya atas SPPr atau SKPD yang terkait dengan dengan STPD, 
dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan 
adalah sanksi admini stratif yang tercantum dalam STPD; 
f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang ctibayar yang 
menjadi dasar penghitungan sank si adm.in istratif yang tercantum dalam 
SKPD atau STPD; dan 
g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 
permohonan d.itandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan 
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa. 
(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi admini stratif yang 
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
d.ianggap bukan sebagai pennohonan sehingga tidak dapat 
dipertim bangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan 
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diteri.ma.