Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 32 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor 32 Tahun 2018 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur, sebagai unsur penyelenggara Pem erintah 
Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang 
menjadi Kewenangan Daerah Otonomi. 
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur. 
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang 
menjalankan fungsi Eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku . 
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di sebut KPK 
adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk 
selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam 
bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan 
rincian informasi mengenai Harta Kekayaan , data pribadi, 
termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau 
Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. 
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara 
elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada 
KPK . 
8. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati 
untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan. 
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan 
mengkordinasikan LHKPN. 
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara 
Negara kepada KPK . 
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara 
Negara kepada publik. 
12. Admin lnstansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati 
untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur. 
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi 
untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.