Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018 tentang BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA , DPRD, khususnya BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS, Pasal 5, adalah:

Pejabat yang berwenang memberikan SPPD untuk 
kepentingan perjalanan dinas, dilaksanakan secara 
berjenjang sesuai kedudukannya dalam jabatan yaitu 
Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten dan 
Pimpinan PD. 
SPPD Walikota/Wakil Walikota ditandatangani oleh 
Walikota/Wakil Walikota. 
SPPD Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota 
DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD. 
-8 -
Apabila Ketua DPRD karena suatu hal tidak dapat 
melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang 
menandatangani SPPD adalah Wakil Ketua DPRD. 
SPPD Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan 
PD ditandatangani oleh Walikota. 
Apabila Walikota karena suatu hal tidak dapat 
melaksanakan lugasnya, maka pejabat yang berwenang 
menandatangani SPPD adalah Wakil Walikota. 
SPPD Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 
Apabila Sekretaris Daerah karena suatu hal tidak dapat 
melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang 
menandatangani SPPD adalah Penjabat Sekretaris 
Daerah. 
Apabila Penjabat Sekretaris Daerah karena suatu hal 
tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang 
berwenang menandatangani SPPD adalah Asisten. 
SPPD Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian pada 
Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu, Kepala Tata 
Usaha, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf di 
lingkungan PD ditandatangani oleh Pimpinan PD. 
Apabila Pimpinan PD karena suatu hal tidak dapat 
melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang 
menandatangani SPPD adalah Pelaksana Harian/ 
Pelaksana Tugas Pimpinan PD.