Jelaskan isi kandungan Pasal 92 dari dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006.
Sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge lolaan Barang Milik Negara /Daerah sebag aimana telah, ketentuan pada , Pasal 92 berbunyi:

(1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan 
Tahunan. (3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja perangkat daerah untuk 
disampaikan kepada Pengelola Barang. (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran 
dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan 
Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan. Pasal 90 
(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Semesteran 
dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk 
disampaikan kepada Pengguna Barang. Bagian Ketiga 
Pela po ran Pasal 89 
Pengelola Barang melakukan lnventa.risasi Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/ atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun. Pasal 88 
(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Bara.ng Milik Daerah paling sedikit 1 
(satu) kali 5 (lima) tahun. 
(2) Dalam bal Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan 
dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventa.risasi dilakukan oleh Pengguna Barang 
setiap tahun. 
(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan basil Inventarisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling Jama 3 (tiga) 
bulan setelah selesainya Inventarisasi. Bagian Kedua 
Invent.arisasi 
33 (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas 
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 98 
(1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas 
Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern 
Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 
dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 
(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola 
Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. Pasal 97 
(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan 
Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam 
rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang 
Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti basil audit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pasal 96 
(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terbadap Penggunaan, 
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengaman 
Barang Milik Daerah yang berada didalam penguasaannya. 
(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk kantor / satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. 
(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan 
intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut basil pemantauan dan 
penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pengawasan dan Pengendalian Barang Millie Daerah dilakukan oleh: 
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau 
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. Pasal 95 Pasal 94 
(1) Pembinaan pengelolaan dan kebijakan pengelolaan Barang Milik Derah, 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan umum 
pengelolaan Barang Milik Daerah. 
(3) pembinaan pengelolaan Barang Millie Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai 
dengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
Bagian Kedua 
Pengawasan dan Pengendalian BAB XIII 
PEMBINMN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN 
Bagian Kesatu 
Pembinaan 
34 Pasal 103 
(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang 
menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif. 
(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas 
rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan Daerah. BAB XVII 
. KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 102 
(1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran 
hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan 
ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada 
dapat dikenakan sanksi pidana sesuai. BABXVI 
GANTI RUGI DAN SANKS! Pasal 101 
(1) Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara yang diperuntukkan sebagai tempat 
tinggal atau hunian dan sarana pembina.an serta menunjang pelaksanaan tugas 
pejabat Negara/Daerah dan/ atau pegawai negeri. 
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebageirnana dirnaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara. 
(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, 
penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa 
Rumah Negara diatur dalam Peraturan Bupati dengan berprdoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XV 
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA Umum dan/atau 
pemanfaatan dan Pasal 100 
Pengelolaan Barang dapat membentuk Badan Layanan 
menggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah. (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan 
pelaksanaannya, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/ a tau dimanfaatkan 
sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan 
tugas dan fungsi Badan Layanan Umum daerah, diatur tersendiri dalam 
Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum dan peraturan 
pelaksanaannya. Pasal 99 
(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah 
merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan 
kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan. BAB XIV 
PENGELOLAAN BARA.NG MILIK DAERAI-1 
OLEH BADAN LAYANAN UMUM 
35 Pasal 107 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berla.ku: 
a. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
Penggunaan, Pernenfaatan, Pengernenan dan Pemeliharaan, Penilaian, 
Pengbapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan 
dan/ atau penetapan dari pejabat yang berwenang, dinyata.kan tetap berla.ku dan 
proses penyelesaJannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebelum peraturan Bupati ini berlaku; dan (3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemamfaatan sebelum 
diberikannya persetujuan sbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta 
pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf b 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam pemanfaatan atau tukar 
menukar tersebut. b. tukar menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tam.pa 
persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia 
seluruhnya, clllanjutkan serah terima Barang Mi.lik Daerah dengan aset 
pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar Menukar dengan 
ketentuan: 
1.Pengelola Barang memastikan ni1ai Barang pengganti sekurang- kungnya 
sama dengan ni1ai Barang Milik Daerah yang dipertukarkan, dan 
2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas 
pelaksanaan Tukar-Menukar tersebut, 
(2) Bupati dapat menerbitkan persetttjuan penghapusan atas Barang Milik Daerah 
yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang. Pasal 106 
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. pemanfaatan Barang Mi.lik Daerah yang tela.h terjadi dan belum mendapat 
persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan 
persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan 
ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk 
sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati dengan 
melampirkan: 
1. usulan kontribusi dari pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan 
2. laporan basil audit aparat pengawasan intern Pemerintah. BAB XVIII 
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 105 
Ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan peraturan 
Bupati berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3). Pasal 104 
Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (capital charge) terhadap Barang Milik 
Daerah pada Pengguna Barang. (3) Pemberian insentif dan/ atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang 
melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan pedoman pada 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 
DAERAH KABUPATEN MUNA SARAT , 
'1.A 
~ Diund. angkan di Laworo 
pada tanggal Februari 2016 . Agar setia p orang dapat mengetahuinya, meme rintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatan nya dalam Lem baran Daera h Kabupaten Mun a Barat, Pasal 109 
Peraturan Bup ati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. BAB XIX 
KETENTUANPENUTUP (2) Perjanjian kerja sama pemanfaa tan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan 
oleh Sadan Layanan Umum/ Daerah sebelum Peraturan Bup ati ini berlaku, 
dinyatak an berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan 
Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini 
diundan gkan. Pasal 108 
(1) Dalam hal Peraturan Bupati tentang Sadan Layanan Umum dan/atau peraturan 
pelaksanaa nnya belum mengatur pengelolaan dan/ a tau Pemanf aatan Barang 
Milik Daerah sebagaima na dimak sud dalam Pasal 99 ayat (2), pengelolaan dan 
pema nfaatannya berpedoman pada ketent uan yang diatur dalam Peraturan 
Supati ini. b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggar an, pengadaan, 
penggun aan, pemanfaatan , pengamanan dan pemeliharaan , penilaian , 
penghapusan, pemindahtan ganan , penatausah aan, dan pembinaan , pengawasan 
dan pengendalian Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan 
dan/ a tau penetapan dari pejabat berwenang , proses penyelesaiannya 
dilak sana kan berdasarkan ketentuan peraturan Bupati ini.