Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG, BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 12 berbunyi:

(1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti 
kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah . 
(2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan pad a saat proses IMB dan/atau pada saat 
pendataan bangunan gedung , sebagai sarana tertib pembangunan, tertib 
pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung . 
(3) Status kepemilikan bangunan gedung adat pada masyarakat hukum adat 
ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan 
norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. 
(4) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkankepada pihak lain. 
 Halaman - 13 
 (5) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung kepada pihak lain harus 
dilaporkan kepada bupati untuk diterbitkan surat keterangan bukti 
kepemilikan baru. 
(6) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 5) oleh Pemilik bangunan gedung yang bukan pemegang hak 
atas tanah, terl ebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang 
hak atas tanah. 
(7) Tata cara pembuktian kepemilikan bangunan gedung diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
Paragraf 3 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)