Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2018 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, pada BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 7 menjelaskan:

Setiap orang atau perusahaan yang bergerak di bidang ketenagakerjaan jasa 
konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada 
anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah wajib 
melamp irkan fotocop y formulir registrasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat 
penyelenggara BPJS Kesehatan setempat .