Apa substansi hukum dari Pasal 56 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN, khususnya BAB VII - PENGAWASAN KEGIATAN, Pasal 56, adalah:

(1) Pengawasan kegiatan fisik konstruksi dapat dilaksanakan oleh 
SKPD melalui: 
a. swakelola; 
b. penyedia jasa konsultan pengawas; dan 
c. dinas teknis terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang. 
(2) Pengawasan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, dilaksanakan sendiri oleh SKPD pelaksana kegiatan 
sepanjang memiliki sumber daya dengan kompetensi yang 
sesuai. 
(3) Biaya yang dibutuhkan dalam pengawasan kegiatan fisik 
konstruksi oleh pihak penyedia jasa konsultan pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
mempertimbangkan kebutuhan dan kewajaran dengan 
mempergunakan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II C dan Lampiran II D Peraturan Walikota ini dan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
- 57 - 
 
 
(4) Biaya yang dibutuhkan dalam pengawasan kegiatan fisik 
konstruksi secara swakelola maupun oleh pihak dinas teknis 
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 
c, mempergunakan tabel sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II -B Peraturan Waliko ta ini. 
 
Bagian Kedua 
Pengawasan Kegiatan Non Konstruksi