Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 7 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2017, Pasal 18 berbunyi:

Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagaim ana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang -Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat 
Nomo r 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 
 
 
 
SALINAN 
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 
 4. 
 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 1); 
 6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentan g Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5617); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
 10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan 
Untuk Usaha Mikro dan Kecil; 
 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 
Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan 
Limbah Berbahaya dan Beracun; 
 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan 
Penagawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun serta Pengawasan Pemulihan dan Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh 
Pemerintah Daerah; 
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; 
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M -
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 
Moder n; 
 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman 
dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; 
 
 
 
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 149); 
 18. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 
59); 
 19. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rumah 
Susun di Kota Pontianak ( Berita Daerah Kota Pontianak 
Tahun 2015 Nomor 21) ; 
 20. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan , Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, 
Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 
62); 
 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tah un 2004 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 
2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sung ai dan Danau; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURANWALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG 
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK . 
 
Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 201 7 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, 
Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah 
Kota Pontianak Tahun 201 7 Nomor 14) diubah , sebagai berikut : 
1. ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka yakni angka 45, angka 46, angka 
47 dan angka 48 , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: