Apa norma yang terkandung dalam Pasal 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAS ER Nomor 3 Tahun 2009?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAS ER Nomor 3 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN, khususnya BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 23, memuat:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi 
wewenag sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah. 
 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dala m ayat (1) Pasal ini adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengump ulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentanng kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang retri busi daerah; 
d. memeriksa buku- buku, catatan -catatan, dan dokumen -dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang menigalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang be rlangsung dan memeriksa identitas 
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan 
yang berlaku. 
 
 11 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) Pasal ini , memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum 
melalui penyidik Kepol isian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang -undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.