Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN WALI KOTA  BANDUNG Nomor 727 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN WALI KOTA  BANDUNG Nomor 727 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 239 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, khususnya , Pasal 2, memuat:

(1) Setiap Penyelengga ra Reklame wajib 
mendaftarkan diri kepada BPPD dengan 
menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak. 
(2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh 
Penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak 
dengan cara: 
a. menga mbil sendiri ke BPPD; 
b. dikirim oleh petugas BPPD; atau 
 
c. mengakses ... 
10 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 c. mengakses dengan sistem daring ( online ) 
pada situs BPPD. 
(3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis 
dengan benar, jelas dan lengkap serta 
ditandatangani/disetujui oleh Penyelenggara 
Reklame atau Penanggung Pajak dengan 
persyaratan: 
a. untuk Penyelenggara Reklame perorangan 
melampirkan: 
1. salinan/fotocopy identitas diri 
(KTP/SIM/Paspor); dan 
2. surat pernyataan kegiatan usaha dari 
pengelola/pemilik usaha dan/atau 
salinan/fotocopy perizinan kegiatan 
usaha dari instansi berwenang. 
b. untuk Penyelenggara Reklame badan 
melampirkan: 
 1. salina n/fotocopy identitas diri 
(KTP/SIM/Paspor) penanggung pajak; 
 2. salinan/fotocopy Akte Pendirian; dan 
 3. surat pernyataan kegiatan usaha dari 
pengelola/pemilik usaha dan/atau 
salinan/fotocopy perizinan kegiatan 
usaha dari instansi berwenang. 
(4) Penandatanganan formulir pendaftaran 
dikecualikan bagi Penyelenggara Reklame yang 
mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya 
secara online /daring. 
 
 
(5) Terhadap ... 
11 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 (5) Terhadap Penyelenggara Reklame yang telah 
mendaftarkan diri dan/atau melaporkan 
usahan ya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala BPPD menerbitkan Surat Pengukuhan dan 
NPWPD. 
(6) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala BPPD menerbitkan Surat 
Pengukuhan dan NPWPD secara jabata n. 
 (7) Setelah menerbitkan Surat Pengukuhan dan 
NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
, Kepala BPPD menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD ). 
(8) Penyelenggara Reklame melakukan pembayaran 
pajak reklame setelah Surat Ketetapan Pajak 
Daerah diterbitkan oleh Kepala BPPD. 
(9) Terhadap obyek reklame yang sudah 
menayangkan naskah reklame tetapi tidak 
diketahui subyek pajaknya, BPPD dapat 
melakukan penutupan naskah reklame. 
(10) Penyelenggara Reklame yang belum memiliki izin 
penyelenggara an reklame harus mengurus 
perizinan penyelenggaraan reklame ke Dinas 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Kota Bandung setelah melakukan 
pembayaran pajak reklame. 
(11) Dalam hal izin penyelenggaraan reklame ditolak 
oleh Dinas Penanaman Modal da n Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Penyelenggara 
Reklame tidak dapat menuntut pengembalian 
uang pembayaran pajak reklame dan reklame 
tersebut harus dibongkar. 
 
3. Ketentuan ... 
12 
https://jdih.bandung.go.id/ 
 
 3. ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah sehingga