Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PBRATURAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR06TAHU'2016 Nomor 06TAHU'2016 Tahun 1945?
Menurut ketentuan dalam PBRATURAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR06TAHU'2016 Nomor 06TAHU'2016 Tahun 1945 tentang PENANGGULANGAN BENCANADAERAH, pada , Pasal 4 dinyatakan:

(1)Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulanganbencana meliputi:
a.Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya
selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
b.Pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna
mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;c.Pengaturan dan pengawasan penggunaan teknologi yang berpotensisebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;d.Pengerahan seluruh potensi/ sumber daya yang ada untuk mendukungpenyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
e.Perumusan kebijakan, pencegahan dan pengendalian penggunaan dan
pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
f.Penyusunan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitandengan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
g.Pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang
berbentuk uang atau barang yang berskala kabupaten; danh.Penetapan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuaidengan peraturan perundang-undangan;
-10-
(2)Status Bencana ditetapkan berdasarkan kriteria:
a.Ada peristiwa baik alam maupun non «lam;
b.Menimbulkan korban, baik jiwa maupun harta benda;
c.Mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
d.Diluar kemampuan masyarakat setempat.
(3)Penetapan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h
memuat indikator yang meliputi:
a.jumlah korban;
b.kerugian harta benda;
c.kerusakan sarana dan prasarana;
d.cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
e.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
(4)Penetapan status bencana dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)dan ayat (3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar
rekomendasi BPBD.