Apa yang diatur dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 pada Pasal 105?
Berdasarkan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 69 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah, BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal92, Pasal 105 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati melalui Pengelola Barang dapat 
melakukan penilaian kembali atas nilai barang milik daerah yang telah 
ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah. 
(2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
proses revaluasi terhadap pelaporan keuangan sesuai Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 
(3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati. 
(3) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, merupakan 
Penilai yang mempunyai izin Praktik Penilaian dan menjadi anggota 
asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. 
(4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
(5) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh dari hasil 
penilaian menjadi tanggung jawab penilai. 
(6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
ditetapkan oleh Bupati. . '