Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 13?
Dalam PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 13 Tahun 2018 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, BAB V - KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

(1) Pengeluaran Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi 
yaitu pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja 
untuk melak sanakan suatu aktivitas. 
(2) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Belanja Tidak Langsung: 
1. Belanja Pegawai; 
2. Belanja Bunga; 
3. Belanja Subsidi; 
4. Belanja Hibah; 
5. Belanja Bantuan Sosial; 
6. Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota; 
7. Belanja Ban tuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota; 
8. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kampung ; 
9. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan K ampung 
dan Partai Politik; 
- 17 - 
 
Perbu -Kubar/180/2018 10. Belanja tidak terduga. 
b. Belanja Langsung: 
1. Belanja Pegawai; 
2. Belanja Barang/Jasa; 
3. Belanja Modal; 
(3) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 
pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang -undangan 
yang berlaku. 
 
Bagian Kedua 
Sistem pembayaran