Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Nomor p6 Tahun 2018?
Ketentuan dalam 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Nomor p6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus. 
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus. 
4. Wakil Bupati adalah wakil bupati Tanggamus. 
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus. 
6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus. 
8. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus. 
9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
10. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon. 
11. Badan Hippun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. 
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKP adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Kepala Pekon untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon. 
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon. 
14. J uru Tulis Pekon adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Pekon. 
15. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan Hippun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Hippun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
16. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon. 17. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon. 
18. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon. 
19. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
20. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program , kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Pekon. 
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon. 22. Rencana Anggaran biaya dan kegiatan yang selanjutnya disingkat RAB Dana Pekon, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Pekon oleh Pemerintah Pekon. 23. Sisa lebih perhitungan anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
24. Bendahara Pekon adalah perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Kepala Pekon untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon. 
25. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan. 
26. Penerimaan Pekon adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan pekon yang masuk ke APBPekon melalui Rekening Kas Pekon. 
27. Pengeluaran Pekon adalah uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui Rekening Kas Pekon. 
28. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon. 
29. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pedapatan Pekon dengan belanja Pekon. 
30. Peraturan Pekon adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun Pemekonan. · 31. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
32. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan Kepala Pekon.