Apa saja yang diatur dalam Pasal 25 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN, Pasal 25 menetapkan:

(1)Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat
kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan baru ( new initiative ) dan penyediaan anggaran
angka dasar ( baseline ) dalam rangka rencana pengadaan
dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah
dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
18
(2)Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar.
(3)Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan
penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD tahun
berikutnya.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan
tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang disampaikan
oleh Pengguna Barang bersangkutan pada APBD Perubahan
tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran
berikutnya.