Apa yang diatur dalam KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 pada Pasal 2?
Berdasarkan KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tahun 1945 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum, Bab VI - Penutup, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, 
dan nepotisme adalah :
- 257 -1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur 
pemerintah terutama aparat penegak hukum dan 
penyelenggara negara yang diduga melakukan 
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta 
dapat dilakukan tindakan administratif untuk 
memperlancar proses hukum.
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih 
bersungguh-sungguh terhadap semua kasus 
korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa 
lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah 
agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam 
mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang 
berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, 
kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh 
pegawai negeri, penyelenggara negara dan 
anggota masyarakat.
4. Mencabut, mengubah, atau mengganti semua 
peraturan perundang-undangan serta keputusan-
keputusan penyelenggara negara yang 
berindikasi melindungi atau memungkinkan 
terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan 
yang berkenaan dengan korupsi sehingga 
sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya.
- 258 -6. Membentuk Undang-undang beserta peraturan 
pelaksanaannya untuk membantu percepatan 
dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan 
pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi;
Perlindungan Saksi dan Korban;
Kejahatan Terorganisasi;
Kebebasan Mendapatkan Informasi;
Etika Pemerintahan;
Kejahatan Pencucian Uang;
Ombudsman.
7. Perlu segera membentuk Undang-undang guna 
mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi 
dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan 
terjadinya tindak pidana korupsi.