Apa bunyi lengkap Pasal 21 dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 28 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN, pada BAB III - PENYU SUNAN RPJM DESA, Pasal 21 dinyatakan:

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 
membahas dan menyepakati sebagai berikut: 
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 
b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan 
dari visi dan misi kepala Desa; dan 
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara 
terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada 
, membahas sebagai berikut: 
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 
b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam ) 
tahun; 
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan 
d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh 
perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar 
Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 
(4) Prioritas rencana kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b di atas disusun berdasarkan pemeringkatan terhadap 
rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa. 
(5) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
untuk masing-masing bidang, dengan mempertimbangkan aspek 
dampak terhadap orang banyak, dampak terhadap pendapatan 
masyarakat, kemendesakan, dan dukungan potensi yang ada di 
desa.