Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 40 Tahun 1985 Pasal 11?
Dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 40 Tahun 1985 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAN AAN, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor Tahun 201 7tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 201 6,Wali Kota
Depok menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
b.bahwa rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana d imaksud
dalam huruf a, telah mendapatkan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok serta evaluasi dari
Gubernur Jawa Barat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor: 903/Kep.702 -BPKAD/2017 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Depok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;
2c.bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan
Keputusan Gubern ur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam
huruf c, serta telah dilakukan pembahasan bersama dengan
DPRD Kota Depok yang dituangkan dalam Berita Acara
Pembahasan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota
Depok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angg aran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Depok tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak sud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok
Tahun Anggaran 2016;
Mengingat :1.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahu n 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
2.Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3858);
3.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 99
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
4.Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5.Undan g-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
36.Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 t entang Sistem
Perencan aan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2
Tahun 2011 tenta ng Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tam bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);
9.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
10.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang P embinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah anDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 );
412.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentan g Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia T ahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyu sunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pe ngawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4592);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeri ntah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
519.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
21.Peraturan P emerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentan g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 ;
24.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Keduduk an Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);
25.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 0 2Tahun 200 7tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 200 7Nomor 0 2);
26.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8);
27.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Depok Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 Nomor 01);
628.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 200 8 Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembar an Daerah Kota Depok
Tahun 2010 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ata s Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2013 Nomor 05);
30.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 08) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perat uran Daerah Kota
Depok Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013
Nomor 07);
31.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10Tahun 2011
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);
32.Peraturan Daerah Kota Depok Nomo r 14 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok
kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2012 Nomor 14);
33.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 6
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 11);
34.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09Tahun 2016 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 201 6(Lembaran Daerah Kota Depo k
Tahun 2016Nomor 0 9);
735.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pe raturan Wali Kota Depok
Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan;
36.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2010
tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah
Kota Depok;
37.Peraturan Wali Kota Depok Nom or 45 Tahun 2013 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan Kota Depok ;
38.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 07Tahun 201 4tentang Tata
Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Perat uran Wali Kota Depok
Nomor 58Tahun 201 4tentang Perubahan atas Peraturan Wali
Kota Depok Nomor 07Tahun 201 4tentang Tata Cara
Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah;
39.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 41Tahun 201 5tentang
Penjabaran Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 201 6sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2016
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Penda patan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
40.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak
Berwujud pada Pemerintah Kota Depok ;
41.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 54Tahun 201 6tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 201 6sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 119 Tahun 201 6tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 54
Tahun 201 6tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 6;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN
ANGGARAN 201 6.
8Pasal 1
1.Pendap atan
a.Pendapatan Asli
DaerahRp922.297.784.280,15
b.Dana Perimbangan Rp1.118.681.655.636,00
c.Lain-lain
Pendapatan yang
Sah Rp445.490.698.385,00
Jumlah Pendapatan Rp2.486.470.138.301,15
2.Belanja
a.Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp816.809.296.975,00
2) Belanja Bunga Rp0,00
3) Belanja Subsidi Rp0,00
4) Belanja Hibah Rp69.831.840.000,00
5) Belanja Bantuan
SosialRp45.946.117.427,00
6) Bela nja Bagi Hasil Rp0,00
7) Belanja Bantuan
Keuangan Rp907.683.368,00
8)Belanja Tidak
Terduga Rp2.627.615.840,00
Rp936.122.553.610,00
b.Belanja
Langsung
1) Belanja Pegawai
Rp234.245.176.791,00
2) Belanja Barang dan
JasaRp566.233.433.007,37
3) Belanja Modal Rp1.018.655.640.157,90
Rp1.819.134.249.956,27
Jumlah Belanja Rp2.755.256.803.566,27
Surplus/ (Defisit) Rp(268.786.665.265,12)
3.Pembiayaan
a.Penerimaan Rp1.051.349.033.219,48
b..Penge luaran Rp138.700.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp912.649.033.219,48
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaanRp643.862.367.954,36