Jelaskan isi kandungan Pasal 21 dari PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, ketentuan pada BAB I - X, Pasal 21 berbunyi:

(1) Dalam melakukan operasional penyidikan, PPNS berkoordinasi 
dengan Penyidik POLRI dengan cara: 
a. menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan 
kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut 
Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan; 
b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan 
bersama sesuai kewenangan masing -masing; 
c. mendapat bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan 
konsultasi penyidikan dari Penyidik POLRI; 
d. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik 
POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan; 
e. menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani; 
-18- 
 
f. memberitahukan mengenai penghentian penyidikan ke pada 
Penyidik POLRI untuk diteruskan ke Penuntut Umum; 
g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak 
pidana yang ditangani; dan 
h. mengundang Penyidik POLRI dalam rapat berkala PPNS. 
(2) Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dibawah 
pengawasan bersama antara Gubernur dan POLRI. 
(3) Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi: 
a. pelaksanaan gelar perkara; 
b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara; 
c. melaksanakan supervisi bersama Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah PPNS; 
d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau 
e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara 
berkala.