Apa yang diatur dalam PERATURA N WALIKOTA MALANG Nomor 5/2017 Tahun 2011 pada Pasal 160?
Berdasarkan PERATURA N WALIKOTA MALANG Nomor 5/2017 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 93, Pasal 160 menyebutkan bahwa:

Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2 006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
disebutkan bahwa pergeseran anggaran dalam satu 
jenis belanja dilakukan dengan cara mengubah 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; 
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b , huruf c, huruf d, 
huruf e dan huruf f , perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 
Malang Nomor 93 Tahun 201 6 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 7; 
 
 
 iii 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia; 
2. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar dalam 
lingkungan Propinsi Jawa -Timur, Jawa -Tengah, Jawa -
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 13 
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 551) ; 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Neg ara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 4421); 
7. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
 
 
 iv 
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundan g-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
10. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028) ; 
12. Peraturan Pemerintah No mor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4659) sebagaimana telah diubah be berapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 t entang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4575); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
 
 v 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peratu ran 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 9 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 ; 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Ta hun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2011 te ntang Pembentukan Peraturan 
Perundang -Undangan ; 
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 253 ; 
 
 
 
 vi 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera h serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan 
Dana Operasional; 
24. Perat uran Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2016 
tentang Penggunaan , Pemantauan dan Evaluasi Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ; 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebaga mana telah diubah terakhir kali dengan 
Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ; 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 201 6 
tentang Pedoman Penyusunan A nggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7; 
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2005 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 6 
Seri A, Tamb ahan Lembaran Daerah Kota Malang 
Nomor 28); 
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 
Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lemba ran Daerah Kota Malang Nomor 2); 
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 
 
 vii 
Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 
Nomor 11); 
30. Peraturan Daerah Ko ta Malang Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang 
Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Malang 
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Malang Nomor 16); 
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C); 
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C); 
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim 
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 No mor 3); 
34. Peraturan Daerah Kota Malang 10 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Malang Tahun 20 08 Nomor 2 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 62 ) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang 
Tahun 2014 Nomor 12); 
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 
Nomor 20 ; 
36. Peraturan Daera h Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 17 ); 
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 201 6 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja D aerah 
Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kota Malang 
Tahun 201 6 Nomor 12); 
 
 viii 
38. Peraturan Walikota Malang Nomor 93 
Tahun 201 6 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 93 
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017. 
 
 
Pasal I 
 
ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Nomor 93 
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 93) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut :