Menurut PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 36 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 36 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, pada , menyatakan:

Dalam Peraturan Wallkota ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemertntah Daerah adalah Pemerintah Kota Madlun. 
2. Walikota adalah Walikota Madiun. 
3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
Koperasl dan Usaha Mikro, yang selanjutnya disingkat Dinas PM, 
PTSP, KUM, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. 
-3 -
4. Perangkat oaerah, yang selanjutnya dlsingkat PD, adalah 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dlkeluarkan 
oleh Pemerlntah daerah yang memllikl kewenangan sesuai 
ketentuan peruran perundang-undangan. 
6. Non Perlzinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 
fasilitas fiskal dan lnformasl sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
7. lim Teknls adalah lim yang dlbentuk oleh Walikota yang 
bertugas untuk memberlkan saran pertimbangan dalam rangka 
memberlkan rekomendasl mengenai diterlma atau ditolaknya 
suatu permohonan perizinan. 
BABIJ 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal2 
Peraturan Wallkota lnl dimaksudkan untuk memberlkan 
kepastlan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsl 
Dlnas PM, PTSP, KUM di bidang perlzlnan dan non perlzinan. 
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk : 
tertib adminlstras l pelayanan di bidang perlzlnan dan non 
perlzinan; 
peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non 
pertzinan.