Apa saja yang diatur dalam Pasal 46 Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006?
Ketentuan dalam Peraturan Daerah; Nomor 6 Tahun 2006 tentang , BAB VI - PENGADAAN (1) Setelah APBD ditetapkan, Unit Pengelola Barang sebagai, Pasal 46 menetapkan:

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan 
atas nama Pemerintah Daerah. 
(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi 
dengan bukti kepernilikan atas narna Pemerintah Daerah . 
(3} Barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan haru s 
dilengkapi dengan bukti kepemilik an atas nam a Pemerin tah 
Daerah. - ( 1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib 
melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya. 
(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) meliputi: 
a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan , 
inventarisasi, pelaporan dan penyirnpan ari dokumen 
kepemilikan; 
b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadin ya penurunan 
fungsi barang,penurunan jumlah barang dan hilangnya 
barang; 
c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan 
dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas , 
selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara 
penyimpanan dan pemeliharaan; dan 
d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegi atan 
melengkapi bukti status kepemilikan. Pasal 45 BAB XI 
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 
Bagian Kesatu 
Pengamanan mitra bangun serah guna harus menyerah kan basil bangun 
serah guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan; 
mitra bangunan serah guna dapat menda yagunakan barang 
milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang· ditetapkan 
daiarn surat perjanjian;dan 
setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek 
bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat 
pengawasan fungsional daerah sebelum penggunaann ya 
ditetapkan oleh Bupari. 
(1) Pengguna dan/atau Kuasa pengguna wajib membuat daftar 
basil pem eliharaan barang yang berada dalam 
kewenangannya dan melaporkan I menyampaikan daftar 
hasil peme liharaan barang tersebut kepada pengel ola secara 
berkala. 
(2) Pembantu pengelola merieliti laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dan menyu sun daftar hasil 
pem eliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun 
anggaran. 
(3) Laporan hasil pemeliharaan sebagai mana dimaksud ayat (2} 
dijadikan sebagai bahan evaluasi. Pasal 50 (1) Pemb antu pengelola, Pengguna dan/ atau Kuasa pengguna 
bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah 
yang ada dibawah penguasaannya . 
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliha raan Barang 
Milik Daerah (DKPBMD). 
(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada 
APBD. Pasal 49 Bagian Kedua 
Pemeliharaan Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan 
keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peratur an perundang--undangan. Pasal 48 (1) Buk: i kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan 
deng;m tertib dan aman. 
(2) Pe nv rrnparian bukti kepemilikan barang rnilik daerah berupa 
tan ah dan/ atau bangunan dilakukan oleh pengelola. 
(3) Penv impanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain 
tana h dan/atau bangunan dilakukan oleh pengguna/kuasa 
pengguna. Pasal 47 
(1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau 
banguna n dalam rangka pemanfa atan atau 
pemindahtanganan dilakukan oleh tirn dan dapat 
melibatkan penilai indep enden yan g ditetapkan oleh 
pengelola. 
(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) didasarkan nilai perol ehan dikurangi penyusunan 
serta memperhatikan kondisi asset tersebut, dan dilakukan 
dengan pend ekatan salah satu atau kombinasi dari data 
pusat, kalkulasi biaya dan kapitulasi pendapatan serta 
dilakuk an sesuai standar penilai an Indonesi a yang diakui 
Pemerintah. 
' (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati , ( 1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan /a tau 
bangunan dalam rangka pemanfaatan atau 
pemindatanganan dilakukan oleh tim dan dapat 
melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang 
penilaian aset. 
(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, 
dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek 
Pajak (N.JOP). 
(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati,