Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 10 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 10 Tahun 2018 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, pada BAB VI - PENUTUP, Pasal 9 menjelaskan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.
Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 2 Oktober 2018
BUPATI LUMAJANG
ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 2 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
ttd.
ttd.
Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651217 199003 1 007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
275-10/2018PARAF KOORDINASI
JABATAN PARAF TANGGAL
Sekda
Asisten
Ka. Bappeda
Plt. Kabag Hukum
7
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2005-2025
I. UMUM
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (duapuluh) tahun yang
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah memuat Visi, Misi dan Arah pembangunan Daerah
yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan
Propinsi Jawa Timur. Dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner
dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga member keleluasaan
yang cukup besar bagi penyusunan RPJM Daerah (lima tahunan) dan RKPD
(tahunan).
Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2005-2025
lebih menekankan pada pendekatan makro, holistik dan fleksibel, agar
dapat mengantisipasi berbagai dampak dari berlangsungnya pembangunan
Kabupaten Lumajang.
Karena itu, proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif
dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, sehingga upaya
yang dilakukan oleh setiap pelaku pembangunan dapat bersinergi, kordinatif
dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan
pola tindak menuju cita-cita Kabupaten Lumajang.
Pelaksanaan RPJPDaerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam 4 (empat) periode
yaitu:
1.Periode Kesatu Tahun 2005-2009;
2.Periode Kedua Tahun 2010-2014;
3.Periode Ketiga Tahun 2015-2019;
4.Periode Keempat Tahun 2020-2024.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL