Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 30 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 30 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, pada BAB III - PERENCANAAN, Pasal 7 menjelaskan:

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam: 
a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; 
b. rencana strategis PD; dan 
c. rencana kerja PD. 
- 6 - 
 
(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif 
Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis 
Gender dan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.