Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 18 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor 18 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, khususnya , Pasal 5, memuat:

(1) Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang 
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten meliputi: 
a. tanah dan /atau bangunan; 
b. penggunaan alat berat; 
c. penggunaan tanah lapang di sebelah barat Stadion 
Diponegoro ; 
d. penggunaan Gesibu beserta peralatannya ; 
e. penggunaan Gedung Wanita Paramita Kencana ; 
f. pemakaian rumah dinas ; dan 
g. pemakaian jasa laboratorium . 
 
(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada lah penggunaan 
tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain 
pencanangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ 
pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum; 
 
 
 
4 
 
 
 
(3) Dikecualikan sebagai objek retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huru f c adalah penggunaan tanah 
lapang di sebelah barat Stadion Diponegoro untuk: 
a. rapat -rapat, pertemuan dan upacara yang bersifat 
resmi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah; 
b. keperluan keagamaan, sosial dan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh sekola h-sekolah Negeri dan 
Swasta. 
2. Ketentuan pada lampiran I romawi I huruf a dan huruf e 
diubah dan ditambah satu huruf baru yaitu huruf g , romawi 
II diubah, romawi III diubah , romawi IV diubah, romawi V 
diubah, romawi VI diubah , romawi VII diubah dan ditambah 
satu romawi baru yakni romawi IX sebagaimana tercantum 
dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
3. Ketentuan lampi ran III diubah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Perat uran Daerah ini. 
4. Ketentuan lampiran I V diubah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
5. Ketentuan pada lampiran VI diubah, sebagai mana tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpis ahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
6. Ketentuan pada lampiran VII diubah, sebaga imana tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
7. Ketentuan pada lampiran VIII diubah, sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang meru pakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
8. Diantara Pasal 6 dan pasal 7 disisipi satu pasa baru yakni