Menurut PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI JEMBRANA Nomor 7 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARAN G/JASA, pada BAB II - PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA, menyatakan:

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai 
berikut : 
a. efisien; 
b. efektif; 
c. transparan; 
d. terbuka; 
e. bersaing; 
f. adil/tidak diskriminatif; dan 
g. akuntabel 
(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi : 
a. efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/ 
jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan 
daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan 
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau 
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk 
mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang 
maksimum; 
b. efektif mempunyai makna bahwa pengadaan barang/ 
jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang 
telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya; 
c. transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan 
dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan 
dapat diketahui oleh semua penyedia barang/jasa yan g 
berminat serta oleh masyarakat pada umumnya; 
d. terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/ 
jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barng/jasa y ang 
memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu 
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; 
e. bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/ 
jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di 
antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang 
setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat 
diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara 
kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu 
terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/ 
jasa; 
f. adil … 
4 
 
f. adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa 
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 
penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk 
memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap 
memperhatikan kepentingan nasional; dan 
g. akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai 
dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan 
pengadaan barang/jasa sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan.