Jelaskan isi kandungan Pasal 30 dari Republik Indonesia Nomor 3209); 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Nomor 8 Tahun 1981.
Sesuai dengan Republik Indonesia Nomor 3209); 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Nomor 8 Tahun 1981 tentang , ketentuan pada , Pasal 30 berbunyi:

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa 
dapat dihapuskan . 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 
kedaluwarsa. diatur dengan Peraturan Bupati. ( 1) Hak un tuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan 
kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib 
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), tertangguh apabila : 
a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi 
baik langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan 
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 
terse but. 
(4) Pengakuan utang :retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan pennohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. Pasal 29 BAB XV 
PENGHAPUSAN PIUT.ANG 
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati dan berpedoman pada Peraturan 
Pemerin tah. 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
(satu) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi agar keterangan ata.u 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi ; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi at.au badan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pernbukuan, pencatatan dan dokumen- 
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
barang bukti tersebut; 
f. rnerrrirrta bantuan tenaga ahli dal.am rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang 
Perpajakan Daerah dan Retribusi; 
g. menyuruh berhenti dan/ atau rnelarang seseorang 
meninggalkan ruang atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan rnerneriksa 
identitas orang, dan/ atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi; BAB XVI 
PEllYIDIKAl'f