Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 3~ Tahun 2017 Pasal 7?
Dalam PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 3~ Tahun 2017 tentang PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, BAB III - PENYELENGGARAAN PTSP, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:

angka 62 adalah pemangkasan pohon yang 
merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan 
Perhubungan Kabupaten Bondowoso. 
Pasal9 
( 1) Pelaksanaan kewenangan PTSP di bi dang perizinan dan non 
perizinan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sesuai dengan Standar Pelayanan 
Publik Perizinan dan Non Perizinan. 
(2) Standar Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi komponen : 
a. dasar hukum; 
b. persyara tan; 
c. Sistem, mekanisme dan prosedur / Standar Operasional 
Prosedur; 
d. jangka waktu penyelesaian; 
e. biaya/tarif; 
f. produk pelayanan; 
g. prasarana dan sarana; 
h. kompetensi pelaksana; 
1. pengawasan internal; 
J. penanganan pengaduan, saran dan masukan; 
k. jumlah pelaksana; 
1. jaminan pelayanan; 
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan 
n. evaluasi kinerja pelaksana. 
(3) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi 
faktor kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan, 
keselamatan, keamanan, kesehatan, perlindungan 
lingkungan dari kegiatan Perizinan dan Non Perizinan serta 
perizinan tertentu mengacu kepada standar yang ditetapkan 
oleh lembaga/ instansi yang berwenang berdasarkan 
rekomendasi dari Tim Teknis. 
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas PM, PTSP dan 
Naker. 
(5)Penerbitan ... 
Paraf Koordinasi 
Kabag. Kabag. 
Organisasi Hukum 
~ l 
-13-
(5) Penerbitan penzman dan non penzman serta penzman 
tertentu lainnya yang dipungut biaya harus memperhatikan 
asas kepatutan, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi 
dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 
(6) Penerbitan perizinan dan non perizinan serta perizinan 
tertentu lainnya yang dipungut biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Bupati. 
Bagian Kedua 
Laporan Penyelenggaraan PTSP