Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 9 Tahun 2013?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 9 Tahun 2013 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau; 
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
• Sekadau menurut azas otonomi seluas - luasnya 
dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana ciimaksud dalam Undang - Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Sekadau sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Kabupaten Sekadau; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sekadau; 
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau; 
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati 
Sekadau; 
• 7, Perencanaan adalch suatu proses untuk 
j menentukan tindakan masa depan yang tepat, 
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia; 
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah 
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 
untuk menghasi!kan rencana-rencana 
pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di 
tingkat Pusat dan Daerah; 
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
yang selanjutnya disingkat RP)PD, adalah dokumen 
perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 
20 (dua puluh) tahun; 
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
yang selanjutnya disingkat RP)MD, adalah dokumen 
% 
f perencanaan jangka menengah untuk periode 5 
(lima) tahun; 
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun; 
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan; 
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- 
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; 
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 
Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan; 
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 
• dikoordinasikan oleh instansi pemerintah; 
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum 
antarpelaku dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan Nasional dan rencana pembangunan 
Daerah; 
19. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas 
dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah 
Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan 
• 
' perencanaan pembangunan Daerah 
selanjutnya disebut Kepela Bappeda;