Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 pada Pasal 64?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, BAB III - BELANJA BANTUAN SOSIAL, Pasal 64 menyebutkan bahwa:

(1) Laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial disusun dalam surat yang 
memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Belanja 
Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui, 
serta ditandatangani oleh kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial; 
(2) Format laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan d ari Peraturan Bupati ini. 
32 Pasal 65 
(1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis Belanja 
Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek Belanja 
Bantuan Sosial pa da jenis belanja barang dan jasa dalam program dan 
kegiatan pada Perangkat Daerah terkait. 
(3) PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Bantuan Sosial, untuk 
selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam 
tahun anggaran berkenaan. 
(4) Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada 
Penerima Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran 
berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 
(5) Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dikonversikan sesuai standar 
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan 
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
(6) Format konversi da n pengungkapan bantuan sosial berupa barang 
sebagaimana dimaksud ayat (5), tercantum pada Lampiran sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .