Apa substansi hukum dari Pasal 68 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 40 Tahun 2017 tentang PE™NJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGGAMUS NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, khususnya BAB III - KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB, Pasal 68, adalah:

(1) Proses pengkajian teknis bangunan gedung sederhana eksisting
sebagaimana dimaksud dalamPasal 67huruf ameliputi :
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan pengkajian teknis terhadap
kesesuaian kondisi fisik dengan dokumen teknis dan pemenuhan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. dalam halpengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a
dinyatakan hasilnya tidak sesuai dengan dokumen teknis dan tidak
memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, DPMPTSP memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau
pengubahsuaian bangunan gedung secara tertulis; dan
c. dalam hal pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a
dinyatakan hasilnya sesuai dengan dokumen teknis dan memenuhi
persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
DPMPTSP memberikan surat persetujuan dokumen teknis.
(2) Proses pengkajian teknis bangunan gedung tidak sederhana dan khusus
eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67huruf bmeliputi :
a. pengkajian teknis oleh penyedia jasa pengkaji teknis terhadap
kesesuaian kondisi fisik dengan dokumen teknis dan pemenuhan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. dalam hal hasil pengkajian teknis dinyatakan bahwa bangunan
gedung tidak laik fungsi, pengkaji teknis sebagaimana dimaksudpada huruf amemberikan rekomendasi perbaikan dan/ataupengubahsuaian bangunan;
c. dalam hal hasil pengkajian teknis dinyatakan bahwa bangunan
gedung laik fungsi, pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada
huruf amembuat surat pemyataan kelaikan fungsi bangunan
gedung;
d. Tim Teknis DPMPTSP melakukan verifikasi atas pengkajian teknisyang dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis;
e. dalam halverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf ddinyatakan
hasilnya tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, DPMPTSP memberikan rekomendasiperbaikan dan/atau pengubahsuaian bangunan gedung secara
tertulis;
f. dalam halverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf ddinyatakan
hasilnya memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, Tim Teknis DPMPTSP memberikan
rekomendasi penerbitan IMB dan SLFsecara tertulis; dan
g.atas dasar rekomendasi dari timteknis sebagaimana dimaksud pada
huruf f,DPMPTSP memberikan surat persetujuan dokumen teknis.
(3) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf aberanggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan
dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang bangunan
gedung yang dipilih dandiberi tugas oleh Dinas PUPR.
(4) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf dberanggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.
(5) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (4)melakukan pengkajian
terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan :
a. fungsi bangunan gedung;
b. klasifikasi bangunan gedung;
c. persyaratan tata bangunan;
d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
e. pemenuhan perizman dan/ atau rekomendasi instansi terkait.