Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 13 Tahun 2017 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI SUKOHARJO Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
 Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih 
hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat.
Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat
Desa. 
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, 
adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 
Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen
perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan 
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 
Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini
di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa
depan (visi Desa). 
Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan
Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar- besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara
berkelanjutan. 
Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta
kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
 manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 
Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber 
daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 
Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi
tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 
Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana 
alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan
mengelola potensi sumber daya sosial ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan
dalam berbagai bentuknya. 
Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas
usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di
wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa. 
Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas
dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi
subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri. 
Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan Desa. 
Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya
swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan 
kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat
Pancasila. 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan
desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi.