Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 9 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014, khususnya , Pasal 6, memuat:

(1) Pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, akan 
dipenuhi dalam jangka waktu sampai dengan Tahun 2018, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenan dengan rincian sebagai berikut: 
 
NO. TAHUN 
ANGGARAN PENYERTAAN MODAL 
(Rp) JUMLAH 
(Rp) 
1 s.d 2013 25.015.000.000 25.015.000.000 
2 2014 3,515,000,000 28,530,000,000 
3 2015 5,000,000,000 33,530,000,000 
4 2016 8,030,838.101 41,560,838.101 
5 2017 6,520,000,000 48,080,838.101 
6 2018 6,520,000,000 54,600.838.101 
 
(2) Pelaksanaan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, akan dipenuhi dalam jangka waktu sampai dengan Tahun 2018, yang 
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenan, dengan rincian 
sebagai berikut: 
NO. TAHUN 
ANGGARAN PENYERTAAN MODAL 
(Rp) JUMLAH 
(Rp) 
1 s.d 2013 29.183.505.832 29.183.505.832 
2 2014 2.000.000.000 31.183.505.832 
3 2015 2.000.000.000 33.183.505.832 
4 2016 36.382.815.000 69.566.320.832 
5 2017 5.000.000.000 74.566.320.832 
6 2018 2.000.000.000 76.566.320.832 
(3) Pelaksanaan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Baniyau 
Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c akan dipenuhi dalam jangka waktu sampai dengan Tahun 2018, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenan, 
dengan rincian sebagai berikut: 
NO. TAHUN 
ANGGARAN PENYERTAAN 
MODAL 
(Rp) ASET JUMLAH 
(Rp) 
1. 2014 - - 
2. 2015 4.000.000.000 19.945.260.000 23.945.260.000 
3. 2016 6.000.000.000 - 29. 945.260.000 
4. 2017 2.000.000.000 24.774.114.000 56.719.374.000 
5. 2018 - - 56.719.374.000 
 (4) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada 
, ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan serta hasil kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Daerah. 
 
 
 
 
6 
 Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura. 
Ditetapkan di Sentani pada tanggal 21 Desember 2017 
BUPATI JAYAPURA, 
ttd 
MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si 
Diundangkan di Sentani 
pada tanggal 22 Desember 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
ttd 
 Drs. YERRY FERDINAND DIEN 
 PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19590114 198410 1 002 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 9 
 salinan sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
RISCHARD LATUKOLAN, SH. 
PENATA TK.I 
 NIP. 197208201993041001 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA: 
9/2017 
 
 
7 
 PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
NOMOR 9 TAHUN 2017 
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN 
DAERAH PAPUA, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYAPURA DAN 
PERUSAHAAN DAERAH BANIYAU KABUPATEN JAYAPURA 
 I. UMUM 
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan 
semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring 
bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah 
Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Provinsi Papua jumlahnya relatif belum memadai. 
Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan 
penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Jayapura. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaaan modal kepada Perusahan Daerah Baniyau yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jayapura. 
Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan 
dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Jayapura membentuk Peraturan Daerah. 
 
II. PASAL DEMI PASAL