Apa substansi hukum dari Pasal 178 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, khususnya BAB VI - PEMA NFAATAN, Pasal 178, adalah:

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu 
pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3), 
Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak 
yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan 
pelaksanaan KSP. 
(2) Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjang an yang 
merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola 
Barang . 
(3) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (5) menyampaikan 
laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola Barang . 
(4) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka 
waktu KSP tidak dapat disetujui, Bupati menerbitkan surat penolakan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP 
disertai dengan alasan . 
(5) Apab ila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka 
waktu KSP dapat disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP. 
(6) Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Tim KSP menyusun perjanjian 
perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal -hal teknis 
yang diperlukan. 
70
 (7) Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupati 
dengan mitra KSP dilakukan.