Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017 pada Pasal  16?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN, BAB XIV - MONITORING DAN EVALUASI, Pasal  16 menyebutkan bahwa:

Kepala DPMPTSP wajib melakukan monitoring pelaksanaan S tandar 
Pelayanan Perizinan secara regular tiap 6 (enam) bulan sekali dengan 
melakukan pertemuan disertai pengumpulan informasi dan /atau data 
dari pelaksana dan pengguna layanan dan secara insident il dapat 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksana dalam rangka efektifitas 
dan efisiensi pelaksanaan . 
Monitoring pelaksanaan Standar Pelayanan Perizinan secara umum 
melekat pada saat Standar Pelayanan Perizinan dilaksanakan melalui 
penerapan kartu kontr ol dokumen permohonan perizinan dan 
pemanfa atan Sistem Informasi Manajemen. 
Penilaian terhadap kep uasan masyarakat sebagai penggu na pelayanan 
perizinan, dapat dilakukan melalui survey Inde ks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) set iap 6 bulan sekali, kotak penilai an kepuasan dan konten 
testimoni pada website resmi DPMPTSP maupun Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi.