Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 23 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 23 Tahun 2018 tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPMENUJU MASYARAKAT KABUPATEN TANGGAMUS YANG SEHAT BERBASISSISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, khususnya BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 18, adalah:

Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2Tahun 1997 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IITulangBawang dan Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3667);
4.
5.
6.
7.
Pembentukan Peraturan
Nomor 82,
8.
9.Undang-Undang Nomor .12 Tahun 2011 tentang
Perundangan-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);HUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Tabun^OT8^Negara Republik Indonesiaahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Nomor 4286) ;
„Nomor1Tahun 2004 tentangcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Nc^araT ^004N°m°r 5’Tambaban LembaranNegara Repubhk Indonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemenksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400)3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Renn hrvNePotisme (Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,TambahanLembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3851) ;
W.Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
TaTn onna n(Lembaran Negara Republik Indonesia^ahu"2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telahheberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 21Tahun 2007 (Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang AparaturSjpil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemenntahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran^gura.Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun >014o'8!!?, J^mcrintahan Daerah (Lembaran NegaraRepubhk Tahun 2014 Nomor 246, Tmnbahan LembaranNegara Repubhk Indonesia Nomor 5589);
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
MEMUTUSKAN ;
MenetapkanPERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN
D,NAS "BATAN dalamPEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI
PEMERtNTA^vl»*1TIDAK TETAP DILINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Dalam N1tentang Perjalanan Dinas^wai ™TkJabat Negara' PegaWai danregawaï IidakTetap;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menteri Keuangan Republik Indonesia
mm°Lr^/^MK. 02/2017 tentang Standar BiayaMasukan Tahun Anggaran 2018;y
Tahnnr7ninD,ae?'h Tanggamus Nomor 01
Daerah „h8Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuanganbaran Daerah Kabupatcn TanggamusTahun 2010 Nomor 48);*nggamusSra"1fB"'rintahNomor 71Tahun 2010 tentang
RenuWikPemerintahan (Lembaran Negara
1™Ï>’"d0"®”3 Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Presiden Nomor 87Tahun 2014 imt.™20H"“Sk7hU”d7U,,i“8 Nomor 12TahunVtentang Pembentukan Peraturan Perundan^^^Nomo^wTNegara RePUblik 'nd°nesia Tahu"
2?^Dalam NeEen N°mOT 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerahbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirTahunn20PTU,ran Nc8er' Nomor 21U'PengÏÏoSn^Te™^N°m°r 58Tahun 2005 “"tang
ReoubHk Md^h3"»3" Daerah (U-mbaran Negara
Iemhk'"donesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
Pasal I
Bt"tiTUangRnPreSentaai ^‘’lana" Di-
Peraturan BupaTÏan^ DPRD/Anggota DPRD, dalam
Pinas2,Tahun 20,7
penambahan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikulVdlakukan
NO
1URAIAN
2SATUAN LUAR KOTADALAM KOTA
LEBIH DARI
8(DELAPAN)
JAM
1.|Pejabat Negara :Bupati, WakilBupati dan Pimpinan DPRD3
OH4
400.0005
125.000
2. Anggota DPRDOH 300.000 75.000
2. Pejabat Eselon IOH 200.000 100.000
3. Pejabat Eselon IIOH 150.000 75.000
Pasal II
Peraturan Bupati inimulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Tanggamus.
ZAINAL ABIDIN
ANDI WIJAYA
BERiTA DAERAH KABUPATEN TANGGAL -Ditetapkan diKota Agungpada tanggal 31Agustus 2018
Diundangkan diKota Agungpada tanggal 3September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,Pj.BUPATI T GGAMUS,