Apa substansi hukum dari Pasal 51 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN HIV ( HUMAN IM MUNODE FFICIENCY VIRUS ) DAN AIDS (ACQUIRED IM MUNO DEF FICIENCY SYNDROM E) DI KABUPATEN KLA TEN, khususnya BAB XIV - PENUTUP, Pasal 51, adalah:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten.
Ditetapkan di Klaten 
pada tanggal 13 Januari 2017
Plt. BUPATI KLATEN,
Cap
 Ttd
SRI MULYANI
Diundangkan di Klaten 
pada tanggal 13 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
 Ttd
JAKA SAWALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (16/2016) 
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 201 7
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DI KABUPATEN KLATEN
I. UMUM
HIV (Human Immunodefficiency Virus) merupakan virus menular
yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat
menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau Acquired Immuno
Deficiency Sydnrome (AIDS). HIV dapat menular melalui rantai penularan
HIV, seperti: kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok
tertular.
Kelompok rentan yaitu kelompok masyarakat yang karena lingkup
pekerjaan, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok
tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan,
serta penerima transfusi darah.
Kelompok berisiko tertular yaitu kelompok masyarakat yang
karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV,
seperti: penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks
dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai
narkoba suntik dan pasangan seksuaInya, penerima darah, organ atau
jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang
mengidap HIV. Sedangkan Kelompok tertular yaitu kelompok masyarakat
yang sudah terinfeksi HIV.
Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV
dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan
kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV
bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses
peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam
kehidupan anggota-peranggota keluarga, melainkan juga dapat memutus
kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV
dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka
menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan
kelangsungan proses peradaban manusia.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya
untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar
terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan
merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan. Penanganan bidang
kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan,
yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat.
Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
dalam penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah daerah kabupaten
klaten, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang
penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Klaten. Substansi materi
yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi :
Ketentuan umum; 
Maksud, tujuan dan asas; 
Kebijakan dan strategi; 
Penularan HIV; 
Langkah-langkah penanggulangan; 
Hak, kewajiban dan larangan; 
Komisi Penanggulangan AIDS; 
Peran dan tanggungjawab ODHA; 
Peran serta masyarakat; 
Pembiayaan; 
Bentuk dan jenis program penanggulangan HIV dan AIDS; 
Pembinaan, koordinasi dan pengawasan; 
Sanksi administasi; 
Ketentuan penyidikan; 
Ketentuan pidana; dan 
Ketentuan penutup. 
AI. PASAL DEMI PASAL