Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari Standar Nasional Pendidikan dalam rangka menyiapkan Nomor 20 Tahun 2003.
Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dalam rangka menyiapkan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pend idikan Nasional tentang Peran Serta Masyarakat, ketentuan pada BAB II - . ·~, Pasal 11 berbunyi:

Pasal 10 Biaya satuan pendidikan TK, SD dan SMP yang diselenggarak an oleh Pernerint ah 
dan/ atau Pemerintah Daerah bersumber dari : 
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walin ya; 
d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan TK, SD dan SMP diluar 
peserta didik atau orang tua/wali; 
e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat ; 
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/ atau 
g. sumber lain yang sah. Pasal 9 Bagian Kedua 
Sumber Biaya Pendidikan 
Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah 
dan/ atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat peningkatan kompetensi siswa, guru, dan/ atau tenaga kependiclikan ; 
pen~ba~an dana operasional pembelajaran ; 
se~fikas1 kompetensi siswa dan guru; dan / atau 
penmgkatan kualitas dan kuantitas barang/ bahan praktek. a. 
b. 
c. 
d. vestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Ii · bi 
adaan Iahan, gedung, sarana dan prasarana dan barang ti"dak ' mhe lb~uti .1a!a · · al b · . a 1s pakai iaya _operas1on se agaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) li · . · 
a biaya pers ali 1· · .. • me puti . · . on ia me ipun gaji, tunjangan , dan maslahat lain b b ali . nya. . . iaya non person ia yaitu biaya pengadaan barang habis pakai day d Jasa. , a, an 
~iaya peningkatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). berupa (3) Pasal 8 
. · ... ,. 
... ..~· .. .... ,. , ~< .: .... ,· . . . """·· ... . . .. ' .. . ' .. .. 
. . . ·,· ..... ,, Pasal 17 
Penggalangan bantuan dan/ atau sum~ gan pendidik an sebagairn ana dimaksud 
dalam Pasal 16, tidak boleh bersumber dan: 
a. Perusahaan rokok . 
b. Perusahaan minuman beralkoho l. 
c. Partai politik . BAB VT ... • <r( (1) Sumbangan pendidikan sebagaimana ctimaksud dalam Pasa.J 15. disal urkan 
melalui Komite Sekolah . 
(2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dima.ksud pada ayar (1 ), dibuku kan dalam 
rekening bersama antara Komite Sekolah dan Satuan Pendidika n. 
(3) Penggunaan sumbangan pend idikan sebagaiman a dima ksud pada ayat ( I). oleh 
Kepala Sekolah harus mendapat perseruju an Komite Sc-k~ah dan 
dipertanggungjaw abkan secara transparan dan akuntabel serta dilaporkan 
kepada Komite Sekolah. Pasal 16 ( 1) Peran serta mas yarakat dapat diberikan dalam bentuk penyelenggaraan 
penctidikan, bantuan, dan/ atau sumbangan pendidik an. 
(2) Komite Sekolah berfungsi menggalang bantuan dan/atau sumbangan 
pendidikan , serta sumber daya pend idikan lainn ya dari masyarakat baik 
perorangan/ organ isasi/ dunia usaha / dunia industri maupun pernangku 
kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. 
(3) Penggalangan bantuan dan/ atau sumbangan pendidikan dan kornite seke lah 
sesuai dengan peraturan perundang - undangan . Pasal 15 BABV 
PERAN SERTA MASYARAKAT 
~ :, . 
.. ' ~ .. ,.. \ ,t \ 
·, -. 
;,- ',• , ... · .. .:- .. ~..:: l 
1 
I t .. l j Hasil manfaat dari koperasi sekolah / siswa sepenuhn ya ctigunakan unruk i peningkatan mutu layanan pendidikan . 
1 Pasal 14 
(1) Sumber biaya pribadi berasal dari peserta didik , orang rua/wali pe serta didik . 
beasiswa dan/ atau mas yarakat . 
(2) Pengadaan pakaian seragam sekolah dapat dikoordinir oleh koperasi 
sekolah / siswa dengan memperhatikan kuali tas jenis bahan dan tidak melebihi 
harga pasar . Pasal 13 pada perencanaan investasi dan/atau opera si yang jela d 
~l'.A'cu• dalam Rencana Strat egis, Rencana Kerja T~unan . sst': 
aran Tah~an y~g mengacu pada Stand ar Nasional Pendidikan : 
perencana~ investasi dan /atau operas i sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, diurnumkan secara transparan kepa da pernangku kepenun 
oran~ ~a/wali peserta didik , komi te sekolah dan penye lenggara sa~ 
pendidikan; 
c. dimus yawarahkan melalu i rapat Komite Sekolah ; dan 
d. dana yang . diperole? dibukukan secara khusus oleh saruan pendidi can 
yang. ~erp1sah ~~ dana yang diterima dari penye lenggara saruan 
pendidikan dan disimpan dalam Reke ning atas nama satuan pendidikan . 
Pungutan harus digunakan sesuai ketentuan seba gaimana dima.ksud dalam 
butir b, dan sekurang -kurangn ya 20% (dua puluh persen ] dari t tal 
dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya yang ctigunakan untuk 
peningkatan mutu . · (2) 
(2J. Sanksa ( 1) Kepala Din.a a eta pat mem bcrikan sa.nJcs .i k.epada Sacuan ~ndidikan yang 
dieelen,uparaka n m.aayaraka t ape. bila terbukti melangga r ke-te ntuan dalam PasaJ 
9, Pa.-110 , Pa.al 12, Paae.1 14, dan/atau Pasal 17. Paaal 23 Kep ala Dina s dapat mcmbcrikan sanksi k.epada Kepala Sekolah, guru , dan /arau 
t.enag a kepend idikan apabila terbuk ti melanggar k.etentuan da1am PasaJ 9, PasaJ 
10, Paaal 12, Pasal 14, dan/ atau Pasal 17 . 
SankAi scbagai mana dimak sud pad.a ayat (lJ, bcrupa : 
a. Teguran terrults: 
b. Penu.ndaan atau pen gurang.an hak ; dan /ata u 
c. Pcmbcba.aa n rugas dari jaba tan scbag.ai Kepala Sekolah . guru , tenaga 
lcependidikan , dan/atau Komite Sekolah , Pasal 22 Kepala Dinas dapat membatalkan pungutan dan/ atau bantuan apabila satuan 
pendidikan melanggar ketenruan dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, 
dan/atau Pasal 17 apabila mclanggar perundang-undangan dan/atau dinilai 
mere sahkan masyarakat . 
Dalam keadaan tertenru Kepala Dinas dapat membentuk Tim yang terdiri dari 
unsur Pejabat Struktural Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Guru dan Tenaga 
Kependidikan dan Pengawas Sekolah . 
Pernbatalan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dilakukan setelah 
mendapatkan rckom endasi dari Tim yang dibenruk oleh Kepala Dinas . Pasal 21 BAB VII 
SANKS I 
~ .. ·1 (1) .t ·1 
(2) 
' 
(3) 
: . 
• l 
(l) 
. , ...... (2) -- 
' :·.' 
~ •• ;'J·_. ( 1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaporkan 
penggunaan dana sebagairnana dirnaksud pada Pasal 9 secara tran sparan 
kepada orang tua/wali peserta didik, dan Kom ite Seko lah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyaraka t melaporkan 
penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 secara tran spa.ran 
kepada orang tua/wali peserta didik, Kom.ite Sekolah, dan penyelenggara 
pendidikan . Pasal 20 Pengawas sekolah melakukan pembinaan dan penga wasan terhad ap pc-nge lolaan 
bantuan, pungutan , sumbangan , dan/ atau surnber lain yang sah secara berkaJa . Pasal 19 Kepala Dinas melalui pcnga was sekolah melakukan bi pcm inaan dan pcngawasan terhadap pengelolaan bantuan pungu tan sumban dan/ 
be 1 · ' , gan, atau sum r am y~g sah sesuai dengan k etentuan pc-ratur an perundangan . 
Orang tua/wah dan/atau Komite Sekolah dapa t melakukan pemanta uan 
terhadap pengelolaan bantuan , pungutan , sumbangan , dan/atau sumber lain 
yang sah. Pasal 18 BAB VI 
PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PELAPO RAN 
(2) 
. .. 
"" ... ..... \,:. ' «; . ·.·, ... , . ·,. . , . . . -, .. ':~'.~ , ..' . •' .,.., - - .,. ..... . \ .... · ~ . " .. "' ' . ' '1t • ;. I ... ., • • 
J •• • :· ~ ~·' ... • ,e.i. ..... ·. .,, , . ., . . . . ~ .. .. . . './ .~ . . . II 
~)VO TI US MULYONO 
BERJTA DAERAH BUPATEN MELAWI TAHUN 2018 NOMOR /{;; Diundangkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal Jo fi-gwf-W ,-ot& 
.' \'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, ;\, l>ANJI f Ditetapkan di Nanga Pinqh 
pada tanggal l O Agwt-u.J 2 01a> Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi . Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Pasal 25 BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Pasal 22 dan Pasal 23 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan~-undangan. ' Pasal24 d. ana dimaksud pada ayat ( 1), berupa : 
tertulis; 
----· ghentian sementara/tetap bantuan dari · pemenntah dan/ atau 
pemerintah daerah; 
Larangan menerima peserta didik baru; dan/atau 
Pencabutan izin operasional sekolah.