Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor �' Tahun 2018 pada Pasal 23?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor �' Tahun 2018 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA, BAB V - PERATURAN BERSAMA HUKUM TUA, Pasal 23 menyebutkan bahwa:

(1) Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua yang telah disusun, 
wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan 
dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk 
mendapatkan masukan. 
(2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud 
• pada ayat (1) digunakan Hukum Tua untuk tindaklanjut proses 
penyusunan rancanan Peraturan Bersama Hukum Tua. 
Bagian Ketiga 
Pembahasan, Peneta pan dan Pengundangan 
Pasa l 24 
Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua dilakukan oleh 
2 (dua) Hukum Tua atau lebih. 
Pasa l 25 
(1) Hukum Tua yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapk an 
Rancangan Peratur an Desa dengan mem bubuhkan tand a tangan 
paling lamb at 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati. 
(2) Rancang an Peraturan Bersama Hukum Tua yang telah dibubuhi 
tanda tang an seba gaimana dimaksud pada ayat (1) diundang kan 
dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa. 
(3) Peraturan Bersama Huku m Tua sebagaim ana dimak sud pada ayat 1 
mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengik at sejak 
tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-ma sing Desa. 
Bagian Keempa t 
Penyebarluasan