Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 14 Tahun 2016?
Substansi PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG, khususnya BAB III - MEKANISME PENGANGGARAN, Pasal 5, memuat:

(1) Pelaksanaan belanja keadaan darurat, termasuk untuk keperluan mendesak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Kepala SKPD yang menangani akibat keadaan darurat/mendesak 
mengajukan usulan status keadaan untuk dinyatakan sebagai keadaan 
darurat/mendesak kepada Bupati, dengan dilampiri: 
1. Surat Pernyataan Bupati tentang status keadaan dimaksud; 
2. Data pendukung; dan 
3. Usulan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan SKPD dan RKA-
PPKD yang didanai dari belanja tidak terduga dengan tembusan PPKD 
selaku BUD; 
b. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan pengkajian 
secara cepat dan tepat oleh tim pengkajian secara cepat yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Kepala SKPD yang menangani; 
c. Berdasarkan Surat Pernyataaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, PPKD menyiapkan Keputusan Bupati tentang pembiayaan keadaan 
darurat/mendesak; 
d. Setelah penetapan pembiayaan kead aan darurat/mendesak oleh Bupati, 
SKPD mengajukan SPM dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat/mendesak kepada PPKD selaku BUD; 
e. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk mencairkan dana keadaan 
darurat/mendesak kepada kepala SKPD yang menangani keadaan darurat/mendesak paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM dan RKB secara lengkap; 
 
11 
 f. Pencairan dana keadaan darurat/mendesak dapat dilakukan dengan 
mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang menangani. 
(2) Pelaksanaan belanja kebutuhan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 
mengajukan usulan status keadaan untuk dinyatakan sebagai keadaan 
darurat bencana kepada Bupati, dengan dilampiri: 
1. Data pendukung; 
2. Surat pernyataan Bupati tentan g tanggap darurat bencana; dan 
3. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dengan tembusan PPKD selaku BUD. 
b. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan pengkajian 
secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim reaksi cepat berdasarkan 
penugasan dari Kepala SKPD yang me laksanakan fungsi penanggulangan 
bencana; 
c. Berdasarkan Surat Pernyataaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, PPKD menyiapkan Keputusan Bupati tentang pembiayaan kebutuhan tanggap darurat bencana; 
d. Setelah penetapan pembiayaan keadaan darurat bencana oleh Bupati, SKPD 
mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat bencana kepada PPKD selaku BUD dengan dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab; 
e. PPKD selaku BUD menerbitkan SPP, SPM dan SP2D untuk mencairkan dana 
tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi 
penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB secara lengkap; 
f. Pencairan dana kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan 
mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang 
melakanakan fungsi penanggulangan bencana. 
(3) Surat Penyataan dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf c serta ayat (2) huru f a dan huruf c diberitahukan kepada 
DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan. 
6. ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut :