Menurut PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 28?
Pasal Pasal 28 dalam PERATURAN DAERAH  PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI, menyatakan:

(1) Dalam kegiatan penyidikan, PPNS melakukan koordinasi dengan 
POLRI. 
(2) Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara: 
a. mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan 
kepada POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan; 
b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan 
bersama sesuai kewenangan masing -masing; 
c. meminta bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan 
konsultasi penyidikan kepada POLRI; 
d. mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS kepada 
POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan; 
e. menghadiri gelar perkara yang dilakukan oleh POLRI terhadap 
kasus pidana yang ditangani oleh PPNS atau melaksanakan 
gelar perkara terhadap kasus pidana dengan mengundang 
POLRI; 
f. mengirimkan surat pemberitahuan mengenai penghentian 
penyidikan kepada POLRI untuk diteruskan ke Penuntut 
Umum; 
g. melakukan tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan 
tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS ; dan 
h. mengundang dan melibatkan POLRI dalam pelaksanaan rapat 
berkala PPNS . 
(3) Berita Acara Pemeriksaan atas pelanggaran Perda yang dibuat oleh 
PPNS harus mencantumkan secara tegas jenis sanksi pidana 
berupa denda dan/atau kurungan sesuai dengan ketentuan sanksi 
pidana yang diatur dalam Perda. 
(4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dim aksud pada ayat (3) 
menjadi dasar Penuntut Umum dalam melakukan p enuntutan 
terhadap p elanggaran atas Per da sesuai ketentuan perundang -
undangan yang berlaku. 
-22- 
 
(5) Sanksi be rupa Denda yang dibebankan kepad a terdakwa 
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap merupakan pendapatan asli daerah dan wajib disetor 
ke Kas Daerah.