Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam 3.Bupati adalah Bupati Pringsewu. Nomor m Tahun 2016 Pasal 1?
Dalam 3.Bupati adalah Bupati Pringsewu. Nomor m Tahun 2016 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah
kepaladaerahsebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan
Daerah yang
memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang
menjadikewenangandaerahotonom .
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnyadis ingkat DPRD
adalahlembagaperwakilanrakyatdaerah yang
berkedudukansebagaiunsurpenyelenggaraPemerintaha
n Daerah .
5.Badanadalahsuatubentukbadanusaha yang
meliputiperseroanterbatas, perseroankomanditer,
perseroanlainnya, badanusahamilik Negara
ataudaerahdengannamadanbentukapapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi,
yayasanatauorganisasisejenis, lembagadanapensiun,
bentukusahatetapsertabentukbadanusahalainnya.
6.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.
7.Jasa Usaha adalahjasa yang disediakanolehPemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-
prinsipkomersialkarenapadadasarnyadapat pula
disediakanolehsektorswasta .
8.Retribusi PemakaianKekayaan Daerah yang selanjutnya
disingkat Retribusi adalah
pungutandaerahsebagaipembayaranatasjasa/
pemberianIzintertentuterhadappemakaiansuatuobjek
yang telah di tentukkanolehPemerintah Daerah.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang -undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10.Masa Retr ibusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi
untuk memanfaatkan jasa
danperizinantertentudaripemerintahdaerah yang
bersangkutan .
11.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah surat yang o leh Wajib
Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh
Bupati.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di
singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya pokok retribusi.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retrib usi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.
15.Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan
atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, dan SKRDLB atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Retribusi.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang -undangan Retribusi Daerah.
17.Penyidikan Tind ak Pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang Retrib usi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
18.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang -undangan yang berlaku .