Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004?
Ketentuan dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 11 menetapkan:

( 1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah 
pelaksana/ pengelola setiap kegiatan yang didanai dari keuangan desa berasal 
dari unsur Aparat Pemerintahan Desa dan unsur Lembaga Kemas yarakatan 
Desa yang dipilih melalui mus yawarah . 
(2) Jumlah Anggota TPK ditetapkan sesuai dengan kebutuhan di desa , minimal 3 
(tiga) orang maksimal 5 (lima) orang yang terdiri atas : 
a. Pembina , adalah Kepala Desa; 
b. Ketua, adalah berasal dari Unsur Pemerintah Desa ; 
c. Sekretaris , adalah unsu r yang berasal dari Aparatur Desa atau dari unsur 
Lembaga Kemasyarakatan Desa ; dan 
d. Anggota berasal dari unsur Aparatur Desa dan dari unsur Lembaga 
Kemasyarakatan Desa . 
(3) Anggota TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempun yai tugas sebagai 
berikut : 
a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menetapkan gambar 
rencana kerja ; 
b. melaporkan semua kegiatan dan men yerahkan hasil pengadaan 
Barang/ Jasa kepada Kepala Desa melalui PTPKD yang disertai dengan 
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ; 
c. menetapkan spesifikasi teknis barang /jasa (bila diperlukan) ; 
d. menetapkan penyedia barang/jasa ; 
e. menandatangani surat perjanjian ; dan 
f. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Barang / Jasa . 
(4) Ketentuan lebih Lanjut mengenai TPK telah diatur dalam Peraturan Bupati 
Kerinci Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Pasal 10 
Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah Bendahara 
Penerimaan Desa dan Bendahar a Pengeluaran Desa. (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempun yai tugas menerima , 
menyimpan , men yetorkan/memba yar, menatausahakan , dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa . 
(3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat 
se bagai beriku t: 
a. menguasai komputer; dan 
b. Pendidikan Terakhir minimal SMA/ sederajat. 
(4) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
ketentuan tidak mempun yai hubungan darah dengan Kepala Desa /BPD , baik 
hubungan keatas , hubungan kebawah maupun hubungan kesamping . 
(5) Hubungan darah sebagaim ana dimaksud pada ayat (5) adalah : 
a. tidak mempun yai hubungan ke atas yaitu ayah/ibu , saudara ayah/saudara 
ibu, orang tua ayah/ orang tua ibu; 
b. tidak mempun yai hubungan ke bawah yaitu saudara , anak /anak tiri, 
menantu kemenakan dan cucu; dan 
c. tidak mempun yai hubungan ke samping yaitu saudara kandung , saudara 
kandung suami/istri , saudara tiri suami/istri , mertua /saudara mertua dan 
menantu dari saudara mertua Kepala Desa/BPD . 
(6) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa . 
(7) Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) apabila terjadi pergantian Bendahara, maka Bendahara 
yang telah diberhentikan bertanggungjawab atas pelaporan 
pertanggungjawaban pelak sanaan keuangan desa pada tahun anggaran 
sebeJumn ya. •