Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 18 Tahun 2012?
Ketentuan dalam PERATURAN WALI KOTA BOGOR Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR, Pasal 12 menetapkan:

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e dapat diberikan kepada Wajib Pajak
berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:
a.kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya
dengan subjek pajak yaitu:
1.Wajib Pajak Pribadi:
a)objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, pen erima tanda jasa bintang gerilya,
atau janda dudanya diberikan pengurangan
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
11b)objek pajak berupa lahan pertanian
yang dimanfaatkan untuk pertanian produktif
dalam rangka mendukung ketahanan pangan,
diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen);
c)objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
pensiunan PNS/TNI/Polri atau janda/dudanya
diberikan pengurangan sebesar:
1)Golongan I atau Tamtama dan setingkatnya,
dan Golongan II atau Bintara
atau yang sederajat, diberikan pengurangan
sebesar 30% (tiga puluh persen);
2)Golongan III atau Perwira Pertama
atau yang sederajat, diberikan pengurangan
sebesar 25% (dua puluh lima persen);
3)Golongan IV atau Perwir a Menengah ke atas
atau yang sederajat, diberikan pengurangan
sebesar 20% (dua puluh persen);
d)objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur,
mantan Wali Kota dan Waki l Wali Kota
atau janda/dudanya diberikan pengurangan
sebesar 20% (dua puluh persen);
e)objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
yang kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya
karena berpenghasilan rendah, diberikan
pengurangan dengan kete ntuan sebagai berikut
sebesar:
1)berpenghasilan rendah sebesar 30% (tiga puluh
persen);
2)berpenghasilan rendah dan sedang dalam
pengobatan untuk diri sendiri, atau orang tua,
atau suami/istri, atau anak kandung paling
kurang 6 (enam) bulan berturut -turut
diberikan pengurangan sebesar 35%
(tiga puluh lima persen);
123)berpenghasilan rendah dan memiliki
tanggungan anak kandung yang masih
menempuh pendidikan serta sedang dalam
pengobatan untuk diri sendiri, atau orang tua,
atau suami/istri, atau anak kandung paling
kurang 6 (enam) bulan berturut -turut
diberikan pengurangan sebesar 40% (empat
puluh persen);
f)objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
yang mengalami kenaikan ketetapan pajak
diberikan pengurangan sebagai berikut:
1)lebih dari 100% (serat us persen) sampai
dengan 200% (dua ratus persen) dari ketetapan
tahun sebelumnya sebagai akibat penyesuaian
NJOP, diberikan pengurangan sebesar:
(a)20% (dua puluh persen) pada tahun
penyesu aian;
(b)15% (lima belas persen) pada tahun kedua
penyesuaian;
(c)10% (sepu luh persen) pada tahun ketiga
penyesuaian;
2)lebih dari 200% (dua ratus persen) sampai
dengan 300% (tiga ratus persen) dari ketetapan
tahun sebelumnya sebagai akibat penyesuaian
NJOP, diberikan pengurangan sebesar:
(a)25% (dua puluh lima persen) pada tahun
penyesuaian;
(b)20% (dua puluh persen) pada tahun kedua
penyesuaian;
(c)15% (lima belas persen) pada tahun ketiga
penyesuaian;
3)lebih dari 300 %(tiga ratus persen)
dari ketetapan tahun sebelumnya sebagai
akibat penyesuaian NJOP, diberikan
pengurangan sebesar:
(a)30% (tiga puluh persen) pada tahun
penyesu aian;
13(b)25% (dua puluh lima persen) pada tahun
kedua penyesuaian;
(c)20% (dua puluh persen) pada tahun ketiga
penyesuaian;
g)objek paja yang Wajib Pajak -nya orang pribadi
dengan ketetapan pajak lebih dari Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah) yang memiliki jumlah
penghasilan dalam satu tahun tidak kawin
atau kawin (penghasilan kumulatif suami dan istri)
Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta) ke bawah
dan secara nyata tidak mampu memenuhi
kewajiban pajaknya karena alasan tertentu,
diberikan pe ngurangan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1)secara nyata tidak mampu membayar pajak
yang ditetapkan diberikan pengurangan
sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2)secara nyata tidak mampu membayar pajak
yang ditetapkan dan sedang dalam pengobatan
untuk diri sendiri, atau orang tua,
atau suami/istri, atau anak kandung paling
kurang 6 (enam) bulan berturut -turut
diberikan pengurangan sebesar 30%
(tiga puluh persen);
3)secara nya ta tidak mampu membayar pajak
yang ditetapkan dan menanggung biaya
pendidikan anak kandung serta dalam
pengobatan untuk diri sendiri, atau orang tua,
atau suami/istri, atau anak kandung paling
kurang 6 (enam) bulan berturut -turut
diberikan pengurangan sebe sar 35%
(tiga puluh lima persen);
142.Wajib Pajak Badan:
a)Wajib Pajak Badan yang meliputi objek pajak
yang dimiliki Wajib Pajak Badan yang mengalami
kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi
kewajiban rutin, diberikan pengurangan sebesar
25% (dua puluh lima perseratus);
b)Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang sosial,
keagamaan, pendidikan formal dan kesehatan
di luar ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b
Peraturan Da erah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan diberikan pengurangan sebesar 50%
(lima puluh perseratus).
b.objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa, diberikan pengurangan sebesar paling
banyak 100% (seratus persen) dari pajak terutang.
3.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal12A
Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud
dalamPasal 12 hanya diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu)
Objek Pajak.
4.Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:
Pasal13
(1)Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a angka 1 huruf a), huruf c), huruf d), huruf e),
dan huruf g) hanya diberikan terhadap objek pajak
yang ditempati Wajib Pajak.
(2)Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a angka 2 huruf b) yang bergerak di bidang
pendidikan formal diberikan juga kepada Perguruan
Tinggi Swasta yang memiliki SPPT.
15(3)Pengurangan pajak dalam hal terkena bencana alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam
antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
(4)Pengurangan pajak karena sebab lain yang luar biasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi
kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah
hama tanaman.
5.Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal14
(1)Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
diberikan kepada Wajib Pajak atau kepada suami/istri,
yang namanya tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD
bersangkutan.
(1a)Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf g diberikan kepada Wajib Pajak atau Subjek Pajak
yang berkedudukan sebagai suami/istri atau masih
dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau 1 (satu)derajat
ke bawah, dengan nama yang tercantum dalam SPPT
dan/atau SKPD bersangkutan.
(2)PBB P2 terutang yang tercantum dalam SPPT
dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ay at (1)
adalah pokok pajak ditambah denda administratif.
(3)SPPT dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan
pajak tidak dapat dimintakan pengurangan denda
administratif.
6.Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f angka 1 diubah,
sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
16Pasal16
(1)Permohonan pengajuan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Wali Kota ini.
(2)Permohonan pengurangan yang diajukan secara
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
a.1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
b.diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan mencantumk an besarnya persentase
pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
c.diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat
Daerah;
d.dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan
pengurangan;
e.surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
dan dala m hal surat permohonan ditandatangani
oleh Bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa
bermaterai cukup;
f.diajukan dalam jangka waktu:
1.3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya SPPT
dan paling lambat 30 Agustus tahun pajak
berkenaan;
2.1 (satu) bulan terh itung sejak diterimanya SKPD;
3.1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB
tidak dikabulkan;
4.3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya
bencana alam;
5.1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran
PBB P2 tahun ber jalan untuk permohonan
pengurangan karena kenaikan ketetapan pajak
lebih dari 100% (seratus persen) dari ketetapan
tahun sebelumnya sebagai akibat penyesuaian
NJOP;
176.3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya
sebab lain yang luar biasa, kecuali apabi la Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka
waktu tersebut tidak dapat memenuhi
karena di luar kekuasaannya;
g.tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak
sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan
pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
h.tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD
yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal
diajukan keberatan telah diterbitkan Surat
Keputusan Keberatan tetapi permohonan keberatan
tidak dikabulkan.
7.Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (4) huruf g dihapus, ayat (6)
dan ayat (7) diubah, serta diantara ayat (8) dan ayat (9)
disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8a) dan ayat (8b),
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal17
(1)Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam