Apa bunyi lengkap Pasal 40 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 74 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, pada BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, Pasal 40 dinyatakan:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan 
pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Badan. 
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas 
Daerah berdasark an: 
a. perhitungan dari Wajib Pajak; 
b. keputusan keberatan atau keputusan pembetulan, pembatalan dan 
pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi; 
c. putusan banding; dan 
d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebas an 
pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 
secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan 
pembayaran pajak. 
(4) Permohonan pengembalian atas kele bihan pembayaran Pajak Daerah disertai 
dengan melampirkan: 
a. nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. nomor pokok wajib pajak Daerah (NPWPD); 
c. masa pajak: 
22 d. besarnya kelebihan pembayaran pajak: dan 
e. alasan yang jelas. 
(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepal a Badan 
menunjuk Petugas Badan untuk segera mengadakan penelitian atau 
pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan 
pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak. 
(6) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pa da ayat (5) sebagai 
bahan pertimbangan Kepala Badan untuk menerbitkan Keputusan menerima 
atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan selanjutnya 
dilaporkan kepada Bupati. 
(7) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan seja k 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 
(8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperh itungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. 
(9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling 
lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
(10) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Badan memberikan 
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan 
kelebihan pembayaran pajak.