Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016?
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, Pasal 2 menetapkan:

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur 
penunjang bidang keuangan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten Sekadau. 
(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh kepala 
badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
bupati melalui sekretaris daerah . 
(3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempun yai tugas 
membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau . 
(4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) men yelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan anggaran dan pendapatan daerah , koordinasi 
bidang anggaran, pendapatan dan perbendaharaan daerah ; 
b. perumusan kebijakan sistem prosedur akuntansi pengelolaan 
keuangan daerah , koordinasi bidang penyusunan laporan keuangan 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 
c. perumusan kebijakan pengelolaan investasi bidang penyelenggaraan 
pengadaan , pengelolaan , inventarisasi dan pemeliharaan barang 
daerah . melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah . 
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah pimpinan 
badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah . 
9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan 
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan 
teknis penunjang tertentu . 
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas , 
tanggung jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasn ya didasarkan 
pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat 
mandiri . 
4 Pasal 4 
( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh 
seorang sekretaris yang langsung bertanggungjawab kepada kepala 
badan . 
(2) Sekretariat mempun yai tugas menyiapkan perumusan kebijakan , 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi , pemantauan dan 
evaluasi program kegiatan dan penyelenggaran pembinaan teknis , 
administrasi dan sumber daya urusan rumah tangga , administrasi 
keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian dilingkungan Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sekretariat mempun yai fungsi : 
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, 
administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan serta petunjuk 
teknis pelaksanaan urusan rumah tangga , administrasi Keuangan 
dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah ; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah 
tangga , administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 
d. pelaksanaan pembinaan teknis , administrasi serta sumber daya 
urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan 
serta kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
e. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan dilingkungan Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan 
sekretariat ; 
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah ; 
h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan 
oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . BAB IV 
URAIAN TUGAS FUNGSI 
Bagian Kesatu 
Sekretariat b. bidang akuntansi, pengendalian dan penatausahaan barang milik 
daerah terdiri atas 3 (tiga) subbidang yaitu : 
1. subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan; 
2. subbidang evaluasi pertanggungjawaban anggaran daerah ; 
3. subbidang pengendalian dan penatausahaan barang milik 
daerah . 
c. bidang anggaran terdiri atas 3 (tiga) subbidang yaitu : 
1. subbidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah ; 
2. subbidang pengendalian anggaran daerah ; 
3. subbidang peren canaan dan analisa kebutuhan barang milik 
daerah . 
(4) Susunan organisas i Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
terlampir dalam peraturan bupati ini dan merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan. 
5 Pasal 5 
(1) Subbagian perencanaan, keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian 
yang langsung bertanggungjawab kepa da sekretaris. 
(2) Subbagian perencanaan, keuangan dan barang mempunyai tugas 
menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk penyusunan 
perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dinas, belanja pegawai di 
lingkungan dinas serta belanja barang dan jasa dan penyiapan bahan 
penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan , 
penyimpanan , pendistribusian , penggunaan , pemanfaatan , 
pengamanan, pemeliharaan , pelaporan dan pengendalian barang 
Daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
(3) Subbagian perencanaan, keuangan dan barang dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) men yelenggarakan fungsi : 
a. penyelenggaraan penatausahaan keuangan SKPD ; 
b. penyusunan laporan pertanggungjawa ban keuangan ; 
c. pelaksanaan penelitian permintaan pemba yaran belanja keuangan 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 
d. pelaksanaan penyusunan laporan periodik keuangan Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
e. penyelenggaraan pengadministrasian dan akuntansi keuangan ; 
f. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi 
penerimaan , penyimpanan, pendistribusian , penggunaan , 
pemanfaatan , pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan 
pengendalian barang daerah dilingkungan Badan Pengeloaan 
Keuangan dan Aset Daerah ; 
g. pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengamanan dan pemeliharaan barang dilingkungan Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
h. pelaksanaan pengelo laan barang milik daerah di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah ; 
1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra); 
J. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan kinerja 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 
k. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan 
pertanggungjawaban penyelenggaraan Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah ; 
1. penyusunan perjanjian kinerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah; 
m. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah ; 
n. penyusunan evaluasi hasil rencana kerja (Renja) Sadan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah ; 
o. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan ; 
p. penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA), dokumen 
pelaksanaan anggaran (DPA) / dokumen perubahan pelaksanaan 
anggaran (DPPA) ; 
q. perencanaan pengadaan barang dan jasa ; 
r. evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan ; 
s. evaluasi bahan perencanaan anggaran ; 
t. pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelo laan Keuangan 
dan Aset Daerah ; 
u. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . 
6 Bagian Kedua 
Bidang Perbendaharaan