Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945?
Norma hukum dalam Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor n Tahun 1945 tentang Pengarusutamaan Gender, Pasal 2 berbunyi:

20. Anggaran Daerah Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG 
adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki- 
laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 
21. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen 
yang menginfonnasikan suatu output kegiatan telah responsif gender 
terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan 
pada output kegiatan untuk menangani pennasalahan kesenjangan 
gender. 
22. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja 
PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak 
pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. 
23. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan 
untuk melakukan pengarusutarnaan gender di unit kerjanya masing- 
masing. 
24. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut 
RANDA PUG adalah acuan/ arahan kepada setiap stakeholders dalam 
melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan 
gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan 
berkelenjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya 
kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender 
sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancanaan 
pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara 
optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan 
keadilan gender. 
(1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, 
dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender. 
(2) Pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi perencanaan , pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program 
pembangunan daerah. 
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur 
rnasyarakat, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Iainnya yang 
berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan 
dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan 
pengarusu tamaan gender. Pasal 6 Baglan Kesatu 
Kewajlban Pemerintah Daerah BAB IV 
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, 
PlllAK SWASTA DAN MASYARAKAT Ruang lingkup PUG meliputi : 
a. seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang dilakukan oleh 
Pemerintah serta sektor-sektor swasta dan perguruan tinggi yang menjadi 
mitra kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten; 
b. pelaksanaan strategi pengarusutarnaan gender, penguatan dan 
peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan 
c. pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan. BAB III 
RU.ANG LINGKUP