Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 1 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN WALIKOTA BATU Nomor 1 Tahun 2016 tentang , pada BAB II - PENETAPAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN, Pasal 3 menjelaskan:

Permintaan Pembayaran UP diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang 
bersifat pengisian kembali ( revolving ) yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS) . 
UP hanya di gunakan untuk jenis pengeluaran yang 
tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala 
SKPD /Bagian selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa 
Pengguna Anggaran kepada pihak yang menyediakan 
barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung. 
 
Halaman 7 dari 8 Hlm…