Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 28 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor 28 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, khususnya BAB I - KET ENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:

PELAKSANAAN 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan 
yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kubu Raya. 
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, Misi dan 
program Bupati Kubu Raya dengan berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya 
serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat. 
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 1 (satu) 
tahun. 
9. 8. 7. 
10. =+ P Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk 
periode 5 (lima) tahun. 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD adalah Dokumen perencanaan SKPD 
selama 1 (satu) tahun berjalan. 
Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab 
laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh 
keadaan sosial dan budaya masyarakat. 
Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi 
yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi 
integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan 
dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan daerah untuk 1 
(satu) tahun. 
11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi antara laki-laki dan 
perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai 
manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses 
pembangunan. 
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami 
pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan khususnya yang 
berkaitan dengan akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya 
pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat 
yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan 
yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor 
lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa. 
13. Perencanaan dan Penganggaran Responsive gender yang selanjutnya 
disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan 
keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, 
aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender. 
14. Anggaran Responsive Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah 
anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki 
yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 
15. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah 
dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah 
responsive gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya 
telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani 
permasalahan kesenjangan gender. 
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut 
Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak 
pengarustamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga daerah. 
1 7. Lembaga non pemerintah adalah lembaga yang dibentuk olah 
masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan 
keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi 
kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan 
yang diharapkan.