Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 5 Tahun 1960?
Substansi Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 5 Tahun 1960 tentang , khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
3. Kantor Pertanahan adalah Sadan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores 
Timur. 
4. Pendaftaran Tanah Program Daerah Agraria yang selanjutnya disebut 
Peta Prodaria adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara 
massal pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau bagian­ 
bagiannya. 
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi 
semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah 
desa/kelurahan. 
6. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur 
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar 
mengenai bidang-bidang tanah termasuk pemberian tanda bukti haknya 
bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya. 
7. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP 
adalah penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan agraria/ pertanahan 
dan tata ruang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 
8. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan. 
9. Perseorangan adalah warga masyarakat pemegang hak atas tanah. 
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya 
disingkat BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau 
ban gun an. PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFfARAN TANAH DI 
KABUPATEN FLORES TIMUR. Menetapkan MEMUTUSKAN: 
a. Pembina; 
b. W akil Pembina; 
c. Pengarah; 
d. Penanggung jawab; 
e. Ketua I; 
f. Ketua II; 
g. Sekretaris I; 
h. Sekretaris II; dan 
1. Anggoi BAB VI 
PEMBENTUKAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH 
Pasal8 
( 1) Setelah menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati 
membentuk Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah dengan Keputusan 
Bupati. 
(2) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : BABV 
PENETAPAN LOKASI