Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BONDOWOSO Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjut disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan desa. 
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
11.Dana ... 
-7-
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
13. Kelompok Pendapatan Transfer adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 
14. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah 
daerah. 
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disebut PKPKD adalah kepala Desa yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
desa. 
16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator 
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 
1 7. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat 
desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan desa. 
18. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK 
adalah tim yang ditetapkan oleh kepala Desa, terdiri dari 
unsur pemerintah Desa dan unsur Lembaga 
Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan 
barang/ j asa. 
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang 
membidangi urusan administrasi keuangan untuk 
menatausahakan keuangan desa. 
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan 
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 
21.Penerimaan ... 
-8-
21. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh 
pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui 
rekening kas desa. 
22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari 
APBDesa melalui Rekening Kas Desa. 
23. Pendapatan Desa adalah hak pemerintahan Desa yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 
pendapatan desa dengan belanja desa. 
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 
pedapatan desa dengan belanja desa. 
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama satu periode 
r, anggaran. 
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD. 
28. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk 
memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, 
royal ti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 
desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna 
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar 
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 
30. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
bendahara desa untuk mengajukan permintaan 
pembayaran. 
32. SPP Kegiatan adalah surat permintaan pembayaran oleh 
pelaksana kegiatan sebagai uang panjar pelaksanaan 
kegiatan. 
33. SPP Definitif adalah permintaan pembayaran oleh 
pelaksana kegiatan terhadap belanja yang sudah 
dilaksanakan. 
34.Aset ... 
-9-
34. Aset Tetap adalah sumberdaya ekonomi yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari 12 bulan yang dikuasai 
dan/ atau dimiliki oleh Pemerintahan Desa sebagai akibat 
dari persitiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
35. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, 
adalah badan usaha yang seluruh a tau se bagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. 
36. Keadaan Darurat dan/ a tau Keadaan luar biasa 
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau 
tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak.