Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 4. Undttng -Undo.oa ... 3. 2. Undang -Undan g Nomor 27 Tahun 1959 tentang Nomor 27 Tahun 1959.
Redaksi dari 4. Undttng -Undo.oa ... 3. 2. Undang -Undan g Nomor 27 Tahun 1959 tentang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pcnctapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahu n 1953 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat II Di, pada , Pasal 9 menjelaskan:

(S) HDA sebagaimana dimak sud dalam ayat (1) dihitu~g dal~ satuan rupiah. 
(6) Besaran HDA dan peng hitungan volume pengambilan air terc~tum dalam 
Lampira.n I ya.ng merupakan bagian tidak terp isahkan dari Peraruran 
Bupati ini. 
(2} Kewenangan ... (1) Kewenan gan Bupati dalam pemungutan pajak meliputi : 
a. pendaftaran dan/atau pendataan; 
b. penetapan ; 
c. penyetoran; 
d. penagihan ; 
e. keberatan banding ; 
f. pembe tulan, pernbatalan , pengurangan penetapan dan penghap usan 
atau pengurangan sanksi adrninistras i, 
g. pengem balian kelebihan pembayaran ; 
h. pemeriksaan ·dan . ' 
1. pengawasan . Pasal 16 ,_ Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah daerah tempat pengambilan 
pemanfa atan air tanah . Pasal 15 BAB VI 
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN Besamya pajak teru tang dihitung dengan cara mengalik an tarif sebagaiman a 
dimaksud dalam pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 
dimaks ud dalazn pasal 12 ayat (1}. Pasal 14 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % dari Nilai Perolehan Air Tanah. Pasal 13 (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Pero lehan Air Tanah. 
(2) Perhitungan NPA sebagaiman a dimaksu d pada ayat (1) diteta pkan dalam 
Keputus an Gubemur . BABV 
DASAR PENGENAAN DAN TARIF