Apa norma yang terkandung dalam Pasal 20 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 15 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG, khususnya , Pasal 20, memuat:

(1)Yang dapat ditetapkan menjadi Calon adalah yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;
8
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
f1. berkelakuan baik;
f2. sanggup dan bersedia bertempat tinggal/
berdomisili di desa yang bersangkutan apabila
terpilih menjadi kepala desa.
g.dihapus
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
k.berbadan dan berjiwa sehat serta bebas narkoba;
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berlaku pula untuk Calon yang dipilih melalui
Musyawarah Desa.
(3)Bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali, selain
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
, wajib menyelesaikan pertanggungjawaban
yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa
selama masa jabatannya.
(4)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.
5.Ketentuan pada ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal
24 berbunyi sebagai berikut :