Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2016?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN, pada , Pasal 3 dinyatakan:

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi yang tidak mempunyai jabatan
tertentu;
b. Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi yang diberhentikan untuk
sementara atau dinonaktifkan;
c. Pegawai. . .
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
c. Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi yang diberhentikan dari jabatan
organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum
diberhentikan sebagai pegawai;
d. Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi yang diberikan cuti di luar
tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk
menjalani masa persiapan pensiun; dan
e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2) Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan
diberikan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja
diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan
tunjangan profesi pada kelas jabatan yang sama.
(3) Jika tunjangan profesi yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari tunjangan kinerja
pada kelas jabatan yang sama maka tunjangan profesi
yang diberikan.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang tidak
diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada
dan selisih antara tunjangan kinerja dengan
tunjangan profesi pada kelas jabatan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi.