Apa saja yang diatur dalam Pasal 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB VI - PEMANFAATAN, Pasal 32 menetapkan:

(1)Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling
lama 30 (tiga puluh) tahun sejakperjanjian ditandatangani.
(2)Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna
dilaksanakan melalui tender.
(3)Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan, selama
jangka waktupengoperasian:
a.wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap
tahun, yang besarannyaditetapkan berdasarkan hasil perhitungan
tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
b.wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna; dan
c.dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
1.tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun
Serah Guna;
2.hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas danfungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
3.hasil Bangun Serah Guna.
(4)Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau
Bangun Serah Guna harusdigunakan langsung untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit10% (sepuluh
persen).
(5)Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan
berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnyamemuat:
a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b.objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
c.jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 
d.hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
e.peruntukan bangun guna serah/bangun serah guna.
25(6)Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau
Bangun Serah Guna harusdiatasnamakanPemerintah Daerah.
(7)Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
yang terjadi setelah ditetapkannyamitra Bangun Guna Serah atau
Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah
atauBangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
(8)Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana
dimasksud pada ayat (3) harus menyerahkan objek Bangun Guna
Serah kepadaBupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah
dilakukan audit oleh aparatpengawasan intern Pemerintah.