Bagaimana redaksi normatif Pasal 104 dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 36 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 36 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019, Pasal 104 berbunyi:

Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pe ngendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ,
perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 201 9;
Mengingat :1.Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;
2.Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3.Undang -Undang Nomor 23 Ta hun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
-2-
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 201 7tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranc angan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312) ;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 201 8tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 201 9
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550) ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2019.