Apa substansi hukum dari Pasal
 
10 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 65 Tahun 2017?
Materi muatan PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 65 Tahun 2017 tentang P E, khususnya BAB
 
V - P, Pasal
 
10, adalah:

ayat
 
(
2)
 
huruf
 
a
 
dilaksanakan oleh Pemerintah
 
Desa
 
sebagai
 
bagian
 
dari pen
y
usunan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
 
tahun
 
berkenaa
n
.
 
 
(2)
 
Kepala 
 
Desa 
 
menyusun 
 
perencana
a
n umum 
 
pengadaan barang/jasa
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 
unt
u
k
 
menjadi
 
bahan
 
pe
n
yusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) 
dengan
 
mengikutsertakan
 
masyarakat Desa
 
dan
 
Lembaga Kemasyarakatan Desa
.
 
(3)
 
Perencanaan umum 
 
pengadaan 
 
barang/jasa 
sebagaimana dimaksud pada 
mulai 
 
disusun pada
 
bulan
 
Juli dan
 
di
t
etapkan
 
paling
 
lambat akhir
 
bulan
 
September
 
tahun
 
berjalan.
 
 
(4)
 
Perencanaan Umum Pengadaan sebagaimana disebut pada ayat 
(1)
 
diumumkan melalui papan pengumuman resmi di Kantor Desa atau tempat
-
tempat yang strategis.
 
 
 
~
11
~
 
 
(5)
 
Penyusunan
 
perencanaan
 
umum p
e
ngadaan
 
barang/jasa harus
 
 
di
dasari
 
:
 
a.
 
i
dentifikasi
 
 
kebutuhan 
 
atas 
 
baran
g
/jasa yang 
 
akan diadaka
n
;
 
b.
 
i
dentifikasi
 
kebutuhan
 
anggaran
 
yang
 
d
iperluka
n
, berdasarkan 
perhitungan biaya
 
yang 
d
a
pat dipertanggungjawabkan;
 
c.
 
penentuan
 
rencana
 
pelaksanaan
 
p
engadaan
 
melalui
 
swakelola
 
atau
 
menggunakan
 
penyedi
a
.
 
(
6
)
 
Riwayat
 
penyusunan 
perencanaan
 
umum
 
pengadaan barang/jasa
 
didokumentasikan dalam
 
bentuk
 
Berita
 
Acara dan
/
atau dapat
 
dalam
 
bentuk
 
kertas
 
k
e
rja
 
lainnya
 
y
a
ng
 
dapat 
dipertanggungjawabkan.
 
(
7
)
 
Perencanaan umum 
 
pengadaan 
 
bara
n
g/jasa 
 
meng
h
asilkan Daftar
 
rencana
 
kegiatan
 
dan
 
Rencana
 
A
nggaran Biaya
 
sebagai bagian
 
lampiran
 
rancangan
 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) 
 
untuk
 
ditet
a
pkan.
 
(
8
)
 
Dalam hal
 
terdapat
 
perubahan
 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) 
maka 
 
dilakukan penyesuaian 
kembali
 
perencanaan
 
umum
 
pengadaan 
barang/jas
a
.
 
 
Bagian
 
Ketiga
 
Perencanaan
 
Pelaksanaan
 
Pengadaan
 
Barang/Jasa
 
Dengan
 
Swakelola