Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 1 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 1 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. 
3. Alokasi Dana Desa untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDx adalah 
total dana ADD yang diterima oleh sebuah desa berdasarkan hasil 
penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal dengan Alokasi Dana Desa 
Proporsional. 
4. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah 
Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima oleh setiap desa secara merata. 
5. Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x yang selanjutnya disebut 
ADDPx adalah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa secara 
proporsional. 
6. Bobot Desa untuk desa x selanjutnya disebut BDx adalah bobot suatu 
desa dari hasil penjumlahan bobot masing-masing variabel suatu desa 
yang didapat dari hasil pengalian bobot variabel dengan koefisien variabel 
suatu desa. 
7. Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ∑ADDM 
adalah jumlah total ADD yang akan dibagi secara merata ke seluruh desa. 
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.