Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 23 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor 23 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA, pada BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN, Pasal 3 menjelaskan:

LHKPN dan LHKASN yang telah diumumkan tidak dapat 
dijadikan dasar baik oleh Pelenggara Negara maupun 
pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara tidak terkait tindak 
pidana