Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI, pada , Pasal 4 menjelaskan:

( 1) Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukanatas inisiatif Menteri atau dapat diusulkan olehmenteri/kepala lembaga pemerintah non
kementerian/ pimpinan lembaga terkait.
(21 Usulan menteri/kepala lembaga pemerintah non
kementerian/pimpinan lembaga terkait yang disertai hasilanalisis implementasi Perjanjian Perdagangan
Internasional disampaikan kepada Menteri.
(3) Menteri melakukan kajian implementasi Perjanjian
Perdagangan Internasional terhadap inisiatif Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terhadapusulan menteri/kepala lembaga pemerintah non
kementerian/pimpinan lembaga terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4) Hasil kajian implementasi Perjanjian Perdagangan
Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibahas bersama menteri/kepala lembaga pemerintahnon kementerian/pimpinan lembaga terkait melalui
mekanisme rapat koordinasi tingkat menteri/kepala
lembaga.
(5) Hasil pembahasan kajian implementasi Perjanjian
Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada
dapat berupa:
a. meneruskan Perjanjian Perdagangan Internasional;
b. usulan untuk melakukan perubahan Perjanjian
Perdagangan Internasional; atau
c. usulan untuk melakukan Pembatalan Perjanjian
Perdagangan Internasional.