Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 
8 PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2014 tentang URUSAN PEMERINTAHAN, pada BAB III - PENYELENGGA, Pasal 
8 menjelaskan:

Penyelenggaraan urusan wajib yang belum ditetapkan norma, standar, 
prosedur dan kriterianya oleh pemerintah, pemerintah daerah dapat 
menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenanganny
a berpedoman pada peraturan perundang
-
undangan 
sampai dengan ditetapkanny
a norma, standar, prosedur dan k
rit
eria.
 
 
 
 
 
-
6
-
 
 
Perda 
–
 
Kubar/180/2017