Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018?
Norma hukum dalam PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018 tentang BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA , DPRD, BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS, Pasal 10 berbunyi:

(1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf a meliputi: 
a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai 
tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan 
termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/bandara/ 
pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; 
b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ 
bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan ; 
c. biaya taksi/sewa kendaraan dalam kota dari terminal 
bus/stasiun/bandara keberangkatan ke tempat 
tujuan dan kepulangan dari tempat tujuan. 
(2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat ( 1) huruf a terdiri dari : 
a. transportasi darat ; 
b. transportasi udara; dan/ atau 
c. transportasi laut. 
(3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a diatur sebagai berikut: 
a. perjalanan dinas Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, 
dan Pegawai BLUD diberikan uang transportasi; 
b. alat transportasi darat yang digunakan dapat berupa 
kereta api, bus, travel dan/ atau sewa kendaraan; 
c. perjalanan dinas yang dilakukan dua orang atau lebih 
dengan tujuan yang sama, apabila menggunakan 
transportasi darat berupa sewa kendaraan atau taksi 
harus memperhitungkan kapasitas penumpang 
sehingga setiap orang tidak diperkenankan 
memperhitungkan sewa kendaraan atau taksi secara 
terpisah; 
d. perkiraan besaran biaya transportasi darat ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
W alikota ini ; 
e. biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada 
huruf d dibayarkan secara riil sesuai bukti 
pertanggungjawaban berdasarkan tarif yang telah 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
-12 -
f. biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada 
h uruf d di berikan paling tinggi se bagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, 
sebagaimana dimaksud pada huruf a. 
(4) Transportasi udara sebagaimana dimaksud 
huruf b diatur sebagai berikut : pada 
a. perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota 
diberikan transportasi udara kelas bisnis; 
b. perjalanan dinas DPRD, PNS, PTT, pegawai BLUD 
diberikan transportasi udara kelas ekonomi ; 
c. perkiraan biaya transportasi udara ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan 
Walikota ini ; 
d. apabila perkiraan biaya transportasi udara tidak 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, 
maka biaya lransportasi udara dibayarkan secara riil 
sesuai bukti pertanggungjawaban sepanjang sesuai 
kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b ; 
e. biaya transportasi udara dibayarkan secara riil sesuai 
bukti pertanggungjawaban berdasarkan kelas yang 
telah ditetapkan dan dapat melebihi perkiraan 
besaran biaya sepanjang sesuai dengan kelas yang 
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b; 
f. apabila bukti pertanggunjawaban tidak sesuai dengan 
kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka biaya transportasi 
udara dibayarkan paling tinggi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 
(5) Transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c diatur sebagai berikut: 
a. perjalanan dinas Pejabat Negara, DPRD, pejabat 
eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat 
eselon V, PNS golongan IV, diberikan transportasi 
kelas eksekutif; 
b. perjalanan dinas PNS golongan III, PNS golongan II, 
PNS golongan I, PTT dan pegawai BLUD diberikan 
-13 -
c. besaran perkiraan 
se bagaimana dimaksud biaya 
pada transportasi laut 
huruf c 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan 
Walikota ini. 
(6) Bia ya taksi/ sewa kendaraan dalarn kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut: 
a. perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota diberikan 
biaya sewa kendaraan dalam kota; 
b. biaya sewa kendaraan dalarn kota sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil sesuai 
bukti pertanggungjawaban; 
c. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana 
dimaksud pada huruf a diberikan paling tinggi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan 
W alikota ini ; 
d. Perjalanan dinas DPRD, PNS, PTT dan pegawai BLUD 
diberikan biaya taksi paling banyak 4 (empat) kali 
dalam 1 (satu) kali perjalanan dinas ; 
e. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf d 
diberikan paling banyak 4 (empat) kali yaitu biaya 
taksi keberangkatan dari stasiun/te rminal menuju 
bandara, biaya taksi ke berangkatan dari 
s tasiun /terminal/ bandara ke berangka tan men uju 
hotel/lokasi, biaya taksi kepulangan dari hotel/lokasi 
menuju stasiun/terminal/bandara dan biaya taksi 
kepulangan dari bandara menuju stasiun/ terminal ; 
f. Biaya taksi sebagaimana dirnaksud pada huruf d 
diberikan secara riil sesuai bukti pertanggungjawaban; 
g. Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf 
ddiberikan paling tinggi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.