Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2015.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2015 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Jayapura. 
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jayapura. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Distrik, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. 
5. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Satuan Pengguna Anggaran. 
6. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon III 
atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kinerja. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura. 
8. Tunjangan Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura yang 
selanjutnya disingkat dengan TKD Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atau bonus atas pencapaian 
kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai prestasi kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan motivasi bekerja yang besaran jumlahnya sesuai hasil capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas 
dan fungsi pada suatu masa kinerja. 
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 
Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah 
Kabupaten Jayapura. 
10. Tenaga Kontrak adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati 
atau Keputusan Kepala SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu melaksanakan tugas-tugas tertentu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk masa 1(satu) tahun 
anggaran yang jumlah alokasinya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
11. Hari kinerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam 
pelayanan efektif untuk melaksanakan pelayanan tugas publik dan 
pelayanan aparatur. 
12. Pejabat Non Struktur (Fungsional Umum) adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
belum menduduki jabatan struktural yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Kepala SKPD. 
 
 
 
 
4