Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 78 Tahun 2017?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 78 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN, pada BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN, Pasal 8 dinyatakan:

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 27 - 12 -2017 
BUPATI PACITAN 
INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 27 Desember 2017 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 
Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19591017 198503 1 015 
BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 17 NOMOR 81 
LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 78 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
PACITAN TAHUN 2019 
PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 
B. 
C. A. Maksud 
Konsultasi Publik sebagai rangkaian dalam penyusunan rancangan awal 
RKPD Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung 
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan 
kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari 
pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. 
Tujuan 
Tujuan penyelenggaraan konsultasi publik rancangan awal RKPD 
Kabupaten adalah untuk memperoleh masukan dan saran penyempumaan 
dari pemangku kepentingan. 
Unsur - unsur yang dilibatkan dalam Forum Konsultasi Publik Kabupaten 
Fomm konsultasi publik dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh 
anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk 
menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran 
dan program pembangunan Daerah, Peserta fomm konsultasi publik 
diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis 
kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu 
strategis Daerah, antara lain : 
a. Peserta 
1. Bupati; 
2. Wakil Bupati; 
3. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten; 
4. Sekretaris Daerah Kabupaten; 
5. Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah; 
6. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten; 
7J Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten; 
8. Pimpinan BUMD/BUMN di Kabupaten; 
9. Perguman Tinggi di Kabupaten; 
10. Perwakilan Ormas/ LSM di Kabupaten; 
11. Ormas/ Keagamaan di Kabupaten; 
12. Perwakilan Tokoh Masyarakat di Kabupaten; 
13. Perwakilan Organisasi Masyarakat di Kabupaten; 
14. Perwakilan Organisasi Profesi/ Pengusaha di Kabupaten; 
15. Perwakilan Pelaku Pariwisata/ Ekonomi Kreatif di Kabupaten; 
16. Perwakilan Organisasi Wanita di Kabupaten; 
17. Perwakilan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten; 
18. Perwakilan Media Massa di Kabupaten; 
19. Perwakilan dari Organisasi atau Kelompok Disabilitas di Kabupaten; dan 
20. Kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang 
dipandang perlu. 
Parsf Hierarki 
SeKda b. Narasumber 
Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta 
Konsultasi Publik, untuk bahan pengambilan Keputusan dalam proses 
pengambilan keputusan dalam dialog Konsultasi Publik Kabupaten, yaitu 
antara lain pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten, pejabat Perangkat 
yPft^^ r?^?J} A^^'^^F dipandang perlu, dan dapat menjadi 
m Konsultasi Publik Kabupaten. 7 
issn 
HuKuin n trastt 
PD Pemrakarsa 
POTerHait 
c. Fasilitator 
Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan 
kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan 
dalam dialog Konsultasi Publik Kabupaten. 
D. Waktu dan Pelaksanaan 
1. Konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau 
sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan. 
2. Kegiatan Konsultasi Publik di Kabupaten dilaksanakan paling lambat 
pada minggu kedga bulan Januari. 
3. Keluaran dari pelaksanaan Konsultasi Publik ini berupa masukan dari 
peserta konsultasi publik demi penyempumaan rancangan awal FdCPD 
2019. 
E. Mekanisme penyelenggarasin 
1. Pendaftaran peserta konsultasi Publik Kabupaten Tahun 2018; 
2. Acara pembukaan Konsultasi Publik ; 
3. Laporan Ketua Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan 
Paparan singkat Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tahun 
2019, oleh Kepala Bappeda Kabupaten; 
4. sambutan dafi DPRD Kabupaten, yang dlsaffipaikan oleh Ketua DPRD 
Kabupaten; 
5. Sambutan, Pengarahan dan Pernyataan Pembukaan kegiatan 
Forum Konsultasi Publik oleh Bupati; 
6. Dialog Publik yang dilakukan oleh seluruh peserta Konsultasi Publik 
Kabupaten, yang dimoderatori oleh fasilitator yang sudah 
ditentukan; dan 
7. Penutupan fomm Konsultasi Publik Kabupaten 
Paraf HierarW ^ 
SeKda 
f Kabag 
HuKum Paraf Koordinasi 
Asisten If _ 
J'D Pcmrakarsa 
PDTerttait 
FORMAT BERITA ACARA 
Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 
Kabupaten Pacitan 
Pada hari tanggal , bulan ... tahun telah diselenggarakan 
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tahun 2019 yang 
dihadiri Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan sesuai dengan daftar 
hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini, 
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan : 
1. Pemaparan materi Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 oleh Bapak 
Bupati Pacitan dan Kepala Bappeda; 
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Konsultasi Publik 
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Pacitan terhadap rriateri 
yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadihasil keputusan 
diskusi, maka pada: 
Hari dan Tanggal : 
Jam : 
Tempat : 
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tahun 
MENYEPAKATI 
1. Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang 
disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang tertuang dalam 
rancangan awal RKPD Kabupaten Tahun 
2. Menyepakati saran dan masukan dari usulan peserta forum Konsultasi 
Publik sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 11 berita acara ini; 
3. Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya yang merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil 
kesepakatan forum Konsultasi Publik Kabupaten Pacitan ini; dan; 
4. Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan 
penyempumaan rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2019. 
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 
Pacitan, tanggal......rJanuari ....... 
PimpinanSidang 
KEPALA BAPPEDA 
KABUPATEN PACITAN 
Paraf HierarKi , 
Kabag 
Hukum Paraf Koordinasi /} 
Asisten /f- > 
PO Pemrafcarsa 
PD Terkait 
Menyetujui, 
Wakil Peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 
2019 Kabupaten Pacitan. 
No Nama Unsur Perwakilan Alamat TandaTangan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
a. Format Daftar Hadir Forum Konsultasi Publik 
LAMPIRAN I : BERITA ACARA FORUM 
KONSULTASI PUBLIK KABUPATEN 
PACITAN 
NOMOR : 
TANGGAL ; 
Daftar Hadir Peserta Forum Forum Konsultasi Publik 
Kabupaten Pacitan 
Tanggal : 
Tempat : 
No Nama Lembaga/Instansi Alamat & no 
Telp. Tanda tangan 
2. 
3^ 
4^ 
5^ 
6^ 
Dst. 
Paraf Hierarki 
Sekda 
Ai«(nPe,T:l 
Kabag 
Hukjfn Paraf Koordinasi fi " 
Asisten ^jT* 
PD Penrakarsa 
PD Terkait 
LAMPIRAN II : BERITA ACARA FORUM KONSULTASI 
PUBLIK KABUPATEN PACITAN 
NOMOR : 
TANGGAL : 
Daftar Usulan dan Saran Pembangunan Daerah 
Kabupaten Pacitan 
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2019 
Nama Pengusul 
Alamat : 
NIK : 
Nomor Telepon/Hp ; 
No Permasalahan Usulan / Saran / Masukan Keterangan 
^BUPATI PACITAN 
INDARTATO 
ParalKoordinssi ^ 
Asisten jC 
PD Pemrakarsa 
PD Terkait 
LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 78 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
PACITAN TAHUN 2019 
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI 
KECAMATAN 
Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para 
pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah 
penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan 
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang diintegrasikan dengan prioritas 
pembatlgUnah daerah Kabupaten di \rilayah kecamatan 
Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dikoordinasikan oleh 
bappeda Kabupaten dan dilaksanakan oleh Camat. 
Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan 
antara lain: 
1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan 
Desa/Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah 
kecamatan yang bersangkutan; 
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah 
kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan 
desaj dan 
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah 
kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten. 
Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam 
penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan musrenbang 
RKPD Kabupaten di kecamatan selambat-Iambatnya minggu kedua bulan 
Februari. 
Unsur-unsur yeing dilibatkan dalaun musrenbang kecamatan sekurang-
kurangnya terdiri dari: 
1. Peserta 
Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas: 
a. Para kepala desa dan lurah; 
b. Delegasi musrenbang desa; 
c. Delegasi kelurahan; 
d. Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan 
kecamatan bersangkutan; 
e. Perwakilan perangkat daerah; 
f. Tokoh masyarakat; 
g. Keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan 
termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan. 
2* Narasumber 
Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari: 
a. Pejabat Bappeda; 
b. Perwakilan DPRD; 
c. Camat; dan 
d. Perwakilan Perangkat Daerah kabupaten dan unsur lain yang diperlukan, 
3. Fasilitator 
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki 
persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses 
pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi. 
Fa:al HierarVi 
Sekda 
AjswPfcl 
f Kabag 
HjKum 9m\ KooTdinaii M 
Asisten (/ > 
PD Pemrakarsa 
PD Terkait 
Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dilakukan dengan tahapan, 
sebagai berikut: 
1. Persiapan musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan; dan 
2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. 
A. Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten Di Kecamatan 
Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
1. Pembentukan Tim 
Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan 
anggota terdiri dari: 
a) unsur kecamatan; dan 
b) unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan 
keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan 
dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap 
penyelenggaraan musrenbang kecamatan. 
2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan 
3. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk 
dibahas dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang 
disiapkan oleh Tim Penyelenggara dan bahan pembahasan musrenbang 
dokumen rencana daerah Kabupaten di kecamatan, antara lain yaitu: 
a) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan 
Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di 
kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan 
daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal dokumen 
rencana daerah yang dikelompokkan menurut Perangkat Daerah 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 
Bahan diperoleh dari Bappeda Kabupaten, yang dapat disusun dan 
disajikan kedalam format tabel sebagai berikut: 
Tabel T-1. 
Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan 
Kecamatan *) 
Tahun 
No Prioritas 
Daerah Sasaran 
Daerah Pfograffi Kegiatan 
Indikatif Pagu 
Indikatif Perangkat Daerah 
Penan ggungjawab 
1 2 3 4 5 6 7 
HarafHierardi 
Sekda 
Huku.T) j *) Isi sesUai dengan nama kecamatan. 
Cara Pengisian Tabel Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Keceunatan, 
sebagai berikut. 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah 
untuk tahun rencana. 
Kolom 2 : diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas 
pembeuigunan. 
Kolom 3 : diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan 
daerah. 
Kolom 4 : diisi dengan uraian nama program dari masing-masing 
prioritas. 
Kolom 5 : diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang 
menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa 
yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan 
prakiraan maju pada dokumen rencana daerah tahun 
1/ 
Asisten 
PD Pemrakana 
PD Terkait J 
Kolom 6 : diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program 
prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan 
besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas 
dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk 
pagu Indikatif program saja. 
Kolom 7 : diisi dengan nama perangkat daereih yang akan 
bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau 
kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah 
b) Kompilasi Hasil Musrenbang Desa 
Kompilasi hasil musrenbang desa menurut urutan prioritas yang 
disepakati di musrenbang desa/kelurahan, dan dikelompokkan 
menurut Perangkat Daerah, yang disajikan seperti dalam format tabel 
sebagai berikut: 
Tabel T-2. 
Daftar Prioritas Desa menurut Perangkat Daerah 
Kecamatan : *) 
Kabupaten : *) 
Tahun : *) 
No Kegiatan Lokasi 
Desa Volume Keterangan 
No Kegiatan Lokasi 
Desa Volume Kesesuaian 
Dengan 
Prioritas 
Daerah 
Ke... Status 
Usulan 
1 2 3 4 5 6 
Isi disesuaikan dengan nama kecamatan/kabupaten dan tahun 
rencana. 
Cara Pengisian Form sebagai berikut: 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan 
desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun 
rencana 
Kolom 2 : diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas 
dari desa/kelurahan. 
Kolom 3 : diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan 
tersebut. 
Kolom 4 : diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan 
beserta satuannya,contoh:10 km2, 100 orang, dan 
sebagainya. 
Kolom 5 : diisi dukungan langsung kegiatan tersebut pada urutan 
prioritas daerah , misalnya: prioritas ke 1, 2, dan 
seterusnya. 
Kolom 6 : diisi status usulan kegiatan prioritas, status 0 adalah 
usulan tahun n (tahun rencana, misalnya 2017); status 
1 adalah usulan tahun n-1 yang perlu percepatan. 
Paraf Hic;arW 
Sekda 
Katug Paraf Koordinasi 
Asisten //1 
PD Pemrakarsa 
FD Terkolt 
Catatan: Kriteria kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi prioritas 
kecamatan, ditetapkan oleh camat setelah disetujui Bappeda kabupaten. 
1. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam 
musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta. 
2. Pemberitahuan Jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada 
Bappeda kabupaten. Dalam hal ini camat menyampaikan surat 
pemberitahuan kepada Bappeda dengain dilampiri bahan pembahasan 
musrenbang sebagaimana dimaksud pada jadwal dan agenda 
musrenbang kecamatan diatas. 
3. Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan agenda 
musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara 
musrenbang dilakukan. 
4. Penyampaian undangan kepada peserta mu srenbang RKPD 
kabupaten di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang. 
B. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan 
Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
1. Pendaftaran peserta; 
2. Acara pembukaan musrenbang; 
3. Sidang Pleno I Pemaparan materi dari narasumber dan materi 
musrenbang; dan 
4. Sidang Kelompok. 
a. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari: 
1) Ketua; 
2) Sekretaris; dan 
3) notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang 
difasilitasi oleh fasilitator; 
b. Penyerahan kelompok diskusi deiri fasilitator kepada Ketua kelompok 
diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan 
pembahasan materi dalam kelompok diskusi; 
c. Verifikasi usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan oleh peserta 
musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas 
dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 
bersangkutan oleh peserta kelompok; dan 
d. Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai 
dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk 
menentuk£tn urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk 
tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan 
daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas 
ditetapkan oleh camat, 
Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat. 
Sebagai contoh kriteria: 
1) Kesesuaian dengan rancangan awal dokumen rencana daerah; 
2) kepentingan lintas desa/kelurahan; 
3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan 
kabupaten; 
4) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas 
desa/kelurahan; 
5) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa/kelurahan. 
Hasil prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, disajikan dalam format 
sebagai berikut: 
Tabel T-3. 
Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria 
No Kegiatan Kriteria 
Total 
Skor Urutan 
Prioritas No Kegiatan Kesesuaian 
dengan 
Ranwal 
RKPD Kontribusi 
pada 
Pencapaian 
Target 
Prioritas 
pembangunan 
kabupaten Dukungan 
pada 
pemenuhan 
hak dasar 
rakyat Dukungan 
nilai 
tambah Lain-
lain Total 
Skor Urutan 
Prioritas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
e. 
Paraf Hierarki j 
Sekda 
Katiag 
Hjkum Cara Pengisian Tabel Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria: 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut program dan kegiatan. 
Kolom 2 : diisi dengan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang 
diusulkan. 
Kolom 3 : diisi dengan angka 1 jika kurang sesuai dengan 
rancangan awal dokumen rencana daerah, angka 2 jika 
cukup sesuai dengan rancangan awal dokumen rencana 
daerah, dan angka 3 jika sangat sesuai dengan 
rancangan awal dokumen rencana daerah. Kesesuaian 
dengan rancangan awal dokumen rencana daerah dinilai 
dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan Perangkat 
Daerah. 
Kolom 4 : diisi dengan angka 1 jika kurang berkontribusi, angka 2 
jika cukup berkontribusi, dan angka 3 jika sangat 
berkontribusi. 
Kolom 5 : diisi dengan angka 3 jika sangat sesuai, angka 2 jika 
cukup sesuai, angka 1 jika sama sekali tidak sesuai. 
Kolom 6 : diisi dengan angka 3 jika sangat mendukung 
peningkatan nilai tambah, angka 2 jika cukup 
mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika 
kurang mendukung peningkatan nilai 
tambah.Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima 
sasaran dan outcome yang direncanakan apakah 
meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan 
masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 
dan sejenisnya. 
Kolom 7 : diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum. 
Kolom 8 : diisi dengan dengan toted skor.Semakin tinggi skor yang 
diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi 
prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun 
rencana. 
Kolom 9 : diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut. 
Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari 
Desa/Kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan 
dijadikan kegiatan prioritas kecamatan, untuk selanjutnya 
diselaraskan dengan rancangan rencana program dan kegiatan 
erangkat Daerah yang tercantum dalam rancangan awal dokumen 
rencana daerah. 
Selanjg,tiW^in^tl&H|dl^ langkah penyelarasan rancangan kegiatan
T^^^ g^ncangan >a\vkl dokumen rencana daerah dengan ^' 
i^g^^^^^^Pnor ta.^ Kecamatan yang dihasilkan dari langkah pada 
huruf d diatas. 
FD Terkait I 
Langkah penyelarasan dapat dilakukan antara lain dengan cara 
sebagai berikut: 
1) Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan tersebut 
sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas Perangkat 
Daerah yang ada dirancangan awal dokumen rencana daerah; 
2) Apabila kegiatan prioritas kecamatan sudah tercakup dalam 
rancangan kegiatan Perangkat Daerah dirancangan awal 
dokumen rencana daerah, maka diserasikan lokasi dan target 
volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu 
indikatif; 
3) Apabila kegiatan prioritas tersebut belum tercakup, maka 
ditambahkan pada daftar rencana kegiatan Perangkat Daerah 
yang ada dirancangan awal dokumen rencana daerah; dan 
4) Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan hanya 
oleh satu Perangkat Daerah, dikelompokkan sebagai kegiatan 
lintas Perangkat Daerah. 
g. Langkah selanjutnya dilakukan penajaman rumusan sasaran dari 
kegiatan Perangkat Daerah, berdasarkan prioritas kecamatan yang 
telah disepakati dalam diskusikelompok musrenbang kecamatan. 
h. Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif 
masing-masing kegiatan dalam wilayah kecamatan,yang disesuaikan 
dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk 
kecamatan tersebut. 
i. Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut Perangkat 
Daerah selanjutnya dapat dituangkan dalam contoh tabel sebagai 
berikut: 
Tabel T- 4. 
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar Perangkat Daerah 
Kecamatan 
Tahun 
No Prioritas 
Daerah Sasaran 
Daerah Program Kegiatan 
Prioritas Sasaran 
Kegiatan Lokasi 
(desa/ 
kel) Vol Pagu Perangkat Daerah 
Penanggungjawab 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ceira Pengisian Tabel Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan 
Berdasar Perangkat Daerah 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan 
daerah untuk tahun rencana. 
Kolom 2 : diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas 
pembangunan. 
Kolom 3 : diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran 
pembangunan daerah. 
Kolom 4 : diisi dengan uraian nama program dari masing-masing 
prioritas. 
Kolom 5 : diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang 
menunj^g priprjtas program dengan memperhatikan 
apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah 
berdasarkan prakiraan maju pada dokumen rencana 
daerah tahun sebelumnya. 
Kolom 6 : diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran kegiatan. 
KolomJZ ;—djisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb. 
isi dengan jumlah, dan satuan target sasaran 
;giatan beserta satuannya, contoh :10 km2, 100 
ang, dan sebagainya Paraf HierarM 
Sekda Asisten j/. 
PD Pemrakarsa 
PD Teikfcit 
Kolom 9 : diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap 
program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi 
jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai 
program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom 
ini cukup dnsi untuk pagu indikatif program saja. 
Kolom 10 : diisi dengan nama Perangkat Daerah yang 
bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau 
kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan 
fungsi. 
j. Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas 
kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar 
alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan 
untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya. 
Beberapa keihuhgkiriah alasari pertimbahgah ahtafa lairi: 
1) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi; 
2) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan 
ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya; 
3) termasuk kewenangan lintas kabupaten sehingga diusulkan ke 
provinsi; dan 
4) alasan lainnya. 
k. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir disusun dengan 
cara disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut: 
Tabel T^5 
Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati 
Tahun *) 
Kecamatan : *) 
Perangkat Daerah : *) 
No Kegiatan Lokasi 
(Desa/Kelurahan) Volume Alasan 
1 2 3 4 5 
1. 
m. 
Paraf Hierarki 
Sekda 
Hukun *) isi sesuai dengan tahun/nama kecamatan dan nama Perangkar 
Daerah 
Cara Pengisian Tabel Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati sebagai 
berikut: 
diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan 
desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun 
rencEina. 
diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas 
dari desa/kelurahan. 
diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb. 
diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan 
beserta satuannya, contoh :10 km^, 100 orang, dsb. 
diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan 
keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum 
dapat diakomodir pada tahun rencana. 
Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang 
diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 
pabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui 
musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan Kolom 1 
Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 
dachjufeilah kel oiSpol^ 
PD Pemrsliarsa 
PDTerttait diskusi. 
n. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris 
dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber. 
5. Sidang Pleno II 
Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan 
untuk: 
a Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang 
merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok 
dihadapan seluruh peserta musrenbang dokumen rencana daerah 
kabupaten di kecamatan; dan 
b Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh 
peserta musrenbamg kecamatan terhadap materi yang dipaparkan 
oleh ketua kelompok diskusi, dan pengambilan keputusan 
menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten 
dikecamatan. 
6. RahgkUmah hasil kesepakatan dalaih sidang plerio II, dirumuskan 
kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen 
rencana daerah kabupaten di kecamatan oleh tim perumus yang 
dipimpin oleh Camat. 
7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang 
kecamatan,dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati 
dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku 
kepentingan yang menghadin musrenbang dokumen rencana daerah 
kabupaten di kecamatan. 
8. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil 
musrenbang kecamatan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan 
dokumen rencana daerah kabupaten, dan kepada Kepala Perangkat 
Daerah kabupaten sebagai bahan penyusunan rancangan Renja 
Perangkat Daerah yang akan dibahas di forum Perangkat Daerah/Lintas 
Perangkat Daerah, 
9. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta 
lampiran terdiri dari: 
a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen 
rencana daerah di kecamatan; 
b. Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut Perangkat Daerah; 
c* Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang dokumen rencana 
daerah di kecamatan; dan 
d. Daftar hadir peserta musrenbang dokumen rencana daerah di 
kecamatan dengan contoh format sebagai berikut: 
Paraf Hierarki 
Sekda 
Kat-ag 
Hjkur.i Paraf Koordinasi ^ 
PD Pemrakarsa 
PD Terkait 
Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD 
Kabupaten Di Kecamatan disajikan sebagai berikut: 
RANCANGAN BERITA ACARA 
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD 
KABUPATEN PACITAN 
DI KECAMATAN TAHUN 
Pada hari tanggal sampai dengan tanggal bulan 
tahun bertempat di telah diselenggaran 
musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten yang dihadiri 
pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang 
tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. 
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: 
1. SaihbUtah-saihbutah yang disampaikari oleh (dijelaskan 
secara berurutan pejabat yang menyampaikem) pada acara 
pembukaan musrenbang kecamatan. 
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama 
pejabat yang menyampaikan). 
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan 
terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua 
kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil 
keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada: 
Hari dan Tanggal : 
Jam : 
Tempat : 
Musrenbang Kecamatan : 
MENYEPAKATI 
1. Kegiatan prioritas, sasaran, yang disertai target dan kebutuhan 
pendanan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Kabupaten *) 
Tahun sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara 
ini. 
2. Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam 
rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten *) Tahun .... -
.... beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam 
LAMPIRAN III berita acara ini. 
3. Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan 
Kabupaten M,,,,*) Tahun dan daftar hadir peserta 
Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III 
merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari berita acara ini. 
4. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangain 
dokumen rencana daerah Kabupaten Tahun .... 
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 
, tanggal 
Pimpinan Sidang 
Tanda tangan 
( Nama) 
Paraf HierarKi 
Sekda 
Ken 
Kabag 
Huku.Ti Paraf Koordinasi ^ 
Asisten ]P 
PD Pemrakarsa 
PD Terkait 
Mewakili peserta musrenbang Kecamatan ... 
No NfiTnfi 
X . CuXlCX LA^imjCL^CL/ lllOLCLXlOl /%lcU i let, L Tanda 
Tangan 
1. 
2. 
3. 
dst 
a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan 
LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL 
MUSRENBANG KECAMATAN 
NOMOR : 
TANGGAL : 
Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan 
Kecamatan : 
Tanggal : 
No Nama Lembaga/Instansi Alamat fit no 
telp. Tanda 
tangan 
1. 
2. 
3. 
dst 
b. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat 
Daerah 
LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN 
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN 
NOMOR : 
TANGGAL: 
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah 
Kecamatan: 
Tahun : 
No Prioritas 
Daerah Sasaran 
Daerah Piugram Kegiatan 
Prioritas Sasaran 
Ke^alan Lokasi 
(desa/ 
kel) Volume Pagu Perangkat 
Daerah 
Penanggung 
Jatrab 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 
1. 
2. 
3. 
4. 
dst 
Paraf Hierarki 
Sekda Y 
AltsSeiPesiS Ken 
Kabag 
HjVum Paraf Koordinasi ^ 
Asisten 
PD Pemrakarsa 
PD Terkait 
c. Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati 
LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN 
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN 
NOMOR : 
TANGGAL: 
Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati 
Tahun 
No Kegiatan Lokasi 
(Desa/Kelurahan) Volume Alasan 
1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 
dst 
D<BUPATI PACITAN 
^ INDARTATO 
Paraf Koordinasi 
Asrstan W 
PD Pemrakarsa 
PD Terkait 
LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 78 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN RENCANA ICERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
PACITAN TAHUN 2019 
PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT 
LINTAS PERANGKAT DAERAH DAERAH/FORUM 
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan 
untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, 
program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja 
Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Bappeda, dengan Peserta adalah pemangku kepentingan 
yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah 
penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha 
(pemangku kepentingan), untuk penyempumaan rancangan kebijakan 
penyusunan Renja Peran^at Daerah. Hal ini menunjukan dalam pendekatan 
perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up 
planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. 
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten 
merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung 
mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat 
Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan 
pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 
Renja dilaksanakan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Bupati 
tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah. 
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten 
membahas rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten, dengan 
menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari 
musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan, sebagai bahan untuk 
menyempumakan rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten, yang 
difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten, 
Tujuan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten 
adalah: 
1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten 
dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten 
di kecamatan; 
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah; 
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat 
Daerah Kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai 
dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas 
pembangunan daerah; dan 
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan 
pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten. 
Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten hasil forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten menjadi bahan 
pemutakhirein rancangan RKPD Kabupaten untuk selanjutnya dibahas di 
dalam musrenbang RKPD Kabupaten. 
POTerlialt 
Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 
Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan 
efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikan dapat diselenggarakan 
oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan 
beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi Bappeda. 
Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat Daerah : 
1. Peserta 
Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten 
antara lain terdiri dari unsur BAPPEDA kabupaten, Perangkat Daerah 
kabupaten, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan 
kebutuhan. 
2. Narasumber 
Narasumber forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat 
Daerah Kabupaten dapat befasal dari Bappeda KabUpateri, Perangkat 
Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten dan/atau unsur lain sesuai 
dengan kebutuha