Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOTABARU Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BAB II - SUMBER DAN BESARAN SERTA PENGANGGARAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Selain Siltap Perangkat Desa juga menerima 
Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang sah 
dianggarkan dalam APBDesa pada bagian 30% (tiga 
puluh perseratus) dari total APB Desa. 
(2) Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang sah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. tunjangan jabatan; 
b. tunjangan kesehatan; 
c. tunjangan puma bakti; 
d. tunjangan kematian. 
(3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan 
Perangkat desa bersumber dari ADD sisa siltap Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi serta Pendapatan Asli Desa 
(PAD). 
(4) Khusus Tunjangan Kepala Desa ditetapkan sebesar 
Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
(5) Jika kemampuan keuangan desa yang bersumber 
dari PADes tersedia tunjangan Perangkat Desa dapat 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.