Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 15 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 15 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG, Pasal 10 berbunyi:

(1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan 
di bidang : 
a. pembangunan kampung; dan 
b. pemberdayaan masyarakat. 
(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung dan pemberdayaan 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan secara 
swakelola dengan menggunakan sumber dayaZ bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat 
Kampung setempat. 
(3) Dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan pembangunan 
dan pemberdayaan dapat dimasukkan untuk biaya penunjang kegiatan 
paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu anggaran kegiatan. 
(4) Prioritas bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat 
kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas 
kegiatan, anggaran dan belanja kampung yang disepakati dan 
diputuskan dalam Musyawarah Kampung yang menjadi acuan bagi 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung 
(5) Prioritas penggunaan dana kampung untuk program dan kegiatan 
bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, kualitas hidup 
manusia serta penanggulangan kemiskinan. 
(6) Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan 
kampung sebagaimana dimaksud Ayat (5), dapat mempertimbangkan 
Tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan 
kampung, meliputi : 
a. kampung tertinggal danZatau sangat tertinggal; 
b. kampung berkembang; 
c. kampung maju danZatau mandiri. 
(7) Prioritas penggunaan dana kampung untuk program dan kegiatan 
bidang pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud 
huruf b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan 
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat kampung dengan 
mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Kampung 
dapat menghidupi dirinya sendiri secara mandiri. 
(8) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (7), dilakukan dengan mempertimbangkan dan 
menyesuaikan dengan tipologi kampung berdasarkan tingkat 
perkembangan kemajuan kampung, yaitu: 
a. kampung tertinggal danZatau sangat tertinggal; 
b. kampung berkembang; 
c. kampung maju danZatau mandiri. 
(9) Ketentuan lebih lanjut prioritas penggunaan dana kampung untuk 
bidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (5) sampai dengan ayat (8) berpedoman pada 
Peraturan Menteri Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017. 
(10) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana 
dimaksud dalam pada ayat (9) setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(11) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), 
Bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang 
menjadi prioritas telah terpenuhi dan Z atau kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 
-ri-
fl 2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan 
pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai 
APBKampung. 
(13) Ketentuan lebih lanjut biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), diatur dalam Pedoman Teknis. 
3. ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :