Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 79 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, pada , Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 
 
 
3 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalam nya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerin tah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai ben dahara umum 
daerah. 
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
pengelolaan APBD. 
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/barang. 
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah 
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati 
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
11. Tim Pertimbangan adalah Tim yang dibentuk berdasarkan K eputusan Bupati , 
dengan tugas membantu TAPD dalam memberikan pertimbangan atas 
rekomendasi pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial . 
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA -PPKD 
adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA -SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, 
kegiatan dan anggaran SKPD . 
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA -PPKD 
merupakan dokumen pelaksa naan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daera h selaku Bendahara Umum Daerah. 
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA -SKPD 
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah 
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosia l. 
 
 
4 18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi 
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan 
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam 
kondisi wajar. 
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah 
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pe ndapatan dan 
Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. 
20. Badan Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah badan yang 
bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan Keputusan 
dan/atau Pengesahan Pejabat Tata Usa ha Negara yang berwenang guna 
memberdayakan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain Rukun 
Tetangga (RT) , Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
LPMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Tim Penggerak PKK, 
Lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, 
Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna , Karang Taruna; dan Lembaga 
Kemasyarakatan Lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang -
undangan. 
22. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan huk um Indonesia adalah 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapat 
pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan. 
23. Situs Web adalah sebuah Sistem Informasi dimana bentuk teks, gambar, 
suara, dan lain -lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat 
diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser. 
 
Bagian Kedua 
Ruang Lingkup