Apa bunyi lengkap Pasal 146 dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959?
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang , pada , Pasal 146 dinyatakan:

diatur dengan Peraturan Bupati sebagai kebijakan 
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung. 
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke dalarn 
pedoman teknis, standar teknis bangunan gedung dan tata cara 
operasionalisasinya. 
(3) Dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
mempertimbangkan Peraturan Daerah ten tang RTRW / RDTR/ RTBL dan/ atau 
Peraturan Zonasi dan dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di 
bidang penyelenggaraan bangunan gedung. 
(4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada 
kepada penyelenggara bangunan gedung, Pasal 147 Bagtan Kedua 
Pengaturan ( 1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung 
melalui kegiatan pengaturan, pernberdayaan, dan pengawasan. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan agar 
penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai 
keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya 
kepasti.an hukum. 
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditujukan kepada 
penyelenggara bangunan gedung. Pasal 146 Bagian Kesatu 
Umum BAB VII 
PEMBIRAAN 
(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 rneliputi 
penyelenggaraan bangunan pada tahap pembangunan dan/atau pemanfaatan 
bangu nan, berupa : 
a. peringatan tertulis, jika pemilik melanggar ketentuan : 
l. mengenai kepadatan, koefisien dasar bangunan, koefisien daerah hijau 
dan keti.nggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20> Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 24; Pasal 153 Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan 
yang tercantum dalam IMB dan /a tau SLF dapat dikenai sanksi administrasi. Pasal 152 BABVlll 
SA.lfKSI ADMINISTRATIF ( 1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 
Daerah dibidang penyelenggaraan bangunan gedung melalui mekanisme 
penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran 
bangunan gedung. 
(2) Dalam pengawasaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang 
penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan 
peran masyarakat : 
a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 
b. pada setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung; dan 
c. dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa tanda jasa 
dan/ atau insentif untuk meningkatkan peran masyarakat. Pasal 151 Bagian Keempat 
Pengawasan Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat dengan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 149 huruf a diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. Pasal 150 Pemberdayaan terhadap rnasyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan 
teknis bangunan gedung dilakukan bersama-sama dengan rnasyarakat yang terkait 
dengan bangunan gedung melalui : 
a. forum dengar pendapat dengan masyarakat; 
b. pendampingan pada saat penyelenggaraan bangunan gedung dalam bentuk 
kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian tenaga teknis 
pen damping; 
c. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan 
teknis dalam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola 
masyarakat secara bergulir; dan/atau 
d. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalarn bentuk 
penyiapan RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman. Pasal 149 
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 
pembangunan jika pemilik bangunan gedung yang telah dikenai sanksi 
sebagairnana dimaksud pada huruf c selama 14 (empat belas] hari kalender 
dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; 
d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; 
e. pembekuan IMB gedung jika pemilik bangunan gedung yang telah clikenai 
sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b selama 14 (empat belas) hari 
kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
f. pencabutan JMB gedung; 
g. pembekuan SLF bangunan gedung; 
h. pencabutan SLF bangunan gedung; dan 
i . perintah pembongkaran bangunan gedung. 
(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperberat dengan pengenaan sanksi denda paling banyak 10°/o (sepuluh persen} 
dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. 
(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas 
Pemerintah Daerah. 
(4) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah 
mendapatkan pertimbangan TABG. 2. rnengenai jarak bebas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
dan/ata.u Pasal 27; 
3. megenai pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; 
4. mengenai dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan/ atau Pasal 80; 
5. mengenai laik fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam