Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR Nomor 1 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, BAB I, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran ...
- 5 -
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.
9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
10.Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan
kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun
keadaan yang beru bah berkembang dan diharapkan terjadi di
masa depan (visi Desa).
11. Rekening Kas Umum Negara , yang selanjutnya disingkat
RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi,
dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
15. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas
hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
16. Desa ...
-6-
16. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju,
yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia dan menanggulangi kemiskinan.
17. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber
daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
18. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan
ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan
mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi,
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
19. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk,
memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang
difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau
di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar
Desa.
20. Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya
mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas
manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga
masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas
pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
21. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan
sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan Desa.
22. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa
sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong
yang berdasarkan pada semangat kebersamaan,
persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan
berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.