Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 37 Tahun 2017 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 37 Tahun 2017 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Akibat dari penetapan wilayah administratif desa pihak terkait harus 
mengakui hal pengelolaan yang telah dikelola secara turun-temurun 
serta tidak mempersulit segala urusan terkait hal pengelolaan sumber 
daya alam yang telah dikelola secara turun-temurun tersebut.