Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 1 Tahun 2018 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG, pada BAB III - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN, Pasal 10 dinyatakan:

(1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD 
ke RKK. 
(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD setelah persyaratan 
penyaluran telah terpenuhi. 
(3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga 
bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen); 
b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat 
bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen); 
c. tahap III laping cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen). 
(4) Mekanisme penyaluran Dana Kampung Tahap I/II/III sebagai berikut: 
a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung 
APBN tahap I/II/III kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan 
DPMK dilampiri persyaratan: 
1. peraturan Kampung tentang APBKampung; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung 
tahap sebelumnya/tahun anggaran sebelumnya; 
3. rincian sisa kas Dana Kampung; 
4. pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN 
tahap I/II/III; 
5. buku kas pembantu Dana Kampung; 
6. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak; 
7. fotokopi buku rekening Kampung; dan 
8. foto/dokumentasi kegiatan. 
b. tim pendamping kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan 
kelengkapan permohonan penyaluran dana Kampung APBN tahap 
I/II/III yang disampaikan oleh Kepala Kampung; dan 
c. berdasarkan hasil verifikasi tim pendamping kecamatan, camat 
memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN tahap 
I/II/III. 
(5) Berdasarakan rekomendasi Camat, Kepala Kampung menyampaikan 
permohonan kepada Bupati Cq. BPKAD dengan tembusan DPMK dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. penyaluran Dana Kampung tahap I, dengan persyaratan: 
1. peraturan Kampung tentang APBKampung; 
2. Peraturan Bupati Berau tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung; 
3. fotokopi buku rekening Kampung; 
4. kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-; dan 
5. berita acara serah terima Dana Kampung tahap I bermaterai 
Rp. 6.000,-. 
b. penyaluran Dana Kampung tahap II, dengan persyaratan: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung 
tahun anggaran sebelumnya; 
2. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 kepada Bupati paling lambat tanggal 7 
Pebruari tahun berjalan; 
3. fotokopi buku rekening Kampung; 
4. kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-; dan 
5. berita acara serah terima Dana Kampung tahap II bermaterai 
Rp. 6.000,-. 
c. penyaluran Dana Kampung Tahap III, dengan persyaratan : 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung 
sampai dengan Tahap II; 
2. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Juni 
tahun anggaran berjalan; 
3. fotokopi buku rekening Kampung 
4. kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-; dan 
5. berita acara serah terima Dana Kampung tahap III bermaterai Rp. 
6.000,-. 
(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sampai 
dengn tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 1, 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan 
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen). 
(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c 
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh 
kegiatan. 
(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara 
pengadaan, dan capaian output. 
(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum 
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Kampung dapat memutakhirkan 
tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian/lembaga terkait. 
(10) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan 
dalam APBKampung.