Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 pada Pasal 26?
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN Nomor 5 Tahun 2017 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, BAB VI - KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, Pasal 26 menyebutkan bahwa:

(1)Biaya operasional pelaksanaan kegiatan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikelola oleh Sekretaris BPD sesuai kemampuan
keuangan Desa.
(2)Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
secara musyawarah oleh BPD bersama Kepala Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman biaya operasional BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Administratif