Apa saja yang diatur dalam Pasal 28 Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014?
Ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaiman~; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, BAB III - KRITERIA DAN TIPOLOGI, Pasal 28 menetapkan:

pembangunan kernbali1 Pasal 31 
( 1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, dilakukan untuk perbaikan dan/ atau Pasal30 
Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), diatur 
dengan ketentuan: 
a. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di pesisir pantai, 
penanganan wajib dilakukan dengan memperhatikan karakteristik daya 
dukung tanah pesisir pantai, garis sempadan pantai, pasang surut air 
laut dan kelestarian tanah; 
b. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, penanganan 
wajib dilakukan dengan memperhatikan karakteristik daya dukung 
tanah, jenis tanah dan kelestarian tanah; 
c. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, penanganan 
wajib dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kelerengan, daya 
dukung tanah, jenis tanah dan kelestarian tanah; 
d. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana, 
penanganan wajib dilakukan dengan permukiman kembali. Pasal 29 
Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diatur 
dengan ketentuan: 
a. lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan 
legal, pola penanganan dilakukan melalui pemugaran; 
b. lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan 
legal, pola penanganan yang dilakukan melalui pemugaran atau 
peremajaan; 
c. lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status 
lahan legal, pola penanganan yang dilakukan melalui peremajaan; 
d. lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan, sedang , dan berat 
dengan status lahan ilegal, pola penanganan yang dilakukan melalui 
permukiman kembali . (3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: 
a. Identifikasi lokasi; dan 
b. Penilaian lokasi. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pendataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati .