Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 78 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 78 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupati adalah Bupati Pacitan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. 
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan. 
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari 
kabupaten yang dipimpin oleh camat; 
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan 
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah di Kabupaten 
8. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan daerah 
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung 
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten, 
TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi 
dan kabupaten /desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi, kabupaten, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan 
perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat 
rentan termarginalkan; 
10. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses 
perencanaan partisipatif/musrenbang Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh 
LSM dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan 
pendampingan. 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra 
PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 
13. Rencdna Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD 
admah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
ParafHier^ 
Kesn 
Kabag 
Huhum Ui5u 
S2idJT3S sr ^jy^gtfig RKPU qi l^aUApaten adalah forum musyawarah perencanaan 
2«m Paf-af Koordinasi 
PD TerKaft ^Ij^P&W^a "tahunaf[7~yfeng dilaksanakan secara demokratis antara 
ngku kepenting'anPdal im rangka membahas rancangan RKPD. 
15. Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum pembahasan 
hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan, dengan tujuan 
untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan 
rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan 
dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan. 
16. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan 
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten; 
17. Forum Konsultasi Publik adalah sebuah forum yang membahas Rancangan 
Awal RKPD, dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan 
untuk memperoleh masukan dan saran, sebagai bahan penyempumaan. 
BABII 
RUANG LINGKUP