Apa yang diatur dalam Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 32?
Berdasarkan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan, BAB II - ASAS DAN RUAN G LINGKUP PENGEWLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 32 menyebutkan bahwa:

(1) RKP Desa meru pakan penja baran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun . 
(2) RKPDesa sebagaiman a dimaksud pada ayat ( 1) memuat rencana 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pem bangu nan, pembinaan 
kemas yarakatan, dan pemb erdayaan mas yarakat Desa . 
(3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian : 
a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebe lumn ya; 
b. prioritas program , kegiatan , dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa ; 
c. prioritas program , kegia tan, dan anggaran Desa yang dikelo la melal ui kerja 
sama antar Desa dan pihak ketiga ; BABY 
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDES A • Pasal 31 
(1) Pengeluaran Pem biayaan sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf 
b, terdiri dari: 
a. pembe ntukan Dana Cadangan ; dan 
b. penyertaan Modal Desa . 
(2) Pemerintab Desa dapat membentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan danan ya tidak 
dapat sekaligus / sepenubn ya dibebankan dalam satu tabun anggaran. 
(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa . 
(4) Peraturan Desa sebagaiman a dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat : 
a. penetapan tujuan pem bentukan Dana Cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibia yai dari Dana Cadangan ; 
c. besaran dan rincian tabunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan ; 
d. sumber Dana Cadangan ; dan 
e. tabun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan. 
(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) dapat 
bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan 
yang penggunaann ya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, 
(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) huru f a 
ditempatkan pada rekening tersendiri . 
(7) Penganggaran dana cadan gan dilarang melebihi tabu n akhir masa jabatan 
Kepala Desa . • (4) SiCPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antar a lain: 
a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja; 
b. penghematan belan ja; dan 
c. sisa dana kegiatan lanju tan. 
(5) SilPA sebagaimana dimaks ud pada ayat (4) meru pakan penerimaan pembia yaan 
yang digun akan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada 
realisasi belan ja; 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan ; 
c. mendanai kewajiban lainn ya yang sampai dengan akhir tahun anggaran 
belum diselesaikan 
(6) Pencairan dana cadang an sebagaimana dimaksu d pada ayat (3) huruf b 
digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana 
cadangan ke Rekenin g Kas Desa dalam tabun anggaran berkenaan. 
(7) Hasil penjualan keka yaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 
huruf c digunakan untuk menganggarkan basil penjualan keka yaan 
desa yang dipisahkan.