Bagaimana redaksi normatif Pasal 17 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 53 Tahun 2014?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 53 Tahun 2014 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, Pasal 17 berbunyi:

(1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mep unyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian 
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, 
sarana dan penyuluhan. 
 
(2) Untuk me laksana kan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana 
dan penyuluhan ; 
b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan 
penyuluhan ; 
c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiata n di bidang prasarana, sarana 
dan penyuluhan ; dan 
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
prasarana, sarana dan penyuluhan . 
 
 
 
17 
 (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai uraian 
tugas : 
a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang 
prasarana, sarana dan penyuluhan yang menjadi tugas dan 
kewenangannya; 
b. merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan dan 
mengkoordinasikan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan 
penyuluhan ; 
c. mempelajari peraturan perundang -undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan -bahan lain yang 
berhubungan dengan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan ; 
d. menyusun kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan 
pertanian; 
e. menyusun programa pertanian; 
f. menyedia kan dukungan infrastruktur pertanian; 
g. mengembang kan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian; 
h. menyedia kan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat 
dan mesin pertanian; 
i. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian; 
j. memberi kan fasilitasi investasi pertanian; 
k. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian; 
l. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan 
penyuluhan pertanian; 
m. melaksanakan monitoring , evaluasi dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 
pimpinan; 
n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan 
Penyuluhan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku 
kerja yang telah di capai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan 
o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku.