Jelaskan isi kandungan Pasal 407 dari PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, ketentuan pada BAB XI - PENGHAPUSAN, Pasal 407 berbunyi:

(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat ( 1) huruf d , dilakukan oleh 
Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang . 
(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik 
daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat: 
a. pertimbangan dan alas an penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 
diantaranya melip uti tahun perolehan, kode barang , kode regis ter, 
nama barang , jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku , dan/atau 
nilai perolehan. 
(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sekurang -kurangnya dilengkapi dengan: 
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah 
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan 
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 
(4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan 
penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi: 
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; 
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik 
daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 
dan 
c. penelitian lapangan ( on site visit ), jika diperlukan. 
(6) Penelitia n lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 
dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah 
yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang 
menjadi objek permohonan penghapusan . 
(7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati .