Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 1?
Dalam PERATURAN BUPATI PASER Nomor 14 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

DalamPeraturan Bupatiiniyang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Paser.
2.Daerahadalah Kabupa tenPaser.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakila n Rakyat Daerah Kabupaten Paser .
4.Rencana adalah suatuproses untuk men entukan tindakan masa depanyang
tepat, melalui urutan pi lihan, de nganmemperhitungkan sumber daya yang
tersedia .
5.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Paser, yang selanjutnya
disebutRencana KerjaPembangunan Daerah, yang se lanjutnya disingkat
RKPD, adalah doku men perencanaan Ka bupatenPaseruntuk periode 1(satu)
Tahunyaitu tahun 201 7yang dim ulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 201 7.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
8.Rencana Pe mbangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD) adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
9.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang
memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun .
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksi mal anggaran
yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah (RKA -PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
11.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.