Apa bunyi lengkap Pasal 163 dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 3 Tahun 2004?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Nomor 3 Tahun 2004 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2, pada , Pasal 163 dinyatakan:

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap 
pemanfaatan ruang harus me miliki izin prinsip 
sehingga Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan 
Lokasi harus dicabut, untuk selanjutnya 
pengaturan mengenai pemanfaatan ruang 
disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan ; 
e. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan di Da erah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan 
di Daerah telah dicabut dengan Peraturan 
- 2 - 
 
Menteri Dalam Negeri Nomo r 19 Tahun 2017 , 
sehingga Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 
Nomor 2 Tahun 2015 tent ang Izin Gangguan 
perlu dicabut ; 
f. bahwa berdasarkan Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang P embentukan Peraturan 
Perundang -undangan, pencabutan Peraturan 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
g. bahwa berda sarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan 
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Fatwa Pengarahan Lokasi d an Peraturan 
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 201 5 
tentang Izin Gangguan ; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4117) ; 
3. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 N omor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103); 
6. Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 
- 3 - 
 
tentang Perubahan Atas P eraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 481); 
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Tasikm alaya Tahun 2011 -2031 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 
Nomor 133 , Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Nomor 4); 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
 
dan 
 
WALI KOTA TASIKMALAYA 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 
TAHUN 2004 TENTANG FATWA PENGARAHAN LOKASI 
DAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
NOMOR 2 TAHUN 201 5 TENTANG IZIN GANGGUAN .