Jelaskan isi kandungan pasal 2 dari PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor "i Tahun 2018 tentang KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ketentuan pada BAB III - KODEETIK, pasal 2 berbunyi:

, setiap Pejabat Struktual, Tim Pelaksana dan POKJA ULP harus taat pada 
kode Etik sebagai berikut; 
melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawah untuk 
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan 
barang/ jasa; 
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen 
pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang /jasa; 
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; 
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang di tetap kan 
sesuai dengan kesepakatan tertuli s semua pihak; 
meng hindari dan mence gah terja diny a pertentangan kepen tingan para pihak 
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pengadaan barang/jasa; 
men ghindari dan mencegah terja dinya pemb orosan dan kebocoran keuangan 
negara dalam peng adaan barang/jasa; 
menghindari dan mencegah penyalah gunaan wewenang dan / a tau kolusi 
dengan tujuan untuk kepentingan pribadi , golongan atau pihak lain yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 
tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi - 
atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apa saja atau kepada 
siapapun yang di ketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan 
barang / jasa; 
1. cermat; 
J. pa tub kepada perintah atasan yang sah dan wajar; 
tida.k membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai 
dengan peraturan perundang -undangan; 
I. terbuka dan mengambil langkah <yang tepat untuk mengbindari benturan 
kepentingan; 
tidak menyalahgunakan informasi , jabatan dan/atau kewenangan yang di 
miliki; 
tidak. menyimpang dari prosedur ; 
proaktif; dan 
tanggap / responsif. 
• 
Setiap pejabat struktural, tim pelaksana dan POKJA ULP dalam melaksanakan 
tugas masing-masing dilarang : 
mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun 
dari penyedia barang / jasa , kuasa a tau wakiln ya baik langsung dan tidak 
langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia 
barang / jasa; 
memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala 
sesuatu yang belum pasti atau diputuskan; 
melakukan negosisasi pertemuan dan/atau membicarakan dengan penyedia 
barang /jasa , kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau 
perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang /jasa diluar 
kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja; 
menggunakan fasilitas/sarana kanto r untuk kepentingan pribadi , kelompok 
dan/ a tau pihak lain; 
melaksanakan proses pemilihan penye dia barang / jasa yang diskrimin atif / pilih 
kasih; 
mengadakan Korups i, Kolusi dan Nepotisme dengan pihak OPD dalam 
melaksanakan pengadaan barang / jasa ; dan 
menguc apkan perkataan yang tidak etis dan bers ifat mele cehkan kepada 
penyedi a barang/jasa , kuasa atau wakilnya baik langs ung maupun tidak 
langsung atau perus ahaan yang mempuny ai afiliasi dengan penyedia 
baran g/ jasa a tau masyar akat. -