Apa norma yang terkandung dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956?
Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan, khususnya BAB IV - JENIS PERJALANAN DINAS, Pasal 22, memuat:

.......... - (2) Biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdas arkan 
bukti pengeluaran yang sah. 
(3) Bukti peng eluaran yang sah untuk biaya transport terdiri dari: 
a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/ 
bandara/ pelabuhan pergi pulang ; 
b. tiket transport dari terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan kete mpat 
tujuan pergi pulang; dan 
c. tiket pesawat dilampiri boarding pass , tiket kereta api, tiket kapal laut, 
dan tiket bus atau bukti pembelian tiket. 
(+) Dalam hal t iket t ransportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/ 
stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal 
bus/ stasiun/bandara /pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak 
diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar 
pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang 
disetujui oleh Kepala Desa, dengan menyatakan tanggung jawab sepenu hnya 
atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud. 
(5) Perkiraan besarn ya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian 
biaya perjalanan dinas. 
(6) Kepala Desa menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang 
tercantum dalam daftar pengeluaran riil. Pasal 21 
( 1) Pemba yaran uang harian dilakukan sesuai banyaknya hari yang digun akan 
untuk melaksanakan perjalanan dinas. BAB VIII 
PELAKSA NAA N DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DIN AS