Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 5?
Dalam PERATURAN BUPATI SEKADAU Nomor 6 Tahun 2010 tentang KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU, BAB II - BATAS MAKSIMUM JUMLAH SPP-UP, SPP-GU DAN, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pasal 2 tersebut di atas 
dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang 
persediaan. 
(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. surat pengantar SPP-GU; 
b. ringkasan SPP-GU; 
c. rincian SPP-GU; 
d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas 
penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; 
e. salinan SPD; 
f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk 
keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan 
g. lampiran lain yang diperlukan