Apa substansi hukum dari Pasal 4 NOMOR 53'- TAHUN 2017 Nomor 14 Tahun 1945?
Materi muatan NOMOR 53'- TAHUN 2017 Nomor 14 Tahun 1945 tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Lembaga Adat. 1., khususnya , Pasal 4, adalah:

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah : 
a. Kelembagaan 
b. Peran Pemerintah Daerah 
c. Pendanaan 
d. Peran Masyarakat 
e. Ketentuan Peralihan 
f. Penutup. Maksud di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Dasar Hukum 
Pembentukan dan Pengakuan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu 
Kabupaten Muna Barat. Pasal 2 BABU 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINO,KUP 
Bagian Kesatu 
Umum 
(1) Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu dibentuk atas prakarsa masyarakat 
melalui musyawarah dan mufakat tokoh-tokoh adat Kabupaten Muna 
Barat; 
(2) Pembentukan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam Peraturan Bupati. 
(3) Struktur Organisasi Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu di tingkat 
Kabupaten meliputi : 
a. Kamokulano Liwu (Dewan Adat). 
b. Mintarano Liwu (Pemangku Sarano Liwu). 
1. Raja (Lakina). 
2. Sapati. 
3. Bonto Balano (Menteri Besar). 
4. Kapitalau Matagholeo (Kapten Laut Wilayah Timur). 
5. Kapitalau Kansopa (Kapten Laut wilayah Barat). 
6. Kapita (Pendamping Raja/Keamanan Dalam Negeri). 
7. Juru Tulis/Sekretaris. 
c. Bobato. 
d. Parabela. 
e. Kamokulano Ghoera. 
f. Bhonto Liwu. 
g. Bhonto Kapili. 
h. Mieno Liwu. 
i. Mintarano Agama. 
j. Mintarano Bhitara. 
k. Mintarano Adhati. 
1. Keamanan Terdiri dari 3 (tiga) Angkatan Darat yaitu: 
• Firisi (Angkatan Darat Wilayah Lawa Raya). 
• Tunani (Angkatan Darat Wilayah Kusambi Raya) . 
• Siringati (Angkatan Darat Wilayah Tiworo Raya). 
m. Pasi (Hulu Balang Pengawal Raja). BAB III 
KELEMBAGAAN 
Bagian Kesatu 
Organisasi