Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 58 Tahun 2017 Pasal 2?
Dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 58 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

(1) Penunjukan Pit dilakukan apabila terdapat kekosongan pejabat definitif yang 
disebabkan pejabat definitif berhalangan tetap. 
(2) Penunjukan Pit ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pejabat yang 
benvenang. 
(3) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat : (2) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(4) Penunjukan Pit tidak perlu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah 
jabatan. 
(5) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pit tidak diberikan tunjangan jabatan 
struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besamya 
tunjangan jabatan. 
(6) Penunjukan sebagai Pit tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan 
dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai 
dengan jabatan definitifnya. 
Bagian Kedua 
Persyaratan Dan Kewenangan Penetapan