Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI JAYAPURA Nomor 3 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, BAB III - PEMBAYARAN DAN PENERIMA TKD, Pasal 6 berbunyi:

TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari 
masa kinerja. 
6 
TKD dibayarkan berdasarkan disiplin (jumlah kehadiran apel pagi dan 
kehadiran kerja) dan penilaian kinerja, yang komponennya sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Kepala OPD mengajukan surat permintaan pembayaran TKD kepada 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura dan selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari rekening Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke rekening masing-masing OPD 
sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Pembayaran TKD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura. 
Setelah pengurangan komponen disiplin dan kinerja (lampiran II dan 
lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini), Pegawai Golongan III yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai pemotongan pajak PPh 5% (lima persen), Pegawai Golongan IV yang 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai pemotongan pajak PPh 15% 
(lima belas persen) dan bagi pegawai Golongan III maupun Golongan IV yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai pemotongan pajak PPh lebih tinggi 20% (dua puluh persen). 
Format perhitungan dan permintaan TKD sebagaimana tercantum dalam 
lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 
Bagian Kedua 
Penerima TKD