Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 160 PERATURAN  WALIKOTA BATU Nomor 26 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN  WALIKOTA BATU Nomor 26 Tahun 2017 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada , Pasal 160 menjelaskan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan untuk mendukung percepatan 
pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangk at 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu, serta dalam 
rangka memfasilitasi usulan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah dalam melakukan pergeseran anggaran 
mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 , perlu menetapkan 
Peratu ran Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan 
Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018; 
 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran N egara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Re publik Indonesia Nomor 4355); 
SALINAN 
Halaman 2 dari 9 hlm… 
 5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undan g-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
7. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jamin an Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456 ); 
8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 5234); 
10. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 201 4 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 4 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 
11. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 201 4 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495 ); 
12. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
13. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601 ); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Halaman 3 dari 9 hlm… 
 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4027); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502 ) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan a tas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentan g 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Halaman 4 dari 9 hlm… 
 Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nom or 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351); 
23. Peraturan Peme rintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Ta mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 264, T ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5372); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533 ); 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diub ah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, 
Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539); 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be lanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 541, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5 864); 
Halaman 5 dari 9 hlm… 
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah an Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik I ndonesia Tahun 201 7 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057 ); 
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pres iden Nomor 111 Tahun 
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 255); 
32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kap itasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaba n Belanja Pemilihan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan dan Pertanggu ngjawaban 
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah ; 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 T ahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 
Daerah ; 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Halaman 6 dari 9 hlm… 
 Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Me nteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 t entang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan P roduk Hukum Daerah ; 
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 28/PMK.07/2016 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 
dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Tembakau; 
39. Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20 16 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
40. Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 20 16 
tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah 
Air Minum dalam Ran gka Penyelesaian Hutang 
Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah 
Pusat secara Non Kas; 
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201 7 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 8 
sebagaimana telah diubah de ngan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 33 Tahun 201 7 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 8; 
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 2 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Dana Operasional ; 
43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2005 
Nomor 1/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan dengan Pera turan Daerah Kota Batu 
Nomor 3 Tahun 200 7 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 200 7 Nomor 3/A); 
44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lemb aran 
Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B); 
45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu 
Tahun 2010 Nomor 1/B); 
 
 
Halaman 7 dari 9 hlm… 
 46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Batu 
Tahun 2010 Nomor 2/B); 
47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu 
Tahun 2010 Nomor 3/B); 
48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Batu 
Tahun 2010 No mor 4/B); 
49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu 
Tahun 2010 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Batu N omor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota 
Batu Tahun 2010 Nomor 1/B); 
50. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Batu 
Tahun 2010 Nomor 6/B); 
51. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Retribusi Keka yaan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/C); 
52. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 
Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C); 
53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Retr ibusi Parkir di Tepi Jalan Raya (Lembaran 
Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/C); 
54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 
Kota Batu Tahun 2010 Nomor 7/B); 
55. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 
Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C); 
56. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan 
Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 
Nomor 6/C); 
57. Peraturan Daerah Ko ta Batu Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/B); 
58. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu 
Tahun 2011 Nomor 1/E); 
59. Peraturan Dae rah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/E); 
60. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/ A); 
 
 
Halaman 8 dari 9 hlm… 
 61. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/D); 
62. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 
Nomor 2/B); 
63. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran 
Daerah Ko ta Batu Tahun 2012 Nomor 1/C); 
64. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kota Batu Tahun 2005 -2025 (Lembaran 
Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E); 
65. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Penyert aan Modal Pemerintah Kota Batu 
kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota 
Batu Tahun 2012 Nomor 4/A); 
66. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun Angga ran 2016 
Nomor 5/D); 
67. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 201 6 
tentang Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource 
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 20 16 Nomor 6 /E); 
68. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 201 6 
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroa n 
Terbatas Batu Wisata Resource (Lembaran Daerah Kota 
Batu Tahun 20 16 Nomor 7/A ); 
69. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 20 17 Nomor 1/A); 
70. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 201 7 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 201 8 (Lembaran Daerah Kota Batu 
Tahun 201 7 Nomor 4/A); 
71. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapat an dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 8; 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 99 TAHUN 2017 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 8. 
 
 
Halaman 9 dari 9 hlm… 
 Pasal I 
 
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 99 
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 8 diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan dalam Lampiran Ia diubah, sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia 
yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari 
Peraturan Walikota ini; 
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan 
Walikota i ni; dan 
3. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 8 
sebagai akibat pergeseran anggaran dituangkan dalam 
Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
 
 Pasal II 
 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 
 
 
 Ditetapkan di B atu 
pada tanggal 3 April 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR .26/A WALIKOTA BATU, 
 
ttd 
 
DEWANTI RUMPOKO 
Diundangkan di Batu 
pada tanggal 3 April 2018 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU , 
 
 
ttd 
 
 
ALWI 
 Ttd