Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS Nomor 88 Tahun 2018 tentang PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN/ATAU PAJAK BUMI DAN, BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 7 menetapkan:

(1) Orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemenang 
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terutang 
PKB dan/atau PBB-P2 sejak ditetapkannya penunjukan 
pemenang lelang dalam risalah lelang yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang berwenang atas kegiatan pelelangan Benda 
Bergerak dan/atau Benda Tidak Bergerak yang dilakukan 
penyitaan. 
(2) Terhadap orang pribadi atau badan yang menerima pengembalian 
Benda Bergerak dan/atau Benda Tidak Bergerak yang disita 
oleh Instansi Penegak Hukum berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka terutang 
PKB dan/atau PBB-P2 sesuai masa pajak sebelum dilakukan 
penyitaan. 
(3) Besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perpajakan daerah.