Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG, pada BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG, Pasal 28 menjelaskan:

( 1) Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus 
memperhatikan fungsi ruang, arsitektur Bangunan 
Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung. 
(2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang agar setiap 
ruang dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan 
dan penghawaan alami, kecuali fungsi dan kondisi 
Bangunan Gedung diperlukan sistem pencahayaan dan 
penghawaan buatan. 
(3) Ruang dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi 
yang cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitektur 
bangunannya. 
(4) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang Bangunan 
Gedung atau bagian Bangunan Gedung harus dapat 
menjamin keamanan, keselamatan bangunan dan 
penghuninya. 
(S)Pengaturan ... 
r'\. -27-
(5) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi 
tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) 
bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau 
instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan 
yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah 
asli suatu perpetakan maka tinggi maksimal lantai dasar 
ditetapkan tersendiri. 
(6) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung 
(1) 
(2) diperkenankan mencapai maksimal 1,20 meter diatas tinggi 
rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata 
jalan,dengan memperhatikan keserasian lingkungan. 
Pasal29 
Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan 
Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus mempertimbangkan 
terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang 
seim bang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. 
Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan 
Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP); 
Persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung; 
Persyaratan tapak basement terhadap lingkungan; 
Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan; 
Daerah hijau pada bangunan; 
Tata tanaman; 
Sirkulasi dan fasilitas parkir; 
Pertandaan; dan 
Pencahayaan ruang luarBangunan Gedung. 
(3) Ketentuan pemenuhan persyaratan keseimbangan, 
keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan 
lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
Sub ... 
-28-
Sub Paragraf 4 
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan