Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 2 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, Pasal 15 berbunyi:

( 1) Belanja Dess. diprioritaskan untuk memenuhi 
kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam 
Musyawarah Desa dengan memperhatikan prioritas 
kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dan 
Pemerintah. 
(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada 
kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. 
(3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa 
digunakan dengan ketentuan: 
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari 
jumlah anggaran belanja Desa digunakan 
untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan Dess., pembinaan 
kemasyarakatan Dess., dan pemberdayaan 
masyarakat Dess.; dan 
b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari 
jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa 
dan perangkat Desa; 
2. operasional Pemerintah Desa; 
3. tunjangan dan operasional BPD; dan 
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. 
(4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) di luar pendapatan yang bersumber dari 
basil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. 
(5) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa 
dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan 
tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
huruf b angka 1. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan 
tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. 
5.Ketentuan ... 
-10-
5. ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: