Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor 6 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 23?
Pasal Pasal 23 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Nomor 6 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, pada BAB XX - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat .
Ditetapkan diStabat
pada tanggal 13ApwMoS 2018
BUPATI LANGKAT ,
ttd
NGOGESA SITEPU
Diundangkan diStabat
pada tanggal'2 c,2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT ,
ttd
INDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERDA KABUPATEN LANGKAT ,PROVINSI SUMATERA UTARA :(1/1/2018 )
Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,
91.ALIMAjlrA $IGAN
‘NIP.19730803 2012 1005
1/1'
15
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR aTAHUN Xo\8'
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
UMUM
Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang -Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,jenis retribusi daerah dapat ditambah
sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang -Undang .
Penambahan jenis retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
97Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja Asing ,Retribusi Perpanjangan
IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.
Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah memberikan
peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka
mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah .
Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian
perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja
Tenaga Keija Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang
bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk .
Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah beban bagi
masyarakat ,mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan
pungutan Pemerintah Pusat berupa PNBP yang kemudian menjadi Retribusi
Daerah .
Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan
jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA yang berlaku pada
Kementerian dibidang Ketenagakerjaan .
Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk
mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal
yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai berlaku pada
tanggal Peraturan Daerah inidiundangkan ,mengingat ketentuan Retribusi
Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2013 .
16
PASAL DEMI PASAL