Bagaimana redaksi normatif Pasal 41 dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI PRINGSEWU Nomor 17 Tahun 2016 tentang keadaan yang, BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN RKPD, Pasal 41 berbunyi:

(1)Musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan untuk
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan
kesepak atan terhadap rancangan RKPD.
(2)Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan
kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mencakup:
a.prioritas dan sasaran pembangunan daerah
kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan
sasaran pembangunan daerah provinsi;
b.usulan program dan kegiatan yang telah
disampaikan masyarakat kepada pemerintah
daerah pada musrenbang tingkat kecamatan
dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten
dilaksanakan;
c.indikator kinerja program dan kegiatan prioritas
daerah kabupaten;
d.prioritas pembangunan daerah serta program dan
kegiatan prioritas daerah; dan
e.sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
(3)Hasil musrenbang tingkat kabupaten dirumuskan ke
dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani
oleh yang mewakili setiap unsur pemangku
kepentingan yang menghadiri musrenbang.
Bagian Kedelapan
Penetapan RKPD Kabupaten