Bagaimana redaksi normatif Pasal 31 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 60 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 60 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012, BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, Pasal 31 berbunyi:

(1) Bupati dapat mem berikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
Retribusi kepada masyarakat yang tidak mampu. 
(2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diajukan 
secara tertulis oleh Pemohon/ahli waris/penanggung jawab jenazah kep ada 
Bupati melalui Kepala Dinas dengan menggunakan bahasa Indonesia memuat: 
a. nama dan alamat Wajib Retribusi; dan 
b. jenis Retribusi dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan. 
(3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan 
persyara tan: 
a. salinan kartu tanda penduduk atau identitas; dan 
b. surat keterangan miskin atau surat keterangan lain yang dipersamakan 
yang ditandatangani oleh rukun tetangga, rukun warga, kepala desa dan 
diketahui oleh camat setempat. 
(5) Permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), Pejabat yang ditunjuk memeriksa dan menyiapkan persetujuan pe mberian 
pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam jangka waktu 2 (dua) hari 
kerja sejak permohonan diterima. 
(6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana di maksud pada ayat (5) menyampaikan 
surat persetujuan pe mberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 
disertai dengan dokumen persyaratan kepada Kepala Dinas untuk 
ditandatangani. 
(7) Kepala Dinas dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menerbitkan surat 
persetu juan pe mberian pengurangan, keringanan dan pembebasan untuk 
selanjutnya disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 1 (satu) hari 
kerja sejak surat persetujuan diterbitkan. 
 
 
 
16 BAB VIII 
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN