Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 42 Tahun 2017?
Substansi PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 42 Tahun 2017 tentang STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 
3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 
ada. 
5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang 
selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah 
di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau. 
-3-
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan 
pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan 
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah 
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, 
serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya 
disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas 
pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Berau.