Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 Peraturan Daerah. Nomor n Tahun 2018?
Substansi Peraturan Daerah. Nomor n Tahun 2018 tentang dan biaya., khususnya BAB II - ASAS DAN TUJUAN, Pasal 9, memuat:

Jenis Pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem
Pembayaran Non T\rnai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
adalah:
a. Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah
dan pimpinan DPRD;
b. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat
terjadi bencana alam;
c. Pembayaran belanja honor tenaga kebersihan dan buruh
kasar yang sifatnya insidentil atau hari-hari tertentu;
d. Pembayaran belanja uang hadiah lomba atau pembinaan;
e. Pembayaran belanja pe{alananan dinas yang sifatnya dalam
bentukpanjar; hPasal 8
(1) Pemindahbukuan atas pembayaran belanja yang dilakukan
oleh bendahara pengeluaran adalah jumlah netto setelah
dipotong pqiak.
(21 Pembayaran pajak oleh bendahara pengeluaran dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Bendahara
ke Rekening Penerimaan Negara melalui PT. Bank SulutGO.
f. Pembayaran belanja barang dan jasa kurang dari
Rp. l.OO0.0OO (Satu Juta Rupiah);
g. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang
dilaksanakan di luar daerah;
h. Pembayaran untuk pembelian benda pos (di Kantor Pos);
i. Pembayaran untuk belanja dalam bentuk uang saku peserta
atau uang transportasi;
j. Pembayaran belanja listrik, telepon, dan air;
k. Pembayaran belanja pajak, STNK, dan BBN kendaraan
bermotor;
l. Pembayaran belalja operasional kegiatan reses anggota DPRD;
m. Honor/Insentif, jasa dan pe{alanan dinas yang bukan ASN
Pemerintah Kota Kotamobagu;
n. Pembayaran kegiatan yang sifatnya swakelola;