Apa substansi hukum dari Pasal  7 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU Nomor 09 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA BENGKULU Nomor 09 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, khususnya BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI, Pasal  7, adalah:

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis 
operasional UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 
sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
kegiatan lebih tera rah dan berjalan lancar; 
b. menyiap kan bahan rumusan kebijakan dibidang 
Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
rumusan; 
- 6 - 
 
c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar 
operasional prosedur sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; 
d. melaksanakan p emeriksaan lingkungan air, tanah dan 
udara secara biologi, fisika, kimia sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk memastikan kualitas lingkungan ; 
e. menerapk an teknologi dan penyajian kualitas air, 
udara, dan tanah sesuai ketentuan yang berlaku agar 
hasil pemeriksaan lebih berkualitas; 
f. membina pelaksanaan pelayanan laboratorium 
lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku agar 
pelayanan berjalan lancar; 
g. mengontrol pemeliharaan perlengkapan laboratorium 
sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih 
berdayaguna; 
h. mengelola urusan Administrasi UPTD Laboratorium 
Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk tertib administrasi 
i. mengelola urusan perlengkapan UPTD Laboratorium 
Lingkungan Hidup sesuai ketentua n yang berlaku 
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan; 
j. mengelola urusan keuangan UPTD Laboratorium 
Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; 
k. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan 
kegiatan Un it Pelaksana Teknis Daerah sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja; 
l. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan 
kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;dan 
m. melaksanakan tugas lain yang dibe rikan oleh atasan 
sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
tugas berjalan lanca r. 
- 7 -