Bagaimana redaksi normatif Pasal 32 dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENETAPAN TARIF PELAYANAN, BAB III - PENETAPAN JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN, Pasal 32 berbunyi:

dilaksanakan oleh soplr dan 1 (satu) orang 
petugas pendamplng jlka penghantaran ke luar Daerah. 
(2) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. biaya pengganti bahan bakar dan jasa sarana (BBMS) 
dlperhltungkan pergl-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke 
lokasl penghantaran dengan blaya awal diperhitungkan 
untuk 5 (lima) kilometer pertama (10 (sepuluh) kilometer 
pergi-pulang) setara 75% (tujuh puluh llma persen) harga 
bahan bakar yang berlaku saat itu, sedang kilometer 
tambahan selanjutnya dihitung per 1 (satu) kilometer 
(pergi); 
b. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan 
untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi 
kendaraan, depresiasl (penyusutah) dan operasional; 
c. jasa pelayanan, meliputi: 
1. jasa pelayanan untuk sopir; dan/atau 
2. jasa pelayanan urituk petugas pendamping soplr. 
(3) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhltungkan pergi­
pulang termasuk petugas pendamping. 
(4) Untuk penghantaran luar daerah dan diperlukan menginap, 
maka diperhitungkan biaya menglnap sesuai biaya penglnapan 
yang berlaku di kota yang dituju. 
Paragraf 2 
Pelayanan Rekam Medis 
dan Administrasi Klaim Pihak Ketiga 
Pasal34 
(1) Pelayanan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf c angka 2 dilaksanakan oleh tenaga profesi 
perekam kesehatan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. 
-39 -
(2) Pelayanan rekam medls sebagaimana dfmaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. pelayanan kartu pasien baru yang berlaku seumur hidup 
(single numbering identlf.Y); 
b. pelayanan rekam medik rawat jalan per kunjungan; 
c. pelayanan rekam medlk rawat darurat per kunjungan; 
d. pelayanan admlnistras i rawat inap yang dikenakan sekall 
selama dlrawat; 
e. pelayanan resume medlk dan/atau salinan rekam medik; 
dan/atau 
f. pelayanan rekam medlk jenazah (register jenazah). 
(3) Pelayanan admlnlstrasi klaim pihak ketiga dilakukan sesuai 
dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. 
(4) Besaran tarlf admlnistrasi klalm pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling banyak sebesar 2,5% 
(dua koma lima persen) dari total klaim. 
Bagian Kelima 
Pelayanan Non Kesehatan 
Pasal35 
(1) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf d diselenggara kan untuk mendukung secara tidak 
langsung pengelolaan pelayanan di RSUD. 
(2) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdlri dari: 
a. pelayanan parkir pengunjung; 
b. pelayanan sewa lahan untuk fasilitas umum; dan/atau 
c. pelayanan sewa ruang pertemuan. 
(3) Pelayanan Non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikenakan tarif sebagalmana tercantum dalam Peraturan 
Wailkota lni. 
-40 -