Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KOTA  PANGKALPINANG Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1?
Dalam PERATURAN DAERAH KOTA  PANGKALPINANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang . 
 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah otonom . 
 
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang. 
 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah Kota Pangkalpinang yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu 
Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 
 
 
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A 
merupakan salah satu penyedia layanan te rhadap 
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak . 
 
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk yang ada dalam kandungan. 
 
8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin 
perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai 
perempuan. 
9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. 
 
10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan 
untuk memberikan rasa aman kepada korban yang 
dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga 
sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak 
lainnya baik sementara maupun berdasarkan 
penetapan pengadilan. 
 
11. Kekerasan adalah se tiap perbuatan yang berakibat 
atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan 
penderitaan baik fisik, seksual, psikologi termasuk 
penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan 
atau perampasan kemerdekaan secara sewenang -
wenang, termasuk perdagangan manusia b aik yang 
terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan 
pribadi. 
 
12. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang 
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka 
berat. 
 
13. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang 
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya 
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada 
seseorang. 
 
14. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang 
berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan 
seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai 
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau 
tujuan tertentu. 
 
15. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami 
kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung 
maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan. 
 
16. Petugas Penyelenggara pemulihan adalah tenaga 
kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 
dan/atau pembimbing rohani . 
 
17. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang 
digunakan untuk memberikan pe rlindungan terhadap 
korban sesuai dengan standar operasional yang 
ditentukan. 
 
 
 
 
 
18. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, 
organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. 
 
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang 
terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, 
atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau 
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai dengan derajat ke tiga. 
 
20. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat 
(cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu 
dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir 
dan sebagainya). yang hidup dan makan dari satu 
dapur serta menetap dalam satu rumah. 
 
21. Orang Tua adalah a yah dan/atau ibu kandung, atau 
ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu 
angkat. 
 
22. Pendampingan adalah segala tindakan berupa 
konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan 
rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam 
rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi. 
 
23. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk 
penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga 
agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. 
 
24. Penyelenggaraan Pemulihan adalah segala tindakan 
yang me liputi pelayanan dan pendampingan kepada 
korban kekerasan dalam rumah tangga. 
 
25. Kerja Sama adalah cara yang sistematis dan terpadu 
antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan 
pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan 
dalam rumah tangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: