Apa saja yang diatur dalam Pasal 338 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 81 Tahun 1945 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB IX - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 338 menetapkan:

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang 
sebag aimana dimaksud dalam Pasal 3 24, diawali dengan pengajuan 
permohonan penjualan oleh: 
a. Pejabat Negara , pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara; 
b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya 
masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan; 
c. Pegawai ASN . 
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan oleh: 
a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang ; 
b. Mantan Pejabat Negara kepada Bupati ; dan 
c. Pegawai ASN kepada Pengguna Barang . 
(3) Surat Permohonan s ebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) memuat antara 
lain: 
a. data pribadi , berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal 
lahir; dan 
b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.