Apa norma yang terkandung dalam Pasal 43 PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017?
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BONDOWOSO Nomor IG Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH, khususnya BAB IV - INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN, Pasal 43, memuat:

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian 
Negara/Daerah terhadap Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Majelis melakukan hal sebagai berikut: 
a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang 
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); 
b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian 
Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan 
piutang negara/ daerah; dan/ atau 
c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 
Negara/ Dae rah: 
(2) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada 
, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan 
penerbitan SKP2K. 
(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Bupati untuk menerbitkan SKP2K. 
(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 
memuat materi: 
a. pertimbangan Majelis; 
b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
c. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dipulihkan; 
d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah 
kepada instansi yang menangam pengurusan piutang 
negara/daerah; dan 
e.daftar ... 
Paraf Koordinasi \ 
' . 
-23-
e. daftar barang jaminan Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
yang diserahkan kepada instansi yang menangam 
pengurusan piutang negara/ daerah, dalam hal Majelis 
berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau 
dicairkan. 
(5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan 
putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; 
c. instansi yang menangani pengurusan piutang 
negara/dae rah; dan 
d. Pihak Yang Merugikan/P engampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris. 
Pasal44 
( 1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah 
yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam