Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN WALIKOTA MADIUN Nomor 2 Tahun 2018 tentang BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA , DPRD, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Madiun. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan 
DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Madiun yang meliputi Walikota, Wakil 
Walikota. 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 
7. Pegawai Tidak Te tap yang selanjutnya disingkat PTf 
adalah pegawai/guru di Lingkungan Pemerintah Kota 
Madiun yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna 
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 
yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka 
sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai 
PNS dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. 
8. Pegawai Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat Pegawai BLUD adalah pegawai di Lingkungan 
Pemerintah Kota Madiun yang diangkat untuk jangka 
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan 
dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi 
dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak 
berkedudukan sebagai PNS dan ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah yang 
melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. 
-4 -
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, 
Pegawai Badan Layanan Umum Daerahdi Lingkungan 
Pemerintah Kota Madiun. 
1 O. Masyarakat adalah masyarakat yang terlibat dalam 
melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan 
Pemerintah Kota Madiun. 
11. Perjalanan Dinas Jabatan, yang selanjutnya disebut 
Perjalanan Dinas, adalah perjalanan dinas dari tempat 
kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat 
kedudukan semula. 
12. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah, yang 
selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Dalam Daerah, 
adalah perjalanan dinas di dalam daerah atau keluar dari 
tempat kedudukan yang jaraknya tidak lebih dari 5 (lima) 
kilometer dari batas daerah untuk kepentingan dinas dan 
atas perintah pejabat yang berwenang. 
13. Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Daerah,yang selanjutnya 
disebut Perjalanan Dinas Keluar Daerah, adalah 
perjalanan dinas keluar dari Daerah yang jaraknya 
sekurang-kurangnya 5 (Ii.ma) kilometer dari batas Daerah 
untuk kepentingan dinas dan atas perintah pejabat yang 
berwenang. 
14. Uang harian adalah uang yang diberikan kepada pejabat 
negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil 
Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Badan Layanan 
Umum Daerah dalam rangka menjalankan tugas 
perjalanan dinas keluar kota yang terdiri dari uang saku, 
uang makan dan transport lokal kecuali pejabat negara 
diberikan uang saku dan transport lokal. 
15. Uang akomodasi adalah uang yang diberikan dalam 
rangka menjalankan tugas daerah yang dibiayai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun yang terdiri 
dari transport, uang harian dan/ ataupenginapan. 
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 
terlebih dahulu (pre-calculated amaunt) dan dibayarkan 
sekaligus. 
1 7. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 
bukti pengeluaran yang sah. 
-5 -
18. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya 
perjalanan dinas yang dihitung sesua1 kebutuhan riil 
berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
19. Uang representasi adalah tambahan uang saku yang 
diberikan kepada pejabat negara, Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Sekretaris Daerah, Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Eselon Ilb. 
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya 
disingkat SPPD, adalah surat perintah kepada Pejabat 
Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri 
Sipil , Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Badan Layanan 
Umum Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas. 
21. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD, 
adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Madiun selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna 
anggaran. 
22. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Pirnpinan PD adalah Pimpinan Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun selaku Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 
23. Tempat kedudukan adalah tempat perangkat daerah 
berada. 
24. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang 
menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas. 
25. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan 
perjalanan dinas. 
26. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan 
sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam 
RKA SKPD maupun DPA SKPD.