Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PBRATURAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR06TAHU'2016 Nomor 06TAHU'2016 Tahun 1945?
Substansi PBRATURAH DAERAHKABUPATEN TANGGAMUSNOMOR06TAHU'2016 Nomor 06TAHU'2016 Tahun 1945 tentang PENANGGULANGAN BENCANADAERAH, khususnya , Pasal 1, memuat:

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Tanggamus.
7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat
BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh
badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana
pada tingkat nasional.
8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung,
selanjutnya disingkat BPBD Provinsi adalah BPBD Provinsi Lampung.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD
adalah BPBD Kabupaten Tanggamus.
10.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan balk oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun
faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan
dampak psikologis.
-5-
11.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antaralain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian
antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena
faktor alam.
12.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan olehperistiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa
gagal konstruksi/teknologi, gagal modemisasi, epidemi, wabah
penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran
lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
13.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan
teror.
14.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko
timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan
segera (early recovery) dan pasca bencana.
15.Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi
ancaman bencana.
16.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui
langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan teijadinya
bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana,
baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana (mitigasi non struktural).
19.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
prasarana dan sarana.
20.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengemhalikan kondisi
masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana dengan
memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan
melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
21.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pasca bencana.
-6-
22.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dansarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkatpemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh danberkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknyahukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalamsegala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
23.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisamenimbulkan bencana.
24.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis,klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologipada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangikemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangikemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukanuntuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melaluipengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yangterancam bencana.
26. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibatbencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupakematian, Iuka, salat, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi,kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadapkegiatan masyarakat.
27.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untukmemenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28.Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhikebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yangditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atasdasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untukmenanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat,Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat kePemulihan.
30.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yangditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atasdasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untukmenanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat,Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat kePemulihan.
31.Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapatpotensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancamanyang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yangakurat oleh instansi yang berwenang dan jugamempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukanoleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul KenalaBNPB/BPBD.
32.Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatanyang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untukmenangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputikegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusanpengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dansarana.
-7-
33.Status Transisi Darurat Bencana kePemulihan adalah keadaandimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen
(berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang)dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosialekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak ~5~
berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahaprehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
34.Kejadian luar biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yangditerapkan untuk mengklarisifikasikan peristiwa merebaknya suatuwabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya
kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis padasuatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
35.Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagipenanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggapdarurat, pemulihan segera (early recovery) dan/atau pasca bencana.
36.Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dandicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada statuskeadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat,
tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
37.Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atausekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibatbencana.
38.Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secaralangsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atauyang bergantung hidup dari korban bencana.
39.Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau
dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
40.Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
41. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatukepemilikan korban bencana.
42.Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang
dipakai untuk mempermudah pekeijaan, pencapaian maksud dantujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan
menanggulangi bencana.
43.Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap daruratyang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need
assessment), kerusakan (damage assessment), dan penyediaan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok
rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitasumum.
44.Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam
penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam
sistem tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses
berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga
dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia,
peralatan, logistik, dan penyelamatan.
-8-
45.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentukbadan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atauswasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yangbekeija dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
46.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk olehanggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarelaatas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalampembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadahNegara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
47.Lembaga Intemasional adalah organisasi yang berada dalam lingkupstruktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yangmenjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atauorganisasi intemasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah
dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
BABU
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN