Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018 pada Pasal 16?
Berdasarkan PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT Nomor 9 Tahun 2018 tentang TATA CARA PE MBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya 
tahun anggaran , Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi 
sisa Dana Desa di RKUD. 
13 
 
(3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada 
kepada Kepala KPPN selaku KPA Pe nyaluran DAK Fisik dan Dana 
Desa. 
(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai 
Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar 
dianggarkan ke mbali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. 
(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
(6) Dalam hal s isa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD 
sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa 
tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa 
Tahap II dari RKUN dan RKUD tahun anggaran berjalan. 
(7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan p enyaluran sebelum minggu 
kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan 
permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari 
RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran D AK Fisik dan 
Dana Desa paling lambat minggu ke tiga bulan Ju ni tahun anggaran berjalan. 
(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap I I dari Bupati , 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan 
sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling 
lambat bulan Ju ni tahun anggaran berjalan. 
(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa 
Tahap I I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa Tahap II yang 
belum disalurkan dari RKUN k e RKUD tahun anggaran berjalan sebagaiman a 
dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN. 
(10) Penyaluran kembali Dana Desa yang ditunda, pelaporan sisa Dana Desa di 
RKUD, pemberitahuan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai 
Dana Desa yan g ditunda penyalurannya, dan penyampaian permintaan 
penyaluran sisa Dana Desa Tahap I I yang belum disalurkan dari RKUN ke 
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) , dan 
dilaksanakan oleh BPKAD.