Jelaskan isi kandungan Pasal 19 dari Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999.
Sesuai dengan Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara an Negara yang Bersih dan Bebas dari, ketentuan pada , Pasal 19 berbunyi:

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 
(empat) ayat (2) melakukaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 
kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan 
masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata 
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian 
Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: 
a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian; 
b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan 
pegawai; 
c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan 
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; 
d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan 
evaluasi kinerja pegawai; 
e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan; 
17 Pasal 23 
Seksi Jaminan ber-KB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) 
mempunyai tugas melaksanakan Melakukan penyiapan bahan pembinaan, 
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan 
criteria serta pemantauan dan evaluasijaminan ber-KB Seksi Pengendalian Penduduk dan lnformasi Keluarga sebagaiman dimaksud 
pada ayat 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan 
pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, 
prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk 
dan informasi keluarga Pasal 21 
Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB/ Petugas La.pangan KB dan 
Kader KB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas 
Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 
teknis, norm.a, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi 
pendayagunaan penyuluh KB/petugas lapangan KB dan criteria;.