Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945?
Ketentuan dalam Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pemben tukan, Pasal 1 menetapkan:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupat en Muna . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupat en Muna . 
3. Bupati adalah Bupati Muna . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutn ya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna . 
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabup aten Muna. 
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabup aten Muna . 
7. Sekr etariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupa ten Muna. 
8. Sekr etaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Muna . 
9. Uang Representasi adalah uang yang dib erikan setiap bulan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukann ya sebagai Pimp inan dan 
Anggota DPRD . 
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat -rapat dinas. 
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang dib erikan setiap bulan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD karena kedudukann ya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan 
Anggota DPRD. 
12. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukann ya sebagai 
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris , dan Anggo ta Badan Mus yawarah, Komisi , Badan 
Angg aran, Badan Pembentukan Perda, dan Badan Kehorm atan . 
13. Tunjangan Alat _Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudu kannya sebagai Ketua, 
Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam pani tia khusus yang tidak bersifat 
tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripuma untuk membahas hal 
bersif at tertentu dan khusus . BAB I 
KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : 
PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA . Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA 
dan 
BUPATI MUNA 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 
Pembentukan Produk Huk um Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) . 
 
14. Tunjangan Komunikasi lntensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja 
Pimpinan dan Anggota DPRD . 
15. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD setiap melakukan reses . 
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan , jaminan kecelakaan kerjaJaminan 
kematian, pakaian dinas dan atribut , rumah negara dan perlengkapann ya, 
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD , belanja rumah tangga bagi 
Pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD . 
17. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasn ya setelah 
yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjutn ya disebut Dana Operasional adalah 
dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan dalam rangka 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi , pela yanan 
dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD 
sehari-hari. 
,-. 19. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah sejumlah pakar 
atau ahli tertentu yang mempun yai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi , tugas , dan wewenang DPRD yang 
tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas 
usul anggota , pimpinan fraksi , dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. 
20. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk 
setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang 
mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan 
standar keahlian , prinsif efisiensi , dan sesuai dengan kemampuan k euangan 
daerah. 
21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk keka yaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut. 
,......._ 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutn ya disebut APBD adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna. 
23. Peraturan Daerah yang selanjutn ya disebut Perda adalah Perda Kabupaten 
Muna.