Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 74 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO Nomor 74 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
 
1.
 
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
 
2.
 
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probol
inggo.
 
3.
 
Bupati
, adalah Bupati Probolinggo. 
 
4.
 
Keuangan Desa, adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban desa
 
tersebut.
 
5.
 
Pengelolaan Keuangan Desa, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 
dan pengawasan keuangan desa.
 
6.
 
Rekening K
as Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang 
diten
tukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada 
Bank 
Pemerintah 
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 
7.
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.
 
8.
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 
9.
 
Alokasi Dana Desa
 
yang
 
selanjutnya dising
kat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten dalam 
APBD
 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 
10.
 
Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan 
Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara
 
yang dialokasikan kepada daerah untuk 
mendanai ke
butuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 
 
4
 
 
11.
 
Dana Desa, adalah 
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
 
pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 
12.
 
Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan 
Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara
 
yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu men
danai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.
 
13.
 
Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya 
disingkat
 
ADDM
,
 
adalah bagian 
dari ADD yang dialokasikan kepada 
desa 
dengan besaran yang sama
 
setiap 
desa.
 
14.
 
Alokasi Dana Desa Propor
sional yang selanjutnya 
disingkat
 
ADDP
,
 
adalah
 
bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa d
e
ngan besaran sesuai dengan 
hasil penghitungan atas 
indikator 
yang ditetapkan
.
 
15.
 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah Kepala Desa atau 
sebutan nama 
lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 
16.
 
Bendahara
, 
adalah unsur 
staf 
Sekretariat Desa yang membidangi urusan 
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
 
17.
 
Surat Permintaan Pembaya
ran
 
yang selanjutnya disingkat SPP
, 
adalah 
dokumen yang diterbitka
n oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan 
pembayaran.
 
18.
 
Surat Perintah Membayar
 
yang selanjutnya disingkat SPM
, 
adalah do
kumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
Rencana Anggaran 
Biaya Desa
.
 
19.
 
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D
, 
adalah 
dokumen yang digunakan sebagai d
asar pencairan dana yang diterbitkan 
 
oleh 
Bendahara Umum Daerah
 
berdasarkan SPM.
 
20.
 
Rekening Kas Umum Daerah
, 
adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh 
Bupati
 
untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan u
ntuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada 
bank yang ditetapkan.
 
 
 
 
5
 
 
21.
 
Rekening Kas Umum Desa
, 
adalah rekening tempat penyimpanan uang desa 
yang ditentukan oleh 
Kepala Desa 
untuk menampung seluruh penerimaan desa 
dan digunakan untuk membayar seluruh pengel
uaran desa pada bank yang 
ditetapkan.
 
22.
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
 
disebut RPJMDesa, adalah 
rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka 
waktu 6
 
(
enam
) tahun. 
 
23.
 
Rencana Kerja Pemerintah Desa
 
yang
 
selanjutn
ya disebut RKPDesa, adalah 
penjabaran dari 
RPJMDesa
 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.