Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 72 Tahun 2016?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 72 Tahun 2016 tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN, BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR DINAS, Pasal 5 berbunyi:

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagianurusan Pemerintahan dibidang Pemerintahan danDesa menyelenggarakan kewenangan rumah tangga
dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikanoleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai
fungsi :
a.Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya
meliputi teknis, perencanaan, pemanfaatan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah dibidang pemerintahan pekon
sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pemberdayaan masyarakat desa sesuaidengan lingkup tugasnya;
d.Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan keijasama
dengan unsur Pemerintah Daerah, antarlembaga/instansi serta masyarakat dalam usahapelaksanaan tugas dan fungsinya;
e.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanterhadap tugas dan fungsi bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
f.Menilai prestasi keija bawahan dilingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
berdasarkan hasil keija yang telah dicapai untuk
diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan karir dan Sasaran Keija Pegawai
(SKP);
g.Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh atasan;
Bagian Kedua
Sekretariat