Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 33 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 33 Tahun 2017 tentang PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BANYUWANGI, ketentuan pada BAB I - V, Pasal 6 berbunyi:

(1) Bupati mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dan 
instansi terkait di wilayahnya dalam tindakan darurat penyelamatan 
dan pelindungan korban skala kabupaten. 
(2) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik 
dibentuk Tim Terpadu Pen anganan Konflik Sosial Tingkat 
Kabupaten. 
(3) Tim Ter padu Penanganan Konflik Sosial Tingkat K abupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: 
a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial 
tingkat Kabupaten ; 
b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan 
mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten; 
c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik 
dan upaya penanganannya; 
d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringata n dini; 
e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua 
permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan 
f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan 
pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan 
rekonstruksi. 
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik 
Sosial Tingkat K abupaten dapat dibantu oleh pemangku kewilayahan 
setempat , yakni camat, kepala desa dan lurah. 
(5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi antara Tim 
Terpadu Penanganan Konflik Sos ial Tingkat K abupaten dengan 
pemangku kewilayahan setempat, dibentuk koordinator yang 
dipimpin oleh seorang pemangku kewilayahan setempat. 
7 
 
(6) Tugas k oordin ator sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) adalah : 
a. mengendalikan penanganan konflik di wilayah kerjanya; 
b. melaksanakan pemantauan secara berkala situasi dan kondisi 
keamanan wilayah; 
c. melakukan pemetaan kegiatan yang rawan terhadap konflik; 
d. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan 
potensi gang guan keamanan yang akan menimbulkan konflik; 
e. memfasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dalam upaya 
resolusi konflik; 
f. melaporkan dan mengkoordinasikan segala pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d 
dan huruf e kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 
Tingkat Kabupaten . 
(7) Penyelesaian penanganan konflik semaksimal mungkin dilakukan 
dengan cara damai dengan metode musyawarah untuk mufakat; 
(8) Hasil musyawarah mufakat s ebagaimana dimaksud pada ayat (7 ) 
mengikat para pihak yang berkonflik ; 
(9) Pelanggaran terhadap penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada 
akan diselesaikan menggunakan mekanisme hukum sesuai 
dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku .