Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor 55 Tahun 2005?
Menurut ketentuan dalam KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, Nomor 55 Tahun 2005 tentang , pada , Pasal 2 dinyatakan:

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muna Barat menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
5. Sekretaris Daera.h adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat. 
6. Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah adalah Badan 
Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna 
Barat. 
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset dan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat. 
4 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Badan 
Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan 
pengendalian bidang Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan 
Daerah; 
b. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan, 
Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang 
Aset dan Pendapatan Daerah; 
c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan, aset dan 
pendapata; 
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 
teknis bidang keuangan, aset dan pendapatan; 
e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah bidang keuangan, aset dan pendapatan; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. Pasal 5 Bagian Ketiga 
Fungsi Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok 
membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 4 Bagian Kedua 
Togas Pokok b. Sub Bidang Anggaran Belanja 
c. Sub Bidang Bina Keuangan 
(7) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dikasud pada ayat (5) huruf b 
terdiri atas : 
a. Sub Bidang Kasda 
b. Sub Bidang Belanja Langsung 
c. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung 
(8) Bidang Akuntansi sebagaimana dikasud pada ayat (5) huruf c terdiri 
atas: 
a. Sub Bidang Akuntansi 
b. Sub Bidang Petanggungjawaban 
c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 
(9) Bidang Aset sebagaimana dikasud pada ayat (5) huruf d terdiri atas : 
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Aset 
b. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan 
c. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
(10) Bidang Pendapatan sebagaimana dikasud pada ayat (5) huruf e terdiri 
atas: 
a. Sub Bidang Perpajakan 
b. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain 
c. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan 
( 11) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Aset dan 
Pendapatan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
5 (1) Sekretariat merupakan unsur staf. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh seseorang Sekretaris yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
(3) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 
memberikan pelayanan umum dan administratif, mengendalikan 
program dan kegiatan pada satuan organisasi lingkup Badan Pengelola 
Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah , serta melaksanakan tugas lain 
berdasarkan fungsinya. 
(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan; Pasal 7 Paragraf Kedua 
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Aset dan 
Pendapatan Daerah (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, membina, 
mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan umum 
di bidang Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah serta 
melaksanakan tugas lain berdasarkan fungsinya. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud pada ayat (1), 
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan Kebijakan umum pembinaan, pelaksanaan dan 
pengendalian bidang Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan 
Daerah berdasarkan Perundang - Undangan yang berlaku ; 
b. Pengkoordinasian program kegiatan operasional Badan dengan 
pihak terkait; 
c. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
di bidang Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah; 
d. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi umum 
kesekretariatan; 
e. Penetapan kebijakan umum bidang Pengelola Keuangan, Aset dan 
Pendapatan Daerah; 
f. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan Evaluasi terhadap 
berbagai program kegiatan; 
g. Pelaksanaan pengawasan atas seluruh peraturan perundang - 
undangan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset dan 
Pendapatan Daerah; 
h. Penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan, Aset dan 
Pendapatan Daerah; 
i. Pelaksanaan hubungan dan pengawasan kerjasama di bidang, 
Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah; 
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Pasal 6 Paragraf Pertama 
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan 
Daerah 
6 ( 1) Tugas pokok Bidang Akuntansi melaksanakan penyusunan, pelaksanaan 
kebijakan, dan pemberian bimbinga teknis, serta pemantauan dan 
evaluasi di bidang akuntansi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi: 
a. Perum.usan prosedur penatausabaan keuangan daerah; 
b. Penyususnan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan; 
c. Pelaksanaan penyususnan laporan keuangan pemerintah daerah dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Pasal 10 (1) Tugas pokok Bidang Perbendaharaan melaksanakan penyusunan, 
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbinga teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan telmis dibidang penerimaan dan pengeluaran 
kas; 
b. Pelaksanakan pembukuan administrasi penerimaan, pengeluaran 
daerah yang berupa kas dan yang setara kas; 
c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan 
pembayaran atas beban rekening kas umum daerah; 
d. Pengeloaan utang dan piutang daerah; 
e. Penyusunan petunjuk telmis dan pembinaan administrasi keuangan 
yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 9 Pasal 8 
( 1) Tugas pokok Bidang Anggaran melaksanakan penyusunan, pelaksanaan 
kebijakan, dan pemberian bimbinga teknis, serta pemantauan dan 
evaluasi di bidang anggaran. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan prosedur 
penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 
b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran; 
c. Pemberian bimbingan telmis dan pengendalian penyususnan 
anggaran; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf Ketiga 
Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Bidang Badan Pengelola Keuangan Aset dan 
Pendapatan Daerah b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang lingkup 
Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah; 
c. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, dan 
Kerumahtanggaan; 
d. Pengelolaan Administrasi Aset Badan Pengelola Keuangan Aset dan 
Pendapatan Daerah; 
e. Penyusunan laporan dan pengendalian; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
7 Paragraf Keempat ( 1) Tugas pokok Bidang Pendapatan melaksanakan penyusunan, 
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbinga teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang pendapatan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan dan pendapatan daerah; 
b. Melaksanakan pengadministrasian pendapatan daerah; 
c. Melakasnakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah; 
d. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak 
Daerah; 
e. Pelakasanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan 
mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah; 
f. Penyususnan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah; 
g. Perhitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
h. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan 
keberatan; 
i. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan 
daerah Iainnya serta melakukan penghapusan tunggakan; 
j. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, 
pembata.lan, pengurangan/ penghapusan sanksi administyrasi, restitusi, 
kompensasi dan permohonan banding; 
k. Pelaksanaan pemerikasaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan 
peraturan perundang-undangan; 
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 12 ( 1) Tugas pokok Bidang Aset melaksanakan penyusunan, pelaksanaan 
kebijakan, dan pemberian bimbinga teknis, serta pemantauan dan 
evaluasi di bidang aset. 
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bidang Aset menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik 
daerah; 
b. Penyelenggaraan penatausahaan dan pengahapusan barang milik 
daerah; 
c. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan 
dan pengendalian barang milik daerah; 
d. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan 
pemelihraan barang milik daerah ; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 11 d. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan 
laporan keuangan daerah; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 
8 (1) Tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyusun 
perencanaan, pengelolaan, penatausahaan keuangan termasuk hak - hak 
keuangan pegawai dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan 
Pendapatan Daerah; 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 
memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya; 
b. Pendistribusian tugas - tugas kepada staf; 
c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja; 
d. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana; 
e. Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 
f. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung 
dan anggaran belanja tidak langsung; 
g. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji 
pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan 
Daerah; 
h. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan 
pertanggungjawaban keuangan Badan Pengelola Keuangan, Aset dan 
Pendapatan Daerah; 
i. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan 
keuangan Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah; 
j. Penyusunan Renja, RKA dan DPA Badan Pengelola Keuangan, Aset 
dan Pendapatan Daerah; Pasal 14 (1) Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyusun rencana 
kegiatan dan memberikan layanan ketatausahaa.n, melakukan urusan 
kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan 
protokol serta ketatalaksanaa.n. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian; 
b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan 
pegawai; 
c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan 
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; 
d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan 
evaluasi kinerja pegawai; 
e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan; 
f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 
g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol; 
h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
i. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan 
perundang-undangan; 
j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai 
dengan tugasnya. Pasal 13 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian pada Kelompok Sekretariat Badan 
Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah 
9 Pasal 18 (1) Tugas pokok Sub Bidang Bina Keuangan, melakukan penyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan 
serta evaluasi di bidang bina keuangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Bina Keuangan memiliki 
uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Melaksanakan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD 
pada Dinas Daerah; 
b. Menyiapakan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada Dinas 
Daerah; 
c. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Harga Satuan Pokok 
Kegiatan tahun anggaran berkenaan; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 17 Pasal 16 
(1) Tugas pokok Sub Bidang Anggaran Pendapatan, melakukan penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan 
pemantauan serta evaluasi di bidang anggaran pendapatan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Anggaran Pendapatan memiliki 
uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 
berkenaan; 
b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran 
daerah; 
c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah; 
d. Melaksanakan verifikasi RKA/RKP-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD; 
e. Menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf Kelima 
Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang pada Kelompok Bidang Badan Pengelola 
Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Pasal 15 
(1) Tugas pokok Sub Bagi.an Pengelola Aset, melakukan perencanan, 
menginventarisasi, dan pengadaan barang lingkup Badan Pengelola 
Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah; 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Aset memiliki uraian tugas 
pekerjaan, terdiri atas: 
a. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit; 
b. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang; 
c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang; 
d. Pelaksanaan penghapusan barang; 
e. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Istansi Pemerintahan 
(LAKIP) Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah; 
I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
10 (1) Tugas pokok Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, melakukan 
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 
dan pemantauan serta evaluasi di bidang belanja tidak langsung. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Belanja Tidak Langsung 
memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas 
pengesahan SPJ Gaji; 
b. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan 
pungutan pihak ketiga; 
c. Meneliti kelengkapan dokumen dan penertiban surat keterangan 
pemberitahuan pembayaran; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. Pasal 20 (1) Tugas pokok Sub Bidang Kasda, melakukan penyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan 
serta evaluasi di bidang kasda. 
(3) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Kasda memiliki uraian tugas 
pekerjaan, terdiri atas: 
a. Meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan 
penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas 
umum daerah; 
b. Menyusun anggaran kas; 
c. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian 
pelaksanaan anggaran kas; 
a. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan 
pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam 
bentuk buku kas; 
b. Memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban 
pendapatan/penerimaan kas 
c. Menyusun dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran 
kas; 
d. Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi 
terkait dalam rangka penyusunan posisi kas; 
e. Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah 
melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah; 
f. Melaksanakan pengeloalaan utang dan piutang daerah; 
d. Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. Pasal 19 (1) Tugas pokok Sub Bidang Anggaran Belanja, melakukan penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan 
pemantauan serta evaluasi di bidang anggaran belanja. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Anggaran Belanja memiliki 
uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran 
belanja daerah; 
b. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan 
belanja daerah; 
c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan 
anggaran belanja daerah tahun anggaran berkenaan; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
11 (1) Tugas pokok Sub Bidang Pertanggungjawaban, melakukan penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan telmis, dan 
pemantauan serta evaluasi di bidang pertanggungjawaban keuangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pertanggungjawaban memiliki 
uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan 
keuangan daerah; 
b. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada 
dinas Daerah; 
c. Melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban APBD pada 
dinas Daerah; Pasal 23 Pasal 22 
(1) Tugas pokok Sub Bidang Akuntansi, melakukan penyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan 
serta evaluasi di bidang akuntansi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Akuntansi memiliki uraian 
tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Menerima, memeriksa dan meneliti surat pertangungjawaban (SPJ) 
fungsional dari bendahara pengeluaran SKPD; 
b. Merekap dan mencatat surat pertanggungjawaban (SPJ) funsional 
dan membuat bukti rekonsiliasi surat pertanggungjawaban (SPJ) 
fungsional dari bendahara pengeluaran SKPD; 
c. Menerima dan memerikasa SPJ fungsional dari bendahara 
pengeluaran SKPD; 
d. Merekap SPJ funsional penerimaan dari SKPD; 
e. Memberikan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan 
pengeluaran; 
f. Menyusun petunjuk telmis penatausahaan SPBD; 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (1) Tugas pokok Sub Bidang Belanja Langsung, melakukan penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan telmis, dan 
pemantauan serta evaluasi di bidang belanja langsung. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Belanja Langsung memiliki 
uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja SKPD; 
b. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti 
dokumen SPM; 
c. Melakasanakan proses penertiban SP2D dan daftar pengantar SP2D; 
d. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas 
pengesahan SPJ Non Gaji; 
e. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D 
dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; 
f. Menyusun dan membuat laporan reslisasi pengeluaran kas 
berdasarkan SP2D; 
g. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta 
melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD; 
h. Melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 21 
12 (1) Tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Aset dan Pemeliharaan, 
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian 
bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang 
perencanaan aset dan pemeliharaan; 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Perencanaan Aset dan 
Pemeliharaan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Merencanakan kebutuhan BMD; 
b. Melakukan pemeliharaan BMD; 
c. Melakukan penatausahaan barang milik daerah; 
d. Melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah; Pasal 25 ( 1) Tugas pokok Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, melakukan penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan 
pemantauan serta evaluasi di evaluasi dan pelaporan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Akuntansi memiliki uraian 
tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 
daerah; 
b. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional; 
c. Melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional; 
d. Menyiapakan bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
APBD; 
e. Melaksanakan rekonsiliasi laporan; 
f. Melaksanakan konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas 
laporan Keuangan seluruh SKPD; 
g. Melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi Laporan Keungan dengan 
BUMD; 
h. Melaksankan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan 
BLUD; 
i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, 
laporan Arus Kas, La.poran Perubahan Ekuitas dan Catatan atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 
j. Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan Laporan Keuangan 
Daerah; 
k. Melakasanakan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah 
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 24 d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD 
pada dinas Daerah ; 
e. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pada dinas Daerah; 
f. Menyiapkan bahan penyusunan neraca 
g. Melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keungan Daerah 
h. Menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas 
keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
fungsional; 
i. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan 
Barang Milik Daerah; 
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
(1) Tugas pokok Sub Bidang Perpajakan, melakukan penyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan 
serta evaluasi di bidang perpajakan; 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Perpajakan memiliki uraian 
tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Mendistribusiakan dan menerima kembali formulir pendaftaran, 
SPTPD / SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak; 
13 Pasal 29 (1) Tugas pokok Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, 
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian 
bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang retribusi 
dan pendapatan lain-lain; 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan 
Lain-Lain memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Mengadakan penelitian lapngan pajak daerah, retribusi daerah dan 
pendapatan daerah lainnya; 
b. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan 
pengurangan pajak daerah lainnya; 
c. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB PP; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 28 (1) Tugas pokok Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, melakukan 
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 
dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan dan pengendalian 
a set; 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah; 
b. Melakukan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah; 
c. Mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah; 
d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 27 (1) Tugas pokok Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan, melakukan 
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 
dan pemantauan serta evaluasi di bidang inventarisasi dan 
penghapusan aset; 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Inventarisasi dan 
Penghapusan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik 
Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah (DKPBMD); 
b. Menyiapkan bahan penyusunan analisis penghapusan barang; 
c. Menyiapakan bahan penyususnan analisis standar harga barang; 
d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 26 e. Melakukan penertiban, penggunaan, pemanfaatan dan 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD); 
f. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
14 Pasal 30 
(1) Tugas pokok Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan, melakukan 
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 
dan pemantauan serta evaluasi di bidang penagihan dan pelaporan; 
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan 
memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas: 
a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi 
yang berhubungan dengan penagihan; 
b. Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan 
pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu yang 
jatuh tempo; 
c. Memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan; 
d. Memproses pembentulan, pembatalan, pengurangan penetapan, dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; 
e. Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; 
f. Melaksanakan perhitungan surat ketetapan pajak/retribusi daerah 
(SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retrtibusi Daerah Kurang 
Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah 
Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi 
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat 
Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN); 
g. Memproses surat keberatan dan surat permohonan banding; 
h. Memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan 
pendapatan daerah lainnya; 
i. Pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh pimpinan. b. Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah; 
c. Melaksanakan perhitungan dan penetapan secara jabatan Pajak 
Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 
d. Melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah 
Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi 
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat 
Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat 
Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB); 
e. Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi 
SSPDBPHTB; 
f. Melakukan penilaian nilai jual objek pajak; 
g. Menerima dan memerikasa kelengkapan permohonan pelayanan 
PBB-P2 
h. Melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah; 
i. Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan 
menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD; 
j. Mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB-P2, menerbitkan 
dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak; 
k. Mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry 
data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB; 
1. Melakukan entry data basil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta; 
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
15 Pasal 37 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 36 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. Pasal 35 
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Kepala Seksi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 34 
Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas 
bawahannya. BABV 
TATAKERJA