Apa saja yang diatur dalam Pasal 50 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN, BAB VII - PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN, Pasal 50 menetapkan:

(1) Strategi untuk pelaksanaan penataan perangkat daerah
bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf
a, dilakukan dengan:
a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam
struktur perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan
Kabupaten; dan
c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi
program pembangunan kepariwisataan baik secara
internal perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pariwisata maupun
lintas sektor.
(2) Strategi untuk pemantapan perangkat daerah Kabupaten yang
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b,
dilakukan dengan:
23
a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam
menghasilkan pendapatan asli daerah;
b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
(3) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi
kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, melalui fasilitasi
terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan
kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan
Pemerintah Kabupaten.
(4) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi
kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, melalui
fasilitasi terbentuknya asosiasi pariwisata kabupaten dan
penguatan kemitraan antara asosiasi pariwisata dengan
Pemerintah Kabupaten dalam Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten.
(5) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi
kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, dilakukan
melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan
destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi
pengembangan destinasi dan Pemerintah Kabupaten dalam
pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata