Jelaskan isi kandungan Pasal 43 dari Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959.
Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan, ketentuan pada BAB VI - DEWAN PENGAWAS, Pasal 43 berbunyi:

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahtugaskan 
ketempat lain diberikan biaya yang besarnya diatur dengan Peraturan 
Direktur. Pasal 42 ( 1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah 
pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan 
pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memen uhi salah satu 
persyaratan sebagai berikut : 
a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan 
dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil 
penilaian baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 
b. sekurang-kurangnya telahl (satu) tahun memangku jabatan 
dan telah 3 {tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan basil 
penilaian kerja rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
(2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi 
pegawai. Pasal 41 
(l} Besarnya tunjangan istri/suami sebesar 10 °/o (sepuluh persen) dari 
gaji pokok. 
(2) Besamya tunjangan setiap anak adalah 5o/o (lima persen] da.ri gaji 
pokok dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang; 
b. batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun; 
c. tidak rnempunyai penghasilan sendiri; dan 
d. tidak kawin atau belum pemah kawin. Pasal 46 (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat (1) huruf b 
terdiri dari : 
a. tunjangan keluarga; 
b. tunjangan kesehatan; 
c. tunjangan hari tua; dan 
d. tunjangan lainya. 
(2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
terdiri dari : 
a. tunjangan istri/tunjangan suami; dan 
b. tunjangan anak. 
(3) Tunjangan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 
kepada pegawai pria yang mempunyai istri dan atau anak. 
(4) Tunjangan suami diberikan kepada pegawai perempuan yang 
mempunyai suami dan atau anak. 
l5} Tunjangan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
diberikan kepada pegawai yang sama-sa.ma bekerja di PDAM. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta.ta cara pemberian tunjangan 
sebagalmana. dirna.ksud pad a ayat ( 1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. · Pasal 45 ( 5) Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan.kerajinan dan 
ketaata.n dalam melaksana.kan kewajiban di PDAM, diberikan 
kenaikan gaji berkala. 
(6) Kenaikan Gaji berkala. sebagaimana. dimaksud pada a.yat (5} 
diberikan 2(dua.) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
a. hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik ta.npa nilai kurang 
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 
b. masih dalam batas rnasa kerja golongan yang ditentukan untuk 
kenaikan gaji berkala. 
(7) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi 
persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) huruf a, maka 
kenaikan berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun. 
(8) Apabila sampai batas waktu penundaan pegawai yang 
bersangkutan belum memenuhi persyaratan maka kenaikan 
berkala ctitunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu] 
tahun. 
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan setiap t.ahun setelah tutup 
buku kepada pegawai dapat diberikan Jasa Produksi yang besarannya 
ditetapkan dengan keputusan Direksi. Pasal 50 (1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) 
h uruf d terdiri dari : 
a. tunjangan jabatan; 
b. tunjangan pelaksana; 
c. tunjangan keahlian; 
d. tunjangan transport; 
e. tunjangan sandang; 
f. tunjangan kemahalan; dan 
g. tunjangan perumahan. 
(2) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan 
PDAM. Pasal 49 .. (l} Pegawai berhak atas jaminan hari tua/pensiun yang dananya 
dihimpun dari usaha PDAM dan iuran pegawai PDAM yang 
ditetapkan dengan keputusan Direksi. 
(2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua/pensiun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji dan 
peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pasal 48 ( 1) 1'unjangan kesehatan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 45 ayat 
(1) huruf b diberikan kepada pegawai PDAM beserta keluarganya 
melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja berupa biaya pengobatan, 
perawatan dirumah sakit, Puskesmas rawat inap dan klinik. 
(2) Selain tunjangan kesehatan dari jamsostek sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) diberikan juga dari PDAM berupa bantuan biaya 
rawat inap, sumbangan kematian dan sumbangan bencana alam. 
(3) Sumbangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan kepada pegawai atau keluarga pegawai yang meninggal 
dunia antara lain sebagai berikut: 
a. pegawar; 
b. suami atau istri dari pegawai; 
c. orang tua pegawai; dan 
d. anak pegawai. Pasal 47 (3} Batas umur sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
perpanjang sampai mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun 
apabila anak yang bersangkutan bersekolah/kuliah yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala sekolah/Dekan. 
Setiap pegawai mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut: 
a. memegang teguh dan mengarnalkan Pancasila dan melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Bagian kedelapan 
Kewajiban dan Larangan 
Pasal54 (1) Pegawai dapat memperoleh hak cuti meliputi: 
a. cuti tahunan; 
b. cuti besar; 
c. cu ti sakit; 
d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk rnenunaikan ibadah 
haji/urnroh; 
e. cuti nikah; dan 
f. cuti bersalin; 
(2) Pegawai yang rnenjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tetap diberikan penghasilan penuh. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. Pasal 53 
Cuti Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada: 
a. pegawai yang telah menunjukan prestasi kerja dan/ atau berjasa 
dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi 
pegawai lain .diberikan penghargaan dan/atau tanda jasa yang 
nilai dan bentuknya disesuaikan dengan kemampuan PDAM; 
b. pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal dan pensiun 
dini diberikan penghargaan dan atau tanda jasa yang nilai dan 
bentuknya disesuaikan dengan kemampuan PDAM; dan 
c. penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Direksi. Pasal52 Direksi memberikan jasa pengabdian masa kerja kepada: 
a. pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 10 
(sepuluh) tahun dan basil evaluasi kinerja menunjukan nilai baik 
daJam 2 [dua] tahun terakhir diberikan jasa pengabdian masa kerja 
sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir; 
b. pegawai yang mernpunyai masa kerja terus menerus selama 20 
[dua pulun] tahun dan hasil evaluasi kinerja menunjukan nilai 
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir diberikan jasa pengabdian masa 
kerja sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir; dan 
c. pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 
(tiga puluh) taliun dan basil evaluasi kinerja menunjukan nilai baik 
dalam 2 (dua) tahun terakhir diberikan jasa pengabdian masa kerja 
sebesar 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir. Pasal 51 
(1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sernentara sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 47, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % 
(lirna puluh persen) dari gaji. 
(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sement.ara sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang 
bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang 
sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. Pasal 58 (2) Pemberhentian sementara sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan tindak 
pidana yang dilakukan. ( 1) Pegawai PDAM diberhentikan sement.ara apabila diduga telah 
melakukan larangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 55 
dan/ a tau tindak pidana. Pasal57 ( 1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman. 
(2) Jenis hukurnan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penundaan kenaikan gaji berkala; 
d. penundaan kenaikan pangkat; 
e. penurunan pangkat; 
f. pernbebasan jabatan; 
g. pemberhentian sementara; 
h. pemberhentian dengan hormat.dan 
i. pernberhentian dengan tidak hormat. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan jenis 
hukuman sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. Pasal 56 Bagian kesembilan 
Hukuman dan Pemberhentian Setiap pegawai dilarang : 
a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM; 
b. rnenggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi 
diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan PDAM;dan 
c. mencemarkan narna baik PDAM. Pasal 55 b. mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya; 
c. rnematuhi dan rnentaati segala kewajiban dan larangan; 
d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan; dan 
e. membayar pajak penghasilan atas beban PDAM. 
( 1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air 
Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI). 
(2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang 
menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar 
negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat maupun 
Daerah. Pasal 62 BAB IX 
ASOSIASI (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program 
pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja 
atau dana pensiun Lembaga Keuangan. 
(2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada 
didasarkan atas pertimbangan optirnalisasi dan kepastian 
manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM. Pasal 61 BAB VIII 
DANA PENSIUN Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena: 
a. melanggar sumpah pegawai dan/ atau sumpah jabatan; 
b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah rnemperoleh 
kekuatan hukum tetap, dan/ at.au 
c. merugikan keuangan PDAM. Pasal 60 (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana 
dimaksud papa ayat ( 1) diberikan pesangon yang besarnya 
ditetapkan dengan keputusan Direksi. 
(3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya. ( 1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena: 
a. meninggal dunia; 
b. pennint.aan sendiri; 
c. tidak dapat melaksanakan tugas; 
d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 
e. telah mencapai usia pensiun; dan 
f. reorganisasi. Pasal 59 (3} Dalarn hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat {l) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan 
dengan tidak hormat. 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINS! LAMPUNG : 
4/LS/2014 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHU!f 2014 NOMOR LEMBAR.AN DAE Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal ? ~ ~ r i ~ 
SEKRETARIS DAERAH KAB ATEN LAMPUNG SELATAN, Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal ; ~ ~r ~ \_ 2014 
BUPATI LAMPUNG SEL'~.llC•.n Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan. Pasal 66 Pada sa.at Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Nomor 44 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 
Jasa Kabupaten Larnpung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. Pasal 65 BABXI 
KETENTUANPENUTUP Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan 
dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 
ditetapkan. Pasal 64 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas 
PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatanya. Pasal 63 BABX 
KETENTUAN PERALIHAK