Menurut PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor IG Tahun 2018, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI KUBU RAYA Nomor IG Tahun 2018 tentang KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota 
DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan 
komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan 
DPRD. 
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan 
untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 
8. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan setiap melaksanakan reses 
kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. 
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah 
dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, 
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas 
ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.