Menurut PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 12?
Pasal Pasal 12 dalam PERATURAN WAUKOTA MADIUN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENETAPAN TARIF PELAYANAN, pada BAB III - PENETAPAN JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN, menyatakan:

(1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
huruf a angka 4, terdiri dari: 
a. tindakan medlk, terdirl darl: 
1) tlndakan medik operadi; dan/atau 
2) tindakan medik non operatif. 
b. tlndakan anestesi; 
c. pelayanan medik psikiatrik; dan/atau 
d. vislte dan konsultasi medik. 
(2) Klasifikasi pelayanan medik dikategorlkan berdasarkan: 
a. kondisi paslen, terdiri dari: 
1) tindakan rnedik elektif(terencana); dan/atau 
2) tindakan medik kegawatdaruratan ( emergency). 
b. asal pasien, terdirl dari: 
1) tindakan medik pasien umum (berasal dari perawatan 
kelas m, kelas II, dan I); 
2) tindakan medik pasien pr/vat (berasal dari perawatan 
VIP); dan/atau 
3) tindakan medik non kelas (berlaku tarif tunggal). 
(3) Besarnya tarif pelayanan tindakan medik kegawatdaruratan 
(emergency) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
angka 2, jasa pelayanan paling banyak ditambah sebesar 30% 
(tiga puluh persen) dari tarif tindakan medik elektlf (terencana). 
(4) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksltas jenis 
tindakan, risiko (paslen dan tenaga medik), penggunaan alat 
canggih dan profeslonalisme, tlndakan medik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam 
klasifikasi yang terdiri dari: 
a. tindakan medlk operatif sederhana I dan II; 
-19 -
b. tindakan medik operatif kecil I dan II; 
c. tindakan medik operatlf sedang I dan II; 
d. tlndakan medik operatif besar I dan 11; 
e. tindakan medlk operatif canggih I dan II; dan/atau 
f. tindakan medik operatif khusus. 
(5) Besaran tarif pelayanan tindakan medik operatif disesuaikan 
dengan klaslfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri 
darl komponen jasa sarana dan jasa pelayanan . 
(6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari jasa 
p,elayanan profesi meliputi tenaga medik operator, tenaga medik 
anestesi, perawat asisten operator dan perawat anestesi serta 
pelayanan umum RSUD. 
(7) Jasa medlk spesialis anestesi ditetapkan sebesar 32% (tiga 
puluh dua persen) dari jasa medik operator. 
(8) P-enambahan jenis-jenis tindakan medik operatif sesuai 
klasifikasinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
(9) P-elayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
P-eraturan Walikota ini. 
Pasal13 
(1) Pelayanan rawat pulih sadar merupakan bagian darl peiayanan 
tindakan anestesi dan tldak dapat dikenakan tarif akomodasi. 
(2) Dalam hal pasien pasca tindakan medik operatif di ruang pulih 
sadar setelah 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya dan/atau 
tanda vital belum stabil, dipindahkan ke ruang rawat intenstf 
(ICU atau PACU) untuk mendapatkan tindakan medik lebih 
lanjut. 
(3) Pelayanan rawat pullh sadar tidak dapat dipungut akomodasi 
karena sudah dlpungut akomodasinya sesuai kelas perawatan 
sebelum pembedahan. 
(4) Dalam hal pasien di ruang pulih sadar membutuhkan tlndakan 
medik diluar paket tlndakan pembedahan, maka dapat 
dikenakan tarif sesual jenis tindakan medik yang diterimanya. 
-20 -