Apa saja yang diatur dalam Pasal 219 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014?
Ketentuan dalam 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, BAB X - PEMINDAHTANGANAN, Pasal 219 menetapkan:

(1) Hibah dapat berupa:
a.tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;b.tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; danc.selain tanah dan/atau bangunan.
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)(3)
(4)yang berada pada Pengguna Barang(1)hUmf bantara lainta-h«au bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkansesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
telaintanah dan/atau bangunan sebagXanadimaksud pada ayat (1)huruf cmeliputi:a.barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awalpengadaannya untuk dihibahkan; danb'”‘‘^1'anah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.s
bfrang ™lik akan dihibahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Bupati.
Bagian KeenamPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
221
LeZrtrZrdalrraerintahdaerah atasbarans milik daerah dilakukanUsa^dan peningkatan kinerja Badan Usaha Mihk Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimilikiNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
m2dalpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:y
a.Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerahatau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangkapenugasan pemerintah; atauë
b’ miHk daerab lebih optimal apabila dikelola oleh Badan UsahaMilik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negarabaik yang sudah adamaupun yang akan dibentuk. *Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan
,daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2)yang telahp‘??yertaan modal pemerintah daerah kepada BadanUsaha Mihk Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimilikiNegara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikutï ket“n peraturan perundang-undangan.