Apa bunyi lengkap Pasal 28 dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor ~ Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, pada BAB III - PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD, Pasal 28 dinyatakan:

Tanda tangan pada surat penagihan dan tanda tangan yang dicantumkan 
pada kwitansi pelunasan harus sama antara yang satu dengan yang 
lainnya, akan tetapi apabila ada tanda tangan yang dibubuhkan diatas 
bukan tanda tangan yang seharusnya agar dilampirkan suarat kuasa, 
yang menyatakan pemberian kuasa dengan menyebutk an nama dan 
alamat yang jelas dari yang berhak menerima pembayaran ( penerima 
kuasa) dimaksud; 
Tanggal yang tercantum pada kwitansi tidak harus bersamaan dengan 
tanggal yang ada pada surat penagihan, akan tetapi tanggal yang 
tercantum pada kwitansi tidak boleh mendahului tanggal yang tercantum 
pada surat penagihan; 
Dalam hal penerima uang tidak pandai menulis huruf latin, maka yang 
bersangkutan harus membubuhi cap jempol kirinya, dan saat 
pembayaran dilakukan harus disaksikan 2 (dua) orang saksi yang dikenal 
oleh bendahara penerimaan/pengeluaran dan marnpu untuk diangkat 
sumpah dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing pada tanda 
bukti pelunasan kwitansi dan menyebutkan nama jelas, pangkat, jabatan 
dan alarnatnya serta menerangkan bahwa jumlah uang yang tercantum 
dalam kwitansi itu benar-benar telah dibayarkan kepada yang berhak 
dihadapan mereka; 
Bendahara penerimaan/pengeluaran harus yakin, bahwa tanda tangan 
untuk pelunasan adalah dari yang berhak menerima pembayaran.