Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 14 Tahun 2009?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN  BUPATI TANAH  LAUT Nomor 14 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam P eraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara an urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Tanah Laut. 
6. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang 
4 
 
khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah un tuk 
kepentingan pribadi atau Badan . 
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 
oleh sektor swasta . 
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pembayaran atas Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan 
olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daera h yang bersangkutan . 
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data 
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang 
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati 
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang 
telah ditetapkan. 
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakuka n tagihan retribusi dan / atau sanksi administratife 
berupa bunga dan / atau denda.