Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 27 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten.
5. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
6. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
7.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dibantu perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
mempcroleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangani sebagiar. urusan otonomi daerah, dan mcnyclenggarakan
tugas umum pemerintahan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupten Pesawaran.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah danditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah desa, danunsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan berdasarkan hakasal-usul, kewenangan lokal berskala Desa,
kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupatenserta kewenangan lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atauPemerintah Daerah Kabupatenscsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
17. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa
masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul
karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
MAKSUD DAN TUJUAN