Menurut PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN Nomor 7 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, pada BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA, menyatakan:

(1)
 
Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan 
kinerja kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD.
 
 
(2)
 
Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 
b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD.
 
 
(3)
 
Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai 
dengan kemampuan keuan
gan daerah.
 
 
(4)
 
Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan 
umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil 
negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu t
inggi, 
sedang, dan rendah.
 
 
(5)
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan 
keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman 
pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang
 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.
 
 
(6)
 
Pemberian 
tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 
 
a.
 
tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 
 
b.
 
sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 
 
c.
 
rendah
, paling banyak 3 (tiga) kali;
 
 
dari uang representasi Ketua DPRD.
 
 
 
 
Bagian Kedua
 
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD