Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA Nomor 27 Tahun 2018?
Materi muatan PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA Nomor 27 Tahun 2018 tentang PENDIDIKAN AL QUR'AN, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala. 
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun 
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
memba ntu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan 
PAUD adalah : 
 a. Taman Kanak -kanak adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur 
pendidikan formal yang menyelenggarakan progr am pendidikan bagi 
anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas 
usia 5 dan 6 tahun. 
 b. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur 
pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan 
bagi anak usia 2 s .d. 6 tahun dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun. 
 c. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD 
jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program 
pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan 
prioritas sejak lah ir sampai 4 tahun. 
 d. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk satuan PAUD 
pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program 
pendidikan anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun secara mandiri 
atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan gizi keagamaan 
dan atau kesejahteraan sosial. 
3. Sekolah adalah jenjang pendidikan formal pendidikan dasar meliputi 
Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
 
 
 
 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negar a Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
6. Bupati adalah Bupati Barito Kuala . 
7. Anggaran Pendapatan dan Bel anja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupat en Barito 
Kuala . 
8. Pendidikan A l Qur’an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan 
kemampuan membaca, menulis, menghafal, menerjemahkan, memahami 
dan mengamalk an kandungan Al Qur’an. 
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala . 
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap 
jenjang dan jenis pendidikan. 
11. Pengajar Pendidikan Al Qur’an adalah guru Pendidian Agama Islam dan 
guru Mata Pelajaran lain yang di beri tugas dan tanggung jawab oleh kepala 
sekolah. 
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran y ang tersedia pada jalur, jenja ng 
dan jenis pendidikan PAUD, SD dan SMP . 
13. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai 
dengan tujuan pendidikan. 
14. Jenjang pendidika n adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 
dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. 
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 
yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 
tinggi. 
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 
yang dapat dilaksanakan se cara terstruktur dan berjenjang. 
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan , 
isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan. 
18. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 
mengukur pencapaian hasil belajar peserta did ik. 
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 
kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran 
untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 
kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau 
penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. 
21. Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan 
oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 
dalam satuan pendidikan. 
22. Sertifikat kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan 
yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah 
daerah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangk utan telah lulus 
uji kompetensi.