Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014?
Menurut ketentuan dalam Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 7 dinyatakan:

( 1) Pemilihan kewenangan desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a, didasarkan pada daftar kewenangan yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Bupati. 
(2) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, 
Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur 
masyarakat. 
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidik; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; dan 
i. perwakilan kelompok pemerhat i dan perlindungan anak. 
(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai 
dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 
(5) Desa dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa 
masyarakat , kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-U ndangan. 
(6) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara. BAB IV 
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA 
Bagian Kesatu 
Tahapan Penetapan