Apa saja yang diatur dalam Pasal 75 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor 1 Tahun 2018?
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor 1 Tahun 2018 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, BAB XXI - PENYIDIKAN, Pasal 75 menetapkan:

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan
daerah ini, dan yang dimaksud dalam Undang-undang Hukum
Acara Pidana.
(2)Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang:
a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana;
b.melakukan tindakan pertama pada saat ituditempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan;
c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diritersangka;
d.melakukan penyitaan benda atau surat
e.mengambil sidik jaridan memotret orang/ tersangka;
f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
h.mengusulkan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk bahwa tidak terdapatcukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya;
i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungj awabkan .
j.Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan
penan gkapan dan/atau penahanan.
(3)PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
a.pemeriksaan tersangka;
b.pemasukan rumah;
c.penyitaan benda;
d.pemeriksaan surat;
e.pemeriksaan saksi;
(4)Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya
kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik
Polisi Negara Republik Indonesia.
(5)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan
dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya
pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.