Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 1999?
Substansi Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingka t II Way Kanan, khususnya BAB I - Menetapkan : PERATURAN BUPA'n TENTANG PEMBERIAN TAMB AHAN, Pasal 6, memuat:

huruf a, tambahan penghasilan P egawai berdasarkan 
pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud dala m Pasal 6 ayat (1) huruf 
c diberikan kepada Pegawai rumah sakit yang memer lukan tanggung jawab 
besar dan integritas tinggi. 
(2} Tam bahan penghas ilan Pegawai sebagaimana dimaks ud pada ayat ( 1) di 
atas diberikan kepada Pegawai rumah sakit sebagai beriku t: 
a. Direktur; 
b. Pegawai yang memangku jabatan struktural/ jabatan Adminis trasi; 
c. Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu yang diberikan 
tugas tambahan; 
d. Pegawai yang memangku jabatan fung sional umum yang diberikan tugas 
tambahan. Pasal 9 (2) Tam bahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 
kepada: 
a. dokter spesialis; 
b. psikolog. 
Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan : 
a. Pegawai Negeri Sipil yang melaksan akan tugas belajar / sekolah kedinasan; 
b. dibe rhentikan sementar a atau dinonaktifkan berd asarkan ketentuan peratu ran 
perundang -undangan; Pasal 17 Pengur angan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(1) dan ayat (2) tidak melebihi jumlah 100% tambahan penghasilan selama 1 (satu ) 
bulan. Pasal 16 (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon P egawai Negeri Sipil tidak dilaku kan 
penguran gan tambah an penghasi lan apabil a: 
a. mendap at tugas dari pimpinan, baik penu gasan dalam negeri mau pun 
luar negeri yang dibuktikan deng an Surat P erintah Tugas dan dokum en 
lainnya; 
b. sakit, dengan melampirkan surat izin/keterangan sakit dengan 
sepengetahuan atasan langsungn ya apabila kurang dari tiga hari; 
c. sakit, dengan melampirkan surat keterangan dokt er termasuk yang 
menjalani rawat inap di rumah sakit apabila lebih dari tiga hari; 
d. cuti tahu nan; 
e. cuti bersalin sampai dengan kelahiran anak ketiga ; 
f. melaksanakan cuti sakit; 
g. cuti besar; 
h. cuti karena alasan penting ; atau 
r. izin karena hal tertentu yang disetujui oleh atasan langsung dan diketah ui 
oleh Kepala Bagian/ Kepala Bidang se lama maksimal 3 hari dalam 1 
bulan. 
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil cuti kare na menderita sakit tetap yang berpeng aruh 
terhadap aktivi tas kerja, tidak dilakukan pem otongan tambahan pengha silan 
sam pai dengan 3 (tiga) bulan dan untuk bulan beriku tnya hanya dibe rikan 
50% (lima puluh persera tus) dari tamb ahan penghasilan. Pasal 15 (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpenuhi seluruh daftar hadir namun tidak berada 
ditempat tugas dapat dibatal kan daftar kehadirannya. 
(2) Pembatalan daftar hadir sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
atasan langsung Pegawai Nege ri Sipil dan Cal on Pegawai Negeri Sipil yang 
diketahu i pimpinan organisasi/unit kerja yang bersangkutan. Pasal 14 (1) Pegawai Negeri Sipil dan Cal on P egawai Negeri Sipil mendapa t pengur angan 
tambahan penghasilan apab ila melanggar disiplin sebagaimana dimaksud 
dalam P asal 6 ayat ( 1) apabil a: 
a. tidak masuk kerja tanpa keteran gan; 
b. tidak me ngisi daftar hadir kerja; dan 
c. tidak mencuku pi jam kerja. 
(2) Pegawai Negeri mendapat pengur angan tambahan pengh asilan apabila 
capaian kinerja sebagaiman a dimak sud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak tercapai. Paaal 13 Bagi an Ketiga 
Pengurangan Tambahan Penghasilan 
(1) Direk tur menugaskan pejabat yang membidangi keuangan untuk mengelola 
pemberian tambahan penghasilan; . . . 
(2) Berdasarkan data rekapitul asi laporan kehadiran pegaw~ , pejabat ~ngelol a 
keuang an menghitun g besaran tambahan pengh asilan setiap pegawai. Pasal 21 (1) Direktur menugaskan pejabat yang membidangi kepegawaian untuk 
mengelola data rekam kehadiran Pegawai. 
(2) Pengelola data rekam kehadiran mempunyai tugas: 
a. menyiapkan absensi manual dan print out absensi elektronik berupa rekap 
absensi untuk disampaikan kepada masing-masing kepala bagian dan 
kepala bidang untuk diperiks a dan diteliti oleh kepala subba gian/kepala 
seksi sebagai bahan penil aian. 
b. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis sura~ izit;1 ~~u ~ura t 
perintah tugas lainn ya sebagai bahan perhitun gan capaian nilai kinerja ; 
c. menghitung data kehadiran seluruh pegawai; 
d. m engkonfirmasi data kehadiran seluruh pegawai kepada kepala 
bagian / bidang; 
e. membua t rekapitul asi laporan kehadiran pegawai sebagai dasar 
perhitun gan capaian nilai kinerja. Pasa120 ( 1) Pegawai Negeri Sipil yang izin tidak masuk kerja dengan tidak melampirkan 
surat yang sah dilakukan penguran gan tambahan penghasilan dan/ atau 
diangg ap tidak masuk kerja. 
(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: 
a. alasan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari 
dokter ; dan 
b. alasan lain yang dibuat dengan surat permohonan izin/ pemberitahu an 
dan disetujui oleh atasan langsungnya. Pasa119 (1) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan tamb ahan 
penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasil an 
untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan; 
b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk 
jangka waktu 6 (enam) bulan . 
(2) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang 
bersangkutan . Pasal 18 c. diberhentikan dari jabatan Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan uang 
tunggu (belum diber hentikan sebagai PNS); 
d. dipekerjakan pada badan / instansi lain di luar lingkungan RSUD; 
e. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 
f. bebas tugas untuk menjalan i masa persiapan pensiun; 
g. diberh entikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; 
h. bersta tus tersangk a dan ditahan ; 
i. bers tatus terdakw a atau terpidana; dan 
J. cuti besar kecuali melahirkan sampai dengan anak ketiga dan cuti haji. 
Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Pegawai Nege ri ~ipil 
clan Calon Pegawai Negeri Sipil, berclasarkan indikator kedisiplinan kehadiran 
bekerja. BABVI 
PENILAIAN KEHADIRAN 
Pasal25 (1) Komponen penentuan pemberian tambahan peng hasilan Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja 
(2) Penentuan perhitungan skor diperoleh berclasarkan hasil pengukura:i setiap 
unsur komponen kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran III 
Peraturan Bupati ini. Pasa124 Bagian Kedua 
Komponen Perhitungan Besaran Tambaban Penghasilan Penetapan besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan nilai indeks, disesuaikan 
kemampuan keuangan claerah pada setiap nilai clan kelas jabatan secara 
berjenjang, sehingga ditetapkan besaran indeks nilai jabatan pada masing - masing 
kelas jabatan berbeda sesuai dengan tanggung jawab clan be ban kerjanya . Pasal23 (2) Ketentuan penetapan nilai dan kelas jabatan, pangkat clan golongan dan 
nama jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
(I) Peratu ran Bupati Ini. Indeks 
Nilai Jabatan Terkecil Upah Minimun Kabupat en Lampung Timur ( 1) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan clitetapkan berdasarkan nilai 
indeks, clengan rumusan : Pasal 22 Bagian Kesatu 
Pene tapan Besaran Tambahan Penghasilan BABV 
PENETAPAN DAN KOMPONEN PERIDTUNGAN BESARAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN (3) Berdasarkan hasil korek si dan evaluasi basil perhitu ngan tambahan 
penghasilan telah dianggap benar maka hasil rekapitulasi tersebut 
clitanclatangani oleh kepala biclang rnasing-masing dan ditandatangani oleh 
kepala bagian Tata Usaha untuk bagian . 
(4} Secara berjenjang hasil penghitungan tambahan penghasila n pegawai diparaf 
hirarki clan koordinasi oleh kepala bagian/bidang untuk selanjutnya 
clisahkan oleh Direktur . 
(2) Contoh perhitungan dan jumlah tambahan penghas ilan yang diterima 
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai mana tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. = Tambahan penghasilan 
= Besaran Tambahan Penghasilan 
= Total skor nilai dan pengukuran Keterangan : 
- TP 
- Besaran TP 
- L: skor TP = Besaran TP x L: skor (1) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil diberikan dengan rumusan sebagai berikut : Pasal28 (1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan mulai tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya. 
(2) Percepatan pem bayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan pada waktu 
tertentu antara lain : 
a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul fitri; 
b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan 
c. tahun ajaran baru. 
(3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah memenuhi 
persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan. Bagian Kesa tu 
Pembayaran 
Pasal27 BAB VD 
PEMBAYARAN DAN PAJAK ( 1) Penilaian kedisiplinan kehadiran bekerja ditetapkan sebagai berikut: 
a. kedisiplinan kehadiran bekerja 91 % - 100% bernilai 100; 
b. kedisi plinan kehadiran bekerja 80% - 90% bern ilai 75; 
c. kedisi plinan kehadiran bekerja 50% - 79% bernilai 50; 
d. kedisiplinan kehadiran bekerja kurang dari 50% bernilai 25; dan 
e. kedisiplinan kehadiran bekerja 0% tidak diberikan tambahan penghasilan. 
(2) Perhitungan atas kedisiplinan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) didasarkan pada daftar keha diran yang diakumu latif. 
(3) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang 
melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti kegiatan kedinasan di luar 
kantor, mengikuti pendidikan dan latihan, serta bimbingan teknis 
disetarakan dengan masuk kerja . Pasal26 
(1) Kete ntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 
15, dan Pasal 19 dikecualikan bagi Direktur . 
(2) Kete ntuan pelaksanaan Peratu ran Bupati ini sepanjang m engenai teknis 
pelaksanaan nya akan diatur dengan Surat Keputusan Direktur. 
(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku mak a Peraturan Bupati 
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Lampi ran Peraturan 
Bupati Lampu ng Timur Nomor 17 Tahun 2014 Ten tang Tamb ahan 
Penghas ilan Bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 
Sukadana Kabupaten Lampung Timur dica but dan dinyatak an tidak berlaku. Pasal 34 BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN Pelaporan dan pertanggungjawa ban pelaksanaan pem berian tambahan penghasilan 
dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekan isme pertanggungja waban APB D. Pasal 33 ( 1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan : 
a. penil aian kinerja atas tingkata n disiplin kerja; 
b. penilai an atas capai an hasil kerja; dan 
c. kemampuan keuangan daerah . 
(2) Hasi l moni toring dan evaluasi sebagaimana dimak sud pada ayat (1), dapat 
menjadi dasar perubahan peneta pan besaran tambahan penghasilan. Paaal32 ( 1) Direktur melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas 
pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 
(2) Atasan langs ung secara berjenj ang wajib melalukan pengend alian terhadap 
pem berian tambahan penghasilan setiap bulan kepa da masing-masing 
Pegaw ai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 31 BABVID 
MONITORilfG DAN EVALUASI (1) Pembiayaan akib at ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada 
Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerin tah Kabupaten Lam pung 
Timur. 
(2) Peru bahan terhadap besaran tamb ahan penghasilan dilaksanak an sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal30 Pajak penghasilan atas tambahan penghas ilan dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 29 Bagi an Kedua 
Pajak 
DERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 08 Diundangkan di Sukadana 
pada tan al o 3 'feGrvc.n 2018 BUPA'l1 LAMPUNG 'l1MUR Ditetapkan di Sukadana 
pada tangg al 03 p2bt-UC\'"~ 2018 Agar s etiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengun dangan Peraturan 
Bupati mi dengan penemp atann ya dalam Berita Daerah Kabupaten Lam pung 
Timur . Peratur an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Pasal36 Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum 
Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan lain berupa honor atau insentif 
atau sebutan lainn ya berdasarkan pertimban gan obyektif diluar yang diatur dalam 
Peraturan ini sesuai ketentuan perundang -undangan yang berlaku. Pasal 35 BABX 
KETENTUAN PENUTUP 
CHUSNUNIA BUPA'l1 LAMPUNG 11MUR, NO KE LAS NILAI INDEKS BESARANTPP BESARAN KETERAHGAN 
JABA TAN JABATAN (Rp) SESUAI TPPSESUAI 
PERHITUNGAN KEMAMPUAN 
DAERAH 
1. 14 2953 9.650 28.497.137 20.000.000 Direktur 
2. 12 2228 9.650 21.500.718 5.500.000 Kepala Bidanz 
3. 9 1478 9.650 14.26 3.044 3.500.000 Kepala , Subbag/K epala 
Seksi 
4. 11 1978 9.650 19.088. 160 15.000.000 Dokter Soesiali s 
5. 9 1478 9.650 14.263. 044 3.000.000 Dokte rUmum 
6. 9 1355 9.65 0 13.076.065 2.500.000 Psikoloz 
7. 8 1228 9.650 11.850.486 1.500.000 Apoteker 
8. 8 1228 9.65 0 11.850. 486 1.500.000 Bendah ara 
Pengeluaran / 
Penerimaan 
9. 7 978 9.650 9.437.92 1.300.000 Kepala Ruang 
Pelayanan/ 
Penunjang 
Medis /Kepala 
Instalasi 
Medis/SP I 
10. 6 753 9.650 7.266 .625 1.200.000 Kepala 
Ruang/ Kepal a 
Instalasi 
Penunjang Non 
Medis /Staf 
Pengel ola 
Keuan gan/ 
Penyimp an 
Baranz 
11. 5 553 9.650 5.336.579 1.100.000 Koor dinator 
12. 3 338 9.65 0 3.261.779 1.000.000 Pelaksana 
Kesehatan 
13. 2 273 9.65 0 2.634.513 900.000 Pelaksana Non 
Kesehatan BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI RUMAH SAKIT UMUM DAE RAH SUK.ADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR LAMPIRAHI 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 0~ TA.HUN 2018 
TENT ANG PEMBERIAN TAM BAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEG AWAI 
NEG ERI SIPIL DI RUllAH SAKIT UMUM 
DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUN G 
TIMUR. 
CHUSNUNIA BUPA'n LAMPUNG ~ NO. KELAS JABATAN JABATAN KETERANGAN 
1. 14 Direktur JFT dan Struktu ral 
2. 12 Kepala Bidanz Struktur al 
3. 9 Kepala Subba g/ Kepala Seksi Struktur al 
4. 11 Dokter Spesialis JFT 
5. 9 DokterUmum JFT 
6. 9 Psikolog JFT 
7. 8 Apoteker JFT 
8. 8 Bendahara JFU 
Pengel uaran/Penerimaan 
9. 7 Kepala Ruang Pelaksana dengan tugas 
Pelayanan /Penunjang tambahan 
Medis I Kepala Instalasi/ SPI 
10. 6 Kepala Ruang Penun jang Pelaksana dengan tugas 
Non Medis/Staf Pengel ola tambahan 
Keuangan / 
Penvim pan Baranz 
11. 5 Koordin ator Pelaksana deng an tuga s 
tamb ahan 
12. 3 Pelaksana Medis JFT 
2 Pelaksana Non Medis JFU KELAS JABAT AN DAN NAMA JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN RSUD SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR LAMPIRANII 
PERATURAN BUPATI LAMPUllG TDIUR 
NOMO R Of, TAHUR 2018 
TENT ANG PEMBERIAN TAMBABAN 
PENGHASILAR PEGAWAI BAGI PEG AWAI 
NEG ERI SIPIL DI RUMAll SAiaT UMUM 
DAE RAH SUKADANA KAB UPATEN 
LAMPUNG TIMUR. 
CHUSNUNIA BUPA11 LAMPUNG TIMUR, INDIKATOR KEHADIRAN NILAI KilfERJA SKOR 
J 2 3 
a. Kehadiran (91%-100%) 100 100,00% 
b. Kehad iran (80%-90%) 75 75,00 % 
c. Kehadiran (50%-79%) 50 50,00% 
d. Kehadiran (kuranz 50%) 25 25,00% 
JUMLAH SKOR XX,00% 
{TP= Besaran TP x Skor) PERBITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI MEGER! SIPIL 
DAN CALOR PEGAWAI MEGER! SIPIL DI RSUD SUKADANA LAllPIRA1f m 
PERATURAN BUPATI LAMPUMG TIMUR 
NOMOR 0~ TAHUJI( 2018 
TENTANG PEM BERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEG AWAI BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI RUllAH SAKIT UMUM 
DAERAH SUKADANA KABUPATEN 
LAM.PUNG TIMUR. 
CHUSNUNIA BUPATI LAMPUNG TIMUR, a. Kurang d isiplin (sering tidak rnasuk kerja), 
b. Kinerja kurang dan tidak pernah melaksanakan 
tugas dengan baik (sering bertentangan dengan 
pimpinan bahkan rekan sekerja). 
c. Kurang mamp u bekerjas ama dengan rekan kerja, 
atasan, bawah an baik di dalam maupun diluar 
organ isasi serta kurang menghargai dan mene rima 
pendapat orang lai n (tidak p erduli d engan 
lingkungan keria). a. Disiplin kerja rnasih kurang (sering izin, terlambat 
dalam p enyelesaian pekerjaan); 
b. Penguasaan pekerjaan kurang mak simal dan sering 
terbengkalai dan kinerja rnasih kurang (masih p erlu 
dilaku kan p emb inaan dan p engawasan ). 
c. Kurang dalam bekerjasama dengan rekan kerja, 
atasan , bawahan baik d i dalam rnaupun d i luar 
organ isasi serta ada kalan ya kurang menghar gai 
dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang 
menyalahgu nakan wewe nang dan kurang menerim a 
keputusan yang diambil sec ara sah y ang telah 
menjadi kepu tusan bersama . a. Memiliki disiplin kerja, tauladan b agi rekan dan 
institusinya; 
b. Memiliki kinerj a dalam melaksanakan tugas dan 
fung sinya dengan b aik; 
c. Bekerjasam a dengan baik dengan rekan kerja , 
atasan, bawahan baik di dalam rnaupun di luar 
organisasi serta rnenghar gai dan rnenerirna pendapa t 
orang lain, bersed ia rnenerirna keputusan y ang 
diambil secara sah yang telah menjadi kepu tusan 
bersama. a. Merniliki disipl in kerja tinggi dan menjadi tauladan, 
memiliki loyalitas sangat tinggi , mampu 
melaksanak an tugas po kok dan fungsi dengan 
sangat baik (bertang gungjaw ab, jujur , ikhlas , dan 
tidak p ernah men yalah gunakan wewenang) ; 
b. Mampu menjabarkan dan menyel esaikan tugas 
serta memiliki kinerja sangat tinggi dan dapat 
diper tanggungjawabkan serta menjadi kebijakan 
pimpinan ; 
c. Bekerjasam a dengan rekan kerja, atasan, bawahan 
baik di dalam maupun di luar organisasi serta 
menghargai dan menerirna pend apat orang lain 
(rnen ciptakan kondi si keria yang kondu sif); URAIAN 
75 100 ANG KA 
Kurang /Tidak 25 
Tercapai Cukup 50 
Tercapai 
4 3 2 Tercapai 1 Tercapai 
sesuai target SEBUTAN NO KRITERIA KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR CX<> TAHUN 2018 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH SUKADANA KABUPATEN 
LAMPUNG TIMUR. 
CHUSNUNIA BUPATI LAMPUNG TIMUR, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 
Sukad ana Kabupaten Lampun g Timur, Sukadana, NAMA BES.ARAN JUMLAH NO. PEGAWAl/NIP GO LONGAN TAMBAllAN SKOR DITERIMA PENG BASIL.AN 
1 2 3 4 5(3X4J REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD SUKADANA. LAMPIRANV 
PERATURAlf BUPATI LAllPUNG TDIUR 
NOMOR O'- TAHUN 2018 
TENTANG PEMBERIAlf TAMB.AHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH SUKADAN'A KABUPATEN 
LAMPUNG TDIUR.