Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 28 Tahun 2017.
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BERAU Nomor 28 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG, pada , Pasal 21 menjelaskan:

(1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon paling lama 9 
(sembilan) hari. 
(2) Pengumuman lowongan jabatan Kepala Kampung 
dilakukan Panitia Pemilihan melalui Ketua RT dan/atau 
ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis. 
(3) Pendaftaran bakal calon diajukan kepada Bupati Berau 
melalui Panitia Pemilihan dalam bentuk surat lamaran 
yang diketik atau ditulis tangan bermaterai cukup dengan 
dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi yang 
terdiri atas: 
a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara 
Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Berau; 
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas 
kertas segel atau bermeterai cukup; 
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
- 4 -
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh 
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 
cukup; 
d. fotokopi Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar 
sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh 
pejabat berwenang atau surat pernyataan dari 
pejabat yang berwenang; 
e. fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal 
lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 
f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala 
kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas 
kertas segel atau bermeterai cukup; 
g. fotokopi Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga 
yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 
h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa 
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun atau lebih; 
i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa 
tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 
j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter 
pemerintah; 
k. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit 
Umum Daerah atau instansi yang berwenang; 
1. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian 
Resort Berau; 
m. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk dan surat pernyataan dari yang 
bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala 
Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 
n. pasfoto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah 
sesuai ketentuan panitia; 
o. daftar riwayat hidup; 
- 5 -
p. bagi Bakal Calon dari luar kampung melampirkan: 
1. surat keterangan pernah bertempat tinggal di 
kampung paling kurang 1 (satu) tahun dengan 
tidak terputus-putus dari rukun tetangga dan 
Kepala Kampung setempat terkecuali bagi Putera 
Kampung yang berada di luar Kampung yang 
bersangkutan. 
2. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di 
wilayah kampung setempat selama menjabat 
sebagai Kepala Kampung; dan 
q. bagi bakal calon dari Anggota BPK melampirkan surat 
pernyataan bersedia diberhentikan dari Anggota BPK 
terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala 
Kampung; 
r. bagi bakal calon dari Kepala Kampung (petahana) 
melampirkan surat keterangan dari Camat bahwa 
sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kampung (APBK) 1 (satu) tahun terakhir, 
untuk pemilihan Kepala Kampung Serentak 2019 dan 
selanjutnya laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kampung (APBK) disampaikan tepat waktu sesuai 
ketentuan; 
s. surat pernyataan hanya mendaftar pada 1 (satu) 
kampung dalam pemilihan Kepala Kampung Serentak; 
t. bagi bakal calon dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan 
ijin tertulis dari Pejabat pembina Kepegawaian; 
u. bagi bakal calon dari Kepala Kampung melampirkan 
Surat Cuti dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan 
v. bagi bakal calon dari Perangkat Kampung 
melampirkan surat Cuti dari Kepala Kampung atau 
Penjabat Kepala Kampung. 
(4) Pernah bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada 
huruf p angka 1 adalah secara resmi pernah 
terdaftar sebagai penduduk kampung setempat dan 
bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun. 
- 6 -
(5) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 
(tiga). 
(6) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan 
administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan 
persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan serta 
penetapan dan pengumuman nama calon adalah 20 (dua 
puluh) hari. 
(7) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi 
dilakukan dengan cara menunjukkan dokumen asli 
dan/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang 
berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari 
yang berwenang. 
2. Pasal 22 dihapus. 
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 26 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: