Menurut Peraturan Bupati Kolaka Nomor 5 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentuk an dan, pada , menyatakan:

I MENETAPKAN : PERATURAN BUPAT I TENTANG PELIMPAHAN 
KEWEN ANGA N PENGELOLAAN , PENERBI TAN DAN 
PENANDAT ANG ANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINT U KAB UPATEN KOLA KA. MEMUT USKAN : 4. Und ang-Undan g Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar an Negara 
Republik Indones ia Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ; 
5. Und ang-Undan g Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb ahan Negara 
Republik Indon esia Nom or 5587) sebagaiman a te lah 
diub ah beberapa kali, terakhir d engan Und ang-Und ang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubah an Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo r 5679); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 100 Tahun 2016 
tentang Pedom an Nomenkl atur Din as Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan 
Kabupat en / Kota; 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraa n Pelayan an Terpadu Satu Pintu; 
8. Peratura n Daerah Kabupaten Kolak a Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susun an Perang kat 
Daerah Kabupaten Kolaka; 
9. Peraturan Bup ati Kolaka Nomo r 54 Tahun 2016 tentang 
Keduduk an Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas PM dan PTSP Kabupaten Kolaka; 
6. Organisasi Perangk at Daerah yang selanjutnya disin gkat 
OPD adalah Dinas, Badan, Kantor, Unit kerja 
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. 
7. Tim Teknis adalah Kelompo k kerja yang dibentuk terdiri 
dari unsur -unsur Organisas i Perangkat Daerah yang 
terkait dan mempun yai kapasitas, kewenangan serta 
mempun yai kemampuan sesuai bidang nya untuk 
memberikan pertimbangan pelayanan terhadap suatu 
perizinan dan non perizinan . 
8. Perizinan adalah pemberian dokum en atau bukti legalitas 
persetuju an dari pernerintah kepada seseorang atau 
pelaku usaha / kegiatan tertentu sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan. 
9. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti 
legalitas atas sahn ya sesuatu kepada sesorang atau 
sekelompok orang dalam kemudah an pelayanan dan 
inform asi sesuai dengan ketentuan perund ang­ 
undangan. 
10. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan 
untuk memperoleh tana h dalam rangka melaksanakan 
rencan a penanaman modal . 
11. Surat lzin Tempat Usaha / lzin gangguan adalah izin 
yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum 
yang melakuk an kegiatan / usaha di loka si tertentu yang 
dapat menimbu lkan bahaya, kerugian dan gangguan. 
12. Surat lzin Usaha Perdagangan yang selanjutn ya disingkat 
dengan SIUP adalah Surat izin untuk dapat 
melaksanakan kegiatan usaha perdagan gan. 
13. Izin Mendirik an Bangunan yang selanjutnya disingkat 
dengan IMB adalah izin yang di berikan kepada oran g 
pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan. 
14. lzin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat 
dengan IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang 
berwenang dan wajib dimilik i oleh perusah aan 
perkebunan yang melakuk an usah a budid aya 
perkebunan dan integrasi dengan usaha industri 
pengolahan hasil perkebunan. 
15. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan yang selanjutnya 
disin gkat dengan IUP.P adalah izin tertulis dari pejabat 
yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan 
perkebunan yang melaku kan usah a indust ri pengolahan 
hasil perkebunan. 
16. Izin Usaha Perkebunan Budid aya yang selanjutn ya di 
singkat dengan IUP.B adalah izin tertulis dari peja bat 
yang berwenang yang wajib dimiliki perusahaan 
perkebunan yang melakukan usah a budidaya 
perkebunan. 
17. Izin Usah a jasa Konstruksi yang selanjutn ya disingk at 
dengan IUJK adalah lzin untuk melakuk an usaha 
dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah 
Kabu paten / Kota . 
18. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan 
JUI adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang untuk 
melakukan kegiatan usah a industri . 
Jenis pelayanan periz inan terdiri atas : 
1. Izin Lokasi; 
2. Surat lzin Tempat Usaha /Izin Gangguan; 
3. Surat Izin Usaha Perdangan ( SIUP); 
4. Surat Izin Mendirikan Bangun an (IMB); 
5. Izin Usaha Perkebunan (IUP) ; 
6. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP.P); 
7. Izin Usaha Perkebunan Budida ya (IUP.B); 
8. Izin Usaha Jasa Konstruks i (IUJK) ; 
9. Izin U saha Industri (IUI); 
10. Izin Trayek; 
11. lzin Usaha Perikanan dan Kelautan; Pasal 3 BAB III 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Melimp ahkan k ewenangan pengelolaan, penerbitan dan 
penandatanganan perizinan d an non perizinan kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kolaka. Pasal 2 BAB II 
PELIMPAHAN KEWENAN GAN PERIZ INAN DAN NON PERIZINAN 19. Izin Trayek dan Penyelenggar aan Angkutan barang 
adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 
untuk menyediakan pelayanan angkutan penump ang 
umum / barang pada suatu atau beberapa trayek 
tertentu. 
20. Izin Usaha Perikana n dan Kelautan adalah Pemberian 
Izin kepada orang pribadi atau badan untuk m elakuk an 
kegiatan usaha penang kapan dan pemb udidayaan ikan. 
21. Izin Prinsip adalah izin wajib yang diberikan oleh 
pemerintah kepada pelaku usaha (Perusah aan) untuk 
memulai usaha baik dalam kegiatan Penan aman Modal 
Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing 
(PMA) . 
22. Tanda Daftar Perusahaan adalah Surat tanda 
pengesa han yang diberikan kepada perusahaa n yang 
telah mendaftarkan perusah aannya. 
23. Tanda Daftar Indu stri adalah bukti pendaf taran yang 
diberikan kepada usaha industri untuk m elakukan 
kegiatannya. 
24. Tanda Daftar Gudang adalah bukti Pendaftaran Gudang 
yang diberikan kepada Pemilik Gud ang. 
25. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas 
penyelenggaraan reklame. 
Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaks ud dalam pasal 3 dan pasal 4 dilaksanak an oleh Dinas Penanaman Mod al dan 
Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupat en Kolaka. Pasal 5 BAB IV 
PENG ELOLAAN DAN PENYEL ENGGARAAN PERIZINAN 
DAN NON PERIZINAN Jenis Pelayanan Non Perizinan terdiri dari : 
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; 
2. Tanda Daftar lndustri (TDI) ; 
3. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan 
4. Reklame. Pasal 4 16. lzin Klinik ; 
1 7. Izin Optik ; 
18. lzin Penyelengga raan Pengo batan Tradis ional; 
19. Izin Po tong Hewan 
20. Izin Prinsip ; 
21. Surat Izin Usaha Perd agangan Minum an Beralkohol {SIUP.MB ) 
22. Izin Usaha Ayam Potong; 
23. Izin Pembu angan Air Limbah (IPAL ) 
24. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asin g (IMTA) 
25. Izin Operasion al Pend idikan Anak Usia Dini 
26. Izin Oper asional Lembag a Kursus dan Pelatihan 
27. Izin Operasional Lembaga Pusat dan Kegiatan Lembaga 
Masyarakat 
28. Izin Operas ional Pusk esmas 
29. lzin Penyimpanan Sementara Limbah B3. 
30. Izin Lingkungan UKL / UPL / D PLH 
31. Izin Pengawasan Angkutan Baran g 
32. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 
33. Surat Izin Praktek Dokte r Umum 
34. Surat Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarma sian 
35. Surat Izin Pr aktek Perawat Gigi 
36. Surat Izin Prakte k Bidan 
37. Surat Izin Radiografer 
38. Surat Izin Praktek Anastes i 
39. Surat Izin Praktek Fisiote rafis 
40. Surat Izin Kerja Analis Kese hatan 
41. Surat Izin Kerja Refraksionis Oftip ien 
42. Izin Penelitian 
(1) Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kolaka dalam menyelenggarakan pelayanan 
admini stras i perizina n dan non perizinan secara terpadu 
dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, 
keaman an dan kepastian. 
(2) Dalam melaksanakan pelayana n perizi nan sebagaimana pada 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait memiliki 
kewajiban untuk menduk ung tugas dan fungsi pelayanan 
perizinan dan non perizi nan di Kabupate n Kolaka. 
(3) Dalam melaksanakan perizinan dan non perizinan dibentuk tim 
teknis terpadu pelayanan perizinan dan non penzman yang 
nisasi Peran kat Daerah terkait Pasal 10 Pelimpahan pengelolaan dan penyerahan perizinan dan non 
perizinan sebagaimana dala m pasal 2 dari OPD Teknis kepada 
Kepala Dinas Penanama n Mod al dan Pelayana n Terpadu Satu 
Pint u Kabupaten Kolaka secara teknis administratif pengelolaan 
akan diatur lebih lanjut dengan Berita Acara penyera han sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabup aten Kolaka tidak berada di tempat, 
berhalangan, mak a penandatanganan perizinan dan Non Perizi nan 
sebagai mana dimaksu d pasal 3 dan 4 dilaksan akan oleh 
Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka. Pasal 8 Pejabat penandatangan Non Perizinan sebagaimana pada pasal 4 
angka 1 sampai angka 4 dilaksan akan oleh Kepala Dinas 
Penanam an Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Kolaka atas nama Bup ati Kolaka. Pasal 7 (1) Pejabat Penand atangan perizinan pada pasal 3 angk a 1 
dilakukan oleh Bup ati Kolaka; 
(2) Pejabat Penandatangan perizin an sebagaimana dalam pasal 3 
angka 2 samp ai dengan angka 42 dilaksanakan oleh Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kolaka atas nama Bupati Kolaka. Pasa16