Apa substansi hukum dari Pasal 7 NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014?
Materi muatan NOMOR 1 ' TAHUN 2017 KABUPATEN PRJNGSEWU Nomor 47 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik, khususnya , Pasal 7, adalah:

hurufa 
Cukupjelas Siatem Infor.lWllii Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 
suatu prost'S pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 
pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data 
tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi t.entang 
perencanaan pembangunan da.erah. Ayat (2) 
Dahun rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan 
infon:w1.si seeara optimal, daerah perlu membangun sistem 
informa.11i perencanaan pembangunan daemh. Sistem 
infonnasi perencanaan pembangunan daerah merupakan 
subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan 
yang utuh dan tidak terpisahkan.Perangkat dan peralatan 
sistcm infonnasi perencanaan pembangunan daerah harus 
memenuhi stander yang ditenrnkan oleh Menteri terkait 
pemerintahan daerah. penyelenggaraan d. keuangan daerah; 
e. potensi sumber daya daerah; 
f. produk hukum deerah; 
~. kependudulcan; 
h. informas.i dasar kewilayahan; dan 
i. mtormasi Iain terkait dengan 
l"emerintahan Daerah. 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRlNGSEWU NOMOR Pasal 11 
Cukupjelas t'eraturan Yemerintah Nomor 43 'J'ahun 2014 Tentang Peraturan 
Pclakeanaen Undang-Undang NomoT 6 Tahun 2014 Ten.tang Dcsa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nontor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pa5al 117 
Ayat (I) dengan tegas menyatakan bahwa RPJM Desa mengacu pada 
RPJM .Kabupaten/Kota. 
Paaal 10 
Cukupjelaa Terkait perencanaan pembangunan desa, didalam Undang-Undang 
Numur 6 Ttlhun 2014 Tlmt~:ng De~~~ 79 ayat (1) m.enyebut.kan 
bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan 
Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pasal 79 ayat (21 
menyebutkail Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Deaa dan Rencana Kerja. 
Pemerintah (RKP) Desa, Ayat (31 
Cukupjelas 
Cukupjelas l\yat (?.) 
RKPD 2018 merupakan acuan penyusunan APBD 20l8. 
Sedangkan APBD 2018 merupakan landasan pembiayaan 
pel.a.ksanaan program RPJMD di Tahun 2018. Pasal 9 
Yang dirnaksud dengan Perencanaan Pembangunan bersifat 
sektoral adalah perencanaan pembangunan adalah 
perencanaan yang dilnkulmn dengan pendekatan benlasarkan 
sektor yang hanya melingkupj satu sektor pembangunan saja. 
Misal: pembangunan sektor pertanian, pembangunan eektor 
pariwisata, pembangunan industri dan sebagainya.