Bagaimana redaksi normatif Pasal 47 dalam PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI GARU T Nomor 20 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAB VIII - TATA CARA PELAYANAN KEBERA TAIN, Pasal 47 berbunyi:

(!) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara men gisi formulir keberatan yang 
disediak an oleh Pemerintah Daerah/BUMD bersangkutan. 
(2) Dalam ha! pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, maka PPID 
wajib memb antu Pemohon Informasi Publik yang menga jukan keberatan atau 
pihak yan g menerima kuasa untuk mengisikan formul ir keberatan dan kemudian 
memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan. 
(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( !), paling kurang memuat: 
a. nomor registrasi pengajuan keberatan; 
b. nom or pendaftaran permohonan Informasi Publik; 
c. tujuan penggunaan Informasi Publik; 
c. identi tas lengkap Pemobon lnformasi Publ ik yang mengajukan keberatan; 
d. identitas kuasa Pemohon lnformasi Publik yan g mengajukan keberatan bila 
ada; 
e. alasan pengajuan keberatan; 
f. kasus posisi permohonan Informasi Publik; 
g. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas; 
h. nam a dan tanda tangan Pemohon Informasi Pu blik yang meng ajukan 
keberatan; dan 
i. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan . 
20 
(4) PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada 
, kepada Pemohon lnformasi Publik yang mengajukan keberatan atau 
kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan. 
(5) Format formulir pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
tercantum dalam Lampiran Vil Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(6) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3), berlaku pula 
dalam ha! Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat 
komunikasi elektronik.