Menurut PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 804 Tahun 2018, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN WALI KOTA BANDUNG Nomor 804 Tahun 2018 tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN, pada BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA, menyatakan:

(1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Pejabat 
Pengadaan/Panitia Pengadaan/Badan Layanan 
Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh 
persetujuan tertulis dari : 
a. pemimpin BLUD Unit Pelaksana Teknis Parkir 
Dinas Perhubungan Kota Bandung, untuk 
pengadaan bara ng/jasa yang bernilai di atas 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 
atau 
b. pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD 
Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan 
Kota Bandung, untuk pengadaan yang bernilai 
sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 ( sepuluh 
milyar rupiah ). 
(2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua 
unsur Pejabat Pengelola BLUD UPT dan har us 
memperhatikan prinsip sebagai berikut: 
a. objektifitas, yaitu penunjukan yang didasarkan 
pada aspek integritas moral, kecakapan 
pengetahuan mengenai proses dan prosedur 
pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk 
mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan 
tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; 
b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah 
terjadinya pertentangan kepentingan dengan 
pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan 
pejabat lain baik langsung maupun tidak 
langsung; dan 
a. saling uji ( cross check ), yaitu berusaha 
memperoleh informasi d ari sumber yang 
berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat 
dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan 
keyakinan yang memadai dalam melaksanakan 
penunjukan pejabat la in. 
 
BAB … 
 
11 
 
https://jdih.bandung.go.id/