Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 39 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN WALI KOTA DEPOK Nomor 39 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok. 
 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah ot onom . 
 3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 
 
 
3 
 4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjut nya 
disebut Pimpinan adalah pejabat daerah yang memegang 
jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok sesuai 
peraturan perundang -undangan. 
 5. Anggota Dew an Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjut nya 
disebut pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD 
Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjut nya 
disebut S ekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Depok. 
 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjut nya 
disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Depok. 
 8. Tunjangan Komunikasi Intens if adalah uang yang diberikan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam 
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota 
DPRD. 
 9. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada 
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses. 
 10. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan 
kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 
pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan 
perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan 
DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan 
tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. 
 11. Dana Operasional Pimpinan DPRD, yang selanjut nya disebut 
Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan 
DPRD setiap bulan untuk menunjang kegia tan operasional 
yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan 
lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD 
sehari -hari. 
 12. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjut nya 
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 
4