Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 1 Tahun 2016.
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Nomor 1 Tahun 2016 tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, pada BAB VII - PENYIDIKAN, Pasal 33 menjelaskan:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh 
Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 
(2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya 
tindak pidana pelanggaran terhadap perizinan penyelenggaraan bangunan; 
b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu di 
tempat kejadian; 
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat; 
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 
dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui 
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, 
tersangka dan keluarganya; 
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan.