Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 82 Tahun 2017?
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT Nomor 82 Tahun 2017 tentang DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN, Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah otonom. 
4. Camat adalah p emimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah kerja k ecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi Daerah , dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan . 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asa l usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesat uan Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 
3 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, Pembi naan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat 
istiadat Desa. 
10. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan 
yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masya rakat Desa sesuai 
dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau 
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang munc ul karena 
perkembangan De sa dan prakasa masyarakat Desa. 
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
13. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi 
antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota. 
14. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pem erintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. 
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 
16. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerinta h Daerah kepada Desa 
dalam melaksana kan sebagian pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren , 
pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan . 
17. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musyawarah adalah musyawarah 
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 
oleh BPD untuk menyepaka ti hal yang bersifat strategis. 
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang -undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bers ama BPD. 
19. Pembangunan Desa adalah upaya peni ngkatan kualitas hidup dan kehidupan 
untuk sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM 
Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 
(enam) tahun. 
21. Rencana Kerja Pe merintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
23. Program Desa adalah penjabar an kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan misi Pemerintah Desa. 
24. Kegiatan Desa adalah bagian dari program Desa yang dilaksanakan oleh 
perangkat Desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana 
sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 
 
4 BAB II 
KEWENANGAN DESA 
 
Bagian Kesatu 
Penataan Kewenangan Desa