Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 21 Tahun 2018.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 21 Tahun 2018 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN, ketentuan pada , Pasal 11 berbunyi:

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be lanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih 
lanjut dar i Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Bel anja Daerah 2017 ; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Bela nja Daerah Tahun Anggaran 
2017 . 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 
barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2000 tentang perubahan at as Undang -Undang 
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 3962); 
3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
-2- 
 
Perbup -Kubar/180 /2018 
 beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk an 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 5 Nomor 2036 ); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyusunan APBD Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 
Tahun 20 16 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 17 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 
9); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 
tahun 2017 Nomor 3); 
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 201 8 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 
Tahun 201 8 Nomor 1); 
9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2016 
Tentang Penj abaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 
40) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Barat 
Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2016 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 
29); 
10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2017 
Tentang Penjabaran Per ubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 
2017 Nomor 38); 
 
 
 
-3- 
 
Perbup -Kubar/180 /2018 
 MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPAT I TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DA ERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017 .