Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 108 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014.
Redaksi dari 31.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah;8 8a, pada BAB VIII - PEMANFAATAN, Pasal 108 menjelaskan:

KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atauonert ° APBD ^tuk memenubT^a operasional pemehharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadan barang milik daerah yang dikeijasamakan.P ternadap
Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
mèmilÏT311bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memiliki karaktenstik:F
a.barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;Kudar»8 ya"f «"8^ kompleksitas khusus seperti bandaraben7unganP/“kaninStalaSi listrik- dan
d.barang lainyang ditetapkan Bupati.Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat
BarangSebagalI?ana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh Pengelola8/n UPengguna Barang terhadap Badan Usaha Milikyang memihki bidang dan/atau wilayah kerja tertentusesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.h3rUS membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangkaaktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagiankeuntungan hasil KSP kerekening KasUmum Daerah.Pemba8>an
besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimanadimaksud pada ayat (5)yang merupakan bagian pemerintah daerahdfedF^Sr^qp3?perba”din8an nilai barang milik daerah yangden^^-1 -kfP.d“manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai mvestasi mitra dalam KSP.
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)penyediaan infrastrukturPasal 113Hasil KSP barang milik daerah dalam rangkaterdiri atas:
a.penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSPparang milik daerah; danbinfrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang milik daerah.J"!””**011daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf aterdiridLdS.
a.kontribusi tetap; dan
b.pembagian keuntungan..Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna BarangPersetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf bsetelah mendapat pertimbangan dari BupatiP Y*
r^adanKSP barang milik daerah m<*puti: a.Baaan Usaha Milik Negara;b.Badan Usaha Milik Daerah; dan/atauc.Swasta, kecuali perorangan.
Paragraf Ketiga
Objek KSP