Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 76 Tahun 2017.
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor 76 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:

DalamPeraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut SKPDadalahSatuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pem erintahKabupaten Cirebon ;
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan
adalah badan hukum yang m erupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, mela kukan
kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang
undangan ;
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut
RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang
yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang -
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan/atau anggaran dasar;
7.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut
BUMN adalah badan usaha yang selu ruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
4yang dipisahkan ;
8.Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero,
adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling
sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia yang tuju an utamanya
mengejar keuntungan;
9.Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya
disebut Persero Terbuka, adalah BUMNyang berbentuk
perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang
sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero
yang melakukan penawaran umum sesuai dengan
peraturan perundang -undangan di bidang pasar modal ;
10.Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Per um,
adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara
dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaa n;
11.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Cirebon ;
12.Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang
berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi
dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51%
(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu
Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan
peraturan daerah dan pembentukan badan hukumnya
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang -undangan mengenai perseroan terbatas;
13.Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh
modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas
saham;
14.Perusahaan adalah Perseroan Terbatas dan BUMD yang
berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah di Kabupaten
Cirebon;
15.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
(Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya
disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan ya ng berma nfaat, baik bagi perusahaan
komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya ;
16.Dana Tanggung J awab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha
yang dilaksanakan oleh perusahaan da lam rangka
pelaksanaan Program T anggung Jawab Sosial dan
Lingkungan untuk mendukung pembangunan di
Kabupaten Cirebon ;
17.Tim Fas ilitasi Penyelenggaraan Tanggung J awab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan danProgram Kemitraan
BUMN dengan usaha kecil sertaProgram Bina Lingkungan
di Kabupaten Ci rebon yang selanjutnya disebut Tim
Fasilitasi TJSLdan PKBL adalah Tim yang membantu
Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program,
fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
5tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ,
Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil serta
Program Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon ;
18.Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan danProgram Kemitraan BUMN dengan usaha
kecilsertaProgram Bina Lingkungan yang selanjutnya
disebut Mitra TJSLdan PKBL adalah perusahaan -
perusahaan dan BUMD yang melaksanakan program
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
dan BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan
BUMN dengan usaha kecil sertaProgram Bina Lingkungan
yang bersinergis dengan Program Pemerinta h
Kabupaten Cirebon ;
19.Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunga n
Perusahaan adalah pihak -pihak yang ditunjuk dan
dipercaya oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan
pembangunan yang dibiayai dari program TJSL
berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang disepakat i
dan disetujui oleh perusahaan ;
20.Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Duta TJSL
adalah orang -orang yang terkenal dan mempunyai
pengaruh yang luas dan berasal atau asli dari daerah
Kabupaten Cirebon memiliki tugas mewakili,
merundingkan/negosiasi, menelaah, mempromosikan,
melaporkan program dan kegiatan sesuai perencanaan
bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSLdalam
rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan
lingkungan ;
21.Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang
selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah
program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil
agar menjadi tangguh dan mandiri yang sumber
dananya dapat berasal dari bagian laba BUMN;
22.Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut
Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi
sosial masyarakat oleh BUMN yang sumber dananya
dapat berasal dari bagian laba BUMN;
23.Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan
Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut
PKBL adalah program untuk meningkatkan usaha kecil
agar menjadi tangguh dan mandir i serta pemberdayaan
kondisi sos ial masyarakat oleh BUMN, melalui
pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN;
24.Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan
pinjaman dari Program Kemitraan BUMN;
25.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perus ahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang berlaku;
26.BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan
Program Kemitraan dan Program B inaLingkungan ;
27.Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang
ditunjuk oleh Menteri BUMNuntukmengkoordinasikan
6BUMN Pembina d i dalam suatu provinsi tertentu;
28.BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang
menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN
Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama
Penyaluran ;
29.Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai d engan
ketentuan anggaran dasar ;
30.Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta
memberi nasihat kepada Direksi.