Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATURAN BUPATI BATANG HARI Nomor 16 Tahun 2014?
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATANG HARI Nomor 16 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP, BAB VII - SANKSI, Pasal 14 menetapkan:

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); 
b. terdapat Si sa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 
30% (tiga puluh per sen); dan/atau 
c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional 
daerah. 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Da na Desa tahap II tahun anggaran 
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. 
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar 
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana 
Desa tahap II tidak dilakukan. 
 
(4) Dalam............ 
- 8 - 
 
(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Ju ni tahun anggaran berjalan 
sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 
30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di 
RKUD. 
(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran Penyaluran Dana Desa . 
(6) Dana D esa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya . 
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh 
aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat pote nsi atau telah 
terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa . 
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran Penyaluran Dana Desa sebelum batas wakt u tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .