Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 44 Tahun 2018 Pasal 18?
Dalam PERATURAN WALI KOTA MEDAN Nomor 44 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

Undang -Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang -Undang Nomor 8DrtTahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota -Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
II
2
3.Undang -Undang Nomor 28Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
4.Undang -Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );
5.Undang -Undang Nomor 26Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
6.Undang -Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 );
7.Undang -Undang Nomor 32Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059 );
8.Undang -Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
9.Undang -Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
10.Undang -Undang Nomor 30Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601 );
3
11.Undang -Undang Nomor 2Tahun 2017 tentang Jasa
Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6018 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005 );
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat IIKaro ,Kecamatan Pematang Bandar ,Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat IISimalungun ,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat IIDairi Dan Kecamatan Medan
Petisah ,Medan Tembung ,Medan Helvetia ,Medan
Polonia ,Medan Maimun ,Medan Selayang ,Medan
Amplas Dan Medan Area DiWilayah Kotamadya
Daerah Tingkat IIMedan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat ISumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas )
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten -Kabupaten
Daerah Tingkat IISimalungun ,Dairi ,Tapanuli
Selatan ,Karo ,Tapanuli Utara ,Tapanuli Tengah ,
Nias,Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat IIMedan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat ISumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang
Nomor 28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532 );
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
4
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5103 );
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887 );
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Pembinaan Pengawasan Dan tentang
Penyelenggaraan Pemerintah anDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041 );
20.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
Teknis Bangunan Gedung ;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun
2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan ;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036 );
23.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016
tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
24.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2011 Nomor 13,Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);
25.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun
2012 Nomor 4),sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 5Tahun 2012 tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2015 Nomor 3);
5
26.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 1);
27.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang
Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-
2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015
Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 2);
28.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15,Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);
29.Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28Tahun 2016
tentang Ketentuan Tambahan ,Ketentuan Khusus
dan Standar Teknis Rencana Detail Tata Ruang ,
Dan
Tahun 2015-2035 (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 28);Peraturan Zonasi Kota Medan
30.Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1Tahun 2017
tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas
Dan Fungsi ,Dan Tata Keija Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1)
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1Tahun 2017
tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas
Dan Fungsi ,Dan Tata Keija Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
MEDAN NOMOR 5TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN .
6
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 5Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 83)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan
Nomor 98Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Medan Nomor 83Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 98),diubah sebagai berikut :
1.ketentuan Pasal 21ayat (1)diubah ,sehingga Pasal 21berbunyi
sebagai berikut :