Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Neg ara Republik Nomor 4 Tahun 2011?
Menurut ketentuan dalam Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Neg ara Republik Nomor 4 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH, pada BAB  I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:

Dalam Peraturan Daerah in i yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Probolinggo . 
2. Pemerintah Daerah ada lah Pemerintah Kota Probolinggo . 
3. Walik ota adalah Walikota Probolinggo . 
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan peraturan perUnd ang-undangan yang berlaku . 
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negar a atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 
usaha tetap dan badan usaha lainnya . 
6. Retribusi D aerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai pemb ayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau Badan . 
7. Jasa adalah kegiatan Pem erintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmat i 
oleh orang pribadi atau Badan . 
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian atau pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, 
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjag a kelestarian lingkungan . 
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perUndang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi . 
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh 
pemerintah da erah kepada pemilik bangunan untuk kegiatan meliputi : 
Pembangunan baru, dan atau prasarana bangunan ; Rehabilitasi /renovasi 
bangunan dan / atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan / perawatan, 
perubahan, perluasan / pengurangan; dan Pelestarian / pemu garan. IMB 
sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh 
pemerintah daerah diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi 
bangunan dan merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas 
kota yang meliputi penyampungan jari ngan list rik, air minum, telepon dan gas . 
[5] 
 11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dana yang dipungut oleh 
pemerintah kota, atas pelayanan yang diberikan dalam rangka untuk biaya 
proses administrasi dan pembinaan melalui penerbitan Izin Mendirikan 
Banguna n untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan yang meliputi 
pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan 
proses pene rbitan Izin Mendirikan Bangunan . 
12. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan 
yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada pemerintah 
kota, atau kepada pemerinta h, untuk bangunan fungsi khusus . 
13. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau 
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan . 
14. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik 
bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang 
menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesua i 
dengan fungsi yang ditetapkan . 
15. Klasifikasi Bangunan adalah kl asifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar 
pemenuhan tingkat persyaratan administ ratif dan persyaratan teknisnya . 
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, ma upun 
kegiatan khusus . 
17. Bangunan Fungsi Khusus adalah bangunan yang fungsinya mempunyai tingkat 
kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya 
dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko 
bahaya tinggi . 
18. Lingkungan Bangunan adalah ling kungan di sekitar bangunan yang menjadi 
pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik dari segi sosial, bud aya, 
maupun dari segi ekosistem . 
19. Keterangan Rencana Kota/Izin Amplop Ruang adalah informasi tentang 
persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberl akukan oleh pemer intah 
kota pada lokasi tertentu . 
20. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan dan 
kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana 
dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas : rencana arsitektur, rencana 
struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, tata ruang -
dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan 
perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis y ang 
berlaku . 
[6] 
 21. Pertimbangan Tek nis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan yang 
disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan 
teknis bangunan baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, 
maupun pembongkaran bangu nan. 
22. Persetujuan Rencana Tekn is adalah pernyataan tertulis tentang telah 
dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis banguna n yang telah 
dinilai/dievaluasi . 
23. Pengesahan Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk 
pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta ste mpel/cap resmi, 
yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan 
tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan 
dalam b entuk izin mendirikan bangunan . 
24. Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pembangunan yang mel iputi proses 
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, 
pelesta rian dan pembongkaran bangunan . 
25. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana 
dan sarananya agar bangunan selalu laik fungsi . 
26. Perawat an adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, 
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan 
tetap laik fungsi . 
27. Pemugaran bangunan yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan 
memperbaiki, memulihkan kem bali bangunan ke bentuk aslinya . 
28. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, 
bangunan dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan 
tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan men urut periode 
yang dikehendaki . 
29. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pengaturan, 
pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan 
yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung tertib 
dan tercapai keandalan bangunan yang sesuai den gan fungsinya, se rta 
terwujudnya kepastian hukum . 
30. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perUndang -
undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan sampai di daerah 
dan operasionalisasinya di masyarak at. 
31. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan 
hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan dan aparat 
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan . 
32. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan 
perUndang -undangan bidang ban gunan dan upaya penegakan hukum . 
33. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang 
ditetapkan . 
[7] 
 34. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan 
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan, termasuk 
masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan 
penyelenggaraan bangunan . 
35. Indeks Terintegrasi atau Terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari 
indeks paramete r-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan 
bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi unt uk 
menghitung besaran retribusi . 
36. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan adalah orang perorangan atau badan 
hukum yang kegiatan usahanya men yediakan layanan jasa konstruksi bidang 
bangunan, meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, 
pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkajian teknis bangunan dan 
penyedia jasa konstruksi lainnya . 
37. Tim Ahli Bangunan adalah tim yang terdiri dari p ara ahli yang terkait dengan 
penyelenggaraan bangunan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam 
proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, 
dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah 
penyelenggaraan bangunan tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara 
kasus per kasus disesuaikan dengan kompleks itas bangunan tertentu tersebut. 
38. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian Izin 
untuk melakukan penjualan minuman ber alkohol disuatu temp at tertentu . 
39. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang diproses 
dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 
memberikan perilakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain 
atau tidak, maupun yang diproses mencampur konsentrat dengan ethanol atau 
dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol . 
40. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan 
penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum 
langsung di tempat yang tela h ditentukan . 
41. Dihapus. 
42. Dihapus. 
43. Dihapus. 
44. Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan 
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suat u atau 
beberapa trayek tertentu . 
45. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk p elayanan jasa angkutan orang 
dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai 
asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadw al tetap maupun tidak 
berjadwal. 
[8] 
 46. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memili ki 
tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang 
beratnya tidak lebih dari 3500 kg. 
47. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat 
duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau y ang 
beratnya lebih dari 3500 kg. 
48. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu 
daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang 
umum yang terkait dalam trayek. 
49. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusa haan angkutan yang 
telah memiliki trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya 
menyimpang dari izin trayek yang dimiliki. 
50. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi 
atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pen angkapan dan 
pembudidayaan ikan . 
51. Usaha Perikanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau 
badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk 
kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan atau mengo lah ikan untuk 
tujuan komersial . 
52. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan 
yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum 
Indonesia yang berdomisili di Kota Probolinggo . 
53. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dipera iran 
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara sesuai 
ketentuan Peraturan PerUndang -undangan termasuk kegiatan yang 
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 
mengolah atau men gawetkan untuk tujuan komersial . 
54. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan 
dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara 
sesuai ketentuan Peraturan PerUndang -undangan termasuk kegiatan 
menyimpan, mendinginkan atau men gawetkan untuk tujuan komersial . 
55. Usaha Pengolahan Ikan adalah kegiatan mengawetkan, mengolah atau 
memproses ikan dengan menggunakan alat, bahan dan cara -cara tertentu 
untuk tujuan komersial . 
56. Ikan adalah semua jenis ikan dan segala jenis binatang/tumbuhan hasil 
perairan yang dap at digunakan sebagai bahan mak anan ataupun kebutuhan 
industri . 
57. Nelayan adalah orang yang mata pencaharia nnya melakukan penangkapan 
ikan. 
58. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariann ya melakukan 
pembudidayaan ikan . 
[9] 
 59. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pe ncahari annya melakukan pengolahan 
ikan. 
60. Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah Ijin tertulis yang 
harus dimiliki Perusahaan Perikanan atau perorangan untuk melakukan Usaha 
Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yan g tercantum dal am Izin 
tersebut . 
61. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya SPI, adalah surat yang harus dimiliki 
oleh setiap Kapal Perikanan yang berbendera Indonesia untuk melakukan 
kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Kota Probolinggo dan sekitarnya yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin Usaha Perikanan (IUP) . 
62. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat tangkap apung lainnya 
yang digunakan untuk penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei 
atau e ksploitasi sumberdaya Perikanan . 
63. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah Kapal 
Perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum 
dalam IUP . 
64. Perluasan Usaha Budidaya Ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau 
penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum da lam IUP . 
65. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Walikota 
Probolinggo terhadap usaha Penangkapan Ikan atau Usaha Budidaya Ikan pada 
air tawar/payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan/atau 
tenaga asing serta berlokasi di Wila yah Kota Probolinggo . 
66. Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang 
digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan 
jembatan . 
66a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang 
selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas 
pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 
66b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asi ng sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan. 
66c. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud 
bekerja di wilayah Indonesia. 
66d. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan -badan 
lainnya yang memp ekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau 
imbalan dalam bentuk lain. 
67. Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang d apat dikenakan 
retribusi daerah . 
68. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 
pembayara n atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah 
melalui tempat pembaya ran yang ditunjuk oleh Walikota . 
[10] 
 69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD 
adalah Surat Ketetapan yang menen tukan besarnya jumlah retribusi . 
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebiham 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebi h besar daripada 
retribusi yang Terutang atau tidak seharusnya Terutang . 
71. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administa rsi berupa bunga 
dan atau denda . 
72. Pemeriksaan ada lah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dala m rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perUn dang -undangan Retribusi Daerah . 
73. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terja di serta 
menemukan tersangkanya . 
74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah 
adalah PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang -undang untuk melakukan 
penyidikan . 
 
2. Ketentuan BAB II Jenis Retribusi Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai 
berikut :