Apa bunyi lengkap Pasal 11 dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor 32 Tahun 2018 tentang PEDOBAAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH, pada BAB i - n, Pasal 11 dinyatakan:

Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja 
bantuan sosial dan jenis belanja tidak terduga (kode rekening : 5.1.5 dan 
5.1.8) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, transaksi non tunai 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
melaksanakan belanja Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan dan 
mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran melalui PPK-PPKD dengan melampirkan bukti-bukti 
pendukung yang lengkap dan sab sesuai peruntukannya (tanda tangan 
dan cap basah dan bukan merupakan hasil foto copy/scaner) sebagai 
dasar Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan 
SPM-LS; 
b. Berdasarkan SPM-LS, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS sebagai dasar 
pencairan dana imtuk selanjutnya dilakukan pemindabbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerab kepada Rekening Bendabara Pengeluaran 
PPKD oleb pibak Bank Jatim Cabang Pacitan; 
c. Bendabara Pengeluaran PPKD melakukan proses pencairan dana 
dengan menyampaikan surat permobonan Standing Instructions (SI) 
kepada pibak Bank Jatim Cabang Pacitan untuk dilakukan 
pemindabbukuan dari rekening Bendabara Pengeluaran PPKD ke 
rekening masing-masing penerima bantuan; dan 
d. Biaya yang timbul akibat pemindabbukuan/transfer ditanggung oleb 
pibak penerima.