Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Mengingat Menirnbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkernbangan perekonomian Nomor 28 Tahun 1959?
Substansi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Mengingat Menirnbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkernbangan perekonomian Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, khususnya , Pasal 5, memuat:

( 1) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat 
difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, 
BUMN, BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta, 
perorangan, kelompok, masyarakat, badan usaha, koperasi, 
kerjasama kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail 
tata ruang kabupaten termasuk peraturan zonasinya. 
(2) Usaha pasar tradisional diklasifikasikan dalam beberapa 
bentuk: 
a. pasar desa; dan 
b. pasar khusus. Pasal 4 Bagian Kesatu 
Pasar Tradlsional BAB III 
PENDIRIAN DAN KLASIFIKASI PASAR c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern 
di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan 
mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan 
menengah, serta koperasi yang telah ada dan memiliki nilai 
historis dan dapat menjadi asset pariwisata; 
d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha 
pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan rnenengah, serta 
koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan 
prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di 
bidang perdagangan; 
e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta 
swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara 
pasar tradisional dan toko modern; 
f. memberikan rasa am.an dan kepastian hukum bagi pasar 
tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi serta 
toko modem dalam melakukan kegiatan usaha; 
g. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan 
memperkuat serta saling menguntungkan antara toko modem 
dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan rnenengah, 
serta koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat 
sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi 
Nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; 
h. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan 
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. 
( 1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada 
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata 
Ruang tennasuk peraturan zonasinya. 
(2) Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 
keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah, dan Toko Modern: 
b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional 
yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik 
yang nyaman; 
c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bennotor dan tidak 
bennotor yang memadai di dalam area bangunan; 
d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara 
kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang 
yang masuk dan keluar pasar; 
e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai 
penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan 
dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik 
buatan maupun alami; 
f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain 
rneliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat 
sampah, mushola dan fasilitas lainnya; dan 
g. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna 
meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar. 
(3) Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan 
jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan 
lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau 
lokal atau lingkungan (perumahan) dalam daerah. Pasal 6 BABIV 
PENATAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN 
DAN TOKO MODERM 
Bagian Kesatu 
Penataan Paaar Tradisional c. Hypermarket; 
d. Departemen Store; dan 
e. Perkulakan. 
(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar Modern, 
ditentukan sebagai berikut : 
a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara 
eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan 
produk rumah tangga lainnya; 
b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi 
terutama produk sandang dan perlengkapan dengan 
penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau 
tingkat usia konsumen; dan 
c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. 
( 1) Dalam rangka penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan 
dan toko modern, wajib memenuhi ketentuan sebagai beri.kut: 
a. lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana 
Detail Tata Ruang termasuk pengaturan zonasinya; 
b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 
keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha 
menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; 
c. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga 
tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di 
pasar tradisiona1; dan 
d. pemberian izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modem 
wajib memperhatikan pertimbangan dari pelaku-pela.ku 
usaha tradisional setempat. 
(2) Penyelenggara atau Pendiri pusat perbelanjaan dan toko 
modem wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, 
kesehatan, hygienis, keamanan, ketertiban dan ruang 
publik yang nyarnan; 
b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan 
menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan; 
c. menyedia.kan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak 
bennotor yang memadai di dalam area bangunan; clan 
d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur 
keselamatan bagi petugas maupun pengguna pusat 
perbelanjaan dan toko modem. Pasal 8 Bagian Kedua 
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ( 1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan 
pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku 
usaha yang ada diwilayahnya. 
(2) Pasar tradisiona1 yang memiliki nilai-nilai historis, tidak 
dapat diubah atau dijadikan pusat perbelanjaan dan toko 
modem kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar 
tradisiona1 yang bersih, teratur, nyaman, am.an, memiliki 
keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian 
dari industri pariwisata; 
(3) Dalarn rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan 
Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, 
Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pernbinaan 
terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak 
mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar 
tradisional. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan 
pemberdayaan pada pasar tradisional dan pelaku usaha 
sebagaimana dima.ksud pada ayat ( l) diatur dengan Peraturan 
Bupati. Pasal 7 
Dal.am penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. minimarket berjarak minimal 1000 meter dari pasar 
tradisional dan/ atau usaha kecil sejenis yang terletak di 
pinggir jalan kolektor / arteri; 
b. supermarket dan department store berjarak minimal 2000 
meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan 
kolektor / arteri; Pasal 9 
( 1) Perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan dan toko 
modern harus didahului dengan studi mengenai dampak 
lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, 
meliputi aspek lingkungan ekonomi, sosial dan budaya, untuk 
mencegah dampak negatif terhadap eksistensi Pasar 
Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi 
serta usaha lainnya. 
(2) Dokumen rencana rincian teknis pusat perbelanjaan dan toko 
modern skala kecil, menengah, dan besar harus mengacu dan 
merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan 
sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Umum 
Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten. 
(3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pusat 
perbelanjaan dan toko modem terutarna skala menengah dan 
besar, harus mampu meminirnalisir polusi, kemacetan lalu 
Iintas, menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di 
lingkungan sekitar.