Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor 11 Tahun 1945?
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor 11 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan . 
6. Perangkat Daerah yang unsur pembantu Bupati Perangkat Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan 
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupa ten Lampung Selatan. 
 
7. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan, perencana, pelaksana, 
pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali Perangkat Daerah 
dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. 
8. Badan adalah sekumpula n orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi , 
lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap . 
9. UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada SKPD . 
10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang -orang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kepentingannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 
kekeluargaan. 
11. Nelayan adala h orang yang mata pencahariaannya melakukan penangkapan 
ikan. 
12. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat HNSI 
adalah Wadah Organisasi Nelayan yang ada di Kabupaten Lampung 
Selatan. 
13. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di Tempat Pelelangan 
Ikan 
14. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan 
menganut prinsip -prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 
hidupnya berada dalam lingkung an perairan. 
16. Pelelangan ikan adalah proses pengambilan ikan dihadapan umum dengan 
cara penawaran bertingkat. 
17. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah 
Pelabuhan Perikanan yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya 
dengan batas -batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dari 
kegiatan sistem bisnis perikanan, yang digunakan sebagai tempat kapal 
perikanan bersandar, berl abuh dan bongkar muat ikan. 
18. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para 
penjual dan pembeli melakukan transaksi jual -beli ikan melalui pelelangan 
ditempat -tempat pelelangan ikan ynag berada dibawah pengelolaan 
Pemerintah Daer ah Kabupaten Lampung Selatan. 
19. Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pemungutan daerah sebagai atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang 
khusus disediakan dan /atau diberikan Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan pribadi atau badan usaha yang melakukan transaksi jual -beli 
ikan ditempat pelelangan ikan. 
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Re tribusi untuk memanfaatk an jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
 
 
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peratu ran 
perundang -undangan retribu si diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayar an yang ditunjuk oleh Bupati. 
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dis ingka t SKRD adalah surat 
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang mene ntukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi ya ng terutang atau tidak seharusnya terutang. 
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRDatau 
dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang dilakukan oleh wajib 
retribusi. 
28. Pemeri ksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data 
,keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan /atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang -undangan 
retribusi daerah. 
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 
wewenang oleh peraturan Perundang -undangan untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 
30. Penyidikan Tindak Pidan a di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik untuk mencari serta meng umpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.